BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM  PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMBAWA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat ( 2) 
dan Pasal 5 ayat ( 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  
033 Tahun  2012  tentang Bahan Tambahan Pangan perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Pembawa ; 
Mengingat   : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 3821 ); 
2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012  tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 227 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5360 ); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor  131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);  
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-2- 
 
 
 
 
 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  
Nomor 4424);  
6. Keputus an Presiden Nomor 103 Tahun 200 1 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun  
2013; 
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 20 13; 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 0 33 Tahun 2012 
tentang Bahan Tambahan Pangan  (Berita Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 757) ; 
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 
tentang  Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 
Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Kepala Badan Peng awas Obat dan 
Makanan Nomor HK. 00.05.21.4231 Tahun 2004;  
MEMUTUSKAN :  
Menetapkan   : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN 
BAHAN TAMBAHAN PANGAN  PEMBAWA.  
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-3- 
 
 
 
 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM  
Pasal  1 
Dalam Per aturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan 
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan 
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 
makanan atau minuman.  
2. Bahan Tamba han Pangan , selanjutnya disingkat  BTP, adalah bahan yang 
ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk 
pangan . 
3. Nama BTP atau jenis BTP , selanjutnya disebut jenis BTP, adalah nama 
kimia/generik/umum/lazim yang digunakan untuk identitas  bahan 
tambahan pangan , dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris . 
4. Pembawa ( Carrier ) adalah bahan  tambahan pangan yang digunakan untuk 
memfasilitasi penanganan, aplikasi atau penggunaan bahan tambahan 
pangan lain atau zat gizi di dalam pangan dengan cara melarutkan, 
mengencerkan, mendispersikan atau memodifikasi secara fisik bahan 
tambahan pangan lain atau zat gizi tanpa mengubah fungsinya dan tidak 
mempunyai efek teknologi pada pangan.   
5. Sediaan BTP adalah bahan tambahan pangan yang dikemas dan berlabel 
dalam ukuran yang sesuai untuk konsumen.  
6. Asupan harian yang dapat diterima atau Acceptable Daily In take, yang 
selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan tambaha n 
pangan dalam miligram per kilogram berat badan  yang dapat dikonsumsi 
setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap 
kesehatan . 
7. ADI tidak dinyatakan atau ADI no t specified/ADI not limited/ADI 
acceptable/no ADI Allocated/no ADI necessary adalah istilah yang 
digunakan untuk bahan tambahan pangan yang mempunyai toksisitas 
sangat rendah, berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data 
lainnya), jumlah asupan bahan tambahan pangan tersebut jika digunakan 
dalam takaran  yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan 
serta pertimbangan lain, menurut pendapat Joint FAO/WHO Expert  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-4- 
 
 
 
 
 
Committee on Food Additives (JECFA) tidak menimbulkan bahaya terhadap 
kesehatan.  
8. Batas Maksimum adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat 
pada pangan dalam satuan yang ditetapkan . 
9. Batas Maksimum Cara Produksi Pangan yang Baik atau Good 
Manufacturing Practice , selanjutnya disebut Batas Maksimum CPPB, 
adalah jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah 
secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan.  
10. BTP Ikutan ( Carry over) adalah BTP yang berasal dari semua bahan baku 
baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi 
masih merupakan satu kesatuan produk.   
11. Kategori P angan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan 
tersebut.  
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di  
bidang p engawas an obat dan makanan.  
 
BAB II  
RUANG LINGKUP BTP  
Pasal 2  
(1) BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan /atau 
tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan.  
(2) BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja 
ditambahkan ke  dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, 
pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau 
pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan 
menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, 
baik secara langsung atau tidak langsung.  
(3) BTP tidak termasuk cemaran atau ba han yang ditambahkan ke dalam 
pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.  
 
BAB III  
JENIS DAN BATAS MAKSIMUM BTP PEMBAWA  
Pasal  3 
Jenis BTP Pembawa yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri atas:   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-5- 
 
 
 
 
 
a. Sukrosa asetat isobutirat ( Sucrose acetate isobutyrate ); 
b. Trietil sitrat ( Triethyl citrate ); 
c. Propilen glikol ( Propylene glycol ); dan  
d. Polietilen glikol ( Polyethylene glycol ). 
 
Pasal 4  
Batas Maksimum penggunaan BTP  Pembawa  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 untuk setiap Kategori Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampira n 
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.  
 
BAB IV  
PENGGUNAAN BTP PEMBAWA  
Pasal 5  
(1) BTP Pembawa hanya diizinkan digunakan sebagai pembawa BTP dan atau 
zat gizi.  
(2) Keber adaan BTP Pembawa dalam pangan dinyatakan sebagai BTP Ikutan 
(carry over ). 
 
Pasal 6 
(1) Penggunaan BTP Pembawa dibuktikan dengan sertifikat analisis 
kuantitatif.  
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB 
dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif.  
(3) Jenis BTP Pembawa yang tidak dapat dianalisis, Batas Maksimum 
dihitung berdasarkan penambahan zat yang menggunakan BTP  Pembawa 
dalam pangan.  
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-6- 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 7  
(1) BTP Pembawa dapat digunakan secara tunggal atau campuran pada BTP 
dan atau zat gizi.  
(2) Dalam hal BTP Pembawa digunakan secara campuran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), perhitungan hasil bagi masing -masing BTP 
dengan batas maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh 
lebih dari 1  (satu).  
(3) Contoh perhitungan hasil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
seperti tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian  tidak 
terpisahkan dengan Peraturan ini.  
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB.  
 
Pasal 8  
(1) Jenis dan penggunaan BTP Pembawa selain  yang tercantum dalam 
Lampiran I hanya boleh digunakan sebagai BTP Pembawa setelah 
mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data  dengan menggunakan formulir sebaga imana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini.  
(3) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling 
lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara leng kap. 
 
BAB V  
LABEL  
Pasal 9  
Pada label pangan olahan yang mengandung BTP Pembawa wajib 
mencantumkan BTP Pembawa setelah bahan yang mengandung BTP 
Pembawa tersebut .  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-7- 
 
 
 
 
 
BAB V I 
LARANGAN  
Pasal 10 
Dilarang menggunakan BTP Pembawa  sebagaimana yang dimaksud dalam 
Lampiran I untuk tujuan:                                          
a. menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan ;          
b. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi 
pangan yang baik untuk pangan ; dan/atau          
c. menyembunyikan kerusakan pangan.  
 
BAB VI I 
SANKSI  
Pasal 11 
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi 
administratif berupa:  
a. peringatan secara tertulis;  
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk 
penarikan kembali dari peredaran;  
c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan 
keamanan atau mutu; dan/atau  
d. pencabutan izin edar.  
 
BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 12 
(1) Sediaan BTP Pembawa  dan Pangan mengandung BTP Pembawa  yang telah 
memiliki persetujuan pendaftaran harus menyesuaikan dengan ketentuan 
dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya 
Peraturan ini.  
(2) Sediaan BTP Pembawa  dan Pangan mengandung BTP Pembawa  yang 
sedang diajukan permohonan perpanjangan persetujuan pendaftaran 
sebelum diberlakukannya Peraturan ini, tetap diproses berdasarkan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-8- 
 
 
 
 
 
Bahan Tambahan Makanan sebagaimana telah diubah dengan P eraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 dengan ketentuan 
masa berlaku surat persetujuan pendaftaran untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.  
 
BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 1 3 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tan ggal 5 April 2013   
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN M AKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
 
ttd. 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  5 April 2013   
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
 
AMIR SYAMSUDIN  
 
BERITA N EGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 545  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-9- 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN  I 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  6 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN  PEMBAWA  
 
 
 
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BTP PEMBAWA  
 
 
1. Sukrosa asetat isobu tirat (Sucrose acetate isobutyrate ) 
 
INS. 444   
ADI : 0-20 mg/kg berat badan  
Sinonim  : Sucrose  diacetate  hexaisobutyrate  (approximate ); 
SAIB  
Fungsi lain  : - 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas  
Maksimum 
(mg/kg)  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  500  
 
 
2. Tritetil sitrat ( Triethyl citrate ) 
 
INS. 1505    
ADI : 0-20 mg/kg berat badan   
Sinonim  : Triethyl 2 -hydroxypropan -1,2,3 -tricarboxylate , ethyl 
citrate  
Fungsi lain  : - 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas Maksimum  
(mg/kg)  
10.2.1  Produk telur cair  2500  dalam 
kuning telur pada 
basis kering  
10.2.3  Produk -produk telur yang dikeringkan dan 
atau dipanaskan hingga terkoagulasi  2500 dalam 
kuning telur pada 
basis kering  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-10- 
 
 
 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas Maksimum  
(mg/kg)  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  200  
 
 
3. Propilen glikol  (Propylene glycol ) 
 
INS. 1520    
ADI : 0-25 mg/kg berat badan   
Sinonim  : Propane -1,2-diol; 1,2-dihydroxypropane; methyl 
glycol ; Propanediol  
Fungsi lain  : - 
  
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi (contohnya susu cokelat, 
eggnog , minuman yoghurt, minuman 
berbasis whey ) 1000  
01.6.1  Keju tanpa pemeraman (keju mentah)  2000  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
susu (misalnya puding, yog hurt berperisa 
atau yog hurt dengan buah)  1500  
04.1.2.7  Buah bergula  1000  
04.1.2.8  Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur 
buah, pur e, topping  buah dan santan kelapa  2000  
04.1.2.11  Produk buah untuk isi pastri  2000  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan 
biji-bijian (misalnya selai kacang)  4500  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur ( pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci 
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari kategori 04.2.2.5  2000  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  4500  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled 
oats 600 
06.4.3  Pasta  dan mi pra -masak serta produk 
sejenis  250 
07.1 Roti dan produk bakeri tawar dan premiks  1000  
07.2.1  Keik, kukis dan pai (isi buah atau 
custard ,vla) 2000  
07.2.2  Produk bakeri istimewa lainnya (misalnya 
donat, roll manis, scones , dan muffin)  2000   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-11- 
 
 
 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
09.2.5  Ikan dan produk perikanan termasuk 
moluska, krustase a dan ekinodermata yang 
diasap, dikeringkan, difermentasi dengan 
atau tanpa garam  2000  
14.1.4.1  Minuman berkarbonasi minuman berbasis 
air berperisa yang berkarbonat  600 
14.1.4.2  Minuman non karbonasi, termasuk punches  
dan ades minuman berbasis air berperisa 
tidak berkarbonat, termasuk punches  dan 
ades 600 
14.1.4.3  Minuman konsentrat (cair atau padat) 
untuk minuman  berbasis air berperisa  1000  
15.1 Makanan ringan – berbahan dasar kentang, 
umbi, serealia , tepung atau pati (dari umbi 
dan kacang)  300 
15.2 Olahan kacang, termasuk kacang terlapisi 
dan campuran kacang (contoh dengan buah 
kering)  300 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-12- 
 
 
 
 
 
4. Polietilen glikol ( Polyethylene glycol)  
 
INS. 1521    
ADI : 0-10 mg/kg berat badan  
Sinonim  : PEG, macrogol ; alpha -Hydro -omega -hydroxypoly 
(oxy-1,2-ethanediol)  
Fungsi lain  : - 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
04.1.1.2  Buah utuh segar dengan permukaan diberi 
perlakuan  CPPB  
05.3 Kembang gula karet / permen karet  20000  
11.6 Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan 
(table top sweeteners , termasuk yang 
mengandung pemanis dengan intensitas 
tinggi)  10000  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  1000  
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-13- 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN II 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  6 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN  PEMBAWA  
 
 
CONTOH FORMULIR  PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP  
 
FORMULIR BTP 1  
 
SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP  
 
Nama perusahaan/importir  :  
Alamat perusahaan/importir  :  
Nomor surat perusahaan/importir  :  
Perihal  :  
Lampiran  :  
 
Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 8  Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan, nomor...tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan 
Pangan Pembawa , dengan ini kami mengajukan permohonan untuk 
menggunakan BTP sebagai berikut:  
a. Jenis BTP dan INS*  : 
b. Fungsi    : 
c. Jenis pangan   : 
d. Kategori pangan  : 
 
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 
ucapkan terimakasih.  
 
TTD dan Cap Perusahaan  : 
Nama Pemohon   : 
Contact Person    : 
Telp./Fax/E -mail  : 
 
 
 
 
  
*  International Numbering System   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-14- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 2  
 
DATA UMUM B AHAN T AMBAHAN PANGAN  
 
 
1. Nama Dagang  : 
 
2. Nama Jen is : 
 
3. Jenis Kemasan dan Netto : 
 
4. Nama Pabrik/ Perusahaan  : 
Alamat Pabrik/Perusahaan  : 
Nomor Telepon  : 
 
5. Nama Pabr ik Penge mas Kembali : 
Alamat Pa brik Pengemas Ke mbali : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik  Asal  : 
Alamat Pabrik asal   : 
 
6. Jika Lisensi   
 Nama Pabrik/Perusahaan   : 
Alamat Pabrik/Perusahaan   : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik Pemberi Lise nsi  : 
Alamat Pa brik Pemberi Lise nsi  : 
 
7. Jika diimpor    
 Nama Pabrik   : 
Alamat Pabrik   : 
Nama Importir  : 
Alamat Importir : 
Nomor Telepon  :  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-15- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 3  
 
Uraikan:  
 
1. Nama kimia  
..... 
 
2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)  
..... 
 
3. Rumus kimia  
.... 
 
4. Komposisi BTP  
..... 
 
5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika  dan kimia)  
..... 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-16- 
 
 
 
 
 
FORMULIR  BTP 4  
 
Uraikan:  
 
1. Komposisi produk  pangan  
.... 
 
2. Jumlah penggunaa n BTP pada proses produksi pangan  
.... 
 
3. Fungsi  dan tujuan penggunaan BTP  
.... 
 
4. Sertifikat  analis is  BTP pada produk pangan  
.... 
 
5. Alur produksi produk pangan  dan cara penggunaan produk pangan  
....  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-17- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 5  
 
 
Uraikan kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan 
bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang -
kurangnya:  
1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain  
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)  
3. Metode pengujian BTP dalam produk pangan  
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian  
jenis BTP baru  
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek fisik yang dikehendaki dalam produk 
pangan dapat dicapai dalam  pangan  
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-18- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 6  
 
 
TANDA TERIMA  
     Nomor....../....../20....  
 
 
Nama Perusahaan/Importir  :  
Alamat Perusahaan/Importir  :  
Perihal  :  
Nomor Surat  :  
 
  
         
            
                                                                                    
Jakarta,...................20......  
                                                                               
                                                                               Penerima  
 
 
                                                                                      
                                                                               ...................  
 
 
 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-19- 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN  III 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  6 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMBAWA  
 
 
CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP  
 
Contoh perhitungan penggunaan campuran BTP Pembawa pada kategori 
pangan 14.1.4.1 Minuman berkarbonasi minuman berbasis air berperisa yang 
berkarbonat.  
 
BTP Batas 
maksimum 
(mg/kg)  Penggunaan 
pada produk 
(mg/kg)  Rasio  
Propilen glikol  600 x x/600  
Polietilen glikol  1000  y y/1000  
   (x/600) + (y/1000) < 1 
 
 
 
KEPALA  BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANA N 
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET