DRAFT PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR :      
 
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
(SNI)  MINYAK GORENG SAWIT  SECARA WAJIB  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : a. bahw a Minyak goreng sawit  merupakan produk pangan 
yang banyak dikonsumsi , perlu dijamin keamanan, mutu  
dan gizi nya untuk  meningkatkan kesehatan masyarakat.  
b. bahwa dalam rangka menjamin  keamanan,  mutu dan gizi 
Minyak goreng sawit  perlu memberlakukan Standar 
Nasional Indonesia (SNI)  Minyak goreng sawit  secara 
wajib;  
c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perindustrian  tentang Pemberlakuan 
Standar Nasional Indonesi a (SNI) Minyak goreng sawit   
Seca ra Wajib . 
  
Mengingat  : 1. Undang - Undang  Nomor   5 Tahun    1984   tentang  
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274);  
 
  2. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Penge sahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);  
 
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor :  
                                        
2 
 
3. Undang -Undang Nomor 10 Ta hun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);  
 
  4. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  
 
5. Undang -Undang Nomor 32 Tah un 2004 tentang       
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);  
 
  6. Undang -Undang Nomor  18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5360  ); 
 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan  dan 
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3330);  
 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 T ahun 1999 tentang Label dan 
Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 38 67); 
 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);  
 
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor :  
                                        
3 
 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara R epublik Indonesia Nomor 3102 ); 
 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  
 
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Republi k Indonesia Nomor 
91 Tahun 2011;  
 
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana 
telah diubah dengan Peratu ran Presiden Republik 
Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 ;  
 
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78  Tahun 
2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;  
 
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu II Periode 2009 – 2014 sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 201 3; 
 
16. Peraturan Menteri Keseha tan Nomor 
033/MENKES/PER /7/2012  Tentang Bahan Tambahan 
Pangan ; 
 
  17. Peraturan Menteri Perdagan gan Nomor 62/M -
DAG/PER/12/2009 tenta ng Kewajiban Pencantuman 
Label P ada Barang sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M -
DAG/PER/5/2010;  
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor :  
                                        
4 
 
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-
DAG/PER/ 03/2007 tentang Standardisasi Jasa Bi dang 
Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang 
Diperdagangkan;  
 
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-
DAG/PER/ 12/2009 tentang Ketentuan Pengawasan 
Barang Beredar dan Jasa;  
 
20. Peraturan Menteri Perindus trian Nomor 86/M -
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia 
Bidang Industri;  
 
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor  24/M -
IND/PER/2/2010 tentang Logo Tara Pangan dan Kode 
Daur Ulang Pada Kemasan Pangan dari Plastik;  
 
22. Peraturan Menteri Perindustrian N omor 75/M -
IND/PER/7/2010 Tentang Pedoman Cara Produksi 
Pangan Olahan yang Baik ( Good Manufacturing 
Practices ); 
 
23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M -
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perindustrian;  
 
24. Peraturan Kepala Badan  Standardisasi Nasional Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Pedoman Standarisasi Nasional 
Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan  
Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;  
 
25. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 03.123.07.11.664  
Tahun 2011 tentang Pengawasan un tuk Kemasan 
Pangan ; 
 
  MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  : PERAT URAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
(SNI) MINYAK GORENG SAWIT  SECARA WAJIB . 
  
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor :  
                                        
5 
 
  Pasal 1  
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :  
 
1. Minyak goreng saw it adalah  bahan pangan dengan 
komposisi utama trigliserida berasal dari  minyak sawit, 
dengan atau tanpa perubahan kimiawi, termasuk 
hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses 
pemurnian dengan penambahan vitamin A.  
 
2. Produsen Minyak Goreng Sawit adal ah : 
a.   perusahaan yang memproduksi Minyak Goreng Sawit  
dengan  proses pemurnian, fraksinasi, dengan atau 
tanpa  pencampuran vitamin A atau pengemasan ; 
atau  
 
b.   perusahaan yang melakukan kegiatan usaha  
pengemas an Minyak Goreng Sawit dengan  atau 
tanpa  pencampu ran vitamin A ; 
 
3. Sertifikat Produk Penggunaan  Tanda SNI yang 
selanjutnya disebut SPPT - SNI adalah Sertifikat Produk 
Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga 
Sertifikasi Produk kepada produse n Minyak goreng sawit  
sesuai persyaratan SNI.  
 
4. Lembaga Se rtifikasi Produk, yang selanjutnya disebut 
LSPro adalah lembaga yang telah terakreditasi  oleh 
Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh Menteri 
untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan 
Tanda SNI.  
 
5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium  yang telah 
terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk 
oleh Menteri  yang melakukan kegiatan pengujian 
terhadap contoh produk  sesuai spesifikasi/ metode uji 
SNI. 
 
6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut 
KAN adalah lembaga non str uktural, yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan 
tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta  
berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan 
laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.  
 
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor :  
                                        
6 
 
7. Surveilan adalah pengeceka n secara berkala dan/atau 
secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah 
memperoleh SPPT -SNI atas konsistensi penerapan 
SPPT -SNI, yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi 
Produk.  
 
8. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya 
disebut  PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau 
daerah yang ditugaskan untuk melakukan  pengawasan 
produk  di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan 
produksi yang SNI -nya telah diberlakukan secara wajib.  
 
9. Menteri adalah Menteri yang menyelengarakan urusan 
pemerintah an bidang perindustrian.  
 
10. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat 
Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.  
 
11. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur 
Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.  
 
12. Direktur Pembina Ind ustri adalah Direktur yang membina 
industri Minyak goreng sawit  pada Direktorat  Jenderal 
Industri Agro, Kementerian Perindustrian.  
 
13. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan 
Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.  
 
14. Dinas Provinsi adalah Dinas d i tingkat Provinsi yang 
menyelengarakan urusan pemerintahan bidang 
perindustrian.  
 
15. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat   
Kabupaten/Kota yang menyelengarakan urusan 
pemerintahan bidang perindustrian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor :  
                                        
7 
 
  Pasal 2  
 
 
  Produsen sebagaiman a dimaksud dalam  Pasal 1  angka 
2, minimal  memiliki :  
 
a.   alat pemurnian, alat fraksinasi, alat pencampur 
vitamin A dengan atau tanpa alat pengemas  serta 
peralatan uji mutu  bagi perusahaan  yang 
memproduksi Minyak Goreng Sawit ; atau  
 
b.   tangki penyimpanan, t angki pencampur vitamin A, 
mesin pengemas, gudang penyimpanan, serta 
peralatan uji mutu  bagi perusahaan yang melakukan 
kegiatan usaha  pengemas an Minyak Goreng Sawit.  
 
Pasal 3 
 
Memberlakukan Standar Nasional Indonesia  Minyak 
Goreng Sawit SNI 7709:2012  seca ra wajib dengan 
nomor Pos Tarif HS Ex 1511.90.92.00 , HS Ex 
1511.90.99.00 , dan  HS Ex 1516.20.98.00  meliputi uraian 
barang sebagai berikut :  
  
Uraian Barang  No Pos Tarif/HS  
RBD Palm Olein dalam 
kemasan berat bersih tidak 
melebihi 20 kg.  
  Ex. 1511.90.92.00  
RBD Palm Olein dalam 
kemasan berat bersih 
melebihi 20 kg.  
  Ex. 1511.90.99.00  
Hidrogenasi RBD Palm 
Olein dalam kemasan 
berat bersih tidak melebihi 
20 kg dan melebihi 20 kg.   Ex. 1516.20.98.00  
        
 
 
 
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor :  
                                        
8 
 
Pasal 4 
 
(1) Minyak goreng sawit  sebagaimana dimaks ud dalam 
Pasal 3 wajib dikemas.  
 
(2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
kontak langsung dengan Minyak goreng sawit harus 
tara pangan  kecuali untuk truk tangki dan kapal 
tanker . 
 
(3) Kemasan sebagaimana dimaksud  pada  ayat (2) 
merupakan  kemasan dengan k apasitas sampai 
dengan 1000 kg . 
 
(4) Minyak goreng s awit dengan k emasan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (3) yang beredar  wajib 
mengandung kadar vitamin A minimal 4 0 IU.  
 
 
 
  Pasal 5 
 
  Produsen  atau importir  Minyak goreng s awit sebagaimana 
dimaksud dalam Pas al 3 dan Pasal 4 wajib menerapkan 
ketentuan SNI  dengan  :  
a. memiliki  SPPT -SNI Minyak goreng sawit  sesuai dengan 
ketentuan SN I; dan  
b. membubuhkan tanda SNI Minyak goreng sawit  pada 
kemasan.  
 
 
  Pasal 6 
   
  (1) SPPT -SNI Minyak goreng sawit  sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 5 huruf a diterbitkan oleh LSPro yang telah 
terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri, melalui 
pelaksanaan:  
a. Pedoman Standar disasi Nasional PSN 302 -2006: 
Penilaian Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi 
Produk, Sistem 5 yang terdiri dari:  
1. pengujian kesesuaian mutu produk sesuai SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan  
2. audit penerap an Sistem Manajemen Mutu  SNI  Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor :  
                                        
9 
 
ISO 9001 : 2008  atau sistem manajemen mutu 
lain yang setara . 
 
  (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
angka 1 di laksanakan oleh :  
 
a. Laboratorium penguji yang telah terakreditasi oleh 
KAN dengan ruang lingkup SNI Minyak goreng sawit  
dan ditunjuk oleh Menteri; atau  
b. Laboratorium di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri 
sepanjang telah mempunyai perjanjian saling 
pengak uan ( Mutual Recognition of Arrangement  
(MRA)) antara KAN dengan Badan Akreditasi negara 
bersangkutan serta memiliki perjanjian bilateral atau 
multilateral di bidang regulasi teknis antara 
Pemerintah Republik Indonesia dengan negara yang 
bersangkutan.  
(3) Audit  penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilaksanakan 
oleh Lembaga Sertifikasi Mutu yang telah terakreditasi 
oleh KAN atau Badan Akreditasi Negara Pengekspor 
yang telah menandatangani Perjanjian Saling 
Pengakuan ( Mutual Recognition of Arrangement  (MRA)) 
dengan KAN.  
(4) Apabil a belum tersedia LSPro dan/ atau Laboratorium 
penguji yang telah di akreditasi oleh KAN sesuai ruang 
lingkup SNI Minyak goreng sawit , Menteri dapat 
menunjuk LSPro dan /atau Laboratorium penguji yang 
kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.  
  (5)   LSPro  dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) 
tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi  oleh 
KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Minyak goreng  
sawit   
 
Pasal 7 
 
  LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam 
menerbitkan SPPT -SNI Minyak goreng sawit wajib 
mencantumkan informasi minimal mengenai :  
a. nama dan alamat perusahaan;  
b. alamat pabrik;  
c. merek;  Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor :  
                                        
10 
 
d. nama penanggung jawab perusahaan;  
e. nama dan alamat  importir;  
f. nomor dan judul SNI; dan  
g. jenis produk.  
 
Pasal 8 
   
  (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
wajib memberitahukan dan menyampaikan  informasi  
kepada Kepala BPKIMI, Direktur Jenderal Pembina 
Industri, Kepala Badan POM dan Perusahaan p emohon 
SPPT -SNI mengenai  keputusan penerbitan, penundaan, 
penolakan dan pelimpahan SPPT SNI selambat 
Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan keputusan 
dimaksud.   
 
(2) LSPro yang  menerbitkan SPPT -SNI Minyak goreng sawit  
bertanggung jawab atas pelaksanaa n surveilan 
penggunaan tanda SNI dari SPPT -SNI yang diterbitkan.  
 
  Pasal 9 
 
Minyak goreng sawit se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
yang diperdagangkan di dalam negeri dan berasal dari hasil 
produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi ketentuan 
SNI se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. 
 
 
Pasal 10 
 
(1) Minyak goreng sawit  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3  yang berasal dari hasil produksi dalam negeri 
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilarang beredar .  
 
(2) Minyak goreng sawit  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3  yang telah beredar di pasar yang berasal dari 
produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 
harus ditarik dari peredaran oleh produsen yang 
bersangk utan.  
 
(3) Minyak goreng sawit  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3  yang berasal dari impor dan tidak memenuhi Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor :  
                                        
11 
 
ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
dilarang  memasuk i ke daerah Pabean Indonesia dan 
wajib diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang undangan.  
(4) Tata cara penarikan produk dari peredaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan 
ketent uan peraturan perundang -undanga n. 
 
Pasal 11 
 
  (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penerapan SNI se bagaimana dimaksud d alam Pasal 3  
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri yang 
dilaksanakan oleh PPSP.  
 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap produk di lokasi produksi dan di luar 
lokasi produksi yang dilaksanakan sekurang -kurangnya  
1 (satu) kali dalam setahun.  
 
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat 
berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas 
Kabupaten/Kota atau instansi terkait.  
 
(4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terha dap Lembaga 
Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI 
Minyak goreng sawit . 
 
(5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), BPKIMI dapat memberikan 
teguran tertulis dan sanksi kepada LSPro  yang tidak 
menyampaikan informasi  sebagaiman a dimaksud dalam 
Pasal 8 sesuai dengan peraturan perundang -undangan.  
 
(6) Pengawasan pra pasar dan pasar dilakukan sesuai 
dengan ketentuan Perundang -undangan.  
   
  Pasal 1 2 
 
  Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk 
Teknis Pel aksanaan Penerap an SNI Minyak goreng sawit  
secara wajib dan Petunjuk Teknis Pedoman Pengawasan SNI 
Minyak goreng sawit  secara wajib.  
 Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor :  
                                        
12 
 
  Pasal 1 3 
    
Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium penguji yang 
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan 
Menteri i ni dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
  
   
  Pasal 1 4 
 
 
 
 
 
 
 
      
 Peraturan Menteri ini mulai berlaku  18 (delapan  belas)  bulan 
sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini 
diund angkan dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia . 
 
   Ditetapkan di Jakarta  
   pada tanggal,  
 
         MENTERI  PERINDUSTRIAN  
    
 
    
   MOHAMAD  S. HIDAYAT  
 
 
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
         
MENTERI HUKUM DAN HAK A SASI MANUSIA  
                        REPUBLIK INDONESIA  
 
 
                                           
                             AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR