PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
    NOMOR        TAHUN 201 9 
TENTANG  
 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  INDONESIA PERALATAN DAPUR 
DAN PERALATAN PEMANAS CAIRAN  UNTUK  PEMANFAAT LISTRIK  RUMAH 
TANGGA  SECARA WAJIB  
 
DENGAN RAHMAT T UHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka melindungi keamanan, 
kesehatan, dan keselamatan konsumen dari 
penggunaan peralatan dapur dan peralatan pemanas 
cairan , meningkatkan daya saing dan menjamin mutu 
hasil industr i peralatan dapur dan peralatan pemanas 
cairan nasional, dan menciptakan persaingan usaha 
yang sehat dan adil, perlu mewajibkan pemberlakuan 
Standar Nasional Indonesia (SNI) peralatan dapur dan 
peralatan pemanas cairan untuk pemanfaat listrik 
rumah tangga  secara wajib ; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar 
Nasional Indones ia (SNI) peralatan dapur dan 
peralatan pemanas cairan untuk pemanfaat listrik 
rumah tangg aSecara Wajib ; 
 - 2 - 
 
Mengingat  : 1. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5492);  
  2. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang  
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5584);  
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang 
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 
Nasional  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4020);  
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2017 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6016);  
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54);  
  6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86 /M-IND/ 
PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia 
bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 308);  
  7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 
2018  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perindustrian (Berita Nega ra Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1509 ); 
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan 
Standardisasi Industri secara Wajib (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);  
  9. Peraturan Kepala  Badan Standardisasi Nasional 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi - 3 - 
 
Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara 
Wajib  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 
Nomor 105); 
  10. Peraturan Kepal a Badan Standardi sasi Nasional 
Nomor 3 Tahun 2012  tentang Pedoman Standardisasi 
Nasional Notifikasi dan Penyelisikan dalam Kerangka 
Pelaksanaan Agreement on Technical Barrier to Trade - 
World Trade Organization (TBT - WTO) (Berita  Negara 
Republik Indonesia  Tahun 20 12 Nomor 409); 
 
 
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN PEMANAS CAIRAN 
UNTUK PEMANFAAT LISTRIK RUMAH TANGG A SECARA 
WAJIB.  
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1   
Dalam  Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan 
Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga  adalah 
produk peralatan dapur dan pemanas cairan 
pemanfaat listrik rumah tangga dengan tegangan  
pengenal tidak lebih dari 250 V a .c fase tunggal atau 
suplai d.c.  
2. Pelaku Usaha adalah produsen, perwakilan  
perusahaan, dan/atau importir.  
3. Produsen adalah perusahaan industri yang 
memproduksi Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas 
Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga .  - 4 - 
 
4. Perwakilan Peru sahaan adalah perusahaan yang 
berbentuk badan hukum dan berkedudukan di 
Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau 
gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai 
perwakilannya di Indonesia.  
5. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha 
yang m elakukan kegiatan impor dan/atau 
mengedarkan Peralatan Dapur Dan Peralatan 
Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah 
Tangga . 
6. Surat Persetujuan  Penggunaan Tanda SNI Peralatan 
Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk 
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga , yang s elanjutnya 
disebut SPPT -SNI, adalah surat  yang dikeluarkan oleh 
lembaga sertifikasi produk kepada Produsen  untuk 
dapat membubuhkan tanda SNI . 
7. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya 
disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan 
kegiatan sertifikasi p roduk dan menerbitkan SPPT -SNI 
sesuai dengan ketentuan SNI.  
8. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang 
melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu 
terhadap contoh Peralatan Dapur Dan Peralatan 
Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah 
Tangga  sesuai dengan ketentuan SNI.  
9. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat 
KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan 
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga 
penilaian kesesuaian.  
10. Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan yang 
menerangk an bahwa Peralatan Dapur Dan Peralatan 
Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah 
Tangga  yang memiliki kesamaan nomor Pos 
Tarif/ Harmonize System (HS) Code  dikecualikan dari  
ketentuan SNI wajib karena alasan teknis dan/atau 
keperluan khusus.  - 5 - 
 
11. Sistem Manaje men Mutu, yang selanjutnya disingkat 
SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka 
penerapan manajemen mutu menurut SNI ISO 
9001:2015 . 
12. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu,  yang 
selanjutnya disingkat LSSM, adalah lembaga yang 
melakukan kegiatan sertifik asi SMM.  
13. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau 
secara khusus oleh LSPro kepada  Produsen yang telah 
memperoleh SPPT -SNI terhadap  konsistensi penerapan 
SNI. 
14. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap  
barang industri yang harus memenuhi ke sesuaian 
persyaratan mutu dengan SNI  Peralatan Dapur Dan 
Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik 
Rumah Tangga . 
15. Petugas Pengawas Standar Industri, yang selanjutnya 
disingkat PPSI, adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau 
daerah yang ditugaskan untuk melakukan 
Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau 
pemberlakuan standar industri.  
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.     
17. Direktorat  Jenderal Pembina Industri adalah 
direktorat  jenderal  yang mempun yai tugas, fungsi, dan 
wewenang untuk melakukan pembinaan  terhadap 
industri elektronika  di Kementerian Perindustrian.  
18. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur 
jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan 
wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap 
industri elektronika  di Kementerian Perindustrian.  
19. BPPI adalah b adan yang mempunyai tugas, fungsi, 
dan wewenang untuk melakukan penelitian dan 
pengembangan industri  di Kementerian Perindustrian.  
20. Kepala BPPI adalah kepala badan yang mempunyai 
tugas, fungsi,  dan wewenang untuk melakukan - 6 - 
 
penelitian dan pengembangan industri  di Kementerian 
Perindustrian.  
21. Direktorat Pembina Industri adalah direktorat yang 
mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk 
melakukan pembinaan terhadap industri Peralatan 
Dapur Dan Perala tan Pemanas Cairan Untuk 
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga  pada Direktorat 
Jenderal Pembina Industri.  
22. Direktur Pembina Industri adalah direktur yang yang 
mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk 
melakukan pembinaan terhadap industri Peralatan 
Dapur Dan Per alatan Pemanas Cairan Untuk 
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga  pada Direktorat 
Jenderal Pembina Industri.  
23. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala organisasi  
perangkat daerah di tingkat provinsi yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perindustrian.  
24. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala 
organisasi  perangkat daerah di tingkat 
kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian.  
 
Pasal 2  
Produsen harus melakukan kegiatan paling sedikit sebagai 
berikut:  
a. perakitan komponen ut ama : 
1. untuk produk peralatan dapur berupa motor , kabel 
senur, switch  dan casing menjadi utuh dan/atau;   
2. Untuk produk peralatan pemanas dan atau 
pendingin cairan berupa  elemen pemanas  dan atau 
elemen pendingin  , kabel senur , dan casing  menjadi 
utuh;  
b. pelaksanaan manajemen mutu sesuai dengan SMM 
SNI ISO 9001:2015; dan  - 7 - 
 
c. pengujian dan pengendalian mutu produk sesuai 
dengan ketentuan SNI  untuk pengujian rutin . 
 
BAB II  
LINGKUP PEMBERLAKUAN WAJIB  
 
Pasal 3   
(1) Memberlakukan  SNI  secara wajib pada  Peralatan 
Dapur Dan Peral atan Pemanas Cairan Untuk 
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga  dengan jenis produk 
dan nomor pos tarif/ Harmonize System (HS) Code 
sebagai berikut:  
No Jenis Produk  Nomor SNI  kode HS 
1 Electrical  
Blender  SNI 7859:2013  
Peranti listrik 
rumah tangga 
dan sejenis - 
Keselamatan - 
Bagian 1: 
Persyaratan 
umum  
 
SNI  IEC 
60335 -2-14-
2011 Peralatan 
listrik rumah 
tangga dan 
peralatan 
serupa – 
keselamatan - 
Bagian 2 -14 : 
Persyaratan 
khusus untuk 
peralatan dapur  Ex 8509.40.00  
2 Electrical  
Juicer  
3 Electrical  
Mixer  
  
  
  
4 Penanak Nasi 
(Rice Cooker) , SNI 7859:2013  
Peranti listrik Ex 8516. 60.10  - 8 - 
 
dengan 
volume 
sampai 
dengan 3 liter 
atau daya 
listrik 
masukan 
(input) 
hingga 1000 
watt,  
termasuk 
pemasak dan 
penghangat 
nasi serta 
kombinasiny
a  dan  yang 
menggunaka
n prinsip 
kerja tekanan  rumah tangga 
dan sejenis - 
Keselamatan - 
Bagian 1: 
Persyaratan 
umum  
 
SNI  IEC 
60335 -2-15-
2011 Peralatan 
listrik rumah 
tangga dan 
sejenisnya – 
Keselamatan – 
Bagian 2 -15: 
Persyaratan 
khusus untuk 
peralatan 
pemanas cairan  
5 Ketel lis trik 
(Electric 
Kettle)  
dengan 
Kapasitas 
pengenal 
tidak 
melebihi 10 
liter  Ex 8516.79.10  
 
 
6 Pemanas Air 
Celup  SNI 7859:2013  
Peranti listrik 
rumah tangga 
dan sejenis - 
Keselamatan - 
Bagian 1: 
Persyaratan 
umum  8516.10.30  
 - 9 - 
 
 
SNI IEC 60335 -
2-74:2010  
Peranti listrik 
rumah tangga 
dan sejenisnya 
- Keselamatan - 
Bagian 2 -74: 
Persyaratan 
khusus untuk 
pemanas 
rendam 
portabel  
7 Water 
Dispenser 
hanya 
dilengkapi 
dengan 
sistem 
pemanas air 
dan Water 
Dispenser  
dilengkapi 
dengan 
sistem 
pemanas air 
dan 
pendingin air  
 SNI 7859:2013  
Peranti listrik 
rumah tangga 
dan sejenis - 
Keselamatan - 
Bagian 1: 
Persyaratan 
umum  
 
SNI IEC 60335 -
2-15-2011  
Peralatan listrik 
rumah tangga 
dan sejenisnya 
– Keselamatan – 
Bagian 2 -15: 
Persyaratan 
khusus untuk 
peralatan 
pemanas c airan  
dan  
 
SNI IEC 60335 -8516.10.11  
Ex 8516.10.19  
 - 10 - 
 
2-24-2009 
Peranti listrik 
rumah tangga 
daan sejenisnya 
– Keselamatan – 
bagian 2 -24: 
persyaratan  
khusus untuk 
peranti 
pendingin , 
peranti es krim 
dan pembuat es  
 
(2) Produk Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemana s 
Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga  
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikatakan satu 
kelompok produk, apabila :  
a. Produk Peralatan Dapur lingkup jenis Electrical  
Blender,  Electrical Juicer,  dan Electrical Mixer , 
memiliki   
1. Daya masukan  yang sama, dan;  
2. Tipe motor yang sama , dengan melihat part 
number  yang sama . Apabila 1 tipe motor 
memiliki lebih dari 1 part number  motor, 
maka harus dilakukan verifikasi pengujian 
untuk masing -masing part number  motor ; 
b. Produk Peralatan Pemana s Cairan  lingkup jenis 
Penanak Nasi ( Rice Cooker ), Ketel Listrik 
(Electrical Kettle) , Pemanas Air Celup  dan Water 
Dispenser , memiliki :  
1. arus masukan  (untuk yang menggunakan 
motor kompresor) atau daya masukan  yang 
sama;  
2. Tipe heater  assy yang sama, dengan m elihat 
part number  yang sama . Apabila 1 tipe 
heater assy  memiliki lebih dari 1 part - 11 - 
 
number  heater assy , maka harus dilakukan 
verifikasi pengujian untuk masing -masing 
part number heater assy  
3. Tipe motor kompresor yang sama  dengan 
part number  yang sama. Apabi la 1 tipe  motor  
kompresor  memiliki lebih dari 1 part 
number  motor kompresor, maka harus 
dilakukan verifikasi pengujian untuk 
masing -masing part number  motor 
kompresor (untuk water dispenser  yang 
menggunakan sistem kompresi)  
(3) Kelompok  produk sebagaimana dim aksud pada ayat 
(2) merupakan suatu kelompok produk sejenis yang 
terdiri dari tipe atau model yang berbeda, tetapi 
memiliki kesamaan dalam penggunaan beberapa 
komponen utama, yang menghasilkan unjuk kerja 
yang sama dalam keselamatan produk.  
 
Pasal 4   
Kabel senur ( suplai) dan tusuk kontak untuk Peralatan 
Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat 
Listrik Rumah Tangga  harus memiliki SPPT -SNI untuk 
produk kabel dan tusuk kontak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
 
Pasal 5   
Peralatan Dapur Dan Peralata n Pemanas Cairan Untuk 
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang akan 
diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:  
a. kondisi pengujian mengikuti kondisi iklim tropis;  
b. kelas peranti paling renda h kelas I , untuk peralatan 
dapur genggam minimum kelas II, dan 
c. komponen terkait aspek keselamatan memenuhi 
ketentuan SNI, standar International Electrotechnical 
Commission  (IEC), atau standar yang setara.  - 12 - 
 
 
Pasal 6   
(1) Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berlaku terhadap 
Produk Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas 
Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga  hasil 
produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang 
diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
(2) Pemberlakuan  SNI secara wajib sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Produk 
Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan 
Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga  apabila:  
a. memiliki kesamaan nomor pos tarif/HS code 
dengan jenis produk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) dengan spesifikasi dan 
ruang lingkup yang berbeda dari ketentuan SNI ; 
atau   
b. digunakan untuk keperluan khusus, yaitu:  
1. merupakan contoh uji dalam rangka 
penerbitan SPPT -SNI;  
2. merupakan barang contoh untuk pameran 
dan tidak untuk diperjualbelikan; ata u 
3. merupakan contoh uji dalam penelitian dan 
pengembangan produk.  
(3) Impor Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan 
Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2 ) dilakukan berdasarkan 
Pertimbangan Teknis  dari Direktur Jenderal Pemb ina 
Industri.  
 
Pasal 7   
Pelaku Usaha wajib memproduksi, mengimpor, dan/atau 
mengedarkan Produk Peralatan Dapur Dan Peralatan 
Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga  - 13 - 
 
yang sesuai dengan ketentuan SNI  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1).  
 
BAB III  
SERTIFIKASI PRODUK  
 
Bagian Kesatu  
Umum  
 
Pasal 8   
(1) Produsen di dalam negeri wajib memiliki SPPT -SNI. 
(2) Dalam hal Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas 
Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga  
berasal dari impor, Produsen di luar negeri wajib 
memiliki SPPT -SNI. 
 
Pasal 9   
(1) Sertifikasi dilakukan sesuai dengan tipe skema  
sertifikasi tipe 5.  
(2) Menteri mendelegasikan penerbitan SPPT SNI kepada 
LSPro.  
 
Bagian Kedua  
Permohonan Penerbitan SPPT -SNI 
 
Pasal 10   
(1) Untuk memiliki SPPT -SNI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8, Produsen mengajukan permoho nan 
penerbitan SPPT -SNI kepada LSPro yang telah 
diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI dan 
ditunjuk oleh Menteri.  
(2) Dalam mengajukan permohonan SPPT -SNI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus 
memenuhi persyaratan administrasi dengan 
melam pirkan fotokopi dokumen sebagai berikut:  
a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;  - 14 - 
 
b. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha sejenis 
bagi Produsen di luar negeri dengan lingkup 
usaha industri  Peralatan Dapur Dan Peralatan 
Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah 
Tangga ; 
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);  
d. Sertifikat atau Tanda Daftar Merek, yang 
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia;  
e. perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah 
didaftarkan  pada Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia;  
f. sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015  atau surat 
penyataan diri penerapan SMM  SNI ISO 
9001:2015 ;  
g. surat pernyataan jaminan untuk tidak 
mengedarkan Peralatan Dapur Dan Peral atan 
Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah 
Tangga  sampai dengan penerbitan SPPT -SNI; dan  
h. Dokumen pendukung lainnya, meliputi:  
1) rencana dan kapasitas produksi dalam waktu 
1 (satu) tahun ; 
2) laporan produksi Peralatan Dapur Dan 
Peralatan Pemanas Cairan Unt uk Pemanfaat 
Listrik Rumah Tangga  sesuai dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini ; 
3) jenis dan spesifikasi produk yang diajukan 
untuk mendapatkan SPPT -SNI; dan  
4) LSPro yang akan dip ilih oleh Produsen 
pemohon.  
 
(3) Bagi Produsen di luar negeri, dokumen berupa:  - 15 - 
 
a. Akta pendirian perusahaan atau perubahannya  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ; 
dan 
b. IUI atau izin usaha sejenis  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b , 
harus diterjemahk an ke dalam bahasa Indonesia oleh 
penerjemah tersumpah.  
 
Pasal 11   
(1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT -SNI 
kepada LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (1), Produsen di luar negeri harus  menunjuk 1 
(satu) Perwakilan  Perusahaan yang  dapat berfungsi  
sebagai Importir.  
(2) Legalitas Perwakilan Perusahaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen 
sebagai berikut:  
a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;  
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda 
Daftar Perusahaan (TDP)  atau Nomor In duk 
Berusaha (NIB) ;  
c. Angka Pengenal Importir (API)  atau Nomor Induk 
Berusaha (NIB) , bagi Perwakilan Perusahaan yang 
berfungsi sebagai Importir ; 
d. NPWP;  
e. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri , 
yang diketahui oleh pejabat diplomatik bidang 
perindustrian /ekonomi atau perwakilan konsuler 
Indonesia di negera setempat ;  
f. surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan 
bertanggungjawab terhadap peredaran Peralatan 
Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk 
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga  sesuai dengan 
ketentuan SNI  secara wajib ; dan  
g. realisasi impor Peralatan Dapur Dan Peralatan 
Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah - 16 - 
 
Tangga  bagi Perwakilan Perusahaan yang 
berfungsi sebagai Importir . 
 
Pasal 12   
(1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan tidak berfungsi 
sebagai Importir sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
11 ayat (1), Produsen di luar negeri dapat menunjuk 1 
(satu)  atau lebih  Importir melalui Perwakilan 
Perusahaan.  
(2) Legalitas I mportir  sebagaiman a dimaksud pada ayat 
(1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:  
a. akta pendirian perusahaan a tau perubahannya;  
b. SIUP dan TDP;  
c. API; dan  
d. NPWP.  
 
Bagian Ketiga  
Penerbitan SPPT -SNI 
 
Pasal 13   
(1) Penerbitan SPPT -SNI melalui sistem sertifikasi Tipe 5  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:  
a. pengujian kesesuaian mutu Peralatan Dapur Dan 
Peralatan Pemanas Cairan Un tuk Pemanfaat 
Listrik Rumah Tangga  sesuai dengan ketentuan 
SNI-nya; dan  
b. audit proses produksi dan penerapan SMM SNI 
ISO 9001:2015.  
(3) Pengambilan  contoh uji dan kesesuaian mutu Produk 
Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk 
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga  dilakukan 
berdasarkan kelompok produk  sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 2 ayat ( 2). Pengujian kesesuaian mutu 
dilakukan berdasarkan kelompok produk  Peralatan 
Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk - 17 - 
 
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga  sebagaimana 
dimaksud pa da ayat (2) dilakukan oleh : 
a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah 
diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI-
nya dan ditunjuk oleh Menteri; atau  
b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah 
diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara 
tempat Laboratorium Penguji berada, yang 
mempunyai perjanjian saling pengakuan ( Mutual 
Recognition Agreement /MRA) dengan KAN dan 
negara tempat Laboratorium Penguji berada 
memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di 
bidang regulasi teknis dengan Pemerin tah 
Republik Indonesia, dan ditunjuk oleh Menteri.  
(4) Audit proses produksi dan penerapan SNI ISO 
9001:2015  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dilakukan oleh LSPro terhadap:  
a. kepemilikan  sertifikat SMM sesuai dengan ruang 
lingkup jenis produk yang dise rtifikasi, dari LSSM 
yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga 
akreditasi yang telah menandatangani perjanjian 
saling pengakuan ( Multilateral Recognition 
Arrangement /MLA) dengan KAN; atau  
b. penerapan SMM sesuai dengan atau SNI ISO 
9001:2015 . 
Pasal 14  
(1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang 
telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI-
nya belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi 
kebutuhan sertifikasi dan /atau  pengujian kesesuaian 
mutu, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau 
Laborator ium Penguji yang belum terakreditasi.  
(2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji 
yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi 
kompetensi oleh Kepala BPPI.  - 18 - 
 
(3) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditu njuk 
oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang 
lingkup SNI-nya dalam waktu paling lama 2 (dua) 
tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.  
 
Pasal 15   
(1) LSPro melakukan  proses penerbitan SPPT -SNI melalui  
rapat evaluasi  SPPT -SNI, dengan memperhatikan:  
a. Laporan hasil audit SMM SNI ISO 9001:2015; dan  
b. Laporan Hasil Uji (LHU) dan/atau Sertifikat Hasil 
Uji (SHU).  
(2) Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), LSPro menetapkan:  
a. penerbitan atau per panjangan SPPT -SNI; 
b. penundaan penerbitan atau perpanjangan SPPT -
SNI;  
c. penolakan penerbitan atau perpanjangan SPPT -
SNI; 
d. pencabutan SPPT -SNI; atau  
e. perubahan SPPT -SNI terkait daftar Perusahaan 
Perwakilan atau Importir dan/atau Merek.  
 
Pasal 16   
(1) Dalam menerbitkan SPPT -SNI, LSPro wajib 
mencantumkan paling sedikit  informasi mengenai:  
a. nama dan alamat Pelaku Usaha;  
b. nama dan alamat pabrik;  
c. nama penanggung jawab perusahaan;  
d. nomor dan judul SNI;  
e. merek;  
f. jenis dan nama model produk (jenis produk - 
kode pemasaran);  
g. nama dan alam at Perusahaan Perwakilan atau 
Importir, bagi Produsen di luar negeri; dan  
h. masa berlaku SPPT SNI.  - 19 - 
 
(2) LSPro menerbitkan SPPT -SNI dalam jangka waktu 
paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja di luar 
waktu yang diperlukan untuk pengujian.  
 
Pasal 17   
Produsen yang memil iki lebih dari 1 (satu) unit lokasi 
produksi yang berbeda wajib memiliki SPPT -SNI untuk 
setiap unit lokasi produksi yang bersangkutan.  
 
Pasal 18   
(1) LSPro wajib menyampaikan laporan hasil penetapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat (2) 
kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan 
Kepala BPPI dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan 
diterbitkan.  
(2) LSPro yang menerbitkan SPPT -SNI bertanggung jawab 
untuk melaksanakan Surveilan terhadap SPPT -SNI 
yang diterbitkan.  
(3) Surveilan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun.  
(4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil 
pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi terkait, 
LSPro dapat melakukan Surveilan khusus.  
 
Pasal 19   
SPPT -SNI berlaku  selama 4 (empat) tahun terhitung sejak 
tanggal diterbitkan.  
 
Pasal 20   
Biaya penerbitan SPPT -SNI merupakan tanggung jawab 
Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan 
SPPT -SNI. 
 
Pasal 21   - 20 - 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi 
produk mengacu kepada ske ma sertifikasi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
 
BAB IV  
PERTIMBANGAN TEKNIS  
 
Pasal 22   
(1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal 
Pemb ina Industri berdasarkan permohonan dari 
Pelaku Usaha.  
(2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat 
mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan 
Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Direktur Pembina Industri.  
 
Pasal 23   
(1) Permohonan penerbitan Pertimbang an Teknis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 2 ayat (1) 
diajukan oleh Pelaku Usaha dengan sistem elektronik 
(online ) melalui S istem Informasi Industri Nasional 
(SIINas)  yang ter integrasi  dengan Indonesia  National 
Single Window (INSW) . 
(2) Permohonan Pertimbanga n Teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan 
persyaratan administrasi berupa fotokopi dokumen 
sebagai berikut:  
a. IUI/TDI, bagi Produsen;  
b. SIUP dan TDP, bagi Importir;       
c. API, bagi Importir;  
d. Sertifikat atau Tanda Daftar Merek;   
e. NPWP;  
f. kapasitas produksi terpasang, bagi Produsen;  - 21 - 
 
g. realisasi produksi per tahun, selama 3 (tiga) 
tahun terakhir, bagi Produsen;  
h. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk 
6 (enam) bulan;  
i. realisasi impor;  dan 
j. surat pernyataan bermaterai dan bukti yang 
menyataka n bahwa Peralatan Dapur Dan 
Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat 
Listrik Rumah Tangga  yang diimpor sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (2);  
(3) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat 
menugaskan Direktur Pembina Industri dan/ata u 
berkoordinasi dengan instansi terkait untuk 
melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran 
dokumen persyaratan administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 2). 
(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen 
persyaratan diterima dengan lengkap dan benar dari 
Unit Pelayanan Publik (UP2) Kementerian 
Perindustrian . 
(5) Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan atau 
menolak untuk menerbitkan Pertimbangan Teknis 
dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja  terhitung 
sejak tanggal dokumen persyaratan permohonan 
Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diterima dengan lengkap dan benar  dari UP2 
Kementerian Perindustrian , di luar waktu yang 
diperlukan untu k melakukan verifikasi . 
 
Pasal 24   
(1) Pertimbangan Teknis memuat paling sedikit informasi 
sebagai berikut:  
a. nama dan alamat Pelaku Usaha  pemohon;  - 22 - 
 
b. nomor pos tarif/HS code; 
c. kegunaan;  
d. jumlah produk yang akan diimpor; dan  
e. jenis dan spesifikasi  produk.  
(2) Pertimbangan  Teknis s ebagaimana dimaksud pada  
ayat ( 1) berlaku untuk se tiap kali importasi . 
 
Pasal 25   
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan 
Pertimbangan Teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
 
BAB V  
PENANDAAN  
 
Pasal 26   
(1) Pelaku Usaha wajib membubuh kan tanda  SNI, nomor 
SNI, dan kode LSPro  dalam  setiap produk dan 
kemasan Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas 
Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga . 
(2) Tanda dan nomor SNI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibubuhkan di tempat yang mudah dibaca dan 
dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.  
Pasal 27   
Pembubuhan tanda dan nomor SNI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut:  
 
nomor SNI  
kode LSPro  
 
BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
- 23 - 
 
 
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
 
Pasal 28   
(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan 
SNI secara wajib . 
(2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat 
mendelegasikan kewenangan pembinaan dan 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada D irektur Pembina Industri.  
 
Pasal 29   
Kepala BPPI melakukan pembinaan terhadap LSPro dan 
Laboratorium Penguji dalam rangka penerapan 
pemberlakuan dan pengawasan SNI secara wajib.  
 
Pasal 30   
Pembinaan sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 28  ayat (1) 
dilakukan melalui:  
a. sosialisasi ; 
b. inventarisasi data; dan  
c. pembinaan teknis.  
 
Pasal 31   
(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
huruf a dilakukan terhadap pemberlakuan SNI secara 
wajib kepada Pelaku Usaha dan masyarakat melalui 
kerjasama dengan instansi terkait atau melalui media 
cetak dan /atau elektronik.  
(2) Inventarisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30 huruf b dilakukan melalui:  
a. inventarisasi data ke Pelaku Usaha terkait 
rencana, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi 
pemberlakuan SNI secara wajib; dan/atau  - 24 - 
 
b. analisis dan evaluasi damp ak pemberlakuan SNI 
secara wajib bagi Pelaku Usaha.  
(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30 huruf c dilakukan melalui:  
a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia 
dalam peningkatan mutu produk; dan/atau  
b. bimbingan teknis sistem mutu dan mutu prod uk. 
 
Bagian Ke dua 
Pengawasan  
 
Paragraf 1  
Umum  
 
Pasal 32   
(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan 
Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI secara wajib.  
(2) Pengawasan  terhadap pemberlakuan SNI secara wajib 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. Pengawasan di pab rik; dan  
b. koordinasi  Pengawasan di pasar dengan instansi 
terkait.  
Pasal 33   
Kepala BPPI melakukan Pengawasan terhadap LSPro dan 
Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI 
secara wajib . 
 
Paragraf 2  
Pengawasan di Pabrik  
 
Pasal 34   
(1) Dalam melakukan Pengawasan di pabrik s ebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, Direktur 
Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI.  
(2) Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas:  - 25 - 
 
a. pemeriksaan dokumen; dan  
b. pelaksanaan uji petik.  
(3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana d imaksud pada 
ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan:  
a. dokumen legalitas perusahaan, yaitu:  
1. akta pendirian perusahaan atau 
perubahannya;  
2. IUI atau izin usaha sejenis dengan lingkup 
industri Peralatan Dapur Dan Peralatan 
Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik 
Rumah Tangga ; dan  
3. NPWP; dan/atau  
b. dokumen kesesuaian mutu terhadap 
pemberlakuan SNI secara wajib, berupa SPPT -
SNI, LHU, dan/atau SHU yang diterbitkan oleh 
LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN dan 
ditunjuk Menteri.  
(4) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud  pada 
ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:  
a. pemeriksaan fisik Peralatan Dapur Dan Peralatan 
Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah 
Tangga ; dan/atau  
b. pengujian kesesuaian mutu terhadap 
pemberlakuan SNI secara wajib ke Laboratorium 
Penguji yang telah di akreditasi oleh KAN dan 
ditunjuk oleh Menteri.  
 
Pasal 35   
Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
34 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun.  
 
Paragraf 3  
Pengawasan di Pasar  
 
Pasal 36   - 26 - 
 
(1) Dalam melakukan koordinasi Pengawasan di pasar 
sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf 
b, Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan 
koordinasi melalui penyampaian surat pemberitahuan 
tertulis kepada pimpinan unit eselon I pada instansi 
terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas 
Kabupat en/Kota.  
(2) Pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala 
Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas 
Kabupaten/Kota memberikan tanggapan terhadap 
surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa surat penugasan personil untuk 
melakukan Pengawas an. 
(3) Surat penugasan personil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan unit Eselon I 
pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau 
Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Direktur 
Jenderal Pembina Industri dalam waktu paling lama 3 
(tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal surat 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
 
Pasal 37   
(1) Dalam hal surat penugasan personil untuk melakukan 
Pengawasan tidak disampaikan dalam waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), 
Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI 
untuk melaksanakan Pengawasan di pasar.  
(2) Pelaksanaan Pengawasan di pasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara 
bersama -sama oleh PPSI dan petugas pengawas pada 
instansi terkait, Dinas Provinsi, dan/atau D inas 
Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.  
 
Pasal 38   
(1) Pengawasan di pasar terdiri atas:  
a. pemeriksaan dokumen; dan/atau  - 27 - 
 
b. pelaksanaan uji petik.  
(2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap:  
a. SPPT -SNI; dan/atau  
b. Pertimbangan Teknis  pengecualian pemberlakuan 
SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat ( 3). 
(3) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi:  
a. pemeriksaan fisik; dan/atau  
b. pengujian kesesuaian mutu terhadap 
pemberla kuan SNI secara wajib ke Laboratorium 
Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan 
ditunjuk oleh Menteri.  
 
Pasal 39   
(1) Pengawasan di pasar dapat dilakukan secara berkala 
dan/atau secara khusus.  
(2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan pa ling sedikit 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun.  
(3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sewaktu -waktu berdasarkan 
laporan dari pelaku usaha atau masyarakat dan/atau 
hasil analisis data importasi.  
 
Pasal 40   
(1) Dalam melakukan Pengawasan di pabrik dan/atau di 
pasar, PPSI  dapat didampingi oleh  pegawai pada 
Direktorat Pembina Industri . 
(2) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), PPSI dan/atau pegawai pada 
Direktorat Pembina Industri mempersiapkan dokumen 
pengawasan , berupa : 
a.    surat pemberitahuan Pengawasan pemberlakuan 
SNI secara wajib , sesuai dengan Formulir 1;  - 28 - 
 
b. surat tugas Pengawasan pemberlakuan SNI 
secara wajib, sesuai dengan Formulir 2;  
c. label contoh uji, sesuai dengan Formulir 3;  
d. berita acara pengambilan contoh uji, se suai 
dengan Formulir 4;  
e. data hasil Pengawasan, sesuai dengan Formulir 5;  
f. berita acara Pengawasan, sesuai dengan Formulir 
6; 
g. daftar hadir, sesuai dengan Formulir 7;  dan 
h. surat pengantar Direktur Pembina Industri 
kepada Laboratorium Penguji, sesuai dengan 
Formulir 8 , sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
 
Paragraf 4  
Laporan Hasil Pengawasan  
 
Pasal 41  
(1) PPSI dan/atau pegawai pada Direktorat Pembina 
Industri membuat laporan hasil Pengawasan di pabrik 
dan/atau di pasar.  
(2) Laporan hasil Pengawasan  di pabrik dan/atau di pasar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling 
sedikit informasi sebagai berikut:  
a. waktu dan tempat pelaksanaan Pengawasan;  
b. identitas Produsen, terhadap Pengawasan di 
pabrik;  
c. identitas Perwakilan Perusahaan  dan/atau 
Importir, terhadap Pengawasan di pasar;  
d. jenis produk  dan nomor pos tarif/HS code; dan  
e. kesimpulan hasil Pengawasan terhadap 
pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI secara 
wajib.  
(3) PPSI dan/atau pegawai pada Direktorat Pemb ina 
Industri  menyampaikan laporan hasil Pengawasan - 29 - 
 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur 
Jenderal Pembina Industri dengan tembusan kepada 
Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas 
Kabupaten/Kota.  
 
Pasal 42  
Dalam hal laporan hasil Pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41  menyatakan adanya dugaan 
tindak pidana, Direktur Jenderal Pembina Industri 
memberikan rekomendasi kepada Kepala BPPI untuk 
menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang 
perindustrian melakukan pengawasan, pengamatan, 
penelitian atau pemeriksaan, dan/atau penyidikan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
  
Pasal 43  
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan mengenai Tata C ara Pengawasan 
Pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib.  
 
BAB VII  
SANKSI  
 
Pasal 44  
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 dikenai 
sanksi pidana sesuai ketentuan Undang -Undang 
Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perindustrian.  
(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT -SNI. 
(3) Pencabutan SPPT -SNI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT -
SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal 
Pembina Industri.  
 - 30 - 
 
Pasal 45  
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan 
pencabutan SPPT -SNI. 
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri 
berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan hasil 
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41   
ayat (3). 
(4) Pencabutan SPPT -SNI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan oleh LSPro penerbit SPPT -SNI 
berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal 
Pembina Industri.  
 
Pasal 46  
(1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi  laporan hasil 
Pengawasan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
ayat (3) terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan 
mutu SNI, Direktur Jenderal Pembina Industri 
memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha 
yang melakukan pelanggaran.  
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berisi pe rintah untuk melakukan:  
a. perbaikan kualitas produk yang tidak sesuai SNI 
secara wajib kepada Produsen; dan  
b. penarikan produk yang tidak sesuai SNI  secara 
wajib kepada Pelaku Usaha.  
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diberikan paling bany ak 3 (tiga) kali dengan waktu 
masing -masing 30 (tiga puluh) hari.  
 
Pasal 47  - 31 - 
 
(1) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan atau tidak 
melakukan perbaikan kualitas produk  dan penarikan 
produk  yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI 
secara wajib dalam waktu sebagaimana dim aksud 
dalam Pasal 46 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina 
Industri melakukan tindakan publikasi.  
(2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan terhadap:  
a. ketaatan terhadap pemberlakuan SNI secara 
wajib oleh Pelaku Usaha ; atau  
b. pelanggaran te rhadap ketentuan pemberlakuan 
SNI secara wajib oleh Pelaku Usaha.  
(3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan melalui pemuatan berita dalam media 
cetak dan/atau media elektronik.  
 
Pasal 48  
(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dima ksud dalam Pasal 1 4 ayat (3) , Pasal 1 6, dan/atau 
Pasal 1 8 dikenai sanksi administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
(2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) 
dikenai sanksi administr atif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diberikan oleh Kepala BPPI.  
 
Pasal 49  
(1) Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan 
Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga hasil pro duksi 
dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, 
dan/atau Pasal 6 ayat (1) dilarang beredar di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  - 32 - 
 
(2) Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan 
Untuk Pemanfaat Listrik Rum ah Tangga hasil produksi 
dalam negeri yang telah beredar di pasar dan tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, Pasal 5, dan/atau Pasal 6 ayat (1) harus 
ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh 
Produsen yang bersangkutan.  
(3) Peralatan Dap ur Dan Peralatan Pemanas Cairan 
Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga asal impor 
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam dalam Pasal 3, Pasal 5, dan/atau 
Pasal 6 ayat (1)  dilarang masuk ke dalam daerah 
pabean Indonesia.  
(4) Peralatan Dapur Dan P eralatan Pemanas Cairan 
Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga asal impor 
yang telah berada di daerah pabean Indonesia dan 
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, Pasal 5, dan/atau Pasal 6 ayat (1) 
harus dimusnahkan atau diekspor kembali atas biaya 
dan tanggung jawab Importir yang bersangkutan.  
(5) Tata cara penarikan dan pemusnahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
 
Pasal 50   
Peralatan Dapur Dan  Peralatan Pemanas Cairan Untuk 
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga  yang telah diproduksi 
dan telah beredar di pasar sebelum Peraturan Menteri ini 
berlaku, masih dapat beredar dan diperdagangkan dalam 
waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 
Peraturan Menteri ini diundangkan . 
 
Pasal 51  - 33 - 
 
Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan 
penerbitan SPPT -SNI sebelum Peraturan Menteri ini 
berlaku dan masih dalam proses sertifikasi atau pengujian 
kesesuaian mutu, harus menyesuaikan proses sertifikasi 
atau p engujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan 
dalam Peraturan Menteri ini.  
 
BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
 
Pasal 52   
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan 
terhitung sejak tanggal diundangkan  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundan gan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
 
Ditetap kan di Jakarta  
Pada tanggal  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK 
INDONESIA  
 
 
 
AIRLANGGA HARTARTO  
 
Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal  
 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PE RUNDANG -UNDANGAN  
KEMENTERI AN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  - 34 - 
 
 
 
 
WIDODO EKATJAHJANA  
 
BERITA NEGARA REPUBLI K INDONESIA TAHUN 201 9 NOMOR