Menimbang
MengingatMenteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:83/M-IND/PER/ll/2008
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
GULAKRISTAL RAFINASI SECARA WAJIB
DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
a.bahwadalamrangkamendukung program peningkatkan mutuGula
KristalRafinasi, memberikan kemudahan dalampengadaan pasokan,
menciptakan persaingan usahayangsehatdanmemberikan
perlindungan konsumen, perlumemberlakukan Standar Nasional
Indonesia (SNI)GulaKristalRafinasisecarawajib;
b.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf
a,perludikeluarkan Peraturan MenteriPerindustrian;
1.Undang-Undang Nomor5Tahun1984tentang Perindustrian
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1984Nomor22,
.Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3274);
2.Undang-Undang Nomor7Tahun1994tentang Pengesahan
Agreement Establishing theWorldTradeOrganization (Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun1994Nomor57,Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor3564);
3.Undang-Undang Nomor10Tahun.1995tentang Kepabeanan
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1995Nomor75,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor3612)
sebagaimana telahdiubahdenganUndang-Undang Nomor17Tahun
2006(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2006Nomor93,
Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4661);
4.Undang-Undang Nomor7Tahun1996tentangpangan(Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun1996Nomor99,Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3656);
5.Undang-Undang Nomor8Tahun1999tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1999Nomor
42,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3821);
Peraturan MenteriPerindustrian RI
Nomor:83/M-IND/p~11/2008
6.Peraturan Pemerintah Nomor17Tahun1986tentangKewenangan
Pengaturan, Pembinaan danPengembangan Industri(lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun198@Nomor23,Tambahan
lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3330);
7.Peraturan Pemerintah Nomor69Tahun1999tentanglabeldanIklan
Pangan(lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1999Nomor
131,Tambahan lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3867);
8.Peraturan Pemerintah Nomor102Tahun2000tentangStandardisasi
Nasional (lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2000Nomor
199,Tambahan lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4020);
9.Peraturan Pemerintah Nomor28Tahun2004tentangKeamanan,
MutudanGiziPangan(lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun
2004Nomor107,Tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor4424);
10.Peraturan Pemerintah Nomor38Tahun2007tentangPembagian
UrusanPemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun2007Nomor82,Tambahan
lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4737);
11.Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor7Tahun2001tentang
KomiteAkreditasi Nasional; .
12.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor57Tahun2004
tentangPenetapan GulaSebagaiBarangDalamPerigawasan;
13.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor187/MTahun2004
tentangPembentukan KabinetIndonesia Bersatusebagaimana telah
beberapa kalidiubahterakhirdenganKeputusan .PresidenRepublik .
Indonesia Nomor77/PTahun2007; .
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor9Tahun2005tentang
Kedudukan, Tugas,Fungsi,Susunan Organisasi danTataKerja
Kementerian NegaraRepublikIndonesia sebagaimana telahbeberapa
kalidiubahterakhirdenganPeraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor94tahun2006;
15.Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor10Tahun2005tentang
UnitOrganisasi danTugasEselonIKementerian NegaraRepublik
Indonesia sebagaimana telahbeberapa kalidiubahterakhirdengan
Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor17Tahun2007;
16.Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Nomor
61/MPP/Kep/2/2004 teritang. Perdagangan GulaAntarPulau
sebagaimana telahdiubahdenganKeputusan MenteriPerindustrian
danPerdagangan Nomor334/MPP/Kep/5/2004;
17.Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Nomor
527/MPP/Kep/9/2004 tentangKetentuan ImporGulasebagaimana
telahbeberapa kalidiubahterakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan RepublikIndonesia Nomor19/M-DAG/PER/5/2008;
2
MenetapkanPeraturan MenteriPerindustrian RI
Nomor: 83jM-IND/PER/ll/2008
18.Peraturan MenteriPerindustrian Nomor01/M-IND/PER/3/2005 tentang
Organisasi danTataKerjaDepartemen Perindustrian;
19.Peraturan MenteriPertndustrian Nomor19/M-IND/PER/5/2006 tentang
Standardisasi, Pembinaan danPengawasan Standar Nasional
Indonesia BidangIndustri;
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor14/M-DAG/PER/3/2007
tentangStandardisasi JasaBidangPerdagangan danPengawasan
StandarNasional Indonesia (SNI)Wajibterhadap BarangdanJasa
yangdiperdagangkan;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG. PEMBERLAKUAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)GULAKRISTAL RAFINASI
SECARA WAJIB.
Pasal1
DalamPeraturan Menteriiniyangdimaksud dengan:
1.GulaKristalRafinasi(RefinedSugar)adalahgulayangdipergunakan
sebagai bahanbakuprosesproduksi, yangdiproduksi melalui
pengolahan GulaKristalMentah(GKM)yangmeliputiafinasi,pelarutan
kembali (remelting), klarifikasi, dekolorisasi, kristalisasi, fugalisasi,
pengeringan, danpengemasan.
2.Sertifikat ProdukPenggunaan TandaStandar Nasional Indonesia
selanjutnya disebutSPPT-SNI adalahSertifikat ProdukPenggunaan
TandaSNIyangdikeluarkan Lembaga Sertifikasi Produkkepada
Produsen yangmampumenghasilkan barangdanataujasayang
sesuaipersyaratan SNI..
3.Lembaga Sertifikasi Produkyangselanjutnya disebutLSProadalah
lembaga yangtelahdiakreditasi olehKomiteAkreditasi Nasional dan
atauditunjukdenganPeraturan MenteriPerindustrian untukmelakukan
kegiatanSertifikasi ProdukPenggunaan TandaSNI.
4.KomiteAkreditasi Nasionalyangselanjutnya disebutKANadalah suatu
Lembaga NonStruktural yangberadadibawahdanbertanggung jawab
langsung kepadaPresiden, yangberwenang untukmengakreditasi
lembagallaboratorium untukmelakukan kegiatansertifikasi.
5.Direktur.Jenderal Pembina IndustriadalahDirekturJenderal Industri
AgrodanKimia,Departemen Perindustrian.
6.KepalaBPPIadalahKepalaBadanPenelitian danPengembangan
Industri,Departemen Perindustrian.
7.Kepala DinasProvinsi adalahKepala DinasProvinsi yang
melaksanakan tugasurusanpemerintahan dibidangperindustrian.
8.KepalaDinasKabupaten/Kota adalahKepalaDinasKabupaten/Kota
yangmelaksanakan tugasurusan pemerintahan dibidang
perindustrian.
3
Peraturan MenteriPerindustrian RI
Nomor:83/M-IND/PER/ll/2008
Pasal2
(1)Memberlakukan StanEiarNasional Indonesia (SNI)01-3140.2-2006
GulaKristalRafinasiataurevisinya secarawajibdengannomorpos
tarifHS1701.99.11.00 dan1701.99.19.00.
(2)Pemberlakuan SNIsecarawajibsebagaimana dimaksud padaayat(1)
berlakubagiGulaKristalRafinasidalamkemasan dancurah.
Pasal3
(1)Perusahaan yangmemproduksi ataumengimpor GulaKristalRafinasi
sebagaimana dimaksud dalamPasal2wajib:
a.Menerapkan SNIdanmemiliki SPPT-SNI GulaKristalRafinasi
sesuaidenganketentuan SNIGulaKristalRafinasi;dan
b.Membubuhkan tandaSNIGulaKristalRafinasi padasetiap
kemasan sesuaidenganketentuan yangberlaku.
(2)Pembubuhan tandaSNIsebagaimana dimaksud padaayat (1)hurufb
terhadap GulaKristalRafinasidalambentukcurahdilakukan dengan
melampirkan dokumen SPPT-SNI.
Pasal4
Perusahaan industri yangmenggunakan GulaKristalRafinasi
sebagaimana dimaksud dalamPasal2,wajibmentaati ketentuan
sebagaimana dimaksud dalamPasal3.
Pasal5
(1)Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalamPasal3hurufa,
dilaksanakan olehLSProyangtelahdiakreditasi olehKANdanatau
yangditunjukolehMenteriPerindustrian.
(2)Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud padaayat(1)
dilaksanakan sesuaidengan:
a.Pedoman Standardisasi Nasional PSN302..2006: Penilaian
Kesesuaian -Fundamental Sertifikasi Produk,Sistem5,yaitu:
1.melakukan pengujian kesesuaian mutuproduksesuaiSNIatau
revisinya; dan
2.melakukan auditpenerapan sistemmanajemen mutuSNI19-
9001-2001 IISO9001:2000ataurevisinya atausistem
manajemen mutulainnyayangdiakui;atau
4
Peraturan MenteriPerindustrian RI
Nomor: 83/M-IND/PER/ll/2008
b.Pedoman Standardisasi Nasional PSN302-:2006: Penilaian
Kesesuaian-Fundamental Sertifikasi Produk,Sistem1b,yaitu:
1.Untukprodukdalamnegerimelakukan pengujian kesesuaian
mutuproduksesuaiSNIataurevisinya padasetiaplotproduksi
per3(tiga)bulan;atau
2.UntukGulaKristalRafinasiasalimpbr:
a.melakukan penilaianterhadap dokumen :
1)CoA(Certificate ofAnalysis) yangsekurang-kurangnya
mencantumkan namadanalamatperusahaan, nama
laboratorium penguji, tanggal pengujian, danhasil
pengujian yangtelahmemenuhi parameter SNIoleh
laboratorium pengujiyangtelahmelakukan MoU
denganLSProdiIndonesia; dan
2)BeritaAcaraPengambilan Contohyangdisampaikan;
atau
b.melakukan pengambilan contohdanpengujian sesuai
parameter SNIolehlaboratorium pengujiyangditunjukoleh
LSPro.
(3)Pengujian sebagaimana dimaksud padaayat.(2)hurufaangka1dan
hurufbangka1dapatdisubkontrakkan kepada:
a.laboratorium pengujididalamnegeri,yangtelahmendapatkan
akreditasi KANataulaboratorium ujiyangditunjukoleh Menteri
Perindustrian; atau
b.laboratorium luarnegeri,yangtelahmendapatkan akreditasi
KANatauBadanAkreditasi negara lainyangtelah
menandatangani MutualRecognition Arrangement (MRA)dengan
KANdandiverifikasi olehLSPro.
(4)Auditpenerapan sistemmanajemen mutusebagaimana dimaksud
padaayat(2)hurufaangka2berdasarkan jaminanyangdikeluarkan
olehLembaga Sertifikasi SistemMutuyangtelahdiakreditasi oleh
KANatauBadanAkreditasi negaralainyangtelahmenandatangani
Perjanjian SalingPengakuan atauMutualRecognition Arrangement
(MRA)denganKAN.
Pasal6
LSProsebagaimana dimaksud dalamPasal5ayat(1)melaporkan hasH
sertifikasinya kepadaDirekturJenderalPembina Industridengantembusan
kepada KepalaBPPI,KepalaDinasProvinsi danKepalaDinas
Kabupaten/Kota tempatlokasipabrik.
Pasal7
(1)GulaKristalRafinasiyangberasaldariimporyangtidakmemenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal3dilarangmasukke
daerah Pabean Indonesia danharusdiekspor kembali atau
dimusnahkan.
5
Peraturan MenteriPerindustrian RI
Nomor: 83/M-IND/PER/ll/200E
(2)GulaKristalRafinasiyangberasaldariproduksidalamnegeridanatau
imporyangtidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal3dilaranguntuk.digunakan olehindus"trididalamnegeri.
(3)Tatacarapemusnahan, pengiriman kembalikenegaraasaldan
penarikan produkdariindustripengguna didalamnegeridilakukan
sesuaiketentuan peraturan perundangan-undangan.
Pasal8
(1)Pembinaan danpengawasan terhadap pelaksanaan penerapan
kewajiban SNIGulaKristalRafinasisebagaimana dimaksud pada
Pasal.2danPasal3dipabrikdilakukan olehDirektorat Jenderal
Pembina Industri.
(2)Dalammelakukan Pengawasan sebagaimana.dimaksud padaayat(1),
DirekturJenderal Pembina Industrimenugaskan PetugasPengawas
StandardiPabrik(PPSP).
(3)Dalammelaksanakan tugas,Petugas Pengawas StandardiPabrik
(PPSP)sebagaimana dimaksud padaayat(2)berkoordinasi dengan
KepalaDinasProvinsidanatauKepalaDinasKabupaten/Kota.
Pasal9
KepalaBPPImelaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian
Kesesuaian dalamrangkapenerapan SNIGulaKristalRafinasisecara
wajibsebagaimana dimaksud dalamPasal2.
Pasal10
LSProyangmenerbitkan SPPT-SNI GulaKristalRafinasi bertanggung
jawabataspelaksanaan pengawasan SPPT-SNI GulaKristalRafinasiyang
diterbitkan.
Pasal11
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis
pelaksanaan Peraturan Menteriini.
Pasal12
Pelakuusahayangmelakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam
Peraturan Menteriinidikenakan sanksisesuaidenganketentuan peraturan
perundang-undangan.
6
Peraturan MenteriPerindustrian RI
Nomor: 83/M-INDIPER/11/2008
Pasal13
Peraturan Menteriinimulaiberlaku3(tiga)bulansejaktanggalditetapkan.
Agarsetiaporangmengetahuinya, Peraturan Menteriinidiundangkan
denganpenempatannya dalamBeritaNegaraRepublik Indonesia.
Ditetapkan diJakarta
padatanggal: 13Nopember 2008
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMIIDRIS
Diundangkan diJakarta .
padatanggal 18Nopember 2008
MENTERI HUKUMDANHAKASASIMANUSIA
REPUBLIKINDONESIA
ttd
ANDIMATTALATTA
BERITANEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN2008NOMOR 75
Salinansesuaidenganaslinya
Sekretariat Jenderal
Depa@mel1 Perindustrian
Kepal~g>'lia~~' .anOrganisasi ./..,?~~.~.' //,..,,"../'- '/0rc~.',_.~ /.'~
q;Cj,
7