BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM  PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERETENSI WARNA   
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 
dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Peretensi Warna ; 
Mengingat   : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3821 ); 
2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012  tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 
2012 Nomor 227 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5360 ); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3867);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4424);   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-2- 
 
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedud ukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2013; 
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organis asi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 20 13; 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 
tentang Bahan Tambahan Pangan  (Berita Negara 
Republik  Indonesia  Tahun 2012 Nomor 757) ; 
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 
tentang  Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 
Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat  dan 
Makanan Nomor HK. 00.05.21.4231 Tahun 2004;  
MEMUTUSKA N : 
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN 
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERETENSI WARNA.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-3- 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM  
Pasal  1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan 
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi konsu msi manusia, termasuk bahan 
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 
makanan atau minuman.  
2. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang 
ditambahkan ke  dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk 
pangan.  
3. Nama BTP atau jenis BTP, selanjutnya disebut jenis BTP, adalah nama 
kimia/generik/umum/lazim yang digunakan untuk identitas bahan 
tambahan pangan , dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Ing gris. 
4. Peretensi warna  ( Color retention agent ) adalah bahan tambahan pangan 
untuk  mempertahankan, menstabilkan, atau memperkuat intensitas 
warna pangan tanpa menimbulkan warna baru.  
5. Sediaan BTP adalah bahan tambahan pangan yang dikemas dan berlabel 
dalam ukuran yang sesuai untuk konsumen.  
6. Asupan harian yang dapat diterima atau Acceptable Daily Intake,  yang 
selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan tambahan 
pangan dalam miligram per kilogram berat badan  yang dapat dikonsumsi 
setiap hari sela ma hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap 
kesehatan.  
7. ADI tidak dinyatakan atau ADI not specified/ADI not limited/ADI 
acceptable/no ADI Allocated/no ADI necessary adalah istilah yang 
digunakan untuk bahan tambahan pangan yang mempunyai toksisitas 
sangat rendah, berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data 
lainnya), jumlah asupan bahan tambahan pangan tersebut jika digunakan 
dalam takaran  yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan 
serta pertimbangan lain, menurut pendapat Joint F AO/WHO Expert 
Committee on Food Additives (JECFA) tidak menimbulkan bahaya terhadap 
kesehatan.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-4- 
 
8. Batas Maksimum adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat 
pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.  
9. Batas Maksimum Cara Produksi Pangan yang Baik atau Good 
Manufacturing Practice , selanjutnya disebut Batas Maksimum CPPB, 
adalah jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah 
secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan.  
10. BTP Ikutan ( Carry over ) adalah BTP yang berasal dar i semua bahan baku 
baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi 
masih merupakan satu kesatuan produk.  
11. Kategori Pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan 
tersebut.  
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di  
bidang pengawasan obat  dan makanan.  
 
BAB II  
RUANG LINGKUP BTP  
Pasal 2  
(1) BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau 
tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan.  
(2) BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yan g sengaja 
ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, 
pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau 
pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan 
menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pan gan tersebut, 
baik secara langsung atau tidak langsung.  
(3) BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam 
pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.  
 
BAB III  
JENIS DAN BATAS MAKSIMUM BTP PERETENSI WARNA   
Pasal  3 
Jenis BTP Peretensi Warna  yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri 
atas: 
1. Magnesium karbonat ( Magnesium carbonate ); dan  
2. Magnesium hidroksida (Magnesium hydroxide ).  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-5- 
 
Pasal 4  
Batas Maksimum penggunaan BTP  Peretensi Warna  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 untuk setiap Kategori Pangan sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.  
 
BAB IV  
PENGGUNAAN BTP PERETENSI WARNA   
Pasal 5  
(1) Penggunaan BTP Peretensi Warna  dibuktikan d engan sertifikat analisis 
kuantitatif.  
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB 
dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif.  
(3) Jenis BTP Peretensi Warna  yang tidak dapat dianalisis, Batas Maksimum 
dihitung berdasarkan penambahan BTP Peretensi Warna  yang digunakan 
dalam pangan.  
 
Pasal 6  
(1) BTP Peretensi Warna  dapat digunakan secara tunggal atau campuran.   
(2) Dalam hal BTP Peretensi Warna. digunakan secara campuran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), perhitungan hasil bagi masing -masing BTP 
dengan Batas Maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh 
lebih dari 1 (satu).  
(3) Contoh perhitungan hasil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
seperti tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini.  
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB.  
 
Pasal 7  
(1) Jenis dan Batas Mak simum BTP Peretensi Warna  Ikutan ( carry over ) 
mengikuti ketentuan jenis dan Batas Maksimum BTP s eperti tercantum 
pada Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-6- 
 
(2) Dalam hal BTP Peretensi Warna  Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak tercantum pada Lampiran I,  maka  harus terlebih dahulu 
mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kele ngkapan data dengan menggunakan formulir sebaga imana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini.  
(4) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling 
lama 6 (enam) bulan  sejak diterimanya permohonan  secara lengkap.  
 
Pasal 8  
(1) Jenis dan penggunaan BTP Peretensi Warna  selain yang tercantum dalam 
Lampiran  I hanya boleh digunakan sebagai BTP Peretensi Warna  setelah 
mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebaga imana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini.  
(3) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling 
lama 6 (enam) bulan sejak  diterimanya permohonan secara lengkap.  
 
BAB V  
LARANGAN  
Pasal 9  
Dilarang menggunakan BTP Peretensi Warna  sebagaimana yang dimaksud 
dalam Lampiran I untuk tujuan:                                          
a. menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan ;          
b. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produks i 
pangan yang baik untuk pangan ; dan/atau              
c. menyembunyikan kerusakan pangan.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-7- 
 
BAB VI  
SANKSI  
Pasal 10  
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi 
administratif berupa:  
a. peringatan secara tertulis;  
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk 
penarikan kembali dari peredaran;  
c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan 
keamanan atau mutu; dan/atau  
d. pencabutan izin edar.  
 
BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11  
(1) Sediaan BTP Peretensi Warna  dan Pangan mengandung BTP Peretensi 
Warna  yang telah memiliki persetujuan pendaftaran harus menyesuaikan 
dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak 
diundangkannya Peraturan ini.  
(2) Sediaan BTP Peretensi Warna  dan Pangan mengandung BTP Peretensi 
Warna  yang sedang diajukan p ermohonan perpanjangan persetujuan 
pendaftaran sebelum diberlakukannya Peraturan ini, tetap diproses 
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keseh atan Nomor 
1168/Menkes/Per/X/1999 dengan ketentuan masa berlaku surat 
persetujuan pendaftaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 
diundangkannya Peraturan ini.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-8- 
 
BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12  
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2013   
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
 
ttd. 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
 
AMIR SYAMSUDIN  
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013  NOMOR  560 
  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-9- 
 
LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  21 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERETENSI WARNA  
 
1. Magnesium karbonat ( Magnesium carbonate)  
INS. 504(i)    
ADI : Tidak dinyatakan ( not limited ) 
Sinonim  : - 
Fungsi lain  : Pengatur Keasaman, Antikempal   
 
No. 
Kategori 
pangan  Kategori pangan  Batas Maksimum  
(mg/kg) sebagai 
total Magnesium 
(Mg) 
01.6.4.2  Keju olahan berperisa, keju olahan dengan 
tambahan buah, sayur dan atau daging  1250  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet  dan sorbet  210 
04.1.2  Buah olahan  420 
04.2.1.2  Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang 
permukaannya dilapisi glasir atau lilin 
atau diberi perlakuan dengan bahan 
tambahan pangan lain yang dapat 
berfungsi sebagai pelindung dan 
membantu mengawetkan kesegaran dan 
kualitas sayuran  420 
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  1250  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, 
minyak, larutan garam atau kecap kedelai  1250  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan, botol atau dalam 
retort pouch  1250  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan 
biji-bijian (misalnya selai kacang)  1250  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, 
kacang dan biji -bijian (misalnya makanan 
pencuci mulut dan saus sayur, sayur 
bergula) tidak termasuk produk dari 
kategori 04.2.2.5  1250  
04.2.2.7  Produk fermentasi sayuran (termasuk 
jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe 
vera) dan rumput laut, tdak termasuk 
kategori pangan 12.10  1250  
04.2.2.8  Sayur dan rumput laut  yang dimasak  625 
12.2.2  Bumbu dan kondimen  3125  
12.5 Sup dan kaldu  6250  
12.6 Saus dan produk sejenis  1250  
15.0 Makanan ringan siap santap  310 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-10- 
 
 
2. Magnesium hidroksida  (Magnesium hydroxide)  
 
INS. 528   
ADI : Tidak dinyatakan ( not limited ) 
Sinonim  : - 
Fungsi lain  : Pengatur keasaman; Penstabil   
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas Maksimum  
(mg/kg) sebagai 
total Magnesium 
(Mg) 
01.6.4.2  Keju olahan berperisa, keju olahan dengan 
tambahan buah, sayur dan atau daging  1250  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet  dan sorbet  210 
04.1.2  Buah olahan  420 
04.2.1.2  Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang 
permukaannya dilapisi glasir atau lilin 
atau diberi perlakuan dengan bahan 
tambahan pangan lain yang dapat 
berfungsi sebagai pelindung  dan 
membantu mengawetkan kesegaran dan 
kualitas sayuran  420 
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  1250  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, 
minyak, larutan garam atau kecap kedelai  1250  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan, botol atau dalam 
retort pouch  1250  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan 
biji-bijian (misalnya selai kacang)  1250  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, 
kacang dan biji -bijian (misalnya makanan 
pencuci mulut dan saus sayur, sayur 
bergula) tidak termasuk produk dari 
kategori 04.2.2.5  1250  
04.2.2.7  Produk fermentasi sayuran (termasuk 
jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe 
vera) dan rumput laut, tdak termasuk 
kategori pangan 12.10  1250  
04.2.2.8  Sayur dan rumput laut  yang dimasak  625 
12.2.2  Bumbu dan kondimen  3125  
12.5 Sup dan kaldu  6250  
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-11- 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas Maksimum  
(mg/kg) sebagai 
total Magnesium 
(Mg) 
12.6 Saus dan produk sejenis  1250  
15.0 Makanan ringan siap santap  310 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-12- 
 
LAMPIRAN I I 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  21 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERETENSI WARNA  
 
 
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP  
 
 
FORMULIR BTP 1  
 
SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP  
 
Nama perusahaan/importir  :  
Alamat perusahaan/importir  :  
Nomor surat perusahaan/importir  :  
Perihal  :  
Lampiran  :  
 
Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal (7 atau 8 )* Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan, nomor...tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Peretensi Warna , dengan ini kami mengajukan permohonan 
untuk menggunakan BTP sebagai berikut:  
a. Jenis BTP dan INS**  : 
b. Fungsi    : 
c. Jenis pangan   : 
d. Kategori pangan  : 
 
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 
ucapkan terimakasih.  
 
 
TTD dan Cap Perusahaan  : 
Nama Pemohon   : 
Contact Person    : 
Telp./Fax/E -mail  : 
 
 
 
 
 
 
*  Pilih salah satu:  Pasal 7 bila BTP Pen guat Rasa  (Carry over ) atau Pasal 8 bila BTP Pen guat 
Rasa  
** International Numbering System  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-13- 
 
FORMULIR BTP 2  
 
 
DATA UMUM B AHAN T AMBAHAN PANGAN  
 
 
1. Nama Dagang  : 
 
2. Nama Jen is : 
 
3. Jenis Kemasan dan Netto : 
 
4. Nama Pabrik/ Perusahaan  : 
Alamat Pabrik/Perusahaan  : 
Nomor Telepon  : 
 
5. Nama Pabr ik Penge mas Kembali : 
Alamat Pa brik Pengemas Ke mbali : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik  Asal  : 
Alamat Pabrik asal   : 
 
6. Jika Lisensi  
 Nama Pabrik/Perusahaan   : 
Alamat Pabrik/Perusahaan   : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik Pemberi Lise nsi  : 
Alamat Pa brik Pemberi Lise nsi  : 
 
7. Jika diimpor    
 Nama Pabrik   : 
Alamat Pabrik   : 
Nama Importir  : 
Alamat Importir : 
Nomor Telepon  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-14- 
 
FORMULIR BTP  3 
 
 
Uraikan:  
 
1. Nama kimia  
..... 
 
2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)  
..... 
 
3. Rumus kimia  
.... 
 
4. Komposisi BTP  
..... 
 
5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika  dan kimia)  
..... 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-15- 
 
FORMULIR  BTP 4 
 
Uraikan:  
 
1. Komposisi produk  pangan  
.... 
 
2. Jumlah penggunaa n BTP pada proses produksi pangan  
.... 
 
3. Fungsi  dan tujuan penggunaan BTP  
.... 
 
4. Sertifikat  analis is  BTP pada produk pangan  
.... 
 
5. Alur produksi produk pangan  dan cara penggunaan produk pangan  
....  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-16- 
 
FORMULIR BTP 5  
 
 
Uraikan kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan 
bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang -
kurangnya:  
1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain  
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)  
3. Metode pengujian BTP dal am produk pangan  
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian  
jenis BTP baru  
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek fisik yang dikehendaki dalam produk 
pangan dapat dicapai dalam pangan  
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-17- 
 
FORMULIR BTP 6  
 
 
TANDA TERIMA  
     Nomor....../....../20....  
 
 
Nama Perusahaan/Importir  :  
Alamat Perusahaan/Importir  :  
Perihal  :  
Nomor Surat  :  
 
  
         
            
                                                                                    
Jakarta,...................20......  
                                                                               
                                                                               Penerima  
 
 
                                                                                      
                                                                               ...................  
 
 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-18- 
 
LAMPIRAN I II 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  21 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERETENSI WARNA  
 
 
CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP  
Contoh perhitungan penggunaan campuran BTP Peretensi Warna  pada 
Kategori Pangan  01.6.4.2  Keju olahan berperisa, keju olahan dengan tambahan 
buah, sayur dan atau daging  : 
 
BTP Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  Penggunaan 
pada produk 
(mg/kg)  Perhitungan  
Peretensi Warna A  x m m/x 
Peretensi Warna B  y n n/y 
   (m/x) + (n/y) < 1 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
ttd. 
 
LUCKY S. SLAMET