BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATU RAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT  DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  44 TAHUN 201 3 
TENTANG  
PERUBAHAN  ATAS PERATURAN  KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN  NOMOR  HK.03.1.23. 12.10.12459  TAHUN 201 0 TENTANG  
PERSYARATAN TEKNIS  KOSMETIKA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : a. bahwa beberapa ketentuan Persyaratan Teknis 
Kosmetika  yang ditetapkan berdasarkan Peraturan  
Kepala Badan Pengawas Obat d an Makanan  Nomor  
HK.03.1.23. 12.10.12459  Tahun 201 0 perlu disesuaikan 
dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi di bidang kosmetika ; 
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a , perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubaha n Atas 
Peraturan  Kepala Badan Pengawas Obat d an Makanan  
Nomor  HK .03.1.23. 12.10.12459  Tahun 201 0 tentang 
Persyaratan Teknis  Kosmetika ; 
Mengingat  : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  
2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5063) ; 
3. Peraturan Pemeri ntah Nomor 72 Tahun 1998 tentang 
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3781);  
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-2- 
4. Keputusan  Presiden Nomor  103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2013; 
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah 
Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 
Tahun 20 13; 
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin 
Produksi Kosmetika  (Berita Ne gara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 396);  
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang 
Notifikasi Kosmetika  (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 397);  
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang 
Kriteria dan Tata  Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
598) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 
Tahun  2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 799);  
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.03.1.23.12.10.12123 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Dokumen Informasi Produk  (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 608);  
10. Peratu ran Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang 
Persyaratan Teknis Kosmetika  (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010  Nomor 653);  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-3- 
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor H K.03.1.23.08.11.075 17 Tahun 2011  tentang 
Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika  (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 597) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
HK.03.1.23.06.12.3697 Tahun 2012  (Berita Negara 
Republik  Indonesia Nomor 711);  
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT D AN MAKANAN  NOMOR  
HK.03.1.23. 12.10.12459  TAHUN 201 0 TENTANG 
PERSYARATAN TEKNIS  KOSMETIKA . 
 
Pasal I  
Beberapa ketentuan dalam Peraturan  Kepala Badan Pengawas Obat d an 
Makanan  Nomor  HK.03.1.23. 12.10.12459  Tahun 201 0 tentang Persyaratan 
Teknis Kosmetika  diubah sebagai berikut : 
1. Ketentuan Pasal 8 diubah  sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 8 
Penandaan kosmetika paling sedikit harus mencantumkan:  
a. nama kosmetika;  
b. kegunaan;  
c. cara penggunaan;  
d. komposisi;  
e. nama dan negara produsen;  
f.  nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi;  
g. nomor bets;  
h. ukuran, isi atau berat bersih;  
i.  tanggal kedaluwarsa;  
j.  peringata n/perhatian dan keterangan lain yang dipersyaratkan ; 
k. nomor Notifikasi.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-4- 
2. Diantara  BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni Pasal 18A  
sehingga berbunyi sebagai berikut:  
BAB IIIA  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 1 8A 
Kosmetika yang telah beredar wajib  menyesuaikan dengan ketentuan dalam 
Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.  
 
Pasal II  
Peraturan ini mulai berlaku pada  tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
ini denga n penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  28 Juni 2013    
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
          
ttd. 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  6 Agustus 2013  
MENTERI  HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
AMIR SYAMSU DIN 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 201 3 NOMOR  988