Menimbang 
Mengingat Menteri Perindustrian Republik Indonesia 
PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 42/M- IND/PER/4/2011 
TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 
KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN 
KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 
a. 	bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional 
yang menjarnin mutu hasil industri, melindungi konsumen 
terhadap mutu produk serta menciptakan persaingan usaha yang 
sehat dan adil, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia 
(SNI) Kawat Baja Beton Pratekan untuk keperluan konstruksi 
beton secara wajib; 
b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian; 
1. 	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 
2. 	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 
3. 	Undang-Undang Nomor 10 T ahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomer 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4661); 
4. 	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomer 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 42/M-IND/PER/ 4/2011 
2 
5. 	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
6. 	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3330); 
7. 	Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4020); 
8. 	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
9. 	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara; 
11. 	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 
tentang Komite Akreditasi Nasional; 
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 
2014; 
13. Peraturan 	 Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 
tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan 
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap 
Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah 
diu bah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M­
DAG/PER/7/2007; Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 42/M-IND/PER/4/2011 
3 
14. Peraturan 	 Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 
tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri; 
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 05/M-IND/PER/1 01201 0 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: 	 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STAN DAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT 
BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI 
BETON SECARA WAJIB. 
Pasal1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. 	Industri Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan konstruksi 
Beton adalah industri yang memproduksi: 
a. 	Tujuh Kawat Baja Tanpa Lapisan Dipilin untuk Konstruksi Beton 
Pratekan (PC Strand 1KBjP-P7); 
b, Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan 
(PC Wire/KBjP); dan 
c, 	Kawat Baja Kuens (quench) temper untuk konstruksi beton 
pratekan (PC BarKBjP-Q), 
2. 	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut 
SPPT SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang 
diberikan kepada produsen yang mampu memproduksi Kawat 
Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton sesuai 
persyaratan SNL 
3, 	Lembaga Sertifikasi Prod uk, yang selanjutnya disebut LSPro 
adalah lembaga yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi 
Nasional untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan 
Tanda SNL 
4, 	Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan 
kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai 
spesifikasi/metode uji SNI. 
5, 	Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik yang 
selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat 
atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan 
barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan 
produksi yang SNlnya telah diberlakukan secara wajib, Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 42/M-IND/PER/4/2011 
4 
6. 	Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah 
lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem 
akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi 
lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 
7. 	Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian. 
8. 	DirektoratlDirektur Jenderal Pembina Industri adalah 
DirektoratlDirektur Jenderal Basis Industri Manufaktur, 
Kementerian Perindustrian. 
9. 	BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu 
Industri, Kementerian Perindustrian. 
10. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang 
melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian. 
11. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di Kabupaten/Kota yang 
melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian. 
Pasal2 
(1) 	Memberlakukan secara wajib SNI Kawat Baja Beton Pratekan 
untuk Keperluan Konstruksi Beton dengan SNI dan Pos Tarif HS 
sebagai berikut: 
No Jenis Produk 
a. Tujuh Kawat Baja Tanpa 
Lapisan Dipilin untuk 
Konstruksi Beton Pratekan 
(PC Strand/KBjP-P7) 
i No. SNI 
1154:2011 No. HS 
7312.10.10.00 
7312.10.90.00 
(hanya untuk 
kawat baja 
beton pra­
tekan) 
Kawat Baja T anpa Lapisan 
untuk Konstruksi Beton 
Pratekan (PC Wire/KBjP). b. 1155:2011 
 7217.10.22.90 7217.10.31.00 7217.10.39.00 
7229.90.00.90 
(hanya untuk 
kawat baja 
beton pra­
tekan) 
i 
I 
i 
I Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nemer: 42/M-IND/PERi 4/2011 
5 
c. Kawat Baja Kuens 
(quench) Temper untuk 
Konstruksi Beton Pratekan 7701 :2011 7228.60.90.00 
7228.80.19.00 
7229.90.00.90 
(PC Bar/KBjP -Q) 7227.90.00.00 
(hanya untuk 
kawat baja 
beton pra­
tekan) 
(2) 	Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas: 
a. 	Tujuh Kawat Baja Tanpa Lapisan Dipilin untuk Konstruksi 
Beton Pratekan. KBjP-P7 (PC Strand/KBjP-P7) merupakan 
kawat yang terbuat dari gabungan tujuh kawat baja tanpa 
lapisan, hasil proses tarik dingin (wire drawing) yang dipilin, 
kemudian dihilangkan sisa tegangannya dengan proses 
perlakuan panas (tempering) secara kontinyu untuk mencapai 
sifat mekanis sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan 
untuk digunakan pada konstruksi beton pra-tekan; 
b. 	Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan 
KBjP (PC Wire/KBjP) merupakan kawat baja tanpa lapisan 
untuk konstruksi beton pra-tekan yang berpenampang bundar 
yang diberi lekukan di permukaannya dan diproses dengan 
cara tarik dingin (wire drawing) kemudian dihilangkan sisa 
tegangannya dengan proses perlakuan panas (tempering) 
secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai dengan 
spesifikasi yang ditetapkan; dan 
c. 	Kawat Baja Kuens (quench) Temper untuk Konstruksi Beton 
Pratekan (PC BarlKBjP-Q), merupakan kawat baja karbon 
tinggi berpenampang bulat dengan permukaan polos, 
bersirip, beralur atau berlekuk, dilakukan proses perlakuan 
panas, didinginkan dengan cepat (quench) untuk 
menghasilkan struktur martensitik kemudian dihilangkan sis a 
tegangannya dengan proses perlakuan panas (tempering) 
secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai dengan 
spesifikasi yang ditetapkan. 
(3) 	Kawat Baja Beton Pra-tekan untuk Keperluan Konstruksi Beton 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak wajib mengikuti 
ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
apabila digunakan sebagai bahan baku produk tujuan ekspor. Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 42/M-IND/PER/ 4/2011 
6 
Pasal3 
Produk lain yang memiliki kesamaan Pos Tarif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diimpor, tidak wajib mengikuti 
ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
apabila telah memiliki Standar Nasional Indonesia tersendiri atau 
standar lain dengan ruang lingkup, jenis spesifikasi atau aplikasi yang 
berbeda dengan SNI Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan 
Konstruksi Beton. 
Pasal4 
(1) Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 
3 wajib memiliki Surat Pertimbangan Teknis dari Direktorat 
Jenderal Pembina Industri. 
(2) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut: 
a. 	identitas perusahaanllembaga pemohon; 
b. 	kegunaan; 
c. 	kapasitas produksi dan rencana produksi perusahaan (untuk 
produsen ekspor); 
d. 	jumlah produk yang akan diimpor;dan 
e. 	spesifikasi produk. 
(3) Pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan dan 
bagi perusahaan yang menggunakan Kawat Baja Beton Pratekan 
untuk Keperluan Konstruksi Beton sebagai bahan baku produk 
tujuan ekspor wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan 
bermaterai cukup yang menyatakan bahwa produk yang diimpor 
digunakan sebagai bahan baku produk tujuan ekspor dengan bukti 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Pasal5 
(1) Dalam memberikan Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, Direktorat Jenderal Pembina Industri 
dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dan asosiasi industri. Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 42/N-IND/PER/4/2011 
7 
(2) Kewenangan pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 dilimpahkan pada Direktur Pembina 
Industri. 
(3) Ketentuan dan persyaratan pemberian Surat Pertimbangan Teknis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri. 
Pasal6 
Perusahaan yang memproduksi Kawat Baja Beton Pratekan untuk 
Keperluan Konstruksi Beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
wajib menerapkan SNI dengan: 
a. 	memiliki SPPT SN I Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan 
Konstruksi Beton sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 
b. 	membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan Kawat Baja Beton 
Pra-tekan untuk Keperluan Konstruksi Beton dengan penandaan 
yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang. 
Pasal7 
(1) 	Penerbitan SPPT-SNI Kawat Baja Beton Pratekan untuk 
Keperluan Konstruksi Beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 huruf a dilakukan oleh LSPro yang telah terakreditasi sesuai 
ruang lingkup SNI Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan 
Konstruksi Beton dan ditunjuk oleh Menteri, melalui : 
a. pengujian kesesuaian mutu Kawat Baja Beton Pratekan 
untuk KeperJuan Konstruksi Beton sesuai dengan ketentuan 
daJam SNI sebagaimana dimaksud daJam Pasal2; dan 
b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 
9001 :2008 atau revisinya. 
(2) Pengujian 	 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaksanakan oleh : 
a. 	Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi oleh KAN 
dengan ruang lingkup SNI Kawat Baja Beton Pratekan untuk 
Keperluan Konstruksi Beton dan ditunjuk oleh Menteri; atau Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 42/M-IND/PER/ 4/2011 
8 
b. 	Laboratorium Penguji di luar negeri yang ditunjuk oleh 
Menteri sepanjang telah mempunyai perjanjian bilateral atau 
multilateral di bidang regulasi teknis antara negara yang 
bersangkutan dengan Pemerintah Republik Indonesia serta 
perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of 
Arrangement (MRA)) antara KAN dengan Badan Akreditasi 
negara bersangkutan. 
(3) 	Audit penerapan Sistem Manajemen Mutu sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1) huruf b berdasarkan jaminan mutu yang 
dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Mutu yang telah 
terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi negara pengekspor 
yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual 
Recognition ofArrangement (MRA)) dengan KAN. 
(4) Apabila 	 belum tersedia LSPro dan atau Laboratorium Penguji 
yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Kawat Baja 
Beton Pra-tekan untuk Keperluan Konstruksi Beton, Menteri dapat 
menunjuk LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang 
kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI. 
(5) 	LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) tahun sejak 
penunjukkan harus telah diakreditasi KAN. 
Pasal8 
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat 
(4) wajib melaporkan pelaksanaan sertifikasi kepada Direktur 
Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI selambat­
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPPT-SNI. 
(2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Kawat Baja Beton Pratekan 
untuk Keperluan Konstruksi Beton bertanggung jawab atas 
pelaksanaan surveilan penggunaan Tanda SNI terhadap SPPT­
SNI yang diterbitkan. 
Pasal9 
Setiap Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di 
dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau 
impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6. Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor : 42/M-IND/PER! 4 /2011 
9 
Pasal10 
Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari impor dan 
memasuki daerah Pabean Indonesia wajib memenuhi ketentuan SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal9. 
Pasal11 
(1) 	Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari hasil 
produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang beredar dan 
harus dimusnahkan. 
(2) 	Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah beredar di 
pasar yang berasal dari produksi dalam negeri yang tidak 
memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh produsen 
yang bersangkutan. 
(3) 	Tata cara penarikan produk dari peredaran, dan pemusnahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) 	Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari impor 
dan tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 9 apabila masuk ke daerah Pabean Indonesia wajib 
diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang ­
undangan. 
Pasal12 
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan 
SNI Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi 
Beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal Pembina Industri. 
(2) Pengawasan sebagaimana 	 dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang 
dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Standar Barang dan atau 
Jasa di Pabrik (PPSP). Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nemer: 42/M-IND/PERl4/2011 
10 
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi 
dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau 
instansi terkait. 
(4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian 
Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Kawat Baja Beton 
Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton. 
Pasal13 
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis 
pelaksanaan dan pengawasan Penerapan SNI Kawat Baja Beton 
Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton. 
Pasal14 
Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri in; 
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 
Pasal 15 
Peraturan Menteri ini mula; berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal, 7 April 2011 
MENTERI PERINDUSTRIAN 
ttd. 
MOHAMAD S. HIDAYAT 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 8 April 2011 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
ttd 
PATRIALIS AKBAR 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 213 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Jenderal 
;.:J\'!em:rem~~n Perindustrian 
dan Organisasi,