PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBERLAK UAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)  
BAJA TAHAN KARAT ( STAINLESS STEEL ) CANAI DINGIN BENTUK LEMBARAN 
DAN GULUNGAN (BjTKD) SECARA WAJIB  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTER I PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka melindungi keamanan, kesehatan, 
dan keselamatan konsumen dari penggunaan produk, 
meningkatkan daya saing industri nasional dan 
menjamin mutu hasil industri, dan menciptakan 
persaingan u saha yang sehat dan adil, perlu 
memberlaku kan Standar Nasional Indonesia (SNI)  
secara wajib terhadap Baja Tahan Karat ( Stainless Steel ) 
Canai Dingin  Bentuk Lembaran dan Gulungan (BjTKD);  
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam hur uf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perindustrian  tentang Pemberlakuan Standar 
Nasional Indonesia (SNI) Baja Tahan Karat ( Stainless 
Steel) Canai Dingin Bentuk Lembaran dan Gulungan 
(BjTKD) Secara Wajib.  
     
Mengingat  : 1. Undang -Undang Nomor 7 Tahu n 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization  (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994  Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3564 ); 
 
 
 
  - 2 - 
  2. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661);  
  3. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 4 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indon esia Nomor 3821) ; 
  4. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5492);  
  5. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standardisasi da n Penilaian Kesesuaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5584);  
  6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nom or 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000  tentang 
Standardisasi Nasional  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000  Nomor 199, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020 ); 
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 20 15 tentang 
Organisasi Kem enterian Negara  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8) ; 
  9. Peraturan Presiden Nomor 2 9 Tahun 201 5 tentang 
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) ; 
  - 3 - 
  10. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001  tentang 
Komite Akreditasi Nasional;  
  11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 20 14 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 
Kabinet Kerja  Periode Tahun 2014  - 2019 sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden 
Nomor 83/P Ta hun 201 6; 
  12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M -IND/ 
PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia 
Bidang Industri;  
  13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M -
IND/PER/ 7/2011 tentang Jenis -jenis Industri Dalam 
Pembinaan Direktorat Jendera l dan Badan di 
Lingkungan Kementerian Perindustrian;  
  14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M -DAG/ 
PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label 
Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang;  
  15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M -IND/ 
PER/11/201 5 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perindustrian;  
  16. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 
1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional 
Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara  
Wajib;  
  17. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 
3 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional 
Notifikasi dan Penyelisikan Dalam Kerangka 
Pelaksanaan Agreement on Technical Barrier to Trade - 
World Trade Organization (TBT - WTO);  
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 
BAJA TAHAN KARAT ( STAINLESS STEEL ) CANAI DINGIN 
BENTUK LEMBARAN DAN GULUNGAN (BjTKD)  SECARA 
WAJIB.  
     
 
 
  - 4 - 
Bab I  
Ketentuan Umum  
Pasal 1   
  Dalam Pera turan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
  1. Baja Tahan Karat Canai Dingin bentuk Lembaran dan 
Gulungan , selanjutnya disebut dengan BjTKD adalah 
hasil proses canai dingin dengan bahan baku baja 
tahan karat gulungan canai panas yang mengandung 
karbon 0,15%  atau kurang menurut beratnya dan 
mengandung paduan kromium 10,5% atau lebih 
menurut beratnya, dengan atau tanpa unsur paduan 
lainnya yang dilakukan dengan proses canai dingin.  
   2. 
 
  Spesifikasi Teknis adalah jenis produk B jTKD yang 
termasuk dalam nomo r SNI dan nomor Pos Tarif/HS 
Code pada peraturan  menteri  ini. 
  3. Produsen BjTKD adalah industri yang mampu 
memproduksi  BjTKD sesuai dengan persyaratan  mutu 
SNI. 
  4. Pelaku Usaha BjTKD adalah perusahaan  perwakilan  
produsen  dan/atau perusahaan importir . 
  5. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda  (SPPT)  SNI BjTKD , 
yang selanjutnya disebut SPPT -SNI BjTKD , adalah 
sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Produk kepada produsen yang mampu memproduksi 
BjTKD  sesuai persyaratan SNI.  
  6. Pertimbangan  Teknis adalah surat keterangan yang 
dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri 
yang menerangkan bahwa BjTKD  yang memiliki 
kesamaan nomor Pos Tarif/ Harmonize System (HS) Code  
tidak wajib mengikuti ketentuan SNI karena alasan 
teknis dan/atau keperl uan khusus.  
  7. Surat Keterangan Konsultasi SPPT -SNI adalah surat 
Direktur Pembina Industri yang ditujukan kepada 
perusahaan pemohon SPPT -SNI BjTKD  dan LSPro, yang 
menerangkan bahwa perusahaan pemohon SPPT -SNI 
BjTKD  secara teknis telah memenuhi persyarat an untuk 
ditindaklanjuti dengan proses sertifikasi produk.  
  8. Lembaga  Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat 
LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan 
sertifikasi produk BjTKD .  - 5 - 
  9. Laboratorium  Uji adalah laboratorium yang melakukan 
kegiat an pengujian terhadap jenis BjTKD  sesuai dengan 
persyaratan SNI.  
  10. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat 
KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan 
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga 
penilaian kesesuaian.  
  11. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat 
SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka 
penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 
9001:2008 atau revisinya.  
  12. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang 
selanjutnya disingkat LSSMM, adalah l embaga yang 
melakukan kegiatan sertifikasi SMM.  
  13. Petugas Pengambil Contoh, yang selanjutnya disingkat 
PPC adalah  petugas  yang  disertifikasi  oleh  Lembaga   
Sertifikasi   Personel   PPC   untuk   melaksanakan   
pengambilan contoh (Pedoman KAN 503 -2004).  
  14. Petugas Pengawas  Standar barang dan/atau jasa di 
Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah 
Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang 
ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang 
dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi 
kegiatan produksi yang SNI -nya telah diberlakukan 
secara wajib . 
  15. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau 
secara khusus oleh LSPro terhadap Produsen BjTKD  
yang telah memperoleh SPPT -SNI BjTKD  atas 
konsistensi penerapan SNI.  
  16. Pengawasa n adalah  mekanisme pemeriksaan terhadap 
Produsen dan Pelaku Usaha atas pemenuhan ketentuan 
pemberlakuan SNI BjTKD  Secara Wajib yang meliputi 
kegiatan produksi , mutu produk,  dan/atau peredaran 
produk . 
  17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urus an 
pemerintahan di bidang perindustrian.  
  18. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur 
Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika, Kementerian Perindustrian.  
  - 6 - 
  19. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan 
Pengemb angan Industri, Kementerian Perindustrian.  
  20. Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri 
Logam  Direktorat Jenderal Industri  Logam Mesin Alat 
Transportasi dan Elektronika , Kementerian 
Perindustrian.  
  21. Dinas Provinsi adalah satuan kerja pera ngkat daerah di 
tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian.  
  22. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat 
daerah di tingkat kabupaten/kota yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perindustrian . 
     
Bab II  
Pemberlakuan SNI Wajib  
Pasal 2  
  (1) Memberlakukan SNI BjTKD  secara wajib untuk jenis 
produk dengan nomor SNI dan nomor Pos Tarif/HS 
Code  sebagai berikut:  
Jenis Produk  Nomor SNI  HS Code  
Produk baja 
stainless steel 
canai dingin 
bentuk lem baran 
dan gulungan 
dengan lebar 
sampai dengan 
1.300 mm dan 
ketebalan kurang 
dari 4 ,75 mm  7840:2012  
Baja tahan 
karat 
(stainless  
steel) canai 
dingin bentuk 
lembaran dan 
gulungan 
(BjTKD)  Ex. 7219.32.00.00  
Ex. 7219.33.00.00  
Ex. 7219.34.00.00  
Ex. 7219.35.00.00  
Ex. 7219.90.00.00  
7220.20.10.00  
7220.20.90.00  
7220.90.10.00  
7220.90.90.00  
 
  (2) 
 
 Pemberlakuan SNI BjTKD  secara wajib sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap BjTKD untuk 
penggunaan umum . 
  (3) Penerapan SNI BjTKD  secara wajib sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk BjTKD  hasil 
produksi dalam negeri atau asal impor yang beredar di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
  - 7 - 
Pasal 3 
  Produsen  BjTKD  wajib menerapkan SNI 7840 :2012 dengan:  
  a. memiliki SPPT -SNI BjTKD ; dan  
  b. membubuhkan tanda SNI pada produk dan/atau 
kemasan BjTKD.  
    
Pasal 4 
  Produsen BjTKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus 
memiliki Peralatan produksi untuk melakukan proses 
penggilingan ( rolling ), perlakuan panas ( heat treatment ), 
perlakuan permukaa n ( surface treatment) , pengelasan 
(welding)  dan/atau pemotongan ( cutting) . 
    
Pasal 5 
  Produsen BjTKD  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus 
memiliki paling sedikit peralatan uji berupa  : 
  a. Peralatan uji dimensi (tebal, lebar, panjang, bentuk);  
  b. Peralatan uji komposisi kimia;  
  c. Peralatan uji mekanis (kuat tarik, kuat luluh, elongasi 
dan kekerasan).  
    
Pasal 6 
  Setiap produk Baja Tahan Karat (Stainless Steel) Canai 
Dingin Bentuk Lembaran Dan Gulungan (BjTKD) dengan 
nomor SNI 7840:201 2, wajib diberi penandaan dengan cara 
cetak/ printing, sebagai berikut:  
  a. Pada setiap produk dan atau kemasan BjTKD dalam 
bentuk lembaran dan gulungan diberi tanda sekurang -
kurangnya yaitu :  
1. Nama dan logo pabrik pembuat; dan  
2. Simbol dan kelas (spesifikas i). 
  b. Pada label produk diberi tanda yaitu :  
1. Spesifikasi;  
2. Ukuran;  
3. Nomor identifikasi (nomor lembaran atau gulungan);  
4. Jumlah lembaran atau gulungan dari setiap 
kemasan;  
5. Berat setiap kemasan;  
6. SNI 7840:2012 dan/atau revisinya; dan  
7. No. ID LSPro.   - 8 - 
  c. Dalam hal BjTKD tidak dapat dikemas, tanda dan nomor 
SNI dibubuhkan pada label produk.  
  d. Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 
sebagai berikut:  
 
 
Pasal 7 
  (1) Pelaku Usaha dapat bekerjasama dengan Produsen 
dalam penerap an SPPT -SNI untuk produk yang akan 
diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia  dengan  dibuktikan adanya kontrak kerjasama  
pembuatan produk ber -SNI. 
  (2) Nama Pe laku Usaha  yang memiliki kerjasama dengan 
produsen BjTKD  dapat dicantumkan dalam S PPT SNI 
yang dimiliki oleh Produsen.   
    
Bab III  
Sertifikasi Produk  
Pasal 8 
  (1) Permohonan penerbitan SPPT SNI -BjTKD  ditujukan  
kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai 
ruang lingkup SNI 7840:2012  dan ditunjuk oleh Menteri.  
  (2) Permoho nan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan oleh:  
a. Produsen BjTKD ;  
b. Perusahaan  perwakilan produsen (bagi perusahaan 
produsen yang berada di luar negeri ); 
c. perusahaan  importir . 
  (3) Perusahaan produsen yang berada di luar negeri 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) hanya dapat 
menunjuk  1 (satu) perusahaan perwakilan  produsen  
yang berkedudukan di Indonesia untuk mengajukan 
permohonan SPPT -SNI. 
  - 9 - 
  (4) Legalitas perusahaan perwakilan  produsen  dan 
perusahaan importir sebagaiman a dimaksud pada ayat 
(2) dibukti kan dengan dokumen sebagai berikut:  
a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);  
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);  
c. Angka Pengenal Importir (API); dan  
d. Surat Pernyataan bermaterai, yang menyatakan 
bertanggung jawab atas peredaran BjTKD  sesuai 
dengan ketentuan SNI wajib .              
  (5) Perusahaan perwakilan  produsen dan perusahaan 
importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b  
dan c   dicantumkan dalam SPPT -SNI BjTKD  milik 
produsen.  
  (6) Perusahaan perwakilan produsen dan perusahaan 
importir sebagaimana dimaks ud pada ayat (5)  dilarang  
menunjuk p erusahaan  lain dalam melakukan importasi.   
 
Pasal 9 
  (1) Dalam mengajukan permohonan SPPT -SNI BjTKD  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal   8 ayat ( 1), 
Produsen dan Pelaku Usaha wajib memenuhi 
persyaratan administrasi, d engan menunjukkan 
dokumen asli dan menyerahkan fotokopi berupa:  
a. Surat Keterangan Konsultasi SPPT -SNI BjTKD ; 
b. Izin Usaha Industri (IUI) atau surat izin sejenis 
dengan lingkup usaha industri BjTKD  dan bagi 
Pelaku Usaha luar negeri, surat izin sejenis 
dimaksud  harus diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia oleh penerjemah tersumpah; dan   
c. Sertifikat Merek atau Tanda daftar Merek BjTKD , 
yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM 
untuk BjTKD  dan/atau Perjanjian Lisensi dari 
pemilik merek, yang telah didaftarkan pada DJKI, 
Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan 
ketentuan Pasal 43 Undang -Undang Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Merek.  
 
  (2) Permohonan penerbitan Surat Keterangan Konsultasi 
SPPT -SNI sebagaimana dimaks ud pada ayat (1)    - 10 - 
ditujukan  kepada  Direktur Pembina Industri . 
  (3) Surat permohonan penerbitan Surat Keterangan 
Konsultasi SPPT -SNI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) wajib ditandatangani oleh Direktur Perusahaan atau 
pejabat setingkat Direktur sebagai p enanggung jawab . 
 
Pasal 10 
  (1) Pemohon Surat Keterangan Konsultasi SPPT -SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1 ) huruf a  
harus menunjukan do kumen asli dan menyerahkan 
fotokopi  dokumen sebagai berikut:  
a. informasi  mengenai : 
1. profil perusahaan pemoh on; 
2. rencana produksi dalam 1 (satu) tahun;  
3. kemampuan peralatan produksi dan pengendalian 
mutu;  
4. kapasitas produksi yang diajukan untuk 
mendapatkan SPPT -SNI;  
5. jenis dan spesifikasi produk yang diajukan untuk 
mendapatkan  SPPT -SNI;  
6. LSPro yang akan dipilih ole h Produsen pemohon;  
7. jenis produk serta realisasi produksi 3 (tiga) tahun 
terakhir; dan 
8. rencana jumlah barang yang akan diekspor per 
tahun ke Indonesia (Produsen luar negeri).  
b. perizinan sebagai berikut : 
1. Produsen dalam negeri , meliputi IUI, TDP, dan 
NPWP ; atau 
2. Produsen luar negeri , meliputi : 
a) izin usaha bidang industri BjTKD  dari negera 
asal produk yang telah  diterjemahkan dalam  
bahasa In donesia ; dan 
b) penunjukan perusahaan perwakilan 
produsen  di Indonesia yang telah dilengkapi 
dengan SIUP, TDP , dan  NPWP  perusa haan 
perwakilan produsen  dimaksud . 
  (2) Penunjukan  perusahaan perwakilan produsen  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 
huruf b ) wajib  dilengkapi : 
  - 11 - 
a. bukti kerjasama dan pelimpahan wewenang antara 
produsen dan importir tentang tanggung jawab 
pelaksanaan pemenuhan ketentuan SNI wajib atas 
peredaran BjTKD ; 
b. surat pernyataan perusahaan perwakilan produsen  
bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi 
atas pemenuhan ketentuan penerapan SNI secara 
wajib pada BjTKD asal impor yang akan beredar di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
c. profil perusahaan perwakilan produsen  yang 
ditunjuk;  
d. realisasi impor BjTKD : 
1. 3 (tiga) tahun terakhir; dan/atau  
2. 6 (enam) bulan  terakhir untuk perusahaan 
importir baru.  
  (3) Pembuktian kebenaran pemenuhan ketentu an 
sebagaimana dimak sud pada ayat (2) dan/atau ayat (1) 
jika diperlukan Direktur Pembina Industri dapat 
melakukan verifikasi kemampuan dan kelayakan Pelaku 
Usaha pemohon  dalam pener apan SNI  dalam penerbitan 
atau penolakan Surat Keterangan Konsultasi SPPT -SNI. 
  (4) Berdasarkan hasil verifikasi atas dokumen permohonan  
sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) , Direktur 
Pembina Industri menerbitkan atau menolak untuk 
menerbitkan Surat Keterangan Konsultasi SPPT -SNI 
dalam waktu paling lambat  5 (lima) hari kerja  terhitung 
sejak dokumen permohonan Surat Keterangan 
Konsultasi SPPT -SNI diterima dengan lengkap dan 
benar . 
  (5) Surat Keterangan Konsultasi SPPT –SNI sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (4) berlaku selama 1 (satu) tahun 
sejak diterbitkan.  
    
Pasal 1 1 
  (1) Penerbitan SPPT -SNI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5, yaitu:  
   a. pengujian kesesuaian mutu BjTKD  sesuai dengan 
ketentuan SNI 7840:2012 ; dan  
   b. audit proses produksi dan penerapan SMM ISO 
9001:2008  atau revisinya.   - 12 - 
  (2) Pengujian kesesuaian mutu BjTKD  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:  
   a. Laboratorium Uji di dalam negeri yang telah 
diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 
7840:2012  dan ditunjuk oleh Menteri; atau  
   b. Laboratorium Uji di luar negeri yang telah 
diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat 
Laboratorium Uji berada yang mempunyai 
perjanjian saling pengakuan ( Mutual Recognition 
Agreement /MRA) dengan KAN dan negara tempat 
Laboratorium Uji berada memiliki p erjanjian 
bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis 
dengan Pemerintah Republik Indonesia dan 
ditunjuk oleh Menteri.  
  (3) Audit proses produksi dan penerapan SMM sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai SNI 
ISO 9001:2008  atau revisinya terhadap sertifikat 
penerapan SMM dari LSSMM yang telah diakreditasi oleh 
KAN atau lembaga akreditasi yang telah 
menandatangani perjanjian saling pengakuan 
(Multilateral Recognition Arrangement /MLA) dengan KAN.  
  (4) Dalam hal LSPro dan/atau L aboratorium Uji yang telah 
diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 
7840:2012  belum tersedia atau belum mencukupi 
kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau 
Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi 
oleh BPPI.  
  (5) LSPro dan/atau L aboratorium Uji yang ditunjuk oleh 
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus 
telah diakreditasi oleh KAN dalam waktu paling lama 2 
(dua) tahun terh itung sejak tanggal penunjukan.  
 
Pasal 1 2 
  Dalam proses sertifikasi, LSPro sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  8 ayat (1) melaksanakan:  
a. audit pada proses produksi dan penerapan SMM  sesuai 
SNI ISO 9001:2008 atau revisinya ; dan  
b. pengambilan contoh uji.  
 
  - 13 - 
Pasal 1 3 
  (1) Pengambilan contoh uji sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf b dilakukan oleh  Petug as Pengambil 
Contoh (PPC) dalam rangka : 
a. sertifikasi  SPPT -SNI BjTKD ; 
b. Surveilan;  atau 
c. pengawasan penerapan SNI  di lokasi produksi  
dan/atau di luar lokasi produksi . 
  (2) Pengambilan contoh dalam rangka : 
a. sertifikasi atau Surveilan SPPT -SNI BjTKD  
berdasarkan surat tugas dari LSPro ; 
b. pengawasan penerapan SNI di lokasi produksi atau di 
luar lokasi produksi berdasarkan surat tugas dari 
Direktur J enderal Pembina industr i. 
    
Pasal 1 4 
  (1) Pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi atau 
Surveilan SPPT -SNI BjTKD, dilaksanakan  oleh PPC  di 
lokasi produksi dengan ketentuan :   
a. prosedur pengambilan contoh uji dilakukan sesuai 
dengan Skema Sertifikasi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Menteri  ini; dan  
b. pengambilan contoh tetap dapat dilaksanakan tanpa 
melalui proses audit apabila BjTKD  diproduksi dan 
diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan  
terhitung sejak tanggal audit . 
  (2) Pengambilan contoh untuk  keperluan pengawasan 
penerapan SNI di pabrik oleh PPSP  dan PPC dilakukan 
dengan ketentuan sebagai ber ikut: 
a. pengambilan contoh dilakukan secara acak ; 
b. produk dikelompokkan sedemikian rupa sehingga 
mudah diidentifikasi dan setiap kelompok sedapat 
mungkin dikelompokkan berdasarkan satu macam 
jenis, kelas, ukuran, komposisi kimia, dsb;  
c. untuk produk gulungan sa mpai dengan 10 (sepuluh) 
gulungan dari spesifikasi/jenis yang sama, diambil 
satu lembar contoh untuk selebihnya tiap kelipatan 
10 (sepuluh) gulungan diambil satu lembar contoh 
sebanyak -banyaknya 10 contoh dengan ukuran satu 
meter dari ujung terluar gulunga n;   - 14 - 
d. untuk produk lembaran berjumlah sampai dengan 
3000 lembar dari spesifikasi/jenis yang sama, 
diambil satu lembar contoh dan untuk selebihnya 
tiap kelipatan 3000 lembar diambil 1 (satu) lembar 
contoh dan sebanyak -banyaknya 10 contoh  
  (3) Pengambilan co ntoh d alam  rangka pengawasan 
penerapan SNI di luar lokasi produksi  oleh PPSP  
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. pengambilan contoh dilakukan dengan  bekerjasama 
dengan PPC ; 
b. proses pengambilan contoh dituangkan  berita acara 
pengambilan contoh yan g disaksikan oleh pihak 
perusahaan/pemilik barang ; dan  
c. berita acara pengambilan contoh  sebagaimana 
dimaksud pada huruf b  dapat menggunakan tanda 
bukti pembelian/kuitansi dengan memuat paling 
sedikit informasi  sebagai berikut : 
1. nama dan alamat Pelaku Usaha d an perusahaan 
pemilik barang;  
2. jenis barang; dan  
3. tanggal pembelian . 
    
Pasal 1 5 
  Teknis pelaksanaan  pengambilan contoh  dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
  a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 dalam rangka SPPT -SNI BjTKD  dan surveilan 
dilaksanakan oleh PPC di lokasi produksi dengan 
ketentuan : 
1. produk yang diperiksa harus sesuai dengan SNI 
7840:2012 dikelompokkan sedemikian rupa 
sehingga mudah diindetifikasikan dan setiap 
kelompok harus memiliki kesamaan dalam hal : 
simbol kelas dan tebal nominal, diambil 1 (satu ) 
lembar contoh ;l 
2. untuk BjTKD dalam gulungan, 1 (satu) lembar 
contoh diambil pada posisi 1 (satu) meter dari ujung 
terluar gulungan dengan ukuran mengikuti acuan 
normatif SNI 7840:2012;  
3. lokasi pengambilan contoh uji dilakukan secara acak 
pada proses produk si dan/atau di gudang;  dan 
4. petugas yang mengambil contoh harus diberi 
keleluasaan oleh pihak produsen untuk melakukan 
tugasnya.   - 15 - 
b. dalam rangka pengawasan  penerapan  SPPT -SNI BjTKD 
oleh PPSP di lokasi produksi dengan ketentuan:  
1. pengambilan contoh dilakukan P PC sesuai dengan 
tata cara yang diatur dalam SNI 7840:2012 ; 
2. contoh diambil secara acak, terdiri dari:contoh uji 
diambil 1 (satu) kali untuk satu jenis SNI yang 
mewakili semua ukuran sebanyak 6 (enam) meter ; 
3. lokasi pengambilan contoh uji dilakukan pada 
proses  produksi dan/atau di gudang ; 
4. petugas yang mengambil contoh harus diberi 
keleluasaan oleh pihak produsen untuk melakukan 
tugasnya ; dan 
5. contoh BjTKD dalam bentuk gulungan : contoh 
diambil secara acak (random) dari jenis yang 
dominan sebanyak 3 (tiga) gulunga n dari stok dan 2 
(dua) gulungan dari proses produksi dengan ukuran 
panjang contoh masing -masing 1 (satu) meter 
diambil pada jarak minimum 1,5 meter dari ujung 
terluar dan apabila proses produksi tidak berjalan 
maka contoh diambil dari 5 (lima) g ulungan pa da 
stok yang tersedia ; 
6. contoh BjTKD dalam bentuk lembaran : contoh 
diambil secara acak (random) dari jenis yang 
dominan sebanyak 3 (tiga) lembar dari stok dan 2 
(dua) lembar dari proses produksi dengan ukuran 
panjang contoh masing -masing 1 (satu) meter 
diam bil pada jarak minimum 1 meter dari ujung 
terluar dan apabila proses produksi tidak berjalan 
maka contoh diambil dari 5 (lima) g ulungan pada 
stok yang tersedia ; 
  a. dalam rangka pengawasan penerapan SPPT -SNI BjTKD  
oleh PPSP  di luar lokasi produksi dengan  ketentuan:  
1. pengambilan contoh di luar lokasi produksi 
dilakukan oleh PP C; 
2. pengambilan contoh dilaksanakan dengan membuat 
berita acara pengambilan contoh yang disaksikan 
oleh pihak perusahaan/pemilik bar ang sebagaimana 
dimaksud dalam Formulir 5 ; 
3. jika penga mbilan contoh dilakukan dengan cara 
pembelian, ukuran contoh uji tidak boleh kurang 
dari 3 (tiga) meter ; dan 
4. berita acara pengambilan contoh dapat 
menggunakan tanda bukti pembelian/kuitansi 
contoh minimal memuat informasi;  
a) nama dan alamat produsen, perwaki lan produsen, 
importir dan perusahaan pemilik barang ; 
b) jenis produk yang dibeli ; dan 
c) tanggal pembelian .  - 16 - 
    
Pasal 1 6 
  Pengiriman contoh uji ke Laboratorium Uji dalam rangka:  
  a.  sertifikasi atau Surveilan SPPT -SNI BjTKD  dilakukan 
oleh produsen  atas t anggung jawab PPC;  dan 
  b. pengawasan penerapan SNI wajib dilakukan oleh  PPSP  
 
Pasal 1 7 
  Pelaksanaan pengujian BjTKD mengacu pada Pasal 8 SNI 
7840 : 2012 .  
    
Pasal 18 
  (1) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
11 ayat (3) dilakukan  oleh Tim Auditor . 
  (2) Apabila berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian dengan 
persyaratan, Pelaku Usaha pemohon SPPT -SNI BjTKD 
harus melakukan tindakan perbaikan.  
 
Pasal 19 
  (1) Dalam proses penerbitan SP PT-SNI, Tim Evaluasi 
LSPro/panel melakukan  rapat evaluasi pembahasan : 
a. Surat Keterangan Konsultasi SPPT -SNI BjTKD ; 
b. Sistem Manajemen Mutu (SMM); dan  
c. Laporan Hasil Uji (LHU) dan /atau Sertifikat Hasil Uji 
(SHU) . 
  (2) LSPro  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  11 wajib 
mengundang Direktorat Pembina Industri dalam r apat 
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
  (3) Hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada  ayat 
(1) menghasilkan keputusan : 
a. penerbitan atau perpanjangan SPPT -SNI BjTKD , jika 
memenuhi persya ratan sertifikasi;  
b. penundaan penerbitan atau perpanjangan SPPT -SNI 
BjTKD , jika belum memenuhi persyaratan sertifikasi 
dan Pelaku Usaha pemohon melakukan perbaikan;   
c. penolakan penerbitan atau perpanjangan SPPT -SNI 
BjTKD , jika tidak memenuhi persyaratan sert ifikasi;  
d. pencabutan SPPT -SNI BjTKD ; atau  
e. perubahan SPPT -SNI BjTKD  terkait daftar  - 17 - 
perusahaan perusahaan perwakilan produsen  atau 
perusahaan importir  dan/atau merek.  
 
Pasal 20 
  Dalam menerbitkan SPPT -SNI BjTKD , LSPro  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 wajib mencantumkan paling 
sedikit  informasi mengenai:  
  a. nama dan alamat Produsen BjTKD ; 
  b. alamat pabrik;  
  c. nama penanggung jawab;  
  d. nama d an alamat perusahaan importir atau perusahaan 
perwakilan importir (bagi Produsen BjTKD  luar negeri);  
  e. nomor dan judul SNI;  
  f. jenis produk, kelas produk, dan diameter -dalam 
nominal; dan   
  g. merek.  
    
Pasal 2 1 
  (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hanya 
boleh menerbitkan 1 (satu) SPPT -SNI BjTKD untuk 1 
(satu) Produsen BjTKD pemohon de ngan jenis produk 
dan nomor SNI yang sama.  
  (2) Dalam 1 (satu) SPPT -SNI yang diterbitkan oleh LSPro 
hanya dapat dicantumkan 1 (satu) perusahaan 
perwakilan/importir .  
    
Pasal 2 2 
  (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib 
melaporkan keputus an penerbitan, penundaan, 
penolakan, dan pelimpahan  SPPT -SNI BjTKD  kepada 
Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI 
dalam waktu paling lama  7 (tujuh) hari kerja terhitung 
sejak tanggal keputusan diterbitkan.  
  (2) LSPro yang menerbitkan SPPT -SNI BjTKD  bertanggung 
jawab untuk melaksanakan  Surveilan penerapan SPPT -
SNI BjTKD  yang diterbitkan.  
  (3) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun.  
  - 18 - 
Pasal 2 3 
  (1) Importasi BjTKD  hanya dapat dilakukan oleh 
perusahaan perusahaan perwakilan produsen  atau 
perusahaan importir yang tercantum dalam SPPT -SNI 
BjTKD  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).  
  (2) Perusahaan perusahaan perwakilan produsen  atau 
perusahaan importir sebagaimana dimaksu d pada ayat 
(1) bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi 
terkait pemenuhan seluruh ketentuan penerapan SNI 
7840:2012  secara wajib terhadap BjTKD  yang impor dan  
beredar di Indonesia.  
     
Bab IV  
Pengecualian Pemberlakuan SNI BjTD  
Pasal 2 4 
  Pemberlakuan SNI BjTKD secara wajib sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 dikecualikan bagi :  
  a. BjTKD yang memiliki spesifikasi berbeda dengan ruang 
lingkup SNI 7840:2012 ; 
  b. BjTKD asal impor dengan klasifikasi produk dan nomor 
pos tarif/HS Code sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), yang merupakan :  
   1. contoh uji dalam rangka permohonan SPPT -SNI 
BjTKD;  
   2. contoh uji dalam rangka penelitian dan 
pengembangan;  
   3. contoh barang untuk pameran; atau 
   4. barang eks por yang diimpor kembali.  
    
Pasal 25 
  (1) Pemberlakuan SNI 7840:2012  secara wajib  dikecualikan 
bagi BjTKD  asal impor yang memiliki kesamaan nomor 
pos tarif/HS Code  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1), apabila berdasarkan:   
   a. alasan tekn is, yaitu  produk memiliki standar sendiri 
atau standar internasional dengan ruang lingkup, 
klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda 
dengan SNI 7840:2012 ; atau  
   b. keperluan khusus, yaitu:  
    1. hibah dari negara asing dan bukan merupakan  - 19 - 
pinjama n (loan); 
    2. merupakan contoh uji SPPT -SNI BjTKD ; atau  
    3. sebag ai barang contoh untuk pameran . 
  (2) Impor BjTKD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
melalui Pertimbangan Teknis.   
  (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.  
     
Bab V  
Pertimbangan Teknis  
Pasal 26 
  (1) Pertimbangan Teknis se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal 
Pembina Industri berdasarkan permohonan dari 
perusahaan perusahaan perwakilan produsen  atau 
perusahaan importir . 
  (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat 
mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan 
Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Direktur Pembina Industri.  
  (3) Permohonan Pertimb angan Teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perusahaan 
perwakilan produsen  dan perusahaan importir dalam 
jaringan ( online ) melalui Sistem Informasi Industri 
Nasional yang terkoneksi dengan portal Indonesia 
National Single Window (INSW).  
  (4) Pertimbangan Teknis memuat paling sedikit informasi 
sebagai berikut:  
   a. nama dan alamat perusahaan pemohon;  
   b. kegunaan;  
   c. jumlah produk yang akan diimpor; dan  
   d. spesifikasi produk.  
     
Pasal 2 7 
  (1) Permohonan Pertimbangan Tek nis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  25 ayat (2 ) harus dilengkapi 
dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:  
a. fotokopi IUI/Tanda Daftar Industri (TDI), bagi 
Importir Produsen (IP);  
  - 20 - 
b. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), bagi 
Importir Umum (IU );       
c. fotokopi Angka Pengenal Importir;  
d. fotokopi sertifikat Merek/tanda daftar Merek;   
e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);  
f. mill certificate atau factory test certificate atau standar 
acuan lain yang berlaku secara internasional;  
g. kapasitas produksi  terpasang, bagi IP;  
h. realisasi produksi per tahun, selama 3 (tiga) tahun 
terakhir, bagi IP;  
i. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk 6 
(enam) bulan;  
j. realisasi impor;   
k. surat pernyataan bermaterai (bagi IP), yang 
menyatakan bahwa BjTK yang diimpor merupa kan:  
1.  komponen produk tujuan ekspor, wajib 
dibuktikan dengan kontrak kerjasama beserta 
Purchase Order  (PO) atau dokumen sejenis dari 
pembeli luar negeri;  
2. barang contoh uji untuk keperluan riset dan 
pengembangan produk;  
3. barang contoh uji untuk pameran, waj ib 
dibuktikan dengan keikutsertaan pameran dan 
melampirkan Surat Kesanggupan yang 
menyatakan bahwa barang  dimaksud akan di 
ekspor kembali; dan/atau  
4. produk sejenis yang memiliki ruang lingkup 
simbol, klasifikasi dan/atau syarat mutu yang 
berbeda dengan SNI 7840:2012 ; 
l. surat pernyataan bermaterai (bagi IU), yang 
menyatakan bahwa BjTKD  yang diimpor merupakan:  
1. hibah dari negara asing  dan bukan merupakan 
pinjaman ( loan); 
2. barang contoh uji untuk pameran; dan/atau  
3. contoh  uji SPPT -SNI BjTKD . 
m. Surat pernyataan berma terai dan bukti yang 
menyatakan bahwa BjTKD  yang diimpor telah 
memenuhi ketentuan pertimbangan teknis  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 5 ayat 2 . 
  - 21 - 
  (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan 
Direktur Pembina Industri dan/atau berkoordinasi 
dengan instansi terkait untuk melakukan verifikasi atas 
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan 
administrasi s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) . 
  (3) Perusahaan perwakilan produsen dan perusahaan 
importir  pemohon Pertimbangan Teknis sebagaimana 
dima ksud dalam Pasal 25 ayat (2) harus menyerahkan 
surat dari Produsen dalam negeri atau asosiasi industri, 
terkait spesifikasi produk yang akan diimpor dan/atau 
kemampuan produksi industri dalam negeri  kepada 
verifikator jika diminta dalam proses verifikasi 
sebagaimana pada ayat (2) melalui surat Direktur 
Pembina industri . 
  (4) Berdasarkan hasil verifikasi  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) , Direktur Jenderal Pembina Industri 
menerbitkan  atau menolak untuk menerbitkan 
Pertimbangan Teknis dalam waktu paling l ambat  5 (lima) 
hari kerja , terhitung  sejak  dokumen permohonan 
Pertimbangan Teknis diterima dengan  lengkap dan 
benar.   
Pasal 2 8 
  (1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat ( 2) berlaku selama 6 (enam) bulan , 
terhitung sejak  tanggal diterbitkan.  
  (2) Perusahaan perwakilan produsen  dan perusahan 
importir  wajib menyampaikan laporan realisasi impor 
dan penggunaannya berdasarkan Pemberitahuan Impor 
Barang (PIB) dan/atau Pemberitahuan Ekspor Barang 
(PEB) kepada Direktur  Pembina Industri dalam waktu 
paling lambat 3 (tiga) bulan , terhitung sejak tanggal 
Pertimbangan Teknis diterbitkan atau  setiap kali 
pengajuan permohonan Pertimbangan Teknis.  
  (3) Direkt ur Pembina Industri melakukan monitoring dan 
evaluasi atas kebenaran laporan sebagaiman a dimaks ud 
pada ayat (2) . 
    
 
 
  - 22 - 
Pasal 29 
  (1) BjTKD  yang telah beredar di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus ditarik dari 
peredaran dan dimusnahkan.  
  (2) Penarikan dari pe redaran dan pemusnahan BjTKD  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
perusahaan perwakilan produsen  atau perusahaan 
importir  dan diawasi oleh instansi yang berwenang.  
  (3) Tata cara penarikan dari peredaran dan pemusnahan 
BjTKD  sebagaimana dima ksud pada ayat (2) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  
     
Bab VI 
Kewajiban  Produsen, Pelaku Usaha dan LSPro  
Pasal 3 0 
  (1) Produsen dan Pelaku Usaha  dilarang memproduksi, 
mengimpor, dan/atau mengedarkan BjTKD yang tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  2.  
  (2) Produsen BjTKD  wajib bertanggung jawab atas jaminan 
mutu  BjTKD  hasil produksi dalam negeri sesuai dengan 
SNI 7840:2012  dan/atau spesifikasi teknis berdasarkan 
sebagian parameter SNI 7840:2012 . 
  (3) Produsen dan Pelaku Usaha  wajib menyampaikan:  
   a. laporan realisasi produksi BjTKD secara berkala 
setiap tahun bagi Produsen BjTKD dalam negeri; 
atau 
   b.  laporan realisasi impor BjTKD secara berkala setiap 
6 (enam) bulan bagi Pelaku Usaha  BjTKD; 
   kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.  
  (4) Dalam hal terjadi pemesanan produk dan/atau 
penggunaan merek BjTKD atas permintaan badan usaha 
lain berdasarkan kontrak kerjasama (makloon), 
Produsen BjTKD dan badan usaha lain wajib 
bertanggung jaw ab atas jaminan mutu  BjTKD hasil 
produksi dalam negeri sesuai dengan SNI 7840:2012  
dan/atau spesifikasi teknis berdasarkan sebagian 
parameter SNI 7840:2012 .  - 23 - 
  (5) Pelaku Usaha  BjTKD wajib bertanggung jawab atas 
jaminan mutu  BjTKD asal impor sesuai dengan SNI 
7840:2012  dan/atau spesifikasi teknis berdasarkan 
sebagian parameter SNI 7840:2012 . 
     
Pasal 31  
  (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) 
wajib melaporkan dan melampirkan copy SPPT -SNI yang 
telah diterbitkan atau dicabut oleh LSPro kepada 
Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.  
  (2) LSPro yang menerbitkan SPPT -SNI BjTKD bertanggung 
jawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan 
pemantauan penggunaan tanda SNI atas SPPT -SNI yang 
diterbitkan.  
 
Pasal 3 2 
  (1) Produsen dan Pel aku Usaha  wajib melaporkan 
pelaksanaan realisasi produksi dan/atau impor BjTKD  
kepada Direktur Pembina Industri.  
  (2) Laporan realisasi produksi dan/atau impor BjTKD  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
dalam bentuk tertulis yang memuat paling sedikit 
informasi sebagai berikut:  
a. identitas Pelaku Usaha;  
b. kapasitas produksi, bagi Produsen BjTKD;  
c. volume impor, bagi importir BjTKD;  
d. klasifikasi dan jumlah BjTKD;  
e. ukuran BjTKD, bagi importir BjTKD;  
f. negara asal impor, bagi importir;  
g. alamat gudang penyimp anan BjTKD;  
h. pelabuhan bongkar, bagi Importir BjTKD; dan  
i. bukti kesesuaian penerapan SNI ISO 13006:2010 
(SPPT -SNI BjTKD terakhir atau hasil Surveilan LSPro).  
  (4) Laporan realisasi produksi dan/atau impor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan sec ara berkala 
setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal SPPT -SNI 
BjTKD  diterbitkan atau terhitung sejak tanggal 
Peraturan Menteri Perindustrian ini diberlakukan.  
     
  - 24 - 
Pasal 3 3 
  (1) Pelaku Usaha yang mengimpor BjTKD  untuk digunakan 
sesuai dengan kete ntuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 wajib menyampaikan laporan secara tertulis 
kepada Direktur Pembina Industri setiap kali melakukan 
importasi.  
  (2) Laporan kegiatan importasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memuat paling sedikit informasi seba gai berikut:  
   a. identitas Pelaku Usaha;  
b. identitas Produsen BjTKD  luar negeri;  
c. klasifikasi dan nomor pos tarif/HS Code BjTKD ; 
d. volume impor BjTKD , bagi Importir BjTKD ; 
e. negara asal impor, bagi Importir BjTKD ; 
f. alamat gudang penyimpanan BjTKD ; 
g. identitas Pelaku  Usaha untuk ekspor  BjTKD  yang 
diimpor kembali; dan  
h. surat pernyataan dari Pelaku Usaha yang 
menyatakan bahwa BjTKD  yang diimpor memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. 
 
Bab VII 
Pembinaan dan Pengawasan  
Pasal 34 
  (1) Direktur Jenderal Pe mbina Industri melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap:  
   a. penerapan pemberlakuan SNI 7840:2012  secara 
wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  
   b. pelaksanaan laporan realisasi produksi atau impor 
BjTKD  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  30 
ayat (3) . 
  (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling sedikit melalui:  
   a. sosialisasi;  
   b. konsultasi; dan  
   c. inventarisasi dan analisis data terkait SNI  
   d. bimbingan teknis.  
  (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
dilakukan terhadap:  
   a. penerapan pemberlakuan SNI 7840:2012  secara 
wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  - 25 - 
dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi 
produksi, mulai dari proses produksi sampai 
dengan pasca produksi, yang dilak ukan paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;  
   b. pelaksanaan laporan realisasi produksi atau impor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang 
dilakukan melalui monitoring dan evaluasi; dan  
 
   c. pemenuhan kewajiban untuk memiliki per alatan uji 
kebocoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5. 
  (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri 
menugaskan PPSP dan/atau pegawai di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pembina Industri.  
  (5) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), PPSP dan/atau pegawai di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat 
didampingi oleh tenaga ahli.  
  (6) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Direktur Jende ral Pembina Industri dapat 
berkoordinasi dengan instansi terkait, Kepala Dinas 
Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.  
  (7) Pengawasan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun.  
  (8) BPPI melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
terhadap LSPro dan Laboratorium Uji dalam rangka 
penerapan pemberlak uan SNI 7840:2012  secara wajib.  
 
Pasal 35 
  (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  34 ayat 
(2) huruf a dilakukan kepada Produse n dan konsumen 
(masyarakat) melalui media massa atau bekerja sama 
dengan instansi terkait, atas spesifikasi SNI wajib dan 
penggunaannya.    
  (2) Inventarisasi dan analisis data terkait SNI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  34 ayat (2) huruf c dilakukan 
melalui:  
a. monitoring Produsen  yang menerapkan SNI, 
Lembaga Penilai Kesesuaian, dan instansi  terkait;   - 26 - 
b. analisis data dampak  pemberlakuan SNI secara wajib 
bagi Produsen dalam negeri; dan/atau  
c. penerbitan Surat Keterangan Konsultasi SPPT -SNI 
sebagai salah satu per syaratan permohonan SPPT -
SNI. 
  (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
34 ayat  (2) huruf d dilakukan melalui:  
a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam 
peningkatan mutu produk;  
b. sosialisasi pemberlakuan dan penerapan SNI Wajib; 
dan/a tau 
c. bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk.  
    
Pasal 36 
  (1) Objek  Pengawasan PPSP terdiri dari:  
a. Produsen BjTKD ; 
b. perusahaan perwakilan produsen dan perusahaan 
importir; dan  
c. BjTKD  dengan standar SNI 7840:2012 .  
  (2) Pengawasan SNI wajib di lok asi produksi dan/atau di 
luar lokasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
34 ayat ( 3) dilaksanakan melalui pemeriksaan 
perusahaan dan uji petik.  
  (3) Tahapan teknis pengawasan di lokasi produksi  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) : 
a. pemeriksaan keabsa han dokumen perizinan, 
meliputi : 
1. pemeriksaan dokumen perizinan usaha industri ; 
2. pemeriksaan SPPT -SNI; 
3. pemeriksaan  sertifikat SMM ;  
4. pemeriksaan sertifikat Merek atau tanda daftar 
Merek;  dan 
5. pemeriksaan  LHU dan/atau SHU Laboratorium 
Uji; 
b. verifikasi terhadap p enandaan SNI  pada produk 
dan/atau kemasan produk meliputi : 
1. tanda SNI;  
2. nama/merek dagang;  
3. nama produk;   
4. kode produksi ;   - 27 - 
5. nama dan alamat Produsen;  dan 
6. nama dan alamat  perusahaan perwakilan  
produsen dan perusahaan importir (untuk produk 
impor) . 
c. pemeriksaan  hasil uji petik mutu barang sesuai 
dengan persyaratan mutu SNI BjTKD ; 
d. pemeriksaa n kelayakan mesin dan peralatan;  
e. pemeriksaan kelengkapan peralatan uji produk di 
Laboratorium;  
f. pemeriksaan doku mentasi kalibrasi peralatan uji;  
g. penilaian kesesuaian kualitas prod uk sesuai SNI 
BjTKD  dilakukan  melalui pengambilan contoh uji.  
  (4) Tahapan teknis pengawasan di luar lokasi produksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2):  
a. pengawasan terhadap kesesuaian mutu produk  
dalam pemenuhan SNI dilaksanakan dengan 
pengujian contoh produk yang terdapat di 
distributor, gudang perusahaan perwakilan  produsen 
dan Perusahaan impo rtir dan gudang pengguna 
produk  dan/atau  perusahaan perwakilan 
produsen /perusahaan importir.  
b. pengawasan terhadap perusahaan 
perwakilan/ perusahaan importir dilakuk an dengan 
memverifikasi kebenaran dokumen perizinan 
dan/atau dokumen SPPT -SNI.  
  (5) cara pengambilan contoh diluar lokasi produksi 
dilakukan dengan membeli produk di distributor, 
gudang importir, toko atau pasar secara acak yang 
dibuktikan dengan tanda bukti pembelian.  
    
Pasal 37 
   Dalam melaksan akan pengawasan , PPSP wajib 
memp ersiap kan dokumen pengawasan yang terdiri dari:  
a. surat pemberitahuan perusahaan pengawasan 
penerapan SNI di lokasi produksi dan di luar lokasi 
produksi, mengacu kepada Formuli r 1 sebagaim ana 
tercantum dalam Lampiran II  Peraturan Menteri  ini; 
b. surat tugas pengawasan penerapan SNI di lokasi 
produksi dan di luar lokasi produksi, mengacu 
kepada Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam  - 28 - 
Lampiran  II Peraturan Menteri  ini; 
c. berita acara pe ngawasan penerapan SNI di lokasi 
produksi dan di luar lokasi produksi, mengacu 
kepada Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Menteri  ini; 
d. data hasil pengawasan penerapan SNI di lokasi 
produksi dan di luar lokasi produksi, mengacu 
kepada Formulir 4 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Menteri  ini; 
e. berita acara pengambilan contoh uji di lokasi 
produksi dan di luar lokasi produksi, mengacu 
kepada Formulir 5 sebagai mana tercantum dalam 
Lampiran I I Peraturan Menteri  ini; 
f. label contoh uji, mengacu kepada Formulir 6 
sebagaimana tercantum dala m Lampiran II  
Peraturan Menteri  ini; 
g. daftar hadir, mengacu kepada Formulir 7 
sebagai mana tercantum dalam Lampiran I I 
Peraturan Menteri  ini; 
h. surat pengantar ke Laboratorium Uji dari Direktorat 
Pembina Industri, mengacu kepada Formulir 8 
sebagai mana tercantum dalam Lampiran I I 
Peraturan Menteri  ini;  
i. daftar peralatan pengujian dalam rangka 
pengawasan penerapan SNI, mengacu kepada 
Formulir 9 sebagaim ana tercantum dalam Lampiran 
II Peraturan Menter i ini; 
j. daftar peralatan produksi dalam rangka pengawasan 
penerapan SNI, mengacu kepada Formulir 10 
sebagaim ana tercantum dalam Lampiran II  
Peraturan  menteri ini; 
k. tabel pengukuran BjTKD  dalam rangka pengawasan 
penerapan SNI, mengacu kepada Formulir 11 
sebag aimana tercantum dalam Lampiran II  
Peraturan Menteri  ini; dan 
l. peraturan perundang -undangan terkait 
Pemberlakuan SNI BjTKD  Secara Wajib.  
    
 
  - 29 - 
Pasal 38 
  (1) Uji petik BjTKD yang telah diproduksi, melalui 
pemeriksaan di gudang Produsen dan/atau di gudang  
perusahaan perwakilan produsen  atau perusahaan 
importir ; 
  (2) Pemeriksaan terhadap realisasi produksi dan/atau 
importasi BjTKD;  
  (3) 
 
(4) Pemeriksaan di lokasi produksi dan/at au di luar lokasi 
produksi; dan  
Penyusunan laporan hasil Post Audit.  
    
Pasal 39 
   Hasil Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35 ayat (3)  dituangkan dalam laporan yang memuat 
paling sedikit informasi sebagai berikut:  
a. laporan hasil Post Audit terhadap Produsen , 
memuat:  
1. identitas Produsen;  
2. kapasitas produksi;  
3. jenis dan  jumlah BjTKD  yang diproduksi; dan  
4. bukti kesesuaian penerapan SNI.  
b. laporan hasil Post Audit terhadap perusa haan 
perwakilan produsen  dan perusahaan importir , 
memuat:  
1. identitas perusahaan import ir atau perusahaan 
perwakilan importir ; 
2. jenis dan volume impor BjTKD ; 
3. packing list dan proforma invoice;  
4. negara asal impor;  
5. pelabuhan tujuan dan waktu pengapalan;  
6. alamat gudang penyimpanan;  
7. bukti kesesuaian SNI; dan  
8. data penjualan BjTKD . 
    
Pasal  40 
  Guna memudahkan proses pengawasan dan penerapan 
sanksi atas pel anggaran ketentuan SNI , Direktur Jenderal 
dapat menetapkan acuan pelaksanaan teknis pengawasan di 
lapangan.  
  - 30 - 
Pasal 41 
  (1) Produsen dan Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 30 ayat (1) dikenai 
sanksi pidana sesuai deng an ketentuan Undang -Undang 
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.  
  (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT -SNI BjTKD . 
  (3) Produsen dan Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud  dalam, Pasal 30 ayat (3) dikenai 
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
  (4) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (5), Pasal 19 ayat 2  , Pasal  20, 
Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 31 dan dan Laboratorium 
Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (5) dikenai sanksi administratif 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  
  (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) diberikan oleh K epala BPPI.  
     
Pasal 42 
  Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam ) bulan terhitung 
sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indon esia. 
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
 AIRLANGGA HARTARTO  
 
 
  - 31 - 
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  
KEMENTERI AN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONES IA, 
 
 
 
WIDODO EKATJAHJANA  
 
 
BERITA NEGARA REPUBLI K INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR