MENTERI ENERGl DAN SUMBER DAYA MINERAL 
REPUBLiK INDONESIA 
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
NOMOR : 17 TAHrsN 2009 
TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI LUMINER 
SEBAGAI STANDAR WAJlB 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 
Menimbang : bahwa untuk memenuhi keselamatan ketenagalistrikan dalam 
penyediaan tenaga listrik guna memberikan perlindungan terhadap 
konsumen dan tenaga kerja, serta untuk menciptakan persaingan 
usaha yang sehat dan adil, perlu memberlakukan Standar Nasional 
lndonesia mengenai Luminer sebagai Standar Wajib dalam suatu 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 331 7); 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3564); 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4661); 
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lem baran Negara Republik lndonesia 
Nomor 3821); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang 
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4628); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4020); 
7. Keputusan Presiden Nomor 187lM Tahun 2004 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden 
Nomor 77lP Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007; 
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0027 
Tahun 2005 tanggal 14 Juli 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan 
Tanda SNI dan Tanda Keselamatan; 
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 
Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14lM-DAGIPER1312007 
tanggal 7 Maret 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang 
Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional lndonesia 
(SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan; 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
MENGENAI LUMINER SEBAGAI STANDAR WAJIB. 
Pasal 1 
Memberlakukan Standar Nasional lndonesia (SNI) mengenai Luminer 
sebagai berikut: 
a. SNI 04-6973.1-2005 mengenai Luminer - Bagian I : Persyaratan 
Umum dan Pengujian dengan nomor Harmonized System (HS) 
8539.90.90.00; 
b. SNI 04-6973.2.1-2005 mengenai Luminer - Bagian 2-1: 
Persyaratan Khusus - Luminer Magun Kegunaan Umum dengan 
nomor HS 8539.90.90.00; 
c. SNI 04-6973.2.2-2005 mengenai Luminer - Bagian 2-2: 
Persyaratan Khusus - Luminer Tanam dengan nomor HS 
8539.90.90.00; 
d. SNI 04-6973.2.3-2005 mengenai Luminer - Bagian 2-3: 
Persyaratan Khusus - Luminer Untuk Pencahayaan Jalan Umum 
dengan nomor HS 8539.90.90.00; dan 
e. SNI 04-6973.2.5-2005 Mengenai Luminer - Bagian 2-5: 
Persyaratan Khusus - Luminer Lampu Sorot dengan nomor HS 
8539.90.90.00, 
sebagai Standar Wajib. (1) Luminer yany diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal 
dari impor wajib memenuhi SNI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1. 
(2) Luminer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi 
SNI dinyatakan dengan sertifikat produk dan dibubuhi tanda SNI 
sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(1) Sertifikat produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
diterbitkan oleh lembaga sertifikat produk yang telah diakreditasi 
oleh Komite Akreditasi Nasional dan mendapat penugasan dari 
Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi. 
(2) Sertifikat produk berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat 
diperpanjang. 
(1) Selama belum tersedia lembaga sertifikasi produk yang 
diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, untuk sementara 
kegiatan sertifikasi produk dilakukan oleh lembaga sertifikasi 
produk yang ditunjuk Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan 
Energi. 
(2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, lembaga 
sertifikasi produk yang ditunjuk Direktur Jenderal Listrik dan 
Pemanfaatan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
harus terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. 
Luminer yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (I), yang tidak memenuhi persyaratan SNI dilarang 
masuk ke daerah pabean dan harus diekspor kembali atau 
dimusnahkan. 
(1) Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sesuai 
dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan. 
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) Direktur Jenderal Listrik dan 
Pemanfaatan Energi dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak 
tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta 
pads tanggal 11 Agustus 2009 
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 
ttd . 
PURNOMO YUSGIANTORO 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 11  gustu us 2009 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
AND1 MATTALATTA 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 250 
Salinan sesuai dengan aslinya 
MBER DAYA MINERAL