RANCANGAN  
PERATURAN  KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR … TAHUN 2016 
TENTANG   
STANDAR KEAMANAN DAN MUTU  
MINUMAN BERALKOHOL  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
Menimba ng      : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)   
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang 
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan tentang Standar Keamanan dan Mut u Minuman 
Beralkohol;  
Mengingat  : 1. Undang -Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan  Konsumen  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3821);  
2. Undang -Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan  (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5063);  
3. Undang -Undang  Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);  
4. Undang -Undang Nomor 2 3 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah dengan  
 
 
 
 
 
 
-2- 
Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2015 ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 24 , Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5 657); 
 
 
5. Peraturan Pemerintah  Nomor 69 Tahun 199 9 tentang 
Label dan Iklan Pangan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3867);  
6. Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4424);  
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pe merintah Non 
Departemen sebagaimana telah  beberapa kali  diubah  
terakhir  dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2013;  
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah 
Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali  
diubah  terakhir  dengan Peraturan Presiden Nomor 4 
Tahun 2013 ; 
9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang 
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ; 
10. Peraturan Menteri Perindustrian N omor 75 /M-
IND/PER/7/201 0 tentang Pedoman Cara Produksi 
Pangan Olahan yang Baik ( Good Manufacturing 
Prastices ); 
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M -
IND/PER/8/2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Perindustrian Nomor 63 /M-IND/PER/7/2014   
 
 
 
 
 
 
-3- 
tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan 
Mutu Minuman  Beralkohol ; 
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M -
DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan 
Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan 
Penjualan   Minuman Beralkohol  sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Per aturan Menteri 
Perdagangan Nomor 06/ M -DAG/PER/1/2015 ; 
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 
tentang Bahan Tambahan Pangan  (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 201 2 Nomor 757); 
14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor  HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009 tentang  
Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan 
Kimia dalam Makanan;  
15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang 
Pendaftaran Pangan Olahan  
16. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 1 Tahun 2015  tentang Kategori Pangan  (Berita 
Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 385);  
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG STANDAR KEAMANAN DAN MUTU 
MINUMAN BERALKOHOL.  
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1  
Dalam Per aturan ini , yang dimaksud dengan :  
1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol 
atau etanol (C 2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang  
 
 
 
 
 
 
-4- 
mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau 
fermentasi tanpa destilasi .   
2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang 
dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara 
sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu -waktu, serta 
dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara 
keagamaan .     
3. Metanol adalah metil alkohol dengan rumus kimia CH 3OH yang biasa 
digunakan sebagai pelarut pengekstraksi dan bersifat toksik bagi 
manusia . 
BAB II  
 RUANG LINGKUP  
Pasal 2  
Peraturan ini mengatur ketentuan standar  keamanan , standar mutu , label 
dan iklan Minuman  Beralkohol.  
BAB I II 
 STANDAR KEAMANAN  
Pasal 3 
Minuman Beralkohol  yang beredar di wilayah Indonesia baik yang 
diproduksi didalam negeri atau asal impor wajib memenuhi standar  
keamanan  yang ditetapkan.  
Pasal 4 
Standar keamanan sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 3 meliputi : 
a. batas maksimum kandungan Metanol;  
b. cemaran mikroba ;  
c. cemaran kimia ; dan  
d. bahan tambahan pangan .  
Pasal 5  
 
 
 
 
 
 
-5- 
Batas maksimum kandungan Metanol dalam Minuman Beralkohol adalah 
tidak lebih dari 0, 01% v/v (dihitung terhadap volume produk)  
Pasal 6 
Batas maksimum cemaran mikroba , cemaran kimia , dan bahan tambahan 
pangan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 4 huruf b , huruf c dan huruf d  
sesuai ketentua n peraturan perundang -undangan.  
Pasal 7 
Minuman Beralkohol yang melebihi batas maksimum kandungan Metanol , 
cemaran mikroba, cemaran kimia ,  dan/atau batas maksimum penggunaan 
bahan tambahan pangan  sebagaimana dimaksud dalam P asal 5 dan Pasal 6 
dinyatakan sebagai pangan tercemar .   
 
BAB I V 
STANDAR MUTU  
Pasal 8 
Minuman Beralkohol  yang beredar di wilayah Indones ia baik yang 
diproduksi didalam negeri atau asal impor wajib memenuhi standar  mutu  
yang ditetapkan.  
 
Pasal 9 
Standar mutu sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 8 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
ini.  
 
BAB V  
LABEL DAN IKLAN  
Pasal 1 0 
Label  dan Iklan  Minuman Beralkohol harus sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.   
 
 
 
 
 
 
-6- 
Pasal 1 1 
(1) Pada label minuman beralkohol harus dicantumkan tulisan:  
a. ”MINUMAN BERALKOHOL” dan nama jenis sesuai kategori pangan.  
b. ”DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG 
MINUM”  
c. ”Mengandung Alkohol ± … % v/v”  
(2) Jika nama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a) tidak 
tercantum pada Kategori Pangan, maka pencantuman na ma jenis 
adalah sebagai berikut : ”MINUMAN BERALKOHOL GOLON GAN ....”  
(3) Golongan minuman beralkohol s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
didasarkan atas kandungan alkohol sebagai berikut:  
a. Golongan A  : sampai dengan 5%  
b. Golongan B  : lebih dari 5 – 20% 
c. Golongan C  : lebih dari 20 – 55% 
(4) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan 
pada bagian yang paling mudah dilihat oleh konsumen.  
Pasal 1 2 
 Minuman beralkohol dilarang diiklankan di media massa apapun.  
 
BAB VI 
SANKSI  
Pasal 13 
Pelanggaran terhadap Peraturan ini, dapat dikenai  sanksi administratif 
berupa:  
a. peringatan tertulis;  
b. penarikan dari peredaran;  
c. pemusnahan;  
d. penghentian sementara kegiatan produksi, impor dan distribusi;  
dan/atau   
 
 
 
 
 
 
-7- 
e. pencabutan izin edar.  
 
BAB V II 
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar s etiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
   
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
ROY A. SPARRINGA  
 
Diund angkan di Jakarta  
pada tanggal  
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  
KEMENTERI AN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
WIDODO EKATJAHJANA  
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR ...