BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2013   
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM  PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERLAKUAN TEPUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 
dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat 
dan Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan 
Baha n Tambahan Pangan Perlakuan Tepung ; 
Mengingat   : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 3821 ); 
2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5360);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3867);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  
Nomor 4424);   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-2- 
 
 
 
 
 
6. Keputus an Presiden Nomor 103 Tahun 2001  tentang 
Kedud ukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2013; 
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organis asi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 20 13; 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 
tentang Bahan Tambahan Pangan  (Berita Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 757) ;  
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 
tentang  Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 
Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK. 00.05.21.4231 Tahun 2004;  
MEMUTUSKA N : 
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN 
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERLAKUAN TEPUNG.  
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM  
Pasal  1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan 
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 
makana n atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan 
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 
makanan atau minuman .  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-3- 
 
 
 
 
 
2. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang 
ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk 
pangan . 
3. Nama BTP atau jenis BTP, selanjutnya disebut jenis BTP, adalah nama 
kimia/generik/umum/lazim yang digunakan untuk identitas bahan 
tambahan pangan , dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.  
4. Perlakuan Tepung ( Flour treatment agent ) adalah bahan tambahan pangan 
yang ditambahkan pada tepung untuk memperbaiki warna, mutu adonan 
dan atau pemanggangan, termasuk bahan pengembang adonan, pemucat 
dan pematang tepun g. 
5. Sediaan BTP adalah bahan tambahan pangan yang dikemas dan berlabel 
dalam ukuran yang sesuai untuk konsumen.  
6. Asupan harian yang dapat diterima atau Acceptable Daily Intake,  yang 
selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan tambahan 
pangan dal am miligram per kilogram berat badan  yang dapat dikonsumsi 
setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap 
kesehatan.  
7. ADI tidak dinyatakan atau ADI not specified/ADI not limited/ADI 
acceptable/no ADI Allocated/no ADI necessary adalah istilah yang 
digunakan untuk bahan tambahan pangan yang mempunyai toksisitas 
sangat rendah, berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data 
lainnya), jumlah asupan bahan tambahan pangan tersebut jika digunakan 
dalam takaran  yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan 
serta pertimbangan lain, menurut pendapat Joint FAO/WHO Expert 
Committee on Food Additives (JECFA) tidak menimbulkan bahaya terhadap 
kesehatan.  
8. Batas Maksimum adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat 
pada panga n dalam satuan yang ditetapkan . 
9. Batas Maksimum Cara Produksi Pangan yang Baik atau Good 
Manufacturing Practice , selanjutnya disebut Batas Maksimum CPPB, 
adalah jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah 
secukupnya yang diperlukan untuk men ghasilkan efek yang diinginkan.  
10. BTP Ikutan ( Carry over ) adalah BTP yang berasal dari semua bahan baku 
baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi 
masih merupakan satu kesatuan produk . 
11. Kategori P angan adalah pengelompokan pangan berdasa rkan jenis pangan 
tersebut.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-4- 
 
 
 
 
 
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di  
bidang pengawasan obat dan makanan . 
 
BAB II  
RUANG LINGKUP BTP  
Pasal 2  
(1) BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan /atau 
tidak diperlakukan sebagai  bahan baku pangan.  
(2) BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja 
ditambahkan ke  dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, 
pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau 
pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan 
menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, 
baik secara langsung atau tidak langsung.  
(3) BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam 
pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. 
 
BAB III  
JENIS DAN BATAS MAKSIMUM BTP PERLAKUAN TEPUNG  
Pasal  3  
Jenis BTP Perlakuan Tepung  yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri 
atas: 
a. L-Amonium laktat ( L-Ammonium lactate ); 
b. Natrium stearoil -2-laktilat ( Sodium stearoyl -2-lactylate ); 
c. Amonium klorida ( Ammonium chloride ); 
d. Kalsium sulfat ( Calcium sulphate ); 
e. Kalsium oksida ( Calcium oxide ); 
f. α-Amilase (karbohidrase) dari Bacillus licheniformis  (alpha -Amylase from 
Bacillus licheniformis  (carbohydrase )); 
g. α-Amilase dari Aspergillus oryzae , var  (alpha -Amylase from Aspergillus 
oryzae, var .); 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-5- 
 
 
 
 
 
h. α-Amilase dari Bacillus stearothermophilus  (alpha -Amylase from Bacillus 
stearothermophilus ); 
i. α-Amilase dari Bacillus stearothermophilus  yang dinyatakan dalam Bacillus 
subtilis  (alpha -Amylase from Bacillus stearothermophilus expressed in 
Bacillus subtilis ); 
j. α-Amilase dari Bacillus subtilis  (alpha -Amylase from Bacillus subtilis );  
k. α-Amilase dari Bacillus megaterium  yang dinyatakan dalam Bacillus subtilis   
(alpha -Amylase from Bacillus megaterium expressed in Bacillus subtilis ); 
l. Protease dari Aspergillus oryzae , var.  (Protease from Aspergillus oryzae, 
var.,); 
m. Papain  (Papain ); dan  
n. Bromelain  (Bromelain ). 
 
Pasal 4  
Batas Maksimum penggunaan BTP  Perlakuan Tepung  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 untuk setiap Kategori Pangan sebaga imana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.  
 
BAB IV  
PENGGUNAAN BTP PERLAKUAN TEPUNG  
Pasal 5  
(1) Penggunaan BTP Perlakuan Tepung  dibuktikan d engan sertifikat analisis 
kuantitatif.  
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB 
dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif.  
(3) Jenis BTP Perlakuan Tepung yang tidak dapat dianalisis, Batas 
Maksimum dihitung berdasarkan penambahan BTP Perlakuan Tepung 
yang digunakan dalam pangan.  
 
Pasal 6 
(1) BTP Perlakuan Tepung dapat digunakan secara tunggal atau campuran.   
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-6- 
 
 
 
 
 
(2) Dalam hal BTP Perlakuan Tepung digunakan secara campuran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan hasil bagi masing -
masing BTP dengan Batas Maksimum penggunaannya jika dijumlahkan 
tidak boleh lebih dari 1 (satu).  
(3) Contoh perhitungan hasil bagi  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
seperti tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagaian  tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini.  
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB.  
 
Pasal 7  
(1) Jenis dan Batas Maksimum BTP Perlakuan Tepung Ikutan ( carry over ) 
mengikuti ketentuan jenis dan Batas Maksimum BTP s eperti tercantum 
pada Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.  
(2) Dalam hal BTP Perlakuan Tepung Ikutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak tercantum pada Lampiran I,  maka  harus terlebih dahulu 
mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 
pemohon harus mengajukan permohonan t ertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebaga imana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini.  
(4) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling 
lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.  
 
Pasal 8 
(1) Jenis dan penggunaan BTP Perlakuan Tepung selain  yang tercantum 
dalam Lampiran I  hanya boleh digunakan sebagai BTP Perlakuan Tepung 
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebaga imana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak  terpisahkan 
dari Peraturan ini.  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-7- 
 
 
 
 
 
(3) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling 
lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.  
 
BAB V  
LARANGAN  
Pasal 9 
Dilarang menggunakan BTP Perlakuan Tepung sebagaimana yang dimaksud 
dalam Lampiran I untuk tujuan:                                          
a. menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan ;          
b. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi 
pangan yang baik untuk pangan ; dan/atau            
c. menyembunyikan kerusakan pangan.  
 
BAB VI  
SANKSI  
Pasal 10 
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi 
administratif berupa:  
a. peringatan secara tertulis;  
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk 
penarikan kembali dari peredaran;  
c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan 
keamanan atau mutu; dan/atau  
d. pencabutan izin edar.  
 
BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11 
(1) Sediaan BTP Perlakuan Tepung dan Pangan mengandung BTP Perlakuan 
Tepung yang telah memiliki persetujuan pendaftaran harus menyesuaikan 
dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak 
diundangkannya Peraturan ini.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-8- 
 
 
 
 
 
(2) Sediaan BTP Perlakuan Tepung dan Pangan mengandung BTP Perlakuan 
Tepung yang sedang diajukan permohonan perpanjangan persetujuan 
pendaftaran sebelum diberlakukannya Peraturan ini, tetap diproses 
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan 
sebagaimana telah diubah dengan Perat uran Menteri Kesehatan Nomor 
1168/Menkes/Per/X/1999 dengan ketentuan masa berlaku surat 
persetujuan pendaftaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 
diundangkannya Peraturan ini.  
 
BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 1 2 
Peraturan ini mulai berlaku pada  tanggal diundangkan .  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tan ggal 5 April 2013   
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  5 April 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd. 
 
  
AMIR SYAMSUDIN  
 
BERITA NE GARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2013 NOMOR 546  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-9- 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN  I 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  7 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN   
BAHAN TAMBAHAN PANGAN  PERLAKUAN TEPUNG  
 
 
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BTP PERLAKUAN TEPUNG  
 
 
1. L-Amonium laktat ( L-Ammonium lactate ) 
 
INS. 328   
ADI : Tidak dinyatakan ( not limited ) 
Sinonim  : - 
Fungsi lain  : Pengatur keasaman  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas  
Maksimum  
(mg/kg)   
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  CPPB  
06.4.3   Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
 
 
2.  Natrium stearoil -2-laktilat  (Sodium stearoyl -2-lactylate)   
 
INS. 481(i)    
ADI : 0-20 mg/kg berat badan  
Sinonim  : Sodium stearoyl lactylate; sodium stearoyl lactate  
Fungsi lain  : Pengemulsi  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
06.2.1  Tepung  4500 (hanya 
untuk tepung 
terigu self 
raising ) 
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  4500  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  
 4500   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-10- 
 
 
 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
06.7 Kue beras  4000  
07.0 Produk bakeri  4500  
 
 
3.  Amonium klorida  (Ammonium chloride)   
  
INS. 510 
ADI   : Tidak dinyatakan ( not limited ) 
Sinonim   : Ammonium muriate; sal ammoniac  
Fungsi lain  : -  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas  
Maksimum  
(mg/kg)   
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats CPPB  
06.4.3   Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
 
 
4.  Kalsium sulfat  (Calcium sulphate)   
 
INS. 516  
ADI  : Tidak dinyatakan ( not limited ) 
Sinonim   : - 
Fungsi lain   : Peningkat volume, pengatur keasaman, pengeras,  
  pengental, penstabil  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas  
Maksimum  
(mg/kg)  
06.2.1  Tepung  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  CPPB  
06.4.2  Pasta dan mi serta produk sejenis pasta  CPPB  
06.4.3  Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-11- 
 
 
 
 
 
5.  Kalsium oksida  (Calcium oxide)   
 
INS. 529   
ADI : Tidak dinyatakan ( not limited ) 
Sinonim  : Lime  
Fungsi lain  : Pengatur keasaman  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas  
Maksimum  
(mg/kg)   
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  CPPB  
06.4.3   Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
 
 
6. α-amilase (karbohidrase) dari Bacillus licheniformis  (Alpha -amylase from 
Bacillus licheniformis (carbohydrase )) 
 
INS. 1100    
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : 1,4-alpha -d-glucan glucanohydrolase (ec 3.2.1.1); 
diastase; ptyalin;  glycogenase  
Fungsi lain  : - 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas  
Maksimum  
(mg/kg)  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  CPPB  
06.4.3   Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
  
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-12- 
 
 
 
 
 
7. α- Amilase dari Aspergillus oryzae , var  (alpha -Amylase from Aspergillus 
oryzae, var.)  
 
INS. 1100    
ADI : Tidak dinyatakan ( acceptable ) 
Sinonim  : 1,4-alpha -d-glucan glucanohydrolase (ec 3.2.1.1) ; 
diastase; ptyalin;  glycogenase  
Fungsi lain  : - 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas  
Maksimum  
(mg/kg)  
06.2 Tepung dan pati  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  CPPB  
06.4.3   Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
 
 
8.   α-amilase dari Bacillus stearothermophilus  (Alpha -amylase from Bacillus 
stearothermophilus ) 
 
INS. 1100    
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : 1,4-alpha -d-glucan glucanohydrolase (ec 3.2.1.1); 
glycogenase  
Fungsi lain  : - 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas  
Maksimum  
(mg/kg)  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  CPPB  
06.4.3   Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
 
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-13- 
 
 
 
 
 
9.  α-amilase dari Bacillus stearothermophilus  yang dinyatakan dalam Bacillus 
subtilis  (alpha -amylase from Bacillus stearothermophilus expressed in 
Bacillus subtilis)   
 
INS. 1100    
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : 1,4-alpha -d-glucan glucanohydrolase (ec 3.2.1.1); 
glycogenase  
Fungsi lain  : - 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas  
Maksimum  
(mg/kg)   
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  CPPB  
06.4.3   Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
 
 
10. α-amilase dari Bacillus subtilis  (Alpha -amylase from Bacillus subtilis )  
 
INS. 1100    
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : 1,4-alpha -d-glucan glucanohydrolase (ec 3.2.1.1); 
glycogenase  
Fungsi lain  : - 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas  
Maksimum  
(mg/kg)   
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  CPPB  
06.4.3   Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
 
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-14- 
 
 
 
 
 
11. α-amilase dari Bacillus megaterium  yang dinyatakan dalam Bacillus subtilis  
(Alpha -amylase from Bacillus megaterium expressed in bacillus subtilis ) 
 
INS. 1100    
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : 1,4-alpha -d-glucan glucanohydrolase (ec 3.2.1.1); 
glycogenase  
Fungsi lain  : - 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas  
Maksimum  
(mg/kg)   
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  CPPB  
06.4.3   Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
 
 
12. Protease dari Aspergillus oryzae , var.  (Protease from Aspergillus oryzae, 
var.,)  
 
INS.1101(i)    
ADI : Tidak dinyatakan ( acceptable ) 
Sinonim  : Aspergillus  oryzae  var. protease; proteinases  (ec 
3.4.21;  ec 3.4.23.18,  aspergillopepsin  I; ec 
3.4.23.19,  aspergillopepsin  II) 
Fungsi lain  : - 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas  
Maksimum  
(mg/kg)   
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  CPPB  
06.4.3   Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
 
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-15- 
 
 
 
 
 
13.  Papain  (Papain)   
 
INS.1101(i i)   
ADI : Tidak dinyatakan ( not limited ) 
Sinonim  : Papain (papaya peptidase I , cystein proteinase, ec 
3.4.22.2; 2. chymopapain (cystein proteinase, ec 
3.4.22.6)  
Fungsi lain  : Penstabil  
 
  No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas  
Maksimum  
(mg/kg)   
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  CPPB  
06.4.3   Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
 
 
14. Bromelain  (Bromelain)   
 
INS.1101(iii)    
ADI : Tidak dinyatakan ( not limited ) 
Sinonim  : Bromelain (ec 3.4.22)  
Fungsi lain  : Pengental, penstabil  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas  
Maksimum  
(mg/kg)   
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  CPPB  
06.4.3   Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-16- 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN II 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  7 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN   
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERLAKUAN TEPUNG  
 
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP  
 
FORMULIR BTP 1  
 
SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP  
 
Nama perusahaan/importir  :  
Alamat perusahaan/importir  :  
Nomor surat perusahaan/importir  :  
Perihal  :  
Lampiran  :  
 
Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 
Sesuai dengan ketentuan pasal (7 atau 8)* Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan, nomor...tentang Batas Maksimum  Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Perlakuan Tepung , dengan ini kami mengajukan 
permohonan untuk menggunakan BTP sebagai berikut:  
a. Jenis BTP dan INS**  : 
b. Fungsi    : 
c. Jenis pangan   : 
d. Kategori pangan  : 
 
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 
ucapkan terimakasih.  
 
 
 
TTD dan Cap Perusahaan  
Nama Pemohon  : 
Contact Person   : 
Telp./Fax/E -mail : 
 
*  Pilih salah satu : Pasal 7 bila BTP Perlakuan Tepung  Ikutan ( Carry over ) atau Pasal 8 bila 
BTP Perlakuan Tepung  
**  International Numbering System   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-17- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 2  
 
DATA UMUM B AHAN T AMBAHAN PANGAN  
 
 
1. Nama Dagang  : 
 
2. Nama Jen is : 
 
3. Jenis Kemasan dan Netto : 
 
4. Nama Pabrik/ Perusahaan  : 
Alamat Pabrik/Perusahaan  : 
Nomor Telepon  : 
 
5. Nama Pabr ik Penge mas Kembali : 
Alamat Pa brik Pengemas Ke mbali : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik  Asal  : 
Alamat Pabrik asal   : 
 
6. Jika Lisensi   
 Nama Pabrik/Perusahaan   : 
Alamat Pabrik/Perusahaan   : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik Pemberi Lise nsi  : 
Alamat Pa brik Pemberi Lise nsi  : 
 
7. Jika diimpor    
 Nama Pabrik   : 
Alamat Pabrik   : 
Nama Importir  : 
Alamat Importir : 
Nomor Telepon  :  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-18- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 3  
 
Uraikan:  
 
1. Nama kimia  
..... 
 
2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)  
..... 
 
3. Rumus kimia  
.... 
 
4. Komposisi BTP  
..... 
 
5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika dan kimia ) 
..... 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-19- 
 
 
 
 
 
FORMULIR  BTP 4  
 
Uraikan:  
 
1. Komposisi produk  pangan  
.... 
 
2. Jumlah penggunaan BTP pada proses produksi pangan  
.... 
 
3. Fungsi dan tujuan penggunaan BTP  
.... 
 
4. Sertifikat analisis  BTP pada produk pangan  
.... 
 
5. Alur produksi produk pangan dan cara penggunaan produk pangan  
....  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-20- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 5  
 
 
Uraikan kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan 
bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang -
kurangnya:  
1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain  
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)  
3. Metode pengujian BTP dalam produk pangan  
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian  
jenis BTP baru  
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek fisik yang dikehendaki dalam produk 
pangan dapat dicapai dalam pangan.  
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-21- 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 6  
 
 
 
TANDA TERIMA  
     Nomor....../....../20....  
 
 
Nama Perusahaan  :  
Alamat  :  
Perihal  :  
Nomor Surat         
 :  
 
 
 
                                                                                   
Jakarta,...................20......  
                                                 Penerima  
 
 
 
                             .....................                                                                                                            
 
 
     
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-22- 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN III 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  7 TAHUN  2013 
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN  PERLAKUAN TEPUNG   
 
 
CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP  
 
Contoh perhitungan penggunaan campuran BTP Bahan Perlakuan Tepung 
pada Kategori Pangan 07.0 Produk bakeri:  
 
BTP Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  Penggunaan 
pada produk 
(mg/kg)  Perhitungan  
Bahan Perlakuan 
Tepung A  x m m/x 
Bahan Perlakuan 
Tepung B  y n n/y 
   (m/x) + (n/y) < 1 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET