Menteri PerindustrianRepublik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 01/M-IND/PER/1/2009
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
BAJALEMBARAN, PELATDANGULUNGAN CANAlPANAS(Bj.P)
SECARA WAJIB '
/,P
"I
Menimbang
MengingatDENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
a.bahwadalamrangkamenjamin mutudanmencapai daya
gunaproduksi, melindungi konsumen terhadap mutuproduk,
danmenciptakan' persaingan usahayangadil(fair),perlu
memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI)Baja
Lembaran, PelatDanGulungan CanaiPanas(Bj.P)secara
wajib; ,
b.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
padahurufa,perludikeluarkan Peraturan Menteri
Perindustrian;
'.1.Undang-Undang Nomor5Tahun1984tentangPerindustrian
(Lembaran NegaraHepublik Indonesia Tahun1984Nomor'
22,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
3274); ,
2.Undang-Undang Nomor8Tahun1999tentangPerlindungan
Konsumen (Lembaran NegaraRepubliklndonesia Tahun
1999Nomor42,Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor3821); ,
3.Undang-Undang Nomor, 32Tahun 2004tentang'
Pemerintahan Daerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun2004Nomor125,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4437)sebagaimana telah
beberapa kalidiubahterakhir dengan Undang:-Undang
Nomor12Tahun2008(Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun2008Nomor59,Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor17Tahun1986tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan danPengembangan
Industri(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1986
Nomor 23,Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor3330);
MenetapkanPeraturan MenteriPerindustrian RI
Nomor:01/M-IND/PER/1/2009
5.Peraturan Pemerintah Nomor102Tahun2000tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2000Nomor199,Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor4020);
6.Peraturan Pemerintah Nomor38Tahun2007tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan DaerahProvinsidanPemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2007Nomor82,Tambahan Lembaran. Negara
Republik Indonesia Nomor4737);
7.Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor187/MTahun
2004tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telahbeberapa kalidiubahterakhirdengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor77/PTahun
2007; .
8.Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor9Tahun2005
tentangKedudukan, Tugas,Fungsi,Susunan Organisasi dan
TataKerjaKementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telahbeberapa kalidiubahterakhirdengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor94Tahun
2006;
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor10Tahun
2005tentang UnitOrganisasi danTugasEselonI
Kementerian NegaraRepublik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kalidiubahterakhirdenganPeraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor17Tahun 2007;
10.Keputusan MenteriPerindustrian danPerdagangan Nomor
634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan danTataCara
Pengawasan BarangdanatauJasaYangBeredardiPasar; ....
11.Peraturan MenteriPerindustrian Nomor01/M-IND/PER/3/
2005tentang Organisasi danTataKerjaDepartemen
Perindustrian;
12.Peraturan MenteriPerindustrian Nomor19/M-IND/PER/5/
2006tentangStandardisasi, Pembinaan danPengawasan
StandarNasionallndonesia BidangIndustri;
13.Peraturan MenteriPerdagangan Nomor14/M-DAG/PER/3/
2007tentangStandardisasi JasaBidangPerdagangan dan
Pengawasan Standar Nasional Ingonesia (SNI)Wajib
terhadap BarangdanJasayangDiperdagangkan;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
BAJALEMBARAN, PELATDANGULUNGAN CANAlPANAS
(Bj.P)SECARA WAJIB.
Peraturan MenteriPerindustrian RI
Nomor: 01/M-IND/PER/1/2009
Pasal1
DalamPeraturan Menteriiniyangdimaksud dengan:
1.SPPTSNIadalahSertifikat ProdukPenggunaan Tanda
StandarNasionallndonesia.
2.KAN.adalah KomiteAkreditasi Nasional.
3.LSProadalahLembaga Sertifikasi Produk.
4.PetugasPengawas StandarbarangdanataujasadiPabrik
yangselanjutnya disebutPPSPadalahPegawai NegeriSipil
dipusatataudaerahyangditunjukdengansuratpejabat
pembina industriuntukmelakukan pengawasan barangdan
ataujasadipabrikyangSNI-nyatelahdiberlakukan secara
wajib.
5.DirekturJenderal Pembina IndustriadalahDirekturJenderal
Industri LogamMesinTekstildanAnekaDepartemen
Perindustrian.
6.Kepala BPPIadalah Kepala BadanPenelitian dan
Pengembangan IndustriDepartemen Perindustrian.
7.KepalaDinasProvinsiadalahKepalaDinasProvinsiyang
melaksanakan tugasurusanpemerintahan dibidang
perindustrian. ..
8.KepalaDinasKabupaten/Kota adalahKepalaKabupatenl
Kotayangmelaksanakan tugasurusanpemerintahan di
bidangperindustrian.
Pasal2
(1)Memberlakukan secarawajibStandarNasional Indonesia
(SNI)danataurevisinyaterhadap :
3JenisProduk No.SNIPosTariffHarmonized ..
System(HS);
BajaLembaran, 07-0601-2006 7208.25.10.00,
PelatdanGulungan 7208.25.90.00,
CanaiPanas (Bj.P) 7208.26.00.00,
7208.27.00.00,7208.36.00.00,
7208.37.00.00,
7208.38.00.00,
7208.39.00.00,
7208.51.00.00,
7208.52.00.00,
7208.53.00.00,
7208.54.00.00,
7208.90.00.00,
7211.13.10.00,
7211.13.90.00,
7211.14.10.00,
7211.14.90.00,
7211.19.10.00,
7211.19.90.00.
Peraturan MenteriPerindustrian RI
Nemer: 01/M-IND/PER/1/2009
(2)BajaLembaran, PelatdanGulungan CanaiPanas(Bj.P)
sebagaimana dimaksud padaayat(1)merupakan Baja
Lembaran danGulungan yangdibuatdaribajaberbentuk
slabyangdilakukan melaluitahapan prosescanaipanas
diatastemperatur rekristalisasi.
Pasal3
Perusahaan yangmemproduksi BajaLembaran, Pelatdan
Gulungan CanaiPanas(Bj.P)sebagaimana dimaksud dalam
Pasal2ayat(1)wajibmenerapkan SNIdengan: .
a.memiliki SPPTSNIBajaLembaran, PelatdanGulungan
CanaiPanas(Bj.P)sesuaidenganketentuan yangberlaku;
dan
b.membubuhkan tanda SNIpadasetiapprodukdengan
penandaan yangmudahdibacadantidakmudahhilang.
Pasal4
BajaLembaran, PelatdanGulungan CanaiPanas(Bj.P)yang
diperdagangkan didalamnegeri,yangberasaldari hasilproduksi
dalamnegeridanatauimporwajibmemenuhi ketentuan SNI
sebagaimana dimaksud dalamPasal3.
.Pasal5
(1)Penerbitan SPPT-SNI BajaLembaran, PelatdanGulungan
CanaiPanas(Bj.P)sebagaimana dimaksud dalamPasal3
hurufa,dilaksanakan olehLSProyangtelahdiakreditasi oleh
KANdanatauyangditunjukolehMenteriPerindustrian,
melalui: .. .
a.pengujian kesesuaian mutuBajaLembaran, Pelatdan
Gulungan CanaiPanas(Bj.P)sesuaidenganpersyaratan
SNI;dan
b.auditpenerapan sistemmanajemen mutuSNI19-9001-
2001/1S0 9001:2000ataurevisinya.
(2)Pengujian sebagaiman dimaksud padaayat(1)hurufadapat
disubkontrakkan padalaboratorium ujiyangtelahdiakreditasi
KANatauyangditunjukolehMenteriPerindustrian atau
disubkontrakkan padalaboratorium ujidiluarnegeri
sepanjang telahmempunyai Perjanjian SalingPengakuan
atauMutualRecognition Arrangement (MRA)antaraKAN
dengan BadanAkreditasi negarayangbersangkutan, serta
negara yangbersangkutan. dengan negara Republik
Indonesia. ...
Peraturan MenteriPerindustrian RI
Nomor: 01/M-IND/PER/1/2009
(3)Auditsistemmanajemen mutusebagaimana dimaksud pada
ayat(1)hurufbberdasarkan jaminanyangdikeluarkan oleh
Lembaga Sertifikasi Mutuyangtelahdiakreditasi KANatau
BadanAkreditasi diluarnegeriyangmemiliki Perjanjian
SalingPengakuan atauMutualRecognition Arrangement
(MRA)denganKAN.
Pasal6
LSProsebagaimana dimaksud dalamPasal5melaporkan
pelaksanaan sertifikasinya kepadaDirekturJenderal Pembina
Industridengantembusan kepadaKepalaBPPI.
Pasal7
(1)BajaLembaran, PelatdanGulungan CanaiPanas(Bj.P)
imporyangmemasuki daerahPabean Indonesia wajib
memenuhi ketentuan SNIyangdibuktikan denganSPPT-SNI.
(2)BajaLembaran, PelatdanGulungan CanaiPanas(Bj.P)
imporyangtelahmemilikiSPPT-SNI harusdidaftarkan sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal8
BajaLembaran, PelatdanGulungan CanaiPanas(Bj.P)impor
yangtidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal7dilarangmasukkedaerahPabeanIndonesia danharus
dieksporkembaliataudimusnahkan.
Pasal9
(1).Pembinaan danpengawasan terhadap pelaksanaan
penerapan SNIBajaLembaran, PelatdanGulungan Canai
Panas(Bj.P)dilakukan olehDirekturJenderal Pembina
Industriyangdilaksanakan olehPPSPsekurang-kurangnya
1(satu)kalidalamsetahun.
(2).Dalammelakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
padaayat(1)DirekturJenderal Pembina Industridapat
.berkoordinasi denganKepalaDinasProvinsidanatau
KepalaDinasKabupaten/Kota.
(3).KepalaBPPImelaksanakan pembinaan terhadap Lembaga
Penilaian Kesesuaian dalamrangkapenerapan SNIsecara
wajibterhadapproduk. .
Pasal10
DirekturJenderal Pembina Industrimenetapkan petunjukteknis
pelaksanaan Peraturan Menteriini.
5
Peraturan MenteriPerindustrian RI
Nomor: 01/M-IND/PER/1/2009
Pasal11
Pelakuusahayangmelakukan pelanggaran terhadap ketentuan
dalamPeraturan Menteriinidikenakan sanksisesuaidengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal12
PelakuusahayangtelahmemilikiSPPT-SNI BajaLembaran,
PelatdanGulungan CanaiPanas(Bj.P)sebelum Peraturan
Menteriini,harustelahmenyesuaikan produksi danSPPT-
SNlnyaberdasarkan ketentuan dalamPeraturan Menteriini
selambat-Iambatnya padatanggal diberlakukan Peraturan
Menteriini.
Pasal13
Peraturan Menteriinimulaiberlaku4(empat)bulansetelah
tanggalditetapkan.
Agarsetiaporangmengetahuinya, Peraturan Menteri ini
diundangkan denganpenempatannya dalamBeritaNegara
Republik Indonesia.
Ditetapkan diJakarta
padatanggal 6Januari 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMIIDRIS
Diundangkan diJakarta
padatanggal7Januari2009
MENTERI HUKUMDANHAKASASIMANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
ANDIMATTALATA
BERITANEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN2009NOMOR 1