PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR :   
 
TENTANG 
 
PEMBERLAKUAN STANDAR NAS IONAL INDONESIA  
PRODUK BAJA PROFIL SECARA WAJIB 
 
MENTERI PERINDUSTRIAN R EPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang : a. bahwa dalam  rangka meningkatkan daya saing industri nasional 
dan menjamin mutu hasil indus tri, melindungi konsumen 
terhadap mutu produk serta m enciptakan persaingan usaha 
yang sehat dan adil, perlu mem berlakukan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) Produk Produk Baja Profil secara wajib; 
 
b. bahwa berdasarkan pertimbanga n sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu dikeluarkan Pe raturan Menteri Perindustrian; 
 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 T ahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3274); 
 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing Th e World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3564); 
 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomo 3612) 
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2006 (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4661); 
 
4. Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 
 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tah un 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844); Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lem baran Negara Tahun 2000 Nomor 
199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 
 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemeri ntahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi  dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran N egara Nomor 4737); 
 
8. Peraturan Presiden Republik  Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisa si Kementerian Negara;  
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungi Eselon I 
Kementerian Negara; 
 
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional; 
 
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet  Indonesia Bersatu II 
Periode 2009-2014; 
 
12. Peraturan Menteri Perindustria n Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerj a Departemen Perindustrian; 
 
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 
tentang Standardisasi Jasa  Bidang Perdagangan dan 
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peratur an Menteri Perdag angan Nomor 30/M-
DAG/PER/7/2007; 
 
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau 
Jasa; 
 
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional I ndonesia Bidang Industri; 
 
16. Peraturan Menteri Perindustria n Nomor 52/M-IND/PER/4/2010 
tentang Kedudukan dan Tugas  Pejabat Kementerian 
Perindustrian Dalam Masa Peralihan Struktur Organisasi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
  MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASION AL INDONESIA (SNI) 
PRODUK BAJA PROFIL SECARA WAJIB 
 
  Pasal  1 
Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Sertifikat Produk  Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya 
disebut SPPT-SNI adalah sertif ikat yang dikeluarkan oleh 
Lembaga Sertifikasi Produk ke pada produsen yang mampu 
memproduksi produk Baja Profil Secara Wajib sesuai persyaratan SNI. 
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro 
adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan k egiatan Sertifikasi Produk 
Penggunaan Tanda SNI. 
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan 
kegiatan pengujian terha dap contoh barang sesuai 
spesifikasi/metode uji SNI. 
4. Petugas Pengawas Standar Bar ang dan atau Jasa di Pabrik 
yang selanjutnya dise but PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di 
pusat atau daerah yang di tugaskan untuk melakukan 
pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan diluar 
lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib. 
5. Komite Akreditasi Nasiona l yang selanjutnya disebut KAN 
adalah lembaga yang berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan sertifikasi. 
6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Industri. 
7. Direktur Jendral Pembina In dustri adalah Direktur Jenderal 
Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 
8. Kepala BPKIM adalah  Kepala Badan Pengkajian Iklim dan Mutu 
Industri. 
9. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas di tingkat Provinsi 
yang melaksanakan tugas ur usan pemerintahan bidang 
perindustrian. 
10. Kepala Dinas Kabupaten/Ko ta adalah Kepala Dinas di 
Kabupaten/Kota yang mela ksanakan tugas urusan 
pemerintahan bidan g perindustrian. 
 
 
 3 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
  Pasal 2 
(1) Memberlakukan secara wajib SNI Produk Baja Profil sebagai 
berikut: 
 
No Jenis Produk No. SNI No. HS 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 Baja Profil siku 
sama kaki 
 
Baja Profil I-Beam 
 
 
Baja Profil kanal U 
 
 
Baja Profil WF 
 
 
Baja Profil H 07-2054-2006 
 
 
07-0329-2005 
 
 
07-0052-2006 
 
 
07-7178-2006 
 
 
07-2610-1992 7216.21.00.00 
7216.40.00.00 
 
7216.10.00.00 
7216.32.00.00 
 
7216.10.00.00 
7216.31.00.00 
 
7216.10.00.00 
7216.33.00.00 
 
7216.10.00.00 
7216.33.00.00 
 
(2) Apabila SNI Produk Baja Profil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) direvisi, maka yang berlaku SNI Produk Baja Profil hasil revisi terakhir. 
(3) Baja Profil dalam Peratur an ini merupakan Baja Batangan 
dengan bentuk penampang profil siku sama kaki , I-Beam, 
Kanal U, Wide Flange (WF)  dan bentuk penampang H. 
 
Pasal 3 
 
Produk Baja Profil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) 
yang memiliki ukuran di luar nom inal tertinggi dari ukuran yang 
tercantum di dalam SNI tidak diber lakukan SNI Produk Baja Profil 
Secara Wajib, penetapan produk dimaksud guna keperluan impor 
dan atau penggunaannya wajib melalu i pertimbangan teknis dari 
Direktur Jenderal Pembina Industri. 
 
Pasal 4 
 
Perusahaan yang memproduksi Ba ja Profil sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan: 
a. memiliki SPPT-SNI Produk Baja  Profil sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; dan 
b. membubuhkan tanda SNI pada seti ap Produk Baja Profil dengan 
cara yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang. 
 4 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
  Pasal  5 
 
(1) Penerbitan SPPT-SNI Produk Baja Profil sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, melalui: 
a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap 
Produk Baja Profil ses uai dengan ketentuan dalam 
SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan 
b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI  
ISO 9001:2008 atau revisinya.  
 (2) Penerbitan SPPT-SNI Produk Baja Profil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LSPro yang 
ditunjuk oleh Menteri ses uai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3)  Apabila belum tersedia LSPro dan atau Laborat orium Uji yang 
terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Produk Baja 
Profil, Menteri dapat menunjuk LSPro dan atau Laboratorium 
Uji yang kompetensinya tel ah dievaluasi oleh BPKIM. 
(4)  LSPro dan atau Laboratorium Uji yang ditunj uk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun sejak 
penunjukan harus terakreditasi oleh KAN. 
 
  Pasal  6 
 
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dal am Pasal 5 ayat (1) wajib 
melaporkan pelaksanaan sertif ikasinya kepada Direktur 
Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIM 
(2)  LSPro yang menerbitkan SPPT -SNI Produk Baja Profil 
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan dan 
pemantauan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan. 
 
Pasal 7 
 
Setiap Produk Baja Profil seba gaimana dimaksud dalam Pasal 2 
yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib me menuhi persyaratan SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 
 
 5 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
  Pasal 8 
(1) Produk Baja Profil sebagai mana dimaksud pada Pasal 2 yang 
berasal dari impor dan me masuki daerah Pabean Indonesia 
wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 dan harus melampirkan Mill Certificate.  
(2) Produk Baja Profil impor yang telah memiliki SPPT-SNI wajib 
didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
  Pasal  9 
(1)  Produk Baja Profil  yang beras al dari hasil produksi dalam 
negeri yang tidak memenuhi kententuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang beredar dan harus dimusnahkan. 
(2)  Produk Baja Profil impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 apabila masuk ke daerah 
Pabean Indonesia harus dimusnahkan atau diekspor kembali oleh importir yang bersangkutan. 
(3) Tata cara pemusnahan atau e kspor kembali pada ayat (1) 
dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 
 
  Pasal  10 
 
(1). Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penerapan SNI Produk Baja Pr ofil sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan oleh Petugas Pen gawas Standar dan atau Jasa 
di Pabrik (PPSP)  
(2). Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 
(1) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau 
instansi terkait. 
(3). BPKIM  melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga 
Penilaian Kesesuaian dalam  rangka penerapan SNI Produk 
Baja Profil. 
   
Pasal 11 
 
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Produk Baja Profil di 
Pabrik. 
 
 
 6 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
  Pasal  12 
 
Pelaku usaha, LSPro yang melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai 
dengan ketentuan peratur an perundang-undangan. 
 
 
  Pasal  13 
 
Peraturan Menteri ini mulai berla ku 6 (enam) bulan setelah tanggal 
ditetapkan.  
  Agar setiap orang mengetahui nya, Peraturan Menteri ini 
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal               
 
MENTERI PERINDUSTRIAN  
 
 
 
 MOHAMAD S. HIDAYAT 
 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
 
PATRIALIS AKBAR 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 
 
 7