BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2013    
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN SEKUESTRAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 
dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Sekuestran;  
Mengingat   : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3821);  
2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012  tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 227 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5360 ); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor  131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);  
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-2- 
 
 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4424);  
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2013; 
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 20 13; 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahu n 2012 
tentang Bahan Tambahan Pangan  (Berita Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 757) ; 
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 
tentang  Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 
Obat dan Makanan sebagaimana  telah diubah dengan 
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK. 00.05.21.4231 Tahun 2004;  
MEMUTUSKA N : 
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN 
BAHAN TAMBAHAN PANGAN SEKUESTRAN . 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-3- 
 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM  
Pasal  1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud deng an: 
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan 
air, baik yang diolah maupun tidak diolah  yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan 
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 
makanan atau minuman.  
2. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang 
ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk 
pangan.  
3. Nama BTP atau jenis BTP, selanjutnya disebut jenis BTP, adalah nama 
kimia/generik/umum/lazim yang digunakan untuk identitas bahan 
tambahan  pangan, dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.  
4. Sekuestran  (Sequestrant ) adalah bahan tambahan pangan yang dapat 
mengikat ion logam polivalen untuk membentuk kompleks sehingga 
meningkatkan stabilitas dan kualitas pangan.  
5. Sediaan BTP adalah bahan  tambahan pangan yang dikemas dan berlabel 
dalam ukuran yang sesuai untuk konsumen.  
6. Asupan harian yang dapat diterima atau Acceptable Daily Intake,  yang 
selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan tambahan 
pangan dalam miligram per kilogram be rat badan  yang dapat dikonsumsi 
setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap 
kesehatan.  
7. ADI tidak dinyatakan atau ADI not specified/ADI not limited/ADI 
acceptable/no ADI Allocated/no ADI necessary adalah istilah yang 
digunakan untuk bahan tambahan pangan yang mempunyai toksisitas 
sangat rendah, berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data 
lainnya), jumlah asupan bahan tambahan pangan tersebut jika digunakan 
dalam takaran  yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan 
serta pertimbangan lain, menurut pendapat Joint FAO/WHO Expert 
Committee on Food Additives (JECFA) tidak menimbulkan bahaya terhadap 
kesehatan.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-4- 
 
 
 
8. Batas Maksimum adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat 
pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.  
9. Batas Maksimum Cara Produksi Pangan yang Baik atau Good 
Manufacturing Practice , selanjutnya disebut Batas Maksimum CPPB, 
adalah jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah 
secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan.  
10. BTP Ikutan ( Carry over ) adalah BTP yang berasal dari semua bahan baku 
baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi 
masih merupakan satu kesatuan produk.  
11. Kategori Pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan 
tersebut.  
12. Kepa la Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di  
bidang pengawasan obat dan makanan.  
 
BAB II  
RUANG LINGKUP BTP  
Pasal 2  
(1) BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau 
tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan.  
(2) BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja 
ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, 
pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau 
pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan 
menghasil kan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, 
baik secara langsung atau tidak langsung.  
(3) BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam 
pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.  
 
BAB III  
JENIS DAN BATAS MAKSIMU M BTP SEKUESTRAN  
Pasal  3  
Jenis BTP Sekuestran  yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri atas:  
1. Kalsium dinatrium etilen diamin tetra asetat  (Calcium disodium ethylene 
diamine tetra acetate );  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-5- 
 
 
2. Isopropil sitrat  (Isopropyl citrates ); 
3. Natrium glukonat  (Sodium  gluconate ); dan   
4. Kalium glukonat (Potassium  gluconate) . 
 
Pasal 4  
Batas Maksimum penggunaan BTP  Sekuestran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 untuk setiap Kategori Pangan sebagaimana tercantum dalam  Lampiran 
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.  
 
BAB IV  
PENGGUNAAN BTP SEKUESTRAN  
Pasal 5  
(1) Pengguna an BTP Sekuestran dibuktikan dengan sertifikat analisis 
kuantitatif.  
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB 
dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif.  
(3) Jenis BTP Sekuestran yang tidak dapat dianalisis, Batas Maksimum 
dihitung berdasarkan penambahan BTP Sekuestran yang digunakan 
dalam pangan.  
 
Pasal 6  
(1) BTP Sekuestran  dapat digunakan secara tunggal atau campuran.   
(2) Dalam hal BTP Sekuestran  digunakan secara ca mpuran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), perhitungan hasil bagi masing -masing BTP 
dengan Batas Maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh 
lebih  dari 1 (satu).  
(3) Contoh perhitungan hasil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
seperti tercantum p ada Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini.  
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB.  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-6- 
 
 
Pasal 7  
(1) Jenis dan Batas Maksimum BTP Sekuestran  Ikutan ( carry over ) mengikuti 
ketentuan jenis dan Batas Maksimum BTP s eperti tercantum pada 
Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.  
(2) Dalam hal BTP Sekuestran Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
tidak tercantum pada Lampiran I,  maka  harus terlebih dahulu mendapat 
persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir  sebaga imana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini.  
(4) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling 
lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.  
 
Pasal 8  
(1) Jenis dan penggunaan BTP Sekuestran selain yang tercantum dalam 
Lampiran  I hanya boleh digunakan sebagai BTP Sekuestran setelah 
mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
pemohon harus mengajuka n permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebaga imana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini.  
(3) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling 
lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.  
 
BAB V  
LARANGAN  
Pasal 9  
Dilarang menggunakan BTP Sekuestran sebagaimana yang dimaksud dalam 
Lampiran I untuk tujuan:                                          
a. menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan ;       
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-7- 
 
 
b. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi 
pangan yan g baik untuk pangan ; dan/atau  
c. menyembunyikan kerusakan pangan.  
 
BAB VI 
SANKSI  
Pasal 10  
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi 
administratif berupa:  
a. peringatan secara tertulis;  
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk 
penarikan kembali dari peredaran;  
c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan 
keamanan atau mutu; dan/atau  
d. pencabutan izin edar.  
 
BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11  
(1) Sediaan BTP Sekuestran dan Pangan mengandung BTP Sekuestran yang 
telah memiliki persetujuan pendaftaran harus menyesuaikan dengan 
ketentuan dalam Peraturan  ini paling lama 1 (satu) tahun sejak 
diundangkannya Peraturan ini.  
(2) Sediaan BTP Sekuestran dan Pangan mengandung BTP Sekuestran yang 
sedang diajukan permohonan perpanjangan persetujuan pendaftaran 
sebelum diberlakukannya Peraturan ini, tetap diproses berda sarkan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang 
Bahan Tambahan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 dengan ketentuan 
masa berlaku surat persetujuan pendaftaran untuk jangka  waktu 1 (satu) 
tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-8- 
 
 
BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12  
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  5 April 2013   
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2013   
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
 
AMIR SYAMSUDIN  
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2013 NOMOR 557 
  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-9- 
 
 
LAMPIRAN I 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  18 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN SEKUESTRAN  
 
 
  
 
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BTP SEKUESTRAN  
 
 
1. Kalsium dinatrium etilen diamin tetra asetat  (Calcium disodium ethylene 
diamine tetra acetate ) 
INS. 385   
ADI : 0-2,5 mg/kg berat badan   
Sinonim  : Calcium disodium EDTA ; calcium disodium edetate ; 
N,N'-1,2-Ethanediylbis[N -(carboxymethyl) -glycinate]      
(4-)-N,N',O,O',ON,ON]calciate(2 -)disodium;  calcium 
disodium ethylenediaminetetraacetate; calcium 
disodium (ethylene -dinitrilo) -tetraacetate  
Fungsi lain  : - 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
02.2.1  Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya 
tidak kurang dari 80%  75 
02.2.2   Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%  100 
04.1.2.2   Buah kering  100 
04.1.2.5   Jem, jeli dan marmalad  100 
04.1.2.6   Produk oles berbasis buah (misalnya chutney) tidak 
termasuk produk pada kategori 04.1.2.5  100 
04.1.2.11  Produk buah untuk isi pastri  100 
04.2.2.1   Sayur, kacang dan biji -bijian beku  100 
04.2.2.2   Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian kering  200 
04.2.2.3   Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap  kedelai  250 
04.2.2.4   Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam 
retort pouch  250 
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji -bijian 
(misalnya selai kacang)  250 
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan 
biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan 
saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk 
dari kategori 04.2.2.5  80  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-10- 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
04.2.2.7  Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar 
dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, 
tidak termasuk kategori pangan 12.10  250 
04.2.2.8   Sayur dan rumput laut yang dimasak  250 
05.1.3  Olesan berbasis kakao, termasuk isian ( filling ) 50 
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati 
(misalnya puding nasi, puding tapioka)  300 
11.6   Sediaan pemanis, termasuk sekuestran  ( table top 
sweeteners , termasuk yang mengandung pemanis 
dengan intensitas tinggi)  1000  
12.2  Herba, rempah,  bumbu dan kondimen (misalnya 
bumbu mi instan)  70 
12.4 Mustard  75 
12.6.1   Saus teremulsi (misalnya mayonais, salad dressing ) 100 
12.6.2   Saus non -emulsi (misalnya saus tomat, saus keju, 
saus krim, gravi coklat)  75 
12.9.2  Saus kedelai  75 
14.1.4.1  Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat  33 
14.1.4.2   Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, 
termasuk punches  dan ades  33 
 
2.  Isopropil sitrat  (Isopropyl citrates ) 
 
INS. 384   
ADI : 0-14 mg/kg berat badan   
Sinonim  : - 
Fungsi lain  : - 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
02.1.2  Lemak dan minyak nabati  100 
02.1.3   Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan 
dan lemak hewani lain  200 
02.2.1.2  Margarin dan produk sejenis  100 
02.2.2   Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%  100 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-11- 
 
 
3. Natrium Glukonat  (Sodium Gluconate ) 
 
INS. 576   
ADI : Tidak dinyatakan ( not specified )  
Sinonim  : Sodium D -gluconate  
Fungsi lain  : Garam pengemulsi  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau 
difermentasi (contohnya susu coklat, eggnog , 
minuman yoghurt , minuman berbasis whey ) CPPB  
01.3 Susu kental dan analognya ( plain)  CPPB  
01.4.3  Krim yang digumpalkan ( plain)  CPPB  
01.4.4  Krim analog  CPPB  
01.5 Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog 
(plain)  CPPB  
01.6.1  Keju tanpa pemeraman (keju mentah)  CPPB  
01.6.2  Keju peram  CPPB  
01.6.4  Keju olahan  CPPB  
01.6.5  Keju analog  CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu 
(misalnya puding, yoghurt  berperisa atau yoghurt  
dengan buah)  CPPB  
01.8.1  Cairan whey  dan produknya, kecuali keju whey   CPPB  
02.2.2  Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%  CPPB  
02.3 Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, 
termasuk produk campuran emulsi lemak dengan 
atau berperisa  CPPB  
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak 
termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu 
dari kategori 01.7  CPPB  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk sherbet  
dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian kering  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap kedelai  CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau dalam 
retort pouch   CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji -bijian 
(misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan 
biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan 
saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk 
dari kategori 04.2.2.5  CPPB  
04.2.2.8  Sayur dan rumput laut yang dimasak  CPPB  
05.0 Kembang gula/permen dan cokelat  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-12- 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats   CPPB  
06.4.3  Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati 
(misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
06.8 Produk -produk kedelai  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan daging 
hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan  CPPB  
08.3 Produk -produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan yang dihaluskan  CPPB  
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosis)  CPPB  
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, 
krustasea  dan ekinodermata yang semi awet  CPPB  
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan 
dan produk perikanan yang dikalengkan atau 
difermentasi, termasuk moluska, krustasea  dan 
ekinodermata  CPPB  
10.2.3  Produk -produk telur yang dikeringkan dan atau 
dipanaskan hingga terkoagulasi  CPPB  
10.3 Telur yang diawetkan, termasuk produk 
tradisional telur yang diawetkan, termasuk 
dengan cara dibasakan, diasinkan dan 
dikalengkan  CPPB  
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur 
(misalnya custard )  CPPB  
11.6 Sediaan pemanis, termasuk sekuestran  ( table top 
sweeteners , termasuk yang mengandung pemanis 
dengan intensitas tinggi)  CPPB  
12.2.2  Bumbu dan kondimen  CPPB  
12.3 Cuka makan  CPPB  
12.4 Mustard   CPPB  
12.5 Sup dan kaldu  CPPB  
12.6 Saus dan produk sejenis  CPPB  
12.7 Produk oles untuk salad (misalnya salad 
makaroni, salad kentang) dan sandwich , tidak 
mencakup produk oles berbasis cokelat dan 
kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3  CPPB  
12.8 Ragi dan produk sejenisnya  CPPB  
12.9 Bumbu dan kondimen dari kedelai  CPPB  
12.10  Protein produk  
 
 CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-13- 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
13.3 Makanan diet khusus untuk keperluan 
kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak -anak 
(kecuali produk kategori pangan 13.1)  CPPB  
(kecuali 
produk bayi)  
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat 
badan  CPPB  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk 
diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 
13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6  CPPB  
13.6 Suplemen pangan  CPPB  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan minuman 
berpartikel  CPPB  
14.2.1  Bir dan minuman malt  CPPB  
14.2.2  Cider  dan perry   CPPB  
14.2.4  Anggur buah  CPPB  
14.2.5  Mead , anggur madu  CPPB  
14.2.6  Minuman spirit yang mengandung etanol lebih 
dari 15%  CPPB  
14.2.7  Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya 
minuman bir, anggur buah, minuman cooler -spirit , 
penyegar rendah alkohol)  CPPB  
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
 
4. Kalium Glukonat ( Potassium Gluconate ) 
 
INS. 577   
ADI : Tidak dinyatakan ( not specified )  
Sinonim  : Potassium D -gluconate  
Fungsi lain  : - 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau 
difermentasi ( contohnya susu coklat, eggnog , 
minuman yoghurt , minuman berbasis whey ) CPPB  
01.3 Susu kental dan analognya ( plain)  CPPB  
01.4.3  Krim yang digumpalkan ( plain)  CPPB  
01.4.4  Krim analog  CPPB  
01.5 Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog 
(plain)  CPPB  
01.6.1  Keju tanpa pemeraman (keju mentah)  CPPB  
01.6.2  Keju peram  CPPB  
01.6.4  Keju olahan  CPPB  
01.6.5  Keju analog  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-14- 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu 
(misalnya puding, yoghurt  berperisa atau yoghurt  
dengan buah)  CPPB  
01.8.1  Cairan whey  dan produknya, kecuali keju whey   CPPB  
02.2.2  Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%  CPPB  
02.3 Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, 
termasuk produk campuran emulsi lemak dengan 
atau berperisa  CPPB  
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak 
termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu 
dari kategori 01.7  CPPB  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk sherbet  
dan sorbet  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian kering  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap kedelai  CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau dalam 
retort pouch   CPPB  
04.2.2.5  Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji -bijian 
(misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur ( pulp) sayur, kacang dan 
biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan 
saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk 
dari kategori 04.2.2.5  CPPB  
04.2.2.8  Sayur dan rumput laut yang dimasak  CPPB  
05.0 Kembang gula/permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats   CPPB  
06.4.3  Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati 
(misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
06.8 Produk -produk kedelai  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan daging 
hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan  CPPB  
08.3 Produk -produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan yang dihaluskan  CPPB  
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosis)  CPPB  
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, 
krustasea  dan ekinodermata yang semi awet  
 
  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-15- 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan 
dan produk perikanan yang dikalengkan atau 
difermentasi, termasuk moluska, krustasea  dan 
ekinodermata  CPPB  
10.2.3  Produk -produk telur yang dikeringkan dan atau 
dipanaskan hingga terkoagulasi  CPPB  
10.3 Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional 
telur yang diawetkan, termasuk dengan cara 
dibasakan, diasinkan dan dikalengkan  CPPB  
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur 
(misalnya custard )  CPPB  
11.6 Sediaan pemanis, termasuk sekuestran  (table top 
sweeteners , termasuk yang mengandung pemanis 
dengan intensitas tinggi)  CPPB  
12.2.2  Bumbu dan kondimen  CPPB  
12.3 Cuka makan  CPPB  
12.4 Mustard   CPPB  
12.5 Sup dan kaldu  CPPB  
12.6 Saus dan produk sejenis  CPPB  
12.7 Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, 
salad kentang) dan sandwich , tidak mencakup 
produk oles berbasis cokelat dan kacang dari 
kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3  CPPB  
12.8 Ragi dan produk sejenisnya  CPPB  
12.9 Bumbu dan kondimen dari kedelai  CPPB  
12.10  Protein produk  CPPB  
13.3 Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, 
termasuk untuk bayi dan anak -anak (kecuali 
produk kategori pangan 13.1)  
 CPPB  
(kecuali 
produk 
bayi) 
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat 
badan  CPPB  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk 
diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 
13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6  CPPB  
13.6 Suplemen pangan  CPPB  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan minuman 
berpartikel  CPPB  
14.2.1  Bir dan minuman malt  CPPB  
14.2.2  Cider  dan perry   CPPB  
14.2.4  Anggur buah  CPPB  
14.2.5  Mead , anggur madu  CPPB  
14.2.6  Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 
15%  
 CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-16- 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
14.2.7  Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya 
minuman bir, anggur buah, minuman cooler -spirit , 
penyegar rendah alkohol ) CPPB  
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-17- 
 
 
LAMPIRAN II 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  18 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN SEKUESTRAN  
 
 
 
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN  PENGGUNAAN BTP  
 
 
FORMULIR BTP 1  
 
SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP  
 
Nama perusahaan/importir  :  
Alamat perusahaan/importir  :  
Nomor surat perusahaan/importir  :  
Perihal  :  
Lampiran  :  
 
Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal (7 atau 8 )* Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan, nomor... .....tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Sekuestran, dengan ini kami mengajukan permohonan 
untuk menggunakan BTP sebagai berikut:  
a. Jenis BTP dan INS**  : 
b. Fungsi    : 
c. Jenis pangan   : 
d. Kategori pangan  : 
 
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 
ucapkan terimakasih.  
 
TTD dan Cap Perusahaan  : 
Nama Pemohon   : 
Contact Person    : 
Telp./Fax/E -mail  : 
 
 
*  Pilih salah satu:  Pasal 7 bila BTP Sekuestran  Ikutan ( Carry over ) atau Pasal 8 bila BTP 
Sekuestran  
** International Numbering System  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-18- 
 
 
FORMULIR BTP 2  
 
DATA UMUM B AHAN T AMBAHAN PANGAN  
 
 
1. Nama Dagang  : 
 
2. Nama Jen is : 
 
3. Jenis Kemasan dan Netto : 
 
4. Nama Pabrik/ Perusahaan  :  
 Alamat Pabrik/Perusahaan  :  
 Nomor Telepon  : 
 
5. Nama Pabr ik Penge mas Kembali :  
 Alamat Pa brik Pengemas Ke mbali :  
 Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik  Asal  :  
Alamat Pabrik asal   : 
 
6. Jika Lisensi    
 Nama Pabrik/Perusahaan   :  
 Alamat Pabrik/Perusahaan   : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik Pemberi Lise nsi  :  
Alamat Pa brik Pemberi Lise nsi  : 
 
7. Jika diimpor    
 Nama Pabrik   :  
 Alamat Pabrik   :  
 Nama Importir  : 
Alamat Importir : 
Nomor Telepon  : 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-19- 
 
 
FORMULIR BTP 3  
 
Uraikan:  
 
1. Nama kimia  
..... 
 
2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)  
..... 
 
3. Rumus kimia  
.... 
 
4. Komposisi BTP  
..... 
 
5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika dan kimia)  
..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-20- 
 
 
FORMULIR  BTP 4  
 
Uraikan:  
 
1. Komposisi produk  pangan  
.... 
 
2. Jumlah penggunaan BTP pada proses produksi pangan  
.... 
 
3. Fungsi dan tujuan penggunaan BTP  
.... 
 
4. Sertifikat analisis  BTP pada produk pangan  
.... 
 
5. Alur produksi produk pangan dan cara penggunaan produk pangan  
.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-21- 
 
 
FORMULIR BTP 5  
 
 
Uraikan kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan 
bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang -
kurangnya:  
1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain  
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)  
3. Metode pengujian BTP dala m produk pangan  
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian  
jenis BTP baru  
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek yang dikehendaki dalam produk pangan 
dapat dicapai dalam pangan  
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-22- 
 
 
FORMULIR BTP 6  
 
 
 
TANDA TERIMA  
     Nomor....../....../20....  
 
 
Nama Perusahaan  :  
Alamat  :  
Perihal  :  
Nomor Surat         
 :  
 
 
 
                                                                                   
Jakarta,...................20......  
                                                    
                                                   Penerima  
 
 
 
                                                                             ...................  
                                                                                                    
     
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-23- 
 
 
 
LAMPIRAN III 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  18 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN SEKUESTRAN  
 
  
 
 
CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP  
 
Contoh perhitungan penggunaan campuran BTP Sekuestran  pada Kategori 
Pangan 02.2.2  Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%  
 
BTP Batas 
maksimum 
(mg/kg)  Penggunaan pada 
produk (mg/kg)  Perhitungan  
Kalsium dinatrium 
etilen diamin tetra 
asetat  100 x x/100 
Isopropil sitrat  100 y y/100 
   (x/100) + (y/ 100) < 1 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET