Menteri Perindustrian Republik Indonesia 
PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 68/M-IND/PER/8/2015 
TENTANG 
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN 
DALAM NEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
Mengingat penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk 
elektronika dan telematika sesuai dengan karakteristik 
produk dan/ atau pola bisnis industri perlu mengatur 
kembali ketentuan penghitungan nilai tingkat komponen 
dalam negeri produk elektronika dan telematika; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk 
Elektronika dan Telematika; 
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4045); 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata 
Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4046); 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4130); 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4131); 
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4220); Menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 68/M-Th"D/PEF/8/2015 
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5492); 
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 20 12; 
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementerian Negara; 
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Kementerian 
Perindustrian; 
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 
2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; 
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-
IND/PER/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kernen terian Perindustrian; 
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/ 
PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri; 
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-
IND/PER/7 /2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam 
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan Di Lingkungan 
Kementerian Perindustrian; 
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 
Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Atau 
Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long 
Term Evolution; 
MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN TENTANG 
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI 
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK 
ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA. 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Produk Dalam Negeri adalah barangjjasa termasuk 
rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau 
dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi 
dan berproduksi di Indonesia, yang menggunakan 
sebagian atau keseluruhan tenaga kerja bangsajwarga 
Negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan bahan 
bakujkomponen dalam negeri danjatau sebagian impor. 
2 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nornor: 68/M-IND/PER/8/2015 
2. Barang adalah setiap benda yang dapat 
disentuhjperangkat keras danjatau yang tidak dapat 
disentuh/ perangkat lunak dalam bentuk utuh maupun 
terurai, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, 
barang jadi/ peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan 
oleh pihak terkait. 
3. Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya 
disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri 
pada barang, jasa, gabungan barang dan jasa. 
4. Komponen dalam negeri adalah material, tenaga kerja dan 
alat kerja yang berasal dari dalam negeri. 
5. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang 
mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja, serta 
suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah 
menjadi barang jadi untuk dijual. 
6. Pengembangan adalah bagian dari proses industri untuk 
merancang dan merekayasa suatu produk. 
7. Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Surveyor 
Independen untuk penghitungan nilai kesesuaian atas 
data dan informasi yang didapat terhadap kondisi 
sesungguhnya di lapangan dari kegiatan usaha 
perusahaan industri atau penyedia barang/ jasa. 
8. Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disingkat 
HKI, adalah hak memperoleh perlindungan secara hu.kum 
atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan. 
9. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten 
kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak 
untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang 
diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat 
tertentu. 
10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara 
kepada inventor j penemu atas hasil invensinya di bidang 
teknologi, yang untuk selama waktu tertentu 
melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau 
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk 
melaksanakannya. 
11. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf­
huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari 
unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang/ jasa. 
12. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau 
penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak 
ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak 
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 
perundang- undangan. 
13. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, 
konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis 
dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 
tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan 
estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi 
atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk 
3 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
N omor: 68/M-IND/PER/8/2015 
menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, 
atau kerajinan tangan. 
14. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi 
atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai 
elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen 
tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau 
seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara 
terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang 
dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. 
15. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa 
rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, 
sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah 
elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi 
dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi 
tersebut dimaksudkan untuk pembuatan Sirkuit Terpadu. 
16. Penyedia BarangjJasa adalah badan usaha atau orang 
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan 
Barang/ J asa. 
17. Surat Keterangan Kemampuan Produksi dan Suplai yang 
selanjutnya disingkat SKKPS adalah surat keterangan 
yang dikeluarkan oleh Direktur untuk memberikan 
penjelasan tentang kemampuan produksi dan 
kemampuan suplai pada suatu fasilitas industri untuk 
memenuhi kebutuhan pasar secara optimal dan 
berkelanjutan. 
18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian. 
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri 
Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika. 
20. Direktur adalah Direktur Industri Elektronika dan 
Telematika. 
BAB II 
LINGKUPPRODUK 
Pasal2 
Ketentuan tata cara penghitungan nilai TKDN produk 
elektronika dan telematika dalam Peraturan Menteri ini 
diterapkan untuk menghitung nilai TKDN produk yang 
dihasilkan industri dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan 
Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Menteri ini. 
Pasal3 
Produk elektronika dan telematika yang dihasilkan industri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan produk 
berbentuk: 
a. barang elektronika dan komponen; 
b. barang perangkat teknologi informatika danjatau 
komunikasi; 
4 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015 
c. jasa perangkat lunak (software) dan konten; dan 
d. gabungan perangkat teknologi informatika dan/ a tau 
komunikasi dan pengembangan barang-barang dimaksud. 
BAB III 
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 
Pasal4 
(1) Penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan 
telematika untuk barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan terhadap setiap 
jenis produk. 
(2) Jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses 
produksi dan bahan baku (material) yang sama. 
(3) Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tipe dan spesifikasi 
barang yang diajukan. 
Pasal5 
Variabel dalam penghitungan nilai TKDN produk elektronika 
dan telematika untuk barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a dan huruf b, meliputi: 
a. bahan baku; 
b. alat kerja; dan 
c. tenaga kerja. 
Pasal6 
Variabel dalam penghitungan nilai TKDN produk elektronika 
dan telematika untuk barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf c, meliputi: 
a. rancang bangun; 
b. pemasangan sistem; 
c. hak cipta; 
d. tenaga kerja; 
e. sertifikat kompetensi; 
f. alat kerja; dan 
g. material terpakai. 
Pasal 7 
Penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika 
untuk barang sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d 
menggunakan cara pembobotan pada: 
a. Proses manufaktur sebesar 80% (delapan puluh persen); 
dan 
b. Pengembangan sebesar 20% (dua puluh persen). 
5 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015 
Pasal8 
(1) Proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf a merupakan proses produksi produk elektronika 
dan telematika. 
(2) Penghitungan nilai proses manufaktur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan menggunakan 
variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 
(3) Penghitungan nilai pengembangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan pembobotan 
pada variabel sebagai berikut: 
a. Hak kekayaan Intelektual; dan 
b. Firmware (perangkat lunak yang tertanam pada 
perangkat keras). 
(4) Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a terdiri dari Lisensi, Hak Cipta, Paten, 
Merek, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu. 
(5) Ketentuan pembobotan dan penentuan Hak Kekayaan 
Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
dalam penentuan penghitungan nilai TKDN disesuaikan 
dengan karakteristik masing-masing produk serta pola 
bisnis industri yang bersangkutan. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan Hak 
kekayaan Intelektual yang digunakan sebagai variabel 
pembobotan dalam penghitungan nilai TKDN diatur dalam 
Peraturan Direktur J enderal. 
Pasal9 
Dalam hal hasil produk industri yang termasuk dalam KBLI 
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang di dalamnya 
terdapat produk perangkat lunak (software), penghitungan 
nilai TKDN dilakukan dengan menggunakan cara 
penghi tung an nilai se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 
Pasal 10 
( 1) Dalam hal penghitungan nilai TKDN produk elektronika 
dan telematika untuk gabungan perangkat teknologi 
elektronika dan/ a tau informatika dan pengembangannya, 
khusus untuk Base Station nilai maksimal pembobotan 
untuk proses manufaktur dan pengembangan produk 
sebesar 100% (seratus persen). 
(2) Gabungan penghitungan nilai TKDN produk elektronika 
dan telematika produk Base Station sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan penghitungan nilai TKDN Base 
Station terkait dengan jasa pelayanan komunikasi terdiri 
dari instalasi, commissioning, optimasi, dan pemeliharaan 
dilakukan dengan metode penghitungan nilai TKDN 
gabungan barang dan jasa. 
6 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nornor: 68/M-~ID/PER/8/2015 
Pasal 11 
Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN produk 
elektronika dan telematika sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dilakukan pada variabel: 
a. untuk bahan (material) langsung berdasarkan negara asal 
pembuatan barang (Country of origin); 
b. untuk alat kerjajfasilitas kerja berdasarkan kepemilikan 
dan negara asal pembuatan; dan 
c. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan. 
Pasal 12 
Ketentua,n lebih lanjut tentang pembobotan variabel dan tata 
cara penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan 
telematika diatur dalam Peraturan Direktur J enderal. 
BABIV 
VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 
Pasal 13 
(1) Permohonan penghitungan nilai TKDN harus dilengkapi 
dengan SKKPS dari Direktur. 
(2) SKKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
hasil verifikasi kemampuan produksi yang dilakukan oleh 
Direktur dan/ atau surveyor independen yang ditunjuk 
Menteri. 
(3) SKKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
paling lam bat 5 (lima) hari kerj a setelah persyaratan 
dokumen diterima dengan lengkap dan benar. 
(4) Penghitungan nilai kemampuan produksi dan suplai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. aspek legal; 
b. aspek produksi; dan 
c. aspek manajemen 
(5) Ketentuan lebih lanjut 
kemampuan produksi dan 
Direktur Jenderal. tentang penghitungan nilai 
suplai diatur dalam Peraturan 
Pasal 14 
(1) Penghitungan nilai TKDN Produk elektronika dan 
telematika dilakukan berdasarkan permohonan 
perusahaan kepada Surveyor Independen yang di tunjuk 
Menteri. 
(2) Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan melalui proses verifikasi berdasarkan 
ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN yang 
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal. 
(3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditandasahkan oleh Direktur Jenderal. 
7 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 68,/H-IND/PER/8/2015 
(4) Hasil Verifikasi penghitungan nilai TKDN yang sudah 
mendapatkan tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) akan dicantumkan dalam sertifikat tanda sah TKDN. 
(5) Sertifikat tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak sertifikat diterbitkan. 
Pasal 15 
(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap hasil penghitungan 
nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) 
dapat dilakukan Verifikasi ulang capaian TKDN atas 
permintaan: 
a. pengguna anggaran dalam hal pengadaan barang dan 
jasa pemerintah; atau 
b. Direktur Jenderal untuk keperluan selain pengadaan 
barang dan j a sa pemerin tah. 
(2) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilakukan dengan menggunakan data yang 
dimiliki penyedia barang/ jasa, a tau data dalam daftar 
inventarisasi barangjjasa produksi dalam negeri. 
(3) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan dengan menggunakan data dalam 
daftar inventarisasi barang/ jasa produksi dalam negeri. 
(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dalam proses pengadaan barangjjasa dapat dilakukan 
pada saat pelaksanaan pekerjaan atau setelah 
pelaksanaan pekerjaan selesai. 
(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dapat dilakukan setelah ditemukan keraguan sebagai 
dimaksud pada ayat (1). 
(6) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibebankan kepada pemohon. 
BABV 
PENGAWASAN 
Pasal 16 
(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan konsistensi 
penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan 
sertifikat tanda sah TKDN yang telah diterbitkan dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Direktur Jenderal membentuk Tim pengawas 
konsistensi penggunaan produksi dalam negeri produk 
elektronika dan telematika yang diketuai Direktur. 
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan 
instansi terkait. 
8 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015 
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 
Pasal 17 
Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
dituangkan dalam laporan yang disampaikan kepada Menteri 
dan ditembuskan kepada instansi terkait. 
Pasal 18 
Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 paling sedikit berisi: 
a. Ikhtisar hasil pengawasan; dan 
b. Rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan. 
Pasal 19 
Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17, Perusahaan Pemegang sertifikat TKDN yang 
melanggar akan diberikan sanksi administratif berupa 
pencabutan sertifikat tanda sah TKDN dan tidak dapat 
mengajukan permohonan penghitungan nilai TKDN pada 1 
(satu) tahun berikutnya. 
BABVI 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 20 
(1) Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN yang 
dilakukan sebelum diterbitkan Peraturan Menteri ini 
dilakukan dengan menggunakan tata cara penghitungan 
nilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 69 /M-IND /PER/9 /2014 ten tang 
Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat 
Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika Dan 
Telematika. 
(2) Penghitungan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh surveyor independen yang telah ditunjuk 
Menteri. 
(3) Hasil penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib ditandasahkan oleh Direktur Jenderal. 
(4) Hasil Verifikasi penghitungan nilai TKDN yang sudah 
mendapatkan tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) akan dicantumkan dalam sertifikat tanda sah TKDN. 
(5) Sertifikat tanda sah TKDN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 
diterbitkan. 
9 Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015 
BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal21 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 
Menteri Perindustrian Nomor 69 /M-IND /PER/9 /2014 ten tang 
Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat 
Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika dan Telematika 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal22 
Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Agustus 2015 
MENTER! PERINDUSTRIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
SALEH HUSIN 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Agustus 2015 
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
YASONNA H. LAOLY 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1262 
10 LAMPIRAN PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 68/M-JND/PER/8/2015 
TANGGAL 19 Agustus 2015 
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) UNTUK INDUSTRI 
ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA 
KBLI URAIAN Keterangan 
A. Barang Elektronika dan Komponen 
26110 Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik 
Industri Tabung Elektron 
Industrin Konektor Elektronika 
Industri kabel Printer 
Industri kabel Monitor 
Industri Konektor dan lain lain 
Industri Katup Elektronik 
Industri Tabung Lampu 
26120 Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya 
Industri Transistor 
Industri Printed Circuit 
Industri Induktor 
Industri Kapasitor 
Industri Mikroprosesor 
Induktri Jenis Komponen Elektronika (Misalnya cok,gulungan, trafo) 
Industri Kristal Elektronik dan Cristal Assemblies 
Industri Solenoida 
Industri Switch dan Transducer untuk aplikasi elektronik 
Industri Interface Cards 
Industri Video (Kartu Video) 
Industri Kontroler 
Industri Kartu Jaringan 
Industri Modem 
Industri Komponen layar (Plasma, Polimer. LCD) 
Industri Light Emiting Diodes (LED) 
Industri Integrated Circuit (analog,digital maupun hibrid) 
Industri Dioda 
26410 Industri Televisi Dan/ Atau Perakitan Televisi 
Industri Pesawat Televisi dan Kombinasi 
Industri Monitor Televisi dan Pertunjukan 
Industri Perakitan Televisi 
26420 Industri Prealatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audio Dan 
Video, Bukan Industri Televisi 
Industri Penerima Radio dan Kombinasi KBLI 
26490 
26512 
26513 
26520 
26710 Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 68/M-IND/PER/ 8/2015 
URAl AN Keterangan 
Industri Tape Recorder dan Video Recorder 
Industri Pemutar CD dan VCD/DVD 
Industri Kamera Video Jenis Rumah Tangga dan Jukebox 
Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya 
Industri Mikrofon 
Industri Loudspeaker 
Industri Headphone 
Industri Amplifier 
Industri Mesin Karaoke 
Industri Console Video Game dan lainnya 
Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik 
pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian elektrik 
baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan 
penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti meteran arus listrik. 
Termasuk juga 
perlengkapan dari peralatan -peralatan tersebut 
Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik 
Industri Alat-alat laboratorium 
Industri Pesawt Pengatur Elektronik otomatis 
Industri Speedometer 
Industri Agrometer 
Industri Elektronik Sinar Katoda 
Industri Radar 
Industri Radio Kontrol 
Industri Instrumen Navigasi] 
Industri Meteorologi 
Industri Geofisika 
Industri Hidrologi 
Industri Spectofotometer 
Industri Perlengkapan peralatan tersebu t diatas 
Industri Alat Ukur Waktu 
Industri srloji Tangan 
Industri Arloji Saku 
Industri Arloji Kalung 
Industri Jam Dinding 
Industri Jam Beker dan Lonceng 
Industri Pembuatan bagian-bagian dari jam/ arloji 
Industri Instrumen Panel Clocks 
Industri Crono meter 
Industri Stop watch 
Industri Pencatat Waktu Parking 
Industri Time/date Stamps dan Pencatat Waktu Proses 
Industri Pencatat Waktu Datang dan Pulang Pegawai (Pencatat 
waktu absen) 
Industri Time Locks (Pengunci Waktu) dan Lain-lain. 
Industri Peralatan Fotografi 
Industri Kamera langsung jadi 
2 KBLI 
26791 
26792 
26800 Lampiran Peraturan Menteri Perindus tria.n RI 
Nomor: 68/M-l}ID/PER/8/2015 
URAIAN Keterangan 
Industri karnera untuk Micro Film 
Industri Karnera Digital 
Industri Karnera untuk Still Pictrure 
Industri Karnera untuk Penelitian Udara 
lndustri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya 
Industri Karnera Cinematografi 
Industri Proyektor Cinematografi 
Industri Image Proyektor 
Industri Slide Projector 
Industri Overhead Transparancy Projector 
Industri Aparat Cahaya Kilat Fotografi 
Industri Frame Karnera 
Industri Tempat Film 
Industri Lensa Karnera Zoom 
Industri Alat Pengukur Cahaya untuk Fotografi 
Industri Teropong Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Ma ta 
Industri Teropong Monoculer 
Industri Teropong Astronomi 
Industri Elbow Telescope 
Industri Periscope 
Industri Optik Spectroscope 
Industri Spectograph 
Industri Lensa Berlapis diasah 
Industri lensa Prisma 
Industri Mikroskop optik 
Industri Binokular dan Teleskop 
Industri Cermin Optik 
Industri Peralatan Kaca Pembesar Optik 
Industri Peralatan Presisi (ketepatan) Masinis Optik 
Industri Komparator Optik 
Industri Peralatan Pembidik Senjata Optik 
Industri Peralatan Positioning Optik 
Industri Perlatan dan Instrumen Pengukuran dan Pemeriksaan 
Optik 
lndustri Peralatan Laser 
Industri Pelapisan Lensa 
Industri Penggosokan Lensa 
Industri Mounting Lensa (bukan Opthalrnik) 
dan Industri lainnya 
Industri Media Magnetik Dan Media Optik 
Industri Media Rekarn Magnetik dan Optik untuk Suara, garnbar 
maupun data 
Industri Piringan hitarn kosong 
Industri Film yang belum peka cahaya 
Industri Pita untuk Merekarn Data dan Disk/ diskette kosong 
3 KBLI 
27113 
27201 
27330 
27401 
27402 Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015 
URAIAN Keterangan 
lndustri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus 
(Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) Industri 
Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik 
Industri Transformator 
Industri Pengubah Arus 
Industri Pengontrol Tegangan dan Komponen/Bagiannya 
Industri Transformator Distribusi listrik 
Industri Transformator Arc-Welding 
Industri Fluorescent Ballast atau lighting Ballast 
Industri Sub Stasiun untuk distribusi tenaga listrik 
Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer) 
Industri Baterai Primer 
Industri baterai Alkali 
Industri Baterai Mecury 
Industri Baterai Asam Timah 
Industri Baterai Ni-Cad 
Industri Baterai Ni-Mh 
Industri Baterai Lithium 
Industri Baterai Cell Kering 
Industri Baterai Cell Basah 
Industri Perlengkapan Kabel 
Industri Fitting 
Industri Sakelar 
Industri Stop Kontak dan Sebagainya 
Industri Batang Penghantar 
Industri Konduktor Listrik 
Industri Ground Fault Circuit Interupter (GFCI) 
Industri Lamp Holder 
Industri Penangkal Petir dan Koil 
Industri Steker Untuk Perangkat kawat Listrik 
Industri Outlet dan Socket Listrik (Stop Kontak) 
Industri Kotak Untuk Peralatan Kawat Listrik 
Industri Kabel dan Peralatan Listrik 
Industri Kutub Transmisi dan Line Hardware 
Industri Plastik Untuk Peralatan Kawat (bukan pembawa arus) 
Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan 
Lampu Ultra Violet 
Industri Lampu Pijar Penerangan 
Industri Penerangan Fotografi 
Industri Penerangan untuk panggung (lampu sorot) 
Industri Lampu Ultra Violet 
Industri Lampu Infra Red 
Industri lampu Senter 
Industri Penerangan pada alat alat kedokteran 
Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik) 
Industri Lampu Neon 
4 KBLI 
27409 
27510 
27520 Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 68/M-TIID/PER/8/2015 
URAIAN Keterangan 
Industri Lampu Helium 
Industri Lampu Argon 
Industri Lampu Natrium 
Industri Lampu Mercury 
Industri Peralatan Penerangan Lainnya 
Industri Tempat Lilin (Chandeliers) 
Industri Lampu Meja 
Industri Perangkat Lampu Hias Pohon Natal 
Industri Satang Perapian Listrik 
Industri Lentera (dengan bahan bakar karbit,listrik gas, bensin, 
minyak tanah) 
Industri Peralatan Lampu Jalan (Kecuali rambu-rambu lalu lintas) 
Industgri Peralatan Penerangan Bukan Listrik 
Industri Komponen Lampu Listrik (Starter, Filamen dan Reflektor) 
Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga 
Industri Selimut Listrik 
Industri Penghisap Debu (Vacuum Cleaner) 
Industri Pengkilat Lantai (Floor Polishers) 
Industri Tempat Sampah Listrik 
Industri Peralatan Untuk Mengolah Dan Mempersiapkan Makanan 
Industri Sikat Gigi Listrik 
Industri Alat-Alat Cukur Listrik 
industri alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya 
Industri Pengasah Pisau Listrik Dan Sebagainya 
Industri Kulkas (Refrigerator) 
Industri Mesin Pencuci Piring 
Industri Mesin Pencuci Dan Pengering Pakaian 
Industri Unit PembuanganjTempat Sampah Dan Kap Ventilasi 
Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga 
Industri Oven 
Industri Microwave Oven 
Industri Cookers 
Industri Hot Plates 
Industri Toasters 
Industri Pembuat Kopi Dan The 
Industri Frypans 
Industri Roasters 
Industri Penggorengan Dan Pemanggang Listrik Dan Hoods 
Industri Alat Pemanas 
lndustri Alat Masak Dengan Menggunakan Alat Listrik 
Industri Kipas Angin Dan Pemanas Ruangan 
Industri Pemanas Air Listrik 
Industri Alat Listrik Untuk Perawatan Rambut 
Industri Setrika Listrik 
Industri Alat Resistor Pemanas Listrik Dan Lain Lain. 
5 KBLI 
27900 
28130 Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 68/'rA-IND/PER/8/2015 
URAIAN Keterangan 
----lndustri Peralatan Listrik Lainnya 
Industri Dinamo Lampu Sepeda 
Industri Dinamo Magnetik 
Industri Busi 
Industri Alat-Alat Peringatan Suara (Sirine,Klaks on,Alarm,Bel Dan 
Sebagainya) 
Industri Peralatan Sinyal Listrik 
Industri Peralatann Listrik Yang Tidask Termasuk Kelompok 
Mana pun 
Industri Charge (Pengisi) Baterai Padat 
Industri Alat Pembuka Dan Penutup Pintu Listrik 
Industri Mesin Pembersih Ultrason ik 
Industri Penyamak Kasur 
Industri Peralatan Solid State Inverter 
Industri Peralatan Rektifikasi 
Industri Fuel Cells 
Industri Penyuplai Daya Teregulasi Dan Tidak Teregulasi 
Industri UPS (Uninterruptible Power Supplie) 
Industri Supresor Gelombang 
Industri Kabel Peralatan 
Industri Kabel Sambungan 
Industri Perangkat Kabel Listrik 
Industri Karbon Dan Grafit Elektroda 
Industri Kontak Dan Produk Karbon Dan Grafik Listrik Lainnya 
Industri Akselerator Partikel 
Industri Kapasitor 
Industri Kondensor Listrik 
Industri Elektromagnet 
Industri Papan Skare Listrik 
Industri Reklame Listrik 
Industri Insulator (Penyekat) Listrik (Kecuali Penyekat Kaca Atau 
Porselen) 
Industri Peralatan Patri Dan Solder Listrik 
Industri Besi Solder Tangan 
Industri Pembuatan Dan Perlengkapannya 
Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran Dan Klep/Katup 
Industri Kompressor Udara Dan Gas 
Industri Kompresor Untuk Refrigerator Dan Ac 
Industri Kompresor Untuk Kendaraan Bermotor 
Industri Pompa Laboratorium 
Industri Pompa Air 
Industri Pompa Udara 
lndustri Pompa Hidrolik 
Industri Pompa Vakum Atau Pompa Udara 
lndustri Kompresor Udara Dan Gas Lainnya 
6 KBLI 
28172 
28179 
28193 
33121 Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015 
URAIAN Keterangan 
Industri Pompa Untuk Zat Cair Baik Terpasang Alat Pengukur ! 
Ataupun Tidak 
Industri Pompa Yang Didesain Untuk Mesin Pembakaran Dalam 
Industri Katup Dan Keran Air Dari Logam 
···-Industri Katup Dan Keran Untuk Kebersihan 
Industri Keran Dan Katup Untuk Pemanasan 
Industri Pompa Tangan 
Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik 
Industri Mesin Hitung Listrik 
--
Industri Mesin Tik Elektrik 
Industri Mesin Stensil Elektrik Dan Sejenisnya 
Industri Kalkulator 
lndustri Alat Timbang Pos 
Industri Mesin Pengola Surat 
Industri Mesin Stenografi 
Industri Alat Penjilid 
Industri Mesin Pemeriksa Tulisan 
Industri Mesin Penghitung Koin Dan Pembungkus Koin 
Industri Peruncing Pensil 
Industri Stapler Dan Pembersih Stapler 
Industri Mesin Pemungutan Suara 
Industri Pembuat Lubang Kertas 
Industri Me sin Dan Perala tan Kantor Lainnya 
Industri Toner Dan Catridge 
Industri Papan Tulis (White Board Dan Marker Board) 
Industri Mesin Pendikte 
Industri Mesin Pendingin 
Industri Pendingin Dan Pembeku 
Industri Mesin -Mesin Penjual (Dispense Cases) 
Industri Mesin Ac (Air Conditioning) 
Industri Kipas Angin Dan Exhaust Hood Untuk Keperluan Industri 
Industri Pembuatan Komponen Dan Perlengkapannya 
Jasa Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Kapal Laut Atau Kereta Api 
Jasa Perawatan Pompa Dan Peralatan Yang Terkait 
Jasa Perawatan Peralatan Tenaga Uap Atau Zat Cair Penghitungan 
Jasa Perawatan Katup Dan Klep TKDN 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Kemudi dilakukan 
berdasarkan Jasa Reparas i Dan Perawatan Tungku Pembakar Dan Proses proyek Industri pengadaan Jasa Reparasi Dan Perawatan Alat Register barang dan 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Fotokopi jasa 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Kalkulator 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Ketik 
J asa Reparasi Dan Perawatan Perkakas Tangan Yang Digerakkan 
Tenaga 
7 KBLI 
33131 
33133 
33200 
95210 
95220 Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015 
URAl AN Keterangan 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Pendingin Dan Pembersih 
Udara 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Timbangan 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Penjual Otomatis Dan 
Keperluan Umum Lainnya 
Jasa Reparasi Alat Ukur, Alat Uji Dan Peralatan Navigasi Dan 
Pengontrol 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Pesawat Terbang 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Pengujian Emisi Mobil 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Meteorologi 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Pengujian Dan Pemeriksaan 
Perlengkapan Secara Fisik, Listrik Dan Kimia 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Penelitian Atau Survey 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralat Pendeteksi Dan Pemantauan 
Radiasi 
Jasa Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Perlatan Fotografi Dan Optik 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Teropong 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Mikroskop 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Teleskop Penghitungan 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Prisma TKDN 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Lensa (Kecuali Ophtalmik dilakukan 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Fotografi Dan Sejenisnya berdasarkan 
proyek 
Jasa Pemasangan Mesin Dan Peralatan lndustri pengadaan 
Jasa Perakitan Mesin Industri Dalam Pabrik barang dan 
Jasa Pemasangan Peralatan Kendali/Kontrol Proses Industri Dan Jasa 
Peralatan Industri Lainnya 
Jasa Pembongkaran Mesin Dan Peralatan Berskala Besar 
Jasa Pemasangan Kegiatan Millwright 
Jasa Pemasangan Machine Rigging 
Jasa Perakitan Peralatan Arena Bowling 
Jasa Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Televisi 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Radio Penerima 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Perekam Kaset Video (Vcr) 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Cd Player 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Kamera Video Jenis Pengguna Rumah 
Tangga 
Jasa Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah 
Dan Kebun 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Kulkas 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Kompor 
Jasa Reparas i Dan Perawatan Mesin Cuci 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Pengering Pakaian 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Pendingin Ruangan (Ac) 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Setrika Listrik 
8 KBLI Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 68/M-ThlD/PER/8/2015 
URAIAN Keterangan 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Alat Penghisap Debu Penghitungan 
TKDN 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Pemotong Rumput dilakukan 
berdasarkan 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Edger proyek 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Penyapu Salju Dan Daun pengadaan 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Trimmer barang dan 
jasa 
B. Barang Perangkat Teknologi Informatika dan/atau Komunikasi 
26210 Industri Komputer Dan/ Atau Perakitan Komputer 
Industri Pembuatan Komputer Desktop 
Industri Pembuatan Komputer Mainframe 
Industri Pembuatan Komputer Ukuran Tangan 
lndustri Pembuatan Server Komputer 
Industri Perakitan Komputer 
26220 Industri Perlengkapan Komputer 
Industri Drive Magnetik 
Industri Flash Drive Dan Alat Penyimpanan 
Industri Disk Drive Optik (Misalnya Cd-Rw, Cd-Rom,Dvd-Rom,Dvd-
Rw) 
Industri Printer 
Industri Monitor Televisi 
Industri Keyboard 
Industri Mouse 
Industri Joystick Dan Aksesoris Trackball 
Industri Terminal Komputer 
Industri Scanner 
lndustri Smart Card Reader 
Industri Virtual Reality 
Industri Helmets 
Industri Proyektor Komputer 
Industri Anjungan Tunai Mandiri 
Industri Terminal Point Of Sales (Pas) 
Industri Kombinasi Faks-Scanner-Fotokopi 
27310 Industri Kabel Serat Optik 
Kelompok Ini Mencakup Usaha Pembuatan Kabel Serat Optik. 
28174 Industri Mesin Fotocopi 
Industri Mesin Fotokopi 
industri mesin electronic sheet 
industri mesin lightdruk dengan sistem atau contact type 
industri perlengkapan mesin- mesin tersebut 
28173 Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektronik 
Industri Mesin Hitung Elektronik 
Industri Mesin Cash Register Dan Sejenisnya 
9 KBLI 
62020 
62090 
63111 
63112 
95110 
26310 Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 68/M-IND/PER/8/20 .15 
URAIAN Keterangan 
Kegiatan Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas 
Komputer 
Jasa Konsultasi Tentang Tipe Dan Konfigurasi Dari Piranti Keras 
Komputer 
Jasa Penginstalan Sistem Dan Pelatihan Pengguna Sistem 
Jasa Manajemen Dan Pengoperasian Sistem Komputer 
Jasa Perencanaan Dan Perancangan Sistem Komputer 
Jasa Pendukung Terkait 
Kegiatan Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya 
Jasa Pemulihan Kerusakan Komputer 
Jasa Instalasi (Setting Up) Personal Komputer 
Jasa lnstalasi Piranti Lunak 
Kegiatan Pengolahan Data 
Pengolahan Dan Penulisasn Laporan Dari Data Pelanggan 
Penyediaan Layanan Aplikasi 
Pembagian Fasilitas Mainframe Ke Klien 
Penyediaan Jasa Data Entri Penghitungan 
Kegiatan Penyimpanan Data Di Server (Hosting) Dan Kegiatan TKDN 
Ybdi dilakukan 
Jasa Pelayanan Yang Berkaitan Dengan Penyediaan Infrastruktur berdasarkan 
Penyimpanan Data Di Internet (Hosting) proyek 
pengadaan Jasa Layanan Pemrosesan Data Dan Kegiatan Ybdi barang dan 
Jasa Spesialisasi Penyimpanan Data Di Server Jasa 
Jasa Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Komputer Desktop 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Laptop 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Disk Drive Magnetik 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Flash Drive Dan Median Penyimpanan 
Lainnya 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Disk Drive Optik 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Printer 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Monitor 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Keyboard 
J as a Reparasi Dan Perawatan Mouse 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Joystick Trackbacll 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Modem Komputer Internal Dan 
Eksternal 
J as a Reparasi Dan Perawatan Terminal Kompu ter 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Server Komputer 
J as a Reparasi Dan Perawatan Scanner Termasuk Bar Code Scanner 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Pembaca Smart Card 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Virtual Reality Helmet Dan Proyektor 
Komputer 
Jasa Reparasi Dan Perawatan Terminal Komputer Seperti Atm, Pos 
lndustri Peralatan Telepon Dan Faksimili 
Industri Peralatan Pesawat Telepon 
10 KBLI 
26320 
26390 
95120 Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nom or: 68 /M~IN"D/PER/~/2015 
URAl AN Keterangan 
Industri Faksimili 
Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless) 
Industri Peralatan !pager 
Industri Telepon Seluler 
Industri Peralatan Komunika Bergerak (Mobile) Dan Lainnya 
Industri Peralatan Komunikasi Lainnya 
Industri Peralatan Switching Kantor 
Industri Peralatan Private Branch Exchange (Pbx) 
Industri Peralatan Komunikasi Data (Bridge, Router, Gateaway) 
Industri Pesawat Telepon Tanpa Kabel 
Industri Peralatan Tv Kabel 
Industri Antena Transmisi (Pemancar) Dan Penerima 
Industri Peralatan Studio Televisi, Radio, Dan Peralatan Siaran 
Termasuk Kamera Televisi Modem Peralatan Carrier, Sistem Alarm 
Kebakaran Dan Sirine (Pengiriman Sinyal Ke Stasiun Pengendali), 
Transmitor Radio Dan Televisi, Peralatan Infrared (Misalnya Remote 
Kontrol) Dan Lainnya 
Jasa Reparasi Peralatan Komunikasi 
Industri Telepon Tanpa Kabel 
Industri Telepon Seluler 
Industri Modem Peralatan Pembawa 
Industri Mesin Fax 
Industri Peralatan Transmisi Komunikasi (Seperti Router, Bridges, 
Modems) 
Industri Radio Dua Arab 
Industri Tv Komersial 
Industri Kamera Video Dan Peralatan Komunikasi Lainnya. 
C. Jasa Piranti Lunak (Software) dan Konten 
58200 Penerbitan Piranti Lunak (Software) 
Industri Sistem Operasi 
Industri Aplikasi Bisnis Dan Lainnya 
Industri Game Komputer Untuk Semua Platform 
62010 Kegiatan Pemrog raman Komputer 
Kegiatan Analisis Kebutuhan Pengguna Komputer Dan 
Permasalahannya 
Kegiatan Pemecahan Permasalahan 
Kegiatan Membuat Piranti Lunak Berkaitan Dengan Pemecahan 
Masalah Tersebut 
Kegiatan Perancangan Sistem Piranti Lunak (Pemutakhiran Dan 
Perbaikan) 
Kegiatan Perancangan Aplikasi Piranti Lunak (Pemutakhiran Dan 
Perbaikan) 
Kegiatan Perancangan Database Dan Halaman Web 
63120 Portal Web 
11 I 
I Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015 
KBLI URAIAN 
Jasa Pelayanan Yang Menyediakan Akses Ke Gerbang Utama Dari 
Pusat Enterprise Knowledge Yang Merupakan Hasil Dari Pengolahan 
Data Dan Informasi Misalnya Fasilitas 
Jasa Pelayanan Yang Menyediakan Fasilitas Untuk Melakukan 
Email 
Jasa Pelayanan Yang Menyediakan Fasilitas Searching 
Jasa Pelayanan Yang Menyediakan Fasilitas Chatting 
Jasa Pelayanan Yang Menyediakan Akses Ke Berbagai Sumber Daya 
(Resources) 
D. Gabungan Perangkat Teknologi Informatika dan/atau Komunikasi dan 
Pengembangan Barang-Barang Dimaksud 
26210 
26320 
26390 Industri Komputer Dan/ Atau Perakitan Komputer 
Industri Komputer Desktop 
Industri Komputer Laptop 
Industri Komputer Mainframe 
Industri Komputer Ukuran Tangan (Misal Pda) 
Industri Server Komputer 
Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless) 
Industri Peralatan !pager 
Industri Telepon Seluler 
Industri Peralatan Komunikasi Bergerak (Mobile) Dan Lainnya. 
Industri Peralatan Komunikasi Lainnya 
Industri Peralatan Switching Kantor 
Industri Peralatan Private Branch Exchange (Pbx) 
Industri Peralatan Komunikasi Data (Bridge, Router, Gateaway) 
Industri Pesawat Telepon Tanpa Kabel 
Industri Peralatan Tv Kabel 
Industri Antena Transmisi (Pemancar) Dan Penerima 
Industri Peralatan Studio Televisi, Radio Dan Peralatan Siaran 
Termasuk Kamera Televisi, Modem Peralatan Carrier, Sistem Alarm 
Kebakaran, Sirine (Pengiriman Sinyal Ke Stasiun Pengendali), 
Transmitor Radio Dan Televisi, Peralatan Infrared (Misalnya Remote 
Kontrol) Dan Lainnya 
MENTER! PERINDUSTRIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal ttd. 
SALEH HUSIN 
12 Keterangan