PERATURAN  MENTERI PERINDUSTRIAN  REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 
 
TENTANG  
 
PEMBERLA KUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
MOTOR BAKAR PENYALAAN KOMPRESI GERAK BOLAK -BALIK UNTUK 
KEGUNAAN UMUM  - SPESIFIKASI, UNJUK KERJA, DAN METODE UJI  
SECARA WAJIB  
 
DENGAN RAHMAT TUHA N YANG MAHA ESA  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberlakuan 
Standar Nasional Indonesia (SNI) Motor Bakar 
Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -Balik untuk 
Kegunaan Umum secara wajib, sesuai dengan 
perkemban gan SNI, guna meningkatkan mutu 
hasil industri , melindungi konsumen  dalam 
penggunaan motor bakar penyalaan kompresi 
gerak bolak -balik untuk kegunaan umum , serta 
menciptakan persaingan usaha yang sehat dan 
adil atas produk dimaksud, perlu mengatur 
pemberlak uan SNI Motor Bakar Penyalaan 
Kompresi Gerak Bolak -Balik untuk Kegunaan 
Umum - Spesifikasi, Unjuk Kerja, dan Metode Uji 
secara wajib ; 
 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam  huruf a, perlu menetap kan 
Peraturan Menteri Perindustrian  tenta ng 
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Motor 
Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -Balik 
untuk Kegunaan Umum - Spesifikasi, Unjuk Kerja, 
dan Metode Uji Secara Wajib ; 
 
Mengingat    : 1. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establis hing The World 
Trade Organization  (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3564);  
 
  2. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabea nan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 , Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
2 
 Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia 
Nomor 4661);  
 
  3. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821);  
 
  4. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang       
Perindustrian  (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5492 ); 
 
5. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 
Negara Republik Indo nesia Tahun 2014 Nomor 216, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5584);  
 
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 
tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan  dan 
Pengembangan Industri (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3330);  
 
  8. Peraturan Pemerint ah Nomor 102 Tahun 2000 
tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4020);  
 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Ant ara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737);  
 
  10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembent ukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 201 4; 
 
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, T ugas dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
3 
 telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 201 3; 
 
12. Keputusan Presiden Nomor 78  Tahun 2001 
tentang Komite Akreditasi Nasional;  
 
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 201 4 
tentang Pembentukan Kementerian dan 
Pembentukan Kebinet Kerja 2014 -2019;  
 
  14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M -
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional 
Indonesia Bidang Industri;  
 
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M -
IND/PER/10/2010 tentan g Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Perindustrian;  
 
16. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberlakuan  Standar Nasional 
Indonesia Secara Wajib;  
 
17. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional 
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Standardisasi Nasional (PSN) Notifikasi dan 
Penyelisikan dalam kerangka pelaksanaan 
Agreement on Technical Barrier to Trade - World 
Trade Organization  (TBT-WTO);  
 
18. Peraturan Mente ri Perdagangan Nomor 67/M -
DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban 
Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada 
Barang sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M -
DAG/PER/1/2014;  
 
 
 
  
      MEMUTUSKAN:  
 
Menetapkan  : PERATURAN MENTE RI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
MOTOR BAKAR PENYALAAN KOMPRESI GERAK 
BOLAK -BALIK UNTUK KEGUNAAN UMUM  - 
SPESIFIKASI, UNJUK KERJA, DAN METODE UJI  
SECARA WAJIB  
 
  Pasal  1  
 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
 
  1. Produsen Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak 
Bolak -Balik untuk Kegunaan Umum  adalah 
perusahaan yang memproduksi Motor Bakar 
Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -Balik dengan Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
4 
 minimal melakukan proses  perakitan serta 
memiliki peralatan permesinan, power test , dan 
assembling line . 
 
2. Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -
Balik untuk Kegunaan Umum  adalah  suatu 
peralatan mekanis yang menghasilkan daya pada 
poros keluarnya, akibat proses pembakaran 
kompresi dalam silinder dengan torak yang 
bergerak bolak -balik, l engkap dengan seperangkat 
perlengkapan yang harus dipasang padanya, agar 
dapat menghasilkan unjuk kerja sesuai fungsinya.  
 
3. Daya rem adalah daya yang diukur pada poros 
keluar motor  bakar . 
 
4. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda S NI Motor 
Bakar Penyalaan Kompres i Gerak Bolak -Balik 
untuk Kegunaan Umum - Spesifikasi, Unjuk Kerja, 
dan Metode Uji yang selanjutnya disebut SPPT -SNI 
Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -
Balik , adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh 
Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang 
mampu memproduksi Motor Bakar Penyalaan 
Kompresi Gerak Bolak -Balik yang sesuai dengan 
persyaratan  SNI. 
 
5. Lembaga Sertifikasi Produk , yang selanjutnya 
disingkat LSPro , adalah lembaga yang ditunjuk 
Menteri untuk melakukan kegiatan Sertifikasi 
Produk Penggunaan  Tanda SNI . 
 
6. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang 
telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Menteri 
untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap 
contoh Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak 
Bolak -Balik sesuai spesifikasi/metode uji SNI.  
 
7. Sertifikat  Hasil Uji /Laporan Hasil Uji , yang 
selanjutnya disingkat SHU/LHU , adalah 
sertifikat/ laporan hasil pengujian atas contoh 
Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -
Balik menurut spesifikasi  dan metode uji yang 
sesuai SNI.  
 
8. Sistem Manajemen Mutu , yang selanj utnya 
disingkat SMM , adalah rangkaian kegiatan dalam 
rangka penerapan manajemen mutu menuru t 
Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau 
revisinya atau Sistem Manajemen Mutu lain yang 
diakui.  
 
9. Lembaga Sertifikasi Sistem  Manajemen  Mutu , yang 
selanjutnya di singkat LSSM M, adalah lembaga 
yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan 
akreditasi negara lain yang telah melakukan Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
5 
 Perjanjian Saling Pengakuan atau Multilateral  
Recognition A rrangement  (MLA) dengan KAN  untuk 
melakukan kegiatan Sertifikasi SMM.  
   
  10. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya 
disebut KAN , adalah lembaga non -struktural, yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem 
akreditasi dan sertifikasi serta  berwenang untuk 
mengakreditasi lembag a dan laboratorium untuk 
melakukan kegiatan sertifikasi.  
 
  11. Perjanji an Saling Pengakuan /Mutual Recognition 
Arrangement  (MRA) dan Multilateral Recognition 
Arrangement  (MLA) adalah kesepakatan yang 
dilakukan oleh KAN dengan badan akreditasi 
negara lain untu k saling mengakui atau menerima 
beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasil 
penilaian kesesuaian.  
  
12. Surveilan adala h pengecekan secara berkala 
dan/ atau secara khusus terhadap 
perusahaan/produsen yang telah memperoleh 
SPPT -SNI atas konsistensi penerapan  SPPT -SNI 
yang dilakukan oleh LSPro.  
 
  13. Petugas Pengawas Standar Produk , yang 
selanjutnya disebut PPSP , adalah Aparatur Sipil 
Negera  di pusat atau daerah yang ditugaskan 
untuk melakukan pengawasan barang dan/ atau 
jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi  kegiatan 
produksi yang SNI -nya telah diberlakukan secara 
wajib.  
   
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.  
   
15. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah 
Direktur Jenderal Industri Unggulan B erbasis 
Teknol ogi Tinggi , Kementerian  Perindustrian.  
   
16. Kepala BPKIMI adalah Kepala Badan Pengkajian 
Kebijakan Iklim dan Mutu Industri , Kementerian 
Perindustrian.  
 
  17. Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri 
Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Kementerian 
Perindustrian.  
 
18. Dinas Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah  di tingkat Provinsi yang menyeleng garakan 
urusan pemerintahan bidang perindustrian.  
   
19. Dinas Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah  di Kabupaten/Kota yang 
menyelen ggarakan urus an pemerintahan bidang Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
6 
 perindustrian.  
 
 
  Pasal 2  
 
Memberlakukan SNI Motor Bakar Penyalaan Kompresi 
Gerak Bolak -Balik untuk Kegunaan Umum  - Spesifikasi, 
Unjuk Kerja, dan Metode Uji  (SNI 0119:20 12) secara 
wajib pada Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bol ak-
Balik dengan silinder tunggal empat langkah dan daya rem 
hingga 25 kW  dengan Nomor Pos Tarif/HS Code  sebagai 
berikut:  
a. Untuk penggerak kendaraan air: ex. 8408.10.10.00 dan 
ex. 8408.10.20.00  
 
b. Untuk penggerak lainnya  selain untuk kendaraan 
bermotor dan al at berat : ex. 8408.90.10.00 dan ex. 
8408.90.99.90  
 
 
  Pasal 3  
 
  Perusahaan yang  memproduksi  Motor Bakar 
Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -Balik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI 
dengan:  
 
a. memiliki SPPT -SNI Motor Bakar  Penyalaan 
Kompresi Gerak Bolak -Balik ; dan 
 
b. memberikan  tanda SNI pada setiap produk  pada 
tempat yang mudah di baca dan dengan cara  
penandaan  yang tidak mudah hilang.  
 
 
  Pasal 4 
 
(1) Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -
Balik yang termasuk dalam Nomor Pos Tarif (HS 
Code) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang :  
a. Digunakan sebagai contoh uji SPPT -SNI; 
b. Digunakan sebagai contoh untuk penelitian dan 
pengembangan industri;  
c. Digunakan sebagai sampel untuk pameran;  
d. Memiliki satu silinder empat langkah dan daya 
rem lebih dari 2 5 kW;  
e. Memiliki lebih dari satu silinder empat langkah 
dan daya rem sampai dengan 25 kW;  dan/atau  
f. Memiliki lebih dari satu silinder empat langkah 
dan daya rem lebih dari 25 kW;  
Tidak wajib memenuhi ketentuan SNI 0119:2012.  
 
(2) Impor Motor Bakar Penyalaan Kompr esi Gerak 
Bolak -Balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib melalui Pertimbangan Teknis dari Direktur 
Pembina Industri.  
 Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
7 
 (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan 
perusahaan.  
 
(4) Pertimbangan Teknis sebagaimana  dimaksud pada 
ayat (2) minimal berisi informasi :  
  
a. Nama dan Alamat Perusahaan Pemohon;  
b. Nama Produk;  
c. Spesifikasi Produk;  
d. Penggunaan Produk;  
e. Jumlah yang akan diimpor.  
 
(5) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan sej ak 
diterbitkan  dan hanya berlaku untuk satu kali 
impor . 
 
(6) Persyaratan dan tata cara penerbitan 
Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Direktur Jenderal Pembina Industri.  
 
 
Pasal  5 
 
  (1) Perusahaan yang mempr oduksi Motor Bakar 
Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -Balik  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan 
permohonan penerbitan SPPT -SNI Motor Bakar 
Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -Balik  kepada 
LSPro yang telah terakreditasi sesuai ruang 
lingkup SNI Motor Bakar  Penyalaan Kompresi 
Gerak Bolak -Balik untuk Kegunaan Umum - 
Spesifikasi, Unjuk Kerja, dan Metode Uji dan 
ditunjuk oleh Menteri . 
 
(2) Permohonan penerbitan SPPT -SNI Motor Bakar 
Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -Balik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disert ai dengan Surat Keterangan Kelayakan 
Permohonan  SPPT -SNI dari Direktur Pembina 
Industri . 
 
(3) Penerbitan SPPT -SNI Motor Bakar Penyalaan 
Kompresi Gerak Bolak -Balik dilakukan 
berdasarkan  Sertifikasi Sistem 5, melalui :  
 
  a. pengujian kesesuaian mutu Motor Bakar 
Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -Balik sesuai 
dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2; dan  
 
b. audit proses produksi dan audit penerapan 
SMM  SNI ISO 9001:2008  atau revisinya  atau 
SMM  lainnya yang diakui . Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
8 
 (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ay at (3) 
huruf a dilaksana kan ol eh: 
 
a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi 
oleh KAN dengan ruang lingkup SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 
ditunjuk oleh Menteri; atau  
 
b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah 
terakreditasi oleh lembaga akr editasi di tempat 
Laborat orium Penguji dimaksud berada yang 
mempunyai perjanjian saling 
pengakuan /Mutual Recognition Arrangement  
(MRA) dengan KAN (seperti International 
Laboratory Accreditation  (ILAC) atau The Asia 
Pacific Laboratory Accreditation Cooperat ion 
(APLAC)), dengan ruang lingkup SNI 
sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 2  dan 
negara  tempat Laboratorium Penguji 
dimaksud  berada  memiliki perjanjian bilateral 
atau multilateral di bidang regulasi teknis 
dengan Pemerintah Republik Indonesia dan 
ditunjuk ole h Menteri.  
 
(5) Audit penerapan SMM  sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 3) huruf b dilakukan berdasarkan : 
 
a. pernyataan diri penerapan SMM  sesuai SNI 
ISO 9001:2008; atau  
 
b. sertifikat  penerapan  SMM  sesuai SNI ISO 
9001:2008 atau revisinya  atau SMM lainnya 
yang diakui  dari LSSMM yang telah 
terakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi  
SMM  yang telah menandatangani Perjanjian 
Saling Pengakuan /Multilateral  Recognition 
Arrangemen t (MLA) dengan  KAN.  
 
(6) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium Penguji 
yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup 
SNI Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak 
Bolak -Balik  untuk Kegunaan Umum - Spesifikasi, 
Unjuk Kerja, dan Metode Uji belum mencukupi 
kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro 
dan/atau Laboratorium Penguji yang 
kompetensinya telah dievalua si oleh BPKIMI.  
 
(7) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang 
ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 6) wajib telah diakreditasi KAN dalam 
jangka waktu paling l ama 2 (dua) tahun sejak 
penunju kan. 
 
 
   
 Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
9 
 Pasal 6 
 
  LSPro sebagaimana dimaksud dal am Pasal 5 wajib 
menerbitkan SPPT -SNI Motor Bakar Penyalaan 
Kompresi Gerak Bolak -Balik  dengan mencantumkan 
paling sedikit informasi tentang:  
a. nama dan alamat perusahaan ;  
b. alamat pabrik;  
c. merek;  
d. nama penanggung jawab;  
e. nama dan alamat import ir (khusus produk impor) ; 
f. nomor dan judul SNI;  
g. jenis produk ; dan  
h. masa berlaku SPPT -SNI. 
   
 
Pasal 7 
   
  (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib 
memberitahukan dan menyampaikan kepada 
Kepala BPKIMI , Direktur Jenderal Pembina 
Industri , dan perusahaan pemohon tenta ng: 
a. penerbitan SPPT -SNI; 
b. penundaan pemberian atau perpanjangan 
SPPT -SNI apabila belum memenuhi 
persyaratan sertifikasi, dan perusahaan 
pemohon dapat melakukan perbaikan ; 
c. penolakan pemberian atau perpanjangan 
SPPT -SNI, apabila tidak memenuhi 
persyaratan ser tifikasi ; dan 
d. pelimpahan SPPT -SNI kepada LSPro yang 
ditunjuk , apabila  LSPro yang menerbitk an 
SPPT -SNI tidak ditunjuk lagi ;  
paling lambat  7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan 
surat penetapan  hal-hal dimaksud . 
 
(2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waji b 
bertanggung jawab atas SPPT -SNI yang 
diterbitkan.  
 
 
Pasal 8 
 
 
  Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -Balik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diedarkan 
serta diperdagangkan di dalam negeri, dan yang 
berasal dari hasil produksi dalam negeri dan/atau 
impor , wajib telah memenuhi ketentuan  SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 . 
   
 Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
10 
 Pasal 9 
 
  (1) Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -
Balik hasil produksi dalam negeri yang  diproduksi 
sejak Peraturan Menteri ini berlaku dan  tidak 
memenuhi keten tuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3  dilarang beredar di daerah pabean  
Indonesia.  
 
(2) Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -
Balik hasil produksi dalam negeri yang diproduksi 
sejak berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah 
beredar , wajib ditarik kemba li dan dimusnahkan 
oleh produsen apabila tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.  
 
(3) Tata cara penarikan produk dari peredaran dan 
pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undang an. 
  
 
Pasal 10 
 
(1) Sejak Peraturan Menteri ini berlaku Motor Bakar 
Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -Balik  impor  
wajib telah memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 .  
 
(2) Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -
Balik impor sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 serta telah berada di 
dalam daerah p abean Indonesia wajib di ekspor 
kembali  atau dimusnahkan oleh pelaku usaha.  
 
 
  Pasal 11 
 
Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -Balik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah 
beredar sebelum pemberlakuan Peraturan Menteri ini 
dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 3  wajib ditarik dari peredaran 
selambat -lambatnya 12 (dua belas ) bulan sejak 
pemberlakuan  Peraturan M enteri ini . 
   
 
Pasal  12 
 
  (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penerapan SNI Motor Bakar 
Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -Balik secara 
wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina 
Industri.  Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
11 
 (2) Pengawasan sebag aimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi 
produksi yang dilaksanakan paling sedikit  1 (satu) 
kali dalam setahun oleh PPSP.  
 
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal 
Pembina Indust ri dapat berkoordinasi dengan 
Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota 
atau instansi terkait.  
 
(4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap 
Lembaga Penilaian Kesesu aian dalam rangka 
penerapan SNI  Motor Bakar Penyalaan Kompresi 
Gerak Bolak -Balik untuk Kegunaa n Umum - 
Spesifikasi, Unjuk Kerja, dan Metode Uji . 
 
(5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), BPKIMI dapat 
memberikan teguran tertulis dan sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan 
kepada LSPro dan /atau  Laboratorium Penguji 
yang melanggar ketentuan dalam Peraturan 
Menteri ini.  
   
 
Pasal 1 3 
 
  Pelaku usaha, LSPro dan/ atau Laboratorium Penguji 
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
   
 
  Pasal 1 4 
 
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan 
Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan 
SNI Motor Bakar Penyalaan Kompresi Gerak Bolak -
Balik untuk Kegunaan Umum - Spesifikasi, Unjuk 
Kerja, dan Metode Uji Secara  Wajib .  
   
 
Pasal 1 5 
 
  Peraturan Menteri ini mulai berlaku  6 (enam) bulan 
sejak  tanggal diundangkan.  
  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan  
penem patannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.  
 
 
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
12 
 Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
 MENTERI PERINDUSTRIAN  
  REPUBLIK lNDONESIA , 
 
 
 
 
 SALEH HUSIN  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
 
 
 
YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUB LIK INDONESIA TAHUN  2014 NOMORPeraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
13