PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
   NOMOR :   
 
TENTANG 
 
PEMBERLAKUAN STANDAR NAS IONAL INDONESIA  (SNI) 
AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB 
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangk a mendorong peningkatan daya saing, 
menciptakan persaingan usah a yang sehat, menjamin 
kesehatan, keamanan, keselamatan konsumen dan 
melestarikan fungsi lingkungan hidup, perlu mengatur kembali 
ketentuan pengaturan Pemberla kuan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) Air Minum Dala m Kemasan (AMDK) Secara 
Wajib;   
b. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu dikel uarkan Peraturan Menteri 
Perindustrian; 
 
Mengingat : 1.  Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 
2.  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 1992 tentang Kesehatan  
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3495); 
3. Undang-Undang Nomor 7 Ta hun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establising the World Trade Organization  
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3564); 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3612)  sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran 
Negara Tahun 2006 Nomor 93,  Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4661);  Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :   
 
5. Undang-Undang Nomor 7 T ahun 1996 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor  3656); 
6.  Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negar a Tahun 1999 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negar a Nomor  3821); 
7.   Undang-Undang  Nomor 32 T ahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Ta mbahan Lembaran Negara 
Nomor 4548);  
 
  8. Peraturan Pemerintah No mor 17 Tahun 1986 tentang 
Kewenangan Pengaturan, Pe mbinaan dan Pengembangan 
Industri (Lembaran Negara T ahun 1986 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3330); 
9. Peraturan Pemerintah Nomo r 69 Tahun 1999 tentang Label 
dan Iklan Pangan (Lembaran N egara Tahun 1999 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negar a Nomor 3867);  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembar an Negara Tahun 2000 Nomor 
199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 
 
11. Peraturan Pemerintah No mor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerint ahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provin si dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 
 
12. Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424); 
 
13. Keputusan Presiden Republik  Indonesia Nomor 187/M Tahun 
2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 
2007; 
 
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,  Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
 2 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :   
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006; 
 
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian 
Negara Republik Indonesia seba gaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 2007; 
 
16. Keputusan  Ment eri  Perindustrian da n  Perdagangan Nomor 
634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pengawasan Barang dan atau Jasa  Yang Beredar Di Pasar; 
 
17. Keputusan Menteri Perindus trian dan Perdagangan Nomor 
705/MPP/Kep/11/2003 t entang Persyaratan Teknis Industri Air 
Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya;  
 
18. Peraturan Menteri Kesehat an Nomor: 907/MENKES/SK/VII/ 
2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air 
Minum  
 
19. Peraturan Menteri Perindus trian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian; 
 
20. Peraturan  Menteri Perindus trian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 
tentang Standardisasi, Pembin aan dan Pengawasan Standar 
Nasional Indonesia Bidang Industri; 
 
Memperhatikan : Surat Keputusan Kepal a Badan Standardisasi Nasional Nomor 
107/KEP/BSN/5/2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang Penetapan 6 
(enam) Standar Nasional Indonesia;   
   
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASION AL INDONESIA (SNI) AIR 
MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB. 
   
Pasal  1 
 
  Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Air Minum Dalam Kemasan, yang disingkat AMDK adalah air  
baku yang telah diproses, dikemas dan aman diminum.  
2.  SPPT-SNI adalah singkatan dar i Sertifikat Produk Penggunaan 
Tanda Standar Nasional Indonesia. 
3.   KAN adalah singkatan dari Komite Akreditasi Nasional. 
4. LSPro adalah singkatan dar i Lembaga Sertifikasi Produk. 
 3 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :   
5. Direktur Jenderal Pembina I ndustri adalah Direktur Jenderal 
Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian.  
 
6.  Kepala   BPPI   adalah   Kepala  Badan   Penelitian   dan 
Pengembangan Industri, Departe men Perindustrian.   
7.  Kepala  Dinas  Provinsi  adalah  Kepala Dinas  Provinsi yang 
melaksanakan tugas urusan  pemerintahan di bidang 
perindustrian. 
8.   Kepala Dinas Kabupaten/Ko ta adalah Kepala Dinas Kabupaten/ 
Kota yang melaksanakan tugas ur usan pemerintahan di bidang 
perindustrian. 
 
Pasal 2  
 
(1) Memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI)  
01-3553-2006 AMDK atau revisinya yang meliputi: 
a. Air Mineral   (Kode HS Ex 2201.10.00.00); dan atau 
b. Air Demineral (Kode HS Ex 2201.90.90.00).  
(2) Ketentuan  sebagaimana dimaks ud ayat (1) huruf a, dan b  
hanya berlaku untuk Air Mineral dan Air Demineral.  
   
Pasal  3  
 
Perusahaan   yang   memproduksi  AMDK  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2   wajib:  
  
a. menerapkan SNI dan memiliki SPPT-SNI.  
b. membubuhkan tanda “SNI 01-3553-2006”  pada setiap 
kemasan dan atau label.  
c. membubuhkan tulisan “Air Mineral”   atau “Air Demineral”  pada 
setiap kemasan dan atau label. 
 
  Pasal  4 
 
  Setiap AMDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang 
diperdagangkan di dalam negeri yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wa jib memenuhi ketentuan SNI 
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 3.  
 
 4 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :   
  Pasal  5  
(1) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3 
huruf a, dilaksanakan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh 
KAN atau yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.  
 
  (2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui:  
a.  pengujian  kesesuaian  mutu  produk  sesuai  SNI 01-3553-
2006 atau revisinya; dan  
b.  audit penerapan sistem manajemen mutu SNI 19-9001-
2001/ISO 9001:2000  atau revisinya atau sistem manajemen 
mutu lainnya yang diakui.  
 
  (3) Pengujian sebagaimana dimaks ud pada ayat (2) huruf a dapat 
disubkontrakkan kepada laborat orium penguji yang telah 
diakreditasi oleh KAN atau di subkontrakkan pada laboratorium 
penguji di  luar neger i sepanjang telah mempunyai Perjanjian  
Saling Pengakuan atau Mutual Recognition Arrangement  
(MRA) antara KAN dengan Badan Akrediatasi negara yang 
bersangkutan, serta perjanjian b ilateral atau multilateral di 
bidang regulasi teknis negara yang bersangkutan dengan 
negara Republik Indonesia. 
(4) Audit penerapan sistem ma najemen mutu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dengan 
jaminan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang telah diakreditasi ol eh KAN atau badan akreditasi di 
luar negeri yang memiliki Perjanj ian Saling Pengakuan dengan 
KAN.  
       
  Pasal  6 
 
LSPro sebagaimana dimaksud Pasal 5  melaporkan hasil 
sertifikasinya kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dengan 
tembusan kepada Kepala BPPI, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala 
Dinas Kabupaten/Kota tempat lokasi pabrik. 
 
  Pasal  7 
 
  (1)  AMDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari 
impor, yang memasuki daerah Pabean Indonesia wajib memenuhi ketentuan SNI yang dibuktikan dengan SPPT-SNI. 
 
(2) AMDK  yang berasal dari impor yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk ke daerah Pabean Indonesia dan harus  diekspor kembali atau 
dimusnahkan.  
 5 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :   
  Pasal  8  
 
  (1) Pembinaan dan pengawas an terhadap pelaksanaan penerapan 
SNI AMDK  dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri 
yang dilaksanakan oleh PPSP seku rang-kurangnya 1 ( satu ) 
kali dalam setahun.  
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Direktur Jenderal Pemb ina Industri dapat berkoordinasi 
dengan Kepala Dinas Provinsi  dan atau Kepala Dinas 
Kabupaten/Kota. 
(3) Kepala BPPI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga 
Penilaian Kesesuaian dalam  rangka penerapan SNI AMDK 
secara wajib.  
   
  Pasal    9 
 
Direktur  Jenderal   Pembina Indust ri    menetapkan Petunjuk teknis 
pelaksanaan Peratur an Menteri ini. 
 
  Pasal 10 
 
Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   
 
Pasal 11 
 
Pelaku usaha yang telah memiliki SPPT-SNI AMDK sebelum berlaku Peraturan Menteri ini, harus telah menyesuaikan produksi 
dan SPPT-SNInya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini  selambat-lambatnya 12 ( dua belas) bulan sejak tanggal 
ditetapkan.   
  
  Pasal  12 
 
Dengan diberlakukan Peraturan M enteri ini, Surat Keputusan 
Menteri Perindustrian Nomo r 120/M/SK/10/1990 tentang 
Penerapan Standar Industri Indonesia   (SII) dan Pemakaian Tanda 
SII Secara Wajib Bagi Air Mi num Dalam Kemasan (SII. 2040-90), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 6 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :   
  Pasal 13 
 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku  3 (tiga) bulan  sejak tanggal 
ditetapkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuiny a, Peraturan Menteri ini 
diundangkan dengan  penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 
  Ditetapkan di Jakarta 
 pada tanggal 
 
MENTERI PERINDUSTRIAN RI 
 
 
 
                 FAHMI IDRIS 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal    
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
 
                 
 
ANDI MATTALATTA 
 
   
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7