BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2013    
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM  PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN HUMEKTAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat ( 2) 
dan Pasal 5 ayat ( 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  
033 Tahun  2012  tentang Bahan Tambahan Pangan perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan tentang Batas Maksimum  Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Humektan ; 
Mengingat   : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia  Nomor 3821 ); 
2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5360);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3867);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4424);  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-2- 
 
 
6. Keputus an Presiden Nomor 103 Tahun 200 1 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2013 ; 
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentan g 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 20 13; 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 
tentang Bahan Tambahan Pangan  (Berita Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 75 7); 
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan 
Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Kepala Badan P engawas Obat dan Makanan Nomor             
HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;  
MEMUTUSKA N : 
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN 
BAHAN TAMBAHAN PANGAN HUMEKTAN . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-3- 
 
 
BAB  I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal  1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:  
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan 
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebaga i 
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan 
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 
makanan atau minuman.  
2. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP , adalah bahan yang 
ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk 
pangan.  
3. Nama BTP atau jenis BTP, selanjutnya disebut jenis BTP, adalah nama 
kimia/generik/umum/lazim yang digunakan untuk identitas bahan 
tambahan pangan , dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.  
4. Humektan ( Humectant ) adalah bahan tambahan pangan  untuk 
mempertahankan kelembaban pangan.  
5. Sediaan BTP adalah bahan tambahan pangan yang dikemas dan berlabel 
dalam ukuran yang sesuai untuk konsumen.  
6. Asupan harian  yang dapat diterima atau Acceptable Daily Intake,  yang 
selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan tambaha n 
pangan dalam miligram per kilogram berat badan  yang dapat dikonsumsi 
setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap 
kesehatan.  
7. ADI tidak dinyatakan atau ADI not specified/ADI not limited/ADI 
acceptable/no ADI Allocated/no ADI necess ary adalah istilah yang 
digunakan untuk bahan tambahan pangan yang mempunyai toksisitas 
sangat rendah, berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data 
lainnya), jumlah asupan bahan tambahan pangan tersebut jika digunakan 
dalam takaran  yang diperlu kan untuk mencapai efek yang diinginkan 
serta pertimbangan lain, menurut pendapat Joint FAO/WHO Expert 
Committee on Food Additives (JECFA) tidak menimbulkan bahaya terhadap 
kesehatan.  
8. Batas Maksimum  adalah jumlah maksimum BTP  yang diizinkan terdapat 
pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-4- 
 
 
9. Batas Maksimum  Cara Produksi Pangan yang Baik atau Good 
Manufacturing Practice , selanjutnya disebut Batas Maksimum  CPPB, 
adalah jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah 
secukupnya yang diperlukan untu k menghasilkan efek yang diinginkan.  
10. BTP Ikutan ( Carry over ) adalah BTP yang berasal dari semua bahan baku 
baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi 
masih merupakan satu kesatuan produk.  
11. Kategori Pangan  adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan 
tersebut.  
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di 
bidang p engawas an obat dan makanan.  
 
BAB II  
RUANG LINGKUP BTP  
Pasal 2  
(1) BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau 
tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan.  
(2) BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja 
ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, 
pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan  dan/atau 
pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan 
menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, 
baik secara langsung atau tidak langsung.  
(3) BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam 
pangan untuk mem pertahankan atau meningkatkan nilai gizi.  
 
BAB III  
JENIS DAN BATAS MAKSIMUM  BTP HUMEKTAN  
Pasal  3  
Jenis BTP Humektan yang di izinkan  digunakan dalam pangan terdiri atas:  
a. Natrium laktat ( Sodium lactate ); 
b. Kalium laktat  (Potassium lactate ); 
c. Natrium hidrogen malat  (Sodium hydrogen malate ); 
d. Natrium  malat  (Sodium malate );  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-5- 
 
 
e. Gliserol  (Glycerol ); 
f. Polidekstrosa  (Polydextroses ); dan  
g. Triasetin  (Triacetin ). 
 
Pasal 4  
Batas  Maksimum penggunaan BTP Humektan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 untuk setiap Kategori P angan sebaga imana tercantum dalam Lampiran 
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.  
 
BAB IV  
PENGGUNAAN BTP HUMEKTAN  
Pasal 5  
(1) Penggunaan BTP Humektan  dibuktikan dengan sertifikat analisis 
kuantitatif.  
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana d imaksud pada ayat (1), untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan  dengan Batas Maksimum  CPPB 
dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif.  
(3) Jenis BTP Humektan  yang tidak dapat dianalisis, Batas Maksimum  
dihitung berdasarkan penambahan BTP Humektan  yang digunakan dalam 
pangan.  
 
Pasal 6  
(1) BTP Humektan  dapat digunakan secara tunggal atau campuran.   
(2) Dalam hal BTP Humektan  digunakan secara campuran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), perhitungan hasil bagi masing -masing BTP 
dengan Batas Maksimum  penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh 
lebih dari 1 (satu).  
(3) Contoh perhitungan hasil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
seperti tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini.  
(4) Dikecualikan dari ketentuan s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan  dengan Batas Maksimum  CPPB.  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-6- 
 
 
Pasal 7  
(1) Jenis dan Batas Maksimum  BTP Humektan  Ikutan ( carry over ) mengikuti 
ketentuan jenis dan Batas Maksimum  BTP s eperti tercantum pada 
Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.  
(2) Dalam hal BTP Humektan  Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
tidak tercantum pada Lampiran I,  maka  harus terlebih dahulu mendapat 
persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebaga imana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini.  
(4) Keputusan per setujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling 
lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap . 
 
Pasal 8  
(1) Jenis dan penggunaan BTP Humektan  selain  yang tercantum dalam 
Lampiran I hanya boleh digunakan sebagai BTP Humektan  setelah 
mend apat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebaga imana 
tercantum d alam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini.   
(3) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling 
lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.  
 
BAB V  
LARANGAN  
Pasal 9  
Dilarang menggunakan BTP Humektan  sebagaimana yang dimaksud dalam 
Lampiran I untuk tujuan:                                          
a. menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan ;          
b. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan  cara produks i 
pangan yang baik untuk pangan ; dan/atau               
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-7- 
 
 
c. menyembunyikan kerusakan pangan.  
 
BAB VI  
SANKSI  
Pasal 10  
Pelang garan terhadap ketentuan dalam P eraturan ini dapat dikenai sanksi 
administratif berupa:  
a. peringatan secara tertulis;  
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk 
penarikan kembali dari peredaran;  
c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan 
keamanan atau mutu; dan/atau  
d. pencabutan izin edar.  
 
BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11  
(1) Sediaan BTP Humektan  dan Pangan mengandung BTP Humektan  yang 
telah memiliki persetujuan pendaftaran harus menyesuaikan dengan 
ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak 
diundangkannya Peraturan ini.  
(2) Sediaan BTP Humektan  dan Pangan menga ndung BTP Humektan  yang 
sedang diajukan permohonan perpanjangan persetujuan pendaftaran 
sebelum diberlakukannya Peraturan ini, tetap diproses berdasarkan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang 
Bahan Tambahan Makanan sebagaimana te lah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 dengan ketentuan 
masa berlaku surat persetujuan pendaftaran untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.  
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-8- 
 
 
BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12  
Peraturan ini mulai berlaku pada  tanggal diundangkan .  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  5 April 2013   
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET   
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
 
AMIR SYAMSUDIN  
 
BERITA N EGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 544 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-9- 
 
 
LAMPIRAN I 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  5 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN HUMEKTAN  
 
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BTP HUMEKTAN  
 
1. Natrium laktat  (Sodium lactate)  
INS. 325 
ADI : Tidak dinyatakan ( not limited ) 
Sinonim  : Sodium 2 -hydroxypropanoate  
Fungsi lain  : Pengatur keasaman, pengemulsi, pengental, 
peningkat volume, penstabil  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)   
01.4.1  Krim pasteurisasi ( plain) CPPB  
01.4.2  Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim 
“whipping ” atau “ whipped ”, dan krim rendah 
lemak ( plain) CPPB  
01.5 Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk 
analog ( plain) CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
susu (misalnya puding, yoghurt berperisa 
atau yoghurt dengan buah)  CPPB  
02.2.1.2  Margarin dan produk sejenis  CPPB  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap  kedelai  
 CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau 
dalam retort pouch  
 CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji -
bijian (misalnya selai kacang)  
 CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur ( pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci 
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari kategori 04.2.2.5  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-10- 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)   
04.2.2.7  Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, 
akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan 
rumput laut, tidak termasuk Kategori Pangan 
12.10  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh 
atau potongan  CPPB  
08.3 Produk -produk olahan daging, daging unggas 
dan daging hewan buruan yang dihaluskan  CPPB  
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh: 
selongsong sosis)  CPPB  
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk 
moluska, krustasea dan ekinodermata yang 
semi awet  CPPB  
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi 
ikan dan produk perikanan yang dikalengkan 
atau difermentasi, termasuk moluska, 
krustasea dan ekinodermata  CPPB  
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun 
berat badan  CPPB  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan 
untuk diet) yang tidak termasuk produk dari 
kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6  CPPB (kecuali 
produk bayi)  
13.6 Suplemen pangan  CPPB  
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
 
 
2. Kalium laktat  (Potassium lactate)   
INS. 326   
ADI : tidak dinyatakan ( not limited ) 
Sinonim  : Potassium 2 -hydroxypropanoate  
Fungsi lain  : Pengatur keasaman  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
01.4.1  Krim pasteurisasi ( plain) CPPB  
01.4.2  Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim 
“whipping ” atau “ whipped ”, dan krim rendah 
lemak ( plain)  
01.5 Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk 
analog ( plain) CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-11- 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
susu (misalnya puding, yog hurt berperisa 
atau yog hurt dengan buah)  CPPB  
02.2.1.2  Margarin dan produk sejenis  CPPB  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet  dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap  kedelai  CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan kaleng,  botol atau 
dalam retort pouch  CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji -
bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur ( pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci 
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari kategori 04.2.2.5  CPPB  
04.2.2.7  Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, 
akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan 
rumput laut, tidak termasuk Kategori Pangan  
12.10  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh 
atau potongan  CPPB  
08.3 Produk -produk olahan daging, daging unggas 
dan daging hewan buruan yang dihaluskan  CPPB  
08.4 Kemasan  edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosis)  CPPB  
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk 
moluska, krustase a dan ekinodermata yang 
semi awet  CPPB  
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi 
ikan dan produk perikanan yang dikalengkan 
atau difermentasi, termasuk moluska, 
krustase a dan ekinodermata  
 CPPB  
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun 
berat badan  CPPB  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan 
untuk diet) yang tidak terma suk produk dari CPPB 
(kecuali  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-12- 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
kategori 13.1, 1 3.2, 13.3, 13.4 dan 13.6  produk bayi)  
13.6 Suplemen pangan  CPPB  
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
 
3. Natrium hidrogen malat  (Sodium hydrogen malate)   
INS. 350 (i)    
ADI : tidak dinyatakan ( not specified ) 
Sinonim  : Monosodium DL -malate; 2 -hydroxybutanedioic acid 
monosodium salt; Malic acid monosodium salt   
Fungsi lain  : Pengatur keasaman  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
01.4.1  Krim pasteurisasi ( plain) CPPB  
01.4.2  Krim yang disterilkan atau secara UHT, 
krim “ whipping ” atau “ whipped ”, dan krim 
rendah lemak ( plain) CPPB  
01.5 Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk 
analog ( plain) CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
susu (misalnya puding, yog hurt berperisa 
atau yog hurt dengan buah)  CPPB  
02.2.1.2  Margarin dan produk sejenis  CPPB  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet  dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, 
minyak, larutan garam atau kecap  kedelai  CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau 
dalam retort pouch  CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan 
biji-bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur ( pulp) sayur, 
kacang dan biji -bijian (misalnya makanan 
pencuci mulut dan saus sayur, sayur 
bergula) tidak termasuk produk dari 
kategori 04.2.2.5  CPPB  
04.2.2.7  Produk fermentasi sayuran (termasuk 
jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe 
vera) dan rumput laut, tidak termasuk CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-13- 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
Kategori Pangan  12.10  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled 
oats CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh 
atau potongan  CPPB  
08.3 Produk -produk olahan daging, daging 
unggas dan daging hewan buruan yang 
dihaluskan  CPPB  
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosis)  CPPB  
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk 
moluska, krustase a dan ekinodermata yang 
semi awet  CPPB  
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi 
ikan dan produk perikanan yang 
dikalengkan atau difermentasi, termasuk 
moluska, krustase a dan ekinodermata  CPPB  
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun 
berat badan  CPPB  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan 
untuk diet) yang tidak termasuk produk 
dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 
13.6 CPPB 
(kecuali 
produk 
bayi) 
13.6 Suplemen pangan  CPPB  
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
 
4. Natrium  malat  (Sodium malate)  
INS. 350 (ii)   
ADI : tidak dinyatakan ( not specified ) 
Sinonim  : Disodium DL-malate; hydroxybutanedioic acid 
disodium salt; Malic acid sodium salt  
Fungsi lain  : Pengatur keasaman  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)   
01.5 Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk 
analog ( plain) CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
susu (misalnya puding, yog hurt berperisa 
atau yog hurt dengan buah)  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-14- 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)   
02.2.1.2  Margarin dan produk sejenis  CPPB  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet  dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap  kedelai  CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau 
dalam retort pouch  CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji -
bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur ( pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci 
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari kategori 04.2.2.5  CPPB  
04.2.2.7  Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, 
akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan 
rumput laut, tidak termasuk Kategori Pangan 
12.10  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh 
atau potongan  CPPB  
08.3 Produk -produk olahan daging, daging unggas 
dan daging hewan buruan yang dihaluskan  CPPB  
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosis)  CPPB  
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk 
moluska, krustase a dan ekinodermata yang 
semi awet  CPPB  
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi 
ikan dan produk perikanan yang dikalengkan 
atau difermentasi, termasuk moluska, 
krustase a dan ekinodermata  CPPB  
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun 
berat badan  CPPB  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan 
untuk diet) yang tidak termasuk produk dari 
kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6  CPPB 
(kecuali 
produk 
bayi) 
13.6 Suplemen pangan  CPPB  
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-15- 
 
 
 
 
5. Gliserol  (Glycerol  )  
INS. 422   
ADI : tidak dinyatakan ( not specified ) 
Sinonim  : Glycerine ; 1,2,3 -Propanetriol; trihydroxypropane  
Fungsi lain  : Pengemulsi,  pengental , penstabil  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
01.5 Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk 
analog ( plain) CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
susu (misalnya puding, yog hurt berperisa 
atau yog hurt dengan buah)  CPPB  
02.2.1.2  Margarin dan produk sejenis  CPPB  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet  dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap  kedelai  CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau 
dalam retort pouch  CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji -
bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur ( pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci 
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari kategori 04.2.2.5  CPPB  
04.2.2.7  Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, 
akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan 
rumput laut, tidak termasuk Kategori Pangan  
12.10  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh 
atau potongan  CPPB  
08.3 Produk -produk olahan daging, daging unggas 
dan daging hewan buruan yang dihaluskan  CPPB  
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosis)  CPPB  
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-16- 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
moluska, krustase a dan ekinodermata yang 
semi awet  
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi 
ikan dan produk perikanan yang dikalengkan 
atau difermentasi, termasuk moluska, 
krustase a dan ekinodermata  CPPB  
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun 
berat badan  CPPB  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan 
untuk diet) yang tidak termasuk produk dari 
kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6  CPPB 
(kecuali 
produk bayi)  
13.6 Suplemen pangan  CPPB  
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
 
6. Polidekstrosa  (Polydextroses)   
INS. 1200    
ADI : tidak dinyatakan ( not specified ) 
Sinonim  : Modified polydextroses  
Fungsi lain  : Peningkat volume, pengemulsi, pengental, penstabil  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
01.5 Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk 
analog ( plain) CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
susu (misalnya puding, yog hurt berperisa 
atau yog hurt dengan buah)  CPPB  
02.2.1.2  Margarin dan produk sejenis  CPPB  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet  dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap  kedelai  CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau 
dalam retort pouch  CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji -
bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur ( pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci 
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari kategori 04.2.2.5  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-17- 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
04.2.2.7  Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, 
akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan 
rumput laut, tidak termasuk Kategori Pangan  
12.10  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh 
atau potongan  CPPB  
08.3 Produk -produk olahan daging, daging unggas 
dan daging hewan buruan yang dihaluskan  CPPB  
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosis)  CPPB  
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk 
moluska, krustase a dan ekinodermata yang 
semi awet  CPPB  
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi 
ikan dan produk perikanan yang dikalengkan 
atau difermentasi, termasuk moluska, 
krustase a dan ekinodermata  CPPB  
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun 
berat badan  CPPB  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan 
untuk diet) yang tidak termasuk produk dari 
kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6 CPPB  
(kecuali 
produk bayi)  
13.6 Suplemen pangan  CPPB  
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-18- 
 
 
7. Triasetin  (Triacetin)   
INS. 1518    
ADI : tidak dinyatakan ( not specified ) 
Sinonim  : Glyceryl triacetate  
Fungsi lain  : - 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
01.3 Susu kental dan analognya ( plain) CPPB  
01.4.3   Krim yang digumpalkan ( plain) CPPB 
01.4.4  Krim analog  CPPB  
01.6.1   Keju tanpa pemeraman (keju mentah)  CPPB  
01.6.2   Keju peram  CPPB  
01.6.4    Keju olahan  CPPB  
01.6.5     Keju analog  CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu 
(misalnya puding, yog hurt berperisa atau 
yoghurt dengan buah)  CPPB  
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak 
termasuk makanan pencuci mulut berbasis 
susu dari  kategori 01.7  CPPB  
04.1.2   Buah olahan  CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji -
bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur ( pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci 
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari kategori 04.2.2.5  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh 
atau potongan  CPPB  
08.3 Produk -produk olahan daging, daging unggas 
dan daging hewan buruan yang dihaluskan  CPPB  
09.2  Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk 
moluska,  krustase a dan ekinodermata yang 
telah mengalami pengolahan  CPPB  
09.3  Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, 
krustase a dan ekinodermata yang semi awet  CPPB  
10.4   Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur 
(misalnya custard ) CPPB  
12.2.2  Bumbu dan  kondimen  CPPB  
12.4   Mustard  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-19- 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
12.5   Sup dan kaldu  CPPB  
12.6  Saus dan produk sejenis  CPPB  
12.7  Produk oles untuk salad (misalnya salad 
makaroni, salad kentang) dan sandwich , tidak 
mencakup produk oles berbasis cokelat dan 
kacang yang termasuk kategori  pangan 
04.2.2.5 dan 05.1.3  CPPB  
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
LUCKY S. SLAMET  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-20- 
 
 
LAMPIRAN II 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  5 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN HUMEKTAN  
 
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN  PENGGUNAAN BTP  
 
FORMULIR BTP 1  
SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP  
 
Nama perusahaan/importir  :  
Alamat perusahaan/importir  :  
Nomor surat perusahaan/importir  :  
Perihal  :  
Lampiran  :  
 
Kepada Yth.  
Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal (7 atau 8 )* Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan, nomor...tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Humektan , dengan ini kami mengajukan permohonan 
untuk menggunakan BTP sebagai berikut:  
a. Jenis BTP dan INS**  : 
b. Fungsi    : 
c. Jenis pangan   : 
d. Kategori pangan  : 
 
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 
ucapkan terimakasih.  
 
TTD dan Cap Perusahaan  : 
Nama Pemohon   : 
Contact Person    : 
Telp./Fax/E -mail  : 
 
 
 
*  Pilih salah satu:  Pasal 7 bila BTP Humektan  Ikutan ( Carry over) atau Pasal 8 
bila BTP Humektan   
** International Numbering System   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-21- 
 
 
FORMULIR BTP 2  
 
DATA UMUM B AHAN T AMBAHAN PANGAN  
 
 
1. Nama Dagang  : 
 
2. Nama Jen is : 
 
3. Jenis Kemasan dan Netto : 
 
4. Nama Pabrik/ Perusahaan  : 
Alamat Pabrik/Perusahaan  : 
Nomor Telepon  : 
 
5. Nama Pabr ik Penge mas Kembali : 
Alamat Pa brik Pengemas Ke mbali : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik  Asal  : 
Alamat Pabrik asal   : 
 
6. Jika Lisensi   
 Nama Pabrik/Perusahaan   : 
Alamat Pabrik/Perusahaan   : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik Pemberi Lise nsi  : 
Alamat Pa brik Pemberi Lise nsi  : 
 
7. Jika diimpor    
 Nama Pabrik   : 
Alamat Pabrik   : 
Nama Importir  : 
Alamat Importir : 
Nomor Telepon  : 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-22- 
 
 
FORMULIR BTP 3  
 
Uraikan:  
 
1. Nama kimia  
..... 
 
2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)  
..... 
 
3. Rumus kimia  
.... 
 
4. Komposisi BTP  
..... 
 
5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika  dan kimia)  
..... 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-23- 
 
 
FORMULIR  BTP 4  
 
Uraikan:  
 
1. Komposisi produk  pangan  
.... 
 
2. Jumlah penggunaa n BTP pada proses produksi pangan  
.... 
 
3. Fungsi  dan tujuan penggunaan BTP  
.... 
 
4. Sertifikat  analis is  BTP pada produk pangan  
.... 
 
5. Alur produksi produk pangan  dan cara penggunaan produk pangan  
....  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-24- 
 
 
FORMULIR BTP 5  
 
 
Uraikan kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan 
bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, se kurang -
kurangnya:  
1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain  
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)  
3. Metode pengujian BTP dalam produk pangan  
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian  
jenis BTP baru  
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek fisik yang dikehendaki dalam produk 
pangan dapat dicapai dalam pangan  
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-25- 
 
 
FORMULIR BTP 6  
 
 
TANDA TERIMA  
     Nomor....../....../20....  
 
 
Nama Perusahaan/Importir  :  
Alamat Perusahaan/Importir  :  
Perihal  :  
Nomor Surat  :  
 
  
         
            
                                                                                    
Jakarta,...................20......  
                                                                               
                                                                               Penerima  
 
 
                                                                                      
                                                                               ...................  
 
 
 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
 
ttd. 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-26- 
 
 
LAMPIRAN III 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  5 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN  HUMEKTAN   
 
 
CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP  
 
Contoh perhitungan penggunaan campuran BTP Humektan pada Kategori 
Pangan  01.4.1 Krim pasteurisasi ( plain) 
BTP Batas 
Maksimum 
(mg/kg) Penggunaan 
pada produk 
(mg/kg)  Perhitungan  
Humektan  A  x m m/x 
Humektan  B  y n n/y 
   (m/x) + (n/y) < 1 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET