PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 
TENTANG 
 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK AUDIO VIDEO 
DAN ELEKTRONIKA SEJENIS SECARA WAJIB 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang  a.  bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri 
nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi 
konsumen atas mutu produk industri serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil di bidang industri elektronika, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Audio Video dan Elektronika Sejenis secara 
wajib; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib;  
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93
: Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 42, Tambahan Lemb aran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3821); 
4. Undang - Undang  Nomor   3 Tahun    2014   tentang  
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 
  5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);  
  6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 20 14 tentang Stan dardisasi dan 
Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 216, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5584); 
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 
9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010 tentang 
Pengesahan Agreement on The ASEAN Harmonized Electrical 
and Electronic Equipment Regulatory Regime  (Persetujuan 
ASEAN tentang Harmonisasi Tata Cara Pengaturan 
Peralatan Listrik dan Elektronika);(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 145); 
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
OrganisasiKementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54); 
  12. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite 
Akreditasi Nasional; 
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019); 
  14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-
DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007; 
  15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri; 
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; 
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-
IND/PER/3/2012 tentang Tata Cara Pengakuan Terhadap  
Sertifikat Produk Peralatan Listrik dan Elektronika dari 
Lembaga Penilaian Kesesuaian di Negara-Negara ASEAN; 
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-
DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label 
Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagai sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014; 
  19.  Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 
301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan  Standar Nasional Indonesia Secara Wajib; 
20. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional 
Notifikasi dan Penyelisikan Dalam Kerangka Pelaksanaan Agreement on Technical Barrier to Trade – Word Trade 
Organization (TBT-WTO);  
 
  MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK 
AUDIO VIDEO DAN ELEKTRONIKA SEJENIS SECARA WAJIB. 
   
  Bab I 
Ketentuan Umum 
Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
 
1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Audio Video dan 
Elektronika Sejenis yang selanjutnya disebut SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada Pelaku Usaha. 
2. Pelaku Usaha adalah produsen, perusahaan perwakilan 
dan/atau importir.  
3. Produsen adalah industri yang sekurang-kurangnya  
melakukan kegiatan perakitan komponen-komponen utama 
(papan cetakan suplai utama, casing, panel/layar, papan cetakan utama (main board), power cord, power switch, unit transduser) menjadi utuh dan memiliki sistem manajemen 
mutu serta minimal melakukan uji rutin sesuai Lampiran 
SNI 04-6253 – 2003 yang dinilai mampu menjamin mutu yang dihasilkan sesuai ketentuan SNI; 
4. Perusahaan perwakilan adalah perusahaan yang berbadan 
hukum di Indonesia yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing 
atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.  
5. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang 
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 
melakukan kegiatan impor.  
6. Kelompok produk adalah suatu kelompok produk sejenis 
terdiri dari tipe atau model yang berbeda tetapi memiliki kesamaan dalam penggunaan beberapa komponen 
utamanya sehingga menghasilkan unjuk kerja yang sama 
dalam hal keselamatan produk. 
7. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan 
dalam rangka penerapan manajemen mutu SNI ISO 9001: 2008 atau revisinya. 
8. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, yang selanjutnya 
disingkat LSSM, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM. 
9. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro, 
adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI produk audio video dan elektronika sejenis yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian untuk melakukan sertifikasi produk. 
10. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan 
kegiatan pengujian terhadap contoh produk audio video dan elektronika sejenis yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditunjuk oleh Menteri 
Perindustrian untuk melakukan pengujian terhadap produk 
sesuai SNI.
  
11. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN 
adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.  
12. Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan yang 
dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri yang menerangkan bahwa produk audio video dan/atau
 
elektronika sejenis tidak wajib mengikuti ketentuan SNI 
karena alasan tertentu dan/atau keperluan khusus.  
11. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI adalah surat 
Direktur Pembina Industri yang ditujukan kepada LSPro dan perusahaan pemohon berdasarkan permohonan SPPT-SNI yang menerangkan bahwa perusahaan pemohon SPPT-SNI 
secara teknis telah memenuhi persyaratan untuk 
ditindaklanjuti pada proses sertifikasi produk.  
12. Petugas Pengawas Standar Industri, yang selanjutnya 
disebut  PPSI, adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau daerah 
yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap 
penerapan atau pemberlakuan standar industri. 
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian. 
14. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat 
Jenderal  Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian  Perindustrian. 
15. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur 
Jenderal yang tugas dan fungsinya melakukan pembinaan terhadap Industri  Logam, Mesin Alat Transportasi, dan Elektronika. 
16. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina 
industri  audio video dan elektronika sejenis pada Direktorat 
Jenderal Pembina Industri. 
18. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yang 
selanjutnya disebut BPPI adalah badan yang mempunyai 
tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan 
bidang industri. 
19. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di 
tingkat Provinsi yang menyelenggarakan urusan  
pemerintahan bidang perindustrian. 
20. Dinas Kabupaten/Kota adalah  satuan kerja perangkat 
daerah  di tingkat   Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.  
   
Bab II 
Lingkup Pemberlakuan SNI Secara Wajib 
Pasal 2 
(1) Memberlakukan SNI Produk audio video dan elektronika 
sejenis secara wajib dengan nomor SNI pada jenis produk dan nomor Pos Tarif ( HS Code) sebagai berikut: 
No. SNI Jenis Produk No. HS Keterangan 
SNI 04-6253 
– 2003 : 
Peralatan 
audio video 
dan 
elektronika 
sejenis 
Persyaratan Keselamatan 
 1. Pesawat 
Televisi 
dengan 
ukuran 
layar 
sampai 42 
inci 8528.72.91 
ex 8528.72.92 
ex 8528.72.99 Termasuk 
Pesawat Televisi 
CRT 
2. Portable 
audio-video 
player ex 8519.81.99 Termasuk MP3, 
MP4 dan format 
audio video 
digital lainnya 
3. Disc Player 
VCD ex 8519.81.30 
ex 8521.90.19 
ex 8521.90.99 Termasuk 
kombinasi VCD, 
DVD dan 
kombinasi 
dengan pemutar 
Blu-ray 
 4. Disc Player 
DVD 
5. Disc Player 
Blu-ray 
6. Pesawat 
Radio  
Penerima 
(radio 
receiver)  
 8527.91.10 
ex 8527.91.90 
8527.92.20 
ex 8527.92.90 
8527.99.20 
ex 8527.99.90 Termasuk 
pemutar kaset, 
cakram optik, 
dan format 
audio video 
digital lainnya 
(dengan 
tegangan AC) 
 
7. Tape Mobil  
(Head Unit ex 8527.21.00 
ex 8527.29.00 Termasuk 
pemutar kaset,  
Mobil ) 
 cakram optik, 
dan format 
audio video 
digital lainnya. 
Tidak termasuk 
Tape Mobil yang 
terdapat dalam 
mobil yang 
diimpor secara utuh. 
8. Audio Power 
Amplifier  
 8518.40.40 
8518.50.10 
8518.50.20 
8518.50.90 Termasuk 
Amplifier set 
(Home Theater )  
9. Speaker 
Aktif ex 8518.21.10 
ex 8518.21.90 
ex 8518.22.10 
ex 8518.22.90 
ex 8518.29.90  
10. Konsol 
Video Game 9504.50.10 
9504.50.90 
  
11. Set Top Box  
untuk 
pesawat 
televisi  
 ex 8528.71.11 Termasuk 
penerima digital 
untuk satelit,  
terestrial dan 
kabel  
 
 
(2) Peralatan Audio video dan elektronika sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan produk dengan nilai suplai pengenal tidak lebih dari 250 V a.c fase tunggal atau suplai d.c. 
(3) Kabel senur (suplai) dan tusuk kontak untuk produk audio 
video dan elektronika sejenis harus telah memiliki SPPT SNI untuk produk kabel dan tusuk kontak.  
(4) Produk audio video dan elektronika sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang akan diperdagangkan di Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:  a. Kondisi pengujian untuk produk audio video dan 
elektronika sejenis mengikuti kondisi iklim tropis;  
b. Kelas peranti untuk produk audio video dan elektronika 
sejenis sekurang-kurangnya kelas I;  
c. Komponen-komponen yang terkait aspek keselamatan 
dalam produk audio video dan elektronika sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan Standar SNI, IEC atau standar yang setara; 
(5) Produk audio video dan elektronika sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  dikatakan satu kelompok produk, apabila : a. pesawat televisi, dapat memiliki ukuran layar yang 
berbeda, memiliki :  1) rangkaian papan cetakan suplai utama sama;  2) Jenis dan sistem insulasi tranformator yang sama;  
3) rangkaian papan cetakan untuk tegangan tinggi sama 
(hanya untuk jenis TV CRT); dan 
4) mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat 
berbeda.  
b. Portable Audio-Video Player, memiliki :  
1) rangkaian papan cetakan suplai utama sama; dan 
2) sub-perakitan dasar yang sama.  
c. VCD/DVD/Blu-ray Disc Player memiliki :  
1) rangkaian papan cetakan suplai utama sama; dan 2) sub-perakitan dasar yang sama.  
d. Pesawat Radio Penerima (radio receiver) memiliki :  
1) rangkaian papan cetakan suplai utama sama;  2) Jenis dan sistem insulasi tranformator yang sama; dan 
3) mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat 
berbeda.  
e. Tape Mobil (Head Unit Mobil) memiliki :  
1) rangkaian papan cetakan suplai utama sama;  2)  Jenis dan sistem insulasi tranformator yang sama; dan 3) mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat 
berbeda. 
f. Audio Power Amplifier  memiliki :  
1) rangkaian papan cetakan suplai utama sama;  2) Jenis dan sistem insulasi tranformator yang sama; dan 3) mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat 
berbeda. 
g.  Speaker Aktif  memiliki :  
1) rangkaian papan cetakan suplai utama sama;   
2) Jenis dan sistem insulasi tranformator yang sama; dan 
3) mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat 
berbeda. 
h. Konsole Video Game memiliki :  
1) rangkaian papan cetakan suplai utama sama;  
2) Jenis dan sistem insulasi tranformator yang sama; dan 3) mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat 
berbeda. 
i. Set Top Box memiliki :  
1) rangkaian papan cetakan suplai utama sama;  2) Jenis dan sistem insulasi tranformator yang sama; dan 
3) mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat 
berbeda. 
Pasal 3 
Perusahaan yang memproduksi atau mengimpor produk audio 
video dan elektronika sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat  (1) wajib menerapkan SNI dengan cara: 
a. memiliki SPPT-SNI berdasarkan jenis produk yang 
dihasilkan sesuai  dengan ketentuan SNI; dan 
b. membubuhkan tanda SNI pada produk dan kemasan 
produk di tempat yang mudah dibaca dengan cara 
penandaan yang tidak mudah hilang.  
 
Bab III 
SERTIFIKASI PRODUK 
 
  Pasal 4 
(1) Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) produk 
audio video dan elektronika sejenis diterbitkan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri untuk ruang lingkup SNI produk audio video dan 
elektronika sejenis melalui sertifikasi tipe 5 (lima). 
(2) 1 (satu) SPPT-SNI hanya berlaku untuk 1 (satu) merek dan 
jenis produk dan 1 (satu) nomor SNI 
(3) Pemohon SPPT-SNI adalah: 
a.   Produsen   
b.   Perusahaan perwakilan 
c.   Importir  
(4) Dalam mengajukan Permohonan SPPT-SNI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Produsen yang berasal dari luar 
negeri harus memiliki Perusahaan Perwakilan yang 
berbadan hukum di Indonesia.  
(5) Perusahaan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), bertanggungjawab atas pemenuhan ketentuan penerapan SNI secara wajib pada produk audio video dan elektronika sejenis asal impor dimaksud yang beredar di Indonesia. 
(6) Legalitas keberadaan perusahaan perwakilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 5 
(1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) 
wajib memenuhi persyaratan administrasi, dengan 
menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan foto copy berupa : 
a. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI dari Direktur 
Pembina Industri; 
b. Izin Usaha Industri (IUI) atau Surat Izin sejenis dengan 
lingkup usaha industri produk audio video dan elektronika sejenis, dan bagi pelaku usaha luar negeri dokumen perizinan dimaksud wajib diterjemahkan 
kedalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; 
 c. Sertifikat Merek atau Surat bukti Pendaftaran Merek 
 
(Tanda Daftar Merek) yang diterbitkan oleh Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk produk audio video dan 
elektronika sejenis;   
d. Perjanjian Lisensi dari pemilik merek yang telah 
didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dibidang merek;  
e. Surat Pernyataan Kesanggupan menyampaikan laporan 
kepada Direktur Jenderal Pembina Industri sejak diterbitkannya SPPT-SNI, mengenai: 
1) realisasi produksi setiap satu tahun bagi produsen 
dalam negeri; 
2) realisasi impor setiap 6 (enam) bulan bagi produsen 
luar negeri melalui perusahaan perwakilan atau 
importir. 
(2) Produsen wajib memenuhi ketentuan sertifikasi sebagai 
berikut : 
a. Telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), yang 
dibuktikan dengan: 
1) kepemilikan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI 
ISO 9001:2008 atau revisinya dengan ruang lingkup 
mencakup jenis produk yang disertifikasi; atau 
2) menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 
9001:2008 atau revisinya. 
b. Pembuktian pemenuhan penerapan Sistem Manajemen 
Mutu (SMM) sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan audit oleh LSPro. 
c. Produk yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan 
SNI yang dibuktikan dengan: 
1) Laporan Hasil Uji (LHU) dari Laboratorium Penguji 
yang sudah diakreditasi KAN dan ditunjuk  Menteri; 
atau 
2) Sertifikat/Laporan Hasil Uji (SHU/LHU) dari 
Laboratorium Penguji negara asal pabrikan yang ditunjuk Menteri dengan ketentuan bahwa Laboratorium Penguji dimaksud telah diakreditasi 
oleh Lembaga Akreditasi Negara tempat laboratorium 
dimaksud berada, dan Lembaga Akreditasi dimaksud telah melakukan Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan KAN serta negara asal pabrikan yang telah memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Indonesia. 
d. Produsen produk audio video dan elektronika sejenis 
yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit lokasi produksi  
yang berbeda, masing-masing unit lokasi produksi wajib 
memiliki SPPT SNI. 
e. Evaluasi kelengkapan dokumen permohonan SPPT-SNI 
dilakukan oleh LSPro untuk dapat diproses lebih lanjut. 
f. Audit kecukupan dan kebenaran dokumen SMM 
dilakukan oleh auditor untuk mengevaluasi pemenuhan 
persyaratan dokumen SMM, jika tidak memenuhi 
persyaratan maka perusahaan pemohon harus melakukan tindakan koreksi. 
g. Laporan Audit Sertifikasi SMM dan Sertifikasi Hasil Uji 
serta dokumen lainnya ditinjau oleh LSPro untuk 
menentukan keputusan sertifikasi, yaitu: 
1) penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI bila 
memenuhi persyaratan sertifikasi; 
2) penundaan pemberian atau penangguhan/pembekuan 
SPPT-SNI bila belum memenuhi persyaratan sertifikasi, namun perusahaan pemohon dapat melakukan tindakan perbaikan; atau 
3) pencabutan SPPT-SNI, bila tidak memenuhi 
persyaratan sertifikasi. 
 
Pasal 6 
(1) SPPT SNI diterbitkan oleh LSPro yang telah diakreditasi 
sesuai dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 2 dan ditunjuk Menteri. 
(2) SPPT-SNI  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat: 
a. Nama dan alamat perusahaan; 
b. Alamat pabrik; 
c. Nama penanggung jawab perusahaan;  
d. Nomor dan judul SNI;  
e. Merek; 
f. Jenis dan nama model produk.  
Dengan cara penulisan : Jenis produk – kode pemasaran 
 
Contoh :  TV CRT – 14SX130  
TV LED – 30GTR 
g. Nama dan alamat perusahaan penanggung jawab di 
Indonesia bagi produsen luar negeri. 
(3) Copy Sertifikat SPPT-SNI wajib disampaikan oleh LSPro 
kepada Kepala BPPI dan Direktur Jenderal Pembina Industri. 
(4) Waktu yang diperlukan bagi setiap LSPro untuk pemrosesan 
dan penerbitan SPPT-SNI apabila dokumen sudah lengkap dan benar dalam waktu paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja di luar waktu pengujian dan tindakan perbaikan. 
(5) SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
maksimal 4 (empat) tahun.  
 
Pasal 7 
(1) LSPro sebagaimana disebut dalam Pasal 6 wajib 
memberitahukan dan menyampaikan laporan kepada 
Kepala BPPI dan Direktur Jenderal Pembina Industri serta menyampaikan kepada perusahaan pemohon tentang keputusan penerbitan, penundaan, penolakan, dan pelimpahan SPPT-SNI dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkannya keputusan. 
(2) Pelimpahan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
(3) LSPro bertanggung jawab terhadap SPPT-SNI yang 
diterbitkan sesuai dengan ketentuan penerapan SNI yang diberlakuan secara wajib dan peraturan perundang-undangan.   
Pasal 8 
  (1)  Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah 
diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI produk 
audio video dan elektronika sejenis belum tersedia, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPPI. 
(2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh 
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib telah  
diakreditasi oleh KAN paling lama 2 (dua) tahun terhitung 
sejak penunjukkan.  
  (3)  LSPro sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) 
bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan. 
(4) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. 
(5) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk dilarang 
mendelegasikan kewenangan pengujian kepada 
Laboratorium Uji lain yang tidak ditunjuk. 
 
Bab IV 
PENANDAAN 
Pasal 9 
Penandaan pada produk dan kemasan dilakukan sebagai 
berikut: 
(1) penandaan SNI dilakukan pada posisi yang mudah dibaca 
dan tidak mudah hilang; 
(2) Pembubuhan tanda SNI secara tertulis dilakukan sesuai 
ketentuan Pedoman KAN 403:2011 tentang Penilaian kesesuaian – Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI Dan/Atau Regulasi Teknis; 
 
Bab V 
PERTIMBANGAN TEKNIS 
Pasal 10 
(1) Pemberlakuan SNI produk audio video dan elektronika 
sejenis secara wajib tidak berlaku pada produk audio video dan elektronika sejenis yang memiliki nomor Pos Tarif  (HS Code) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila : 
a. merupakan contoh uji dalam rangka permohonan SPPT-
SNI; 
b. merupakan barang contoh untuk pameran; atau 
c. merupakan contoh uji dalam program penelitian dan 
pengembangan  audio video dan elektronika sejenis.  
d. merupakan barang dengan nomor HS yang sama seperti 
dimaksud dalam Pasal 2 tetapi memiliki spesifikasi diluar yang ditentukan wajib SNI.  
(2) Impor audio video dan elektronika sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus melalui Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri. 
 
Pasal 11 
(1) Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan 
Pertimbangan Teknis berdasarkan permohonan dari perusahaan. 
(2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan 
kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri. 
(3) Permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan bermeterai dan bukti yang menyatakan bahwa produk audio 
video dan elektronika sejenis yang diimpor sudah sesuai 
dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). 
(4) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatas, sekurang-kurangnya memuat informasi 
sebagai berikut: 
a. identitas perusahaan / lembaga pemohon; 
b. kegunaan; 
c. jumlah produk yang akan diimpor (bagi barang  impor); 
dan 
d. spesifikasi produk. 
(5) Penerbitan Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan atau lembaga yang dilengkapi 
dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup.  
(6) Penerbitan  Surat Pertimbangan Teknis dilakukan  setelah 
penilaian terhadap hal  yang terkait dengan: 
a. Perizinan; 
b. Jenis dan spesifikasi produk;     
c. Jumlah kebutuhan dan penggunaan. 
 
 
Bab VI 
Pembinaan dan Pengawasan 
Pasal 12 
(1) Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka penerapan SNI 
produk audio video dan elektronika sejenis secara wajib dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri. 
(2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan 
pembinaan dan pengawasan kepada Direktur Pembina industri. 
 
Pasal 13 
(1) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 
industri dalam menerapkan SNI produk audio video dan 
elektronika sejenis melalui : 
a. Sosialisasi atas pemberlakuan SNI wajib; 
b. Verifikasi dan evaluasi faktor-faktor terkait penerapan SPPT-
SNI; dan/atau 
c. Pembinaan teknis dan konsultasi dalam penerapan SNI. 
(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui: 
a. Pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam 
peningkatan mutu produk; 
b. Sosialisasi pemberlakuan dan penerapan SNI produk audio 
video dan elektronika sejenis; dan/atau 
c. Bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk. 
(3) Verifikasi dan evaluasi faktor-faktor terkait penerapan SNI 
produk audio video dan elektronika sejenis dilakukan melalui : 
a. inventarisasi dan verifikasi data produsen terkait rencana 
pelaksanaan monitoring penerapan SNI; 
b. inventarisasi data Lembaga Penilai Kesesuaian serta pihak 
terkait dalam penerapan SNI;  
c. analisa dampak pemberlakuan SNI secara wajib bagi 
produsen dalam negeri;  
 
Pasal 14 
(1) Dalam melaksanakan pengawasan SNI produk audio video dan 
elektronika sejenis di lokasi produksi, Direktorat Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSP dan/atau petugas dari Direktorat Pembina Industri untuk melakukan pemeriksaan 
perusahaan dan uji petik. 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
terhadap produk mulai dari pra pasar sampai dengan peredaran produk di pasar yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun. 
(3) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan 
Petugas Pengawas Standar Produk (PPSP) berdasarkan Surat 
Tugas dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana dimaksud 
dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini untuk melakukan pengawasan pemberlakuan dan penerapan SNI produk audio video dan elektronika sejenis sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. 
(4) Objek Pengawasan PPSP terdiri dari : 
a. Pelaku usaha; dan 
b. Produk audio video dan elektronika sejenis.  
(5) Lingkup Pengawasan penerapan SNI terdiri dari: 
a. Pengawasan di lokasi produksi: 
1) Pemeriksaan keabsahan dokumen perizinan, meliputi : 
a) Pemeriksaan dokumen perizinan usaha industri; 
b) Pemeriksaan SPPT-SNI; 
c) Pemeriksaan Sertifikat Merek; dan 
d) Pemeriksaan Sertifikat/Laporan Hasil Uji Laboratorium 
Pengujian. 
2) Verifikasi terhadap penandaan SNI pada kemasan produk 
meliputi: 
a) Tanda SNI; 
b) Nama/merek dagang; 
c) Nama produk; dan 
d) Nama dan alamat produsen;  
e) Nama dan alamat perusahaan perwakilan atau 
importir (untuk produk impor). 
3) Pemeriksaan hasil uji petik mutu barang sesuai dengan 
persyaratan mutu SNI sebagaimana dimaksud dalam Bab II. 
4) Pemeriksaan kelayakan mesin dan peralatan. 
5) Penilaian kesesuaian kualitas produk sesuai SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Bab II dilakukan  melalui 
pengambilan contoh uji, yaitu: 
a) Pengambilan contoh uji dilakukan oleh PPSP; 
b) dilakukan dalam satu lini produksi yang mewakili 
produk sesuai SNI produk audio video dan elektronika sejenis; dan 
c) Pengambilan contoh uji menggunakan Berita Acara 
Pengambilan Contoh sembagaimana tercantum dalam Formulir 2 sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Menteri ini. 
d) Contoh uji dikemas dan diberikan label sesuai Formulir 
3 sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan Menteri ini. 
e) Jumlah contoh uji sesuai dengan tata cara 
pengambilan contoh SNI. 
b. Pengawasan Di Luar Lokasi Produksi : 
1) Obyek Pengawasan yaitu: 
a) produk audio video dan elektronika sejenis yang 
terdapat di distributor, pedagang, gudang perusahaan 
perwakilan produsen dan importir dan gudang 
pengguna produk; 
b) Perusahaan perwakilan produsen; dan  
c) Perusahaan importir. 
2) Pengawasan terhadap perusahaan perwakilan produsen 
dan Perusahaan importir dilakukan dengan memverifikasi kebenaran dokumen perizina n dan/atau dokumen SPPT-
SNI.  
3) Pengawasan kesesuaian mutu produk dengan SNI yang 
diberlakukan secara wajib dilaksanakan dengan pengujian  
contoh produk pada laboratorium uji yang ditunjuk 
Menteri. 
4) Cara pengambilan contoh di luar lokasi produksi 
dilakukan dengan membeli produk di distributor, gudang importir, toko/di pasar secara acak yang dibuktikan dengan tanda bukti pembelian. 
5) Contoh produk diuji sesuai dengan SNI sebagaimana 
dimaksud dalam Bab II di laboratorium penguji yang ditunjuk Menteri. 
6) PPSP dan/atau petugas yang ditunjuk Direktur Jenderal 
Pembina Industri melakukan pengawasan mutu produk 
dan penandaan pada produk.  
(6) Dalam melaksanakan pengawasan, PPSP wajib mempersiapkan 
Dokumen Pengawasan yang terdiri dari: 
a. Surat Tugas Pengawasan Penerapan SNI di lokasi produksi 
dan di luar lokasi produksi (Formulir 1) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini; 
b. Berita Acara Pengambilan Contoh di lokasi produksi dan di 
luar lokasi produksi (Formulir 2) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini ; 
c. Label Contoh Uji (Formulir 3) sebagaimana dimaksud dalam 
Lampiran III Peraturan Menteri ini ; 
d. Berita Acara Pengawasan Penerapan SNI di lokasi produksi 
dan di luar lokasi produksi (Formulir 4) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV  Peraturan Menteri ini ; 
e. Data Hasil Pengawasan Penerapan SNI di lokasi produksi dan 
di luar lokasi produksi (Formulir 5) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini ; 
f. Daftar Hadir (Formulir 6) sebagaimana dimaksud dalam 
Lampiran VI Peraturan Menteri ini; 
g. Surat Pengantar ke Laboratorium Uji dari Direktorat Pembina 
Industri. 
h. Pelaksanaan Pengawasan. 
(7) Pengawasan penerapan SNI produk audio video dan elektronika 
sejenis : 
a. Di lokasi produksi; dilakukan oleh Direktur Pembina Industri.  
b. Di luar lokasi produksi; dilakukan oleh Direktur Pembina 
Industri dengan pembelian produk dari distributor atau penjual berkoordinasi dengan Kepala Dinas yang membidangi Industri di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. 
(8) Pelaksanaan pengawasan penerapan SNI dilakukan oleh PPSP 
baik yang di pusat maupun di daerah berdasarkan Surat Tugas Pengawasan dari Direktur Jenderal Industri Pembina. 
(9) Pengawasan terhadap produk audio video dan elektronika 
sejenis sebagaimana dimaksud dalam Bab II dilakukan dengan cara pemeriksaan mutu melalui pengambilan contoh oleh PPSP 
di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi. 
(10) Hasil pemeriksaan dan pengujian contoh di lokasi produksi 
dituangkan dalam Berita Acar a Pengawasan oleh PPSP dan 
disampaikan kepada Direktur Pembina Industri dan LSPro terkait untuk dilakukan evaluasi. 
(11) Evaluasi hasil pengawasan dari Direktur Pembina Industri 
dilaporkan kepada Direktur Jenderal Jenderal Pembina Industri.  
 
Bab  VII 
SANKSI 
Pasal 15 
(1) Apabila hasil pengawasan oleh PPSP tidak sesuai dengan 
persyaratan SNI, maka Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan teguran secara te rtulis kepada produsen dan/atau 
pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Teguran dimaksud 
berisi: 
a. Permintaan perbaikan kualitas produk pada produsen sesuai 
ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib; atau 
b. Permintaan penarikan produk yang tidak sesuai SNI oleh 
Pelaku Usaha. 
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) 
bulan, jika dalam kurun waktu dimaksud pelaku usaha tidak 
melakukan tindakan yang diperintahkan dalam teguran tertulis dimaksud Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat melakukan tindakan publikasi dan/atau meminta instansi berwenang untuk melakukan pe ncabutan sertifikat SPPT-SNI  
produk audio video dan elektronika sejenis sampai dengan 
pencabutan Izin Usaha Industri dan/atau penerapan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 16 
(1) Dalam hal pelanggaran dilakukan Lembaga Penilaian 
Kesesuaian (LPK), Direktur Jenderal Pembina Industri menyampaikan laporan hasil pengawasan oleh PPSP kepada Kepala BPPI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
(2) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif seseuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
(3) Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
(4) Dalam melakukan pembinaan Direktur Jenderal Pembina 
Industri dapat berkoordinasi dengan Kepala BPPI atau dengan 
Dinas Pembina bidang industri pada Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, LSPro penerbit SPPT-SNI dan instansi terkait. 
 
Pasal 17 
(1) Tindakan publikasi d ilakukan guna member ikan sosialisasi, 
informasi dan pemahaman terh adap masyarakat atas penerapan 
SNI secara wajib. Publikasi dilakukan pada: 
a. Ketaatan penerapan SNI oleh pelaku usaha lainnya serta 
pihak terkait; atau 
b. Pelanggaran atas ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib 
oleh pelaku usaha lainnya serta pihak terkait guna memberikan efek jera. 
(2) Publikasi dapat dilakukan melalui pemberian penghargaan, 
pemuatan berita dalam me dia cetak dan elektronik. 
(3) Pemberian sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Setelah dilakukan pengawasan khusus dan langkah 
pembinaan pada produsen, namun produsen yang bersangkutan  
masih melakukan pelanggaran, maka Direktur Jenderal 
Pembina Industri berkoordinasi dengan Kepala BPPI, dan Kepala Dinas Pembina bidang industri pada Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, LSPro pe nerbit SPPT-SNI dan aparat 
penegak hukum setempat melakukan penegakan hukum sesuai 
dengan UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/9/2009 atau revisinya tentang Standar Nasional Indonesia bidang Industri, UU No 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. 
 
Pasal 18 
(1) Audio video dan elektronika sejenis hasil produksi dalam 
negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilarang beredar dan 
harus dimusnahkan. 
(2) Tata cara penarikan produk dari peredaran dan 
pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Pasal 19 
(1) Produk audio video dan elektronika sejenis yang berasal dari 
impor dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilarang masuk daerah pabean Indonesia. 
(2) Produk audio video dan elektronika sejenis asal impor yang 
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dan telah berada di dalam daerah pabean Indonesia wajib diekspor kembali atau dimusnahkan oleh perusahaan yang mengimpor produk yang bersangkutan. 
 
 
 
  
BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 22 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, berlaku 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Sertifikat SNI Pesawat Televisi CRT yang telah diterbitkan 
sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan masih 
berlaku sampai masa berlakunya. 
b. Audio Video dan elektronika sejenis, kecuali Pesawat Televisi 
CRT yang telah diproduksi dan telah beredar dipasar, masih 
dapat diperdagangkan untuk jangka waktu paling lama 18 
(delapan belas) bulan sejak diundangkan Peraturan Menteri 
ini. 
 
BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 23 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku : 
a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-
IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika 
Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/2/2012, 
sepanjang terkait dengan pemberlakuan SNI Pesawat Televisi 
CRT di cabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan  
b. Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Perindustrian Nomor 
17/M-IND/PER/2/2012 sepanjang mengatur terkait dengan 
pemberlakuan SNI Pesawat Televisi CRT dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti 
berdasarkan Peraturan Menteri ini.
 
  
 
 
Pasal 24 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 9 (sembilan) bulan sejak 
tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 
 
MENTERI PERINDUSTRIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 AIRLANGGA HARTARTO 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 
 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
WIDODO EKATJAHJANA 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR