PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR   23   TAHUN 2016  
TENTANG 
SERTIFIKASI  PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PESAWAT TELEPON SELULER,  
KOMPUTER GENGGAM, DAN KOMPUTER TABLET  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA , 
 
 
Menimbang  : a. bahwa perkembangan teknologi  perangkat 
telekomunikasi  pesawat telepon seluler, komputer 
genggam, dan komputer tablet sangat cepat dan dinamis , 
sehingga  perlu untuk memberikan percepatan layanan 
publik bidang  Sertifikasi  Alat da n/atau Perangkat 
Telekomunikasi;  
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi  
Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler,  
Komputer Genggam, dan Komputer Tablet ; 
  
Mengingat  : 1. Undang -Undang  Nomor  36 Tahun  1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor  154, Ta mbahan  Lembaran Negara  
Republik  Indonesia  Nomor 3881);- 2 - 
 
2. Undang -Undang  Nomor 39 Tahu n 2008 tentang  
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang -Undang  Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran Negara Republik  
Indone sia Tah un 2014 Nomor 292, Tambahan  Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia No mor 5601);  
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor 52 Tahun 2000 tentang  
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesi a Nomor 3980);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor  
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5749 ); 
6. Peraturan  Presiden  Nomor 7 Tahun 2015 tentang  
Organisasi  Kementerian Negara  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor  8); 
7. Peraturan  Presiden  Nomor 54 Tahun 2015 tentang  
Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun 2015  Nomor  96); 
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Post Market Surveillance  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 2 Nomor 103) ; 
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 
Tahun 2014 tentang Sertifik asi Alat dan/atau Perangkat 
Telekomunikasi  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 882) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Infor matika Nomor 18 Tahun 2014 
tentang Sertifikasi  Alat dan/atau Perangkat 
Telekomunikasi  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1 78); - 3 - 
 
10. Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor 1 
Tahun 2016 tentang  Organisasi  dan Tata Kerja  
Kementerian  Komunikasi  dan Informatika (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);  
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
TENTANG SERTIFIKASI  PERANGKAT TELEKOMUNIKASI 
PESAWAT TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM, DAN 
KOMPUTER TAB LET. 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1  
 Dalam  Peraturan  Menteri  ini yang dimaksud  dengan:  
1. Telekomunikasi  adalah  setiap  peman caran, 
pengiriman,  dan/atau penerimaan  dari setiap informasi, 
dalam  bentuk  tanda -tanda, isyarat, tulisan, gambar, 
suara, dan  bunyi  melalui sistem kawat, optik, radio, atau  
sistem  elektromagnetik  lainn ya. 
2. Alat Telekomunikasi adalah  setiap  alat perlengkapan 
yang digunakan  dalam  bertelekomunikasi.  
3. Perangkat Telekomunikasi adalah  sekelompok  alat 
telekomunikasi yang memungkinkanbertelekomunika si. 
4. Sertifikasi  Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang 
selanjutnya disebut Sertifikasi  adalah  rangkaian  kegiatan  
penerbitan  sertifikat  terhadap  Alat dan/atau  Perangkat 
Telekomunikasi.  
5. Sertifikat  Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang 
selanjutnya disebut Sertifikat  adalah  dokumen yang 
menyatakan  kesesuaian  tipe alat dan/atau  perangkat  
telekomunikasi  terhadap  persyaratan  teknis  dan/atau 
standar yang ditetapkan.  
 
 - 4 - 
 
6. Pengujian  Alat dan/atau  Perangkat Telekomunikasi  
adalah  penilaian  kesesuaian  karakteris tik Alatdan/atau  
Perangkat Telekomunikasi  terhadap  persyaratan  teknis 
yang berlaku  melalui  pengukuran.  
7. Persyaratan  Teknis  adalah  persyaratan yang 
ditetapkan  oleh Menteri  terhadap  alat dan perangkat  
telekomunikasi  dengan  memperhatikan  aspek  
elektris/elektro nis, Iingkungan,  keselamatan/ keamanan, 
dan kesehatan.  
8. Lembaga  Sertifikasi  adalah  Direktorat  Standardisasi  
Perangkat  Pos dan Informatika  Direktorat  Jenderal  
Sumber  Daya  dan Perangkat  Pos dan Informatika.  
9. Balai Uji adalah laboratorium pengujian Alat dan/ata u 
Perangkat Telekomunikasi milik Negara atau milik swasta 
yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Dir ektur J enderal . 
10. Evaluasi  Dokumen  adalah  evaluasi yang dilakukan  oleh 
Lembaga  Sertifikasi  terhadap  data teknis  perangkat 
telekomunikasi.  
11. Deklarasi Kesesuaian  (Declaration of Conformity ) adalah 
prosedur dimana pihak pemohon memberikan jaminan 
bahwa produknya memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan yang dibuktikan dengan laporan hasil uji.  
12. Lembaga Independen Internasional adalah lembaga 
independen internasional  yang melakukan penilaian 
berdasarkan kr iteria tertentu.  
13. Menteri  adalah  Menteri yang ruang  lingkup  tugas  dan 
tanggung  jawabnya di bidang  Standardisasi  Alat dan 
Perangkat Telekomunikasi.  
14. Direktur  Jenderal  adalah  Direktur  Jenderal  Sumber  Daya  
dan Perangkat  Pos dan Informatika.  
15. Direkt orat Jenderal adalah Direkt orat Jenderal Sumber 
Daya dan Perangkat  Pos dan Informatika . 
 
 
 
 - 5 - 
 
Pasal 2  
(1) Setiap  Alat dan/atau  Perangkat Telekomunikasi yang 
dibuat, dirakit, dimasukkan  untuk  diperdagangkan  
dan/atau  digunakan di wilayah Neg ara Republik 
Indonesia wajib  memenuhi  persyaratan  teknis  dan 
berdasarkan  izin sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  
perundang -undangan.  
(2) Pemenuhan  persyaratan  teknis  Alat dan/atau  Perangkat 
Telekomunikasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) 
dilaksanakan  melalui  Sertifikasi.  
 
Pasal 3  
Sertifikasi dalam Peraturan Menteri ini diperuntuk kan untuk 
Perangkat Telekomunikasi:  
a. pesawat telepon seluler;  
b. komputer  genggam ( handheld ); dan  
c. komputer tablet . 
Pasal 4  
(1) Sertifikasi perangkat telekomunikasi sebagaimana 
dimaksud dalam  Pasal 3 dilakukan melalui:  
a. pengujian; atau  
b. evaluasi dokumen.  
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang -
undangan.  
(3) Evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan melalui Deklar asi Kesesuaian 
(Declaration of Conformity ).  
 
 
 
 
 
 
 - 6 - 
 
BAB II  
SERTIFIKASI DENGAN CARA EVALUASI DOKUMEN MELALUI 
DEKLARASI KESESUAIAN  (DECLARATION OF CONFORMITY ) 
 
Pasal 5  
(1) Sertifikasi dengan cara Deklarasi kesesuaian  (Declaration 
of Conformity ) sebagaimana dimak sud dalam Pasal 4 ayat 
(3) didasarkan pada laporan hasil uji  (test report ) 
perangkat telekomunikasi yang dikeluarkan oleh:  
a. laboratorium yang diakui oleh Cellular Telephone  
Industries Association  (CTIA) atau Global Certification 
Forum  (GCF) ;  
b. Balai Uji; ata u 
c. Laboratorium uji yang belum terakreditasi namun 
telah dinyatakan lulus supervisi  oleh Direktur 
Jenderal.  
(2) Laboratorium  uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c wajib mendapatkan akreditasi dan penetapan 
sebagai balai uji paling lam a 2 (dua) tahun se jak 
dinyatakan lulus supervisi oleh Direktur Jenderal.  
 
Pasal 6 
(1) Pengajuan Sertifikasi dengan cara Evaluasi Dokumen 
melalui Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity ) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 3) dapat  
dilakukan oleh:  
a. Pemegang merek yan g berkedudukan hukum di 
wilayah Republik Indonesia;  
b. Badan hukum di wilayah Republik Indonesia yang 
ditunjuk sebagai perwakilan atau distributor resmi 
oleh pemegang merek yang berkedudukan di luar 
wilayah Republik Indonesia;  atau 
c. Badan hukum di wilayah Repu blik Indonesia yang 
melakukan pembuatan alat dan/atau perangkat 
telekomunikasi untuk pemegang merek yang 
berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.  - 7 - 
 
(2) Pengajuan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan secara  daring ( online ) melalui webs ite  
e-Sertifikasi  Direktorat Jenderal . 
(3) Pengajuan Sertifikasi secara daring ( online ) sebagaimana 
dimaksud pada  ayat (2) dilakukan oleh pemohon yang 
telah memiliki username  dan password . 
 
Pasal 7 
Pemohon  Sertifikasi mengisi  formulir Sertifikasi  yang 
disedi akan oleh Direktorat Jenderal dengan  melampirkan:  
a. Deklarasi Kesesuaian sesuai SNI ISO/IEC 170 50, dengan 
format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;  
b. laporan hasil uji (test report ) sebagaimana dimaks ud 
dalam Pasal 5;  
c. Salinan : 
1. identitas diri penandatangan Deklarasi Kesesuaian 
(Declaration of Conformity ); 
2. surat  keterangan resmi dari lembaga berwenang 
yang memuat daftar International Mobile Equipment 
Identity  (IMEI) untuk GSM , atau Mobile Equipment 
Ident ifier (MEID) untuk CDMA  atau sejenisnya ; 
dan/atau  
3. sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian, 
untuk perangkat yang berbasis teknologi Long Term 
Evolution  (LTE) .  
 
Pasal 8 
Proses Sertifikasi dengan cara E valuasi Dokumen melalui 
Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity )  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)  dilaksanakan sesuai dengan 
alur proses tercantum dalam Lampiran I I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
 
 
 - 8 - 
 
Pasal 9 
(1) Lembaga Sertifikasi  menerbitkan Sertifika t Perangkat 
Telekomunikasi setelah Pemohon melakukan 
pembayaran atas biaya evaluasi dokumen.  
(2) Besaran biaya evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud 
pada (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  
 
Pasal 10 
Pemohon dapat mencetak salinan Sertifi kat melalui web 
aplikasi e -Sertifikasi Direktorat Jenderal.  
 
BAB III  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
 
Pasal  11 
(1) Direktur Jenderal melakukan  pengawasan  dan 
pengendalian  terhadap  Peraturan  Menteri  ini. 
(2) Pengawasan  dan pengendalian sebagaimana  dimaksud  
pada  ayat (1 ) berupa  pelaksanaan  uji petik  (post market 
surveillance ) Alat dan/atau P erangkat Telekomunikasi.  
(3) Pengawasan  dan pengendalian  sebagaimana  dimaksud  
pada  ayat (1) dilaksanakan  bersama  instansi  terkait  
sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang -
undangan.  
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  uji petik  
(post market surveillance ) Alat dan/atau  Perangkat 
Telekomunikasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) 
diatur  dalam Peraturan  Menteri.  
 
 
 
 
 
 
 - 9 - 
 
BAB IV  
SANKSI  
 
         Pasal 12 
(1) Perangkat Telekomunikasi yang ti dak lulus uji petik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)  sebanyak 
2 (dua) kali untuk tipe yang berbeda tidak dapat 
mengajukan Sertifikasi dengan cara Evaluasi Dokumen 
melalui Deklarasi Kesesuaian  (Declaration of Conformity ).  
(2) Selain sanksi sebagaim ana dimaksud pada ayat (1), Tipe 
Perangkat Telekomunikasi yang tidak lulus uji petik  (post 
market surveillance ) dikenakan sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan .  
 
BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
 
Pasal  13 
Peraturan Menteri ini mulai  berlaku p ada tanggal 
diundang kan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 10 - 
 
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita  Negara Republik Indonesia . 
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016  
 
MENTERI KOMUNIKASI DAN  INFORMATIK A 
REPUBLIK INDONESIA,   
 
                                                           ttd.  
 
RUDIANTARA  
 
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  29 Desembe r 2016  
 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
             ttd.  
 
WIDODO EKATJAHJANA  
 
 
BERITA NEGARA REPU BLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR  2085 XX 
Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
                       Kepala Biro Hukum , 
 
 
  
 
                             Bertiana Sari  
 
 
LAMPIRAN  I 
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA  
NOMOR    23   TAHUN 2016  
TENTANG  
SERTIFIKASI  PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
PESAWAT TELEPON SELULER, KOMPUTER 
GENGGAM, DAN KOMPUTER TABLET  
 
FORMAT DEKLARASI KESESUAIAN  (DECLARATION OF CONFORMITY ) 
 
Kop Surat  Perusahaan  
 
DEKLARASI KESESUAIAN  
Nomor .........(1)..............  
 
Nama Perusahaan  : ....(2)…. 
Pemegang Merek/  Perwakilan/Distributor Resmi/ Pabrikan *) 
Alamat  : ....(3)....  
Mendeklarasikan dengan penuh tanggung jawab bahwa perangkat:  
Nama Perangkat  : .... (4) .... 
Model / Tipe  : .... (5) .... 
Power  : .... (6) .... 
Frekuensi  Kerja  : .... (7) ....  
memenuhi persyaratan teknis:  
1. .... (8) .... ; 
2. .... (8) .... ; 
3. Dst. 
dan dengan ini kami menyatakan  dengan sesungguhnya bahwa semua informasi yang disampaikan dalam 
seluruh dokumen serta lampirannya adalah benar dan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan . Apabila 
diketemukan dan/atau dibuktikan adanya penipuan/pemalsuan atas informasi yang kami sampaikan, maka 
kami bersedia dikenakan dan menerima penerapan sanksi sesuai d engan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  
 
....(9)...., .......( 10) ......  
…. (11) …. 
 
.... (1 2) .... 
 
Keterangan:  
1. Angka (1) diisi dengan nomor surat perusahaan;  
2. Angka  (2) diisi dengan nama perusahaan ; 3. Angka (3) diisi dengan alamat kantor perusahaan;  
4. Angka (4) diisi dengan nama perangkat telekomunikasi yang akan 
disertifikasi;  
5. Angka (5) diisi dengan nama model/tipe perangkat yang akan disertifikasi;  
6. Angka (6) diisi dengan besaran power perangkat telekomunikasi;  
7. Angka (7) diisi dengan frekuensi kerja pe rangkat telekomunikasi;  
8. Angka (8) diisi dengan nomor dan judul  persyaratan teknis dari setiap 
fungsi telekomunikasi  yang ada pada perangkat telekomunikasi ; 
9. Angka ( 9) diisi dengan kota tempat Deklarasi Kesesuaian ( Declaration of 
Conformity ); 
10. Angka (1 0) diis i dengan tanggal, bulan, dan tahun Deklarasi Kesesuaian 
(Declaration of Conformity ) dibuat ; 
11. Angka (1 1) diisi dengan nama jabatan yang menyatakan  Deklarasi 
Kesesuaian ( Declaration of Conformity ); 
12. Angka (1 2) diisi dengan tanda tangan  di atas meter ai dan nama  lengkap 
dari yang menyatakan  Deklarasi Kesesuaian ( Declaration of Conformity ): 
13. *) pilih salah satu.  
 
 
 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
RUDIANTARA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LAMPIRAN  II 
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA  
NOMOR    23   TAHUN 2016  
TENTANG  
SERTIFIKASI  PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
PESAWAT TELEPON SELULER, KOMPUTER 
GENGGAM, DAN KOMPUTER TABLET  
 
PROSEDUR EVALUASI DOKUMEN MELALUI  DEKLARASI KESESUAIAN  
(DECLARATIO N OF CONFORMITY )  
 
Pemohon Sertifikasi Web e-
Sertifikasi
Tahapan Verifikasi 
Persyaratan Deklarasi 
Kesesuaian
Penerbitan Surat Perintah 
Pembayaran (SP2)
Penerbitan SertifikatMemenuhiTidak 
Memenuhi
1 HariSetelah SP2 
dibayarkan1 Hari
 
 
 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
RUDIANTARA