BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2013    
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM  PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGERAS   
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 
dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu 
menetapkan Perat uran Kepala Badan Pengawas Obat 
dan Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan 
Bahan Tambahan Pangan Pengeras ; 
Mengingat   : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3821 ); 
2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012  tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 227 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5360 ); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 
Label dan Ik lan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nom or 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4424);   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-2- 
 
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2013; 
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nom or 4 Tahun 20 13; 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 
tentang Bahan Tambahan Pangan  (Berita Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 757) ; 
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 
tentang  Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 
Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Kepala Badan Peng awas Obat dan 
Makanan Nomor HK. 00.05.21.4231 Tahun 2004;  
MEMUTUSKA N : 
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN 
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGERAS.  
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM  
Pasal  1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud denga n: 
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan 
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, term asuk bahan 
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 
makanan atau minuman.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-3- 
 
2. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang 
ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk 
pangan.  
3. Nama BTP atau jenis BTP, selanjutnya disebut jenis BTP, adalah nama 
kimia/generik/umum/lazim yang digunakan untuk identitas bahan 
tambahan pangan , dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.  
4. Pengeras  (Firming agent ) adalah bahan tambahan pangan untuk 
memperkeras atau mempertahankan jaringan buah dan sayuran, atau 
berinteraksi dengan bahan pembentuk gel untuk memperkuat gel.  
5. Sediaan BTP adalah bahan tambahan pangan yang dikemas dan berlabel 
dalam ukura n yang sesuai untuk konsumen.  
6. Asupan harian yang dapat diterima atau Acceptable Daily Intake,  yang 
selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan tambahan 
pangan dalam miligram per kilogram berat badan  yang dapat dikonsumsi 
setiap hari selama hi dup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap 
kesehatan.  
7. ADI tidak dinyatakan atau ADI not specified/ADI not limited/ADI 
acceptable/no ADI Allocated/no ADI necessary adalah istilah yang 
digunakan untuk bahan tambahan pangan yang mempunyai toksisitas 
sangat  rendah, berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data 
lainnya), jumlah asupan bahan tambahan pangan tersebut jika 
digunakan dalam takaran  yang diperlukan untuk mencapai efek yang 
diinginkan serta pertimbangan lain, menurut pendapat Joint FAO/WH O 
Expert Committee on Food Additives (JECFA) tidak menimbulkan bahaya 
terhadap kesehatan.  
8. Batas Maksimum adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat 
pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.  
9. Batas Maksimum Cara Produksi Pangan yang Baik atau Good 
Manufacturing Practice , selanjutnya disebut Batas Maksimum CPPB, 
adalah jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah 
secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan.  
10. BTP Ikutan ( Carry over ) adalah BTP yang berasal dari semua  bahan baku 
baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi 
masih merupakan satu kesatuan produk.  
11. Kategori Pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis 
pangan tersebut.  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-4- 
 
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di  
bidang pengawasan obat dan makanan.  
 
BAB II  
RUANG LINGKUP BTP  
Pasal 2  
(1) BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau 
tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan.  
(2) BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yan g sengaja 
ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, 
pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan 
dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan 
menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pan gan 
tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung.  
(3) BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam 
pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.  
 
BAB III  
JENIS DAN BATAS MAKSIMUM BTP PENGERAS  
Pasal  3 
Jenis BTP Pengeras  yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri atas : 
1. Kalsium laktat ( Calcium lactate ); 
2. Trikalsium sitrat ( Tricalcium citrate ); 
3. Kalium klorida ( Potassium chloride ); 
4. Kalsium klorida ( Calcium chloride ); 
5. Kalsium sulfat ( Calcium sulphate ); dan  
6. Kalsium glukonat (Calcium gluconate ) 
 
Pasal 4  
Batas Maksimum penggunaan BTP  Pengeras  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 untuk setiap Kategori Pangan sebaga imana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-5- 
 
BAB IV  
PENGGUNAAN BTP PENGERAS  
Pasal 5  
(1) Penggunaan BTP Pengeras  dibuktikan dengan sertifikat analisis 
kuantitatif.  
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB 
dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif.  
(3) Jenis BTP Pengeras  yang tidak dapat dianalisis, Batas Maksimum 
dihitung berdasarkan penambahan BTP Pengeras  yang digunakan dalam 
pangan.  
 
Pasal 6  
(1) BTP Pengeras  dapat digunakan secara tunggal atau campuran.   
(2) Dalam hal BTP Pengeras  diguna kan secara campuran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), perhitungan hasil bagi masing -masing BTP 
dengan Batas Maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh 
lebih dari 1 (satu).  
(3) Contoh perhitungan hasil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
seperti  tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini.  
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB.  
 
Pasal 7  
(1) Jenis dan Batas Maksimum BTP Pengeras  Ikutan ( carry over ) mengikuti 
ketentuan jenis dan Batas Maksimum BTP s eperti tercantum pada 
Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.  
(2) Dalam hal BTP Pengeras  Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
tidak tercantum pada Lampiran I,  maka  harus terlebih dahulu 
mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-6- 
 
(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebaga imana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini.  
(4) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling 
lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.  
 
Pasal 8  
(1) Jenis dan penggunaan BTP Pengeras  selain yang tercantum dalam 
Lampiran  I hanya boleh digunakan sebagai BTP Pengeras  setelah 
mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebaga imana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini.  
(3) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan d iberikan paling 
lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.  
 
BAB V  
LARANGAN  
Pasal 9  
Dilarang menggunakan BTP Pengeras  sebagaimana yang dimaksud dalam 
Lampiran I untuk tujuan:                                          
a. menyembunyikan penggunaan bahan y ang tidak memenuhi persyaratan ;         
b. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi  
pangan yang baik untuk pangan ; dan/atau             
c. menyembunyikan kerusakan pangan.  
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-7- 
 
BAB VI  
SANKSI  
Pasal 10  
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi 
administratif berupa:  
a. peringatan secara tertulis;  
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk 
penarikan kembali dari peredaran;  
c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan 
keamanan atau mutu; dan/atau  
d. pencabutan izin edar.  
 
BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11  
(1) Sediaan BTP Pengeras  dan Pangan mengandung BTP Pengeras  yang telah 
memiliki persetujuan pendaftaran harus menyesuaikan dengan ketentuan 
dalam Pera turan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya 
Peraturan ini.  
(2) Sediaan BTP Pengeras  dan Pangan mengandung BTP Pengeras  yang 
sedang diajukan permohonan perpanjangan persetujuan pendaftaran 
sebelum diberlakukannya Peraturan ini, tetap diproses berd asarkan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang 
Bahan Tambahan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 dengan ketentuan 
masa berlaku surat persetujuan pendaftaran untuk jangk a waktu 1 (satu) 
tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.  
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-8- 
 
BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12  
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada ta nggal 5 April 2013  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN  MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  5 April 2013   
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
 
AMIR SYAMSUDIN  
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 548 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-9- 
 
 
LAMPIRAN I 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN  MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  9 TAHU N 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGERAS  
 
 
 
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BTP PENGERAS  
 
1. Kalsium laktat  (Calcium lactate)  
 
INS. 327   
ADI : tidak dinyatakan ( not limited ) 
Sinonim  : Calcium dilactate; calcium dilactate hydrate; 2 -
hydroxypropanoic acid calcium salt   
Fungsi lain  : Pengatur keasaman,  pengemulsi, pengental, penstabil   
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg ) sebagai 
asamnya  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi (contohnya susu coklat, 
eggnog , minuman yoghurt , minuman berbasis 
whey ) CPPB  
01.6.1  Keju tanpa pemeraman (keju mentah)  CPPB  
01.6.2  Keju peram  CPPB  
01.6.4  Keju olahan  CPPB  
01.6.5  Keju analog  CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu 
(misalnya 9udding , yoghurt  berperisa atau 
yoghurt  dengan buah)  CPPB  
01.8.1  Cairan whey  dan produknya, kecuali keju 
whey  CPPB  
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak 
termasuk makanan pencuci mulut berbasis 
susu dari kategori 01.7  CPPB  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet  dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap kedelai  CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau 
dalam retort pouch  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-10- 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg ) sebagai 
asamnya  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji -
bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci 
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari kategori 04.2.2.5  CPPB  
04.2.2.8  Sayur dan rumput laut yang dimasak  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  CPPB  
06.4.3  Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan  pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
06.8 Produk -produk kedelai  3000  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.1.2  Daging, daging unggas, dan daging hewan 
buruan  Mentah yang dihaluskan  6000  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh 
atau potongan  CPPB  
08.3 Produk -produk olahan daging, daging unggas 
dan daging hewan buruan yang  dihaluskan  CPPB  
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosis)  CPPB  
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk 
moluska, krustasea  dan ekinodermata yang 
semi awet  CPPB  
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi 
ikan dan produk perikanan yang dikalengkan 
atau difermentasi, termasuk moluska, 
krustasea  dan ekinodermata  CPPB  
10.2.3  Produk -produk telur yang dikeringkan dan 
atau dipanaskan hingga terkoagulasi  CPPB  
10.3 Telur yang diawetkan, termasuk produk 
tradisional telur yang diawetkan, termasuk 
dengan cara dibasakan, diasinkan dan 
dikalengkan  CPPB  
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur 
(misalnya  custard ) CPPB  
11.6 Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan 
(table top sweeteners , termasuk yang 
mengandung pemanis dengan intensitas 
tinggi)  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-11- 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg ) sebagai 
asamnya  
12.2.2  Bumbu dan kondimen  CPPB  
12.5 Sup dan kaldu  CPPB  
12.6 Saus dan produk sejenis  CPPB  
12.7 Produk oles untuk salad (misalnya salad 
makaroni, salad kentang) dan sandwich , tidak 
mencakup produk oles berbasis cokelat dan 
kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3  CPPB  
12.9 Bumbu dan kondimen dari kedelai  CPPB  
12.10  Protein produk  CPPB  
13.2 Makanan bayi dan anak dalam masa 
pertumbuhan  CPPB  
13.3 Makanan diet khusus untuk keperluan 
kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak -
anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)  CPPB  (kecuali 
produk bayi)  
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun 
berat badan  CPPB  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan 
untuk diet) yang tidak termasuk produk dari 
kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6  CPPB  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  CPPB  
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
 
 
2. Trikalsium sitrat ( Tricalcium citrate ) 
 
INS. 333(iii)   
ADI : Tidak dinyatakan ( not limited ) 
Sinonim  :  Tricalcium salt of 2 -hydroxy -1,2,3 -propanetricarboxylic 
acid; tricalcium salt of beta -hydroxytricarballylic acid  
Fungsi lain  : pengatur keasaman , penstabil  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg ) 
sebagai 
asamnya  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi (contohnya susu coklat, 
eggnog , minuman yoghurt , minuman berbasis 
whey ) CPPB  
01.6.1  Keju tanpa pemeraman (keju mentah)  CPPB  
01.6.2  Keju peram  CPPB  
01.6.4  Keju olahan  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-12- 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg ) 
sebagai 
asamnya  
01.6.5  Keju analog  CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu 
(misalnya puding, yoghurt  berperisa atau 
yoghurt  dengan buah)  CPPB  
01.8.1  Cairan whey  dan produknya, kecuali keju 
whey  CPPB  
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak 
termasuk makanan pencuci mulut berbasis 
susu dari kategori 01.7  CPPB  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet  dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap kedelai  CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau 
dalam retort pouch   CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji -
bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci 
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari kategori 04.2.2.5  CPPB  
04.2.2.8  Sayur dan rumput laut yang dimasak  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats   CPPB  
06.4.3  Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
06.8 Produk -produk kedelai  3000  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.1.2  Daging, daging unggas, dan daging hewan 
buruan  mentah yang dihaluskan  CPPB  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh 
atau potongan  CPPB  
08.3 Produk -produk olahan daging, daging unggas 
dan daging hewan buruan yang dihaluskan  CPPB  
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-13- 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg ) 
sebagai 
asamnya  
selongsong sosis)  
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk 
moluska, krustasea  dan ekinodermata yang 
semi awet  CPPB  
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi 
ikan dan produk perikanan yang dikalengkan 
atau difermentasi, termasuk moluska, 
krustasea  dan ekinodermata  CPPB  
10.2.3  Produk -produk telur yang dikeringkan dan 
atau dipanaskan hingga terkoagulasi  CPPB  
10.3 Telur yang diawetkan, termasuk produk 
tradisional telur yang diawetkan, termasuk 
dengan cara dibasakan, diasinkan dan 
dikalengkan  CPPB  
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur 
(misalnya custard )  CPPB  
11.6 Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan 
(table top sweeteners , termasuk yang 
mengandung pemanis dengan intensitas 
tinggi)  CPPB  
12.2.2  Bumbu dan kondimen (termasuk bubuk 
bumbu, pasta dan minyak bumbu)  CPPB  
12.5 Sup dan kaldu  CPPB  
12.6 Saus dan produk sejenis  CPPB  
12.7 Produk oles untuk salad (misalnya salad 
makaroni, salad kentang) dan sandwich , tidak 
mencakup produk oles berbasis cokelat dan 
kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3  CPPB  
12.9 Bumbu dan kondimen dari kedelai  CPPB  
12.10  Protein produk  CPPB  
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun 
berat badan  CPPB  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan 
untuk diet) yang tidak termasuk produk dari 
kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6  CPPB  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  3000  
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-14- 
 
3. Kalium klorida  (Potassium chloride)   
 
INS. 508   
ADI : tidak dinyatakan  (not limited ) 
Sinonim  : Sylvine, sylvite  
Fungsi lain  : Pengental , penstabil  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi (contohnya susu coklat, 
eggnog , minuman yoghurt , minuman 
berbasis whey ) CPPB  
01.6.1  Keju tanpa pemeraman (keju mentah)  CPPB  
01.6.2  Keju peram  CPPB  
01.6.4  Keju olahan  CPPB  
01.6.5  Keju analog  CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
susu (misalnya 14udding , yoghurt  berperisa 
atau yoghurt  dengan buah)  CPPB  
01.8.1  Cairan whey  dan produknya, kecuali keju 
whey   CPPB  
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak 
tidak termasuk makanan pencuci mulut 
berbasis susu dari kategori 01.7  CPPB  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet  dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap kedelai  CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau 
dalam retort pouch   CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji -
bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci 
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari kategori 04.2.2.5  CPPB  
04.2.2.8  Sayur dan rumput laut yang dimasak  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats   CPPB  
06.4.3  Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia 
dan pati (misalnya puding nasi, puding 
tapioka)  
 CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-15- 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
06.8 Produk -produk kedelai  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh 
atau potongan  CPPB  
08.3 Produk -produk olahan daging, daging 
unggas dan daging hewan buruan yang 
dihaluskan  CPPB  
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosis)  CPPB  
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk 
moluska, krustasea  dan ekinodermata yang 
semi awet  CPPB  
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi 
ikan dan produk perikanan yang 
dikalengkan atau difermentasi,  termasuk 
moluska, krustasea  dan ekinodermata  CPPB  
10.2.3  Produk -produk telur yang dikeringkan dan 
atau dipanaskan hingga terkoagulasi  CPPB  
10.3 Telur yang diawetkan, termasuk produk 
tradisional telur yang diawetkan, termasuk 
dengan cara dibasakan, diasinkan dan 
dikalengkan  CPPB  
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
telur (misalnya custard ) CPPB  
11.6 Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan 
(table top sweeteners , termasuk yang 
mengandung pemanis dengan intensitas 
tinggi)  CPPB  
12.2.2  Bumbu dan kondimen  CPPB  
12.5 Sup dan kaldu  CPPB  
12.6 Saus dan produk sejenis  CPPB  
12.7 Produk oles untuk salad (misalnya salad 
makaroni, salad kentang) dan sandwich , 
tidak mencakup produk oles berbasis cokelat 
dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3  CPPB  
12.9 Bumbu dan kondimen dari kedelai  CPPB  
12.10  Protein produk  CPPB  
13.2 Makanan bayi dan anak dalam masa 
pertumbuhan  CPPB  
13.3 Makanan diet khusus untuk keperluan 
kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak -
anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)  CPPB  (kecuali 
produk bayi)   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-16- 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun 
berat badan  CPPB  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan 
untuk diet) yang tidak termasuk produk dari 
kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6  CPPB  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman ola hraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  CPPB  
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
 
 
4. Kalsium klorida  (Calcium chloride)   
 
INS. 509   
ADI : tidak  dinyatakan ( not limited ) 
Sinonim  : -  
Fungsi lain  : Pengental , penstabil  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi (contohnya susu coklat, 
eggnog , minuman yoghurt , minuman 
berbasis whey ) CPPB  
01.6.1  Keju tanpa pemeraman (keju mentah)  CPPB  
01.6.2  Keju peram  CPPB  
01.6.4  Keju olahan  CPPB  
01.6.5  Keju analog  CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
susu (misalnya 16udding , yoghurt  berperisa 
atau yoghurt  dengan buah)  CPPB  
01.8.1  Cairan whey  dan produknya, kecuali keju 
whey   CPPB  
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak 
tidak termasuk makanan pencuci mulut 
berbasis susu dari kategori 01.7  CPPB  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet  dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, 
minyak, larutan garam atau kecap kedelai  CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau 
dalam retort pouch   CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-17- 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan 
biji-bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci 
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari kategori 04.2.2.5  CPPB  
04.2.2.7  Produk fementasi sayuran (termasuk jamur, 
akar, dan umbi, kacang dan aloe vera) dan 
rumput laut, tidak termasuk kategori 
pangan 12.10.  CPPB  
04.2.2.8  Sayur dan rumput laut yang dimasak  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled 
oats  CPPB  
06.4.3  Pasta dan mi pra-masak serta produk 
sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia 
dan pati (misalnya puding nasi, puding 
tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
06.8 Produk -produk kedelai  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh 
atau potongan  CPPB  
08.3 Produk -produk olahan daging, daging 
unggas dan daging hewan buruan yang 
dihaluskan  CPPB  
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosis)  CPPB  
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk 
moluska, krustasea  dan ekinodermata yang 
semi awet  CPPB  
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi 
ikan dan produk perikanan yang 
dikalengkan atau difermentasi, termasuk 
moluska, krustasea  dan ekinodermata  CPPB  
10.2.3  Produk -produk telur yang dikeringkan dan 
atau dipanaskan hingga terkoagulasi  CPPB  
10.3 Telur yang diawetkan, termasuk produk 
tradisional telur yang diawetkan, termasuk 
dengan cara dibasakan, diasinkan dan 
dikalengkan  
 CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-18- 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
telur (misalnya custard ) CPPB  
11.6 Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan  
(table top sweeteners , termasuk yang 
mengandung pemanis dengan intensitas 
tinggi)  CPPB  
12.2.2  Bumbu dan kondimen  CPPB  
12.5 Sup dan kaldu  CPPB  
12.6 Saus dan produk sejenis  CPPB  
12.7 Produk oles untuk salad (misalnya salad 
makaroni, salad kentang) dan sandwich , 
tidak mencakup produk oles berbasis 
cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 
dan 05.1.3  CPPB  
12.9 Bumbu dan kondimen dari kedelai  CPPB  
12.10  Protein produk  CPPB  
13.2 Makanan bayi dan anak dalam masa 
pertumbuhan  CPPB  
13.3 Makanan diet khusus untuk keperluan 
kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak -
anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)  CPPB  
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun 
berat badan  CPPB  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan 
untuk diet) yang tidak termasuk produk 
dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6  CPPB  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  CPPB  
15.0 Makanan  ringan siap santap  CPPB  
 
5. Kalsium sulfat  (Calcium sulphate)   
INS. 516   
ADI : tidak dinyatakan ( not limited ) 
Sinonim  : -  
Fungsi lain  : Peningkat volume, pengatur keasaman, perlakuan 
tepung, pengental, penstabil  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi (contohnya susu coklat, 
eggnog , minuman yoghurt , minuman berbasis 
whey ) CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-19- 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
01.6.1  Keju tanpa pemeraman (keju mentah)  CPPB  
01.6.2  Keju peram  CPPB  
01.6.4  Keju olahan  CPPB  
01.6.5  Keju analog  CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu 
(misalnya 19udding , yoghurt  berperisa atau 
yoghurt  dengan buah)  CPPB  
01.8.1  Cairan whey  dan produknya, kecuali keju 
whey  CPPB  
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak 
termasuk makanan pencuci mulut berbasis 
susu dari kategori 01.7  CPPB  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet  dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap kedelai  CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau 
dalam retort pouch  CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji -
bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci 
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari kategori 04.2.2.5  CPPB  
04.2.2.8  Sayur dan rumput laut yang dimasak  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  CPPB  
06.4.3  Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
06.8 Produk -produk kedelai  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh 
atau potongan  CPPB  
08.3 Produk -produk olahan daging, daging unggas 
dan daging hewan buruan yang dihaluskan  CPPB  
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosis)  
 CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-20- 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk 
moluska, krustasea  dan ekinodermata yang 
semi awet  CPPB  
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi 
ikan dan produk perikanan yang dikalengkan 
atau difermentasi, termasuk moluska, 
krustasea  dan ekinodermata  CPPB  
10.2.3  Produk -produk telur yang dikeringkan dan 
atau dipanaskan hingga terkoagulasi  CPPB  
10.3 Telur yang diawetkan, termasuk produk 
tradisional telur yang diawetkan, termasuk 
dengan cara dibasakan, diasinkan dan 
dikalengkan  CPPB  
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur 
(misalnya  custard ) CPPB  
11.6 Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan 
(table top sweeteners , termasuk yang 
mengandung pemanis dengan intensitas 
tinggi)  CPPB  
12.2.2  Bumbu dan kondimen  CPPB  
12.5 Sup dan kaldu  CPPB  
12.6 Saus dan produk sejenis  CPPB  
12.7 Produk oles untuk salad (misalnya salad 
makaroni, salad kentang) dan sandwich , tidak 
mencakup produk oles berbasis cokelat dan 
kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3  CPPB  
12.9 Bumbu dan kondimen dari kedelai  CPPB  
12.10  Protein produk  CPPB  
13.2 Makanan bayi dan anak dalam masa 
pertumbuhan  CPPB  
13.3 Makanan diet khusus untuk keperluan 
kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak -
anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)  CPPB  
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun 
berat badan  CPPB  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan 
untuk diet) yang tidak termasuk produk dari 
kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6  CPPB  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  CPPB  
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-21- 
 
6. Kalsium glukonat  (Calcium gluconate)   
 
INS. 578   
ADI : tidak dinyatakan ( not specified ) 
Sinonim  : Calcium di -D-gluconate monohydrate  
Fungsi lain  : pengatur keasaman  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi (contohnya susu coklat, 
eggnog , minuman yoghurt , minuman berbasis 
whey ) CPPB  
01.6.1  Keju tanpa pemeraman (keju mentah)  CPPB  
01.6.2  Keju peram  CPPB  
01.6.4  Keju olahan  CPPB  
01.6.5  Keju analog  CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
susu (misalnya 21udding , yoghurt  berperisa 
atau yoghurt  dengan buah)  CPPB  
01.8.1  Cairan whey  dan produknya, kecuali keju 
whey   CPPB  
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak 
termasuk makanan pencuci mulut berbasis 
susu dari kategori 01.7  CPPB  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet  dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap kedelai  CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau 
dalam retort pouch   CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji -
bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci 
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari kategori 04.2.2.5  CPPB  
04.2.2.8  Sayur dan rumput laut yang dimasak  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats   CPPB  
06.4.3  Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-22- 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
06.7 Kue beras  CPPB  
06.8 Produk -produk kedelai  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.1.2  Daging, daging unggas, dan daging hewan 
buruan Mentah yang dihaluskan  6000  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh 
atau potongan  CPPB  
08.3 Produk -produk olahan daging, daging unggas 
dan daging hewan buruan yang dihaluskan  CPPB  
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosis)  CPPB  
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk 
moluska, krustasea  dan ekinodermata yang 
semi awet  CPPB  
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi 
ikan dan produk perikanan yang dikalengkan 
atau difermentasi,  termasuk moluska, 
krustasea  dan ekinodermata  CPPB  
10.2.3  Produk -produk telur yang dikeringkan dan 
atau dipanaskan hingga terkoagulasi  CPPB  
10.3 Telur yang diawetkan, termasuk produk 
tradisional telur yang diawetkan, termasuk 
dengan cara dibasakan, diasinkan dan 
dikalengkan  CPPB  
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur 
(misalnya Custard ) CPPB  
11.6 Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan 
(table top sweeteners , termasuk yang 
mengandung pemanis dengan intensitas 
tinggi)  CPPB  
12.2.2  Bumbu dan kondimen  CPPB  
12.5 Sup dan kaldu  CPPB  
12.6 Saus dan produk sejenis  CPPB  
12.7 Produk oles untuk salad (misalnya salad 
makaroni, salad kentang) dan sandwich , 
tidak mencakup produk oles berbasis cokelat 
dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3  CPPB  
12.9 Bumbu dan kondimen dari kedelai  CPPB  
12.10  Protein produk  CPPB  
13.2 Makanan bayi dan anak dalam masa 
pertumbuhan  CPPB  
13.3 Makanan diet khusus untuk keperluan 
kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak -
anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)  
  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-23- 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun 
berat badan  CPPB  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan 
untuk diet) yang tidak termasuk produk dari 
kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6  CPPB  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  CPPB  
15.0 Makanan  ringan siap santap  CPPB  
 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN  MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-24- 
 
LAMPIRAN II 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  9 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN   
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGERAS  
 
 
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN  PENGGUNAAN BTP  
 
 
FORMULIR BTP 1  
 
SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP  
 
Nama perusahaan/importir  :  
Alamat perusahaan/importir  :  
Nomor surat perusahaan/importir  :  
Perihal  :  
Lampiran  :  
 
Kepada Yth. 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal (7 atau 8 )* Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan, nomor... .....tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Pengeras, dengan ini kami mengajukan permohonan u ntuk 
menggunakan BTP sebagai berikut:  
a. Jenis BTP dan INS**  : 
b. Fungsi    : 
c. Jenis pangan   : 
d. Kategori pangan  : 
 
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 
ucapkan terimakasih.  
 
TTD dan Cap Perusahaan  : 
Nama Pemohon   : 
Contact Person    : 
Telp./Fax/E -mail  : 
 
 
*  Pilih salah satu:  Pasal 7 bila BTP Pengeras Ikutan ( Carry over ) atau Pasal 8 bila BTP      
   Pengeras  
** International Numbering System  
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-25- 
 
FORMULIR BTP 2  
 
DATA UMUM B AHAN T AMBAHAN PANGAN  
 
 
1. Nama Dagang  : 
 
2. Nama Jen is : 
 
3. Jenis Kemasan dan Netto : 
 
4. Nama Pabrik/ Perusahaan  : 
Alamat Pabrik/Perusahaan  : 
Nomor Telepon  : 
 
5. Nama Pabr ik Penge mas Kembali : 
Alamat Pa brik Pengemas Ke mbali : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik  Asal  : 
Alamat Pabrik asal   : 
 
7. Jika Lisensi   
 Nama Pabrik/Perusahaan   : 
Alamat Pabrik/Perusahaan   : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik Pemberi Lise nsi  : 
Alamat Pa brik Pemberi Lise nsi  : 
 
8. Jika diimpor    
 Nama Pabrik   : 
Alamat Pabrik   : 
Nama Importir  : 
Alamat Importir : 
Nomor Telepon  : 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-26- 
 
FORMULIR BTP 3  
 
Uraikan:  
 
1. Nama kimia  
..... 
 
2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)  
..... 
 
3. Rumus kimia  
.... 
 
4. Komposisi BTP  
..... 
 
5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika dan kimia)  
..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-27- 
 
 
FORMULIR  BTP 4  
 
Uraikan:  
 
1. Komposisi produk  pangan  
.... 
 
2. Jumlah penggunaan BTP pada proses produksi pangan  
.... 
 
3. Fungsi dan tujuan penggunaan BTP  
.... 
 
4. Sertifikat analisis  BTP pada produk pangan  
.... 
 
5. Alur produksi produk pangan dan cara penggunaan produk pangan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-28- 
 
 
FORMULIR BTP 5  
 
 
Uraikan kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan 
bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang -
kurangnya:  
1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain  
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)  
3. Metode pengujian BTP dalam produk pangan  
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian  
jenis BTP baru  
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek yang dikehendaki dalam produk 
pangan dapat dicapai dalam pangan  
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-29- 
 
FORMULIR BTP 6  
 
 
 
TANDA TERIMA  
     Nomor....../....../20....  
 
 
Nama Perusahaan  :  
Alamat  :  
Perihal  :  
Nomor Surat         
 :  
 
 
 
                                                                                   
Jakarta,...................20......  
                                                    
                                                   Penerima  
 
 
 
                                                                             …................  
                                                                                                    
     
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN  MAKANAN   
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-30- 
 
LAMPIRAN III 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  9 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN  PENGERAS   
 
 
CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP  
 
Contoh perhitungan penggunaan campuran BTP Pengeras  pada kategori 
pangan 08.1.2  Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan  Mentah yang 
dihaluskan  
BTP Batas Maksimum 
(mg/kg)  Penggunaan 
pada produk 
(mg/kg)  Perhitungan  
Kalsium laktat  6000  X x/6000  
Kalsium glukonat  6000 Y y/6000 
   (x/6000) + (y/ 6000) < 1 
  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET