PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
       NOMOR          TAHUN 
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PELUMAS SECARA WAJIB  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
Menimbang : a. bahwa untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan 
keselamatan konsumen dari penggunaan produk 
Pelumas, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan 
meningkatkan daya saing industri Pelumas nasional, 
perlu mewajibkan pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) Pelumas; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar 
Nasional Indonesia Pelumas secara Wajib; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5492); 
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5584); - 2 -  
 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6016); 
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54); 
  6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/ 
PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia bidang 
Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 308); 
  7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/ 
PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806); 
  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan 
Standardisasi Industri secara Wajib (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196); 
  9. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional 
Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan 
Standar Nasional Indonesia secara Wajib (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105); 
  10. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional 
Notifikasi dan Penyelisikan dalam Kerangka Pelaksanaan 
Agreement on Technical Barrier to Trade - World Trade 
Organization (TBT - WTO) (Berita  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 409); 
 
 - 3 -  
 
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PELUMAS 
SECARA WAJIB.  
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1  
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Pelumas adalah minyak lumas dan gemuk lumas yang 
berasal dari minyak bumi, bahan sintetis, pelumas 
bekas, dan bahan lainnya, yang tujuan utamanya untuk 
pelumasan mesin dan peralatan lainnya. 
2. Pelaku Usaha adalah produsen, importir, perwakilan 
perusahaan, dan/atau perusahaan pengguna jasa 
pabrikasi Pelumas. 
3. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi 
Pelumas dengan paling sedikit melakukan proses 
pencampuran bahan baku (blending).  
4. Importir adalah perusahaan yang mengimpor Pelumas .  
5. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang 
berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di 
Indonesia yang ditunjuk oleh Produsen di luar negeri 
sebagai perwakilannya di Indonesia.  
6. Perusahaan Pengguna Jasa Pabrikasi Pelumas adalah 
perusahaan yang menggunakan jasa pabrikasi pihak lain 
untuk memproduksi Pelumas dengan memakai merek 
sendiri  
7. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Pelumas yang 
selanjutnya disebut SPPT -SNI Pelumas adalah sertifikat 
yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada 
Produsen yang mampu memproduksi Pelumas sesuai 
dengan ketentuan SNI  Pelumas.  
 
 - 4 -  
 
8. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut  
LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan 
sertifikasi produk Pelumas dan menerbitkan SPPT -SNI 
Pelumas sesuai dengan ketentuan SNI  Pelumas. 
9. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang 
melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu 
terhadap contoh Pelumas sesuai dengan ketentuan SNI  
Pelumas. 
10. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat 
KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan 
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga 
penilaian kesesuaian. 
11. Pertimbangan Teknis adalah surat yang menerangkan 
bahwa Pelumas yang memiliki kesamaan nomor pos 
tarif/Harmonize System (HS) Code dikecualikan dari 
ketentuan SNI Pelumas secara Wajib. 
12. Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat 
SMM adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan 
manajemen mutu menurut SMM SNI 9001:2015. 
13. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang selanjutnya 
disingkat LSSM adalah lembaga yang melakukan 
kegiatan sertifikasi SMM. 
14. Surveilan adalah kegiatan pengecekan secara berkala 
dan/atau secara khusus oleh LSPro kepada Produsen 
yang telah memperoleh SPPT -SNI Pelumas terhadap  
konsistensi penerapan SNI Pelumas.  
15. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya 
disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau 
daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan 
standar industri. 
16. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap 
barang industri yang harus memenuhi kesesuaian 
persyaratan mutu dengan ketentuan SNI  Pelumas.  
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian. - 5 -  
 
18. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat 
jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang 
melakukan pembinaan terhadap industri Pelumas di 
Kementerian Perindustrian. 
19. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur 
jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang 
melakukan pembinaan terhadap industri Pelumas di 
Direktorat Jenderal Pembina Industri.  
20. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang 
selanjutnya disingkat BPPI  adalah badan yang memiliki 
tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan 
pengembangan industri di Kementerian Perindustrian. 
21. Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, 
fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan 
pengembangan industri di BPPI.  
22. Direktorat Pembina Industri adalah direktorat yang 
memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan 
pembinaan terhadap industri Pelumas pada Direktorat 
Jenderal Pembina Industri. 
23. Direktur Pembina Industri adalah direktur yang memiliki 
tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan 
terhadap industri Pelumas di Direktorat Pembina 
Industri.  
24. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala organisasi perangkat 
daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 
25. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala organisasi 
perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perindustrian. 
 
Pasal 2  
Produsen harus memiliki peralatan pengendalian dan 
pengawasan mutu Pelumas .  
 
 
 - 6 -  
 
BAB II 
LINGKUP PEMBERLAKUAN WAJIB  
 
Pasal 3  
Memberlakuan SNI Pelumas secara Wajib untuk jenis Pelumas 
dengan nomor SNI dan nomor pos tarif/HS Code sebagai 
berikut: 
NO JENIS PELUMAS  NOMOR SNI POS TARIF 
1. Minyak lumas motor 
bensin 4 (empat) 
langkah kendaraan 
bermotor 7069.1:2012  
 
 
 
 
 
 
 
Ex. 2710.19.43 
Ex. 3403.19.12 
Ex. 3403.19.19 
Ex. 3403.99.12 
Ex. 3403.99.19 2. Minyak lumas motor 
bensin 4 (empat) 
langkah sepeda motor 7069.2:2012 
3. Minyak lumas motor 
bensin 2 (dua) langkah 
dengan pendingin 
udara 7069.3 :2016  
4. Minyak lumas motor 
bensin 2 (dua) langkah 
dengan pendingin air 7069.4:2017  
5. Minyak lumas motor 
diesel putaran tinggi 7069.5 :2012  
6. Minyak lumas roda gigi 
transmisi manual dan 
gardan 7069.6:2017  
7. Minyak lumas 
transmisi otomatis 7069.7:2017  
 
 
 
 
 - 7 -  
 
Pasal 4  
(1) Pemberlakuan SNI Pelumas secara Wajib sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 berlaku terhadap Pelumas hasil 
produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar 
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
(2) Pemberlakuan SNI Pelumas secara Wajib sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pelumas yang 
digunakan sebagai: 
a. contoh uji untuk penelitian dan pengembangan;  
b. contoh uji untuk permohonan penerbitan SPPT -SNI 
Pelumas; 
c. contoh barang untuk pameran dan tidak untuk 
diedarkan; 
d. keperluan khusus untuk olahraga balap kendaraan 
bermotor dan tidak untuk diedarkan; atau 
e. barang ekspor. 
 
Pasal 5  
(1) Pelumas yang akan digunakan untuk keperluan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a 
dapat diimpor dengan ketentuan: 
a. memiliki atau bekerjasama dengan laboratorium 
penelitian dan pengembangan Pelumas; dan 
b. memiliki Pertimbangan Teknis dari Direktur 
Jenderal Pembina Industri. 
(2) Pelumas yang akan digunakan untuk keperluan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b 
dapat diimpor dengan ketentuan memiliki dokumen 
berupa Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan 
Label Contoh Uji (LCU) dari LSPro atau Laboratorium 
Penguji yang telah ditunjuk oleh Menteri. 
(3) Pelumas yang akan digunakan untuk keperluan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c 
dapat diimpor dengan ketentuan memiliki surat 
keterangan dari Event Organizer (EO) penyelenggara 
pameran. - 8 -  
 
(4) Pelumas yang akan digunakan untuk keperluan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d 
dapat diimpor dengan memiliki Pertimbangan Teknis dari 
Direktur Jenderal Pembina Industri.  
 
Pasal 6  
Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau 
mengedarkan Pelumas wajib memenuhi ketentuan SNI 
Pelumas secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
 
BAB III 
SERTIFIKASI PRODUK 
 
Bagian Kesatu 
Umum 
 
Pasal 7  
(1) Produsen di dalam negeri wajib memiliki SPPT -SNI 
Pelumas. 
(2) Dalam hal Pelumas berasal dari impor, Produsen di luar 
negeri wajib memiliki SPPT -SNI Pelumas. 
 
Pasal 8  
Penerbitan SPPT -SNI Pelumas dilakukan melalui sistem 
sertifikasi T ipe 5.  
 
Bagian Kedua 
Permohonan Penerbitan SPPT -SNI Pelumas 
 
Pasal 9  
(1) Untuk memiliki SPPT -SNI Pelumas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7, Produsen mengajukan 
permohonan penerbitan SPPT -SNI Pelumas kepada LSPro 
yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup 
SNI Pelumas dan ditunjuk oleh Menteri. 
 - 9 -  
 
(2) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT -SNI 
Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen 
harus memenuhi persyaratan administrasi dengan 
melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut: 
a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; 
b. Izin Usaha Industri (IUI ) atau izin usaha sejenis bagi 
Produsen di luar negeri dengan ruang lingkup 
industri Pelumas; 
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 
d. sertifikat atau tanda daftar merek yang diterbitkan 
oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
(3) Bagi Produsen di luar negeri, dokumen berupa:  
a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan  
b. izin usaha sejenis dengan ruang lingkup industri 
Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)   
huruf b, 
harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia  oleh 
penerjemah tersumpah. 
 
Pasal 10  
(1) Dalam hal terjadi pemesanan Pelumas dan/atau 
penggunaan merek Pelumas atas permintaan Perusahaan 
Pengguna Jasa Pabrikasi Pelumas berdasarkan kontrak 
kerjasama, Perusahaan Pengguna Jasa Pabrikasi 
Pelumas mengajukan permohonan penerbitan SPPT -SNI 
Pelumas dengan menunjukkan dokumen asli dan  
menyerahkan fotokopi dokumen sebagai berikut: 
a. dokumen legalitas perusahaan, berupa:  
1. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; 
2. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha sejenis 
dengan ruang lingkup industri Pelumas, bagi 
Produsen; 
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda 
Daftar Perusahaan (TDP), bagi Perwakilan 
Perusahaan atau Importir; - 10 -  
 
4. Angka Pengenal Importir (API), bagi Perwakilan 
Perusahaan yang berfungsi sebagai Importir 
atau Importir; dan  
5. NPWP; 
b. kontrak kerjasama pemesanan Pelumas dan/atau 
penggunaan jasa pabrikasi Pelumas; 
c. sertifikat atau tanda daftar merek yang diterbitkan 
oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia milik 
badan usaha lain; 
d. perjanjian lisensi dari pemilik merek yang dimiliki 
badan usaha lain dan telah didaftarkan pada 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 
e. surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan 
bertanggung jawab atas peredaran Pelumas sesuai 
dengan ketentuan SNI Pelumas secara Wajib. 
(2) Merek yang dimiliki oleh badan usaha lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d harus 
tercantum pada kemasan Pelumas yang dipesan 
berdasarkan kontrak kerjasama. 
 
Pasal 11  
(1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT -SNI 
Pelumas kepada LSPro sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1), Produsen di luar negeri menunjuk 1 
(satu) Perwakilan Perusahaan. 
(2) Legalitas Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai 
berikut: 
a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; 
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda 
Daftar Perusahaan (TDP);  
c. Angka Pengenal Importir (API), bagi Perwakilan 
Perusahaan yang berfungsi sebagai Importir; 
d. NPWP; 
e. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri; dan - 11 -  
 
f. surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan 
bertanggung jawab atas peredaran Pelumas sesuai 
dengan ketentuan SNI Pelumas secara Wajib. 
(3) Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berfungsi sebagai I mportir dan hanya 
melakukan importasi Pelumas dari Produsen di luar 
negeri yang melakukan penunjukan. 
 
Pasal 12  
(1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak berfungsi sebagai 
Importir, Produsen di luar negeri dapat menunjuk 
Importir melalui Perwakilan Perusahaan. 
(2) Legalitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: 
a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; 
b. SIUP dan TDP; 
c. API; dan  
d. NPWP. 
(3) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
melakukan importasi Pelumas dari Produsen di luar 
negeri yang melakukan penunjukan. 
 
Bagian Ketiga 
Penerbitan SPPT -SNI Pelumas  
 
Pasal 13  
(1) Penerbitan SPPT -SNI Pelumas melalui sistem sertifikasi 
Tipe 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas: 
a. audit proses produksi berdasarkan penerapan SMM 
SNI ISO 9001:2015; dan 
b. pengambilan contoh dan pengujian kesesuaian mutu 
Pelumas sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
(2) Audit proses produksi berdasarkan penerapan SMM SNI  
ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilakukan berdasarkan: - 12 -  
 
a. surat pernyataan diri telah menerapkan SMM sesuai 
dengan SNI  ISO 9001:2015; atau 
b. sertifikat penerapan SMM dari LSSM yang telah 
diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM 
yang telah menandatangani perjanjian saling 
pengakuan (Multilateral Recognition Arrangement / 
MRA) dengan KAN.  
(3) Pengambilan contoh dan pengujian kesesuaian mutu 
Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan terhadap setiap merek dan jenis dari Pelumas  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tidak dapat 
diwakilkan. 
(4) Pengambilan contoh dan pengujian kesesuaian mutu 
Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas 
Pengambil Contoh (PPC) yang ditunjuk LSPro; dan 
b. pengujian kesesuaian mutu Pelumas dilakukan oleh: 
1. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang 
telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan 
ruang lingkup SNI Pelumas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan ditunjuk oleh 
Menteri; atau 
2. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah 
diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara 
tempat Laboratorium Penguji berada, yang 
mempunyai perjanjian saling pengakuan 
(Mutual Recognition Agreement /MRA) dengan 
KAN (seperti International Laboratory 
Accreditation Cooperation/ILAC atau The Asia 
Pasific Laboratory Accreditation Cooperation/ 
APLAC) dan negara tempat Laboratorium 
Penguji berada memiliki perjanjian bilateral 
atau multilateral di bidang regulasi teknis 
dengan Pemerintah Republik Indonesia, dan 
ditunjuk oleh Menteri. 
 - 13 -  
 
Pasal 14  
(1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang 
telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 
Pelumas belum tersedia atau jumlahnya belum 
mencukupi kebutuhan proses sertifikasi dan pengujian 
kesesuaian mutu, Menteri dapat menunjuk LSPro 
dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi. 
(2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang 
belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh 
Kepala BPPI . 
(3) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh 
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah 
diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 
Pelumas dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun 
terhitung sejak tanggal penunjukan. 
 
Pasal 15  
Produsen yang mengajukan permohonan SPPT -SNI Pelumas 
dan memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi yang berada 
pada lokasi berbeda, wajib: 
a. memperoleh SPPT -SNI Pelumas untuk setiap Pelumas 
yang diproduksi pada masing-masing unit produksi; 
b. menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 di semua lokasi 
unit produksi; dan 
c. menerima penetapan LSPro mengenai lokasi unit 
produksi yang akan diaudit, berdasarkan permohonan 
penerbitan SPPT -SNI Pelumas.  
 
Pasal 16  
(1) Proses penerbitan SPPT -SNI Pelumas dilakukan oleh 
LSPro melalui rapat evaluasi, dengan memperhatikan: 
a. laporan hasil audit penerapan manajemen mutu ISO 
9001:2015; dan 
b. laporan hasil uji.  
(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), LSPro menetapkan keputusan mengenai: - 14 -  
 
a. penerbitan atau perpanjangan SPPT -SNI Pelumas; 
b. penundaan penerbitan atau perpanjangan SPPT -SNI 
Pelumas; 
c. penolakan penerbitan atau perpanjangan SPPT -SNI 
Pelumas; 
d. pencabutan SPPT -SNI Pelumas; atau  
e. perubahan SPPT -SNI Pelumas, terkait daftar 
Perwakilan Perusahaan atau Importir, dan/atau 
merek. 
 
Pasal 17  
(1) Dalam menerbitkan SPPT -SNI Pelumas, LSPro wajib 
mencantumkan paling sedikit informasi sebagai berikut: 
a. nama dan alamat Produsen; 
b. alamat pabrik; 
c. nomor dan judul SNI;  
d. merek; 
e. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan atau 
Importir, bagi Produsen di luar negeri; 
f. varian produk Pelumas; dan 
g. masa berlaku SPPT -SNI.  
(2) LSPro menerbitkan SPPT -SNI Pelumas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 
41 (empat puluh satu) hari kerja, di luar waktu yang 
diperlukan untuk pengujian. 
 
Pasal 18  
Dalam 1 (satu) SPPT -SNI Pelumas yang diterbitkan hanya 
dapat dicantumkan 1 (satu) Perwakilan Perusahaan atau 
Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)  
huruf e. 
 
 
 
 
 
 - 15 -  
 
Pasal 19  
(1) LSPro wajib melaporkan keputusan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) kepada Direktur 
Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI dalam waktu 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
keputusan diterbitkan. 
(2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 
jawab atas pelaksanaan Surveilan terhadap SPPT -SNI 
Pelumas yang diterbitkan. 
(3) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun. 
(4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil 
pengawasan oleh PPSI  dan/atau instansi terkait, LSPro 
dapat melakukan Surveilan khusus. 
 
Pasal 20  
SPPT -SNI Pelumas berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung 
sejak tanggal diterbitkan. 
 
Pasal 21  
Biaya penerbitan SPPT -SNI Pelumas merupakan tanggung 
jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan 
penerbitan SPPT -SNI Pelumas.  
 
Pasal 22  
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi produk 
mengacu kepada skema sertifikasi Pelumas sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 
 
 
 
 
 
 - 16 -  
 
BAB IV  
PERTIMBANGAN TEKNIS  
 
Pasal 23  
(1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (4) diterbitkan 
oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan 
permohonan Pelaku Usaha. 
(2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat 
mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan 
Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Direktur Pembina Industri. 
 
Pasal 24  
(1) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diajukan 
oleh Pelaku Usaha dengan sistem elektronik (online) 
melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)  yang 
terintegrasi dengan portal I ndonesia National Single 
Window (INSW). 
(2) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan 
dengan fotokopi dokumen sebagai berikut: 
a. IUI/Tanda Daftar Industri (TDI), bagi Produsen; 
b. fotokopi SIUP dan TDP, bagi Perwakilan Perusahaan 
atau Importir;       
c. fotokopi API, bagi Perwakilan Perusahaan yang 
berfungsi sebagai Importir atau Importir;  
d. NPWP; 
e. kapasitas produksi terpasang, bagi Produsen; 
f. realisasi produksi per tahun, selama 3 (tiga) tahun 
terakhir, bagi Produsen; 
g. rencana kebutuhan impor barang untuk 6 (enam) 
bulan; 
h. realisasi impor; dan 
 - 17 -  
 
i. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan 
bahwa Pelumas yang diimpor akan digunakan untuk 
keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) huruf a dan huruf d. 
(3) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan 
Direktur Pembina Industri dan/atau berkoordinasi 
dengan instansi terkait untuk melakukan verifikasi atau 
klarifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran 
dokumen persyaratan administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 5 (lima) 
hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan 
lengkap dan benar. 
(4) Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan atau 
menolak untuk menerbitkan Pertimbangan Teknis dalam 
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung 
sejak tanggal dokumen persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap dan 
benar, di luar waktu yang diperlukan untuk verifikasi 
atau klarifikasi. 
 
Pasal 25  
(1) Pertimbangan Teknis memuat informasi paling sedikit 
sebagai berikut: 
a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemohon; 
b. nomor pos tarif/HS code; 
c. kegunaan; 
d. jumlah Pelumas yang akan diimpor; dan 
e. merek dan jenis Pelumas. 
(2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berlaku selama 6 ( enam) bulan terhitung sejak tanggal 
diterbitkan. 
 
 
 
 
 - 18 -  
 
Pasal 26  
Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Pertimbangan 
Teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
BAB V 
PENANDAAN 
 
Pasal 27  
(1) Pelaku Usaha wajib membubuhkan tanda SNI, nomor 
SNI, dan kode LSPro pada setiap kemasan Pelumas di 
tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan 
yang tidak mudah hilang. 
(2) Pembubuhan tanda SNI, nomor SNI , dan kode LSPro 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
cara cetak/printing pada kemasan.  
 
Pasal 28  
Pembubuhan tanda SNI, nomor SNI , dan kode LSPro 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 7 dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
 
nomor SNI 
kode LSPro 
 
Pasal 29  
Selain tanda SNI, nomor SNI dan kode LSPro sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28, dalam setiap kemasan Pelumas 
harus memuat: 
a. logo dan/atau merek dagang, sesuai dengan ketentuan 
pelabelan; 
b. nama Produsen; 
c. klasifikasi kekentalan Pelumas; 
d. tingkat kemampuan unjuk kerja; 
- 19 -  
 
e. berat atau isi Pelumas dalam satuan metrik; 
f. petunjuk kegunaan; 
g. negara asal; dan 
h. kode produksi (nomor batch ). 
 
BAB VI 
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA 
 
Pasal 30  
(1) Produsen di dalam negeri bertanggung jawab terhadap 
jaminan mutu Pelumas hasil produksi dalam negeri 
sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas secara Wajib 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
(2) Perwakilan Perusahaan atau Importir bertanggung jawab 
terhadap jaminan mutu Pelumas asal impor sesuai 
dengan ketentuan SNI Pelumas secara Wajib  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
 
Pasal 31  
Dalam hal terjadi pemesanan Pelumas dan/atau penggunaan 
merek Pelumas berdasarkan kontrak kerjasama, Perusahaan 
Pengguna Jasa Pabrikasi Pelumas bertanggung jawab 
terhadap jaminan mutu Pelumas hasil produksi dalam negeri 
sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3. 
 
BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 
Bagian Kesatu 
Pembinaan 
 
Pasal 32  
(1) Direktur Jenderal Pembina I ndustri melakukan 
pembinaan terhadap penerapan pemberlakuan SNI 
Pelumas secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3. - 20 -  
 
(2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat 
mendelegasikan kewenangan pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina 
Industri.  
 
Pasal 33  
Kepala BPPI melakukan pembinaan terhadap LSPro dan 
Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI 
Pelumas secara Wajib. 
 
Pasal 34  
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) 
dilakukan melalui: 
a. sosialisasi; 
b. inventarisasi data; dan 
c. pembinaan teknis. 
 
Pasal 35  
(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf 
a dilakukan terhadap pemberlakuan SNI Pelumas secara 
Wajib kepada Pelaku Usaha dan masyarakat melalui 
kerjasama dengan instansi terkait atau melalui media 
cetak dan/atau elektronik. 
(2) Inventarisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
34 huruf b dilakukan melalui: 
a. monitoring dan evaluasi terhadap Pelaku Usaha 
yang menerapkan pemberlakuan SNI Pelumas 
secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; 
dan 
b. analisis data dan evaluasi dampak pemberlakuan 
SNI Pelumas secara Wajib bagi Produsen di dalam 
negeri. 
(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
34 huruf c dilakukan melalui: 
a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam 
peningkatan mutu produk; dan/atau 
b. bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk. - 21 -  
 
 
Bagian Kedua 
Pengawasan 
 
Paragraf 1 
Umum 
 
Pasal 36  
(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan 
Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Pelumas secara 
Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
(2) Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Pelumas secara 
Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Pengawasan di pabrik; dan 
b. koordinasi Pengawasan di pasar dengan instansi  
terkait. 
 
Pasal 37  
Kepala BPPI melakukan Pengawasan terhadap LSPro dan 
Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI 
Pelumas secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
 
Paragraf 2 
Pengawasan di Pabrik 
 
Pasal 38  
(1) Dalam melakukan Pengawasan di pabrik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, Direktur 
Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI.  
(2) Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas: 
a. pemeriksaan dokumen; dan 
b. pelaksanaan uji petik. 
(3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a meliputi pemeriksaan: 
a. dokumen legalitas perusahaan, yaitu: 
1. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; - 22 -  
 
2. IUI atau izin usaha sejenis dengan  lingkup 
industri Pelumas; dan 
3. NPWP; dan/atau 
b. dokumen kesesuaian mutu terhadap pemberlakuan 
SNI Pelumas secara Wajib, berupa SPPT -SNI 
Pelumas, Laporan Hasil Uji (LHU), dan/atau 
Sertifikat Hasil Uji (SHU) yang diterbitkan oleh LSPro 
yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk 
Menteri. 
(4) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b dilakukan terhadap:  
a. pemeriksaan fisik Pelumas; dan/atau  
b. pengujian kesesuaian penerapan pemberlakuan SNI 
Pelumas secara Wajib ke Laboratorium Penguji yang 
telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh 
Menteri. 
 
Pasal 39  
Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 
 
Paragraf 3 
Pengawasan di Pasar 
 
Pasal 40  
(1) Dalam melakukan koordinasi Pengawasan di pasar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, 
Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan 
koordinasi melalui penyampaian surat pemberitahuan 
tertulis kepada pimpinan unit eselon I pada instansi 
terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas 
Kabupaten/Kota. 
(2) Pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala 
Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota 
memberikan tanggapan terhadap surat pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa surat 
penugasan personil untuk melakukan Pengawasan. - 23 -  
 
(3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan oleh pimpinan unit Eselon I pada instansi 
terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas 
Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Pembina 
Industri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, 
terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
Pasal 41  
(1) Dalam hal surat penugasan personil untuk melakukan 
Pengawasan tidak disampaikan dalam waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Direktur 
Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI untuk 
melaksanakan Pengawasan di pasar. 
(2) Pelaksanaan Pengawasan di pasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-
sama oleh PPSI dan petugas pengawas pada instansi 
terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Pasal 42  
(1) Pengawasan di pasar terdiri atas: 
a. pemeriksaan dokumen; dan/atau 
b. pelaksanaan uji petik. 
(2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap: 
a. SPPT -SNI Pelumas; dan/atau 
b. dokumen pengecualian pemberlakuan SNI secara 
Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 
(3) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b meliputi: 
a. pemeriksaan fisik; dan/atau  
b. pengujian kesesuaian penerapan pemberlakuan SNI 
Pelumas secara Wajib ke Laboratorium Penguji yang 
telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh 
Menteri. 
 - 24 -  
 
Pasal 43  
(1) Pengawasan di pasar dapat dilakukan secara berkala 
dan/atau secara khusus. 
(2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun. 
(3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan laporan 
dari pelaku usaha atau masyarakat dan/atau hasil 
analisis data importasi. 
 
Pasal 44  
Dalam melakukan Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar, 
PPSI mempersiapkan dokumen Pengawasan yang terdiri atas: 
a. surat pemberitahuan pelaksanaan Pengawasan kepada 
Pelaku Usaha, sesuai dengan Formulir 1; 
b. surat tugas Pengawasan, sesuai dengan Formulir 2; 
c. label contoh uji, sesuai dengan Formulir 3; 
d. berita acara pengambilan contoh uji, sesuai dengan 
Formulir 4; 
e. data hasil Pengawasan, sesuai dengan Formulir 5; 
f. berita acara Pengawasan, sesuai dengan Formulir 6; 
g. daftar hadir, sesuai dengan Formulir 7; dan 
h. surat pengantar Direktur Pembina Industri ke 
Laboratorium Penguji, sesuai dengan Formulir 8, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 
Paragraf 4 
Laporan Hasil Pengawasan 
 
Pasal 45  
(1) PPSI membuat laporan hasil Pengawasan di pabrik 
dan/atau di pasar. 
(2) Laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut: 
a. waktu dan tempat pelaksanaan Pengawasan; - 25 -  
 
b. identitas Produsen dan/atau Perusahaan Pengguna 
Jasa Pabrikasi, terhadap Pengawasan di pabrik; 
c. identitas Perwakilan Perusahaan, Importir, dan/atau 
Perusahaan Pengguna Jasa Pabrikasi, terhadap 
Pengawasan di pasar; 
d. merek dan jenis Pelumas, dan nomor pos tarif/HS 
code; dan 
e. kesimpulan hasil Pengawasan terhadap pemenuhan 
ketentuan pemberlakuan SNI  Pelumas secara Wajib. 
(3) PPSI menyampaikan laporan hasil Pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur 
Jenderal Pembina Industri dengan tembusan kepada 
Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas 
Kabupaten/Kota. 
 
Pasal 46  
Dalam hal laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan adanya dugaan tindak 
pidana, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan 
rekomendasi kepada Kepala BPPI untuk menugaskan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian melakukan 
pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, 
dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pasal 47  
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai Tata Cara Pengawasan 
Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib. 
 
 
 
 
 
 
 - 26 -  
 
BAB VIII 
SANKSI 
 
Pasal 48  
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan/atau Pasal 15 
huruf a dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian. 
(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT -SNI Pelumas. 
(3) Pencabutan SPPT -SNI Pelumas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan 
SPPT -SNI Pelumas berdasarkan rekomendasi dari 
Direktur Jenderal Pembina Industri.  
 
Pasal 49    
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c, Pasal 27, 
Pasal 29, Pasal 30 , dan/atau Pasal 31 dikenai sanksi 
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT -SNI 
Pelumas. 
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri 
berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan hasil  
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45    
ayat (3). 
(4) Pencabutan SPPT -SNI Pelumas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro penerbit SPPT -SNI 
Pelumas berdasarkan rekomendasi dari Direktur 
Jenderal Pembina Industri. 
 
 
 - 27 -  
 
Pasal 50  
(1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan 
hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45  
ayat (3) terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan 
mutu SNI Pelumas, Direktur Jenderal Pembina Industri 
memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha 
yang melakukan pelanggaran. 
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berisi perintah untuk melakukan: 
a. perbaikan kualitas produk yang tidak sesuai dengan 
ketentuan SNI Pelumas secara Wajib sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 kepada Produsen; dan 
b. penarikan produk yang tidak sesuai dengan 
ketentuan SNI Pelumas secara Wajib sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 kepada Pelaku Usaha. 
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan waktu 
masing-masing 30 (tiga puluh) hari. 
 
Pasal 51  
(1) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan atau tidak 
melakukan perbaikan kualitas produk dan penarikan 
produk dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
50 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri 
melakukan tindakan publikasi. 
(2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan terhadap: 
a. ketaatan terhadap pemberlakuan SNI Pelumas 
secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
oleh Pelaku Usaha; atau 
b. pelanggaran atas ketentuan pemberlakuan SNI 
Pelumas secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 oleh Pelaku Usaha.  
(3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui pemuatan berita dalam media cetak 
dan/atau media elektronik. 
 - 28 -  
 
Pasal 52  
(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, dan/atau 
Pasal 19 dikenai sanksi administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dikenai 
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diberikan oleh Kepala BPPI.  
 
Pasal 53  
(1) Pelumas hasil produksi dalam negeri yang tidak 
memenuhi ketentuan SNI Pelumas secara Wajib  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  dilarang beredar di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
(2) Pelumas hasil produksi dalam negeri yang telah beredar 
di pasar dan tidak memenuhi ketentuan SNI Pelumas 
secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh 
Produsen yang bersangkutan. 
(3) Pelumas asal impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI 
Pelumas secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dilarang masuk ke dalam daerah pabean 
Indonesia.  
(4) Pelumas asal impor yang telah berada di daerah pabean 
Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan SNI Pelumas 
secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
harus dimusnahkan atau diekspor kembali atas biaya 
dan tanggung jawab Perwakilan Perusahaan atau 
Importir yang bersangkutan. 
(5) Tata cara penarikan dan pemusnahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 - 29 -  
 
BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
 
Pasal 54  
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengujian 
parameter unjuk kerja Pelumas dapat dilakukan dengan 
cara menyerahkan dokumen unjuk kerja yang telah 
disahkan oleh additive manufacturer atau perwakilan 
resmi dari lembaga yang menerbitkan dokumen unjuk 
kerja. 
(2) Pengujian parameter unjuk kerja Pelumas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 
tanggal Peraturan Menteri ini diberlakukan. 
 
Pasal 55  
SPPT -SNI Pelumas yang telah terbit sebelum Peraturan 
Menteri ini berlaku, harus disesuaikan dalam waktu 1 (satu) 
tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini 
diberlakukan. 
 
Pasal 56  
Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan 
SPPT -SNI Pelumas dan masih dalam proses sertifikasi atau 
pengujian kesesuaian mutu, harus menyesuaikan dengan 
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 
 
BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 57  
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan 
terhitung sejak tanggal diundangkan. 
 
 
 
 - 30 -  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
AIRLANGGA HARTARTO  
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 
 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
WIDODO EKATJAHJANA 
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR