BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
 REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  HK.03.1.23.12.10.11983 TAHUN 2010 
TENTANG  
KRITERIA DAN TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 
Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika; 
Mengingat 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  : 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang 
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3781);  
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi , Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 
2005;  
 
 
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
  
      
2 
 6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 52 Tahun 2005; 
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin 
Produksi Kosmetika; 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang 
Notifikasi Kosmetika; 
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan 
Makanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004; 
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.00.05.4.3870 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik;  
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.00.05.42.1018 Tahun 2008 tentang Bahan 
Kosmetik; 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan  : 
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI  KOSMETIKA. 
 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk 
digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, 
bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut 
terutama untuk membersihkan, me wangikan, mengubah penampilan 
dan/atau  memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh 
pada kondisi baik.   
 
 
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
  
      
3 
 2. Kosmetika Dalam Negeri adalah kosmet ika yang dibuat dan dikemas oleh 
industri kosmetika di dalam negeri atau dibuat di luar negeri namun dikemas dalam kemasan primer oleh industri kosmetika di dalam negeri. 
3. Kosmetika Impor adalah kosmetika yang dibuat oleh industri kosmetika di 
luar negeri, sekurang-kurangnya dalam kemasan primer. 
4. Kemasan Primer adalah wadah/kemas an yang bersentuhan langsung 
dengan isi. 
5. Kosmetika Kontrak adalah kosmetik a yang pembuatannya dilimpahkan 
kepada industri kosmetika lain berdasarkan kontrak. 
6. Kosmetika Lisensi adalah kosmetika ya ng dibuat di wilayah Indonesia atas 
dasar penunjukan atau persetujuan tertulis dari industri kosmetika di 
negara asal. 
7. Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, selanjutnya disingkat CPKB, adalah 
seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan 
mutu yang ditetapkan sesuai de ngan tujuan penggunaannya. 
8. Template  Notifikasi adalah formulir isia n permohonan notifikasi melalui 
sistem elektronik. 
9. Surat Perintah Bayar adalah perintah untuk membayar biaya notifikasi 
kosmetika sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. 
10. Hari adalah hari kerja. 
11. Dokumen Informasi Produk, yang selanju tnya disingkat DIP, adalah data 
mengenai mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetika. 
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di 
bidang pengawasan obat dan makanan. 
 
BAB II 
KRITERIA  
 
Pasal 2 
(1) Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi  kriteria: 
a. keamanan yang dinilai dari baha n kosmetika yang digunakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kosmetika yang dihasilkan tidak mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia, 
baik digunakan secara normal maupun pada kondisi penggunaan yang 
telah diperkirakan; 
b. kemanfaatan yang dinilai dari kesesuaian dengan tujuan penggunaan 
dan klaim yang dicantumkan;  
 
 
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
  
      
4 
 c. mutu yang dinilai dari pemenuhan persyaratan sesuai CPKB dan bahan 
kosmetika yang digunakan sesuai dengan Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 
d. penandaan yang berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak 
menyesatkan.  
(2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
(3) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus 
menggunakan bahasa Indonesia untuk informasi: 
a. keterangan kegunaan;  
b. cara penggunaan; dan 
c. peringatan dan keterangan lain yang dipersyaratkan. 
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
dan huruf b untuk kosmetika yang sudah jelas kegunaan atau cara 
penggunaannya. 
(5) Selain penandaan sebagaimana dimaks ud pada ayat (3) dan ayat (4), 
persyaratan penandaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 3 
(1) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus didokumentasikan 
dalam DIP. 
(2) DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia sebelum 
melakukan notifikasi. 
 
Pasal 4 
(1) Kosmetika yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus dilakukan 
notifikasi kepada Kepala Badan. 
(2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka 
waktu 3 (tiga) tahun. 
(3) Apabila selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan perubahan atas: 
a. nama industri/importir/badan usaha yang melakukan notifikasi tanpa 
perubahan hak untuk mengedarka n atau status kepemilikan; 
b. alamat industri/importir/badan usaha yang melakukan notifikasi 
dengan tidak terjadi perubahan lokasi pabrik;  
 
 
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
  
      
5 
 c. nama pimpinan industri/importir/badan usaha yang melakukan 
notifikasi; atau 
d. ukuran dan jenis kemasan; 
harus dilakukan notifikasi perubahan. 
(4) Selain perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
industri/importir/badan usaha harus memperbaharui notifikasi. 
 
Pasal 5 
(1) Kosmetika yang dinotifikasi harus ses uai dengan jenis sediaan kosmetika.  
(2) Jenis sediaan kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
ini. 
 
BAB III 
TATACARA PENGAJUAN NOTIFIKASI 
 
Bagian Pertama 
Pendaftaran Pemohon Notifikasi 
 
Pasal 6 
(1) Pemohon yang akan mengajukan permohonan notifikasi harus 
mendaftarkan diri kepada Kepala Badan. 
(2) Pemohon sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia yang telah 
memiliki izin produksi; 
b. importir yang bergerak dibidang kosmetika sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; atau 
c. usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi 
dengan industri kosmetika yang  telah memiliki izin produksi. 
(3) Importir  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ha rus memiliki surat 
penunjukan keagenan dari industri di negara asal. 
 
Pasal 7 
(1) Pendaftaran sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
dilakukan dengan cara mengisi template  melalui sistem elektronik yang 
disampaikan ke website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat 
http://www.pom.go.id.  
 
 
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
  
      
6 
 (2) Contoh template  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada 
Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
(3) Setelah dilakukan verifik asi data, pemohon notifikasi akan mendapatkan 
User ID  dan Password . 
 
Pasal 8 
(1) Pendaftaran sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya 
dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data pemohon. 
(2) Pemohon harus menyampaikan pemberitahuan perubahan data pemohon 
notifikasi atau mengajukan pendafta ran kembali jika terjadi perubahan 
seperti tercantum pada Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
(3) Pemberitahuan perubahan data pemohon notifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus disertai dengan data pendukung dan disampaikan 
kepada Kepala Badan melalui email  ke alamat 
penilaian_kosmetik@pom.go.id. 
(4) Pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 
 
Bagian Kedua 
Permohonan Notifikasi 
 
Pasal 9 
(1) Pemohon notifikasi yang telah terda ftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 dapat mengajukan permohonan notifikasi. 
(2) Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
dengan mengisi Template  Notifikasi secara elektronik yang dapat diunduh  
dari website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat 
http://www.pom.go.id. 
(3) Contoh Template  Notifikasi seperti tercantum  pada Lampiran 4 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
(4) Template Notifikasi yang sudah diisi lengkap dapat disimpan ( save) 
dan/atau dikirim ( submit ) secara elektronik. 
 
Pasal 10 
(1) Pemohon yang telah berhasil mengirim  (submit) Template  Notifikasi akan 
menerima Surat Perintah Bayar secara elektronik melalui email pemohon.   
 
 
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
  
      
7 
 (2) Pemohon mencetak Surat Perintah Bayar dan melakukan pembayaran 
melalui Bank yang ditunjuk. 
(3) Paling lama 10 (sepuluh) hari setel ah tanggal Surat Perintah Bayar, 
pemohon harus menyerahkan asli bukti pembayaran melalui Bank 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan/Balai Pengawas Obat dan Makanan. 
(4) Penyerahan asli bukti pembayaran disampaikan ke loket notifikasi 
kosmetika. 
 
Pasal 11 
(1) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal perintah bayar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan/Balai Pengawas Obat dan Makanan belum menerima asli bukti pembayaran, permohonan 
notifikasi kosmetika dianggap ditolak.  
(2) Asli bukti pembayaran yang diterima Badan Pengawas Obat dan Makanan 
atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan/Balai Pengawas Obat dan Makanan akan diverifikasi kebenarannya. 
(3) Jika asli bukti pembayaran yang diterima benar, pemohon menerima tanda 
pengenal produk ( ID produk) sebagai tanda terima pengajuan permohonan 
notifikasi.  
 
Pasal 12 
Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diperoleh tanda terima 
pengajuan permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(3), Kepala Badan tidak mengeluarkan surat penolakan, terhadap kosmetika 
yang dinotifikasi dianggap disetujui dan dapat beredar di wilayah Indonesia. 
 
Bagian Ketiga 
Pembaharuan Notifikasi 
 
Pasal 13 
(1) Notifikasi kosmetika yang telah habis jangka waktu berlakunya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus diperbaharui. 
(2) Permohonan pembaharuan notifikasi untuk kosmetika yang telah habis 
masa berlakunya, diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku notifikasi sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai Pasal 12.  
 
 
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
  
      
8 
 Bagian Keempat 
Biaya Notifikasi 
 
Pasal 14 
(1) Permohonan notifikasi dikenai biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan 
Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Dalam hal permohonan notifikasi ditolak berdasarkan surat penolakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, biaya yang telah dibayarkan tidak 
dapat ditarik kembali.  
 
BAB IV 
KETENTUAN LAIN 
 
Pasal 15 
Kepala Badan dapat mewajibkan pemohon notifikasi untuk memberikan contoh 
kosmetika bila diperlukan. 
 
BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 16 
(1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, izin edar kosmetika yang telah 
dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik, 
dinyatakan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Peraturan ini berlaku. 
(2) Permohonan izin edar kosmetika yang telah diajukan sebelum berlakunya 
Peraturan ini, diproses berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik. 
 
BAB VI 
KETENTUAN  PENUTUP 
 
Pasal 17 
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat 
dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik sepanjang 
yang mengatur izin edar kosmetika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
 
 
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
  
      
9 
 Pasal 18 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
Ditetapkan di  Jakarta 
pada tanggal 13 Desember 2010 
 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  REPUBLIK INDONESIA, 
 
 ttd.  KUSTANTINAH 
 
 
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2010 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd. 
 PATRIALIS AKBAR  
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 598 
  
1 
 Lampiran 1 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat 
dan Makanan Republik Indonesia 
Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan 
Notifikasi Kosmetika 
 
JENIS SEDIAAN KOSMETIKA 
 
No Tipe Produk Kategori Sub Kategori 
1 Krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, 
minyak untuk kulit (wajah, tangan, 
kaki, dan lain-lain)  
 
Creams, emulsions, lotions, gels and 
oils for skin (hands, face, feet, etc.) Sediaan Bayi Baby oil 
  Baby lotion 
  Baby cream 
  Sediaan Kebersihan 
Badan Perawatan kaki 
  Sediaan Perawatan Kulit Penyegar kulit 
    Nutritive cream 
    Krim malam ( Night cream) 
    Cold cream 
    Krim siang ( Day cream) 
    Pelembab ( Moisturizer) 
    Krim untuk pijat ( Massage 
cream) 
    Minyak untuk pijat ( Massage oil) 
    Gel untuk pijat ( Massage gel) 
    Anti jerawat 
    Perawatan kulit, badan, tangan 
    Sediaan perawatan kulit lainnya 
   Pelembab untuk mata ( Eye 
moisturizer)  
  Krim untuk mata ( Eye cream) 
2 Masker wajah (kecuali produk 
peeling /pengelupasan kulit secara 
kimiawi)  
 Face masks (with t he exception of 
chemical peeling products) Sediaan Perawatan Kulit Masker 
    Peeling 
    Masker mata 
3 Alas bedak (cairan kental, pasta, 
serbuk) Sediaan Rias Wajah Dasar Make up ( Make up Base)     
    Vanishing cream  
2 
 No Tipe Produk Kategori Sub Kategori 
   
Tinted bases (liquids, pastes, powders)   Alas bedak ( Foundation) 
  Sediaan Rias Mata Alas bedak untuk mata ( Eye 
foundation) 
4 Bedak untuk rias wajah, bedak badan, 
bedak antiseptik dan lain lain 
 
Make-up powders, after-bath powder, 
hygienic powders, etc. Sediaan Kebersihan 
Badan Bedak Badan                                  
    Bedak badan antiseptik 
  Sediaan bayi Bedak bayi 
  Sediaan Rias Wajah Bedak wajah ( Face powder )           
  Bedak cair ( Liquid powder) 
  Sediaan Perawatan Kulit Bedak dingin 
5 Sabun mandi, sabun mandi antiseptik, 
dan lain-lain 
 
Toilet soaps, deodorant soaps, etc Sediaan bayi Sabun mandi bayi, padat                
  Sediaan mandi Sabun mandi, padat 
    Sabun mandi antiseptik, padat 
6 Sediaan wangi-wangian 
 Perfumes, toilet waters and eau de 
Cologne Sediaan bayi Baby cologne 
  Sediaan wangi-wangian Eau de toilette 
    Eau de parfum 
 
      Eau de cologne 
      Pewangi badan 
      Parfum 
      
 Sediaan wangi-wangian lainnya 
7 Sediaan mandi (garam mandi, busa 
mandi, minyak, gel dan lain-lain)  
 Bath or shower preparations (salts, 
foams, oils. gels, etc.) Sediaan mandi Sabun mandi cair 
    Sabun mandi antiseptik (cair) 
    Busa mandi 
    Minyak mandi ( Bath oil) 
    Garam mandi ( Bath salt) 
    Serbuk untuk mandi ( Bath 
powder) 
    Sediaan untuk mandi lainnya 
 Sediaan Bayi Sabun mandi bayi, cair 
  Sediaan Perawatan Kulit Lulur  
3 
 No Tipe Produk Kategori Sub Kategori 
    Mangir 
8 Sediaan Depilatori 
Depilatories Sediaan rambut Depilatori 
9 Deodoran dan anti-perspiran 
 
Deodorants and anti-perspirants Sediaan Kebersihan 
Badan Deodoran 
  Sediaan Kebersihan 
Badan 
  Antiperspiran 
  Deodoran-Antiperspiran 
10 Sediaan rambut 
 Hair care products  Sediaan Pewarna 
Rambut Pewarna rambut 
      Pemudar warna rambut ( Hair 
lightener) 
      Aktivator 
      Tata rias rambut fantasi 
    Sediaan Rambut 
  
  
  
  
  
  Pengeriting rambut ( Permanent 
wave) 
    Neutralizer 
    Pelurus rambut ( Hair 
straightener) 
    Hair styling 
    Sampo 
    Sampo ketombe 
    Pembersih rambut dan tubuh 
(Hair and body wash) 
    Pomade ( Hair dressing)  
    Kondisioner  (Hair conditioner) 
    Hair creambath 
      Tonik rambut ( Hair tonic) 
    Sediaan Bayi Sampo bayi 
11 Sediaan cukur (krim, busa, cair, cairan 
kental, dan lain-lain) 
 
Shaving product (creams, foams, 
lotions, etc.) Sediaan cukur Sediaan pra cukur 
    Sediaan cukur 
    Sediaan pasca cukur 
12 Sediaan rias mata, rias wajah, sediaan Sediaan Rias mata  Pensil alis  
4 
 No Tipe Produk Kategori Sub Kategori 
  
 pembersih rias wajah dan mata     Bayangan mata 
    Eye liner 
Products for making-up and removing 
make-up from the face and the eyes   Mascara 
   Sediaan rias mata lainnya 
  Pembersih rias mata ( Eye make-
up remover)  
  Sediaan Rias wajah Bedak padat ( Compact powder) 
   Pemerah pipi  (Blush on) 
    Tata rias “panggung” 
   Tata rias “pengantin” 
    Make-up kit 
   Sediaan rias wajah lainnya 
    Sediaan perawatan kulit Pembersih kulit muka 
      Penyegar kulit muka 
      Astringent 
13 Sediaan perawatan dan rias bibir 
 
Products intended for application to the 
lips Sediaan Rias Wajah Lip color 
    Lip liner 
    Lip gloss 
    Lip shine 
    Lip care 
14 Sediaan perawatan gigi dan mulut 
 
Products for care of the teeth and the 
mouth Sediaan Hygiene Mulut Pasta gigi ( Dentrifices) 
    Mouth washes 
    Penyegar mulut ( Mouth 
freshener) 
    Sediaan hygiene mulut lainnya 
15 Sediaan untuk perawatan dan rias 
kuku 
 Products for nail care and make-up Sediaan Kuku Base coat 
    Top coat 
    Nail dryer 
    Nail extender/Nail elongator 
    Nail strengthener  
5 
 No Tipe Produk Kategori Sub Kategori 
    Nail hardener 
    Pewarna kuku  (Nail color) 
    Pembersih pewarna kuku ( Nail 
polish remover) 
    Cuticle remover/softener 
    Sediaan kuku lainnya 
16 Sediaan untuk organ kewanitaan 
bagian luar 
 Products for external intimate hygiene Sediaan Kebersihan 
Badan Feminine hygiene 
17 Sediaan mandi surya dan tabir surya  
 Sunbathing products Sediaan tabir surya Sediaan tabir surya 
Sediaan mandi surya Sediaan mandi surya 
18 Sediaan untuk menggelapkan kulit 
tanpa berjemur 
 Products for tanning without sun. 
 
 Sediaan menggelapkan 
kulit 
 Sediaan untuk menggelapkan 
kulit tanpa berjemur 
 
19 Sediaan pencerah kulit 
 Skin whitening products Sediaan Perawatan Kulit  Krim pencerah kulit sekitar mata 
[Eye cream (whitening)] 
    Pencerah kulit ( Skin lightener) 
20 Sediaan anti-wrinkle  
 Anti-wrinkle products Sediaan Perawatan Kulit Wrinkle smoothing remover 
    Anti aging cream 
   Krim antiwrinkle  kulit sekitar 
mata [ Eye cream (antiwrinkle)] 
 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd. 
 
KUSTANTINAH 
 
 
 
 
  
1 
 Lampiran 2 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Republik Indonesia 
Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 
Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan 
Notifikasi Kosmetika 
 
 
CONTOH TEMPLATE  PENDAFTARAN PEMOHON NOTIFIKASI 
  
1. Status Pemohon Notifikasi: (pilih salah satu)  
Ada 3 (tiga) pilihan: 
; Industri Kosmetika 
; Importir Kosmetika 
; Usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi  
    Catatan: Tampilan yang akan muncul sesuai dengan status yang dipilih  
; Industri Kosmetika: 
 Nama Perusahaan  : ......................................... 
 Alamat    : ......................................... 
 Kota/Kabupaten   : ......................................... 
 Kode Pos    : ......................................... 
 Provinsi    : ......................................... 
 Telepon    : ......................................... 
 Fax    : ......................................... 
 Alamat Email   : ......................................... 
 NPWP    : ......................................... 
 File NPWP (pdf)   : (upload file pdf)  
 No. Izin Produksi Kosmetika : ......................................... 
 Masa Berlaku Izin Produksi Kosmetika: (diisi dengan tgl,bln,thn)  
 File Izin Produksi Kosmetika (pdf): (upload file pdf) 
; Importir Kosmetika : 
 Nama Perusahaan  : ......................................... 
 Alamat    : ......................................... 
 Kota/Kabupaten   : ......................................... 
 Kode Pos    : ......................................... 
 Provinsi    : ......................................... 
 Telepon    : ......................................... 
 Fax    : ......................................... 
 Alamat Email   : ......................................... 
 NPWP    : ......................................... 
 File NPWP (pdf)   : (upload file pdf)  
 Angka Pengenal Impor  : ......................................... 
 File Angka Pengenal Impor (pdf): (upload file pdf)  
 File Surat Penunjukan Keagenan (pdf): (upload file pdf) 
 Merek yang diageni  : .........................................  
 Masa berlaku Surat Penunjukan Keagenan (Tgl/Bl/Th): ..  
Data Pabrik: 
 Nama    : ......................................... 
 Alamat    : ......................................... 
 Kota/Kabupaten   : ......................................... 
 Kode Pos    : ......................................... 
 Provinsi    : ......................................... 
 Negara     : .........................................  
2 
  File Sertifikat CPKB atau surat keterangan penerapan CPKB* (pdf): 
(upload file pdf)  
 
 
; Usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi  
 Nama Perusahaan  : ......................................... 
 Alamat    : ......................................... 
 Kota/Kabupaten   : ......................................... 
 Kode Pos    : ......................................... 
 Provinsi    : ......................................... 
 Telepon    : ......................................... 
 Fax    : ......................................... 
 Alamat Email   : ......................................... 
 NPWP    : ......................................... 
 File NPWP (pdf)   : (upload file pdf)  
 Nomor SIUP   : ......................................... 
 File SIUP (pdf)   : (upload file pdf)  
 Surat Perjanjian Kerjasama yang dilegalisir Notaris (pdf): (upload file 
pdf) 
Data Pabrik: 
 Nama    : ......................................... 
 Alamat    : ......................................... 
 Kota/Kabupaten   : ......................................... 
 Kode Pos    : ......................................... 
 Provinsi    : ......................................... 
 Negara     : ......................................... 
 Telepon    : ......................................... 
 File Sertifikat CPKB atau surat keterangan penerapan CPKB* (pdf): 
(upload file pdf)  
 
2. Data Pimpinan Perusahaan: 
 Nama     : ......................................... 
 Alamat     : ......................................... 
 Kota/Kabupaten    : ......................................... 
 Kode Pos     : ......................................... 
 Provinsi     : ......................................... 
 Telepon     : ......................................... 
3. Data Penanggung jawab teknis: 
 Nama     : ......................................... 
 Alamat     : ......................................... 
 Kota/Kabupaten    : ......................................... 
 Kode Pos     : ......................................... 
 Provinsi     : ......................................... 
 Telepon     : ......................................... 
 
Bila semua informasi sudah diisi, klik: 
; Saya setuju (daftarkan sekarang) 
 
 
 
Keterangan: 
*   1)   sertifikat CPKB atau surat pernyataan penerapan CPKB sesuai dengan bentuk 
sediaan yang akan dinotifikasi untuk pabrik yang berlokasi di negara ASEAN.   
3 
 2)  sertifikat atau surat keterangan yang menyatakan pabrik kosmetika di negara 
asal telah menerapkan CPKB sesuai  dengan bentuk sediaan yang akan 
dinotifikasi dari pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga yang diakui di 
negara asal dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jendral Republik 
Indonesia setempat untuk pabrik yang berlokasi di luar negara ASEAN. 
 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd. 
 KUSTANTINAH
  
1 
 Lampiran 3 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Republik Indonesia 
Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 
Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan 
Notifikasi Kosmetika 
 
PERUBAHAN DATA PEMOHON NOTIFIKASI 
 
Jenis Perubahan Tindakan Data Pendukung 
A. Data Industri Kosmetika:    
1. Nama perusahaan: 
a. Status kepemilikan 
berubah   
Mengajukan pendaftaran 
kembali sebagai pemohon notifikasi   
- 
b. Tanpa mengubah status 
kepemilikan Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • Surat persetujuan 
perubahan izin produksi dari Menteri Kesehatan 
2. Alamat perusahaan: 
a. Lokasi pabrik berubah  
Mengajukan pendaftaran 
kembali sebagai pemohon notifikasi  
- 
b. Tanpa mengubah lokasi 
pabrik Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • Surat persetujuan 
perubahan izin produksi dari Menteri Kesehatan 
3. Nomor telepon/fax Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • Surat pemberitahuan 
perubahan nomor 
telepon/fax 
4. Alamat email Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • Surat pemberitahuan 
perubahan alamat email 
5. NPWP Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • NPWP baru 
6. Izin Produksi Kosmetika 
(perubahan golongan 
dan/atau penambahan 
bentuk dan jenis sediaan) Mengajukan pendaftaran 
kembali sebagai pemohon 
notifikasi - 
7. Nama dan/atau alamat 
Pimpinan Perusahaan Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • Surat persetujuan 
perubahan izin produksi 
dari Menteri Kesehatan 
8. Nama dan/atau alamat 
Penanggung jawab teknis Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • Surat persetujuan 
perubahan izin produksi dari Menteri Kesehatan 
B. Importir kosmetika    
1. Nama Perusahaan  
a. Status kepemilikan 
berubah   
Mengajukan pendaftaran 
kembali sebagai pemohon notifikasi  
- 
  
2 
 Jenis Perubahan Tindakan Data Pendukung 
 
b. Tanpa perubahan hak 
untuk mengimpor dan mengedarkan atau status 
kepemilikan 
 Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • Akte Notaris perubahan 
nama perusahaan  
2. Alamat Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • Surat keterangan domisili 
dari pejabat yang 
berwenang di alamat 
yang baru  
3. Telepon/fax Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • Surat pemberitahuan 
perubahan nomor telepon/fax 
4. Alamat email Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • Surat pemberitahuan 
perubahan alamat email 
5. NPWP  Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • NPWP baru 
6. Angka Pengenal Impor Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • Angka Pengenal Impor 
Baru 
7. Surat Penunjukan Keagenan Mengajukan pendaftaran 
kembali sebagai pemohon 
notifikasi - 
8. Surat Penunjukan Keagenan 
(Perpanjangan Masa Berlaku) Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • Surat keterangan dari 
produsen/pem ilik produk 
di negara asal yang 
dilegalisir notaris  
9. Nama dan/atau alamat 
Pimpinan Perusahaan Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • Surat pemberitahuan 
10. Nama dan/atau alamat 
Penanggung jawab teknis Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • Surat pemberitahuan  
C. Badan Usaha Pemberi Kontrak    
1. Nama Perusahaan  
a. Status kepemilikan 
berubah   
Mengajukan pendaftaran 
kembali sebagai pemohon notifikasi  
 
- 
b. Tanpa merubah status 
kepemilikan Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • Akte Notaris perubahan 
nama perusahaan 
2. Alamat Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • Surat keterangan domisili 
dari pejabat yang berwenang di alamat yang baru  
3. Telepon/fax Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • Surat pemberitahuan 
perubahan nomor 
telepon/fax 
4. Alamat email  Mengajukan perubahan • Surat pemberitahuan  
3 
 Jenis Perubahan Tindakan Data Pendukung 
data pemohon notifikasi perubahan alamat email 
 
5. NPWP Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • NPWP baru 
6. SIUP Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • SIUP baru 
7. Nama dan/atau alamat 
Pimpinan Perusahaan Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • Surat pemberitahuan 
8. Nama dan/atau alamat 
Penanggung jawab teknis Mengajukan perubahan 
data pemohon notifikasi • Surat pemberitahuan  
 
  KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
 KUSTANTINAH   
1 
 Lampiran 4 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Republik Indonesia 
Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 
Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan 
Notifikasi Kosmetika 
 
 
CONTOH TEMPLATE  NOTIFIKASI 
 1. Pilihan (pilih salah satu) : 
; Template  Baru 
; Template Tersimpan ( saved ) 
2. Informasi Produk 
 Merek       : .................... 
 Nama Produk      : .................... 
 Warna Sediaan      : .................... 
 Versi       : .................... 
3. Status Produk (pilih salah satu)  
; Dalam Negeri 
; Impor 
; Lisensi 
; Kontrak 
4. Daftar Kemasan Produk 
 Kemasan       : .................... 
 Bentuk; Tambahkan pilihan:  
; Cair 
; Cairan kental 
; Krim 
; Gel 
; Pasta 
; Setengah padat 
; Padat 
; Serbuk 
; Aerosol 
; Suspensi 
 Netto/isi bersih (ditulis dalam angka Arab)  : .................... 
 Satuan (mL/L/mg/g/Kg)      : .................... 
5. Kategori produk  (pilih salah satu)     
6. Kegunaan Produk (diisi lengkap sesuai dengan y ang tercantum dalam penandaan) 
      : .................... 
7. Tampilan produk (pilih salah satu)  
; Produk tunggal 
; Varian produk dengan komposisi dasar  
yang sama namun berbeda warna, rasa,  dsb 
; Pallette  dalam satu tipe produk 
; Produk kombinasi dalam satu single kit  
; Lainnya silahkan sebutkan  
(bila memilih lainnya, maka akan muncul  
kotak isian
) 
 
8. Produsen (pilih sesuai dengan data produk  dan pilihan yang ditampilkan)  
9. Pengemas (pilih sesuai dengan data produk  dan pilihan yang ditampilkan)   
2 
 10. Pemohon Notifikasi  
otomatis ter generate  dari login  dan   
sesuai status yang dipilih, yaitu: 
; Status dalam negeri : 
 Nama Perusahaan   
 Alamat     
 Kota/Kabupaten   
 Kode Pos     
 P r o v i n s i      
 Telepon     
 Fax     
 Alamat Email    
 N P W P      
 No. Izin Produksi Kosmetika 
 Masa berlaku Izin Produksi Kosmetika 
 Nama Pimpinan Perusahaan 
 Nama Penanggung jawab teknis 
; Status Impor  
 Nama Perusahaan   
 Alamat     
 Kota/Kabupaten   
 Kode Pos     
 P r o v i n s i      
 Telepon     
 Fax     
 Alamat Email    
 NPWP  
 Angka Pengenal Importir 
 Negara Asal 
 Nama Pimpinan Perusahaan  
 Nama Penanggung jawab teknis 
Harus diisikan: 
 Apakah produk telah diperdagangkan   : .................... 
secara resmi di luar negeri 
 Sebutkan nama negara tempat kosmetika  : .................... 
 File Certificate of Free Sale  dari negara asal (untuk kosmetika dari 
negara non ASEAN)  : ( upload file pdf ) 
 Sebutkan nama negara tempat kosmetika  : .................... 
diedarkan 
 
;  Status Lisensi  
 Nama Perusahaan   
 Alamat     
 Kota/Kabupaten   
 Kode Pos     
 P r o v i n s i      
 Telepon     
 Fax     
 Alamat Email 
 N P W P          
 Nama Pimpinan Perusahaan  
 Nama Penanggung jawab teknis 
  
3 
 Harus diisikan:  
 Nama produsen/perusahaan pemberi  : .................... 
lisensi 
 Alamat produsen/perusahaan pemberi  : .................... 
Lisensi 
 Surat lisensi    :  (upload file pdf)  
; Status Kontrak  
 Nama Perusahaan   
 Alamat     
 Kota/Kabupaten   
 Kode Pos     
 P r o v i n s i      
 Telepon     
 Fax     
 Alamat Email 
 NPWP 
 Nomor SIUP 
 Nama Pimpinan Perusahaan  
 Nama Penanggung jawab teknis 
 
11. Daftar  Bahan Kosmetik 
 Pilih berdasarkan database     
 Isikan    
 Fungsi      : .................... 
 Kadar      : .................... 
 Group  (untuk pallete  dan produk kombinasi  
dalam satu single kit )    :.................... 
 
 
 
  
4 
 Pernyataan 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
12. Klik tab “saya setuju” 
13. Pilihan  : 
; Simpan ( save )  
; Kirim  (submit ) 
 
  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
 KUSTANTINAH
 Bertindak  untuk dan atas nama perusahaan  tersebut diatas, dengan ini ......Saya (nama 
dan jabatan)...menyatakan  bahwa: 
1. kosmetika  yang dinotifikasi  telah memenuhi  semua persyaratan  dalam peraturan  
perundang ‐undangan  di bidang kosmetika;  
2. saya menjamin  tersedianya  Dokumen  Informasi  Produk untuk diperiksa atau diaudit 
setiap saat oleh Badan Pengawas  Obat dan Makanan,  dan menyimpan  semua 
catatan peredaran  kosmetika  untuk memudahkan  penelusuran  kembali; 
3. saya akan memberitahukan  semua reaksi atau efek kosmetika  yang tidak diinginkan  
yang berakibat  fatal atau mengancam  keselamatan  jiwa secepat mungkin kepada 
Badan Pengawas  Obat dan Makanan  melalui telepon, faksimili, e‐mail, atau secara 
tertulis, paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak reaksi atau efek 
diketahui;  
4. saya akan melengkapi  informasi  sebagaimana  dimaksud  dalam butir 3 dengan data 
berupa Formulir Pelaporan  Efek Samping Kosmetika  dalam waktu 8 (delapan)  hari 
kalender sejak tanggal pemberitahuan,dan  menyediakan  semua informasi  lain yang 
dipersyaratkan  oleh Badan Pengawas  Obat dan Makanan;  
5. saya akan melaporkan  kepada Badan Pengawas  Obat dan Makanan  semua reaksi 
atau efek yang tidak diinginkan  yang serius lainnya namun tidak fatal atau 
mengancam  jiwa, paling lama dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah 
reaksi  diketahui  dengan menggunakan  Formulir Pelaporan  Efek Samping Kosmetika;   
6. saya akan menarik kosmetika  yang tidak memenuhi  persyaratan  dari pasaran dan 
tidak melanjutkan  peredaran  kosmetika  yang bersangkutan,  atas inisiatif sendiri atau 
berdasarkan  perintah dari Badan Pengawas  Obat dan Makanan;  
7. saya bertanggungjawab  atas data dan informasi  yang diberikan  dalam notifikasi ini 
sudah benar dan sesuai dengan kriteria dan persyaratan  berdasarkan  ketentuan   
peraturan  perundang ‐undangan  di bidang kosmetika;  
8. saya tidak akan memindahkan  tanggung  jawab hukum atas kosmetika  yang 
dinotifikasi  kepada Badan Pengawas  Obat dan Makanan,  jika kosmetika  tersebut 
tidak memenuhi  kriteria dan persyaratan  yang sudah saya nyatakan sebelumnya  
kepada Badan Pengawas  Obat dan Makanan.