PERATURAN  KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN   
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  ……………………………  
TENTANG  
KATEGORI PANGAN  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPU BLIK INDONESIA , 
 
Menimbang  : a. bahwa kategori pangan merupakan suat u pedoman yang 
diperlukan  dalam penetapan standar, penilaian,  inspeksi , 
dan sertifikasi dalam pengawasan keamanan pangan ; 
b. bahwa penetapan kategori pangan sebagaimana telah 
diatur dalam Peraturan  Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 1 Tahun 20 15 perlu disesuai kan dengan  
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
inovasi di bidang produksi pangan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tenta ng 
Kategori Pangan ; 
Mengingat  : 1. Undang -Undang Nomor 8 T ahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3281);  
2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kese hatan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia 
Nomor 5063 );  
3. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor  
227, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia 
Nomor 5 360); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999  tentang 
Label dan Iklan pangan  (Lembaran Negara Republik 
Indones ia Tahun 1999  Nomor 131, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 38 67);  
 
 
 
 
 
- 2 - 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 200 4 tentang 
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);  
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi , dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 ; 
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non  
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 20 13; 
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik 
di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;  
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 1 Tahun 20 15 tentang Kategori Pangan;  
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan  
sebagaimana telah  diubah dengan Keputusan Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan No mor 
HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;   
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG KATEGORI PANGAN.  
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1  
Dalam Peraturan ini, ya ng dimaksud dengan:  
1. Kategori Pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan 
yang bersangkutan . 
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan 
air, baik  yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk Bahan  
 
 
 
 
 
- 3 - 
Tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan 
dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau 
minuman.  
3. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara 
atau metode tertentu d engan atau tanpa bahan tambahan .  
4. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 
mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan b enda 
lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan  
manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 
masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.  
5. Pendaftaran Pangan adalah prosedur penilaian keamanan, mutu, dan gizi 
Pangan Olahan untuk mendapat Izin Edar . 
6. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang  bergerak pada satu atau 
lebih sub sistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, 
proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.  
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di 
bidang pengawasan obat dan makanan.  
 
BAB II  
KATEGORI PANGAN  
Pasal 2  
(1) Pangan yang dibuat  di dalam negeri atau yang diimpor untuk 
diperdagangkan dalam kemasan eceran, wajib  memenuhi ketentuan 
mengenai Kat egori Pangan.   
(2) Kategori Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  
a. Kategori Pangan 01.0 Produk -produk susu dan analognya, kecu ali yang 
termasuk Kategori Pangan 02.0;   
b. Kategori Pangan 02.0 Lemak, minyak, dan emulsi minyak;  
c. Kategori Pangan 03.0  Es untuk dimakan ( edible ice ,  termasuk sherbet 
dan sorbet ); 
d. Kategori Pangan 04.0 Buah dan sayur (termasuk jamur, umbi,  kacang 
termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya) , rumput laut, biji -bijian;  
e. Kategori Pangan 05.0 Kembang gula/ permen dan coke lat; 
f. Kategori Pangan 06.0 Serealia dan produk serealia yang merupakan 
produk turunan dari biji serealia,  akar dan umbi, kacang dan empulur  
(bagian dalam batang tanaman), tidak termasuk produk bakeri dari 
Kategori Pangan 07.0 dan tidak termasuk kacang dari Kategori  Pangan 
04.2.1 dan kategori Pangan 04.2.2 ; 
g. Kategori Pangan 07.0 Produk bakeri;   
 
 
 
 
 
- 4 - 
h. Kategori Pangan 08.0 Daging dan produk daging, termasuk daging 
unggas dan daging hewan buruan;  
i. Kategori Pangan 09.0 Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, 
krustase, ekinode rmata , serta amf ibi dan reptil;  
j. Kategori Pangan 10.0 Telur dan produk -produk t elur; 
k. Kategori Pangan 11.0 Pemanis, termasuk madu;  
l. Kategori Pangan 12.0 Garam, rempah, sup, saus, salad, produk protein;  
m. Kategori Pangan 13.0 Produk pangan untuk keperluan gizi k husus;  
n. Kategori Pangan 14.0 Minuman, tidak termasuk produk susu;  
o. Kategori Pangan 15.0 Makanan ringan siap santap; dan  
p. Kategori Pangan 16.0 Pangan campuran (komposit), yaitu Pangan yang 
tidak termasuk dalam K ategori Pangan 01.0 sampai dengan Kategori 
Pangan  15.0.  
(3) Kategori Pangan sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) tercantum dalam  
Lampiran I sampai dengan  Lampiran XVI yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan  ini. 
 
Pasal 3  
(1) Dalam hal suatu jenis pangan tidak terdapat dalam K ategori  Pangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , maka penetapannya dilakukan 
berdasarkan persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(2) Pelaksanaan pemberian persetujuan Kepala Badan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan . 
 
BAB II I 
PENGGUNAAN KATEGORI PANGAN  
Pasal  4 
(1) Kategori Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib digunakan 
dalam p enyusunan ketentuan mengenai standar dan persyaratan 
keamanan, mutu, dan gizi Pangan .  
(2) Ketentuan mengenai standar dan persyaratan  keama nan, mutu, dan gizi 
Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi jenis dan 
batas maksimum penggunaan Bahan Tambahan Pangan, dan batas 
cemaran.  
 
Pasal 5 
Kategori Pangan merupakan acuan bagi Pelaku Usaha Pangan dalam  
 
 
 
 
 
- 5 - 
melakukan kegiatan prod uksi, importasi, penyaluran, dan penyerahan Pangan.  
 
Pasal  6 
(1) Pengawasan keamanan, mutu, dan gizi pangan serta label dan iklan pangan 
wajib mengacu pada Kategori Pangan.   
(2) Pengawasan keamanan, mutu, dan gizi pangan serta label dan iklan pangan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan  : 
a. pendaftaran Pangan Olahan;  
b. penyuluhan keamanan pangan;  
c. inspeksi dan sertifikasi pangan ; dan   
d. penilaian kesesuaian iklan.  
 
BAB IV 
SANKSI  ADMINISTRATIF  
Pasal 7 
(1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan ini dapat dik enai sanksi 
administratif.  
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:  
a. perintah penarikan dari peredaran dan pemusnahan Pangan;  
b. pencabutan Izin Edar/Surat Persetujuan Pendaftaran; dan/atau  
c. larangan penayangan iklan.  
 
BAB V  
KETENTU AN PERALIHAN  
Pasal 8 
Pangan Olahan yang telah memiliki Izin Edar/Surat Persetujuan Pendaftaran , 
khususnya Pa ngan Olahan yang termasuk dalam : 
a. Kategori Pangan 0 1.0;  
b. Kategori Pangan 0 6.0;  
c. Kategori Pangan 0 7.0;  
d. Kategori Pangan 12.0; dan 
e. Kategori Pangan 14.0  
harus menyesuaikan dengan ketentuan Kategori Pangan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan ini paling lambat  12 (dua belas) bulan sejak tanggal P eraturan 
ini diundangkan.  
  
 
 
 
 
 
- 6 - 
BAB V I 
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9 
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku , Peraturan Kepal a Badan Pengawas Obat 
dan Makanan Nomor 1 Tahun 20 15 tentang Kategori Pangan dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku . 
 
Pasal 1 0 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
Ditetapkan  di Jakarta  
pada tanggal   
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
ROY A. SPARRINGA  
 
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLI K INDONESIA,  
 
 
 
YASONNA H. LAOLY          
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015  NOMOR  ...