BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 11 TAHUN  2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERISA  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,  
 
 
Menimbang  : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan 
bahan tambahan pangan perisa yang tidak memenuhi 
persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan ; 
b. bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan penggunaan 
Bahan Tambahan Pangan Perisa sebagaimana telah diatur 
dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bahan Tambahan Pangan 
Perisa perlu disesuaikan dengan perkembangan ketentuan 
teknis di bidang Bahan Tambahan Pangan Perisa terutama  
pada tingkat internasional serta perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diubah ;   
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan 
atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bahan Tambahan Pangan 
Perisa ;  
 
- 2 - 
Mengingat  : 1.  Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
227, Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5360 ); 
  2.  Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang 
Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 249 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6 442); 
  3.  Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);  
  4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 
Tahun 2020 tentang Bahan Tambahan Pangan Perisa 
(Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
694); 
  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);  
  6. Peraturan Badan P engawas Obat dan Makanan Nomor 22 
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1003);  
   
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN 
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 13 TAHUN 2020 
TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERISA .  
 
Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bahan Tambahan 
Pangan Perisa  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 694) diubah sebagai berikut:  
  
 
- 3 - 
1. Ketentuan ayat (5) dan ayat (8) Pasal 3 diubah, di antara 
ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat  (5a), 
serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 
3 berbunyi sebagai berikut : 
 
Pasal 3  
(1) BTP Perisa terdiri atas:  
a. bahan pembuat Perisa dengan Ajudan Perisa; 
atau 
b. bahan pembuat Perisa tanpa Ajudan Perisa.  
(2) Jenis bahan pembuat Perisa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas:  
a. Senyawa Perisa;  
b. Bahan Baku Aromatik Alami;  
c. Preparat Perisa;  
d. Perisa Asap; dan/atau  
e. Perisa Hasil Proses Panas.  
(3) Ajudan Perisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri atas:  
a. bahan baku pangan;  
b. BTP; dan/atau  
c.     pelarut.  
(4) Bahan Baku Pangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan di bidang kategori Pangan.  
(5) BTP yang diizinkan sebagai Ajudan Perisa 
sebagaimana dimaksud pada ay at (3) huruf b untuk 
pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.  
(5a) Ketentuan mengenai perubahan BTP yang diizinkan 
sebagai Ajudan Perisa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.   
(6) Keberadaan BTP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dalam Pangan Olahan sebagai akibat dari 
penggunaan Perisa dinyatakan sebagai BTP ikutan.   
 
- 4 - 
(7) Keberadaan BTP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak mempunyai fungsi teknologi dalam Pangan 
Olahan.  
(8) Pelarut yang diizinkan sebagai Ajudan Perisa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat 
berupa bahan baku pangan , untuk pertama kali 
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
II yang merupakan bag ian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Badan ini.  
(9) Ketentuan mengenai perubahan Pelarut yang 
diizinkan sebagai Ajudan Perisa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Badan.  
 
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, serta d i 
antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni 
ayat (1a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:  
 
Pasal 6  
(1) Senyawa Perisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 yang diizinkan digunakan dalam BTP Perisa untuk 
pertama kali ditetapkan sebagaima na tercantum 
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.  
(1a) Ketentuan mengenai perubahan Senyawa Perisa yang 
diizinkan digunakan dalam BTP Perisa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan  
Keputusan Kepala Badan . 
(2) Penggunaan Senyawa Perisa di dalam BTP Perisa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai batas 
maksimal CPPB.  
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 2) untuk:  
a. Senyawa Perisa yang memiliki fungsi lain sebagai 
Ajudan Perisa maka Batas Maksimal mengikuti 
ketentuan Ajudan Perisa;    
 
- 5 - 
b. Senyawa Perisa yang telah diatur sebagai BTP 
selain BTP Perisa dan tidak diatur sebagai 
Ajudan Perisa maka Batas Maksimal dan 
penggunaannya dalam Pangan mengikuti 
ketentuan peraturan  perund ang-undangan yang 
mengatur mengenai BTP; dan  
c. Senyawa Perisa yang berfungsi sebagai Pelarut 
Pengekstrak maka batas maksimal residu sesuai 
ketentuan  mengenai bahan penolong golongan  
Pelarut Pengekstrak . 
 
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 7 diubah, serta 
ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 7 
berbunyi sebagai berikut:  
 
Pasal 7  
(1) Sumber Bahan Baku Aromatik Alami dan/atau 
sumber Preparat Perisa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c berasal 
dari hewan, tanaman, alga, dan/atau mikroba . 
(2) Hewan, tanaman, alga, dan/atau mikroba 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk 
dalam kategori Pangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan yang diizinkan  
sebagai sumber Bahan Baku Aromatik Alami 
dan/ atau sumber Preparat Perisa dengan Batas 
Maksimal CPPB.  
(3) Sumber Bahan Baku Aromatik Alami dan/atau 
Sumber Preparat Perisa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berbentuk ekstrak, minyak atsiri, 
oleoresin, distilat  atau bentuk lain yang sesuai.  
(4) Sumber Bah an Baku Aromatik Alami dan/atau 
sumber Preparat Perisa selain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2)  untuk pertama kali 
ditetapkan sebagaimana  tercantum dalam Lampiran 
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Badan ini.   
 
- 6 - 
(5) Ketentuan mengenai per ubahan Sumber Bahan Baku 
Aromatik Alami dan/atau sumber Preparat  Perisa  
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Badan.  
 
4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 11 diubah, 
di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 ( satu) ayat yakni 
ayat (3a), serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), 
sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:  
 
Pasal 11  
(1) Penggunaan BTP Perisa dalam Pangan Olahan 
dilakukan dengan ketentuan sesuai Batas Maksimal 
CPPB.  
(2) Dalam hal penggunaan BTP Perisa tidak 
menggunakan ketentuan Batas Maksimal CPPB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka 
penggunaan BTP Perisa menggunakan:  
a. Batas Maksimal yang tercantum dalam 
Lampiran I sampai dengan Lampiran VII; dan  
b. Batas Maksimal yang tercantum dalam  
Keputusan Kepala Badan yang menetapkan 
perubahan BTP Perisa.  
(3) BTP Perisa yang diizinkan pada formula lanjutan dan 
formula pertumbuhan untuk pertama kali ditetapkan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratur an 
Badan ini.   
(3a) Ketentuan mengenai perubahan BTP Perisa yang 
diizinkan pada formula lanjutan dan formula 
pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan . 
(4) BTP Perisa yang diizinkan pada Makanan 
Pendamping Air Sus u Ibu (MP -ASI) untuk pertama 
kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.   
 
- 7 - 
(5) Ketentuan mengenai perubahan BTP Perisa yang 
diizinkan pada Makanan Pendamping Air Susu Ibu 
(MP-ASI) seb agaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.  
5. Di antara ayat (3) dan ayat (4 ) Pasal 14  disisipkan 1 (satu) 
ayat yakni ayat (3a) , sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai 
berikut:  
 
Pasal 14  
(1) Label BTP Perisa atau Pangan mengandung BTP 
Perisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
(2) Pelabelan BTP Perisa dikelompokkan menjadi:  
a. Perisa Alami; dan  
b. Perisa sintetik.  
(3) Kelompok BTP Perisa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus dicantumkan pada label:  
a. sebagai nama jenis BTP Perisa; dan  
b. pada daftar bahan BTP Perisa dan Pangan 
Olahan.  
(3a) Perisa sintetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b terdiri atas perisa identik alami dan perisa 
artifisial.  
(4) Dalam hal pencantuman daftar bahan untuk label 
BTP Peri sa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
wajib menuliskan:  
a. kelompok Perisa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2); dan  
b. Ajudan Perisa.  
 
6. Ketentuan Pasal 15  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  
Pasal 15  
(1) BTP Perisa yang diproduksi  atau dimasukkan ke 
dalam wilayah Indonesia , digunakan lebih lanjut 
untuk produksi pangan , dan tidak dijual langsung  
 
- 8 - 
kepada konsumen akhir harus memenuhi spesifikasi 
dalam kodeks makanan Indonesia.  
(2) Dalam hal spesifikasi BTP Perisa belum terdapat 
dalam kodeks mak anan Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan standar dan 
persyaratan lain.  
 
7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  
 
Pasal 16  
(1) BTP Perisa yang diproduksi di dalam negeri atau 
dimasukkan ke dalam  wilayah Indonesia  untuk 
diperdagangkan dalam kemasan eceran harus 
memenuhi persyaratan cemaran mikroba, cemaran 
logam berat , dan cemaran kimia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan yang 
mengatur mengenai  BTP Campuran.  
(2) Dikecualikan dari kete ntuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) , untuk BTP Perisa yang memiliki 
kandungan air tidak lebih dari 10%  (sepuluh persen)  
tidak dipersyaratkan untuk  cemaran mikroba.  
 
8. Ketentuan Lampiran VII diubah  sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam  Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.  
 
Pasal II 
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
   
 LAMPIRAN  
PERATURAN BADA N PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 11 TAHUN  2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS 
OBAT DAN MAKANAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG 
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERISA   
 
 
BATAS MAKSIMAL SENYAWA BIOAKTIF  DALAM PERISA DAN  
PANGAN O LAHAN  
 
1. Aloin ( aloin), Nomor CAS. 5133 -19-7 
i. Aloin tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan . 
ii. Aloin boleh terdapat dalam pangan olahan   sebagai akibat dari 
penambahan perisa alami.  
iii. Berikut Batas maksimal aloin sebagai akibat dari penambahan p erisa 
alami dalam pangan olahan : 
 
No Pangan  Olahan  Batas Maksim al (mg/kg)  
1 Makanan  0,1 
2 Minuman  0,1 dihitu ng terhadap 
produk siap konsumsi  
3 Minuman beralkohol  50 
 
2. Asam agarat ( agaric acid ), Nomor CAS. 666 -99-9 
i. Asam agarat tidak boleh ditambahkan l angsung ke dalam pangan 
olahan . 
ii. Asam agarat hanya boleh terdapat dalam pangan olahan  secara alami 
atau sebagai  akibat dari penambahan perisa alami.  
iii. Batas maksimal asam agarat  dalam pangan olahan : 
 
No Pangan  Olahan  Batas Maksim al 
(mg/kg)  
1 Makanan  20 Sebagai akibat dari 
penambahan perisa alami   
 
 
-2- 
 No Pangan  Olahan  Batas Maksim al 
(mg/kg)  
2 Minuman  20 (dihitung terhadap produk 
siap konsumsi)  sebagai akibat  
dari penambahan perisa alami  
3 Minuman beralkohol  100 Sebagai akibat dari 
penambahan perisa alami  
4 Jamur dan produk olahannya  100 Sebagai akib at dari 
penambahan perisa dan atau 
secara alami  
 
3. Asam sianida ( hydrocyanic acid ),  Nomor CAS. 74 -90-8 
i. Asam sianida tidak diizinkan  ditambahkan langsung ke dalam pangan 
olahan . 
ii. Asam sianida hanya diizinkan dalam pangan olahan  secara alami atau 
sebagai a kibat dari penambahan perisa alami  
iii. Batas maksim al asam sianida dalam pangan olahan : 
 
No. Pangan  Olahan  Batas M aksim al sebagai Total 
Sianida  
(mg/kg)  
1 Makanan  1 akibat dari pengguna perisa  
2 Minuman  1 akibat dari pengguna perisa  
3 Pengecualian pada:  
Marzipan 25 akibat penambahan perisa 
dan atau terdapat secara alami  
Almond  10 akibat penambahan perisa 
dan a tau terdapat secara alam  
Minuman beralkohol  35 akibat dari penambahan 
perisa dan atau terdapat secara 
alami  
Produk yang mengandung 
kacang -kacangan dan umbi -
umbian    50 mg/kg akibat dari 
penambahan perisa dan atau 
terdapat secara alami  
 
  
 
 
-3- 
 4. Beta asaron (β-asarone ), Nomor CAS. 5273 -86-9 
i. Beta asaron tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan 
olahan . 
ii. Beta asaron  hanya boleh terdapat dalam panga n olahan sebagai 
akibat dari penambahan perisa alami.  
iii. Batas maksimal beta asaron dalam pangan olahan  secara al ami atau 
sebagai akibat dari penambahan perisa alami dalam pangan olahan : 
 
No. Pangan  Olahan  Batas Maksim al (mg/kg)  
1 Makanan  0,1  akibat dari 
penggun aan perisa alami  
2 Minuman  0,1  (dihitung terhadap 
produk siap konsumsi)  
akibat dari penggunaan 
perisa alami  
3 Pengecualian pada minuman 
beralkohol dan bumbu  1  akibat penambahan 
perisa dan atau terdapat 
secara alam  
 
5. Berberin ( berberine ), Nomor  CAS. 2086-83-1 
i. Berberin tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan . 
ii. Berberin  hanya boleh terda pat dalam pangan olahan  sebagai akibat dari 
penambahan perisa alami.  
iii. Batas maksimal berberin dalam pangan olahan  sebagai akibat dari 
penambahan pe risa al ami dalam pangan olahan : 
 
No. Pangan  Olahan  Batas Maksim al (mg/kg)  
1 Minuman beralkohol  10 
2 Makanan  0,1 
3 Minuman  0,1 dihitung terhadap 
produk siap konsumsi  
 
6. Estragol (estragole ), Nomor CAS. 140 -67-0 
i. Estragol tidak boleh ditambahkan langsung k e dalam pangan olahan . 
ii. Estragol  hanya diizinkan terdapat dalam pangan olahan  sebagai akibat 
dari penambahan p erisa alami.   
 
 
-4- 
 iii. Batas maksimal estragol dalam pangan olahan  sebagai akibat dari 
penambahan perisa alami dalam pangan olahan : 
 
No. Pangan  Olahan  Batas  Maksim al (mg/kg)  
1 Susu dan hasil olahannya  50 
2 Makanan  50 
3 Minuman  10 dihitung terhadap 
produk siap ko nsumsi  
4 Minuman beralkohol  50 
 
7. Hiperisin (hypericine ), Nomor CAS. 548 -04-9 
i. Hiperisin  tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan . 
ii. Hiperisin  hanya diizinkan terdapat dalam pangan olahan  sebagai akibat 
dari penambahan perisa alami.  
iii. Batas maks imal  hiperisin dalam pangan olahan  sebagai akibat dari 
penambahan perisa alami dalam pangan olahan : 
 
No. Pangan  Olahan  Batas Maksim al (mg/kg)  
1 Makanan  0,1 
2 Minuman  0,1 dihitung terhadap 
produk siap konsumsi  
3 Kemban gula, pastilles  1 
4 Minuman beral kohol  1 
 
8. Kafein ( caffein ), Nomor CAS. 58 -08-02 
Batas maksim al Kafein sebagai akibat dari penambahan perisa  alami  
dan/atau penambahan langsung sebagai beri kut: 
 
No Pangan Olahan  Batas Maksimal  
1 Makanan  50 mg/sajian atau  
150 mg/hari  
2 Minuman  50 mg/sa jian atau  
150 mg/hari  
  
 
  
 
 
-5- 
 9. Kuasin (quassine ), Nomor CAS. 76 -78-8 
i. Kuasin tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan . 
ii. Kuasin  hanya dii zinkan terdap at dalam pangan olahan  sebagai akibat 
dari penambahan perisa alami.  
iii. Batas maksimal kuasin  dalam pangan olahan  sebagai akibat dari 
penambahan perisa alami dalam pangan olahan : 
 
No. Pangan  Olahan  Batas 
Maksim al 
(mg/kg)  
1 Makanan  5 
2 Minuman  5 dihitung 
terhadap 
produk siap 
konsumsi  
3 Kembang gula ,pastilles  10 
 4 Minuman beralkohol  50 
 
10. Kumarin (coumarin ), Nomor CAS. 91 -64-5 (seperti 9)  
i. Kumarin tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan . 
ii. Kumarin  hanya diizinkan terdapat dalam pangan olaha n  sebagai akibat 
dari penambahan perisa alami.  
iii. Batas maksimal kumarin  dalam pangan olahan  sebagai akibat dari 
penambahan perisa alami dalam pangan olahan : 
 
No. Pangan  Olahan  Batas 
Maksim al 
(mg/kg)  
1 Makanan  2 
2 Minuman  2 dihitung 
terhadap 
produk siap 
konsums i 
3 Kembang Gula  10 
4 Bumbu  10 
5 Minuman beralkohol  10  
 
 
-6- 
  
11. Kinin a (quinine ), Nomor CAS. 13 0-95-0 
Batas maksimal Kinina sebagai akibat dari penambahan perisa  alami  yang 
diizinkan adalah sebagai berikut : 
 
No. Pangan  Olahan  Batas Maksim al 
(mg/kg)  
1 Makana n 1 
2 Minuman  40 dihitung terhadap 
produk siap konsumsi  
3 Minuman beralkohol  300 
 
12. Safrol  (safrole ), Nomor CAS. 94 -59-7 
i. Safrol  tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan . 
ii. Safrol boleh terdapat dalam pangan olahan  secara alami atau se bagai 
akibat dari penambahan perisa alami.  
iii. Batas maksim al safrol dalam pangan olahan  sebagai akib at dari 
penambahan perisa alami dalam pangan olahan : 
 
No. Pangan  Olahan  Batas Maksim al 
(mg/kg)  
1 Makanan  0,1 (akibat penambahan 
perisa dan atau t erdapat 
secar a alami ) 
2 Minuman  0,1 dihitung terhadap 
produk siap konsumsi  
(akibat penambahan perisa 
dan atau  terdapat secara 
alami)  
 
13. Alfa santonin (α-santonine ), Nomor CAS. 481 -06-1  
i. Alfa santonin tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan 
olahan . 
ii. Alfa santonin boleh terdapat dalam pangan olahan  sebagai akibat 
dari penambahan perisa alami.   
 
 
-7- 
 iii. Batas maksim al Alfa santonin dalam pangan olahan  sebaga i akibat 
dari penambahan perisa alami dalam pangan olahan :  
 
No. Pangan  Olahan  Batas Maksim al 
(mg/kg)  
1 Makanan  0,1 
2 Minuman  0,1 dihitung terhadap 
produk siap konsumsi  
3 Minuman beralkohol  1 
 
14. Spartein (s parte ine), Nomor CAS. 6917 -37-9 
i. Spartein  tid ak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan 
olahan . 
ii. Spartein boleh terdapat dalam pangan olahan  sebagai akibat dari 
penambahan perisa alami  
iii. Batas maksim al spartein dalam pangan olahan  sebagai akibat dari 
penambaha n perisa alami dalam pangan olahan :  
 
No. Pangan Olahan  Batas Maksim al 
(mg/kg)  
1 Minuman beralkohol  5 
2 Makanan  0,1 
3 Minuman  0,1 dihitung 
terhadap produk 
siap konsumsi  
 
15. Tujon (thujone ), Nomor CAS. 546 -80-5 
i. Tujon  tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan olahan . 
ii. Tujon boleh terdapat  dalam pangan olahan  secara alami atau sebagai 
akibat dari penambahan perisa alami  
iii. Batas maksim al tujon dalam pangan olahan  sebagai akibat dari 
penambahan perisa alami dalam pangan olahan :  
 
 
  
 
 
-8- 
 No. Pangan  Olahan  Batas Maksim al 
(mg/kg)  
1 Makanan  0,1 
2 Minuma n 0,1  dihitung 
terhadap produk 
siap konsumsi  
3 
  
  
  
  
  Pengecualian pada:  
Minuman beralkohol <25% (vermouths)  2 
Minuman beralkohol >25% (liquers 
bitters)  10 
makanan mengandung sage atau 
berperisa sage atau  campuran 
keduanya  10 
Cuka yang ditamba h rempah  5 
 
16.  Teukrin A ( Teucrin A ), Nomor CAS. 12798 -51-5 
i. Teukrin A tidak boleh ditambahkan langsung ke dalam pangan 
olahan . 
ii. Teukrin A boleh terdapat dalam pangan olahan  sebagai akibat dari 
penambahan perisa ala mi. 
iii. Batas maksim al teukrin A dalam pangan olahan  sebagai akibat dari 
penambahan perisa alami dalam pangan olahan :  
 
No. Pangan  Olahan  Batas Maksim al 
(mg/kg)  
1 Makanan   Tidak terdeteksi  
2 Minuman   Tidak terdeteksi  
3 Pengecualian pada:  
Minuman beralkobo l  2 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT  DAN MAKANAN,  
 
ttd. 
 
PENNY K. LUKITO