PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR:        
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAHAN BAKU PLASTIK 
SECARA WAJIB  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
Menimbang :  a.  bahwa untuk melindungi keamanan, kesehatan, 
keselamatan konsumen, dan menjaga lingkungan hidup dari 
penggunaan Bahan Baku Plastik, serta menciptakan 
persaingan usaha yang sehat dan meningkatkan daya saing 
industri Bahan Baku Pla stik, perlu memberlakukan Standar 
Nasional Indonesia Bahan Baku Plastik secara wajib; 
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 
ayat (1) Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia Bahan Baku Plastik secara wajib; 
Mengingat :   1. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  
  2.  Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
  3. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tenta ng 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5492) ; -2-  
 
  4. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 
5584);  
  5. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573);  
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Ta hun 2017 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6016);  
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018  tentang 
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6225);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) ; 
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);  
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M -IND/ 
PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang 
Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 308);  
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan 
Standardisasi Industri secara wajib (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);  
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian -3-  
 
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 170);  
13. Peratura n Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberlakuan Standar 
Nasional Indonesia secara wajib (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 766);  
14. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 
Tahun 2020 tentan g Tata Cara Penyusunan Analisis 
Dampak Regulasi dan Pelaksanaan Kewajiban 
Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 767);  
 
 
MEMUTUSKAN  
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAHAN 
BAKU PLASTIK SECARA WAJIB.  
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1  
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI 
adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang 
menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang 
standardisasi.   
2. Bahan Baku Plastik adalah bahan be rupa resin 
polipropilena, resin polietilena, polipropilena kopolimer 
impak untuk otomotif, polietilena masa jenis tinggi dengan 
klasifikasi PE 100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan 
bakar gas, polietilena massa jenis tinggi ( high density 
polyethylene /HDPE) untuk bahan baku pipa air minum , 
resin polivin il klorida (PVC)  yang dihasilkan melalui proses  
polimerisasi . -4-  
 
3. Pelaku Usaha  adalah orang perseorangan atau badan usaha 
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang 
tertentu.  
4. Perusahaan Industri adalah Pelaku Usaha yang melakukan 
kegiatan usaha industri Bahan Baku Plastik , baik yang 
berlokasi di dalam negeri atau luar negeri .  
5. Importir adalah Pelaku Usaha  yang melakukan kegiatan 
impor Bahan Baku Plastik . 
6. Perwakilan Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk 
badan hukum dan berkedudukan di Indonesia yang ditunjuk 
oleh produsen Bahan Baku Plastik  di luar negeri sebagai 
perwakilannya dan pemegang lisensi mereknya di Indonesia.  
7. Sertifikat SNI Bahan Baku Plastik , yang selanjutnya disebut 
Sertifikat SNI, adalah bukti kesesuaian yang diberikan oleh 
Lembaga Sertifikasi  Produk kepada Perusaha an Industri 
yang mampu menghasilkan Bahan Baku Plastik  sesuai 
persyaratan SNI.  
8. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI Bahan Baku 
Plastik yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah  surat 
persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di 
Kementerian Perindustrian kepada Perusahaan Industri 
yang telah telah memiliki Sertifikat SNI untuk mengedarkan 
Bahan Baku Plastik di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
9. Sistem  Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut 
SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang 
terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, 
basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan 
komunikasi data yang terkait sat u sama lain dengan tujuan 
untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, 
serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.  
10. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro 
adalah lembaga yang melakuka n kegiatan sertifikasi produk 
barang dan/atau jasa industri dan menerbitkan Sertifikat -5-  
 
SNI berdasarkan ketentuan SNI Bahan Baku Plastik  yang 
diberlakukan secara wajib.  
11. Laboratorium Uji adalah lembaga yang melakukan kegiatan 
pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh barang sesuai 
persyaratan SNI Bahan Baku Plastik yang diberlakukan 
secara wajib.  
12. Komite Akreditas i Nasional, yang selanjutnya dis ingkat KAN, 
adalah lembaga non struktural yang bertugas  dan 
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian 
kesesuaian . 
13. Sistem Manajemen Mutu , yang selanjutnya disingkat SMM, 
adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan s istem 
manaj emen mutu menurut SNI ISO 9001:20 15 atau 
revisinya . 
14. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu , yang 
selanjutnya disingkat  LSSMM , adalah  lembaga yang 
melakukan kegiatan sertifikasi SMM.  
15. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau 
secara khusus oleh LSPro  terhadap produsen Bahan Baku 
Plastik yang telah memperoleh Sertifikat SNI Bahan Baku 
Plastik atas konsistensi penerapan SNI Bahan Baku Plastik . 
16. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya 
disingkat PPSI adala pegawai negeri sipil pusa t atau daerah 
yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar 
industri.  
17. Post Audit adalah pengawasan yang dilakukan pasca 
produksi  dan/atau pasca impor untuk produk yang berada 
di Gudang Pelaku Usaha atau di pasar dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia terhadap kesesuaiannya 
dengan ketentuan SNI , kegunaan dan kebutuhan pasar 
dalam negeri.   
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian.  -6-  
 
19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian 
Perindustrian yang memiliki tugas dan fungsi melakukan 
pembinaan terhadap kegiatan usaha Bahan Baku Plastik . 
20. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri 
yang selanjutnya disebut Kepala BSKJI adalah kepala badan 
di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, 
pemberlakuan, dan pengawasan standardisa si industri.  
 
Pasal 2   
Perusahaan Industri harus memiliki peralatan produksi paling 
sedikit peralatan produksi berup a unit utilitas, alat pe murnian, 
reaktor polimerisasi dan alat pengemasan.  
 
BAB II  
LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI BAHAN BAKU PLASTIK SECARA 
WAJIB  
 
Pasal 3 
(1) Dalam Peraturan Menteri ini d iatur mengenai lingkup 
pemberlakukan SNI Bahan Baku Plastik secara wajib .  
(2) Pemberlakuan SNI Bahan Baku Plastik secara wajib 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. SNI 0594:2011 terhadap Resin Polipropilena yang 
termasuk dalam pos tarif/ Harmonized System  (HS) 
3902.10.40 dan 3902.30.90  dengan penambahan 
parameter  uji total kandungan logam berat (Pb, Cd, Hg, 
Cr+6) kurang dari 100 mg/kg ; 
b. SNI 7808:2012 terhadap Resin Polietilena  yang 
termasuk dalam  pos tarif/ Harmonized System  (HS) 
3901.10.92, 3901.10.99, 3901.20.00 dan 3901.40.00  
dengan penambahan parameter uji total kandungan 
logam berat (Pb, Cd, Hg, Cr+6) kurang dari 100 mg/kg ;  -7-  
 
c. SNI 8432:2017 terhadap Polipropilena kopolimer impak 
untuk komponen otomotif  yang termasuk dalam  pos 
tarif/ Harmonized System  (HS) 390 2.30.90; 
d. SNI 8887:2020 terhadap Polietilena masa jenis tinggi 
dengan klasifikasi PE 100 untuk aplikasi pipa 
penyaluran bahan bakar gas  yang termasuk dalam  pos 
tarif/ Harmonized System  (HS) 3901.20.00  dengan 
penambahan parameter uji total  kandungan  logam berat 
(Pb, Cd, Hg, Cr+6) kurang dari 100 mg/kg ;  
e. SNI 7593:2010 terhadap  Polietilena massa jenis tinggi 
(high density polyethylene/HDPE ) untuk bahan baku 
pipa air minum  yang termasuk dalam pos 
tarif/ Harmonized System  (HS) 3901.20.00  dengan 
penambahan parameter uji total kandungan logam berat 
(Pb, Cd, Hg, Cr+6) kurang dari 100 mg/kg; dan  
f. SNI 59:2017 terhadap produk Resin polivinil klorida 
(PVC) hasil polimerisasi suspensi yang termasuk dalam   
pos tarif/ Harmonized System  (HS) 3904.10. 10. 
hasil produksi dalam negeri dan asal impor yang diedarkan 
di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
 
Pasal 4 
(1) Pemberlakuan SNI Bahan Baku Plastik secara wajib 
dikecualikan bagi  Bahan Baku Plastik yang : 
a. memiliki nomor pos tarif/HS Code yang sama dengan 
jenis produk di luar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3; 
b. digunakan sebagai contoh uji dalam rangka permohonan 
sertifikasi SNI produk Bahan Baku Plastik ; 
c. digunakan sebagai contoh uji dalam rangka penelitian 
dan pengembangan, dengan jumlah maksimum  500 
kg/jenis  ; 
d. digunakan sebagai contoh barang untuk pameran, 
dengan jumlah maksimum  25 kg /jenis, dan tidak 
diperjualbelikan atau dipindahtangankan;  dan -8-  
 
e. merupakan barang ekspor dan/atau barang ekspor yang 
diimpor kembali . 
 
Pasal 5 
(1) Bahan Baku Plastik yang akan digunakan untuk keperluan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibuktikan 
dengan laporan hasil uji. 
(2) Bahan Baku Plastik yang akan digunakan untuk keperluan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibuktikan 
dengan dokumen Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) 
dan Label Contoh Uji (LCU) dari LSPro yang telah ditunjuk 
oleh Menteri.  
(3) Bahan Baku Plastik yang akan digunakan untuk keperluan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibuktikan 
dengan dokumen bukti kepemilikan laboratorium atau 
perjanjian kerja sama dengan laboratorium penelitian dan 
pengembangan.  
(4) Bahan Baku Plastik yang akan digunakan untuk keperluan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dibuktikan 
dengan d okumen surat keterangan dari pihak 
penyelenggara pameran . 
(5) Bahan Baku Plastik yang akan digunakan untuk keperluan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dibuktikan 
dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).  
 
Pasal 6 
Perusahaan Industri  dan/atau Perwakilan Perusahaan  yang 
memproduksi dan /atau  mengedarkan  Bahan Baku Plastik di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi 
ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana 
dimaksud  dalam Pasal 3.  
 
 
 
 
 -9-  
 
BAB III  
SERTIFIKASI PRODUK  
 
Bagian Kesatu  
Umum  
 
Pasal 7 
(1) Pemenuhan pemberlakuan Ketentuan SNI Bahan Baku 
Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 2) 
dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat SNI.  
(2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
untuk 1 (satu) lokasi produksi.  
 
Pasal 8 
Penerbitan Sertifikat SNI dilakukan melalui sistem sertifikasi tipe 
5. 
 
Pasal 9  
Perusahaan Industri dan/atau Perwakilan Perusahaan yang telah 
memiliki Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1), wajib memiliki Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI 
untuk mengedarkan produknya di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
 
Pasal 10  
(1) Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI serta Surat 
Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dilakukan oleh:  
a. Perusahaan Industri  di dalam negeri dengan KBLI 
20117 , dan/atau 2 0131 ; atau  
b. Perusahaan Industri  di luar negeri sesuai dengan ruang 
lingkup kegi atan usaha industri Bahan Baku Plastik  
yang dibuktikan dengan izin usaha atau surat 
keterangan dari otoritas yang berwenang di negara 
setempat . 
(2) Pengajuan permohonan oleh Perusahaan Industri di luar 
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 
dilakukan melalui  Perwakilan Perusahaan.  -10-  
 
(3) Perusahaan Industri di luar negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf b hanya dapat menunjuk 1 (satu) 
Perwakilan Perusahaan.  
(4) Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) 
hanya dapat mewakili 1 (satu) Perusahaan Industri di luar 
negeri.  
(5) Perwakilan  Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) dapat berfungsi sebagai Importir.  
(6) Perwakilan Perusahaan dapat mewakili lebih dari satu 
Perusahaan Industri di luar negeri dengan ketentuan 
perusahaan industri di luar negeri yang diwakili merupaka n: 
a. induk perusahaan ( parent company ) dari Perwakilan 
Perusahaan ; dan/atau  
b. anak perusahaan dari induk perusahaan (parent 
company) yang sama dengan Perwakilan Perusahaan . 
(7) Induk perusahaan (parent company)  sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 6) huruf a  harus:  
a. melakukan kegi atan usaha industri Bahan Baku 
Plastik ; dan  
b. memiliki afiliasi dengan anak perusahaan dibuktikan 
dengan akta pe ndirian berikut perubahan terakhirnya . 
 
Bagian Kedua  
Sertifikat SNI  
 
     Paragraf 1  
Permohonan Penerbitan Sertifikat SNI  
 
 
 Pasal 11  
(1) Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI 
disampaikan kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh 
KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Bahan Baku Plastik 
dan ditunjuk oleh Menteri.   
(2) Pengajuan permohona n sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas . -11-  
 
(3) Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan 
Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Perusahaan Industri  di dalam negeri atau Perwakilan 
Perusahaan wajib memiliki Akun SIINas.  
(4) Tata cara untuk memiliki akun SIINas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 3) dilakukan sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
 
 
       Pasal 12  
Dalam mengajukan permohonan Sertifikat SNI , Perusahaan 
Industri  di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 ayat ( 1) huruf a harus melampirkan : 
a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas;  
b. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;  
c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha 
industri Bahan Baku Plastik  dengan nomor KBLI 2 0117 
dan/atau  20131 ; 
d. bukti pendaftaran merek Bahan Baku Plastik  (pendaftaran 
baru atau perpanjangan ) atau sertifikat merek Bahan 
Baku Plastik  milik sendiri yang diterbitkan oleh  
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;  
e. sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 ; 
f. diagram alir proses produksi;  
g. daftar jenis Bahan Baku Plastik  yang diajukan ; dan  
h. surat pernyataan yang berisi jaminan untuk tidak 
mengedarkan Bahan Baku Plastik  yang tidak sesuai SNI 
Bahan Baku Plastik  yang dicetak melalui SIINas.  
 
Pasal 13 
(1) Dalam mengajukan permohonan Sertifikat SNI , 
Perusahaan Industri  di luar negeri melalui P erwakilan 
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(2) harus melampirkan:  
a. dokumen persyaratan dari Perusahaan Industri  di 
luar negeri berupa:  -12-  
 
1. akta pendirian perusahaan dan perubahannya  
yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia ;  
2. perizinan berusaha dengan ruang lingkup 
kegiatan usaha industri Bahan Baku Plastik  yang 
telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ;  
3. bukti pendaftaran merek Bahan Baku Plastik  
(pendaftaran baru atau perpanjangan ) atau 
sertifikat merek Bahan Baku Plastik  milik sendiri 
yang diterbitkan oleh  kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum dan hak asasi manusia ; 
4. sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 dari LSMM 
yang telah terakreditasi oleh badan akreditasi di 
Negara setempat yang mempunyai perjanjian 
saling pengakuan (mutual recognition 
arrangement)  dengan Indonesia  yang telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ; 
5. diagram alir proses produksi  yang telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ; dan   
6. daftar jenis Bahan Baku Plastik  yang diajukan .  
b. dokumen persyaratan dari Perwakilan Perusahaan, 
berupa : 
1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas;  
2. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;  
3. perizinan berusaha kegiatan usaha  industri 
dan/atau perizinan berusaha kegiatan usaha  
perdagangan;  
4. bukti penguasaan 1 (satu) gudang  tujuan  impor ; 
5. perjanjian lisensi merek Bahan Baku Plastik  dari 
Perusahaan I ndustri di luar negeri pemilik merek 
kepada P erwakilan P erusahaan yang dicatatkan 
di kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia;  
6. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Bahan 
Baku Plastik  dari Perusahaan Industri di luar -13-  
 
negeri pemilik merek kepada Perwakilan 
Perusahaan yang diterbitkan oleh kementerian 
yang menyelenggarakan urus an pemerintahan di 
bidang hukum dan hak asasi manusia;  
7. surat pernyataan yang berisi jaminan untuk tidak 
mengedarkan Bahan Baku Plastik  yang tidak 
sesuai SNI Bahan Baku Plastik  yang dicetak 
melalui SIINas ;  
8. Akta notaris penunjukan sebagai Perwakilan 
Perusahaan dari Perusahaan Industri di luar 
negeri ; dan   
9. Angka Pengenal Importir -Umum (API -U) atau API -
P bagi Perwakilan Perusahaan yang bertindak 
sebagai Importir.  
(2) Penerjemahan dokumen Perusahaan Industri di luar 
negeri berupa akta pendirian perusahaan dan 
perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a angka 1, perizinan berusaha dengan ruang lingkup 
kegiatan usaha industri Bahan Baku Plastik  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, dan sertifikat 
SMM SNI ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a angka 4 dilakukan oleh penerjemah 
tersumpah.  
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
angka 1, angka 2 , dan angka 4 harus  dilegalisasi oleh 
pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau 
perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat.   
 
Pasal 14 
(1) Pemenuhan persyaratan sertifikat SMM SNI ISO 
9001:2015 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 2 huruf 
e dan Pasal 13 ayat 1 huruf a angka 4 dikecualikan bagi 
Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan 
penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 
1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan 
berusaha kegiatan usaha industri Bahan Baku Plastik . -14-  
 
(2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus melampirkan surat pernyataa n penerapan SMM SNI 
ISO 9001:2015 yang dibuat di dalam bahasa Indonesia.  
 
Pasal 15  
(1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan tidak berfungsi sebagai 
Importir  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) , 
Perwakilan Perusahaan  dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) 
Importir.  
(2) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat  
ditunjuk oleh  1 (satu) Perwakilan Perusahaan.  
(3) Untuk Perwakilan Perusahaan yang tidak berfungsi 
sebagai Importir  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
selain melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat (1)  dan/atau Pasal 14 ayat 
(2), penyampaian permohonan penerbitan Sertifikat SNI 
dilakukan dengan melampirkan  dokumen dari Importir 
berupa : 
a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya ; 
b. perizinan berusaha kegiatan usaha perdagangan ; 
c. Nomor Induk Berusaha;  
d. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan  
e. akta notaris p enunjukan sebagai I mportir dari 
Perwakilan Perusahaan . 
 
 
Paragraf 2 
Penerbitan Sertifikat SNI  
 
Pasal 1 6 
(1) Kepala BSKJI melakukan verifikasi atas permohonan 
penerbitan Sertifikat SNI Bahan Baku Plastik  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11. 
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen 
permohonan.  -15-  
 
(3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), Kepala BSKJI dapat menugaskan unit kerja 
yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, 
dan pemberlakuan standardisasi industri.  
(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan . 
 
Pasal 1 7 
(1) Permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar 
berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 6, akan disampaikan secara elektronik  kepada 
LSPro yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk 
Menteri untuk ditindaklanjuti.  
(2) Permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau 
tidak benar berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 6, akan dikembalikan kepada 
Perusahaan Industri  di dalam negeri atau Perusahaan 
Industri  di luar negeri melalui Perwakilan Perusahaan .  
(3) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
membutuhkan dokumen tambahan terkait proses 
penerbitan Sertifikat SNI , Perusahaan Industri  di dalam 
negeri atau Perusahaan Industri  di luar negeri melalui 
Perwakilan Perusaha an wajib melengkapi dan 
menyampaikannya secara langsung kepada LSPro  yang 
telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Menteri . 
 
 
Pasal 18 
Terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan 
benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), LSPro 
yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Menteri 
melakukan proses penerbitan Sertifikat SNI melalui sistem 
sertifikasi tipe 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 .  
 
 
 
 -16-  
 
Pasal 19 
(1) Proses penerbitan Sertifikat SNI  melalui sistem sertifikasi 
tipe 5 dilakukan dengan:  
a. audit proses produksi  sesuai dengan SNI ISO 
9001:2015; dan  
b. Pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan acuan 
normatif pada SNI Bahan Baku Plastik . 
(2) Audit proses produksi SNI ISO 9001:2015 sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dilakukan terhadap : 
a. kepemilikan sertifikat SMM sesuai dengan ruang 
lingkup jenis produk yang disertifikasi; atau  
b. penerapan SMM sesuai dengan SNI ISO 9001:2015.  
(3) Sertifikat SMM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a diterbitkan oleh LSSM yang telah diakreditasi oleh KAN 
atau lembaga akreditasi di negara yang telah 
menandatangani  perjanjian saling pengakuan Mutual 
Recognition A rrange ment/MRA) dengan Indonesia . 
(4) Pengambil an contoh dan pengujian kesesuaian mutu 
Bahan Baku Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dilakukan oleh:  
a. Laborat orium Uji di dalam negeri yang telah 
diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI 
Bahan Baku Plastik dan ditunjuk oleh Menteri  ;atau  
Laboratorium Uji  di luar negeri yang telah diakreditasi 
oleh lembaga akreditasi di negara tempat 
Laboratorium Uji  berada, yang mempunyai perjanjian 
saling pengakuan ( Mutual Recognition 
Agreement /MRA) dengan KAN, dan negara tempat 
Laboratorium Uji  berada memiliki perjanjian bilateral 
atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan 
Pemerintah Republik Indonesia, serta ditunjuk oleh 
Menteri.  
 
Pasal 20 
(1) Pelaksanaan  audit proses produksi dan penerapan SMM 
pabrik sesuai dengan SNI ISO 9001:2015 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1) huruf a dilakukan oleh -17-  
 
LSPro yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk 
Menteri . 
(2) Pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu dilakukan sesuai 
acuan normatif SNI Bahan Baku Plastik  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1) huruf b dan Pasal 2 0 
ayat (1) dilakukan oleh:  
a. Laboratorium Uji di dalam negeri yang telah 
diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI 
Bahan Baku Plastik  dan ditunjuk oleh Menteri; atau  
b. Laboratorium Uji di luar negeri dengan ruang lingkup 
SNI Bahan Baku Plastik  yang telah diakreditasi oleh 
lembaga akreditasi di negara yang mempunyai 
perjanjian saling pengakuan ( Mutual Recognition 
Arrangement /MRA) dan perjanjian bilateral atau 
multilateral di bidang regulasi teknis dengan 
Indonesia, serta ditunjuk oleh Menteri.  
 
Pasal 21 
(1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji  yang telah 
diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 
Bahan Baku Plastik  belum tersedia atau jumlahnya belum 
mencukupi kebutuhan proses sertifikasi dan pengujian 
mutu, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau 
Laboratorium Uji  yang belum terakreditasi.  
(2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Uji  yang belum 
terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh 
Kepala B SKJI. 
(3) LSPro dan/atau Laboratorium Uji  yang ditunjuk oleh 
Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1) harus telah 
diakreditasi oleh KAN paling lama 2 (dua) tahun sejak 
tanggal penunjukan.  
 
Pasal 22  
(1) LSpro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), 
Pasal 20  ayat (1), dan Pasal 2 1 serta Laboratorium Uji 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 0 ayat (2) dan Pasal -18-  
 
21 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan  bagian 
tidak terpisahkan dari P eraturan Menteri ini. 
(2) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang belum terakreditasi harus telah memp roses 
akreditasi kepada KAN paling lambat 6 (enam) bulan 
terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.  
(3) LSPro dan Laboratorium Uji yang belum terakr editasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan 
perkembangan proses akreditasi kepada Kepala BSKJI.  
(4) Dalam hal LSPro yang belum terakreditasi oleh KAN sesuai 
dengan ruang lingkup SNI Bahan Baku Plastik  atau 
Laboratorium Uji yang belum terakreditasi oleh KAN sesuai 
dengan ruang lingkup SNI Bahan Baku Plastik  yang 
diberlakukan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dalam waktu seb agaimana dimaksud dalam Pasal 21  ayat 
(3), penunjukan dinyatakan berakhir.  
 
Pasal 23 
Dalam proses sertifikasi, LSPro menyelenggarakan r apat 
evaluasi  untuk menindaklanjuti : 
a. laporan hasil audit m anajemen mutu sesuai dengan SNI 
ISO 9001 :2015; dan  
b. laporan hasil uji dan/atau sertifikat hasil uji  sesuai dengan 
acuan normatif pada SNI Bahan Baku Plastik . 
 
Pasal 2 4 
Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 , LSPro menetapkan : 
a. penerbitan S ertifikat SNI; atau 
b. penolakan penerbitan S ertifikat SNI. 
 
Pasal 25  
(1) Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI seb agaimana 
dimaksud dalam Pasal 24  huruf a, LSPro dan 
Laboratorium Uji wajib menyampaikan laporan  tahapan 
proses penerbitan Sertifikat SNI kepada Kepala BSKJI.  -19-  
 
(2) Penyampaian laporan  sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan s ecara elektronik melalui SIINas.  
(3) Laporan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit berisi:  
a. untuk LSPro:  
1. tanggal pelaksanaan audit kesesuaian;  
2. nama auditor;  
3. nama petugas pengambil contoh;  
4. hasil pelaksanaan audit kesesuaian;   
5. jenis dan merek Bahan Baku Plastik ; 
6. Laboratorium Uji yang digunakan;  
7. nomor dan tanggal laporan hasil uji;  dan 
8. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan 
beserta lampirannya.  
b. untuk Laboratorium Uji  
1. nomor dan judul SNI ; 
2. tanggal penerimaan sampel uji/pelaksanaan 
pengujian ; 
3. nomor, tanggal dan laporan hasil uji ; 
4. laporan hasil uji; 
5. nama LSPro pengguna . 
 
Pasal 2 6 
(1) Kepala BSKJI melakukan evaluasi terhadap laporan yang 
disampaikan oleh LSPro dan Laboratorium Uji 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 5. 
(2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dalam ayat (1) 
kepala BSKJI dapat menugaskan unit kerja yang memiliki 
tugas dan f ungsi pengawasan standardisasi i ndustri . 
(3) Dalam hal hasil evaluasi Kepala  BSKJI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  menyatakan laporan yang 
disampaikan oleh LSPro dan/atau Laboratorium Uji belum 
lengkap,  Kepala BSKJI menyampaikan notifikasi secara 
elektronik melalui SIINas kepada LSPro dan/atau 
Laboratorium Uji untuk dapat  dilengkapi.  
 
 -20-  
 
Pasal 27  
(1) Dalam keadaan tertentu, Kepala BSKJI dapat melakukan 
verifikasi terhadap kebenaran laporan yang disampaikan 
oleh LSPro dan Laboratorium Uji seb agaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 6. 
(2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dalam ayat (1) 
kepala BSKJI dapat menugaskan unit kerja yang memiliki 
tugas dan f ungsi pengawasan standardisasi i ndustri.  
(3) Dalam hal hasil evaluasi Kepala BSKJI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyatakan proses penerbitan 
Sertifikat SNI:  
a. belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan terkait 
pemberlakuan standardisasi  industri secara wajib; 
dan/atau  
b. proses penerbitan Sertifikat SNI belum memenuhi 
persyaratan SNI Bahan Baku Plastik ; 
Kepala BSKJI menyampaikan notifi kasi secara elektronik 
melalui SIINas kepada LSPro atau Laboratorium Uji 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25  ayat (1) untuk 
dapat dilakukan tindakan perbaikan.  
(4) Dalam hal hasil evaluasi Kepala BSKJI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyatakan proses pener bitan 
Sertifikat SNI telah memenuhi persyaratan sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan dan 
persyaratan SNI Bahan Baku Plastik , Kepala BSKJI 
menerbitkan quick response code  (qr code)  sebagai bukti 
kesesuaian secara elektronik melalui SIINas.  
 
Pasal 28  
LSPro wajib mencantumkan quick response code  (qr code)  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27  
ayat (4) pada Sertifikat SNI.  
 
Pasal 29 
(1) Dalam menerbitkan Sertifikat SNI Bahan Baku Plastik , 
LSPro wajib mencantumkan paling  sedikit informasi:  -21-  
 
a. nama dan alamat Perusahaan Industri ; 
b. alamat pabrik;  
c. merek;  
d. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan , untuk 
permohonan penerbitan Sertifikat SNI yang dilakukan 
Perusahaan Industri di  luar negeri  melalui Perwakilan 
Perusahaan ; 
e. jenis Bahan Baku Plastik;  
f. SNI Bahan Baku Plastik ; 
g. Penerapan atau kepemilikan Sertifikat SMM SNI  ISO 
9001:2015;  
h. Tanggal terbit Sertifikat SNI; dan  
i. Masa berlaku Sertifikat SNI . 
 
Pasal 30  
Sertifikat SNI yang diterbitkan berdasarkan sistem sertifikasi 
tipe 5 berlaku untuk jangka waktu 4 (tahun) sejak tanggal 
diterbitkan.  
 
Pasal 31 
(1) LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI berdasarkan sistem 
sertifikasi tipe 5 bertanggung jawab atas pelaksanaan 
Surveilan terhadap Sertifikat SNI Bahan Baku Plastik  yang 
diterbitkan.  
(2) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun.  
(3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil  
pengawasan oleh PPS I dan/atau instansi terkait, LSPro 
dapat melakukan Surveilan khusus . 
 
Pasal 32 
Biaya penerbitan dan Surveilan Sertifikat SNI Bahan Baku 
Plastik  dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan 
permohonan penerbitan Sertifikat SNI . 
 
 -22-  
 
Pasal 33 
Ketentuan lebih lanjut mengenai t ata cara sertifikasi produk 
oleh LSPro mengacu kepada Skema Sertifikasi Bahan Baku 
Plastik  sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini. 
 
Bagian Ketiga  
SPPT  SNI  
 
Pasal 34  
(1) Pengajuan permohonan penerbitan  SPPT  SNI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10  ayat (1)  disampaikan kepada 
Kepala BSKJI secara elektronik melalui SIINas.  
(2) Dalam mengajukan permohonan penerbitan  Surat 
Persetujuan Penggunaan Tanda SNI  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri di dalam 
negeri wajib menyampaikan informasi:  
a. kapasitas produksi ; 
b. tingkat utilisasi  produksi;  
c. rencana produksi  pertahun ; dan 
d. realisasi produksi yang sudah dilakukan.  
(3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan  SPPT  SNI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri 
di luar negeri melalui Perwakilan Perusahaan harus 
menyampaikan informasi:  
a. kapasitas produksi  Perusahaan Indust ri di luar 
negeri;  
b. rencana jumlah impor  Bahan Baku Plastik  yang akan 
dilakukan oleh Perwakilan Perusahaan atau Importir 
yang ditunjuk selama satu tahun ; dan  
c. realisasi importasi yang sudah dilakukan.  
 
Pasal 35  
(1) Kepala BSKJI melakukan verifikasi atas permohonan 
penerbitan  SPPT  SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
34. -23-  
 
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen 
permohonan.  
(3) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana di maksud 
pada ayat (1), Kepala BSKJI dapat menugaskan unit kerja 
yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, 
dan pemberlakuan standardisasi I ndustri . 
 
Pasal 36  
(1) Kepala BSKJI menerbitkan SPPT  SNI terhadap 
permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar 
berdasarkan hasil verifikasi  sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 35.  
(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 menyatakan permohonan  tidak lengkap 
dan/ atau tidak benar, permohonan ak an dikembalikan 
kepada Perusahaan Industri  di dalam negeri dan/ atau 
Perusahaan Industri  di luar negeri melalui Perwakilan 
Perusahaan . 
(3) SPPT  SNI diterbitkan dengan menggunakan cap dan tanda 
tangan elektronik.  
(4) Penerbitan SPPT  SNI disertai dengan quick response code 
(qr code ) produk.  
 
Pasal 37  
(1) Perusahaan Industri yang telah memiliki Sertifikat SNI dan  
SPPT  SNI wajib membubuhkan tanda SNI dalam setiap 
label kemasan  Bahan Baku Plastik  terkecil . 
(2) Pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disertai dengan pembubuhan quick response code (qr 
code) produk  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36  ayat 
(4). 
(3) Pembubuhan tanda SNI serta  quick response code (qr code ) 
produk  sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dilakukan 
dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang dan di 
tempat yang mudah dibaca.  
 -24-  
 
        Pasal 38  
SPPT SNI berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 
tanggal penerbitan.  
 
Pasal 39  
Pembubuhan  tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37  
ayat (3)  dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
 
BAB IV 
TANGGUNG JAWAB  PELAKU USAHA  
 
Pasal 40 
(1) Perusahaan Industri  di dalam negeri yang memproduksi 
dan mengedarkan  Bahan Baku Plastik dengan mereknya 
sendiri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu hasil 
produksi Bahan Baku Plastik sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.  
(2) Perwakilan Perusahaan  bertanggung jawab terhadap 
jaminan mutu Bahan Baku Plast ik sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk 
merek perusahaan industri di luar negeri.  
 
BAB V  
IMPOR BAHAN BAKU PLASTIK  
 
Pasal 4 1 
(1) Bahan Baku Plastik asal impor harus dimasukan ke dalam 1 
(satu) gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Perusahaan 
sebelum diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
(2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada 
pada lokasi yan g sama dengan lokasi Perwakilan Perusahaan 
atau Importir yang ditunjuk  oleh Perwakilan  Perusahaan . 
 
 -25-  
 
BAB VI 
PEMBINAAN DAN PEN GAWASAN  
 
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
 
Pasal 42 
Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap penerapan 
pemberlakuan  SNI Bahan Baku Plastik  secara wajib sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3.  
 
Pasal 43 
Kepala B SKJI melakukan pembinaan terhadap LSPro dan 
Laboratorium Uji  dalam rangka pemberlakuan SNI Bahan Baku 
Plastik secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 . 
 
Pasal 44 
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42  
dilakukan melalui:  
a. sosialisasi;  
b. konsultasi kepada Pelaku Usaha terkait tata cara dan 
prosedur pemberlakuan SNI Bahan Baku Plastik  secara 
wajib; 
c. inventarisasi data;   
d. pembinaan teknis.  
(4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan terhadap pemberlakuan SNI Bahan Baku Plastik  
secara wajib kepada Pelaku Usaha dan masyarakat melalui 
kerjasama dengan instansi terkait atau melalui media cetak 
dan/atau elektronik.  
(5) Inventarisasi  data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c  dilakukan melalui:  
a. monitoring dan evaluasi terhadap Pelaku Usaha yang 
menerapkan pemberlakuan SNI Bahan Baku Plastik  
secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;  -26-  
 
b. analisis data dan evaluasi dampak pemberlakuan SNI 
Bahan Baku Plastik  secara wajib bagi produsen di 
dalam negeri.  
(6) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)  
huruf d dilakukan melalui:  
a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam 
peningkatan mutu produk; dan/atau  
b. bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk.  
 
Bagian Kedua  
Pengawasan  
 
Pasal 45 
(1) Kepala BSKJI melakukan pengawasan terhadap 
pemberlakuan SNI Bahan Baku Plastik  secara wajib 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.  
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Kepala BSKJI berkoordinasi dengan Direktur 
Jenderal.  
(3) Pengawasan  terhadap pemberlakuan SNI Bahan Baku 
Plastik  secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:  
a. pengawasan di pabrik dan gudang Perwakilan 
Perusahaan; dan  
b. koordinasi p engawasan di pasar dengan 
kementerian/lembaga terkait.  
(4) Pengawasan  sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  
 
Pasal 46 
Kepala BSKJI  melakukan pengawasan terhadap LSPro dan 
Laboratorium Uji dalam rangka pemberlakuan SNI Bahan Baku 
Plastik  secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.  
 
 
 -27-  
 
BAB VI 
SANKSI  
 
Pasal 47 
(1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengedarkan, 
dan/atau mengimpor Bahan Baku Plastik yang tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI serta 
SPPT -SNI . 
(3) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat 
SNI berdasarkan rekomendasi Kepala BSKJI.  
(4) Pencabutan SPPT -SNI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan oleh Kepala BSKJI.  
 
Pasal 48 
(1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Tanda SNI pada 
Bahan Baku Plastik yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi 
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BSKJI.  
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI 
serta SPPT -SNI.  
(4) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat 
SNI berdasarkan rekomendasi Kepala BSKJI.  
(5) Pencabutan SPPT -SNI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan oleh Kepala BSKJI.  
 
 
 -28-  
 
Pasal 49 
(1) Dalam hal hasil pengawasan di pabrik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a ditemukan 
Bahan Baku Plastik yang tidak sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala BSKJI 
menyampaikan peringatan tertulis yang berisi:  
a. bagi Perusahaan Industri:  
1. perintah penghentian sementara kegiatan 
produksi Bahan Baku Plastik yang tidak sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3; dan  
2. perbaikan kualitas Bahan Baku Plastik yang 
tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3; 
b. bagi Perwakilan Perusahaan:  
1. perintah  penarikan seluruh Bahan Baku Plastik 
yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3; dan  
2. perintah penghentian impor Bahan Baku Plastik 
yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3. 
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 
masing -masing 30 (tiga puluh) hari.  
(3) Perusahaan Industri yang tidak menjalankan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 
Perwakilan Perusahaan yang tidak menjalankan 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
setelah jangka waktu s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berakhir dikenai sanksi administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan  perundang -undangan.  
(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala BSKJI.  
(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI 
serta SPPT -SNI. -29-  
 
(6) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 5) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat 
SNI berdasarkan rekomendasi Kepala BSKJI.  
(7) Pencabutan SPPT -SNI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) dilakukan oleh Kepala BSKJI.  
 
Pasal 50 
(1) LSPro dan Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenai 
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BSKJI . 
 
BAB VII I  
KETENTUAN PERALIHAN  
 
Pasal 51 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku  seluruh 
permohonan penerbitan SPPT  SNI Bahan Baku Plastik yang 
masih dalam proses sertifikasi harus menyesuaikan dengan 
ketentuan Peraturan Menteri ini.  
 
BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 52 
 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan  Peraturan Menteri ini dengan penempatan nya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
 
 
 
 
 -30-  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK lNDONESIA,  
 
ttd 
 
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
WIDODO EKATJAHJANA  
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR  -31-  
 
LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR        TAHUN  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA BAHAN BAKU PLASTIK  
SECARA WAJIB  
 
SKEMA SERTIFIKASI  
BAHAN BAKU PLASTIK  
 
A. RUANG LINGKUP  
Skema ini berlaku untuk sertifikasi (sertifikasi awal, surveilan , dan sertifikasi 
ulang/resertifikasi) Sertifikat SNI. 
 
B. ACUAN NORMATIF  
Standar Produk dan Pos Tarif yang diacu:  
No Nomor SNI  Judul  Lingkup Barang sesuai SNI  Termasuk dalam Pos 
Tarif 
1 SNI 0594:2011  Polipropilena  Polipropilena yang digunakan 
sebagai bahan baku dan/atau 
bahan pembantu industri plastik 
yang berbentuk serbuk, butiran 
atau pellet yang jernih (translucent) 
untuk jenis homopolimer dan 
random kopolimer atau opak 
(opaque) untuk jenis impact 
kopolimer  3902.10.40  
3902.30.90  
2 SNI 7808:2012  Bijih plastik 
polietilena  Polietilena rantai lurus massa jenis 
rendah (Linear Low Density 
Polyethylene/LLDPE)  3901.10.92  
Polietilena massa jenis rendah (Low 
Density Polyethylene/LDPE)  3901.10.99  
Polietilena massa jenis tinggi (High 
Density Polyethylene/HDPE)  3901.20.00  
 
Kopolimer dari etilena massa jenis 
rendah (kopolimer LDPE)  3901.40.00  
3 SNI 8432:2017  Polipropilena 
kopolimer impak  Polipropilena Kopolimer Impak 
Virgin yang digunakan sebagai 3902.30.90  -32-  
 
No Nomor SNI  Judul  Lingkup Barang sesuai SNI  Termasuk dalam Pos 
Tarif 
untuk komponen 
otomotif  bahan baku komponen interior 
otomotif selain dasbor  
4 SNI 8887:2020  Polietilena masa 
jenis tinggi dengan 
klasifikasi PE 100 
untuk aplikasi pipa 
penyaluran bahan 
bakar gas  Polietilena massa jenis tinggi dengan 
klasifikasi PE 100 untuk aplikasi 
pipa penyalu ran bahan bakar gas  3901.20.00  
5 SNI 7593:2010  Polietilena massa 
jenis tinggi ( high 
density 
polyethylene /HDPE) 
untuk bahan baku 
pipa air minum  Polietilena massa jenis tinggi dengan 
klasifikasi PE 100 untuk bahan 
baku pipa air minum  3901.20.00  
6 SNI 59:2017  Resin Polivinil 
Klorida (PVC)  Resin PVC dalam bentuk bubuk 
hasil hasil polimerisasi suspensi  3904.10.10  
 
C. DEFINISI  
Bahan Baku Plastik adalah  bahan berupa resin polipropilena, resin 
polietilena, polipropilena kopolimer impak untuk otomotif, polietilena masa 
jenis tinggi dengan klasifikasi PE 100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan 
bakar gas, polietilena massa jenis tinggi ( high d ensity polyethylene/HDPE ) 
untuk bahan baku pipa air minum , resin polivinil klorida (PVC ) yang 
dihasilkan melalui proses polimerisasi.  
 
A. TATA CARA MEMPEROLEH S ERTIFIKAT SNI  
1. Tata cara memperoleh S ertifikat SNI dilakukan berdasarkan sistem 
sertifikasi Tipe 5.  
2. Tata cara sertifikasi:  
NO KETENTUAN  URAIAN  
TAHAP I: SELEKSI  
1.  Permohonan  1. Surat permohonan penerbitan Sertifika t SNI dari 
Perusahaan Industri dalam n egeri disampaikan 
kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN 
dan ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan lingkup 
SNI melalui SIINas. Surat permohonan sesuai 
format dan dicetak melalui SIINas.   -33-  
 
NO KETENTUAN  URAIAN  
2. Dokumen permohonan S ertifikat SNI disertai 
dengan melampirkan:  
a. dokumen legal perusahaan;  
b. daftar informasi terdokumentasi;  
c. diagram alir proses produksi dalam bahasa 
Indonesia;  
d. jenis Bahan Baku Plastik .  
3. Dokumen legal perusahaan , informasi produk 
dan proses produksi  antara lain:  
a. untuk produsen dalam negeri, berupa:  
1) akta pendirian  perusahaan  dan/atau  
perubahannya;  
2) Nomor Induk Berusaha (NIB) ; 
3) bukti pendaftaran merek (pendaftaran 
baru atau perpanjangan) atau sertifikat 
merek milik sendiri yang diterbitkan 
oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak 
asasi manusia;  
Merek milik sendiri:  
1. pemilik sertifikat merek sama dengan 
Perusahaan Industri ; atau  
2. pemilik sertifikat merek tercantum 
dalam akta pendirian perusahaan.  
4) sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015  atau 
perubahannya ; 
5) diagram alir proses produksi, kontrol 
kualitas ( quality control ), dan peta proses 
bisnis;  
6) struktur orga nisasi;  
7) Daftar Induk Dokumen/ Daftar   
Informasi Terdokumentasi ; 
8) ilustrasi p embubuhan tanda SNI;  -34-  
 
NO KETENTUAN  URAIAN  
9) daftar peralatan utama produksi  sebagai 
dasar untuk melakukan verifikasi 
kemampuan produksi;  
10) daftar  pengendalian mutu produk dari 
mulai bahan baku sampai produk akhir.  
b. untuk Perwakilan  Perusahaan  yang ditunjuk 
oleh produsen di luar negeri, berupa:  
1) Dokumen persyaratan dari p rodusen 
Bahan Baku Plastik di luar negeri:  
a) akta pendirian perusahaan dan /atau  
perubahannya yang telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia oleh penerjemah 
tersumpah;  
b) perizinan berusaha dengan ruang 
lingkup kegiatan usaha industri 
bahan baku plastik  yang telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia oleh penerjemah 
tersumpah dan dilegalisasi oleh 
pejabat diplomatik di bidang 
perindustrian/ekonomi atau 
perwakilan konsule r Indonesia di 
negara setempat;  
c) sertifikat atau tanda daftar merek 
milik produsen luar negeri yang 
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual, Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
d) perjanjian lisensi dari pemilik merek 
ke Perwakilan  Perusahaan, yang 
telah didaftarkan pada Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual, 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia;  -35-  
 
NO KETENTUAN  URAIAN  
e) sertifikat SMM I SO 9001:2015 yang 
telah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia oleh penerjemah 
tersumpah;  
f) diagram alir proses produk si dan 
pengendalian mutu yang 
diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia ; 
2) Dokumen persyaratan untuk 
Perwakilan Perusahaan:  
a) surat permohonan yang dicetak 
melalui SIINas;  
b) akta pendirian perusahaan dan /atau  
perubahannya ; 
c) perizinan berusaha kegiatan usaha 
dan/atau perizinan berusaha  
kegiatan usaha perdagangan;  
d) bukti pencatatan perjanjian lisensi 
merek dari produsen luar negeri 
kepada Perwakilan Perusahaan yang 
diterbitkan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan 
hak asasi manusia;  
e) bukti kepemilikan gudang atau bukti 
sewa gudang  yang berada pada 
wilayah  yang sama d engan 
Perwakilan  Perusahaan atau 
Importir yang ditunjuk oleh 
Perwakilan  Perusahaan ; 
f) surat pernyataan berma terai dari 
Perwakilan  Perusahaan yang berisi 
jaminan untuk mengedarkan  atau 
menggunakan  produk Bahan Baku 
Plastik  yang sesuai dengan -36-  
 
NO KETENTUAN  URAIAN  
ketentuan pember lakuan SNI secara 
wajib; dan  
g) akta notaris penunjukan seba gai 
Perwakilan Perusahaan dari 
produsen luar negeri  
c. untuk Perwakilan Perusahaan yang 
berfungsi sebagai Importir, berupa:  
1) akta pendirian  perusahaan  atau 
perubahannya;  
2) surat penunjukan dari produsen di luar 
negeri; dan  
3) surat pernyataan yang dibu buhi materai 
yang menyatakan tanggung jawab 
terhadap peredaran Bahan Baku Plastik  
sesuai dengan ketentuan SNI . 
Keterangan :  
LSPro harus menjelaskan dan memastikan 
ketentuan penandaan SN I pada kemasan dan 
persyaratan lainnya yang terkait.  
  1. Kepala B SKJI melakukan verifikasi atas 
permohonan p enerbitan Sertifikat SNI yang 
diajukan secara elektronik.  
2. Permohonan yang dinyatakan lengkap dan 
benar berdasarkan hasil verifikasi, akan 
disampaikan secara elektronik kepada LSPro 
yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk 
Menteri untuk di tindaklanjuti.  
3. Permohonan yang dinyatakan tidak lengkap 
dan/atau tidak benar berdasarkan hasil 
verifikasi, akan dikembalikan kepada 
Perusahaan Industri di dalam negeri /Perwakilan 
Perusahaan.  
2.  Sistem Manajemen 
Mutu yang 
diterapkan  SNI ISO 9001:2015  atau perubahannya  -37-  
 
NO KETENTUAN  URAIAN  
3.  Durasi Audit  *mandays = orang hari = jumlah minimal 
pelaksanaan audit (orang hari)  
 
Catatan :  
1) Jika auditor merangkap sebagai Petugas 
Pengambil Contoh (PPC), maka pelaksanaannya 
di luar waktu audit;  
2) Durasi audit  tersebut di atas tidak termasuk 
waktu perjalanan  dan karantina.  Jumlah  Lokasi  
Proses  DN LN 
Baru, Resertifikasi  9* 12* 
4.  Auditor, Petugas 
Pengambil Contoh  Warga Negara Indonesia yang berdomisili di 
Indonesia, teregistrasi oleh Kementerian 
Perindustrian melalui SIINas, terdaftar di LSPro dan 
ditugaskan oleh LSPro.  
5.  Laboratorium Uji   1. Laboratorium Uji yang diakreditasi KAN dengan 
ruang lingkup SNI  Bahan Baku Plastik  dan/atau 
ditunjuk oleh Menteri.  
2. Laboratorium Uji di luar negeri dengan ruang 
lingkup SNI yang telah diakreditasi oleh lembaga 
akreditasi di negara yang mempunyai perjanjian 
saling pengakuan ( Mutual Recognition 
Arrangement /MRA) dan perjanjian bilateral atau 
multilateral di bidang regulasi teknis dengan 
Indonesia, serta ditunjuk oleh Menteri . 
TAHAP II: DETERMINASI  
1.  Audit Kecukupan 
(Audit Tahap 1)  1. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah 
lengkap dan benar sesuai persyaratan.  
2. Dilakukan oleh tim auditor atau perwakilan tim 
auditor yang akan melaksanakan audit tahap 2 
(audit kesesuaian).  
3. Melakukan tinjauan dokumen proses produksi 
dan Sistem Manajemen Mutu yang disediakan 
oleh pemohon untuk me nentukan kesiapan 
penilaian di lapangan.  -38-  
 
NO KETENTUAN  URAIAN  
4. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen 
dan daftar informasi terdokumentasi yang 
disampaikan oleh pemohon (bagi produsen luar 
negeri, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia)  
5. Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas 
proses produksi dan/atau meliputi peralatan dan 
quality control  yang dimiliki  sesuai dengan 
Lampiran xx  (bagi p rodusen luar negeri, wajib 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia)  
2.  a. Audit Kesesuaian 
(Audit Tahap 2)  
 1. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika 
telah memenuhi persyaratan audit tahap 1 . 
2. Auditor harus menyiapkan rencana audit ( audit 
plan) dan rencana pengambilan contoh ( sampling 
plan) sesuai dengan yang disiapkan oleh Petugas 
Pengambil Contoh (PPC).  
3. Minimal 1 orang dari tim auditor memiliki 
kompetensi proses produksi Bahan Baku Plastik . 
Jika auditor tidak memiliki kompetensi tersebut 
maka harus menggunakan Tenaga Ahli.  
4. Auditor harus merupakan Warga Negara 
Indonesia (WNI) yang berdomisili di wilayah 
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia .  
b. Lingkup yang 
Diaudit  
 
 
 1. Audit SMM  
Pada saat sertifikasi awal/  resertifikasi, audit 
dilakukan pada seluruh elemen.  
2. Asesmen proses produksi:  
Konsistensi produk yang diajukan untuk 
sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. 
Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk 
memverifikasi:  
a. fasilitas, peralatan, personil dan prosedur 
yang digunakan pada proses produksi;  -39-  
 
NO KETENTUAN  URAIAN  
b. kemampuan dan  kompetensi untuk 
memantau, mengukur dan menguji produk 
sebelum dan setelah produksi;  
c. pengambilan dan pengujian contoh yang 
dilakukan oleh pabrik untuk memelihara 
konsistensi produk sehingga dapat menjamin 
kesesuaian persyaratan produk;  
d. pengendalian proses produksi Bahan Baku 
Plastik sesuai dengan huruf F dokumen 
Skema Sertifikasi ini;  
e. kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi 
dan memisahkan produk yang tidak sesuai;  
f. tim audit melakukan verifikasi fasilitas 
kemampuan produksi (termasuk kapasitas 
produksi) untuk memastikan apakah 
perusahaan mampu menghasilkan produk 
yang dimohonkan;  
g. produsen harus  mempunyai fasilitas produksi 
berupa reaktor polimerisasi dan alat 
pemurnian serta fasilitas  penunjang produksi 
berupa  unit utilit as dan alat pengemasan ; 
h. produsen harus  mempunyai paling sedikit 
peralatan uji sesuai dengan Lampi ran xxx ; 
i. kalibrasi alat uji ; 
j. inspeksi bahan baku  
k. inspeksi produk akhir  (outgoing  QC).  
3.  Kategori 
Ketidaksesuaian  Definisi ketidaksesuaian:  
a. major apabila berhubungan langsung dengan 
mutu produk dan /atau  mengakibatkan 
ketidakpuasan pelanggan, maka produsen 
menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi 
waktu paling lama 1 (satu) bulan.   
b. minor apabila  terdapat ketidak -konsistenan 
dalam menerapkan SMM, maka produsen -40-  
 
NO KETENTUAN  URAIAN  
menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi 
waktu paling lama 2 (dua) bulan.  
 
4.  Laporan Audit  Laporan audit berdasarkan ISO 9001:2015  
5.  Pengambilan Contoh  1. Petugas Pengambil Contoh (PPC) membuat 
Rencana Pengambilan Contoh  yang disetujui oleh 
Ketua Tim Auditor.  
2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara 
Pengambilan Contoh dan Label Contoh. Contoh 
diambil di aliran produksi dan atau di gudang 
produksi.  
3. Contoh diambil secara acak dari setiap kelompok 
produk yang mewakili SNI yang dimohonkan .  
4. Ketentuan j umlah contoh untuk pengujian dan 
arsip sesuai Tabel xx 
6.  Cara Pengujian  Pengujian contoh uji dilakukan sesuai dengan 
persyaratan SNI  Bahan Baku Plastik  
7.  Laporan Hasil Uji  Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu SNI  Bahan 
Baku Plastik  
8.  Tinjauan terhadap 
Laporan Audit dan 
Laporan Hasil Uji  1. Paling sedikit 1 orang dari tim Teknis/Pengkaji 
(Reviewer ) memiliki kompetensi Proses Produksi 
Bahan Baku Plastik . 
2. Panitia Teknis/Pengkaji ( Reviewer ) melakukan 
Tinjauan  Laporan Audit.  
3. Panitia Teknis/Pengkaji ( Reviewer ) melakukan 
Tinjauan Laporan Hasil Uji.  
4. Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan 
rapat Panel/ Komite Tinjauan Teknis S ertifikat 
SNI.   
5. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, 
dilakukan pengujian ulang terhadap arsip contoh 
untuk parameter yang tidak memenuhi syarat,  
dan apabila hasil uji masih tidak memenuhi 
syarat, maka  dilakukan  pengambilan contoh -41-  
 
NO KETENTUAN  URAIAN  
ulang produk yang sama untuk dilakukan 
pengujian ulang seluruh parameter.  
6. Jika pengujian ulang tidak lulus, maka proses 
sertifikasi dinyatakan gagal untuk produk yang 
diajukan.  
7. Membuat rekomendasi hasil tinjauan laporan 
audit dan laporan hasil uji . 
9.  Keputusan 
Sertifikasi  1. Keputusan dapat berupa : 
a. dibatalkan/ditolak; atau  
b. diterbitkan;  
2. Sertifikat dapat diterbitkan apabila:  
a. hasil audit sesuai persyaratan;  
b. semua laporan ketidaksesuaian telah 
diselesaikan/ ditutup; dan  
c. hasil uji memenuhi persyaratan  
TAHAP III: LISENSI  
1. Penerbitan Sertifikat  
SNI  1. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI , LSPro 
dan Laboratorium Uji wajib menyampaikan 
laporan tahapan proses penerbitan Sertifikat SNI 
kepada Kepala BSKJI secara elektronik melalui 
SIINas . 
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 
(satu) sekurang kurangnya:  
a. Untuk LSPro:  
1) tanggal pelaksanaan audit kesesuaian;  
2) nama auditor;  
3) nama petugas pengambil contoh;  
4) hasil pelaksanaan audit kesesuaian;  
5) merek dan jenis produk;  
6) Laboratorium Uji yang digunakan;  
7) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan  
8) konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan 
beserta lampirannya.  
b. Untuk Laboratorium Uji:  -42-  
 
NO KETENTUAN  URAIAN  
1) nomor dan judul SNI ; 
2) tanggal penerimaan sampel uji/pelaksanaan 
pengujian;  
3) nomor dan tanggal laporan hasil uji;  
4) laporan hasil uji;  
5) nama LSPro pengguna.  
3. Kepala BSKJI melakukan evaluasi terhadap 
laporan yang disampaikan oleh LSPro dan 
Laboratorium Uji.  
4. Dalam hal hasil evaluasi Kepala BSKJI 
sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) 
menyatakan proses penerbitan Sertifikat SNI : 
a. belum memenuhi persyaratan sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan 
terkait pemberlakuan standardisasi industri 
secara wajib; dan/atau  
b. proses penerbitan Sertifika t SNI belum 
memenuhi persyaratan SNI produk;   
Kepala BSKJI menyampaikan notifikasi kepada 
LSPro atau Laboratorium Uji untuk dapat 
dilakukan tindakan perbaikan  
5. Notifikasi disampaikan secara elektronik melalui 
SIINas . 
6. Dalam hal hasil evaluasi Kepala BSKJI 
sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) 
menyatakan proses penerbitan Sertifikat SNI  
telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan dan persyaratan 
SNI produk, Kepala BSKJI akan menerbitkan 
quick response code  (qr code) sebagai bukti 
kesesuaian.  
7. Quick response code  (qr code) sebagaimana 
dimaksud pada angka 6 (enam) disampaikan 
secara elektronik melalui SI INas dan wajib 
dibubuhkan pada Sertifikat SNI . -43-  
 
NO KETENTUAN  URAIAN  
8. Masa berlaku Sertifkat SNI adalah 4 (empat) 
tahun.  
9. Sertifikat SNI Bahan Baku Plastik 
mencantumkan informasi paling sedikit:  
a. nama dan alamat produsen;  
b. alamat pabrik;  
c. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan 
dan Importir (bagi produsen di luar negeri);  
d. nomor dan judul SNI ; 
e. nama produk ( Bahan Baku Plastik ), jenis 
produk , dan merek  produk ;  
f. Sistem Manajemen Mutu ; dan 
g. masa berlaku Sertifikat SNI . 
10. Dalam 1 (satu) Sertifikat SNI hanya dapat 
dicantumkan 1 (satu) Perwakilan  Perusahan . 
11. Dalam 1 (satu) Sertifikat SNI dapat 
mencantumkan lebih dari 1 (satu) merek.  
2. Penerbitan Surat 
Persetujuan 
Penggunaan Tanda 
SNI  1. Pengajuan permohonan penerbitan Surat 
Persetujuan Penggunaan Tanda SNI  
disampaikan kepada Kepala BSKJI secara 
elektronik melalui SIINas oleh produsen dalam 
negeri atau Perwakilan  Perusahaan  yang 
ditunjuk oleh produsen luar negeri.  
2. Dalam mengajukan permohonan penerbitan 
Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI , 
produsen di dalam negeri wajib menyampaikan 
informasi:  
a. kapasitas produksi;  
b. tingkat utilisasi produksi;  
c. rencana produksi pertahun; dan  
d. realisasi produksi yang sudah dilakukan.  
3. Dalam mengajukan permohonan penerbitan 
Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI , 
produsen di luar negeri melalui Perwakilan 
Perusahaan harus menyampaikan informasi:  -44-  
 
NO KETENTUAN  URAIAN  
a. kapasitas produksi produsen di luar negeri;  
b. rencana jumlah importasi yang akan 
dilakukan oleh Perwakilan Perusahaan atau 
Importir yang ditunjuk selama satu tahun 
untuk Sertifikat SNI ; dan  
c. realisasi importasi yang sudah dilakukan.  
4. Kepala BSKJI melakukan verifikasi atas 
permohonan penerbitan Surat Persetujuan 
Penggunaan Tanda SNI . 
5. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 menyatakan 
permohonan tidak lengkap dan/atau tidak 
benar, permohonan akan dikembalikan kepada 
produsen di dalam negeri dan/atau produsen di 
luar negeri melalui Perwakilan Perusahaan.  
6. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI  
diterbitkan dengan menggunakan cap dan 
tanda tangan elektronik.  
7. Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan 
Tanda SNI disertai dengan quick response code  
(qr code ) produk.  
TAHAP IV: SURVEILANS  
1. Tinjauan 
Persyaratan 
Sertifikasi  1. LSPro harus memastikan bahwa:  
a. Persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan  
b. Sistem pengelolaan mutu produk selalu 
memenuhi persyaratan.  
2. Kegiatan surveilan dan pengambilan contoh 
dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.  
3. Bagi produsen yang menerapkan SMM, audit 
dilakukan pada sebagian elemen sistem.  
4. Bagi produsen yang telah memiliki sertifikat 
SMM  ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh 
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen (LSSM) 
yang terakreditasi KAN, lingkup pelaksanaan 
audit dilakukan pada elemen kritis.  -45-  
 
NO KETENTUAN  URAIAN  
2. Durasi Audit   
*mandays = orang hari = jumlah minimal 
pelaksanaan audit (orang hari)  
Catatan:  
1) Jika auditor merangkap sebagai Petugas 
Pengambil Contoh (PPC), maka pelaksanaannya 
di luar waktu audit;  
2) Durasi audit  tersebut di atas tidak termasuk 
waktu perjalanan.  Jumlah  Lokasi  
Proses  DN LN 
Surveilans  4* 6* 
3. Lingkup yang 
diaudit  
 1. Audit SMM  
     Audit dilakukan pada elemen kritis dalam proses 
produksi dan pengendalian mutu sesuai dengan 
Lampiran huruf . 
2. Asesmen proses produksi  
Konsistensi produk yang diajukan untuk 
sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. 
Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk 
memverifikasi:  
a. fasilitas, peralatan, personil dan prosedur 
yang digunakan pada proses produksi;  
b. kemampuan dan kompetensi untuk 
memantau, mengukur dan menguji produk 
sebelum dan setelah produksi;  
c. pengambilan contoh dan pengu jian yang 
dilakukan oleh pabrik untuk memelihara 
konsistensi produk sehingga dapat menjamin 
kesesuaian persyaratan produk;  
d. pengendalian proses produksi Bahan Baku 
Plastik sesuai dengan Lampiran dokumen 
Skema Sertifikasi ini;  
e. kemampuan pabrik untuk mengiden tifikasi 
dan memisahkan produk yang tidak sesuai;  -46-  
 
NO KETENTUAN  URAIAN  
f. tim audit melakukan verifikasi fasilitas 
kemampuan produksi (termasuk kapasitas 
produksi) untuk memastikan apakah 
perusahaan mampu menghasilkan produk 
yang dimohonkan;  
4. Kategori 
Ketidaksesuaian  
 Definisi ketidaksesuaian:  
a. major  
b. minor  
 
5. Pengambilan Contoh  
 1. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh  
yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor.  
2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara 
Pengambilan Contoh dan Label Contoh. Contoh 
diambil di aliran produksi dan/atau di gudang 
produksi.  
3. Contoh diambil secara acak dari kelompok 
produk yang memiliki kesamaan dalam jenis 
proses, ukur an, dan tipe dari populasi produksi 
terbanyak sesuai dengan SNI yang dimohon.  
4. Jumlah contoh untuk pengujian dan arsip sesuai 
Tabel 10 SNI 13006:2018  
5. Khusus untuk pengujian koefisien muai gelas 
saat dipanaskan dan transmisi cahaya, contoh uji 
disiapkan oleh produsen sesuai kebutuhan 
Laboratorium Uji  
6. Tinjauan terhadap 
Laporan Audit dan 
Laporan Hasil Uji  1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim 
Teknis/Pengkaji ( Reviewer ) memiliki kompetensi 
Proses Produksi     Bahan Baku Plastik.  
2. Panitia Teknis/Pengkaji ( Reviewer ) melakukan 
Tinjauan Laporan Audit.  
3. Panitia Teknis/Pengkaji ( Reviewer ) melakukan 
Tinjauan Laporan Hasil Uji.  
4. Tinja uan yang dihasilkan merupakan bahan 
rapat Panel/ Komite Tinjauan Teknis SPPT -SNI.  -47-  
 
NO KETENTUAN  URAIAN  
5. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, 
dilakukan pengujian ulang terhadap arsip contoh 
untuk parameter yang tidak memenuhi syarat, 
atau pengambilan contoh ulang prod uk yang 
sama untuk dilakukan pengujian ulang seluruh 
parameter.  
6. Pengujian ulang seluruh parameter dilakukan 
untuk 1 (satu) kali kesempatan.  
7. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 
satu bulan sejak perusahaan menerima surat 
pemberitahuan dari LSPro, apabila perusahaan 
tidak siap, maka kelompok produk yang diajukan 
dalam sertifikat untuk produk yang gagal uji 
dicabut.  
8. Jika pengujian ulang sebagaimana dimaksud 
pada butir 6 tidak lulus uji, maka sertifikat untuk 
produk yang gaga l uji dicabut . 
9. Apabila dalam Laporan Audit dinyatakan adanya 
Laporan Ketidaksesuaian, produsen diminta 
menyampaikan:  
a. analisa penyebab ketidaksesuaian  dan 
rencana  tindakan korektif  untuk  kategori 
major  dalam jangka waktu 2 (dua) minggu   
b. analisa penyebab ketidaksesuaian beserta 
rencana tindakan perbaikan untuk kategori 
minor maka dalam jangka waktu 1 (satu) 
bulan  
10. Membuat rekomendasi hasil tinjauan laporan 
audit dan laporan hasil uji  
7. Keputusan  
Surveilan  Keputusan dapat berupa:  
a. dipertahankan ;  
b. diperluas;  
c. dikurangi;  
d. ditangguhkan.  
 -48-  
 
B. PENANDAAN  
1. Pelaku usaha wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap label Bahan 
Baku Plastik.  
2. Pembubuhan  tanda SNI dalam setiap kemasan dilakukan dengan cara 
cetak pada label kemasan terkecil Bahan Baku Plastik . 
3. Pembubuhan tanda SNI dicantumkan dengan contoh sebagai berikut:  
a. tanda, nomor SNI, dan atribut untuk Bahan Baku Plastik : 
          
Nomor SNI Bahan Baku Plastik  
Kode LSPro  
4. Selain  tanda SNI pada angka 3, dalam setiap label kemasan terkecil 
Bahan Baku Plastik  wajib dicantumkan paling sedikit informasi sebagai 
berikut : 
a. nama/kode perusahaan dan merek;  
b. jenis/model;  
c. negara asal; dan  
d. kode produksi (tanggal, bulan, dan tahun produksi)  
di tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak 
mudah hilang . 
  
C. ELEMEN  KRITIS  
No Bagian  Persyaratan  Keterangan  
1. Penerimaan Bahan 
Baku  Sesuai prosedur 
internal perusahaan  Memenuhi  prosedur 
internal perusahaan  
2. Bagian Produksi  1. Perawatan 
peralatan produksi  
2. Pengecekan 
tahapan produksi  1. Dibuktikan dengan 
kalibrasi  / verifikasi  
2. Dibuktikan dengan 
rekaman pengecekan 
pada tahapan -tahapan 
produksi  
3. Bagian QC  1. Perawatan 
Peralatan QC 1. Dibuktikan dengan 
kalibrasi  / verifikasi  
2. Dibuktikan dengan:  
-49-  
 
No Bagian  Persyaratan  Keterangan  
2. Pengecekan 
tahapan QC a. Pengecekan incoming  
material  
(Disesuaikan dengan 
prosedur internal 
perusahaan)  
b. Pengecekan tahapan 
proses produksi  
c. Pengecekan produk  
4. Penanganan produk 
akhir  Sesuai prosedur 
internal perusahaan  Memenuhi prosedur 
internal perusahaan  
(pengemasan,  pelabelan, 
penyimpanan dan 
pengiriman ) 
5. Penanganan produk 
tidak sesuai  Sesuai prosedur 
internal perusahaan  Memenuhi prosedur 
internal perusahaan  
 
D. PENGENDALIAN MUTU  BAHAN BAKU PLASTIK  
No Produk  Parameter Uji Kritis  Peralatan Uji  * 
1 Resin Polipropilena 
(PP) b. Uji kadar etilena  Fourier -transform 
infrared spectro meter  
(FTIR)  
2 Bijih plastik 
polietilena  d. Uji densitas  
e. Uji laju alir (MFR)  a. gradient column/ 
density balance   
a. MI Indexer   
 
3 Polipropilena 
kopolimer impak  
untuk komponen 
otomotif  Uji laju alir (MFR)  MI Indexer   
4 Polietilena masa 
jenis tinggi dengan 
klasifikasi PE 100 
untuk aplikasi pipa b. Uji densitas  
c. Uji laju alir (MFR)  
d. Uji Waktu 
Oksidasi  a. gradient column/ 
density balance  
b. MI Indexer   
c. Differential Scanning 
Calorimeter  (DSC)  -50-  
 
No Produk  Parameter Uji Kritis  Peralatan Uji  * 
penyaluran bahan 
bakar gas  Induksi /Stabilitas 
Termal    
5 Polietilena massa 
jenis tinggi ( high 
density 
polyethylene/HDPE ) 
untuk bahan baku 
pipa air minum  a. Uji densitas  
b. Uji laju alir (MFR)  
c. Uji Waktu 
Oksidasi 
Induksi/Stabilitas 
Termal  a. gradient column/ 
density balance  
b. MI Indexer  
c. Differential Scanning 
Calorimeter  (DSC)  
 
6 Resin Polivinil 
Klorida (PVC)  a. K- Value  
b. Zat yang mudah 
menguap  
c. Kerapatan curah  
d. Lolos ayakan 40 
mesh  
e. Residual vinyl 
chloride monomer  
(VCM)  b. Viscometer  
c. Oven  dan timbangan  
d. Cawan, corong  dan 
timbangan  
e. Ayakan mekanik 
(Mechanical Siever ) 
dan timbangan  
f. Gas Chromatography  
* Pengujian dapat dilakukan dengan  menggunakan peralatan uji sejenis yang 
dimiliki oleh perusahaan  
 
D. KETENTUAN JUMLAH CONTOH UJI  
No Produk  Jumlah Contoh Uji  Keterangan  
1 Resin Polipropilena 
(PP) a. untuk pengujian 12,5 kg 
b. untuk arsip 12,5 kg Contoh uji diambil 
untuk setiap jenis 
resin Polipropilena  
2 Bijih plastik 
polietilena  a. untuk pengujian 12,5 kg  
b. untuk arsip 12,5 kg  - Apabila 
Laboratorium  Uji 
tidak memiliki alat 
untuk mencetak 
menjadi spesimen, 
maka penyiapan 
spesimen dilakukan -51-  
 
No Produk  Jumlah Contoh Uji  Keterangan  
oleh produsen 
dengan disaksikan 
oleh personel 
Laboratorium  Uji 
- Contoh uji diambil 
untuk setiap jenis 
bijih plastik 
Polietilena  
3 Polipropilena 
kopolimer impak 
untuk komponen 
otomotif  a. untuk pengujian 12,5 kg  
b. untuk arsip 12,5 kg  - Apabila 
Laboratorium  Uji 
tidak memiliki alat 
untuk mencetak 
menjadi spesimen, 
maka p enyiapan 
spesimen dilakukan 
oleh produsen  
dengan disaksikan 
oleh personel 
Laboratorium  Uji 
4 Polietilena masa 
jenis tinggi dengan 
klasifikasi PE 100 
untuk aplikasi pipa 
penyaluran bahan 
bakar gas  a. untuk pengujian 12,5 kg  
b. untuk arsip 12,5 kg  - 
5 Polietilena massa 
jenis tinggi ( high 
density 
polyethylene/HDPE ) 
untuk bahan baku 
pipa air minum  a. untuk pengujian 12,5 kg  
b. untuk arsip 12,5 kg  - 
6 Resin Polivinil 
Klorida (PVC)  a. untuk pengujian 12,5 kg  
b. untuk arsip 12,5 kg  Contoh uji diambil 
untuk setiap jenis -52-  
 
No Produk  Jumlah Contoh Uji  Keterangan  
Resin Polivinil Klorida 
(PVC)  
 
 
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK lNDONESIA,  
 
 
 
AGUS GUMIWANG KARTASA SMITA