PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
                                          NOMOR:  
 
TENTANG  
 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)  
KACA UNTUK BANGUNAN – BLOK KACA – SPESIFIKASI DAN METODA UJI  
SECARA WAJIB  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka meningkat kan mutu hasil 
industri Blok Kaca , melindungi konsumen ser ta 
menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, 
perlu mengatur pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia (SNI)  Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca – 
Spesifikasi dan Metoda Uji  secara wajib;  
 
b. bahwa berdasarkan pertimba ngan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perindustrian tentang 
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)   
Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca – Spesifikasi dan 
Metoda Uji Secara Waji b. 
   
Mengingat  : 1. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization  (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 3564);  
 
2. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 93 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4661);  Peraturan Menteri Perindustrian  RI 
Nomor:     
 
2 
  
 
3. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambah an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  
 
4. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang       
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diub ah dengan Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
 
5. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang  
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5 492); 
 
6. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standar disasi  dan Penilaian Kesesuaian;  
 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 
tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indones ia Tahun 2000 Nomor 199, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4020);  
 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembar an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  
 
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali Peraturan Menteri Perindustrian  RI 
Nomor:     
 
3 
 diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;  
 
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementeria n Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;  
 
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78  
Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;  
 
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu II Periode 2009 – 2014 sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 
2014; 
 
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 67/M -DAG/PER/11/2013 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Meneteri Perdagangan 
Nomo r 10/M -DAG/PER/1/2014 tentang Kewajiban 
Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia pada 
Barang;  
 
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M -
IND/PER/9 /2009 tentang Standar Nasional 
Indonesia  Bidang Industri;  
 
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M -
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Perindustrian;  
 
16. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pe doman Standardisasi 
Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberlakuan  Standar Nasional Indonesia Secara 
Wajib;  Peraturan Menteri Perindustrian  RI 
Nomor:     
 
4 
  
17. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional 
Nomor 3 tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi 
Nasional tentang Notifikasi dan Peny elisikan Dalam 
Kerangka Pelaksanaan Agreement on Technical 
Barriers to Trade - World Trade Organization (TBT -
WTO).  
 
  MEMUTUSKAN:  
 
 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
(SNI)   KACA  UNTUK   BANGUNAN  – BLOK   KACA  -
SPESIFIKASI  DAN METODA UJI  SECARA WA JIB. 
 
  Pasal 1  
   
  Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
 
1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Kaca Untuk 
Bangunan – Blok Kaca  – Spesifikasi dan Metoda Uji , 
yang selanjutnya disebut SPPT -SNI Kaca Untuk 
Bangunan – Blok Kaca  adalah Sertifikat Produk 
Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh 
Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang 
mampu memproduksi Kaca Untuk Ban gunan – Blok 
Kaca  sesuai persyaratan SNI . 
 
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut 
LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan 
sertifikasi produk.  
 
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium  yang 
melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh 
barang sesuai metode uji SNI.  
 
4. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut 
KAN adalah lembaga non struktural, yang bertugas 
dan bertanggung jawab dibidang Akreditasi Lembaga 
Penilaian Kesesuaian.  
 Peraturan Menteri Perindustrian  RI 
Nomor:     
 
5 
 5. Survailen adalah pengecekan secara berkala 
dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/  
produsen yang telah memperoleh SPPT -SNI atas 
konsistensi penerapan SPPT -SNI, yang dilakukan 
oleh LSPro.  
 
6. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya 
disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di  pusat 
atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan 
pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi 
dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya 
telah diberlakukan secara wajib.  
 
7. Surat Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan 
yang dikeluarkan Dir ektur Jenderal Pembina Industri 
yang menerangkan bahwa Kaca untuk bangunan -
Blok Kaca dalam lingkup Nomor Pos Tarif (HS Code) 
yang terkena pemberlakuan SNI secara wajib tidak 
diberlakukan ketentuan dimaksud berdasarkan 
alasan yang ditet apkan.  
 
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.  
 
9. Direktur Jenderal Pembina Industri a dalah Direktur 
Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian  
Perindustrian.  
 
10. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang 
membina industri Kaca  pada Direktorat Jenderal 
Basis Industri Manufaktur , Kementerian  
Perindustrian.  
 
11. BPKIMI adalah Bad an Pengkajian Kebijakan Iklim 
dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.  
 
12. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang 
menyelengarakan urusan pemerintahan bidang 
perindustrian.  
13. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat   
Kabupaten/Kota yang menyelengarakan urusan 
pemerintahan bidang perindustrian.  Peraturan Menteri Perindustrian  RI 
Nomor:     
 
6 
    
  Pasal 2  
 
(1) Memberlakukan secara wajib SNI Kaca Untuk 
Bangunan – Blok Kaca – Spesifikasi dan Metoda Uji  
(SNI ISO 21690 : 2013 ) terhadap Kaca Untuk 
Bangunan – Blok Kaca dengan Nomor Pos Tarif /HS 
Code : 
a. 7016.10.00 .00 ; dan  
b. 7016.90.00 .00 
 
(2) Pemberlakukan SNI Kaca U ntuk Bangunan – Blok 
Kaca  – Spesifikasi dan Metoda Uji  (SNI ISO 21690 : 
2013) secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berlaku bagi Kaca Untuk Bangunan – Block Kaca  
yang berasal dari hasil produksi dalam negeri dan 
impor yang bere dar di Wilayah Pabean Indonesia.  
 
  Pasal 3  
 
Perusahaan yang memproduksi Kaca Untuk Bangunan – 
Block Kaca  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib 
menerapkan SNI dengan  : 
a. memiliki SPPT SNI Kaca Untuk Bangunan –Blok Kaca 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
 
b. membubuhkan tanda SNI pada setiap Kaca Untuk 
Bangunan – Blok Kaca di tempat yang mudah dibaca 
dan dengan cara penandaan yang tidak mudah 
hilang.  
 
Pasal 4  
 
(1) Pada kemasan Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib 
dicantumkan kode produksi yang menunjukkan 
tanggal,  bulan dan tahun produksi di tempat yang 
mudah  dibaca dengan cara  penandaan  yang tidak 
mudah hilang.  
 
(2) Bulan  dan tahun produksi / kode produksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peraturan Menteri Perindustrian  RI 
Nomor:     
 
7 
 salah satu objek pengawasan kesesuaian kualitas 
produk atas pelaksanaan SNI ISO 21690 : 2013  
secara wajib.  
 
Pasal 5  
 
Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca  hasil produksi dalam 
negeri maupun yang berasal dari impor wajib memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 
Pasal 4.  
Pasal 6  
 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 
Pasal 4 dikecualikan pada Kaca Untuk Bangunan – 
Blok Kaca  yang memiliki nomor Pos Tarif ( HS Code ) 
yang sama dengan HS Code sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2  yang digunakan sebagai :  
 
a. contoh uji dalam rangka SPPT -SNI Kaca Untuk 
Bangunan – Blok Kaca ; 
b. contoh uji untuk penelitian dan pengembangan 
(Research and Development );  
c. barang contoh dalam pameran ; atau 
d. Barang ekspor yang diimpor kembali.  
 
(2) Impor Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki 
Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal 
Pembina Industri . 
 
(3) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud 
pada a yat (2) sekurang -kurangnya memuat informasi 
sebagai berikut:  
a. identitas perusahaan / lembaga pemohon;  
b. kegunaan;  
c. kapasitas produksi dan rencana produksi 
perusahaan (bagi produsen);  
d. jumlah produk yang akan diimpor (bagi barang  
impor);  
e. spesifikasi produk.  
 Peraturan Menteri Perindustrian  RI 
Nomor:     
 
8 
 (4) Pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan 
permohonan perusahaan industri / lembaga yang 
dilengkapi:  
a. bukti yang dapat dipertanggung jawabkan; dan  
 
b. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang 
menyatakan b ahwa produk yang diimpor 
memiliki kesamaan Nomor Pos Tarif (HS Code ) 
dengan Nomor Pos Tarif (HS Code ) sebag aimana 
dimaksud dalam Pasal 2  digunakan sebagai : 
 
1. contoh uji dalam rangka SPPT -SNI Kaca 
Untuk Bangunan – Blok Kaca ; 
2. contoh uji untuk penelitian dan 
pengembangan ( Research and Development );  
3. barang contoh dalam pameran ; atau 
4. Barang ekspor yang diimpor kembali .            
(5) Dalam menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur 
Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan 
kewenangannya kepada Direktur Pembina Industri.  
 
(6) Ketentuan dan persyaratan pemberian Surat 
Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur 
Jenderal Pembina Indust ri. 
 
  Pasal 7  
 
(1) Permohonan Penerbitan SPPT -SNI Kaca Untuk 
Bangunan – Blok Kaca  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a ditujukan kepada LSPro yang telah 
terakreditasi dan ditun juk oleh Menteri sesuai ruang 
lingkup SNI  Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca . 
 
 
(2) Penerbitan SPPT -SNI Kaca Untuk Bangunan – Blok 
Kaca  – Spesifikasi dan Metoda Uji   sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a , melalui  sistem 
sertifikasi Tipe 5 yaitu : 
 Peraturan Menteri Perindustrian  RI 
Nomor:     
 
9 
 a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap    
Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca  sesuai dengan 
ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1);  
 
b. audit proses produksi  dan audit pene rapan Sistem 
Manajemen Mutu SNI ISO 9001 -2008 atau 
revisinya.  
 
(3) Pengujian  Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca     
dalam rangka penerbitan SPPT -SNI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, sertifikasi ulang,  
surveilan oleh LSPro dan pengawasan oleh PPSP 
dilakukan oleh:  
 
a. laboratorium penguji dalam negeri yang telah 
diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI 
ISO 21690 : 2013   dan ditunjuk oleh Menteri; atau  
 
b. laboratorium di lu ar negeri yang telah 
terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat 
Laboratorium Penguji dimaksud berada yang 
mempunyai perjanjian saling pengakuan ( Mutual  
Recognition of Arrangement  (MLA/IAF -PAC) dengan 
KAN (seperti International Laboratory Accreditation  
(ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory 
Accreditation Cooperation  (APLAC)), dan negara 
dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau 
multilateral di bidang regulasi teknis dengan 
Pemerintah Republik Indonesia d an ditunjuk oleh 
Menteri.  
 
(4) Penerapan Sistem Manajemen Mutu  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan  
berdasarkan:  
 
 
a. Surat pernyataan diri atas penerapan Sistem 
Manajemen Mutu  sesuai SNI ISO 9001:2008  atau 
revisinya ; atau  
 
b. Sertifikat  pe nerapan Sistem Manajemen Mutu 
sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dari Peraturan Menteri Perindustrian  RI 
Nomor:     
 
10 
 Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang 
telah terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi  
yang telah menandatangani Perjanjian Saling 
Pengakuan ( Multilateral  Recognition of Arrangement  
(MLA)) dengan KAN.  
 
(5) Apabila LSPro dan /atau Laboratorium Penguji yang 
terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI ISO 
21690 : 2013  belum ada dan/ atau belum mencuku pi 
kebutuhan  proses sertifikasi , Menteri da pat 
menunjuk LSPro dan /atau Laboratorium Penguji  
yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.  
(2) LSPro dan /atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 
(dua) tahun sejak penunjukan harus telah 
diakreditasi KAN.  
 
  Pasal 8  
 
LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib 
menerbitkan SPPT -SNI Kaca Untuk Bangunan – Blok 
Kaca  yang mencantumkan minimal informasi:  
a. nama dan alamat pe rusahaan;  
b. alamat pabrik;  
c. nama penanggung jawab;  
d. merek;  
e. nama dan alamat importir  / perusahaan perwakilan ; 
f. nomor dan judul SNI; dan  
g. jenis produk.  
 
 
 
 
  Pasal 9  
 
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib 
melaporkan keputusan penerbitan , penolakan , 
penangguhan dan pencabutan  SPPT -SNI Kaca Untuk 
Bangunan – Blok Kaca  selambat Iambatnya 7 (tujuh) 
hari kerja sejak diterbitkan keputusan dimaksud Peraturan Menteri Perindustrian  RI 
Nomor:     
 
11 
 kepada Direktur Jenderal Pembin a Industri dan 
Kepala BPKIMI.  
 
(2) LSPro yang menerbitkan SPPT -SNI  Kaca Untuk 
Bangunan – Blok Kaca  bertanggung jawab atas 
pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari 
SPPT -SNI Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca  yang 
diterbitkan.  
   
  Pasal 10  
 
(1) Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca    yang berasal 
dari impor dan telah memiliki SPPT -SNI wajib 
didaftarkan Tipenya pada Direktorat Pem bina 
Industri.  
(2) Surat pendaftaran tipe sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan salah satu persyar atan untuk 
mendapatkan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) dari 
Kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang  perdagangan . 
 
Pasal 11  
 
(1) Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca    sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dari hasil produksi dalam 
negeri yang diproduksi sejak Peraturan Menteri ini 
berlaku dan tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4  
dilarang beredar di wilayah Indonesia.  
 
 
(2) Pelaku Usaha atau pemilik Kaca Untuk Bangunan – 
Blok Kaca  dari produksi dalam negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang diproduksi sej ak 
Peraturan Menteri ini berlaku dan telah beredar di 
pasar wajib menarik Kaca Untuk Bangunan – Blok 
Kaca dimak sud dari peredaran dan/atau 
menghentikan kegiatan indu stri.  
 
(3) Tata cara penarikan produk dari peredaran Peraturan Menteri Perindustrian  RI 
Nomor:     
 
12 
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  
 
Pasal 12  
 
Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini,  Kaca 
Untuk Bangunan – Blok Kaca   impor yang tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksu d dalam 
Pasal 3 dan Pasal 4 dan telah berada di dalam Kawa san 
Pabean Indonesia wajib di re -ekspor oleh Pelak u Usaha.  
 
  Pasal 13  
 
Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca   sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2  yang telah diproduksi atau 
diimpor sebelum Peraturan Menteri ini berlaku masih 
dapat beredar  selambat lambatnya 15 (lima belas) bulan 
sejak Peraturan Menteri ini ber laku.  
 
Pasal 14  
 
(1) Pembinaan dan pengaw asan terhadap pelaksanaan 
penerapan SNI  Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca  – 
Spesifikasi dan Metoda Uji  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal 
Pembina Industri.  
 
 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi 
produksi yang dilaksanakan sekurang -kurangnya 1 
(satu) kali dalam setahun oleh PPSP dengan 
bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan insta nsi 
terkait.  
 
 
 
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Pembina Peraturan Menteri Perindustrian  RI 
Nomor:     
 
13 
 Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi 
dan/atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi 
terkait.  
 
(4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap LSPro 
dan Laboratorium Penguji  dalam rangka penerapan  
SNI ISO 21690 : 2013 . 
 
(5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), BPKIMI dapat memberikan 
teguran tertulis dan sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang -undangan kepada LSPro dan 
Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan  
dalam Peraturan Menteri ini.  
 
 
  Pasal 14  
 
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan 
Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan 
Peraturan Menteri ini.  
 
   
Pasal 15  
 
Pelaku usaha, LSPro dan/atau Laboratorium Penguji 
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam 
Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian  RI 
Nomor:     
 
14 
  
 
Pasal 16  
 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan 
sejak tanggal diundangkan.  
  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
   
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK lNDONESIA , 
 
 
 
 
SALEH HUSIN  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
 
 
YASON NA HAMONANGAN LAOLY  
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA    TAHUN 201 4 NOMOR