1 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  58/PERMEN -KP/2016  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  REPUBLIK INDONESIA , 
 
 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan daya 
saing, terpenuhinya jaminan mutu dan keamanan 
produk, serta meningkatkan perlindungan konsumen 
dalam negeri,  perlu memberlakukan Standar Nasional 
Indonesia tuna dalam kemasan kaleng dan Standar 
Nasional Indonesia sarden dan makerel dalam kemasan 
kaleng secara wajib ; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peratura n 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberlakuan 
Standar Nasional Indonesia Tuna d alam Kemasan Kaleng 
dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel 
Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib ; 
 
 
 
2 
 
Mengingat  : 1. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 4 5 Tahun 2009 tentang 
Perubahan a tas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Peri kanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 154) Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5073) ; 
 2.  Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negar a Republik 
Indonesia Nomor 5360) ;  
 3.  Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5584) ; 
 4.   Peraturan Pres iden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8) ; 
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020) ; 
  6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) ; 
  7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentan g  
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 –2019, sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan 
Presiden Nomor 83/P Tahun 2015 tentang Penggantian 
Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Ta hun 
2014 -2019 ; 
 3 
 
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
23/PERMEN -KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan Perikanan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);  
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 /M-
DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang 
Perdagangan  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 565) ; 
  
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL 
INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALEN G DAN 
STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL 
DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB . 
 
Pasal 1  
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Tuna d alam Kemasan Kaleng adalah produk yang terdiri 
dari daging yang diolah dari jenis tuna ( Thunnus spp ), 
tongkol ( Euthynnus spp., Auxis spp ), cakalang 
(Katsuwonnus spp ), dan bonito ( Sarda spp ) yang dikemas 
dalam kaleng secara hermetis serta telah melalui perlakuan 
proses yang cukup untuk menjamin sterilitas komersial.  
2. Sarden dan Makerel d alam Kemasan Kaleng ad alah sarden 
dan makerel dalam kemasan kaleng diolah dari ikan segar 
atau beku dari genus Sardinella spp., Clupea spp., Scomber 
spp., dan Decapterus spp., yang dikemas dalam kaleng dan 
ditutup secara hermetis, serta telah menerima perlakuan 
proses yang cuku p untuk menjamin sterilitas komersial.  
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 
atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik I ndonesia, baik sendiri maupun bersama -sama 
melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha 
dalam berbagai bidang ekonomi.  4 
 
4. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 
SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan 
Standardisasi Nasional dan be rlaku di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
5. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya 
disingkat SPPT -SNI, adalah sertifikat yang diberikan oleh 
lembaga sertifikasi produk yang mempunyai ruang lingkup 
hasil kelautan dan perikanan kep ada Pelaku Usaha yang 
mampu menerapkan persyaratan SNI.  
6. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh 
Badan Standardisasi Nasional untuk menyatakan telah 
terpenuhinya persyaratan SNI.  
7. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro 
adalah Lembaga yang mengeluarkan SPPT -SNI dan telah 
diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.  
8. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan 
pengujian terhadap contoh produk perikanan sesuai 
persyaratan SNI dan metode uji SNI.  
9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat 
KAN, adalah suatu lembaga nonstruktural yang bertugas 
dan bertanggung jawab di bidang Akred itasi Lembaga 
Penilaian Kesesuaia n. 
10. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal 
oleh Komite Akreditasi Nasional, yang m enyatakan bahwa 
suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki 
kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian 
kesesuaian.  
11. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.  
12. Direktur  Jenderal adalah direktur jenderal yang 
melaksanakan tugas teknis di bida ng penguatan daya 
saing produk kelautan dan perikanan.  
 
Pasal 2 
(1) Memberlakukan:  
a. SNI Tuna d alam Kemasan Kaleng ( SNI 8223: 2016) 
secara wajib dengan N omor Pos Tarif/ Harmonize 
System  (HS) 1604.14.10.00.; dan  5 
 
b. SNI Sarden dan Makerel d alam Kemasan Kaleng (SNI 
8222 :2016) secara wajib dengan Pos Tarif/ Harmonize 
System  (HS) 1604.12.10.00. , 1604.13.10.00., dan 
1604.15.10.00.  
(2) Setiap Pelaku Usaha yang memproduksi, mengedarkan, 
mengimpor, dan/atau memperdagangkan produk Tuna 
dalam Kemasan Kaleng , serta produk Sarden dan 
Makerel Dalam Kemasan Kaleng  di seluruh wilayah 
Negara Republik Indon esia wajib menerapkan SNI Tuna 
dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel 
dalam Kemasan Kaleng . 
 
Pasal 3  
(1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengedarkan, 
mengimpor, dan/atau memperdagangka n produk Tuna 
dalam Kemasan Kaleng,  serta produk Sarden dan 
Makerel d alam Kemasan Kaleng  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menerapkan ketentuan 
dalam SNI dengan :  
a. memiliki SPPT -SNI Tuna d alam Kemasan Kaleng dan  
SPPT -SNI Sarden dan Makerel d alam Kemasan Kaleng 
sesuai dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan  
b. membubuhkan Tanda SNI Tuna d alam Kemasan 
Kaleng dan tanda  SNI Sarden dan Makerel d alam 
Kemasan Kaleng dengan menggunakan label di 
tempat yang mudah dibac a dan penandaan  yang tidak 
mudah hilang.  
(2) Pembubuhan Tanda SNI Tuna d alam Kemasan Kaleng 
dan Tanda SNI Sarden dan Makerel d alam Kemasan 
Kaleng sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
 
 
 
 6 
 
Pasal 4  
(1) SPPT -SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf a, diterbitkan oleh LSPro yang telah diakreditasi 
oleh KAN dengan ruang lingkup sesuai dengan SNI Tuna 
dalam Kemasan Kalen g serta SNI Sarden dan Makerel 
dalam Kemasan Kaleng , dan ditunjuk  oleh Menteri.  
(2) Penerbitan SPPT -SNI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan melalui pelaksanaan SNI ISO/IEC 
17067:2013 Penilaian Kesesuaian Fundamental 
Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi 
Produk, yang terdiri dari:  
a. pengujian kesesuaian  mutu dan keamanan produk 
Tuna d alam Kemasan Kaleng serta produk Sa rden dan 
Makerel d alam Kemasan Kaleng sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan  
b. audit penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 
9001:2008 atau revisinya, atau sistem manajemen 
mutu lainnya  yang diakui.  
(3) Pengujian kesesuaian mutu dan keamanan produk Tun a 
dalam Kemasan Kaleng s erta produk Sarden dan Makerel 
dalam Kemasan Kaleng sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan oleh:  
a. Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh  KAN 
dengan  ruang lingkup sesuai SNI Tuna d alam 
Kemasan Kaleng serta SNI Sarden dan Makerel d alam 
Kemasan Kaleng, dan ditunjuk oleh Menteri; atau  
b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang ditunjuk 
oleh Menteri sepanjang telah mempunyai perjanjian 
saling pen gakuan atau Mutual Recognition of 
Arrangement  (MRA) antara KAN dengan badan 
akreditasi negara yang bersangkutan, serta perjanjian 
bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis 
antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara 
yang bersangkutan.  
 
 7 
 
(4) Audit penerapan  sistem manajemen mutu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan 
berdasarkan jaminan yang dikeluarkan oleh lembaga 
sertifikasi sistem mutu yang telah diakreditasi oleh KAN 
atau badan akreditasi negara pengekspor di luar negeri  
yang memiliki perjanjian saling pengakuan dengan KAN.  
(5) Apabila belum tersedia LSPro dan/atau Laboratorium 
Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN  sesuai ruang 
lingkup SNI Tuna d alam Kemasan Kalen g serta SNI 
Sarden dan Makerel d alam Kemasan Kaleng, Menteri  
dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji 
yang kompetensinya telah dievaluasi oleh Direktur  
Jenderal.  
(6) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) 
tahun sejak penunjukkan harus telah dia kreditasi oleh 
KAN dengan ruang lingkup SNI Tuna dalam Kemasan 
Kaleng  serta SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan 
Kaleng . 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan LSPro dan 
Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) diatur dengan Peraturan M enteri.  
 
Pasal 5  
(1) Tuna d alam Kemasan Kaleng serta Sarden dan Mak erel 
dalam Kemasan Kaleng yang telah beredar di pasar 
dalam negeri dan berasal dari produk dalam negeri yang 
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus ditari k dari peredaran 
dan dimusnahkan oleh Pelaku Usaha.  
(2) Dalam hal T una d alam Kemasan K aleng serta Sarden 
dan Makerel d alam Kemasan Kaleng yang telah beredar 
di pasar dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 
berasal dari produk impor, penarikan dari peredaran dan 
pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan oleh importir.  8 
 
(3) Tuna d alam Kemasan K aleng serta Sarden dan Makerel 
dalam Kemasan Kaleng yang berasal dari impor, yang 
tidak memenuhi ketentuan sebag aimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilarang masuk ke daerah 
pabean Indonesia dan harus diekspor kembali atau 
dimusnahkan oleh importir.  
(4) Tata cara penarikan produk dari peredaran, 
pengeksporan kembali, dan pemusnahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), ayat (2), dan ayat (3)  
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
 
Pasal 6  
Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan penerapan SNI Tuna d alam Kemasan 
Kalen g serta SNI Sarden dan Makerel d alam Kemas an Kaleng 
dan berkoordinasi dengan badan yang bertanggung jawab di 
bidang pengawasan produk pangan/lembaga terkait.  
 
Pasal 7  
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan 
terhitung sejak tanggal diundangkan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 
 
Agar setiap orang meng etahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
  
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  23 Desember 2016         
 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA , 
 
ttd. 
 
SUSI PUDJIASTU TI 
 
Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal  27 Desember 2016  
 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
WIDODO EKATJAHJANA  
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR  2001