BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM  PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN  PENGUAT RASA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 
dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat 
dan Makanan tentang Batas Maksimum Pe nggunaan 
Bahan Tambahan Pangan Penguat Rasa;  
Mengingat   : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3821 ); 
2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012  tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5360 ); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);  
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-2- 
 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4424);  
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tu gas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2013; 
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 20 13; 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 
tentang Bahan Tambahan Pangan  (Berita Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 757) ; 
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 
tentang  Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 
Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK. 00.05.21.4231 Tahun 2004;  
MEMUTUSKA N : 
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN 
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGUAT RASA . 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-3- 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM  
Pasal  1 
Dalam Peraturan ini yang dima ksud dengan : 
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan 
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, term asuk bahan 
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 
makanan atau minuman.  
2. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang 
ditambahkan ke dalam pangan unt uk mempengaruhi sifat atau bentuk 
pangan.  
3. Nama BTP atau jenis BTP, selanjutnya disebut jenis BTP, adalah nama 
kimia/generik/umum/lazim yang digunakan untuk identitas bahan 
tambahan pangan , dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.  
4. Penguat rasa ( Flavour enhancer ) adalah bahan tambahan pangan untuk 
memperkuat atau memodifikasi rasa dan/atau aroma  yang telah ada 
dalam bahan pangan tersebut tanpa memberikan rasa dan/atau aroma 
tertentu.   
5. Sediaan BTP adalah bahan tambahan pangan yang dikemas da n berlabel 
dalam ukuran yang sesuai untuk konsumen.  
6. Asupan harian yang dapat diterima atau Acceptable Daily Intake,  yang 
selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan tambahan 
pangan dalam miligram per kilogram berat badan  yang dapat dikonsumsi  
setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap 
kesehatan.  
7. ADI tidak dinyatakan atau ADI not specified/ADI not limited/ADI 
acceptable/no ADI Allocated/no ADI necessary adalah istilah yang 
digunakan untuk bahan tambahan pangan yang mempu nyai toksisitas 
sangat rendah, berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data 
lainnya), jumlah asupan bahan tambahan pangan tersebut jika digunakan 
dalam takaran  yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan serta 
pertimbangan lain, menurut  pendapat Joint FAO/WHO Expert Committee on 
Food Additives (JECFA) tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-4- 
 
8. Batas Maksimum adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat 
pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.  
9. Batas Maksimum Cara Produksi Pangan yang Baik atau Good 
Manufacturing Practice , selanjutnya disebut Batas Maksimum CPPB, adalah 
jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah 
secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan.  
10. BTP Ikutan ( Carry over ) adalah BTP yang berasal dari semua bahan baku 
baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi masih 
merupakan satu kesatuan produk.  
11. Kategori Pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan 
tersebut.  
12. Kepa la Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di  
bidang pengawasan obat dan makanan.  
 
BAB II  
RUANG LINGKUP BTP  
Pasal 2  
(1) BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau tidak 
diperlakukan sebagai bahan baku pangan.  
(2) BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja 
ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, 
pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau 
pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasil kan 
suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara 
langsung atau tidak langsung.  
(3) BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam 
pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.  
 
BAB III  
JENIS DAN BATAS MAKSIMU M BTP PENGUAT RASA  
 
Pasal  3 
Jenis BTP Penguat Rasa yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri atas :  
1. Asam L -glutamat dan garamnya  (L-Glutamic acid and its salts );  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-5- 
 
 
2. Asam guanilat dan garamnya  (Guanylic acid and its salts ); 
3. Asam inosinat dan garamnya  (Inosinic acid and its salts ); dan   
4. Garam -garam dari 5’ -ribonukleotida  (Salts of 5’ -ribonucleotides ). 
 
Pasal 4  
Batas Maksimum penggunaan BTP  Penguat Rasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 untuk setiap Kategori Pangan sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.  
 
BAB IV  
PENGGUNAAN BTP PENGUAT RASA   
Pasal 5  
(1) Penggunaan BTP Penguat Rasa dibuktikan dengan sertifikat analisis 
kuantitatif.  
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB 
dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif.  
(3) Jenis BTP Penguat Rasa yang tidak dapat dianalisis, Batas Maksimum 
dihitung berdasarkan penambahan BTP Penguat Rasa yang digunakan 
dalam pangan . 
 
Pasal 6  
(1) BTP Penguat Rasa dapat digunakan secara tunggal atau campuran.   
(2) Dalam hal BTP Penguat Rasa  digunakan secara campuran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), perhitungan hasil bagi masing -masing BTP dengan 
Batas Maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari 1 
(satu).  
(3) Contoh perhitungan hasil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) s eperti 
tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini.  
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-6- 
 
 
Pasal 7  
(1) Jenis dan Batas Ma ksimum BTP Penguat Rasa Ikutan ( carry over ) 
mengikuti ketentuan jenis dan Batas Maksimum BTP s eperti tercantum 
pada Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.  
(2) Dalam hal BTP Penguat Rasa Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
tidak tercantum pada Lampiran I,  maka  harus terlebih dahulu mendapat 
persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kele ngkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini.  
(4) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling 
lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan  secara lengkap.  
 
Pasal 8  
(1) Jenis dan penggunaan BTP Penguat Rasa selain yang tercantum dalam 
Lampiran  I hanya boleh digunakan sebagai Penguat Rasa setelah mendapat 
persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini.  
(3) Keputusan persetujuan /penolakan dari Kepala Badan diberikan paling 
lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.  
 
BAB V  
LARANGAN  
Pasal 9  
Dilarang menggunakan BTP Penguat Rasa sebagaimana yang dimaksud dalam 
Lampiran I untuk tujuan:                                          
a. menyembunyikan penggunaan bahan y ang tidak memenuhi persyaratan ;   
        
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-7- 
 
b. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi  
pangan yang baik untuk pangan ; dan/atau             
c. menyembunyikan kerusakan pangan.  
 
BAB VI  
SANKSI  
Pasal 10  
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi 
administratif berupa:  
a. peringatan secara tertulis;  
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk 
penarikan kembali dari peredaran;  
c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan 
keamanan atau mutu; dan/atau  
d. pencabutan izin edar.  
 
BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11  
(1) Sediaan BTP Penguat Rasa dan Pangan mengandung BTP Penguat Rasa 
yang telah memiliki persetujuan pendaftaran harus menyesuaikan dengan 
ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak 
diundangkannya Peraturan ini.  
(2) Sediaan BTP Penguat Rasa dan Pangan mengandung BTP Penguat Rasa 
yang sedang diajukan permohonan pe rpanjangan persetujuan pendaftaran 
sebelum diberlakukannya Peraturan ini, tetap diproses berdasarkan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang 
Bahan Tambahan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 1 168/Menkes/Per/X/1999 dengan ketentuan 
masa berlaku surat persetujuan pendaftaran untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-8- 
 
BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12  
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setia p orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  5 April 2013   
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET   
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2013   
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
 
AMIR SYAMSUDIN  
 
BERITA NE GARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR  562 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-9- 
 
LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  23 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGUAT RASA  
 
1. Asam L-glutamat dan garamnya (L-Glutamic acid and its salts) 
 
Asam L-glutamat  (L-Glutamic acid) 
INS. 620   
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : L-(+)-Glutamic -pentanedioic acid, L -alpha -
aminoglutaric  acid  acid, L -2-amino  
Fungsi lain  : - 
 
Mononatrium L-glutamat ( Monosodium  L-glutamate ) 
INS. 621   
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : Sodium glutamate ; MSG ; monosodium L -glutamate 
monohydrate;  glutamic acid monosodium salt  
monohydrate  
Fungsi lain  : - 
 
Monokalium L - glutamat ( Monopotassium L - glutamate ) 
INS. 622   
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : Potassium glutamate ; MPG ; monopotassium L -
glutamate monohydrate   
Fungsi lain  : - 
 
Kalsium di-L-glutamat (Calcium di-Lglutamate ) 
INS. 623   
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : Calcium glutamate ; monocalcium di -L-glutamate   
Fungsi lain  : - 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Panga n Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi (contohnya susu cok elat, 
eggnog , minuman yoghurt , minuman 
berbasis whey ) CPPB  
 
01.3 Susu kent al dan analognya ( plain)  CPPB  
01.4.3  Krim yang digumpalkan ( plain)  CPPB  
01.4.4  Krim analog  CPPB  
01.5 Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk 
analog ( plain)  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-10- 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Panga n Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
01.6.1  Keju tanpa pemeraman (keju mentah)  CPPB  
01.6.2  Keju peram  CPPB  
01.6.5  Keju analo g  CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
susu (misalnya puding, yoghurt  berperisa 
atau yoghurt  dengan buah)  CPPB  
 
01.8.1  Cairan whey  dan produknya, kecuali keju 
whey   CPPB  
02.2.1.2  Margarin dan produk sejenis  CPPB  
02.2.1.3  Campuran margarin dan  mentega ( blends of 
butter and margarine ) CPPB  
02.2.2  Emulsi yang mengandung lemak kurang 
dari 80%  CPPB  
02.3 Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, 
termasuk produk campuran emulsi lemak 
dengan atau berperisa  CPPB  
 
02.4 Makanan pencuci mulut berba sis lemak 
tidak termasuk makanan pencuci mulut 
berbasis susu dari kategori 01.7  CPPB  
 
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.1  Sayur, kacang dan biji -bijian beku  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, 
minyak, larutan garam atau kecap kedelai  CPPB  
 
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau 
dalam retort pouch   CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan 
biji-bijian  (misalnya selai kacang)  CPPB  
 
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, 
kacang dan biji -bijian (misalnya makanan 
pencuci mulut dan saus sayur, sayur 
bergula) tidak termasuk produk dari 
kategori 04.2.2.5  CPPB  
 
04.2.2.8  Sayur dan rumput laut yang dima sak  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled 
oats  CPPB  
06.4.3  Pasta dan mi pra -masak serta produk 
sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia 
dan pati (misalnya puding nasi, puding 
tapioka)  CPPB  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-11- 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Panga n Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
 
06.7 Kue beras  CPPB  
06.8 Produk -produk kedelai  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan dalam bentuk utuh 
atau potongan  CPPB  
 
08.3 Produk -produk olahan daging, daging 
unggas dan daging hewan buruan yang 
dihaluskan  CPPB 
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosis)  CPPB  
09.2 Ikan dan produk perikanan lainnya 
termasuk moluska, krustasea  dan 
ekinodermata yang telah mengalami 
pengolahan  CPPB  
 
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk 
moluska, krustasea  dan ekinodermata yang 
semi awet  CPPB  
 
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi 
ikan dan produk perikanan yang 
dikalengkan atau difermentasi, termasuk 
moluska, krustasea  dan ekinodermata  CPPB  
 
10.2.3  Produk -produk telur yang dikeringkan dan 
atau dipanaskan hingga terkoagulasi  CPPB  
10.3 Telur yang diawetkan, termasuk produk 
tradisional telur yang diawetkan, termasuk 
dengan cara dibasakan, diasinkan dan 
dikalengkan  CPPB  
 
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
telur (misalnya custard )  CPPB  
12.1.2  Pengganti garam  CPPB  
12.2.2  Bumbu dan kondimen  CPPB  
12.4 Mustard   CPPB  
12.5 Sup dan kaldu  CPPB  
12.6 Saus dan produk sejenis  CPPB  
12.7 Produk oles untuk salad (misalnya salad 
makaroni, salad kentang) dan sandwich , 
tidak mencakup produk oles berbasis 
cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 
dan 05.1.3  CPPB  
 
12.9 Bumbu dan kondimen dari kedelai  CPPB  
12.10  Protein produk  CPPB  
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-12- 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Panga n Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
berat badan  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan  
untuk diet) yang tidak termasuk produk 
dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6  CPPB  
13.6 Suplemen pangan  CPPB  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  CPPB  
 
14.2.1  Bir dan minuman malt  CPPB  
14.2.2  Cider dan perry  CPPB  
14.2.4  Anggur buah  CPPB  
14.2.5  Mead , anggur madu  CPPB  
14.2.6  Minuman spirit yang mengandung etanol 
lebih dari 15%  CPPB  
14.2.7  Minuman beralkohol yang diberi aroma 
(misalnya minuman bir, anggur buah, 
minuman cooler -spirit , penyegar rendah 
alkohol)  CPPB  
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
 
 
2. Asam guanilat dan garamnya  (Guanylic Acid and  its salts)  
 
Asam 5’ -guanilat  (5’-Guanylic Acid ) 
INS. 626   
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : Guanylic acid ; guanosine -5’-monophosphoric acid  
Fungsi lain  : - 
 
Dinatrium 5’ -guanilat ( Disodium 5 - guanylate ) 
INS. 627   
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : Sodium 5' -guanylate; sodium guanylate ; disodium 
guanosine -5'-monophosphate  
Fungsi lain  : - 
 
Dikalium 5’ -guanilat ( Dipotassium 5’ -guanylate ) 
INS. 628   
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : Potassium guanylate ; potassium 5' -guanylate ; 
dipotassium guanosine -5'-monophosphate  
Fungsi lain  : - 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-13- 
 
Kalsium 5’ -guanilat ( Calcium 5’ -guanylate ) 
INS. 629   
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : Calcium guanylate ; Calcium guaosine -5'-
monophosphate   
Fungsi lain  : - 
   
No.  
Kategori 
Pangan  Kategori Panga n Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi (contohnya susu cokelat , 
eggnog , minuman yoghurt , minuman 
berbasis whey ) CPPB  
 
01.3 Susu kental dan analognya ( plain)  CPPB  
01.4.3  Krim yang digumpalkan ( plain)  CPPB  
01.4.4  Krim analog  CPPB  
01.5 Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk 
analog ( plain)  CPPB  
01.6.1  Keju tanpa pemeraman (keju mentah)  CPPB  
01.6.2  Keju peram  CPPB  
01.6.5  Keju analog  CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
susu (misalnya puding , yoghurt  berperisa 
atau yoghurt  dengan buah)  CPPB  
 
01.8.1  Cairan whey  dan produknya, kecuali keju 
whey   CPPB  
02.2.1.2  Margarin dan produk sejenis  CPPB  
02.2.1.3  Campuran margarin dan mentega ( blends of 
butter and margarine ) CPPB  
02.2.2  Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 
80%  CPPB  
02.3 Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, 
termasuk produk campuran emulsi lemak 
dengan atau berperisa  CPPB  
 
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak 
tidak termasuk makanan pencuci mulut 
berbasis susu dari kategori 01.7  CPPB  
 
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap kedelai  CPPB  
 
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau 
dalam retort pouch   
 CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-14- 
 
No.  
Kategori 
Pangan  Kategori Panga n Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji -
bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci 
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari kategori 04.2.2.5  CPPB  
 
04.2.2.8  Sayur dan rumput laut yang dimasak  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats   CPPB  
06.4.3  Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia 
dan pati (misalnya puding nasi, puding 
tapioka )  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB 
06.7 Kue beras  CPPB  
06.8 Produk -produk kedelai  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh 
atau potongan  CPPB  
 
08.3 Produk -produk olahan daging, daging unggas 
dan daging hewan buruan yang dihaluskan  CPPB  
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosis)  CPPB  
09.2 Ikan dan produk perikanan lainnya 
termasuk moluska, krustasea  dan 
ekinodermata yang telah mengalami 
pengolahan  CPPB  
 
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk 
moluska, krustasea  dan ekinodermata yang 
semi awet  CPPB  
 
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi 
ikan dan produk perikanan yang dikalengkan 
atau difermentasi, termasuk moluska, 
krustasea  dan ekinodermata  CPPB  
 
10.2.3  Produk -produk telur yang dikeringkan dan 
atau dipanaskan hingga terkoagulasi  CPPB  
10.3 Telur yang diawetkan, termasuk produk 
tradisional telur yang diawetkan, termasuk 
dengan cara dibasakan, diasinkan dan 
dikalengkan  CPPB  
 
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
telur (misalnya custard )  CPPB  
12.1.2  Pengganti garam  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-15- 
 
No.  
Kategori 
Pangan  Kategori Panga n Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
12.2.2  Bumbu dan kondimen  CPPB  
12.4 Mustard   CPPB  
12.5 Sup dan kaldu  CPPB  
12.6 Saus dan produk sejenis  CPPB  
12.7 Produk oles untuk salad (misalnya salad 
macaroni, salad kentang) dan sandwich , 
tidak mencakup produk oles berbasis cokelat 
dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3  CPPB  
 
12.9 Bumbu dan kondimen dari kedelai  CPPB  
12.10  Protein produk  CPPB  
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun 
berat badan  CPPB  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan 
untuk diet) yang tidak termasuk produk dari 
kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6  CPPB  
13.6 Suplemen pangan  CPPB  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  CPPB  
 
14.2.1  Bir dan minuman malt  CPPB  
14.2.2  Cider dan perry  CPPB  
14.2.4  Anggur buah  CPPB  
14.2.5  Mead , anggur madu  CPPB  
14.2.6  Minuman spirit yang mengandung etanol 
lebih dari 15%  CPPB  
14.2.7  Minuman beralkohol yang diberi aroma 
(misalnya minuman bir, anggur buah, 
minuman cooler -spirit , penyegar rendah 
alkohol)  CPPB  
 
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-16- 
 
3. Asam inosinat dan garamnya  (Inosinic acid and its salts) 
Asam 5’ -inosinat ( 5’-Inosinic Acid) 
INS. 630   
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : Inosinic acid; inosine -5'-monophosphoric acid  
Fungsi lain  : - 
 
Dinatrium 5’ -inosinat ( disodium 5’ - inosinate ) 
INS. 631   
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : Sodium 5'-inosinate ; sodium inosinate ; disodium 
inosine -5'-monophosphate  
Fungsi lain  : - 
 
Dikalium 5’ -inosinat ( Dipotassium 5’ - inosinate ) 
INS. 632   
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : Potassium inosinate ; potassium 5' -inosinate ; 
dipotassium inosine -5'-monophosphate  
Fungsi lain  : - 
 
Kalsium 5’ -inosinat ( calcium 5’ -inosinate ) 
INS. 633   
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : Calcium inosinate; calcium inosine -5'-
monophosphate  
Fungsi lain  : - 
   
No.  
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi (contohnya susu cokelat , 
eggnog , minuman yoghurt , minuman 
berbasis whey ) CPPB  
 
01.3 Susu kental dan analognya ( plain)  CPPB  
01.4.3  Krim yang digumpalkan ( plain)  CPPB  
01.4.4  Krim analog  CPPB  
01.5 Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk 
analog ( plain)  CPPB  
01.6.1  Keju tanpa pemeraman (keju mentah)  CPPB  
01.6.2  Keju peram  CPPB  
01.6.5  Keju analog  CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
susu (misalnya puding, yoghurt  berperisa 
atau yoghurt  dengan buah)  CPPB  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-17- 
 
No.  
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
01.8.1  Cairan whey  dan produknya, kecuali keju 
whey   CPPB  
02.2.1.2  Margarin dan produk sejenis  CPPB  
02.2.1.3  Campuran margarin dan mentega ( blends of 
butter and margarine ) CPPB  
02.2.2  Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 
80%  CPPB 
02.3 Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, 
termasuk produk campuran emulsi lemak 
dengan atau berperisa  CPPB  
 
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak 
tidak termasuk makanan pencuci mulut 
berbasis susu dari kategori 01.7  CPPB  
 
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  CPPB  
 
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap kedelai  CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau 
dalam retort pouch   CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji -
bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci 
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari kategori 04.2.2.5  CPPB  
 
04.2.2.8  Sayur dan rumput laut yang dimasak  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats   CPPB  
06.4.3  Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia 
dan pati (misalnya puding nasi, puding 
tapioka)  CPPB  
 
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
06.8 Produk -produk kedelai  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh 
atau potongan  CPPB  
 
08.3 Produk -produk olahan daging, daging unggas 
dan daging hewan buruan yang dihaluskan  CPPB  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-18- 
 
No.  
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosis)  CPPB  
09.2 Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk 
moluska, krustasea  dan ekinodermata yang 
telah mengalami pengolahan  CPPB  
 
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk 
moluska, krustasea  dan ekinodermata yang 
semi awet  CPPB  
 
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi 
ikan dan produk perikanan yang dikalengkan 
atau difermentasi, termasuk moluska, 
krustasea  dan ekinodermata  CPPB  
 
10.2.3  Produk -produk telur yang dikeringkan dan 
atau dipanaskan hingga terkoagulasi  CPPB  
10.3 Telur yang diawetkan, termasuk produk 
tradisional telur yang diawetkan, termasuk 
dengan cara dibasakan, diasinkan dan 
dikalengkan  CPPB  
 
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
telur (misalnya custard )  CPPB  
11.6 Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan 
(table top sweeteners, termasuk yang 
mengandung pemanis dengan intensitas 
tinggi)  CPPB  
 
12.1.2  Pengganti garam  CPPB  
12.2.2  Bumbu dan kondimen  CPPB  
12.4 Mustard   CPPB  
12.5 Sup dan kaldu  CPPB  
12.6 Saus dan produk sejenis  CPPB  
12.7 Produk oles untuk salad (misalnya salad 
makaroni, salad kentang) dan sandwich , 
tidak mencakup produk oles berbasis cokelat 
dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3  CPPB  
 
12.9 Bumbu dan kondimen dari kedelai  CPPB  
12.10  Protein produk  CPPB  
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun 
berat badan  CPPB  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan 
untuk diet) yang tidak termasuk produk dari 
kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6  CPPB  
13.6 Suplemen pangan  CPPB  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  CPPB  
 
14.2.1  Bir dan minuman malt  CPPB  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-19- 
 
No.  
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
14.2.2  Cider dan perry  CPPB  
14.2.4  Anggur buah  CPPB  
14.2.5  Mead , anggur madu  CPPB  
14.2.6  Minuman spirit yang mengandung etanol 
lebih dari 15%  CPPB  
14.2.7  Minuman beralkohol yang diberi aroma 
(misalnya minuman bir, anggur buah, 
minuman cooler -spirit , penyegar rendah 
alkohol)  CPPB  
 
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
 
 
4. Garam -garam dari 5’ -ribonukleotida  (Salts of 5’ -ribonucleotides ) 
  
Kalsium 5’- ribonukleotida ( Calcium 5’ - ribonucleotides ) 
INS. 634   
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : Calcium ribonucleotides ; (Mixture of) calcium 
inosine -5'-monophosphate and calcium guanosine -
5'-monophosphate  
Fungsi lain  : - 
 
Dinatrium 5’ -ribonukleotida ( Disodium  5’-ribonucleotides ) 
INS. 635   
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : Sodium 5' -ribonucleotides ; sodium ribonucleotides ; 
(Mixture of) disodium inosine -5'-monophosphate and 
disodium guanosine -5'-monophosphate  
Fungsi lain  : - 
   
No.  
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksi mum  
(mg/kg)  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi (contohnya susu cokelat , 
eggnog , minuman yoghurt , minuman 
berbasis whey ) CPPB  
 
01.3 Susu kental dan analognya ( plain)  CPPB  
01.4.3  Krim yang digumpalkan ( plain)  CPPB  
01.4.4  Krim analog  CPPB  
01.5 Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk 
analog ( plain)  CPPB  
 
01.6.1  Keju tanpa pemeraman (keju mentah)  CPPB  
01.6.2  Keju peram  CPPB  
01.6.5  Keju analog  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-20- 
 
No.  
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksi mum  
(mg/kg)  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
susu (misalnya puding, yoghurt  berperisa 
atau yoghurt  dengan buah)  CPPB  
 
01.8.1  Cairan whey  dan produknya, kecuali keju 
whey   CPPB  
02.2.1.2  Margarin dan produk sejenis  CPPB  
02.2.1.3  Campuran margarin dan mentega ( blends of 
butter and margarine ) CPPB  
02.2.2  Emulsi yang mengandung lemak kurang 
dari 80%  CPPB  
02.3 Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, 
termasuk produk campuran emulsi lemak 
dengan atau berperisa  CPPB  
 
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak 
tidak termasuk makanan pencuci mulut 
berbasis susu dari kategori 01.7  CPPB  
 
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, 
minyak, larutan garam atau kecap kedelai  CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau 
dalam retort pouch   CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan 
biji-bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
 
04.2.2.6  Bahan baku  dan bubur (pulp) sayur, 
kacang dan biji -bijian (misalnya makanan 
pencuci mulut dan saus sayur, sayur 
bergula) tidak termasuk produk dari 
kategori 04.2.2.5  CPPB  
 
04.2.2.8  Sayur dan rumput laut yang dimasak  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled 
oats  CPPB  
06.4.3  Pasta dan mi pra -masak serta produk 
sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia 
dan pati (misalnya puding nasi, puding 
tapioka)  CPPB  
 
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
 
06.7 Kue beras  CPPB  
06.8 Produk -produk kedelai  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-21- 
 
No.  
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksi mum  
(mg/kg)  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh 
atau potongan  CPPB  
 
08.3 Produk -produk olahan daging, daging 
unggas dan daging hewan buruan yang 
dihaluskan  CPPB  
 
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosis)  CPPB  
 
09.2 Ikan dan produk perikanan lainnya 
termasuk moluska, krustasea  dan 
ekinodermata yang telah mengalami 
pengolahan  CPPB  
 
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk 
moluska, krustasea  dan ekinodermata yang 
semi awet  CPPB  
 
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi 
ikan dan produk perikanan yang 
dikalengkan atau difermentasi, termasuk 
moluska, krustasea  dan ekinodermata  CPPB  
 
10.2.3  Produk -produk telur yang dikeringkan dan 
atau dipanaskan hingga terkoagulasi  CPPB  
10.3 Telur yang diawetkan, termasuk produk 
tradisional telur yang diawetkan, termasuk 
dengan cara dibasakan, diasinkan dan 
dikalengkan  CPPB  
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
telur (misalnya custard )  CPPB  
11.6 Sediaan pemanis, termasuk pemanis 
buatan (table top sweeteners, termasuk 
yang mengandung pemanis dengan 
intensitas tinggi)  CPPB  
 
12.1.2  Pengganti garam  CPPB  
12.2.2  Bumbu dan kondimen  CPPB  
12.4 Mustard   CPPB  
12.5 Sup dan kaldu  CPPB  
12.6 Saus dan produk sejenis  CPPB  
12.7 Produk oles untuk salad (misalnya salad 
makaroni, salad kentang) dan sandwich , 
tidak mencakup produk oles berbasis 
cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 
dan 05.1.3  CPPB  
 
12.9 Bumbu dan kondimen dari kedelai  CPPB  
12.10  Protein produk  CPPB  
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun 
berat badan  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-22- 
 
No.  
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksi mum  
(mg/kg)  
 
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan 
untuk diet) yang tidak termasuk produk 
dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6  CPPB  
13.6 Suplemen pangan  CPPB  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  CPPB  
 
14.2.1  Bir dan minuman malt  CPPB  
14.2.2  Cider dan perry  CPPB  
14.2.4  Anggur buah  CPPB  
14.2.5  Mead , anggur madu  CPPB  
14.2.6  Minuman spirit yang mengandung etanol 
lebih dari 15%  CPPB  
14.2.7  Minuman beralkohol yang diberi aroma 
(misalnya minuman bir, anggur buah, 
minuman cooler -spirit , penyegar rendah 
alkohol)  CPPB  
 
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
ttd. 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-23- 
 
LAMPIRAN I I 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  23 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGUAT RASA  
 
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP  
 
 
FORMULIR BTP 1  
 
SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP  
 
Nama perusahaan/importir  :  
Alamat perusahaan/importir  :  
Nomor surat perusahaan/importir  :  
Perihal  :  
Lampiran  :  
 
Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal (7 atau 8 )* Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan, nomor...tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Pen guat Rasa , dengan ini kami mengajukan permohonan 
untuk menggunakan BTP sebagai berikut:  
a. Jenis BTP dan INS**  : 
b. Fungsi    : 
c. Jenis pangan   : 
d. Kategori pangan  : 
 
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 
ucapkan terimakasih.  
 
 
TTD dan Cap Perusahaan  : 
Nama Pemohon   : 
Contact Person    : 
Telp./Fax/E -mail  : 
 
 
 
*  Pilih salah satu:  Pasal 7 bila BTP Pen guat Rasa  (Carry over ) atau Pasal 8 bila BTP Pen guat 
Rasa  
**  International Numbering System   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-24- 
 
FORMULIR BTP 2  
 
 
DATA UMUM B AHAN T AMBAHAN PANGAN  
 
 
1. Nama Dagang  : 
 
2. Nama Jen is : 
 
3. Jenis Kemasan dan Netto : 
 
4. Nama Pabrik/ Perusahaan  : 
Alamat Pabrik/Perusahaan  : 
Nomor Telepon  : 
 
5. Nama Pabrik Penge mas Kembali : 
Alamat Pa brik Pengemas Ke mbali : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik  Asal  : 
Alamat Pabrik asal   : 
 
6. Jika Lisensi  
 Nama Pabrik/Perusahaan   : 
Alamat Pabrik/Perusahaan   : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik Pemberi Lise nsi  : 
Alamat Pa brik Pemberi Lise nsi  : 
 
7. Jika diimpor    
 Nama Pabrik   : 
Alamat Pabrik   : 
Nama Importir  : 
Alamat Importir : 
Nomor Telepon  :  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-25- 
 
FORMULIR BTP 3  
 
 
Uraikan:  
 
1. Nama kimia  
..... 
 
2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)  
..... 
 
3. Rumus kimia  
.... 
 
4. Komposisi BTP  
..... 
 
5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika  dan kimia)  
..... 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-26- 
 
FORMULIR  BTP 4 
 
Uraikan:  
 
1. Komposisi produk  pangan  
.... 
 
2. Jumlah penggunaa n BTP pada proses produksi pangan  
.... 
 
3. Fungsi  dan tujuan penggunaan BTP  
.... 
 
4. Sertifikat  analis is  BTP pada produk pangan  
.... 
 
5. Alur produksi produk pangan  dan cara penggunaan produk pangan  
....  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-27- 
 
FORMULIR BTP 5  
 
 
Uraikan kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan 
bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang -
kurangnya:  
1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain  
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)  
3. Metode pengujian BTP dalam produk pangan  
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian  
jenis BTP baru  
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek fisik yang dikehendaki dalam produk 
pangan dapat dicapai dalam pangan  
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-28- 
 
FORMULIR BTP 6  
 
 
TANDA TERIMA  
     Nomor....../....../20....  
 
 
Nama Perusahaan/Importir  :  
Alamat Perusahaan/Importir  :  
Perihal  :  
Nomor Surat  :  
 
  
         
            
                                                                                    
Jakarta,...................20......  
                                                                               
                                                                               Penerima  
 
 
                                                                                      
                                                                               ...................  
 
 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-29- 
 
 
LAMPIRAN I II 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  23 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGUAT RASA  
 
CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP  
 
Contoh perhitungan penggunaan campuran BTP Pen guat Rasa  pada Kategori 
Pangan 07.0 Produk Bakeri  : 
 
BTP Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  Penggunaan 
pada Produk 
(mg/kg)  Perhitungan  
Penguat Rasa A  x m m/x 
Penguat Rasa B  y n n/y 
   (m/x) + (n/y) < 1 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET