Menteri Perindustrian Republik Indonesia 
PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 23/M-IND/PER/2/2011 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN 
NOMOR 90/M·IND/PER/8/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR 
NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAl DINGIN 
(BJ.D) SECARA WAJIB 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang a. 	bahwa dalam rangka kelancaran penerapan Standar Nasional Indonesia 
(SNI) Baja Lernbaran Dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) yang 
diberlakukan secara Wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian 
Nomor 90/M-IND/PER/8/2010, dan memberikan kesempatan kepada 
produsen dalam penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, perlu mengubah ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010; 
b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian; 
Mengingat 1. 	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M·IND/PER/8/2010 tentang 
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Dan 
Gulungan Canai Dingin (Bj.D) Secara Wajib; 
2. 	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10S/M-INDI PER/10/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nemer: 23/M-IND/PER/2/20Jlll 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan 	 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERU BAHAN 
ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PERI 
8/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
(SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAl DINGIN (BJ.D) 
SECARA WAJIB. 
Pasal I 
Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M­
IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasionallndonesia (SNI) 
Baja Lembaran Dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) Secara Wajib diu bah 
sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut: 
Pasal1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. 	 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut 
SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang 
dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen 
yang mampu memproduksi Baja Lembaran dan Gulungan Canai 
Dingin (Bj.D) sesuai persyaratan SNI. 
2. 	 Lernbaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah 
lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan 
Tanda SNI. 
3. 	 Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan 
kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai 
spesi'fikasi/metode uji SNI. 
4. 	 Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah 
lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan 
sistem akreditasi dan sertifikasi sertaberwenang untuk 
mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan 
kegiatan sertifikasi. 
2 
Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 23!M~ JND!PER/2!2011 
5. 	 Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik yang 
selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat 
atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan 
barang dan atau jasa di lokasi produksi dan diluar lokasi kegiatan 
produksi yang SNlnya telah diberlakukan secara wajib. 
6. 	 Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian. 
7. 	 Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal 
Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 
8. 	 Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis 
Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 
9. 	 Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri 
Baja Lembaran Dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) pada Direktorat 
Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian. 
10. 	 BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu 
Industri, Kementerian Perindustrian. 
11. 	 Dinas Provinsi adalah Dinas yang menyelengarakal1 urusan 
pemerintahan bidang perindustrian. 
12. 	 Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di Kabupaten/Kota yang 
menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 
2. 	Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi 
sebagai berikut 
Pasal3 
(1) 	 Untuk Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) dengan 
jenis tertentu yang memiliki kesamaan Pos Tarif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak wajib mengikuti ketentuan 
SNI 07-3567-2006 apabila: 
a. 	 telah memiliki Standar Nasional Indonesia tersendiri atau 
standar lain dengan ruang lingkup, atau jenis atau 
spesifikasi yang berbeda terhadap SN I 07-3567:2006; 
3 
Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: Z3/M-IND/PER/Z/ZOll 
b. 	 digunakan sebagai bahan baku industri 
elektronika/peralatan listrik konsumsi dan industri otomotif 
beserta komponennya yang spesifikasinya berbeda 
terhadap SNI 07-3567:2006; atau 
c. digunakan sebagai bahan baku untuk produk ekspor. 
(2) 	 Impor 8aja Lembaran dan Gulungan Canai Oingin (8j.0) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh 
Importir Produsen (IP) dan tidak dapat dipindahtangankan. 
(3) 	 Penetapan jenis produk 8aja Lembaran dan Gulungan Canai 
Oingin (8;.0) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Oirektur Pembina Industri. 
3. 	Menambah ketentuan baru di antara Pasal 3 dan Pasal 4 menjadi Pasal 
3a yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal3a 
(1) 	 8aja Lembaran dan Gulungan Canai Oingin (8j.0) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memiliki 
Pertimbangan Teknis dari Oirektorat Jenderal Pembina Industri. 
(2) 	 Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memuat infomasi sebagai berikut: 
a. 	 identitas perusahaan pemohon; 
b. 	 kapasitas produksi dan rencana produksi perusahaan; 
c. jumlah produk yang akan diimpor (bagi barang impor); 
d. 	spesifikasi produk. 
(3) 	 Pemberian Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikakukan berdasarkan permohonan perusahaan industri 
yang dilellgkapi dengan Surat Pernyataan bermeterai cukup yang 
menyatakan bahwa produk yang diimpor merupakan bahan baku 
produk tujuan ekspor dengan bukti yang dapat dipertanggung 
jawabkan. 
4 
Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nemer: 23/M-IND/PER/2/2011 
(4) 	 Dalam memberikan Pertimbangan Teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Direktorat Pembina Industri dapat 
berkoordinasi dengan instansi terkait dan asosiasi industri. 
(5) 	 Kewenangan pemberian Pertimbangan Teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan pada Direktur Pembina 
Industri. 
(6) 	 Ketentuan dan persyaratan pemberian Pertimbangan Teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih /anjut dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri. 
4. 	Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi sebagai berikut: 
Pasal5 
(1) 	 Penerbitan SPPT-SNI Baja Lembaran dan Gulungan Canai 
Dingin (Bj.D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
dilakukan oleh LSPro yang telah terakreditasi sesuai ruang 
lingkup SNI Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) 
dan ditunjuk oleh Menteri, melalui: 
a. 	pengujian kesesuaian mutu Baja Lembaran dan Gulungan 
Canai Dingin (Bj.D) sesuai dengan ketentuan dalam SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan 
b. 	audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 
9001 :2008 atau revisinya. 
(2) 	 Pengujian sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a 
dilaksanakan oleh: 
a. 	Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi oleh KAN 
dengan ruang lingkup SNI Baja Lembaran dan Gulungan 
Canai Dingin (Bj.D) dan ditunjuk oleh Menteri; atau 
b. 	Laboratorium di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri 
sepanjang telah mempunyai perjanjian saling pengakuan 
(Mutual Recognition of Arrangement (MRA» antara KAN 
dengan Badan Akreditasi negara bersangkutan serta memiliki 
perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis 
antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara yang 
bersangkutan. 
5 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 23/M- IND/PER/2/2011 
.(3) 	 Audit penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan jaminan mutu yang 
dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Mutu yang telah 
terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi negara pengekspor 
yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual 
Recognition ofArrangement (MRA)) dengan KAN. 
(4) 	 Apabila belum tersedia LSPro dan atau Laboratorium Penguji 
yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Baja 
Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D), Menteri dapat 
menunjuk LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang 
kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIIVII. 
(5) 	 LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) tahun 
sejak penunjukkan harus telah diakreditasi KAN. 
5. Menghapus ketentuan Pasal 8. 
6. Ketentuan Pasal 10 diubah menjadi sebagai berikut: 
Pasal 10 
(1) 	 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan 
SNI Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat 
Jenderal Pembina Industri. 
(2) 	 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang 
dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Standar Barang dan atau 
Jasa di Pabrik (PPSP). 
(3) 	 Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi 
dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau 
instansi terkait. 
(4) 	 BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian 
Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Baja Lembaran dan 
Gulungan Canai Dingin (Bj.D). 
6 
Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 23/M-IND/PER/2/2011 
(5) 	 Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis kepada 
LSPro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 6. 
7. 	Ketentuan Pasal 12 diubah menjadi sebagai berikut: 
Pasal12 
Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuandalam Peraturan Menteri ini dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
8. 	Ketentuan PasaJ 13 diubah menjadi sebagai berikut: 
Pasal 13 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2011. 
Pasalll 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Februari 2011 
MENTERI PERINDUSTRIAN RI 
ttd. 
MOHAMAD S. HIDAYAT 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Februari 2011 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
ttd. 
PATRIALIS AKBAR 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 92 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 
rrlonTorian Perindustrian 
kum dan Organisasi, 
YONO 
7