PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN  REPUBLIK INDONESIA  
                                  NOMOR : 
 
TENTANG  
 
PEMBERLA KUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN SPRAYER  GENDONG SEMI 
OTOMATIS – SYARAT MUTU DAN METODE UJI SECARA WAJIB  
 
DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka meningkat kan mutu hasil 
industri, melindungi konsumen  dalam penggunaan 
alat pemeliharaan tanaman sprayer  gendong semi 
otomatis , serta menciptakan persaingan usaha 
yang sehat dan adil  atas produk dimaksud, perlu 
mengatur pemberlakuan SNI  Alat Pemeliharaan 
Tanaman Sprayer  Gendong Semi Otomatis  - Syarat 
Mutu dan Metode Uji secara wajib ; 
 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam  huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perindustrian  tentang 
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 
Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer  Gendong 
Semi Otomatis - Syarat Mutu dan Metode Uji 
Secara Wajib ; 
 
Mengingat    : 1. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Penge sahan Agreement Establishing The World 
Trade Organization  (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3564);  
   
  2. Undang -Undang Nomor 1 0 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 200 6 Nomor 93 : 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4661);  
 
  3. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
2 
 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821);  
 
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5492);  
 
5. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 
(Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5584);  
 
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang       
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 
5587 ); 
 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 
tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan  dan 
Pengembangan Industri (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3 330);  
 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 
tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4020);  
 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pemba gian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737);  
 
  10. Peraturan Presiden Nomor 4 7 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 201 4; 
 
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian 
Negara  serta Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 201 4; Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
3 
 12. Keputusan Presiden Nomor 78  Tahun 2001 
tentang Komite Akreditasi Nasional;  
 
13. Keputusan Pre siden Nomor 121/P Tahun 20 14 
tentang Pembentukan Kementerian dan 
Pembentukan Kabinet Kerja 2014 -2019 ; 
 
  14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M -
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional 
Indonesia Bidang Industri;  
 
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 05/M -
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Perindustrian;  
 
16. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Stanardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberlakuan  Standar Nasional 
Indonesia Secara Wajib;  
 
17. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional 
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelisikan 
Dalam Kerangka Pelaksanaan Agreement on 
Technical Barrier to Trade - World Trade 
Organization  (TBT-WTO); 
 
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 7/M-
DAG/PER/1 1/2013 tentang Kewajiban 
Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia P ada 
Barang sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-
DAG/PER/ 1/201 4; 
 
 
 
  
      MEMUTUSKAN:  
 
Menetapk an : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN SPRAYER  
GENDONG SEMI OTOMATIS  - SYARAT MUTU DAN 
METODE UJI SECARA WAJIB .  
 
  Pasal  1  
 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
 
  1. Produsen Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer  
Gendong Semi Otomatis  adalah perusahaan yang 
memproduksi Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer  
Gendong Semi Otomatis  dengan minimal 
melakukan proses  pembuatan tangki, pembuatan Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
4 
 tuas pompa, pembuatan pompa dan pembuatan 
katup penutup.  
 
2. Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer  Gendong 
Semi Otomatis  adalah  penyemprot ( sprayer ) 
dengan tuas pompa yang digerakkan oleh tangan 
secara terus -menerus dan ter atur, dimana selama 
pengoperasian nya digendong di punggung operator  
dengan volume t angki baja 6 sampai 18 liter dan 
untuk tangki plastik 12 sampai 18 liter.  
 
3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda S NI Alat 
Pemeliharaan Tanaman Sprayer  Gendong Semi 
Otomatis  - Syarat Mutu dan Metode Uji  yang 
selanjutnya disebut SPPT -SNI Alat Pemeliharaan 
Tanam an Sprayer  Gendong Semi Otomatis adalah 
sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga 
Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu 
memproduksi Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer  
Gendong Semi Otomatis yang sesuai dengan 
persyaratan  SNI. 
 
4. Lembaga Sertifikasi Prod uk, yang selanjutnya 
disingkat LSPro , adalah lembaga yang terakreditasi 
oleh KAN dan ditunjuk Menteri untuk melakukan 
kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda 
SNI. 
 
5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang 
telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk  Menteri 
untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap 
contoh Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer  
Gendong Semi Otomatis  sesuai spesifikasi/metode 
uji SNI.  
 
6. Sertifikat  Hasil Uji /Laporan Hasil Uji , yang 
selanjutnya disingkat  SHU/LHU , adalah 
sertifikat/ laporan h asil pengujian atas contoh Alat 
Pemeliharaan Tanaman Sprayer  Gendong Semi 
Otomatis  menurut spesifikasi  dan metode uji yang 
sesuai SNI.  
 
7. Sistem Manajemen Mutu , yang selanjutnya 
disingkat  SMM,  adalah rangkaian kegiatan dalam 
rangka penerapan manajemen mutu m enuru t 
Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau 
revisinya atau Sistem Manajemen Mutu lain yang 
diakui.  
 
8. Lembaga Sertifikasi Sistem  Manajemen  Mutu , yang 
selanjutnya disingkat  LSSM M, adalah lembaga 
yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan 
akreditasi n egara lain yang telah melakukan Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
5 
 Perjanjian Saling Pengakuan atau Multilateral  
Recognition A rrangement  (MLA) dengan KAN  untuk 
melakukan kegiatan Sertifikasi SMM.  
   
  9. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya 
disebut KAN , adalah lembaga non -struktural,  yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem 
akreditasi dan sertifikasi serta  berwenang untuk 
mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk 
melakukan kegiatan sertifikasi.  
   
10. Perjanji an Saling Pengaku an/Mutual Recognition 
Arrangement  (MRA) dan Multilateral Recognition 
Arrangement  (MLA) adalah kesepakatan yang 
dilakukan oleh KAN dengan badan akreditasi 
negara lain untuk saling mengakui atau menerima 
beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasil 
penila ian kesesuaian.  
  
11. Surveilan adala h pengecekan secara berkala 
dan/ atau secara khusus terhadap 
perusahaan/produsen yang telah memperoleh 
SPPT -SNI atas  konsistensi penerapan SPPT -SNI 
yang dilakukan oleh LSPro.  
 
  12. Petugas Pengawas Standar Produk , yang 
selanju tnya disebut PPSP , adalah Aparatur Sipil 
Negara  di pusat atau daerah yang ditugaskan 
untuk melakukan pengawasan barang dan/ atau 
jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan 
produksi yang SNI -nya telah diberlakukan secara 
wajib.  
   
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.  
   
14. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah 
Direktur Jenderal Industri Unggulan B erbasis 
Teknologi Tinggi , Kementerian Perindustrian.  
 
  15. Kepala BPKIMI adalah Kepala Badan Pengkajia n 
Kebijakan Iklim dan Mutu Industri , Kementerian 
Perindustrian.  
 
16. Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri 
Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Kementerian 
Perindustrian.  
 
  17. Dinas Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah  di tingkat Provinsi yang menyeleng garakan 
urusan pemerintahan bidang perindustrian.  
   Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
6 
 18. Dinas Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah  di Kabupaten/Kota yang 
menyelen ggarakan urusan pemerintahan bidang 
perindustrian.  
   
 
  Pasal 2  
 
Memberlakukan SNI 4513:2012  secara wajib pada Alat 
Pemeliharaan Tanaman Sprayer  Gendong Semi 
Otomatis  dengan Nomor Pos Tarif/HS Code  ex. 
8424.81.30.00  dan ex. 8424.81.40.00.  
 
 
  Pasal 3  
 
  Perusahaan yang  memproduksi  Alat Pemeliharaan 
Tanaman Sprayer  Gendong Semi Otomatis  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib 
menerapkan SNI dengan:  
 
a. memiliki SPPT -SNI Alat Pemeliharaan Tanaman 
Sprayer  Gendong Semi Otomatis ; dan 
 
b. memberikan  tanda SNI pada setiap produk  pada 
tempat yang mudah di baca dan dengan cara  
penandaan  yang tidak mudah hilang.  
 
 
  Pasal 4  
 
(1) Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer  Gendong 
yang termasuk dalam Nomor Pos Tarif (HS Code ) 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2  tidak wajib 
memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 jika:  
(a) digunakan sebagai contoh uji dalam rangka 
SPPT-SNI; 
(b) digunakan sebagai contoh dalam penelitian dan 
pengembangan;  
(c) bukan merupakan alat pemeliharaan tanaman 
sprayer  gendong  dengan tuas pompa yang 
digerakkan oleh tangan secara terus -menerus 
dan teratur, dimana selama pengoperasiannnya 
digendong di pung gung operator dengan volume 
tangki baja 6 sampai 18 liter dan untuk tangki 
plastik 12 sampai 18 liter.  
 
(2) Impor produk sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib melalui Pertimbangan Teknis dari 
Direktur Pembina Industri.  
 
(3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimak sud pada Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
7 
 ayat ( 2) diterbitkan berdasarkan permohonan 
perusahaan.  
 
(4) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) minimal berisi informasi :  
 
a. Nama dan Alamat Perusahaan Pemohon;  
b. Nama Produk;  
c. Spesifikasi Produk;  
d. Penggunaan Produk;  
e. Jumlah yang akan di impor.  
 
(5) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak 
diterbitkan dan hanya berlaku untuk satu kali 
impor.  
 
(6) Persyaratan dan tata cara penerbitan 
Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dala m Peraturan Direktur Jenderal 
Pembina Industri.  
 
 
Pasal 5 
 
  (1) Perusahaan yang memproduksi Alat Pemeliharaan 
Tanaman Sprayer  Gendong Semi Otomatis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan 
permohonan  penerbitan SPPT -SNI Alat 
Pemeliharaan Tanaman Sprayer  Gendong Semi 
Otomatis kepada LSPro yang telah terakreditasi 
sesuai ruang lingkup SNI Alat Pemeliharaan 
Tanaman Sprayer  Gendong Semi Otomatis  - Syarat 
Mutu dan Metode Uji dan ditunjuk oleh Menteri . 
 
(2) Permohonan penerbitan SPPT -SNI Alat 
Pemeliharaan Tanaman Sprayer  Gendong Semi 
Otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus disertai dengan Surat Keterangan Kelayakan 
Permohonan  SPPT -SNI dari Direktur Pembina 
Industri . 
 
(3) Penerbitan SPPT -SNI Alat Pemeliharaan Tanaman 
Sprayer  Gendong Semi Otomatis  dilakukan  
berdasarkan  Sertifikasi Sistem 5, melalui : 
 
  a. pengujian kesesuaian mutu Alat Pemeliharaan 
Tanaman Sprayer  Gendong Semi Otomatis 
sesuai dengan ketentuan dalam SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan  
 
b. audit proses produksi dan audit penerapan 
SMM  SNI ISO 9 001:2008  atau revisinya  atau Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
8 
 SMM  lainnya yang diakui . 
 
(4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ay at (3) 
huruf a dilaksana kan ol eh: 
 
a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi 
oleh KAN dengan ruang lingkup SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 
ditunjuk oleh Menteri; atau  
 
b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah 
terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat 
Laborat orium Penguji dimaksud berada yang 
mempuny ai perjanjian saling 
pengakuan/ Mutual Recognition of Arrangement  
(MRA) dengan KAN (seperti International 
Laboratory Accreditation  (ILAC) atau The Asia 
Pacific Laboratory Accreditation Cooperation  
(APLAC)), dengan ruang lingkup SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 
negara  tempat Laboratorium Penguji 
dimaksud  berada  memiliki perjanjian bilater al 
atau multilateral di bidang regulasi teknis 
dengan Pemerintah Republik Indonesia dan 
ditunjuk oleh Menteri.  
 
(5) Audit penerapan SMM  sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 3) huruf b berdasarkan : 
 
a. pernyataan diri penerapan SMM sesuai SNI 
ISO 9001:2008; atau  
 
b. sertifikat  penerapan  SMM  sesuai SNI ISO 
9001:2008 atau revisinya  atau SMM  lainnya 
yang diakui  dari LSSMM  yang telah 
terakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi  
SMM  yang telah menandatanga ni Perjanjian 
Saling Pengakuan /Multilateral  Recognition 
Arrangemen t (MLA) dengan KAN.  
 
(6) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium Penguji 
yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup 
SNI Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer  Gendong 
Semi Otomatis - Syarat Mutu dan Metode Uji 
belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat 
menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji 
yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.  
 
(7) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang 
ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 6) wajib telah diakreditasi KAN dalam 
jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun seja k 
penunju kan. Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
9 
   Pasal 6 
 
  LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib 
menerbitkan SPPT -SNI Alat Pemeliharaan Tanaman 
Sprayer  Gendong Semi Otomatis dengan 
mencantumkan paling sedikit informasi tentang:  
a. nama dan alamat perusahaan ;  
b. alamat pabrik;  
c. merek; 
d. nama penanggung jawab;  
e. nama dan alamat import ir (khusus produk impor) ; 
f. nomor dan judul SNI;  
g. jenis produk ; dan  
h. masa berlaku SPPT -SNI. 
   
 
Pasal 7 
   
  (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib 
memberitahukan dan menyampaikan kepada 
Kepala BPKIMI , Direktur Jenderal Pembina 
Industri , dan perusahaan pemohon tentang : 
a. penerbitan SPPT -SNI; 
b. penundaan pemberian atau perpanjangan 
SPPT -SNI apabila belum memenuhi 
persyaratan sertifikasi, dan perusahaan 
pemohon dapat melakukan perbaikan ; 
c. penolakan pemberian atau perpanjangan 
SPPT -SNI, apabila tidak memenuhi 
persyaratan sertifikasi ; dan  
d. pelimpaha n SPPT -SNI kepada LSPro yang 
ditunjuk , apabila  LSPro yang menerbitk an 
SPPT -SNI tidak ditunjuk lagi ; 
paling lambat  7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan 
surat penetapan  hal-hal dimaksud . 
 
(2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  wajib  
bertanggung jawab atas SPPT -SNI yang 
diterbitkan.  
 
 
Pasal 8 
 
 
  Setiap Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer  Gendong 
Semi Otomatis  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
yang diedarkan serta diper dagangkan di dalam negeri, 
dan yang berasal dari hasil produksi dalam negeri 
dan/ atau impor , wajib telah memenuhi ketentuan  SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 . Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
10 
   Pasal 9 
 
  (1) Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer  Gendong 
Semi Otomatis produksi dalam neger i yang 
diproduksi sejak Peraturan Menteri ini berlaku 
dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3  dilarang beredar di 
daerah pabean  Indonesia.  
 
(2) Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer  Gendong 
Semi Otomatis hasil produksi dalam negeri yang 
diproduksi sejak berlakunya Peraturan Menteri ini 
dan telah beredar , wajib ditarik kembali dan 
dimusnahkan oleh produsen apabila  tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3.  
 
(3) Tata cara penarikan produk dari peredaran dan 
pemusnahan sebagaiman a dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
  
 
Pasal 10 
 
(1) Sejak Peraturan Menteri ini berlaku Alat 
Pemeliharaan Tanaman Sprayer  Gendong Semi 
Otomatis asal impor  yang masuk daerah pabean 
Indonesia wajib telah meme nuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 .  
 
(2) Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer  Gendong 
Semi Otomatis impor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta telah 
berada di dalam daerah  pabean  Indonesia wajib di 
ekspor kembali atau dimusnahkan oleh pelaku 
usaha.  
 
 
Pasal 1 1 
 
Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer  Gendong Semi 
Otomatis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 
yang telah beredar sebelum pemberlakuan Peraturan 
Menteri ini dan tidak meme nuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib ditarik 
dari peredaran selambat -lambatnya 6 (enam) bulan 
sejak pemberlakuan Peraturan Menteri ini.  
 
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
11 
   Pasal 12 
   
  (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penerapan SNI Alat Pemeliharaan 
Tanaman Sprayer  Gendong Semi Otomatis secara 
wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina 
Industri.  
 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi 
produksi yang dilaksan akan paling sedikit  1 (satu) 
kali dalam setahun oleh PPSP.  
 
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal 
Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan 
Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota 
atau instansi terkait.  
 
(4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap 
Lembaga Penilaian Kesesu aian dalam rangka 
penerapan SNI  Alat Pemeliharaan Tanaman 
Sprayer  Gendong Semi Otomatis  - Syarat Mutu 
dan Metode Uji . 
 
(5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), BPKIMI dap at 
memberikan teguran tertulis dan sanksi sesuai 
dengan peraturan perundang -undangan kepada 
LSPro dan /atau  Laboratorium Penguji yang 
melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.  
   
 
  Pasal 1 3 
 
Pelaku usaha, LSPro dan/ atau Laboratorium Penguji 
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
   
 
  Pasal 1 4 
 
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan 
Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan 
SNI Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer  Gendong 
Semi Otomatis  - Syarat Mutu dan Metode Uji  Secara 
Wajib .  
   
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
12 
 Pasal 1 5 
 
  Peraturan Menteri ini mulai berlaku  6 (enam) bulan 
sejak  tanggal diundangkan.  
 
  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengu ndangan Peraturan Menteri ini dengan  
penem patannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.  
 
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK lNDONESIA , 
 
 
 
 
SALEH HUSIN  
 
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
 
 
 
YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUB LIK INDONESIA TAHUN  2015 NOMORPeraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
13