BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM  PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PELAPIS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 
dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Pelapis;  
Mengingat   : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3821 ); 
2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012  tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 227 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5360 ); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 N omor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4424);   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-2- 
 
 
 
 
 
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali d iubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2013; 
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomo r 4 Tahun 20 13; 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 
tentang Bahan Tambahan Pangan  (Berita Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 757) ; 
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 
tentang  Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 
Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK. 00.05.21.4231 Tahun 2004;  
MEMUTUSKA N : 
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN 
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PELAPIS . 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM  
Pasal  1 
Dalam Per aturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan 
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan 
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yan g  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-3- 
 
 
 
 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 
makanan atau minuman.  
2. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang 
ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk 
pangan.  
3. Nama BTP atau jenis BTP, selanjutnya disebut jenis BTP, adalah nama 
kimia/generik/umum/lazim yang digunakan untuk identitas bahan 
tambahan pangan , dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.  
4. Pelapis ( Glazing agent ) adalah bahan tambahan pangan untuk melapisi 
permukaan pangan sehingga memberikan efek perlindungan dan atau 
penampakan mengkilap.  
5. Sediaan BTP adalah bahan tambahan pangan yang dikemas dan berlabel 
dalam ukuran yang sesuai untuk konsumen.  
6. Asupan harian yang dapat diterima atau Acceptable Daily Intak e, yang 
selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan tambahan 
pangan dalam miligram per kilogram berat badan  yang dapat dikonsumsi 
setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap 
kesehatan.  
7. ADI tidak dinyatakan atau ADI not s pecified/ADI not limited/ADI 
acceptable/no ADI Allocated/no ADI necessary adalah istilah yang 
digunakan untuk bahan tambahan pangan yang mempunyai toksisitas 
sangat rendah, berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data 
lainnya), jumlah asupan bah an tambahan pangan tersebut jika 
digunakan dalam takaran  yang diperlukan untuk mencapai efek yang 
diinginkan serta pertimbangan lain, menurut pendapat Joint FAO/WHO 
Expert Committee on Food Additives (JECFA) tidak menimbulkan bahaya 
terhadap kesehatan.  
8. Batas Maksimum adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat 
pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.  
9. Batas Maksimum Cara Produksi Pangan yang Baik atau Good 
Manufacturing Practice , selanjutnya disebut Batas Maksimum CPPB, 
adalah jumlah BTP yang diizin kan terdapat pada pangan dalam jumlah 
secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan.  
10. BTP Ikutan ( Carry over ) adalah BTP yang berasal dari semua bahan baku 
baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi 
masih merupakan  satu kesatuan produk.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-4- 
 
 
 
 
11. Kategori Pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis 
pangan tersebut.  
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di  
bidang pengawasan obat dan makanan.  
 
BAB II  
RUANG LINGKUP BTP  
Pasal 2  
(1) BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau 
tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan.  
(2) BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja 
ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, 
pengolahan, perlakuan,  pengepakan, pengemasan, penyimpanan 
dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan 
menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan 
tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung.  
(3) BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang d itambahkan ke dalam 
pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.  
 
BAB III  
JENIS DAN BATAS MAKSIMUM BTP PELAPIS  
Pasal  3  
Jenis BTP Pelapis yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri atas : 
1. Malam ( Beeswax ); 
2. Lilin kandelila ( Candelilla wax ); 
3. Lilin karnauba ( Carnauba wax ); 
4. Syelak ( Shellac ); dan  
5. Lilin mikrokristalin ( Microcrystalline wax ). 
 
Pasal 4  
Batas Maksimum penggunaan BTP Pelapis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 untuk setiap Kategori Pangan sebagaimana  tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-5- 
 
 
 
 
BAB IV  
PENGGUNAAN BTP PELAPIS  
Pasal 5  
(1) Penggunaan BTP Pelapis dibuktikan dengan sertifikat analisis kuantitatif.  
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
penggunaan BT P pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB 
dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif.  
(3) Jenis BTP Pelapis yang tidak dapat dianalisis, Batas Maksimum dihitung 
berdasarkan penambahan BTP Pelapis yang digunakan dalam pangan.  
 
Pasal 6  
(1) BTP Pelapis dapat digunakan secara tunggal atau campuran.   
(2) Dalam hal BTP Pelapis digunakan secara campuran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), perhitungan hasil bagi masing -masing BTP 
dengan Batas Maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh 
lebih dari 1 (satu) .  
(3) Contoh perhitungan hasil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
seperti tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini.  
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
penggunaan BTP pada Kat egori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB.  
 
Pasal 7  
(1) Jenis dan Batas Maksimum BTP Pelapis Ikutan ( carry over ) mengikuti 
ketentuan jenis dan Batas Maksimum BTP s eperti tercantum pada 
Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.  
(2) Dalam hal BTP Pelapis Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  tidak 
tercantum pada Lampiran I, maka harus terlebih dahulu mendapat 
persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis k epada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebaga imana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-6- 
 
 
 
 
(4) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling 
lama 6 (enam) b ulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.  
 
Pasal 8  
(1) Jenis dan penggunaan BTP Pelapis selain yang tercantum dalam 
Lampiran  I hanya boleh digunakan sebagai BTP Pelapis setelah mendapat 
persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebaga imana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Pera turan ini.  
(3) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling 
lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.  
 
BAB V  
LARANGAN  
Pasal 9  
Dilarang menggunakan BTP Pelapis sebagaimana yang dimaksud dalam 
Lampira n I untuk tujuan:                                          
a. menyembunyikan penggunaan bahan y ang tidak memenuhi persyaratan ;         
b. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi 
pangan yang baik untuk pangan ; dan/atau            
c. menyembunyik an kerusakan pangan.  
 
BAB VI  
SANKSI  
Pasal 10  
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi 
administratif berupa:  
a. peringatan secara tertulis;  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-7- 
 
 
 
 
 
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk 
penarikan kembali dari peredaran;  
c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan 
keamanan atau mutu; dan/atau  
d. pencabutan izin edar.  
 
BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11  
(1) Sediaan BTP Pelapis dan Pangan mengandung BTP Pelapis yang telah 
memiliki persetu juan pendaftaran harus menyesuaikan dengan ketentuan 
dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya 
Peraturan ini.  
(2) Sediaan BTP Pelapis dan Pangan mengandung BTP Pelapis yang sedang 
diajukan permohonan perpanjangan persetujuan pendaftar an sebelum 
diberlakukannya Peraturan ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan 
Tambahan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 dengan ket entuan masa 
berlaku surat persetujuan pendaftaran untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-8- 
 
 
 
 
BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12  
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2013  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
 
AMIR SYAMSUDIN  
 
BERITA NE GARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 551  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-9- 
 
 
 
 
LAMPIRAN I 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  12 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS M AKSIMUM PENGGUNAAN   
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PELAPIS  
 
 
 
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BTP PELAPIS  
 
  
1. Malam  (Beeswax)   
INS. 901   
ADI : Tidak dinyatakan ( acceptable ) 
Sinonim  : - 
Fungsi lain  : Pengemulsi, penstabil  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
04.1.1.2  Buah utuh segar dengan permukaan diberi 
perlakuan  CPPB  
04.2.1.2  Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang 
permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau 
diberi perlakuan dengan bahan tambahan 
pangan lain yang dapat berfungsi sebagai 
pelindung dan membantu mengawetkan 
kesegaran dan kualitas sayuran  CPPB  
05.1.4  Produk k akao dan cokelat  CPPB  
05.1.5  Produk cokelat analog/ pengganti cokelat  CPPB  
05.2 Kembang gula / permen meliputi kembang gula 
keras dan lunak / permen keras dan lunak, 
nougat, dan lain -lain, tidak termasuk produk 
dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4  CPPB  
05.4 Dekorasi (misalnya untuk bakery ), topping  (non-
buah) dan saus manis  CPPB  
07.2 Produk bakeri istimewa (manis, asin, gurih)  CPPB  
13.6 Suplemen pangan  CPPB  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-10- 
 
 
 
 
2. Lilin kandelila  (Candelilla wax)   
INS. 902   
ADI : Tidak dinyatakan ( acceptable ) 
Sinonim  : - 
Fungsi lain  : Pembawa, Pengemulsi  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
04.1.1.2  Buah utuh segar dengan permukaan diberi 
perlakuan  CPPB  
04.2.1.2  Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang 
permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau 
diberi perlakuan dengan bahan tambahan 
pangan lain yang dapat berfungsi sebagai 
pelindung dan membantu mengawetkan 
kesegaran dan kualitas sayuran  CPPB  
05.1.4  Produk k akao dan cokelat  CPPB  
05.2 Kembang gula / permen meliputi kembang gula 
keras dan lunak / permen keras dan lunak, 
nougat, dan lain -lain, tidak termasuk produk dari 
kategori 05.1, 05.3 dan 05.4  CPPB  
05.3 Kembang gula karet / permen karet  CPPB  
05.4 Dekorasi (misalnya untuk bakery ), topping  (non-
buah) dan saus manis  CPPB  
07.2 Produk bakeri istimewa (manis, asin, gurih)  CPPB  
 
 
3. Lilin Karnauba ( Carnauba wax ) 
INS. 903   
ADI : 0-7 mg/kg berat badan  
Sinonim  : - 
Fungsi lain  : - 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
05.2 Kembang gula / permen meliputi kembang gula 
keras dan lunak / permen keras dan lunak, 
nougat, dan lain -lain, tidak termasuk produk dari 
kategori 05.1, 05.3 dan 05.4  500 
05.3 Kembang gula karet / permen karet  500 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-11- 
 
 
 
 
4. Syelak  (Shellac)   
INS. 904   
ADI : Tidak dinyatakan ( acceptable ) 
Sinonim  : Shellac;  Bleached  
Fungsi lain  : - 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
01.6.4  Keju olahan  CPPB  
04.1.1.2  Buah utuh segar dengan permukaan diberi 
perlakuan  CPPB  
04.2.1.2  Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang 
permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau 
diberi perlakuan dengan bahan tambahan 
pangan lain yang dapat berfungsi sebagai 
pelindung dan membantu  mengawetkan 
kesegaran dan kualitas sayuran  CPPB  
05.1.4  Produk kakao dan cokelat  CPPB  
05.1.5  Produk cokelat analog/ pengganti cokelat  CPPB  
05.2 Kembang gula / permen meliputi kembang gula 
keras dan lunak / permen keras dan lunak, 
nougat, dan  lain-lain, tidak termasuk produk dari 
kategori 05.1, 05.3 dan 05.4  CPPB  
05.3 Kembang gula karet / permen karet  CPPB  
07.2 Produk bakeri istimewa (manis, asin, gurih)  CPPB  
 
 
5. Lilin Mikrokristalin  (Microcrystalline wax)   
INS. 905c(i)    
ADI : 0 - 20 mg/kg berat badan  
Sinonim  : Petroleum Wax  
Fungsi lain  : - 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
01.6.2.2  Kulit Keju Peram  10000  
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
 
ttd. 
 
LUCKY S. SLAMET   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-12- 
 
 
 
 
LAMPIRAN II 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  12 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PELAPIS  
 
 
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN  PENGGUNAAN BTP  
 
FORMULIR BTP 1  
 
SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP  
 
Nama perusahaan/importir  :  
Alamat perusahaan/importir  :  
Nomor surat perusahaan/importir  :  
Perihal  :  
Lampiran  :  
 
Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal (7 atau 8 )* Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan, nomor...tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Pelapis , dengan ini kami mengajukan permohonan untuk 
menggunakan BTP sebagai berikut:  
a. Jenis BTP dan INS**  : 
b. Fungsi    : 
c. Jenis pangan   : 
d. Kategor i pangan  : 
 
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 
ucapkan terimakasih.  
 
TTD dan Cap Perusahaan  : 
Nama Pemohon   : 
Contact Person    : 
Telp./Fax/E -mail  : 
 
 
*  Pilih salah satu:  Pasal 7 bila BTP Pelapis  Ikutan ( Carry over ) atau Pasal 8 bila BTP  Pelapis  
**  International Numbering System  
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-13- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 2  
 
 
DATA UMUM B AHAN T AMBAHAN PANGAN  
 
 
1. Nama Dagang  : 
 
2. Nama Jen is : 
 
3. Jenis Kemasan dan Netto : 
 
4. Nama Pabrik/ Perusahaan  :  
 Alamat Pabrik/Perusahaan  :  
 Nomor Telepon  : 
 
5. Nama Pabr ik Penge mas Kembali :  
 Alamat Pa brik Pengemas Kembali :  
 Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik  Asal  :  
Alamat Pabrik asal   : 
 
6. Jika Lisensi    
 Nama Pabrik/Perusahaan   :  
 Alamat Pabrik/Perusahaan   : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik Pemberi Lisensi  :  
Alamat Pa brik Pemberi Lise nsi  : 
 
7. Jika diimpor    
 Nama Pabrik   :  
 Alamat Pabrik   :  
 Nama Importir  : 
Alamat Importir : 
Nomor Telepon  : 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-14- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 3  
 
 
Uraikan:  
 
1. Nama kimia  
..... 
 
2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)  
..... 
 
3. Rumus kimia  
.... 
 
4. Komposisi BTP  
..... 
 
5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika dan kimia)  
..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-15- 
 
 
 
 
 
FORMULIR  BTP 4  
 
 
Uraikan:  
 
1. Komposisi produk  pangan  
.... 
 
2. Jumlah penggunaan BTP pada proses produksi pangan  
.... 
 
3. Fungsi dan tujuan penggunaan BTP  
.... 
 
4. Sertifikat analisis  BTP pada produk pangan  
.... 
 
5. Alur produksi produk pangan dan cara penggunaan produk pangan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-16- 
 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 5  
 
 
Uraikan kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan 
bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang -
kurangnya:  
1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain  
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)  
3. Metode pengujian BTP dala m produk pangan  
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian  
jenis BTP baru  
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek yang dikehendaki dalam produk 
pangan dapat dicapai dalam pangan  
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-17- 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 6  
 
 
 
TANDA TERIMA  
     Nomor....../....../20....  
 
 
Nama Perusahaan  :  
Alamat  :  
Perihal  :  
Nomor Surat         
 :  
 
 
 
                                                                                   
Jakarta,...................20......  
Penerima  
 
 
                                                                                                           
..........................  
 
 
     
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN  MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-18- 
 
 
 
 
LAMPIRAN III 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  12 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN  PELAPIS   
 
 
CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP  
 
Contoh perhitungan penggunaan campuran BTP Pelapis   pada kategori 
pangan 05.3 Kembang gula karet / permen karet  
BTP Batas Maksimum 
(mg/kg)  Penggunaan pada 
produk (mg/kg)  Perhitungan  
Pelapis A x m m/x 
Pelapis B y n n/y 
   (m/x) + (n/y) < 1 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
ttd. 
 
LUCKY S. SLAMET