PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
        NOMOR :  xxxx    Tahun 2009 
 
TENTANG 
 
PEMBERLAKUAN STANDAR N ASIONAL INDONESIA   
MENGENAI PERLENGKAPAN-KENDALI LAMPU SEBAGAI STANDAR WAJIB 
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 
 
Menimbang :  bahwa dalam rangka mem enuhi keselamatan ketenagalistrikan 
dalam penyediaan tenaga listrik guna memberikan perlindungan 
terhadap konsumen dan tenaga ke rja dan untuk menciptakan 
persaingan usaha yang sehat dan adi l, perlu memberlakukan Standar 
Nasional Indonesia mengenai Pe rlengkapan-Kendali Lampu sebagai 
Standar Wajib dalam suatu Peratu ran Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang No mor 15 Tahun 1985 tentang 
Ketenagalistrikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 74, Tambahan Lem baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3317); 
2. Undang-Undang Nomor 7 T ahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Or ganisasi Perdagangan Dunia) 
(Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3564); 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tah un 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia 
Nomor 4661); 
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang 
Penyediaan dan Pemanfaatan T enaga Listrik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) 
sebagaimana telah dua kali diu bah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 56 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4628);  - 2 -
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembar an Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 199, Tamba han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4020); 
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden 
Nomor 77/P Tahun 2007 tangga l 28 Agustus  2007; 
8. Peraturan  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
0027 Tahun 2005 tanggal 14 Juli 2005 tentang Tata Cara 
Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan; 
9. Peraturan Menteri Energi dan  Sumber Daya Mineral Nomor 
0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli  2005 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 
10. Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 
tanggal 7 Maret 2007 tentang St andardisasi Jasa Bidang 
Perdagangan dan Pengawasan St andar Nasional Indonesia 
(SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan; 
 
   
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI EN ERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
TENTANG PEMBERLAKUAN STANDA R NASIONAL INDONESIA  
MENGENAI PERLENGKAPAN- KENDALI LAMPU SEBAGAI 
STANDAR WAJIB. 
 
Pasal 1 
 
Memberlakukan Standar Nasi onal Indonesia (SNI) mengenai 
Perlengkapan-Kendali Lampu sebagai berikut:  
a. SNI 04-6959.1-2003 mengena i Perlengkapan-Kendali Lampu 
Bagian 1 : Persyaratan Umum dan Keselamatan dengan nomor 
Harmonized System  (HS) 8504.23.39.00; dan 
b. SNI   04-6959.2.3-2003  m engenai Perlengkapan-Kendali Lampu 
Bagian 2-3 : Persyaratan Khusus Ballas Elektronik Disuplai A.B., 
Untuk Lampu Fluores en dengan nomor Harmonized System  (HS)  
8504.23.39.00; 
sebagai Standar Wajib. 
 
Pasal 2 
 
(1) Perlengkapan-Kendali Lampu yang diproduksi di dalam negeri 
maupun yang berasal dari impor wajib memenuhi SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. 
(2) Perlengkapan-Kendali Lampu se bagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang memenuhi SNI dinyatakan dengan sertifikat produk dan dibubuhi tanda SNI sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur 
dalam ketentuan per aturan perundang-undangan. 
 
 
 
 
 
  - 3 -
Pasal 3 
(1) Sertifikat produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
diterbitkan oleh lembaga sertifik at produk yang telah diakreditasi 
oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan mendapat 
penugasan dari Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi. 
(2) Sertifikat produk berlaku selama 3 (tiga)  tahun dan dapat 
diperpanjang. 
 
Pasal 4 
 
(1) Selama belum tersedia lembaga sertifikasi produk yang 
diakreditasi oleh KAN, untuk se mentara kegiatan sertifikasi 
produk dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.  
(2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, lembaga 
sertifikasi produk yang ditunjuk Direktur Jenderal Listrik dan 
Pemanfaatan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terakreditasi KAN. 
 
Pasal 5 
 
Perlengkapan-Kendali Lampu yang berasal dari impor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),  yang tidak memenuhi persyaratan 
SNI dilarang masuk ke daerah pabean dan harus diekspor kembali atau dimusnahkan. 
 
Pasal 6 
 
(1) Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan per aturan perundang-undangan. 
(2) Dalam melakukan pemb inaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dapat berkoor dinasi dengan instansi terkait. 
 
Pasal 7 
 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. 
                                    
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri in i dengan penempatannya da lam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 
 
 Ditetapkan di Jakarta 
 pada tanggal   xxx xxx 2009           
 
 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 
                                           
                                           
 
 PURNOMO YUSGIANTORO 
  - 4 -
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal  xxx xxx 2009 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
ANDI MATTALATTA 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR