PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
 
NOMOR 18 TAHUN 2014  
 
TENTANG  
 
SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
 
MENTERI  KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA , 
 
Menimbang  :  a.  bahwa beberapa ketentuan dalam  Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/  
M.KOMINFO/08/ 2008 tentang Sertifikasi Alat dan 
Perangkat Telekomunikasi masih terdapat kekurangan dan 
belum dapat menampung kebutuhan masyarakat dalam 
melakukan  proses sertifikasi alat dan perangkat 
telekomunikasi;  
 
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi alat dan 
perangkat telekomunikasi kepada masyarakat agar lebih 
transparan, cepat dan tepat,  Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor 29/PER/M.K OMINFO/08/ 2008 
tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi  perlu 
diganti;   
 
c. bahwa berdasarkan pe rtimbangan sebagaimana di maksud 
dalam  huruf a  dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika  tentang Sertifikasi Alat 
dan Perangkat Telekomunikasi;  
 
 
Mengingat  : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 42, Ta mbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No mor 3821);  
 
2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 1999  tentang 
Telekomunikasi  (Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Ta mbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia No mor 3881);  
 
 
 
SALINAN  3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 9 
Nomor 112, Tambahan Le mbaran Negara Repub lik Indonesia 
Nomor 5038 ); 
 
4. Peraturan Pemerintah N omor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan  Telekomuni kasi (Lembaran Negara 
Republik Indone sia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 3980);  
 
5. Peraturan Pemerintah N omor 53 Tahun 2000 tentang 
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
108, Tambahan Le mbaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 
3981);  
 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 20 09 tentang Jenis 
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Nega ra Bukan Pajak yang 
Berlaku Pada  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 20, Tambahan Le mbaran Negara Repub lik 
Indonesia Nomor 4979 ) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nom or 76 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Nega ra Bukan Pajak 
yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
135, Tambaha n Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 
5171);  
 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tent ang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 12 Nomor 215, Tambahan Le mbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5357 ); 
 
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Keempat atas Peratu ran Presiden Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara;  
 
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 
24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan  
Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  
 
 
 
 
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;  
 
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 /M-
DAG/PER/12/2013 tentang Ke tentuan Impor Telepon 
Seluler, Komputer Genggam ( Handheld ), dan Komputer 
Tablet;   
 
MEMUTUSKAN:  
 
Menetapan :  PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
TENTANG SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT 
TELEKOMUNIKASI.  
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1  
 
Dalam Pe raturan  Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Telekomunikasi  adalah setiap peman caran, pengiriman,  
dan atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk 
tanda -tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi 
melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem 
elektrom agnetik lainn ya. 
 
2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang 
digunakan dalam bertelekomunikasi.  
 
3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat 
telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.  
 
4. Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikas i adalah 
rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap alat dan 
perangkat telekomunikasi.  
 
5. Sertifikat Alat dan Perangat Telekomunikasi adalah dokumen 
yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat 
telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan /atau 
standar yang ditetapkan.  
 
6. Tipe Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah model atau 
jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang mempunyai 
karakteristik tertentu, dan bukan merupakan kategori series.  
 
7. Perangkat Pelanggan ( Customer Premisses Equipment /CPE) 
adalah setiap terminal dan perangkat terkait milik pelanggan 
dan tersambung dengan perangkat milik penyelenggara 
telekomunikasi.  
 
 
 
 
 
 8. Barang B awaan adalah barang yang dibawa oleh penumpang 
atau awak sarana pengangkut yang masih dalam bentuk 
kemasan.  
 
9. Alat dan Perangkat Pendukung Telekomunikasi adalah alat 
dan perangkat yang digunakan untuk mendukung 
pengoperasian perangkat jaringan, perangkat akses dan 
perangkat pelanggan.  
 
10. Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah 
penilaian kesesuaian karakteristik al at dan perangkat 
telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku 
melalui pengukuran.  
 
11. Persyaratan  Teknis adalah persyaratan yang ditetapkan oleh 
Menteri terhadap alat  dan perangkat telekomunikasi dengan 
memperhatikan aspek elektris/elektronis, Iing kungan,      
keselamatan/ keamanan, dan kesehatan.  
 
12. Surat Pengantar Pengujian Perangkat yang selanjutnya 
disingkat SP3 adalah surat persetujuan dari Lembaga 
Sertifikasi kepada Balai Uji untuk dilakukan pengujian alat 
dan perangkat telekomunikasi.  
 
13. Lembaga Penilai Kesesuaian  (Conformity Assesment 
Body /CAB) adalah Lembaga Sertifikasi dan /atau Balai Uji 
yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Badan Penetap.  
 
14. Lembaga Sertifikasi adalah Direktorat Standardisasi 
Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Jenderal Su mber 
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.  
 
15. Balai Uji adalah laboratorium milik negara atau laboratorium 
milik swasta yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Badan 
Penetap.  
 
16. Evaluasi Dokumen adalah evaluasi yang dilakukan oleh  
Lembaga Sertifikasi terhada p dokumen teknis yang 
disampaikan oleh pemohon.  
 
17. Mutual  Recognition Arrangement (Kesepakatan Saling 
Pengakuan) yang selanjutnya disebut MRA adalah 
kesepakatan antara dua negara atau lebih untuk saling 
mengakui atau menerima sebagian atau keseluruh an dari 
suatu persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi . 
 
18. Pengujian Conformity  adalah pengujian yang dilakukan 
untuk mengetahui suatu perangkat telekomunikasi dapat 
terhubung/tersambung dengan alat telekomunikasi lainnya.  
  
 
 
 
 
 
 19. Badan Penetap ( Designating Au thority /DA) adalah Direktorat 
Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.  
 
20. Hari adalah hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari 
Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur dan /atau 
hari libur nasional.  
 
21. Pemohon adalah pihak yang meng ajukan permohonan 
sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.  
 
22. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang Standardisasi Alat dan 
Perangkat Telekomunikasi.  
 
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya 
dan P erangkat Pos dan Informatika.  
 
24. Direktur adalah Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan 
Informatika.  
 
25. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya 
dan Per angkat Pos dan Informatika. 
 
 
Pasal 2  
 
(1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dib uat, 
dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau 
digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib 
memenuhi persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
(2) Pemenuhan persyaratan  teknis alat  dan perangkat 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui:   
 
a. Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi; dan /atau  
b. Post Market Surveillance . 
 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Post Market 
Surveil lance  bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
diatur dengan Peraturan Menteri.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB II  
SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
 
Bagian Kesatu  
Tata Cara Sertifikasi  Alat dan Perangkat Telekomunikasi  
 
Pasal 3 
 
(1) Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dilaksanakan 
melalui pros es: 
a. pengujian; dan/atau  
b. evaluasi dokumen.  
 
(2) Alat dan perangkat yang telah dinyatakan lulus pengujian 
dan/atau evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan  sertifikat alat dan perangkat 
telekomunikasi.  
 
(3) Pelaksanaan  Sertifikasi Alat dan Per angkat Telekomunikasi  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan prosedur sertifikasi  sebagaimana tercantum  dalam  
Lampiran  I dan Lampiran  II  yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
 
Pasal 4 
 
Alat dan per angkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) wajib dilakukan Sertifikasi  Alat dan Perangkat 
Telekomunikasi , kecuali:  
a. barang bawaan penumpang, barang bawaan awak sarana 
pengangkut,  dan /atau  barang yang  dikirim melalui 
penyelenggara pos, berupa:  
1. alat dan perangkat telekomuni kasi pelanggan ( Customer 
Premises Equipment/CP E) untuk keperluan pribadi  dan 
tidak diperjualbelikan,  dengan jumlah  paling  banyak  2 
(dua)  unit; 
2. alat dan perangkat telekomuni kasi non pelanggan (non 
Customer Pre mises Equ ipment/CP E) untuk keperluan 
pribadi dan  tidak diperjualbelikan, dengan jumlah paling 
banyak 1 (satu) unit ; 
b. alat dan  perangkat  telekomuni kasi untuk keperluan  penelitian  
dan pengembangan,  uji coba, dan/atau penanganan ben cana 
alam dengan ketentuan sebagai  berikut:  
1. tidak untuk  diperdagangkan /digunakan untuk 
kepentingan komersial;  
2. dalam  hal alat dan perangkat telekomunikasi 
menggunakan  spektrum  frekuensi  radio  wajib memiliki  
Izin Stasiun  Radio  (ISR) sementara;  
 
 
 
 
 
 
 3. jangka waktu penggunaan alat dan perangkat pal ing lama 
1  (satu) tahun;  
4. setelah  jangka  waktu  penggunaan  sebagaimana  
dimak sud pada angka  3 berakhir,  alat dan perangkat 
telekomunikasi wajib disertifikasi apabila akan 
dipergunakan kembali, atau  wajib  direekspor  ke negara 
asal; 
5. dalam hal alat dan perangkat  telekomunikasi direekspor 
ke negara asal , pemohon wajib melaporkan kepada 
Lembaga Sertifikasi dengan melampirkan surat  
Pemberitahuan Ekspor Barang yang dikeluarkan oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;  
c. alat dan perangkat telekomuni kasi untuk keperluan pen elitian 
dan pengembangan, uji coba, dan/atau penanganan ben cana 
alam sebagaimana dimaksud dalam huruf  b wajib 
mencantumkan alamat lokasi alat dan perangkat 
telekomunikasi yang digunakan ; 
d. alat dan perangkat telekomunikasi yang akan digunakan 
sebagai sampel uji dalam rangka proses pengujian,  untuk 
perangkat CPE sebanyak 2 (dua) unit dan perangkat Non CPE 
sebanyak 1 (satu) unit dan/atau a tas permintaan Balai Uji ; 
e. Alat dan perangkat telekomuni kasi yang menggunakan  
spesifikasi  militer dan  digunakan untuk keperl uan pertahanan  
dan kea manan  setelah mendapatkan  rekomend asi dari 
Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau Kepala 
Kepo lisian Republik Indonesia;  
f. alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk 
perwakilan diplomatik  dengan memperhatikan asas timbal 
balik; dan  
g. alat ukur sarana  telekomunikasi.  
 
Bagian Kedua  
Permohonan Sertifikasi  Alat dan Perangkat Telekomunikasi  
 
Pasal 5 
 
(1) Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan 
berdasarkan permoho nan yang diajukan kepada Lembaga 
Sertifikasi  oleh: 
a. pabrikan atau perwakilannya, yaitu produsen sebagai 
badan usaha yang bertanggung jawab terhadap 
pembuatan barang;  
b. distributor, yaitu badan usaha yang sah yang ditunjuk 
oleh pabrikan;  
c. importir, yaitu perusa haan pemegang Nomor Pengenal 
Impor Khusus (NPIK)  yang ruang lingkupnya meliputi 
bidang telekomunikasi;  
 
 
 d. badan usaha perakit alat dan perangkat telekomunikasi;  
e. badan hukum yang menggunakan  alat dan perangkat 
telekomunikasi untuk keperluan sendiri;  
f. instansi  pemerintah/penyelenggara negara ; atau 
g. perwakilan negara asing.  
 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  terdiri 
dari: 
a. permohonan sertifikasi baru;  atau 
 
b. permohonan  penggantian  sertifikat , perubahan  sertifikat , 
atau perpanjangan sertifikat.  
 
Pasal 6 
 
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
disampaikan melalui surat permohonan  berm eterai cukup 
dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III  
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini.  
 
(2) Untuk permohonan  sertifikasi baru, s urat permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan 
persyaratan sebagai berikut:  
a. surat pernyataan  yang berisi:  
1. kesedia an dilakukan peninjauan dan/atau 
pengambilan sampel ; dan 
2. jaminan spesifikasi teknis dan kualitas alat  dan 
perangkat telekomunikasi adalah sama dengan   
spesifikasi teknis dan kualitas alat dan perangkat 
telekomunikasi  telah mendapat sertifikat melalui 
pengujian , dalam hal dilakukan evaluasi dokumen;  
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini;  
b. formulir permohonan sertifikasi sebagaimana tercantum 
dalam  Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini  dan telah diisi 
lengkap oleh pemohon ; 
c. pakta integritas sebagaimana tercantum dalam  Lampiran 
VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini;  
d. salinan dokumen akta pendirian perusahaan dan 
perubahannya jika ada;  
e. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);  
f. salinan Tanda Daftar Peru sahaan (TDP)  kecuali untuk 
Instansi Pemerintah /Penyelenggara Negara ; 
 
 
 g. salinan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)  kecuali 
untuk instansi Pemerintah/penyelenggara Negara  dan 
perwakilan negara asing ; 
h. salinan dokumen spesifikasi teknis dan operasional  alat 
dan perangkat telekomunikasi ; 
i. surat  perjanjian kerja sama dengan operator 
telekomunikasi Indonesia , khusus perangkat : 
1. penguat sinyal  (repeater /booster)  sistem komunikasi 
bergerak seluler;  
2. sistem komunikasi  satelit (modem satelit dan   telepon 
satelit) ; 
j. surat penunjukan  dari pemegang merk kepada  pemohon 
yang mengajukan  evaluasi dokumen atas alat dan 
perangkat telekomunikasi yang telah mendapat sertifikat . 
 
(3)  Khusus untuk pesawat telepon seluler, komputer genggam 
(handheld ), dan komputer tablet  wajib melampirkan s alinan 
surat keterangan resmi dari lembaga berwenang yang 
memuat daftar  International Mobile Equipment Identity  (IMEI) 
untuk GSM , dan Mobile Equipment Identifier  (MEID) untuk 
CDMA  atau sejenisnya.  
 
(4)  Untuk permohonan penggantian  sertifikat , perubahan  
sertifikat, atau perpanjangan sertifikat, surat permohonan   
disampaikan dengan melampirkan persyaratan sebagai 
berikut : 
a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b, dan huruf c;  
b. sertifikat asli; dan  
c. surat pernyataan berm eterai cukup yang menyatakan 
bahwa tidak ada perubahan spesifikasi teknis alat dan 
perangkat telekomunikasi , sesuai format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . 
 
Bagian Ke tiga 
  Pengujian  Alat dan Perangkat Telekom unikasi  
 
Pasal 7 
 
(1) Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a  wajib dilaksanakan 
berdasarkan persyaratan teknis.  
 
(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Menteri . 
 
 
 
 
 
 
 
 (3) Dalam hal Menteri belum mengatur persyaratan teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengujian alat dan 
perangkat telekomunikasi dapat mengacu  pada standar  
internasional  atau standar  lainnya.  
 
Pasal 8 
 
(1) Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi sebaga imana 
dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Balai Uji . 
 
(2) Dalam pelaksanaan pengujian alat dan perangkat 
telekomunikasi p emohon dapat memilih Balai uji 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
 
(3) Lembaga Sertifikasi dapat menunjuk Balai Uji selain yang 
dipilih o leh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dalam hal  Balai Uji yang dipilih  tidak dapat melakukan 
pengujian dengan cara pengukuran dari sebagian atau 
seluruh persyaratan teknis alat dan perangkat 
telekomuni kasi. 
Pasal 9 
 
(1) Lembaga Sertifikasi menerbitkan  SP3 kepada Balai Uji 
melalui Pemohon , dalam hal persyaratan permohonan 
sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 
dan/atau ayat  (3) telah di terima dengan lengkap dan benar . 
   
(2) SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar 
bagi Balai Uji dalam pelaksanaan  pengujian . 
 
(3) SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling 
lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan sertifikasi 
diterima dengan lengkap dan dinyatakan memenuhi 
persyaratan . 
 
(4) SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) berlaku s elama 30 
(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal SP3 
diterbitkan.   
 
(5) Dalam hal SP3 berakhir masa berlakunya  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4)  pemohon harus  mengajukan 
permohonan sertifikasi baru.  
 
(6) Format SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
sebagaimana tercantum  dalam Lampiran VIII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pasal 10   
 
(1) Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dengan  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a  dilaksanakan 
melalui:  
a. uji laboratori um ( in-house test ); dan/atau  
b. uji lapangan ( on-site test ). 
 
(2) Uji laboratorium ( in-house test ) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  huruf  a dilaksanakan di Balai Uji.  
 
Pasal 11   
 
(1) Uji laboratorium ( in-house test ) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 0 huruf a dapa t dilaksanakan berdasarkan 
kategori:  
a. pengujian kelas reguler;  
b. pengujian kelas II; dan  
c. pengujian kelas I.  
 
(2) Pengujian kelas reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari kerja.  
 
(3) Pengujian kelas II dan kelas I  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dan huruf c dila ksanakan sesuai  
kemampuan Balai Uji.  
 
Pasal  12  
 
(1) Uji lapangan  (on-site test) sebagaimana dimaksud  dalam  
Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Balai Uji dalam  
hal uji laboratorium  (in-house  test) tidak  dapat dilaksanakan.  
 
(2) Uji lapangan ( on-site test ) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan di  tempat alat dan perangkat 
telekomunikasi terinstalasi atau di laboratorium pabrikan 
pembuat alat dan perangkat telekomunikasi . 
 
(3) Laboratorium  pabrikan pembuat alat dan perangkat 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) harus 
terakreditasi sesuai standar internasional.  
 
(4) Pelaksanaan u ji lapangan ( on-site test ) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari 
Lembaga Serti fikasi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pasal  13 
 
(1)  Balai Uji wajib menyelesaikan pengujian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling lama 21 (dua puluh 
satu) hari kerja setelah pemohon melengkapi persyaratan 
sebagai berikut:  
a. SP3; 
b. asli bukti bayar pengujian;  
c. sampel uji deng an ketentuan sebagai berikut:  
1. untuk Customer Premises Equipment (CPE) sebanyak 2 
(dua) unit;  atau 
2. untuk jaringan dan/atau akses ( Non CPE ) sebanyak 1 
(satu) unit . 
d. dokumen  teknis  alat dan perangkat telekomunikasi 
(buku  manual,  foto alat dan perangkat tel ekomunikasi  
dan spesifikasi  teknis  alat  dan perangkat 
telekomunikasi) dalam bahasa Indonesia atau sekurang -
kurangnya berbahasa Inggris;  
e. peralatan pendukung yang digunakan untuk pengujian.  
 
(2)  Apabila  pengujian tidak dapat diselesaikan dalam jangka 
waktu 2 1 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana  dimaksud  
pada  ayat (1) Balai  Uji wajib  memberitahukan  secara tertulis  
kepada Pemohon . 
 
Pasal  14   
 
(1) Hasil pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dengan   
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam 
Rekapitulasi Hasil Uji (RHU/ Test Report ). 
 
(2)  Balai Uji menyampaikan Rekapitulasi Hasil Uji (RHU/ Test 
Report ) alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (1) kepada Lembaga Sertifikasi paling 
lama 1 (satu) hari kerja sejak diselesaikannya p engujian.  
  
Pasal  15  
 
(1)  Rekapitulasi Hasil Uji (RHU/ Test  Report ) sebagaimana  
dimaksud  dalam  Pasal  1 4 ayat ( 1) dievaluasi oleh Lembaga 
Sertifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari  
kerja sejak diterimanya Rekapitulasi Hasil Uji (RHU/ Test 
Report) dari Balai Uji.  
 
(2)  Evaluasi Rekapitulasi Hasil Uji (RHU/ Test Report ) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 
menjamin kesesuaian hasil pengukuran  dengan persyaratan 
teknis.  
 
 
 
 
 (3) Dalam hal terdapat parameter teknis yang belum   
dicantumkan da lam Rekapitulasi Hasil Uji  (RHU/ Test 
Report ), Balai Uji wajib melengkapi.  
  
Pasal  16   
 
(1) Sampel uji a lat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c yang telah 
dilakukan pengujian harus diambil kembali oleh pemohon 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari  kalender  sejak 
diterbitkan sertifikat.  
 
(2)  Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil oleh 
pemohon, sampel uji tidak menjadi tanggung jawab Balai Uji 
dan dap at dimusnahkan.  
 
Bagian Ke empat  
Evaluasi Dokumen  
 
Pasal  17   
 
Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi melalui proses 
evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3 ayat (1) 
huruf b dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi.  
 
Pasal  18   
 
(1) Evaluasi do kumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
dilaksanakan untuk:  
a. permohonan sertifikasi dengan tipe,  pabrikan,  negara 
pembuat yang sama dan telah disertifikasi;  
b. permohonan sertifikasi yang pengujiannya tidak dapat 
dilakukan oleh Balai Uji;  
c. permohonan  penggan tian, perubahan , atau 
perpanjangan sertifikat;  atau 
d. pelaksanaan  MRA.   
 
(2) Permohonan evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)   wajib melampirkan hasil uji ( test report ) dari 
Balai Uji negara pembuat.  
 
(3) Ketentuan  lebih lanjut mengenai pelaksanaan M RA 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan 
Peraturan Menteri.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 Pasal  19  
 
(1) Evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 
(sepuluh ) hari kerja setelah dokumen permohonan diteri ma 
secara lengkap.  
 
(2) Dalam hal hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) alat dan perangkat memenuhi persyaratan 
teknis , Lembaga Sertifikas i menerbitkan SP2. 
 
 
BAB III 
 PENERBITAN SERTIFIKAT  ALAT  
DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
 
Bagian Kesatu  
Sertifikat Baru  
 
Pasal  20 
  
(1) Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat alat dan 
perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan 
teknis paling lama  2 (dua) hari kerja setelah bukti bayar 
diterima .  
 
(2) Dalam  hal alat dan perangkat  telekomunikasi  tidak  
memenuhi persyaratan  teknis,  Lembaga  Sertifikasi  wajib  
menyampaikan  penolakan  kepada  pemohon dengan disertai 
alasan penolakan . 
 
(3) Format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
 
(4) Format penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
sebagaimana  dimaksud dalam Lampiran X yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
 
Pasal  21   
 
Lembaga Sertifikasi mengumumkan alat da n perangkat 
telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat melalui situs  web 
(website ) Direktorat Jenderal.  
 
Pasal  22   
 
(1) Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) 
tahun  dan dapat diperp anjang  1 (satu) kali.  
 
 
 
 
 
 (2) Dalam  hal masa laku perpanjangan  sertifikat alat dan 
perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) telah berakhir, pemegang sertifikat dapat mengajukan 
permohonan sertifikasi baru.   
 
Bagian Kedua  
Perpanjangan Sertif ikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi  
 
Pasal  23   
 
(1) Dalam hal sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi telah 
habis masa lakunya namun masih  dibuat, dirakit, dan/atau 
dimasukkan untuk diperdagangkan di wilayah Republik 
Indonesia  wajib  dilakukan perpanja ngan sertifikat  alat dan 
perangkat telekomunikasi . 
 
(2) Perpanjangan sertifikat alat  dan perangkat telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan  jika 
alat dan perangkat telekomunika si tidak lagi dibuat, dirakit,  
dan/atau dimasukkan untuk d iperdagangkan di wilayah 
Republik Indonesia . 
 
(3) Perpanjangan  sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
Lembaga Sertifikasi setelah melalui proses evaluasi 
dokumen.  
 
Pasal  24   
 
Dikecualikan dari ketentu an dalam Pasal 23 ayat (1), sertifikat 
yang telah habis masa lakunya tidak dapat diperpanjang dan 
dinyatakan tidak berlaku apabila:  
a. ditetapkan ketentuan tentang perubahan peruntukan 
spektrum frekuensi radio terhadap alat dan perangkat 
telekomunikasi yang m enggunakan spektrum frekuensi radio;  
b. terbukti  adanya  perubahan  dan/atau  ketidaksesuaian  alat  
dan  perangkat telekomunikasi yang telah disertifikasi 
dengan data yang tertera dalam sertifikat;  atau 
c. ditetapkan ketentuan tentang perubahan persyaratan tek nis 
alat dan perangkat telekomunikasi.  
 
Pasal  25   
 
(1) Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 ayat ( 1) diajukan oleh pemegang sertifikat kepada 
Lembaga Sertifikasi dengan mengajukan surat permohonan 
perpanjangan paling  lam bat  30  (tiga  puluh)  hari  kalender  
sebelum  masa  laku sertifikat berakhir.  
 
 
 
 
 
 
 (2) Dalam hal permohonan perpanjangan sertifikat  alat dan 
perangkat telekomunikasi  diajukan se telah melewati batas 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sertifikat tidak 
dapat diperpanjang d an pemegang sertifikat wajib 
mengajukan permohonan sertifikasi baru.  
 
(3) Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat perpanjangan 
paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak surat 
permohonan perpanjangan diterima dengan lengkap.  
 
(4) Dalam hal permohonan perpanj angan sertifikat alat dan 
perangkat telekomunikasi ditolak, Lembaga Sertifikasi wajib 
memberikan jawaban penolakan disertai alasan penolakan 
paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak surat 
permohonan diterima.  
 
Bagian Ketiga  
Perubahan dan Penggantian  Sertifikat  Alat dan Perangkat 
Telekomunikasi  
 
Pasal 26 
 
(1) Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi wajib dilakukan 
perubahan dalam hal terjadi:  
a. pemindahtanganan sertifikat kepada pihak lain;  
b. perubahan nama badan usaha; dan/atau  
c. perubahan alamat badan us aha;  
 
(2) Permohonan  perubahan sertifikat alat dan perangkat 
telekomunikasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  
diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:  
a. sertifikat asli;  dan 
b. akta notaris untuk:  
1. pemindahtanganan sertifikat kepada pihak lain;  atau 
2. perubahan nama badan usaha dan/atau perubahan 
alamat badan usaha dalam sertifikat . 
 
Pasal 27 
 
(1) Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi wajib dilakukan 
penggantian dalam hal:  
a. sertifikat hilang;  atau 
b. sertifikat rusak.  
 
(2) Permohonan penggantian sertif ikat alat dan perangkat 
telekomunikasi  sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
diajukan kepada Lembaga Sertifikasi  dengan melampirkan 
surat  keterangan kehilangan dari kepolisian.  
 
 
 
 
 Pasal 28 
 
Salinan sertifikat dapat di legalisasi  paling banyak 3 (tiga) lembar 
dengan ketentuan harus melampirkan sertifikat asli.  
 
 
BAB IV 
KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT  
 
Pasal 29  
 
(1) Pemegang sertifikat wajib  melakukan pelabelan sebelum alat 
dan perangkat telekomunikasi diperdagangkan dan/atau 
dipergunakan  
 
(2) Pelabelan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan:  
a. membuat label  yang memuat nomor sertifikat dan 
Identitas Pelanggan (PLG ID) sebagaimana dimaksud 
dalam Lampiran XI  yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan Peraturan Menteri ini ; dan  
b. melekatkan label pada setiap  alat dan perangkat 
telekomunikasi yang telah bersertifikat  dan pada  
kemasan/pembungkusnya . 
 
(3) Dalam  hal label tidak  dapat  dilekatkan  pada  alat dan 
perangkat telekomunikasi  yang telah  bersertifikat    
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b  label 
dilekatka n pada kemasan/pembungkusnya . 
 
(4) Bentuk label sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dibuat 
sesuai contoh desain yang tercantum dalam sertifikat asli.  
 
(5) Pemegang sertifikat wajib melaporkan pelaksanaan pelabelan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) kepada Lembaga 
Sertifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan 
sertifikat dengan melampirkan contoh label.  
 
BAB V  
BIAYA  SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
 
Bagian Kesatu  
Umum  
 
Pasal 30 
 
(1) Sertifikasi  alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan biaya .  
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  
a. biaya pengujian  dan/ atau evaluasi dokumen ; dan 
b. biaya penerbitan sertifikat  alat dan perangkat 
telekomunikasi .  
 
Pasal 31 
 
Besaran biaya sertifikasi alat da n perangkat telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 0 yang dilakukan oleh 
Lembaga Sertifikasi dan Balai Uji Pemerintah ditetapkan sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
Pasal 32 
 
Dalam  hal pemohon mengajukan sertifikasi untuk alat  dan 
perangkat  pendukung  telekomuni kasi dikenakan:  
a. biaya  pengujian dan/atau  evaluasi dokumen; dan 
b. biaya  penerbitan  sertifikat  alat dan per angkat telekomunikasi . 
 
Bagian Kedua  
Biaya Pengujian  
 
Pasal 3 3 
 
(1) Balai Uji menerbitkan surat perintah pembayaran untuk 
biaya pe ngujian , setelah Balai Uji menerima persyaratan 
pengujian secara lengkap dan  sebelum masa berlaku SP3 
berakhir.  
 
(2) Lembaga  Sertifikasi menerbitkan  surat perintah pembayaran  
untuk biaya evaluasi dokumen  yang wajib dibayar pemohon 
paling lambat 60 (enam puluh)  hari kalender sejak tanggal 
diterbitkan nya surat perintah pembayaran . 
 
(3) Dalam hal pemohon tidak melakukan pembayaran  sampai 
jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) , pemohon harus mengajukan 
permohonan baru.  
 
Pasal 3 4 
 
Dalam hal pengujian dilakukan melalui uji lapangan (on site test ) 
selain dikenakan biaya pengujian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat ( 1) huruf a,  pemohon  juga dikenakan biaya 
akomodasi dan transportasi berdasarkan zona sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang besarannya 
sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
 
 
 
 
 Bagian Ketiga  
Biaya Penerbitan Sertifikat  
 
Pasal 3 5 
 
(1) Lembaga Sertifikasi menerbitkan surat perintah pembayara n 
untuk  biaya penerbitan sertifikat  alat dan perangkat 
telekomunikasi , yang wajib dibayar pemohon paling lambat 
60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan nya 
surat perintah pembayaran . 
 
(2) Dalam hal  pemohon tidak melakukan pembayaran  sampai 
jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), pemohon harus mengajukan 
permohonan sertifikat baru 
 
Pasal 36 
 
(1) Biaya penerbitan sertifikat alat dan pera ngkat 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 2 
huruf b dikenakan un tuk penerbitan:  
a. sertifikat baru; dan  
b. sertifikat perpanjangan, perubahan, atau penggantian.  
 
(2) Biaya penerbitan sertifikat alat dan perangkat 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.  
 
BAB VI  
REKOMEND ASI 
 
Pasal 37 
 
(1) Lembaga Sertifikasi alat dan pera ngkat telekomunikasi dapat 
mengeluarkan surat rekomendasi atas permohonan untuk:  
a. pengeluaran sampel uji;  
b. komponen alat dan perangkat telekomunikasi  yang 
terurai  (part list); 
c. alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak wajib 
sertifikasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  4. 
 
(2) Permohonan surat rekomendasi untuk keperluan 
pengeluaran sampel uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dengan melampirkan:  
a. salinan dokumen SP3;  
b. salinan  surat perintah pembayaran pen gujian; dan  
c. salinan bukti pembayaran pengujian.  
 
 
 
 
 
 (3) Permohonan surat  rekomendasi untuk keperluan 
pengeluaran komponen alat dan perangkat telekomunikasi  
yang terurai  (part list) , sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dengan melampirkan spesifikasi tekni s alat dan 
perangkat telekomunikasi  dan/atau salinan sertifikat alat 
dan perangkat  utamanya . 
 
(4) Permohonan surat  rekomendasi untuk keperluan alat dan 
perangkat telekomunikasi yang  tidak wajib disertifikasi 
sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan 
melampirkan spesifikasi teknis alat dan perangkat 
telekomunikasi.  
 
(5) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh Direktur.  
 
 
BAB VII 
SANKSI  
 
Pasal 38 
 
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1)  
dikenakan sanksi sesuai ke tentuan peraturan perundang -
undangan.  
 
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 29 dikenakan 
sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat.  
 
(3) Sebelum dilakukan pencabutan sertifikat sebag aimana 
dimaksud pada ayat ( 2) pemegang sertifikat diberikan 
peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berurut -turut, dengan 
jangka waktu peringatan selama 7 (tujuh ) hari kerja . 
 
 
BAB VIII 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
 
Pasal 39 
 
(1) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap 
Peraturan Menteri ini.  
 
(2) Pengawasan dan pengend alian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan bersama instansi terkait sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN  
 
Pasal 4 0 
 
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, sertifikat alat dan 
perangkat telekomuni kasi yang telah diterbitkan sebelum 
Peraturan Menteri ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai 
dengan masa berlaku sertifikat berakhir.  
 
 
BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
 
 Pasal 4 1 
 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 
Menteri Komunikasi dan I nformatika Nomor 
29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan 
Perangkat Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku . 
Pasal 4 2 
 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak  tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia.  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  25 Juni 2014  
MENT ERI KOMUNIKAS I DAN INFORMATIKA                     
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
ttd 
 
 TIFATUL SEMBIRING  
 
Diundangkan d i Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
                 REPUBLIK INDONESIA,  
 
 ttd 
 
           AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR  882 
   
LAMPIRAN I   
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR    18  TAHUN 2014  
TENTANG  
SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT 
TELEKOMUNIKASI  
 
PROSEDUR SERTIFIKASI MELALUI PENGUJIAN  
-------------------------------------------------------------- ---------------------------  
 
 
 
            3 Hari  
       Tidak  Lengkap  
 
 
 
Lengkap  
 
---------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 
            21 Hari  
 
------------------------------------------ -----------------------------------------------  
 
            1 Hari   
 
-----------------------------------------------------------------------------------------  
            Tidak  Memenuhi  
 
            3 Hari  
            Memenuhi  
  
 
------------- --------------------------------------------- -------------------------------  
 
         2 Hari  
 
---------------------------------------------------------- -------------------------------  
MENT ERI KOMUNIKAS I DAN INFORMATIKA                     
REPUBLIK INDON ESIA,  
 
   ttd 
 
 
              TIFATUL SEMBIRING  
 
  No Jabatan  Paraf  
1. Sekjen Kemkominfo   
2. Dirjen SDPPI   
3. Kepala Biro Hukum   Pemeriksaan 
Persyaratan Dokumen  
oleh Petugas  
Penerbitan  
Surat Pe ngantar  Pengujian Perangkat (SP3)  
Evaluasi  Hasil Uji  
oleh Evaluator  
Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SP2)  
Sertifikat  
Penerbitan Sertifikat  Alat dan 
Perangkat Telekomunikasi  Pemohon Mengajukan  
Permohonan  dan persyaratannya  
Surat Penolakan  BALAI UJI  
Pengujian Perangkat Telekomu nikasi  
 
Laporan Hasil Uji  
   
 
LAMPIRAN I I  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  18 TAHUN 2014  
TENTANG  
SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT 
TELEKOMUNIKASI  
 
 
PROSEDUR SERTIFIKASI MELALUI EVALUASI DOKUMEN  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
                      2 Hari 
        Tidak Memenuhi  
 
 
Memenuhi  
-------- ---------------------------------------------------------------------------------  
            Tidak  Memenuhi  
 
               6 Hari 
                   Memenuhi  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 
          2 Hari  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------  
MENT ERI KOMUNIKAS I DAN INFORMATIKA                     
REPUBLIK INDONESIA,  
 
   ttd 
 
 
              TIFATUL SEMBIRING  
 
  
 
 No Jabatan  Paraf  
1. Sekjen Kemkominfo   
2. Dirjen SDPPI   
3. Kepal a Biro Hukum   Pemeriksa an 
Persyaratan Dokumen  
oleh Petugas  
Evaluasi Dokumen 
Hasil Uji  oleh 
Evaluator  
Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SP2)  Pengujian dan 
Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi  
Penerbitan Sertifikat  Alat dan 
Perangkat Telekomunikasi  Mengajukan  
Permohonan  dan persyaratannya  
 
Surat Penolakan  LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18  TAHUN 201 4 
TENTANG  
SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT 
TELEKOMUNIKASI  
 
FORMAT SURAT PERMOHONAN SERTIFIKASI  
 
KOP SURAT PERUSAHAAN  
                                              
                                     ....(1)...., ....(2)....  
Nomor  : ....(3).... 
Klasifikasi  : ....(4).... 
Lampiran  : ....(5).... 
Perihal  : Permohonan Sertifikasi  
 Alat dan Perangkat Telekomunikasi  
 
Kepada Yth,  
Lembaga Sertifikasi  
c.q. 
Direktur Standardi sasi 
Perangkat Pos dan Informatika  
Di 
Jl. Medan Merdeka Barat No 17  
Jakarta   10110  
 
Dengan hormat,  
 
Bersama ini kami mengajukan permohonan ....( 6).... sesuai dengan Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor   Tahun 201 4 tentang Sertifikasi Alat d an Perangkat 
Telekomunikasi.  
 
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan persyaratan yang terdiri dari:  
1. ....(7).... 
2. ....(7).... 
3. ....(7).... 
4. ....(7).... 
5. Dst.  
 
Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan dan disetujui.  
 
 
....(1)....,  ....(2)....  
 
....(8)....  
Meterai  secukupnya  
 
 
(............ .(9).... ............ ) 
 
Keterangan:  
(1) Nama kota tempat pemohon berdomisili ; 
(2) Tanggal surat dibuat oleh pemohon;  
(3) Nomor surat Pemohon;  
(4) Klasifikasi surat pemohon;  
(5) Jumlah lampiran yang dilampirkan oleh  Pemohon  (6) Diisi dengan jenis permohonan:  
- Sertifikasi alat dan perangkat;  
- Perpanjangan sertifikat;  
- Perubahan sertifikat; atau  
- penggantian sertifikat.  
(7) Diisi dengan lampiran yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor    Tahun   2014,  sesuai jenis 
permohonan sebagaimana angka (6);  
(8) Tanda tangan pemohon;  
(9) Nama jelas dan jabatan pemohon.  
 
 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA    
    REPUBLIK INDONESIA,  
 
          ttd 
 
 
            TIFATUL SEMBIRING  
No. Jabatan  Paraf  
1. Sekjen Kemkom info  
2. Dirjen SDPPI   
3. Kepala Biro Hukum   
 
 
 LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  18  TAHUN 201 4 
TENTANG  
SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT 
TELEKOMUNIKASI  
 
FORMAT PERNYATAAN KESEDIAAN DITINJAU DAN/ATAU DIAMBIL SAMPEL 
ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
 
 
KOP SU RAT PERUSAHAAN PEMOHON  
 
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DITINJAU DAN/ATAU DIAMBIL SAMPEL  
                                          Nomor:     
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini:  
Nama  : 
Jabatan  :  
Alamat  : 
 
Menyatakan bersedia untuk diadakan peninjauan dan/atau  pengambilan 
sampel produk alat dan perangkat telekomunikasi sebanyak 1 (satu) untuk 
Non-CPE atau 2 (dua) untuk CPE.  
 
Nama Alat/Perangkat  : 
Merk  : 
Model/Tipe  : 
 
Untuk keperluan pelaksanaan uji laboratorium.  
 
Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergun akan sebagaimana 
mestinya.  
Yang membuat pernyataan  
 
Ttd  
Meterai secukupnya  
 
(         Nama         ) 
Jabatan  
 
 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd 
 
 
   TIFATUL SEMBIRING  
EPUBLIK I  
No. Jabatan  Paraf  
1. Sekjen Ke mkominfo   
2. Dirjen SDPPI   
3. Kepala Biro Hukum   LAMPIRAN  V   
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR   18 TAHUN 2014  
TENTANG  
SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT 
TELEKOMUNIKASI  
   
DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN  
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA  
 
JL. MEDAN MERDEKA BARAT 17 JAKARTA 10110, INDONESIA  
 
FORMULIR SERTIFIKASI  
                
     Pabrikan        Distributor       Importir           Institusi Pemerintah  
 
     Badan Hukum/Badan Usaha        Perwakilan Negara Asing  
 
DATA PEMOHON  
1.    Nama instansi  
2.    Alamat  Telp 
Fax 
Email  
3.    Nama dan Jabatan Pemohon/Penanggung Jawab  
4.    Alamat  Telp 
Fax 
Email  
DATA PERANGKAT  
5.    Nama Alat/Perangkat  
6.    Merk  
7.    Model/Tipe  
8.    Negara Pembuat  
9.    Pabrikan Pembuat  
10.  Alamat Pabrikan  Telp 
Fax 
Email  
11.  Catatan :  
 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,  
     
         
TIFATUL SEMBIRING  
 
 
 
 
 ttd LAMPIRAN V I 
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR   18   TAHUN  2014 
TENTANG  
SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT 
TELEKOMUNIKASI  
 
 
 
PAKTA INTEGRITAS  
 
 
Saya yang bertandatangan dibawah ini:  
Nama  : 
Jabatan  : 
Nama Perusahaan  : 
Alamat  Perusahaan  : 
 
Dalam rangka pengurusan Sertifikasi alat  dan perangkat telekomuniksi di 
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, 
dengan ini saya menyatakan bahwa:  
1. Tidak akan melakukan komun ikasi yang mengarah kepada Kolusi, 
Korupsi dan Nepotisme ; 
2. Tidak akan melakukan praktek Kolusi,  Korupsi dan Nepotisme ; 
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila 
mengetahui ada indikas i Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ; 
4. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan Sertifikasi alat  dan 
perangkat telekomunikasi yang dapat dikategorikan sebagai suap 
dan/atau gratifikasi.  
 
Apabila saya melanggar hal -hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta 
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai denga n ketentuan 
perundang -undangan.  
 
Yang membuat pernyataan  
 
Ttd. 
Meterai secukupnya  
 
(         Nama         ) 
Jabatan  
 
 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd 
 
 
   TIFATUL SEMBIRING  
EPUBLIK I  
No. Jabatan  Paraf  
1. Sekjen Ke mkominfo   
2. Dirjen SDPPI   
3. Kepala Biro Hukum   LAMPIRAN VI I 
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  18  TAHUN 201 4 
TENTANG  
SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT 
TELEKOMUNIKASI  
 
 
SURAT PERNYATAAN SPESIFIKASI TEKNIS  
      Nomor:  
 
 
Yang berta nda tangan dibawah ini:  
 
Nama   : ____________________________________________  
Jabatan   : ____________________________________________  
Alamat  : ____________________________________________  
    
Menyatakan bahwa spesifikasi teknis, nama perangkat, merek, dan 
model/tipe dari alat dan perangkat telekomunikasi berikut tidak ada 
perubahan.  
 
Jenis Perangkat: ____________________________________________  
Merek  : ____________________________________________  
Model/Tipe  : ____________________________________________  
 
 
Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya.  
 
………………,……………….  
 
Yang membuat pernyataan,  
 
Ttd. 
Meterai secukupnya  
 
 
(         Nama         ) 
Jabatan  
 
MENTERI KOMUNIKASI DAN IORMATIKA R  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK  INDONESIA,  
 
ttd 
 
 
   TIFATUL SEMBIRING  
EPUBLIK I  
No. Jabatan  Paraf  
1. Sekjen Ke mkominfo   
2. Dirjen SDPPI   
3. Kepala Biro Hukum   
NDONESIA, SEMBIRING    LAMPIRAN VII I 
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 201 4 
TENTANG  
SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT 
TELEKOMUNIKASI  
 
 
 
KOP SURAT LEMBAGA SERTIFIKASI  
 
 
SURAT PENGANTAR PENGUJIAN PERANGKAT (SP3)  
 
Nomor        : ...(1)...    
Tanggal       : ...(2)...  
Masa Berlaku:  ...(3)...       
 
Kepada  
  ..(4)...  
1. Sesuai  Peraturan  Menteri K omunikasi dan Informatika  Nomor…..    
Tahun 201 4 tentang  Sertifikasi  Alat dan Perangkat  Telekomunikasi  
ditetapkan bahwa:  
 
Perangkat   :  ...(5)... 
Merk/Model/Tipe  :  ...(6)... 
Buatan   :  ...(7)... 
Agen/Pabrik   :  ...(8)... 
Pemohon   :  ...(9)... 
Nomor Resi/T anggal  :  ...(10)... 
 
telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengujian di Balai Uji 
tersebut  di atas.  
 
2. Surat Pengantar Pengujian P erangkat (SP3) ini hanya ditujukan pada 
pihak yang ditunjuk dan berlaku sesuai data tersebut di atas.  
 
      A.n. DIREKTUR  STANDARDISASI PPI  
          KASUBDIT …………….   
         
 
 
                                                                               ...(11)...  
 
(……………………………..)  
Tembusan Yth:  
1.  Direktur Standardisasi PPI (sebagai laporan);  
2.  Pemohon.  
 
 
Keterangan:  
(1) Diisi dengan n omor SP3;  
(2) Diisi dengan t anggal penerbitan SP3;  
(3) Diisi dengan t anggal berakhirnya  masa laku SP3, yaitu 30 hari setelah 
tanggal penerbitan ; (4) Diisi dengan nama Balai Uji yang ditunjuk;  
(5) Diisi dengan jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang akan  
disertifikasi;  
(6) Diisi dengan merk/model/tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang 
akan disertifikasi;  
(7) Diisi dengan negara asal alat dan perangkat telekomunikasi yang akan 
disertifikasi;  
(8) Diisi dengan agen/pabrik yang mengimpor atau membuat alat dan 
perang kat telekomunikasi yang akan disertifikasi;  
(9) Diisi dengan nama pemohon sertifikasi;  
(10) Diisi dengan nomor resi/tanggal;  
(11) Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menandatangani 
SP3. 
 
 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI K OMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd 
 
 
   TIFATUL SEMBIRING  
No. Jabatan  Paraf  
1. Sekjen Ke mkominfo   
2. Dirjen SDPPI   
3. Kepala Biro Hukum   
 
 
 
TIFATUL SEMBIRING  LAMPIRAN IX 
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  18 TAHUN 2014  
TENTANG   
SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT 
TELEKOMUNIKASI  
 
FORMAT SERTIFIKAT ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
 
 
 
 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
        REPUBLIK INDONESIA,  
 
No. Jabatan  Paraf   
1. Sekjen Kemkominfo    
2. Dirjen SDPPI          TIFATUL SEMBIRING  
3. Kepala Biro Hukum    
                          t INDONESIA,  
 ttd     LAMPIRAN X   
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  18 TAHUN 2014  
TENTANG   
SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT 
TELEKOMUNIKASI  
 
 
KOP SURAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA PERANGKAT POS DAN 
INFORMATIKA  
 
 
Nomor   : ...(1)...                 Jakarta, ...(2)...  
Klasifikasi  : ...(3)...    
Lampiran   : ...(4)...  
Perihal   : Penolakan Permohonan Sertifikat  
Alat dan Perangkat Telekomunikasi.  
 
Kepada Yth  
 
...(5)...  
 
1. Menunjuk  surat  permohonan  Saudara  Nomor  ...(6)... tertanggal 
...(7)...  perihal  Permohonan  Sertifikasi  Alat  dan Perangkat 
Telekomunikasi , dan sesuai  Peraturan  Menteri Komunikasi  dan 
Informatika Nomor  .... Tahun 2014  tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat 
Telekomunikasi, setelah dilakukan evaluasi terhadap Rekapitukasi  Hasil  
Uji  ( Test  Report )  yang  diterbitkan  oleh  ...(8)..., kami  memutuskan 
bahwa tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang Saudara ajukan tidak 
memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan.  
 
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka permohonan sertifikasi 
atas alat dan perangkat ...(9)... . DITOLAK.  
 
3. Demikian disampaikan, atas perhatian S audara diucapkan terima -kasih.  
 
 
A.n.  DIREKTUR STANDARDISASI PPI  
KASUBDIT ....................................  
 
 
...(10)...  
 
(.....................................................)  
 
 
Keterangan:  
(1) Diisi dengan nomor surat penolakan;  
(2) Diisi dengan tanggal su rat dibuat;  
(3) Diisi dengan klasifikasi surat;  
(4) Diisi dengan jumlah lampiran yang menyertai surat penolakan;  
(5) Diisi dengan nama dan alamat pemohon;  
(6) Diisi dengan nomor surat permohonan atas nama pemohon;  
(7) Diisi dengan tanggal surat permohonan;  (8) Diisi dengan:  
a. Nama Balai Uji yang melakukan pengujian pengukuran; atau  
b. Lembaga sertifikasi dalam hal dilakukan pengujian evaluasi dokumen.  
(9) Jenis alat dan perangkat yang dimohonkan untuk sertifikasi.  
(10) Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas  
 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A 
        REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
ttd 
 
 
      TIFATUL SEMBIRING  
No. Jabatan  Paraf  
1. Sekjen Kemkominfo   
2. Dirjen SDPPI   
3. Kepala Biro Hukum   
 
 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
 
TIFATUL SEMBIRING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LAMPIRAN XI   
PERATUR AN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
NOMO R 18 TAHUN 2014  
TENTANG   
SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT 
TELEKOMUNIKASI  
 
 
 
FORMAT LABEL ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan:  
 
a. Nomor Sert ifikat adalah nomor sertifikat yang diterbitkan untuk setiap 
alat dan perangkat telekomunikasi.  
 
c. Nomor PLG. ID adalah nomor identitas pelanggan berdasarkan database 
Lembaga Sertifikasi.  
 
 
 
Contoh label:  
 
 
 
 
 
 
 
NTERI KOMUNIKASI DA N INFORMATIKA REPUB  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
        REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd 
 
 
      TIFATUL SEMBIRING  
No. Jabatan  Paraf  
1. Sekjen Kemkominfo   
2. Dirjen SDPPI   
3. Kepala Biro Hukum   
  
[Nomor Sertifikat ] 
[ Nomor PLG.ID ] 
 
 
1111/SDPPI/201 4 
2222  
   
 LAMPIRAN XII  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 201 4 
TENTANG SERTIFIKASI ALAT DAN 
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
 
 
 
ZONA LAYANAN UJI LAPANGAN ( ON SITE TEST ) 
 
 
NO WILAYAH/AREA  WAKTU (HARI)  JENIS 
PENGUJIAN  
1.  ON SITE TE ST DALAM NEGERI  
ZONA 1  DKI JAKARTA  1 HARI  PER TYPE 
APPROVAL  
ZONA 2  BANTEN  2 HARI  PER TYPE 
APPROVAL  
 JAWA BARAT    
ZONA 3  JAWA TENGAH  3 HARI  PER TYPE 
APPROVAL  
  
    DI YOGYAKARTA    
  JAWA TIMUR    
  KEPULAUAN RIAU      
  JAMBI      
  SUMATER A BARAT      
  SUMATERA SELATAN      
  LAMPUNG      
  BENGKULU      
 BANGKA BELITUNG      
  BALI     
  NUSA TENGGARA BARAT      
  BUSA TENGGARA TIMUR      
  KALIMANTAN BARAT      
  KALIMANTAN BARAT      
  KALIMANTAN TIMUR      
  KALIMANTAN SELA TAN     
  SULAWESI UTARA      
  GORONTALO      
  SULAWESI BARAT      
  SULAWESI SELATAN      
  SULAWESI TENGAH  
 
     
ZONA 4  SULAWESI TENGGARA  4 HARI  PER TYPE 
APPROVAL  
  
   MALUKU    
   MALUKU UTARA      
   PAPUA      
   IRIAN BARAT  
 
 
       
 2.  ON SI TE TEST LUAR NEGERI  
 ZONA 5  LUAR NEGERI  4 HARI   
(MINIMUM )  PER TYPE 
APPROVAL  
 
 
*) Komponen Biaya Tarif Uji Lapangan ( On Site Test)  Sesuai Dengan Standard 
Biaya Umum (SBU) Yang Ditetapkan Pemerintah.  
 
 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESI A, 
 
 
TIFATUL SEMBIRING  
No. Jabatan  Paraf  
1. Sekjen Kemkominfo   
2. Dirjen SDPPI   
3. Kepala Biro Hukum   
 ttd