BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENERAPAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN SECARA ELEKTRONIK  
(E-REGISTRATION  PANGAN OLAHAN ) 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : a. bahwa untuk meningkat kan pelayanan pendaftaran 
pangan olahan  agar lebih cepat, efektif, efisien,  
transparan, dan akuntabel perlu  dilakukan 
pendaftaran  secara elektronik ; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud  dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan tentang Penerapan  Pendaftaran  Pangan  
Olahan  Secara  Elektronik ( e-Registration  Pangan 
Olahan) ; 
Mengingat  : 1. Undang -Undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843);  
2. Undang -Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang  
Kesehatan  (Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ; 
3. Undang -Undang Nomor 18 Tahun  2012  tentang 
Pangan (Lembaran Nega ra Republik Indonesia 
Tahun 2012  Nomor 227, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5360 ); 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-2- 
 
 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999  
tentang Label dan  Iklan  Pangan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 3867 ); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 
tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4424);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 5131) ; 
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 
tenta ng Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian  sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir de ngan Peraturan 
Presiden Nomor 3 Tahun 20 13; 
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 
tentang Uni t Organisasi dan Tugas Eselon 1 
Lembaga Pemerintah Non Kementerian  sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir de ngan 
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 20 13; 
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 
tentang Organi sasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 
Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat 
dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 
2004;  
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 
2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan;  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-3- 
 
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor  HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 
2011  tentang Tata Laksana  Pendaftaran  Pangan  
Olahan;  
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : PERAT URAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN  TENTANG  PENERAPAN  PENDAFTARAN  
PANGAN OLAHAN  SECARA  ELEKTRONIK                      
(E-REGISTRATION  PANGAN OLAHAN ). 
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1  
Dalam  Peraturan  ini yang dimaksud  dengan:  
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, 
baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk Bahan 
Tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunak an 
dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau 
minuman.  
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara 
atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk 
Pangan Olahan Tertentu, Bahan Tambahan Panga n, Pangan Produk 
Rekayasa Genetika, dan Pangan Iradiasi.  
3. Pendaftaran Pangan Olahan Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut e-
Registration  Pangan Olahan adalah Pendaftaran Pangan Olahan yang 
dilakukan secara online  dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi 
dan komunikasi . 
4. Pendaftaran adalah prosedur penilaian keamanan, mutu, dan gizi Pangan 
Olahan untuk mendapat Surat Persetujuan Pendaftaran.  
5. Surat Persetujuan Pendaftaran adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan 
Olahan yang diterbitkan o leh Kepala Badan dalam rangka peredaran 
Pangan Olahan.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-4- 
 
6. Perusahaan adalah Produsen, Importir, dan/atau Distributor Pangan 
Olahan yang telah mendapat izin usaha sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku.  
7. Pendaftar adalah Perusahaan  atau piha k yang diberi kuasa oleh 
Perusahaan untuk melakukan Pendaftaran Pangan Olahan dalam rangka 
mendapatkan Surat Persetujuan Pendaftaran.  
8. Direktur  adalah  Direktur  Penilaian  Keamanan  Pangan.  
9. Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan 
Berbahaya.  
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 
Indonesia.  
 
Pasal 2  
(1) Setiap  Pangan  Olahan  baik yang diproduksi di dalam  negeri  atau yang 
dimasukkan  ke dalam  wilayah Indonesia untuk  diperdagangkan  dalam  
kemasan  eceran  sebelum d iedarkan wajib  memiliki  Surat  Persetujuan  
Pendaftaran . 
(2) Surat  Persetujuan  Pendaftaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) 
diterbitkan  oleh Kepala  Badan  berdasarkan  Pendaftaran  dan hasil penilaian 
keamanan, mutu dan gizi pangan olahan.  
 
BAB II  
KRITERIA DAN PERSYARATAN  
 
Pasal 3  
(1) Dengan peraturan ini diberlakukan pendaftaran Pangan Olahan secara 
elektronik.  
(2) Pendaftaran Pangan  Olahan  secara elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan secara bertahap untuk Pangan Olahan yang 
dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko.  
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-5- 
 
(3) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria 
sebagai berikut:  
a. target konsumen;  
b. kandungan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan 
lain yang memerlukan kajian lebih lanjut;  
c. tingkat keasaman dan aktifitas air;  
d. pencantuman klaim gizi dan/atau klaim kesehatan pada label;  
dan/atau  
e. penggunaan proses produksi dengan teknologi tertentu seperti iradiasi, 
rekayasa genetik dan organik.  
(4) Jenis Pangan Olahan yang dikelompokkan berdasarkan tingka t risiko 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) untuk di berlakukan pendaftaran 
secara elektronik ditetapkan  oleh Deputi.  
 
Pasal 4  
Persyaratan  e-Registra tion Pangan Olahan mengacu  pada  Peraturan Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 
2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.  
 
Pasal 5  
Pendaftar bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran, dan 
keabsahan dokumen pendaftaran baik yang dimasukkan secara elektronik 
maupun yang diserahkan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-6- 
 
BAB III 
TATA CARA  E-REGISTRATION  PANGAN OLAHAN  
 
Bagian  Kesatu  
Pendaftaran  Pemohon  
 
Pasal 6  
Perusahaan yang akan  mengajukan  e-Registration  Pangan Olahan harus  
melakukan  pendaftaran  pemohon  terlebih  dahulu  untuk mendapatkan user ID  
dan password . 
 
Pasal 7  
(1) Pendaftaran  pemohon sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6 dilakukan  
melalui website Badan  Pengawas  Obat dan Makanan  dengan alamat 
http://www.pom.go.id  
(2) Pemohon mengisi data secara elektronik dan menyampaikan dokumen 
pendukung.  
(3) Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilakukan verifikasi.  
(4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, pemohon akan  
mendapatka n User ID  dan Password.  
 
Pasal 8  
(1) Pendaftaran pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya  
dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data pemohon.  
(2) Jika terjadi perubahan data, pemohon harus menyampaikan 
pemberitahuan perubahan data atau mengajukan pendaftaran kembali.  
 
Pasal 9  
Tata cara  pendaftaran  pemohon dan perubahan data pemohon  terdapat  dalam  
Petunjuk  Penggunaan ( User Manual ) yang dapat  diakses  pada aplikasi              
e-Registration  Pangan  Olahan.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-7- 
 
Pasal  10 
(1) User ID  dan Password  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7 ayat (4)  
merupakan data rahasia Perusahaan.  
(2) Penyalahgunaan  User ID  dan Password  merupakan  tanggung  jawab 
Perusahaan  sepenuhnya.  
 
Bagian  Kedua  
Pengajuan Pendaftaran  
 
Pasal  11 
Perusahaan yang telah mendapatkan user ID  dan password  dapat  melakukan  
Pendaftaran  melalui  aplikasi e-Registration  Pangan Olahan dengan  alamat 
http://www.pom.go.id  
 
Pasal  12 
(1) Pendaftar  melakukan  pengisian  data pendaftaran, mengunggah , dan 
menyerahkan  dokumen  pendaftaran . 
(2) Terhadap data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan verifikasi dan evaluasi.  
(3) Verifikasi  dan evaluasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat ( 2) dilakukan  
dalam  jangka  waktu  10 (sepuluh)  hari kerja.  
(4) Jika berdasarkan verifikasi dan evaluasi  sebagaimana  dimaks ud pada  ayat 
(3) diperlukan  tambahan  dan/atau  klarifikasi data,  disampaikan 
permintaan  tambahan  dan/atau  klarifikasi data  kepada  pemohon  secara 
elektronik.  
(5) Paling lambat 7 (tujuh) hari  kerja  setelah  diterimanya  permintaan  
sebagaimana  dimaksud  pada ayat ( 4), pemohon  harus  menyerahkan 
tambahan  dan/atau  klarifikasi  data. 
(6) Dalam hal diperlukan pemastian  keabsahan dokumen pendukung dapat  
dilakukan  penelusuran lebih lanjut .  
(7) Jika pemohon  tidak  menyerahkan  tambahan  dan/atau  klarifikasi data 
sebagaimana  dimaksud  pada ayat ( 5), dan ketidaksesuaian  hasil 
penelusuran lebih lanjut , maka  permohonan dinyatakan ditolak . 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-8- 
 
 
Pasal 13 
(1) Keputusan terhadap permohonan pendaftaran , diberikan dengan 
mempertimbangkan:  
a. hasil verifikasi dan evaluasi permohonan dan data pendukung; 
dan/atau  
b. hasil pemastian  keabsahan dokumen pendukung .  
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:  
a. penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran ; atau  
b. penolakan permohonan.  
(3) Keputusan penerbitan Surat Persetujuan Pe ndaftaran  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling lambat 4 (empat)  hari 
kerja setelah hasil verifikasi dan/atau hasil pemastian  keabsahan dokumen 
pendukung . 
(4) Keputusan penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, dib erikan paling lambat 7 (tujuh ) hari kerja berdasarkan:  
a. hasil verifikasi tidak memenuhi syarat;  
b. tidak menyerahkan tambahan dan/atau klarifikasi data sebagaimana  
dimaksud  dalam Pasal 12 ayat ( 7); dan/atau  
c. ketidaksesuaian antara informasi  dalam data pendukung  dengan  hasil 
penelusuran lebih lanjut  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 12      
ayat ( 7). 
 
Pasal  14 
Tata cara e-Registration  Pangan Olahan dituangkan dalam  Petunjuk 
Penggunaan ( User Manual ) yang dapat diakses pada aplikasi e-Registration  
Pangan Olahan.  
 
Pasal  15 
Surat  Persetujuan  Pendaftaran  dapat  diambil  oleh Pendaftar  setelah  
menyerahkan  rancangan label akhir yang telah  disetujui  dan asli bukti  
pembayaran  jika pembayaran dilakukan secara manual.  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-9- 
 
Bagian Ketiga  
Perubahan Data  
 
Pasal 1 6 
(1) Pendaftar dapat melakukan perubahan terhadap data  perusahaan  maupun 
data Pangan  Olahan  dalam aplikasi e-Registration Pangan Olahan yang telah 
mendapatkan persetujuan pendaftaran.  
(2) Perubahan data Pangan  Olahan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mendapat  persetujuan  dari Direktur.  
(3) Tata cara  perubahan data  Pangan  Olahan  dituangkan  dalam  Petunjuk  
Penggunaan ( User Manual ) yang dapat  diakses  pada  aplikasi  e-Registration  
Pangan  Olahan.  
 
Bagian Keempat  
Biaya Evaluasi dan Pendaftaran  
 
Pasal 17 
(1) Permohonan pendaftaran Pangan Olahan dikenai biaya evaluasi  dan 
pendaftaran  sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
(2) Dalam  hal permohonan ditolak, biaya yang telah dibayar tidak dapat ditarik 
kembali.  
 
BAB I V 
KETENTUAN PERALIHAN  
 
Pasal  18 
(1) Pada saat Peraturan ini berlaku, permohonan pendaftaran  yang telah 
diajukan sebelum berlakunya Peraturan ini, diproses sesuai dengan 
ketentuan sebelumnya.  
(2) Dalam hal pendaftaran secara elektronik belum dapat dilaksanakan atau 
sistem elektronik tidak berfung si, maka pendaftaran Pangan Olahan 
dilakukan secara manual.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-10- 
 
BAB V 
KETENTUAN  PENUTUP  
 
Pasal 19 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2013    
KEPALA  BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
ttd. 
 
LUCKY S.  SLAMET  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  11 Maret 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd.  
 
 
AMIR SYAMSUDIN  
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 201 3 NOMOR  384