PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERTAS DAN KARTON 
UNTUK KEMASAN PANGAN  SECARA WAJIB  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka melindungi keamanan , kesehatan , 
dan keselamatan  masyarakat dari  penggunaan kertas 
dan karton untuk kemasan pangan , meningkatkan daya 
saing industri kertas dan karton untuk kemasan pangan 
nasional , dan menciptakan persaingan usaha yang seh at, 
perlu mewajibkan pemberlakuan  Standar Nasional 
Indonesia (SNI) kertas dan karton untuk kemasan 
pangan ; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam  huruf a , perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar  
Nasional Indonesia Kertas dan Karton  untuk  Kemasan 
Pangan secara wajib ; 
 
Mengingat  : 1. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5492);  
  - 2 - 
  2. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5584);  
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000  tentan g 
Standardisasi Nasional  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000  Nomor 199, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4020 ); 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017  tentang 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri  (Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017  Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6016 ); 
  5. Peraturan Presiden Nomor 2 9 Tahun 201 5 tentang 
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) ; 
  6. Peraturan Menteri Perin dustrian Nomor 86/M -IND/ 
PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang 
Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 308);  
  7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M -IND/ 
PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);  
  8. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional 
Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan 
Standar Nasional Indonesi a Secara Wajib (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);  
  9. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional 
Notifikasi dan Penyelisikan dalam Kerangka Pelaksanaan 
Agreement on Technic al Barrier to Trade - World Trade 
Organization (TBT - WTO) (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 409);   - 3 - 
 10. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 
HK.03.1.23.07.11.664 Tahun 2011 tentang Pengawasan 
Kemasan Pangan;  
  
 
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERTAS 
DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN  SECARA WAJIB.  
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1   
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan adalah jenis 
kertas kemasan primer yang digunakan untuk mewadahi 
dan/atau membungkus pangan . 
2. Kemasan primer adalah bahan yang bersentuhan 
langsung dengan pangan . 
3. Pelaku Usaha adalah Produsen , dan/atau Importir Kertas 
dan Karton untuk Kemasan Pangan.  
4. Produsen adalah per usahaan industri yang memproduksi 
Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan 
ketentuan  SNI. 
5. Importir adalah perusahaan yang mengimpor dan/atau 
mengedarkan Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.  
6. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Kertas dan 
Karton untuk Kemasan Pangan , yang selanjutnya disebut 
SPPT -SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan , 
adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga 
Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu 
memproduksi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan 
sesuai dengan ketentuan SNI. 
7. Lembaga  Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat 
LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan  - 4 - 
sertifikasi produk  Kertas dan Karton untuk Kemasan 
Pangan sesuai dengan ketentuan SNI. 
8. Laboratorium  Penguji adalah laboratorium yang 
melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu 
terhadap contoh Kertas dan Karton untuk Kemasan 
Pangan  sesuai dengan ketentuan SNI.  
9. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat 
KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan 
bertanggung jawab di b idang akreditasi lembaga 
penilaian kesesuaian.  
10. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat 
SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka 
penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 
9001:2015.  
11. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, yang selanjutnya 
disingkat  LSSM, adalah lembaga yang melakukan 
kegiatan sertifikasi SMM.  
12. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau 
secara khusus oleh LSPro terhadap Produsen Kertas dan 
Karton untuk Kemasan Pangan  yang telah memperoleh 
SPPT -SNI Kertas dan Karton untuk Kema san Pangan  atas 
konsistensi penerapan SNI.  
13. Pengawasan adalah  mekanisme pemeriksaan terhadap 
Pelaku Usaha atas pemenuhan ketentuan pemberlakuan 
SNI wajib yang meliputi kegiatan produksi , mutu produk,  
dan/atau peredaran produk . 
14. Petugas Pengawas Standar Indus tri, yang selanjutnya 
disingkat PPSI, adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau 
daerah yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan 
terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan 
standar industri.  
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintah an di bidang perindustrian.  
16. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat 
jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang 
untuk melakukan pembinaan terhadap industri agro di 
Kementerian Perindustrian.   - 5 - 
17. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur 
jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang 
untuk melakukan pembinaan terhadap industri agro di 
Kementerian Perindustrian.  
18. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yang 
selanjutnya disingkat BPPI, adalah badan yang 
mempunyai tugas, fung si, dan wewenang untuk 
melakukan penelitian dan pengembangan industri di 
Kementerian Perindustrian.  
19. Kepala BPPI adalah kepala badan yang mempunyai 
tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian 
dan pengembangan industri di Kementerian 
Perindustrian . 
20. Direktorat Pembina Industri adalah direktorat yang 
mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk 
melakukan pembinaan terhadap industri hasil hutan dan 
perkebunan  pada Direktorat Jenderal Pembina Industri.  
21. Direktur Pembina Industri adalah direktur yang 
memp unyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk 
melakukan pembinaan terhadap industri pulp dan kertas  
pada Direktorat Jenderal Pembina Industri.  
22. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala organisasi perangkat 
daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan 
urusan pemeri ntahan di bidang perindustrian.  
23. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala organisasi 
perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perindustrian.   
 
 
BAB II  
LINGKUP PEMBERLAKUAN WAJIB  
 
Pasal 2   
(1) Memberlakukan SNI 8218 :2015 secara wajib terhadap 
Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dengan nomor  - 6 - 
pos tarif/ Harmonize d System  (HS) Code  4804.39.20, 
4804.42.10, 4804.49.10, 4804.52.10, dan 4804.59.10.  
(2) Spesifikasi kertas dan karton untuk kemasan pangan 
sebagaimana dimaksud p ada ayat (1) tercantum dalam 
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini.  
 
 
         Pasal 3  
(1) Pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)  berlaku terhadap Kertas 
dan Karton untuk Kema san Pangan  hasil produksi dalam 
negeri dan asal impor yang beredar di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
(2) Pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kertas dan 
Karton untuk Kemasan Pangan  impor yang  digunakan  
untuk : 
a. contoh uji untuk  penerbitan  SPPT -SNI Kertas dan 
Karton untuk Kemasan Pangan;  
b. contoh uji untuk  penelitian dan pengembangan; 
atau 
c. barang contoh untuk pameran dan tidak untuk 
diedarkan . 
 
 
                 Pasal 4  
(1) Kertas dan Karton untuk Kema san Pangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diimpor dengan 
menyampaikan surat pernyataan berm eterai kepada 
petugas bea cukai dengan melampirkan bukti sebagai 
berikut:  
a. impor Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan 
sebagai contoh uji penerbit an SPPT -SNI Kertas dan 
Karton untuk Kemasan Pangan dibuktikan dengan 
Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label  - 7 - 
Contoh Uji (LCU) dari LSPro atau Laboratorium 
Penguji;  
b. impor Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan 
sebagai contoh uji untuk penelitian da n 
pengembangan dibuktikan dengan surat keterangan 
dari lembaga penelitian dan pengembangan;  atau 
c. impor Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan 
sebagai barang contoh untuk pameran dibuktikan 
dengan surat keterangan dari pihak penyelenggara 
pameran ( event organizer /EO) dan surat pernyataan 
tidak akan mengedarkan barang dimaksud . 
(2) Surat pernyataan dan bukti  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  disampaikan  sebelum barang asal impor masuk 
ke dalam daerah pabean Indonesia  dengan tembusan 
kepada Direktur Pembina In dustri . 
 
                   Pasal 5  
Pelaku Usaha wajib memproduksi, mengimpor, dan/atau 
mengedarkan Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam   
Pasal 2; 
  
 
BAB III  
SERTIFIKASI PRODUK  
 
Bagian Kesatu  
Umum  
 
                 Pasal 6  
(1) Produsen Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan di 
dalam negeri wajib memiliki SPPT -SNI Kertas dan Karton 
untuk Kemasan Pangan.  
(2) Dalam hal Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan 
berasal dari impor, Produsen Kertas dan Karton untuk 
Kemasan Pangan di luar negeri wajib memiliki SPPT -SNI 
Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.   - 8 - 
 
                  Pasal 7  
SPPT -SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan 
diterbitkan melalui sistem sertifikasi Tipe 5.  
 
Bagian Kedua  
Permohonan Penerbitan SPPT -SNI  
Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan  
 
 
 
Pasal 8  
(1) Untuk memiliki SPPT -SNI Kertas dan Karton untuk 
Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Produsen mengajukan permohonan penerbitan SPPT -SNI 
Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan  kepada LSPr o 
yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang 
lingkup SNI 8218:2015 dan ditunjuk oleh Menteri.  
(2) Dalam mengajukan permohonan SPPT -SNI Kertas dan 
Karton untuk Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Produsen harus memenuhi persyaratan 
admi nistrasi dengan melampirkan fotokopi dokumen 
sebagai berikut:  
a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;  
b. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha sejenis bagi 
Produsen di luar negeri dengan lingkup usaha 
industri Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan;  
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);  
d. Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan 
oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
e. perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah 
didaftarkan pada Direktorat Jender al Kekayaan 
Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia ; 
f. surat pernyataan telah menerapkan atau sertifikat 
SMM SNI ISO 9001:2015;   - 9 - 
g. surat pernyataan jaminan tidak mengedarkan Kertas 
dan Karton untuk Kemasan Pangan sampai dengan 
penerbitan SPPT -SNI Kertas dan Karton untuk 
Kemasan Pangan.  
(3) Bagi Produsen di luar negeri, akta pendirian perusahaan 
atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dan IUI atau izin usaha sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.  
 
Pasal 9  
(1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT -SNI 
Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan kepada LSPro 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Produsen 
di luar negeri harus menunjuk  perusahaan per wakilan 
yang:  
a. berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di 
Indonesia; dan  
b. dapat bertindak sebagai Importir.  
(2) Legalitas perusahaan perwakilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibuktikan dengan  fotokopi  dokumen 
sebagai berikut:  
a. akta pendirian perusahaan at au perubahannya;  
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda 
Daftar Perusahaan (TDP);  
c. Angka Pengenal Importir (API);  
d. NPWP;  
e. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri; dan  
f. surat  pernyataan berm eterai, yang menyatakan 
bertanggung jawab atas peredaran Kertas dan 
Karton untuk Kemasan Pangan  sesuai dengan 
ketentuan SNI 8218:2015 secara wajib.  
 
Pasal 10  
(1) Dalam hal perusahaan perwakilan tidak berfungsi 
sebagai Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  - 10 - 
ayat (1) huruf b, Produsen di luar negeri menunjuk 
Import ir melalui perusahaan perwakilan.  
(2) Legalitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuktikan dengan fotokopi dokumen sebagai berikut:  
a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;  
b. SIUP dan TDP;  
c. API; dan  
d. NPWP.  
 
Bagian Ketiga  
Penerbitan SPPT -SNI  
Kertas  dan Karton untuk Kemasan Pangan  
 
Pasal 11  
(1) Penerbitan SPPT -SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan 
Pangan melalui sistem sertifikasi Tipe 5 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:  
a. pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton 
untuk Kemasan Pangan  sesuai den gan ketentuan 
SNI 8218:2015 ; dan  
b. audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 
9001:2015.  
(2) Pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk 
Kemasan Pangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilakukan oleh:  
a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yan g telah 
diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup 
SNI 8218:2015 dan ditunjuk oleh Menteri; atau  
b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah 
diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara 
tempat Laboratorium Penguji berada, yang 
mempunyai perjanj ian saling pengakuan ( Mutual 
Recognition Agreement /MRA) dengan KAN dan 
negara tempat Laboratorium Penguji berada 
memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di 
bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik 
Indonesia, dan ditunjuk oleh Menteri.   - 11 - 
(3) Audit proses produksi dan penerapan SMM sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai SNI ISO 
9001:2015 terhadap surat pernyataan penerapan SMM 
dari pelaku usaha atau sertifikat SMM dari LSSM yang 
telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akredita si yang 
telah menandatangani perjanjian saling pengakuan 
(Multilateral Recognition Arrangement /MLA) dengan KAN.   
 
Pasal 12  
(1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang 
telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup 
SNI 8218:2015 belum tersed ia atau jumlahnya belum 
mencukupi kebutuhan sertifikasi dan pengujian 
kesesuaian mutu, Menteri dapat menunjuk LSPro 
dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi.  
(2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang 
belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh 
Kepala BPPI.  
(3) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh 
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah 
diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 
8218:2015 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.  
 
Pasal 13  
(1) LSPro melakukan proses penerbitan SPPT -SNI Kertas dan 
Karton untuk Kemasan Pangan, melalui rapat evaluasi 
SPPT -SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan, 
dengan memperhatikan:  
a. Hasil audit penerapan proses produksi dan SNI ISO 
9001:2015; dan  
b. Laporan Hasil Uji (LHU) dan/atau Sertifikat Hasil Uji 
(SHU).  
(2) Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), LSPro menetapkan:   - 12 - 
a. penerbitan atau perpanj angan SPPT -SNI Kertas dan 
Karton untuk Kemasan Pangan;  
b. penundaan penerbitan atau perpanjangan SPPT -SNI 
Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan;  
c. penolakan penerbitan atau perpanjangan SPPT -SNI 
Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan;  
d. pencabutan SPPT -SNI Kert as dan Karton untuk 
Kemasan Pangan; atau  
e. perubahan SPPT -SNI Kertas dan Karton untuk 
Kemasan Pangan terkait daftar perusahaan 
perwakilan atau Importir, dan/atau Merek.  
 
Pasal 14  
(1) Dalam menerbitkan SPPT -SNI Kertas dan Karton untuk 
Kemasan Pangan , LSPro wajib mencantumkan paling 
sedikit  informasi mengenai:  
a. nama dan alamat Produsen;  
b. alamat pabrik;  
c. nama dan alamat perusahaan perwakilan atau 
Importir , bagi Produsen di luar negeri;  
d. nomo r dan judul SNI;  
e. Merek;  
f. Gramatur ; dan  
g. masa berlaku SPPT -SNI Kertas dan Karton un tuk 
Kemasan Pangan  
(2) LSPro menerbitkan SPPT -SNI Kertas dan Karton untuk 
Kemasan Pangan dalam jangka waktu paling lama 41 
(empat puluh satu) hari kerja di luar waktu yang 
diperlukan untuk pengujian.  
 
Pasal 1 5 
(1) LSPro wajib menyampaikan laporan hasil penetapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat (2) kepada 
Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI 
dalam jangka waktu paling lama  7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak tanggal SPPT SNI diterbitkan.   - 13 - 
(2) Selain laporan hasil penerbitan SPPT SNI  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), LSPro harus menyampaikan 
laporan terkait proses sertifikasi yang dilakukan kepada 
Kepala BPPI dan Direktur Jenderal Pembina Industri 
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak tanggal sertifikasi selesai dilaku kan. 
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi 
paling sedikit informasi sebagai berikut:  
a. identitas Produsen di dalam negeri;  
b. identitas pemohon penerbitan SPPT -SNI Kertas dan 
Karton untuk Kemasan Pangan, bagi Produsen di 
luar negeri;  
c. kapasitas produ ksi; 
d. rencana produksi;  
e. rencana impor  dan negara asal impor; dan  
f. alamat gudang Produsen dan/atau Importir.     
 
Pasal 1 6 
(1) LSPro yang menerbitkan SPPT -SNI Kertas dan Karton 
untuk Kemasan Pangan  bertanggung jawab untuk 
melaksanakan  Surveilan terhadap SPPT -SNI Kertas dan 
Karton untuk Kemasan Pangan  yang diterbitkan.  
(2) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.  
(3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil 
pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi t erkait, LSPro 
dapat melakukan Surveilan khusus.  
 
Pasal 1 7 
SPPT -SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan berlaku 
selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.  
 
 
Pasal 1 8 
Biaya penerbitan SPPT -SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan 
Pangan merupa kan tanggung jawab Pelaku Usaha yang  - 14 - 
mengajukan permohonan penerbitan SPPT -SNI Kertas dan 
Karton untuk Kemasan Pangan.  
 
Pasal 19 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi produk 
mengacu kepada skema sertifikasi Kertas dan Karton untuk 
Kemasan P angan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.  
 
BAB IV 
PENANDAAN  
 
Pasal 2 0 
(1) Produsen wajib membubuhkan tanda dan nomor SNI 
pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara 
penandaan yang tidak mudah hilang.  
(2) Pembubuhan tanda dan nama SNI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kemasan gulungan 
dan/atau lembaran kertas dan/atau karton.  
 
Pasal 2 1 
Selain tanda dan nomor SNI, Pelaku Usaha wajib membubuhkan 
label pada Kemasan pada bentuk gulu ngan dan/atau lembaran  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 2) yang memuat 
informasi sebagai berikut:  
a. Merek;  
b. nama dan/atau logo pabrik pembuat;  
c. fungsi kertas atau karton untuk kemasan pangan, ukuran 
lebar (mm) dan diameter (mm), gramatur, berat gulung an 
(apabila dalam bentuk gulungan), jumlah lembaran tiap rim 
(apabila dalam bentuk lembaran);  dan 
d. kode produksi atau kode pengemasan yang menunjukkan 
bulan dan tahun produksi.  
 
 
  - 15 - 
BAB VI  
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA  
 
Pasal 22  
Produsen, perusahaan perwakilan dan/atau importir 
bertanggung jawab atas jaminan mutu  Kertas dan Karton 
untuk Kemasan Pangan  hasil produksi sesuai dengan 
ketentuan SNI 8218:2015 secara wajib.  
 
 
BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 
Bagian Kesatu  
Umum  
 
Pasal 23  
(1) Direktur Jenderal Pembina Indus tri melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI 
8218:2015 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1).  
(2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat 
mendelegasikan kewenangan pembinaan dan 
pengawasan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) kepada 
Direktur Pembina Industri.  
 
Pasal 24  
Kepala BPPI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan 
SNI 8218:2015 secara wajib.  
 
    Bagian Kedua  
      Pembinaan  
 
Pasal 25  
Pembinaan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat ( 1) 
dan Pasal 24  dilakukan paling sedikit melalui:   - 16 - 
a. sosialisasi;  
b. konsultasi;  
c. inventarisasi dan analisis data terkait SNI; dan  
d. pembinaan teknis.  
 
Pasal 26  
(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf 
a dilakuk an terhadap pemberlakuan SNI 8218:2015 
secara wajib kepada Pelaku Usaha dan masyarakat 
melalui kerjasama dengan instansi terkait atau melalui 
media cetak dan/atau elektronik.  
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf 
b diberikan kepada Pelaku Us aha terkait tata cara dan 
prosedur pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib.  
(3) Inventarisasi dan analisis data terkait SNI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan melalui:  
a. monitoring Pelaku Usaha yang menerapkan SNI; 
dan/atau  
b. analisis data dampa k pemberlakuan SNI secara 
wajib bagi Produsen di dalam negeri.  
  (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
25 huruf d dilakukan melalui:  
a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam 
peningkatan mutu produk; dan/atau  
b. bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk.  
 
Bagian Ketiga  
Pengawasan  
 
Pasal 27  
Obyek  Pengawasan terdiri atas:  
a. kegiatan usaha produksi dan/atau impor oleh Pelaku 
Usaha; dan  
b. Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan hasil produksi 
dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
  - 17 - 
Pasal 28 
Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI 8218:2015 secara 
wajib dilakukan terhadap obyek Pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar  yang 
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun; dan  
b. uji petik di gudang importir dan di pasar terhadap Kertas 
dan karton untuk kemasan pangan hasil produksi dalam 
negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah 
Negara Kesatuan Repu blik Indonesia.  
 
Pasal 29 
(1) Dalam melakukan Pengawasan di pabrik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, Direktur Jenderal 
Pembina Industri menugaskan PPSI dan /atau  pegawai 
pada Direktorat Pembina Industri.  
(2) Dalam melakukan Pengawasan di pasar sebagaiman a 
dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan uji petik di gudang 
importir dan di pasar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf b, Direktur Jenderal Pembina Industri 
dapat berkoordinasi dengan pimpinan instansi terkait, 
Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Din as 
Kabupaten/Kota.  
(3) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), PPSI dan /atau pegawai pada Direktorat 
Pembina Industri mempersiapkan dokumen pengawasan 
yang terdiri atas:  
a. surat pemberitahuan Pengawasan sesuai dengan 
Formulir 1;  
b. surat tuga s Pengawasan sesuai dengan Formulir 2;  
c. label contoh uji sesuai dengan Formulir 3;  
d. berita acara pengambilan contoh uji sesuai dengan 
Formulir 4;  
e. data hasil Pengawasan sesuai dengan Formulir 5;  
f. berita acara Pengawasan sesuai dengan Formulir 6;  
g. daftar hadir s esuai dengan Formulir 7; dan   - 18 - 
h. surat pengantar kepada Laboratorium Penguji sesuai 
dengan Formulir 8;  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.  
 
Pasal 30 
(1) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 
29 dicantumkan dalam berita acara Pengawasan dan 
disampaikan oleh PPSI dan/atau pegawai pada Direktorat 
Pembina Industri kepada Direktur Pembina Industri.  
(2) Direktur Pembina Industri melakukan evaluasi terhadap 
berita acara hasil Pengawasan seba gaimana dimaksud 
pada ayat (1).  
(3) Direktur Pembina Industri menyampaikan hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur 
Jenderal Pembina Industri.  
 
Bagian Keempat  
Post Audit  
 
Pasal 31 
(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan post audit  
terhadap obyek Pengawasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27. 
(2) Dalam melakukan post audit sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Direktur Jenderal Pembina Industri 
menugaskan Direktur Pembina Industri.  
(3) Post audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sewaktu -waktu.  
 
Pasal  32 
Post audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:  
a. uji petik atau pemeriksaan Kertas dan Karton untuk 
Kemasan Pangan yang telah diproduksi, yang dilakukan 
di gudang Pr odusen dan/atau gudang Importir ; 
b. pemeriksaan di pabrik  dan/atau di pasar;   - 19 - 
c. pemeriksaan terhadap realisasi produksi dan/atau 
importasi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dan 
alur distribusinya; dan  
d. penyusunan laporan hasil post audit . 
 
Pasal 33 
(1) Post audit melalui uji petik atau pemeriksaan di gudang 
Importi r sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a 
dan/atau melalui pemeriksaan di pasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan dengan 
berkoordinasi bersama instansi terkait dan Dinas 
Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan u rusan pemerintahan di bidang 
perindustrian.  
(2) Penyusunan laporan hasil post audit sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
a. laporan hasil post audit terhadap Produsen  paling 
sedikit memuat informasi:  
1. identitas Pr odusen;  
2. kapasitas produksi;  
3. klasifikasi dan jumlah Kertas dan Karton untuk 
Kemasan Pangan  yang diproduksi; dan  
4. bukti kesesuaian penerapan pemberlakuan SNI 
8218:2015 secara wajib;  
b. laporan hasil Post Audit  terhadap Importir memuat 
paling sedikit informasi:  
1. identitas Importir;  
2. jumlah dan nomor pos tarif/HS Code  Kertas 
dan Karton untuk Kemasan Pangan yang 
diimpor ; 
3. packing list , invoice , dan bill of lading  atau 
airway bill  atau delivery order ; 
4. negara asal impor dan pelabuhan tujuan;  
5. alamat gudang penyimpanan Kertas dan Karton 
untuk Kemasan Pangan ;  - 20 - 
6. bukti kesesuaian penerapan pemberlakuan SNI 
8218:2015 secara wajib;  
7. rantai pasok atau distribusi Kertas dan Karton 
untuk Kemasan Pangan ; dan   
8. data penjualan Kertas dan Karton untuk 
Kemasan Pangan .     
 
BAB VIII  
SANKSI  
 
Pasal 34 
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Pasal 6 
dikenai sanksi pidana  sesuai dengan ketentuan Undang -
Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.  
(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT -SNI Kertas dan 
Karton untuk Kemasan Pangan.  
(3) Pencabutan SPPT -SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan 
Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
oleh LSPro yang menerbitkan SPPT -SNI Kertas dan 
Karton untuk K emasan Pangan berdasarkan 
rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.  
 
Pasal 35 
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 ayat (1)  
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan 
peraturan per undang -undangan.  
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT -SNI 
Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.  
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan oleh Direktur Jenderal Pe mbina Industri 
berdasarkan hasil evaluasi terhadap berita acara 
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30   
ayat ( 1).  - 21 - 
(4) Pencabutan SPPT -SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan 
Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
oleh LSPro penerbit SPPT -SNI Kertas dan Karton untuk 
Kemasan Pangan berdasarkan rekomendasi dari Direktur 
Jenderal Pembina Industri.  
 
Pasal 36 
(1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat ( 3) terdapat 
ketidaksesuaian dengan persyaratan mutu SNI 
8218:2015 , Direktur Jenderal Pembina Industri 
memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha 
yang melakukan pelanggaran.  
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berisi perintah untuk melakukan:  
a. perbaikan kualitas produk yang tidak sesuai SNI 
8218 :2015 secara wajib kepada Produsen; dan  
b. penarikan produk yang tidak sesuai SNI 8218:2015 
secara wajib kepada Pelaku Usaha.  
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 
masing -masing 30 (ti ga puluh) hari.  
 
Pasal 37 
(1) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan 
kualitas Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dan 
penarikan Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan 
yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI 8218:2015 
secara wajib dalam jangka waktu  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36  ayat (3), Direktur Jenderal Pembina 
Industri melakukan tindakan publikasi.  
(2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap:  
a. pelanggaran atas ketentuan pemberlakuan SNI 
8218:2015 secara wajib ol eh Pelaku Usaha; dan  
b. ketaatan terhadap penerapan pemberlakuan SNI 
8218:2015 secara wajib oleh Pelaku Usaha.   - 22 - 
(3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui pemuatan berita dalam media cetak 
dan/atau media elektronik.  
 
Pasal 38 
(1) LSPro  yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, 
dan/atau Pasal 16 dikenai sanksi administratif sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
(2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan 
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 3) dikenai 
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diberikan oleh Kepala BPPI.  
 
Pasal 39 
(1) Kertas dan Karton untuk Kema san Pangan hasil produksi 
dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 
ayat (1) dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
(2) Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan hasil produksi 
dalam ne geri yang telah beredar di pasar dan tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dan/atau Pasal 3 ayat (1) harus ditarik dari 
peredaran dan dimusnahkan oleh Produsen yang 
bersangkutan.  
(3) Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan asal impor 
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 ayat (1) dilarang masuk 
ke dalam daerah pabean Indonesia.  
(4) Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan asal impor 
yang telah berada di daerah pabean Indonesia dan tidak 
memenuhi ketentu an sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dan/atau Pasal 3 ayat (1) harus dimusnahkan  - 23 - 
atau diekspor kembali atas biaya dan tanggung jawab 
Importir yang bersangkutan.  
(5) Tata cara penarikan dan pemusnahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan s esuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
 
Pasal 40 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 18 (delapan  belas) bulan 
terhitung sejak tanggal diundangkan . 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peratur an Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
AIRLANGGA HARTARTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - 24 - 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PE RUNDANG -UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
WIDODO EKATJAHJANA  
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - 25 - 
LAMPIRAN I  
PERATURAN  MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASI ONAL 
INDONESIA  KERTAS DAN KARTON 
UNTUK KEMASAN PANGAN S ECARA 
WAJIB    
 
 
 
SPESIFIKASI KERTAS  DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN  
 
No. Pos Tarif  Deskripsi  Spesifikasi  
1. 4804.39.20  Kertas dan 
kertas karton 
dari jenis yang 
digunakan 
untuk 
pembuatan 
kemasan 
makana n 1) Kertas kraft dan kertas karton yang 
tidak dilapisi  
2) Dalam bentuk gulungan atau lembaran  
3) Yang tidak termasuk dalam Pos Tarif 
4802 atau 4803  
4) Memiliki berat ≤ 150 g/m2 (Kurang atau 
sama dengan 150 g/m2) 
5) Dapat dikelantang  
6) Digunakan untuk pembuatan kemasan 
makanan  
2. 4804.42.10  Kertas dan 
kertas karton 
dari jenis yang 
digunakan 
untuk 
pembuatan 
kemasan 
makanan  1) Kertas kraft dan kertas karton yang 
tidak dilapisi  
2) Dalam bentuk gulungan atau lembaran  
3) Yang tidak termasuk dalam Pos Tarif 
4802 atau 4803  
4) Memiliki berat > 150 g/m2 tetapi < 225 
g/m2 (lebih dari 150 g/m2 tetapi kurang 
dari 225 g/m2) 
5) Dikelantang seluruhnya secara seragam 
dan mengandung serat kayu yang 
diperoleh melalui proses kimia lebih dari 
95% menurut berat keseluruhan 
kandungan seratnya  
6) Digunakan untuk p embuatan kemasan 
makanan  
3. 4804.49.10  Kertas dan 
kertas karton 
dari jenis yang 
digunakan 
untuk 
pembuatan 
kemasan 1) Kertas kraft dan kertas karton yang 
tidak dilapisi  
2) Dalam bentuk gulungan atau lembaran  
3) Yang tidak termasuk dalam Pos Tarif 
4802 atau 4803  
4) Memiliki berat > 150 g/m2 tetapi < 225 
g/m2 (lebih dari 150 g/m2 tetapi kurang 
dari 225 g/m2)  - 26 - 
makanan  5) Dapat dikelantang seluruhnya secara 
seragam dan mengandung serat kayu 
yang diperoleh melalui proses kimia 
kurang dari 95% menurut berat 
keseluruhan kandungan  seratnya  
6) Atau dikelantang sebagian  
7) Digunakan untuk pembuatan kemasan 
makanan  
4. 4804.52.10  Kertas dan 
kertas karton 
dari jenis yang 
digunakan 
untuk 
pembuatan 
kemasan 
makanan  1) Kertas kraft dan kertas karton yang 
tidak dilapisi  
2) Dalam bentuk gulungan atau le mbaran  
3) Yang tidak termasuk dalam Pos Tarif 
4802 atau 4803  
4) Memiliki berat ≥ 225 g/m2 (sama dengan 
atau lebih dari 225 g/m2)  
5) Dikelantang seluruhnya secara seragam 
dan mengandung serat kayu yang 
diperoleh melalui proses kimia lebih dari 
95% menurut berat keseluruhan 
kandungan seratnya  
6) Digunakan untuk pembuatan kema san 
makanan  
5. 4804.59.10  Kertas dan 
kertas karton 
dari jenis yang 
digunakan 
untuk 
pembuatan 
kemasan 
makanan  1) Kertas kraft dan kertas karton yang 
tidak dilapisi  
2) Dalam bentuk gulungan atau lembaran  
3) Yang tidak termasuk dalam Pos Tarif 
4802 atau 4803  
4) Memiliki berat ≥ 225 g/m2 (sama dengan 
atau lebih dari 225 g/m2)  
5) Dapat dikelantang seluruhnya secara 
seragam dan mengandung serat kayu 
yang diperoleh melalui proses kimia 
kurang dari 95% menurut berat 
keseluruhan kandungan seratnya  
6) Atau dikelantang sebagia n  
7) Digunakan untuk pembuatan kemasan 
makanan  
 
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
AIRLANGGA HARTARTO