RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
REPUBLIK INDONESIA 
 
NOMOR         TAHUN 2013 
 
TENTANG 
 
SERTIFIKASI ALAT DAN PERAN GKAT TELEKOMUNIKASI  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI  KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA , 
 
Menimbang : a.  bahwauntukmeningkatkan efektivitas dan efisiensi 
proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi,Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/P ER/M.KOMINFO/08/ 2008 
tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi 
untuk kondisi saat ini sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; 
 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  tentang Sertifikasi 
Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 
  
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 
 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 
 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit 
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 
 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 
 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku Pada  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979) sebagaimana ‐ 2 ‐ 
 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif Atas 
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku 
Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5171); 
 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 
 
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 
 
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 
 
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  KM. 3 Tahun 
2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 
 
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 
2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, 
sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 
KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Telekomunikasi;  
 
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi; 
 ‐ 3 ‐ 
 
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
01/PER/M.KOMINFO/3/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;  
 
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; 
 
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
15/PER/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penyesuaian 
Kata Sebutan Pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan 
Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan 
Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi; 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
TENTANG SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI. 
  BAB I  
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, 
pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, 
radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 
 
2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan 
yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 
 
3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat 
telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.  
 
4. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan 
sertifikat terhadap alat dan perangkat telekomunikasi. 
 
5. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian 
tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap 
persyaratan teknis dan/atau standar yang ditetapkan. 
 
 
 
 
6. Tipe Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah model 
atau jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang mempunyai karakteristik tertentu, dan bukan merupakan kategori series. 
 
7. Kelompok Jaringan adalah kelompok alat danperangkat ‐ 4 ‐ 
 
telekomunikasi yangpenempatannya di jaringan utama.  
 
8. Kelompok Akses adalah kelompok alat dan perangkat 
telekomunikasi yang penempatannya di antara jaringan utama  dan terminal serta antar jaringan utama. 
 
9. Kelompok Alat Pelanggan adalahkelompok alat 
telekomunikasi yang penempatannya diujung jaringan akses/pengguna. 
 
10. Perangkat pelanggan ( Customer Premisses 
Equipment /CPE) adalah setiap terminal dan perangkat 
terkait milik pelanggan dan tersambung dengan perangkat milik penyelenggara telekomunikasi. 
 
11. Barang bawaan adalah barang yang dibawa oleh 
penumpang atau awak sarana pengangkut yang masih dalam bentuk kemasan. 
 
12. Alat dan Perangkat Pendukung Telekomunikasi adalah 
alat dan perangkat yang digunakan untuk mendukung 
pengoperasian perangkat jaringan, perangkat akses dan 
perangkat pelanggan. 
 
13. Label adalah keterangan mengenai alat dan perangkat 
telekomunikasi yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang mengidentifikasikan informasi tentang alat dan 
perangkat yang telah bersertifikat. 
 
14. Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah 
penilaian kesesuaian karakteristik alat dan perangkat 
telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang 
berlaku melalui pengukuran. 
 
15. Persyaratan Teknis adalah persyaratan yang ditetapkan 
oleh Menteri terhadap alat dan perangkat telekomunikasi dengan memperhatikan aspek elektris/elektronis, Iingkungan,      keselamatan/ 
keamanan,  dan kesehatan. 
 
16. Surat Pengantar Pengujian Perangkat yang selanjutnya 
disingkat SP3 adalah surat persetujuan dari Lembaga 
Sertifikasi kepada Balai Uji untuk dilakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi. 
 
 
 
 
17. Lembaga Penilai Kesesuaian( Conformity Assesment 
Body /CAB) adalah Lembaga Sertifikasi dan/atau Balai 
Uji yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Badan 
Penetap. 
 ‐ 5 ‐ 
 
18. Lembaga Sertifikasi adalah Direktorat Standardisasi 
Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 
 
19. Balai Uji adalah laboratorium milik negara atau 
laboratorium milik swasta yang terakreditasi dan 
ditetapkan oleh Badan Penetap; 
 
20. Evaluasi Dokumen adalah evaluasi yang dilakukan oleh  
Lembaga Sertifikasi terhadap dokumen teknis yang 
disampaikan oleh pemohon. 
 
21. Mutual  Recognition Arrangement (Kesepakatan Saling 
Pengakuan) yang selanjutnya disebut MRA adalah kesepakatan antara dua negara atau lebih untuk saling mengakui atau menerima sebagian atau keseluruhan dari suatu persyaratan teknis alat dan perangkat 
telekomunikasi. 
 
22. Pengujian Electromagnetic Compatibility yang 
selanjutnya disingkat EMC adalah pengujian terhadap 
kemampuandari suatu alat dan perangkat 
elektronik/elektrikuntuk berfungsi dengan baik didalam lingkungan medanelektromagnetik tanpa mempengaruhi kondisi lingkungannya maupun peralatan disekitarnya. 
 
23. Pengujian Elektris/Elektronis adalah pengujian yang 
dilakukan untuk mengetahui suatu perangkat telekomunikasi dapat terhubung/tersambung dengan 
alat telekomunikasi lainnya. 
 
24. Pengujian Keselamatan/Keamanan Listrik ( Electrical 
Safety ) adalah pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui suatu perangkat telekomunikasi memenuhi 
persyaratan teknis standar keselamatan/keamanan 
listrik. 
 
25. Pengujian Kesehatan ( Specific Absorption Rate /SAR) 
adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui suatu perangkat telekomunikasi memenuhi persyaratan teknis standar kesehatan yang diwajibkan. 
 
26. Badan Penetap ( Designating Authority /DA) adalah 
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 
 
 
 
27. Hari adalah hari kerja mulai hari Senin sampai dengan 
hari Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur dan/atau hari libur nasional. 
 
28. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang Standardisasi Alat dan ‐ 6 ‐ 
 
Perangkat Telekomunikasi. 
 
29. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber 
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 
 
30. Direktur adalah Direktur Standardisasi Perangkat Pos 
dan Informatika. 
 
31. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber 
Daya dan PerangkatPos dan Informatika. 
 
Pasal 2 
 
(1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, 
dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau 
digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib 
memenuhi persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
(2) Pemenuhan persyaratanteknis alatdanperangkat 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:  
a. Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi; dan 
b. Post Market Surveillance . 
 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Post 
Market Surveilance bagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
Pasal 3 
 
(1) Alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu: 
a. kelompok jaringan; 
b. kelompok akses; 
c. kelompok alat pelanggan ( Customer Premises 
Equipment /CPE). 
 
(2) Dalam kelompok alat dan perangkat telekomunikasi 
sebagaimana yang  dimaksud pada ayat (1) terdapat alat 
dan perangkat pendukung telekomunikasi. 
 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan alat 
dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
BAB II 
SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI 
 
Bagian Kesatu 
Tata Cara Sertifikasi 
 ‐ 7 ‐ 
 
Pasal 4 
 
(1) Pelaksanaan sertifikasi alat dan perangkat 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf ameliputi: 
a. pengujian; dan 
b. penerbitan sertifikat. 
 
(2) Pelaksanaan sertifikasi alat dan perangkat 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan prosedur sertifikasi   
sebagaimanatercantum  dalam  Lampiran  I dan Lampiran  II  yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 
 
Pasal 5 
 
(1) Alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilakukan sertifikasi, kecuali: 
a. alat dan perangkat pendukungtelekomunikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); 
b. barang bawaan penumpang, barang bawaan awak 
sarana pengangkut,  dan/atau barang yangdikirim 
melalui penyelenggara pos, berupa: 
1. alat dan perangkat telekomunikasi pelanggan 
(Customer Premises Equipment/CPE) untuk 
keperluan pribadi,tidak diperjualbelikan,dan tipenya telah mendapatkan sertifikat dari 
Lembaga Sertifikasidengan 
jumlahpalingbanyak2(dua)unit; 
2. alat dan perangkat telekomunikasi nonpelanggan 
(non Customer Premises Equipment/CPE)  untuk 
keperluan pribadi,tidak diperjualbelikan, dan 
tipenya telah mendapatkan sertifikat dari 
Lembaga Sertifikasidengan jumlah paling banyak 1 (satu) unit.  
c. alat 
danperangkattelekomunikasiuntukkeperluanpeneliti
andan pengembangan,uji coba,  dan/atau penanganan bencanaalam dengan ketentuan sebagaiberikut: 
1. tidak untukdiperdagangkan/digunakan untuk 
kepentingan komersial; 
2. dalamhal alat dan perangkat telekomunikasi 
menggunakanspektrumfrekuensiradiowajib memilikiIzinStasiunRadio(ISR)sementara; 
3. jangka waktu penggunaan alat dan perangkat 
perangkat paling lama 1  (satu) tahun; 
4. setelahjangkawaktupenggunaansebagaimanadi
maksudpada angka3 berakhir,alat dan 
perangkattelekomunikasiwajibdireeksporke ‐ 8 ‐ 
 
negara asal, atau dapatdipergunakan kembali 
setelah mendapatkan sertifikat. 
5. dalam hal alat dan perangkattelekomunikasi 
direekspor ke negara asal,pemohon wajib 
melaporkan kepada Lembaga Sertifikasi dengan melampirkan suratPemberitahuan Ekspor Barang yang dikeluarkan Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai. 
d. Alatdan perangkat telekomunikasiyang 
menggunakanspesifikasimiliter dandigunakan untuk keperluan pertahanandan keamanansetelah 
mendapatkanrekomendasidari Menteri Pertahanan 
Republik Indonesia atau Kepala KepolisianRepublik Indonesia; dan 
e. Alatukur saranatelekomunikasi. 
 
Bagian Kedua 
Permohonan Sertifikasi 
 
Pasal 6 
 
(1) Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a 
dilaksanakan berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Lembaga Sertifikasi oleh: a. pabrikan atau perwakilannya, yaitu produsen 
sebagai badan usaha yang bertanggung jawab 
terhadap pembuatan barang; 
b. distributor, yaitu badan usaha yang sah yang 
ditunjuk oleh pabrikan; 
c. importir, yaitu perusahaan pemegang Nomor 
Pengenal Impor Khusus (NPIK)yang ruang lingkupnya meliputi bidang telekomunikasi; 
d. badan usaha perakit alat dan perangkat 
telekomunikasi;  
e. badan hukum yang menggunakanalatdanperangkat 
telekomunikasi untuk keperluan sendiri; atau 
f. instansi pemerintah/penyelenggara negara. 
 
(2) Permohonan sertifikasi alat dan perangkat 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi: 
a. permohonan sertifikasi baru; 
 
b. permohonan penggantian, perubahan, atau 
perpanjangan sertifikat.  
 
Pasal 7 
 
(1) Permohonan Sertifikasi alat dan perangkat 
telekomunikasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan melalui surat permohonan ‐ 9 ‐ 
 
sertifikasibermeterai cukup dengan format 
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIIyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 
 
(2) Untuk permohonan sertifikasi baru, surat permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. surat pernyataan kesediaan dilakukan peninjauan 
dan/atau pengambilan sampel sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 
b. formulir sertifikasiyang disediakan oleh Lembaga 
Sertifikasi sebagaimana tercantum dalamLampiran 
V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri inidan telah diisi lengkap oleh pemohon; 
c. fakta Integritas sebagaimana tercantum 
dalamLampiran VI yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;  
d. salinan dokumen akta pendirian perusahaan dan 
perubahannya jika ada; 
e. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
f. salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 
g. salinan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP); 
h. salinan dokumen MRA, untuk evaluasi dokumen 
yang berkaitan dengan MRA; 
i. salinan dokumen penunjang teknis dan operasional; 
j. suratperjanjian kerja sama dengan operator 
telekomunikasi Indonesia, khusus alat dan perangkat repeater/booster seluler dan telepon 
satelit; 
k. surat penunjukan dari pemegang merk untuk 
evaluasi dokumen atas alat dan perangkat telekomunikasi yang telah mendapat sertifikat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Khusus untuk pesawat telepon seluler, komputer 
genggam ( handheld ), dan komputer tablet wajib 
melampirkan salinan surat keterangan resmi dari lembaga yang berwenang berupa daftar International 
Mobile Equipment Identity  (IMEI) untuk GSM dandaftar 
Electronic Serial Number ( ESN) atauMobile Equipment 
Identifier  (MEID) untuk CDMA atau sejenisnya.  
 ‐ 10 ‐ 
 
(4) Untuk permohonan penggantian, perubahan, atau 
perpanjangan sertifikat, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: 
a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, dan huruf c; 
b. sertifikat asli; dan 
c. surat pernyataan bermeterai cukup yang 
menyatakan bahwa tidak ada perubahan spesifikasi teknis alat dan perangkat telekomunikasi, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 
 
(5) Alat dan perangkat repeater seluler  dan telepon satelit 
yang disertifikasi untuk keperluan operatortelekomunikasi Indonesiadilarang diperdagangkan untuk umum. 
 
BAB III 
PENGUJIAN ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI 
 
Bagian Kesatu 
Tata Cara Pengujian 
 
Pasal 8 
 
(1) Dalam hal persyaratan permohonan sertifikasi alat dan 
perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal7 ayat (2) dan/atau ayat (3) telah diterima dengan lengkap dan benar, Lembaga Sertifikasi menerbitkan SP3 kepada Balai Uji yang dipilih oleh 
pemohon sertifikasi dengan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
  
 
(2) SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
dasar bagi Balai Uji untuk melaksanakan pengujian. 
 
(3) SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat 
(2) diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan sertifikasi diterima dengan lengkap dan 
dinyatakan memenuhi persyaratan. 
  
(4) SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku 
selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak 
tanggal SP3 diterbitkan.   
 
(5) Dalam hal SP3 yang telah berakhir masa berlakunya,   
maka pemohon wajib mengajukan permohonan baru. 
 ‐ 11 ‐ 
 
Pasal 9 
 
(1) Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis. 
 
(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan internasional. 
 
Pasal 10 
 
Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat terdiri dari: 
a. pengujian elektris/elektronis; 
b. pengujian Electromagnetic Compatibility (EMC); 
c. pengujian keselamatan/keamanan listrik ( electrical 
safety ); 
d. pengujian kesehatan ( Specific Absorption Rate /SAR). 
 
Pasal 11 
 
Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan dengan cara: 
a. pengukuran; dan/atau  
b. evaluasi dokumen. 
 
Bagian Kedua 
Pengukuran 
 
Pasal 12 
 
(1) Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dengan 
cara pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan oleh Balai Uji berdasarkan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
(2) Hasil pengujian alat dan perangkat telekomunikasi 
dengan cara pengukuransebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dituangkan dalam Rekapitulasi Hasil Uji (RHU/ Test Report ). 
 
 
  
Pasal 13 
 
(1) Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dengan 
cara pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12ayat(1) dilaksanakan melalui: 
a. uji laboratorium ( in house test ); dan/atau 
b. uji lapangan ( onsite test ). ‐ 12 ‐ 
 
 
(2) Uji laboratorium ( inhouse test ) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)hurufa dilaksanakan di Balai Uji. 
 
Pasal 14 
 
(1) Uji laboratorium ( in house test ) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13huruf a dapat dilaksanakan berdasarkan kategori: 
a. pengujian kelas reguler; 
b. pengujian kelas II; dan 
c. pengujian kelas I. 
 
(2) Pengujian kelas reguler sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari kerja. 
 
(3) Pengujian kelas II dan kelas I sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai  
kemampuan Balai Uji. 
 
Pasal 15 
 
(1) Ujilapangan( onsitetest ) sebagaimana 
dimaksuddalamasal 13 huruf b dilaksanakan oleh Balai Uji dalamhaluji laboratorium( inhousetest )tidakdapat 
dilaksanakan. 
 
(2) Balai Uji dalam melaksanakan uji lapangan ( on site test ) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapatkan persetujuan dariLembaga Sertifikasi. 
 
(3) Ujilapangan ( onsite test ) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan ditempat alat dan perangkat telekomunikasi terinstalasi atau di laboratorium pabrikan pembuat alat dan perangkat telekomunikasi. 
 
(4) Laboratorium pabrikan pembuat alat dan perangkat 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
harus terakreditasi sesuai ISO 17025. 
 
Pasal 16 
 
(1) Balai Uji wajib menyelesaikan pengujian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 paling lama 21 (dua puluh 
satu) hari setelah pemohon melengkapi persyaratan 
sebagai berikut: 
a. SP3; 
b. asli bukti bayar pengujian; 
c. sampel uji dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. untuk Customer Premises Equipment (CPE) 
sebanyak 2 (dua) unit; ‐ 13 ‐ 
 
2. untuk jaringan dan/atau akses ( Non CPE ) 
sebanyak 1 (satu) unit;atau 
3. jika dipergunakan untuk keperluan sendiri dan/ 
atau tidak untuk diperdagangkansebanyak 1 
(satu) unit, disertai dengan surat pernyataan. 
d. dokumen  teknis  alat dan perangkat telekomunikasi 
(buku  manual,  spesifikasi  teknis  alat  dan perangkat telekomunikasi) dalam bahasa Indonesia 
atau sekurang-kurangnya berbahasa Inggris; 
e. peralatan pendukung yang digunakan untuk 
pengujian. 
 
(2) Apabila pengujian tidak dapat diselesaikan dalam 
jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimanadimaksudpadaayat(1)BalaiUji 
wajibmemberitahukankepada Pemohon 
dengandisertaialasan-alasannya. 
 
Pasal 17 
 
Balai Uji wajib menyampaikan Rekapitulasi Hasil Uji (RHU/ Test Report ) alat dan perangkat telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada 
Lembaga Sertifikasi paling lama 1 (satu) hari sejak diselesaikannya pengujian. 
 
Pasal 18 
 
(1) Rekapitulasi Hasil Uji (RHU/ Test  Report )  sebagaimana  
dimaksud  dalam  Pasal  12ayat (2) dievaluasi oleh 
Lembaga Sertifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) hari  sejak diterimanya Rekapitulasi hasil uji ( Test 
Report ) dari Balai Uji. 
 
(2) Evaluasi Rekapitulasi Hasil Uji (RHU/ Test Report ) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian hasil pengukuran dengan persyaratan teknis. 
 
(3) Dalam hal ditemukenali Rekapitulasi Hasil Uji 
(RHU/ Test Report ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
masih terdapat persyaratan teknis yangbelum dilakukan pengukuran, wajib dilakukan pengukuran ulang oleh Balai Uji. 
  
  
 
Pasal 19 
 
(1) Sampel uji alat dan perangkat telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yang telah dilakukan pengujian harus diambil kembali ‐ 14 ‐ 
 
oleh pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari  
kalender  sejak diterbitkan sertifikat. 
 
(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil oleh pemohon, sampel uji tidak menjadi 
tanggung jawab Balai Uji dan dapat dimusnahkan. 
 
Bagian Ketiga 
Evaluasi Dokumen 
 
Pasal 20 
 
Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dengan cara evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi.   
Pasal 21 
 
(1) Evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
20dilaksanakan untuk: 
a. permohonan sertifikasi alat perangkat 
telekomunikasi dengan tipe,pabrikan, negara pembuat yang sama dan telah disertifikasi; 
b. permohonan sertifikasi alat dan perangkat 
telekomunikasi  yang pengujiannya tidak dapat dilakukan oleh Balai Uji; atau 
c. permohonanpenggantian, perubahan, atau 
perpanjangan sertifikat.  
d. MRA dengan negara lain. 
 
(2) evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)harus menyertakan 1 (satu) sampel ujialat dan perangkat telekomunikasi.  
 
(3) Permohonan evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b  wajib melampirkan hasil uji ( test 
report ) dari Balai Uji negara pembuat. 
 
(4) MRA dengan negara lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d dilakukan melalui perjanjian antar  
negara dan/atau perjanjian antarBadan Akreditasi. 
 
(5) Dalam hal MRA dilakukan melalui perjanjian antar 
Badan Akreditasi harus dikoordinasikan dengan Badan 
Penetap. 
 
 
Pasal 22 
 
Evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 
(sepuluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara ‐ 15 ‐ 
 
lengkap. 
 
BAB IV  
PENERBITAN SERTIFIKAT 
 
Bagian Kesatu 
Sertifikat Baru 
 
Pasal 23 
 
(1) Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat alat dan 
perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi 
persyaratan teknis paling lama2 (dua) hari setelah 
dilakukan evaluasi Rekapitulasi Hasil Uji (RHU/ Test 
Report )dengan format sertifikat sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 
(2) Dalamhal alat dan perangkattelekomunikasitidak 
memenuhi persyaratan  teknis,LembagaSertifikasiwajibmenyampaikanpenolaka
nkepadapemohon dengan disertai alasan penolakan 
sesuai format sebagaimana dimaksud dalam LampiranXyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 
Pasal 24 
 
Lembaga Sertifikasi mengumumkan alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat melalui situs (website ) Direktorat Jenderal. 
 
Pasal 25 
 
Masa laku sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. 
 
Bagian Kedua 
Perpanjangan Sertifikat 
 
Pasal 26 
 
(1) Dalam hal sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi 
telah habis masa lakunya namun masih dibuat, dirakit, 
dan/atau dimasukkan untuk diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia dapat dilakukan perpanjangan sertifikat, sepanjang masih sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
(2) Perpanjangan sertifikat alatdan perangkat 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
tidak diperlukan jika alat dan perangkat telekomunikasi 
tidak lagi dibuat, dirakit,  dan/atau dimasukkan untuk ‐ 16 ‐ 
 
diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia. 
 
(3) Perpanjangan sertifikat alat dan perangkat 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi setelah melalui pengujian evaluasi dokumen. 
 
Pasal 27 
 
Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1), sertifikat yang telah habis masa lakunya tidak dapat diperpanjang dan dinyatakan tidak berlaku apabila: 
a. ditetapkan ketentuan tentang perubahan peruntukan 
spektrum frekuensi radio terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio; 
b. terbukti  adanya  perubahan  dan/atau  ketidak 
sesuaian  alat  dan  perangkat telekomunikasi yang 
telah disertifikasi dengan data yang tertera dalam sertifikat; 
c. ditetapkan ketentuan tentang perubahan persyaratan 
teknis alat dan perangkat telekomunikasi. 
 
Pasal 28 
 
(1) Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (1) diajukan oleh pemegang sertifikat kepada Lembaga Sertifikasi dengan mengajukan surat 
permohonan perpanjangan paling  lambat  30  
(tiga  
puluh)  hari  kalender  sebelum  masa  laku sertifikat 
berakhir. 
 
(2) Dalam hal permohonan perpanjangan sertifikat 
diajukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sertifikat tidak dapat diperpanjang dan pemegang sertifikat wajib mengajukan 
permohonan baru. 
 
(3) Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat 
perpanjangan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung 
sejak surat permohonan perpanjangan diterima dengan lengkap. 
 
(4) Dalam hal permohonan perpanjangan sertifikat ditolak, 
Lembaga Sertifikasi wajib memberikan jawaban penolakan disertai alasan penolakan paling lambat 10 
(sepuluh) hari terhitung sejak surat permohonan 
diterima. 
 
Bagian Ketiga 
Perubahan dan Penggantian Sertifikat 
 
Pasal 29 ‐ 17 ‐ 
 
 
(1) Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi wajib 
dilakukan perubahan dalam hal terjadi: 
a. pemindahtanganan sertifikat kepada pihak lain; 
b. perubahan nama badan usaha; dan/atau 
c. perubahan alamat badan usaha;  
 
 
(2) Permohonanperubahan sertifikat alat dan perangkat 
telekomunikasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  
(1)diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai 
berikut:  
a. sertifikat asli; dan 
b. akta notaris untuk: 
1. pemindahtanganan sertifikat kepada pihak lain; 
atau 
2. perubahan nama badan usaha dan/atau 
perubahan alamat badan usaha dalam sertifikat. 
 
Pasal 30 
 
(1) Sertifikat alat dan perangkat wajib dilakukan 
penggantian dalam hal: 
a. sertifikat hilang; atau 
b. sertifikat rusak. 
 
(2) Permohonan penggantian sertifikat alat dan perangkat 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a diajukan kepada Lembaga Sertifikasidengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. 
Pasal 31 
 
Salinan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi dapat dilegalisasi paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan 
harus melampirkan sertifikat asli. 
 
BAB V 
KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT 
 
Pasal 32 
 
(1) Pemegang sertifikat wajib membuat label  yang memuat 
nomor sertifikat dan Identitas Pelanggan (PLG ID). 
 
(2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan 
pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikatserta dalam 
kemasan/pembungkusnya sesuai format sebagaimana 
dimaksud dalam Lampiran XIyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini. 
 
(3) Dalamhallabeltidakdapatdilekatkanpadaalatdanperangk
at telekomunikasiyangtelahbersertifikat,labeldilekatkan ‐ 18 ‐ 
 
pada kemasan/pembungkusnya. 
 
(4) Bentuk label sebagaimana dimaksud pada ayat(1) 
dibuat sesuai contoh desain yang tercantum dalam sertifikat asli. 
 
(5) Pelabelansebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sebelum alat dan perangkat telekomunikasi diperdagangkan dan/atau 
dipergunakan. 
 
(6) Pemegang sertifikat wajib melaporkan pelaksanaan 
pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada 
Lembaga Sertifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan sertifikat dengan melampirkan contoh label.  
BAB VI 
BIAYA SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT 
TELEKOMUNIKASI 
 
Bagian Kesatu  
Umum 
 
Pasal 33 
 
(1) Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi 
dikenakanbiaya.  
 
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. biaya pengujian; dan 
b. biaya penerbitan sertifikat. 
 
Pasal 34 
 
Besaran biaya sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33yang dilakukan oleh 
Lembaga Sertifikasi dan Balai Uji Pemerintah ditetapkan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 35 
 
Dalamhal pemohon mengajukan sertifikasi untuk alatdanperangkatpendukungtelekomunikasi 
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat(1)huruf 
adikenakan: 
a. biaya evaluasi dokumen; atau  
b. biaya pengujian EMC: dan  
c. biayasertifikat.  
 
 
Bagian Kedua 
Biaya Pengujian 
 ‐ 19 ‐ 
 
Pasal 36 
 
(1) Balai Uji menerbitkan surat perintah pembayaran 
untuk biaya pengujian dengan cara pengukuran,yang wajib dibayar pemohon paling lambat sebelum masa berlaku SP3 berakhir. 
 
 
 
(2) Lembaga Sertifikasi menerbitkansurat perintah 
pembayaran untuk biaya pengujian dengan cara 
evaluasi dokumen.  
Pasal 37 
 
Dalam hal pengujian dilakukan melalui uji lapangan (on site 
test) selain dikenakan biaya pengujian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33ayat (2) huruf a, pemohon juga dikenakan biaya akomodasi dan transportasi berdasarkan zona sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIIyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini yang besarannya sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Bagian Ketiga 
Biaya Penerbitan Sertifikat 
 
Pasal 38 
 
(4) Lembaga Sertifikasi menerbitkan surat perintah 
pembayaran untuk biaya penerbitan sertifikat,yang 
wajib dibayar pemohon paling lambat 60 (enam puluh) 
hari kalender sejak tanggal diterbitkannya surat perintah pembayaran. 
 
(5) Dalam hal masa laku surat perintah pembayaran untuk 
biaya evaluasi dokumensebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan penerbitan sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berakhir, pemohon wajib 
mengajukan permohonan baru. 
 
Pasal 39 
 
(1) Biaya penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33ayat (2) huruf b dikenakan untuk 
penerbitan: 
a. sertifikat baru; dan 
b. sertifikat perpanjangan, perubahan, atau 
penggantian. 
 
(2) Biaya penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik 
kembali. 
BAB VII 
REKOMENDASI 
 ‐ 20 ‐ 
 
Pasal 40 
 
(1) Lembaga Sertifikasi dapat mengeluarkan surat 
rekomendasi atas permohonan untuk keperluan antara lain: 
a. pengeluaran sampel uji; 
b. komponen pendukung ( partlist ); 
c. wajib/tidak wajib sertifikasi. 
 
(2) Permohonan surat rekomendasi untuk keperluan 
pengeluaran sampel uji sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dengan melampirkan: 
a. salinan dokumen SP3; 
b. salinansurat perintah pembayaran pengujian; dan  
c. salinan bukti pembayaran pengujian. 
 
(3) Permohonan suratrekomendasi untuk keperluan 
pengeluaran komponen pendukung 
(partlist ),sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dengan melampirkan spesifikasi teknis alat dan perangkat telekomunikasi. 
 
(4) Permohonan suratrekomendasi untuk keperluan 
keterangan wajib/tidak wajib disertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan melampirkan spesifikasi  teknis alat dan perangkat telekomunikasi. 
 
(5) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditandatangani oleh Direktur. 
 
BAB VIII 
 
SANKSI 
 
Pasal 41 
 
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat 
(1)dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) 
dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat.  
 
(3) Sebelum dilakukan pencabutan sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) pemegang sertifikat diberikan 
peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berurut-turut, dengan 
jangka waktu peringatan selama 5 (lima) hari . 
  
BAB IX  
 ‐ 21 ‐ 
 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 
 
Pasal 42 
 
(1) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian 
terhadap Peraturan Menteri ini. 
 
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan bersama instansi terkait 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.   
 
BAB X 
 
KETENTUAN PERALIHAN  
 
Pasal 43 
 
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, sertifikat alat 
dan perangkat telekomunikasi yang telah diterbitkan 
sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku sertifikat berakhir.  
BAB XI 
 
KETENTUAN PENUTUP 
 
 Pasal 44 
 
 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 
29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 45 
 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam berita Negara Republik Indonesia. 
  Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
TIFATUL SEMBIRING  
 ‐ 22 ‐ 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
   
AMIR SYAMSUDIN 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  TAHUN 2013NOMOR    
Karo Hukum Dirjen SDPPI Sekjen 
Kemkominfo 
   23