PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
   NOMOR :   
 
TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  INDONESIA (SNI)  
PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MALEABEL HITAM  
SECARA WAJIB 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN R EPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional 
yang menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen terhadap 
mutu produk serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan 
adil, perlu memberlakukan Standar  Nasional Indonesia (SNI) 
Penyambung pipa berulir dari besi cor maleabel hitam secara 
wajib; 
 
  b. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu dikeluarkan Pe raturan Menteri Perindustrian; 
   
Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3274);  
 
2. Undang-Undang Nomor 7 T ahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing Th e World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Or ganisasi Perdagangan Dunia)
(Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3564); 
 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 1995 Nomor 75,  
Tambahan Lembaran Negara Nomo r 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomo r 17 Tahun 2006 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tah un 2006 Nomor 93,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 
  
4. Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara R epublik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
 
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :  
 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahu n 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Negara Republik  Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara R epublik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
 
6. Peraturan Pemerintah Nomo r 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan 
Pengaturan, Pembinaan, Pengem bangan Industri (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 
 
7. Peraturan Pemerintah No mor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 
 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 t entang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pe merintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 
 
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungs i Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungi Eselon I Kementerian 
Negara; 
 
11. Keputusan Presi den Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 
tentang Komite Akreditasi Nasional; 
 
12. Keputusan Presi den Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan K abinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 - 
2014; 
 
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-IND/PER/3/2007 
tentang Standardisasi Jasa Bida ng Perdagangan dan Pengawasan 
Standar Nasional Indonesia (SNI) Wa jib terhadap Barang dan Jasa 
yang Diperdagangkan sebagaim ana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan No mor 30/M-DAG/PER/7/2007; 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :  
 
14. Peraturan Menteri Perdaganga n Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ atau 
jasa; 
 
15. Peraturan Menteri Perindustr ian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 
tentang Standar Nasional I ndonesia Bidang Industri; 
 
Peraturan Menteri Perindustria n Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerj a Kementerian Perindustrian; 
   
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NAS IONAL INDONESIA (SNI) 
PENYAMBUNG PIPA  BERULIR DARI BESI COR MALEABEL HITAM 
SECARA WAJIB. 
   
  Pasal 1 
 
  Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
 
  1. Penyambung pipa berulir dari besi cor maleabel hitam adalah 
komponen penyambung pipa de ngan sistem ulir yang terbuat dari 
besi cor yang dituangkan ke dalam cetakan dan melalui proses 
perlakuan panas (tempered grafit)  sehingga mempunyai sifat lentur 
dan kekuatan yang lebih baik dari besi cor kelabu. 
 
2. Industri Penyambung pipa berulir dari besi cor maleabel hitam 
adalah industri yang memiliki peralatan pengecoran dan peralatan perlakuan panas (annealing) untuk menghasilkan produk 
penyambung pipa besi cor maleabel hitam.   
 
3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut 
SPPT SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang diberikan kepada produsen yang mampu memproduksi Penyambung pipa berulir dari besi cor maleabel hitam sesuai 
persyaratan SNI. 
 
  4. Lembaga Sertifikasi Produk, y ang selanjutnya disebut LSPro 
adalah lembaga yang telah diakredita si oleh Komite Akreditasi 
Nasional untuk melakukan kegiat an Sertifikasi Produk Penggunaan 
Tanda SNI.  
 
  5. Laboratorium Penguji adalah labora torium yang melakukan 
kegiatan pengujian ter hadap Penyambung pipa berulir dari besi cor 
maleabel hitam sesuai spesifikasi dan metode uji SNI.  Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :  
 
  6. Petugas Pengawas Standar barang d an atau jasa di Pabrik yang 
selanjutnya disebut PPSP adalah Pe gawai Negeri Sipil di pusat 
atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan 
barang dan atau jasa di lokasi produ ksi dan di luar lokasi kegiatan 
produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib.  
 
  7. Komite Akreditasi Nasional y ang selanjutnya disebut KAN adalah 
lembaga yang berwenang untuk m engakreditasi lembaga dan 
laboratorium untuk melakuka n kegiatan sertifikasi.  
 
  8. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Industri. 
 
  9. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal 
Basis Industri Manufaktur, Ke menterian  Perindustrian. 
 
  10. Kepala BPKIMI adalah Kepala  Badan Pengkajian Kebijakan Iklim 
dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.  
 
  11. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang melaksanakan 
tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 
 
  12. Dinas Kabupaten/ Kota adalah Dinas di Kabupaten/ Kota yang 
melaksanakan tugas urusan pemeri ntahan bidang perindustrian. 
  Pasal 2 
 
  (1) Memberlakukan secara waji b Standar Nasional Indonesia (SNI) 
dan atau revisi terhadap:  
 
Jenis Produk No. SNI No. HS 
Penyambung pipa berulir dari besi cor maleabel hitam  0139:2008 7307.11.00.00 
7307.19.00.00 
7307.91.00.00 
7307.92.00.00 
7307.93.00.00 
7307.99.00.00 
    
 
(2) Apabila SNI Penyambung pipa berulir dari besi cor maleabel hitam 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direvisi, maka yang berlaku SNI Penyambung pipa berulir dari besi cor maleabel hitam hasil revisi terakhir. 
 
(3) Terhadap Produk yang memiliki kesamaan dengan kelompok HS 
Penyambung pipa berulir dar i besi cor maleabel hitam 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan digunakan sebagai 
salah satu komponen bagi produk y ang akan di ekspor tidak Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :  
 
diberlakukan SNI Penyambung pipa berulir dari besi cor maleabel 
hitam, pengimporan dan penggu naanya harus berdasarkan 
pertimbangan teknis Direktorat Jenderal Pembina Industri. 
   
  Pasal 3 
 
  Perusahaan yang memproduksi Peny ambung pipa berulir dari besi cor 
maleabel hitam sebagaimana dima ksud dalam Pasal 2, wajib 
menerapkan SNI dengan : 
a. memiliki SPPT SNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 
b. membubuhkan tanda SNI pada setiap Penyambung pipa berulir 
dari besi cor maleabel hita m dengan penandaan yang mudah 
terbaca dan tidak mudah hilang atau pada kemasannya untuk produk yang tidak memungkinkan diberikan penandaan. 
   
Pasal 4 
 
  Setiap Penyambung pipa berulir  dari besi cor maleabel hitam 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di dalam 
negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 3. 
 
  Pasal 5 
 
  (1) Penerbitan SPPT-SNI Penyambu ng pipa berulir dari besi cor 
maleabel hitam sebagaimana dima ksud dalam Pasal 3 huruf a, 
melalui: 
a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Penyambung 
pipa berulir dari besi cor ma leabel hitam sesuai dengan 
ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; 
dan 
b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 
atau revisinya. 
(2) Penerbitan SPPT-SNI Penyambung pipa berulir dari besi cor 
maleabel hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh LSPro yang tel ah terakreditasi sesuai lingkup 
SNI Penyambung pipa berulir dari  besi cor maleabel hitam dan 
ditunjuk oleh Menteri. 
(3) Pengujian kesesuaian mutu pr oduk sebagaimana  dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Laboratorium penguji yang telah 
terakreditasi sesuai lingkup SNI Penyambung pipa berulir dari besi 
cor maleabel hitam. Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :  
 
(4) Apabila belum tersedia LS Pro dan atau Laborat orium penguji 
yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 
Penyambung pipa berulir dari besi cor maleabel hitam, Menteri 
dapat menunjuk LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang 
kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI. 
(5) LSPro dan atau Laboratorium P enguji yang ditunjuk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun sejak 
penunjukan harus telah diakreditasi KAN. 
 
 
Pasal 6 
 
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dal am Pasal 5 ayat (1) wajib 
melaporkan dan melampirkan c opy SPPT-SNI yang telah 
diterbitkan atau dicabut oleh LSPro kepada Direktur Jenderal 
Pembina Industri dan Kepala BPKIMI. 
(2) LSPro penerbit SPPT-SNI P enyambung pipa beru lir dari besi cor 
maleabel hitam bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan 
dan pemantauan unjuk kerja perusahaan dalam rangka 
penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan. 
 
 
  Pasal 7 
 
  Penyambung pipa berulir dari besi cor maleabel hitam sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 2 yang berasal dari impor dan memasuki daerah 
Pabean Indonesia wajib memenuhi  ketentuan SNI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 sert a wajib dilampirkan copy mill certifica te 
yang dilegalisir oleh  produsen dan berisi info rmasi nama produsen 
serta standar yang diacu. 
  Pasal 8 
 
  (1) Penyambung pipa berulir dari besi cor maleabel hitam 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari impor 
yang tidak memenuhi ketentua n sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dilarang memasuki daerah pabean Indonesia. 
(2) Penyambung pipa berulir dari besi cor maleabel hitam impor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan atau 
diekspor kembali oleh importir yang bersangkutan. Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :  
 
(3) Penyambung pipa berulir dari besi  cor maleabel hitam impor yang 
telah memiliki SPPT-SNI wajib mendaftarkan jenis Penyambung 
pipa berulir dari besi cor maleabel  hitam yang akan diimpor 
kepada Direktur Jenderal Pembina Industri 
 
 
  Pasal 9 
 
  (1) Penyambung pipa berulir dari besi cor maleabel hitam yang 
berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi 
ketentuan SNI sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 3 dilarang 
beredar dan harus dimusnahkan. 
(2) Penyambung pipa berulir dari besi cor maleabel hitam yang 
beredar di pasar dalam negeri, yang berasal dari produksi dalam 
negeri atau impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, harus  ditarik dari peredaran dan 
dimusnahkan. 
(3) Tata cara penarikan produk dar i peredaran, pengiriman kembali 
ke negara asal, atau pemusnahan Penyambung pipa berulir dari 
besi cor maleabel hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 
   
  Pasal 10 
 
  (1) Pembinaan dan pengawasa n terhadap pelaksanaan penerapan 
SNI Penyambung pipa berulir dari besi cor maleabel hitam 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat 
Jenderal Pembina Industri sekur ang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 
setahun yang dilaksanakan oleh PPSP. 
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi 
dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau 
instansi terkait. 
(3) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga
Penilaian Kesesuaian dalam  rangka penerapan SNI Penyambung 
pipa berulir dari besi cor maleabel hitam. 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :  
 
(4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), BPKIMI dapat memberik an teguran tertulis kepada LSPro 
yang tidak menyampaikan lapor an sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 6 ayat (1). 
 
   
  Pasal 11 
 
  Direktur Jenderal Pembina Indus tri menetapkan Petunjuk Teknis 
pelaksanaan dan Pedoman Teknis  pengawasan penerapan SNI 
Penyambung pipa berulir dari besi cor maleabel hitam di pabrik.  
   
 
  Pasal 12 
 
  Pelaku usaha  dan atau  LSPr o yang melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan dalam Peraturan Menteri in i dikenakan sanksi sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 
   
  Pasal 13 
 
  Peraturan Menteri ini mulai berla ku 6 (enam) bulan sejak tanggal 
diundangkan. 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, Pe raturan Menteri ini diundangkan 
dengan penempatannya dalam Berita  Negara Republik Indonesia. 
 
   Ditetapkan di Jakarta 
   pada tanggal,  
   MENTERI  PERINDUSTRIAN 
    
    
   MOHAMAD S. HIDAYAT 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal  
 
        MENTERI HUK UM DAN HAK ASASI MANUSIA 
                        REPUBLIK INDONESIA 
 
 
 
                             PATRIALIS AKBAR 
BERITA NEGARA REPUBLIK I NDONESIA TAHUN 2010 NOMOR