1 
 RANCANGAN18 JUNI 2015 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ……………………. TAHUN … 
TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN PERIKLANAN PANGAN OLAHAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang   : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari informasi yang 
tidak benar dan menyesatkan dalam iklan pangan olahan; 
 b. bahwa pengaturan mengenai pedoman periklanan 
pangan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat 
dan Makanan Nomor HK.00.05.52.1831 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang periklanan 
pangan ; 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
tentang PedomanTeknisPengawasan Periklanan Pangan 
Olahan; 
Mengingat     : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3821); 
 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4252); 
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5063);  
2 
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);  
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang 
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara 
Nomor 5291); 
 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 
 
 8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013; 
 9. 
 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
386/Menkes/SK/IV/1994 tentang Pedoman Periklanan 
Obat Bebas,Obat Tradisional, Alkes, PKRT dan Makanan Minuman; 
 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.00.06.1.52.6635 Tahun 2007 tentang 
Larangan Pencantuman Informasi bebas Bahan Tambahan Pangan pada Label dan Iklan Pangan; 
 11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.00.06.52.0100 Tahun 2008 tentang 
Pengawasan Pangan Olahan Organik; 
 12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 tentang 
Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, 
Kandungan Alkohol, dan Batas Kadaluwarsa pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional,  Suplemen Makanan, dan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 328); 
 13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.03.1.23.11.11.09909 Tahun 2011 tentang Pengawasan Klaim dalam Label dan Iklan Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
3 
 Nomor 18); 
 14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 
Indonesia Nomor 42 Tahun 2013; 
 15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.03.1.52.08.11.07235 Tahun 2011 tentang Pengawasan Formula Bayi dan Formula Bayi untuk 
Keperluan Medis Khusus yang telah diubah dengan 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2014; 
 16. 
 
17. 
  Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengawasan Formula 
Lanjutan; 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pengawasan Formula 
Pertumbuhan 
M E M U T U S K A N: 
Menetapkan   : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN PERIKLANAN PANGANOLAHAN 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk 
bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan 
cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, 
termasuk bahan tambahan pangan.  
4 
 3. Pangan Untuk Keperluan Medis Khusus adalah pangan olahan yang 
diformulasikan sesuai dengan prinsip gizi dan kondisi medis tertentu 
yang diperuntukkan bagi pasien dalam pengelolaan dietdan hanya digunakan dibawah pengawasan medis. 
4. Klaim Penurunan Risiko Penyakit adalah klaim yang menghubungkan 
konsumsi pangan atau komponen pangan dalam diet total dengan 
penurunan risiko terjadinya suatu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. 
5. Iklan Pangan Olahan, yang selanjutnya disebut Iklan, adalah setiap 
keterangan atau pernyataan mengenai pangan olahan dalam bentuk 
gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara 
untuk pemasaran dan atau perdagangan  pangan olahan. 
6. Nama Dagang adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur 
tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 
peredaran pangan.  
7. Keterangan Yang Benar adalah keterangan yang isinya sesuai dengan 
kenyataan sebenarnya atau memuat keterangan yang diperlukan agar 
dapat memberikan gambaran atau kesan yang sebenarnya tentang 
pangan. 
8. Keterangan Yang Tidak Menyesatkan adalah keterangan yang berkaitan 
dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan yang benar dantidakmenimbulkan 
gambaran/persepsi yang menyesatkan pemahaman mengenai pangan 
yang bersangkutan. 
9. Label Yang Disetujui adalah label yang telah mendapatkan persetujuan 
pada saat pendaftaran pangan olahan yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari izin edar 
10. Pengawas adalah pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan 
Makanan yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap 
iklan pangan olahan 
11. Pemilik Nomor Izin Edar adalah perorangan dan/atau badan usaha 
yang memiliki nomor pendaftaran pangan  
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya 
di bidang pengawasan obat dan makanan 
 
BAB II 
RUANG LINGKUP 
Pasal 2 
(1) Peraturan ini mengatur pengawasan Iklan Pangan Olahan sebelum dan 
setelah dipublikasikan.  
(2) Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
diiklankan setelah Pangan Olahan tersebut mendapat izin edar dari  
5 
 Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
BAB III 
PERSYARATAN 
Pasal 3 
(1) Informasi dalam Iklan harus sesuai dengan informasipada Label Yang 
Disetujui 
(2) Iklan harus memuat Keterangan Yang BenardanKeterangan Yang Tidak 
Menyesatkan. 
 
Pasal 4 
Publikasi Iklan dapat dilakukan pada media periklanan sebagaimana 
tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini   
Pasal 5 
Iklan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran 
II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini  
 
 
BAB IV 
PENGAWASAN IKLAN SEBELUM DIPUBLIKASIKAN 
Bagian Pertama 
Umum 
Pasal 6 
(1) Semuapanganolahandapatdiiklankan 
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iklan 
pangan olahan tertentu sebelum dipublikasikan harus mendapat 
persetujuan dari Kepala Badan  
6 
 (3) Pangan olahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
atas: 
a. Pangan Untuk Keperluan Medis Khusus 
b. Pangan Olahan yang mencantumkan Klaim Penurunan Risiko 
Penyakit 
  
Bagian Kedua 
Permohonan Persetujuan Rancangan  Iklan 
Pasal7 
(1) Permohonanterdiriatas: 
a. Permohonan pengajuan baru 
b. Permohonan pengajuan perpanjangan 
(2) Permohonan perpanjangan dilakukan untuk permohonan iklan yang 
telah habis masa berlakunya 
 
Pasal8 
(1) Pemohon mengajukan  permohonan persetujuan rancangan Iklan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara tertulis kepada Kepala 
Badan cq Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dengan 
melampirkan : a. Dokumen administrasi 
b. Dokumen teknis 
(2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
(3) Pemohon bertanggung jawab atas: 
a. Kelengkapan dokumen; 
b. Kebenaran informasi yang tercantum dalam dokumen; dan c. Kesesuaian dan keabsahan dokumen. 
 
 
 
Bagian Ketiga 
Biaya Evaluasi  
Pasal 9 
(1) Terhadap permohonan persetujuan rancangan Iklan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikenakan biaya sebagai Penerimaan  
7 
 Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibayarkan tidak 
dapat ditarik kembali.  
 
 
Bagian Keempat 
Prosedur Evaluasi   
Pasal 10 
(1) Dokumen permohonan persetujuan Iklan yang telah dinyatakan 
lengkap dilakukan evaluasi. 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim 
penilai iklan dan atau tim ahli . 
 
Pasal 11 
(1) Dalam hal diperlukan perbaikan rancangan Iklan atau tambahan data, 
maka disampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon 
(2) Pemohon harus menyampaikan perbaikan rancangan Iklan atau 
tambahan data tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat. 
(3) Apabila pemohon tidak dapat menyampaikan perbaikan rancangan 
Iklan atau tambahan data tersebut pada waktu yang telah ditentukan, maka permohonan tersebut dinyatakan batal. 
 
 
Bagian Kelima 
Jangka Waktu Penyelesaian 
Pasal 12 
Jangka waktu penyelesaian pengajuan persetujuan rancangan Iklan paling 
lama 22 (duapuluh dua) hari kerja sejak dokumen pengajuan dinyatakan 
lengkap. 
 
 
 
  
8 
 Bagian Keenam 
Pemberian Keputusan 
Pasal 13 
(1) Berdasarkan hasil evaluasi tim penilai iklan dan atau tim ahli 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Badan 
memberikan keputusan terhadap permohonan persetujuan rancangan 
Iklan berupa:  a. Persetujuan; atau  
b. Penolakan. 
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara   
tertulis. 
 
 
 
Bagian Ketujuh 
Masa BerlakuPersetujuanIklan 
Pasal14 
(1) PersetujuanIklanberlaku 2 (dua) tahun selama memenuhi ketentuan. 
(2) Pemohon dapat melakukan perpanjangan persetujuan Iklan yang akan 
habis masa berlaku persetujuannya. 
(3) Permohonan perpanjangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 40 hari kerja dan paling lambat 10 
hari kerja sebelum tanggal habis masa berlakunya. 
(4) Jawaban terhadap permohonan perpanjangan akan diberikan dalam 
waktu selambat-lambatnya 15 hari kerja sesudah berkas dinyatakan lengkap  
(5) Untuk perpanjangan persetujuan yang dilakukan melewati batas waktu 
yang ditentukan dianggap sebagai pengajuan baru. 
 
BAB V 
PENGAWASAN IKLANSESUDAH DIPUBLIKASIKAN 
Pasal 15 
Pengawasan Iklan sesudah dipublikasikan dilakukan terhadap semua jenis 
pangan olahan baik yang mendapat izin sebelum dipublikasikan sebagaimana Pasal 6 dari Kepala Badan dan sesudah dipublikasikan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturanini.  
9 
 Pasal 16 
(1) Pelaksanaan pengawasan Iklandilakukan dengan menunjuk Pengawas.  
(2) Pengawasan Iklan dapat berupa laporan atau pengaduan dari 
masyarakat. 
(3) Pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait Iklan Pangan Olahan 
yang tidak memenuhi ketentuan dapat dilaporkan kepada Badan 
PengawasObatdanMakananuntuk kemudian dilakukan tindak lanjut.  
 
BAB VI 
SANKSI  
Pasal 17 
(1)  Pemilik Nomor Izin Edar yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini 
dapat dikenai sanksi administratif. 
 
(2)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Peringatan secaratertulis  
b. Laranganuntukmengedarkanuntuksementarawaktudanatauperinta
huntukmenarikprodukpanganolahandariperedaran 
c. Pembatalanpersetujuaniklan; dan/atau 
d. Pencabutan surat persetujuan pendaftaran produk yang melanggar 
(1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, huruf c, dan huruf d, dilakukan terhadap pelanggaran 
kumulatif atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. 
 
BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 18 
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.52.1831 Tahun 2008 tentang Pedoman Periklanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pasal 19 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
  
10 
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
  
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  …           2015 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
 
ROY A SPARRINGA 
  
 
Diundangkan di Jakarta  pada tanggal …. 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
 
YASONNA H. LAOLY  
 
 
 
  
 
   
 
   
 
    
 
   
 
   
 
  
11 
 Lampiran I 
Keputusan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan RI No…………………………….. Tentang 
PedomanTeknisPengawasan 
PeriklananPangan Olahan  
  
MEDIA PERIKLANAN 
 
Iklan Pangan Olahan dapat dipublikasikan pada media periklanan sebagai 
berikut : 
 
a. Media Cetak, meliputi antara lain : surat kabar, majalah, tabloid, buletin, 
kalender, poster atau selebaran, leaflet, stiker, buklet, pamflet, halaman kuning ( Yellow Pages ). 
b. Media Elektronik, meliputi antara lain : televisi, iklan baris ( running text ), 
radio, bioskop, internet. 
c. Media Luar Ruang (Media Luar-Griya/ Out-Of-Home  Media), meliputi antara 
lain: papan reklame, billboard, lampu hias/neon box, papan nama, balon 
udara, sarung ban mobil, iklan cetak yang ditempel/digantung di luar ruang, spanduk, transit ad  (iklan yang diletakkan pada obyek bergerak), 
gimmick, backdrop . 
 
 
   
 
      
 
   
12 
 Lampiran II 
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No…………………………….. Tentang PedomanTeknisPengawasan 
PeriklananPangan Olahan  
 
 
INFORMASI IKLAN 
 A. PERSYARATAN UMUM 
1. Informasi yang harus diperhatikan dalam Iklan  
a. Iklan harus jujur, benar dan bertanggungjawab. 
b. Cara penyajian iklan harus memperhatikan kepantasan dan sesuai 
dengan norma kesopanan dan budaya yang berlaku di masyarakat. 
c. Nama dagang yang telah memiliki sertifikat merek apabila digunakan 
sebagai pesan dan/atau klaim dalam iklan wajib disertai bukti ilmiah yang disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 
2. Informasi yang tidak boleh dicantumkan dalam Iklan 
a. Iklan dilarang memuat kata, pernyataan, gambar yang bermakna 
hiperbola yang berpeluang untuk ditiru dan membahayakan. Iklan 
boleh memuat ekspresi dan/atau visualisasi hiperbola yang berada di luar jangkauan akal manusia selama masih memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan pesan yang disampaikan tidak menyesatkan.  
b. Iklan dilarang memuat kata atau kalimat sebagai berikut: 
1) Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti 
“paling”,  “nomor satu”, ”top”, atau kata-kata berawalan “ter“, dan 
atau yang bermakna sama,kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan 
2) Penggunaan kata ”satu-satunya”, ”hanya”, ”cuma”, atau yang 
bemakna samatidak boleh digunakan,kecuali jika secara khas disertai denganpenjelasanyangdapat  
13 
 dipertanggungjawabkan,dalam hal apa produk tersebut menjadi 
satu-satunya 
3) “Jauh lebih…” atau “Lebih …” atau yang semakna, kecuali 
apabila diperbandingkan dengan produknya sendiri. 
4) “Sehat”, “Cerdas”, “Pintar” jika terkait dengan sebab dan akibat 
dari mengkonsumsi pangan yang diiklankan. 
5) “Aman”, “tidak berbahaya”, ”tidak mengandung risiko” atau 
“tidak ada efek samping”  atau yang semakna, tanpa keterangan yang lengkap.  
c. Pangan olahan dilarang diiklankan seolah-olah sebagai obat. 
d. Iklan dilarang menggunakan kalimat, kata-kata, ilustrasi yang 
menyatakan bahwa pangan bebas Bahan Tambahan Pangan atau yang semakna dengan kalimat tersebut. 
e. Iklan dilarang menggunakan dan atau menampilkan secara tidak 
layak pahlawan, monumen dan lambang-lambang kenegaraan maupun tokoh-tokoh dan monumen yang telah merupakan milik umum.  
f. Iklan dilarang menggunakan kata-kata  : 
1) Penemuan baru 
2) Ajaib/keajaiban alami 
3) Keramat 
4) Keajaiban dunia 
5) Agar lebih aktif 
6) Agar lebih berprestasi 
7) Modern 
8) Canggih 
g. Iklan dilarang menyalahgunakan istilah-istilah ilmiah, statistik dan 
grafik apabila bertujuan untuk menyesatkan khalayak, atau 
menciptakan kesan yang berlebihan dan tak bermakna, serta tidak sesuai dengan kaidah kaidah penelitian 
h. Iklan dilarang menyebutkan teknologi pengolahan kecuali teknologi 
tersebut termasuk dalam kelompok jenis pangan, seperti susu UHT, 
susu pasteurisasi, dan/atau susu evaporasi, karena proses UHT, 
pasteurisasi, dan/atau evaporasi merupakan proses yang termasuk 
dalam kelompok jenis pangan.  
14 
 i. Iklan dilarang mengaitkan atau menghubungkan dengan suatu 
event/ peristiwa/ kegiatan, dimana karena mengkonsumsi pangan tersebut seseorang meraih prestasi, atau berhasil keluar sebagai pemenang dalam kegiatan tersebut. 
j. Iklan dilarang mengambil kesempatan/keuntungan terhadap 
kesalahan orang lain untuk kepentingan periklanan pangan. 
k. Iklan dilarang mencantumkan bahwa pangan dapat menyehatkan 
dan dapat memulihkan kesehatan. 
l. Iklan dilarang memuat keterangan atau pernyataan bahwa pangan 
tersebut adalah sumber energi yang unggul dan segera memberikan kekuatan. 
m. Iklan tidak boleh dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut 
kesehatan dan pemulihan tenaga, kecuali pangan untuk keperluan 
medis khusus atau pangan dengan klaim penurunan risiko penyakit.  
n. Iklan dilarang melecehkan, mendiskreditkan atau merendahkan  
baik secara langsung maupun tidak langsung pangan lain. 
o. Dilarang menampilkan dalam bentuk apapun hal-hal yang dianggap 
dapat mengganggu atau merusak jasmani dan rohani anak-anak. 
p. Penggunaan pendekatan fantasi atau imajinasi tidak boleh dibuat 
sedemikian rupa, sehingga mendorong anak untuk mempercayainya 
sebagai suatu kebenaran. 
 
3. Hal-hal yang tidak boleh digunakan/dicantumkan dalam Iklan 
a. Pemeran  
1) Iklan tidak boleh diperankan oleh tenaga kesehatan, tokoh agama, 
atau pejabat publik atau berperan sebagai tenaga kesehatan atau 
pejabat publik.  
2) Iklan dilarang semata-mata menampilkan anak-anak berusia di 
bawah 5 (lima) tahun dalam bentuk apapun, kecuali apabila pangan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia dibawah 5 (lima) tahun.   
 
  
15 
 b. Setting  / Gambar  
1) Iklan dilarang menampilkan gambar laboratorium, nama, logo atau 
identitas lembaga, termasuk lembaga yang melakukan analisis dan atau mengeluarkan sertifikat terhadap pangan. 
2) Iklan tidak boleh menampilkan adegan, gambar, tanda, tulisan, 
kata-kata, suara, dan lainnya yang memberi kesan tidak sopan. 
 
c. Materi Edukasi 
Untuk materi edukasi baik dalam bentuk advertorial ataupun bentuk lainnya agar dipisahkan dari iklan pangan olahan sehingga tidak bias antara iklan pangan olahan dengan materi informasi umum atau iklan layanan masyarakat.  
B. PERSYARATAN KHUSUS  
1. Iklan Pangan yang Berkaitan dengan Gizi dan Kesehatan  
a. Referensi dan atau nasihat yang diberikan dalam iklan pangan 
olahan tertentu harus mendapatkan persetujuan dari Badan POM 
b. Pernyataan dan atau gambar ingredien yang dapat diiklankan harus 
sesuai dengan klaim dan label yang disetujui 
c. Iklan dilarang menyatakan seolah-olah pangan berlabel gizi 
mempunyai kelebihan dari pangan yang tidak berlabel gizi.  
d. Iklan dilarang memuat pernyataan kandungan zat gizi pada pangan 
apabila kandungan zat gizi tersebut tidak seluruhnya berasal dari pangan tersebut, tetapi sebagian diberikan oleh pangan lain yang dapat dikonsumsi bersama-sama.  
 
2. Iklan Pangan Olahan Tertentu  
a. Iklan untuk Keperluan Medis Khusus dan yang mencantumkan 
Klaim Penurunan Risiko Penyakitharus dievaluasi terlebih dahulu sebelum diiklankan. 
b. Pangan untuk Keperluan Medis Khusus dan pangan yang 
mencantumkan Klaim Penurunan Risiko Penyakitsebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditentukan berdasarkan risk based 
evaluation.   
16 
 c. Pangan untuk bayi yang boleh diiklankan hanya makanan 
pendamping ASI (MP-ASI). 
d. Iklan MP-ASI wajib memuat keterangan peruntukannya. Keterangan 
peruntukan harus jelas dinyatakan bahwa produk tersebut ditujukan untuk bayi berusia 6 bulan ke atas atau berdasarkan indikasi medik, sampai anak berusia 24 bulan. 
e. Iklan tentang formula bayi dan formula lanjutan dilarang dimuat 
dalam media massa, kecuali dalam media cetak khusus tentang kesehatan, setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, dan dalam iklan yang bersangkutan wajib memuat keterangan bahwa pangan yang bersangkutan bukan pengganti ASI. 
f. Iklan MP-ASI dilarang menampilkan gambar bayi di bawah usia 6 
bulan. 
g. Formula pertumbuhan yang memakai nama dagang yang sama 
dengan nama dagang formula bayi dan formula lanjutan dilarang diiklankan. 
h. Iklan pangan untuk keperluan medis khusus dan pangan dengan 
klaim penurunan risiko penyakit wajib menyatakan keterangan tentang peruntukan, anjuran konsumsi dan peringatan perhatian yang perlu diketahui 
i. Iklan pangan untuk anak-anak wajib memenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 1) Dilarang mengambil manfaat atas kemudah-percayaan, 
kekurangan pengalaman atau kepolosan hati anak-anak 
2) Iklan tentang pangan olahan tertentu yang mengandung bahan-
bahan yang berkadar tinggi yang dapat membahayakan dan atau 
mengganggu pertumbuhan dan atau perkembangan anak-anak 
dilarang dimuat dalam media apapun yang secara khusus ditujukan untuk anak-anak. 
3) Iklan tidak diperkenankan mengesankan bahwa manfaat dari 
suatu produk dapat memengaruhi perubahan status, popularitas, kepandaian, keberhasilan dalam kegiatan olah-raga, perubahan fisik, dan hal-hal sejenis lainnya. 
4) Iklan tidak boleh menganjurkan atau membenarkan, atau 
mendorong timbulnya perilaku yang tidak benar; seperti:  
17 
 • Menentang atau mengabaikan nasihat atau anjuran orangtua 
atau orang yang dituakan. 
• Menampilkan adegan berbahaya atau kekerasan, sekalipun 
dikemas dalam bentuk permainan anak. 
• Menggunakan bahasa atau percakapan yang tidak pantas 
diucapkan oleh anak. 
• Menampilkan adegan yang mengeksploitasi daya rengek ( pester 
power ) anak, dengan tujuan memaksa para orangtua untuk 
mengabulkan permintaan anak mereka akan produk terkait. 
• Menganjurkan pola makan atau diet yang tidak sehat. 
 
3. Iklan Bahan Tambahan Pangan  
Iklan sediaan pemanis buatan dilarang menggunakan tulisan, kata-kata, gambar seolah-olah pemanis buatan berasal dari alam. 
  
4. Iklan Pangan Organik 
a. Iklan pangan organik tidak boleh memuat keterangan yang 
menyatakan kelebihan pangan organik dibandingkan dengan pangan bukan organik.  
b. Iklan pangan organik dilarang memuat keterangan “bebas 
pestisida”, “tidak mengandung pestisida”, “tanpa pestisida”, atau 
istilah lain yang bermakna sama.  
 
5. Iklan yang Berkaitan dengan Proses dan Asal serta Sifat Bahan 
Pangan a. Kata-kata, kalimat, pernyataan, gambar tentang asal serta 
sifatbahan pangan untuk disampaikan dalam iklan hanya boleh 
digunakan apabila tidak menyesatkan, dan atau menimbulkan 
penafsiran yang salah.  
b. Penggunaan klaim “bebas kolesterol” atau “non kolesterol” pada iklan 
hanya diperbolehkan apabila pangan tersebut mengandung bahan yang secara kajian ilmiah lazimmengandung kolesterol.  
c. Pernyataan “alami” hanya dapat digunakan untuk bahan mentah, 
yang tidak dicampur dan tidak diproses atau produk yang diproses 
secara fisika tetapi tidak mengubah sifat kimia dan kandungannya.   
18 
 d. Pernyataan “murni” atau pernyataan “100%” hanya dapat digunakan 
untuk produk pangan yang tidak ditambahkan/dicampur dengan bahan lain.  
e. Pernyataan “dibuat dari” hanya dapat digunakan bila produk yang 
bersangkutan seluruhnya terdiri dari satu bahan.  
f. Pernyataan “dibuat dengan ... ” atau “berisi ... ” dapat digunakan bila 
produk terdiri dari beberapa bahan.  
g. Pernyataan “segar”hanya dapat digunakan apabila pangan tidak 
diproses, berasal dari suatu bahan dan menggambarkan pangan yang belum mengalami penurunan mutu secara keseluruhan.  
h. Pangan yang dibuat atau berasal dari bahan alamiah tertentu hanya 
dapat diiklankan sebagai pangan yang berasal dari bahan baku alamiah tersebut apabila pangan tersebut mengandung bahan 
alamiah yang bersangkutan tidak kurang dari persyaratan minimal 
yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia atau ketentuan lain yang berlaku.  
i. Iklan tidak boleh menyebutkan kata-kata “higienis”, “sanitasi”,dan 
hallain semakna yang sudah merupakan keharusan dalam proses produksi pangan.  
 
6. Iklan Minuman Beralkohol 
a) Setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam 
media massa apapun.  
b) Tidak mempengaruhi atau merangsang khalayak untuk mulai 
meminum minuman beralkohol. 
c) Tidak menyarankan bahwa tidak meminum minuman beralkohol 
adalah hal yang tidak wajar. 
d) Tidak menggambarkan penggunaan minuman beralkohol dalam 
kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan. 
e) Tidak menampilkan ataupun ditujukan terhadap anak di bawah usia 
21 tahun, dan atau wanita hamil. 
 
7. Iklan Pangan yang Menyertakan Undian, Sayembara dan Hadiah  
a. Iklan pangan boleh menyertakan undian, sayembara atau hadiah 
langsung  
19 
 b. Pencantuman pernyataan “syarat dan ketentuan berlaku” dalam 
iklan harus diikuti dengan keterangan yang menjelaskan di mana dan bagaimana memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut.  
c. Pernyataan “syarat dan ketentuan berlaku” harusmudah terbaca. 
d. Mencantumkan tanggal penarikan dan cara pengumuman 
pemenangnya. 
e. Dilarang mensyaratkan “selama persediaan masih ada“ atau 
ungkapan lain yang sejenisnya. 
 
8. Iklan Pangan Halal  
a. Kata halal pada sesuatu produk hanya dapat disiarkan sesudah 
produk tersebut memperoleh sertifikat halal resmidari lembaga yang berwenang. 
b. Kata ”halal” tidak boleh dieksploitasi. Eksploitasi kata halal adalah 
penggunaan label halal atau kata halal sebagai pesan utama yang 
dikampanyekan dengan tujuan untuk merayu, membujuk atau mempengaruhi proses pembelian. Kata halal hanya boleh dicantumkan sebagai informasi atau fakta. 
 
 
   
 
   
 
    
 
   
 
   
 
   
20 
 Lampiran III 
Keputusan Kepala Badan Pengawas 
Obatdan Makanan RI No…………………………….. Tentang 
Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan 
Pangan Olahan 
 
 
Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Iklan 
 
Kelengkapan dokumen permohonan persetujuan iklan pangan olahan terdiri 
dari data administratif dan data teknis.   1. Data Administratif 
a. Surat permohonan persetujuan iklan pangan olahan dari pemohon  
b. Bukti pembayaran PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan  
c. Fotokopi lembar persetujuan izin edar dan label yang disetujui. 
 
2. Data Teknis 
a. Rancangan Iklan dengan tulisan dan/atau gambar yang jelas dan 
mudah dibaca, berupa: 
‐ Gambardantulisan (ukuranhurufsetara Times New Roman 12) untuk 
media cetak 
‐ Rancangan iklan untuk media TV (satuhalamanmaksimalterdiridari 4 
frame ) 
‐ Skrip untuk media radio 
b. Fotokopi data dukung untuk klaim tertentu (literatur/jurnal 
penelitian/hasil survei), bila diperlukan.