PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENDINGIN RUANGAN,
LEMARI PENDINGIN, DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri
nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi
konsumen atas mutu produk industri serta menciptakan
persaingan usaha yang sehat dan adil di bidang industri
elektronika, perlu memberlakukan Standar Nasional
Indonesia (SNI) atas 3 (tiga) produk elektronik yang meliputi
Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci
secara wajib;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan
Mesin Cuci Secara Wajib;
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Perindustrian Rl
Nomor:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93: Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91
Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi KementerianPeraturan Menteri Perindustrian Rl
Nomor:
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92
Tahun2011;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun
2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun
2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
Periode 2009 - 2014 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun
2011;
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010 tentang
Pengesahan Agreement on The ASEAN Harmonized
Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime
(Persetujuan ASEAN tentang Harmonisasi Tata Cara
Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-
DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label
pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pengakuan Terhadap Sertifikat Produk
Peralatan Listrik dan Elektronika dari Lembaga Penilaian
Kesesuaian di Negara - Negara ASEAN.
18. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional
Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;Peraturan Menteri Perindustrian Rl
Nomor:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
PENDINGIN RUANGAN, LEMARI PENDINGIN, DAN MESIN
CUCISECARAWAJIB.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya
disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan
Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi
Produk kepada produsen yang mampu memproduksi
Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci
sesuai persyaratan SNI.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut
LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi
Produk Penggunaan Tanda SNI.
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan
kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai
spesifikasi/metode uji SNI.
4. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN
adalah fembaga non struktural, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan
tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta
berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium
penguji untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
5. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau
secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah
memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-
SNI yang dilakukan oleh LSPro.
6. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya
disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau
daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan
barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi
kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara
wajib.Peraturan Menteri Perindustrian Rl
Nomor:
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.
8. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat
Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi,
Kementerian Perindustrian.
9. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal
Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian
Perindustrian.
10. Direktur Pembina Industri adaiah Direktur yang membina
industri Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin
Cuci pada Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis
Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
11. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan
Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.
12. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang
menyelengarakan urusan pemerintahan bidang
perindustrian.
13. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat
Kabupaten/Kota yang menyelengarakan urusan
pemerintahan bidang perindustrian.
Pasal 2
(1) Memberlakukan secara wajib SNI Pendingin Ruangan,
Lemari Pendingin atau Mesin Cuci terhadap 3 (tiga) jenis
Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci
pada jenis produk dengan Nomor Pos Tarif / Harmonize
System (HS) sebagai berikut:
No.
1.
Jenis Produk
Pendingin
Ruangan,
No. SNI
SNI IEC 60335-2-
40-2009 peralatan
listrik rumah
tangga dan
peralatan serupa -
keselamatan -
Bagian 2-
40:Persyaratan
Khusus untuk
No. HS
ExHS.8415.10.10.00
Ex HS. 8415. 10. 90.00Peraturan Menteri Perindustrian Rl
Nomor:
2.
3.
Lemari
Pendingin
Mesin Cuci
pompa kalor listrik,
pengkondensi
udara dan
pengering udara
SNI IEC 60335-2-
24-2009 Peranti
listrik rumah
tangga dan
sejenisnya -
Keselamatan -
Bagian 2-24:
Persyaratan
khusus untuk
peranti pendingin,
peranti es krim dan
pembuat es.
SNI IEC 60335-2-
7-2009 peralatan
listrik serupa-
Keselamatan -
Bagian 2-7;
Persyaratan
khusus untuk
Mesin Cuci.
ExHS.8418.10.10.10
ExHS.8418.10.10.90
Ex HS. 8418.21. 00.10
Ex HS. 8418.21. 00.90
ExHS.8418.29.00.10
ExHS.8418.29.00.90
Ex HS. 8418. 30. 10.00
ExHS.8418.30.90.00
ExHS.8418.40.10.00
ExHS.8418.40.90.00
Ex HS.8450.1 1.10.00
Ex HS. 8450.1 1.90. 00
Ex HS. 8450.12. 00.10
ExHS.8450.12.00.20
ExHS.8540.19.00.10
Ex HS. 8540. 19. 00.20
(2) Pendingin Ruangan (Air Conditioner (AC)) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan produk AC split, window
dan atau portable untuk penggunaan rumah tangga dengan
daya pendingin sampai dengan 3 PK dan tegangan
pengenal tidak lebih dari 250 V.
(3) Lemari Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan lemari pedingin untuk keperluan rumah tangga
(refrigerator, electric freezer) dengan volume kotor (gross
volume) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak
lebih dari 250V.
(4) Mesin Cuci sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Mesin Cuci untuk keperluan rumah tangga
sampai dengan 10 kg dengan tegangan listrik tidak lebih
dari 250 V baik satu tabung (single tube) dan dua tabung
(double tube).Peraturan Menteri Perindustrian Rl
Nomor:
Pasal 3
SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak
diberlakukan pada Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin dan
Mesin Cuci yang memiliki nomor Harmonize System (HS) sama
dengan nomor Harmonize System (HS) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) namun memiliki uraian barang yang
berbeda dengan uraian barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
Pasal 4
Perusahaan yang memproduksi Pendingin Ruangan, Lemari
Pendingin atau Mesin Cuci sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 wajib:
a. menerapkan SNI dan memiliki SPPT-SNI Pendingin
Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci sesuai
dengan ketentuan yang berlaku; dan
b. membubuhkan tanda SNI pada produk dan kemasan
produk pada tempat yang mudah dibaca dengan cara yang
tidak mudah hilang.
Pasal 5
(1) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin dan Mesin Cuci
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dicantumkan
tanggal, bulan dan tahun produksi pada produk dan
kemasan produk di tempat yang mudah dibaca dengan cara
yang tidak mudah hilang.
(2) Tanggal, bulan dan tahun produksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan salah satu hal yang menjadi objek
pengawasan kesesuaian kualitas produk atas pelaksanaan
SNI Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin dan Mesin Cuci
secara wajib.
Pasal 6
Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci yang
diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil
produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi ketentuan
SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.Peraturan Menteri Perindustrian Rl
Nomor:
Pasal 7
(1) Penerbitan SPPT-SNI Pendingin Ruangan, Lemari
Pendingin atau Mesin Cuci sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a dilakukan oleh LSPro yang telah
terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri sesuai ruang lingkup
SNI Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin
Cuci, melalui:
a. pengujian kesesuaian mutu Pendingin Ruangan, Lemari
Pendingin atau Mesin Cuci sesuai dengan ketentuan
dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO
9001:2008 atau revisinya atau sistem manajemen mutu
lainnya yang setara.
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh :
a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi oleh KAN
dengan ruang lingkup SNI Pendingin Ruangan, Lemari
Pendingin atau Mesin Cuci dan ditunjuk oleh Menteri;
atau
b. Laboratorium di luar negeri yang telah terakreditasi oleh
lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji
dimaksud berada yang mempunyai perjanjian saling
pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRAJ)
dengan KAN (seperti International Laboratory
Accreditation (I LAC) atau The Asia Pacific Laboratory
Accreditation Cooperation (APLAC)), dan negara
dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral
di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik
Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri.
(3) Audit penerapan Sistem Manajemen Mutu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan:
a. Surat pernyataan diri atas penerapan Sistem
Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008 atau
revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya yang
diakui; atau
b. Sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai
SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau sistem
manajemen mutu lainnya yang diakui dari Lembaga
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telahPeraturan Menteri Perindustrian Rl
Nomor:
terakreditast oleh KAN atau lembaga akreditasi Sistem
Manajemen Mutu yang telah menandatangani
Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition of
Arrangement (MRA)) dengan KAN.
(4) Apabila belum tersedia LSPro dan atau Laboratorium
penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup
SNI Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin
Cuci, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium
Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.
(5) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua)
tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi KAN.
Pasal 8
Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI diterbitkan oleh LSPro
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada produsen yang
mampu memproduksi Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin
atau Mesin Cuci sesuai persyaratan SNI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2
Pasal 9
LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib menerbitkan
SPPT-SNI Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin
Cuci dengan mencantumkan minimal informasi:
a. nama dan alamat perusahaan;
b. alamat pabrik;
c. nama penanggung jawab perusahaan;
d. merek;
e. nama dan alamat importir;
f. nomor dan judul SNI;
g. jenis, nama model dan ukuran kapasitas produk;
h. Masa berlaku SPPT-SNI;
Pasal 10
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib
melaporkan atas penerbitan SPPT-SNI selambat lambatnya
7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPPT-SNI kepada
Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI.Peraturan Menteri Perindustrian Rl
Nomor:
(2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Pendingin Ruangan,
Lemari Pendingin atau Mesin Cuci bertanggung jawab atas
pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-
SNI yang diterbitkan.
Pasal 11
{1} Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci
impor yang memasuki daerah pabean Indonesia wajib
memenuhi ketentuan SNI yang dibuktikan dengan SPPT -
SNI.
(2) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci
impor yang telah memiliki SPPT-SNI harus didaftarkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
(1) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diproduksi
sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini wajib telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 dan Pasal 5 ayat (1).
(2) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari hasil produksi
dalam negeri yang diproduksi sejak diberlakukannya
Peraturan Menteri ini dan tidak memenuhi ketentuan 4 dan
Pasal 5 ayat (1) dilarang beredar dan harus dimusnahkan.
(3) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci dari
produksi dalam negeri yang diproduksi setelah diberlakuan
Peraturan Menteri ini dan telah beredar di pasar namun
tidak memenuhi ketentuan SNI harus ditarik dari peredaran
dan dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan.
(4) Tata cara penarikan produk dari peredaran dan
pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 13
(1) Sejak pemberlakuan Peraturan Menteri ini Pendingin
Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci sebagaimana
10Peraturan Menteri Perindustrian Rf
Nomor:
dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari impor yang
masuk daerah pabean Indonesia wajib telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5
ayat(1).
(2) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 impor dan tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 dan Pasal 5 ayat (1) wajib diselesaikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri yang
dilaksanakan oleh PPSP.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap produk mulai dari pra pasar sampai
dengan peredaran produk di pasar yang dilaksanakan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat
berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas
Kabupaten/Kota atau instansi terkait.
(4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga
Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI
Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci.
(5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis
dan sanksi kepada LSPro yang tidak menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan petunjuk teknis
pelaksanaan dan pengawasan penerapan SNI Pendingin
Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci Secara Wajib.
11Peraturan Menteri Perindustrian Rl
Nomor:
Pasal 16
Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang - undangan.
Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 9 bulan sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini
diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
MOHAMAD S. HIDAYAT
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AMIRSYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR
12