Menteri Perindustrian Republik Indonesia 
PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 45/M-IND/PER/4/2011 
TENTANG 
PEMBERLAKUAN STAN DAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 
TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA 
UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI 
SECARA WAJIB 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri 
nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi 
konsumen terhadap mutu produk serta menciptakan 
persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu memberlakukan 
Slandar Nasional Indonesia (SNI) Tali Kawat Baja dan Tali 
Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi secara wajib; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri 
Perindustrian; 
Mengingat 1. 	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indone.sia Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 
2. 	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 
3. 	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 45/M-IND/PER/4/2011 
4. 	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 
5. 	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
6. 	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3330); 
7. 	Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4020); 
8. 	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Oaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
9. 	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 
Kementerian Negara; 
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 
tentang Komite Akreditasi Nasional; I II 
Menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 45/M-IND/PER/4/2011 
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 
2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 
Periode 2009 -2014; 
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-IND/PER/3/2007 
tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan 
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap 
Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M­
DAG/PER/7/2007; 
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang danl 
atau Jasa; 
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 
tentang Standar Nasionallndonesia Bidang Industri; 
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M­
IND/PER/1 0/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perindustrian; 
MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TALI 
KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN 
GAS BUMI SECARA WAJIB. 
Pasal 1 
Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
1. 	Tali Kawat Baja (wire rope) adalah pintalan dari 6 sampai 
dengan 19 pilinan kawat baja (strand) yang dilapis seng atau 
tidak dilapis seng yang digunakan untuk keperluan umum, 
selain kabel kontrol untuk otomotif atau kabel kontrol untuk 
permesinan. 
2. 	Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas 
Bumi adalah pinta Ian dari 6 sampai dengan 49 pilinan kawat 
baja (strand) dengan kelas (grade) tidak melebihi 2160 N/mm2 
yang dilapis seng atau tidak dilapis seng, yang digunakan hanya 
untuk kegiatan industri minyak dan gas bumi. Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 45/M-IND/PER/4/2011 
3. 	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya 
disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh 
Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu 
memproduksi Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak 
dan Gas Bumi sesuai persyaratan SNI. 
4. 	Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro 
adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk 
Penggunaan Tanda SNI. 
5. 	Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan 
kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai 
spesifikasi/metode uji SNI. 
6. 	Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN 
adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas menetapkan 
sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk 
mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan 
kegiatan sertifikasi. 
7. 	Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan atau secara 
khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh 
SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang 
dilakukan olel"l LSPro. 
8. 	Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik 
yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di 
pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan 
pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar 
lokasi kegiatan produksi yang SNlnya telah diberlakukan secara 
wajib. 
9. 	Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian. 
10. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal 
Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 
11.Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal 
Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 45/M-IND/PER/4/2011 
12. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri 
Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas 
Bumi pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur 
Kementerian Perindustrian. 
13. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu 
Industri, Kementerian Perindustrian. 
14.Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang 
menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 
15.Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di Kabupaten/Kota yang 
menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 
Pasal2 
Memberlakukan secara wajib SNI Tali Kawat Baja dan Tali Kawat 
Baja untuk Minyak dan Gas Bumi dengan Pos Tarif sebagai 
berikut: 
Jenis Produk No. SNI No. HS 
1 
No 
Tali Kawat Baja SN10076:2008 7312.10.10.00 
7312.10.90.00 
7312.90.00.00 
I 
Tali Kawat Baja SN10727:2008 7312.10.10.00 
untuk Minyak dan 2 
7312.10.90.00 
Gas Bumi 7312.90.00.00 
Pasal3 
Perusahaan yang memproduksi Tali Kawat Baja dan Tali Kawat 
Baja untuk Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan : 
a. 	memiliki SPPT-SNI Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk 
Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
dan 
b. 	membubuhkan Tanda SNI pada setiap produk dan atau 
kemasan Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan 
Gas Bumi dengan cara yang mudah dibaca dan tidak mudah 
hilang. I Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 45/M-IND/PER/4/2011 
Pasal4 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku 
terhadap Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan 
Gas Bumi, yang: 
a. 	digunakan sebagai komponen produk ekspor; 
b. 	memHiki ruang lingkup, spesifikasi dan standar yang berbeda 
dengan SNI 0076:2008 dan SNI 0727:2008; atau 
c. 	memiliki grade diatas 2160 N/mm2 pada Tali Kawat Baja 
untuk Minyak dan Gas Bumi. 
(2) Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas 
Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki 
Pertimbangan Teknis dari Direktorat Jenderal Pembina Industri. 
(3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut: 
a. identitas perusahaan pemohon; 
b. kapasitas produksi dan rencana produksi perusahaan; 
c. jumlah produk yang akan diimpor (bagi barang impor);dan 
d. spesifikasi produk. 
(4) Pemberian Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan dan 
bagi Perusahaan Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk 
Minyak dan Gas Bumi ayat (1) huruf a permohonan harus 
dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup yang 
menyatakan bahwa produk yang diimpor merupakan komponen 
produk ekspor dengan bukti yang dapat dipertanggung 
jawabkan. 
(5) Dalam memberikan Pertimbangan T eknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal Pembina Industri 
dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dan asosiasi industri. 
(6) Kewenangan pemberian Pertimbangan Teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilimpahkan pada Direktur Pembina 
Industri. 
(7) Ketentuan dan persyaratan pemberian Pertimbangan Teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri. Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 45/M-IND/PER/4/2011 
Pasal5 
Setiap Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas 
Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan 
di dalam negeri yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau 
impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3. 
Pasal 6 
(1) Penerbitan 	 SPPT-SNI Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja 
untuk Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a dilakukan oleh LSPro yang telah terakreditasi 
sesuai ruang lingkup SNI Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja 
untuk Minyak dan Gas Bumi dan ditunjuk oleh Menteri, melalui : 
a. pengujian kesesuaian mutu Tali Kawat Baja dan Tali 
Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan 
ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2;dan 
b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 
9001 :2008 atau revisinya. 
(2) Pengujian 	 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaksanakan oleh : 
a. 	Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi oleh KAN 
dengan ruang lingkup SNI Tali Kawat Baja dan Tali Kawat 
Baja untuk Minyak dan Gas Bumi dan ditunjuk oleh 
Menteri; atau 
b. 	Laboratorium Penguji di luar negeri yang ditunjuk oleh 
Menteri sepanjang telah mempunyai perjanjian saling 
pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) 
antara KAN dengan Badan Akreditasi negara 
bersangkutan serta memiliki perjanjian bilateral atau 
multilateral di bidang regulasi teknis antara Pemerintah 
Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 45!M-IND!PER/4!2011 
(3) 	Audit penerapan Sistem Manajemen Mutu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan jaminan mutu 
yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Mutu yang telah 
terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi negara 
pengekspor yang telah menandatangani Perjanjian Saling 
Pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) 
dengan KAN. 
(4) 	Apabila belum tersedia LSPro dan atau Laboratorium Penguji 
yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Tali 
Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi, 
Menteri dapat menunjuk LSPro dan atau Laboratorium Penguji 
yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI. 
(5) 	LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) tahun 
sejak penunjukkan harus telah diakreditasi KAN. 
Pasal 7 
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat 
(4) wajib melaporkan pelaksanaan sertifikasi kepada Direktur 
Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI selambat­
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPPT-SNI. 
(2) 	LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Tali Kawat Baja dan Tali 
Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi bertanggung jawab 
atas pelaksanaan surveilan penggunaan Tanda SNI terhadap 
SPPT-SNI yang diterbitkan. 
Pasal8 
Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi 
yang berasal dari impor dan tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang masuk daerah 
pabean Indonesia. 
Pasal 9 
(1) 	Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas 
Bumi yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak 
memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 dilarang untuk diedarkan dan harus dimusnahkan oleh 
produsen yang bersangkutan. Peraturan Menteri perip,dl.!~IjC}nlBbll<'
Nomor: 45/M-IND/PEK/4 2 ­
(2) 	Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas 
Bumi yang telah beredar di pasar yang berasal dari produksi 
dalam negeri harus ditarik dari pereda ran dan dimusnahkan 
produsen yang bersangkutan. 
(3) Tata cara penarikan produk dari pereda ran dan pemusnahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) 	Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas 
Bumi yang telah beredar di pasar dan berasal dari impor yang 
tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 wajib diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan kepabeanan. 
Pasal 10 
(1) 	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan 
SNI Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas 
Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal Pembina Industri. 
(2) 	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang 
dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Standar Barang dan atau 
Jasa di Pabrik (PPSP). 
(3) 	Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat 
berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas 
Kabupaten/Kota atau instansi terkait. 
(4) 	BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian 
Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Tali Kawat Baja dan 
Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi. 
(5) 	Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis kepada 
LSPro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7. Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor :45/M-IND/PER/4/2011 
Pasal11 
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis 
dan Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Tali Kawat Baja dan Tali 
Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi. 
Pasal12 
Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang 
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan 
Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan. 
Pasal13 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap 
diundangkan 
Republik Indonorang 
dengan 
esia. mengetahuinya, Peraturan Menteri 
penempatannya dalam Berita Negara ini 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 15 April 2011 
MENTERI PERINDUSTRIAN RI 
ttd. 
MOHAMAD S. HIDAYAT 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 18 April 2011 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
ttd. 
PATRIALIS AKBAR 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 226 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 
enterian Perindustrian ~~~. kum dan Organisasi, 
NO