BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.03.1.23.11.11.09909 TAHUN 2011 
TENTANG 
PENGAWASAN KLAIM DALAM LABEL DAN IKLAN PANGAN OLAHAN 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang   : a. bahwa klaim dalam label dan iklan pangan olahan harus 
benar, tidak menyesatkan dan perlu dikendalikan; 
b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari klaim dalam  
label dan iklan Pangan Olahan yang tidak memenuhi 
persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
tentang Pengawasan Klaim Dalam Label dan Iklan 
Pangan Olahan; 
Mengingat 
 : 1. Undang-Undang Nom or 7 Tahun 1996 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3656); 
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Kosumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 No mor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 
4. Peraturan Pemerintah Nom or 69 Tahun 1999 tentang 
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3867);  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
- 2 - 
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Neg ara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah 
Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presid en Nomor 52 
Tahun 2005; 
8. Keputusan Kepala Badan Obat dan Makanan Nomor 
02001/SK/KBPOM/2001 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4 231 Tahun 
2005; 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG PENGAWASAN KLAIM DALAM LABEL 
DAN IKLAN PANGAN OLAHAN.  
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
 
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, 
baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai 
pangan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan 
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan 
dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan pangan atau 
minuman.  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
- 3 - 
 2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara 
atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. 
3. Pangan Fungsional adalah Pangan Olahan yang mengandung satu atau 
lebih komponen pangan yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai 
fungsi fisiologis tertentu diluar fungsi dasarnya, terbukti tidak 
membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan.  
4. Zat gizi adalah substansi pangan yang: 
a. memberikan energi; 
b. diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan dan atau 
pemeliharaan kesehatan; atau 
c. bila kekurangan atau kelebihan dapat meyebabkan perubahan 
karakteristik biokimia dan fisiologis tubuh. 
5. Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau 
secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu 
pangan yang berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, sifat, produksi, 
pengolahan, komposisi atau faktor mutu lainnya.  
6. Klaim Kandungan Zat Gizi adalah klaim yang menggambarkan kandungan 
zat gizi dalam pangan. 
7. Klaim Perbandingan Zat Gizi adalah klaim yang membandingkan 
kandungan zat gizi dan/atau kandungan energi antara dua atau lebih 
pangan. 
8. Klaim Fungsi Zat Gizi adalah klaim gizi yang menggambarkan peran 
fisiologis zat gizi untuk pertumbuhan, perkembangan dan fungsi normal 
tubuh. 
9. Klaim Fungsi Lain adalah klaim yang berkaitan dengan efek khusus yang 
menguntungkan dari pangan atau komponen pangan dalam diet total 
terhadap fungsi atau aktifitas biologis normal dalam tubuh, klaim tersebut 
berkaitan dengan efek positif untuk memperbaiki fungsi tubuh atau 
memelihara kesehatan. 
10. Klaim Penurunan Risiko Penyakit adalah klaim yang menghubungkan 
konsumsi pangan atau komponen pangan dalam diet total dengan 
penurunan risiko terjadinya suatu penyakit atau kondisi kesehatan 
tertentu. 
11. Penurunan risiko penyakit adalah berkurangnya faktor risiko utama suatu 
penyakit yang penyebabnya multifaktor; tetapi berkurangnya satu faktor 
risiko tersebut belum tentu bermanfaat untuk kesehatan.  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
- 4 - 
 12. Komponen Pangan adalah bahan atau substansi pangan yang digunakan 
dalam pengolahan pangan dan terdapat dalam produk akhir meskipun 
sudah mengalami perubahan. 
13. Indeks Glikemik (IG) adalah nilai yang mencerminkan laju peningkatan 
kadar glukosa darah setelah mengonsumsi pangan yang mengandung 
karbohidrat, semakin tinggi IG maka semakin tinggi kadar glukosa darah 
setelah pangan dikonsumsi, kenaikan kadar glukosa darah tidak semata 
ditentukan oleh IG tetapi juga oleh jumlah karbohidrat yang dikonsumsi 
(beban glikemik/ glycemic load ). 
14. Kategori indeks glikemik adalah pengelompokan pangan berdasarkan nilai 
IG yaitu tinggi, sedang dan rendah.  
15. Diabetes melitus tipe 2 adalah keadaan hiperglikemia kronik yang 
disebabkan oleh adanya respons terhadap aktivitas insulin yang 
berkurang dan adanya kemampuan sekresi sel 
  pankreas yang juga 
berkurang. 
16. Karbohidrat tersedia adalah karbohidrat yang dapat dicerna, diserap dan 
dimetabolisme, tidak termasuk serat pangan. 
17. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk 
gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan 
pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan 
bagian kemasan pangan. 
18. Iklan Pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan 
dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan 
berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan. 
19. Acuan Label Gizi (ALG) adalah acuan untuk pencantuman keterangan 
tentang kandungan gizi pada label produk pangan. 
20. Biomarker adalah substansi yang dijadikan parameter untuk melihat efek 
biologis atau fisiologis. 
21. Bayi adalah seseorang yang berusia kurang dari 12 (dua belas) bulan. 
22. Pemohon adalah produsen, importir dan atau distributor produk pangan 
yang telah mendapat izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
23. Penilai adalah tim evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan untuk 
melakukan pengkajian dan penilaian berkas permohonan. 
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun tidak.  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
- 5 - 
 25. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Republik Indonesia. 
26. Tim Mitra Bestari ( peer reviewer)  adalah kelompok pakar yang ditetapkan 
oleh Kepala Badan untuk melakukan pengkajian dan memberikan 
rekomendasi tentang penggunaan komponen baru serta klaim gizi dan 
kesehatan. 
 
BAB II 
RUANG LINGKUP 
 
Pasal 2  
 
(1) Peraturan ini berlaku untuk Pangan Olahan yang mencantumkan klaim. 
(2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. klaim gizi; 
b. klaim kesehatan; dan 
c. klaim indeks glikemik. 
(3) Klaim gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 
a. klaim kandungan zat gizi; dan 
b. klaim perbandingan zat gizi. 
(4) Klaim kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 
a. klaim fungsi zat gizi; 
b.klaim fungsi lain; dan
c. klaim penurunan risiko penyakit. 
 
Pasal 3 
Pangan Olahan yang mencantumkan klaim kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada pasal 2 ayat (4) huruf b dan/atau huruf c dikelompokkan sebagai pangan 
fungsional. 
Pasal 4 
Untuk Pangan Olahan yang menggunakan komponen selain yang diizinkan 
dalam Peraturan ini dan mencantumkan klaim selain klaim sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu. 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
- 6 - 
 BAB III 
KLAIM  
Bagian Pertama 
Umum 
 
Pasal 5 
 
Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan 
memperhatikan, termasuk namun tidak terbatas pada: 
a. jenis, jumlah dan peranan zat gizi atau komponen pangan;  
b. jenis pangan; 
c. jumlah pangan yang wajar dikonsumsi sehari;  
d. pola konsumsi gizi seimbang; dan 
e. keadaan kesehatan masyarakat. 
 
Bagian Kedua 
Persyaratan 
 
Pasal 6 
 
(1) Pangan Olahan yang mencantumkan klaim dalam label dan iklan harus 
memenuhi persyaratan asupan per saji  tidak lebih dari: 
a. 13 g lemak total; 
b. 4 g lemak jenuh; 
c. 60 mg kolesterol; dan 
d. 480 mg natrium. 
(2) Dikecualikan dari  persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
untuk klaim yang ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran IV, dan 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
 
Pasal 7 
 
Pangan olahan yang mencantumkan klaim harus memuat informasi sebagai 
berikut: 
a. informasi nilai gizi;  
b. peruntukan;  
c. petunjuk cara penyiapan dan penggunaan, khusus untuk Pangan Olahan 
yang perlu petunjuk cara penyiapan dan penggunaan; dan  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
- 7 - 
 d. keterangan lain yang perlu dicantumkan, termasuk namun tidak terbatas 
pada peringatan tentang konsumsi maksimum atau kelompok orang yang 
perlu menghindari pangan tersebut. 
 
Bagian Ketiga 
Klaim Gizi 
 
Pasal 8 
 
Klaim gizi yang diizinkan terkait dengan energi, protein, karbohidrat, lemak, 
vitamin, dan mineral, serta turunannya yang telah ditetapkan dalam ALG. 
 
Paragraf  1 
Klaim Kandungan Zat Gizi 
 
Pasal 9 
 
(1) Klaim kandungan zat gizi yang diizinkan tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini. 
(2) 
telah mengalami proses tertentu sehingga kandungan zat gizi atau 
komponen pangan tersebut menjadi rendah atau bebas dan harus sesuai 
dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. 
(3) 
... (nama komponen panga
  
(4) Pangan Olahan yang secara alami rendah atau bebas mengandung 
komponen tertentu, dilarang memuat klaim kandungan zat gizi rendah 
atau bebas yang terkait dengan komponen tersebut. 
 
Paragraf 2 
Klaim Perbandingan Zat Gizi 
 
Pasal 10  
 
(1) Klaim perbandingan zat gizi yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan 
ini.  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
- 8 - 
 (2) Klaim perbandingan zat gizi hanya dapat digunakan untuk Pangan Olahan 
yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
a. Pangan Olahan yang dibandingkan adalah pangan sejenis, tetapi 
dengan varian yang berbeda dari produsen yang sama; 
b. perbedaan kandungan dinyatakan dalam persentase, pecahan atau 
dalam angka mutlak terhadap pangan sejenis;  
c. perbedaan relatif kandungan zat gizi yang dibandingkan sekurang-
kurangnya 10 % ALG (lebih tinggi atau lebih rendah) untuk zat gizi 
mikro, sedangkan untuk energi dan zat gizi lain sekurang-kurangnya 
25 % (lebih tinggi atau lebih rendah); dan 
d. perbedaan mutlak sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan 
kandungan zat gizi. 
 
Bagian Keempat 
Klaim Kesehatan 
 
Paragraf 1 
Klaim Fungsi Zat Gizi 
 
Pasal 11 
 
(1) Klaim fungsi zat gizi yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan 
ini. 
(2) Pangan Olahan yang mencantumkan klaim fungsi zat gizi sekurang-
 
 
Paragraf 2  
Klaim Fungsi Lain  
 
Pasal 12 
 
Klaim fungsi lain yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini. 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
- 9 - 
 Paragraf 3 
Klaim Penurunan Risiko Penyakit  
 
Pasal 13 
 
Klaim penurunan risiko penyakit yang diizinkan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan 
ini. 
 
Bagian Kelima 
Pangan Fungsional  
 
Pasal 14 
 
Pangan fungsional harus memenuhi persyaratan berikut:
a. mengandung jenis komponen pangan dalam jumlah yang sesuai dengan 
batasan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini; 
b. memiliki karakteristik sensori seperti penampakan, warna, tekstur atau 
konsistensi dan cita rasa yang dapat diterima konsumen; dan 
c. disajikan dan dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman. 
 
Bagian Keenam 
Klaim Indeks Glikemik 
 
Pasal 15
 
(1) Pangan Olahan dengan klaim indeks glikemik merupakan Pangan Olahan 
yang mencantumkan kategori dan nilai indeks glikemik. 
(2) Kategori indeks glikemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. indeks glikemik tinggi. 
b. indeks glikemik sedang. 
c. indeks glikemik rendah. 
(3) Kategori indeks glikemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. indeks glikemik tinggi dengan nilai indeks glikemik lebih dari 70; 
b. indeks glikemik sedang dengan nilai indeks glikemik antara 55-70; 
c. indeks glikemik rendah dengan nilai indeks glikemik kurang dari 55.  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
- 10 - 
 Pasal 16 
 
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, jenis Pangan 
Olahan yang diizinkan mencantumkan klaim indeks glikemik harus 
mengandung karbohidrat tersedia sekurang-kurangnya 40 gram per saji, tidak 
termasuk serat pangan. 
 
Pasal 17 
 
(1) Nilai indeks glikemik harus dibuktikan dengan dokumen hasil analisis 
yang diterbitkan oleh institusi terakreditasi. 
(2) Dokumen hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
hasil uji klinis yang dilakukan terhadap pangan siap konsumsi. 
 
Pasal 18 
 
(1) Uji klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk Pangan Olahan 
yang diperuntukkan bagi: 
a. konsumen umum, uji klinis dilakukan pada orang normal. 
b. penyandang diabetes, uji klinis dilakukan pada penyandang diabetes 
melitus tipe 2 yang terkendali dengan diet, atau dengan diet dan 
penggunaan obat hipoglikemik oral. 
(2) Uji klinis penentuan indeks glikemik dilakukan dengan menggunakan 
metoda penentuan indeks glikemik pangan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan 
ini. 
 
Pasal 19 
 
(1) Pencantuman klaim indeks glikemik pada label Pangan Olahan dilakukan 
dengan penulisan kategori indeks glikemik diikuti dengan nilai indeks 
glikemik.  
(2) Pada label Pangan Olahan yang memuat klaim indeks glikemik harus 
 
(3) Pencantuman peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
berdekatan dengan klaim indeks glikemik.  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
- 11 - 
 BAB IV 
PENGAJUAN KOMPONEN DAN/ATAU KLAIM BARU 
 
Pasal 20 
 
Komponen dan/atau klaim selain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan 
ini dapat diajukan kepada Kepala Badan untuk dilakukan pengkajian. 
 
Pasal 21 
 
Komponen dan/atau klaim yang diajukan oleh pemohon harus: 
a. sejalan dengan kebijakan gizi dan kesehatan nasional; 
b. tidak dihubungkan dengan pengobatan dan pencegahan penyakit pada 
individu; 
c. tidak mendorong kepada pola konsumsi yang salah; 
d. berdasarkan diet total, khusus untuk klaim kesehatan; dan 
e. benar dan tidak menyesatkan. 
 
Bagian Pertama 
Pengajuan Permohonan 
 
Pasal 22 
 
(1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan 
POM cq. Direktur Standardisasi Produk Pangan dengan menggunakan 
format Formulir A dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dalam Peraturan ini. 
(2) Pemohon bertanggung jawab atas:  
a. kelengkapan dokumen;  
b. kebenaran informasi yang tercantum dalam dokumen; dan 
c. kesesuaian dan keabsahan dokumen. 
(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
disampaikan dalam bentuk fisik dan elektronik. 
(4) Prosedur pengajuan komponen/klaim sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan 
ini.  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
- 12 - 
 Bagian Kedua 
Penerimaan Dokumen 
 
Pasal 23 
(1) Penilai memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan pemohon dan 
pemeriksaan dokumen dilakukan secara langsung di hadapan pemohon.  
(2) Jika dokumen tidak lengkap, surat permohonan dikembalikan kepada 
pemohon untuk dilengkapi. 
(3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
dengan menggunakan Formulir A dan Formulir B sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam 
Peraturan ini. 
 
Bagian Ketiga 
Pengkajian 
 
Pasal 24 
(1) Pengkajian dokumen permohonan dilakukan oleh Penilai dan/atau Tim 
Mitra Bestari. 
(2) Jika dipandang perlu, dalam proses pengkajian dapat melibatkan pihak 
lain yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang relevan. 
(3) Kajian terhadap berbagai informasi harus memperhatikan termasuk 
namun tidak terbatas pada kompetensi pihak yang melakukan penelitian, 
kualitas penelitian dan publikasi ilmiah yang digunakan sebagai referensi, 
waktu penelitian serta publikasi lain yang mendukung. 
(4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Prosedur 
Pengkajian Komponen dan/atau Klaim sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan 
ini. 
 
Bagian Keempat 
Pemberian Keputusan 
 
Pasal 25 
(1) Keputusan Kepala Badan ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi 
Penilai dan/atau Tim Mitra Bestari.  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
- 13 - 
 (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 
(enam) bulan terhitung sejak diterimanya berkas permohonan yang 
lengkap. 
 
Pasal 26 
 
(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dapat berupa 
persetujuan atau penolakan. 
(2) Komponen dan/atau klaim yang disetujui akan mendapatkan surat 
persetujuan.  
(3) Komponen dan/atau klaim yang ditolak akan mendapatkan surat 
penolakan. 
(4) Komponen dan/atau klaim yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dapat diajukan kembali dengan melengkapi persyaratan yang 
diperbaharui. 
 
BAB VII 
LABEL DAN IKLAN 
 
Pasal 27 
Iklan Pangan Olahan dengan klaim harus sesuai dengan label yang disetujui 
dalam surat persetujuan pendaftaran pangan. 
 
Pasal 28 
Selain harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan ini, label dan iklan Pangan 
Olahan yang mencantumkan klaim wajib memenuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
BAB VIII 
LARANGAN 
 
Pasal 29 
(1) Dilarang mencantumkan klaim untuk Pangan Olahan yang diperuntukkan 
bagi bayi, kecuali diatur dalam peraturan lain.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
- 14 - 
 (2) Dilarang mencantumkan klaim fungsi lain dan klaim penurunan risiko 
penyakit untuk Pangan Olahan yang diperuntukkan bagi anak berusia 1-3 
tahun, kecuali diatur dalam peraturan lain. 
(3) Dilarang mencantumkan klaim yang: 
a. memuat pernyataan bahwa konsumsi pangan tersebut dapat 
memenuhi kebutuhan semua zat gizi esensial; 
b. memanfaatkan ketakutan konsumen;  
c. menyebabkan konsumen mengkonsumsi suatu jenis Pangan Olahan 
secara tidak benar; dan/atau  
d. menggambarkan bahwa suatu zat gizi atau komponen dapat 
mencegah, mengobati atau menyembuhkan penyakit. 
 
BAB IX 
TINDAKAN ADMINISTRATIF 
 
Pasal 30 
 
Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini dapat dikenai tindakan 
administratif berupa: 
a. peringatan secara tertulis; 
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah 
menarik Pangan Olahan yang mencantumkan klaim gizi, kesehatan 
dan/atau indeks glikemik; 
c. pemusnahan Pangan Olahan yang mencantumkan klaim gizi, kesehatan 
dan/atau indeks glikemik, jika terbukti membahayakan kesehatan dan 
jiwa manusia;  
d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau 
e. pencabutan suratpersetujuan pendaftaran Pangan Olahan. 
 
BAB X 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 31 
Pangan Olahan yang mencantumkan klaim gizi, kesehatan dan/atau indeks 
glikemik yang telah beredar sebelum ditetapkannya Peraturan ini wajib 
menyesuaikan paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan ini 
ditetapkan.  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
- 15 - 
 BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 32 
Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK.00.05.52.0685 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok 
Pengawasan Pangan Fungsional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
 
Pasal 33 
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Desember 2011 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 ttd. 
 
KUSTANTINAH 
 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Januari 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 ttd. 
 
AMIR SYAMSUDDIN 
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 18 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN I 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.03.1.23.12.11.09909 TAHUN 2011 
TENTANG 
PENGAWASAN KLAIM DALAM LABEL DAN IKLAN PANGAN 
OLAHAN  
 
 
 
 
Komponen  Klaim  Persyaratan
Tidak Lebih Dari
Energi Rendah  40 kkal (170 kJ) per 100 g (dalam bentuk 
padat) atau 
20 kkal (80 kJ) per 100 ml (dalam bentuk cair)  
Bebas1 4 kkal per 100 ml (dalam bentuk cair) 
Lemak Rendah  3 g per 100 g (dalam bentuk padat) atau 
1,5 g per 100 ml (dalam bentuk cair) 
Bebas1 0,5 g per 100 g (dalam bentuk padat) atau  
0,5 g per 100 ml (dalam bentuk cair) 
Lemak Jenuh Rendah  1,5 g per 100 g (dalam bentuk padat) atau 
0,75 g per 100 ml (dalam bentuk cair)  
 
Persyaratan lain: 
Memenuhi persyaratan rendah lemak trans
Bebas1 0,1 g per 100 g (dalam bentuk padat) atau 
0,1 g per 100 ml (dalam bentuk cair) 
Lemak Trans  Rendah  1,5 g per 100 g (dalam bentuk padat) atau 
0,75 g per 100 ml (dalam bentuk cair)  
 
Persyaratan lain : 
Memenuhi persyaratan rendah lemak jenuh  
                                                 
1 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
 
 
- 2 - 
 
 Komponen  Klaim  Persyaratan
Tidak Lebih Dari 
Bebas1 0,1 g per 100 g (dalam bentuk padat) atau 
0,1 g per 100 ml (dalam bentuk cair) 
 
Persyaratan lain: 
Memenuhi persyaratan rendah lemak jenuh  
Kolesterol Rendah  0,02 g per 100 g (dalam bentuk padat) atau 
0,01 g per 100 ml (dalam bentuk cair) 
 
Persyaratan lain: 
Memenuhi persyaratan rendah lemak jenuh 
dan rendah lemak trans  
Bebas1 0,005 g per 100 g (dalam bentuk padat) 
0,005 g per 100 ml (dalam bentuk cair) 
 
Persyaratan lain: 
Memenuhi persyaratan rendah lemak jenuh 
dan rendah lemak trans  
Gula2,3 Rendah 5 g per 100 g (dalam bentuk padat)
2,5 g per 100 ml (dalam bentuk cair) 
Bebas1 0,5 g per 100 g (dalam bentuk padat) 
0,5 g per 100 ml (dalam bentuk cair) 
Natrium Rendah  0,12 g per 100 g 
Sangat 
rendah  0,04 g per 100 g 
                                                 
1 
  
2 Termasuk semua monosakarida dan disakarida yang terkandung dalam minuman.  
3 Berlaku untuk produk: permen, sirup, minuman serbuk, jus, jeli, selai, minuman.  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
 
 
- 3 - 
 
 Komponen  Klaim  Persyaratan
Tidak Lebih Dari 
Bebas1 0,005 g per 100 g 
  
KLAIM KANDUNGAN 
  
 
Komponen  Klaim Persyaratan 
Tidak Kurang Dari 
Protein  Sumber4  20 % ALG per 100 g (dalam bentuk padat) 
10 % ALG per 100 ml (dalam bentuk cair) 
Tinggi 35 % ALG per 100 g (dalam bentuk padat) 
17,5 % ALG per 100 ml (dalam bentuk cair) 
Vitamin dan 
Mineral Sumber4 15 % ALG per 100 g (dalam bentuk padat) 
atau 
7,5 % ALG per 100 ml (dalam bentuk cair)  
Tinggi 
  
Serat 
Pangan5 
 Sumber4 3 g per 100 g  
Tinggi 6 g per 100 g 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
KUSTANTINAH 
                                                 
4 
  
5 Serat pangan adalah polimer karbohidrat dengan tiga atau lebih unit monomer, yang tidak dihidrolisis oleh enzim 
pencernaan dalam usus kecil manusia dan terdiri dari:  
 polimer karbohidrat yang dapat dimakan ( edible ), yang secara alami terdapat dalam pangan; atau 
 polimer karbohidrat, yang diperoleh dari bahan baku melalui proses fisik, enzimatik atau kimiawi yang telah terbukti 
secara ilmiah mempunyai efek fisiologis bermanfaat terhadap kesehatan; atau 
 polimer karbohidrat sintetis yang telah terbukti secara ilmiah mempunyai efek fisiologis bermanfaat terhadap 
kesehatan.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN II 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.03.1.23.12.11.09909 TAHUN 2011 
TENTANG 
PENGAWASAN KLAIM DALAM LABEL DAN IKLAN PANGAN 
OLAHAN 
 
KLAIM PERBANDINGAN ZAT GIZI 
 
Tipe Klaim Persyaratan Kondisi 
Dikurangi/kurang 
dari/kurang / 
fewer /light atau 
istilah lain yang 
maknanya sama.  
 
 1. Perbedaan relatif kandungan 
untuk zat gizi mikro 
terhadap pangan yang 
dibandingkan sekurang-
kurangnya 10 % ALG. 
2. Perbedaan relatif kandungan 
energi dan zat gizi lain 
terhadap pangan yang 
dibandingkan sekurang-
kurangnya 25 %. 
3. Perbedaan mutlak sekurang -
kurangnya memenuhi 
sebagaimana ditetapkan 
dalam klaim kandungan zat 
gizi. 
  Produk merupakan 
formulasi baru. 
Dibandingkan 
dengan produk 
sejenis dari 
produsen yang 
sama, kandungan 
zat gizi yang 
dibandingkan lebih 
rendah atau tinggi. 
 Pada label dan iklan 
pangan harus 
dinyatakan dengan 
jelas produk yang 
dibandingkan. 
 Perbedaan 
kandungan 
dinyatakan dalam 
presentase, pecahan 
atau dalam angka 
mutlak terhadap 
pangan yang 
dibandingkan dalam 
jumlah yang sama. 
 Ditingkatkan  
(Increased)/ lebih 
dari /lebih / (more 
than) / ekstra 
(extra) /diperkaya 
(enriched )/plus 
/ditambahkan 
/difortifikasi 1. Perbedaan relatif kandungan 
untuk zat gizi mikro 
terhadap pangan yang 
dibandingkan sekurang-
kurangnya 10 % ALG. 
2. Perbed aan relatif kandungan 
energi dan zat gizi lain 
terhadap pangan yang 
dibandingkan sekurang-
kurangnya 25 %. 
3. Perbedaan mutlak sekurang -
kurangnya memenuhi 
sebagaimana ditetapkan  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
- 2 - 
 
 Tipe Klaim Persyaratan Kondisi 
dalam klaim kandungan zat 
gizi. 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
KUSTANTINAH 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN III 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.03.1.23.12.11.09909 TAHUN 2011 
TENTANG 
PENGAWASAN KLAIM DALAM LABEL DAN IKLAN PANGAN 
OLAHAN 
 
KLAIM FUNGSI ZAT GIZI 
 
No Zat Gizi Pernyataan 
1.  Protein 
 perbaiki 
 
 
   
2.  Vitamin A 
pencernaan, saluran pernafasan dan kulit). 
   
3.  Vitamin B1  
(Tiamin) 
 
   
4.  Vitamin B2  
(Riboflavin)  
 
   
5.  Niasin 
(Vitamin 
B3) 
pembantu dalam reaksi 
pembentukan energi dan 
 . 
   
6.  Asam Folat  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
- 2 - 
 
 No Zat Gizi Pernyataan 
n 
hamil) 
   
7.  Vitamin B6  
(Piridoksin)  
 
 
   
8.  Vitamin 
B12  
(Kobalamin)  
pembentukan asam nukleat misalnya pembentukan sel 
 
   
9.  Vitamin C 
 
   
10. Kalsium 
 
 
 Persyaratan Lain : 
1.Pada produk yang mengandung kalsium lebih dari  
400 mg per saji harus  disertai pernyataan bahwa 
 
2.Kadar fosfor dalam pangan tidak boleh melebihi  kadar 
kalsium. 
   
11. Zat besi 
darah merah yang membawa oksigen ke seluruh bagian 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
- 3 - 
 
 No Zat Gizi Pernyataan 
   
12. Iodium 
  
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA,
ttd. 
KUSTANTINAH 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN IV 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.03.1.23.12.11.09909 TAHUN 2011 
TENTANG 
PENGAWASAN KLAIM DALAM LABEL DAN IKLAN PANGAN 
OLAHAN 
 
KLAIM FUNGSI LAIN 
 
No. Komponen  Pernyataan 
1.  Serat Pangan  1. Serat pangan larut ( Psyllium, beta glucan  dari oats, inulin dari 
chicory  dan pektin dari buah-buahan) dapat membantu 
menurunkan kadar kolesterol darah jika disertai dengan diet 
rendah lemak jenuh dan rendah kolesterol. 
2. Serat pangan larut ( Psyllium, beta glucan  dari oats, inulin dari 
chicory  dan pektin dari buah-buahan) dapat membantu 
mempertahankan/ memelihara fungsi saluran pencernaan. 
3. Serat pangan tidak larut dapat membantu memudahkan 
buang air besar (laksatif), jika disertai dengan minum air yang 
cukup. 
  Persyaratan : 
(i) Psyllium, oats , inulin dan pektin harus mencantumkan 
komponen penyusun dan sumbernya;
(ii) Pangan mengandung serat sekurang- kurangnya 3 g per sajian.
Untuk klaim nomor 1, disamping harus memenuhi persyaratan 
diatas, juga harus memenuhi persyaratan berikut :  
a. lemak total sebanyak- banyaknya 3 g per sajian, atau jika 
sajian kurang dari 50 g maka kandungan lemak total 
sebanyak-banyaknya 3 g per 50 g; 
b. lemak jenuh sebanyak- banyaknya 1 g per sajian dan  kalori 
yang berasal dari lemak jenuh sebanyak- banyaknya 15%, 
apabila jumlah per sa ji kurang dari 100 gram, maka 
kandungan lemak jenuh sebanyak- banyaknya 1 gram per 100 
gram dan kalori yang berasal dari lemak jenuh sebanyak -
banyaknya 10%; 
c. kolesterol sebanyak- banyaknya 20 mg per sajian, atau jika 
sajian kurang dari 50 g maka kandungan kolesterol sebanyak -
banyaknya 20 mg per 50 g. 
Untuk klaim nomor 3, disamping persyaratan diatas harus  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
- 2 - 
 
 No. Komponen  Pernyataan 
memenuhi persyaratan berikut :  
a. Pangan mengandung serat larut ( beta glucan ) oat sekurang -
kurangnya 3 g atau lebih per hari.  
b. Pangan mengandung serat larut dari psyllium seed husk  
sekurang-kurangnya 7 g per hari.  
  Peringatan   : 
Klaim harus disertai dengan pernyataan : 
 
rendah lemak, rendah lemak jenuh dan/atau rendah 
 
 
  
   
2.  Fitosterol 
dan 
Fitostanol  
Fitosterol dan fitostanol membantu mengurangi penyerapan 
kolesterol dari pangan didalam usus jika disertai dengan diet 
 
  Persyaratan : 
 Fitosterol dipersiapkan dengan mengesterifikasi campuran 
fitosterol dari minyak edible  dengan asam lemak yang food 
grade . Campuran fitosterol harus mengandung paling sedikit 
80 % beta- sitosterol, campesterol dan stigmasterol (berat 
dikombinasikan). 
 Fitostanol dipersiapkan dengan mengesterifikasi turunan 
campuran fitostanol dari minyak edible  atau hasil sampingan 
dari proses pembuatan bubur kertas kraft  dengan asam lemak 
yang food grade . Campuran fitostanol harus mengandung 
paling sedikit 80 % sitost anol dan campestanol (berat 
dikombinasikan). 
 Pangan mengandung fitosterol sedikitnya 0,65 gram per sajian 
untuk spread  dan salad dressing  atau; 
 Pangan mengandung fitostanol sedikitnya 1,7 gram per sajian 
untuk spread , salad dressing, snack bars , susu diasamkan ; 
  Klaim berlaku untuk jenis pangan yang tidak memerlukan  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
- 3 - 
 
 No. Komponen  Pernyataan 
pemanasan tinggi dalam penyiapannya;
  Pangan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. lemak total sebanyak- banyaknya 3 g per sajian, atau jika 
sajian kurang dari 50 g maka kandungan lemak total 
sebanyak-banyaknya 3 g per 50 g; 
b. lemak jenuh sebanyak- banyaknya 1 g per sajian dan kalori 
yang berasal dari lemak jenuh sebanyak- banyaknya 15%, 
apabila jumlah per saji kurang dari 100 gram, maka 
kandungan lemak jenuh sebanyak- banyaknya 1 gram per 
100 gram dan kalori yang berasal dari lemak jenuh 
sebanyak-banyaknya 10%; 
c. kolesterol sebanyak- banyaknya 20 mg per sajian, atau jika 
sajian kurang dari 50 g maka kandungan kolesterol 
sebanyak-banyaknya 20 mg per 50 g.
 Untuk produk pangan yang mengandung minyak nabati, 
minyak nabati tersebut merupakan satu- satunya sumber ester 
sterol/stanol pada produk pangan tersebut. 
 Khusus untuk produk spread  dan salad dressing , kadar lemak  
dapat melebihi 3 g per 50 g dengan menambahkan pernyataan : 
mengandung 0,65 g fitosterol atau 1,7 g fitostanol per 50 gram 
pangan. 
 Pangan harus memenuhi persyarat an zat gizi minimum, kecuali 
untuk salad dressing . 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
KUSTANTINAH 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN V 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.03.1.23.12.11.09909 TAHUN 2011 
TENTANG 
PENGAWASAN KLAIM DALAM LABEL DAN IKLAN PANGAN 
OLAHAN 
 
KLAIM PENURUNAN RISIKO PENYAKIT 
 
No. Komponen Pernyataan 
1. Asam Folat  
 gan asupan asam folat yang cukup 
dapat mengurangi risiko terjadinya kegagalan pembentukan 
tabung syaraf ( neural tube defect
 /atau 
 
gizi seimbang dapat mengurangi risiko terjadinya k egagalan 
pembentukan tabung syaraf ( neural tube defect
  
  Persyaratan : 
 Konsumsi pangan tersebut sehari dapat memenuhi 100% 
AKG asam folat 
 Pangan tersebut tidak boleh mengandung vitamin A dalam 
bentuk retinol atau pro vitamin A dan vitamin D lebih dari 
100% AKG sehari. 
 Pada label harus dicantumkan anjuran penyiapan produk, 
memiliki suhu maksimal 400C, karena pada suhu tinggi 
 
  Peringatan: 
Klaim harus disertai dengan pernyataan:  
 
 neural 
tube defect
  
 
mempersiapkan kehamilan atau dalam masa kehamil
  
   
2.  Kalsium 
  yang cukup sejak dini dapat membantu 
memperlambat terjadinya osteoporosis di kemudian hari 
apabila disertai dengan latihan fisik yang teratur dan 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
- 2 - 
 
 No. Komponen Pernyataan 
  Persyaratan : 
 Produk pangan harus mengandung kalsium sedikitnya 75% 
AKG per hari sesuai kelompok umur. 
 
 Kadar fosfor dalam pangan tersebut tidak boleh melebihi 
kadar kalsium. 
 Kalsium tidak boleh dikaitkan dengan pertambahan tinggi 
badan (panjang tulang). 
  Peringatan   : 
 
kalsiu
  
 Pada produk yang mengandung kalsium lebih dari 400 mg 
kalsium lebih dari 2000 mg per hari tidak akan menambah 
 
   
3.  Gula 
Alkohol/Poliol  
,) dalam 
(nama jenis pangan) dapat membantu mengurangi risiko 
terjadinya karies gigi, apabila disertai dengan kebiasaan hidup 
 
  Persyaratan : 
 Pangan tidak mengandung mono- dan di-sakarida. 
 Kemasan pangan dengan luas permukaan label kurang dari 
atau sama dengan 30 cm2 dimungkinkan menggunakan 
 
 Klaim tidak boleh menyebutkan derajat penurunan risiko 
karies gigi akibat konsumsi pangan yang mengandung 
poliol. 
 Klaim tidak boleh menyebutkan bahwa konsumsi pangan 
yang mengandung poliol merupakan satu- satunya cara 
untuk menurunkan risiko karies gigi.  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
- 3 - 
 
 No. Komponen Pernyataan 
  Peringatan   :  
Klaim harus disertai dengan pernyataan : 
 
   
4.  Serat Pangan  
kolesterol, yang mengandung serat pangan larut ( Psyllium, 
beta glucan  dari oats, inulin dari chicory  dan pektin dari 
buah-buahan ), dapat membantu mengurangi risiko 
timbulnya penyakit jantung koroner, suatu penyakit yang 
 
 
 Psyllium, beta glucan  dari oats, inulin dari 
chicory  dan pektin dari buah-buahan ), dapat membantu 
mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes 
 
  Persyaratan : 
 Memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. lemak total sebanyak-banyaknya 3 g per sajian, atau jika 
sajian kurang dari 50 g maka kandungan lemak total 
sebanyak-banyaknya 3 g per 50 g;
b. lemak jenuh sebanyak- banyaknya 1 g per sajian dan  
kalori yang berasal dari lemak jenuh sebanyak- banyaknya 
15%, apabila jumlah per saji kurang dari 100 gram, maka 
kandungan lemak jenuh sebanyak- banyaknya 1 gram per 
100 gram dan kalori yang berasal dari lemak jenuh 
sebanyak-banyaknya 10%; 
c. kolesterol sebanyak- banyaknya 20 mg per sajian, atau jika 
sajian kurang dari 50 g maka kandungan kolesterol 
sebanyak-banyaknya 20 mg per 50 g. 
 Mengandung serat pangan larut paling sedikit 0,6 g per 
sajian; 
 Dilarang mencantumkan pernyataan yang berhubungan 
dengan kanker usus besar (kolon).  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
- 4 - 
 
 No. Komponen Pernyataan 
 Pangan mengandung serat larut (beta glucan) oat sekurang -
kurangnya 3 g atau lebih per hari. 
 Pangan mengandung serat larut dari psyllium seed husk  
sekurang-kurangnya 7 g per hari. 
   
5.  Fitosterol dan 
Fitostanol  
 sajian, dimakan dua kali sehari sehingga asupan total harian 
sedikitnya 1,3 gram, se bagai bagian dari diet rendah lemak 
jenuh dan kolesterol, dapat membantu mengurangi risiko 
penyakit jantung koroner. Satu sajian (nama pangan) 
 
 
sajian pangan sehingga memberikan total harian sedikitnya 
3,4 gram fitostanol dalam dua kali makan dapat membantu 
mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Satu sajian 
 
  Persyaratan : 
 Pangan mengandung fitosterol sedikitnya 0,65 gram per 
sajian untuk spread  dan salad dressing  atau; 
 Pangan mengandung fitostanol sedikitnya 1,7 gram fitostanol 
per sajian untuk spread , salad dressing, snack bars , susu 
diasamkan ;
 Klaim berlaku untuk jenis pangan yang tidak memerlukan 
pemanasan tinggi dalam penyiapannya; 
 Pangan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. lemak total sebanyak- banyaknya 3 g per sajian, atau jika 
sajian kurang dari 50 g maka kandungan lemak total 
sebanyak-banyaknya 3 g per 50 g; 
b.lemak jenuh sebanyak- banyaknya 1 g per sajian dan 
kalori yang berasal dari lemak jenuh sebanyak- banyaknya 
15%, apabila jumlah per saji kurang dari 100 gram, maka 
kandungan lemak jenuh sebanyak- banyaknya 1 gram per 
100 gram dan kalori yang berasal dari lemak jenuh  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
- 5 - 
 
 No. Komponen Pernyataan 
sebanyak-banyaknya 10%; 
c. kolesterol sebanyak- banyaknya 20 mg per sajian, atau 
jika sajian kurang dari 50 g maka kandungan kolesterol 
sebanyak-banyaknya 20 mg per 50 g. 
 Untuk produk pangan yang mengandung minyak nabati, 
sterol dan ester st
minyak nabati tersebut merupakan satu- satunya sumber 
ester sterol/stanol pada produk pangan tersebut.  
 Khusus untuk produk spread  dan salad dressing , kadar 
lemak  dapat melebihi 3 g per 50 g dengan menambahkan 
perny
fitostanol per 50 gram pangan.  
 Pangan harus memenuhi persyaratan zat gizi minimum, 
kecuali untuk salad dressing . 
   
6.  Peptida dan 
Protein 
Tertentu 
(Kedelai) 
gram protein kedelai per hari dapat membantu mengurangi 
risiko penyakit jantung koroner. Satu sajian (nama pangan) 
 
  
  Persyaratan : 
 Pangan sedikitn ya mengandung 6,25 g protein kedelai per 
sajian; 
 
 Pangan harus memenuhi persyaratan: 
a. natrium sebanyak-banyaknya 120 mg; 
b. lemak total sebanyak- banyaknya 3 g per sajian, atau jika 
sajian kurang dari 50 g maka kandungan lemak total 
sebanyak-banyaknya 3 g per 50 g; 
c.lemak jenuh sebanyak- banyaknya 1 g per sajian dan  kalori 
yang berasal dari lemak jenuh sebanyak- banyaknya 15%, 
apabila jumlah per saji kurang dari 100 gram, maka  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
- 6 - 
 
 No. Komponen Pernyataan 
kandungan lemak jenuh sebanyak- banyaknya 1 gram per 
100 gram dan kalori yang berasal dar i lemak jenuh 
sebanyak-banyaknya 10%; 
d. kolesterol sebanyak- banyaknya 20 mg per sajian, atau jika 
sajian kurang dari 50 g maka kandungan kolesterol 
sebanyak-banyaknya 20 mg per 50 g. 
 Klaim harus menyebutkan jumlah protein kedelai per sajian.  
   
7.  Isoflavon 
Kedelai 
 membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah, 
sehingga dapat membantu mengurangi risiko timbulnya 
 
Persyaratan : 
 Pangan harus meng andung protein atau peptida kedelai 
(sebagai komponen non- isoflavon) dan bukan merupakan 
isoflavon murni;  
 Pangan harus mengandung sedikitnya 5 mg isoflavon per 
sajian;  
 Memenuhi persyaratan sebagai berikut :  
a. lemak total sebanyak-banyaknya 3 g per sajian, at au jika 
sajian kurang dari 50 g maka kandungan lemak total 
sebanyak-banyaknya 3 g per 50 g; 
b.lemak jenuh sebanyak- banyaknya 1 g per sajian dan  
kalori yang berasal dari lemak jenuh sebanyak- banyaknya 
15%, apabila jumlah per saji kurang dari 100 gram, maka 
kandungan lemak jenuh sebanyak- banyaknya 1 gram per 
100 gram dan kalori yang berasal dari lemak jenuh 
sebanyak-banyaknya 10%; 
c. kolesterol sebanyak- banyaknya 20 mg per sajian, atau jika 
sajian kurang dari 50 g maka kandungan kolesterol 
sebanyak-banyaknya 20 mg per 50 g. 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
- 7 - 
 
 No. Komponen Pernyataan 
Peringatan   : 
Klaim harus disertai dengan pernyataan: 
 isertai konsumsi 
pangan rendah lemak, rendah lemak jenuh dan/atau rendah 
kolesterol
 . 
 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 ttd. 
 
KUSTANTINAH 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN VI 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.03.1.23.12.11.09909 TAHUN 2011 
TENTANG 
PENGAWASAN KLAIM DALAM LABEL DAN IKLAN PANGAN 
OLAHAN 
 
METODE STANDAR PENENTUAN INDEKS GLIKEMIK PANGAN 
 
Prosedur penentuan indeks glikemik pangan adalah sebagai berikut : 
 
1. Ruang lingkup penelitian 
a. Untuk pangan yang diperuntukkan bagi penyandang diabetes. 
Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui indeks glikemik pangan 
pada penyandang diabetes melitus tipe 2 yang terkendali dengan 
diet saja atau diet dan obat hipoglikemik oral. 
b. Untuk pangan yang diperuntukkan bagi orang normal. 
Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui indeks glikemik pangan 
pada orang normal yang terkendali dengan diet.
 
2. Cara pemilihan subyek 
a. Subyek adalah penyandang diabetes yang terkendali baik, tidak 
hamil dan tidak mempunyai komplikasi lain seperti kelainan ginjal, 
fungsi hati, tidak menderita anemia. Pemilihan subyek berdasarkan 
pemeriksaan laboratorium : 
- Glukosa darah untuk mengetahui apakah diabetes melitus 
terkendali yaitu glukosa darah puasa dan 2 jam post prandial. 
Akan lebih baik jika diperiksa juga HbA1C. 
- SGPT 
- Kreatinin darah 
- Hb 
- Albumin, globulin 
b. Subyek adalah orang normal. 
3. Jumlah subyek 10 orang. 
4. Data yang dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan adalah data kadar glukosa darah dari semua 
subyek setelah diberi beban berupa glukosa murni kemudian diberi 
bahan makanan yang akan diperiksa indeks glikemiknya. Bahan yang  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
- 2 - 
 
 akan diteliti adalah makanan yang paling sedikit mengandung 40 g 
karbohidrat dalam 1 porsinya (setara 1 penukar sumber karbohidrat), 
sebanyak 200 kalori setara dengan 50 g glukosa murni. 
5. Prosedur penentuan indeks glikemik pangan 
- Mula-mula subyek puasa sekurangnya 10 jam (dari jam 22.00 
sampai jam 8.00). Subyek diambil dan diperiksa kadar glukosa 
darahnya, selanjutnya obat diabetes melitus yang biasa dipakai 
diberikan, 10 menit kemudian diberi beban glukosa murni 50 g 
dalam segelas air (200 ml).
- Subyek diambil dan diperiksa kembali glukosa darahnya 30 menit 
setelah beban diberikan. Selanjutnya glukosa darah diperiksa lagi 
untuk waktu 60 menit, 90 menit dan terakhir 120 menit setelah 
pemberian beban. 
- Hasil pengukuran glukosa darah tersebut dimasukkan dalam tabel. 
- Perlakuan selanjutnya dengan selang waktu yang telah ditentukan, 
glukosa murni digantikan dengan pangan yang akan diteliti indeks 
glikemiknya yang mengandung 40 g karbohidrat. 
- Jarak setiap penelitian untuk masing-masing pangan adalah 4-7 
hari. 
- Kadar glukosa darah (pada setiap waktu pengambilan glukosa 
darah) ditebarkan pada dua sumbu yaitu sumbu waktu (absis) dan 
sumbu kadar glukosa darah (ordinat). 
- Indeks glikemik ditentukan dengan cara membandingkan luas 
daerah di bawah kurva antara pangan yang diukur indeks 
glikemiknya dengan glukosa murni. 
 
                Gambar A                                             Gambar B  
   
 
 
 
 
 
Gambar Kurva Pengukuran Indeks Glikemik Pangan 
Waktu (jam)  Waktu (jam)  100%  
X%; IG=X  
60 120 60 120 30 90 30 90  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
- 3 - 
 
 (A) kurva respons glukosa darah setelah mendapat pangan yang diukur 
IG; (B) kurva respons glukosa darah setelah mendapat glukosa murni 
Rumus/Perhitungan : 
 
IG  = luas area di bawah kurva respons glu kosa darah setelah mendapat pangan 
yang diukur IG 
luas area di bawah kurva respons glukosa darah setelah mendapat glukosa 
murni 
 
 
L 
= 
30 
 0) 
x t + 
 60 
 0) 
x t + 
 60 
 30) 
x t + 
 90 
 0) 
x t + 
 60 
 90) 
x t + 
  120 
  0) 
x t + 
 90 
 120) 
x t 
2    2    2    2 
 
Keterangan : 
L  : luas area di bawah kurva  
t  : waktu 
  : kadar glukosa darah 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
KUSTANTINAH 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN VII 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.03.1.23.12.11.09909 TAHUN 2011 
TENTANG 
PENGAWASAN KLAIM DALAM LABEL DAN IKLAN PANGAN 
OLAHAN 
 
Formulir A 
 
 
Kepada Yth. 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
cq. Direktur Standardisasi Produk Pangan 
Jl. Percetakan Negara No.23   
di Jakarta 
 
Dengan hormat, 
 
Terlampir kami sampaikan: 
Surat Permohonan  
 
1. Data pemohon 
Nama  
  
Jabatan       
  
  
bertindak atas nama badan usaha :
Nama  
  
Alamat   
  
       
  
Telepon  
  
Fax  
  
E-mail     
  
 
2. Spesifikasi produk dan data produk 
Nama jenis  
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
- 2 - 
 
 Nama dagang  
  
Berat netto  
  
Jenis kemasan 
  
Komposisi Produk :  
  
 
3. Nama komponen yang ditambahkan dengan/tanpa struktur kimia 
 .............................................................................................................
................................... 
 
4. Tujuan Penambahan 
......................................................................................................
........................................ 
 
5. Klaim  yang diajukan 
 .............................................................................................................
................................... 
 
6. Jumlah asupan komponen sehari 
 .............................................................................................................
................................... 
 
7.Proses Produksi
......................................................................................................... ....
................................... 
 
8. Status regulasi komponen/klaim yang diajukan di berbagai negara 
 .............................................................................................................
................................... 
 
9. Metoda dan hasil analisa zat gizi dan komponen lain pada produk 
akhir 
.............................................................................................................
...................................  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
- 3 - 
 
  
10. Sejarah penggunaan sebagai pangan 
.............................................................................................................
................................... 
 
 
Jakarta,  (tanggal, bulan, tahun) 
Pemohon 
 
 
                   
(.....................................) 
Nama Jelas  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
- 4 - 
 
 Formulir B 
 
 
Bukti dan atau Referensi Ilmiah  
 
 
Dokumen bukti dan atau referensi ilmiah: 
 
Judul dokumen 
  
 
Tanggal Publikasi 
  
 
Penulis 
  
 
Dipublikasi pada media 
  
 
Ringkasan informasi 
  
 
Catatan :   Lembaran ini dapat diperbanyak, jika dokumen bukti dan atau 
referensi ilmiah lebih dari satu.  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
KUSTANTINAH 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN VIII 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.03.1.23.12.11.09909 TAHUN 2011 
TENTANG 
PENGAWASAN KLAIM DALAM LABEL DAN IKLAN PANGAN 
OLAHAN 
 
PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN KOMPONENDAN/ATAU KLAIM  
 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
KUSTANTINAH  PEMOHON  
PENGAJUAN  
PERMOHONAN DAN 
KELENGKAPAN 
KEPADA DIREKTUR 
STANDARDISASI PRODUK 
PANGAN  
PEMERIKSAAN 
KELENGKAPAN  Tidak Lengkap  
Lengkap   
PENGKAJIAN OLEH  
PENILAI DAN/ATAU TIM MITRA BESTARI  
REKOMENDASI/ 
HASIL KAJIAN  
SURAT  PERSETUJUAN/PENOLAKA N 
KOMPONEN DAN/ATAU KLAIM  1 (satu)  
hari kerja 
Maksimal  
6 bulan  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN IX 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.03.1.23.12.11.09909 TAHUN 2011 
TENTANG 
PENGAWASAN KLAIM DALAM LABEL DAN IKLAN PANGAN 
OLAHAN 
 
PROSEDUR PENGKAJIAN  KOMPONEN DAN/ATAU KLAIM 
 
I. PENDAHULUAN 
 
Pesan yang disampaikan melalui iklan dan yang tercantum pada label 
Pangan Olahan dapat dipastikan merupakan pesan yang mengunggulkan 
Pangan Olahan tersebut, namun informasi dari sumber lain mungkin 
menyampaikan pesan yang sebaliknya. Keunggulan suatu produk Pangan 
Olahan dapat dinilai dari sifat fisik, kimia maupun organoleptik serta 
kandungan zat gizi atau komponen lain yang memberikan manfaat 
kesehatan. Pemerintah berupaya agar setiap pernyataan yang 
disampaikan oleh pihak produsen adalah benar, tidak menyesatkan dan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan untuk melindungi 
masyarakat dan mendorong terciptanya perdagangan pangan yang jujur 
dan bertanggung jawab. 
 
Informasi pada label Pangan Olahan khususnya yang terkait dengan gizi 
dan kesehatan dapat berupa:   
1. Label gizi (Informasi nilai gizi) 
2. Klaim 
 
Sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan peran pangan 
dan pola konsumsi dalam memelihara dan menjaga kesehatan, 
diharapkan setiap informasi yang terkait dengan gizi dan kesehatan yang 
tercantum pada label Pangan Olahan turut membantu pencapaian 
terwujudnya kesehatan masyarakat yang diinginkan. 
 
Komponen baru dan/atau klaim sebagai salah satu komponen yang dapat 
dicantumkan pada label dan iklan, terlebih dahulu harus melalui 
pengkajian oleh para ahli yang relevan dan tidak memihak serta 
didasarkan atas bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga 
memenuhi kriteria berikut : 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
- 2 - 
 
 a. Sejalan dengan kebijakan gizi dan kesehatan nasional
b. Tidak dihubungkan dengan pengobatan dan pencegahan penyakit pada 
individu 
c. Tidak mendorong kepada pola konsumsi yang salah
d. Berdasarkan diettotal khusus untuk klaim kesehatan 
e. Benar dan tidak menyesatkan 
II. RUANG LINGKUP 
 
Pedoman ini digunakan untuk mengkaji klaim pada produk Pangan 
Olahan, termasuk komponennya, yang belum ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan.  
 
III. TUJUAN 
 
Melindungi masyarakat dari penggunaan komponen dan/atau klaim yang 
tidak benar dan menyesatkan yang tercantum pada label dan iklan 
Pangan Olahan. 
 
IV. PRINSIP PENGKAJIAN 
 
1. Penelitian yang diperlukan untuk proses pengajuan komponen 
dan/atau klaim 
 
1.1. Penelitian harus dilakukan terhadap produk Pangan Olahan 
dalam bentuk yang siap dikonsumsi.  
1.2. Komponen baru didasarkan pada data: 
1) Sejarah penggunaan sebagai pangan 
2) Sifat fisika dan kimia  
3) Potensi alergenisitas  
4) Metabolisme 
5) Studi toksisitas subkronis pada hewan  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
- 3 - 
 
 6) Studi toleransi manusia   
7) Jika komponen berupa ekstrak tanaman atau hewan maka 
harus disertai informasi tentang metode ekstraksi dan 
komposisi ekstrak  
8) Laporan penilaian keamanan oleh lembaga internasional 
atau instansi pemerintah negara lain 
1.3. Klaim fungsi lain dan klaim penurunan risiko penyakit harus 
didasarkan hasil penelitian pada manusia yang memenuhi 
kaidah ilmiah yang berlaku (penelitian eksperimental 
randomized controlled trials  (RCT) atau observasional jika 
penelitian eksperimental tidak mungkin dilakukan). Penelitian 
in vitro  dan hewan dapat diajukan untuk mendukung 
permohonan.  
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Penelitian 
Eksperimental Pada Manusia: 
a. Tujuan penelitian harus sesuai dengan klaim yang 
diajukan. 
b. Kelompok subyek yang diteliti maupun kelompok kontrol 
harus relevan dengan klaim yang diajukan dan sesuai 
dengan populasi target. Dalam kondisi tertentu perlu 
dilakukan penelitian di Indonesia. 
c. Kekuatan statistik untuk menguji hipotesa dan makna 
klinis harus dipertimbangkan. 
d. Jumlah subyek yang diteliti, lama intervensi serta 
pengamatan harus memadai untuk memperlihatkan efek 
yang diharapkan.  
e. Kepatuhan mengkonsumsi makanan yang mengandung 
komponen yang diteliti harus dipantau. 
f. Asupan zat gizi maupun komponen yang diuji harus 
diketahui dan dipantau dengan metode yang sesuai sebagai 
bagian dari penelitian eksperimental. 
g. Pola konsumsi makanan yang digunakan dalam penelitian 
tidak melebihi pola konsumsi yang lazim. Untuk produk 
inovasi disesuaikan dengan hasil uji penerimaan. 
h. Harus dipertimbangkan sifat, cara penyiapan dan cara 
konsumsi makanan terkait manfaat komponen.  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
- 4 - 
 
 i. Penelitian harus sudah disetujui oleh komisi etik ( ethical 
committee ) yang diakui. 
1.4. Hasil uji satu produk makanan tidak dapat diekstrapolasikan 
pada produk lain, meskipun sejenis (untuk klaim fungsi lain 
dan klaim penurunan risiko penyakit). 
1.5. Klaim fungsi zat gizi hanya dapat digunakan pada makanan 
gizi selain yang tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. fungsi zat gizi telah diakui secara internasional; dan 
b. terdapat relevansi penggunaan zat gizi tersebut pada 
masyarakat Indonesia berdasarkan permasalahan dan 
kebutuhan di Indonesia dan dibuktikan dengan metode 
ilmiah yang sahih. 
        
2. End point  dan biomarker 
a. Manfaat yang diklaim sebaiknya diukur langsung sebagai end 
point. Biomarker diperlukan sebagai intermediate end points  bila 
manfaat fungsional tidak dapat diukur langsung.     
b. Biomarker yang dipilih harus merupakan indikator biologis, 
fisiologis, klinis atau epidemiologis yang sudah diakui secara 
internasional, dan dapat dipengaruhi oleh konsumsi makanan, 
komponen makanan atau ingredien makananyang diteliti. WHO 
Technical Report Series 916  dapat digunakansebagai pedoman. 
c. Variasi respon individual/antar kelompok populasi harus 
diperhatikan dalam penelitian yang menggunakan biomarker.  
d. Metode pengukuran biomarker harus yang umum digunakan 
oleh masyarakat ilmiah internasional.  
 
3. Evaluasi menyeluruh terhadap data yang ada 
a. Semua temuan baik positif maupun negatif harus 
diperhitungkan oleh Penilai dan Tim Mitra Bestari berdasarkan 
strategi penelusuran ilmiah. 
b. Hasil penelitian sebaiknya sudah dipublikasi dalam jurnal 
ilmiah.  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
- 5 - 
 
 c. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti atau lembaga independen 
lebih diutamakan.  
d. Hasil penelitian harus menunjukkan bahwa penggunaan produk 
memperlihatkan efek bermakna secara statistik dan secara klinis 
sesuai klaim dan jumlah asupan yang dianjurkan. 
4. Evaluasi ulang 
Evaluasi ulang dilakukan secara periodik dan apabila ada temuan 
baru. 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
ttd. 
KUSTANTINAH