BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2013    
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM  PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN ANTIBUIH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  ESA 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 
dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu 
menetapkan Peraturan  Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Antibuih;  
Mengingat   : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 ); 
2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012  tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 227 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5360 ); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 N omor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4424);   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-2- 
 
 
 
 
 
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali di ubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2013; 
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor  4 Tahun 20 13; 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 
tentang Bahan Tambahan Pangan  (Berita Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 757) ; 
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan 
Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Kepala Badan Peng awas Obat dan Makanan Nomor 
HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;  
MEMU TUSKA N : 
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN 
BAHAN TAMBAHAN PANGAN ANTIBUIH . 
  
BAB I 
KETENTUAN UMUM  
Pasal  1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:  
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk  
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, 
baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan 
atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan,  
bahan baku pangan, dan bahan lainnya  yang digunakan dalam proses 
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-3- 
 
 
 
 
 
2. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang 
ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk 
pangan.  
3. Nama BTP atau jenis  BTP, selanjutnya disebut jenis BTP, adalah nama 
kimia/generik/umum/lazim yang digunakan untuk identitas bahan 
tambahan pangan , dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.  
4. Antibuih ( Antifoaming agent ) adalah bahan tambahan pangan untuk 
mencegah at au mengurangi pembentukan buih.  
5. Sediaan BTP adalah bahan tambahan pangan yang dikemas dan berlabel 
dalam ukuran yang sesuai untuk konsumen.  
6. Asupan harian yang dapat diterima atau Acceptable Daily Intake,  yang 
selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan tambahan 
pangan dalam miligram per kilogram berat badan  yang dapat dikonsumsi 
setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap 
kesehatan.  
7. ADI tidak dinyatakan atau ADI not spe cified/ADI not limited/ADI 
acceptable/no ADI Allocated/no ADI necessary adalah istilah yang digunakan 
untuk bahan tambahan pangan yang mempunyai toksisitas sangat rendah, 
berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data lainnya), jumlah 
asupan bahan  tambahan pangan tersebut jika digunakan dalam takaran  
yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan serta pertimbangan 
lain, menurut pendapat Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives 
(JECFA) tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan.  
8. Batas Maksimum adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat 
pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.  
9. Batas Maksimum Cara Produksi Pangan yang Baik atau Good Manufacturing 
Practice , selanjutnya disebut Batas Maksimum CPPB, adalah jumlah BTP 
yang diizinka n terdapat pada pangan dalam jumlah secukupnya yang 
diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan.  
10. BTP Ikutan ( Carry over ) adalah BTP yang berasal dari semua bahan baku baik 
yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi masih 
merupakan s atu kesatuan produk.  
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-4- 
 
 
 
 
 
11. Kategori Pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan 
tersebut.  
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di  
bidang pengawasan obat dan makanan.  
 
BAB II  
RUANG LINGKUP BTP  
Pasal 2  
(1) BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau tidak 
diperlakukan sebagai bahan baku pangan.  
(2) BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja 
ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, 
pengolahan, perlakuan,  pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau 
pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan 
suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara 
langsung atau tidak langsung.  
(3) BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang d itambahkan ke dalam pangan 
untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.  
 
BAB III  
JENIS DAN BATAS MAKSIMUM BTP ANTIBUIH  
Pasal  3 
Jenis BTP Antibuih yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri atas : 
1. Kalsium alginat  (Calcium alginate ); dan  
2. Mono dan digliserida asam lemak ( Mono - and di -glycerides of fatty acids ). 
 
Pasal 4  
Batas Maksimum penggunaan BTP Antibuih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 untuk setiap Kategori Pangan sebaga imana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.  
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-5- 
 
 
 
 
 
BAB IV  
PENGGUNAAN BTP ANTIBUIH  
Pasal 5  
(1) Penggunaan BTP Antibuih dibuktikan dengan sertifikat analisis kuantitatif.  
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB 
dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif.  
(3) Jenis BTP Antibuih yang tidak dapat dianalisis, Batas Maksimum dihitung 
berdasarkan penambahan BTP Antibuih yang digunakan dalam pangan.  
 
Pasal 6  
(1) BTP Antibuih dapat digunakan secara tunggal at au campuran.   
(2) Dalam hal BTP Antibuih digunakan secara campuran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), perhitungan hasil bagi masing -masing BTP dengan Batas 
Maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari 1 (satu).  
(3) Contoh perhitungan hasil bagi  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) s eperti 
tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini.  
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksim um CPPB.  
 
Pasal 7  
(1) Jenis dan Batas Maksimum BTP Antibuih Ikutan ( carry over ) mengikuti 
ketentuan jenis dan Batas Maksimum BTP s eperti tercantum pada Lampiran I 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.  
(2) Dalam hal BTP Antibuih Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tida k 
tercantum pada Lampiran I, maka harus terlebih dahulu mendapat 
persetujuan tertulis dari Kepala Badan.  
(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kel engkapan data dengan menggunakan formulir sebaga imana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-6- 
 
 
 
 
 
 
(4) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling lama 6 
(enam) bulan sejak diterimanya permoho nan secara lengkap.  
 
Pasal 8  
(1) Jenis dan penggunaan BTP Antibuih selain yang tercantum dalam Lampiran  I 
hanya boleh digunakan sebagai BTP Antibuih setelah mendapat persetujuan 
tertulis dari Kepala Badan.  
(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan 
disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebaga imana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini.  
(3) Keputusan persetujuan/ penolakan dari Kepala Badan diberikan paling lama 6 
(enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.  
 
BAB V  
LARANGAN  
Pasal 9  
Dilarang menggunakan BTP Antibuih sebagaimana yang dimaksud dalam 
Lampiran I untuk tujuan:                                          
a. menyembunyikan penggunaan bahan ya ng tidak memenuhi persyaratan ;        
b. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi pan gan 
yang baik untuk pangan ; dan /atau         
c. menyembunyikan k erusakan pangan.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-7- 
 
 
 
 
 
BAB VI  
SANKSI  
Pasal 10  
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi 
administratif berupa:  
a. peringatan secara tertulis;  
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk 
penarikan kembali dari peredaran;  
c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan 
atau mutu; dan/atau  
d. pencabutan izin edar.  
 
BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11  
(1) Sediaan BTP Antibuih dan Pangan mengandung BTP Antibuih yang telah 
memiliki persetujuan p endaftaran harus menyesuaikan dengan ketentuan 
dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya 
Peraturan ini.  
(2) Sediaan BTP Antibuih dan Pangan mengandung BTP Antibuih yang sedang 
diajukan permohonan perpanjangan persetujuan pendaftaran s ebelum 
diberlakukannya Peraturan ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan 
Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 dengan ketentu an masa berlaku surat 
persetujuan pendaftaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 
diundangkannya Peraturan ini.  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-8- 
 
 
 
 
 
BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12  
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2013  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd.  
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  5 April 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
 
AMIR SYAMSUDIN  
 
BERITA NEGARA RE PUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 552 
  
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-9- 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN  I 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  13 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN  ANTIBUIH  
 
 
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BTP ANTIBUIH  
 
 
1. Kalsium alginat ( Calcium alginate)  
 
INS. 404   
ADI : Tidak dinyatakan ( not specified ) 
Sinonim  
Fungsi lain  : 
: - 
Pembentuk gel, pengemulsi, pengental, penstabil.  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
01.1.1.2  Buttermilk ( plain) 6000  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi (contohnya susu coklat, 
eggnog , minuman yog hurt, minuman berbasis 
whey ) CPPB  
01.2.1.2  Produk susu fermentasi ( plain) dengan 
pemanasan  5000  
01.3 Susu kental dan analognya ( plain)  CPPB  
01.4.1  Krim pasteurisasi ( plain) 1000  
01.4.2  Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim 
“whipping” atau “whipped”, pudding,  rendah 
lemak ( plain) 5000  
01.4.3  Krim yang digumpalkan ( plain)  CPPB  
01.4.4  Krim analog  CPPB  
01.5 Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk 
analog ( plain)  CPPB  
01.6.1  Keju tanpa pemeraman (keju mentah)  CPPB  
01.6.2  Keju peram  CPPB  
01.6.4  Keju olahan  CPPB  
01.6.5  Keju analog  CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu 
(misalnya puding, yog hurt berperisa atau 
yoghurt dengan buah)  CPPB  
01.8.1  Cairan whey  dan produknya, kecuali keju 
whey   CPPB  
02.1.2  Lemak dan minyak nabati  
 CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-10- 
 
 
 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
02.1.3  Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak 
ikan dan lemak hewani lain  CPPB  
02.2.2  Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 
80%  CPPB  
02.3 Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, 
termasuk produk campuran emulsi lemak 
dengan atau berperisa  CPPB  
02.4 Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak 
termasuk makanan pencuci mulut berbasis 
susu dari kategori 01.7  CPPB  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet  dan sorbet  CPPB  
04.1.1.2  Buah utuh segar dengan permukaan diberi 
perlakuan  CPPB  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.1.2  Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang 
permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau 
diberi perlakuan dengan bahan tambahan 
pangan lain yang dapat berfungsi sebagai 
pelindung dan membantu mengawetkan 
kesegaran dan kualitas sayuran  CPPB  
 
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  CPPB  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap  kedelai  500 
 
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan  kaleng , botol atau dalam 
retort pouch   CPPB  
04.2.2.5  Puree dan produk oles sayur, kacang dan biji -
bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci 
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari kategori 04.2.2.5  CPPB  
04.2.2.8  Sayur dan rumput laut yang dimasak  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats   CPPB  
06.4.2  Pasta dan mi serta produk sejenis pasta  CPPB  
06.4.3  Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
06.8 Produk -produk kedelai  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-11- 
 
 
 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau 
potongan  CPPB  
08.3 Produk -produk olahan daging, daging unggas 
dan daging hewan buruan yang dihaluskan  CPPB  
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosis)  CPPB  
09.2.1  Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi 
moluska, krustase a dan ekinodermata yang 
dibekukan  5000  
 
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, 
krustase a dan ekinodermata yang semi awet  CPPB  
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan 
dan produk perikanan yang dikalengkan atau 
difermentasi, termasuk moluska, krustase a 
dan ekinodermata  CPPB  
10.2.1  Produk telur cair  6000  
10.2.2  Produk telur beku  6000  
10.2.3  Produk -produk telur yang dikeringkan dan 
atau dipanaskan hingga terkoagulasi  CPPB  
10.3 Telur yang diawetkan, termasuk produk 
tradisional telur yang diawetkan, termasuk 
dengan cara dibasakan, diasinkan dan 
dikalengkan  CPPB  
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur 
(misalnya custard )  CPPB  
11.4 Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup maple , 
gula hias).  Termasuk semua jenis sirup meja 
(misal sirup maple ), sirup untuk hiasan produk 
bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma)  
dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal 
gula berwarna untuk kukis)  10000  
 
11.6 Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan 
(table top sweeteners , termasuk yang 
mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)  CPPB  
12.2.2  Bumbu dan kondimen  CPPB  
12.3 Cuka makan  CPPB  
12.4 Mustard  CPPB  
12.5 Sup dan kaldu  CPPB  
12.6 Saus dan produk sejenis  CPPB  
12.7 Produk oles untuk salad (misalnya salad 
makaroni, salad kentang) dan sandwich , tidak 
mencakup produk oles berbasis cokelat dan 
kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3  CPPB  
12.8 Ragi dan produk sejenisnya  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-12- 
 
 
 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas 
Maksimum 
(mg/kg)  
12.9 Bumbu dan kondimen dari kedelai  CPPB  
12.10  Protein produk  CPPB  
13.3 Makanan diet khusus untuk keperluan 
kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak -
anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)  CPPB 
(kecuali 
produk bayi)  
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun 
berat badan  CPPB  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen panga n 
untuk diet) yang tidak termasuk produk dari 
kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6  CPPB  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  CPPB  
14.2.1  Bir dan minuman malt  CPPB  
14.2.2  Cider  dan perry   CPPB  
14.2.3.2  Anggur sparkling dan semi sparkling  CPPB  
14.2.4  Anggur buah  CPPB  
14.2.5  Mead , anggur madu  CPPB  
14.2.6  Minuman spirit yang mengandung etanol lebih 
dari 15%  CPPB  
14.2.7  Minuman beralkohol yang diberi aroma 
(misalnya minuman bir, anggur buah, 
minuman cooler -spirit , penyegar rendah 
alkohol)  CPPB  
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
 
 
2.  Mono dan digliserida asam lemak  (Mono - and di -glycerides of fatty acids)  
 
INS. 471    
ADI : Tidak dinyatakan  (not limited ) 
Sinonim  : Glyceryl monostearate, glyceryl monopalmitate, glyceryl 
monooleate, etc; monostearin, monopalmitin, monoolein, 
etc.; GMS (for glyceryl monostearate)  
Fungsi lain  : Pengemulsi, pengental, penstabil, peningkat  volume  
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas  
Maksimum 
(mg/kg)  
01.1.1  Susu dan buttermilk ( plain) 10000 
(kecuali susu 
segar)  
01.1.2  Minuman berbasis susu yang berperisa dan 
atau difermentasi contohnya  susu cok elat, 
eggnog , minuman yog hurt, minuman berbasis CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-13- 
 
 
 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas  
Maksimum 
(mg/kg)  
whey ) 
01.2 Susu fermentasi dan produk susu hasil 
hidrolisa enzim renin ( plain), kecuali yang 
termasuk kategori 01.1.2  5000  
 
01.3 Susu kental dan analognya ( plain)  CPPB  
01.4.1  Krim pasteurisasi ( plain) 5000  
01.4.2  Krim yang  disterilkan atau secara UHT, krim 
“whipping” atau “whipped”, dan krim rendah 
lemak ( plain) 5000  
 
01.4.3  Krim yang digumpalkan ( plain)  CPPB  
01.4.4  Krim analog  CPPB  
01.5 Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk 
analog ( plain) CPPB  
01.6.1  Keju tanpa pemeraman (keju mentah)  CPPB  
01.6.2  Keju peram  CPPB  
01.6.4  Keju  olahan  CPPB  
01.6.5  Keju analog  CPPB  
01.7 Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu 
(misalnya puding, yog hurt berperisa atau 
yoghurt dengan buah)  CPPB  
01.8.1  Cairan whey dan produknya, kecuali keju 
whey   CPPB  
02.1.2  Lemak dan minyak nabati  20000  
02.1.3  Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak 
ikan dan lemak hewani lain  100000  
 
02.2.1.2  Margarin dan produk sejenis  CPPB  
02.2.1.3  Campuran margarin dan m entega ( blends of 
butter and m argarine ) CPPB  
02.2.2  Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 
80% CPPB  
02.3 Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, 
termasuk produk campuran emulsi lemak 
dengan atau berperisa  CPPB  
02.4  Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak 
termasuk makanan pencuci mulut berbasis 
susu dari kategori 01.7  CPPB  
03.0 Es untuk dimakan ( edible ice ), termasuk 
sherbet  dan sorbet  CPPB  
04.1.1.2  Buah utuh segar dengan permukaan diberi 
perlakuan  CPPB (untuk 
dekorasi 
pada buah)  
04.1.2  Buah olahan  CPPB  
04.2.2.2  Sayur, rumput laut, kacang, dan biji -bijian 
kering  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-14- 
 
 
 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas  
Maksimum 
(mg/kg)  
04.2.2.3  Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, 
larutan garam atau kecap kedelai  CPPB  
04.2.2.4  Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam 
retort pouch   CPPB  
04.2.2.5  Puree dan produk oles sayur, kacang dan biji -
bijian (misalnya selai kacang)  CPPB  
04.2.2.6  Bahan baku dan bubur ( pulp) sayur, kacang 
dan biji -bijian (misalnya makanan pencuci 
mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak 
termasuk produk dari kategori 04.2.2.5  CPPB  
04.2.2.8   Sayur dan rumput laut yang dimasak  CPPB  
05.0 Kembang gula / permen dan cokelat  CPPB  
06.3 Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats   CPPB  
06.4.2  Pasta dan mi serta produk sejenis pasta  30000  
06.4.3  Pasta dan mi pra -masak serta produk sejenis  CPPB  
06.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan 
pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)  CPPB  
06.6 Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi 
permukaan ikan atau daging ayam)  CPPB  
06.7 Kue beras  CPPB  
06.8 Produk -produk kedelai  CPPB  
07.0 Produk bakeri  CPPB  
08.1.1  Daging, daging unggas, dan daging hewan 
buruan  mentah, dalam bentuk utuh atau 
potongan  CPPB (untuk 
dekorasi 
pada daging)  
08.1.2  Daging, daging unggas, dan daging hewsan 
buruan  mentah yang dihaluskan  CPPB  
 
08.2 Produk olahan daging, daging unggas dan 
daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau 
potongan  CPPB  
08.3 Produk -produk olahan daging, daging unggas 
dan daging hewan buruan yang dihaluskan  CPPB  
08.4 Kemasan edible  (dapat dimakan) (contoh : 
selongsong sosi s)  CPPB  
09.1 Ikan dan produk perikanan segar, termasuk 
moluska, krustase a dan ekinodermata serta 
amfibi dan reptil  CPPB  
 
09.2 Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk 
moluska, krustase a dan ekinodermata yang 
telah mengalami pengolahan  10000  
 
09.3 Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, 
krustase dan ekinodermata yang semi awet  CPPB  
09.4 Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan 
dan produk perikanan yang dikalengkan atau CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-15- 
 
 
 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas  
Maksimum 
(mg/kg)  
difermentasi, termasuk moluska, krustase a 
dan ekinodermata  
10.2.2  Produk telur beku  CPPB  
10.2.3  Produk -produk telur yang dikeringkan dan 
atau dipanaskan hingga terkoagulasi  CPPB  
10.3 Telur yang diawetkan, termasuk produk 
tradisional telur yang diawetkan, termasuk 
dengan cara dibasakan, diasinkan dan 
dikalengkan  CPPB  
10.4 Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur 
(misalnya custard )  CPPB  
11.4 Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup 
maple , gula hias).  Termasuk semua jenis sirup 
meja (misal sirup maple ), sirup untuk hiasan 
produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup 
beraroma) dan gula untuk hiasan kue 
(contohnya kristal gula berwarna untuk ku kis) 6000  
 
11.6 Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan 
(table top sweeteners , termasuk yang 
mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)  CPPB  
12.1.2  Pengganti garam  5000  
12.2.1  Herba dam rempah  5000  
12.3 Cuka makan  CPPB  
12.4 Mustard  CPPB  
12.5 Sup dan kaldu  5000  
12.6 Saus dan produk sejenis  CPPB  
12.7 Produk oles untuk salad (misalnya salad 
makaroni, salad kentang) dan sandwich , tidak 
mencakup produk oles berbasis cokelat dan 
kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3  CPPB  
12.8 Ragi dan produk sejenisnya  CPPB  
12.9 Bumbu dan kondimen dari kedelai  CPPB  
12.10  Protein produk  CPPB  
13.2 Makanan bayi dan anak dalam masa 
pertumbuhan  15000  
13.3 Makanan diet khusus untuk keperluan 
kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak -
anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)  CPPB 
(kecuali 
produk bayi)  
13.4 Pangan diet untuk pelangsing dan penurun 
berat badan  CPPB  
13.5 Makanan diet (contohnya suplemen pangan 
untuk diet) yang tidak termasuk produk dari 
kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6)  15000 
(dalam basis 
berat kering)  
13.6 Suplemen p angan  CPPB   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-16- 
 
 
 
 
 
No. 
Kategori 
Pangan  Kategori Pangan  Batas  
Maksimum 
(mg/kg)  
14.1.4  Minuman berbasis air berperisa, termasuk 
minuman olahraga atau elektrolit dan 
minuman berpartikel  CPPB  
 
14.1.5  Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan 
minuman biji -bijian dan sereal panas, kecuali 
cokelat  CPPB  
 
14.2.1  Bir dan minuman malt  CPPB  
14.2.2  Cider  dan perry   CPPB  
14.2.3  Anggur  18  
14.2.4  Anggur buah  CPPB  
14.2.5  Mead , anggur madu  CPPB  
14.2.6  Minuman spirit yang mengandung etanol lebih 
dari 15%  CPPB  
14.2.7  Minuman beralkohol yang diberi aroma 
(misalnya minuman bir, anggur buah, 
minuman cooler -spirit , penyegar rendah 
alkohol)  CPPB  
15.0 Makanan ringan siap santap  CPPB  
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
 
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-17- 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN II 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  13 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN ANTIBUIH  
 
 
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP  
 
FORMULIR BTP 1  
 
Nama perusahaan/importir  :  
Alamat perusahaan/importir  :  
Nomor surat perusahaan/importir  :  
Perihal  :  
Lampiran  :  
 
Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal (7 atau 8)* Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan, nomor...tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan Antibuih, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk 
menggunakan BTP sebagai berikut:  
a. Jenis BTP dan INS**  : 
b. Fungsi    : 
c. Jenis pangan   : 
d. Kategori pangan  : 
 
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan  kerjasamanya kami 
ucapkan terimakasih.  
 
 
 
TTD dan Cap Perusahaan  : 
Nama Pemohon   : 
Contact Person    : 
Telp./Fax/E -mail  : 
 
 
 
* Pilih salah satu Pasal 7 bila BTP Antibuih Ikutan ( Carry over ) atau Pasal 8 bila BTP Antibuih  
** International Numbering System   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-18- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 2  
 
DATA UMUM B AHAN T AMBAHAN PANGAN  
 
 
1. Nama Dagang  : 
 
2. Nama Jen is : 
 
3. Jenis Kemasan dan Netto : 
 
4. Nama Pabrik/ Perusahaan  : 
Alamat Pabrik/Perusahaan  : Nomor 
Telepon  : 
 
5. Nama Pabr ik Penge mas Kembali : 
Alamat Pa brik Pengemas Ke mbali : Nomor 
Telepon  : 
Nama Pabrik  Asal  : 
Alamat Pabrik asal   : 
 
6. Jika Lisensi    
 Nama Pabrik/Perusahaan   : 
Alamat Pabrik/Perusahaan   : 
Nomor Telepon  : 
Nama Pabrik Pemberi Lise nsi  : 
Alamat Pa brik Pemberi Lise nsi  : 
 
7. Jika diimpor    
 Nama Pabrik   : 
Alamat Pabrik   : Na ma 
Importir  : 
Alamat Importir : 
Nomor Telepon  :  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-19- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 3  
 
Uraikan:  
 
1. Nama kimia  
..... 
 
2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)  
..... 
 
3. Rumus kimia  
.... 
 
4. Komposisi BTP  
..... 
 
5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika dan kimia)  
..... 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-20- 
 
 
 
 
 
FORMULIR  BTP 4  
 
Uraikan:  
 
1. Komposisi produk  pangan  
.... 
 
2. Jumlah penggunaan BTP pada proses produksi pangan  
.... 
 
3. Fungsi dan tujuan penggunaan BTP  
.... 
 
4. Sertifikat analisis  BTP pada produk pangan  
.... 
 
5. Alur produksi produk pangan dan cara penggunaan produk pangan  
....  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-21- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 5  
 
 
Uraikan kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan 
bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang -kurangnya:  
1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain  
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)  
3. Metode pengujian BTP dalam produk pangan  
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian  jenis 
BTP baru  
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek fisik yang dikehendaki dalam produk 
pangan dapat dicapai dalam pangan  
 
 
 
  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-22- 
 
 
 
 
 
FORMULIR BTP 6  
 
 
 
TANDA TERIMA  
     Nomor....../....../20....  
 
 
Nama Perusahaan  :  
Alamat  :  
Perihal  :  
Nomor Surat         
 :  
 
 
 
                                                                                   
Jakarta,...................20......  
Penerima  
 
 
                                                                                                           
..........................  
 
 
     
 
KEPALA  BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANA N 
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET  
 
   
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
 
-23- 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN III 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  13 TAHUN  2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN ANTIBUIH   
 
 
CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP  
 
Contoh perhitungan penggunaan campuran BTP Antibuih pada Kategori Pangan 
01.1.1.2 Buttermilk ( plain) 
 
BTP Batas 
maksimum 
(mg/kg)  Penggunaan 
pada produk 
(mg/kg)  Perhitungan  
Kalsium alginat  6000  x x/6000  
Mono dan 
digliserida asam 
lemak  10000  y y/10000  
   (x/6000) + (y/10000) < 1 
 
 
       
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
 
LUCKY S. SLAMET