Menteri Perindustrian Republik Indonesia 
PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 114/M-IND/PER/l0/2010 
TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG'MAHA ESA 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri 
nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi 
konsumen terhadap mutu produk serta menciptakan 
persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu 
memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepeda 
Roda Dua secara wajib; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri 
Perindustrian; 
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3274); 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 
Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3564); 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93: Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2 	 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 114/M-IND/PER/ 1 0/ 2 010 
4. 	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
5. 	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
6. 	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 
7. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang 
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 
8. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4020); 
9. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
10. 	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara; 
11. 	Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 
12. 	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 
2001 tentang Komite Akreditasi Nasional; 
13. 	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 
2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu " 
Periode Tahun 2009-2014; Menetapkan 3 	 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :114/M- IND/PER/ 10/2010 
14. 	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAGI 
PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang 
Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia 
(SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang 
Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAGI 
PER1712007; 
1S. 	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAGI 
PERIS/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan 
Barang dan atau Jasa; 
16. 	 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-INDI 
PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang 
Industri; 
17. 	eraturan Menteri Perindustrian Nomor 10S/M-INDI 
PER/1 0/201 0 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perindustrian; 
MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STAN DAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 
SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB. 
Pasal1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. 	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya 
disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan 
Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Produk kepada produsen yang mampu memproduksi 
Sepeda Roda Dua sesuai persyaratan SNI. 
2. 	 Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro 
adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi 
Produk Penggunaan Tanda SNI. 
3. 	 Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan 
kegiatan pengujian terhadap Sepeda Roda Dua sesuai 
spesifikasi/metode uji SNI. 
4. 	 Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di 
Pabrik yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai 
Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk 
melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi 
produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNlnya 
diberlakukan secara wajib. 
S. 	 Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN 
adalah lembaga yang berwenang untuk mengakreditasi 
lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan 
sertifikasi. 4 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomorl14/M-IND/PER/I0/2010 
6. 	 Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Industri. 
7. 	 Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal 
Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi. 
8. 	 BPKIM adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu 
Industri, Kementerian Perindustrian. 
9. 	 Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang 
melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang 
perindustrian. 
10. 	Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di Kabupaten/Kota 
yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang 
perindustrian. 
Pasal2 
(1) Memberlakukan 	 secara wajib SNI 1049 : 2008 Sepeda -
Syarat Keselamatan terhadap produk Sepeda Roda Dua, 
yang memenuhi salah satu syarat berikut, yakni memiliki 
ketinggian posisi sadel minimum 635 mm atau untuk 
dipergunakan di jalan raya dengan pos tarif HS. 
8712.00.30.00 dan HS 8712.00.90.00. 
(2) Apabi/a SNI Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) direvisi, yang berlaku SNI Sepeda Roda Dua hasil 
revisi terakhir. 
(3) Sepeda Roda 	 Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kendaraan yang mempunyai 2 (dua) roda yang 
digerakkan dan dikemudikan oleh tenaga pengendara secara 
mandiri dengan menggunakan pedal, berjalan di darat di 
atas roda yang dapat dikemudikan. 
Pasal3 
Perusahaan yang memproduksi Sepeda Roda Dua 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI 
dengan: 
a. 	memiliki SPPT-SNI Sepeda Roda Dua sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; dan 
b. 	membubuhkan tanda SNI pada setiap produk Sepeda Roda 
Dua dengan cara menempatkan di tempat yang mudah 
dibaca dan tidak mudah hilang. 
Pasal4 
Setiap Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil 
produksi dalam negeri atau impor, wajib memenuhi persyaratan 
SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 5 	 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 114/M-IND/PER/l0/2010 
Pasal5 
(1) Penerbitan 	 SPPT-SNI Sepeda Roda Dua sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sesuai Pedoman 
Standardisasi Nasional (PSN) 302-2006 Penilaian 
Kesesuaian Fundamental Sertifikasi Produk menggunakan 
Sistem 5, dilaksanakan oleh LSPro yang telah diakreditasi 
oleh KAN dan ditunjuk oleh Menter; dengan ruang lingkup 
yang sesuai, melalui: 
a. 	pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Sepeda 
Roda Dua sesuai dengan ketentuan dalam SNI 1049 : 
2008 Sepeda -Syarat Keselamatan atau revisinya; dan 
b. 	audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001­
2008 atau revisinya, atau sistem manajemen mutu lain 
yang diakui. 
(2) Pengujian sebagaimana 	 dimaksud pad a ayat (1) huruf a 
dapat disubkontrakkan pada: 
a. 	laboratorium penguji yang telah diakreditasi oleh KAN 
dan ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup yang 
sesuai; atau 
b. 	laboratorium penguji di luar negeri yang ditunjuk oleh 
Menteri sepanjang telah mempunyai Perjanjian Saling 
Pengakuan atau Mutual Recognition Agreement (MRA) 
antara KAN dengan badan akreditasi negara yang 
bersangkutan, serta mempunyai perjanjian bilateral atau 
multilateral di bidang regulasi teknis antara Pemerintah 
Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan. 
(3) Audit Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b berdasarkan jaminan oleh Lembaga 
Sertifikasi Sistem Mutu yang diakreditasi oleh KAN atau 
badan akreditasi di luar negeri yang mempunyai MRA 
dengan KAN dan diverifikasi oleh LSPro. 
(4) Apabila 	 belum tersedia LSPro dan atau Laboratorium 
Penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang 
lingkup SNI Sepeda Roda Dua, Menteri dapat menunjuk 
LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya 
telah dievaluasi oleh BPKIM. 
(5) LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) tahun sejak 
penunjukan harus terakreditasi oleh KAN. 
Pasal6 . 
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib 
melaporkan pelaksanaan sertifikasi kepada Direktur Jenderal 
Pembina Industri dan Kepala BPKIM. 6 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomml14/M-IND/PER/IO/2010 
(2) LSPro penerbit SPPT-SNI Sepeda Roda Dua bertanggung 
jawab atas pelaksanaan pengawasan dan pemantauan 
penggunaan tanda SNI dar; SPPT-SNI yang diterbitkan. 
Pasal7 
(1) Sepeda 	 Roda Dua sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 2 yang berasal dari impor yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang 
memasuki daerah pabean Indonesia. 
(2) Sepeda Roda Dua impor sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus dimusnahkan atau diekspor kembali oleh importir 
yang bersangkutan. 
(3) Sepeda 	 Roda Dua impor yang telah memiliki SPPT-SNI 
wajib didaftarkan tipenya kepada Direktur Jenderal Pembina 
Industri. 
Pasal8 
(1) Sepeda Roda 	 Dua yang berasal dari hasil produksi dalam 
negeri yang tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar dan harus 
dimusnahkan. 
(2) Sepeda Roda Dua yang beredar di pasar dalam negeri, yang 
berasal dari produksi dalam negeri atau impor yang tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. 
(3) Tata 	 cara penarikan produk dari peredaran, pengiriman 
kembali ke negara asal, atau pemusnahan Sepeda Roda 
Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Pasal9 
(1) Pembinaan 	 dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penerapan SNI Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina 
Industri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) 
tahun yang dilaksanakan oleh PPSP. 
(2) Dalam 	 melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pad a ayat (1), Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat 
berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas 
Kabupaten/Kota atau instansi terkait. 
(3) BPKIM 	 melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga 
Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Sepeda 
Roda Dua. 7 	 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor' 114/M-IND/PER/10/2010 
(4) Dalam 	 melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), BPKIM dapat memberikan teguran tertulis 
kepada LSPro yang tidak menyampaikan laporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). 
Pasal 10 
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis 
Penerapan dan Pengawasan SNI Sepeda Roda Dua. 
Pasal11 
Pelaku usaha dan atau LSPro yang melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 
Pasal12 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini 
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Oktober 2010 
MENTERI PERINDUSTRIAN RI 
ttd. 
MOHAMAD S. HIDAYAT 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 270ktober 2010 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
ttd. 
PATRIALIS AKBAR 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 520