PERATURAN  MENTERI PERTANIAN  REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  58/Permentan/PK.210/11/2015  
TENTANG  
PEMASUKAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU OLAHANNYA  
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI PERTANIAN  REPUBLIK INDONESIA , 
 
 
Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
139/Permentan/PD.410/12/2014  sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
02/Permentan/PD.410/1/2015, telah ditetapkan 
Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke 
Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;  
  b. bahwa untuk mempercepat pelayanan pemasukan dan 
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional , perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang 
Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke 
Dalam Wilayah Negara Repu blik Indonesia ; 
Menging at:  1. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3482);  
 2. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan  Agreement Estab lishing the World  Trade 
Organization  (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia)  (Lembaran Negara Tahun 1994 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);   
 - 2 - 
2. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 19 99 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);  
3. Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42 97); 
4. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Keseh atan Hewan (Lembaran Negara 
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2009  tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan  (Lembara n Negara 
Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 5619);  
5. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5360);  
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) ;  
7. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 295, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604 ); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1 999 tentang 
Label, dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang 
Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4424);   
 - 3 - 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);  
12. Peraturan  Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang 
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan 
Hewan (Lembara n Negara Tahun 2012 Nomor 214, 
Tambahan Lembaran  Negara Nomor 5356);  
13. Peraturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 201 5 tentang 
Ketahanan Pangan dan Gizi  (Lembaran Negara Tahun 
2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran  Negara Nomor 
5680); 
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun  2014 tentang 
Pembentukan  Kementerian dan Pengangkatan Menteri 
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 -2019;  
15. Peraturan  Presiden Nomor 7 Tahun 201 5 tentang 
Organisasi Kementerian Negara  (Lembaran Negara Tahun 
2015  Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214 ); 
16. Peraturan  Presiden Nomor 45 Tahun 201 5 tentang 
Kementerian Pertanian  (Lembaran Negara Tahun 201 5  
Nomor 85); 
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/  
OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol 
Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;  
18. Peraturan Ment eri Pertanian Nomor 94/Permentan/ 
OT.140/ 12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan 
Pengeluaran Media Pembawa  Penyakit Hewan Karantina 
dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita 
Negara Tahun 2011 Nomor 7)  sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan  Menter i Pertanian Nomor 44/  
Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/  
OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan  
 - 4 - 
Pengeluaran Media Pembawa  Penyakit Hewan Karantina 
dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita 
Negara Tahun 2014 Nomor 428) ; 
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 
OT.010/8/201 5 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pertanian  (Berita Negara Tahun 201 5 Nomor 
1243 ); 
 
MEMUTUSKAN:  
 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG  PEMASUKAN 
KARKAS, DAGING, DAN/ATAU  OLAHANNYA KE DALAM 
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.  
 
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1  
Dalam Peraturan  Menteri  ini yang dimaksud dengan:  
1. Karkas Ruminansia adalah bagian dari tubuh ruminansia 
sehat yang telah disembelih se cara halal dan benar, 
dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki 
mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi 
dan ambing, ekor, serta lemak yang berlebih.  
2. Karkas Unggas adalah bagian dari tubuh unggas  yang 
telah  disembelih secara halal d an benar, dicabuti 
bulunya, dan dikeluarkan jeroan, dipotong kepala dan 
leher serta kedua kakinya.  
3. Karkas Babi adalah bagian dari tubuh babi sehat yang 
telah dipotong, dikerok bulunya, dipisahkan kepala dan 
kakinya, serta dikeluarkan jeroannya.  
4. Daging  adalah bagian dari otot skeletal karkas 
ruminansia yang terdiri atas Daging Potongan Primer 
(prime cut), Daging Potongan Sekunder (secoundary cut),   
 - 5 - 
Daging Variasi (variety/fancy meats ), dan Daging Industri 
(manufacturing meat ). 
5. Daging Potongan Primer ( prime cut) adalah potongan 
daging ruminansia yang memiliki keempukan, juiciness 
dan kualitas terbaik, berupa potongan daging dengan 
tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak 
ruminansia dalam bentuk segar dingin ( chilled ) dan beku 
(frozen ). 
6. Daging Potongan  Sekunder (secondary  cut) adalah 
potongan daging ruminansia di luar potongan primer 
yang memiliki keempukan, juiciness dan kualitas di 
bawah kualitas potongan primer , berupa daging dengan 
tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak 
ruminansia dalam be ntuk segar dingin ( chilled ) dan beku 
(frozen ). 
7. Daging Variasi ( variety/fancy meats ) adalah bagian 
daging selain Daging Potongan Primer , Daging Potongan 
Sekunder , dan Daging Industri berupa Potongan Daging 
Dengan Tulang dan Tanpa Tulang Dalam Bentuk Segar 
Dingin (chilled ) dan Beku (frozen ) yang berasal dari ternak 
ruminansia, yang terdiri dari buntut ( tail) dan lidah 
(tounge ) serta jenis potongan  lainnya. 
8. Daging Industri (manufacturing  meat) adalah bagian 
daging dalam bentuk bulky  dari Daging Potongan Primer , 
Daging Potongan Sekunder dan Daging Variasi  yang 
digunakan untuk kebutuhan industri . 
9. Daging Olahan adalah daging yang diproses dengan cara 
atau metod e tertentu, dengan atau tanpa bahan 
tambahan.  
10. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, 
daging, dan/at au olahannya dari luar negeri ke dalam 
wilayah Negara Republik Indonesia.  
11. Rekomendasi Pemasukan  yang selanjutnya disebut 
Rekomendasi adalah keterangan teknis yang menyatakan  
 - 6 - 
karkas, daging, dan/atau olahannya memenuhi 
persyaratan kesehatan masyarakat veter iner. 
12. Badan Kesehatan Hewan Dunia/ World Organization for 
Animal Health/Office International des Epizooties yang 
selanjutnya disingkat WOAH/OIE  adalah suatu badan 
yang mempunyai otoritas memberikan informasi 
kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di s uatu 
negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam 
tindakan sanitary di bidang kesehatan hewan.  
13. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang 
ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan 
manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit 
hewan lainnya melal ui kontak langsung atau tidak 
langsung dengan media perantara mekanis.  
14. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan 
kepada manusia atau sebaliknya.  
15. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya 
disebut Kesmavet adalah segala urusan yang 
berhubu ngan dengan hewan dan produk hewan yang 
secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi 
kesehatan manusia.  
16. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara 
Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan karkas, 
daging, dan/atau olahannya ke dalam wilayah  Negara 
Republik Indonesia.  
17. Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya 
disebut Unit Usaha adalah suatu Unit Usaha di Negara 
Asal yang menjalankan kegiatan produksi karkas, daging, 
dan/atau olahannya secara teratur dan terus menerus 
dengan tujuan kom ersial.  
18. Nomor Kontrol Veteriner ( Establishment Number ) yang 
selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti 
tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene 
dan sanitasi sebagai kelayakan dasar ( pre requisite )  
 - 7 - 
sistem jaminan keamanan panga n pada unit usaha 
pangan asal hewan.  
19. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit kerja Eselon I 
pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
Hewan di lingkungan Kementerian yang melaksanakan 
tugas dan fungsi di bidang Kesehatan Masyarakat 
Veteriner . 
20. Otorit as Veteriner adalah kelembagaan P emerintah atau 
Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki 
kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.  
21. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan 
Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah uni t 
kerja pada Kementerian Pertanian yang melaksanakan 
tugas dan fungsi perizinan pertanian.  
22. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang 
melaksanakan urusan di bidang peternakan dan/atau 
kesehatan hewan.  
23. Pelaku Usaha adalah orang per seorangan atau korpor asi, 
baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, 
yang melakukan kegiatan di  bidang peternakan dan 
kesehatan hewan.  
 
Pasal 2  
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum 
dalam pelaksanaan pemasukan, dengan tujuan untuk:  
a.  melindungi kesehata n dan ketenteraman batin 
masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan;  
b.  memastikan terpenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, 
dan halal bagi yang dipersyaratkan;  
c.  menjamin karkas, daging, dan/atau olahannya yang 
dimasukkan bebas dari Zoonosis dan penyakit hewan 
menular, bahaya kimiawi, dan bahaya fisik; dan  
d.  memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan 
karkas, daging, dan/atau olahannya.   
 - 8 - 
Pasal 3  
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan  
pemasukan, tata cara pemasukan, dan pengawasan . 
 
 
BAB II  
PERSYARATAN PEMASUKAN  
 
Pasal 4  
(1) Pemasukan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Badan 
Usaha Milik Negara  (BUMN) , Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD), Lembaga Sosial, atau Perwakilan  Negara 
Asing/Lembaga Internasional.  
(2) Pelaku Usaha, BUMN , BUMD, Lembaga Sosial, dan 
Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan 
pemasukan, wajib mendapatkan izin pemasukan dari 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang p erdagangan.  
(3) Menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang p erdagangan dalam memberikan izin pemasukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah 
memperoleh Rekomendasi dari Direktur Jenderal  atas 
nama Menteri . 
(4) Direktur Jenderal dalam memberikan Rekomendasi 
sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah 
mendapat saran dan pertimbangan teknis dari Direktur 
Kesehatan Masyarakat Veteriner.  
(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin 
pemasukan.  
 
Pasal 5  
(1) Pelaku U saha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang 
melakukan pemasukan daging ruminansia besar wajib  
 - 9 - 
menyerap daging sapi lokal dari rumah potong hewan 
yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner.  
(2) Penyerapan daging sapi lokal sebagaimana dimaksud 
pada a yat (1) wajib diverifikasi oleh dinas provinsi 
dan/atau dinas kabupaten/kota asal daging sapi lokal.  
(3) Penyerapan daging sapi lokal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) persen untuk importir 
umum dan 1,5 (satu koma lima) persen untuk importi r 
produsen dari total jumlah pemasukan  yang akan 
datang . 
 
Pasal 6  
(1) Pelaku U saha, BUMN , BUMD, atau Lembaga Sosial 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  4 harus berbadan 
usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut 
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia .  
(2) Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus 
berkedudukan di Indonesia.  
 
Pasal 7  
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
Pasal 5, dan Pasal 6 pemasukan karkas, daging, dan/atau 
olahannya harus mem enuhi persyaratan:  
a. jenis karkas, daging, dan/atau olahannya;  
b. masa  penyimpanan karkas dan daging sampai tiba di 
wilayah Negara Republik Indonesia;  
c. Negara Asal dan Unit Usaha ; dan  
d. kemasan, label, dan pengangkutan.  
 
Pasal 8  
(1)  Jenis daging sebagaimana dima ksud dalam Pasal 7 huruf 
a yang berasal dari jenis lembu , tercantum dalam  
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini.   
 - 10 - 
(2)  Jenis karkas, daging, dan/atau olahannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang berasal dari selain 
jenis lembu , tercantum dalam  Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.  
 
Pasal 9  
Masa penyimpanan karkas dan daging sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, untuk:  
a. karkas dan daging beku ( frozen ) paling lama 6 (enam) 
bulan sejak waktu pemotongan ternak hingga batas 
waktu tiba di wilayah Negara Republik Indonesia, pada 
temperatur penyimpanan maksimum minus 18oC; dan  
b. karkas dan daging segar dingin ( chilled ) paling lama 3 
(tiga) bulan sejak waktu pemotongan ternak hingga batas 
waktu tiba di wilayah Negara Republik Indonesia, pada 
temperatur penyimpanan maksimum 4oC. 
 
Pasal 10 
Persyaratan Negara Asal sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 
7 huruf c , harus bebas dari:   
a. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Feve r (RVF), 
Contagious Bovine Pleuropneumonia , dan Bovine 
Spongiform Encephalopathy  (BSE ) untuk pemasukan 
daging ruminansia besar;  
b. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever  (RVF), 
Sheep and Goat Pox, Peste des Petits Ruminants  (PPR), 
dan Scrapie  untuk pemasukan karkas dan daging 
ruminansia kecil;  
c. Penyakit  Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever  (RVF), 
Classical Swine Fever (CSF)/Hog Cholera dan African 
Swine Fever  (ASF) untuk pemasukan karkas dan daging 
babi; dan   
 - 11 - 
d. Penyakit Highly Pathogenic Avian Influen za (HPAI) dan 
paling kurang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) 
hari terakhir dalam radius 50 (lima puluh) kilometer 
sebelum pelaksanaan pengeluaran dari negara asal telah 
dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit 
Newcastle Disease  (ND), Duck Viral Hepatitis  (DVH), dan  
Duck Viral Enteritis (DVE) untuk  pemasukan karkas 
unggas.  
 
Pasal 11  
(1) Pemasukan daging ruminansia besar dari negara dengan 
status risiko BSE dapat dikendalikan ( controlled  BSE 
risk), dapat dipertimbangkan sebagai Negara Asal.  
(2) Daging rumi nansia besar dari negara dengan status 
risiko BSE dapat dikendalikan ( controlled  BSE risk) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:  
a. daging tanpa tulang ( boneless /deboned meat ), 
kecuali yang dipisahkan secara mekanis 
(mechanically separated meat /MSM dan 
mechanically deboned meat/ MDM) ; atau 
b. daging dengan tulang ( bone -in meat).  
(3) Daging dengan tulang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b harus berasal dari:  
a.  ternak yang lahir dan dibesarkan di Negara Asal dan 
sepanjang hidupnya tidak pernah diberikan pakan 
yang mengandung bahan asal ruminansia;  
b. ternak berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan;  
c. ternak yang telah lulus pemeriksaan ante mortem  
dan tidak dipingsankan ( stunning ) dengan cara 
menyuntikkan udara atau gas bertekanan ke rongga 
kepala; dan  
d. karkas telah lulus pemeriksaan post mortem  dan 
telah dilakukan tindakan pencegahan 
terkontaminasi oleh Specified Risk Material  (SRM).   
 - 12 - 
Pasal 12  
(1) Dalam hal N egara Asal belum bebas PMK dapat 
dipertimbangkan sebagai Negara Asal daging ruminansia 
olahan dan dag ing babi olahan dengan persyaratan telah:  
a.  dilayukan pada pH daging di bawah 5,9 serta 
dipisahkan limfoglandula ( deglanded ) dan tulangnya 
(deboned) ; dan  
b. dipanaskan lebih dari 800 C selama 2 -3 menit.  
(2) Untuk daging babi olahan yang tidak dilakukan 
pemanasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dapat dilakukan  melalui proses penggaraman paling 
kurang 12 (dua belas) bulan.  
 
Pasal 13  
Status penyakit hewan di Negara Asal sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 didasarkan pada 
deklarasi  WOAH/OIE.  
 
Pasal 14  
(1) Persyaratan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf c  harus:  
a. di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai unit 
usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner negara 
asal; 
b. tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk 
hewan ya ng berasal dari negara tertular penyakit 
hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10; 
c. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan 
sesuai dengan ketentuan internasional yang 
dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan 
keamanan pangan yang diterbitkan ol eh otoritas 
kompeten yang diakui secara internasional;   
 - 13 - 
d. memiliki dan hanya menerapkan sistem jaminan 
kehalalan untuk seluruh proses produksi ( fully 
dedicated for halal practices ) serta mempunyai 
pegawai tetap yang bertanggung jawab dalam 
pelaksanaan penyemb elihan, pemotongan, 
penanganan, dan pemrosesan secara halal; dan  
e. rumah potong hewan selain rumah potong hewan 
babi mempunyai juru sembelih halal dan disupervisi 
oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh 
otoritas halal Indonesia.  
(2) Penerapan sistem jami nan kehalalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d pada rumah potong 
hewan unggas harus menerapkan penyembelihan secara 
manual untuk setiap unggas oleh juru sembelih halal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.  
 
Pasal 15  
(1) Negara A sal dan Unit Usa ha dapat ditetapkan sebagai 
Negara Asal dan Unit Usaha setelah memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 
Pasal 1 1, Pasal 1 2 dan Pasal 14 . 
(2) Penetapan Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jender al 
atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan . 
(3) Direktur Jenderal dalam menetapkan Negara Asal dan 
Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dengan mempertimbangkan hasil analisis risiko.  
 
Pasal 1 6 
(1) Analisis risiko seba gaimana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (3) dilakukan melalui tahapan:  
a.  penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima 
(acceptable level of protection ) sesuai dengan jenis 
penyakit;   
 - 14 - 
b.  pemeriksaan dokumen ( desk review ) dan verifi kasi 
(on site review ) sistem penyelenggaraan kesehatan 
hewan dan jaminan keamanan produk hewan di 
Negara Asal ; dan  
c.  pemeriksaan dokumen ( desk review ) dan audit 
pemenuhan ( on site review ) sistem jaminan 
keamanan dan kehalalan produk hewan di Unit 
Usaha.  
(2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Tim Analisis Risiko yang keanggotaannya 
terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan 
Kesehatan Hewan, Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan 
Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan pakar dengan latar 
belakang keilmuan terkait.  
(3) Verifikasi pemenuhan sistem penyelenggaraan kesehatan 
hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara 
Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan oleh Tim Penilai Negara yang keanggotaannya 
terdiri at as wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan 
Kesehatan Hewan dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan 
Kesehatan Masyarakat Veteriner.  
(4) Audit pemenuhan sistem jaminan keamanan dan 
kehalalan produk hewan di unit usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c  dilakukan oleh Tim 
Penilai Unit Usaha yang keanggotaannya terdiri atas 
wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan 
Masyarakat Veteriner.  
(5) Tim Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ), 
Tim Penilai Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dan Tim Penilai Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan 
atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan.   
 - 15 - 
(6) Penetapan penambahan Unit Usaha dari Negara Asal 
yang telah ditetapkan dilakukan melalui tahapan analisis 
risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
 
Pasal 17  
(1) Jika hasil analisis risiko Negara Asal , risiko melebihi 
tingkat perlindungan yang dapat diterima sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huru f a, Direktur 
Jenderal menerbitkan surat penolakan penetapan Negara 
Asal. 
(2) Jika hasil analisis risiko Negara Asal , risiko lebih rendah 
atau sama dengan tingkat perlindungan yang dapat 
diterima seba gaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf a, Direktur J enderal atas nama Menteri 
menetapkan Negara Asal sebagai N egara Asal P emasukan 
dalam bentuk Keputusan . 
 
Pasal 18  
Persyaratan k emasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf d  harus:  
a.  asli dari Negara Asal dan memiliki label; dan  
b.  terbuat dari bahan khusus dan aman untuk pangan ( food 
grade ), serta tidak bersifat toksik.  
 
Pasal 19  
Persyaratan l abel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  huruf 
d menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan 
mencantumkan:  
a. negara tujuan Indonesia;  
b.  NKV;  
c.  tanggal penyembelihan, pemotongan, dan/atau tanggal 
produksi;  
d.  jumlah, jenis, dan spesifikasi karkas, daging, dan/atau 
olahannya; dan  
e.  tanda halal bagi yang dipersyaratkan.   
 - 16 - 
 
Pasal 20 
Persyaratan p engangkutan karkas, daging, dan/atau 
olahannya sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 7 huruf d 
sebagai berikut:  
a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat 
pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia.  
b. karkas , daging, dan/atau olahannya sebelum dimuat ke 
dalam alat angkut harus dilakukan tindakan  karantina  
hewan di Negara Asal;  
c. pemasukan dengan cara transit dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang 
karantina hewan;  
d. pengangkutan karkas, daging, dan/atau olahannya 
untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat 
halal dilarang dalam satu kontainer; dan  
e. setibanya di tempat pemasukan, karkas, daging, 
dan/atau olahannya dikenakan tindakan karantina 
hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan bidang karantina hewan.  
 
 
BAB III  
TATA CARA PEMASUKAN  
 
Pasal 21 
Untuk memperoleh R ekomendasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (3) pemohon mengajukan permohonan 
secara online  kepada Direktur Jenderal melalui Kepala 
PPVTPP.  
 
Pasal 2 2 
(1) Permohonan Rekomendasi oleh Pelaku Usaha , BUMN,  
dan BUMD  harus diajukan pada t anggal 1 -31 Desember 
tahun sebelumnya, tanggal 1 -30 April , dan tanggal 1 -31 
Agustus tahun berjalan.   
 - 17 - 
(2) Permohonan Rekomendasi oleh Lembaga Sosial, dan 
Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional dapat 
diajukan sewaktu -waktu sesuai kebutuhan . 
(3) BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat sewaktu -waktu melakukan  pemasukan karkas 
dan/atau daging potongan sekunder ( secondary cut ) dari 
jenis lembu dalam hal terjadi kekurangan ketersediaan 
daging sapi akibat terjadi wabah penyakit hewan 
dan/atau bencana alam, dan mengantisipasi gejolak 
harga.  
(4) Dalam melakukan pemasukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) BUMN dan BUMD harus mendapatkan 
penugasan :  
a. Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk Badan 
Usaha Milik Negara;  
b. Gubernur untuk Badan Usaha Milik Daerah.  
(5) Penug asan Menteri BUMN dan BUMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4 ) berdasarkan usulan dari : 
a. Menteri,  dalam hal terjadi kekurangan ketersediaan  
daging sapi akibat terjadi wabah penyakit hewan  
dan/atau bencana alam ; dan/atau  
b. Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang p erdagangan, dalam hal 
mengendalikan gejolak harga, dan/atau mencegah  
inflasi.  
(6) Pelaksanaan pemasukan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi 
yang dipimpin oleh menteri yang melaksanakan 
sinkroni sasi dan koordinasi di  bidang perekonomian.  
(7) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang p erdagangan dalam mengendalikan gejolak harga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus  
 - 18 - 
berdasarkan harga referensi sebesar 30% di atas biaya 
produksi.  
(8)  Karkas dan/atau daging  potongan sekunder ( secondary 
cut) dari jenis lembu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
 
Pasal 23  
(1)  Permohonan Rekomendasi y ang diajukan oleh Pelaku 
Usaha , BUMN , dan BUMD  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:  
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas 
pimpinan perusahaan;  
b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);  
c.  Surat Izin Usaha Perd agangan (SIUP);  
d.  surat tanda daftar atau izin usaha di bidang 
peternakan dan kesehatan hewan;  
e.  akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang 
terakhir;  
f.  NKV;  
g.  API (Angka Pengenal Importir) ;  
h. surat keterangan bermaterai kepemilikan tempa t 
penyimpanan berpendingin ( cold storage ) dan alat 
transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen 
pendukungnya, kecuali untuk pemasukan daging 
olahan siap saji yang tidak memerlukan fasilitas 
berpendingin sebagaimana informasi pada label 
produk;  
i.  rekomendasi dinas provinsi;  
j.  mempunyai dokter hewan yang berkompeten di 
bidang kesehatan masyarakat veteriner, dibuktikan 
dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari 
pimpinan perusahaan;  
k. laporan realisasi pemasukan periode sebelumnya;   
 - 19 - 
l.  bukti penyerapan daging sapi lokal telah diverifikasi 
oleh dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota asal 
daging sapi lokal; dan  
m. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan 
dokumen yang disampaikan benar dan sah.  
(2) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Le mbaga 
Sosial seb agaimana dimaksud dalam Pasal 22  ayat (2) 
harus dilengkapi persyaratan:  
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas 
pimpinan Lembaga Sosial ;  
b.  akta pendirian Lembaga Sosial dan perubahannya 
yang terakhir;  
c.  penetapan sebagai Lem baga Sosial dari instansi 
berwenang;  
d.  keterangan pemberian hibah dari Negara Asal ;  
e.  bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan 
berpendingin ( cold storage ) yang telah memiliki NKV 
dan dokter hewan penanggung jawab teknis;  
f.  surat pernyataa n tidak akan memperjualbelikan 
karkas, daging, dan/atau olahannya;  
g.  keterangan calon penerima; dan  
h.  surat pernyataan bermaterai yang menyatakan 
dokumen yang disampaikan benar dan sah.  
(3)  Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Perwakilan 
Negara Asing/ Lembaga Internasional seb agaimana 
dimaksud dalam Pasal 21  ayat (2) harus dilengkapi 
persyaratan:  
a.  identitas pimpinan dan/atau wakil yang 
ditugaskan/  dikuasakan;  
b.  bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan 
berpendingin ( cold storage );  
c.  surat pern yataan untuk kebutuhan internal dan 
tidak diedarkan; dan   
 - 20 - 
d.  surat pernyataan bermaterai yang menyatakan 
dokumen yang disampaikan benar dan sah.  
 
Pasal 24  
(1) Kepala PPVTPP setelah menerima p ermohonan secara 
online  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 melakuk an 
verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 3, dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sudah memberikan 
jawaban menolak atau menerima.  
(2) Permohonan ditolak  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
jika persyarata n administra si sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  23 tidak lengkap  dan/atau tidak benar . 
(3) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) 
diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada Pemohon  
disertai alasan penolakannya  secara online .  
(4) Permohonan diterima se bagaimana dimaksud pada ayat 
(1) jika telah memenuhi persyaratan administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. 
(5) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) diteruskan kepada Direkt ur Jenderal secara online.   
 
Pasal 2 5 
(1) Direkt ur Jenderal  setelah menerima permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24  ayat ( 5) 
melakukan kajian  teknis dalam jangka waktu paling lama 
3 (tiga) hari kerja  sudah  memberikan jawaban menolak 
atau menyetujui . 
(2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada  ayat ( 1) 
apabila tidak memenuhi persyaratan  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 . 
(3) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) 
diberitahukan oleh Direktur Jenderal kepada pemohon 
melalui Kepala PPVTPP dalam bentuk surat penolakan 
secara online .  
 - 21 - 
(4) Permohonan disetujui s ebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7. 
(5) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) diterbitkan Rekomendasi  oleh Direktur Jenderal .  
 
Pasal 26  
(1) Rekomendasi seb agaimana dimaksud dalam Pas al 25 
ayat ( 5) disampaikan oleh Direkt ur Jenderal kepada 
Kepala PPVTPP secara online .  
(2) Kepala PPVTPP setelah menerima Rekomendasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan 
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perdagangan  secara online.   
 
Pasal 27  
Penetapan jumlah dalam Rekomendasi per Pelaku Usaha,   
Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga 
Internasional , ditetapkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan.  
 
Pasal 28  
Penerbit an Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 ayat (5 ) dilakukan 3 (tiga) kali yaitu bulan Desember tahun 
sebelumnya, April dan Agustus  tahun berjalan.  
 
Pasal 29  
Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5 ), 
paling sedikit memuat:  
a.  nomor Rekomendasi;  
b.  nama, NPWP dan alamat pemohon, serta  alamat tempat 
penyimpanan berpendingin ( cold storage );  
c.  nomor dan tanggal surat permohonan;  
d.  Negara Asal ;   
 - 22 - 
e.  nama dan nomor establishment  Unit Usaha pemasok;  
f.  jenis/kategori karkas, d aging, dan/atau olahannya 
beserta kode HS;  
g.  persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;  
h.  tempat pemasukan;  
i.  masa berlaku Rekomendasi; dan  
j.  tujuan penggunaan.  
 
Pasal 30  
(1) Masa berlaku Rekomendasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 huruf i dilakukan tiga periode dalam satu 
tahun sebagai berikut :   
a. Periode kesatu  berlaku mulai tanggal 1 Januari 
sampai dengan 30 April;  
b. Periode kedua  berlaku mulai tanggal 1 Mei sampai 
dengan 30 Agustus ; 
c. Periode ketiga  berlaku mulai tanggal 1 September 
samp ai dengan 31 Desember . 
(2) Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada 
Rekomendasi terjadi wabah penyakit hewan menular 
sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 10, Pasal 1 1, dan 
Pasal 12 , Rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan 
tidak berlaku.  
(3) Permohonan Rekomend asi dapat disampaikan kembali 
untuk  negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sebelum batas waktu Rekomendasi berakhir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
 
Pasal 31 
(1) Tujuan penggunaan seb agaimana dimaksud dalam Pasal 
29 huruf j terhadap karkas dan daging sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8, untuk hotel, restoran, katering, 
industri, dan keperluan khusus lainnya .   
 - 23 - 
(2) Tujuan penggunaan seb agaimana dimaksud dalam Pasal 
29 huruf j terhadap olahannya untuk hotel, restoran, 
katering, industri, keperluan khusus lainnya , dan pasar 
modern.  
(3) Keperluan  khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi:  
a.  kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah, 
sosial, atau kepentingan penanggulangan bencana;  
b.  keperluan perwakilan negara asing/lembaga 
interna sional beserta pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia;  
c.  keperluan penelitian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan; atau  
d. contoh yang tidak diperdagangkan (keperluan 
pameran) sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram.  
 
Pasal 32  
Pelaku U saha, BUMN , BUMD, Lemb aga Sosial, dan Perwakilan 
Negara Asing/Lembaga Internasional, yang melakukan 
pemasukan :  
a. dilarang mengajukan perubahan Negara Asal, Unit Usaha 
asal, tempat pemasukan, jenis/kategori karkas, daging, 
dan/atau olahannya terhadap Rekomendasi yang telah 
diterb itkan;  
b. dilarang melakukan pemasukan jenis/kategori karkas, 
daging, dan/atau olahannya selain yang tercantum dalam 
Rekomendasi;   
c. wajib melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya 
penyakit hewan menular; dan  
d. wajib melaporkan realisasi pemasukan periode 
sebelumnya secara online  pada saat mengajukan 
Rekomendasi yang baru .  
 
  
 - 24 - 
 
BAB IV 
PENGAWASAN  
 
Pasal 33  
(1) Karkas, daging, dan/atau olahannya yang telah 
dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan 
dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan 
kesehatan masya rakat veteriner.  
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki 
kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat 
Veteriner di Kementerian, provinsi, dan kabupaten/  kota 
sesuai dengan kewenangannya.  
(3) Karka s, daging, dan/atau olahannya yang telah 
dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan, 
selain diawasi oleh pengawas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dapat dilakukan oleh masyarakat.  
(4) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada a yat (3) berupa laporan 
dugaan penyimpangan terhadap karkas, daging, 
dan/atau olahannya yang beredar.  
(5) Laporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) disampaikan kepada Pengawas Kesehatan 
Masyarakat Veteriner setempat.  
 
Pasal 34  
Dalam hal di wila yah provinsi atau kabupaten/kota belum 
memiliki Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner 
sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 33  ayat (2), pelaksanaan 
pengawasan dilakukan oleh Pengawas Kesehatan Masyarakat 
Veteriner provinsi  atau kabupaten/  kota terdekat.  
  
 - 25 - 
Pasal 35  
Pengawasan oleh Dokter Hewan Berwenang sebaga imana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan pemeriksaan 
terhadap:  
a.  kondisi fisik karkas, daging, dan/atau olahannya;  
b.  kemasan dan label;  
c.  dokumen;  
d.  tempat penyimpanan dan alat angkut; dan  
e.  tempat penjajaan, khusus untuk produk olahan.  
 
Pasal 36 
(1) Pemeriksaan kondisi fisik karkas, daging, dan/atau 
olahannya seb agaimana dimaksud da lam Pasal 35  huruf 
a, dilakukan secara organoleptik.  
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan secara organoleptik 
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya 
penyimpangan harus dilakukan pengambilan sampel 
untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.  
(3) Pemeriksaan kemasan dan label seb agaimana dimaksud 
dalam Pasal 35  huruf b, dilakukan terhadap kesesuaian 
keterangan mengenai n ama produk, produsen, tanggal 
produksi dan/atau tanggal kadaluarsa, jenis/kategori 
produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan.  
(4) Pemeriksaan dokumen seb agaimana dimaksud dalam 
Pasal 35  huruf c, dilakukan dengan pemeriksaan 
terhadap kelengkapan berupa  sertifikat veteriner dan 
sertifat halal bagi yang dipersyaratkan.  
(5) Pemeriksaan tempat penyimpanan dan alat angkut 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 35 huruf d, dan 
tempat penjajaan khusus untuk produk olahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35  huruf e, meli puti 
kesesuaian persyaratan higi ene sanitasi, dan suhu 
ruangan sesuai dengan jenis karkas, daging, dan/atau 
olahannya, serta pemisahan produk halal dan non halal.   
 - 26 - 
 
Pasal 37  
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 3 
dilakukan paling sedikit 4 (empat) b ulan sekali, atau 
sewaktu -waktu apabila diketahui adanya dugaan 
penyimpangan terhadap dipenuhinya persyaratan teknis 
kesehatan masyarakat veteriner.  
(2) Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32  ayat (2) melaporkan hasil 
penga wasannya secara berkala atau sewaktu -waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur 
Jenderal, dan Kepala Dinas Provinsi atau 
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.  
(3) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala 
Dinas Kabupaten/Kota seb agaimana dimaksud pada ayat 
(2) menyampaikan laporan hasil pengawasan secara 
berkala atau sewaktu -waktu kepada Menteri melalui 
Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/  Walikota 
sesuai dengan kewenangannya.  
 
 
BAB V 
KETENTUAN SANKSI  
 
Pasal 38 
Pelaku Usaha, BUMN , BUMD, Lembaga Sosial, atau 
Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, yang 
melanggar ketentuan:  
a. Pasal 4 ayat (2) dan ayat ( 5); 
b. Pasal 5;  
c. Pasal 9 ; 
d. Pasal 23  ayat (1) huruf k, huruf l, huruf m, ayat (2) huruf 
h, ayat (3) huruf d;  
e. Pasal 31 ; dan/atau  
f.  Pasal 32 ,  
 - 27 - 
dikenakan sanksi berupa pencabutan rekomendasi, tidak 
diberikan  rekomendasi be rikutnya, dan diusulkan kepada 
menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang 
perdagangan untuk mencabut Persetujuan Impor (PI) .  
 
 
BAB V I 
KETENTUAN PERALIHAN  
 
Pasal  39 
(1) Negara Asal dan Unit Usaha yang telah melakukan 
Pemasukan disetujui sebagai Negara Asal dan Unit Usaha 
Pemasukan  sebelum Peraturan Menteri ini berlaku 
ditetapkan sebagai Negara Asal dan Unit Usaha 
Pemasukan . 
(2) Rekomendasi yang telah diterbitkan sebelum 
diundangkannya Peraturan Menteri ini masih tetap 
berlaku sampai habis masa berlakunya.  
 
 
BAB VI I 
KETENTUAN PENUTUP  
 
Pasal 40 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  
a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139/Permentan/  
PD.410/12/2014 tentang  Pemasukan Kar kas, Daging, 
dan/atau Olahannya  Ke Dalam Wilayah Negara Republik 
Indonesia (Berita Negara Tahun  2014 Nomor 1967); dan  
b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/  
PD.410/1/2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Pertanian Nomor 139/Permentan/PD.41 0/12/  
2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau 
Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 
(Berita Negara Tahun 2015 Nomor 105),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.   
 - 28 - 
 
Pasal 41 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada  tanggal 
diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini  dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  25 Desember 2015  
 
MENTERI  PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 ttd 
 
AMRAN SULAIMAN  
 
Diundangkan di J akarta  
pada tanggal 7 Desember 2015  
 
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK A SASI MANUSIA   
REPUBLIK INDONESIA , 
 
 ttd 
 
WIDODO EKATJAHJANA  
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  TAHUN 2015 NOMOR  1830  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 - 29 - 
 
LAMPIRAN I  PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
     NOMOR      : 58/Permentan/PK.210/11/2015  
 TANGGAL  : 25 Desember 2015  
 
DAGING  DARI JENIS LEMBU YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM 
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 
No. POS 
TARIF/HS  URAIAN BARANG   
KETERANGAN  
Kategori 
daging -  Jenis item 
poton gan 
(internasional)  Jenis item 
potongan 
(nama 
Indonesia)  
1 2 3 4 5 6 
I  POTONGAN DAGING DARI JENIS LEMBU SEGAR DINGIN DAN BEKU  
 02.01  Daging binatang 
jenis lembu, 
segar atau 
dingin.   
1 Ex. 
0201.20.00
.00 
 -Potongan daging  
lainnya, 
bertulang  (Bone 
in) Potongan 
Primer  
(Prime 
Cuts) Short loin  
Rump & Loin  
 
 
T-Bone Steak  
 
Short  Ribs  
OP Ribs/Ribs 
Prepared  Has pendek  
Has dan 
tanjung 
bertulang  
Steak has 
pendek  
Iga Pendek  
Lamusir 
utuh 
bertulang  
2 Ex. 
0201.30.00
.00 
 -Daging tanpa 
tulang  (Boneless)  Potongan 
Primer 
(Prime 
Cuts) Tenderloin S ide 
Strap Off  
 
Tenderloin /Sid
e strap  
 
Striploin/sirloin  
Cube roll/ Rib 
Eye  
Rump cap 
 
Sirloin Butt/  
Rostbiff  
 
 Has dalam 
tanpa 
anakan  
Has dalam 
dengan 
anakan  
Has luar  
Lamusir  
 
Steak 
tanjung  
Has tanjung 
bersih  
 
   Potongan 
Industri/
Manufactu
ring Meat  Trimmings 65 
sampai dengan  
95 – CL 
 
Forquarter  
 Tetelan 65 
sampai 
dengan 95   
-CL 
Prosot 
Depan   
 - 30 - 
No. POS 
TARIF/HS  URAIAN BARANG   
KETERANGAN  
Kategori 
daging -  Jenis item 
poton gan 
(internasional)  Jenis item 
potongan 
(nama 
Indonesia)  
1 2 3 4 5 6 
Hindquarter  
 Prosot 
Belakang  
 02.02  Daging binatang 
jenis lembu, 
beku.   
3. Ex. 
0202.20.00
.00 -Potongan daging  
 lainnya, 
bertulang  (Bone 
in) Potongan 
Primer  
(Prime 
Cuts) 
 Short loin  
Rump & Loin  
 
 
T-Bone Steak  
 
Short Ribs  
 
OP Ribs/Ribs 
Prepared  
 
Brisket /Short 
plate  Has pendek  
Has dan 
tanjung 
bertulang  
Steak has 
pendek  
Iga Pendek 
Bertulang  
Lamusir 
utuh 
bertulang  
Sandung 
Lamur  
4. Ex. 
0202.30.00
.00 
 
 -Daging tanpa 
tulang  
 (Boneless)  Potongan 
Primer  
(Prime 
Cuts) Tenderloin S ide 
Strap Off  
 
Tenderloin  
 
 
Butt Tenderloin  
 
Striploin/sirloin  
Tri-Tip/Bottom  
Sirloin  
Triangle  
 
Cube roll/ Rib 
Eye  
 
Tenderloin 
steak  
 
Striploin steak  
 
Cube roll/ Rib 
Eye steak  
 
Top sirloin  
 Has dalam 
tanpa 
anakan  
Has dalam 
dengan 
anakan  
Ujung has 
dalam  
Has luar  
Pangkal 
tanjung 
bawah 
bersih  
Lamusir  
 
 
Steak has 
dalam  
Steak has 
luar 
Steak 
lamusir  
 
Pangkal 
tanjung 
atas  
 - 31 - 
No. POS 
TARIF/HS  URAIAN BARANG   
KETERANGAN  
Kategori 
daging -  Jenis item 
poton gan 
(internasional)  Jenis item 
potongan 
(nama 
Indonesia)  
1 2 3 4 5 6 
 
Sirloin Butt/  
Rostbif f 
 
Rump cap 
 
Fillet of loin  
 
 
Chuck loin  
Short Ribs  
 
Short plate  
 Has tanjung 
bersih  
 
Steak 
tanjung  
Irisan 
daging 
pinggang  
Has sampil  
Daging Iga 
Pendek  
Sandung 
Lamur  
 
 Daging 
Industri 
(manufactu
ring meat)  Trimmings 65 
sampai dengan  
95 - CL 
 
Disnewed 
minced beef 
/Finely 
Textured Meat  
Diced/block 
beef 
 
Topside/Inside  
 
Brisket  
 
Forquarter  
 
Hindquarter  
 Tetelan 65 
sampai 
dengan 95   
-CL 
Daging 
giling  
 
Daging 
balok/dadu  
Penutup 
Utuh  
Sandung 
Lamur  
Prosot 
Depan  
Prosot 
Belakang  
 02.06  Sisa yang dapat 
dimakan dari 
binatang jenis  
lembu, babi, biri -
biri, kambing, 
kuda, keledai, 
bagal atau  
hinnie, segar, 
dingin atau beku   
5. Ex. 
0206.10.00- Dari binatang 
jenis lembu, Daging 
variasi Tounge -long cut  
 Lidah 
potongan  
 - 32 - 
No. POS 
TARIF/HS  URAIAN BARANG   
KETERANGAN  
Kategori 
daging -  Jenis item 
poton gan 
(internasional)  Jenis item 
potongan 
(nama 
Indonesia)  
1 2 3 4 5 6 
.00 segar atau dingin  (Fancy and 
variety 
meat) 
Bonless/ ta
npa tulang   
Tounge  
Tounge -short 
cut  
 
 
Tounge -short 
cut special trim  
 
Tounge Swiss 
cut special trim  
 panjang  
Lidah  
Lidah 
potongan 
pendek  
Lidah 
potongan 
spesial  
Lidah 
potongan 
swiss 
special  
Daging 
variasi 
(Fancy and 
variety 
meat) 
Bone 
in/Dengan  
Tulang  Tail (6070 /V 
6561)  
Tail pieces  Buntut  
Potongan 
Buntut  
  - Dari binatang 
jenis lembu, 
beku:     
6. Ex. 
0206.21.00
.00 --Lidah  Daging 
variasi 
(Fancy and 
variety 
meat) 
Bonless/ta
npa tulang  Tounge  
Tounge -long cut  
 
 
Tounge -short 
cut  
 
 
Tounge -short 
cut special trim  
 
Toun ge Swiss 
cut special trim  
 Lidah  
Lidah 
potongan 
panjang  
Lidah 
potongan 
pendek  
Lidah 
potongan 
spesial  
Lidah 
potongan 
swiss 
special  
    Tongue 
Root/Throat 
trim 
 
Cheek Meat  
Head Meat  
 Pangkal 
Lidah  
 
Daging Pipi  
Daging 
Kepala  
Bibir   
 - 33 - 
No. POS 
TARIF/HS  URAIAN BARANG   
KETERANGAN  
Kategori 
daging -  Jenis item 
poton gan 
(internasional)  Jenis item 
potongan 
(nama 
Indonesia)  
1 2 3 4 5 6 
Lips 
Tendon  Urat 
7. Ex. 
0206.29.00
.00 --Lain-lain Daging 
variasi 
(Fancy and 
variety 
meat) 
Bone 
in/Dengan  
Tulang  Tail  
Tail pieces  Buntut  
Potongan 
Buntut  
 
 
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
  ttd 
 
 
AMRAN SULAIMAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 - 34 - 
LAMPIRAN II  PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
      NOMOR    :  58/Permentan/PK.210/11/2015  
 TANGGAL  :  25 Desember 2015  
 
KARKAS DAN/ATAU DAGING DARI JENIS SELAIN LEMBU, SERTA PRODUK 
DAGING OLAHAN  YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 
No POS TARIF / 
HS URAIAN BARANG  KETERANGAN  
1 2 3 4 
I KARKAS DAN/ATAU DAGING DARI JENIS SEL AIN LEMBU SEGAR  DINGIN DAN 
BEKU  
 02.03  Daging babi, segar, 
dingin atau beku.    
  -Segar atau dingin :   
1. 0203. 11.00.00  --Karkas dan setengah 
karkas  Pig carcass  
Pig Half Carcass  
2. 0203. 12.00.00  --Paha, bahu dan 
potongannya, bertulang  Semua jenis ber asal dari, paha, bahu 
dan potongan bertulang.  
3. 0203. 19.00.00  --Lain-lain Pork loin rib bone in  
Pork baby back rib bone in  
Pork spare rib bone in  
Dan semua jenis potongannya baik 
bertulang maupun tidak bertulang.  
  -Beku :   
4. 0203.21.00.00  --Karkas da n setengah 
karkas  Pig carcass  
Pig half carcass  
5. 0203. 22.00.00  --Paha, bahu dan 
potongannya, bertulang  Semua jenis berasal dari, paha, bahu 
dan potongan bertulang.  
  -Beku :   
6. 0203.29.00.00  --Lain-lain Pork loin rib bone in  
Pork baby back rib bone i n 
Pork spare rib bone in  
Dan semua jenis potongannya baik 
bertulang maupun tidak bertulang.  
 02.04  Daging biri -biri  atau 
kambing, segar, dingin 
atau beku.   
  -Daging  lainnya  dari  
biri-biri, segar atau 
dingin   
7. 0204. 10.00.00  - Karkas dan setengah  
karkas  dari  biri -biri 
muda, segar atau 
dingin  Lamb carcass  
Lamb half carcass  
Mutton carcass  
Mutton half carcass  
Hogget carcass  
Hogget half carcass  
8. 0204. 21.00.00  --Karkas dan setengah 
karkas  Lamb carcass  
Lamb half carcass  
Mutton carcass   
 - 35 - 
No POS TARIF / 
HS URAIAN BARANG  KETERANGAN  
1 2 3 4 
Mutton half carcass  
Hogget carcass  
Hogget half carcass  
9. 0204. 22.00.00  --Potongan daging 
lainnya, bertulang  Lamb rack.  
Lamb leg  
Mutton leg  
Mutton rack  
Dan jenis potongan daging bertulang 
lainnya  
10 0204.23.00.00  --Daging tanpa tulang  Lamb loin  
Lamb hind shank  
Lamb fore shank  
Lamb rump  
Lamb shank  
Lamb tenderloin  
Lamb  eye of shortloin  
Lamb shortloin  
Mutton loin  
Mutton tenderloin  
Mutton trunk boneless  
Mutton trunk meat  
Dan jenis potongan daging tanpa tulang 
lainnya  
11 0204.3 0.00.00  -Karkas dan setengah 
karkas dari bi ri-biri 
muda, beku  Lamb carcass  
Lamb half carcass  
Mutton carcass  
Mutton half carcass  
Hogget carcass  
Hogget half carcass  
  -Daging lainnya dari 
biri-biri, beku :   
12 0204.4 1.00.00  --Karkas dan setengah 
karkas  Lamb carcass  
Lamb half carcass  
Mutton carcass  
Mutton half carcass  
Hogget carcass  
Hogget half carcass  
13 0204.42.00.00  --Potongan daging 
lainnya, bertulang  Lamb rack.  
Lamb leg  
Mutton leg  
Mutton rack  
Dan jenis potongan daging bertulang 
lainnya  
14 0204.4 3.00.00  --Daging tanpa tulang  Lamb loin  
Lamb hin d shank  
Lamb fore shank  
Lamb rump  
Lamb shank   
 - 36 - 
No POS TARIF / 
HS URAIAN BARANG  KETERANGAN  
1 2 3 4 
Lamb tenderloin  
Lamb  eye of shortloin  
Lamb shortloin  
Mutton loin  
Mutton tenderloin  
Mutton trunk boneless  
Mutton trunk meat  
Dan jenis potongan daging tanpa tulang 
lainnya  
15 Ex. 
0204.50.00.00  - Daging Kambing   
 Goat carcass  
Half goat carcass  
Goat leg  
Goat loin  
Goat six way cut  
Goat forequarter  
Dan jenis potongan daging tanpa tulang 
dan bertulang lainnya  
 02.07  Daging  dan sisanya 
yang dapat dimakan, 
dari unggas pada pos 
01.05, segar, dingin 
atau beku.   
  - Dari ayam spesies 
Gallus domesticus  :  
16 Ex.0207.11.00
.00 --Tidak dipotong 
menjadi bagian -bagian, 
segar atau dingin  Karkas Ayam  utuh  segar dingin  
17 Ex.0207.12.00
.00 --Tidak dipotong 
menjadi bagian -bagian, 
beku  Karkas Ayam  utuh  beku  
  - Dari kalkun :   
18 Ex.0207.24.00
.00 --Tidak dipotong 
menjadi bagian -bagian, 
segar atau dingin  Karkas Kalkun utuh segar dingin  
19 Ex.0207.25.00
.00 --Tidak dipotong 
menjadi bagian -bagian, 
beku  Karkas Kalkun utuh beku  
  - Dari bebek:   
20 Ex. 
0207.41.00.00  --Tidak dipotong 
menjadi bagian -bagian, 
segar atau dingin  Karkas bebek utuh segar dingin  
21 Ex. 
0207.4 2.00.00  --Tidak dipotong 
menjadi bagian -bagian, 
beku  Karkas bebek utuh beku  
22 Ex. 
0207.43.00.00  --Hati berlemak, segar 
atau dingin  Hanya dari hati bebek ( foie gras ) 
23 Ex. 
0207.43.00.00  --Lain-lain, beku  Hanya dari hati bebek ( foie gras )  
 - 37 - 
No POS TARIF / 
HS URAIAN BARANG  KETERANGAN  
1 2 3 4 
 02.08  Daging dan sisanya 
yang dapat dimakan 
dari binatang lainnya, 
segar, dingin atau beku.   
24 Ex. 
0208.90.90.00  --Lain-lain Karkas Kangguru  
Setengah karkas kanguru  
Daging Kangguru  
Karkas Rusa  
Setengah karkas rusa  
Daging Rusa  
II.  PRODUK DAGING OLAHAN  
 16.01  Sosis dan produk 
semacamnya, dari 
daging, sisa daging atau 
darah; olahan makanan 
berasal dari produk ini.   
1. Ex. 
1601.00. 10.00 
 - Dalam kemasan kedap 
udara  
 Sosis dan produk sem acamnya,berasal 
dari daging, olahan makanan berasal 
dari produk ini.  
2. Ex. 
1601.00. 90.00 
 - Lain-lain Sosis dan produk semacamnya,berasal 
dari daging, olahan makanan berasal 
dari produk ini.  
 16.02  Daging, sisa daging 
atau darah lainnya 
yang diolah atau  
diawetkan   
 16.02.10  - Olahan homogen:   
3. Ex.1602.10.10
.00 
 -- Mengandung babi, 
dalam  kemasan kedap 
udara  Dari daging babi  
4. Ex. 
1602.10.90.00  -- Lain-lain Hanya dari daging ruminansia 
besar/kecil  
5. Ex. 
1602.20.00.00  - Dari hati binatang  Hanya dar i hati bebek ( foi graf ) 
  - Dari Babi:   
 1602.41  -- Paha dan 
potongannya:   
6. 1602.41.10.00  --- Dalam kemasan 
kedap udara   
7. 1602.41.90.00  --- Lain-lain  
 1602.42  -- Bahu dan 
potongannya:   
8. 1602.42.10.00  
 --- Dalam kemasan 
kedap udara   
9. 1602.42 .90.00  --- Lain-lain  
 1602.49  -- Lain-lain, termasuk 
campuran:   
  --- Luncheon meat:   
10 1602.49.11.00  
 ---- Dalam kemasan 
kedap udara   
11 1602.49.19.00  ---- Lain-lain  
  --- Lain-lain :   
12 1602.49.91.00  ---- Dalam kemasan   
 - 38 - 
No POS TARIF / 
HS URAIAN BARANG  KETERANGAN  
1 2 3 4 
 kedap udara  
13 1602.4 9.99.00  ---- Lain-lain  
14 1602.50.00.00  - Dari binatang jenis 
lembu   
 1602.90  - Lain-lain, termasuk 
olahan dari darah 
binatang:   
15 1602.90.10.00  
 -- Kari domba, dalam 
kemasan kedap udara.   
16 Ex. 
1602.90.90.00  -- Lain-lain  Kecuali olahan sisa daging  dan darah  
 
 
MENTERI PERTANIAN  
  REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd 
 
 
      AMRAN SULAIMAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 - 39 - 
LAMPIRAN  III PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
  NOMOR  : 58/Permentan/PK.210/11/2015  
  TANGGAL  : 25 Desember 2015  
 
KARKAS DAN DAGING POTONGAN SEKUNDER ( SECONDARY CUT )  
DARI JENIS LEMBU YANG DAPAT DIMASUKK AN KE DALAM WILAYAH 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 
No POS 
TARIF/HS  URAIAN 
BARANG   
KETERANGAN  
Kategori 
daging  Jenis item 
potongan 
(internasional)  Jenis item 
potongan 
(nama 
Indonesia)  
1 2 3 4 5 6 
I  KARKAS DAN DAGING POTONGAN SEKUNDER DARI JENIS LEMBU  
 02.01  Daging binatang 
jenis lembu, 
segar atau 
dingin.   
1 0201.10.00.
00 
 - Karkas dan 
setengah karkas  
    
2 Ex. 
0201.30.00.
00 -Potongan 
daging lainnya, 
tanpa tulang 
(boneless ) Potongan 
Sekunder  
(Secondary 
Cuts) Knucle  
Topside/inside  
Silverside  
Outside  
 
Chuck 
Blade/clod  
 Daging kelapa  
Penutup utuh  
Pendasar utuh  
Pendasar 
dengan gandik  
Sampil kecil  
Sandung 
lamur atas  
 02.02 Daging binatang 
jenis lembu, 
beku.   
3. 0202.10.00.
00 -Karkas dan 
setengah karkas     
4. Ex. 
0202.30.00.
00 
 
 -Daging tanpa 
tulang  
 (Boneless)  Potongan 
Sekunder  
(Secondary 
Cuts) Knucle  
Topside/inside  
Silverside  
Outside  
 
Chuck  
Blade/clod   Daging kelapa  
Penutup utuh  
Pendasar utuh  
Pendasar 
dengan gandik  
Sampil  
Sampil kecil  
 
 
  MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd 
 
 AMRAN SULAIMAN   
 - 40 - 
 
 
 
 
KOP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
REKOMENDASI PEMASUKAN  
 
Nomor  : 
Lampiran  :  
Hal : Rekomendasi Pemasukan  
 
Yth. 
Menteri Perdagangan RI  
Cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
di tempat  
 
Sehubungan dengan surat Saudara (Pemohon) nom or ... tanggal ... perihal ... 
yang kami terima melalui surat Kepala PPVTPP nomor ... tanggal ... dan 
berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor .... tentang 
Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Republik 
Indones ia, dengan ini diberitahukan kepada:  
Nama Perusahaan /Pemohon  : ...            
NPWP Pemohon  : ... 
Alamat  Perusahaan /Pemohon  : ...   
Alamat  Tempat Penyimpanan  :  ... 
dengan rincian sebagai berikut:  
a. Rincian Pemasukan:  
Post Tarif 
(HS) Jenis/ Kategori 
produk  Negara asal  Tempat pem asukan  
             
b. Nama unit usaha dan     
establishment number  : ... 
c. Transit  : ...    
d. Tujuan penggunaan  : Industri, hotel, restoran, katering, toko  
  modern, atau keperluan khusus lainnya *)   
e. Masa berlaku  : ...  
diberikan Rekomend asi Pemasukan dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. Rekomendasi ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin pemasukan 
karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dari Menteri Perdagangan.  
2. Pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya harus memenuhi 
persyaratan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini.  
3. Perusahaan/pemohon dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan 
ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Pemasukan 
Karkas, Daging, dan/ atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik 
Indonesia.  
4. Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan dan/atau perubahan status 
keamanan pangan di negara asal pemasukan, R ekomendasi ini dinyatakan 
tidak berlaku.  
5. Rekomendasi ini mulai berlaku pada tanggal ditet apkan.  
Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dan 
dipergunakan sebagaimana mestinya.  Format -1  
 - 41 - 
 
Direktur Jenderal,  
 
.............................................  
NIP. ......................................   
Tembusan disampaikan kepada Yth.:  
1. Menteri Pertanian;  
2. Pemohon.