PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 
 
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NAS IONAL INDONESIA  
KACA LEMBARAN SECARA WAJIB 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERINDUSTRIAN R EPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka menjamin mutu hasil industri dan 
mencapai daya guna produksi , melindungi konsumen 
terhadap mutu produk serta menciptakan persaingan usaha 
yang sehat dan adil, perlu memberlakukan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) Kaca lembaran secara wajib; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu dikeluar kan Peraturan Menteri  
Perindustrian. 
Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomo r 5 Tahun 1984 tent ang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3274); 
2. Undang-Undang Nomor 7 T ahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Orga nisasi Perdagangan Dunia) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3564); 
3. Undang-Undang Nomor 10 Ta hun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah deng an Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 93 : Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661); 
4. Undang-Undang Nomor 8 Ta hun 1999 tent ang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3821); Peraturan Menteri Perindustrian R.I. 
Nomor : 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (L embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4020); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerint ahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Prov insi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran N egara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737; 
7. Keputusan Presiden Repub lik Indonesia Nomor 78 Tahun 
2001 tentang Komite Akreditasi Nasional; 
8. Keputusan Presiden Republik  Indonesia Nomor 187/M tahun 
2004 tentang Pembentukan Kabi net Indonesia Bersatu; 
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 
Tata Kerja  Kementeri an Negara Republik Indonesia; 
10. Peraturan Presiden Republik  Indonesia Nomor 10 tahun 2005 
tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian 
Negara Republik Indonesia; 
11. Peraturan Menteri Perindus trian No. 01/M-IND/PER/3/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerj a Departemen Perindustrian; 
12. Keputusan Menteri Perindus trian dan Perdagangan Nomor 
634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar; 
13. Peraturan Menteri Pe rindustrian Nomor 19/M-
IND/PER/5/2006 tent ang Standardisasi, Pembinaan dan 
Pengawasan Standar Nasional I ndonesia Bidang Industri; 
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-
DAG/PER/3/2007 tentang Standar disasi Jasa Bidang 
Perdagangan dan Pengawasan St andar Nasional Indonesia 
(SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang 
Diperdagangkan; 
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-
DAG/PER/7/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang 
Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan 
Standar Nasional Indonesia (SNI )  Wajib Terhadap Barang 
dan Jasa yang Diperdagangkan; 
 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  : PERATURAN MENT ERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NAS IONAL INDONESIA (SNI) 
KACA LEMBARAN SECARA WAJIB. 
 Peraturan Menteri Perindustrian R.I. 
Nomor : 
Pasal 1  
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
a. Sertifikat Produk Penggunaa n Tanda SNI yang selanjutnya 
disebut SPPT-SNI adalah sert ifikat yang dikeluarkan oleh 
Lembaga Sertifikasi Produk ke pada produsen yang mampu 
menghasilkan barang dan atau jasa sesuai persyaratan SNI. 
b. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN 
adalah lembaga yang berwenang untuk mengakreditasi 
lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan 
sertifikasi. 
c. Lembaga Sertifikasi Produk ya ng selanjutnya disebut LSPro 
adalah lembaga yang telah diak reditasi ofeh KAN untuk  
melakukan kegiatan Sertifik asi Produk Penggunaan Tanda 
SNI. 
d. Direktur Jenderal Pembina I ndustri adalah Direktur Jenderal 
Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian. 
e. Kepala BPPI adalah Kepa la Badan Penelitian dan 
Pengembangan Industri, Depar temen Perindustrian. 
f. Kepala Dinas Provinsi ada lah Kepala Dinas di tingkat 
Provinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan 
bidang perindustrian. 
g. Kepala Dinas Kabupaten/Ko ta adalah Kepala Dinas di 
Kabupaten/Kota yang meia ksanakan tugas urusan 
pemerintahan bidan g perindustrian. 
 
Pasal 2  
(1) Memberlakukan secara waji b SNI terhadap Kaca lembaran 
SNI 15-0047-2005 yang meliputi: 
No. SNI No. HS 
1. SNI 15-0047-2005 HS : 7003.12.20.00 
  HS : 7003.12.90.00 
  HS : 7003.19.90.00  
  HS : 7004.20.90.00  
  HS : 7004.90.90.00  
  HS : 7005.10.90.00  
  HS : 7005.21.90.00 
  HS : 7005.29.90.00 
(2) Apabila SNI Kaca lembaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) direvisi, yang berlaku SNI Kaca lembaran terakhir. 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian R.I. 
Nomor : 
Pasal 3  
Perusahaan yang memproduksi Kaca lembaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan: 
a. menerapkan dan memiliki SPPT-SNI Kaca lembaran sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; dan 
b. membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan Kaca 
lembaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
Pasal 4  
Setiap Kaca lembaran sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 2 
yang diperdagangkan di dalam neger i, yang berasal dari hasil 
produksi dalam negeri dan atau impor wajib memenuhi 
persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
 
Pasal 5  
(1) Penerbitan SPPT-SNI Kaca lembaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh LSPro 
yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup yang 
sesuai atau yang ditunjuk ol eh Menteri Perindustrian, 
melalui: 
a. pengujian kesesuaian mu tu produk terhadap Kaca 
lembaran sesuai dengan ket entuan dalam SNI 15-0047-
2005 atau revisinya; dan 
b. audit penerapan Sistem Mana jemen Mutu SNI 19-9001- 
2001 atau ISO 9001-2000 atau re visinya, atau sistem 
manajemen mutu lain yang diakui. 
(2) Pengujian sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) huruf a 
dapat disubkontrakan pada laboratorium penguji yang telah 
diakreditasi KAN untuk ruang lingkup yang sesuai atau 
laboratorium penguji di luar  negeri apabil a telah ada 
Perjanjian Saling Pengakuan atau Mutual Recognition 
Arrangement (MRA) antara KA N dengan Badan Akreditasi 
negara yang bersangkutan, serta perjanjian bilateral atau 
multilateral di bidang regulasi teknis negara yang 
bersangkutan dengan negara Re publik Indonesia. 
(3) Audit Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b berdasarkan ja minan yang dikeluarkan oleh 
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang diakreditasi oleh KAN 
atau badan akreditasi di Iuar neg eri yang memiliki Perjanjian 
Saling Pengakuan (MRA) dengan KAN. 
 
 
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian R.I. 
Nomor : 
Pasal 6  
(1) LSPro sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 5 ayat (1) 
melaporkan pelaksanaan sertifik asinya kepada Direktur 
Jenderal Pembina Industri dengan tembusan kepada Kepala 
BPPI. 
(2) LSPro yang menerbitkan SP PT-SNI Kaca lembaran 
bertanggung jawab atas pel aksanaan pengawasan dan 
pemantauan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang 
diterbitkan 
 
Pasal 7  
(1) Kaca lembaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 
dan berasal dari impor, yang memasuki daerah Pabean 
Indonesia wajib memenuhi ke tentuan SNI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3. 
(2) Kaca lembaran impor yang telah memiliki SPPT-SNI wajib 
didaftarkan sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Pasal 8  
(1) Kaca lembaran yang beras al dari hasil produksi dalam 
negeri yang tidak memenuhi ket entuan SNI dilarang beredar 
dan harus dimusnahkan. 
(2) Kaca lembaran impor yang ti dak memenuhi ketentuan SNI 
sebagaimana dimaksud pada Pasa l 7 dilarang masuk ke 
daerah Pabean Indonesia dan har us dimusnahkan atau 
diekspor kembali. 
 
Pasal 9  
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penerapan SNI Kaca lembaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina 
Industri yang dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Standar 
barang dan atau jasa di Pabrik  (PPSP) sekurang-kurangnya 
1 (satu) kali dalam setahun. 
(2) Dalam melakukan penga wasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Direktorat Jende ral Pembina Industri dapat 
berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas 
Kabupaten/Kota atau instansi terkait. 
(3) BPPI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga 
Penilaian Kesesuaian dalam  rangka penerapan SNI Kaca 
lembaran secara wajib. 
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian R.I. 
Nomor : 
 
Pasal 10  
Direktur Jenderal Pemb ina Industri menetapkan Petunjuk Teknis 
pelaksanaan Peratur an Menteri ini. 
 
Pasal 11  
Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 12  
Peraturan Menteri ini mulai berla ku 6 (enam) bulan sejak tanggal 
ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuiny a, Peraturan Menteri ini 
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 
 
MENTERI PERINDUSTRIAN Rl 
 
 
 
FAHMI IDRIS 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal              2009 
  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
 
ANDI MATTALATA 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR