BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM  PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN BAHAN PENGKARBONASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 
dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Bahan Pengkarbonasi;  
Mengingat   : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 3821 ); 
2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012  tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 227 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5360 ); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  1999 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
-2- 
 
 
 
 
 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indones ia 
Nomor 4424);  
6. Keputus an Presiden Nomor 103 Tahun 2001  tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tah un 
2013; 
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 20 13; 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomo r 033 Tahun  2012  
tentang Bahan Tambahan Pangan  (Berita Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 757);  
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 
tentang  Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 
Obat dan Makanan sebag aimana telah diubah dengan 
Keputusan Kepala Badan Peng awas Obat dan 
Makanan Nomor HK. 00.05.21.4231 Tahun 2004;  
MEMUTUSKAN :  
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN 
BAHAN TAMBAHAN PANGAN BAHAN PENGKARBONASI.  
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
-3- 
 
 
 
 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM  
Pasal  1 
Dalam Per aturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan 
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan 
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 
makanan atau minuman.  
2. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang 
ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk 
pangan . 
3. Nama BTP atau jenis BTP, selanjutnya disebut jenis BTP, adalah nama 
kimia/generik/umum/lazim yang digunakan untu k identitas bahan 
tambahan pangan , dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.  
4. Bahan Pengkarbonasi ( Carbonating agent ) adalah bahan tambahan pangan 
untuk membentuk karbonasi di dalam pangan.  
5. Sediaan BTP adalah bahan tambahan pangan yang dikemas da n berlabel 
dalam ukuran yang sesuai untuk konsumen.  
6. Asupan harian yang dapat diterima atau Acceptable Daily Intake,  yang 
selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan tambahan 
pangan dalam miligram per kilogram berat badan  yang dapat dikonsumsi 
setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap 
kesehatan.  
7. ADI tidak dinyatakan atau ADI not spe cified/ADI not limited/ADI 
acceptable/no ADI Allocated/no ADI necessary adalah istilah yang 
digunakan untuk bahan tambahan pangan yang mempunyai toksisitas 
sangat rendah, berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data 
lainnya), jumlah asupan bahan  tambahan pangan tersebut jika digunakan 
dalam takaran  yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan 
serta pertimbangan lain, menurut pendapat Joint FAO/WHO Expert 
Committee on Food Additives (JECFA) tidak menimbulkan bahaya terhadap 
kesehatan.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
-4- 
 
 
 
 
 
8. Batas Maksimum adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat 
pada pangan dalam satuan yang ditetapkan . 
9. Batas Maksimum Cara Produksi Pangan yang Baik atau Good 
Manufacturing Practice , selanjutnya disebut Batas Maksimum CPPB, 
adalah jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah 
secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan.  
10. BTP Ikutan ( Carry over ) adalah BTP yang berasal dari semua bahan baku 
baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi 
masih merupakan satu kesatuan produk . 
11. Kategori P angan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan 
tersebut.  
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di  
bidang pengawasan obat dan makanan . 
 
BAB II  
RUANG LINGKUP BTP  
Pasal 2  
(1) BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan /atau 
tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan.  
(2) BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja 
ditambahkan ke  dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, 
pengolahan, perl akuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau 
pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan 
menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, 
baik secara langsung atau tidak langsung.  
(3) BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam 
pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.  
 
BAB III  
JENIS DAN BATAS MAKSIMUM BTP BAHAN PENGKARBONASI  
Pasal  3  
Jenis BTP Bahan Pengkarbonasi yang diizinkan digunakan dalam pangan 
terdiri atas  Karbon dioksida ( Carbon dioxide ). 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
-5- 
 
 
 
 
 
Pasal 4  
Batas Maksimum penggunaan BTP  Bahan Pengkarbonasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap Kategori Pangan sebaga imana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
ini. 
 
BAB IV  
PENGGUNAAN BTP BAHAN PENGKARBONASI  
Pasal 5  
(1) Penggunaan BTP Bahan Pengkarbonasi dibuktikan dengan sertifikat 
analisis kuantitatif.  
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB 
dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif.  
(3) Jenis BTP Bahan Pengkarbonasi yang tidak dapat dianalisis, Batas 
Maksimum dihitung berdasarkan penambahan BTP Bahan Pengkarbonasi 
yang digunakan dalam pangan.  
 
Pasal 6  
(1) BTP Bahan Pengkarbonasi dapat digunakan secara tunggal atau 
campuran.   
(2) Dalam hal BTP Bahan Pengkarbonasi digunakan secara campuran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan hasil bagi masing -
masing BTP dengan Batas Maksimum penggunaannya jika dijumlahkan 
tidak boleh lebih dari 1 (satu).  
(3) Contoh perhitungan hasil bagi  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
seperti tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini.  
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
penggunaan BTP pa da Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB.  
 
Pasal 7 
(1) Jenis dan Batas Maksimum BTP Bahan Pengkarbonasi Ikutan ( carry over ) 
mengikuti ketentuan jenis dan Batas Maksimum BTP s eperti tercantum 
pada Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
-6- 
 
 
 
 
 
(2) Dalam hal BTP Bahan Pengkarbonasi Ikutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  tidak tercantum pada Lampiran I,  maka  harus terlebih dahulu 
mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 
pemohon harus  mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebaga imana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini.  
(4) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling 
lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.  
 
Pasal 8 
(1) Jenis dan penggunaan BTP Bahan Pengkarbonasi selain  yang tercantum 
dalam Lampiran I hanya boleh digunakan sebagai BTP Bahan 
Pengkarbonasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebaga imana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini.  
(3) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling 
lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.  
 
BAB V  
LARANGAN  
Pasal 9 
Dilara ng menggunakan BTP Bahan Pengkarbonasi sebagaimana yang 
dimaksud dalam Lampiran I untuk tujuan:                                          
a. menyembunyikan penggunaan bahan y ang tidak memenuhi persyaratan ;         
b. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi  
pangan yang baik untuk pangan ; dan/atau              
c. menyembunyikan kerusakan pangan.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
-7- 
 
 
 
 
 
BAB VI  
SANKSI  
Pasal 10 
Pelanggaran terhadap ke tentuan dalam P eraturan ini dapat dikenai sanksi 
administratif berupa:  
a. peringatan secara tertulis;  
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk 
penarikan kembali dari peredaran;  
c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan 
keamanan atau mutu; dan/atau  
d. pencabutan izin edar.  
 
BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11 
(1) Sediaan BTP Bahan Pengkarbonasi dan Pangan mengandung BTP Bahan 
Pengkarbonasi yang telah memiliki persetujuan pendaftaran harus 
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) 
tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.  
(2) Sediaan BTP Bahan Pengkarbonasi dan Pangan mengandung BTP Bahan 
Pengkarbonasi yang sedang diajukan permohonan perpanjangan 
persetujuan pendaftaran sebelum diberlakukannya Peraturan ini, tetap 
diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
722/Menke s/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomo r 
1168/Menkes/Per/X/1999 dengan ketentuan masa berlaku surat 
persetujuan pendaftaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 
diundangkannya Peratur an ini.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
-8- 
 
 
 
 
 
BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal  12 
Peraturan ini mulai berlaku pada  tanggal diundangkan .  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tan ggal 5 April 2013  
KEPALA BADAN PE NGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tangga l 5 April 2013   
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
AMIR SYAMSUDIN  
 
BERITA NEGARA RE PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR  543  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
-9- 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN  I 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  4 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN  BAHAN PENGKARBONASI  
 
 
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BTP BAHAN PENGKARBONASI  
 
 
Karbon dioksida  (Carbon dioxide)  
INS. 290 
ADI : Tidak dinyatakan  (not specified ) 
Sinonim  : - 
Fungsi lain  : Gas untuk kemasan  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau 
difermentasi (contohnya susu coklat, eggnog , 
minuman yoghurt , minuman berbasis whey ) CPPB  
01.3 Susu kental dan analognya ( plain)  CPPB  
01.4.3  Krim yang digumpalkan ( plain)  CPPB  
01.4.4  Krim analog  CPPB  
01.7  Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu 
(misalnya puding, yoghurt  berperisa atau yoghurt  
dengan buah)  CPPB  
01.8.1  Cairan whey  dan produknya, kecuali keju whey   CPPB  
02.2.2  Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%  CPPB  
02.3 Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, 
termasuk produk campuran emulsi lemak dengan 
atau berperisa  CPPB  
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak 
termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu 
dari kategori 01.7  
 CPPB  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk sherbet 
dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap kedelai  CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau dalam 
retort pouch  
 CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji -bijian 
(misalnya selai kacang)  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
-10- 
 
 
 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
 
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur ( pulp) sayur, kacang dan 
biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan 
saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk 
dari kategori 04.2.2.5  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati 
(misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.8 Produk -produk kedelai  CPPB  
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur 
(misalnya custard )  CPPB  
12.3 Cuka makan  CPPB  
12.4 Mustard  CPPB  
12.5 Sup dan kaldu  CPPB  
12.6 Saus dan produk sejenis  CPPB  
12.7 Produk oles untuk salad (misalnya salad 
makaroni, salad kentang) dan sandwich , tidak 
mencakup produk oles berbasis cokelat dan 
kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3  CPPB  
14.1.2.1  Sari buah  CPPB  
14.1.2.3  Konsentrat sari buah  CPPB  
14.1.3.1  Nektar buah  CPPB  
14.1.3.3  Konsentrat nektar buah  CPPB  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan minuman 
berpartikel  CPPB  
14.2.1  Bir dan minuman malt  CPPB  
14.2.2  Cider  dan perry   CPPB  
14.2.4  Anggur buah  CPPB  
14.2.5  Mead , anggur madu  CPPB  
14.2.6  Minuman spirit yang mengandung etanol lebih 
dari 15%  CPPB  
14.2.7  Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya 
minuman bir, anggur buah, minuman cooler -spirit , 
penyegar rendah alkohol)  CPPB  
 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
-11- 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN II 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  4 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN  BAHAN PENGKARBONASI  
 
 
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP  
 
FORMULIR BTP 1  
 
SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP  
 
Nama perusahaan/importir  :  
Alamat perusahaan/importir  :  
Nomor surat perusahaan/importir  :  
Perihal  :  
Lampiran  :  
 
Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal (7 atau 8 )* Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan, nomor...tentang Batas Maksimum  Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Bahan Pengkarbonasi , dengan ini kami mengajukan 
permohonan untuk menggunakan BTP sebagai berikut:  
a. Jenis BTP dan INS**  : 
b. Fungsi    : 
c. Jenis pangan   : 
d. Kategori pangan  : 
 
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 
ucapkan terimakasih.  
 
TTD dan Cap Perusahaan  : 
Nama Pemohon   : 
Contact Person    : 
Telp./Fax/E -mail  : 
 
 
 
 
*  Pilih salah  satu:  Pasal 7  bila BTP Bahan Pengkarbonasi Ikutan ( Carry over ) atau Pasal 8  bila 
BTP Bahan Pengkarbonasi  
**  International Numbering System   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
-12- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 2  
 
DATA UMUM B AHAN T AMBAHAN PANGAN  
 
 
1. Nama Dagang  : 
 
2. Nama Jen is : 
 
3. Jenis Kemasan dan Netto : 
 
4. Nama Pabrik/ Perusahaan  : 
Alamat Pabrik/Perusahaan  : 
Nomor Telepon  : 
 
5. Nama Pabr ik Penge mas Kembali : 
Alamat Pa brik Pengemas Ke mbali : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik  Asal  : 
Alamat Pabrik asal   : 
 
6. Jika Lisensi   
 Nama Pabrik/Perusahaan   : 
Alamat Pabrik/Perusahaan   : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik Pemberi Lise nsi  : 
Alamat Pa brik Pemberi Lise nsi  : 
 
7. Jika diimpor    
 Nama Pabrik   : 
Alamat Pabrik   : 
Nama Importir  : 
Alamat Importir : 
Nomor Telepon  :  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
-13- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 3  
 
Uraikan:  
 
1. Nama kimia  
..... 
 
2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)  
..... 
 
3. Rumus kimia  
.... 
 
4. Komposisi BTP  
..... 
 
5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika  dan kimia ) 
..... 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
-14- 
 
 
 
 
 
FORMULIR  BTP 4  
 
Uraikan:  
 
1. Komposisi produk  pangan  
.... 
 
2. Jumlah penggunaa n BTP pada proses produksi pangan  
.... 
 
3. Fungsi  dan tujuan penggunaan BTP  
.... 
 
4. Sertifikat  analis is  BTP pada produk pangan  
.... 
 
5. Alur produksi produk pangan  dan cara penggunaan produk pangan  
....  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
-15- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 5  
 
 
Uraikan k epustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan 
bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang -
kurangnya:  
1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain  
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)  
3. Metode pengujian  BTP dalam produk pangan  
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian  
jenis BTP baru  
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek fisik yang dikehendaki dalam produk 
pangan dapat dicapai dalam pangan  
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
-16- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 6  
 
 
TANDA TERIMA  
     Nomor....../....../20....  
 
 
Nama Perusahaan/Importir  :  
Alamat Perusahaan/Importir  :  
Perihal  :  
Nomor Surat  :  
 
  
         
            
                                                                                    
Jakarta,...................20......  
                                                                               
                                                                               Penerima  
 
 
                                                                                      
                                                                               ...................  
 
 
 
 
 
 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
 LUCKY S. SLAMET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
-17- 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN III 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  4 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN  BAHAN PENGKARBONASI   
 
 
CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP  
 
Contoh perhitungan penggunaan campuran BTP Bahan Pengkarbonasi pada 
Kategori Pangan 14.1.4 Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman 
olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel:  
 
BTP Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  Penggunaan 
pada produk 
(mg/kg)  Perhitungan  
Bahan Pengkarbonasi A x m m/x 
Bahan Pengkarbonasi B y n n/y 
   (m/x) + (n/y) < 1 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET