PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
   NOMOR :      
 
TENTANG  
 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PIPA BAJA SALURAN AIR 
DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB   
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI P ERINDUSTRIAN REP UBLIK INDONESIA , 
 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri 
nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi 
konsumen terhadap mutu produk serta menciptakan 
persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu 
memberlakukan Standar Nasion al Indonesia (SNI) Pipa 
Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng  
secara wajib ; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar 
Nasional Indonesia (SNI)  Pipa Baja Saluran Air Dengan 
atau Tanpa Lapisan Seng Secara Wajib ; 
Mengingat   : 1. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5492);  
2. Undan g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tamba han Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan  Lampiran  Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
 
 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  
 
4. Undang -Undang Nomor 10 Tah un 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, 
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4661);  
5. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu n 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3564);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengem -
bangan Industri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan 
Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 3330);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 
tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4020);   
8. Peraturan Pemerintah Nom or 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  
9. Peraturan Presiden  Republik Indonesia  Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 ;  
10. Peraturan Presiden Republik I ndonesia Nomor 24 
Tahun 20 10 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 ;  
11. Keputusan  Presiden Republik Indonesia Nomor 78 
Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;  
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P  Lampiran  Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
 
 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu II Periode 2009  - 2014 sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 60 /P Tahun 
2013; 
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M -
IND/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang 
Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa y ang 
Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M -
DAG/PER/7/2007;  
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M -
DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pengawasan Barang dan/atau Jasa;  
15. Peraturan Menteri Perindust rian Nomor 86/M -
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional 
Indonesia Bidang Industri;  
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M -
IND/PER/10/2010  tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perindustrian ; 
17. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional 
Nomor 1 Tahun 201 1 Tentang Pedoman 
Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 
Tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia Secara Wajib.  
18. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional 
Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Standar 
Nasional Tentang Notifik asi dan Penyelisikan Dalam 
Kerangka Pelaksanaan Agreement on Technical 
Barrier To Trade World Trade Organization  (TBT-
WTO).  
 
  MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 
PIPA BAJA SALUR AN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN 
SENG SECARA WAJIB .  
   
Pasal 1  
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan 
Seng adalah Pipa baja karbon atau pipa baja paduan 
yang dibuat dengan cara dilas tahanan list rik (Electric 
Resistance Welding -ERW) atau las busur rendam 
(Submerged Arc Welding -SAW) baik dengan 
sambungan lurus (longitudinal) maupun sambungan  Lampiran  Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
 
 
melingkar ( helical ) yang selanjutnya dilapis dengan 
cara dicelup ke dalam larutan seng panas ( hot dip 
galvan izing) atau tanpa lapisan yang digunakan 
untuk penyaluran air.  
2. Produsen Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa 
Lapisan Seng  adalah perusahaan yang  sekurang -
kurangnya melakukan proses pembentukan dingin 
(cold forming ), pengelasan  ERW atau SAW , pem-
bentuk an ukuran ( sizing ), pemotongan, dan beveling  
atau plain end . 
3. Produsen sebagaimana dimaksud angka 2 sekurang -
kurangnya harus memiliki peralatan uji kebocoran, 
yaitu:  
a. Alat uji eddy current atau alat uji hidrostatik 
untuk produsen yang memproduksi pipa dengan  
diameter nominal pipa kurang d ari sama dengan 
100 mm (4 inci) ; dan/atau  
b. Alat uji hidrostatik untuk produsen yang 
memproduksi pipa dengan diameter nominal pipa 
lebih dari 100 mm (4 inci).  
4. Pelaku Usaha adalah pihak yang melakukan kegiatan 
memproduksi dan/at au mengedarkan Pipa Saringan 
untuk Sumur Air Tanah.  
5. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang 
selanjutnya disebut SPPT -SNI adalah Sertifikat 
Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh 
Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang 
mampu memproduk si Pipa Baja Saluran Air sesuai 
persyaratan SNI.  
6. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut 
LSPro adalah lembaga yang telah terakreditasi oleh 
Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh Menteri 
untuk  melakukan kegiatan Sertifikasi Produk 
Penggu naan Tanda SNI.  
7. Laboratorium Penguji  adalah laboratorium yang telah 
terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan 
ditunjuk oleh Menteri untuk  melakukan kegiatan 
pengujian terhadap contoh produk sesuai 
spesifikasi/metode uji SNI.  
8. Komite Akreditasi Nasio nal, yang selanjutnya disebut 
KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden 
dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan 
sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi 
lembaga dan laboratorium untuk melaku kan kegiatan 
sertifikasi.  
9. Surveilan adalah pengecekan secara berkala  Lampiran  Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
 
 
dan/atau secara khusus terhadap Produsen yang 
telah memperoleh SPPT -SNI atas konsistensi 
penerapan SPPT -SNI, yang dilakukan oleh LSPro.  
10. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya 
disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat 
atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan 
pengawasan produk di lokasi produksi dan /atau  di 
luar lokasi produksi yang SNI -nya telah diberlakukan 
secara wajib.  
11. Menteri adalah Menteri Perindustrian . 
12. Direktorat  Jenderal Pembina Industri adalah 
Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, 
Kementerian Perindustrian.  
13. Direkt ur Pembina Industri adalah Direktur Industri 
Material Dasar Logam, Direktorat Jenderal  Basis 
Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.  
14. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim 
dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.  
15. Dinas Provinsi adalah Dinas tingkat Provinsi yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
perindustrian.  
16. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas tingkat 
Kabupaten/Ko ta yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang perindustrian.  
  Pasal 2 
(1) Memberlakukan Standar Nasional Indonesia  Pipa 
Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng  
secara wajib dengan nomor Pos Tarif sebagai berikut:  
Jenis Produk  No. SNI  Pos Tarif /HS 
Pipa Baja Saluran 
Air Dengan atau 
Tanpa Lapisan 
Seng  SNI 0039:2013  7305.31.90.00  
7305.39.90.00  
7306.30.90.90  
7306.50.90.90  
7306.90.90.90  
 
  (2) Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan 
Seng  sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
merupakan  Pipa baj a karbon atau pipa baja paduan 
yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik ( Electric 
Resistance Welding -ERW) atau las busur rendam 
(Submerged Arc Welding -SAW) baik dengan 
sambungan lurus (longitudinal) maupun sambungan 
melingkar ( helical ) yang selanjutny a dilapis dengan 
cara dicelup ke dalam larutan seng panas ( hot dip 
galvanizing ) atau tanpa lapisan yang digunakan  Lampiran  Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
 
 
untuk penyaluran air.  
(3) Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan 
Seng  apabila dilakukan pelapisan dengan bahan lain, 
maka jenis pipa seb elum dilapis lapisan lain  harus 
mengikuti SNI 0039:2013.  
Pasal 3 
(1) Pemberlakuan SNI Pipa Baja Saluran Air Dengan atau 
Tanpa Lapisan Seng  secara wajib dikecualikan bagi 
Pipa Baja  yang memiliki kesamaan Nomor HS 
sebagaimana dimaksud pada  Pasal 2 apabila:  
a. memi liki ruang lingkup, klasifikasi dan/atau 
syarat mutu yang berbeda dengan SNI 0039:2013 
serta memiliki standar tersendiri;  atau 
b. jenis maupun spesifikasinya berbeda dengan SNI 
0039:2013 yaitu:  
1. Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa 
Lapisan Seng  memiliki uk uran diameter 
kurang dari 15 mm (1/2 inci) atau lebih dari 
1200 mm (48 inci) ; atau 
2. pipa untuk kebutuhan otomotif ( mechanical 
tube); atau  
c. digunakan untuk keperluan khusus, yaitu:  
1. barang contoh untuk pameran  dengan berat 
total sebanyak –banyaknya 1 (satu) ton ; 
dan/atau  
2. contoh uji SPPT -SNI. 
(2) Importasi Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa 
Lapisan Seng  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dilengkapi Pertimbangan Teknis dari Direktur 
Jenderal Pembina Industri .  
(3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan 
perusahaan.  
(4) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) sekurang -kurangnya memuat informasi 
sebagai berikut:  
a. nama dan alamat perusahaan pemohon;  
b. kegunaan;  
c. jumlah produk yang akan diimpor;  dan 
d. spesifikasi produk.  
(5) Persyaratan untuk mendapat Pertimbangan Teknis 
diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Peraturan 
Menteri ini.  
(6) Dalam pemberian Surat Pertimbangan Teknis  Lampiran  Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
 
 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur 
Jenderal Pembina Industri dapat melimpah kan 
kewenangannya kepada Direktur Pembina Industri.  
  Pasal 4 
Produsen Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa 
Lapisan Seng  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib 
memenuhi dan menerapkan SNI dengan:  
a. memiliki SPPT -SNI Pipa Baja Saluran Air Dengan atau 
Tanpa Lapisan Seng ; dan  
b. membubuhkan tanda SNI pada salah satu ujung pipa 
yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang.  
  Pasal 5 
(1) Permohonan SPPT -SNI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf a  ditujukan kepada LSPro yang telah 
terakreditasi oleh KAN dan ditunj uk oleh Menteri .  
(2) Permohonan SPPT -SNI sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) wajib  dilengkapi dengan Surat Konsultasi 
SPPT -SNI dari Direktur Pembina Industri.  
(3) Penerbitan SPPT -SNI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai ketentuan skema sistem sertifikasi tipe 
5, yaitu:  
a. pengujian kesesuaian mutu SNI Pipa Baja Saluran 
Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng  sesuai 
dengan ketentuan dalam SNI 0039:2013 ; dan  
b. audit proses produksi dan audit penerapan 
Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau 
revisinya.  
(4) Pengujian seb agaimana dimaksud pada ayat ( 3) huruf 
a dilaksanakan oleh:  
a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi oleh 
KAN dengan ruang lingkup SNI Pipa Baja Saluran 
Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng  dan 
ditunjuk oleh Menteri; atau  
b. Laboratorium di luar negeri yan g telah 
terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang 
mempunyai perjanjian saling pengakuan ( Mutual 
Recognition of Arrangement –MRA) dengan KAN dan 
negara tempat laboratorium berada telah memiliki 
perjanjian bilateral di bidang regulasi teknis 
dengan Pemerinta h Republik Indonesia, serta 
ditunjuk oleh Menteri . 
(5) Audit proses produksi dan audit penerapan Sistem 
Manajemen Mutu s ebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf b berdasarkan Sertifikat Sistem Manajemen 
Mutu  sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dari  Lampiran  Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
 
 
Lembaga  Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang 
telah terakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi 
Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani 
Perjanjian Saling Pengakuan (Multilateral Recognition 
of Arrangement /MLA) dengan  PAC/IAF di tingkat 
internasional s esuai dengan ruang lingkup  KAN. 
(6) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang 
terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Pipa 
Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng  
belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat 
menunjuk LSPro dan/atau Laborat orium Penguji 
yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.  
(7) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 
(dua) tahun sejak penunjukkan harus telah 
diakreditasi KAN.  
  Pasal 6 
LSPro sebagaimana dimak sud dalam Pasal 5 dalam 
menerbitkan SPPT -SNI Pipa Baja Saluran Air Dengan atau 
Tanpa Lapisan Seng  wajib mencantumkan paling sedikit 
informasi:  
a. nama dan alamat perusahaan;  
b. alamat pabrik/usaha;  
c. nama penanggung jawab;  
d. nama dan alamat importir/perwakilan;  
e. nomor dan judul SNI;  
f. tipe/jenis produk; dan  
g. merek.  
  Pasal 7 
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib 
melaporkan keputusan penerbitan, penundaan, 
penolakan , dan pelimpahan SPPT -SNI kepada 
Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala 
BPKIMI selambat -lambatnya 7  (tujuh) hari kerja 
sejak penerbitan keputusan dimaksud.  
(2) LSPro  yang menerbitkan SPPT -SNI Pipa Baja Saluran 
Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng  bertanggung 
jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda 
SNI dari SPPT -SNI yang diterbitkan.  
  Pasal 8 
Setiap Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan 
Seng  yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal 
dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam  Lampiran  Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
 
 
Pasal 4. 
  Pasal 9 
Sejak diberlakukan P eraturan Menteri ini Pipa Baja 
Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng  yang 
berasal dari hasil produksi dalam negeri yang:  
a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 dilarang beredar;  atau 
b. telah beredar di pasar dan tidak memenuhi kete ntuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib ditarik 
dari peredaran dan dimusnahkan oleh produsen yang 
bersangkutan.  
  Pasal 1 0 
Sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini Pipa Baja 
Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng  yang 
berasal dari impor yang:  
a. masuk Daerah Pabean Indonesia wajib memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; 
atau 
b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 dan telah beredar di pasar wajib ditarik 
dari peredaran dan diekspor  kembali  atau 
dimusnahkan oleh  Importir.  
  Pasal 1 1 
Tata cara penar ikan produk dari peredaraan, ekspor  
kembali , dan pemusnahan produk sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 9 huruf b dan Pasal 1 0 huruf b dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
  Pasal 1 2 
(1) Pembinaan d an pengawasan terhadap pelaksanaan 
penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
dilakukan oleh Direktorat Jendera l Pembina Industri.  
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pembina 
Industri dapat menugaskan PPS P. 
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap produk mulai dari produksi 
sampai pasca produksi yang dilaksanakan sekurang -
kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.  
(4) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat 
berkoordinasi dengan Dinas Pro vinsi dan/atau Dinas 
Kabupaten/Kota atau intansi terkait dalam 
penugasan PPSP untuk pengawasan.  
(5) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga 
Penilaian Kesesuaian (LSPro dan Laboratorium 
Penguji) dalam rangka penerapan SNI Pipa Baja  Lampiran  Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
 
 
Saluran Air Dengan ata u Tanpa Lapisan Seng .  
(6) Dalam melaksanakan pembinaan s ebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 5), BPKIMI dapat memberikan 
teguran tertulis dan sanksi kepada LSPro dan/atau 
Laboratorium Penguji yang tidak memenuhi 
ketentuan Peraturan Menteri ini sesuai dengan 
ketentu an peraturan perundang -undangan.  
  Pasal 14  
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk 
Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Pipa Baja 
Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng  Secara 
Wajib.  
  Pasal 15  
Pelaku usaha, LSPro dan/atau La boratorium Penguji yang 
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam 
Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
  Pasal 16  
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak 
tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penem -
patannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
                                                                      
 
 Ditetapkan di Jakarta  
            pada tanggal  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
 
 
 
MOHAMAD S. HIDAYAT  
 
 
 
  Lampiran  Peraturan Menteri Perindustrian RI  
  Nomor:  
 
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA , 
 
 
 
 AMIR SYAMSU DIN 
 
BERITA NEGA RA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 201 4 NOM OR