WiENTERI ENERGi DAH SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR14 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM
UNTUK PERALATAN PEMANFAAT ENERGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penerapan konservasi energi
melalui efisiensi konsumsi penggunaan energi pada
peralatan pemanfaat energi, perlu mengatur penerapan
standar kinerja energi minimum untuk peralatan
pemanfaat energi yang diperdagangkan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia secara lebih komprehensif;
b. bahwa untuk melindungi dan memberikan informasi
kepada pengguna energi dalam pemilihan peralatan
pemanfaat energi yang hemat energi, perlu menerapkan
kewajiban pencantuman tanda standar kinerja energi
minimum atau tanda label hemat energi pada peralatan
pemanfaat energi;
c. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pembubuhan Label
Tanda Hemat Energi untuk Lampu Swabalast dan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penerapan Standar Kinerja
Energi Minimum untuk Peranti Pengkondisi UdaraDokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-2-
sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Penerapan Standar Kineija Energi Minimum
untuk Peralatan Pemanfaat Energi;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undeing Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4796);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang
Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5083);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6225);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PeraturanDokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE- 3 -
Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENERAPAN STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM
UNTUK PERALATAN PEMANFAAT ENERGI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Standar Kinerja Energi Minimum yang selanjutnya
disingkat SKEM adalah spesifikasi yang memuat sejumlah
persyaratan kineija energi minimum pada kondisi tertentu
yang secara efektif dimaksudkan untuk membatasi jumlah
konsumsi energi maksimum yang diizinkan untuk
peralatan pemanfaat energi.
2. Label Tanda Hemat Energi adalah label yang menyatakan
produk peralatan pemanfaat energi telah memenuhi syarat
hemat energi tertentu.
3. Peralatan Pemanfaat Energi adalah peranti, perangkat,
atau fasilitas yang dalam pengoperasiannya
memanfaatkan energi atau sumber energi.
4. Sertilikat Hemat Energi adalah jaminan tertulis yang
diberikan oleh lembaga sertilikasi produk untuk
menyatakan suatu Peralatan Pemanfaat Energi telah
memenuhi SKEM dengan tingkat hemat energi tertentu.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE- 4 -
5. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan
Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sertifikasi Hemat Energi adalah kegiatan penilaian
kesesuaian hemat energi untuk Peralatan Pemanfaat
Energi berdasarkan SNI ISO/IEC 17067:2013 mengenai
penilaian kesesuaian fundamental sertifikasi produk dan
panduan skema sertifikasi produk atau perubahannya.
7. Lembaga Sertifikasi Produk' yang selanjutnya disebut
LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi
hemat energi untuk Peralatan Pemanfaat Energi
berdasarkan standar pengelolaan lembaga sertifikasi
produk sesuai dengan SNI ISO/IEC 17065:2012 mengenai
penilaian kesesuaian persyaratan untuk lembaga
sertifikasi produk, proses, dan jasa atau perubahannya.
8. Laboratorium Pengujian adalah laboratorium yang
melaksanakan pengujian hemat energi untuk Peralatan
Pemanfaat Energi berdasarkan standar pengelolaan
laboratorium pengujian sesuai dengan SNI ISO/IEC
17025:2017 mengenai persyaratan umum kompetensi
laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi atau
perubahannya.
9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat
KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian
kesesuaian.
10. Produsen Dalam Negeri adalah industri dalam negeri yang
melakukan kegiatan memproduksi dan/atau merakit
komponen utama menjadi unit Peralatan Pemanfaat
Energi.
11. Importir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan
usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan
badan hukum yang melakukan kegiatan memasukan
Peralatan Pemanfaat Energi ke dalam daerah pabean
Indonesia.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE- 5 -
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi,
bioenergi, aneka energi bam dan terbamkan, dan
konservasi energi.
Pasal 2
(1) Produsen Dalam Negeri dan Importir wajib menerapkan
SKEM pada Peralatan Pemanfaat Energi yang akan
diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
(2) Penerapan SKEM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pencantuman tanda SKEM atau
pencantuman Label Tanda Hemat Energi.
BAB II
PELAKSANAAN PENERAPAN SKEM
Bagian Kesatu
Pencantuman Tanda SKEM
Pasal 3
(1) Tanda SKEM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) menunjukkan Peralatan Pemanfaat Energi telah
memenuhi batas minimal efisiensi energi dan kriteria
SKEM yang dipersyaratkan.
(2) Tanda SKEM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan pada produk Peralatan Pemanfaat Energi.
(3) Pencantuman Tanda SKEM sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan pada setiap jenis Peralatan Pemanfaat
Energi sesuai dengan kriteria SKEM, bentuk, dan
spesifikasi tanda SKEM.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-6-
(4) Jenis Peralatan Pemanfaat Energi, kriteria SKEM, bentuk
dan spesifikasi tanda SKEM sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
Bagian Kedua
Pencantuman Label Tanda Hemat Energi
Pasal 4
(1) Label Tanda Hemat Energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) menunjukkan tingkat hemat energi pada
Peralatan Pemanfaat Energi.
(2) Tingkat hemat energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam jumlah bintang dengan nilai tertentu.
(3) Nilai tingkat hemat energi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang dicantumkan, wajib sesuai dengan nilai
kinerja energi.
(4) Label Tanda Hemat Energi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicantumkan pada produk dan/atau kemasan
Peralatan Pemanfaat Energi.
(5) Pencantuman Label Tanda Hemat Energi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada setiap jenis
Peralatan Pemanfaat Energi sesuai dengan nilai tingkat
hemat energi, bentuk dan spesifikasi Label Tanda Hemat
Energi.
(6) Jenis Peralatan Pemanfaat Energi, nilai tingkat hemat
energi, bentuk dan spesifikasi Label Tanda Hemat Energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh
Menteri melalui Direktur Jenderal.
Bagian Ketiga
Sertifikasi Hemat Energi
Pasal 5
(1) Untuk melakukan pencantuman tanda SKEM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau pencantuman
Label Tanda Hemat Energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Produsen Dalam Negeri dan Importir wajib
memiliki Sertifikat Hemat Energi.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-7-
(2) Sertifikat Hemat Energi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan oleh LSPro melalui Sertifikasi Hemat Energi.
(3) Tipe Sertifikasi Hemat Energi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur
Jenderal untuk setiap jenis Peralatan Pemanfaat Energi.
Pasal 6
(1) Untuk memperoleh Sertifikat Hemat Energi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Produsen Dalam Negeri
dan Importir mengajukan permohonan Sertifikasi Hemat
Energi kepada LSPro.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
secara tertulis dengan dilengkapi dokumen paling sedikit
meliputi:
a. fotokopi izin usaha;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. surat keterangan fiskal;
d. fotokopi sertifikat sistem manajemen mutu sesuai
dengan SNI ISO 9001:2015 mengenai sistem
manajemen mutu-persyaratan atau perubahannya;
dan
e. sampel uji Peralatan Pemanfaat Energi.
(3) Dalam hal Produsen Dalam Negeri dan Importir belum
memiliki sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d, Produsen Dalam Negeri
dan Importir dapat menggunakan sertifikat sistem
manajemen mutu lainnya yang setara yang memiliki
lingkup Peralatan Pemanfaat Energi.
(4) Sistem manajemen mutu lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat pernyataan
kesanggupan untuk menerapkan SNI ISO 9001:2015
mengenai sistem manajemen mutu-persyaratan atau
perubahannya.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-8- ^
Pasal 7
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
menerbitkan Sertifikat Hemat Energi berdasarkan hasil
pengujian kinerja Peralatan Pemanfaat Energi yang
dilakukan oleh Laboratorium Pengujian.
(2) Pengujian kinerja Peralatan Pemanfaat Energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
menentukan tingkat hemat energi berdasarkan SNI
dan/atau persyaratan teknis yang berlaku.
(3) Tingkat hemat energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan berdasarkan pengukuran nilai kineija energi
untuk Peralatan Pemanfaat Energi.
Pasal 8
Prosedur pengujian kinerja Peralatan Pemanfaat Energi dan
persyaratan teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
Pasal 9
(1) Sertifikat Hemat Energi yang diterbitkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit
mencantumkan:
a. nomor Sertifikat Hemat Energi;
b. nama dan alamat Produsen Dalam Negeri atau
Importir;
0. nama dan alamat produsen asal untuk Peralatan
Pemanfaat Energi yang diimpor;
d. merek, jenis, tipe, dan kapasitas/daya/volume/
diameter Peralatan Pemanfaat Energi;
e. nilai kinerja energi dan/atau jumlah bintang; dan
f. tanggal, nama, dan tanda tangan penanggung jawab
LSPro.
(2) Sertifikat Hemat Energi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat
diperpanjang.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE- 9 -
(3) , Dalam hal selama masa berlaku Sertifikat Hemat Energi
terjadi perubahan teknis pada Peralatan Pemanfaat Energi
yang mempengaruhi nilai kineija energi, Sertifikat Hemat
Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 10
(1) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Hemat Energi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) telah
berakhir, Produsen Dalam Negeri dan Importir dapat
mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Hemat
Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
kepada LSPro.
(2) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk 1 (satu) kali perpanjangan
dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
(3) Permohonan perpanjangan Sertifikat Hemat Energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan persyaratan dan tata cara pengujian kinerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
Pasal 11
(1) LSPro wajib menyampaikan salinan Sertifikat Hemat
Energi yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) kepada Direktur Jenderal dengan
disertai salinan hasil pengujian yang dikeluarkan oleh
Laboratorium Pengujian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
penerbitan Sertifikat Hemat Energi.
(2) Berdasarkan penyampaian salinan Sertifikat Hemat
Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur
Jenderal menyampaikan kepada Lembaga National Single
Window.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE- 10 -
Bagian Keempat
Lembaga Sertifikasi Produk
Pasal 12
(1) LSPro yang dapat menerbitkan Sertifikat Hemat Energi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hams
terakreditasi oleh KAN untuk mang lingkup Peralatan
Pemanfaat Energi.
(2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh
Menteri melalui Direktur Jenderal.
(3) Penunjukan LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat
diperpanjang.
(4) Untuk mendapatkan penunjukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), pimpinan LSPro mengajukan permohonan
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal disertai dengan
melampirkan dokumen meliputi:
a. sertifikat akreditasi LSPro untuk mang lingkup
Peralatan Pemanfaat Energi oleh KAN;
b. profil LSPro;
0. daftar auditor yang telah tersertifikasi;
d. bukti kepemilikan Laboratorium Pengujian atau surat
peijanjian kerja sama pemanfaatan Laboratorium
Pengujian; dan
e. bukti pengalaman dan kemampuan sebagai LSPro.
(5) Dalam hal jangka waktu penunjukan LSPro sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, pimpinan LSPro
dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu
penunjukan LSPro dengan menyampaikan:
a. permohonan perpanjangan penunjukan dengan
melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4);
b. laporan pelaksanaan penunjukan sebelumnya; dan
c. laporan penerbitan Sertifikat Hemat Energi selama
penunjukan.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-11 -
(6) Perpanjangan jangka waktu penunjukkan LSPro
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling
lama 4 (empat) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
Pasal 13
(1) Dalam hal LSPro yang terakreditasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) belum tersedia atau
jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, Menteri melalui
Direktur Jenderal dapat menunjuk LSPro yang
terakreditasi untuk peralatan pemanfaat energi lainnya.
(2) Penunjukan LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun.
(3) Untuk mendapatkan penunjukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), pimpinan LSPro mengajukan permohonan
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan
melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. profil LSPro;
b. daftar auditor yang telah tersertifikasi;
c. bukti kepemilikan Laboratorium Pengujian atau surat
perjanjian kerja sama pemanfaatan Laboratorium
Pengujian; dan
d. pengalaman dan kemampuan sebagai LSPro untuk
ruang lingkup yang sejenis.
(4) LSPro yang mendapatkan penunjukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), wajib terakreditasi untuk
Peralatan Pemanfaat Energi oleh KAN paling lambat 2
(dua) tahun sejak penunjukan.
(5) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak terakreditasi oleh KAN dalam jangka waktu 2 (dua)
tahun, LSPro tidak dapat ditunjuk kembali untuk
melakukan penerbitan Sertifikat Hemat Energi.
Pasal 14
(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat
(5) huruf a, dan Pasal 13 ayat (3).Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE- 12 -
(2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direktur Jenderal membentuk tim.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan
perwakilan dari Direktorat Jenderal Energi Baru,
Terbarukan, dan Konservasi Energi dan pihak atau
instansi terkait lainnya.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas
melakukan evaluasi dokumen.
(5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan verifikasi
kondisi di lapangan, tim dapat melakukan verfikasi
lapangan.
(6) Berdasarkan hasil evaluasi dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan/atau hasil verifikasi lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tim menyampaikan
rekomendasi kepada Direktur Jenderal.
(7) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja, Direktur Jenderal menetapkan permohonan
diterima atau ditolak.
(8) Dalam hal permohonan diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), Direktur Jenderal menetapkan surat
penunjukan LSPro.
(9) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), Direktur Jenderal menyampaikan alasan
penolakannya.
Bagian Kelima
Laboratorium Uji
Pasal 15
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan
Pasal 13 ayat (1) hams menggunakan Laboratorium
Pengujian yang terakreditasi oleh KAN.
(2) Laboratorium Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hams ditunjuk oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE- 13 -
(3) Penunjukan Laboratorium Pengujian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 4
(empat) tahun dan dapat diperpanjang.
(4) Untuk mendapatkan penunjukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), pimpinan Laboratorium Pengujian
mengajukan permohonan kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal disertai dengan melampirkan dokumen
meliputi:
a. sertifikat akreditasi Laboratorium Pengujian untuk
ruang lingkup Peralatan Pemanfaat Energi oleh KAN;
b. profil Laboratorium Pengujian;
c. daftar teknisi yang kompeten; dan
d. bukti pengalaman dan kemampuan sebagai
Laboratorium Pengujian.
(5) Dalam hal jangka waktu penunjukan Laboratorium
Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
berakhir, pimpinan Laboratorium Pengujian dapat
mengajukan perpanjangan jangka waktu penunjukan
Laboratorium Pengujian dengan menyampaikan:
a. permohonan perpanjangan penunjukan dengan
melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5);
b. laporan pelaksanaan penunjukan sebelumnya; dan
c. laporan hasil pengujian selama penunjukan.
(6) Perpanjangan Jangka waktu penunjukan Laboratorium
Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
paling lama 4 (empat) tahun untuk setiap kali
perpanjangan.
Pasal 16
(1) Dalam hal Laboratorium Pengujian yang terakreditasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) belum
tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan,
Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menunjuk
Laboratorium Pengujian terakreditasi untuk peralatan
pemanfaat energi lainnya.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE- 14-
(2) Penunjukan Laboratorium Pengujian sebagaimana
dixnaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu
selama 2 (dua) tahun.
(3) Untuk mendapatkan penunjukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), pimpinan Laboratorium Pengujian
mengajukan permohonan kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai
berikut:
a. profil Laboratorium Pengujian;
b. daftar teknisi yang kompeten; dan
c. pengalaman dan kemampuan sebagai Laboratorium
Pengujian untuk ruang lingkup yang sejenis.
(4) Laboratorium Pengujian yang mendapatkan penunjukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terakreditasi
untuk Peralatan Pemanfaat Energi oleh KAN dalam jangka
waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak penunjukan.
(5) Dalam hal Laboratorium Pengujian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) belum terakreditasi oleh KAN
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Laboratorium
Pengujian yang belum terakreditasi tidak dapat ditunjuk
kembali untuk melakukan pengujian.
Pasal 17
(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan ayat
(5) huruf a, dan Pasal 16 ayat (3).
(2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direktur Jenderal membentuk tim evaluasi
(3) Tim evaluasi sebagaiman dimaksud pada ayat (2)
beranggotakan perwakilan dari Direktorat Jenderal Energi
Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dan pihak atau
instansi terkait lainnya.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas
melakukan evaluasi dokumen.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE- 15-
(5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan verifikasi
kondisi di lapangan, tim dapat melakukan verfikasi
lapangan.
(6) Berdasarkan hasil verifikasi evaluasi dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau hasil
verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
tim menyampaikan rekomendasi kepada Direktur
Jenderal.
(7) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
keija, Direktur Jenderal menetapkan permohonan
diterima atau ditolak.
(8) Dalam hal permohonan diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), Direktur Jenderal menetapkan surat
penunjukan Laboratorium Pengujian.
(9) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), Direktur Jenderal menyampaikan alasan
penolakannya.
Bagian Keenam
Pengecualian Kewajiban Sertifikat Hemat Energi
Pasal 18
(1) Untuk produk Peralatan Pemanfaat Energi yang diimpor
sebagai:
a. sampel pengujian efisiensi energi;
b. sampel uji SNI Keselamatan;
c. pameran;
d. penelitian; dan/atau
e. keperluan lain dengan tujuan untuk tidak
diperdagangkan,
dikecualikan dari kewajiban pemenuhan Sertifikat Hemat
Energi.
(2) Jumlah produk Peralatan Pemanfaat Energi untuk
keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE- 16 -
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SKEM
pada Peralatan Pemanfaat Energi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal
dapat berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait.
Pasal 20
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) dilaksanakan terhadap:
a. Produsen Dalam Negeri;
b. Importir;
c. LSPro dan Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal; dan
d. masyarakat.
(2) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan
melalui:
a. bimbingan administrasi dan teknis; dan
b. penyebarluasan informasi melalui media cetak, media
elektronik, forum pemangku kepentingan bidang
energi, atau pameran.
Pasal 21
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1) dilaksanakan terhadap:
a. pencantuman tanda SKEM atau pencantuman Label
Tanda Hemat Energi;
b. kesesuaian tanda SKEM yang dicantumkan pada
Peralatan Pemanfaat Energi dengan kinerja energi;
dan
c. kesesuaian Label Tanda Hemat Energi yang
dicantumkan pada Peralatan Pemanfaat Energi
dengan kinerja energi.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE- 17-
(2) Pengawasan terhadap penerapan SKEM pada Peralatan
Pemanfaat Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhadap barang impor dilaksanakan setelah keluar dari
kawasan pabean.
Pasal 22
(1) Pengawasan terhadap kesesuaian tanda SKEM yang
dicantumkan pada Peralatan Pemanfaat Energi dengan
kineija energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf b dan kesesuaian Label Tanda Hemat Energi yang
dicantumkan pada Peralatan Pemanfaat Energi dengan
kineija energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf c dilaksanakan melalui uji petik terhadap
Peralatan Pemanfaat Energi yang diperdagangkan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal
menetapkan besaran toleransi ketidaksesuaian antara
hasil uji petik dengan nilai SKEM.
Pasal 23
(1) Produsen Dalam Negeri dan Importir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan
laporan setiap 3 (tiga) bulan mengenai:
a. merek;
b. tipe, jenis, atau model;
c. kapasitas / daya / volume / diameter; dan
d. jumlah,
Peralatan Pemanfaat Energi yang diproduksi dan/atau
diimpor,
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Direktur Jenderal.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE- 18-
BAB IV
SANKSI
Pasal 24
Produsen Dalam Negeri dan Importir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) yang melakukan pelanggaran:
a. kesesuaian nilai tingkat hemat energi dalam Label Tanda
Hemat Energi yang dicantumkan pada Peralatan
Pemanfaat Energi dengan nilai kinerja energi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); dan
b. melewati batas toleransi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2),
dikenai sanksi administratif.
Pasal 25
Produsen Dalam Negeri dan Importir yang tidak menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi
administratif.
Pasal 26
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 dan Pasal 25 berupa peringatan tertulis yang diberikan
paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan
masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.
(2) Dalam hal Produsen Dalam Negeri atau Importir yang
dikenai sanksi peringatan tertulis belum melaksanakan
kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan
tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada LSPro
untuk tidak menerbitkan Sertifikat Hemat Energi pada
permohonan berikutnya yang diajukan oleh Produsen
Dalam Negeri atau Importir.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE- 19 -
Pasal 27
(1) LSPro yang tidak menyampaikan salinan Sertifikat Hemat
Energi dengan disertai salinan hasil pengujian yang
dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi
administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa peringatan tertulis.
(3) Dalam hal LSPro yang dikenai sanksi peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum melaksanakan
kewajiban dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, Direktur
Jenderal memberikan sanksi berupa pencabutan
penunjukan.
Pasal 28
(1) Produsen Dalam Negeri dan Importir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang:
a. tidak mencantumkan tanda SKEM pada Peralatan
Pemanfaat Energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1);
b. tidak mencantumkan Label Tanda Hemat Energi pada
Peralatan Pemanfaat Energi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1); atau
c. mencantumkan tanda SKEM atau mencantumkan
Label Tanda Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat
Energi yang masa berlaku Sertifikat Hemat Energinya
telah berakhir atau Sertifikat Hemat Energi tidak
berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) dan ayat (3),
dikenai sanksi.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-20-
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penarikan Peralatan Pemanfaat Energi dari peredaran
bagi Produsen Dalam Negeri; atau
b. penarikan Peralatan Pemanfaat Energi dari
peredaran, ekspor, atau pemusnahan Peralatan
Pemanfaat Energi bagi Importir.
(3) Tata cara penarikan Peralatan Pemanfaat Energi dari
peredaran, ekspor, atau pemusnahan Peralatan
Pemanfaat Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Seluruh kerugian dan biaya penarikan Peralatan
Pemanfaat Energi dari peredaran, perintah untuk ekspor,
atau pemusnahan Peralatan Pemanfaat Energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada
Produsen Dalam Negeri atau Importir,
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. basil pengujian lampu swabalast dari Laboratorium
Pengujian yang telah ditetapkan sebelum Peraturan
Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku untuk
satu kali pengajuan Sertifikat Hemat Energi;
b. Produsen Dalam Negeri dan Importir lampu swabalast
yang telah memiliki penetapan hasil pengujian sebelum
Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus mengajukan
permohonan penerbitan Sertifikat Hemat Energi sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam
jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak
Peraturan Menteri ini mulai berlaku;Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-21 -
c. Sertifikat Hemat Energi Peranti Pengkondisi Udara yang
diterbitkan atau ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini
mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
jangka waktu Sertifikat Hemat Energi berakhir; dan
d. LSPro yang sudah ditunjuk sebelum Peraturan Menteri ini
berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka
waktu penunjukan berakhir.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
NomorlS Tahun 2014 tentang Pembubuhan Label Tanda
Hemat Energi untuk Lampu Swabalast (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 828); dan
b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penerapan Standar Kinerja
Energi Minimum dan Pencantuman Label Tanda Hemat
Energi untuk Peranti Pengondisi Udara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1847),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 31
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrEAgar -22 -
setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Serita Negara Republik Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 1 7 Juni 2 021 
MENTER! ENERGI DAN SUMSER DAYA MINERAL 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
ARIFIN TASRIF 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Juni 2021 
KEPALA BADAN 
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI 
MANUSIA REPUSLIK INDONESIA, 
ttd. 
WIDODO EKATJAHJANA 
SERITA NEGARA REPUSLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 716 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
Kepala Biro Hukum, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE