PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 
 
TENTANG 
 
PEMBERLAKUAN STANDAR N ASIONAL INDONESIA  
KARET PERAPAT ( RUBBER SEAL ) PADA KATUP TABUNG LPG   
SECARA WAJIB 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangk a menjamin mutu hasil industri dan 
mencapai daya guna produksi , melindungi konsumen 
atas mutu produk serta m enciptakan persaingan usaha 
yang sehat dan adil, perlu memberlakukan Standar 
Nasional Indonesia (SNI) Karet Perapat (Rubber Seal) 
Pada Katup Tabung LPG secara wajib; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, per lu dikeluarkan Peraturan 
Menteri  Perindustrian; 
 
Mengingat  :  1.  Undang-Un dang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Ne gara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274); 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establ ishing The World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia) (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negar a Tahun 1995 Nomor 
75, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia 
Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Ta hun 2006 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 : 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4661); 
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang    Peraturan Menteri Perindustrian RI 
  Nomor :  
Perlindungan Konsumen (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3821); 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 No mor 199, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4020); 
7. Peraturan Pemerintah No mor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provin si dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentu kan dan Organisasi 
Kementerian Negara; 
9. Peraturan Presiden No mor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungs i Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, T ugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 
Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional; 
11. Keputusan Presiden R epublik Indonesia Nomor 84/P 
Tahun 2009 tentang Pembent ukan Kabinet Indonesia 
Bersatu II Peri ode Tahun 2009-2014; 
12. Peraturan Menteri Pe rdagangan Nomor 14/M-DAG/ 
PER/3/2007 tentang Standar disasi Jasa Bidang 
Perdagangan dan Pengawasa n Standar Nasional 
Indonesia (SNI) Wajib Te rhadap Barang dan Jasa 
yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-
DAG/ PER/7/2007; 
13. Peraturan Menteri Pe rdagangan Nomor 20/M-DAG/ 
PER/5/2009 tentang Ket entuan dan Tata Cara 
Pengawasan Barang dan atau Jasa; 
 
 2   Peraturan Menteri Perindustrian RI 
  Nomor :  
14. Peraturan Menteri Pe rindustrian Nomor 86/M-IND/ 
PER/9/2009 tentang Standar  Nasional Indonesia 
Bidang Industri; 
15. Peraturan Menteri Peri ndustrian Nomor 105/M-IND/ 
PER/10/2010 tentang Organi sasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perindustrian; 
 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan  : PERATURAN MENT ERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
KARET PERAPAT ( RUBBER SEAL ) PADA KATUP 
TABUNG LPG SECARA WAJIB. 
 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang 
selanjutnya disebut SPPT-SNI  adalah Sertifikat Produk 
Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh 
Lembaga Sertifikasi Produk  kepada produsen yang 
mampu memproduksi Karet Perapat ( Rubber Seal ) 
Pada Katup Tabung LPG sesuai persyaratan SNI. 
2. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut 
LSPro adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh 
Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan kegiatan 
Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. 
3. Laboratorium Penguji ada lah laboratorium yang 
melakukan kegiatan pengujian terhadap Karet Perapat 
(Rubber Seal ) Pada Katup Tabung LPG sesuai 
spesifikasi dan metode uji SNI. 
4. Petugas Pengawas Standar  Barang dan atau Jasa di 
Pabrik yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai 
Negeri Sipil di pusat at au daerah yang ditugaskan 
untuk melakukan pengawasan barang dan atau  jasa di 
lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi 
yang SNInya diberlakukan secara wajib. 
5. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut 
KAN adalah suatu le mbaga non struktural yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Presiden, yang berwenang untuk mengakreditasi 
lembaga dan laboratorium unt uk melakukan kegiatan 
 3   Peraturan Menteri Perindustrian RI 
  Nomor :  
sertifikasi. 
6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan 
perindustrian. 
7. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur 
Jenderal pembina industri Karet Perapat ( Rubber Seal ) 
Pada Katup Tabung LPG. 
8. Kepala BPKIMI adalah Kepala Badan Pengkajian 
Kebijakan Iklim dan Mutu  Industri, Kementerian 
Perindustrian yang melaksanakan pembinaan terhadap 
Lembaga Penilaian Kesesuaian. 
9. Kepala Dinas Provinsi ada lah Kepala Dinas di tingkat 
Provinsi yang melaksanakan tugas urusan 
pemerintahan bidan g perindustrian. 
10. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota adalah Kepala Dinas di 
Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas urusan 
pemerintahan bidan g perindustrian. 
 
Pasal 2 
(1) Memberlakukan SNI Karet Perapat ( Rubber Seal ) 
Pada Katup Tabung LPG secara wajib, meliputi: 
SNI HS Deskripsi 
 Gasket, ring dan 
segel lainnya :  
7655:2010 
4016.93.90.00 ---Lain-lain 
(2) Karet Perapat ( Rubber Seal ) Pada Katup Tabung 
LPG merupakan karet yang digunakan sebagai 
kelengkapan untuk perapat ( seal) pada katup tabung 
Liquified Petroleum Gas  (LPG) pada saat regulator 
dipasang yang berfungsi unt uk mencegah terjadinya 
kebocoran gas pada waktu pengisian atau 
penggunaan tabung LPG se rta memperkuat 
kedudukan regulator. 
(3) Apabila SNI Karet Perapat (Rubber Seal ) Pada Katup 
Tabung LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
direvisi, yang berlaku SNI Karet Perapat ( Rubber 
Seal) Pada Katup Tabung LPG hasil revisi terakhir. 
 
Pasal 3 
Perusahaan yang memproduksi Karet Perapat ( Rubber 
Seal) Pada Katup Tabung LPG sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan: 
 4   Peraturan Menteri Perindustrian RI 
  Nomor :  
a. memiliki SPPT-SNI Karet Perapat ( Rubber Seal ) Pada 
Katup Tabung LPG sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; dan 
b. membubuhkan tanda SNI pada  setiap produk Karet 
Perapat ( Rubber Seal ) Pada Katup Tabung LPG 
dengan cara menempatkan di tempat yang mudah 
dibaca dan tidak mudah hilang. 
 
Pasal  4 
Setiap Karet Perapat ( Rubber Seal ) Pada Katup Tabung 
LPG sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2 ayat (1) yang 
diperdagangkan di dalam negeri,  yang berasal dari hasil 
produksi dalam negeri at au impor wajib memenuhi 
persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
 
Pasal 5 
(1) Penerbitan SPPT-SNI Karet Perapat ( Rubber Seal) 
Pada Katup Tabung LP G sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf a, melalui: 
a. pengujian kesesuaian mutu produk Karet Perapat 
(Rubber Seal ) Pada Katup Tabung LPG sesuai 
dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh 
Laboratorium Uji yang di tunjuk oleh Menteri 
sesuai dengan kete ntuan perundang-undangan ; 
dan 
b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI 
ISO 9001:2008 atau revisinya, atau sistem 
manajemen mutu lain yang diakui. 
(2) Penerbitan SPPT-SNI Karet Perapat ( Rubber Seal ) 
Pada Katup Tabung LP G sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanak an oleh LSPro telah 
terakreditasi sesuai ruang lingkup SNI Karet Perapat 
(Rubber Seal ) Pada Katup Tabung LPG yang ditunjuk 
oleh Menteri. 
(3) Pengujian kesesuaian mutu produk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh 
Laboratorium penguji yang telah terakreditasi sesuai 
ruang lingkup SNI Karet Perapat ( Rubber Seal) Pada 
Katub Tabung LPG dan ditunjuk oleh Menteri. 
 
 5   Peraturan Menteri Perindustrian RI 
  Nomor :  
(4) Apabila belum tersedia LS Pro dan atau Laboratorium 
Penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang 
lingkup SNI Karet Perapat (Rubber Seal ) Pada Katup 
Tabung LPG, Menteri dapat  menunjuk LSPro dan 
atau Laboratorium Penguji y ang kompetensinya telah 
dievaluasi oleh BPKIMI. 
(5) LSPro dan atau Laboratoriu m Penguji yang ditunjuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 
(dua) tahun sejak penunjukan ha rus terakreditasi oleh 
KAN untuk ruang lingkup SNI Karet Perapat (rubber 
seal) Pada Katup Tabung LPG. 
 
Pasal 6 
(1) LSPro sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 5 ayat (1) 
wajib melaporkan dan melampirkan copy SPPT-SNI 
yang telah diterbitkan atau dicabut oleh LSPro 
kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan 
Kepala BPKIMI. 
(2) LSPro penerbit SPPT-SNI Karet Perapat ( Rubber 
Seal) Pada Katup Tabung LPG bertanggung jawab 
atas pelaksanaan pengawasa n dan pemantauan 
penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang 
diterbitkan. 
 
Pasal 7 
(1) Karet Perapat ( Rubber Seal ) Pada Katup Tabung 
LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang 
berasal dari impor yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang 
memasuki daerah pabean Indonesia. 
(2) Karet Perapat ( Rubber Seal ) Pada Katup Tabung 
LPG impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dimusnahkan atau diekspor kembali oleh 
importir yang bersangkutan. 
(3) Karet Perapat ( Rubber Seal ) Pada Katup Tabung 
LPG impor yang telah memiliki SPPT-SNI wajib 
mendaftarkan jenis Karet Perapat ( Rubber Seal ) 
Pada Katup Tabung LPG yang akan diimpor kepada 
Direktur Jenderal Pembina Industri 
 
 
 6   Peraturan Menteri Perindustrian RI 
  Nomor :  
Pasal 8 
(1) Karet Perapat ( Rubber Seal ) Pada Katup Tabung 
LPG yang berasal dari hasil produksi dalam negeri 
yang tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 d ilarang beredar dan harus 
dimusnahkan. 
(2) Karet Perapat ( Rubber Seal ) Pada Katup Tabung 
LPG yang beredar di pasar dalam negeri, yang 
berasal dari produksi dalam  negeri atau impor yang 
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, harus di tarik dari peredaran dan 
dimusnahkan. 
(3) Tata cara penarik an produk dari peredaran, 
pengiriman kembali ke negara asal, atau 
pemusnahan Karet Perapat ( Rubber Seal ) Pada 
Katup Tabung LPG sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan 
peraturan per undang-undangan. 
 
Pasal 9 
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penerapan SNI Karet Perapat ( Rubber Seal) Pada 
Katup Tabung LPG sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina 
Industri sekurang-kurangny a 1 (satu) kali dalam 
setahun yang dilaksanakan oleh PPSP. 
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pembina 
Industri dapat berkoordinas i dengan Dinas Provinsi 
dan atau Dinas Kabupaten/Kota  atau instansi terkait. 
(3) BPKIMl melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga 
Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI 
Karet Perapat (Rubber Seal ) Pada Katup Tabung 
LPG. 
(4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), BPKIMI dapat memberikan 
teguran tertulis kepada  LSPro yang tidak 
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 6 ayat (1). 
 
 7   Peraturan Menteri Perindustrian RI 
  Nomor :  
Pasal 10 
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk 
Teknis dan Petunjuk Pe ngawasan Penerapan SNI Karet 
Perapat ( Rubber Seal ) Pada Katup Tabung LPG di pabrik. 
 
 
Pasal 11 
Pelaku usaha dan atau LSPro yang melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri 
ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pasal 12 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak 
tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuin ya, Peraturan Menteri ini 
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 
 
MENTERI PERINDUSTRIAN Rl 
 
 
 
   MOHAMAD S. HIDAYAT 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal               
  
    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
                       REPUBLIK INDONESIA 
 
 
 
 
                           PATRIALIS AKBAR 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 
 8