PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN  REPUBLIK INDONESIA  
                                       NOMOR :  
 
TENTANG  
 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  (SNI) 
KOMPOR GAS TEKANAN RENDAH JENIS DUA DAN TIGA  TUNGKU  
DENGAN SISTEM PEMANTIK  SECARA WAJIB  
 
                                           
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan, 
keselamatan pengguna dan meningkatkan daya 
saing industri dalam negeri serta penerapa n 
pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 
Kompor gas tekanan rendah jenis dua dan tiga  
tungku dengan Sistem Pemantik  Secara Wajib, 
perlu mengatur  pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) secara wajib terhadap produk 
dimaksud;  
 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam  huruf a, perlu menetapkan  
Peraturan Menteri Perindustrian  tentang 
Pemberlakuan Standar Nasi onal Indonesia (SNI) 
7469 : 2013 Kompor gas tekanan rendah jenis dua 
dan tiga  tungku  dengan sistem p emantik  secara 
wajib; 
 
Mengingat    :  
  1. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World 
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia 
Nomor 3564);  
 Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor:   
 
2 
   2. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93 : Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661);  
 
  3. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia 
Nomor 3821);  
 
  4. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang       
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Und ang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
 
5. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);  
   
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 
tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4020);  
 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republi k Indonesia 
Nomor 4737);  
   
 
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor:   
 
3 
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 201 1; 
 
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 
sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pre siden Republik Indonesia 
Nomor 92 Tahun 2011;  
 
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78  
Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;  
 
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet 
Indonesia Bersatu II Perio de 2009 – 2014 
sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir 
dengan Keputusan Pres iden Republik Indonesia 
Nomor 8/P Tahun 2014 ; 
 
  12. Peratu ran Menteri Perdagangan Nomor 67/M-
DAG/PER/ 11/2013 tentang Kewajiban 
Pencantuman Label pada Barang sebagaimana 
telah  diubah dengan Peratu ran Menteri 
Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/201 4; 
 
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M -
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional 
Indonesia Bidang Industri;  
 
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M -
IND/PER/10/2010 tentang Org anisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Perindustrian;  
 
15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Stand arisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberlakuan  Standar Nasional 
Indon esia Secara Wajib.  
 
16. Peraturan  Kepala Badan Standardisasi Nasional 
Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Standar 
Nasional Tentang Notifikasi dan Penyelisikan Dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor:   
 
4 
 Kerangka Pelaksanaan Agreement on Technical 
Barrier To Trade World Trade Organization  (TBT-
WTO).  
 
 
  
  
 
 
MEMUTUSKAN:  
 
Mene tapkan  : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
(SNI) KOMPOR GAS TEKANAN RENDAH JENIS DUA 
DAN TIGA  TUNGKU DENGAN SISTEM PEMANTIK  
SECARA  WAJIB.  
   
Pasal  1  
 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
 
  1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang 
selanjutnya disebut SPPT -SNI adalah Sertifikat 
Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan 
oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen 
yang mampu memproduksi Kompor gas tekanan 
rendah jenis dua dan tiga  tungku  dengan sistem 
pemantik  sesuai persyaratan SNI  7469:2013 .  
 
  2. Surat Keterangan Konsultasi  SPPT -SNI adalah 
surat Direktur Pembina Industri  kepada Pemohon 
SPPT SNI  yang menerangkan bahwa pe rmohon an 
SPPT SNI secara teknis telah memenuhi 
persyaratan untuk di tindak lanjuti pada proses  
sertifikasi  SNI. 
3. Produsen Kompor Gas  Tekanan Rendah Jenis Dua 
dan Tiga Tungku adalah perusahaan yang minimal 
melak ukan proses pressing/ forming, machining, 
pelapisan tahan karat  (khusus yang ber bahan baku 
Baja lembaran Canai Dingin ), assembling dan 
melakukan kegiatan pengendalian mutu 
(Quality Control) dan pengujian pada produk 
kompor.  
4. Pelaku Usaha adalah pihak yang melakukan 
kegiatan memproduksi dan/atau mengedarkan 
Kompor gas tekanan rendah jenis dua dan tiga 
tungku dengan sistem pemantik . 
 
5. Pertimbangan Teknis adalah surat yang Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor:   
 
5 
 dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina 
industri  yang menetapkan bahwa  suatu produk 
tidak wajib mengikuti ketentuan SNI karena alasan 
tertentu yang telah ditetapkan.  
 
6. Lembaga Sertifikasi Produk, yang sel anjutnya 
disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan 
kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.  
 
  7. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang 
melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh 
produk  sesuai spesifikasi  dan metode uji SNI.  
 
 
  8. Komite  Akreditasi Nasional, yang selanjutnya 
disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem 
akreditasi dan sertifikasi serta  berwenang untuk 
mengakreditasi lembaga dan  laboratorium untuk 
melakukan kegiatan sertifikasi.  
 
  9. Pengawasan adalah  mekanisme pemeriksaan 
produsen atas penerapan ketentuan/ peraturan 
pemberlakuan SNI Wajib  yang meliputi kegiatan  
produksi , mutu produk dan/atau peredaran hasil 
produksi .  
  
10. Surveilan adalah pengecekan se cara berkala 
dan/ atau se cara khusus yang dilakukan oleh LSPro 
terhadap produsen yang telah memperoleh SPPT -
SNI atas  konsistensi penerapan SNI. 
 
  11. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya 
disebut  PPSP adalah Pegawai Negeri Sipi l di pusat 
atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan 
pengawasan  barang dan/ atau jasa di lokasi 
produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang 
SNI-nya telah diberlakukan se cara wajib.  
   
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintaha n di bidang perindustrian.  
   
13. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur 
Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian  
Perindustrian.  
 Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor:   
 
6 
 14. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang 
membina industri Kompor Gas Tekanan rendah 
jenis dua dan tiga  Tungku Dengan Sistem Pemantik 
pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur 
Kementerian  Perindustrian.  
 
  15. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim 
dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.  
 
  16. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi  yang 
menyelengarakan urusan pemerintahan bidang 
perindustrian.  
 
   
17.  Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di   
Kabupaten/Kota yang menyelengarakan urusan 
pemerintahan bidang perindustrian.  
   
 
  Pasal 2  
 
(1) Memberlakukan secara wajib SNI Kompor Gas 
tekanan re ndah jenis dua dan tiga  tungku dengan 
Sistem Pemantik (SNI 7469:2013 ) pada jenis produk 
dengan  Nomor Pos Tarif/  HS Code sebagai berikut:  
 
 
 
(2) Kompor Gas tekanan rendah jenis dua dan tiga  
tungku dengan sistem pemantik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan k ompor ga s 
berbahan bakar LPG atau LNG/NG yang memiliki dua 
atau tiga dudukan ( grid) beserta asesor isnya  
(pemanggang –grill dan atau tungku  elemen listrik ), 
dengan sistem pemantik mekanik atau elektrik yang  
aliran gasnya  hanya melewati 1 (satu) saluran masuk 
(inlet) dan selang serta  regulator tekanan rendah ( low 
pressure ) yang terpisah dari Tabung LPG  atau 
LNG/NG  atau instalasi gas lainnya untuk pemakaian 
rumah tangga ( domestic use ). Jenis Produk  Nomor SNI  Pos tarif / HS  
 
Kompor gas 
tekanan rendah 
jenis dua dan tiga 
tungku dengan 
sistem pemantik  
  
7469:2013   
Ex. 7321.11.00.00  
 
 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor:   
 
7 
 (3) Dengan diberlakukannya SNI Kompor gas tekanan 
rendah jenis dua dan tiga tungku dengan sistem 
pemantik secara wajib sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1, maka setiap pelaku usaha  yang 
memproduksi , mengimpor,  dan/ atau mengedarkan 
produk Kompor gas tekanan rendah jenis dua dan 
tiga tungku dengan sistem pemantik di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib 
mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.  
 
 
 
 
 
  Pasal 3  
 
(1) Pemberlakua n SNI Kompor g as tekanan rendah 
jenis dua dan tiga  tungku dengan sistem pemantik  
secara wajib tidak termasuk  bagi Kompor g as yang 
memiliki Nomor HS yang sama dengan Pasal 2 ayat 
(1) apabila : 
a. memiliki SNI tersendiri  dan/atau jenis, 
spesifikasi  teknis , yang  berbeda dengan SNI 
7469:2013 ; atau 
b. digunakan untuk keperluan khusus , yaitu :  
1. barang contoh untuk keperluan riset dan 
pengembangan produk   dengan jumlah 
maksimal 10 buah per jenis ;  
2. barang contoh untuk pameran  dengan 
jumlah maksimal 10 buah  per jenis ; atau 
3. contoh uji SPPT SNI;    
 
(2) Impor tasi Kompor g as tekanan rendah jenis dua 
dan tiga  tungku dengan sistem pemantik  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a dan  
huruf b harus m emiliki  Pertimbangan Teknis dari 
Direktur Jenderal Pembina Industri . 
   
 
Pasal 4 
 
(1) Kompor gas tekanan rendah jenis dua dan tiga  
tungku dengan sistem pemantik sebagaimana 
dima ksud dalam Pasal 2 dapat diproduksi secara 
full manufacturing  atau sebagian komponennya 
dapat diperoleh  secara outsourcing . Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor:   
 
8 
  
(2) Komponen/bagian Kompor g as tekanan rendah  
jenis dua dan tiga  tungku dengan sistem pemantik  
sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) yang 
digunakan sebagai komponen kompor  memiliki  
Nomor Pos Tarif/ HS code  : 
 
 
 
 
 
No Uraian Barang  Pos tarif / HS  
1. Bagian  Kompor Gas 
Tekanan rendah jenis dua 
dan tiga  tungku dengan 
sistem pemantik , terdiri 
dari: 
a. grid 
b. burner  
c. kepala burner  
d. dudukan burner  
e. cerobong burner  
f. pipa saluran  
g. tombol  
h. kaki kompor  
i. body kompor  Ex. 7321.90.20.00  
 
2. Katup Kompor Gas (valve)  Ex. 8481.80.30.00  
3. Pemantik Piezo - Elektric 
untuk Kompor G as Ex. 9316.80.10.00  
4. Pemantik Mekanik untuk 
Kompor Gas  Ex. 9316.80.90.00  
 
(3) Komponen Kompor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) yang tidak boleh diimpor terdiri dari:  
a. badan kompor tipe Atas Meja (table stove)  dari 
bahan logam  ; 
b. tombol  berbahan plastik ; 
c. kaki kompor ; dan 
d. pipa saluran . 
 
(4) Dalam hal sebagian komponen/bagian Kompor g as 
tekanan rendah jenis dua dan tiga  tungku dengan 
sistem pemantik  sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor:   
 
9 
 ayat ( 3) belum dibuat di dalam negeri  dan/atau 
kapasitas produksinya belum mencukupi 
kebutuhan di dalam negeri , produsen dapat 
menggunakan komponen/bagian yang berasal dari 
impor.  
 
(5) Impor tasi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (4) 
hanya dapat dilakukan   oleh Importir Produsen  
Kompor berdasarkan Pertimbangan Teknis dari 
Direktur Jenderal Pembina  Industri . 
 
 
 
 
Pasal 5  
 
(1) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4  diberikan 
berdasarkan permohonan perusahaan pemohon.  
 
(2) Permohonan surat Pertimbangan Teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  wajib 
dilengkapi dengan surat Per nyataan berm aterai 
cukup yang menyatakan bahwa produk dimaksud 
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dan Pasal 4  dan dilengkapi  bukti yang 
dapat dipertanggungjawabka n. 
 
(3) Persyaratan untuk mendapat Pertimbangan 
Teknis diatur lebih lanjut dalam  Petunjuk Teknis 
Peraturan Menteri ini.  
 
(4) Dalam pemberian Surat Pertimbangan Teknis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 
4, Direktur  Jenderal Pembina Industri dapat 
melimpahkan kewenangannya kepada Direktur 
Pembina Industri.  
 
 
Pasal 6 
 
 
  1. Perusahaa n yang berhak m endapatkan SPPT -SNI 
adalah p rodusen  yang minimal melak ukan proses 
pressing/ forming, machining, pelapisan tahan karat  
(khusus yang ber bahan baku Baja lembaran Canai 
Dingin ), assembling dan melakukan kegiatan 
pengendalian mutu (Quality Control ) dan Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor:   
 
10 
 pengujian pada produk kompor.  
2. Perusahaan yang memproduksi Kompor g as 
tekanan rendah jenis dua dan tiga  Tungku Dengan 
Sistem Pemantik  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 wajib:  
a. menerapkan SNI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dan memiliki SPPT -SNI; dan  
b. membubuhkan tanda SNI pad a produk dan 
kemasan produk di  tempat yang mudah dibaca 
dengan cara  penandaan  yang tidak mudah hilang . 
 
 
Pasal 7 
 
  (1) Permohonan Penerbitan SPPT -SNI Kompor Gas 
Tekanan rendah jenis dua dan tiga  Tungku 
Dengan Sistem Pemantik  sebag aimana dimaksud 
dalam Pasal 6 huruf a :  
a. harus dilengkapi Surat Keterangan Konsultasi  
SPPT -SNI dari Direktur Pembina Industri ; dan  
b. diajukan  kepada LSPro yang telah 
terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri sesuai 
ruang lingkup SNI Kompor Gas Tekanan 
rendah jenis dua dan tiga  Tungku dengan 
Sistem Pemantik . 
 
(2) Penerbitan SPPT -SNI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  6 huruf a dengan skema sertifikasi  
tipe 5, yaitu : 
  a. pengujian kesesuaian mutu SNI Kompor Gas 
Tekanan rendah jenis dua dan tiga  Tungku 
Dengan Sistem Pem antik sesuai dengan 
ketentuan dalam SNI  7469:2013  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2; dan  
b. audit proses produksi dan audit penerapan 
Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008  
atau revisinya . 
 
(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ay at (3) 
huruf a  dilaksana kan oleh :  
a. Laboratorium penguji yang telah terakreditasi 
oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Kompor 
Gas Tekanan rendah jenis dua dan tiga  
Tungku Dengan Sistem Pemantik  dan Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor:   
 
11 
 ditunjuk oleh Menteri; atau  
b. Laboratorium di luar negeri yang telah 
terakreditasi oleh lem baga akreditasi di tempat 
Laborat orium Penguji dimaksud berada yang 
mempunyai perjanjian saling pengakuan 
(Mutual Recognition of Arrangement  (MRA)) 
dengan KAN (seperti International Laboratory 
Accreditation  (ILAC) atau The Asia Pacific 
Laboratory Accredita tion Cooperation  (APLAC)), 
dan negara dimaksud memiliki perjanjian 
bilateral atau multilateral di bidang regulasi 
teknis dengan  Pemerintah Republik  Indonesia 
dan ditunjuk oleh Menteri.  
 
(4) Audit proses produksi dan audit penerapan Sistem 
Manajemen Mutu  seba gaimana dimaksud pada 
ayat ( 3) huruf b  berdasarkan  Sertifikat  Sistem 
Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008  atau 
revisinya dari Lembaga Sertifikasi Sistem 
Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh 
KAN  atau lembaga akreditasi Sistem Manajemen 
Mutu ya ng telah menandatangani Perjanjian 
Saling Pengakuan ( Multilateral  Recognition of 
Arrangement  (MLA)) dengan  KAN.  
 
 
(5) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium penguji 
yang terakreditasi  oleh KAN sesuai ruang lingkup 
SNI Kompor Gas Tekanan rend ah jenis dua dan 
tiga Tungku Dengan Sistem Pemantik belum 
tersedia dan/atau kebutuhan LSP ro sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi 
kebutuhan proses sertifikasi,  Menteri dapat 
menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji 
yang belum terakreditasi tetapi  kompetensinya 
telah dievaluasi oleh BPKIMI . 
 
(6) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang 
ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) 
paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan 
harus telah diakreditasi KAN . 
 
 
  Pasal 8 
 
  LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib 
menerbitkan SPPT -SNI Kompor Gas Tekanan rendah Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor:   
 
12 
 jenis dua dan tiga  Tungku Dengan Sistem Pemantik  
dengan minimal mencantumkan  informasi tentang:  
a. nama dan alamat perusahaan ;  
b. nama penanggung jawab perusahaan;  
c. alamat pabrik;  
d. nama dan alamat import ir; 
e. nomor da n judul SNI;  
f. jenis produk ; dan 
g. merek produk.  
   
 
Pasal 9 
   
  (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib 
melaporkan keputusan penerbitan, penundaan, 
penolakan dan pelimpahan SPPT -SNI kepada 
Direktur Jenderal Pembina Indu stri dan Kepala 
BPKIMI selam bat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 
sejak penerbitan keputusan dimaksud . 
 
 
(2) LSPro yang menerbitkan SPPT -SNI Kompor Gas 
Tekanan rendah jenis Dua dan Tiga Tungku 
Dengan Sistem Pemantik bertanggung jawab atas 
pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari 
SPPT -SNI yang diterbitkan.  
 
 
  Pasal 10 
 
  (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini 
maka setiap Kompor Gas Tekanan rendah jenis 
dua dan tiga Tungku Dengan Sistem Pemantik  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik yang 
berasal dari hasil produksi dalam nege ri atau 
impor yang  tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang 
beredar di wilayah Indonesia . 
 
(2) Setiap kompor dan k omponen /bagian Kompor Gas 
Tekanan rendah jenis dua dan tiga  Tungku 
Dengan Sistem Pemantik  yang diimpor sejak 
Peraturan  Menteri ini berlaku wajib memenuhi 
ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 . 
 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor:   
 
13 
   Pasal 11 
 
Kompor Gas Tekanan rendah jenis dua dan tiga  
tungku dengan  sistem pemantik yang tidak sesuai 
berdasarkan SNI 7 469:2013 dilarang diproduksi 
sejak di berlakukannya Peraturan Menteri ini.  
 
 
Pasal 12 
 
  (1) Setiap Kompor Gas Tekanan rendah jenis dua dan 
tiga Tungku Dengan Sistem Pemantik  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari hasil 
produksi dalam negeri yang diproduksi sejak 
Peraturan Menteri ini berlaku d an tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 dilarang beredar di wilayah 
Indonesia . 
 
 
 
(2) Setiap Kompor Gas Tekanan rendah jenis dua dan 
tiga Tungku Dengan Sistem Pemantik  dari 
produksi dalam negeri yang diproduksi sejak 
Peraturan Menteri i ni berlaku namun tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 harus ditarik dari peredaran oleh 
produsen yang bersangkutan.   
 
(3) Tata cara penarikan produk dari peredaran 
sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan pera turan perundang -
undangan . 
 
 
Pasal 1 3 
 
(1) Sejak Peraturan Menteri ini berlaku kompor gas 
tekanan  rendah jenis dua dan tiga  Tungku 
Dengan Sistem Pemantik  asal impor  yang masuk 
daerah pabean Indonesia wajib telah memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 6 
dan Pasal 1 0.  
 
(2) Kompor gas tekanan rendah jenis dua dan tiga 
tungku dengan sistem pemantik asal impor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor:   
 
14 
 memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 1 0 serta  telah 
berada di dalam Ka wasan Pabean Indonesia wajib 
di re -ekspor atau dimusnahkan oleh pelaku 
usaha.   
 
(3) Setiap kompor gas tekanan rendah jenis dua dan 
tiga tungku dengan sistem pemantik  asal impor  
yang telah beredar di pasar  namun tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 1 0 harus ditarik 
dari peredaran selambat -lambatnya 18 (delapan 
belas) bulan sejak diterbitkannya Peraturan 
Menteri ini  oleh pelaku usaha /importir  yang 
bersangkutan . 
 
(4) Tata cara penarikan produk dari peredaran 
sebagaimana  dimaksud pada ayat ( 3) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan . 
 
  Pasal 14 
   
  (1) Pembinaan  dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penerapan SNI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat 
Jenderal Pembina Industri . 
 
(2) Dalam mel akukan p engawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal 
Pembina Industri  dapat menugaskan  PPSP.  
 
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap produk mulai dari produksi 
sampai pasca produksi yang dilaksanakan 
sekurang -kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.  
 
(4) Direktorat Jenderal Pembina Industri  dapat 
berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau 
Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait dalam 
penugasan PPSP untuk pengawasan.  
 
(5) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap 
Lembag a Penilaian Kesesuaian dalam rangka 
penerapan SNI Kompor Gas Tekanan rendah jenis 
dua dan tiga  Tungku Dengan Sistem Pemantik . 
 Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor:   
 
15 
  
  Pasal 15 
 
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan 
Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan 
SNI Kompor Gas Tekanan rendah jenis dua dan tiga  
Tungku Dengan Sistem Pemantik . 
 
 
Pasal 1 6 
 
  Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguji 
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perun dang -undangan.  
   
   
Pasal 17 
 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku  6 (enam) bulan  
sejak  tanggal diundangkan.  
 
  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia . 
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal                           
 
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK lNDONESIA  
 
 
MOHAMAD S. HIDAYAT  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
 AMIR SYAMSUDIN  
 
BERITA NEGARA  REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2014 NOMOR