PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
   NOMOR :   
 
TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  INDONESIA (SNI)  
PRODUK KAWAT BAJA BETON PRA-TEKAN UNTUK KEPERLUAN  
KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN R EPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional 
yang menjamin mutu hasil in dustri, melindungi konsumen 
terhadap mutu produk serta menciptakan persaingan usaha 
yang sehat dan adil, perlu mem berlakukan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) Produk kawat baja beton pra-tekan untuk 
keperluan konstruksi beton secara wajib; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbanga n sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu dikeluarkan Pe raturan Menteri Perindustrian; 
   
Mengingat : 1. Undang-Un dang  Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3274);  
2. Undang-Undang Nomor 7 T ahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing Th e World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
(Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3564); 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,  Tambahan Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 4661);  Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :  
 
4. Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tah un 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembar an Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provin si dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembar an Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisa si Kementerian Negara; 
9. Peraturan Presiden Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fu ngsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungi Eselon I Kementerian Negara; 
10. Keputusan Presiden Republik  Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 
tentang Komite Akreditasi Nasional; 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :  
 
11. Keputusan Presiden Repub lik Indonesia Nomor 84/P Tahun 
2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
Periode 2009 - 2014; 
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerj a Departemen Perindustrian; 
13. Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor 14/M-IND/PER/3/2007 
tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan 
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diper dagangkan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Ment eri Perdagangan Nomor 30/M-
DAG/PER/7/2007; 
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 
tentang Ketentuan dan Tata Cara  Pengawasan Barang dan/ 
atau jasa; 
15. Peraturan Menteri Perindustr ian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 
tentang Standar Nasional I ndonesia Bidang Industri. 
16. Peraturan Menteri Perindustr ian Nomor 52/M-IND/PER/4/2010 
tentang Kedudukan dan Tugas  Pejabat Kementerian 
Perindustrian Dalam Masa Peralihan Struktur Organisasi; 
   
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  INDONESIA  (SNI) 
PRODUK KAWAT BAJA BETON PRA-TEKAN UNTUK 
KEPERLUAN KONSTRUKSI  BETON SECARA WAJIB. 
   
  Pasal 1 
  Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
  1. Industri  kawat baja  beton pra-tekan untuk  keperluan konstruksi 
beton pra-tekan adalah industri yang memproduksi Jalinan tujuh 
kawat baja tanpa lapisan, beba s tegangan untuk konstruksi 
beton pra-tekan, Kawat baja t anpa lapisan bebas tegangan untuk Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :  
 
konstruksi beton pra-tekan, Baja  beton pra-tekan Bagian 3 kawat 
kuens (quench) dan temper. 
2. Sertifikat  Pr oduk Penggunaan Tanda SN I yang selanjutnya 
disebut SPPT SNI adalah Sertif ikat Produk Penggunaan Tanda 
SNI yang diberikan kepada produsen yang mampu memproduksi 
Produk kawat baja beton pra-tek an untuk keperluan konstruksi 
beton sesuai persyaratan SNI. 
  3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro 
adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan k egiatan Sertifikasi Produk 
Penggunaan Tanda SNI. 
  4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan 
kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/ 
metode uji SNI. 
  5. Petugas Pengawas Standar barang dan atau jasa di Pabrik yang 
selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan unt uk melakukan pengawasan 
barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi 
kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib.  
  6. Komite Akreditasi Nasional,  yang selanjutnya disingkat KAN 
adalah suatu lembaga non strukt ural yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang berwenang 
untuk mengakreditasi lembaga/l aboratorium untuk melakukan 
kegiatan sertifikasi. 
  7. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Industri. 
  8. Direktorat Jenderal Pembina In dustri adalah Direktorat Jenderal 
Basis Industri Manufaktur, Kementerian  Perindustrian. 
  9. Kepala BPKIM adalah Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim 
dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian. 
  10. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas di tingkat Provinsi 
yang melaksanakan tugas urus an pemerintahan di bidang Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :  
 
perindustrian. 
  11.Kepala Dinas K abupaten/Kota adalah Kepala Dinas di 
Kabupaten/Kota yang melaksanak an tugas urusan pemerintahan 
bidang perindustrian. 
 
  Pasal 2 
  (1) Memberlakukan Produk kawat baja beton pra-tekan untuk 
keperluan konstruksi beton seca ra wajib  dengan SNI dan pos 
tarif HS sebagai berikut :  
No Jenis Produk No. SNI No. HS 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 Kawat baja tanpa 
lapisan bebas tegangan untuk konstruksi beton pratekan, jalinan tujuh 
 
Kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan untuk konstruksi beton pratekan 
 
 
Baja beton pra-tekan. Bagian 3 : kawat kuens (quench) dan temper  07-1154-1989 
 
 
 
 
 
 
07-1155-1989 
 
 
 
  
  
 
07-3651.3-1995 
 7312.10.10.00 
7312.10.90.00 
(hanya untuk 
kawat baja 
beton pra-tekan) 
 
 
7217.10.31.00 
7217.10.39.00 
7217.90.10.00 
(hanya untuk 
kawat baja 
beton pra-tekan)
 
7228.60.90.00 
7228.80.19.00 
7229.90.00.90 
(hanya untuk 
kawat baja 
beton pra-tekan)
 
 
(2) Apabila SNI Produk kawat baja beton pra-tekan untuk keperluan 
konstruksi beton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direvisi, 
maka yang berlaku SNI Produk kawat baja beton pra-tekan 
untuk keperluan konstruksi beton hasil revisi terakhir. 
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :  
 
(3) Produk kawat baja beton pra-tek an untuk keperluan konstruksi 
beton dalam peraturan ini terdiri dari : 
a. Tujuh Kawat Baja Tanpa Lapi san Dipilin Untuk konstruksi 
Beton Pratekan  yang mer upakan gabungan kawat-kawat baja 
hasil proses tarik dingin ( Wire Drawing ) sebanyak 7 (tujuh) 
batang dipilin, kemudian dihi langkan sisa tegangannya 
dengan proses perlakuan panas ( tempering) secara 
berkelanjutan untuk mencapai  sifat mekanis sesuai 
spesifikasi;  
b.  Kawat Baja Tanpa Lapisan  untuk Konstruksi Beton Pratekan 
merupakan kawat baja berpenampang bundar diberi lekukan 
dipermukaannya yang diproses dengan cara tarik dingin ( Wire 
Drawing )  kemudian dihilangkan sisa tegangannya dengan 
proses perlakuan panas ( Tempering ) secara kontinyu untuk 
mencapai sifat mekanis sesuai dengan spesifikasi yang 
ditetapkan;  
c. Kawat baja kuens (quench) te mper untuk konstruksi beton 
pratekan merupakan kawat baja karbon tinggi berpenampang 
bulat dengan permukaan polos, bersirip, beralur atau 
berlekuk, dilakukan proses perlakuan panas, didinginkan 
dengan cepat ( Quench ) untuk menghasilkan struktur 
martensitik kemudian dihilangkan sisa tegangannya dengan proses perlakun panas ( Tempering ) secara kontinyu untuk 
mencapai sifat mekanis sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. 
 
 
 
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :  
 
  Pasal 3 
 
  (1) Produk Kawat Baja Pratekan untuk keperluan konstruksi beton 
dengan jenis tertentu dan memiliki spes ifkasi standar  tersendiri 
yang berbeda dengan SNI Produk Kawat Baja Pratekan untuk 
keperluan konstruksi beton namun memiliki kesamaan Pos Tarif dengan Produk Kawat Baja Pratekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberlaku kan SNI Produk Kawat Baja 
Pratekan untuk keperluan konstruksi beton secara wajib.  
(2) Penetapan Produk Kawat Baja Pratekan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) guna keperluan impor dan atau penggunaannya wajib melalui pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri. 
 
  Pasal 4 
 
  Perusahaan yang memproduksi Produk  kawat baja beton pra-tekan 
untuk keperluan konstruksi beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menerapkan SNI dengan : 
a. memiliki SPPT SNI Produk kawat baja beton pra-tekan untuk 
keperluan kontruksi beton ses uai dengan ketentuan yang 
berlaku; dan 
b. membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan produk kawat 
baja beton pra-tekan untuk kepe rluan konstruksi beton dengan 
penandaan yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang. 
 
  Pasal 5 
  (1) Penerbitan SPPT-SNI Produk ka wat baja beton pra-tekan untuk 
keperluan konstruksi beton sebag aimana dimaksud dalam Pasal 
4 huruf a, melalui :  
a) pengujian kesesuaian mutu pr oduk terhadap Produk kawat 
baja beton pra-tekan untuk keper luan konstruksi beton sesuai 
dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :  
 
Pasal 2; dan 
b) audit penerapan Sistem Manajem en Mutu SNI ISO 9001:2008 
atau revisinya. 
(2) Penerbitan SPPT-SNI Produk ka wat baja beton pra-tekan untuk 
keperluan konstruksi beton pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
LSPro yang ditunjuk oleh Ment eri sesuai dengan ketentuan 
peraturan per undang-undangan. 
(3) Apabila belum tersedia LSPro dan atau Laboratorium Uji yang 
terakreditasi KAN sesuai ruang lingkup SNI kawat baja beton 
pra-tekan, Menteri da pat menunjuk LSPro d an atau Laboratorium 
Uji yang kompetensinya te lah dievaluasi oleh BPKIM. 
(4) Lspro dan atau Laboratorium Uji yang ditunjuk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun sejak 
penunjukkan harus terakreditasi oleh KAN. 
 
  Pasal 6 
  (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib 
melaporkan pelaksanaan sertifikas inya kepada Direktur Jenderal 
Pembina Industri dan Kepala BPKIM. 
(2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Produk kawat baja beton 
pra-tekan untuk keperluan kons truksi beton bertanggung jawab 
atas pelaksanaan pengawasan  dan pemantauan penggunaan 
tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.   
 
  Pasal 7 
  Setiap Produk kawat baja beton pra-tekan untuk keperluan 
konstruksi beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di dalam negeri, y ang berasal dari hasil produksi 
dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :  
 
  Pasal 8 
  (1) Produk Kawat baja beton pr a-tekan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 2 yang berasal dari im por dan memasuki daerah 
Pabean Indonesia wajib memenuhi ketentuan SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan harus melampirkan 
Mill Certificate.  
(2) Produk Kawat baja beton pra- tekan impor yang telah memiliki 
SPPT-SNI wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
  Pasal 9 
  (1) Produk kawat baja beton pra-te kan untuk keperluan konstruksi 
beton yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak 
memenuhi ketentuan SNI sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 
dilarang beredar dan harus dimusnahkan. 
  (2) Produk kawat baja beton pra-te kan untuk keperluan konstruksi 
beton impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 8 apabila masuk ke daerah Pabean 
Indonesia harus dimusnahkan at au diekspor kembali oleh 
importir yang bersangkutan.  
  (3) Tata cara pemusnahan atau e kspor kembali pada ayat (2) 
dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 
 
  Pasal 10 
  (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan 
SNI Produk kawat baja beton pra-tekan untuk keperluan 
konstruksi beton sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal Pembina Industri sekurang-kurangnya 1 
(satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan oleh Petugas 
Pengawas Standar Bar ang dan atau Jasa di pabrik (PPSP). 
 
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1), Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :  
 
Kabupaten/Kota atau instansi terkait. 
(3) BPKIM melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian 
Kesesuaian dalam rangka pen erapan SNI Produk kawat baja 
beton pra-tekan untuk keper luan konstruksi beton. 
 
  Pasal 11 
  Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis 
dan Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Produk kawat baja beton 
pra-tekan untuk keperluan konstruksi beton di pabrik.  
 
  Pasal 12 
  Pelaku usaha dan atau  LSPro yang melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi 
sesuai dengan ketentuan Pera turan Perundang-Undangan yang 
berlaku. 
 
  Pasal 13 
  Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuiny a, Peraturan Menteri ini 
diundangkan dengan penempata nnya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 
   Ditetapkan di Jakarta 
   Pada tanggal,  
   MENTERI  PERINDUSTRIAN 
    
    
   MOHAMAD S. HIDAYAT 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal  
        MENTERI HUK UM DAN HAK ASASI MANUSIA 
                        REPUBLIK INDONESIA 
 
 
 
                             PATRIALIS AKBAR Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :  
 
BERITA NEGARA REPUBLIK I NDONESIA TAHUN 2010 NOMOR