PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
                                                 NOMOR  :  
 
TENTANG  
 
PEMBERLAKUAN SNI SEBAGIAN PARAMETER  UNTUK  HANDUK  SECARA  WAJIB   
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA , 
 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka meningkatkan d aya saing industri nasiona l dan  
menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen  serta 
menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu 
memberlakukan  SNI Sebagian P arameter  Untuk Handuk  secara 
wajib ; 
   
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a, perlu menetapkan  Peraturan Menteri Perindustrian  tentang  
Pemberlakuan  SNI Sebagian Parameter  untuk Handuk  secara wajib; 
   
Mengingat  : 1. Undang - Undang  Nomor   5 Tahun    1984   tentang  Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 3274);  
 
2. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization  (Persetujuan 
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);  
 
3. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 1 7 Tahun 
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 : 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);  
 
4. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3821);  
 
5. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor  
2 
 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah  dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan 
Pengaturan, Pembinaan  dan Pengembangan  Industri (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);  
 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);  
 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo r 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  
 
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Republ ik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;  
 
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara sebagaimana telah beberapa kali diuba h terakhir dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;  
 
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78  Tahun 2001 
tentang Komite Akreditasi Nasion al; 
 
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kab inet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 
2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;  
 
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M -DAG/PER/12/2009 
tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang sebagaim ana 
telah diubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M -
DAG/PER/5/2010;  
 
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M -IND/PER/9/2009 
tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;  Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor  
3 
  
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M -IND/PER/10/2010 
tentang Or ganisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;  
 
16. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberlakuan  Standar Nasional Indonesia 
Secara Wajib;  
 
 
 
   
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  : PERATURAN  MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN 
SNI SEBAGIAN PARAMETER  UNTUK HANDUK  SECARA WAJIB.  
 
 
  Pasal 1  
 
  Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :  
 
  1. Sertifikat Produk Penggunaa n Tanda SNI Sebagian Parameter  yang 
selanjutnya disebut SPPT  SNI - SP adalah Sertifikat Produk 
Penggunaan Tanda SNI - SP yang dikeluarkan oleh Lembaga 
Sertifikasi Produk kepada produsen yang m ampu menghasilkan 
Handuk  yang sesuai SNI - SP. 
 
  2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah 
lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan 
Tanda SNI - SP. 
 
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan 
pengujian terhadap contoh barang sesuai SNI - SP. 
 
  4. Petugas Pengawas Standar Barang dan/atau  Jasa di Pabrik yang 
selanjutnya disebut  PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil  di pusat atau 
daera h yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang 
dan/atau  jasa di lokasi produksi dan /atau  di luar lokasi produksi , yang 
SNInya telah diberlakukan secara wajib.  
 
  5. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah 
lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem 
akreditasi dan sertifikasi serta  berwenang untuk mengakreditasi Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor  
4 
 lembaga d an laboratorium un tuk melakukan kegiatan sertifikasi .  
 
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang 
perindustrian.  
    
  7. Direktorat Jenderal Pembina Industri adal ah Direktorat Jenderal Basis 
Industri Manufaktur, Kementerian  Perindustrian.  
 
8. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis 
Industri Manufaktur, K ementerian Perindustrian.  
 
9. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri 
Handuk  pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, 
Kementerian Perindustrian.  
 
  10. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan , Iklim dan Mutu Industri, 
Kementerian Perindustrian.  
 
  11. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang melaksanakan 
tugas urusan peme rintahan di b idang perindustrian.  
 
  12. Dinas Kabupaten/ Kota adalah Dinas di Kabupaten/ Kota yang 
melaksanakan tug as urusan pemerintahan bidang perindustrian.  
  
  13. Produsen adalah perusahaan yang berbentuk badan usaha atau 
badan hukum  yang memproduksi kain handuk  dan/atau  
memasark annya dengan menggunakan atau tanpa menggunakan 
mereknya . 
 
  14. Perwakilan  (representative ) adalah perusahaan berbadan hukum 
yang berada di I ndonesia yang  telah menerima penunjukan atau 
mandat secara tertulis dari produsen selaku perwakilan produsen 
tersebut di Indonesia dalam hubungannya dengan hal -hal yang telah 
disepakati oleh kedua pihak . 
 
  15. Importir adalah orang perorangan atau perusahaan yang berbentuk 
badan usaha atau badan hukum yang melakukan kegiatan impor . 
 
 
   
 
 
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor  
5 
 Pasal 2  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Memberlakukan sebagian parameter uji dalam SNI Handuk  yaitu : 
 
No Jenis uji  Persyaratan  Keterangan  
1 Daya serap  
- Waktu serap  20 detik  Maksimum  
- Kapasitas serap  500 % Maksimum  
2 Kadar formaldehid a 20 ppm Maksimum  
3 
 
 
 Kadar logam terekstra ksi 
Cd (kadmium)  0,1 mg/kg  Maksimum  
Cu (tembaga)  50,0 mg/kg  Maksimum  
Pb (timbal)  1,0 mg/kg  Maksimum  
Ni (nikel)  4,0 mg/kg  Maksimum  
 
 
pada jenis produk dengan nomor Harmonized System  (HS)/pos tarif  
sebagai berikut :  
   
No. Uraian Barang  Nomor HS  
 
 
 
 
 
1. 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
4. 
5. 
 
 
 
 
6. 
7. 
 
 
  
Terry towelling dan kain tenunan terry 
semacam itu  
-    Terry  towelling dan kain tenunan terry 
semacam itu, dari kapas : 
- -  Lain – lain 
-    Terry towelling dan kain tenunan terry 
semacam itu, dari bahan tekstil 
lainnya.  
 
Kain berbulu  termasuk ka in “berbulu 
panjang” dan kain terry, rajutan atau 
kaitan . 
-    Kain bulu bergelung : 
- -  Dari kapas  
- -  Dari serat buatan  
- -  Dari bahan tekstil lainnya  
 
Pakaian mandi  yang terbuat dari kain 
handuk  untuk p ria atau anak laki -laki, 
rajutan atau kaitan . 
      
 
 
 
  
 
 
 
 
5802.19.00.00  
5802.20.00.00  
 
 
 
 
 
 
 
6001.21.00.00  
6001.22.00.00  
6001.29.00.0 0 
 
 
 
 
Ex 6107.91.00.00   
Ex 6107.99.00.00   
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor  
6 
  
 
 
8. 
9. 
10. 
 
 
 
11. 
12. 
13. 
 
 
 
14. 
15. 
16. 
 
17. Pakaian mandi  yang terbuat dari kain 
handuk , untuk wanita dan anak 
perempuan , rajutan atau kaitan.  
      
 
 
 
Bathrobe  yang terbuat dari kain handuk , 
untuk pria atau anak laki -laki. 
     
 
 
 
Bathro be yang terbuat dari kain h anduk , 
untuk wanita atau anak perempuan . 
     
 
 
 
Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, 
dari terry towelling atau kain terry 
semacam itu, dari kapas.   
 
 
Ex 6108.91.00.00   
Ex 6108.92.00.00   
Ex 6108.99.00.00   
 
 
 
Ex 6207.91.00.00   
Ex 6207.99.10.00   
Ex 6207.99.90.00   
 
 
 
Ex 6208.91.00.90   
Ex 6208.92.00.90  
Ex 6208.99.90.00   
 
6302.60.00.00  
 
(2) Handuk  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan  kain 
dengan permukaan berbulu bergelun g (looped pile ) baik berupa kain 
rajut maupun tenun, dari bermacam -macam jenis serat yang 
digunakan untuk mengeringkan badan . 
 
 
  Pasal 3  
 
  Perusahaa n yang memproduksi Handuk  wajib memenuhi ketentuan  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan : 
 
  a. memiliki  SPPT  SNI - SP; 
 
b. membubuhkan tanda SNI - SP pada setiap produk dan k emasan di 
tempat yang mudah dibac a dengan cara penandaan yang 
menghasilkan  tanda SNI - SP tidak mudah hilang . 
 
 
  Pasal 4 
 
(1) Ketentuan SNI – SP Handuk  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tidak berlaku bagi Handuk  dengan nomor Harmonized System  
(HS)/pos tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila 
digunakan:  
 Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor  
7 
 a. untuk program penelitian dan pengembangan ( Research and 
Development ); 
b. sebagai barang contoh dalam pameran;  atau 
c. sebagai bahan baku untuk produksi tujuan ekspor . 
 
(2) Handuk  sebagaimana dimaksud pada ay at (1) wajib memiliki 
Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pembina  Industri.  
 
(3) Rekom endasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang -
kurangnya memuat informasi sebagai berikut:  
 
a. identitas perusahaan/lembaga pemohon;  
b. kegunaan;  
c. kapasitas produksi dan rencan a produksi perusahaan (untuk 
produk tujuan ekspor);  dan 
d. jumlah produk yang akan diimpor . 
 
(4) Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan/lembaga yang 
dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup yang 
menyatakan bahwa produk yang diimpor digunakan:  
 
a. untuk program penelitian dan pengembangan ( Research and 
Development ); 
b. sebagai barang contoh dalam pameran; atau  
c. sebagai bahan ba ku untuk produksi tujuan ekspor ; 
 
dengan bukti yang dapat diperta nggungjawabkan.  
 
(5) Dalam memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2), Direktorat Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi 
atau lembaga terkait . 
 
(6) Ketentuan dan per syaratan pemberian Rekomendasi sebagaiman a 
dimaksud dalam ayat (2) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur 
Jenderal Pembina Industri.  
 
 
Pasal 5 
 
  (1) Penerbitan SPPT  SNI - SP Handuk  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3  huruf a  dilakukan oleh LSPro yang telah  terakreditasi oleh 
KAN dan ditunjuk oleh Menteri setela h mendapat surat rekomendasi  
terlebih dahulu dari Direk torat Jenderal Pembina Industri . 
 
  (2) Penerbitan SPPT  SNI - SP Handuk  sebagaimana ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor  
8 
 dilaksanakan sesuai dengan  Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 
302:2006: Penilaian Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi Produk 
melalui Pengujian keses uaian mutu produk sesuai ketentuan SNI-SP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada contoh:  
 
  a. produksi dalam negeri yang diambil dari  lot/batch  produksi;  atau 
 
b. produk impor , contoh diambil dari  lot produk di setia p 
pengapalan ( shipment ). 
 
(3) Setiap lot produksi sebagaimana dimaksud pada :  
 
a. ayat (2) huruf a merupakan total hasil  produksi selama 6 bulan; 
atau 
 
b. ayat (2) huruf b merupakan total jumlah produk yang diimpor 
pada setiap pengapalan.  
 
  (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  dilaksanakan oleh 
Laboratorium Penguji  yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk 
oleh Menteri dengan ruang lingkup sesuai  SNI-SP Handuk  
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 2 ayat (1) . 
 
  (5) Apabila  LSPro dan/atau Laboratorium penguji yang terakreditasi oleh 
KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  belum tersedia atau 
belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan 
atau Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh 
BPKIMI . 
 
(6) LSPro dan/atau  Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 5) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan 
harus telah diakreditasi KAN.  
 
 
Pasal 6 
LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam menerbitkan SPPT  
SNI - SP Handuk  wajib mencantum kan paling sedikit  informasi:  
 
a. nama dan alamat perusahaan;  
b. alamat pabrik /usaha ; 
c. nama penanggung  jawab;  
d. nama dan alamat importir/perwakilan;  
e. judul SNI-SP; 
f. parameter uji yang dipenuhi;  
g. tipe/jen is produk; da n 
h. merek. Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor  
9 
   Pasal  7 
 
  (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaporkan 
penerbitan SPPT  SNI - SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala 
BPKIMI selambat -lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan 
SPPT  SNI - SP. 
 
(2) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
menerbitkan  SPPT  SNI - SP Handuk  yang disebabkan:  
 
a. ketidaksesuaian mutu; dan/atau  
 
b. tidak terpenuhi persyaratan untu k memperoleh SPPT  SNI - SP 
Handuk  oleh perusahaan pemohon;  
 
LSPro wajib melaporkan penolakan penerbitan SPPT  SNI – SP 
Handuk  kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Ke pala 
BPKIMI selambat -lambatnya 1 (satu) hari sejak diterbitkan surat 
penolaka n penerbitan SPPT  SNI – SP Handuk . 
 
(3) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggung jawab 
atas SPPT  SNI - SP Handuk  yang  diterbitkan.  
   
 
  Pasal 8 
   
Setiap Handuk  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang 
diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam 
negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3. 
   
 
Pasal 9 
 
  (1) Handuk  yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang 
beredar.  
 
(2) Handuk  yang berasal dari hasil produksi dalam negeri  yang telah 
bered ar di pasar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 wajib  ditarik dari peredaran oleh produsen 
yang bersangkutan.  
 
(3) Handuk  impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dilarang m asuk Daerah Pabean Indonesia.  
 
(4) Handuk  impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor  
10 
 dimaksud dalam Pasal 3 dan telah berada di dalam Kawasan Pabean 
Indonesia wajib di re-ekspor atau dimusnahkan oleh Pelaku Usaha .  
 
(5) Tata cara penarikan produk dari peredaran  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan.  
 
(6) Pelaksanaan pemusnahan dan/atau re -ekspor sebagaimana dimaksud  pada 
ayat (4) wajib disaksikan oleh instansi terkait.  
 
  Pasal 10 
   
(1) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI-SP untuk  
Handuk  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 . 
 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di 
dalam lokasi produksi dan /atau di luar lokasi produksi yang 
dilaksanakan sekurang -kurangnya 1 (satu) kali dalam set ahun 
dengan menugaskan PPSP . 
 
  (3) Dalam melakukan pengawasan seb agaimana dimaksud pada ayat (2) 
Direktorat Jenderal Pembina Industri bekerjasama dan/atau 
berkoordinasi dengan instansi Dinas Provinsi dan/atau Dinas 
Kabupaten/Ko ta atau instansi terkait.  
 
 
  Pasal 1 1 
   
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis dan  
Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI-SP untuk  Handuk . 
 
 
 
Pasal 1 2 
 
  Pelaku usaha, LSPro atau Laboratorium  Penguji  yang melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan 
sanksi sesuai deng an ketentuan peraturan perundang -undangan.  
   
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor  
11 
 Pasal 13 
 
  Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak  tanggal 
diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
 
Ditetapkan di   Jakarta  
pada tanggal     
  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
   REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
 
MOHAMAD  S. HIDAYAT  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
                        REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
                             AMIR SYAMSUDIN  
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 201 3  NOMOR