BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM  PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN GAS UNTUK KEMASAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 
dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Gas untuk Kemasan ; 
Mengingat   : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3821 ); 
2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012  tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 
2012 Nomor 227 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5360 ); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3867);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4424);   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-2- 
 
 
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedud ukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2013; 
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organis asi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 20 13; 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 
tentang Bahan Tambahan Pangan  (Berita Negara 
Republik  Indonesia  Tahun 2012 Nomor 757) ; 
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 
tentang  Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 
Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat da n 
Makanan Nomor HK. 00.05.21.4231 Tahun 2004;  
MEMUTUSKA N :                          
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN 
BAHAN TAMBAHAN PANGAN GAS UNTUK KEMASAN . 
  
BAB  I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal  1 
Dalam Peratur an ini yang dimaksud dengan : 
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan 
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 
makana n atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan 
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 
makanan atau minuman.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-3- 
 
 
2. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang 
ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk 
pangan.  
3. Nama BTP atau jenis BTP, selanjutnya disebut jenis BTP, adalah nama 
kimia/generik/umum/lazim yang digunakan untuk identitas bahan 
tambahan pangan , dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.  
4. Gas untuk Kemasan ( Packaging gas ) adalah bahan tambahan pangan 
berupa gas, yang dimasukkan kedalam kemasan pangan sebelum, saat 
maupun setelah kemasan diisi dengan pangan untuk mempertahankan 
mutu pangan dan melindungi pangan dari kerusakan.  
5. Sediaan BTP adalah bahan tambahan pangan yang dikemas dan berlabel 
dalam ukuran yang sesuai untuk konsumen.  
6. Asupan harian yang dapat diterima atau Acceptable Daily Intake,  yang 
selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan  tambahan 
pangan dalam miligram per kilogram berat badan  yang dapat dikonsumsi 
setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap 
kesehatan.  
7. ADI tidak dinyatakan atau ADI not specified/ADI not limited/ADI 
acceptable/no ADI Allocated/no ADI  necessary adalah istilah yang 
digunakan untuk bahan tambahan pangan yang mempunyai toksisitas 
sangat rendah, berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data 
lainnya), jumlah asupan bahan tambahan pangan tersebut jika digunakan 
dalam takaran  yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan 
serta pertimbangan lain, menurut pendapat Joint FAO/WHO Expert 
Committee on Food Additives (JECFA) tidak menimbulkan bahaya terhadap 
kesehatan.  
8. Batas Maksimum adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat  
pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.  
9. Batas Maksimum Cara Produksi Pangan yang Baik atau Good 
Manufacturing Practice , selanjutnya disebut Batas Maksimum CPPB, 
adalah jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah 
secukupnya yang diperluka n untuk menghasilkan efek yang diinginkan.  
10. BTP Ikutan ( Carry over ) adalah BTP yang berasal dari semua bahan baku 
baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi 
masih merupakan satu kesatuan produk.  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-4- 
 
 
 
11. Kategori Pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan 
tersebut.  
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di  
bidang pengawasan obat dan makanan.  
 
BAB II  
RUANG LINGKUP BTP  
Pasal 2  
(1) BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau 
tidak diperl akukan sebagai bahan baku pangan.  
(2) BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja 
ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, 
pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan 
dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan 
menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, 
baik secara langsung atau tidak langsung.  
(3) BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam 
pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.  
 
BAB III  
JENIS DAN BATAS MAKSIMUM BTP GAS UNTUK KEMASAN  
Pasal  3  
Jenis BTP Gas untuk Kemasan yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri 
atas: 
1. Karbon dioksida ( Carbon dioxide ); dan  
2. Nitrogen (Nitrogen ). 
 
Pasal 4  
Batas Maksimum penggunaan BTP  Gas untuk Kemasan  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap Kategori Pangan sebaga imana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
ini. 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-5- 
 
 
BAB IV  
PENGGUNAAN BTP GAS UNTUK KEMASAN  
Pasal 5  
(1) Penggunaan BTP Gas untuk Kemasan dibuktikan dengan sertifikat 
analisis kuantitatif.  
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB 
dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif.  
(3) Jenis BTP Gas untuk Kemasan yang tidak dapat dianalisis, Batas 
Maksimum dihitung berdasarkan penambahan BTP Gas untuk Kemasan 
yang digunakan dalam pangan.  
 
Pasal 6  
(1) BTP Gas untuk Kemasan dapat digunakan secara tunggal atau campuran.   
(2) Dalam hal BTP Gas untuk Kemasan digunakan secara campuran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan hasil bagi masing -
masing BTP dengan Batas Maksimum penggunaannya jika dijumlahkan 
tidak boleh lebih dari 1 (satu).  
(3) Contoh perhitungan hasil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
seperti tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini.  
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB.  
 
Pasal 7  
(1) Jenis dan Batas Mak simum BTP Gas untuk Kemasan Ikutan ( carry over ) 
mengikuti ketentuan jenis dan Batas Maksimum BTP seperti tercantum 
pada Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.  
(2) Dalam hal BTP Gas untuk Kemasan Ikutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak tercantum  pada Lampiran I,  maka  harus terlebih dahulu 
mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-6- 
 
 
(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagai mana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini.  
(4) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling 
lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengk ap. 
 
Pasal 8  
(1) Jenis dan penggunaan BTP Gas untuk Kemasan selain yang tercantum 
dalam Lampiran  I hanya boleh digunakan sebagai BTP Gas untuk 
Kemasan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini.  
(3) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling 
lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.  
 
BAB V  
LARANGAN  
Pasal 9  
Dilarang menggunakan BTP Gas untuk Kemasan sebagaimana yang dimaksud 
dalam Lampiran I untuk tujuan:                                          
a. menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan ;          
b. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi  
pangan yang baik untuk pangan ; dan/atau             
c. menyembunyikan kerusakan pangan.  
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-7- 
 
 
BAB VI  
SANKSI  
Pasal 10  
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi 
administratif berupa:  
a. peringatan secara tertulis;  
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk 
penarikan kembali dari peredaran;  
c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan 
keamanan atau mutu; dan/atau  
d. pencabutan izin edar.  
 
BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11  
(1) Sediaan BTP Gas untuk Kemasan dan Pangan mengandung BTP Gas 
untuk Kemasan yang telah memiliki persetujuan  pendaftaran harus 
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) 
tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.  
(2) Sediaan BTP Gas untuk Kemasan dan Pangan mengandung BTP Gas 
untuk Kemasan yang sedang diajukan permohonan perpanjangan 
perse tujuan pendaftaran sebelum diberlakukannya Peraturan ini, tetap 
diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1168/Menkes/Per/X /1999 dengan ketentuan masa berlaku surat 
persetujuan pendaftaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 
diundangkannya Peraturan ini.  
 
BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12  
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-8- 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2013  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
 
AMIR SYAMSUDIN  
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 556 
  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-9- 
 
 
LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK  INDONESIA  
NOMOR  17 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN  GAS UNTUK KEMASAN  
 
 
1. Karbon dioksida ( Carbon dioxide ) 
 
INS. 290   
ADI : Tidak dinyatakan  (not specified ) 
Sinonim  : - 
Fungsi lain  : Bahan pengkarbonasi  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi (contohnya susu coklat, 
eggnog , minuman yog hurt, minuman berbasis 
whey ) CPPB  
01.3 Susu kental dan analognya ( plain)  CPPB  
01.4.3  Krim yang digumpalkan ( plain)  CPPB  
01.4.4  Krim analog  CPPB  
01.5 Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk 
analog ( plain)  CPPB  
01.6.1  Keju tanpa pemeraman (keju mentah)  CPPB  
01.6.2  Keju peram  CPPB  
01.6.4  Keju olahan  CPPB  
01.6.5  Keju analog  CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu 
(misalnya puding, yog hurt berperisa atau 
yoghurt dengan buah)  CPPB  
01.8.1  Cairan whey  dan produknya, kecuali keju 
whey   CPPB  
02.2.2  Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 
80%  CPPB  
02.3 Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, 
termasuk produk campuran emulsi lemak 
dengan atau berperisa  CPPB  
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak 
termasuk makanan pencuci mulut berbasis 
susu dari kategori 01.7  CPPB  
03.0 Es untuk dimakan ( edibl e ice ), termasuk 
sherbet  dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-10- 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
kering  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap kedelai  CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau dalam 
retort pouch   CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji -
bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci 
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari kategori 04.2.2.5  CPPB  
04.2.2.8  Sayur dan rumput laut yang dimasak  CPPB  
05.0 Kembang gula/ permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats   CPPB  
06.4.3  Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
06.8 Produk -produk kedelai  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau 
potongan  CPPB  
08.3 Produk -produk olahan daging, daging unggas 
dan daging hewan buruan yang dihaluskan  CPPB  
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosis)  CPPB  
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, 
krustase a dan ekinodermata yang semi awet  CPPB  
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan 
dan produk perikanan yang dikalengkan atau 
difermentasi, termasuk moluska, krustase a 
dan ekinodermata  CPPB  
10.2.3  Produk -produk telur yang dikeringkan dan 
atau dipanaskan hingga terkoagulasi  CPPB  
10.3 Telur yang diawetkan, termasuk produk 
tradisional telur yang diawetkan, termasuk 
dengan cara dibasakan, diasinkan dan 
dikalengkan  CPPB  
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur 
(misalnya custard )  
 
 CPPB  
11.6 Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-11- 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
(table top sweeteners , termasuk yang 
mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)  
12.2.2  Bumbu dan kondimen  CPPB  
12.3 Cuka makan  CPPB  
12.4 Mustard  CPPB  
12.5 Sup dan kaldu  CPPB  
12.6 Saus dan produk sejenis  CPPB  
12.7 Produk oles untuk salad (misalnya salad 
makaroni, salad kentang) dan sandwich , tidak 
mencakup produk oles berbasis cokelat dan 
kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3  CPPB  
12.8 Ragi dan produk sejenisnya  CPPB  
12.9 Bumbu dan kondimen dari kedelai  CPPB  
12.10  Protein produk  CPPB  
13.1.1  Formula bayi  CPPB    
13.1.3  Formula untuk  keperluan medis khusus bagi 
bayi CPPB  
13.3 Makanan diet khusus untuk keperluan 
kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak -
anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)  CPPB 
(kecuali 
produk 
bayi) 
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun 
berat badan  CPPB 
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan 
untuk diet) yang tidak termasuk produk dari 
kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6  CPPB  
13.6 Suplemen pangan  CPPB  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  CPPB  
14.2.1  Bir dan minuman malt  CPPB  
14.2.2  Cider  dan perry   CPPB  
14.2.4  Anggur buah  CPPB  
14.2.5  Mead , anggur madu  CPPB  
14.2.6  Minuman spirit yang mengandung etanol lebih 
dari 15%  CPPB  
14.2.7  Minuman beralkohol yang diberi aroma 
(misalnya minuman bir, anggur buah, 
minuman cooler -spirit , penyegar rendah 
alkohol)  CPPB  
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-12- 
 
 
2. Nitrogen ( Nitrogen ) 
 
INS. 941    
ADI : Tidak dinyatakan ( No ADI necessary ) 
Sinonim  : Nitrogen  
Fungsi lain  : - 
  
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi (contohnya susu coklat, 
eggnog , minuman yog hurt, minuman berbasis 
whey ) CPPB  
01.3 Susu kental dan analognya ( plain)  CPPB  
01.4.3  Krim yang digumpalkan ( plain)  CPPB  
01.4.4  Krim analog  CPPB  
01.5 Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk 
analog ( plain)  CPPB  
01.6.1  Keju tanpa pemeraman (keju mentah)  CPPB  
01.6.2  Keju peram  CPPB  
01.6.4  Keju olahan  CPPB  
01.6.5  Keju analog  CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu 
(misalnya puding, yog hurt berperisa atau 
yoghurt dengan buah)  CPPB  
01.8.1  Cairan whey  dan produknya, kecuali keju 
whey   CPPB  
02.2.2  Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 
80%  CPPB  
02.3 Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, 
termasuk produk campuran emulsi lemak 
dengan atau berperisa  CPPB  
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak  tidak 
termasuk makanan pencuci mulut berbasis 
susu dari kategori 01.7  CPPB  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet  dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap kedelai  CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau dalam 
retort pouch   CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji -
bijian (misalnya selai kacang)  
 
 CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-13- 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci 
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari kategori 04.2.2.5  CPPB  
04.2.2.8  Sayur dan rumput laut yang dimasak  CPPB  
05.0 Kembang gula/ permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats   CPPB  
06.4.3  Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
06.8 Produk -produk kedelai  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau 
potongan  CPPB  
08.3 Produk -produk olahan daging, daging unggas 
dan daging hewan buruan yang dihaluskan  CPPB  
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosis)  CPPB  
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, 
krustase a dan ekinodermata yang semi awet  CPPB  
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan 
dan produk perikanan yang dikalengkan atau 
difermentasi, termasuk moluska, krustase a 
dan ekinodermata  CPPB  
10.2.3  Produk -produk telur yang dikeringkan dan 
atau dipanaskan hingga terkoagulasi  CPPB  
10.3 Telur yang diawetkan, termasuk produk 
tradisional telur yang diawetkan, termasuk 
dengan cara dibasakan, diasinkan dan 
dikalengkan  CPPB  
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur 
(misalnya custard )  CPPB  
11.6 Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan 
(table top sweeteners , termasuk yang 
mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)  CPPB  
12.2.2  Bumbu dan kondimen  CPPB  
12.3 Cuka makan  CPPB  
12.4 Mustard  CPPB  
12.5 Sup dan kaldu  CPPB  
12.6 Saus dan produk sejenis  
 
 CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-14- 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
12.7 Produk oles untuk salad (misalnya salad 
makaroni, salad kentang) dan sandwich , tidak 
mencakup produk oles berbasis cokelat dan 
kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3  CPPB  
12.8 Ragi dan produk sejenisnya  CPPB  
12.9 Bumbu dan kondimen dari kedelai  CPPB  
12.10  Protein produk  CPPB  
13.1.1  Formula bayi  CPPB  
13.1.3  Formula untuk keperluan medis khusus bagi 
bayi CPPB  
13.3 Makanan diet khusus untuk keperluan 
kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak -
anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)  CPPB 
(kecuali 
produk 
bayi) 
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun 
berat badan  CPPB  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan 
untuk diet) yang tidak termasuk produk dari 
kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6  CPPB  
13.6 Suplemen pangan  CPPB  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  CPPB  
14.2.1  Bir dan minuman malt  CPPB  
14.2.2  Cider  dan perry  CPPB  
14.2.4  Anggur buah  CPPB  
14.2.5  Mead , anggur madu  CPPB  
14.2.6  Minuman spirit yang mengandung etanol lebih 
dari 15%  CPPB  
14.2.7  Minuman beralkohol yang diberi aroma 
(misalnya minuman bir, anggur buah, 
minuman cooler -spirit , penyegar rendah 
alkohol)  CPPB  
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
                             
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-15- 
 
 
 
LAMPIRAN I I 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN  TAMBAHAN PANGAN GAS UNTUK KEMASAN  
 
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN  PENGGUNAAN BTP  
 
FORMULIR BTP 1  
 
SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP  
 
Nama perusahaan/importir  :  
Alamat perusahaan/importir  :  
Nomor surat perusahaan/importir  :  
Perihal  :  
Lampiran  :  
 
Kepada  Yth. 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal (7 atau 8)* Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan, nomor...tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Gas untuk Kemasan , dengan ini kami mengajukan 
permoho nan untuk menggunakan BTP sebagai berikut:  
a. Jenis BTP dan INS**  : 
b. Fungsi    : 
c. Jenis pangan   : 
d. Kategori pangan  : 
 
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 
ucapkan terimakasih.  
 
TTD dan Cap Perusahaan  : 
Nama Pemohon   : 
Contact Pe rson   : 
Telp./Fax/E -mail  : 
 
 
 
 
 
 
 
*  Pilih salah satu Pasal 7 bila BTP Gas untuk Kemasan  Ikutan ( Carry over ) atau Pasal 8 bila 
BTP Gas untuk Kemasan  
** International Numbering System   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-16- 
 
 
FORMULIR BTP 2  
 
DATA UMUM B AHAN T AMBAHAN PANGAN  
 
 
1. Nama Dagang  : 
 
2. Nama Jen is : 
 
3. Jenis Kemasan dan Netto : 
 
4. Nama Pabrik/ Perusahaan  : 
Alamat Pabrik/Perusahaan  : 
Nomor Telepon  : 
 
5. Nama Pabr ik Penge mas Kembali : 
Alamat Pa brik Pengemas Ke mbali : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik  Asal  : 
Alamat Pabrik asal   : 
 
6. Jika Lisensi   
 Nama Pabrik/Perusahaan   : 
Alamat Pabrik/Perusahaan   : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik Pemberi Lise nsi  : 
Alamat Pa brik Pemberi Lise nsi  : 
 
7. Jika diimpor   
 Nama Pabrik   : 
Alamat Pabrik   : 
Nama Importir  : 
Alamat Importir : 
Nomor Telepon  :  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-17- 
 
 
FORMULIR BTP 3  
 
 
Uraikan:  
 
1. Nama kimia  
..... 
 
2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)  
..... 
 
3. Rumus kimia  
.... 
 
4. Komposisi BTP  
..... 
 
5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika dan kimia)  
 ..... 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-18- 
 
 
FORMULIR  BTP 4  
 
 
Uraikan:  
 
1. Komposisi produk  pangan  
.... 
 
2. Jumlah penggunaan BTP pada proses produksi pangan  
.... 
 
3. Fungsi dan tujuan penggunaan BTP  
.... 
 
4. Sertifikat analisis  BTP pada produk pangan  
.... 
 
5. Alur produksi produk pangan dan cara penggunaan produk pangan  
....  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-19- 
 
 
FORMULIR BTP 5  
 
 
Uraikan kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan 
bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang -
kurangnya:  
1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain  
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)  
3. Metode pengujian BTP dalam produk pangan  
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian  
jenis BTP baru  
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek fisik yang dikehendaki dalam produk  
pangan dapat dicapai dalam pangan  
 
                           
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-20- 
 
 
FORMULIR BTP 6  
 
 
 
TANDA TERIMA  
     Nomor....../....../20....  
 
 
Nama Perusahaan  :  
Alamat  :  
Perihal  :  
Nomor Surat         
 :  
 
 
 
                                                                                   
Jakarta,...................20......  
Penerima  
 
 
                                                                                                           
..........................  
 
 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
 
ttd. 
 
LUCKY S. SLAMET  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-21- 
 
 
LAMPIRAN I II 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN GAS UNTUK KEMASAN  
 
CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP  
 
Contoh perhitungan penggunaan campuran BTP Gas untuk Kemasan  pada 
kategori  pangan 14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman 
olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel  
BTP Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  Penggunaan 
pada produk 
(mg/kg)  Perhitungan  
Gas untuk Kemasan  A x m m/x 
Gas untuk Kemasan  B y n n/y 
   (m/x) + (n/y) < 1 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET