PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN  REPUBLIK INDONESIA  
                                           NOMOR :  
  
TENTANG  
  
PEMBERLAKUAN SNI SEBAGIAN PARAMETER PERSYARATAN KADAR 
FORMALDEHID A DAN LOGAM TEREKSTRAKSI  PADA TEKSTIL DAN PRODUK 
TEKSTIL  SECARA WAJIB   
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA , 
 
 
Menimbang   : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri 
nasional dan me njamin mutu hasil industri, melindungi 
konsumen , serta menciptakan persaingan usaha yang 
sehat dan adil, perlu memberlakukan  SNI Sebagian 
Parameter Persyaratan Kadar F ormaldehid a dan Logam 
Terekstraksi  pada Tekstil dan Produk Tekstil  Secara 
Wajib; 
 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  Peraturan 
Menteri Perindustrian  tentang Pemberlakuan SNI 
Sebagian Parameter Persyaratan Kadar F ormaldehid a 
dan Logam Terekstraksi  pada Tekstil dan Produk Tekstil  
Secara Wajib ; 
   
 
Mengingat  : 1. Undang - Undang  Nomor   5 Tahun    1984   tentang  
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984  Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274);  
 
2. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization  (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);  
3. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) se bagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2006   Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
2 
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93 : Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661);  
 
4. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  
 
5. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang       
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);  
 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang  
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan  dan 
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3330);  
 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembar an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4020);  
 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  
 
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara sebagaimana telah beberapa ka li diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
91 Tahun 2011;  
 
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan O rganisasi, Tugas 
dan Fungsi Eselon I Kemen terian Negara sebagaimana 
telah beberap a kali diubah terakhir dengan Peraturan   Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
3 
 Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;  
 
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78  
Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasion al; 
 
12. Keputusan Presiden Republik Indo nesia Nomor 84/P 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu II Periode 2009 – 2014 sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 59/P Tahun 2011;  
 
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M -
DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman 
Label pada Barang sebagaimana telah diubah Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 22/M -DAG/PER/5/2010;  
 
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M -
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia 
Bidang Industri;  
 
15. Peraturan Menteri Peri ndustrian Nomor 105/M -
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perindustrian;  
 
16. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional    
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi 
Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberlakuan   Standar Nasional Indonesia Secara 
Wajib; 
 
   
  MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  : PEMBERLAKUAN SNI SEBAGIAN PARAMETER 
PERSYARATAN KADAR F ORMALDEHID A DAN LOGAM 
TEREKSTRAKSI  PADA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL  
SECARA WAJIB . 
 
 
  Pasal 1  
 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
 
  1. Tekstil dan Produk Tekstil merupakan k ain jadi, pakaian 
jadi dan aksesorisnya, serta  barang tekstil sudah jadi 
lainnya, baik yang terbuat dari kain tenun maupun kain 
rajut, dari berbagai jenis serat dan campuran serat.  
   Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
4 
 2. Kain Jadi adalah kain yang telah mengalami proses 
pengelantangan ( bleaching ), pencelupan ( dyeing ), 
pencapan  (printing ) dan/atau penyempurnaan ( finishing ) 
dalam bentuk lembaran yang digunakan sebagai bahan 
baku  Pakaian Jadi  dan Aksesorisnya  atau Barang Tekstil 
Sudah Jadi Lainnya . 
 
3. Pakaian Jadi adalah pakaian dewasa dan anak yang 
langsung bersentuhan dengan kuli t, yang terbuat dari 
kain tenun atau  kain rajut dari berbagai jenis serat dan 
campuran  serat.  
 
4. Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya  adalah barang tekstil 
yang terbuat dari kain yang digunakan bukan  untuk  
Pakaian Jadi dan Aksesorisnya . 
 
5. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Sebagian 
Parameter  Persyaratan Kadar Formaldehida dan Logam 
Terekstraksi  yang selanjutnya disebut SPPT  SNI - SP 
Persyaratan Kadar Formaldehida dan Logam 
Terekstraksi  adalah Sertifikat Produk Penggunaan 
Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Produk kepada produsen yang mampu menghasilkan 
Kain Jadi, Pakaian Jadi  dan Ak sesorisnya , serta Barang 
Tekstil Sudah Jadi Lainnya  yang sesuai persyaratan    
SNI - SP. 
 
6. Lembaga Sertifikasi Produk, yang sela njutnya disebut 
LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan 
Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI -SP. 
   
  7. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang 
melakukan kegiat an pengujian terhadap contoh barang 
sesuai spesifikasi/ metode uji SNI-SP. 
 
  8. Komite Akreditasi Nasional  yang selanjutnya disebut 
KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Presi den dengan tugas menetapkan sistem akreditasi 
dan sertifikasi serta  berwenang untuk mengakreditasi 
lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan 
sertifikasi.  
   
  9. Petugas Pengawas Standar Produk  yang selanjutnya 
disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sip il di pusat atau 
daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan   Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
5 
 barang dan/atau  jasa di lokasi produksi dan/atau di luar 
lokasi produksi  kegiatan produksi , yang SNI nya telah 
diberlakukan sec ara wajib.  
   
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
di bidang perindustrian.  
   
11. Direkt orat Jenderal Pembina Industri adalah Direkt orat 
Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian  
Perindustrian.  
 
12. Direktur Jenderal Pembina Industri adal ah Direktur 
Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian 
Perindustrian.  
 
13. Direktur Pembina Industri adalah  Direktur yang membina 
industr i Tekstil dan Produk Tekstil  pada Direktorat 
Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian 
Perindustrian.  
 
  14. BPKIMI  adalah Badan Pen gkajian Kebijakan Iklim dan 
Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.  
 
  15. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang 
menyelen ggarakan urusan pemerintahan bidang 
perindustrian.  
   
16. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di  tingkat    
Kabupaten/Kota yang menyelen ggarakan urusan 
pemerintahan bidang perindustrian.  
 
17. Produsen adalah perusahaan yang berbentuk badan 
usaha atau badan hukum  yang memproduksi Kain jadi, 
Pakaian jadi dan aksesorisnya, serta Barang tekstil 
sudah jadi lainnya  serta memasarkan nya dengan 
menggunakan atau tanpa menggunakan mereknya . 
  
18. Perwakilan  (representative)  adalah perusahaan 
berbadan hukum yang berada di Indonesia yang telah 
menerima p enunjukan atau mandat secara tertulis dari 
produsen selaku perwakilan produsen tersebut di 
Indonesia dalam hubungannya dengan hal -hal yang 
telah disepakati oleh kedua pihak . 
 
19. Importir a dalah orang perorangan atau perusahaan yang 
berbentuk badan usaha atau badan hukum yang 
melakukan kegiatan impor .   Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
6 
    
  Pasal 2  
   
  Memberlakukan  SNI Sebagian Parameter     (SNI-SP) 
Persyaratan   Kadar Formaldehida  dan Logam Terekstraksi  
secara wajib dengan ketentuan sebagai berikut : 
 
No Jenis uji  Persyaratan  
Keterangan  Bersentuhan 
langsu ng 
dengan kulit  Tidak 
bersentuhan 
langsung 
dengan kulit  
1 Kadar 
formaldehid a 75 ppm 300 ppm  Maksimum  
2 
 
 
 Kadar logam terekstra ksi 
Cd 
(kadmium)  0,1 mg/kg  0,1 mg/kg  Maksimum  
Cu 
(tembaga)  50,0 mg/kg  50,0 mg/kg  Maksimum  
Pb (timbal)  1,0 mg/kg  1,0 m g/kg Maksimum  
Ni (nikel)  4,0 mg/kg  4,0 mg/kg  Maksimum  
 
pada Tekstil dan Produk Tekstil  dengan nomor Harmonize d 
System  (HS)/pos tarif sebagaimana tercantum  pada  
Lampiran Peraturan Menteri ini.  
 
 
  Pasal 3  
 
  Perusahaan yang memproduksi Tekstil dan Produk Tekstil  
wajib memenuhi  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dengan:  
 
a. memiliki SPPT SNI -SP Persyaratan Kadar F ormaldehida 
dan Logam Terekstraksi pada Tekstil dan Produk 
Tekstil ; dan  
 
b. membubuhkan  tanda SNI -SP Persyaratan Kadar 
Formaldehida dan Logam Terekstraksi pada  produk dan 
kemasan di tempat yang mudah dibaca dengan cara 
penandaan yang menghasilkan tanda tidak mudah 
hilang . 
 
Pasal 4  
 
(1) Ketentuan SNI – SP Persyaratan Kadar Formaldehida 
dan Logam Terekstraksi pada Tekstil dan Produk 
Tekstil  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak   Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
7 
 berlaku bagi Tekstil dan Produk Te kstil dengan nomor 
Harmonized System  (HS)/pos tarif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 apabila digunakan:  
 
a. untuk program penelitian dan pengembangan 
(Research and Development ); 
b. sebagai barang contoh dalam pameran; atau  
c. sebagai bahan baku untuk produksi tuj uan ekspor.  
 
(2) Tekstil dan Produk Tekstil  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib memiliki Rekomendasi dari Direktorat 
Jenderal Pembina Industri.  
 
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sekurang -kurangnya memuat informasi sebagai berikut:  
 
a. identitas  perusahaan/lembaga pemohon;  
b. kegunaan;  
c. kapasitas produksi dan rencana produksi 
perusahaan (untuk produk tujuan ekspor); dan  
d. jumlah produk yang akan diimpor.  
 
(4) Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan 
perusaha an/lembaga yang dilengkapi dengan Surat 
Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa 
produk yang diimpor digunakan:  
 
a. untuk program penelitian dan pengembangan 
(Research and Development ); 
b. sebagai barang contoh dalam pameran; atau  
c. sebagai bahan  baku untuk produksi tujuan ekspor;  
 
dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.  
 
(5) Dalam memberikan Rekomendasi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), Direktorat Pembina Industri 
dapat berkoordinasi dengan instansi atau lembaga 
terkait.  
 
(6) Ketentuan dan pers yaratan pemberian Rekomendasi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina 
Industri.  
   Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
8 
   Pasal 5 
   
  (1) Penerbitan SPPT  SNI – SP Persyaratan Kadar 
Formaldehida dan Logam Terekstraksi pada Tekstil dan 
Produk T ekstil  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  
huruf a  diterbitkan oleh LSPro yang telah  terakreditasi 
oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat  
surat Rekomendasi  terlebih dahulu dari Direktur Jenderal 
Pembina Industri.  
 
(2) Penerbitan SPPT  SNI-SP Persyaratan Kadar 
Formaldehida dan Logam Terekstraksi pada Tekstil dan 
Produk Tekstil  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Standardisasi 
Nasional (PSN) 302:2006: Penilaian Kesesuaian – 
Fundamental Sertifikasi Produk  melalui pengujian 
kesesuaian mutu produk sesuai ketentuan SNI -SP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada  contoh:  
   
a. produksi dalam negeri , diam bil dari lot/batch  
produksi ; atau    
b. produk impor , contoh diambil dari  lot produk  di setiap 
pengapalan ( shipment ). 
 
  
(3) Setiap lot produksi sebagaimana dimaksud pada :  
 
a. ayat (2) huruf a merupakan total hasil  produksi 
selama 6 bulan; atau  
 
b. ayat (2) huruf b merupakan total jumlah produk yang 
diimpor p ada setiap pengapalan.  
 
(4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2)  
dilaksanakan oleh  Laboratorium Penguji yang telah 
terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri dengan 
ruang lingkup sesuai SNI -SP Persyaratan Kadar 
Formaldehida dan Logam Terekstraksi pada Tekstil dan 
Produk Tekstil  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) .  
 
(5) Apabila  LSPro dan/atau Laboratorium penguji yang 
terakreditasi o leh KAN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4)  belum tersedia atau belum mencukupi 
kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan atau 
Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi 
oleh BPKIMI.    Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
9 
  
(6) LSPro dan/atau  Laboratorium Penguji sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 5) paling lama 2 (dua) tahun sejak 
penunjukkan harus telah diakreditasi KAN.  
 
 
  Pasal 6 
 
LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam 
menerbitkan SPPT -SNI Persyaratan Kadar Formaldehida 
dan Logam Terekstraksi pada Tekstil dan Produk Tekstil    
wajib mencantumkan paling sedikit  informasi:  
 
a. nama dan alamat perusahaan;  
b. alamat pabrik /usaha ; 
c. nama penanggung jawab;  
d. nama dan alamat importir/perwakilan;  
e. nomor dan judul SNI-SP; 
f. tipe/jenis produk; dan  
g. merek 
 
Pasal 7 
 
  (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib 
melaporkan  penerbitan SPPT  SNI-SP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada Direktur 
Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI selam bat-
lambatnya 7 (tujuh) hari  kerja sejak penerbitan . 
 
(2) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
tidak dapat menerbit kan SPPT  SNI-SP yang disebabkan : 
 
a. ketidak sesuaian mutu ; dan/atau    
b. tidak terpenuhi  persyaratan untuk memperoleh SPPT  
SNI-SP oleh perusahaan pemohon ; 
 
LSPro wajib melaporkan  penolakan penerbitan SPPT  
SNI-SP kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan 
Kepala BPKIMI  selambat -lamb atnya 1 (satu) hari sejak 
diterbitkan  surat penolakan penerbitan . 
 
(3) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
bertanggung jawab atas SPPT  SNI-SP yang diterbitkan.  
   
 
 
   Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
10 
 Pasal 8 
 
  Setiap Tekstil dan Produk Tekstil  sebagaimana dimaksud 
dalam  Pasal 2 yang diperdagangkan di dalam negeri, yang 
berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 3  
dan Pasal 5.  
 
 
Pasal 9 
 
  (1) Tekstil dan Produk Tekstil  yang berasal dari hasil 
produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 3 dilarang beredar . 
 
(2) Tekstil dan Produk Tekstil  yang berasal dari hasil 
produksi dalam negeri  yang telah beredar di pasar dan 
tidak memenuhi ketentuan se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 wajib  ditarik dari peredaran oleh produsen yang 
bersangkutan.  
 
(3) Tekstil dan Produk Tekstil  yang berasal dari  impor dan 
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dilarang masuk Daerah Pabean Indonesia . 
 
(4) Tekstil dan Produk Tekstil  yang berasal dari  impor dan 
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 serta  telah berada di dalam Kawasan Pabean  
Indonesia  wajib di re -ekspor atau dimusnahkan oleh 
Pelaku Usaha .  
 
(5) Tata cara penarikan produk dari peredaran  sebagaimana 
dimaksud pada a yat ( 2) dilakukan sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan . 
 
(6) Pelaksanaan  pemusnahan dan /atau  re-ekspor  
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  wajib disaksikan 
oleh instansi  terkait . 
 
 
Pasal 10 
 
  (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan 
pembinaan dan pengaw asan terhadap pelaksanaan 
penerapan SPPT  SNI-SP pada Tekstil dan Produk   Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
11 
 Tekstil  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 . 
 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan di dalam lokasi produksi dan/atau di luar lokasi 
produksi yang dilaksanakan sekurang -kurangnya              
1 (satu) kali dalam setahun dengan menugaskan PPSP.  
 
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Direktorat Jenderal Pembina Industri 
bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan instansi 
Dinas Provinsi dan/atau Din as Kabupaten/Kota atau 
instansi terkait.  
 
(4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga 
Penilaian Kesesuaian (LSPro dan Laboratorium Penguji ) 
dalam rangka penerap an SNI-SP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 . 
 
(5) Dalam melaksanakan pembinaa n sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 4), BPKIMI dapat memberikan 
teguran tertulis dan sanksi sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan kepada LSPro dan/atau 
Laboratorium Penguji yang tidak memenuhi ketentuan 
dalam Peraturan Menteri ini.  
 
 
  Pasal 1 1 
 
  Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk 
Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI-SP 
Persyaratan Kadar Formaldehida dan Logam Terekstraksi 
pada Tekstil dan Produk Tekstil  . 
  
 
 
  Pasal 12 
   
  Pelaku usaha, LSPro dan/atau  Laboratorium Penguji yang 
melakukan pelanggara n terhadap ketentuan dalam Peraturan 
Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
 
 
 
   Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
12 
   Pasal 13 
 
  Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak 
tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahu inya, Peraturan Menteri ini 
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia.  
 
Ditetapkan di   Jakarta  
pada tanggal     
  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
    REPUBLIK INDONESIA  
  
 
 
 
 
                      MOHAMAD  S. HIDAYAT  
 
Diundangkan d i Jakarta  
pada tanggal  
 
  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
                        REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
 
                             AMIR SYAMSUDIN  
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 201 2  NOMOR