PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 
TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)  
KAWAT BAN ( BEAD WIRE/ KB) SECARA WAJIB 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi keamanan, kesehatan, 
dan keselamatan konsumen dari penggunaan produk, meningkatkan daya saing industri nasional dan menjamin mutu hasil industri, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu 
memberlakukan Standar Nasional Indonesia 
(SNI)  
secara wajib terhadap Kawat Ban ( Bead Wire/ KB); 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian  tentang Pemberlakuan Standar 
Nasional Indonesia (SNI) Kawat Ban ( Bead Wire/ KB) 
Secara Wajib. 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishi ng The World Trade 
Organization  (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);   - 2 -
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5584); 
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016); 
  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 
  10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54); 
  11. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang 
Komite Akreditasi Nasional;  
   - 3 -
  12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016; 
  13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/ 
PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri; 
  14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-
IND/PER/7/2011 tentang Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian; 
  15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/ 
PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang; 
  16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/ 
PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; 
  17. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 
1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib; 
  18. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 
3 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional 
Notifikasi dan Penyelisikan Dalam Kerangka 
Pelaksanaan Agreement on Technical Barrier to Trade - 
World Trade Organization (TBT - WTO); 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAN ( BEAD WIRE/ KB) SECARA WAJIB. 
     
 
 
      - 4 -
Bab I 
Ketentuan Umum 
Pasal 1   
  Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:   1. Kawat Ban adalah kawat baja karbon tinggi atau kawat 
baja paduan yang digunakan sebagai penguat 
konstruksi bagian ban yang terpasang pada pelek dengan penampang lingkaran, permukaan polos dari hasil penarikan dingin (cold wire drawing) dilanjutkan dengan proses penghilangan tegangan sisa (stress relieving) dan dilapisi menggunakan metode electroless plating dengan paduan Tembaga-Timah putih (Cu-Sn) 
secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis dan 
kerekatan dengan karet sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan berdasarkan SNI 8347:2016. 
   2. 
 
  Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional 
Indonesia yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Produk (LSPro) kepada produsen yang dinyatakan 
mampu memproduksi Kawat Ban sesuai dengan persyaratan SNI 8347:2016.  
  3. Produsen Kawat Ban adalah industri yang mampu 
memproduksi  Kawat Ban sesuai dengan persyaratan mutu SNI 8347:2016. 
  4. Pelaku Usaha Kawat Ban adalah perusahaan 
perwakilan produsen dan/atau perusahaan importir. 
  6. Pertimbangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan 
oleh Direktur Jenderal Pembina industri  yang menetapkan bahwa produk yang memiliki kesamaan nomor Harmonized System  (HS) dinyatakan tidak wajib 
mengikuti ketentuan SNI secara wajib karena alasan 
tertentu, keperluan khusus dan/atau memiliki standar 
yang berbeda dengan SNI. 
  7. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI adalah surat 
Direktur Pembina Industri yang ditujukan kepada LSPro dan Perusahaan pemohon berdasarkan permohonan SPPT-SNI yang menerangkan bahwa perusahaan 
pemohon SPPT-SNI secara teknis telah memenuhi 
persyaratan untuk ditindaklanjuti pada proses sertifikasi produk.  (konsultasi biro hukum)    - 5 -
  8. Lembaga Sertifikasi Produk  yang selanjutnya disebut 
LSPro adalah lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Kawat Ban.  
  9. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang 
ditunjuk oleh Menteri Perindustrian untuk melakukan 
kegiatan pengujian terhadap jenis Kawat Ban sesuai persyaratan SNI.  
  10. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut 
KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi 
dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi 
lembaga dan laboratorium penguji untuk melakukan kegiatan sertifikasi.  
  11. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat 
SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 
9001:2008 atau revisinya. 
  12. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang 
selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM. 
  13. Petugas Pengambil Contoh, yang selanjutnya disingkat 
PPC adalah  petugas  yang  disertifikasi  oleh  Lembaga 
 
Sertifikasi   Personel   PPC   untuk   melaksanakan  
pengambilan contoh (Pedoman KAN 503-2004). 
  14. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di 
Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan 
secara wajib. 
  15. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau 
secara khusus oleh LSPro terhadap Produsen Kawat Ban yang telah memperoleh SPPT-SNI Kawat Ban atas konsistensi penerapan SNI.  
  16. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap 
Produsen dan Pelaku Usaha atas pemenuhan ketentuan   - 6 -
pemberlakuan SNI Kawat Ban Secara Wajib yang 
meliputi kegiatan produksi, mutu produk, dan/atau peredaran produk. 
  17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian. 
  18. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur 
Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian. 
  19. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian. 
  20. Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri 
Logam Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat 
Transportasi dan Elektronika, Kementerian 
Perindustrian. 
  21. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di 
tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 
  22. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat 
daerah di tingkat kabupaten/kota yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 
     
Bab II 
Pemberlakuan SNI Wajib 
Pasal 2 
  (1) Memberlakukan SNI Kawat Ban secara wajib untuk 
jenis produk dengan nomor SNI dan nomor Pos Tarif/HS Code  sebagai berikut: 
Jenis Produk Nomor SNI HS Code 
Kawat Ban 
setelah dilapisi paduan Tembaga 
– Timah Putih 
(Cu-Sn) dengan diameter 0,70 mm hingga 2,10 mm 8347:2016  7217.30.11 
7217.30.21 7217.30.34 
7217.90.90 
7229.90.20 
 
   - 7 -
  (2) 
  Penerapan SNI Kawat Ban secara wajib sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Kawat Ban hasil produksi dalam negeri atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
  (3) Pemberlakuan SNI Kawat Ban secara wajib 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 
Baja Bukan Paduan dan Baja Paduan Lainnya. 
    
Pasal 3 
  (1) Pemberlakuan SNI Kawat Ban secara wajib tidak 
berlaku bagi Kawat yang memiliki kesamaan nomor HS dengan nomor HS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (1) apabila berdasarkan: 
   a.  alasan teknis: 
   1)  produk sejenis yang memiliki standar tersendiri 
dengan ruang lingkup, klasifikasi dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan SNI 8347:2016; 
   2)  memiliki fungsi bukan digunakan untuk kawat 
ban; dan 
   b.  keperluan khusus bagi Kawat yang berfungsi sebagai 
Kawat Ban untuk: 
   1)  bahan baku produk tujuan ekspor; 
   2)  barang contoh untuk keperluan riset dan 
pengembangan produk paling banyak 200 kg; atau 
   3)  contoh uji SPPT SNI. 
  (2) Produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 
dapat diimpor oleh: 
   a.  Importir Produsen (IP) untuk: 
   1)  bahan baku produk tujuan ekspor; 
   2)  barang contoh untuk keperluan riset dan 
pengembangan produk paling banyak 200 kg; 
   b.  Importir Umum (IU) untuk: 
   1)  contoh uji SPPT-SNI; 
   2)  memiliki  standar tersendiri dengan lingkup, jenis 
dan kegunaan yang berbeda dengan SNI 8347:2016; 
  (3) Impor produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf b wajib melalui Pertimbangan Teknis 
dari Direktur Jenderal Pembina Industri.   - 8 -
Pasal 4 
  Produsen Kawat Ban wajib menerapkan SNI 8347:2016 
dengan: 
  a. memiliki SPPT-SNI Kawat Ban;    b. membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan Kawat 
Ban; 
  c. Produk kawat ban harus memenuhi SNI 8347:2016.     
Pasal 5 
  Produsen Kawat Ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
harus memiliki Peralatan produksi untuk melakukan proses pickling , penarikan kawat ( drawing ), perlakuan panas ( heat 
treatment ), dan pelapisan ( bead plating ). 
    
Pasal 6 
  Produsen Kawat Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
harus memiliki paling sedikit peralatan uji berupa : 
  a. Peralatan uji dimensi (diameter, kelonjongan dan 
kelurusan); 
  b. Peralatan uji komposisi kimia; 
  c. Peralatan uji mekanis (kuat tarik, elongasi dan puntir 
atau twist). 
    
Pasal 7 
  Setiap kemasan Kawat Ban dengan nomor SNI 8347:2016, 
wajib diberi penandaan dengan cara cetak/printing, sebagai berikut: 
  a. Label kemasan Kawat Ban mencantumkan minimal: 
1. Nama Produk; 
2. Nama Produsen; 
3. Inisial/merek/logo produsen; 
4. Kode Produksi; 
5. Tanggal, bulan dan tahun pembuatan; 
6. Spesifikasi (jenis, kelas, simbol dan ukuran); 
7. Berat bersih (kg); 
8. Berat kotor (kg); 
9. SNI 8347:2016; dan 
10. No. ID LSPro. 
  b. Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9 
sebagai berikut:   - 9 -
 
 
Pasal 8 
  (1) Pelaku Usaha dapat bekerja sama dengan Produsen 
dalam penerapan SPPT-SNI untuk produk yang akan diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dibuktikan adanya kontrak kerjasama 
pembuatan produk ber-SNI. 
  (2) Nama Pelaku Usaha yang memiliki kerja sama dengan 
produsen Kawat Ban dapat dicantumkan dalam SPPT SNI yang dimiliki oleh Produsen.  
    
Bab III 
Sertifikasi Produk 
Pasal 9 
  (1) Permohonan penerbitan SPPT SNI Kawat Ban ditujukan 
kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 8347:2016 dan ditunjuk oleh Menteri. 
  (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan oleh: 
a. Produsen Kawat Ban;  
b. Perusahaan perwakilan produsen (bagi perusahaan 
produsen yang berada di luar negeri); 
c. Perusahaan importir. 
   
 
  (3) Perusahaan produsen yang berada di luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menunjuk 1 (satu) perusahaan perwakilan produsen yang berkedudukan di Indonesia untuk mengajukan permohonan SPPT-SNI. 
  (4) Legalitas perusahaan perwakilan produsen dan   - 10 -
perusahaan importir sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: 
a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 
c. Angka Pengenal Importir (API); dan 
d. Surat Pernyataan bermaterai, yang menyatakan 
bertanggung jawab atas peredaran Kawat Ban sesuai dengan ketentuan SNI wajib.              
  (5) Perusahaan perwakilan produsen dan perusahaan 
importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c  dicantumkan dalam SPPT-SNI Kawat Ban milik produsen. 
  (6) Perusahaan perwakilan produsen dan perusahaan 
importir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang 
 
menunjuk perusahaan lain dalam melakukan importasi.  
 
Pasal 10 
  (1) Dalam mengajukan permohonan SPPT-SNI Kawat Ban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal   9 ayat (1), 
Produsen dan Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan administrasi, dengan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi berupa: 
a. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI Kawat Ban; 
b. Izin Usaha Industri (IUI) atau surat izin sejenis 
dengan lingkup usaha industri Kawat Ban dan bagi 
Pelaku Usaha luar negeri, surat izin sejenis 
dimaksud harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; dan  
c. Sertifikat Merek atau Tanda daftar Merek Kawat 
Ban, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM untuk Kawat Ban dan/atau Perjanjian 
Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan 
pada DJKI, Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
  (2) Permohonan penerbitan Surat Keterangan Konsultasi 
SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
 
ditujukan kepada Direktur Pembina Industri. 
  (3) Surat permohonan penerbitan Surat Keterangan   - 11 -
Konsultasi SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) wajib ditandatangani oleh Direktur Perusahaan atau pejabat setingkat Direktur sebagai penanggung jawab. 
 
Pasal 11 
  (1) Pemohon Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a 
harus menunjukan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi dokumen sebagai berikut: 
a. informasi mengenai: 
1. profil perusahaan pemohon; 
2. rencana produksi dalam 1 (satu) tahun; 
3. kemampuan peralatan produksi dan pengendalian 
mutu; 
4. kapasitas produksi yang diajukan untuk 
mendapatkan SPPT-SNI;  
5. jenis dan spesifikasi produk yang diajukan untuk 
mendapatkan SPPT-SNI;  
6. LSPro yang akan dipilih oleh Produsen pemohon; 
7. jenis produk serta realisasi produksi 3 (tiga) tahun 
terakhir; dan 
8. rencana jumlah barang yang akan diekspor per 
tahun ke Indonesia (Produsen luar negeri). 
b. perizinan sebagai berikut: 
1. Produsen dalam negeri, meliputi IUI, TDP, dan 
NPWP; atau 
2. Produsen luar negeri, meliputi: 
a) izin usaha bidang industri Kawat Ban dari 
negera asal produk yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia; dan 
b) penunjukan perusahaan perwakilan 
produsen  di Indonesia yang telah dilengkapi dengan SIUP, TDP, dan NPWP perusahaan 
perwakilan produsen dimaksud. 
  (2) Penunjukan perusahaan perwakilan produsen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 huruf b) wajib dilengkapi: 
a. bukti kerja sama dan pelimpahan wewenang antara 
produsen dan importir tentang tanggung jawab pelaksanaan pemenuhan ketentuan SNI wajib atas   - 12 -
peredaran Kawat Ban; 
b. surat pernyataan perusahaan perwakilan produsen 
bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi atas pemenuhan ketentuan penerapan SNI secara wajib pada Kawat Ban asal impor yang akan beredar 
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
c. profil perusahaan perwakilan produsen yang 
ditunjuk;  
d. realisasi impor Kawat Ban: 
1. 3 (tiga) tahun terakhir; dan/atau 
2. 6 (enam) bulan terakhir untuk perusahaan 
importir baru. 
  (3) Pembuktian kebenaran pemenuhan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (1) jika diperlukan Direktur Pembina Industri dapat melakukan verifikasi kemampuan dan kelayakan Pelaku Usaha pemohon dalam penerapan SNI dalam penerbitan atau penolakan Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI. 
  (4) Berdasarkan hasil verifikasi atas dokumen permohonan 
sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3), Direktur Pembina Industri menerbitkan atau menolak untuk menerbitkan Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI diterima dengan lengkap dan 
benar. 
  (5) Surat Keterangan Konsultasi SPPT–SNI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan. 
    
Pasal 12 
  (1) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5, yaitu: 
   a. 
pengujian kesesuaian mutu Kawat Ban sesuai 
dengan ketentuan SNI 8347:2016; dan 
   b. audit proses produksi dan penerapan SMM ISO 
9001:2008 atau revisinya. 
  (2) Pengujian kesesuaian mutu Kawat Ban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh: 
   a. Laboratorium Uji di dalam negeri yang telah   - 13 -
diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 
8347:2016 dan ditunjuk oleh Menteri; atau 
   b. Laboratorium Uji di luar negeri yang telah 
diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji berada yang mempunyai 
perjanjian saling pengakuan ( Mutual Recognition 
Agreement /MRA) dengan KAN dan negara tempat 
Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis 
dengan Pemerintah Republik Indonesia dan 
ditunjuk oleh Menteri. 
  (3) Audit proses produksi dan penerapan SMM sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya terhadap sertifikat penerapan SMM dari LSSMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi yang telah 
menandatangani perjanjian saling pengakuan 
(Multilateral Recognition Arrangement /MLA) dengan KAN. 
  (4) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah 
diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 8347:2016 belum tersedia atau belum mencukupi 
kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau 
Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPPI. 
  (5) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh 
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus telah diakreditasi oleh KAN dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan. 
 
 
Pasal 13 
  Dalam proses sertifikasi, LSPro sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) melaksanakan: a. audit pada proses produksi dan penerapan SMM sesuai 
SNI ISO 9001:2008 atau revisinya; dan 
b. pengambilan contoh uji.  
 
Pasal 14  
  (1) Pengambilan contoh uji sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf b dilakukan oleh Petugas Pengambil   - 14 -
Contoh (PPC) dalam rangka: 
a. sertifikasi SPPT-SNI Kawat Ban; 
b. Surveilan; atau 
c. pengawasan penerapan SNI di lokasi produksi 
dan/atau di luar lokasi produksi. 
  (2) Pengambilan contoh dalam rangka: 
a. sertifikasi atau surveilan SPPT-SNI Kawat Ban 
berdasarkan surat tugas dari LSPro; 
b. pengawasan penerapan SNI di lokasi produksi atau di 
luar lokasi produksi berdasarkan surat tugas dari Direktur Jenderal Pembina industri. 
    
Pasal 15 
  (1) Pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi atau 
Surveilan SPPT-SNI Kawat Ban, dilaksanakan oleh PPC di lokasi produksi dengan ketentuan:   a. prosedur pengambilan contoh uji dilakukan sesuai 
dengan Skema Sertifikasi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini; dan  
b. pengambilan contoh tetap dapat dilaksanakan tanpa 
melalui proses audit apabila Kawat Ban diproduksi dan diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal audit. 
  (2) Pengambilan contoh untuk keperluan pengawasan 
penerapan SNI di pabrik oleh PPSP dan PPC dilakukan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pengambilan contoh dilakukan secara acak; 
   b. Kawat Ban dikelompokkan berdasarkan setiap kelas 
kuat tarik, kelas lapisan Sn, dan ukuran diameter; 
c. gulungan Kawat Ban sampai dengan 20 ton dari 
jenis, ukuran dan kelas yang sama, diambil satu contoh uji dengan ukuran minimum 12 meter dari ujung luar gulungan, selebihnya berdasarkan kelipatannya dan sebanyak-banyaknya 5 contoh uji;  
  (3) Pengambilan contoh dalam rangka pengawasan 
penerapan SNI di luar lokasi produksi oleh PPSP 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:   - 15 -
a. pengambilan contoh dilakukan dengan bekerjasama 
dengan PPC; 
b. proses pengambilan contoh dituangkan berita acara 
pengambilan contoh yang disaksikan oleh pihak perusahaan/pemilik barang; dan 
c. berita acara pengambilan contoh sebagaimana 
dimaksud pada huruf b dapat menggunakan tanda bukti pembelian/kuitansi dengan memuat paling sedikit informasi sebagai berikut: 1. nama dan alamat Pelaku Usaha dan perusahaan 
pemilik barang; 
2. jenis barang; dan 
3. tanggal pembelian. 
    
Pasal 16 
  Teknis pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
  a. dalam rangka SPPT-SNI Kawat Ban dan surveilan 
dilaksanakan oleh PPC di lokasi produksi dengan 
ketentuan: 
   1.  produk yang diperiksa harus sesuai dengan SNI 
8347:2016 dikelompokkan sedemikian rupa sehingga mudah diindetifikasikan dan setiap satu macam jenis, kelas kuat tarik, kelas lapisan Sn, dan ukuran diameter, satu contoh uji dengan ukuran 
minimum 12 meter dari ujung terluar gulungan; 
   2.  lokasi pengambilan contoh uji dilakukan secara acak 
pada proses produksi dan/atau di gudang; dan  
   3.  petugas yang mengambil contoh harus diberi 
keleluasaan oleh pihak produsen untuk melakukan tugasnya. 
  b. dalam rangka pengawasan penerapan SPPT-SNI Kawat 
Ban oleh PPSP di lokasi produksi dengan ketentuan: 
   1.  pengambilan contoh dilakukan PPC sesuai dengan 
tata cara yang diatur dalam SNI 8347:2016; 
   2.  contoh diambil secara acak, terdiri dari: contoh uji 
diambil 1 (satu) kali untuk setiap satu macam jenis, kelas kuat tarik, kelas lapisan Sn, dan ukuran 
diameter, satu contoh uji dengan ukuran minimum   - 16 -
12 meter dari ujung terluar gulungan; 
   3.  lokasi pengambilan contoh uji dilakukan pada 
proses produksi dan/atau di gudang; 
   4.  petugas yang mengambil contoh harus diberi 
keleluasaan oleh pihak produsen untuk melakukan 
tugasnya; dan 
   5.  apabila proses produksi tidak berjalan maka contoh 
diambil dari 5 (lima) gulungan pada stok yang tersedia; 
  c. dalam rangka pengawasan penerapan SPPT-SNI Kawat 
Ban oleh PPSP di luar lokasi produksi dengan ketentuan: 
   1.  pengambilan contoh di luar lokasi produksi 
dilakukan oleh PPC; 
   2.  pengambilan contoh dilaksanakan dengan membuat 
berita acara pengambilan contoh yang disaksikan oleh pihak perusahaan/pemilik barang sebagaimana dimaksud dalam Formulir 5; 
   3.  jika pengambilan contoh dilakukan dengan cara 
pembelian, ukuran contoh uji tidak boleh kurang 
dari 12 meter; dan 
   4.  berita acara pengambilan contoh dapat 
menggunakan tanda bukti pembelian/kuitansi contoh minimal memuat informasi; 
   a)  nama dan alamat produsen, perwakilan 
produsen, importir dan perusahaan pemilik 
barang; 
   b)  jenis produk yang dibeli; dan 
   c)  tanggal pembelian. 
    
Pasal 17 
  Pengiriman contoh uji ke Laboratorium Penguji dalam 
rangka: 
  a. sertifikasi atau surveilan SPPT-SNI Kawat Ban dilakukan 
oleh produsen atas tanggung jawab PPC; dan 
  b. pengawasan penerapan SNI wajib dilakukan oleh PPSP     
Pasal 18 
  Pelaksanaan pengujian Kawat Ban mengacu pada Pasal 8 SNI 
8347:2016. 
   - 17 -
   
Pasal  19 
  (1) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (3) dilakukan oleh Tim Auditor. 
  (2) Apabila berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian dengan 
persyaratan, Pelaku Usaha pemohon SPPT-SNI Kawat Ban harus melakukan tindakan perbaikan. 
 
Pasal  20 
  (1) Dalam proses penerbitan SPPT-SNI, Tim Evaluasi 
LSPro/panel melakukan rapat evaluasi pembahasan: 
a. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI Kawat Ban; 
b. Sistem Manajemen Mutu (SMM); dan  
c. Laporan Hasil Uji (LHU) dan/atau Sertifikat Hasil Uji 
(SHU). 
  (2) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib 
mengundang Direktorat Pembina Industri dalam rapat 
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
  (3) Hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menghasilkan keputusan: 
a. penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI Kawat Ban, 
jika memenuhi persyaratan sertifikasi; 
b. penundaan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI 
Kawat Ban, jika belum memenuhi persyaratan 
sertifikasi dan Pelaku Usaha pemohon melakukan 
perbaikan;  
  
c. penolakan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI 
Kawat Ban, jika tidak memenuhi persyaratan sertifikasi; 
d. pencabutan SPPT-SNI Kawat Ban; atau 
e. perubahan SPPT-SNI Kawat Ban terkait daftar 
perusahaan perusahaan perwakilan produsen atau perusahaan importir dan/atau merek. 
 
Pasal 21 
  Dalam menerbitkan SPPT-SNI Kawat Ban, LSPro 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib mencantumkan   - 18 -
paling sedikit informasi mengenai: 
  a. nama dan alamat Produsen Kawat Ban;   b. alamat pabrik;   c. nama penanggung jawab;   d. nama dan alamat perusahaan importir atau perusahaan 
perwakilan importir (bagi Produsen Kawat Ban luar 
negeri); 
  e. nomor dan judul SNI;   f. jenis produk, kelas produk, dan diameter-dalam 
nominal; dan  
  g. merek.     
Pasal 22 
  (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya 
boleh menerbitkan 1 (satu) SPPT-SNI Kawat Ban untuk 1 (satu) Produsen Kawat Ban pemohon dengan jenis produk dan nomor SNI yang sama. 
  (2) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI yang diterbitkan oleh LSPro 
hanya dapat dicantumkan 1 (satu) perusahaan 
perwakilan/importir.  
    
Pasal 23 
  (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib 
melaporkan keputusan penerbitan, penundaan, penolakan, dan pelimpahan SPPT-SNI Kawat Ban kepada 
Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI 
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan.  
  (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Kawat Ban 
bertanggung jawab untuk melaksanakan Surveilan penerapan SPPT-SNI Kawat Ban yang diterbitkan. 
  (3) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 
 
Pasal 24 
  (1) Importasi Kawat Ban hanya dapat dilakukan oleh 
perusahaan perwakilan produsen atau perusahaan 
importir yang tercantum dalam SPPT-SNI Kawat Ban   - 19 -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). 
  (2) Perusahaan perwakilan produsen atau perusahaan 
importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi terkait pemenuhan seluruh ketentuan penerapan SNI 
8347:2016 secara wajib terhadap Kawat Ban yang impor 
dan  beredar di Indonesia. 
     
Bab IV 
Pengecualian Pemberlakuan SNI Kawat Ban 
Pasal 25 
  Pemberlakuan SNI Kawat Ban secara wajib sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 dikecualikan bagi : 
  a. Kawat Ban yang memiliki spesifikasi berbeda dengan 
ruang lingkup SNI 8347:2016; 
  b. Kawat Ban asal impor dengan klasifikasi produk dan 
nomor pos tarif/HS Code sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), yang 
merupakan : 
   1. contoh uji dalam rangka permohonan SPPT-SNI 
Kawat Ban; 
   2. contoh uji dalam rangka penelitian dan 
pengembangan;  
   3. contoh barang untuk pameran; atau    4. barang ekspor yang diimpor kembali.  
    
   
Pasal 26 
  (1) Pemberlakuan SNI 8347:2016 secara wajib dikecualikan 
bagi Kawat Ban asal impor yang memiliki kesamaan 
nomor pos tarif/HS Code  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1), apabila berdasarkan:  
   a. alasan teknis, yaitu produk memiliki standar sendiri 
atau standar internasional dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda 
dengan SNI 8347:2016; atau 
   b. keperluan khusus, yaitu:     1. merupakan contoh uji SPPT-SNI Kawat Ban;   - 20 -
atau 
    2. sebagai barang contoh untuk pameran.   (2) Impor Kawat Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus melalui Pertimbangan Teknis.  
  (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 
     
Bab V 
Pertimbangan Teknis 
Pasal 27 
  (1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal 
Pembina Industri berdasarkan permohonan dari 
perusahaan perusahaan perwakilan produsen atau perusahaan importir. 
  (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat 
mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Direktur Pembina Industri. 
  (3) Permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perusahaan perwakilan produsen dan perusahaan importir dalam jaringan ( online ) melalui Sistem Informasi Industri 
Nasional yang terkoneksi dengan portal Indonesia 
National Single Window (INSW). 
  (4) Pertimbangan Teknis memuat paling sedikit informasi 
sebagai berikut: 
   a. nama dan alamat perusahaan pemohon; 
   b. kegunaan; 
   c. jumlah produk yang akan diimpor; dan    d. spesifikasi produk.    e. Laporan Pajak 
Pasal 28 
  (1) Permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus dilengkapi 
dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:  
a. fotokopi IUI/Tanda Daftar Industri (TDI), bagi 
Importir Produsen (IP); 
b. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), bagi 
Importir Umum (IU);         - 21 -
c. fotokopi Angka Pengenal Importir; 
d. fotokopi sertifikat Merek/tanda daftar Merek;   
e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
f. mill certificate atau factory test certificate atau standar 
acuan lain yang berlaku secara internasional;  
g. kapasitas produksi terpasang, bagi IP; 
h. realisasi produksi per tahun, selama 3 (tiga) tahun 
terakhir, bagi IP; 
i. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk 6 
(enam) bulan; 
j. realisasi impor;   
k. surat pernyataan bermaterai (bagi IP), yang 
menyatakan bahwa Kawat Ban yang diimpor merupakan:  
1.  komponen produk tujuan ekspor, wajib 
dibuktikan dengan kontrak kerjasama beserta Purchase Order  (PO) atau dokumen sejenis dari 
pembeli luar negeri; 
2. barang contoh uji untuk keperluan riset dan 
pengembangan produk; 
3. barang contoh uji untuk pameran, wajib 
dibuktikan dengan keikutsertaan pameran dan melampirkan Surat Kesanggupan yang 
menyatakan bahwa barang  dimaksud akan di 
ekspor kembali; dan/atau 
4. produk sejenis yang memiliki ruang lingkup 
simbol, klasifikasi dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan SNI 8347:2016;  
l. surat pernyataan bermaterai (bagi IU), yang 
menyatakan bahwa Kawat Ban yang diimpor merupakan:  1. hibah dari negara asing dan bukan merupakan 
pinjaman ( loan); 
2. barang contoh uji untuk pameran; dan/atau 
3. contoh uji SPPT-SNI Kawat Ban. 
m. Surat pernyataan bermaterai dan bukti yang 
menyatakan bahwa Kawat Ban yang diimpor telah memenuhi ketentuan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2.   - 22 -
  (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan 
Direktur Pembina Industri dan/atau berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
  (3) Perusahaan perwakilan produsen dan perusahaan 
importir pemohon Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus menyerahkan surat dari Produsen dalam negeri atau asosiasi industri, terkait spesifikasi produk yang akan diimpor dan/atau kemampuan produksi industri dalam negeri kepada verifikator jika diminta dalam proses verifikasi 
sebagaimana pada ayat (2) melalui surat Direktur 
Pembina industri. 
  (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan atau menolak untuk menerbitkan Pertimbangan Teknis dalam waktu paling lambat 5 (lima) 
hari kerja, terhitung sejak dokumen permohonan 
Pertimbangan Teknis diterima dengan lengkap dan benar.   
Pasal 29 
  (1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan, 
terhitung sejak tanggal diterbitkan. 
  (2) Perusahaan perwakilan produsen dan perusahan 
importir wajib menyampaikan laporan realisasi impor dan penggunaannya berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) kepada Direktur Pembina Industri dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 
Pertimbangan Teknis diterbitkan atau setiap kali 
pengajuan permohonan Pertimbangan Teknis. 
  (3) Direktur Pembina Industri melakukan monitoring dan 
evaluasi atas kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
    
Pasal 30 
  (1) Kawat Ban yang telah beredar di wilayah Negara   - 23 -
Kesatuan Republik Indonesia dan tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. 
  (2) Penarikan dari peredaran dan pemusnahan Kawat Ban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
perusahaan perwakilan produsen atau perusahaan 
importir dan diawasi oleh instansi yang berwenang. 
  (3) Tata cara penarikan dari peredaran dan pemusnahan 
Kawat Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
     
Bab VI 
Kewajiban Produsen, Pelaku Usaha dan LSPro 
Pasal 31 
  (1) Produsen dan Pelaku Usaha dilarang memproduksi, 
mengimpor, dan/atau mengedarkan Kawat Ban yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  2.  
  (2) Produsen Kawat Ban wajib bertanggung jawab atas 
jaminan mutu Kawat Ban hasil produksi dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan SNI 8347:2016. 
  (3) Produsen dan Pelaku Usaha wajib menyampaikan:    a. laporan realisasi produksi Kawat Ban secara berkala 
setiap tahun bagi Produsen Kawat Ban dalam 
negeri; atau 
   b.  laporan realisasi impor Kawat Ban secara berkala 
setiap 6 (enam) bulan bagi Pelaku Usaha Kawat Ban; 
   kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.   (4) Pelaku Usaha Kawat Ban wajib bertanggung jawab atas 
jaminan mutu Kawat Ban asal impor sesuai dengan SNI 
8347:2016. 
     
Pasal 32 
  (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) 
wajib melaporkan dan melampirkan salinan SPPT-SNI yang telah diterbitkan atau dicabut oleh LSPro kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI. 
  (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Kawat Ban   - 24 -
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan 
dan pemantauan penggunaan tanda SNI atas SPPT-SNI yang diterbitkan. 
 
Pasal 33 
  (1) Produsen dan Pelaku Usaha wajib melaporkan 
pelaksanaan realisasi produksi dan/atau impor Kawat Ban kepada Direktur Pembina Industri. 
  (2) Laporan realisasi produksi dan/atau impor Kawat Ban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis yang memuat paling sedikit informasi sebagai berikut: 
a. identitas Pelaku Usaha; 
b. kapasitas produksi, bagi Produsen Kawat Ban;  
c. volume impor, bagi importir Kawat Ban; 
d. klasifikasi dan jumlah Kawat Ban; 
e. ukuran Kawat Ban, bagi importir Kawat Ban; 
f. negara asal impor, bagi importir; 
g. alamat gudang penyimpanan Kawat Ban; 
h. pelabuhan bongkar, bagi Importir Kawat Ban; dan  
i. bukti kesesuaian penerapan SNI 8347:2016 (SPPT-
SNI Kawat Ban terakhir atau hasil Surveilan LSPro). 
  (3) Laporan realisasi produksi dan/atau impor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal SPPT-SNI 
Kawat Ban diterbitkan atau terhitung sejak tanggal 
Peraturan Menteri Perindustrian ini diberlakukan. 
     
 
Pasal 34 
  (1) Pelaku Usaha yang mengimpor Kawat Ban untuk 
digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 wajib menyampaikan laporan 
secara tertulis kepada Direktur Pembina Industri setiap kali melakukan importasi. 
  (2) Laporan kegiatan importasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut: 
   a.  identitas Pelaku Usaha; 
b. identitas Produsen Kawat Ban luar negeri; 
c. klasifikasi dan nomor pos tarif/HS Code Kawat Ban;   - 25 -
d. volume impor Kawat Ban, bagi Importir Kawat Ban; 
e. negara asal impor, bagi Importir Kawat Ban; 
f. alamat gudang penyimpanan Kawat Ban; 
g. identitas Pelaku Usaha untuk ekspor Kawat Ban yang 
diimpor kembali; dan 
h. surat pernyataan dari Pelaku Usaha yang 
menyatakan bahwa Kawat Ban yang diimpor memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. 
 
Bab VII 
Pembinaan dan Pengawasan 
Pasal 35 
  (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap:  
   a. penerapan pemberlakuan SNI 8347:2016 secara 
wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  
   b. pelaksanaan laporan realisasi produksi atau impor 
Kawat Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal  33 
ayat (3). 
  (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling sedikit melalui: 
   a. sosialisasi;    b. konsultasi; dan    c. inventarisasi dan analisis data terkait SNI  
   d. bimbingan teknis. 
  (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap: 
   a. penerapan pemberlakuan SNI 8347:2016 secara 
wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi, mulai dari proses produksi sampai 
dengan pasca produksi, yang dilakukan paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 
   b. pelaksanaan laporan realisasi produksi atau impor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. 
  (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri 
menugaskan PPSP dan/atau pegawai di lingkungan   - 26 -
Direktorat Jenderal Pembina Industri. 
  (5) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), PPSP dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat didampingi oleh tenaga ahli. 
  (6) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota. 
  (7) Pengawasan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 
  (8) BPPI melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka penerapan pemberlakuan SNI 8347:2016 secara wajib. 
 
Pasal 36 
  (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  35 ayat 
(2) huruf a dilakukan kepada Produsen dan konsumen 
(masyarakat) melalui media massa atau bekerja sama dengan instansi terkait, atas spesifikasi SNI wajib dan penggunaannya.   
  (2) Inventarisasi dan analisis data terkait SNI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  35 ayat (2) huruf c dilakukan melalui: 
a. monitoring Produsen yang menerapkan SNI, 
Lembaga Penilai Kesesuaian, dan instansi terkait; 
b. analisis data dampak pemberlakuan SNI secara wajib 
bagi Produsen dalam negeri; dan/atau 
c. penerbitan Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI 
sebagai salah satu persyaratan permohonan SPPT-SNI. 
  (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
 
35 ayat  (2) huruf d dilakukan melalui: 
a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam 
peningkatan mutu produk; 
b. sosialisasi pemberlakuan dan penerapan SNI Wajib; 
dan/atau 
c. bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk. 
      - 27 -
Pasal 37 
  (1) Objek Pengawasan PPSP terdiri dari: 
a. Produsen Kawat Ban; dan 
b. perusahaan perwakilan produsen dan perusahaan 
importir;  
  (2) Pengawasan SNI wajib di lokasi produksi dan/atau di 
luar lokasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilaksanakan melalui pemeriksaan perusahaan dan uji petik. 
  (3) Tahapan teknis pengawasan di lokasi produksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2): 
a. pemeriksaan keabsahan dokumen perizinan, 
meliputi: 
1. pemeriksaan dokumen perizinan usaha industri; 
2. pemeriksaan SPPT-SNI; 
3. pemeriksaan sertifikat SMM;  
4. pemeriksaan sertifikat Merek atau tanda daftar 
Merek; dan 
5. pemeriksaan LHU dan/atau SHU Laboratorium 
Uji; 
b. verifikasi terhadap penandaan SNI pada kemasan 
produk meliputi: 1. tanda SNI; 
2. nama/merek dagang; 
3. nama produk;  
4. kode produksi;  
5. nama dan alamat Produsen; dan 
6. nama dan alamat perusahaan perwakilan 
produsen dan perusahaan importir (untuk produk impor). 
c. pemeriksaan hasil uji petik mutu barang sesuai 
dengan persyaratan mutu SNI Kawat Ban; 
d. pemeriksaan kelayakan mesin dan peralatan; 
e. pemeriksaan kelengkapan peralatan uji produk di 
Laboratorium; 
f. pemeriksaan dokumentasi kalibrasi peralatan uji; 
g. penilaian kesesuaian kualitas produk sesuai SNI 
Kawat Ban dilakukan melalui pengambilan contoh uji. 
  (4) Tahapan teknis pengawasan di luar lokasi produksi   - 28 -
sebagaimana dimaksud pada ayat (2): 
a. pengawasan terhadap kesesuaian mutu produk  
dalam pemenuhan SNI dilaksanakan dengan 
pengujian contoh produk yang terdapat di distributor, gudang perusahaan perwakilan produsen 
dan Perusahaan importir dan gudang pengguna 
produk dan/atau perusahaan perwakilan produsen/perusahaan importir. 
b. pengawasan terhadap perusahaan 
perwakilan/perusahaan importir dilakukan dengan memverifikasi kebenaran dokumen perizinan dan/atau dokumen SPPT-SNI.  
    
Pasal 38 
   Dalam melaksanakan pengawasan, PPSP wajib 
mempersiapkan dokumen pengawasan yang terdiri dari: a. surat pemberitahuan perusahaan pengawasan 
penerapan SNI di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi, mengacu kepada Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; 
b. surat tugas pengawasan penerapan SNI di lokasi 
produksi dan di luar lokasi produksi, mengacu 
kepada Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; 
c. berita acara pengawasan penerapan SNI di lokasi 
produksi dan di luar lokasi produksi, mengacu kepada Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Menteri ini; 
d. data hasil pengawasan penerapan SNI di lokasi 
produksi dan di luar lokasi produksi, mengacu kepada Formulir 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; 
e. berita acara pengambilan contoh uji di lokasi 
produksi dan di luar lokasi produksi, mengacu 
kepada Formulir 5 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Menteri ini; 
f. label contoh uji, mengacu kepada Formulir 6 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; 
g. daftar hadir, mengacu kepada Formulir 7   - 29 -
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan Menteri ini; 
h. surat pengantar ke Laboratorium Penguji dari 
Direktorat Pembina Industri, mengacu kepada Formulir 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
II Peraturan Menteri ini;  
i. daftar peralatan pengujian dalam rangka 
pengawasan penerapan SNI, mengacu kepada Formulir 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; 
j. daftar peralatan produksi dalam rangka pengawasan 
penerapan SNI, mengacu kepada Formulir 10 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan  menteri ini; 
k. tabel pengukuran Kawat Ban dalam rangka 
pengawasan penerapan SNI, mengacu kepada Formulir 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; dan 
l. peraturan perundang-undangan terkait 
Pemberlakuan SNI Kawat Ban Secara Wajib. 
    
 
Pasal 39 
  (1) Uji petik Kawat Ban yang telah diproduksi, melalui 
pemeriksaan di gudang Produsen dan/atau di gudang perusahaan perwakilan produsen atau perusahaan importir; 
  (2) Pemeriksaan terhadap realisasi produksi dan/atau 
importasi Kawat Ban; 
  (3) 
 (4) Pemeriksaan di lokasi produksi dan/atau di luar lokasi 
produksi; dan Penyusunan laporan hasil Post Audit.  
    
Pasal 40 
  Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
ayat (3) dituangkan dalam laporan yang memuat paling sedikit informasi sebagai berikut: 
  a. laporan hasil Post Audit terhadap Produsen, memuat:    1.  identitas Produsen; 
2. kapasitas produksi;   - 30 -
3. jenis dan jumlah Kawat Ban yang diproduksi; dan 
4. bukti kesesuaian penerapan SNI. 
  b. laporan hasil Post Audit terhadap perusahaan 
perwakilan produsen dan perusahaan importir, memuat: 
   1.  identitas perusahaan importir atau perusahaan 
perwakilan importir; 
2. jenis dan volume impor Kawat Ban; 
3. packing list dan proforma invoice; 
4. negara asal impor; 
5. pelabuhan tujuan dan waktu pengapalan; 
6. alamat gudang penyimpanan; 
7. bukti kesesuaian SNI; dan 
8. data penjualan Kawat Ban. 
    
Pasal 41 
  Guna memudahkan proses pengawasan dan penerapan 
sanksi atas pelanggaran ketentuan SNI, Direktur Jenderal dapat menetapkan acuan pelaksanaan teknis pengawasan di 
lapangan.  
 
Pasal 42 
  (1) Produsen dan Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 
  (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI Kawat Ban. 
  (3) Produsen dan Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 31 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  (4) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (5), Pasal 20 ayat 2, Pasal  21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 32  dan Laboratorium Penguji 
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat   - 31 -
(4) diberikan oleh Kepala BPPI. 
     
Pasal 43 
  Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung 
sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal  
MENTERI PERINDUSTRIAN 
REPUBLIK INDONESIA,     AIRLANGGA HARTARTO 
 
   Diundangkan di Jakarta pada tanggal  
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,    
WIDODO EKATJAHJANA 
  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR