MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
c.bahwa standar nasional Indonesia minyak goreng sawit
telah mengalami perubahan dari SNI 7709:2012 menjadi
SNI 7709:2019, sehingga perlu dilakukan penyesuaian
terhadap ketentuan standar nasional Indonesia secara
wajib untuk produk minyak goreng sawit;
bahwa untuk melindungi keamanan, kesehatan,
menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan
meningkatkan daya saing industri minyak goreng sawit,
perlu mewajibkan pemberlakuan standar nasional
Indonesia minyak goreng sawit;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit secara
Wajib;
Mengingat1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
L- 2 -
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6016);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6225);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/
PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia bidang
Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 308);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/
PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan
Olahan yang Baik {Good Manufacturing Practices) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 358);- 3 -
9. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional
Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Secara Wajib (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);
10. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3
Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional
Notifikasi dan Penyelisikan Dalam Kerangka Pelaksanaan
Agreement on Technical Barrier to Trade - World Trade
Organization (TBT - WTO) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 409);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan
Standardisasi Industri Secara Wajib (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1509);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK
GORENG SAWIT SECARA WAJIB.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan dengan
komposisi utama trigliserida berasal dari minyak kelapa
sawit (RBDPO), yang telah melalui proses fraksinasi,
dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan
bahan tambahan pangan, dan mengandung vitamin A
dan/atau provitamin A.- 4 -
2. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga
pemerintahan nonkementerian yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian
kesesuaian dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi
Minyak Goreng Sawit, dengan proses fraksinasi, dengan
atau tanpa pencampuran vitamin A dan/atau provitamin
A.
5. Pengemas adalah perusahaan industri yang melakukan
kegiatan usaha pengemasan Minyak Goreng Sawit
dengan atau tanpa pencampuran vitamin A dan/atau
provitamin A.
6. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang
berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia yang ditunjuk oleh Produsen di luar negeri
sebagai perwakilannya di Indonesia.
7. Importir adalah perusahaan yang mengimpor dan/atau
mengedarkan Minyak Goreng Sawit.
8. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional
Indonesia Minyak Goreng Sawit yang selanjutnya disebut
SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit adalah sertifikat yang
dikeluarkan lembaga sertifikasi produk kepada Pelaku
Usaha yang mampu menghasilkan Minyak Goreng Sawit
sesuai ketentuan SNI.
9. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut
LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan
sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI Minyak
Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI.10. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang
melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu
terhadap contoh Minyak Goreng Sawit sesuai dengan
metode uji SNI.
11. Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat
SMM adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan
manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2015 atau
sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui.
12. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang selanjutnya
disebut LSSM adalah lembaga yang melakukan kegiatan
sertifikasi SMM.
13. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat
KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga
penilaian kesesuaian.
14. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau
secara khusus oleh LSPro terhadap Produsen dan
Pengemas yang telah memperoleh SPPT-SNI Minyak
Goreng Sawit terhadap konsistensi penerapan SNI.
15. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya
disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau
daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaiksanaan penerapan atau pemberlakuan
standar industri.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.
17. Direktur Jenderal Pembina Industri yang selanjutnya
disebut Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk
melakukan pembinaan terhadap industri agro di
Kementerian Perindustrian.
18. Kepala BPPI adalah kepala badan yang mempunyai
tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian
dan pengembangan industri di Kementerian
Perindustrian.
19. Direktur Pembina Industri yang selanjutnya disebut
Direktur adalah direktur yang mempunyai tugas, fungsi.- 6
dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap
industri makanan, hasil laut, dan perikanan pada
Direktorat Jenderal Pembina Industri.
20. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala perangkat daerah di
tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.
21. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala perangkat
daerah di tingkat kabupaten/kota yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian.
Pasal 2
Pelaku Ussiha terdiri atas:
a. Produsen;
b. Pengemas;
c. Perwakilan Perusahaan; dan/atau
d. Importir.
Pasal 3
(1) Dalam memproduksi Minyak Goreng Sawit, Produsen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib
memiliki peralatan produksi paling sedikit berupa:
a. alat fraksinasi;
b. tangki penyimpanan;
c. mesin pengemas; dan
d. peralatan uji mutu.
(2) Dalam melakukan pengemasan Minyak Goreng Sawit,
Pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
wajib memiliki peralatan produksi paling sedikit berupa:
a. tangki penyimpanan;
b. mesin pengemas: dan
c. peralatan uji mutu.
(3) Dalam hal Pengemas tidak memiliki peralatan produksi
berupa peralatan uji mutu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c, Pengemas wajib melakukan pengujian
mutu dimaksud pada Laboratorium Penguji.- 7 -
(4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
BAB II
LINGKUP PEMBERLAKUAN WAJIB
Pasal 4
Memberlakukan SNI 7709:2019 secara wajib pada produk
Minyak Goreng Sawit dengan nomor pos tahf/ harmonized
system code 1511.90.36, 1511.90.37, dan 1511.90.39.
Pasal 5
Pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 berlaku terhadap Minyak Goreng
Sawit hasil produksi dalam negeri dan/atau dari luar negeri
yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 6
(1) Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 wajib dikemas.
(2) Setiap kemasan Minyak Goreng Sawit yang kontak
langsung dengan Minyak Goreng Sawit harus memenuhi
persyaratan tara pangan.
(3) Persyaratan tara pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikecualikan bagi truk tangki atau kapal tanker.
Pasal 7
(1) Pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi Minyak
Goreng Sawit yang digunakan sebagai:
a. barang contoh uji untuk penerbitan SPPT-SNI
Minyak Goreng Sawit;
b. barang contoh uji untuk penelitian dan
pengembangan;
c. barang contoh untuk pameran dan tidak untuk
diedarkan; atau- 8 -
d. bahan baku untuk industri berdasarkan kontrak
kerja sama.
(2) Minyak Goreng Sawit sebagai barang contoh uji untiak
penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan berita
acara pengambilan contoh dan/atau label contoh uji dari
LSPro.
(3) Minyak Goreng Sawit sebagai barang contoh uji untuk
penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b paling banyak 100 (seratus)
kilogram dan dibuktikan dengan surat keterangan atau
peijanjian keija sama dari lembaga penelitian dan
pengembangan.
(4) Minyak Goreng Sawit sebagai barang contoh untuk
pameran dan tidak untuk diedarkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 100
(seratus) kilogram dan dibuktikan dengan:
a. surat keterangan dari pihak penyelenggara pameran
(event organizer); dan
b. surat pernyataan bermeterai yang berisi pemyataan
tidak akan mengedarkan barang.
(5) Minyak goreng sawit sebagai bahan baku industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan
dengan kontrak keija sama antara Pelaku Usaha dengam
industri pengguna.
(6) Dalam hal minyak goreng sawit sebagai bahan baku
industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal
dari impor, importasi hanya dapat dilakukan oleh
perusahaan pemilik API-P.
Pasal 8
Pelaku Usaha wajib memproduksi, mengimpor, dan/atau
mengedarkan Minyak Goreng Sawit sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB III
SERTIFIKASI PRODUK- 9 -
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9
(1) Produsen dan/atau Pengemas di dalam negeri wajib
memiliki SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit.
(2) Dalam hal Minyak Goreng Sawit berasal dari impor,
Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri wajib
memiliki SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit.
Pasal 10
Penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui:
a. sistem sertifikasi tipe 5; atau
b. sistem sertifikasi tipe 4.
Bagian Kedua
Permohonan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit
Pasal 11
(1) Untuk memiliki SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Produsen
dan/atau Pengemas mengajukan permohonan penerbitan
SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit kepada LSPro yang telah
diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI
7709:2019 dan ditunjuk oleh Menteri.
(2) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI
Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Produsen dan/atau Pengemas hams memenuhi
persyaratan administrasi dengan melampirkan fotokopi
dokumen bempa:
a. akta pendirian pemsahaan atau pembahannya;
b. nomor induk berusaha;
c. izin usaha industri yang berlaku efektif atau izin
usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri dengan
mang lingkup industri Minyak Goreng Sawit yang- 10
berlaku efektif, atau izin usaha sejenis dengan ruang
lingkup pengemasan yang berlaku efektif;
d. sertifikat atau tanda daftar merek yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e. perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah
didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
f. surat pernyataan bermeterai dari pimpinan
perusahaan yang berisi jaminan untuk tidak
mengedarkan Minyak Goreng Sawit sampai dengan
penerbitan SPPT-SNI; dan
g. surat pernyataan telah menerapkan atau sertifikat:
1. sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO
22000:2018;
2. sistem manajemen terkait pangan lainnya yang
diakui; atau
3. SMM SNI ISO 9001:2015 dan pernyataan diri
telah menerapkan CPPOB paling sedikit level II
atau Good Manufacturing Practices (GMP) atau
sejenisnya.
(3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), bagi Produsen dan/atau
Pengemas di luar negeri harus melampirkan dokumen
berupa:
a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; dan
b. izin usaha industri efektif atau izin usaha sejenis
bagi Produsen di luar negeri dengan ruang lingkup
industri Minyak Goreng Sawit atau izin usaha
sejenis dengan ruang lingkup pengemasan yang
berlaku efektif,
yang harus diteijemahkan ke dalam bahasa Indonesia
oleh penerjemah tersumpah.11
Pasal 12
(1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI
Minyak Goreng Sawit kepada LSPro sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ay at (1), Produsen dan/atau
Pengemas di luar negeri hams menunjuk 1 (satu)
Perwakilan Pemsahaan yang berfungsi sebagai Importir.
(2) Legalitas Perwakilan Pemsahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi dokumen
bempa:
a. akta pendirian pemsahaan atau pembahannya;
b. nomor induk bemsaha;
c. surat izin usaha perdagangan;
d. angka pengenal importir; dan
e. surat penunjukan dari Produsen dan/atau
Pengemas di luar negeri.
Pasal 13
(1) Dalam hal Perwakilan Pemsahaan tidak berfungsi
sebagai Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1), Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri
menunjuk 1 (satu) Importir melalui Perwakilan
Pemsahaan.
(2) Legalitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan fotokopi dokumen bempa:
a. akta pendirian pemsahaan atau pembahannya;
b. nomor induk berusaha;
c. surat izin usaha perdagangan;
d. angka pengenal importir; dan
e. surat penunjukan dari Perwakilan Pemsahaan.
Bagian Ketiga
Penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit
Pasal 14
(1) Penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit yang
dilakukan melalui sistem sertifikasi tipe 5 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 humf a meliputi:- 12 -
a. pengujian kesesuaian mutu Minyak Goreng Sawit
sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019; dan
b. audit proses produksi dan/atau proses pengemasan
berdasarkan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015
atau sis tern manajemen keamanan pangan SNI ISO
22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan
lainnya yang diakui.
(2) Pengujian kesesuaian mutu Minyak Goreng Sawit sesuai
dengan ketentuan SNI 7709:2019 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
a, Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah
diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI
7709:2019 dan ditunjuk oleh Menteri; atau
b. Laboratorium Penguji di luar negeri, dengan
ketentuan sebagai berikut:
1, telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di
negara tempat Laboratorium Penguji berada,
yang telah mempunyai perjanjian saling
pengakuan dengan KAN;
2, negara tempat Laboratorium Penguji berada
memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di
bidang regulasi teknis dengan Pemerintah
Republik Indonesia; dan
3, ditunjuk oleh Menteri.
(3) Audit proses produksi dan/atau proses pengemasan dan
penerapan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem
manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018 atau
sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
LSPro terhadap:
a. Produsen dan/atau Pengemas yang hanya
menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem
manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018
atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang
diakui berdasarkan surat pernyataan;
b. Produsen dan/atau Pengemas yang memiliki
sertifikat penerapan sistem manajemen mutu sesuai13 -
dengan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem
manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018
atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang
diakui yang dikeluarkan oleh LSSM yang telah
diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi
sistem manajemen mutu yang telah menandatangani
perjanjian saling pengakuan dengan KAN.
Pasal 15
(1) Penerbitan SPPT-SNI Minyak Ooreng Sawit yang
dilakukan melalui sistem sertifikasi tipe 4 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
a. pengujian kesesuaian mutu Minyak Goreng Sawit
sesuai dengan SNI 7709:2019; dan
b. verifikasi proses produksi dan/atau proses
pengemasan.
(2) Pengujian kesesuaian mutu Minyak Goreng Sawit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
oleh:
a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah
diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI
7709:2019 dan ditunjuk oleh Menteri; atau
b. Laboratorium Penguji di luar negeri, dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di
negara tempat Laboratorium Penguji berada,
yang telah mempunyai perjanjian saling
pengakuan dengan KAN;
2. negara tempat Laboratorium Penguji berada
memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di
bidang regulasi teknis dengan Pemerintah
Republik Indonesia; dan
3. ditunjuk oleh Menteri.
(3) Verifikasi proses produksi dan/atau proses pengemasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
oleh LSPro terhadap kesesuaian proses produksi
dan/atau proses pengemasan dengan CPPOB paling- 14 -
sedikit level II atau Good Manufacturing Practices (GMP)
atau sejenisnya.
Pasal 16
(1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang
telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI
7709:2019 belum tersedia atau jumlahnya belum
memenuhi kebutuhan proses sertifikasi dan pengujian,
Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium
Penguji yang belum terakreditasi.
(2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang
belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh
Kepala BPPL
(3) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib telah
diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI
7709:2019 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.
Pasal 17
Produsen dan/atau Pengemas yang mengajukan permohonan
SPPT-SNI yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi
dan/atau pengemasan yang berada pada lokasi berbeda wajib:
a. memperoleh SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit untuk setiap
Minyak Goreng Sawit yang diproduksi;
b. menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem
manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018 atau
sistem mainajemen terkait pangan lainnya yang diakui
atau surat pernyataan telah menerapkan CPPOB paling
sedikit level II atau Good Manufacturing Practices (GMP)
atau sejenisnya; dan
c. dilakukan pengujian kesesuaian mutu dan audit proses
produksi dan/atau proses pengemasan berdasarkan
sistem manajemen mutu SMM SNI ISO 9001:2015 atau
sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO
22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan
lainnya yang diakui atau verifikasi proses produksi- 15 -
dan/atau pengemasan berdasarkan CPPOB paling sedikit
level II atau Good Manufacturing Practices (GMP) atau
sejenisnya,
di setiap lokasi.
Pasal 18
(1) LSPro melakukan proses penerbitan SPPT-SNI Minyak
Goreng Sawit melalui rapat evaluasi, dengan
mempertimbangkan:
a. hasil evaluasi awal atau tinjauan permohonan
penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit;
b. laporan hasil audit penerapan SMM SNl ISO
9001:2015 atau sistem manajemen keamanan
pangan SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen
terkait pangan lainnya yang diakui atau verifikasi
penerapan CPPOB paling sedikit level II atau Good
Manufacturing Practices (GMP) atau sejenisnya; dan
c. laporan hasil uji.
(2) Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), LSPro menetapkan keputusan mengenai
SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit berupa:
a. penerbitan;
b. penundaan penerbitan;
c. penolakan penerbitan; atau
d. perubahan terkait daftar Perwakilan Perusahaan
atau Importir, dan/atau merek.
Pasal 19
(1) Terhadap penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), LSPro
wajib mencantumkan informasi paling sedikit berupa:
a. nama dan alamat;
b. alamat pabrik;
c. nomor dan judul SNI;
d. merek dan jenis kemasan;
e. berat bersih/volume Minyak Goreng Sawit;
f. masa berlaku SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit; dan- 16
g. kode registrasi
(2) Untuk Produsen luar negeri, selain pencantuman
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro
hams mencantumkan nama dan alamat Perwakilan
Pemsahaan dan/atau Importir.
(3) Untuk sistem sertifikasi tipe 5 dan sistem sertifikasi tipe
4, LSPro menerbitkan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja di
luar waktu yang diperlukan untuk pengujian kesesuaian
mutu.
Pasal 20
(1) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI yang diterbitkan hanya dapat
dicantumkan 1 (satu) Produsen dan/atau Pengemas
untuk 1 (satu) lokasi unit produksi.
(2) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI dapat mencantumkan lebih dari
1 (satu) merek.
(3) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
berada dalam 1 (satu) SPPT-SNI.
Pasal 21
(1) LSPro wajib melaporkan keputusan mengenai SPPT-SNI
Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2) kepada Direktur Jenderal dan Kepala
BPPI dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan.
(2) Selain melaporkan hasil keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), LSPro hams menyampaikan
laporan terkait proses sertifikasi kepada Kepala BPPI dan
Direktur Jenderal Pembina Industri paling lama 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak tanggal proses sertifikasi
selesai dilakukan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
informasi paling sedikit bempa:
a. identitas Produsen dan/atau Pengemas, Perwakilan
Pemsahaan dan/atau Importir; dan- 17 -
b. kapasitas produksi atau kapasitas pengemasan.
Pasal 22
(1) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit
bertanggung jawab untuk melaksanakan Surveilan atau
verifikasi terhadap SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit yang
diterbitkan.
(2) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) LSPro dapat melakukan surveilan khusus berdasarkan
basil laporan pengawasan oleh PPSl dan/atau instansi
teknis.
Pasal 23
(1) SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit yang diterbitkan
berdasarkan sistem sertifikasi tipe 5 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berlaku selama 4
(empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
(2) SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit yang diterbitkan
berdasarkan sistem sertifikasi tipe 4 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berlaku 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal diterbitkan.
Pasal 24
Biaya penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit dibebankan
kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan
penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit.
Pasal 25
Ketentuan mengenai tata cara sertifikasi produk mengacu
kepada skema sertifikasi Minyak Goreng Sawit sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.- 18 -
BAB IV
PENANDAAN
Pasal 26
(1) Pelaku Usaha wajib membubuhkan tanda SNI pada
setiap kemasan Minyak Goreng Sawit.
(2) Pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara penandaan yang tidak
mudah hilang dan pada tempat yang mudah dibaca.
Pasal 27
Pembubuhan tanda SNI dalam kemasan Minyak Goreng Sawit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebagaimana
tercantum dalam huruf F Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 28
(1) Pembubuhan tanda SNI pada kemasan Minyak Goreng
Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
dikecualikan untuk truk tangki atau kapal tanker.
(2) Pengecualian untuk truk tangki atau kapal tanker
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
a. fotokopi SPPT-SNl Minyak Goreng Sawit;
b. surat jalan; dan
c. fotokopi certificate of analysis.
BABY
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
Pasal 29
Produsen dan/atau Pengemas di dalam negeri bertanggung
jawab terhadap jaminan mutu produk hasil produksi dalam
negeri sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019 secara Wajib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.19 -
Pasal 30
Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir bertanggung jawab
terhadap jaminan mutu produk asal impor yang berada di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan SNI 7709:2019 secara Wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.
Pasal 31
(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi
produksi dan/atau impor kepada Direktur Jenderal.
(2) Laporan realisasi produksi dan/atau impor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem
Informasi Industri Nasional (SllNas) paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 6 (enam) bulan.
(3) Laporan realisasi produksi dan/atau impor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit
berupa:
a. identitas Pelaku Usaha;
b. peruntukan;
c. jenis dan spesifikasi produk;
d. alamat gudang penyimpanan produk;
e. kapasitas dan rencana produksi, bagi Produsen
dalam negeri; dan
f. volume dan negara asal impor, bagi Importir.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 32
(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 atas pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.- 20 -
(2) Menteri mendelegasikan kewenangan pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Direktur Jenderal.
(3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI
7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur.
Pasal 33
Kepala BPPI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 atas pemberlakuan
SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimaina dimaksud dalam
Pasal 5.
Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 34
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
dilakukan melalui:
a. bantuan teknis;
b. konsultasi;
c. pendidikan dan pelatihan; dan
d. promo si dan pemasyarakatan.
Pasal 35
(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf a dilakukan melalui inventarisasi dan analisis data
terkait SNI berupa:
a. inventarisasi data Pelaku Usaha terkait rencana,
pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi
pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib;
dan/atau
b. analisis data dampak pemberlakuan SNI 3751:2018
secara wajib bagi Produsen di dalam negeri.-21 -
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf
b diberikan kepada Pelaku Usaha terkait tata cara dan
prosedur pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib.
(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf c dilakukan melalui:
a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam
peningkatan mutu produk; dan/atau
b. bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk.
(4) Promosi dan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 huruf d dilakukan melalui sosialisasi
kepada Pelaku Usaha dan masyarakat melalui kerja sama
dengan instansi terkait atau melalui media cetak
dan/ atau elektronik.
Bagian Ketiga
Pengawasan
Paragraf 1
Umum
Pasal 36
(1) Direktur melakukan pengawasan terhadap:
a. pemenuhan kewajiban kepemilikan peralatan
produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 oleh
Produsen dan/atau Pengemas; dan
b. pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit secara
wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban kepemilikan
peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi,
(3) Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Minyak Goreng
Sawit secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. pengawasan di pabrik dan/atau di gudang produksi,
bagi Minyak Goreng Sawit hasil produksi dalam
negeri, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun; dan- 22 -
b. koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian
dan/atau lembaga pemerintah non kementerian
terkait.
Paragraf 2
Pengawasan di Pabrik dan/atau Gudang Produksi
Pasal 37
(1) Dalam melakukan pengawasan di pabrik dan/atau
gudang produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (3) huruf a, Direktur menugaskan PPSI.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PPSI menyiapkan dokumen pengawasan
berupa:
a. surat tugas pengawasan pemberlakuan SNI
7709:2019 secara wajib dari Direktur Jenderal
Pembina Industri, sesuai dengan Formulir 1;
b. berita acara pengambilan contoh, sesuai dengan
Formulir 2;
c. label contoh uji, sesuai dengan Formulir 3;
d. data hasil pengawasan pemberlakuan SNI
7709:2019 secara wajib, sesuai dengan Formulir 4;
e. berita acara pengawasan pemberlakuan SNI
7709:2019 secara wajib, sesuai dengan Formulir 5;
f. daftar hadir, sesuai dengan Formulir 6; dan
g. surat pengantar direktur pembina industri ke
Laboratorium Penguji, sesuai dengan Formulir 7,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 38
(1) Pengawasan di pabrik dan/atau gudang produksi terdiri
atas:
a. pemeriksaan dokumen; dan/atau
b. pelaksanaan uji petik.- 23 -
(2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap:
a. SPPT SNI Minyak Goreng Sawit; dan/atau
b. dokumen atas pengecualian terhadap ketentuan
pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3) Pelaksaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. pemeriksaan fisik; dan/atau
b. pengujian kesesuaian penerapan ketentuan
pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib ke
Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh
KAN dan ditunjuk oleh Menteri.
Pasal 39
(1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 ayat (1) dicantumkan dalam berita acara pengawasan
dan disampaikan oleh PPSI kepada Direktur.
(2) Direktur melakukan evaluasi terhadap berita acara
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Direktur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
Paragraf 3
Koordinasi Pengawasan di Pasar
Pasal 40
(1) Dalam melakukan koordinasi pengawasan di pasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b,
Direktur melakukan koordinasi melalui penyampaian
surat pemberitahuan tertulis kepada pimpinan unit
eselon 1 pada kementerian dan/atau lembaga pemerintah
nonkementerian, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala
Dinas Kabupaten/Kota.
(2) Pimpinan unit eselon 1 pada kementerian dan/atau
lembaga pemerintah nonkementerian, Kepala Dinas
Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota- 24 -
memberikan tanggapan terhadap surat pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat
penugasan personil untuk melakukan pengawasan.
(3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh pimpinan unit eselon I pada
kementerian dan/atau lembaga pemerintah
nonkementerian, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala
Dinas Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal
Pembina Industri paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung
sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 41
(1) Dalam hal surat penugasan personil untuk melakukan
pengawasan tidak disampaikan dalam waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Direktur
menugaskan PPSI untuk melaksanakan pengawasan di
pasar.
(2) Pelaksanaan pengawasan di pasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-
sama oleh PPSI dan petugas pengawas pada kementerian
dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait,
Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 42
(1) Pengawasan di pasar terdiri atas:
a. pemeriksaan dokumen; dan/atau
b. pelaksanaan uji petik.
(2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap:
a. SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit; dan/atau
b. dokumen atas pengecualian terhadap ketentuan
pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3) Pelaksaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:-25-
a. pemeriksaan fisik; dan/atau
b. pengujian kesesuaian penerapan ketentuan
pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib ke
Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh
KAN dan ditunjuk oleh Menteri.
(4) Pengujian kesesuaian penerapan ketentuan
pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dikecualikan bagi kriteria
uji vitamin A dan bilangan peroksida.
Pasal 43
(1) Pengawasan di pasar dapat dilakukan secara berkala
dan/atau secara khusus.
(2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
(3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan laporan
dari Pelaku Usaha atau masyarakat, hasil analisis data
importasi, dan/atau perintah Menteri.
Paragraf 4
Laporan Hasil Pengawasan
Pasal 44
(1) PPSI membuat laporan hasil pengawasan di pabrik
dan/atau pengawasan di pasar.
(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
a. waktu dan tempat pelaksanaan pengawasan;
b. identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2;
c. jenis, spesifikasi, dan nomor pos tarif/harmonized
system code; dan
e. kesimpulan hasil pengawasan terhadap pemenuhan
ketentuan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara
wajib.-26-
(3) PPSI menyampaikan laporan hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur
dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi
dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
Pasal 45
Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 menyatakan adanya dugaan tindak pidana,
Direktur memberikan rekomendasi kepada Kepala BPPI untuk
menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang
perindustrian melakukan pengawasan, pengamatan,
penelitian atau pemeriksaan, dan/atau penyidikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 46
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan
Standardisasi Industri secara Wajib.
BAB VII
SANKSI
Pasal 47
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dan Produsen dan/atau
Pengemas yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi pidana sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian.
(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertai dengan pengenaan sanksi administratif
berupa pencabutan SPPT-SNI.
(3) Pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang
menerbitkan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit berdasarkan
rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.- 27 -
Pasal 48
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT-
SNI.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil
evaluasi terhadap berita acara pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
(4) Pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro penerbit
SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit berdasarkan
rekomendasi dari Direktur Jenderal.
Pasal 49
(1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) terdapat
ketidaksesuaian dengan persyaratan SNI 7709:2019,
Direktur Jenderal memberikan peringatan tertulis kepada
Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berisi perintah untuk melakukan:
a. perbaikan kualitas produk yang tidak sesuai SNI
7709:2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
kepada Produsen dan/atau Pengemas; dan
b. penarikan produk yang tidak sesuai SNI 7709: 2019
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada
Pelaku Usaha.
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu
masing-masing 30 (tiga puluh) hari.- 28 -
Pasal 50
(1) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan
kualitas produk dan penarikan produk yang tidak sesuai
dengan ketentuan SNI 7709:2019 dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Direktur
Jenderal melakukan tindakan publikasi.
(2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap:
a. pelanggaran atas ketentuan pemberlakuan SNI
7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 oleh Pelaku Usaha; atau
b. ketidaktaatan atas penerapan pemberlakuan SNI
7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 oleh Pelaku Usaha.
(3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimuat dalam media cetak dan/atau media elektronik.
Pasal 51
(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 19, dan/atau Pasal 21 ayat
(1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenai
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Kepala BPPI mengenakan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 52
(1) Minyak Goreng Sawit hasil produksi dalam negeri dan
asal impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dilarang
berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Minyak Goreng Sawit hasil produksi dalam negeri yang
telah berada di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5 hams ditarik29
dan dimusnahkan oleh Produsen dan/ atau Pengemas
yang bersangkutan.
(3) Minyak Goreng Sawit asal impor yang telah berada di
daerah pabean Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5
hams dimusnahkan atau diekspor kembali atas biaya
dan tanggung jawab Importir yang bersangkutan.
(4) Tata cara penarikan dan pemusnahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit yang telah diterbitkan
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak
Goreng Sawit secara Wajib (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1553), dinyatakan tetap
berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal 1 Januari 2020 hams
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini;
b. Pelaku usaha yang telah memiliki SPPT-SNI Minyak
Goreng Sawit yang diterbitkan berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/
M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit secara
Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1553) dan telah dilakukan Surveilan atau
verifikasi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal 1
Januari 2020, dapat dilakukan penggantian sertifikasi
menjadi SPPT-SNI 7709:2019 sepanjang hasil pengujian
laboratorium sesuai dengan persyaratan mutu SNI
7709:2019;
c. Pelaku Usaha yang masih dalam proses pengajuan
permohonan penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit30
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak
Goreng Sawit secara Wajib (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1553), harus
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; dan
d. minyak goreng sawit masih dapat diproduksi atau
dikemas dengan kemasan tanpa tanda SNI sampai
dengan 30 Juni 2020 dan masih dapat beredar sampai
dengan 31 Desember 2021.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Perindustrisin Nomor 87/M-IND/
PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1553)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47 Tahun 2018
tentsing Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak
Goreng Sawit secara Wajib (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1783); dan
b. semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak
Goreng Sawit secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 54
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2020.-31 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2019
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1655
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,
Feby Setyo HariyonoB.-32-
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT
SECARA WAJIB
SKEMA SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA
MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB
RUANG LINGKUP,
Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, survailan, dan sertifikasi
ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI 7709:2019, Minyak
Goreng Sawit Secara Wajib.
ACUAN NORMATIF
1. Standar Produk yang diacu:
Nomor SNI, Judul SNINomor Pos Tarif/HS Code
SNI 7709:2019, Minyak Goreng Sawit1511.90.36
1511.90.37
1511.90.39
2. Regulasi Teknis yang diacu:
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit secara Wajib.
C. DEFINISI
1. Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan dengan komposisi
utama trigliserida berasal dari minyak kelapa sawit (RBDPO), yang
telah melalui proses fraksinasi, dengan atau tanpa penambahan
bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan, mengandung
vitamin A dan/atau provitamin A.
2. Pelaku usaha Minyak Goreng Sawit adalah Produsen, Pengemas,
Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir.- 33 -
3. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Minyak
Goreng Sawit, dengan proses fraksinasi, dengan atau tanpa
pencampuran vitamin A dan/atau provitamin A yang disertai
dengan proses pengemasan atau tidak.
4. Pengemas adalah perusahaan industri yang melakukan kegiatan
usaha pengemasan Minyak Goreng Sawit dengan atau tanpa
pencampuran vitamin A dan/atau provitsimin A.
5. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang berbadan hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang ditunjuk oleh
Produsen di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
6. Importir adalah perusahaan yang mengimpor dan/atau
mengedarkan Minyak Goreng Sawit.
D. TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI
Tata cara memperoleh SPPT SNI dilakukan berdasarkan Sistem
Sertifikasi Tipe 5 atau Tipe 4.
1. Sistem Sertifikasi Tipe 5
Penerbitan SPPT SNI berdasarkan Sistem Sertifikasi Tipe 5
dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut:
NOKETENTUAN URAIAN
TAHAP I : SELEKSI
1.Permohonan
prosedur LSPro.
2. Dokumen legal Produsen dan/atau
Pengemas antara Iain:
a. Bagi Produsen dan/atau Pengemas
dalam negeri:
1). salinan akta pendirian
perusahaan dan salinan akta
perubahan pendirian perusahaan
(jika ada);
2). salinan nomor induk berusaha;
3). salinan izin usaha industri efektif
dengan ruang lingkup industri
minyak goreng sawit atau izin- 34 -
NOKETENTUAN URAIAN
usaha sejenis dengan ruang
lingkup pengemasan yang berlaku
efektif;
4). salinan sertifikat merek atau sxirat
tanda daftar merek dan/atau
perjanjian lisensi dari pemilik
merek yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia;
5). salinan sertifikat atau pemyataan
diri telah menerapkan Sistem
Manajemen Keamanan Pangan
(SMKP) SNI ISO 22000:2018 atau
sistem manajemen terkait pangan
lainnya yang diakui atau salinan
sertifikat atau pernyataan diri
telah menerapkan Sistem
Manajamen Mutu (SMM) SNI ISO
9001:2015 dan pemyataan diri
telah menerapkan CPPOB paling
sedikit level II atau Good
Manufacturing Practices (GMP)
atau sejenisnya; dan
b. Bagi Produsen dan/atau Pengemas
luar negeri:
1). salinan akta pendirian
perusahaan atau akta sejenis dan
terjemahannya dalam bahasa
Indonesia yang diterjemahkan
oleh penerjemah tersumpah;
2). salinan izin usaha industri atau
izin sejenis dengan mang lingkup
industri Minyak Goreng Sawit
atau pengemas yang sudah-35-
NOKETENTUAN URAIAN
diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia oleh penerjemah
tersumpah;
3). salinan sertifikat atau pemyataan
diri telah menerapkan Sistem
Manajemen Keamanan Pangan
(SMKP) SNI ISO 22000:2018 atau
sistem manajemen terkait pangan
lainnya yang diakui atau salinan
sertifikat atau pemyataan diri
telah menerapkan Sistem
Manajamen Mutu (SMM) SNI ISO
9001:2015 dan dan pemyataan
diri telah menerapkan Good
Manufacturing Practices (GMP)
atau sejenisnya; dan
4). sertifikat SMM hams dikeluarkan
oleh LSSM atau LSMKP yang telah
diakreditasi oleh KAN atau
lembaga akreditasi sistem
manajemen mutu yang telah
menandatangani perjanjism saling
pengakuan dengan KAN.
3. Dokumen legal Perwakilan Pemsahaan
dan/atau Importir, antara lain:
a. salinan aikta pendirian pemsahaan
dan salinan akta pembahan
pendirian pemsahaan (jika ada);
b. salinan nomor induk bemsaha;
c. salinan izin
industri/ perdagangan;usaha
d. salinan angka pengenal importir;
e. surat penunjukan dari Produsen
dan/atau Pengemas di luar negeri
sebagai Perwakilan Pemsahaan dan-36,-
NOKETENTUAN URAIAN
penanggung jawab produk yang di
Indonesia;
f. surat penunjukan dari Perwakilan
Perusahaan untuk Importir (bagi
Perwakilan Perusahaan yang tidak
memiliki fungsi sebagai Importir);
g. salinan sertifikat merek atau surat
tanda daftar merek dan/ atau
peijanjian lisensi dari pemilik merek
yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia; dan
h. surat pemyataan bermaterai yang
menyatakan bertanggung jawab
terhadap produk Minyak Goreng
Sawit sesuai lingkup dalam produk
surat penunjukan dari Produsen
dan/atau Pengemas di luar negeri
yang beredar di Indonesia.
4. Kelengkapan dokumen lainnya, antara
Iain:
a. daftar peralatan utama produksi/
pengemasan.
b. daftar peralatan pengendalian mutu
produk dari mulai bahan baku sampai
dengan produk akhir.
surat pemyataan bermaterai dari
pimpinan perusahaan yang
menyatakan tidak akan mengedarkan
produk hingga SPPT SNI diterbitkan
(berlaku untuk sertifikasi awal).
d. dokumen legal (Produsen dan/atau
Pengemas dan/atau Perwakilan
Perusahaan dan Importir), daftar-37-
NOKETENTUAN URAIAN
informasi terdokumentasi sesuai SNI
ISO 9001:2015 atau SNI ISO
22000:2018 atau sistem manajemen
terkait pangan lainnya yang diaikui
(bagi Produsen dan/atau Pengemas
dari luar negeri wajib diteijemahkan
ke dalam bahasa Indonesia).
a. ilustrasi pembubuhan tanda SNI tiap-
tiap merek.
f. diagram alir proses
dan/atau pengemasan.produksi
2.Sistem
Manajemen
Mutu yang
diterapkan1. sertifikasi dan/atau menerapkan SMM
SNI ISO 9001:2015 dan menerapkan
Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
(CPPOB) paling sedikit level II untuk
produk dalam negeri atau Good
Manufacturing Practices (GMP) atau
sejenisnya untuk produk impor; atau
2. sertifikasi dan/atau menerapkan SMKP
SNI ISO 22000:2018 atau sistem
manajemen terkait pangan lainnya yang
diakui.
3.Durasi Audit
KesesuaianSesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi
ketentuan perhitungan man/days audit
mengacu pada lAF MD 5:2013) atau paling
sedikit 4 (empat) man/da^s (tidak termasuk
waktu perjalanan dan/atau pengambilan
contoh).
Petugas
Pengambil
ContohPetugas Pengambil Contoh (PPC) wajib
Warga Negara Indonesia yang terdaftar di
LSPro dan ditugaskan oleh
LSPro / Laboratorium Uji.
5.Laboratorium
Penguji yang
digunakan1. Laboratorium penguji yamg digunakan
adalah laboratorium uji yang diakreditasi
KAN dan ditunjuk oleh Menteri-38-
NOKETENTUAN URAIAN
Perindustrian dengan lingkup SNI
Minyak Goreng Sawit.
2. Jika laboratorium penguji merupakan
sumberdaya ekstemal dari LSPro, maka
LSPro hams melengkapi peijanjian
subkontrak.
TAHAP II : DETERMINASI
Audit Tahap I
(Audit
Kecukupan)1. Dilakukan jika dokumen pada tahap
seleksi telah lengkap dan benar sesuai
persyaratan.
2. Dilakukan oleh tim yang akan
melaksanakan audit tahap II (audit
kesesuaian).
3. Melakukan tinjauan dokumen proses
produksi dan sistem manajemen yang
disediakan oleh pemohon untuk
menentukan kesiapan penilaian di
lapangan.
4. Memastikan kebenaran dan kesesuaian
dokumen dan daftar informasi
terdokumentasi yang disampaikan oleh
pemohon (bagi Produsen dan/atau
Pengemas luar negeri, wajib
diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia)
5. Memastikan pemenuhan persyaratan
fasilitas proses produksi dan/ atau
pengemasan meliputi peralatan dan
quality control yang dimiliki (bagi
Produsen dan/atau Pengemas luar
negeri, wajib diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia),
a. Fasilitas proses produksi, paling
sedikit memiliki dan melakukan:
1). unit fraksinasi;-39-
NOKETENTUAN URAIAN
2). tangki penyimpanan;
3). mesin pengemas (untuk
pabrikan yang melakukan
pengemasan); dan
4). peralatan uji mutu (High
Performance Liquid
Chromatography atau alat uji
kadar vitamin A lainnya).
b. Fasilitas proses pengemasan, paling
sedikit memiliki dan melakukan:
1). tangki pen3dmpanan; dan
2). mesin pengemas.
Audit Tahap II
(Audit
Kesesuaian)1. Audit tahap II (audit
dilakukan jika telah
persyaratan audit tahap I.kesesuaian)
memenuhi
2. Auditor wajib Warga Negara Indonesia.
3. Verifikasi lapangan:
a. Bagi Produsen dan/atau Pengemas
yang:
1). telah memiliki sertifikat SMM SNI
ISO 9001:2015;
2). menerapkan SMM SNI ISO
9001:2015 atau SMKP SNI ISO
22000:2018 yang dinyatakan
dalam surat pernyataan diri; atau
3). menerapkan sistem manajemen
terkait pangan lainnya yang
diakui yang dinyatakan dalam
surat pernyataan diri,
dilakukan verifikasi lapangan
terhadap penerapan CPPOB paling
sedikit level II bagi Produsen
dan/atau Pengemas dalam negeri
atau Good Manufacturing Practices- 40 -
NOKETENTUAN URAIAN
(GMP) atau sejenisnya bagi Produsen
dan/atau Pengemas asal luar negeri.
b. Bagi Produsen dan/atau Pengemas
yang telah memiliki sertifikat SMKP
SNI ISO 22000:2018 atau sistem
manajemen terkait pangan lainnya
yang diakui, verifikasi lapangan
dilakukan sesuai SMKP SNI ISO
22000:2018 atau sistem manajemen
terkait pangan lainnya yang diakui.
4. Auditor harus memastikan rencana audit
(audit plan) dan rencana pengambilan
contoh (sampling plan) yang disiapkan
oleh PPC sesuai dengan SNI yang
diajukan;
5. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim
auditor memiliki kompetensi proses
produksi dan/atau pengemasan Minyak
Goreng Sawit.
3.Lingkup yang
di audit1. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi
ulang (resertifikasi^y audit SMM atau
SMKP dilakukan pada seluruh elemen
sistem.
2. Bagi Produsen dan/atau Pengemas yang
telah memiliki sertifikat SMKP SNI ISO
22000:2018 atau sistem manajemen
terkait pangan lainnya, lingkup
pelaksanaan audit dilakukan pada
seluruh elemen SMKP SNI ISO
22000:2018 atau sistem manajemen
terkait pangan lainnya dan verifikasi
dilakukan berdasarkan SMKP SNI ISO
22000:2018 atau sistem manajemen
terkait pangan lainnya.-41 -
NOKETENTUAN URAIAN
3. Bagi Produsen dan/atau Pengemas yang:
a. telah memiliki sertifikat SMM SNI ISO
9001:2018;
b. menerapkan SMM SNIISO 9001:2018
berdasarkan surat pemyataan diri;
c. menerapkan SMKP SNI ISO
22000:2018 berdasarkan surat
pemyataan diri; atau
d. menerapkan sistem manajemen
terkait pangan lainnya yang diakui
berdasarkan surat pemyataan diri,
lingkup pelaksanaan audit dilakukan
pada selumh elemen sistem dan
termasuk penerapan CPPOB paling
sedikit level II (bagi Produsen dan/atau
Pengemas dalam negeri) atau Good
Manufacturing Practices (GMP) atau
sejenisnya (bagi Produsen dan/ atau
Pengemas di luar negeri).
4. Audit dilakukan pada saat proses
produksi dan/atau pengemasan sedang
beijalan.
5. Bagi perusahaan yang hanya melakukan
kegiatan pengemasan, harus dapat
dipastikan bahwa Minyak Goreng Sawit
yang akan dilakukan pengemassm telah
sesuai persyaratan SNI 7709:2019
melalui SPPT SNI atau basil uji sesuai SNI
7709:2019 dari laboratorium penguji
yang ditunjuk oleh Menteri atau
Certificate of Analysis (CoA) sesuai
persyaratan SNI 7709:2019 dari penyedia
Minyak Goreng Sawit yang akan dikemas.
6. Bagi pemsahaan yang hanya melakukan
kegiatan pengemasan wajib melakukan-42 -
NOKETENTUAN URAIAN
pengendalian mutu terhadap Minyak
Goreng Sawit yang dikemasnya dengan
melaikukan pengujian sesuai SNI
7709:2019 di laboratorium penguji yang
ditunjuk oleh Menteri paling sedikit 6
(enam) bulan sekali.
4.Kategori
Ketidaksesuai
an1. mayor apabila:
a. berhubungan langsung dengan mutu
produk dan mengakibatkan
ketidakpuasan pelanggan, atau;
b. SMM atau SMKP tidak beijalan, maka
Produsen dan/atau Pengemas
menyampaikan tindakan perbaikan
dan diberi waktu paling lama 1 (satu)
bulan.
2. minor apabila terdapat ketidak-
konsistenan dalam menerapkan SMM
atau SMKP, maka Produsen dan/atau
Pengemas menyampaikan rencana
pelaksanaan tindakan perbaikan dan
diberi waktu paling lama 1 (satu) bulan.
5.Pengambilan
Contoh1. PPC membuat rencana pengambilan
contoh yang disetujui oleh Ketua Tim
Auditor.
2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita
Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan
Label Contoh Uji (LCU).
3. Pengambilan contoh dilakukan secara
acak pada titik akhir aliran produksi
(lini pengemasan) atau gudang.
4. Pengambilan contoh dikelompokan
berdasarkan jenis kemasan, yaitu:
a. Logam (kaleng); dan/atau
b. Non Logam (plastik, jerigen, kaca,
dan lainnya);- 43 -
NOKETENTUAN URAIAN
5. Contoh uji yang diambil hams mewakili
setiap variasi mutu, dengan ketentuan:
a. jika merek mewakili mutu
(kualitasnya berbeda untuk setiap
merek), maka pengambilan contoh
uji dilakukan untuk setiap merek;
atau
b. jika merek tidak mewakili mutu
(kualitasnya sama untuk selumh
merek), maka :
• 1 (satu) contoh uji dapat
mewakili 4 (empat) merek; dan
• 2 (dua) contoh uji untuk
mewakili 5 (lima) sampai
dengan 8 (delapan) merek; dan
setemsnya berlaku untuk jumlah
kelipatan.
6. Contoh uji dikemas dalam kantong
plastik atau sejenis dan disegel serta
diberi label contoh uji;
7. Cara pengambilan contoh sesuai dengan
SNI 0429:1989 Petunjuk Pengambilan
Contoh Cairan dan Semi Padat dam SNI
0428:1998 Petunjuk Pengambilan
Contoh Padatan;
8. Jumlah contoh diambil 3 (tiga) paket
contoh dengan jumlah contoh sekurang-
kurangnya 3 (tiga) liter, dengan
ketentuan:
a. 1 (satu) liter untuk arsip Produsen
dan/atau Pengemas;
b. 1 (satu) liter
laboratorium;untuk arsip
c. 1 (satu) liter untuk diuji oleh
laboratorium.- 44 -
NOKETENTUAN URAIAN
Keterangan:
1. Bagian untuk arsip Produsen dan/atau
Pengemas diberi pelabelan dan disimpan
di tempat Produsen dan/atau Pengemas
sampai SPPT SNI diterbitkan.
2. Pengiriman contoh ke Laboratorium
Penguji dilakukan oleh Produsen
dan/atau Pengemas untuk permohonan
SPPT SNI baru, surveilan, dan
permohonan SPPT SNI ulang.
Cara
PengujianSesuai SNI 7709:2019.
1. Untuk pengujian Vitamin A (mengacu
huruf E)
2. Untuk penyiapan larutan standar
vitamin A (mengacu huruf E)
3. Ekstraksi penyabunan (mengacu huruf
E)
4. Pengitungan kadar karoten (mengacu
huruf E)
5. Pengujian Warna (mengacu huruf E)
Laporan Hasil
UjiMencantumkan hasil uji dan syarat mutu
sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019.
TAHAP III : TINJAUAN DAN KEPUTUSAN
Tinjauan
terhadap
Laporan Audit
dan Laporan
Hasil Uji1. Personil yang melakukan tinjauan
terhadap Laporan Audit dan laporan
hasil uji memiliki kompetensi proses
produksi dan/atau pengemasan Minyak
Goreng Sawit.
2. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan
laporan audit.
3. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan
laporan hasil uji.
4. Tinjauan yang dihasilkan merupakan
bahan rekomendasi keputusan SPPT
SNI.-45-
NOKETENTUAN URAIAN
5. Ketentuan untuk hasil uji:
a. Jika ada satu atau lebih parameter
yang tidak memenuhi persyaratan
SNI, maka atas permintaan LSPro
dilakukan uji ulang untuk
parameter yang tidak memenuhi
persyaratan SNI terhadap contoh
uji yang tersedia (arsip
laboratorium).
b. jika hasil uji ulang (sesuai huruf a)
tidak memenuhi persyaratsm mutu,
maka dilakukan pengujian ulang
untuk seluruh parameter dari hasil
pengambilan contoh ulang di
pabrik.
c. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf b)
tidak memenuhi persyaratan mutu,
maka sertifikat tidak dapat
diterbitkan.
2.Keputusan
SertifikasiSesuai Prosedur LSPro, dengan keputusan :
1. Penerbitan;
2. Penundaan penerbitan; atau
3. Penolakan penerbitan.
Perubahan terkait daftar Perwakilan
Perusahaan dan Importir dan/atau merek.
TAHAP IV : LlSENSl
Penerbitan
SPPT SNI1. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT
SNI, LSPro wajib melakukan registrasi
secara online ke Pusat Standardisasi
Industri - BPPl, Kementerian
Perindustrian.
2. Masa berlaku SPPT SNI adalah 4 (empat;
tahun.
3. SPPT SNI Minyak Goreng Sawit wajib
mencantumkan informasi paling sedikit-46
NOKETENTUAN URAIAN
a. nama dan alamat perusahaan
(pabrikan dan/atau pengemas);
b. alamat pabrik/pengemas;
c. nama dan alamat Perwakilan
Perusahaan dan / atau Importir
(untuk produk luar negeri);
d. nomor dan judul SNI;
e. merek, jenis kemasan;
f. berat bersih/volume
Goreng Sawit;Minyak
g. masa berlaku SPPT-SNI Minyak
Goreng Sawit; dan
h. kode registrasi dari Pusat
Standardisasi Industri.
4. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit
hanya diterbitkan untuk 1 (satu) alamat
lokasi produksi/pengemasan.
5. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit
hanya diterbitkan untuk 1 (satu)
Produsen dan/atau Pengemas.
6. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit
hanya diterbitkan oleh 1 (satu) LSPro.
7. Dalam 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng
Sawit yang diterbitkan hanya
diperkenankan mencantumkan 1 (satu)
Perwakilan Perusahaan dan 1 (satu)
Importir.
8. Dalam 1 (satu) SPPT SNI dapat
mencantumkan lebih dari 1 (satu
merek.
9. 1 (satu) merek hanya diperkenankan
berada dalam 1 (satu) SPPT SNI.
10. Surat perjanjian tanggung jawab lisensi
penggunaan tanda SNI anatara LSPro
dengan Produsen dan/atau Pengemas di-47-
NOKETENTUAN URAIAN
luar negeri atau Perwakilan Perusahaan
di Indonesia (untuk produk luar negeri).
TAHAP V : SURVEILAN
Tinjauan
Persyaratan
Sertifikasi1. LSPro hams memastikan bahwa:
a. Persyaratan
berlaku; dansertifikasi masih
b. Sistem pengelolaan mutu produk
selalu memenuhi persyaratan.
2. Kegiatan surveilan dan pengambilan
contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
3. Kegiatan audit pada saat surveilan
dilakukan oleh auditor Warga Negsira
Indonesia.
4. Bagi Produsen dan/ atau Pengemas yang
telah memiliki sertifikat
a. SMKP SNl ISO 22000:2018 atau
sistem manajemen terkait pangan
lainnya, lingkup pelaksanaan audit
dilakukan pada elemen kritis dengan
mengacu kepada dokumen SMKP
SNl ISO 22000:2018 atau sistem
manajemen terkait pangan lainnya
dan verifikasi dilakukan
berdasarkan SMKP SNl ISO
22000:2018 atau sistem manajemen
terkait pangan lainnya; atau
b. SMM SNl ISO 9001:2018, lingkup
pelaksanaan audit dilakukan pada
elemen kritis dengan mengacu
kepada dokumen SMM SNl ISO
9001:2018 dan dilakukan verifikasi
penerapan CPPOB paling sedikit
level 11 (bagi Produsen dan/atau
Pengemas dalam negeri) atau Good-48-
NOKETENTUAN URAIAN
Manufacturing Practices (GMP) atau
sejenisnya (bagi Produsen dan/atau
Pengemas asal luar negeri).
5. Bagi Produsen dan/atau Pengemas
yang:
a. menerapkan SMM SNI ISO 9001:2018
berdasarkan surat pemyataan diri;
b. menerapkan SMKP SNI ISO
22000:2018 berdasarkan surat
pernyataan diri; atau
c. menerapkan sistem manajemen
terkait pangan lainnya yang diakui
berdasarkan surat pemyataan diri,
lingkup pelaksanaan audit dilakukan
pada seluruh elemen sistem dan
termasuk penerapan CPPOB paling
sedikit level II (bagi Produsen dan/atau
Pengemas dalam negeri) atau Good
Manufacturing Practices (GMP) atau
sejenisnya (bagi Produsen dan/atau
Pengemas di luar negeri).
Durasi AuditSesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi
ketentuan perhitungan man/days audit
mengacu pada lAF MD 5:2013) atau paling
sedikit 4 (empat) man/days (tidak termasuk
waktu peijalanan dan/atau pengambilan
contoh).
Kategori
Ketidaksesuai
an1. mayor apabila:
a. berhubungan langsung dengan
mutu produk dan mengakibatkan
ketidakpuasan pelamggan, atau;
b. SMM atau SMKP tidak beijalan,
maka Produsen dan/atau Pengemas
menyampaikan tindakan perbaikan-49 -
NOKETENTUAN URAIAN
dan diberi waktu paling lama 1 (satu)
bulan.
2. minor apabila terdapat ketidak-
konsistenan dalam menerapkan SMM
atau SMKP, maka Produsen dan/atau
Pengemas menyampaikan rencana
pelaksanaan tindakan perbaikan dan
diberi waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Pengambilan
contoh1. PPC membuat rencana pengambilan
contoh yang disetujui oleh Ketua Tim
Auditor.
2. Petugas Pengambil Contoh (PPC) wajib
Warga Negara Indonesia yang terdaftar
di LSPro dan ditugaskan oleh
LSPro / Laboratorium Uji.
3. Contoh uji dilengkapi dengan Berita
Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan
Label Contoh Uji (LCU).
4. Pengambilan contoh dilakukan secara
acak pada titik akhir alirain produksi
(lini pengemasan) atau gudang.
5. Pengambilan contoh dikelompokan
berdasarkan jenis kemasan, yaitu:
a. Logam (kaleng); dan/atau
b. Non Logam (plastik, jerigen, kaca,
dan lainnya);
6. Contoh uji yang diambil harus mewakili
setiap variasi mutu, dengan ketentuan:
a. jika merek mewakili mutu
(kualitasnya berbeda untuk setiap
merek), maka pengambilan contoh
uji dilakukan untuk setiap merek;
atau-50-
NOKETENTUAN URAIAN
b. jika merek tidak mewakili mutu
(kualitasnya sama untuk seluruh
merek), maka:
• 1 (satu) contoh uji dapat
mewakili 4 (empat) merek; dan
• 2 (dua) contoh uji untuk
mewakili 5 (lima) sampai dengan
8 (delapan) merek; dan
seterusnya berlaku untuk jumlah
kelipatan.
7. Contoh uji dikemas dalam kantong
plastik atau sejenis dan disegel serta
diberi label contoh uji;
8. Cara pengambilan contoh sesuai dengan
SNI 0429:1989 Petunjuk Pengambilan
Contoh Cairan dan Semi Padat dan SNI
0428:1998 Petunjuk Pengambilan
Contoh Padatan;
9. Jumlah contoh diambil 3 (tiga) paket
contoh dengan jumlah contoh sekurang-
kurangnya 3 (tiga) liter, dengan
ketentuan:
a. 1 (satu) liter untuk arsip Produsen
dan/atau Pengemas;
b. 1 (satu) liter
laboratorium; danuntuk arsip
c. 1 (satu) liter untuk diuji oleh
laboratorium.
Keterangan:
1. Bagian untuk arsip Produsen dan/atau
Pengemas diberi pelabelan dan
disimpan di tempat Produsen dan/atau
Pengemas sampai status SPPT SNI
diputuskan.- 51 -
NOKETENTUAN URAIAN
2. Pengiriman contoh ke Laboratorium
Penguji dilakukan oleh Produsen
dan/atau Pengemas untuk permohonan
SPPT SNI baru, surveilan, dan
permohonan SPPT SNI ulang.
5.Cara
PengujianSesuai SNI 7709:2019.
1. Untuk pengujian Vitamin A (mengacu
huruf E)
2. Untuk penyiapan larutan standar
vitamin A (mengacu huruf E)
3. Ekstraksi penyabunan (mengacu huruf
E)
4. Pengitungan kadar karoten (mengacu
huruf E)
5. Pengujian Wama (mengacu huruf E)
6.Laporan Hasil
UjiMencantumkan hasil uji dan syarat mutu
sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019.
7.Tinjauan
terhadap
Laporan Audit
dan Laporan
Hasil Uji.1. Personil yang melakukan tinjauan
terhadap Laporan Audit dan laporan
hasil uji memiliki kompetensi proses
produksi dan/atau pengemasan Minyak
Goreng Sawit.
2. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan
laporan audit.
3. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan
laporan hasil uji.
4. Tinjauan yang dihasilkan merupakan
bahan rekomendasi keputusan SPPT
SNI.
5. Ketentuan untuk hasil uji:
a. Jika ada satu atau lebih parameter
yang tidak memenuhi persyaratan
SNI, maka atas permintaan LSPro
dilakukan uji ulang untuk pairameter
yang tidak memenuhi persyaratan SNI- 52 -
NOKETENTUAN URAIAN
terhadap contoh uji yang tersedia
(arsip laboratorium).
b. Jika basil uji ulang (sesuai huruf a)
tidak memenuhi persyaratan mutu,
maka dilakukan pengujian ulang
untuk seluruh parameter dari basil
pengambilan contob ulang di pabrik.
c. Jika basil uji uleing (sesuai buruf b)
tidak memenubi persyaratan mutu,
maka sertifikat SNI ditanggubkan dan
tidak dapat diproses lebib lanjut
sampai Produsen dan/atau Pengemas
melakukan tindakan perbaikan.
d. Tindakan perbaikan (sesuai buruf c)
diberikan untuk waktu paling lama 1
(satu) bulan.
e. Jika Produsen dan/atau Pengemas
telab melakukan tindakan perbaikan,
maka dilakukan pengujian ulang
untuk selurub parameter dari basil
pengambilan contob ulang di pabrik.
f. Jika basil uji ulang (sesuai buruf e)
tidak memenubi persyaratan mutu,
maka basil pengujian akbir menjadi
bagian untuk pengambilan keputusan
LSPro.
8.Keputusan
SurveilanSesuai Prosedur LSPro, dengan keputusan :
1. Dipertabankan;
2. Dibekukan; atau
3. Dicabut.
Perubaban terkait daftar Perwakilan
Perusabaan dan Importir dan/atau merek.53 -
2. Sistem Sertifikasi Tipe 4
Penerbitan SPPT SNI berdasarkan Sistem Sertifikasi Tipe 4
dilakuakn sesuai tahapan sebagai beriktu:
NOKETENTUAN URAIAN
TAHAP I : SELEKSI
1. Permohonan 1. Surat aplikasi permohonan penerbitan
SPPT SNI sesuai prosedur LSPro.
2. Dokumen legal Produsen dan/atau
Pengemas antara lain:
a. Bagi Produsen dan/atau Pengemas
dalam negeri:
1). salinan akta pendirian
perusahaan dan salinan akta
perubahan pendirian perusahaan
(jika ada);
2). salinan nomor induk berusaha;
3). salinan izin usaha industri efektif
dengan ruang lingkup industri
minyak goreng sawit atau izin
usaha sejenis dengan ruang
lingkup pengemasan yang berlaku
efektif;
4). salinan sertifikat merek atau surat
tanda daftar merek dan/atau
perjanjian lisensi dari pemilik
merek yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia; dan
5). salinan sertifikat atau pernyataan
diri telah menerapkan CPPOB
paling sedikit level II; dan
b. Bagi Produsen dan/atau Pengemas
luar negeri:- 54 -
NOKETENTUAN URAIAN
1). salinan akta pendirian
perusahaan atau akta sejenis dan
terjemahannya dalam bahasa
Indonesia yang diteijemahkan
oleh penerjemah tersumpah;
2). salinan izin usaha industri atau
izin sejenis dengan ruang lingkup
industri minyak goreng sawit atau
pengemas yang sudah
diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia oleh penteijemah
tersumpah;
3). salinan sertifikat atau pemyataan
diri telah menerapkan Good
Manufacturing Practices (GMP)
atau sejenisnya; dan
3. Dokumen legal Perwakilan Perusahaan
dan Importir, antara lain:
a. salinan akta pendirian perusahaan
dan perubahannya;
b. salinan nomor induk berusaha;
c. salinan izin
perdagangan;usaha industri/
d. salinan angka pengenal importir;
e. surat penunjukan dari Produsen
dan/atau Pengemas di luar negeri
sebagai Perwakilan Perusahaan dan
penanggung jawab produk yang di
Indonesia;
f. surat penunjukan dari Perwakilan
Perusahaan untuk Importir (bagi
Perwakilan Perusahaan yang tidak
memiliki fungsi sebagai Importir);
g. salinan sertifikat merek atau surat
tanda daftar merek dan/atau-55-
NOKETENTUAN URAIAN
perjanjian lisensi dari pemilik merek
yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia; dan
h. surat pernyataan bermaterai yang
menyatakan bertanggung jawab
terhadap produk Minyak Goreng
Sawit sesuai lingkup dalam produk
surat penunjukan dari Produsen
dan/atau Pengemas di luar negeri
yang beredar di Indonesia.
4. Kelengkapan dokumen lainnya, antara
lain:
a. daftar peralatan utama produksi/
pengemasan.
b. daftar peralatan pengendalian mutu
produk dari mulai bahan baku
sampai dengan produk akhir.
c. surat pernyataan bermaterai dari
pimpinan perusahaan yang
menyatakan tidak akan mengedarkan
produk hingga SPPT SNl diterbitkan
(berlaku untuk sertifikasi awal)
d. dokumen legal (Produsen dan/atau
Pengemas dan/atau Perwakilan
Perusahaan dan Importir), daftar
informasi terdokumentasi (bagi
Produsen dan/atau Pengemas dan
luar negeri wajib diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia).
e. ilustrasi pembubuhan tanda SNl tiap-
tiap merek.
f. diagram alir proses
dan/atau pengemasan.produksi- 56 -
NOKETENTUAN URAIAN
2.Sistem yang
diterapkanSertifikasi dein/atau menerapkan Cara
Produksi Pangan Olahan yang Balk (CPPOB)
paling sedikit level II untuk produk dalam
negeri atau Good Manufacturing Practices
(GMP) atau sejenisnya untuk produk impor;
atau
3.Durasi
VerifikasiSesuai dengan prosedur LSPro atau paling
sedikit 4 (empat) man/days (tidak termasuk
waktu perjalanan dan/atau pengambilan
contoh).
4.Petugas
Pengambil
ContohPetugas Pengambil Contoh (PPC) wajib
warga Negara Indonesia yang terdaftar di
LSPro dan ditugaskan oleh
LSPro/Laboratorium Uji.
5.Laboratorium
Penguji yang
digunakan1. Laboratorium penguji yang digunakan
adalah laboratorium uji yang disikreditasi
KAN dan ditunjuk oleh Menteri
Perindustrian dengan lingkup SNI Minyak
Goreng Sawit.
2. Jika laboratorium penguji merupakan
sumberdaya eksternal dari LSPro, maka
LSPro harus melengkapi perjanjian
subkontrak.
TAHAP II : DETERMINASI
1.Pemeriksaan
Tahap I (Audit
Kecukupan)1. Dilakukan jika dokumen pada tahap
seleksi telah lengkap dan benar sesuai
persyaratan.
2. Dilakukan oleh tim yang akan
melaksanakan verifikasi lapangan.
3. Melakukan tinjauan dokumen proses
produksi dan sistem manajemen yang
disediakan oleh pemohon untuk
menentukan kesiapan penilaian di
lapangan.-57-
NOKETENTUAN URAIAN
4. Memastikan kebenaran dan kesesuaian
dokumen dan daftar informasi
terdokumentasi yang disampaikan oleh
pemohon (bagi Produsen dan/atau
Pengemas luar negeri, wajib
diteijemahkan ke dalam bahasa
Indonesia)
5. Memastikan pemenuhan persyaratan
fasilitas proses produksi/pengemasan
meliputi peralatan dan quality control
yang dimiliki (bagi Produsen dan/atau
Pengemas luar negeri, wajib
diteijemahkan ke dalam bahasa
Indonesia).
a. Fasilitas proses produksi, minimum
memiliki dan melakukan:
1). unit fraksinasi;
2). tangki penyimpanan;
3). mesin pengemas (untuk
pabrikan yang melakukan
pengemasan); dan
4). peralatan uji mutu {High
Performance Liquid
Chromatography atau alat uji
kadar vitamin A lainnya)
b. Fasilitias proses pengemasan,
minimum memiliki dan melakukan:
1). tangki penyimpanan; dan
2). mesin pengemas.
2. Verifikasi
Lapangan
(verifikasi/aud
it Kesesuaian)1. Verifikasi lapangan (verifikasi/audit
kesesuaian) dilakukan jika telah
memenuhi persyaratan pemeriksaan
tahap I.
2. Verifikator/auditor wajib Warga Negara
Indonesia.-58-
NOKETENTUAN URAIAN
3. Verifikasi lapangan dilakukan bagi
Produsen dan/atau Pengemas yang telah
memiliki sertifikat atau menerapkan
CPPOB paling sedikit level II atau Good
Manufacturing Practices (GMP) atau
sejenisnya yang dinyatakan dalam surat
pemyataan diri.
4. Verifikasi lapangan dilakukan terhadap
penerapan CPPOB paling sedikit level II
(bagi Produsen dan/atau Pengemas
dalam negeri) atau Good Manufacturing
Practices (GMP) atau sejenisnya (bagi
Produsen dan/atau Pengemas asal luar
negeri).
5. Verifikator/auditor harus memastikan
rencana verifikasi dan rencana
pengambilan contoh {sampling plan) yang
disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI
yang diajukan;
6. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim
verifikator/auditor memiliki kompetensi
proses produksi dan/atau pengemasan
Minyak Goreng Sawit.
3. Lingkup yang
di verifikasi1. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi
ulang [resertifikasi), dilakukan verifikasi
lapangan terhadap penerapan CPPOB
paling sedikit level II (bagi Produsen
dan/atau Pengemas dalam negeri) atau
Good Manufacturing Practices (GMP) atau
sejenisnya (bagi Produsen dan/atau
Pengemas asal luar negeri)
2. Verifikasi lapangan dilakukan pada saat
proses produksi dan/atau pengemasan
sedang berjalan.- 59 -
NOKETENTUAN URAIAN
3. Bagi perusahaan yang hanya melakukan
kegiatan pengemasan, hams dapat
dipastikan bahwa Minyak Goreng Sawit
yang akan dilakukan pengemasan telah
sesuai persyaratan SNI 7709:2019
melalui SPPT SNI atau basil uji sesuai SNI
7709:2019 dari laboratorium penguji
yang ditunjuk oleh Menteri atau
Certificate of Analysis (CoA) sesuai
persyaratan SNI 7709:2019 dari penyedia
Minyak Goreng Sawit yang akan dikemas.
4. Bagi pemsahaan yang hanya melakukan
kegiatan pengemasan wajib melakukan
pengendalian mutu terhadap Minyak
Goreng Sawit yang dikemasnya dengan
melakukan pengujian sesuai SNI
7709:2019 di laboratorium penguji yemg
ditunjuk oleh Menteri paling lama 6
(enam) bulan sekali.
4.Kategori
Ketidaksesuai
an1. Memenuhi atau tidak memenuhi
persyaratan penerapan OPPGB paling
sedikit level 11 sesuai ketentuan peraturan
pemndang-undangan (bagi Produsen
dan/atau Pengemas di dalam negeri).
2. Apabila hasil verifikasi terhadap unsur/
persyaratan GMP terdapat lebih dari 10
penyimpangsin pada kategori penilaian
Major (MJ) atau terdapat penyimpangan
pada kategori penilaian Kritikal (CR) (bagi
Produsen dan/atau Pengemas di luar
negeri)
Pengambilan
Contoh1. PPC membuat rencana pengambilan
contoh yang disetujui oleh Ketua Tim
Auditor/Verifikator.-60-
NOKETENTUAN URAIAN
2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita
Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan
Label Contoh Uji (LCU).
3. Pengambilan contoh dilakukan secara
acak pada titik akhir aliran produksi (lini
pengemasan) atau gudang.
4. Pengambilan contoh dikelompokan
berdasarkan jenis kemasan, yaitu:
a. Logam (kaleng); dan/atau
b. Non Logam (plastik, jerigen, kaca,
dan lainnya);
5. Contoh uji yang diambil hams mewakili
setiap variasi mutu, dengan ketentuan:
a. jika merek mewakili mutu
(kualitasnya berbeda untuk setiap
merek), maka pengambilan contoh
uji dilakukan untuk setiap merek;
atau
b. jika merek tidak mewakili mutu
(kualitasnya sama untuk selumh
merek), maka:
• 1 (satu) contoh uji dapat
mewakili 4 (empat) merek; dan
• 2 (dua) contoh uji untuk
mewakili 5 (lima) sampai
dengan 8 (delapan) merek; dan
setemsnya berlaku untuk jumlah
kelipatan.
6. Contoh uji dikemas dalam kantong
plastik atau sejenis dan disegel serta
diberi label contoh uji;
7. Cara pengambilan contoh sesuai dengan
SNI 0429:1989 Petunjuk Pengambilan
Contoh Cairan dan Semi Padat dan SNI-61 -
NOKETENTUAN URAIAN
0428:1998 Petunjuk Pengambilan Contoh
Padatan;
8. Jumlah contoh diambil 3 (tiga) paket
contoh dengan jumlah contoh sekurang-
kurangnya 3 (tiga) liter, dengan
ketentuan:
a.1 (satu) liter untuk arsip Produsen
dan/atau Pengemas;
b.1 (satu) liter untuk arsip
laboratorium; dan
c.1 (satu) liter untuk diuji oleh
laboratorium.
Keterangan:
1. Bagian untuk arsip Produsen dan/atau
Pengemas diberi pelabelan dan disimpan
di tempat Produsen dan/atau Pengemas
sampai SPPT SNI diterbitkan.
2. Pengiriman contoh ke Laboratorium
Penguji dilakukan oleh Produsen
dan/atau Pengemas untuk permohonan
SPPT SNI baru, surveilan, dan
permohonan SPPT SNI ulang.
6.Cara
PengujianSesuai SNI 7709:2019.
1. Untuk pengujian Vitamin A (mengacu
huruf E)
2. Untuk penyiapan larutan standar
vitamin A (mengacu huruf E)
3. Ekstraksi penyabunan (mengacu huruf
E)
4. Pengitungan kadar karoten (mengacu
huruf E)
5. Pengujian Warna (mengacu huruf E).
7. Laporan Hasil
UjiMencantumkan hasil uji dan syarat mutu
sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019.- 63 -
NOKETENTUAN URAIAN
TAHAP IV : LISENSI
1.Penerbitan
SPPT SNI1. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT SNI,
LSPro wajib melakukan registrasi secara
online ke Pusat Standardisasi Industri -
BPPI, Kementerian Perindustrian.
2. Masa berlaku SPPT SNI adalah 2 (dua)
tahun.
3. SPPT SNI Minyak Goreng Sawit wajib
mencantumkan informasi paling sedikit:
a. nama dan alamat perusahaan
(pabrikan dan/atau pengemas);
b. alamat pabrik/pengemas;
c. nama dan alamat perwakilan
perusahaan dan/atau Importir
(untuk produk luar negeri);
d. nomor dan judul SNI;
e. merek, jenis kemasan;
f. berat bersih/volume Minyak Goreng
Sawit;
g. masa berlaku SPPT-SNI Minyak
Goreng Sawit; dan
h. kode registrasi dari
Standardisasi Industri.Pusat
4. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit
hanya diterbitkan untuk 1 (satu) alamat
lokasi produksi/pengemasan.
5. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit
hanya diterbitkan untuk 1 (satu)
Produsen dan/atau Pengemas.
6. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit
hanya diterbitkan oleh 1 (satu) LSPro.
7. Dalam 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng
Sawit yang diterbitkan hanya
diperkenankan mencantumkan 1 (satu)-62 -
NOKETENTUAN URAIAN
TAHAP III : TINJAUAN DAN KEPUTUSAN
1.Tinjauan
terhadap
Laporan
Verifikasi dan
Laporan Hasil
Uji1. Personil yang melakukan tinjauan
terhadap Laporan verifikasi lapangan dan
laporan hasil uji memiliki kompetensi
proses produksi dan/atau pengemasan
Minyak Goreng Sawit.
2. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan
laporan verifikasi lapangan.
3. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan
laporan hasil uji.
4. Tinjauan yang dihasilkan merupakan
bahan rekomendasi keputusan SPPT SNI.
5. Ketentuan untuk hasil uji:
a. Jika ada satu atau lebih parameter
yang tidak memenuhi persyaratan
SNI, maka atas permintaan LSPro
dilakukan uji ulang untuk parameter
yang tidak memenuhi persyaratan
SNI terhadap contoh uji yang tersedia
(arsip laboratorium).
b. jika hasil uji ulang (sesuai huruf a)
tidak memenuhi persyaratan mutu,
maka dilakukan pengujian ulang
untuk seluruh parameter dari hasil
pengambilan contoh ulang di pabrik.
c. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf b)
tidak memenuhi persyaratan mutu,
maka sertifikat tidak dapat
diterbitkan.
2.Keputusan
SertifikasiSesuai Prosedur LSPro, dengan keputusan :
1. Penerbitan;
2. Penundaan penerbitan; atau
3. Penolakan penerbitan.
Perubahan terkait daftar Perwakilan
Perusahaan dan Importir dan/atau merek.-64-
NOKETENTUAN URAIAN
Perwakilan Perusahaan dan 1 (satu)
Importir.
8. Dalam 1 (satu) SPPT SNI dapat
mencantumkan lebih dari 1 (satu) merek.
9. 1 (satu) merek hanya diperkenankan
dalam 1 (satu) SPPT SNI.
10. Surat peijanjian tanggung jawab
lisensi penggunaan tanda SNI anatara
LSPro dengan Produsen dan/atau
Pengemas di luar negeri atau perwakilan
perusahaan di Indonesia (untuk produk
luar negeri).
TAHAP V : SURVEILAN
Tinjauan
Persyaratan
Sertifikasi1. LSPro hams memastikan bahwa :
a. Persyaratan sertifikasi masih berlaku;
dan
b. Sistem pengelolaan produk selalu
memenuhi persyaratan.
2. Kegiatan surveilan dan pengambilan
contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
3. Verifikasi lapangan dilakukan terhadap
penerapan CPPOB paling sedikit level II
(bagi Produsen dan/atau Pengemas
dalam negeri) atau Good Manufacturing
Practices (GMP) atau sejenisnya (bagi
Produsen dan/atau Pengemas asal luar
negeri) dengan mengacu kepada
dokumen LSPro;
Durasi AuditSesuai dengan prosedur LSPro atau paling
sedikit 4 (empat) man/days (tidak termasuk
waktu perjalanan dan/atau pengambilan
contoh).-65-
NOKETENTUAN URAIAN
3. Kategori
Ketidaksesuai
an1. Memenuhi atau tidak memenuhi
persyaratan penerapan CPPOB paling
sedikt level II sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan (bagi Produsen
dan/atau Pengemas di dalam negeri).
2. Apabila hasil verifikasi terhadap unsur/
persyaratan GMP terdapat lebih dari 10
pen5dmpangan pada kategori penilaian
Major (MJ) atau terdapat penyimpangan
pada kategori penilaian Kritikal (CR) (bagi
Produsen dan/atau Pengemas di luar
negeri)
4. Pengambilan
contoh1. PPC membuat rencana pengambilan
contoh yang disetujui oleh Ketua Tim
Auditor.
2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita
Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan
Label Contoh Uji (LCU).
3. Pengambilan contoh dilakukan secara
acak pada titik akhir aliran produksi (lini
pengemasan) atau gudang.
4. Pengambilan contoh dikelompokan
berdasarkan jenis kemasan, yaitu:
a. Logam (kaleng); dan/atau
b. Non Logam (plastik, jerigen, kaca, dan
lainnya);
5. Contoh uji yang diambil hams mewakili
setiap variasi mutu, dengan ketentuan:
a. jika merek mewakili mutu
(kualitasnya berbeda untuk setiap
merek), maka pengambilan contoh uji
dilakukan untuk setiap merek; atau
b. jika merek tidak mewakili mutu
(kualitasnya sama untuk selumh
merek), maka:-66-
NOKETENTUAN URAIAN
• 1 (satu) contoh uji dapat
mewakili 4 (empat) merek; dan
• 2 (dua) contoh uji untuk
mewakili 5 (lima) sampai
dengan 8 (delapan) merek; dan
seterusnya berlaku untuk jumlah
kelipatan.
6. Contoh uji dikemas dalam kantong
plastik atau sejenis dan disegel serta
diberi label contoh uji;
7. Cara pengambilan contoh sesuai dengan
SNI 0429:1989 Petunjuk Pengambilan
Contoh Cairan dan Semi Padat dan SNI
0428:1998 Petunjuk Pengambilan Contoh
Padatan;
8. Jumlah contoh diambil 3 (tiga) paket
contoh dengan jumlah contoh sekurang-
kurangnya 3 (tiga) liter, dengan
ketentuan:
a. 1 (satu) liter untuk arsip Produsen
dan/atau Pengemas;
b. 1 (satu) liter
laboratorium; danuntuk arsip
c. 1 (satu) liter untuk diuji oleh
laboratorium.
Keterangan:
1. Bagian untuk arsip Produsen dan/atau
Pengemas diberi pelabelan dan disimpan
di tempat Produsen dan/atau Pengemas
sampai status SPPT SNI diputuskan.
2. Pengiriman contoh ke Laboratorium
Penguji dilakukan oleh Produsen
dan/atau Pengemas untuk permohonan
SPPT SNI baru, surveilan, dan
permohonan SPPT SNI ulang.-67-
NOKETENTUAN URAIAN
5.Cara
PengujianSesuai SNI 7709:2019.
1. Untuk pengujian Vitamin A (mengacu
huruf E)
2. Untuk penyiapan larutan baku standar
vitamin A (mengacu huruf E)
3. Ekstraksi penyabunan (mengacu huruf
E)
4. Pengitungan kadar karoten (mengacu
huruf E)
5. Pengujian Warna (mengacu huruf E)
6. Laporan Hasil
UjiMencantumkan hasil uji dan syarat mutu
sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019.
7. Tinjauan
terhadap
Laporan
Verifikasi dan
Laporan Hasil
Uji.1. Personil yang melakukan tinjauan
terhadap Laporan verifikasi dan laporan
hasil uji memiliki kompetensi proses
produksi dan/atau pengemasan Minyak
Goreng Sawit.
2. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan
laporan audit.
3. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan
laporan hasil uji.
4. Tinjauan yang dihasilkan merupakan
bahan rekomendasi keputusan SPPT SNI.
5. Ketentuan untuk hasil uji:
a. Jika ada satu atau lebih parameter
yang tidak memenuhi persyaratan
SNI, maka atas permintaan LSPro
dilakukan uji ulang untuk parameter
yang tidak memenuhi persyaratan
SNI terhadap contoh uji yang tersedia
(arsip laboratorium).
b. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf a)
tidak memenuhi persyaratan mutu,
maka dilakukan pengujian ulang-68-
NO
8.KETENTUAN
Keputusan
SurveilanURAIAN
untuk seluruh parameter dari hasil
pengambilan contoh ulang di pabrik.
c. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf b)
tidak memenuhi persyaratan mutu,
maka sertifikat SNI ditangguhkan dan
tidak dapat diproses lebih lanjut
sampai Produsen dan/atau Pengemas
melakukan tindakan perbaikan.
d. Tindakan perbaikan (sesuai huruf c)
diberikan untuk waktu paling lama 1
(satu) bulan.
e. Jika Produsen dan/atau Pengemas
telah melakukan tindakan perbaikan,
maka dilakukan pengujian ulang
untuk seluruh parameter dari hasil
pengambilan contoh ulang di pabrik.
f. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf e)
tidak memenuhi persyaratan mutu,
maka hasil pengujian akhir menjadi
bagian untuk pengambilan
keputusan LSPro.
Sesuai Prosedur LSPro, dengan keputusan :
1. Dipertahankan;
2. Dibekukan; atau
3. Dicabut.
Perubahan terkait daftar Perwakilan
Perusahaan dan Importir dan/atau merek.
E. CARA UJI
Pengujian Vitamin A:
Vitamin A (Total) diperoleh dari penjumlahan vitamin A (sebagai retinol)
dan provitamin A (karoten) yang dihitung kesetaraannya dengan Vitamin
A
1. Apabila nilai Vitamin A (sebagai retinol) telah memenuhi
persyaratan mutu, maka tidak perlu dilakukan pengujian
provitamin A (karoten)-69-
2. Apabila nilai Provitamin A (karoten) telah memenuhi persyaratan
mutu, maka tidak perlu dilakukan pengujian Vitamin A (sebagai
retinol)
3. Pada analisis provitamin A (karoten), apabila nilai Absorbansinya
diperoleh kurang dari 0,2 maka dinyatakan kadar karoten tidak
terdeteksi.
Larutan baku standar Vitamin A:
1. Larutan baku standar vitamin A 15 jiig/mL (50 lU/mL)
menggunakan retinil A asetat
a. Timbaing 50 mg vitamin A asetat dengan teliti ke dalam labu
ukur berwarna gelap 100 mL;
b. tambahkan sedikt aseton (kurang dari 3 mL) aseton untuk
membantu pelarutan;
c. larutkan hingga tanda tera menggunakan etanol 95 %; dsin
d. simpan pada suhu 4®C dalam ruang gelap (larutan ini stabil
dalam 2 minggu).
2. Larutan deret standar vitaimin A
a. Pipet 5 mL larutan baku standar vitamin A 50 lU/mL ke dalam
labu didih 250 mL kemudian tambahkan 25 mL etanol 95%
dan 40 mg asam pirogalat;
b. pipet 2 mL larutan baku standar vitamin A 50 lU/mL ke dalam
labu didih 250 mL kemudian tambahkan 33 mL etanol 95%
dan 40 mg asam pirogalat;
c. pipet 0,5 mL larutan baku standar vitamin A 50 lU/mL ke
dalam labu didih 250 mL kemudian tambahkan 37,5 mL etanol
95% dan 40 mg asam pirogalat
Ekstraksi Dan Penyabunan
1. pipet 10 mL KOH 50 % ke dalam setiap Erlenmeyer, alirkan gas N2
sebelum dan saat refluks (pemanasan) dan segera letakkan
Erlenmeyer di atas pemanas listrik, hubungkandengan kondensor,
refluks selama 45 menit sambil digoyang tiap 10 menit.
AngkatErlenmeyer dari pemanas listrik, tutup dengan sumbat
gabus, dan segera dinginkan sampai suhu kamar dengan
menggunakan air dingin (air es);
2. pipet 10 mL asam asetat glasial masukkan ke dalam setiap
Erlenmeyer untuk menetralkan KOH;
3. aduk rata dan biarkan dingin sampai suhu ruang;-70-
4. pindahkan larutan ini dengan teliti ke dalam labu volumetrik
berwama gelap 100 mL dan tambahkan THF-etanol 95% (50:50)
sampai tanda tera;
5. bolak-balikkan labu sebanyak 10 kali. Biarkan labu selama 1 jam
atau 1 malam di dalam lemari es untuk mengendapkan asam lemak
yang terbentuk selama proses penyabunan sehingga diperoleh basil
yang lebih baik. Dalam kasus tertentu, sentxifugasi dapat
digunakan untuk mempercepat pengendapan.
Perhitungan Kadar Karoten
1. Total beta karoten dihitung menggunakan rumus berikut:
383 AA
We
fp
Di mana
AA adalah perbedaan absorbansi yang terobservasi, A, antara
larutan sampel dan solven
L adalah panjangjalur (pathlength), dalam centimeter, dari sel
^ adalah konsentrasi, dalam gram per 100 ml, digunakan untuk
mengukur absorbansi
Nyatakan hasil ke angka bulat terdekat.
2. Perhitungan beta karoten ekivalen retinol
Perhitungan aktivitas vitamin A dalam International unit (lU) dari
P-carotene sesuai ketentuan berikut:
1 meg RAE (Retinol Activity Equivalents) = 12 jug dietary all-trans-
p-carotene
= 1 meg all- trans -retinol
1 lU (International units) = 0,300 Mg all- trans-
retinol
Wama
Wama sesuai dengan pengamatan.- 71 -
F. PENANDAAN
1. Penandaan SNI dilakukan pada kemasan produk sesuai Ketentuan dan Tata
Cara Penggunaan Tanda Kesesuaian.
5NI
Catatan: Penandaan dilakukan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah
rusak/hilang.
2. Penandaan paling sedikit:
b. nama dan alamat:
1) Pabrikan Minyak Goreng Sawit apabila pengemasan dilakukan oleh
pabrikan, atau;
2) Pabrikan Minyak Goreng Sawit apabila pengemasan dilakukan atas
permintaan badan usaha lain sesuai kontrak kerjasama, atau;
3) Pabrikan dan Pengemas Minyak Goreng Sawit apabila Minyak Goreng
Sawit yang dikemas oleh Pengemas menggunakan merek pabrikan, atau;
4) Pengemas Minyak Goreng Sawit apabila pengemas menggunakan mark
sendiri, atau;
5) Pengemas Minyak Goreng Sawit berdasarkan permintaan badan usaha
lain sesuai kontrak kerjasama; atau
6) Pabrikan dan importir bagi Minyak Goreng Sawit yang berasal dari luar
negeri.
c. Merek;
d. tara pangan;
e. kode daur ulang untuk kemasan plastik; dan
f. logo SNI.
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,
Feby Setyo Hariyono-72-
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR46TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT
SECARA WAJIB
DAFTAR FORMULIR PENGAWASAN
SNI 7709:2019 MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB
Formulir - 1
Formulir - 2
Formulir - 3
Formulir - 4
Formulir - 5
Formulir - 6
Formulir - 7Surat Tugas Pengawasan Pemberlakuan SNI 7709:2019
Minyak Goreng Sawit Secara Wajib
Berita Acara Pengambilan Contoh
Label Contoh Uji
Data Hasil Pengawasan Pemberlakuan SNI 7709:2019
Minyak Goreng Sawit Secara Wajib
Berita Acara Pengawasan Pemberlakuan SNI 7709:2019
Minyak Goreng Sawit Secara Wajib
Daftar Hadir
Surat Pengantar Pengujian dalam rangka Hasil Pengawasan
Pemberlakuan SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit Secara
Wajib
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,
Feby Setyo Hariyono- 73 -
Formulir - 1
KOP DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
SURAT TUGAS PENGAWASAN PEMBERLAKUAN
SNI 7709:2019 MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB
Nomor:
Dalam rangka pengawasan pemberlakuan SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit
secara wajib, dengan ini Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian
Perindustrian, menugaskan kepada:
1. Nama
Petugas Pengawas Standar Industri
Petugas Pengawas Standar IndustriNIP
Jabatan
2. Nama
NIP
Jabatan
3. Nama
NIP
Jabatan
untuk:
a. melakukan pengawasan pemberlakuan SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit
secara wajib pada perusahaan:
1. Nama
2. Alamat
3. Nomor Telepon
4. Fax
b. melaporkan basil pengawasan kepada Direktur Jenderal Industri Agro,
Kementerian Perindustrian.
Demikian surat tugas ini untuk dapat dipergunakan sebagaimsma
mestinya.
Jakarta, 20.
a.n. DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI
AGRO
Direktur Industri Makanan,
Hasil Laut, dan Perikanan,- 74 -
Formulir - 2
BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH UJI
Nomor:
Pada hari ini... tanggal... bulan ... taihun ..., sesuai dengan SuratTugas Direktur
Jenderal Industri Agro Nomor: ... tanggal ..., telah dilaksanakan pengambilan
contoh sebagai berikut:
Neima Perusahaan
Alamat Perusahaan
Produk
Mutu
Merck
Lokasi Pengambilan
Contoh
Nomor Kode Produksi
Jumlah Contoh : (Diuraikan dalam lembaran tambahan)
Contoh tersebut dikemas, kemudian akan diserahkan oleh PPSI kepada
Laboratorium Penguji untuk diuji sesuai ketentuan SNI 7709:2019
Minyak Goreng Sawit sebagaimana diatur dalam Skema Sertifikasi Minyak
Goreng Sawit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri
Perindustrian tentang Pemberlakuem SNI Minyak Goreng Sawit Secara Wajib.
Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh uji ini dibuat dengan
sesungguhnya.
Mengetahui,
Nama Perusahaan: Petugas Pengambil Contoh
(Tanda Tangan, Jabatan, Nama
Jelas, dan Stempel Perusahaan){Tanda Tangan dan Nama Jelas)
NIPFormulir - 3-75-
Kode Contoh
Produk
Nomor SNI
Jenis Produk
Kemasan / Berat
Jumlah Contoh
Tanggal Pengambilan
Contoh
Lokasi Pengambilan ContohLABEL CONTOH UJI
: (Sesuai dengan Berita Acara Pengambilan
Contoh)
SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit
Petugas Pengambil Contoh,
(Tanda Tangan dan Nama
Jelas)
NIP-76-
Formulir - 4
DATA HASIL PENGAWASAN PEMBERLAKUAN SNI 7709:2019
MINYAK GORENG SAWIT
A. DATAPETUGAS
1. Nomor dan Tanggal
Surat Tugas
Pengawasan
2. NamaPPSI
3. Tanggal Pelaksanaan
Pengawasan
4. Nomor SNI
5. Judul
B. DATA PERUSAHAAN
1. Nama Perusahaan
2. Nama Penanggung Jawab
3. Izin Usaha Industri
- Nomor
- Tanggal
- Masa Berlaku
- Instansi Penerbit
4. Alamat
a. Kantor
- Kode Pos
- Telepon
- Fax
- Email
b. Pabrik
- Kode Pos
- Telepon
- Fax
- Email
5. Penanggung Jawab
Produksi
6. Status Perusahaan
7. Struktur Organisasi
8. Jumlah Tenaga Keija[Nama dan NIF)
SNI 7709:2019
Minyak Goreng Sawit-77-
9. Kapasitas Terpasang dan
Realisasi Produk
Jenis ProdukKapasitas
TerpasangRealisasi Tahun
n-3 ( )n-2 ( )n-1 ( )
Keterangan : n-1 = tahun produksi-1
n-2 = tahun produksi -2
n-3 = tahun produksi -3
C. ASPEK LEGAL SPPT-SNI MINYAK GORENG SAWIT
1. SPPTSNI
- Nomor SPPT-SNI
- Masa Berlaku
- Nomor dan Judul SNI
- Merek
- Jenis
- Nama/Merek Dagang yang
Tidak Tercantum SPPT-SNI
2. Sistem Manajemen Mutu atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan
atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui telah
diterapkan oleh perusahaan:
Ya Tidak
Standar SMM atau SMKP atau sistem manajemen terkait pangan lainnya
yang diakui yang diterapkan*): -
a. Pedoman BSN Nomor 10 tahun 1999;
b. SNI ISO 9001:2015 (pemyataan diri); atau
c. SNI ISO 9001:2015:
- (Nomor Sertifikat)
- (LSSMM)
d (atau standar lainnya yang terkait pangan, sebutkan)
*) coret yang tidak perlu-78-
3. LSPro Penerbit SPPT SNI
1. Nama
2. Alamat
3. Pelaksanaan Pengawasan
Terakhir
4. Hasil Pengawasan
TerakhirMemenuhi Tidak Memenuhi
D. LABEL PADA PRODUK DAN/ATAU KEMASAN
Meliputi kelengkapan:
PenandaanProduk Kemasan
AdaTidakAdaTidak
Nama merek produk
Kode produk
Jumlah produk yang dikemas (hanya
pada kemasan)
Harus dicetak dan mudah dibaca
Temda SNI
E. HAL UMUM PENERAPAN SNI TERKAIT DENGAN SISTEM MANAJEMEN
MUTU
1. Adakah Quality Manual atau sejenisnya di perusahaan?
Ya Tidak
2. Apakah perusahaan meninjau Quality Manual tersebut?
Tidak Ya
3. Apakah perusahaan membuat aturan untuk mengontrol proses penting?
Ya Tidak
4. Apakah perusahaan menentukan metode pengendalian dokumen dan
catatan?
YaI I Tidak
Apakah perusahaan menentukan metode penyimpanan,
perbaikan/revisi, persetujuan, identifikasi, distribusi, dll?
Ya Tidak
6. Apakah perusahaan menyimpan dokumen/drawing sehingga mudah
dirawat?
□ Ya □ Tidak
7. Apakah ada Kebijakan Mutu Perusahaan?
□ Ya I I Tidak- 79 -
8. Adakah struktur organisasi perusahaan dan job deskripsinya? Apakah
tanggung jawab dan wewenangnya ditentukan secara jelas?
□ Ya □ Tidak
9. Apakah ada penunjukan petugas yang bertanggung jawab terhadap
Quality Assurance?
Ya □ Tidak
10. Apakah pemah dilakukan sosialisasi tentang pencapaian kualitas di
dalam suatu Quality Meeting?
□ Ya □ Tidak
11. Apakah ada pertemuan-pertemuan untuk membahas peningkatan
Quality Sistem?
Ya □ Tidak
12. Apakah ada pelatihan/training yang berkenaan dengan aspek Quality
yang telah diterapkan secara sistematis dalam proses produksi?
□ Ya □ Tidak
13. Apakah perusahaan menyimpan Record (data/arsip) tentang
pelatihan / training?
Ya Tidak
14. Apakah perusahaan menentukan klasifikasi operator berdasarkan skill
yang dibutuhkan?
□ Ya □ Tidak
15. Apakah perusahaan memperjelas kondisi pemeliharaan tentang
alat/peralatan dalam sebuah buku riwayat pemeliharaan peralatan?
□ Ya □ Tidak
16. Adakah aturan bagaimana sistem peninjauan atau keputusan
persetujuan untuk planning model baru?
Ya Tidak
17. Apakah perusahaan menjelaskan di dalam suatu prosedur untuk
memenuhi permintaan spesifikasi dan ditentukan petugas yang
berwenang untuk bertanggung jawab?
□ Ya □ Tidak
18. Apakah perusahaan mempunyai metode dan kriteria untuk
mengevaluasi dan memilih sub kontraktor?
Ya □ Tidak
19. Apakah ada pemeriksaan produk dari sub kontraktor?
Ya Tidak
20. Apakah perusahaan menentukan dengan jelas tentang peralatan,
metode kerja, kondisi proses, alat ukur dll, untuk memastikan kualitas
pada step persiapan produksi?
□ Ya □ Tidak- 80 -
21. Apakah perusahaan memeriksa produk pertama dan produk terakhir,
kemudian mendatanya?
Ya □ Tidak
22. Apgikah perusahaan memeriksa/test secara teratur tentang kualitas
bahan baku, produk dll?
□ Ya □ Tidak
23. Apakah perusahaan mengendalikan produk sehingga mudah untuk
menelusuri historinya menyangkut perubahan, lot kontrol, dsb?
n Ya □ Tidak
24. Apakah perusahaan mempeijelas implementasi/penerapan tentang
penanganan [handling), penyimpanan (storage)y tipe packingy packagingy
dan memeliharanya dari penerimaan sampai dengan pengiriman
produk?
□ Ya □ Tidak
25. Apakah perusahaan mengontrol semua mesin ukur dengan buku
kendali? (nama alat, periode cheeky tanggal cheeky hasil check)
□ Ya □ Tidak
26. Apakah perusahaan menerapkan Audit Mutu Internal?
□ Ya □ Tidak
27. Apakah perusahaan menerapkan Corrective Action untuk masalah yang
ditemukan dalam kegiatan Audit Internal tersebut?
□ Ya □ Tidak
28. Apakah perusahaan memisahkan produk yang cacat dan mencegah
bercampurnya dengan produk yang kondisinya bagus?
Ya □ Tidak
29. Apakah perusahaan menyediakan metode untuk Corrective Action dan
Preventive Action?
Ya □ Tidak
30. Apakah persyaratan mutu produk berdasarkan SNI menjadi Quality
Objective dari perusahaan?
□ Ya □ Tidak- 81
F. MESIN DAN PERALATAN PRODUKSI
No. Nama Alat AdaTidakKeterangan
CATATAN:
Mengetahui,
Nama Perusahaan:
[Tanda Tangan, Jabatan,
Nama Jelas, dan Stempel
Perusahaan)Petugas Pengawas Standar
Industri (PPSI)
1. Tanda Tangan:
Nama Jelas:
NIP:
2. Tanda Tangan:
Nama Jelas:
NIP:
3. Tanda Tangan:
Nama Jelas:
NIP:-82
Formulir - 5
BERITA ACARA PENGAWASAN PEMBERLAKUAN
SNI 7709:2019 MINYAK GORENG SAWIT
Nomor:
Padahari ini... tanggal... bulan ... tahun ..., sesuai dengan SuratTugas Direktur
Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian Nomor ... tanggal ..., telah
dilaksanakan pemeriksaan dan pengawasan SNI 7709:2019 Minyak Goreng
Sawit secara wajib sebagai berikut:
Nama Perussihaan :
Alamat Perusahaan :
Kode Pos :
Nomor Telepon :
Fax :
Email :
Produk :
Mutu
Hasil Pengawasan
SNI: (sebagaimana tercantum dalam Formulir 4)
Demikian Berita Acara Pengawasan SNI ini dibuat dengan benar.
Mengetahui,
Nama Perusahaan:
(tanda tangan, jabatam, dan
stempel perusahaan)Petugas Pengawas Standar
Industri (PPSI)
1. Tanda Tangan:
Nama Jelas:
NIP:
[Nama Jelas)2. Tanda Tangan:
Nama Jelas:
NIP:
3. Tanda Tangan:
Nama Jelas:
NIP:-83-
Formulir - 6
DAFTAR HADIR
PENGAWASAN SNI 7709:2019 MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB
TANDA
NAMA JABATAN UNIT KERJA
TANGAN- 84 -
Formulir - 7
KOP DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
Nomor
Lampiran
PerihalJakarta, , 20.
Pengantar Pengujian Hasil
Pengawasan Pemberlakuan
SNI Minyak Goreng Sawit
Secara Wajib
Yth.
Pimpinan Laboratorium Penguji
di-
tempat
Dalam rangka pengawasan penerapan pemberlakuan SNI 7709:2019 Minyak
Goreng Sawit secara wajib, bersama ini kami sampaikan Contoh Uji sebagai
berikut:
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
Produk
Mutu
Merek
Lokasi Pengambilan
Contoh
Nomor Kode Produksi :
Jumlah Contoh :
untuk diuji sesuai ketentuan SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit dan
menyampaikan hasil uji kepada Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian
Perindustrian.
Demikian, atas perhatian dan keijasama Saudara, kami sampsiikan terima
kasih.
Jakarta, 20...
a.n. DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI
AGRO,
Direktur Industri Makanan,
Hasil Laut, dan Perikanan,