BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM  PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMBUIH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 
dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu 
menetapkan Peraturan Kep ala Badan Pengawas Obat 
dan Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan 
Bahan Tambahan Pangan Pembuih;  
Mengingat   : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3821 ); 
2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012  tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 227 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5360 ); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 N omor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4424);   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-2- 
 
 
 
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2013; 
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nom or 4 Tahun 20 13; 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 
tentang Bahan Tambahan Pangan  (Berita Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 757) ; 
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 
tentang  Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 
Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Kepala Badan Peng awas Obat dan 
Makanan Nomor HK. 00.05.21.4231 Tahun 2004;  
MEMUTUSKA N : 
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN 
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMBUIH.  
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM  
Pasal  1 
Dalam Per aturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan 
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan 
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yan g digunakan 
dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau 
minuman.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-3- 
 
 
 
2. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang 
ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk 
pangan.  
3. Nama BTP atau jenis BTP, selanjutnya disebut jenis BTP, adalah nama 
kimia/generik/umum/lazim yang digunakan untuk identitas bahan 
tambahan pangan , dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.  
4. Pembuih ( Foaming agent ) adalah bahan tambahan pangan untuk 
membentuk atau me melihara homogenitas dispersi fase gas dalam pangan 
berbentuk cair atau padat.  
5. Sediaan BTP adalah bahan tambahan pangan yang dikemas dan berlabel 
dalam ukuran yang sesuai untuk konsumen.  
6. Asupan harian yang dapat diterima atau Acceptable Daily Intake,  yang 
selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan tambahan 
pangan dalam miligram per kilogram berat badan  yang dapat dikonsumsi 
setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap 
kesehatan.  
7. ADI tidak dinyatakan atau ADI not specifie d/ADI not limited/ADI 
acceptable/no ADI Allocated/no ADI necessary adalah istilah yang digunakan 
untuk bahan tambahan pangan yang mempunyai toksisitas sangat rendah, 
berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data lainnya), jumlah 
asupan bahan tamb ahan pangan tersebut jika digunakan dalam takaran  
yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan serta pertimbangan 
lain, menurut pendapat Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives 
(JECFA) tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan.  
8. Batas Mak simum adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat 
pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.  
9. Batas Maksimum Cara Produksi Pangan yang Baik atau Good Manufacturing 
Practice , selanjutnya disebut Batas Maksimum CPPB, adalah jumlah BTP 
yang diizinkan ter dapat pada pangan dalam jumlah secukupnya yang 
diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan.  
10. BTP Ikutan ( Carry over ) adalah BTP yang berasal dari semua bahan baku 
baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi masih 
merupakan satu k esatuan produk.  
11. Kategori Pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan 
tersebut.  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-4- 
 
 
 
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di  
bidang pengawasan obat dan makanan.  
 
BAB II  
RUANG LINGKUP BTP  
Pasal 2  
(1) BTP tidak dimaksudkan  untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau tidak 
diperlakukan sebagai bahan baku pangan.  
(2) BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja 
ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, 
pengolahan, perlakuan, pengepakan , pengemasan, penyimpanan dan/atau 
pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan 
suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara 
langsung atau tidak langsung.  
(3) BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam 
pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.  
 
BAB III  
JENIS DAN BATAS MAKSIMUM BTP PEMBUIH  
Pasal  3  
Jenis BTP Pembuih yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri atas:  
1. Gom xanthan ( Xanthan gum );  
2. Selulosa mikrokristalin ( Microcrystalline cellulose ); dan  
3. Etil metil selulosa ( Metyl ethyl cellulose ). 
 
Pasal 4  
Batas Maksimum penggunaan BTP  Pembuih sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 untuk setiap Kategori Pangan sebagaimana tercantum dalam  Lampiran I 
yang merupakan bagian tida k terpisahkan dari Peraturan ini.  
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-5- 
 
 
 
BAB IV  
PENGGUNAAN BTP PEMBUIH  
Pasal 5  
(1) Penggunaan BTP Pembuih dibuktikan dengan sertifikat analisis kuantitatif.  
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB 
dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif.  
(3) Jenis BTP Pembuih yang tidak dapat dianalisis, Batas Maksimum dihitung 
berdasarkan penambahan BTP Pembuih yang digunakan dalam pangan.  
 
Pasal 6  
(1) BTP Pembuih dapat digunakan secara tunggal atau campuran.   
(2) Dalam hal BTP Pembuih  digunakan secara campuran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), perhitungan hasil bagi masing -masing BTP dengan 
Batas Maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari 1 
(satu).  
(3) Contoh perhitungan h asil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) s eperti 
tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini.  
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Bat as Maksimum CPPB.  
 
Pasal 7  
(1) Jenis dan Batas Maksimum BTP Pembuih  Ikutan ( carry over ) mengikuti 
ketentuan jenis dan Batas Maksimum BTP s eperti tercantum pada Lampiran 
I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.  
(2) Dalam hal BTP Pembuih Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  tidak 
tercantum pada Lampiran I,  maka  harus terlebih dahulu mendapat 
persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebaga imana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-6- 
 
 
 
(4) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling lama 
6 (enam) bulan sejak diterima nya permohonan secara lengkap.  
 
Pasal 8  
(1) Jenis dan penggunaan BTP Pembuih selain yang tercantum dalam Lampiran  
I hanya boleh digunakan sebagai BTP Pembuih setelah mendapat 
persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini.  
(3) Keputusan per setujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling lama 
6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.  
 
BAB V  
LARANGAN  
Pasal 9  
Dilarang menggunakan BTP Pembuih sebagaimana yang dimaksud dalam 
Lampiran I untuk tujuan:                                          
a. menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan ;          
b. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produks i 
pangan yang baik untuk pangan ; dan/atau              
c. menyembun yikan kerusakan pangan.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-7- 
 
 
 
BAB VI  
SANKSI  
Pasal 10  
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi 
administratif berupa:  
a. peringatan secara tertulis;  
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk 
penarikan kembali dari peredaran;  
c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan 
atau mutu; dan/atau  
d. pencabutan izin edar.  
 
BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11  
(1) Sediaan BTP Pembuih dan Pangan mengandung BTP Pembuih yang telah 
memiliki persetujuan pendaftaran harus menyesuaikan dengan ketentuan 
dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya 
Peraturan ini.  
(2) Sediaan BTP Pembuih dan Pangan mengandung BTP Pembuih yang sedang 
diajukan permohonan perpanjangan persetujuan pe ndaftaran sebelum 
diberlakukannya Peraturan ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan 
Tambahan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 den gan ketentuan masa 
berlaku surat persetujuan pendaftaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 
sejak diundangkannya Peraturan ini.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-8- 
 
 
 
BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12  
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya mem erintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2013  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
 
AMIR SYAMSUDIN  
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2013  NOMOR 561 
  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-9- 
 
 
 
LAMPIRAN I 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  22 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMBUIH  
 
 
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BTP PEMBUIH  
 
1.   Gom xanthan (Xanthan gum)   
INS. 415   
ADI : Tidak dinyatakan ( not specified ) 
Sinonim  : -  
Fungsi lain  : Pengental , penstabil  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi contohnya  susu cokelat , 
eggnog, minuman yoghurt , minuman berbasis 
whey ) CPPB  
01.3 Susu kental dan analognya ( plain) CPPB  
01.4.1  Krim pasteurisasi ( plain) CPPB  
01.4.2  Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim 
"whipping" atau"whipped", dan krim rendah 
lemak ( plain) 5000  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
susu (misalnya puding, yoghurt  berperisa 
atau yoghurt  dengan buah)  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
 
 
2.  Selulosa mikrokristalin  (Microcrystalline cellulose)   
INS. 460(i)    
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : Cellulose; cellulose  gel  
Fungsi lain  : Peningkat volume, pengemulsi, penstabil, 
pengental,  antikempal   
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
01.1.1.1  Susu ( plain) CPPB (kecuali 
untuk susu 
segar)  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-10- 
 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi (contohnya susu cokelat , 
eggnog, minuman yoghurt , minuman 
berbasis whey ) CPPB  
01.3 Susu kental dan analognya ( plain ) CPPB  
01.4.1  Krim pasteurisasi ( plain ) CPPB  
01.4.2  Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim 
“whipping”atau “whipped”, dan krim rendah 
lemak ( plain ) CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar 
susu (misalnya puding, yoghurt  berperisa 
atau yoghurt  dengan buah)  CPPB  
 
 
3.  Etil metil selulosa ( Methyl ethyl cellulose ) 
 
INS. 465   
ADI : Tidak dinyatakan (not specified ) 
Sinonim  : MEC ; methyl ethyl ether of c ellulose  
Fungsi lain  : Penstabil, pengemulsi, pengental  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau 
difermentasi contohnya  susu cokelat , eggnog, 
minuman yoghurt , minuman berbasis whey ) CPPB  
01.3 Susu kental dan analognya ( plain) CPPB  
01.4.1  Krim pasteurisasi ( plain) CPPB  
01.4.2  Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim 
"whipping" atau"whipped", dan krim rendah 
lemak ( plain) CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu 
(misalnya puding, yoghurt  berperisa atau yoghurt  
dengan buah)  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
LUCKY S. SLAMET   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-11- 
 
 
 
LAMPIRAN II 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  22 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMBUIH  
 
 
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN  PENGGUNAAN BTP  
 
 
FORMULIR BTP 1  
 
SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP  
 
Nama perusahaan/importir  :  
Alamat perusahaan/importir  :  
Nomor surat perusahaan/importir  :  
Perihal  :  
Lampiran  :  
 
Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal (7 atau 8 )* Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan, nomor… …..tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Pembuih, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk 
menggunakan BTP sebagai berikut:  
a. Jenis BTP dan INS**  : 
b. Fungsi    : 
c. Jenis pangan   : 
d. Kategori pangan  : 
 
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 
ucapkan terimakasih.  
 
TTD dan Cap Perusahaan  : 
Nama Pemohon   : 
Contact Person    : 
Telp./Fax/E -mail  : 
 
 
 
 
 
*  Pilih salah satu:  Pasal 7 bila BTP Pembuih  Ikutan ( Carry over ) atau Pasal 8 bila BTP Pembuih  
**  International Numbering System  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-12- 
 
 
 
FORMULIR BTP 2  
 
 
DATA UMUM B AHAN T AMBAHAN PANGAN  
 
 
1. Nama Dagang  : 
 
2. Nama Jen is : 
 
3. Jenis Kemasan dan Netto : 
 
4. Nama Pabrik/ Perusahaan  :  
 Alamat Pabrik/Perusahaan  :  
 Nomor Telepon  : 
 
5. Nama Pabr ik Penge mas Kembali :  
 Alamat Pa brik Pengemas Ke mbali :  
 Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik  Asal  :  
Alamat Pabrik asal   : 
 
6. Jika Lisensi    
 Nama Pabrik/Perusahaan   :  
 Alamat Pabrik/Perusahaan   : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik Pemberi Lise nsi  :  
Alamat Pa brik Pemberi Lise nsi  : 
 
7. Jika diimpor    
 Nama Pabrik   :  
 Alamat Pabrik   :  
 Nama Importir  : 
Alamat Importir : 
Nomor Telepon  : 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-13- 
 
 
 
FORMULIR BTP 3  
 
Uraikan:  
 
1. Nama kimia  
..... 
 
2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)  
..... 
 
3. Rumus kimia  
.... 
 
4. Komposisi BTP  
..... 
 
5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika dan kimia)  
..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-14- 
 
 
 
 
FORMULIR  BTP 4  
 
Uraikan:  
 
1. Komposisi produk  pangan  
.... 
 
2. Jumlah penggunaan BTP pada proses produksi pangan  
.... 
 
3. Fungsi dan tujuan penggunaan BTP  
.... 
 
4. Sertifikat analisis  BTP pada produk pangan  
.... 
 
5. Alur produksi produk pangan dan cara penggunaan produk pangan  
.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-15- 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 5  
 
 
Uraikan kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan 
bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang -kurangnya:  
1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain  
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)  
3. Metode pengujian BTP dalam produk pangan  
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian  jenis 
BTP baru  
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek fisik yang dikehendaki dalam produk 
pangan dapat dicapai dalam pangan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-16- 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 6  
 
 
 
TANDA TERIMA  
     Nomor....../....../20....  
 
 
Nama Perusahaan  :  
 
Alamat  : 
  
Perihal  :  
 
Nomor Surat         
 :  
 
 
 
                                                                                   
Jakarta,...................20......  
                                                    
                                                                              Penerima  
 
 
                                                                                                              
..........................  
 
 
     
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
-17- 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN III 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  22 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMBUIH  
 
CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP  
 
Contoh perhitungan penggunaan campuran BTP Pembuih  pada Kategori Pangan  
01.4.2 Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim "whipping" atau"whipped", 
dan krim rendah lemak ( plain) 
 
BTP Batas 
Maksimum  
(mg/kg)  Penggunaan 
pada produk 
(mg/kg)  Perhitungan  
Pembuih A  x m m/x 
Pembuih B y n n/y 
   (m/x) + (n/y) < 1 
 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
LUCKY S. SLAMET