PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
 
NOMOR : 
 
TENTANG 
 
PEMBERLAKUAN  STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 
ALUMUNIUM SULFAT SECARA WAJIB 
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri 
nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi 
konsumen atas mutu produk industri serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil di bidang industri 
kimia, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia 
Alumunium Sulfat secara wajib; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) Alumunium Sulfat Secara Wajib; 
   
Mengingat : 1. Undang - Undang  Nomor   5 Tahun    1984   tentang  
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3274); 
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3564); 
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93
: Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);  Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 
 
2 
  
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3821); 
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan  dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3330); 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 
Tahun 2011; 
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 
2011; 
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 
2001 tentang Komite Akreditasi Nasional; 
   Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 
 
3 
  
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 
2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014 sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 
2011; 
  13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/ 
9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri; 
  14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/ 
10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; 
  15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Pedoman Standarisasi Nasional Nomor 
301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan  Standar 
Nasional Indonesia Secara Wajib; 
   
   
MEMUTUSKAN: 
   
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 
ALUMUNIUM SULFAT SECARA WAJIB. 
   
   
  Pasal 1
  Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
  1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya 
disebut SPPT-SNI, adalah Sertifikat Produk Penggunaan 
Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Alumunium Sulfat sesuai persyaratan SNI. 
  2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro, 
adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk 
Penggunaan Tanda SNI. 
  3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan 
kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai 
spesifikasi/metode uji SNI. 
  4. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN, 
adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas 
menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta 
berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium penguji untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 
  Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 
 
4 
   5. Surat Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan 
mengenai tidak berlakunya SNI secara wajib atas produk tertentu dalam lingkup Harmonized System  (HS) 
pemberlakuan SNI secara wajib berdasarkan alasan yang 
ditetapkan. 
  6. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan atau 
secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah 
memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI yang dilakukan oleh LSPro. 
  7. Petugas Pengawas Standar Produk, yang selanjutnya 
disebut PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau 
daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan 
barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara 
wajib. 
  8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian. 
  9. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat 
Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian  Perindustrian. 
  10. Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, yang 
selanjutnya disebut sebagai BPKIMI, adalah badan pada 
Kementerian Perindustrian yang tugas dan tanggung 
jawabnya melaksanakan pembinaan atas lembaga penilaian 
kesesuaian. 
  11. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang 
menyelengarakan urusan pemerintahan bidang 
perindustrian. 
  12. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat Kabupaten/ 
Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
perindustrian. 
   
   
  Pasal 2
  (1) Memberlakukan secara wajib SNI Alumunium Sulfat dengan 
SNI dan Nomor Pos Tarif/ Harmonized System  (HS) sebagai 
berikut: 
  
 No. Jenis Produk No. SNI No. HS 
1.  Alumunium 
Sulfat  SNI 0032 : 2011 HS 2833.22.10.00 
  (2) Pemberlakuan secara wajib sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku bagi Alumunium Sulfat dalam kemasan dan atau curah. 
    Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 
 
5 
   Pasal 3 
  Perusahaan yang memproduksi Alumunium Sulfat wajib: 
a. menerapkan SNI dan memiliki SPPT SNI Alumunium Sulfat 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 
b. membubuhkan tanda SNI pada produk dan kemasan produk 
pada tempat yang mudah dibaca dengan cara yang tidak 
mudah hilang. 
   
   
  Pasal 4 
  (1) Alumunium Sulfat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
wajib dicantumkan tanggal, bulan dan tahun produksi pada 
produk dan kemasan produk ditempat yang mudah dibaca dengan cara yang tidak mudah hilang. 
  (2) Tanggal, bulan dan tahun produksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan salah satu hal yang menjadi objek 
pengawasan kualitas produk atas pelaksanaan SNI 
Alumunium Sulfat secara wajib. 
   
   
  Pasal 5 
  Alumunium Sulfat yang diperdagangkan di dalam negeri, yang 
berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor, wajib 
memenuhi ketentuan SNI sebagaimana  dimaksud  dalam 
Pasal 3 dan Pasal 4. 
   
   
  Pasal 6 
  (1) Ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 
3, Pasal 4, dan Pasal 5 tidak berlaku pada Alumunium Sulfat 
yang digunakan sebagai contoh uji penelitian dan 
pengembangan at au dalam rangka penerbitan SPPT SNI. 
  (2) Importasi atas Alumunium Sulfat yang tidak dikenakan 
pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan Surat Pertimbangan 
Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri. 
   
   
  Pasal 7 
  (1) Pemberian Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan 
perusahaan/lembaga industri yang dilengkapi dengan Surat 
Pernyataan bermeterai cukup disertai dengan bukti yang 
dapat dipertanggungjawabkan, untuk membuktikan bahwa produk yang diimpor merupakan contoh uji penelitian dan 
pengembangan atau dalam rang ka penerbitan SPPT SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).  Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 
 
6 
  
  (2) Dalam membuktikan kebenaran atas keseluruhan dokumen 
persyaratan untuk memperoleh Pertimbangan Teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal 
Pembina Industri dapat berkoodinasi dengan lembaga terkait. 
  (3) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai 
berikut: 
a. identitas perusahaan; b. kegunaan; 
c. kapasitas dan rencana produksi perusahaan; 
d. volume impor; dan 
e. spesifikasi produk. 
  (4) Ketentuan dan persyaratan pemberian Surat Pertimbangan 
Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Direktur Pembina Industri. 
   
   
  Pasal 8 
  SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
diterbitkan oleh LSPro untuk produsen yang mampu memproduksi Alumunium Sulfat sesuai persyaratan SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 
   
   
  Pasal 9 
  (1) Penerbitan SPPT-SNI Alum unium Sulfat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh LSPro yang telah 
terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri sesuai ruang lingkup 
SNI Alumunium Sulfat, melalui: 
a. pengujian kesesuaian mutu Alumunium Sulfat sesuai 
dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2; dan 
b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 
9001:2008 atau revisinya atau sistem manajemen mutu 
lainnya yang diakui. 
  (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  
dilaksanakan oleh : 
a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi oleh KAN 
dengan ruang lingkup SNI Alumunium Sulfat dan ditunjuk 
oleh Menteri; atau 
  Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 
 
7 
 b. Laboratorium Penguji di luar negeri, dengan ketentuan: 
1) telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi oleh 
pemerintah negara tempat laboratorium dimaksud berada; 
2) negara dimaksud mempunyai Perjanjian Saling 
Pengakuan ( Mutual Recognition of Arrangement  
(MRA)) dengan KAN, seperti International Laboratory 
Accreditation  (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory 
Accreditation Cooperation  (APLAC); 
3) negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau 
multilateral di bidang regulasi teknis dengan  
Pemerintah Republik Indonesia; dan 
4) ditunjuk oleh Menteri. 
  (3) Audit penerapan Sistem Manajemen Mutu  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b  berdasarkan: 
 
a. Surat pernyataan diri atas penerapan Sistem Manajemen 
Mutu sesuai SNI ISO  9001:2008 atau revisinya atau 
sistem manajemen mutu lainnya yang diakui; atau 
b. Sertifikat  penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai 
SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau sistem 
manajemen mutu lainnya yang diakui dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah 
terakreditasi oleh KAN  atau lembaga akreditasi Sistem 
Manajemen Mutu yang telah menandatangani Perjanjian 
Saling Pengakuan dengan KAN. 
  (4) Audit penerapan Sistem Manajemen Mutu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada: 
a. surveilan berikutnya setelah diberlakukan Peraturan 
Menteri ini bagi Perusahaan yang telah memiliki SPPT 
SNI Alumunium Sulfat; atau 
b. setelah pengajuan permohonan pada LSPro bagi: 
1. perusahaan yang belum memiliki SPPT SNI; atau  
2. bagi perusahaan yang mengajukan perpanjangan 
SPPT SNI; 
   
   
  Pasal 10 
  LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menerbitkan 
SPPT-SNI Produk Alumunium Sulfat untuk produsen yang 
mampu memproduksi Alumunium Sulfat sebagaimana dimaksud 
dengan Pasal 2, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya 
informasi mengenai: 
a. nama dan alamat perusahaan;  b. alamat pabrik;  Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 
 
8 
 c. nama penanggung jawab perusahaan;  
d. merek; e. nama dan alamat importir; 
f. nomor dan judul SNI; dan 
g. jenis dan ukuran produk. 
   
   
  Pasal 11 
  (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib 
melaporkan atas penerbitan SPPT SNI selambat Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPPT-SNI kepada 
Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI. 
  (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Alumunium Sulfat 
bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan 
tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan. 
   
   
  Pasal 12 
  (1) Alumunium Sulfat impor yang memasuki daerah pabean 
Indonesia wajib memenuhi ketentuan SNI yang dibuktikan dengan SPPT SNI. 
  (2) Alumunium Sulfat impor yang telah memiliki SPPT SNI harus 
di daftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
  (3) Alumunium Sulfat impor yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak termasuk 
dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang masuk daerah pabean Indonesia. 
  (4) Alumunium Sulfat impor yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diekspor ulang 
atau dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
   
   
  Pasal 13 
  (1) Alumunium Sulfat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari 
hasil produksi dalam negeri yang diproduksi sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini dan tidak memenuhi 
ketentuan SNI  dilarang beredar dan harus dimusnahkan. 
  (2) Alumunium Sulfat produksi dalam negeri yang diproduksi 
setelah diberlakuan Peraturan Menteri ini dan telah beredar 
di pasar namun tidak memenuhi ketentuan SNI harus ditarik 
dari peredaran dan dimusnahkan oleh produsen yang 
bersangkutan.  Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 
 
9 
  
  (3) Tata cara penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
      
  Pasal 14 
  (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri yang dilaksanakan oleh PPSP. 
 
  (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap produk mulai dari pra pasar sampai 
dengan peredaran produk di pasar yang dilaksanakan 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. 
  (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas 
Kabupaten/Kota atau instansi terkait. 
  (4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga 
Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI 
Alumunium Sulfat secara wajib. 
  (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis 
dan sanksi kepada LSPro yang tidak menyampaikan laporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11  sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
   
   
  Pasal 15 
  Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan petunjuk teknis 
pelaksanaan dan pengawasan penerapan SNI Alumunium Sulfat secara wajib. 
   
   
  Pasal 16 
  Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang 
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan 
Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
   
       Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 
 
10 
   Pasal 17 
  Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah 
tanggal ditetapkan Peraturan Menteri ini. 
   
   
  Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini 
diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
   
   
  Ditetapkan di Jakarta 
  pada tanggal 
  MENTERI PERINDUSTRIAN   REPUBLIK INDONESIA 
   
 
 
 
  MOHAMAD S. HIDAYAT 
   
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
 
  
 
AMIR SYAMSUDIN 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  TAHUN 2012 NOMOR ...........