PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN  REPUBLIK INDONESIA  
                                  NOMOR : 
 
TENTANG  
 
PEMBERLA KUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
MESIN PENGHANCUR ( CRUSHER ) BAHAN BAKU PUPUK ORGANIK 
- SYARAT MUTU DAN CARA UJI  SECARA WAJIB  
 
DENGAN RAHMAT T UHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka meningkat kan mutu hasil 
industri, melindungi konsumen  dalam penggunaan 
mesin penghancur ( crusher ) bahan baku pupuk 
organik , serta menciptakan persaingan usaha yan g 
sehat dan adil  atas produk dimaksud, perlu 
mengatur pemberlakuan SNI Mesin Penghancur 
(Crusher ) Bahan Baku Pupuk Organik  - Syarat 
Mutu dan Cara Uji  secara wajib ; 
 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam  huruf a, perlu menetap kan 
Peratur an Menteri Perindustrian  tentang 
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mesin 
Penghancur ( Crusher ) Bahan Baku Pupuk Organik 
- Syarat Mutu dan Cara Uji Secara Wajib ; 
 
Mengingat    : 1. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishin g The World 
Trade Organization  (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3564);  
 
  2. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 , 
Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia 
Nomor 4661);  
 
  3. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
2 
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821);  
 
  4. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5492);  
 
5. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2014 
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5584);  
 
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang       
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587); 
   
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 
tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan 
Pengembangan Industri (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3330);  
 
8. Peraturan Pemerintah N omor 102 Tahun 2000 
tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4020);  
 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737);  
 
  10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan  dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 201 4; 
 
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas  dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 201 4; Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
3 
 12. Keputusan Presiden Nomor 78  Tahun 2001 
tentang Komite Akreditasi Nasional;  
 
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 20 14 
tentang Pembentukan Kementerian dan 
Pembentukan Kabinet Kerja 2014 -2019 ; 
 
  14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M -
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional 
Indonesia Bidang Industri;  
 
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M -
IND/PER/10/2010 tentang Org anisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Perindustrian;  
 
16. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberlakuan  Standar Nasional 
Indonesia Secara Wajib;  
 
17. Peratura n Kepala Badan Standardisasi Nasional 
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelisikan 
Dalam Kerangka Pelaksanaan Agreement on 
Technical Barrier to Trade - World Trade 
Organization  (TBT-WTO);  
 
18. Peratu ran Menteri Perdagan gan Nomor 67/M -
DAG/PER/11/2013  tentang Kewajiban 
Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia P ada 
Barang sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-
DAG/PER/ 1/201 4; 
 
 
 
  
      MEMUTUSKAN:  
 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERINDUS TRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
MESIN PENGHANCUR ( CRUSHER ) BAHAN BAKU 
PUPUK ORGANIK - SYARAT MUTU DAN CARA UJI  
SECARA WAJIB   
 
  Pasal  1  
 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
 
  1. Produsen Mesin Penghancur ( Crusher ) Bahan  Baku 
Pupuk Organik adalah perusahaan yang 
memproduksi Mesin Penghancur ( Crusher ) Bahan 
Baku Pupuk Organik dengan minimal melakukan 
proses  permesinan untuk pembuatan komponen Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
4 
 dan perakitan untuk menghasilkan produk.  
 
2. Mesin Penghancur ( Crusher ) Bahan Baku P upuk 
Organik adalah  peralatan yang dilengkapi atau 
tidak dilengkapi dengan motor penggerak yang 
berfungsi untuk menghancurkan sampah rumah 
tangga atau limbah pertanian untuk dijadikan 
bahan pembuatan pupuk organik.  
 
3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda S NI Mesin 
Penghancur ( Crusher ) Bahan Baku Pupuk Organik  
– Syarat Mutu dan Cara Uji yang selanjutnya 
disebut SPPT -SNI Mesin Penghancur ( Crusher ) 
Bahan Baku Pupuk Organik  adalah sertifikat yang 
dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk 
kepada produsen yang mam pu memproduksi 
Mesin Penghancur ( Crusher ) Bahan Baku Pupuk 
Organik yang sesuai dengan persyaratan  SNI. 
 
4. Lembaga Sertifikasi Produk , yang selanjutnya 
disingkat LSPro , adalah lembaga yang terakreditasi 
oleh KAN dan ditunjuk Menteri untuk melakukan 
kegiatan S ertifikasi Produk Penggunaan Tanda 
SNI. 
 
5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang 
telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Menteri 
untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap  
contoh Mesin Penghancur ( Crusher ) Bahan Baku 
Pupuk Organik sesuai spesifika si/metode uji SNI.  
 
6. Sertifikat  Hasil Uji /Laporan Hasil Uji , yang 
selanjutnya disingkat SHU/LHU  adalah 
sertifikat/ laporan hasil pengujian atas contoh 
Mesin Penghancur ( Crusher ) Bahan Baku Pupuk 
Organik  menurut spesifikasi  dan metode uji yang 
sesuai SNI.  
 
7. Sistem Manajemen Mutu , yang selanjutnya 
disingkat  SMM,  adalah rangkaian kegiatan dalam 
rangka penerapan manajemen mutu menuru t 
Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau 
revisinya atau Sistem Manajemen Mutu lain yang 
diakui.  
 
8. Lembaga Sertifikasi Sistem  Manajemen  Mutu , yang 
selanjutnya disingkat LSSM M, adalah lembaga 
yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan 
akreditasi negara lain yang telah melakukan 
Perjanjian Saling Pengakuan atau Multilateral  
Recognition A rrangement  (MLA) dengan KAN  untuk 
melakukan ke giatan Sertifikasi SMM.  
   Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
5 
   9. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya 
disebut KAN , adalah lembaga non -struktural, yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem 
akreditasi dan sertifikasi serta  berwenang untuk 
mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk 
melakukan kegiatan sertifikasi.  
 
10. Perjanji an Saling Pengakuan /Mutual Recognition 
Arrangement  (MRA) dan Multilateral Recognition 
Arrangement  (MLA) adalah kesepakatan yang 
dilakukan oleh KAN dengan badan akreditasi 
negara lain untuk saling mengakui atau menerima 
beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasil 
penilaian kesesuaian.  
  
11. Surveilan adala h pengecekan secara berkala 
dan/ atau secara khusus terhadap 
perusahaan/produsen yang telah memperoleh 
SPPT -SNI atas  konsistensi penerapan SPPT -SNI 
yang dilakukan oleh LSPro.  
 
  12. Petugas Pengawas Standar Produk , yang 
selanjutnya disebut PPSP , adalah Aparatur Sipil 
Negara  di pusat atau daerah yang ditugaskan 
untuk melakukan pengawasan barang dan/ atau 
jasa di loka si produksi dan di luar lokasi kegiatan 
produksi yang SNI -nya telah diberlakukan secara 
wajib.  
   
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.  
   
14. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah 
Direktur Jenderal Industri Unggulan B erbasis 
Teknologi Tinggi , Kementerian  Perindustrian.  
 
  15. Kepala BPKIMI adalah Kepala Badan Pengkajian 
Kebijakan Iklim dan Mutu Industri , Kementerian 
Perindustrian.  
 
  16. Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri 
Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Kementerian 
Perindustrian.  
 
17. Dinas Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah  di tingkat Provinsi yang menyeleng garakan 
urusan pemerintahan bidang perindustrian.  
   
18. Dinas Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah  di Kabupaten/ Kota yang 
menyelen ggarakan urusan pemerintahan bidang 
perindustrian.  Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
6 
   Pasal 2  
 
Memberlakukan SNI 7590:2011  secara wajib pada 
Mesin Penghancur ( Crusher ) Bahan Baku Pupuk 
Organik  dengan Nomor Pos Tarif/HS Code  ex. 
8436.80.11.00  dan ex. 8479.82.10.00 . 
 
 
  Pasal 3  
 
  Perusahaan yang  memproduksi  Mesin Penghancur 
(Crusher ) Bahan Baku Pupuk Organik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI 
dengan:  
 
 
a. memiliki SPPT -SNI Mesin Penghancur ( Crusher ) 
Bahan Baku Pupuk Organik ; dan 
 
b. memberikan  tanda SN I pada setiap produk  pada 
tempat yang mudah di baca dan dengan cara  
penandaan  yang tidak mudah hilang.  
 
   
Pasal 4 
 
(1) Mesin Penghancur ( Crusher ) Bahan Baku Pupuk 
Organik yang termasuk dalam Nomor Pos Tarif (HS 
Code ) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak 
wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 jika : 
(a) digunakan sebagai contoh uji dalam rangka 
SPPT -SNI; 
(b) digunakan sebagai contoh dal am penelitian dan 
pengembangan.  
 
(2) Impor p roduk sebagaimana dimaksud pada  ayat 
(1) wajib melalui Pertimbangan Teknis dari 
Direktur Pembina Industri.  
 
(3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2) diterbitkan berdasarkan permohonan 
perusahaan.  
 
(4) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) minimal berisi informasi :  
 
a. Nama dan Alamat Perusahaan Pem ohon;  
b. Nama Produk;  
c. Spesifikasi Produk;  
d. Penggunaan Produk;  
e. Jumlah yang akan diimpor.  
 Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
7 
 (5) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak 
diterbitkan dan hanya berlaku untuk satu kali 
impor.  
 
(6) Persyaratan dan tata cara penerbitan 
Pertimbangan Teknis sebaga imana dimaksud pada 
ayat ( 2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Direktur Jenderal Pembina Industri.  
 
 
Pasal 5 
 
  (1) Perusahaan yang memproduksi Mesin Penghancur 
(Crusher ) Bahan Baku Pupuk Organik 
sebagaimana dimaksud dal am Pasal 3 mengajukan 
permohonan penerbitan SPPT -SNI Mesin 
Penghancur ( Crusher ) Bahan Baku Pupuk Organik 
kepada LSPro yang telah terakreditasi sesuai 
ruang lingkup SNI Mesin Penghancur  (Crusher ) 
Bahan Baku Pupuk Organik - Syarat Mutu dan 
Cara Uji dan ditun juk oleh Menteri . 
 
(2) Permohonan penerbitan SPPT -SNI Mesin 
Penghancur ( Crusher ) Bahan Baku Pupuk Organik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disertai dengan Surat Keterangan Kelayakan 
Permohonan  SPPT -SNI dari Direktur Pembina 
Industri . 
 
(3) Penerbitan SPPT -SNI Mesin Penghancur ( Crusher ) 
Bahan Baku Pupuk Organik dilakukan  
berdasarkan  Sertifikasi Tipe 5, melalui : 
 
  a. pengujian kesesuaian mutu Mesin Penghancur 
(Crusher ) Bahan Baku Pupuk Organik sesuai 
dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2; dan  
 
b. audit proses produksi dan audit penerapan 
SMM  SNI ISO 9001:2008  atau revisinya  atau 
SMM  lainnya yang diakui . 
 
(4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ay at (3) 
huruf a dilaksana kan ol eh: 
 
a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi 
oleh KAN dengan rua ng lingkup SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 
ditunjuk oleh Menteri; atau  
 
b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah 
terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
8 
 Laborat orium Penguji dimaksud berada yang 
mempuny ai perjanjian saling 
pengakua n/Mutual Recognition of Arrangement  
(MRA) dengan KAN (seperti International 
Laboratory Accreditation  (ILAC) atau The Asia 
Pacific Laboratory Accreditation Cooperation  
(APLAC)), dengan ruang lingkup SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 
negara  tempat L aboratorium Penguji 
dimaksud  berada  memiliki perjanjian bilateral 
atau multilateral di bidang regulasi teknis 
dengan Pemerintah Republik Indonesia dan 
ditunjuk oleh Menteri.  
 
(5) Audit penerapan SMM  sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 3) huruf b dilakukan berdasar kan: 
 
a. pernyataan diri penerapan SMM  sesuai SNI 
ISO 9001:2008; atau  
 
b. sertifikat  penerapan  SMM  sesuai SNI ISO 
9001:2008 atau revisinya  atau SMM  lainnya 
yang diakui  dari LSSMM  yang telah 
terakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi  
SMM  yang telah menandat angani Perjanjian 
Saling Pengakuan /Multilateral  Recognition 
Arrangemen t (MLA) dengan  KAN.  
 
(6) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium Penguji 
yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup 
SNI Mesin Penghancur ( Crusher ) Bahan Baku 
Pupuk Organik - Syarat Mutu d an Cara Uji belum 
mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk 
LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang 
kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.  
 
(7) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang 
ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 6) wajib tela h diakreditasi KAN dalam 
jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak 
penunju kan. 
 
 
  Pasal 6 
 
  LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib 
menerbitkan SPPT -SNI Mesin Penghancur ( Crusher ) 
Bahan Baku Pupuk Organik dengan mencantumkan 
paling sedikit informasi tentang:  
a. nama dan alamat perusahaan ;  
b. alamat pabrik;  
c. merek;  Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
9 
 d. nama penanggung jawab;  
e. nama dan alamat import ir (khusus produk impor) ; 
f. nomor dan judul SNI;  
g. jenis produk ; dan  
h. masa berlaku SPPT -SNI. 
   
 
Pasal 7 
   
  (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib 
memberitahukan dan menyampaikan kepada 
Kepala BPKIMI , Direktur Jenderal Pembina 
Industri , dan perusahaan pemohon tentang : 
a. penerbitan SPPT -SNI; 
b. penundaan pemberian atau perpanjangan 
SPPT -SNI apabila belum memenuhi 
persyaratan sertifikasi, dan perusahaan 
pemohon dapat melakukan perbaikan ; 
c. penolakan pemberian atau perpanjangan 
SPPT -SNI, apabila tidak memenuhi 
persyaratan sertifikasi ; dan  
d. pelimpahan SPPT -SNI kepada LSPro yang 
ditunjuk , apabila  LSPro yang menerbitk an 
SPPT -SNI tidak ditunjuk lagi ; 
paling lambat  7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan 
surat penetapan  hal-hal dimaksud . 
 
(2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
bertanggung jawab atas SPPT -SNI yang 
diterbitkan.  
 
 
Pasal 8 
 
 
  Setiap Mesin Penghancur ( Crusher ) Bahan Baku 
Pupuk Organik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
yang diedarkan serta diperdagangkan di dalam negeri, 
dan yang berasal dari hasil produksi dalam negeri 
dan/ atau impor , wajib telah memenuhi ketentuan  SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 . 
   
 
Pasal 9 
 
  (1) Mesin Pengha ncur ( Crusher ) Bahan Baku Pupuk 
Organik produksi dalam negeri yang diproduksi 
sejak Peraturan Menteri ini berlaku dan tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3  dilarang beredar di daerah pabean  
Indonesia.  Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
10 
 (2) Mesin Penghancur ( Crusher ) Bahan Baku Pupuk 
Organik hasil produksi dalam negeri yang  
diproduksi sejak berlakunya Peraturan Menteri ini 
dan telah beredar, wajib ditarik kembali dan 
dimusnahkan oleh produsen apabila tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 .  
 
(3) Tata cara pe narikan produk dari peredaran dan 
pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
  
 
Pasal 10 
 
(1) Sejak Peraturan Menteri ini berlaku Mesin 
Penghancur ( Crusher ) Bahan Baku Pupuk Organik 
asal impor  yang masuk daerah pabean Indonesia 
wajib telah memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 .  
 
(2) Mesin Penghancur ( Crusher ) Bahan Baku Pupuk 
Organik impor sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pa sal 3 serta telah berada di 
dalam daerah pabean  Indonesia wajib di ekspor 
kembali atau dimusnahkan oleh pelaku usaha .  
 
 
Pasal 1 1 
 
Mesin Penghancur ( Crusher ) Bahan Baku Pupuk 
Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang 
telah beredar sebelum pemberlakua n Peraturan 
Menteri ini dan tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib ditarik 
dari peredaran selambat -lambatnya 6 (enam) bulan  
sejak pemberlakuan Peraturan Menteri ini.  
 
 
  Pasal 12 
   
  (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksan aan penerapan SNI Mesin Penghancur 
(Crusher ) Bahan Baku Pupuk Organik secara wajib 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan 
oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri.  
 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan di lokasi produksi dan di lu ar lokasi 
produksi yang dilaksanakan paling sedikit  1 (satu) 
kali dalam setahun oleh PPSP.  Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
11 
 (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal 
Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan 
Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten /Kota 
atau instansi terkait.  
 
(4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap 
Lembaga Penilaian Kesesu aian dalam rangka 
penerapan SNI  Mesin Penghancur ( Crusher ) Bahan 
Baku Pupuk Organik  - Syarat Mutu dan Cara Uji . 
 
(5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), BPKIMI dapat 
memberikan teguran tertulis dan sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan 
kepada LSPro dan /atau  Laboratorium Penguji 
yang melanggar ketentuan dalam Peraturan 
Menteri ini.  
   
 
  Pasal 1 3 
 
Pelaku usaha, LSPro dan/ atau Laboratorium Penguji 
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
    
 
  Pasal 1 4 
 
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan 
Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan 
SNI Mesin Penghancur ( Crusher ) Bahan Baku Pupuk 
Organik - Syarat Mutu dan Cara Uji Secara Wajib .  
   
 
Pasal 1 5 
 
  Peraturan Menteri ini mulai berlaku  12 (dua belas ) 
bulan sejak  tanggal diundangkan.  
 
  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan  
penem patannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.  
 
 
 
 
 
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
12 
 Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK lNDONESIA , 
 
 
 
 
SALEH HUSIN  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
 
 
 
YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUB LIK INDONESIA  TAHUN  2014 NOMORPeraturan Menteri Perindustrian RI   
Nomor:  
13