BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2013    
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM  PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PROPELAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  ESA 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 
dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu 
menetapkan Peraturan  Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Propelan;  
Mengingat   : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 ); 
2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012  tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 227 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5360 ); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 N omor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4424);   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-2- 
 
 
 
 
 
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali di ubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2013; 
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 20 13; 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 
tentang Bahan Tambahan Pangan  (Berita Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 757) ; 
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 
tentang   Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 
Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Kepala Badan Peng awas Obat dan 
Makanan Nomor HK. 00.05.21.4231 Tahun 2004;  
MEMUTUSKA N : 
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN 
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PROPELAN . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-3- 
 
 
 
 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM  
Pasal  1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:  
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan 
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan 
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bah an lainnya yang digunakan 
dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau 
minuman.  
2. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang 
ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk 
pangan.  
3. Nama BTP atau jenis BTP, selanjutnya disebut jenis BTP, adalah nama 
kimia/generik/umum/lazim yang digunakan untuk identitas bahan 
tambahan pangan , dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.  
4. Propelan ( Propellant ) adalah bahan tambahan pangan berupa gas untuk 
mendorong pangan keluar dari kemasan.  
5. Sediaan BTP adalah bahan tambahan pangan yang dikemas dan berlabel 
dalam ukuran yang sesuai untuk konsumen.  
6. Asupan harian yang dapat diterima atau Acceptable Daily Intake,  yang 
selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan tambahan 
pangan dalam miligram per kilogram berat badan  yang dapat dikonsumsi 
setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap 
kesehatan.  
7. ADI tidak dinyatakan atau ADI not specified/ADI not limited/ADI 
acceptable/no  ADI Allocated/no ADI necessary adalah istilah yang digunakan 
untuk bahan tambahan pangan yang mempunyai toksisitas sangat rendah, 
berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data lainnya), jumlah 
asupan bahan tambahan pangan tersebut jika digunakan  dalam takaran  
yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan serta pertimbangan 
lain, menurut pendapat Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives 
(JECFA) tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan.  
8. Batas Maksimum adalah jumlah maksimum BTP ya ng diizinkan terdapat 
pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-4- 
 
 
 
 
 
9. Batas Maksimum Cara Produksi Pangan yang Baik atau Good Manufacturing 
Practice , selanjutnya disebut Batas Maksimum CPPB, adalah jumlah BTP 
yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah secu kupnya yang 
diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan.  
10. BTP Ikutan ( Carry over ) adalah BTP yang berasal dari semua bahan baku 
baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi masih 
merupakan satu kesatuan produk.  
11. Kategori Pangan ada lah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan 
tersebut.  
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di  
bidang pengawasan obat dan makanan.  
 
BAB II  
RUANG LINGKUP BTP  
Pasal 2  
(1) BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan /atau tidak 
diperlakukan sebagai bahan baku pangan.  
(2) BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja 
ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, 
pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau 
pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan 
suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara 
langsung atau tidak langsung.  
(3) BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam 
pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.  
 
BAB III  
JENIS DAN BATAS MAKSIMUM BTP PROPELAN  
Pasal  3  
Jenis BTP Propelan yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri atas : 
1. Nitrogen (Nitrogen ); 
2. Dinitrogen monoksida (Dinitrogen monoxide ); dan 
3. Propana (Propane ). 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-5- 
 
 
 
 
 
Pasal 4  
Batas Maksimum penggunaan BTP Propelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 untuk setiap Kategori Pangan sebaga imana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.  
 
BAB IV  
PENGGUNAAN BTP PROPELAN  
Pasal 5  
(1) Penggunaan BTP  Propelan dibuktikan dengan sertifikat analisis kuantitatif.  
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB 
dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif.  
(3) Jenis BTP Pr opelan yang tidak dapat dianalisis, Batas Maksimum dihitung 
berdasarkan penambahan BTP Propelan yang digunakan dalam pangan.  
 
Pasal 6  
(1) BTP Propelan dapat digunakan secara tunggal atau campuran.   
(2) Dalam hal BTP Propelan digunakan secara campuran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), perhitungan hasil bagi masing -masing BTP dengan 
Batas Maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari 1 
(satu).  
(3) Contoh perhitungan hasil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) s eperti 
tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini.  
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB.  
 
Pasal 7  
(1) Jenis dan Batas Mak simum BTP Propelan Ikutan ( carry over ) mengikuti 
ketentuan jenis dan Batas Maksimum BTP seperti tercantum pada Lampiran 
I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.  
(2) Dalam hal BTP Propelan Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
tercantum pada Lampiran I, maka harus terlebih dahulu mendapat 
persetujuan tertulis dari Kepala Badan.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-6- 
 
 
 
 
 
(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan form ulir sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini.  
(4) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling lama 
6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.  
 
Pasal 8  
(1) Jenis dan penggunaan BTP Propelan selain yang tercantum dalam Lampiran  
I hanya boleh digunakan sebagai BTP Propelan setelah mendapat 
persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
pemohon harus mengajukan  permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini.  
(3) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan p aling lama 
6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.  
 
BAB V  
LARANGAN  
Pasal 9  
Dilarang menggunakan BTP Propelan sebagaimana yang dimaksud dalam 
Lampiran I untuk tujuan:                                          
a. menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan ;          
b. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi  
pangan yang baik untuk pangan; dan/atau             
c. menyembunyikan kerusakan pangan.  
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-7- 
 
 
 
 
 
BAB VI  
SANKSI  
Pasal 10  
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi 
administratif berupa:  
a. peringatan secara tertulis;  
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk 
penarikan kembali dari peredaran;  
c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan 
atau mutu; dan/atau  
d. pencabutan izin edar.  
 
BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11  
(1) Sediaan BTP Propelan dan Pangan mengandung BTP Propelan yang telah 
memiliki persetujuan pendaftaran harus menyesuaikan dengan keten tuan 
dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya 
Peraturan ini.  
(2) Sediaan BTP Propelan dan Pangan mengandung BTP Propelan yang sedang 
diajukan permohonan perpanjangan persetujuan pendaftaran sebelum 
diberlakukannya Peraturan ini, teta p diproses berdasarkan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan 
Tambahan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 dengan ketentuan masa 
berlaku surat persetujuan pendafta ran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 
sejak diundangkannya Peraturan ini.  
 
BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12  
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-8- 
 
 
 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  5 April 2013   
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  5 April 2013   
MENTERI HUKUM DAN  HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
 
AMIR SYAMSUDIN  
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 553  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-9- 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN I 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMO R 14 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN  PROPELAN  
 
 
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BTP PROPELAN  
 
 
1. Nitrogen ( Nitrogen ) 
 
INS. 941   
ADI : Tidak dinyatakan ( no ADI necessary ) 
Sinonim  : - 
Fungsi lain  : Gas untuk kemasan  
  
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg) hanya 
pada kemasan 
aerosol  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi (contohnya susu cok elat, 
eggnog , minuman yog hurt, minuman 
berbasis whey ) CPPB  
01.4.4  Krim analog  CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
susu (misalnya puding, yog hurt berperisa 
atau yog hurt dengan buah)  CPPB  
01.8.1  Cairan whey  dan produknya, kecuali keju 
whey  CPPB  
02.2.2  Emulsi yang mengandung lemak kurang 
dari 80%  CPPB  
02.3 Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, 
termasuk produk campuran  emulsi lemak 
dengan atau berperisa  CPPB  
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak 
tidak termasuk makanan pencuci mulut 
berbasis susu dari kategori 01.7  CPPB  
04.1.2.8  Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur 
buah, pure , topping  buah dan santan kelapa  CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan 
biji-bijian (misalnya selai kacang)  
 CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-10- 
 
 
 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg) hanya 
pada kemasan 
aerosol  
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari ka tegori 04.2.2.5  
05.4 Dekorasi (misalnya untuk bakery ), topping  
(non-buah)  dan saus manis  CPPB  
06.8.1  Minuman kedelai  CPPB  
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
telur (misalnya custard ) CPPB  
12.4 Mustard  CPPB  
12.6 Saus dan produk sejenis  CPPB  
13.6 Suplemen Pangan  CPPB  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  CPPB  
14.2.1  Bir dan minuman malt  CPPB  
14.2.2  Cider dan perry  CPPB  
14.2.4  Anggur buah  CPPB  
14.2.5  Mead , anggur madu  CPPB  
14.2.6  Minuman spirit yang mengandung etanol 
lebih dari 15%  CPPB  
14.2.7  Minuman beralkohol yang diberi aroma 
(misalnya minuman bir, anggur buah, 
minuman cooler -spirit , penyegar rendah 
alkohol)  CPPB  
 
 
2.  Dinitrogen mono ksida ( Dinitrogen  monoxide ) 
 
INS. 942   
ADI : Tidak dinyatakan ( acceptable ) 
Sinonim  : Dinitrogen oxide; n itrous oxide  
Fungsi lain  : - 
 
No. 
Kategor i 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg) hanya 
pada kemasan 
aerosol  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi (contohnya susu cok elat, 
eggnog , minuman yog hurt, minuman 
berbasis whey ) CPPB  
01.4.4  Krim analog  CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-11- 
 
 
 
 
 
No. 
Kategor i 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg) hanya 
pada kemasan 
aerosol  
susu (misalnya puding, yog hurt berperisa 
atau yogurt dengan buah)  
01.8.1  Cairan whey  dan produknya, kecuali keju 
whey   CPPB  
02.2.2  Emulsi yang mengandung lemak kurang 
dari 80%  CPPB  
02.3 Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, 
termasuk produk campuran emulsi lemak 
dengan atau berperisa  CPPB  
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak 
tidak termasuk makanan pencuci mulut 
berbasis susu dari kategori 01.7  CPPB  
04.1.2.8  Bahan baku berbasis buah, meliputi  bubur 
buah, pure , topping buah dan santan 
kelapa  CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan 
biji-bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, 
kacang dan biji -bijian (misalnya makanan 
pencuci mulut dan saus sayur, sayur 
bergula) tidak termasuk produk dari 
kategori 04.2.2.5  CPPB 
05.4 Dekorasi (misalnya untuk bakery ), topping  
(non-buah)  dan saus manis  CPPB  
06.8.1  Minuman kedelai  CPPB  
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
telur (misalnya custard )  CPPB  
12.4 Mustard  CPPB  
12.6 Saus dan produk sejenis  CPPB  
13.6 Suplemen pangan  CPPB  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  CPPB  
14.2.1  Bir dan minuman malt  CPPB  
14.2.2  Cider dan perry  CPPB  
14.2.4  Anggur buah  CPPB  
14.2.5  Mead , anggur madu  CPPB  
14.2.6  Minuman spirit yang mengandung etanol 
lebih dari 15%  CPPB  
14.2.7  Minuman beralkohol yang diberi aroma 
(misalnya minuman bir, anggur buah, 
minuman cooler -spirit , penyegar rendah 
alkohol)  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-12- 
 
 
 
 
 
 
3. Propana  (Propane ) 
 
INS. 944   
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : Propana  
Fungsi lain  : - 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg) hanya 
pada kemasan 
aerosol  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi (contohnya susu coklat, 
eggnog , minuman yog hurt, minuman 
berbasis whey ) CPPB  
01.4.4  Krim analog  CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
susu (misalnya puding, yog hurt berperisa 
atau yogurt dengan buah)  CPPB  
01.8.1  Cairan whey  dan produknya, kecuali keju 
whey   CPPB  
02.2.2  Emulsi yang mengandung lemak kurang 
dari 80%  CPPB  
02.3 Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, 
termasuk produk campuran emulsi lemak 
dengan atau berperisa  CPPB  
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak 
tidak termasuk makanan pencuci mulut 
berbasis s usu dari kategori 01.7  CPPB  
04.1.2.8  Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur 
buah, pure , topping  buah dan santan kelapa  CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan 
biji-bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, 
kacang dan biji -bijian (misalnya makanan 
pencuci mulut dan saus sayur, sayur 
bergula) tidak termasuk produk dari 
kategori 04.2.2.5  CPPB  
05.4 Dekorasi (misalnya untuk bakery ), topping  
(non-buah) dan saus manis  CPPB  
06.8.1  Minuman kedelai  CPPB  
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
telur (misalnya custard )  CPPB  
12.4 Mustard  CPPB  
12.6 Saus dan produk sejenis  CPPB  
13.6 Suplemen pangan  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-13- 
 
 
 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg) hanya 
pada kemasan 
aerosol  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  CPPB  
14.2.1  Bir dan minuman malt  CPPB  
14.2.2  Cider dan perry  CPPB  
14.2.4  Anggur buah  CPPB  
14.2.5  Mead , anggur madu  CPPB  
14.2.6  Minuman spirit yang mengandung etanol 
lebih dari 15%  CPPB  
14.2.7  Minuman beralkohol yang diberi aroma 
(misalnya minuman bir, anggur buah, 
minuman cooler -spirit , penyegar rendah 
alkohol)  CPPB  
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-14- 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN  II 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  14 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN  PROPELAN  
 
 
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN  PENGGUNAAN BTP  
 
FORMULIR BTP 1  
 
Nama perusahaan/importir  :  
Alamat perusahaan/importir  :  
Nomor surat perusahaan/importir  :  
Perihal  :  
Lampiran  :  
 
Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal (7 atau 8)* Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan, nomor...tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Propelan, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk 
menggunakan BTP sebagai berikut:  
a. Jenis BTP dan INS**  : 
b. Fungsi    : 
c. Jenis pangan   : 
d. Kategori pangan  : 
 
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 
ucapkan terimakasih.  
 
 
TTD dan Cap Perusahaan  : 
Nama Pemohon   : 
Contact Person    : 
Telp./Fax/E -mail  : 
 
 
 
 
* Pilih salah satu Pasal 7 bila BTP Propelan Ikutan ( Carry over ) atau Pasal 8 bila BTP Propelan  
** International Numbering System   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-15- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 2  
 
DATA UMUM B AHAN T AMBAHAN PANGAN  
 
 
1. Nama Dagang  : 
 
2. Nama Jen is : 
 
3. Jenis Kemasan dan Netto : 
 
4. Nama Pabrik/ Perusahaan  : 
Alamat Pabrik/Perusahaan  : 
Nomor Telepon  : 
 
5. Nama Pabr ik Penge mas Kembali : 
Alamat Pa brik Pengemas Ke mbali : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik  Asal  : 
Alamat Pabrik asal   : 
 
6. Jika Lisensi    
 Nama Pabrik/Perusahaan   : 
Alamat Pabrik/Perusahaan   : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik Pemberi Lise nsi  : 
Alamat Pa brik Pemberi Lise nsi  : 
 
7. Jika diimpor    
 Nama Pabrik   : 
Alamat Pabrik   : 
Nama Importir  : 
Alamat Importir : 
Nomor Telepon  :  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-16- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 3  
 
Uraikan:  
 
1. Nama kimia  
..... 
 
2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)  
..... 
 
3. Rumus kimia  
.... 
 
4. Komposisi BTP  
..... 
 
5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika dan kimia)  
..... 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-17- 
 
 
 
 
 
FORMULIR  BTP 4  
 
Uraikan:  
 
1. Komposisi produk  pangan  
.... 
 
2. Jumlah penggunaan BTP pada proses produksi pangan  
.... 
 
3. Fungsi dan tujuan penggunaan BTP  
.... 
 
4. Sertifikat analisis  BTP pada produk pangan  
.... 
 
5. Alur produksi produk pangan dan cara penggunaan produk pangan  
....  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-18- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 5  
 
 
Uraikan kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan 
bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang -kurangnya:  
1. Sandingan/komparasi regulas i negara lain  
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)  
3. Metode pengujian BTP dalam produk pangan  
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian  jenis 
BTP baru  
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek fisik yang dikehendaki dalam produk 
pangan dapat dicapai dalam pangan  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-19- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 6  
 
 
 
TANDA TERIMA  
     Nomor....../....../20....  
 
 
Nama Perusahaan  :  
Alamat  :  
Perihal  :  
Nomor Surat         
 :  
 
 
 
                                                                                   
Jakarta,...................20......  
Penerima  
 
 
                                                                                                           
................... ....... 
 
 
     
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-20- 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN III 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMO R 14 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN  TAMBAHAN PANGAN PROPELAN   
 
 
CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP  
 
Contoh perhitungan penggunaan campura n BTP Propelan  pada Kategori Pangan 
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci 
mulut berbasis susu  dari kategori 01.7: 
 
BTP Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  Penggunaan 
pada produk 
(mg/kg)  Perhitungan  
Propelan A  x m m/x 
Propelan B  y n n/y 
   (m/x) + (n/y) < 1 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET