PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR :   
 
TENTANG 
 
PEMBERLAKUAN STANDAR NAS IONAL INDONESIA  
PRODUK TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA  
UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI 
SECARA WAJIB 
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI PERINDUSTRIAN R EPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional 
dan menjamin mutu hasil indus tri, melindungi konsumen 
terhadap mutu produk serta menciptakan persaingan usaha 
yang sehat dan adil, perlu mem berlakukan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) Produk Tali Kawa t Baja dan Tali Kawat Baja 
untuk Minyak dan Gas Bumi secara wajib; 
 
b. bahwa berdasarkan pertimbanga n sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu dikeluarkan Pera turan Menteri Perindustrian; 
 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 T ahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 3274); 
 
2. Undang-Undang Nomor 7 Ta hun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing Th e World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Or ganisasi Perdagangan Dunia) 
(Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3564); 
 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tah un 1995 tentang Kepabeanan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomo 3612) 
sebagaimana telah diubah deng an Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4661); 
 
4. Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tah un 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844); 
 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lem baran Negara Tahun 2000 Nomor 
199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 
 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemeri ntahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provin si dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Ne gara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran N egara Nomor 4737); 
 
8. Peraturan Presiden Republik  Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisa si Kementerian Negara;  
 
9. Peraturan Presiden Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungi Eselon I 
Kementerian Negara; 
 
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional; 
 
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet  Indonesia Bersatu II 
Periode 2009-2014; 
 
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerj a Departemen Perindustrian; 
 
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 
tentang Standardisasi Jasa  Bidang Perdagangan dan 
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peratu ran Menteri Per dagangan Nomor 30/M-
DAG/PER/7/2007; 
 
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau 
Jasa; 
 
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional I ndonesia Bidang Industri; 
 
 2 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/4/2010 
tentang Kedudukan dan Tugas  Pejabat Kementerian 
Perindustrian Dalam Masa Peralihan Struktur Organisasi; 
 
  MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASION AL INDONESIA (SNI) 
PRODUK TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB 
.  
  Pasal  1 
  Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
1. Sertifikat Produk  Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya 
disebut SPPT-SNI adalah sertif ikat yang dikeluarkan oleh 
Lembaga Sertifikasi Produk ke pada produsen yang mampu 
memproduksi Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak 
dan Gas Bumi Secara Waji b sesuai persyaratan SNI. 
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro 
adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi 
Nasional untuk melakukan ke giatan Sertifikasi Produk 
Penggunaan Tanda SNI. 
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan 
kegiatan pengujian terha dap contoh barang sesuai 
spesifikasi/metode uji SNI. 
4. Petugas Pengawas Standar Bar ang dan atau Jasa di Pabrik 
yang selanjutnya dise but PPSP adalah Pegawai  Negeri Sipil di 
pusat atau daerah yang di tugaskan untuk melakukan 
pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan diluar 
lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib. 
5. Komite Akreditasi Nasiona l yang selanjutnya disebut KAN 
adalah lembaga yang berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan sertifikasi. 
6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Industri. 
7. Direktur Jendral Pembina In dustri adalah Direktur Jenderal 
Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 
8. Kepala BPKIM adal ah Kepala Badan Pengk ajian Iklim dan Mutu 
Industri. 
9. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas di tingkat Provinsi 
yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian. 
 3 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
10. Kepala Dinas Kabupaten/Kota  adalah Kepala Dinas di 
Kabupaten/Kota yang mela ksanakan tugas urusan 
pemerintahan bidan g perindustrian. 
 
  Pasal 2 
 
(1) Memberlakukan secara wajib Produk Tali Kawat Baja dan Tali 
Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut: 
 
No Jenis Produk No. SNI No. HS 
1 
 Tali Kawat Baja SNI 0076:2008 7312.10.10.00 
7312.10.90.00 
 
2 
 Tali Kawat Baja 
untuk Minyak dan Gas Bumi SNI 0727:2008 7312.10.10.00 
7312.10.90.00 
 
 
(2) Apabila SNI Produk Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk 
Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direvisi, maka yang berlaku SNI Produk Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi hasil revisi terakhir. 
(3) Produk Tali Kawat Baja dan Ta li Kawat Baja untuk Minyak dan 
Gas Bumi dalam Peraturan Menter i ini merupakan Pintalan dari 
6 pilinan kawat baja (strand), ba ik yang dilapisi seng maupun 
yang tanpa dilapisi seng. 
 
Pasal 3 
Perusahaan yang memproduksi Produk  Tali Kawat Baja dan Tali 
Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan : 
a. memiliki SPPT-SNI Produk Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja 
untuk Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; dan 
b. membubuhkan tanda SNI pada seti ap Produk Tali Kawat Baja 
dan Tali Kawat Baja untuk Miny ak dan Gas Bumi dengan cara 
yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang. 
 4 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
   
Pasal  4 
 
(1) Penerbitan SPPT-SNI Produk Tali Kawat Baja dan Tali Kawat 
Baja untuk Minyak dan Gas Bumi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, melalui: 
a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap 
Produk Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak 
dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan dalam 
SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan 
b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI  
ISO 9001:2008 atau revisinya.  
 (2) Penerbitan SPPT-SNI Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja 
untuk Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh LSPr o yang ditunjuk oleh Menteri 
sesuai dengan ketentuan per aturan perundang-undangan. 
(3)  Apabila belum tersedia LSPr o dan atau Labor atorium Uji yang 
terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Produk Tali 
Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi, 
Menteri dapat menunjuk LSPr o dan atau Laboratorium Uji 
yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIM. 
(4)  LSPro dan atau Laboratorium Uj i yang ditunjuk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun sejak 
penunjukan harus terakreditasi oleh KAN. 
 
Pasal  5 
 
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dal am Pasal 4 ayat (1) wajib 
melaporkan pelaksanaan sertifikasinya kepada Direktur 
Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIM 
(2) LSPro yang menerbitkan SPPT -SNI Tali Kawat Baja dan Tali 
Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan dan pemantauan penggunaan 
tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan. 
 
Pasal 6 
 
Setiap Tali Kawat Baja dan Tali Ka wat Baja untuk Minyak dan Gas 
Bumi sebagaimana dimaksud dala m Pasal 2 yang diperdagangkan 
di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persya ratan SNI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3. 
 
 5 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
Pasal 7 
 
(1) Produk Tali Kawat Baja dan Ta li Kawat Baja untuk Minyak dan 
Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang berasal 
dari impor dan memasuki da erah Pabean Indonesia wajib 
memenuhi ketentuan SNI sebaga imana dimaksud dalam Pasal 
3 dan harus melampirkan Mill Certificate . 
(2) Produk Tali Kawat Baja dan Ta li Kawat Baja untuk Minyak dan 
Gas Bumi impor yang telah memiliki SPPT-SNI wajib 
didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Pasal  8 
(1) Produk Tali Kawat Baja dan Ta li Kawat Baja untuk Minyak dan 
Gas Bumi yang berasal dari hasil  produksi dalam negeri yang 
tidak memenuhi kententuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar dan harus dimusnahkan. 
 
(2) Produk Tali Kawat Baja dan Ta li Kawat Baja untuk Minyak dan 
Gas Bumi impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 apabila masuk ke daerah 
Pabean Indonesia harus dimusnahk an atau diekspor kembali 
oleh importir yang bersangkutan 
 
(3)  Tata Cara pemusnahan atau ekspor kembali pada ayat (1) 
dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 
 
Pasal 9 
 
(1) Pembinaan dan pengawas an terhadap pelaksanaan penerapan 
SNI Produk Tali Kawat Baja dan Ta li Kawat Baja untuk Minyak 
dan Gas Bumi sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 2 dilakukan 
oleh Direktur Jenderal Pembin a Industri sekurang-kurangnya 1 
(satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan oleh Petugas 
Pengawas Standar dan atau Jasa di Pabrik (PPSP)  
 
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Direktur Jenderal Pembina Indu stri dapat berkoordinasi dengan 
Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi 
terkait.  
 
(3) BPKIM  melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian 
Kesesuaian dalam rangka pen erapan SNI Produk Tali Kawat 
Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi. 
 
 
 
 6 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 
Pasal 10 
 
Direktur Jenderal Pembina Industr i menetapkan Petunjuk Teknis 
dan Petunjuk Pengawas an Penerapan SNI Produk Tali Kawat Baja 
dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi di Pabrik. 
 
Pasal 11 
 
Pelaku usaha, LSPro yang me lakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 
Pasal 12 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal 
ditetapkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuiny a, Peraturan Menteri ini 
diundangkan dengan penempatannya dal am Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal               
 
MENTERI PERINDUSTRIAN RI 
 
 
 
 MOHAMAD S. HIDAYAT 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
 
PATRIALIS AKBAR 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 
 
 7