Menteri Perindustrian Republik Indonesia 
PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 90/M-IND/PER/8/2010 
TENTANG 
PEMBERLAKUAN STAN DAR NASIONAL INDONESIA 
BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAl DINGIN (BJ.D) 
SECARAWAJIB 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri 
nasional dan menjamin. mutu hasil industri, melindungi 
konsumen terhadap mutu produk serta menciptakan 
persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu memberlakukan 
Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan 
Gulungan Canai Dingin (Bj.D) secara wqjib; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri 
Perindustrian; 
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3274); 
2. 	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3564); 
3. 	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 93: Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661); Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 9D/H- IND/PER/S/201D 
4. 	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesIa Nomor 3821); 
5. 	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
6. 	Peraturan Pemerintah Nomor1 02 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4020); 
7. 	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
8. 	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara; 
9. 	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara; 
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 
2001 tentang Komite Akreditasi Nasional; 
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 
2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
Periode Tahun 2009-2014; 
12. Peraturan Menteri Perindustl"ian Nomor 01lM­
IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Perindustrian; 
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M­
DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang 
Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia 
(SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang diperdagangkan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007; 
2 
Menetapkan' Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 90/M-IND/PER/8/20I0 
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M­
DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pengawasan Barang dan atau Jasa; 
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M­
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang 
Industri; 
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M­
IND/PER/4/2010 tentang Kedudukan dan Tugas Pejabat 
Kementerian Perindustrian Dalam Masa Peralihan Struktuf 
Organisasi. 
MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 
BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAl DINGIN (Bj.D) 
SECARA WAJIB. 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
1. 	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya 
disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan 
Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk 
kepada produsen yang mampu memproduksi Baja Lembaran 
dan Gulungan Canai Dingin (8j.D) sesuai persyaratan SNI. 
2. 	Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro 
adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi 
Nasional yang ditujuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan 
Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. 
3. 	Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang ditujuk oleh 
Menteri dan melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh 
barang sesuai spesifikasilmetode uji SNI. 
4. 	Petugas Pengawas Standar 8arang dan atau Jasa di Pabrik 
yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil 
di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan 
pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan 
diluar lokasi kegiatan produksi yang SNlnya telah 
diberlakukan secara wajib. 
5. 	Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya. disebut KAN 
adalah lembaga yang berwenang untuk mengakreditasi 
lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan 
sertifikasi. 
6. 	Menteri adalah Menteri yang mernbidangi urusan Industri. 
3 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nemer: 90/M- IND/PER/8/2010 
7. 	Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal 
Industri .Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Kementerian 
Perindustrian. 
8. 	Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian yang 
melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian 
Kesesuaian. 
9. 	Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas di tingkat Provinsi 
yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang 
perindustrian. 
10. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas di 
Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas urusan 
pemerintahan bidang perindustrian. 
Pasal2 
(1) 	Memberlakukan SNI Secara Wajib terhadap produk Baja 
Lembaran dan Gulungan Canai Ding;n (Bj.D), meliputi: 
Jenis Produk NoSNI HS 
Baja Lembaran dan 07-3567-2006 7209.15.00.00 
Gulungan Canai 7209.16.00.10 
Dingin (Bj.D) 7209.16.00.90 
7209.17.00.10 
7209.17.00.90 7209.18.20.00 
7209.18.90.00 
7209.25.00.00 
7209.26.00.10 
7209.26.00.90 
7209.27.00.10 
7209.27.00.90 
7209.28.10.00 7209.28.90.00 
7209.90.90.00 
7211.23.20.00 
7211.23.30.00 
7211.23.90.10 
7211.23.90.90 
7211.29.20.00 
7211.29.30.00 
I 7211.29.90.00 
7211.90.10.00 
! 7211.90.30.00 
I 7211.90.90.00 
4 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 90/H-IND/PER/8/Z010 
(2) 	 Apabila SNI 8aja Lembaran dan Gulungan Canai Oingin 
(8j.0) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direvisi, maka 
yang berlaku SNI 8aja Lembaran dan Gulungan Canai 
Oingin (8j.0) hasH revisi terakhir. 
(3) 	 Yang dimaksud dengan 8aja Lembaran dan Gulungan 
Canai Oingin (8j.0) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari 
8aja Gulungan Canai Panas yang dilakukan melalui 
tahapan proses canai dingin dibawah temperatur 
rekristalisasi; 
Pasal 3 
(1) 	 Untuk Produk 8aja Lembaran dan Gulungan Canai Oingin 
(8j.0) dengan jenis tertentu selain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) akan tetapi memiliki kesamaan Pos 
Tarif maka tidak wajib mengikuti ketentuan dalam peraturan 
ini apabila : 
a. 	telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) 
tersendiri atau standar lain dengan ruang lingkup, atau 
jenis atau spesifikasi yang berbeda terhadap SNI 07­
3567, atau, 
b. 	digunakan sebagai bahan baku industri peralatan listrik 
konsumsi/elektronika dan industri otomotif beserta 
komponennya yang spesifikasinya berbeda terhadap SNI 
07 -3567 dan produk baja lembaran dan gulungan canai 
dingin (8j.0) dimaksud tidak dapat dipindahtangankan, 
atau, 
c. 	digunakan sebagai bahan baku untuk keperluan ekspor. 
(2) 	 Penetapan terhadap Produk 8aja Lembaran dan Gulungan 
Canai Oingin (8j.0) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dengan pertimbangan teknis dari Oirektur J.enderal 
Pembina Industri. Adapun pertimbangan teknis diatur 
didalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Oirektur 
Jenderal Pembina Industri, Kementerian Perindustrian. 
Pasal4 
Perusahaan yang memproduksi 8aja Lembaran dan Gulungan 
Canai Oingin (8j.0) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib 
menerapkan SNI dengan: 
a. 	 memiliki SPPT-SNI 8aja Lembaran dan Gulungan Canai 
Oingin (8j.0) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 
b. 	 membubuhkan tanda SNI pad a setiap produk dengan 
penandaan yang mudah dibaca dan tidak mudah hUang. 
Pasal 5 
(1) 	 Penerbitan SPPT-SNI 8aja Lembaran dan Gulungan Canai 
Oingin (8j.0) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
dilaksanakan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri. 
5 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 90/M-IND/PER/8/2010 
(2) 	 Penerbitan SPPT-SNI Baja Lembaran dan Gulungan Canai 
Dingin (8j.D) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui : 
a. 	pengujian kesesuaian· mutu produk terhadap Baja 
Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (8j.D) sesuai 
dengan ketentuan dalam SNI 07-3567-2006 atau 
revisinya; dan 
b. 	audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 
9001-2008 atau revisinya, atau sistem manajemen mutu 
lain yang diakui. 
(3) 	 Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dapat disubkontrakkan pada : 
a. 	Laboratorium penguji yang ditunjuk oleh menteri dengan 
ruang lingkup yang sesuai; atau 
b. 	Laboratorium penguji di luar negeri dapat ditunjuk oleh 
Menteri sepanjang telah mempunyai Perjanjian Saling 
Pengakuan atau Mutual Recognition Arrangement 
(MRA) antara KAN dan Badan Akreditasi Negara yang 
bersangkutan, serta mempunyai perjanjian bilateral atau 
multilateral di bidang regulasi teknis antara Pemerintah 
Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan. 
(4) 	 Audit Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b berdasarkan jaminan oleh lembaga 
sertifikasi sistem mutu yang diakreditasi oleh KAN atau 
badan akreditasi di luar negeri yang memiliki MRA dengan 
KAN. 
Pasal6 
(1) 	 LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib 
melaporkan pelaksanaan sertifikasinya kepada Direktur 
Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI. 
(2) 	 LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Baja Lembaran dan 
Gulungan Canai Dingin (8j.D) bertanggung jawab atas 
pelaksanaan pengawasan dan pemantauan penggunaan 
tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan. 
Pasal 7 
Setiap Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (BjD) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di 
dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau 
impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4. 
6 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 90/M-IND/PER/8/2010 
PasalS 
(1) 	 Baja Lembaran dan Gulungan Canai Oingin (Bj.O) 
sebagaimana dimaksud· pada Pasal 2 yang berasal dari 
impor dan memasuki daerah Pabean Indonesia wajib 
memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 dan melampirkan Mill Certificate. 
(2) 	 Baja Lembaran dan Gulungan Canai Oingin (Bj.O) impor 
yang telah memiiiki SPPT·SNI wajib didaftarkan' sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
(3) 	 Baja Lembaran dan Gulungan Canai Oingin (Bj.O) 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berasal dari import 
dalam rangka pengawasan pabean dapat dilakukan 
pengambilan contoh produk untuk dilakukan pengujian 
sesuai SNI; 
Pasal9 
(1) 	 Baja Lembaran dan Gulungan Canai Oingin (Bj.O) yang 
berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak 
memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 4 dilarang beredar dan harus dimusnahkan. 
(2) 	 Baja Lembaran dan Gulungan Canai Oingin (Bj.O) impor 
yang tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 7 apabila masuk ke daerah Pabean 
Indonesia harus dimusnahkan atau diekspor kembali oleh 
importir yang bersangkutan. 
Pasal 10 
(1) 	 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penerapan SNI Baja Lembaran dan Gulungan Canai Oingin 
(Bj.O) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan 
oleh Oirektorat Jenderal Pembina Industri sekurang­
kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan 
oleh Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di 
Pabrik (PPSP). 
(2) 	 Oalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Oirektorat Jenderal Pembina Industri dapat 
berkoordinasi dengan Oinas Provinsi dan atau Dinas 
Kabupaten/Kota atau instansi terkait. 
(3) 	 BPPI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga 
Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Baja 
Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.O). 
7 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 90/M-1 ND/PERl8/201 0 
Pasal11 
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis 
dan Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Baja Lembaran dan 
Gulungan Canai Dingin (Bj.D) di Pabrik, 
Pasal 12 
Pelaku usaha dan atau LSPro yang melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 13 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal 
ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya. Peraturan Menteri ini 
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 25 Agustus 2010 
MENTERI PERINDUSTRIAN RI 
ttd 
MOHAMAD S. HIDAYAT 
Diundangkan di Jakarta 
pad a tanggal 27-8-2010 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
ttd 
PATRIALIS AKBAR 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 411