PERATURAN  MENTERI  PERTANIAN  REPUBLIK  INDONESIA  
NOMOR  15 TAHUN  2021  
TENTANG  
STANDAR  KEGIATAN  USAHA  DAN STANDAR  PRODUK  
PADA  PENYELENGGARAAN  PERIZINAN  BERUSAHA  BERBASIS  RISIKO  
SEKTOR  PERTANIAN  
 
DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 
 
MENTERI  PERTANIAN  REPUBLIK  INDONESIA,  
 
 
Menimbang  : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  6 ayat (7)  
Peraturan  Pemerintah  Nomor  5 Tahun  2021  tentang  
Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko , perlu  
menetapkan  Peraturan  Menteri  Pertanian  tentang  Standar  
Kegiatan  Usaha  dan Standar  Produk  padaPenyelenggaraan  
Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  Sektor  Pertanian;  
 
Mengingat  : 1. Pasal  17 ayat (3) Undang -Undang  Dasar  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun  1945 ; 
2. Undang -Undang  Nomor  39 Tahun  2008  tentang  
Kementerian  Negara  (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun  2008  Nomor  166, Tambahan  Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4916 ); 
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5 Tahun  2021  tentang  
Penyeleng garaan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021  
Nomor  15, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Nomor  6617 ); 
- 2 - 
 
4. Peraturan  Presiden  Nomor  45 Tahun  2015  tentang  
Kementerian  Pertanian  (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  85); 
5. Peraturan  Presiden  Nomor  68 Tahun  2019  tentang  
Organisasi  Kementerian  Negara  (Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  203);  
6. Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  40 Tahun  2020  
tentang  Organisasi  dan Tata Kerja Kementerian  Pertanian  
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  
1647);  
 
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : PERATURAN  MENTERI  PERTANIAN  TENTANG  STANDAR  
KEGIATAN  USAHA  DAN STANDAR  PRODUK  PADA  
PENYELENGGARAAN  PERIZINAN  BERUSAHA  BERBASIS  
RISIKO  SEKTOR  PERTANIAN.  
 
Pasal  1 
(1) Menteri  menetapkan  standar  kegiatan  usaha  dan standar  
produk pada  penyelenggaraan  perizinan  berusaha  
berbasis  risiko  untuk  sektor  pertanian  sebagaimana  
tercantum  dalam  lampiran  yang merupakan  bagian  tidak  
terpisahkan  dariPeraturan  Menteri  ini.  
(2) Standar kegiatan  usaha  dan standar  produk  sebagaimana  
dimaksud  padaayat( 1)terdiri  atas subsektor:  
a. Perkebunan ; 
b. Tanaman  Pangan ; 
c. Hortikultura ; 
d. Peternakan  dan Kesehatan  Hewan ; 
e. Ketahanan  Pangan ; dan 
f. Sarana  Pertanian . 
 
 
 
 
 
 - 3 - 
 
Pasal  2 
Perizinan  berusaha  berbasis  risiko  sektor  
pertaniansebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1 dilaksanakan  
melalui  Sistem  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  
Elektronik.  
 
Pasal  3 
Pada  saat Peraturan  Menteri  ini mulai  berlaku,  semua  
Peraturan  Menteri  yang mengat ur standar  kegiatan  usaha  
danstandar  produk  dalam  penyelenggaraan  perizinan  
berusaha  sektor  Pertanian  dinyatakan  masih  tetap  berlaku  
sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  dalam  
Peraturan  Menteri  ini. 
 
Pasal  4 
Sistem  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik           
sebagaima na dimaksud  dalam  Pasal  2 mulai  dilaksanakan  
sejak  proses  perizinan  berusaha  dilakukan  secara  
keseluruhan  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  
Nomor  5 Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  
Berusaha  Berbasis  Risiko.  
 
Pasal  5 
Peraturan  Menteri  ini mulai  berlaku  pada  tanggal  
diundangkan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 4 - 
 
Agar setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  
pengundangan  Peraturan  Menteri  ini dengan  penempatan nya 
dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia.  
 
 
Ditetapkan  di Jakarta  
pada tanggal  01 April 2021  
 
MENTERI  PERTANIAN  
REPUBLIK  INDONESIA,  
 
              ttd  
 
SYAHRUL  YASIN  LIMPO  
 
Diundangkan  di Jakarta  
pada tanggal   1 April 2021  
 
DIREKTUR  JENDERAL  
PERATURAN  PERUNDANG -UNDANGAN  
KEMENTERIAN  HUKUM  DAN HAK ASASI  MANUSIA  
REPUBLIK  INDONESIA,  
 
           ttd 
 
WIDODO  EKATJAHJANA  
 
 
BERITA  NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA  TAHUN  2021  NOMOR  262 - 5 - 
LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  15 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR 
PRODUK PADA PENYELENGGARAAN 
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 
SEKTOR PERTANIAN  
 
 
STANDAR USAHA SUBSEKTOR PERKEBUNAN  
 
STANDAR USAHA INDU STRI KOPRA  
NO KBLI : (10421) INDUSTRI KOPRA  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kopra . 
 
2 Istilah dan Definisi  - 
 
 - 6 - 
3 Penggolongan Usaha  Usaha industri pengolahan kopra dengan kapasitas berskala kecil dan mikro (Kelompok Tani/Gabungan 
Kelompok Tani)  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
 
6 Sarana  
 a. Memiliki Sumber Daya Manusia  
b. Memiliki Sarana pera latan pascapanen dan pengolahan   
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapok tan yang telah ditetapkan  paling  kurang :  
a. Ketua  
b. Sekretaris  
c. Bendahara  
d. Anggota  
8 Pelayanan  Menerapkan teknologi sesuai good handling practices  (GHP) dan good manufacturing practices  (GMP) serta 
menerapkan pelestarian lingkungan  
 - 7 - 
9 Persyaratan 
Produk/Prose s/Jasa  a. Produk :  
1) Perfect, super grade (sama rata, keras, bersih, putih, bebas dari kotoran)  
2) High grade (sama rata, keras, bersih, putih kelabu, tidak ada warna jelek atau rusak)  
b. Proses : sesuai Good Handling Paractices/GHP dan Good Manufacturing Practises/ GMP 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menerapkan azas kebersamaan, keadilan dan keterbukaan  
a. Perencanaan kerja kelompok petani/Gapoktan  
b. Porsedur kerja :  
1) Merencanakan kerja  
2) Penanganan pengolahan  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  Penilaian kesesuaian  
Melalui  penilaian mandiri  pemenuhan terhadap : GHP dan GMP  
 
Pengawasan  
a. Dilakukannya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama -sama dengan 
Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) tahun 
sekal i. 
 
b. Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha  skala kecil  kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dan 
Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) 
sekali.  
 - 8 - 
STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN  
NO KBLI : (10422) USAHA PE NGOLAHAN MINYAK KELAPA  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa menjadi minyak mentah  
(crude oil ) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.  
2 Istilah dan Definisi  a. Merupakan  minyak kelap a yang diektraksi dari daging  kelapa, dan dipisahkan tanpa pemanasan 
untuk diambil minyaknya.   
b. Minyak kelapa  diekstraksi dari  kopra  (buah  kelapa  kering) dan memakai beberapa bahan kimia.   
c. Minyak kelapa  diektraksi dari buah  kelapa  segar  tanpa bahan kimia.  
 
3 Penggolongan Usaha  Usaha jasa pengolahan minyak kelapa baik perseorangan maupun Kelompok Tani   
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  -  - 9 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
 
 
6 Sarana  
 a. Memiliki Sumber Daya Manusia  
b. Memiliki Sarana peralatan pascapanen dan pengolahan)  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan paling  kurang :  
a. Ketua  
b. Sekretaris  
c. Bendahara  
d. Anggota  
8 Pelayanan  Menerapkan teknologi sesuai good handling practices  (GHP) dan good manufacturing  practices  (GMP) serta 
menerapkan pelestarian lingkungan  
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Produk :  telah sesuai  dengan standar mutu yang telah ditetapkan ( % kadar air, % kotoran, tidak 
mengandung logam, logam berbahaya dan arsen, warna, bau, serta per syaratan lain yang 
diperlukan)  - 10 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menerapkan azas kebersamaan, keadilan dan keterbukaan  
a. Perencanaan kerja kelompok petani/Gapoktan  
b. Porsedur kerja :  
1) Merencanakan kerja  
2) Penanganan pengolahan  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  Penilaian kesesuaian  
Melalui penilaian mandiri  pemenuhan terhadap : GMP  
 
Pengawasan  
a. Dilakukannya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama -sama dengan 
Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) tahun 
sekali.  
b. Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Dinas 
yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) sekali. 
(satu) tahun  
 
 
 
 
 
 - 11 - 
STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN  
NO KBLI : (10423) Industri Minyak Goreng Kelapa  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha peng olahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau 
yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng kelapa.  
2 Istilah dan Definisi  Minyak goreng kelapa adalah minyak yang dibuat dari bahan baku  kelapa  segar, diambil minyaknya atau 
kernel -nya, diproses dengan pemanasan terkendali atau tanpa pemanasan sama sekali  
 
 
 
3 Penggolongan Usaha  Usaha jasa pengolahan minyak  goreng kelapa, baik perseorangan maupun Kelompok Tani   
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
   - 12 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha   
 
6 Sarana  
 a. Memiliki Sumber Daya Manusia  
b. Memiliki Sarana peralatan pascapanen dan pengolahan)  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Mempunyai  struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan paling  kurang :  
a. Ketua  
b. Sekretaris  
c. Bendahara  
d. Anggota  
8 Pelayanan  Menerapkan teknologi sesuai good handling practices  (GHP) dan good manufacturing practices  (GMP) serta 
menerapkan pelestarian  lingkungan  
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Produk : sesuai  dengan standar mutu yang telah ditetapkan ( % kadar air, % kotoran, tidak mengandung 
logam, logam berbahaya dan arsen, warna, bau,  - 13 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menerapkan azas kebersamaan, keadi lan dan keterbukaan  
a. Perencanaan kerja kelompok petani/Gapoktan  
b. Porsedur kerja :  
1) Merencanakan kerja  
2) Penanganan pengolahan  
 
 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  Penilaian kesesuaian  
Melalui penilaian mandiri  pemenuhan terhadap : GMP  
 
Pengawasan  
a. Dilak ukannya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama -sama dengan 
Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.  
b. Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil kepada Direktorat  Jenderal Perkebunan, dan Dinas 
yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) sekali. (satu) 
tahun . 
 
 
 
 
 - 14 - 
STANDAR USAHA INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT   
(CRUDE PALM OIL ) 
NO KBLI : (10431) INDUSTRI MINYAK MENTAH  KELAPA SAWIT ( CRUDE PALM OIL )  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah ( crude palm oil /CPO) 
yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.  
2 Istilah dan Definis i - 
 
3 Penggolongan Usaha  Bagi Industri CPO dengan kapasitas 30 ton TBS/jam atau lebih yang terintegrasi dengan kebun kelapa 
sawit dengan luasan 6.000 ha atau lebih.  
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Terintegrasi dengan kebun kela pa sawit (KBLI 01262)  
 - 15 - 
6 Sarana  
 a. Sarana mesin pengolah tandan buah segar (TBS) (tempat penerimaan TBS, Lori untuk membawa 
buah, tempat pencucian buah, mesin pengempa, alat pemisah minyak dengan ampas, tangki 
perebusan, tangki penyimpanan minyak mentah/CPO ) 
b. Sarana pengendalian kebakaran di pabrik (alat pemantau kebakaran/sirine, pengeras suara, tabung 
pemadam kebakaran, hydrant/sumber air, membuat jalur evakuasi, terhubung dengan kantor 
pemadam kebakaran  setempat)  
c. Fasilitas kesehatan, keamanan dan keselama tan kerja di pabrik (mempunyai poliklinik/tenaga medis, 
menggunakan alat keselamatan kerja seperti helm, penutup telinga, sarung tangan, sepatu boot)  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia antara lain:  
a. Manajer pengolah an 
b. Administrasi pengolahan  
c. Pengawas dan pelaksana pengolahan  
d. Pengawas dan pelaksana penanganan limbah  
e. Pencatat hasil pengolahan  
 
8 Pelayanan  a. Standar operasional pengolahan TBS menjadi CPO  
b. Standar pengolahan Limbah  
c. Standar Keselamatan, Keamanan Kerja  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa   - 16 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan Amdal 
atau UKL/UPL 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
industri 
sudah 
beroperasi  
2. Pelaksanaan 
tanggu ng jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Setiap 1 (satu) 
tahun sekali  
3. Penyampaian 
laporan 
pelaksanaan 
usaha secara 
periodik  Setiap 6 
(enam) bulan 
sekali  
 - 17 - 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
PENILAIA N KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
1 Terintegrasi 
dengan kebun 
kelapa sawit (KBLI 
01262)   
 
b. Pengawasan  
1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangan melakukan pengawasan terhadap Pelaku 
Usaha Perkebunan secara berkala dan i nsidentil.  
2) Pengawasan dilakukan dalam bentuk Penilaian Usaha Perkebunan paling kurang 3 (tiga) tahun 
sekali atau sewaktu -waktu.  
3) Menteri, gubernur, bupati/wali kota dalam melakukan Penilaian Usaha Perkebunan dibantu oleh 
Tim Penilai Usaha Perkebunan.  
4) Penilaian Usaha Perkebunan memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari 
penyediaan prasarana dan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta - 18 - 
jasa penunjang lainnya.  
5) Hasil Penilaian Usaha Perkebunan dalam bentuk laporan yang dita ndatangani oleh perusahaan 
dan Tim Penilai Usaha Perkebunan.  
6) Evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota  setiap (1)  
satu tahun   sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha 
perkebunan, d an ditembuskan kepada Menteri  
7) Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal 
berdasarkan evaluasi kinerja perusahaan perkebunan.  
8)  Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan setelah pemberlakuan izin efektif 
dilakukan oleh Direktur Jenderal.  
9) Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh masyarakat atau lembaga independen 
karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
10) Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh 
perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan 
untuk dapat ditindaklanjuti.  
11) Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental 
diberikan sanksi ses uai peraturan perundang -undangan. (insidential, PUP terhadap kewajiban 
perusahaan untuk sertifikasi ISPO)  
12) Pengawasan insidental dilakukan terhadap perusahaan perkebunan yang belum memiliki kelas 
kebun sebagai persyaratan sertifikasi ISPO.  - 19 - 
13) Bilamana pemerin tah daerah tidak mempunyai anggaran biaya PUP dapat dibiayai oleh 
Perusahaan dengan standar biaya Kementerian Keuangan.  
STANDAR USAHA PENGOLAHAN GULA PASIR  
NO KBLI : (10721) INDUSTRI GULA PASIR  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gul a yang berbentuk kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu.  
 
 
 
2 Istilah dan Definisi  - 
 
 
 
3 Penggolongan Usaha  Bagi Industri gula pasir dengan kapasitas olah 4.000 ton tebu per hari (Ton Cane Day/TCD) atau lebih 
yang terintegrasi dengan kebun tebu denga n luasan 2.000 ha atau lebih.  
 
 - 20 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
   
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Terintegrasi dengan kebun tebu (KBLI 01140)  
6 Sarana  
 a. Sarana mesin pengolahan Gula Pasir yaitu Lori pengangkut tebu, alat pengangkat tebu, 
penggilingan/pemerahan,  meja tebu, pencacah tebu, tangki nira, alat pemurnian tebu, alat sentrifugal 
(pemisah nira kental yang sudah dimasak), vibrating screen, dll  
b. Sarana pengendalian kebakaran di pabrik (alat pemantau kebakaran/sirine, pengeras suara, tabung 
pemadam      kebaka ran, hydrant/sumber air, membuat jalur evakuasi, terhubung dengan kantor 
pemadam kebakaran setempat)  
c. Fasilitas kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja di pabrik (mempunyai poliklinik/tenaga medis)  
menggunakan alat keselamatan kerja  
7 Struktur organisa si 
SDM dan SDM  
 Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia antara lain:  
a. Manajer pengolahan  
b. Administrasi pengolahan  
c. Pengawas dan pelaksana pengolahan  
d. Pengawas dan pelaksana penanganan limbah  - 21 - 
e. Pencatat hasil pengolahan  
 
8 Pelayanan  a. Standar operasional pengola han tebu menjadi gula kristal  
b. Standar pengolahan Limbah  
c. Standar Keselamatan, Keamanan Kerja  
 
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. SNI  3140 -1:2020 Gula Kristal – Bagian 1: Mentah  
b. SNI 3140 -3:2018 Gula Kristal – Bagian 3: Putih  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan Amdal 
atau UKL/UPL 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
industri 
sudah 
beroperasi  - 22 - 
2. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undan gan Setiap 1 (satu) 
tahun sekali  
3. Penyampaian 
laporan 
pelaksanaan 
usaha secara 
periodik  Setiap 6 
(enam) bulan 
sekali  
 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
1 Terintegrasi 
dengan kebun  - 23 - 
kelapa Tebu (KBLI 
01160)  
 
 
b. Pengawasan  
1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangan melakukan pengawasan terhadap Pelaku 
Usaha Perkebunan secara berkala dan insidentil.  
2) Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk Penilaian U saha Perkebunan paling kurang 3 (tiga) 
tahun sekali atau sewaktu -waktu.  
3) Menteri, gubernur, bupati/wali kota dalam melakukan Penilaian Usaha Perkebunan dibantu oleh 
Tim Penilai Usaha Perkebunan.  
4) Penilaian Usaha Perkebunan memadukan keterkaitan berbagai su bsistem dimulai dari penyediaan 
prasarana dan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta jasa penunjang 
lainnya.  
5) Hasil Penilaian Usaha Perkebunan dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh perusahaan 
dan Tim Penilai Usaha Perkebun an.  
6) Evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota setiap 1  
(satu) tahun  sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha 
perkebunan, dan ditembuskan kepada Menteri . 
7) Pengawasan terhadap pelaks anaan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal 
berdasarkan evaluasi kinerja perusahaan perkebunan.  - 24 - 
8) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan setelah pemberlakuan izin efektif 
dilakukan oleh Direktur Jenderal.  
 
 
STANDAR USAHA JASA PENGO LAHAN  
NO KBLI : (10722) Industri Glukosa Dan Sejenisnya  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula glukosa.  
2 Istilah dan Definisi  a. Gula merah merupakan salah satu bahan pangan yang dibuat dari nira palma termasuk kelapa dan 
aren  
b. Gula merah adalah gula yang berwarna kekuningan atau kecoklatan.  
c. Gula ini terbuat dari cairan nira yang dikumpulkan dari  pohon  kelapa, aren, tebu dan lontar. Nira 
merupaka n cairan manis yang terdapat di dalam  bunga  tanaman aren, kelapa, tebu dan lontar yang 
pucuknya belum membuka dan diperoleh dengan cara penyadapan.  
d. Cairan nira yang dikumpulkan kemudian direbus secara perlahan sehingga mengental lalu dicetak dan 
didinginkan  
e. Nira adalah  cairan yang manis yang diperoleh dari batang tanaman seperti tebu, bit, sorgum, mapel, - 25 - 
atau getah tandan  bunga dari keluarga palma seperti aren,  ... 
 
3 Penggolongan Usaha  Usaha jasa pengolahan gula merah baik perseorangan maupun Kelompok Tani   
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha   
6 Sarana  
 a. Memiliki Sumber Daya Manusia  
b. Memiliki Sarana peralatan pascapanen dan pengolahan)  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan paling  kurang :  
a. Ketua  
b. Sekretaris  
c. Bendahara  
d. Anggota  - 26 - 
8 Pelayanan  Menerapkan teknologi sesuai good handling practices  (GHP) dan good manufacturing p ractices  (GMP) serta 
menerapkan pelestarian lingkungan  
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  - 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian  
Melalui penilaian mandiri  pemenuhan terhadap: GMP  
b. Pengawasan  
1) Dilakukann ya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama -sama 
dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) 
tahun sekali.  
2) Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil kepada Direktorat Jend eral Perkebunan, dan 
Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) 
sekali. (satu) tahun  
 - 27 - 
 
 
 
 
STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN  
NO KBLI : (10731) USAHA PENGOLAHAN BIJI KAKAO DAN BUBUK TEH  
1. Ruang Lingkup  Kelomp ok ini mencakup usaha pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, 
bungkil kakao dan produk kakao lainnya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Coklat bubuk atau  cocoa powder  terbuat  dari bungkil/ampas biji coklat yang telah dipisahkan lemak 
coklatnya. Bungkil ini dikeringkan dan digiling halus sehingga terbentuk tepung coklat  
b. Teh adalah  minuman  yang mengandung  kafeina , sebuah  infusi  yang dibuat dengan cara 
menyeduh  daun , pucuk daun, atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman  Camellia 
sinensis  dengan air panas. Teh yang berasal dari  tanaman teh dibagi menjadi empat kelompok:  teh 
hitam , teh oolong , teh hijau , dan  teh putih . 
 
3 Penggolongan Usaha  Usaha jasa pengolahan biji coklat menjadi bubuk coklat dan pengolahan teh menjadi bubuk teh  baik 
perseorangan  maupun Kelompok Tani   - 28 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha   
 
 
6 Sarana  
 a. Memiliki Sarana peralatan pengolahan coklat bubuk berupa mesin roasting (sangria cokat, mesin 
penepung coklat  
b. Memiliki Prasarana (bangunan) untuk rumah produksi pengolahan  
c. Menerapkan teknologi sesuai Good Manufacturing Proses/GMP  
d. Menerapkan pelestarian lingkungan:  
1) Pembangunan UPH tidak menimbulkan kebisingan dipemukiman masyarakat,  
2) Pengolahan limbah menjadi pakan ternak  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Sumber  daya manusia harus memenuhi persyaratan antara lain :  
a. Sehat jasmani dan rohani  
b. Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan (untuk kelompok tani)  
c. Mempunyai keterampilan sesuai bidangnya dan memahami risiko pekerjaan  
d. Memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang pengolahan kopi bubuk.  
e. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  - 29 - 
8 Pelayanan  Pelayanan pengolahan biji coklat dan bubuk teh:  
a. Menyediakan jasa mesin roasting biji kakao sampai menjadi coklat bubuk  
b. Menyediakan jasa mes in pengolahan the menjadi bubuk sampai siap dipasrkan  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Good Manufacturing Practices/GMP  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Perencanaan kerja kelompok petani/Gapoktan  
b. Porsedur kerja :  
1) Merencanakan kerja  
2) Penanganan pengolahan  
3) Peningk atan mutu  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian  
Melalui penilaian mandiri  pemenuhan terhadap : GMP  
 
b. Pengawasan  
1) Dilakukannya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama -sama 
dengan Dinas yang membidangi per kebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) 
tahun sekali.  
2) Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dan - 30 - 
Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bu lan) 
sekali. (satu) tahun  
 
 
STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN  
NO KBLI : (10761) INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian  (ekstraksi) kopi menjadi 
berbagai macam bubuk atau cairan, seperti  kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak d an sari kopi. 
Termasuk industri pengganti kopi. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi  
 
 
2 Istilah dan Definisi  a. Kopi bubuk  adalah biji  kopi yang sudah diproses dan digiling halus dalam bentuk butir an-butiran kecil 
sehingga mudah diseduh dengan air panas dan dikonsumsi.  
b. Proses untuk membuat  kopi bubuk , dari buah  kopi matang hingga menjadi  bubuk kopi   
 
 
 - 31 - 
3 Penggolongan Usaha  Usaha jasa pengolahan kopi bubuk baik perseorangan maupun Kelompok Tani   
 
 
 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha   
 
 
6 Sarana  
 a. Memiliki Sumber Daya Manusia  
b. Memiliki Sarana peralatan pascapanen dan pengolahan)  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang tel ah ditetapkan paling  kurang :  
a. Ketua  
b. Sekretaris  
c. Bendahara  
d. Anggota  - 32 - 
8 Pelayanan  Menerapkan teknologi sesuai good handling practices  (GHP) dan good manufacturing practices  (GMP) serta 
menerapkan pelestarian lingkungan  
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  - 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian  
Melalui penilaian mandiri  pemenuhan terhadap : GMP  
 
b. Pengawasan  
1) Dilakukannya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama -sama 
dengan Dinas ya ng membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) 
tahun sekali.  
2) Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dan 
Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (sa tu) semester (6 bulan) 
sekali. (satu) tahun  - 33 - 
 
 
 
 
STANDA R USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN TEH  
NO KBLI : (10763) INDUSTRI PENGOLAHAN TEH  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh, 
industri eks traksi dan olahan berbahan dasar teh.  
 
 
2 Istilah dan Definisi  - 
 
 
3 Penggolongan Usaha  Bagi Industri gula pasir dengan kapasitas olah 20 ton pucuk segar teh atau lebih yang terintegrasi dengan 
kebun teh dengan luasan 600 ha atau lebih.  
 
4 Persyaratan U mum 
Usaha  
   - 34 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Terintegrasi dengan kebun teh (KBLI 01270)  
 
 
6 Sarana  
 a. Sarana mesin pengolah teh yaitu mesin pelayuan (rotary pammer), mesin penggulungan (Jackson 
roller), mesin pengering awal (ECP), mesin pengering akhir (Ball Te a), mesin sortasi, mesin pengepakan 
(wineover).  
b. Sarana pengendalian kebakaran di pabrik (alat pemantau kebakaran/sirine, pengeras suara, tabung 
pemadam kebakaran, hydrant/sumber air, membuat jalur evakuasi, terhubung dengan kantor 
pemadam kebakaran setempa t) 
c. Fasilitas kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja di pabrik (mempunyai poliklinik/tenaga medis, 
menggunakan alat keselamatan kerja seperti helm, penutup telinga, sarung tangan, sepatu bot)  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur Organisasi Sumb er Daya Manusia antara lain:  
a. Manajer pengolahan  
b. Administrasi pengolahan  
c. Pengawas dan pelaksana pengolahan  
d. Pengawas dan pelaksana penanganan limbah  
e. Pencatat hasil pengolahan  
 - 35 - 
8 Pelayanan  a. Standar operasional pengolahan teh  
b. Standar pengolahan Limbah  
c. Standar  Keselamatan, Keamanan Kerja  
9 Persyaratan Layanan 
Jasa a. SNI 1902:2016 Teh Hitam  
b. SNI 3753:2014 Teh Hitam Celup  
c. SNI 3945:2016 Teh Hijau  
d. SNI 4324:2014 Teh Hijau Celup  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan Amdal 
atau UKL/UPL 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
industri 
sudah 
beroperasi  
2. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai Setiap 1 (satu) 
tahun sekali  - 36 - 
peraturan 
perundang -
undangan  
3. Penyampaian 
laporan 
pelaksanaan 
usaha secara 
periodik  Setiap 6 
(enam) bulan 
sekali  
 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
1 Terint egrasi 
dengan kebun Teh 
(KBLI 01270)   
 
b. Pengawasan  
1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangan melakukan pengawasan terhadap Pelaku - 37 - 
Usaha Perkebunan secara berkala dan insidentil.  
2) Pengawasan dilakukan dalam bentuk Penilaian Usaha Perkebunan paling kurang 3 (tiga) tahun 
sekali atau sewaktu -waktu.  
3) Menteri, gubernur, bupati/wali kota dalam melakukan Penilaian Usaha Perkebunan dibantu oleh 
Tim Penilai Usaha Perkebunan.  
4) Penilaian Usaha Perkebunan memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari penyediaan 
prasarana dan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta jasa penunjang 
lainnya.  
5) Hasil Penilaian Usaha Perkebunan dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh perusahaan 
dan Tim Penilai Usaha Perkebunan.  
6) Evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dilakukan oleh gubernur atau b upati/walikota setiap 1 
(satu) tahun sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha 
perkebunan, dan ditembuskan kepada Menteri  
7) Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal 
berdasarkan evaluas i kinerja perusahaan perkebunan.  
8) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan setelah pemberlakuan izin efektif 
dilakukan oleh Direktur Jenderal.  
9) Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh masyarakat atau lembaga independen 
karena adan ya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
10) Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh - 38 - 
perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan 
untuk dapat dit indaklanjuti.  
 
 
STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN  
NO KBLI : (10772) INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan  sudah diramu atau belum, baik 
berbentuk bubuk ataupun l ainnya, Ter masuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura 
maupun sintesa khemis serbuk panili dan industri bumbu -bumbu, saus dan rempahrempahya ng 
digunakan sebagai bumbu pada produk pangan  
2 Istilah dan Definisi  a. Lada putih  adalah bumbu alami dengan ras a pedas atau panas yang khas. Saat dikonsumsi melalui 
makanan,  lada putih  bisa melegakan saluran pernapasan sehingga meredakan hidung tersumbat atau 
mampet. Jika dikombinasikan dengan madu,  lada putih  juga bisa mengeluarkan efek antibiotik dan 
mencegah inf eksi saluran pernapasan  
b. Lada, disebut juga merica atau sahang, yang mempunyai nama Latin Piper nigrum adalah sebuah 
tanaman yang kaya akan kandungan kimia, seperti minyak lada, minyak lemak, juga pati. Lada 
bersifat sedikit pahit, pedas, hangat, dan antipi retik - 39 - 
3 Penggolongan Usaha  Usaha jasa pengolahan lada putih, lada hitam, baik perseorangan maupun Kelompok Tani   
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha   
 
6 Sarana  
 a. Memiliki Sumber Daya Manusia  
b. Memiliki Sarana peralatan pascapanen dan pengolahan)  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan paling  kurang :  
a. Ketua  
b. Sekretaris  
c. Bendahara  
d. Anggota  - 40 - 
8 Pelayanan  Menerapkan teknologi sesuai good handling practices  (GHP) dan good manufacturing practices  (GMP) serta 
menerapkan pelestarian lingkungan  
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  - 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian  
Melalui penilaian mandiri  pemenuhan terhadap : GMP  
 
b. Pengawasan  
a. Dilakukannya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama -sama 
dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) 
tahun sekali.  
b. Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil kepad a Direktorat Jenderal Perkebunan, dan 
Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) 
sekali. (satu) tahun  - 41 - 
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN  
NO KBLI : (12091) USAHA PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pengeri ngan daun tembakau dengan pengasapan atau dengan cara lain 
termasuk juga usaha perajangan daun tembakau.  
2 Istilah dan Definisi  a. Daun tembakau adalah daun yang dihasilkan oleh tanaman Nicotiana tabaccum L. seb agai bahan 
baku pembuatan rokok atau cerutu.  
b. Pascapanen adalah pembersihan, pengupasan, sortasi, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, 
standardisasi mutu, dan transportasi hasil produksi budidaya tanaman  
c. Penanganan pascapanen tembakau adalah penanganan daun  tembakau setelah dipanen hingga 
menghasilkan produk primer berupa tembakau rajangan atau kerosok  
d. Sortasi daun tembakau setelah dipanen adalah proses pemilahan hasil panen yang baik, rusak atau - 42 - 
cacat (terkena serangan hama dan penyakit) dan benda asing lai nnya  
e. Perajangan adalah proses merajang daun tembakau setelah dilakukan pemeraman  
f. Pengeringan adalah upaya menurunkan kadar air sampai mencapai kadar air kesetimbangan sehingga 
aman untuk disimpan  
 
3 Penggolongan Usaha  Usaha jasa perajangan sampai pengerin gan daun tembakau baik perseorangan maupun Kelompok Tani   
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
 
6 Sarana  
 a. Memiliki Sumber Daya Manusia  
b. Memiliki Sarana peralatan pascapanen dan pengolahan)  - 43 - 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Memp unyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan paling  kurang :  
a. Ketua  
b. Sekretaris  
c. Bendahara  
d. Anggota  
8 Pelayanan  Menerapkan teknologi sesuai good handling practices  (GHP) dan good manufacturing practices  (GMP) serta 
menerapkan pelest arian lingkungan  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  - 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian  
Melalui penilaian mandiri  pemenuhan terhadap : GHP  
 
b. Pengawasan  
1) Dilakukannya supervisi dan pengawasan oleh Dire ktorat Jenderal Perkebunan bersama -sama - 44 - 
dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) 
tahun sekali.  
2) Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dan 
Dinas yang membi dangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) 
sekali. (satu) tahun  
STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN  
NO KBLI : (20294) Industri MINYAK ATSIRI  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak atsiri.  
2 Istilah dan Definisi  a. Minyak atsiri juga dikenal dengan sebutan minyak eteris  (aetheric oil) , minyak esensial, minyak terbang 
dan minyak aromatik.  
b. Minyak atsiri adalah kelompok besar minyak nabati atau minyak yang berasal dari tumbuh -tumbuhan 
yang merupakan dasar dari  wangi -wangian atau minyak gosok untuk pengobatan alami dan memilik 
aroma khas.  
c. Atsiri juga seringkali disebut dengan bibit minyak wangi. Minyak ini dihasilkan dari tanaman dan 
memiliki sifat mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi.  - 45 - 
3 Penggolongan Usaha  Usaha jasa pengolahan minyak atsiri baik perseorangan maupun Kelompok Tani   
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha   
6 Sarana  
 a. Memiliki Sumber Daya Manusia  
b. Memiliki Sarana peralatan pascapanen dan pengolahan)  
7 Struktu r organisasi 
SDM dan SDM  
 Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan paling  kurang :  
a. Ketua  
b. Sekretaris  
c. Bendahara  
d. Anggota  - 46 - 
8 Pelayanan  Menerapkan teknologi sesuai good handling practices  (GHP) dan good manufacturing practice s (GMP) serta 
menerapkan pelestarian lingkungan  
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Perencanaan kerja kelompok petani/Gapoktan  
b. Porsedur kerja :  
1) Merencanakan kerja  
2) Penanganan pengolahan  
3) Peningkatan mutu  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian  
Melalui penilaian mandiri  pemenuhan terhadap : GMP  
 
b. Pengawasan  
1) Dilakukannya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama -sama 
dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota  paling sedikit 1 (satu) 
tahun sekali.  
2) Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dan - 47 - 
Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) 
sekali. (satu) tahun  
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN  
NO KBLI : (22121) Industri Pengasapan Karet  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan  tujuan mengawetkan karet, 
seperti Ribb ed Smoked Sheet (RSS) dan brown crepe dari pengasapan.  
 
 
2 Istilah dan Definisi  a. Perubahan lateks menjadi lembaran -lembaran (sheet) melalui proses penyaringan, pengenceran, 
pembekuan, penggilingan dan pengasapan  
b. Lateks adalah cairan seperti susu yang diperoleh dari proses penorehan/penyadapan batang pohon 
karet  
 - 48 - 
3 Penggolongan Usaha  Usaha jasa pengolahan lateks menjadi sheet angina melalui pengasapan baik perseorangan maupun 
Kelompok Tani   
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha   
 
 
6 Sarana  
 a. Memiliki Sumber Daya Manusia  
b. Memiliki Sarana peralatan pascapanen dan pengolahan)  
 
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan paling  kurang :  
a. Ketua  
b. Sekretaris  
c. Bendahara  
d. Anggota  
 - 49 - 
 
8 Pelayanan  Menerapkan teknologi sesuai good handling pract ices (GHP) dan good manufacturing practices  (GMP) serta 
menerapkan pelestarian lingkungan  
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  - 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian  
Melalui penilaian mandiri  pemenuhan t erhadap : GHP  
 
b. Pengawasan  
1) Dilakukannya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama -sama 
dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) 
tahun sekali.  - 50 - 
2) Pelaporan dilakukan oleh pelaku usah a skala kecil  kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dan 
Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) 
sekali. (satu) tahun . 
 
 
 
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA WIJEN  
NO KBLI : (01117) Pertanian Biji -bijian Penghasil  Minyak Makan  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji -bijian penghasil minyak makan mulai dari kegiatan 
pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu 
kesatuan kegiatan  
tanaman biji -bijian penghasil minyak makan, seperti biji wijen, biji bunga matahari dan tanaman biji -bijian 
penghasil minyak makan lainnya.  
2 Istilah dan Definisi   
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Wijen didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebuna n < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 - 51 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  1. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
2. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pemban gunan kebun masyarakat 
sekitar.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Per kebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha  
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan mas yarakat sekitar 
perkebunan.   - 52 - 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
 Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pemantauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Knapsack; Mist Blower; Power Sprayer; dan Fogger.  
d) Alat penghancur/pemusnah limbah B3  
e) Alat Pelindung  Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan  
2) Sarana pengendalian kebakaran   - 53 - 
Sarana pengendalian kebakaran meliputi:  
a) Sarana pemantau an titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan 
jaringan internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan  pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
 
(2) pengolahan  data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengan gkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung  lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya Wijen  meliputi:  
(a) Fasilitas kesehatan minimal untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K.  
(2) Poliklinik.  - 54 - 
(3) Ambulance . 
(b) Fasilitas  penerangan (listrik): Genset dan instalasi listrik  Fasilitas Hunian dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar budi daya tanaman wijen  yang baik  
a) Lahan yang digunakan harus terbebas dari kawasan hutan;  
b) Pembukaan dan pengolahan lahan dilakukan dengan cara tanpa membakar;  
c) Syarat tanah yang baik untuk menanam Adas adalah sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan 
minimal S3;  
d) Benih yang digunakan adalah benih unggul bersertifikat;  - 55 - 
e) Pemupukan diberikan sesuai hasil rekomendasi dan kondisi lahan setempat;  
f) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu;  
g) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementer ian Pertanian  
2) Standar pengendalian OPT tanaman  wijen  
a) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu;  
b) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian . 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebu nan ≥ 25 ha  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Pengendalian OPT minimum yang harus dimiliki :  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Ma nusia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengend alian OPT.  
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT.  
b. Prasarana pengendalian kebakaan meliputi:  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun - 56 - 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan  peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektar) kebun dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan  - 57 - 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar  
 
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki  sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT) ;  
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana  - 58 - 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;  
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan  - 59 - 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilay ah 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun,  - 60 - 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan      
 
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Wijen  dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kiner ja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perk ebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  - 61 - 
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali s edangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewenanga n. 
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV atau  V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perun dang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemu kan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan - 62 - 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberika n sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
 
 
STANDAR PRODUKSI BENIH WIJEN  
NO KBLI : (01117) Pertanian Biji -bijian Penghasil Minyak Makan  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji -bijian penghasil minyak makan mulai dari kegiatan 
pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu 
kesatuan kegiatan  tanaman biji -bijian penghasil minyak makan,  seperti biji wijen, biji bunga matahari dan 
tanaman biji -bijian penghasil minyak makan lainnya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak 
tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usah a, dan/atau kelas benih, dan keterangan 
lain. 
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
wijen.  
3 Penggolongan Usaha  - - 63 - 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)   
b. Pencat atan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;  
b. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);  
c. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai 
peraturan perundang -undangan;  
d. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu;  
e. Memelihara sumber benih.  
 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri at as: 
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 - 64 - 
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Wijen  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Kebun sumber benih wijen  harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan t eknis (standar kebun sumber 
benih wijen ) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, 
campuran biji gulma, dan tanaman lain.  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelo laan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan ter hadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 - 65 - 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a.  Penilaian Kesesuaian  
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan 
data benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
Persyaratan Khusus Usaha  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan   - 66 - 
lahan tanpa 
bakar dan 
mengelola 
sumber daya 
alam secara 
lestari.  
2. Penerapan 
sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan 
(OPT)  
   
3. Penerapan 
Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan 
(UKL) dan 
Upaya   - 67 - 
Pemantauan 
Lingkungan 
(UPL) sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu    
5. Memelihara 
sumber benih    
 
b.  Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau U PTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  - 68 - 
3) Apabila UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawa san peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan P BT. 
 
 
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA KAPAS  
NO KBLI : (01118) Pertanian Biji -bijian Penghasil Bukan Minyak Makan   
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemeliharaan , pemanenan dan pasca panen  tanaman Kapas .  
 
 
 
2 Istilah dan Definisi  a. Delinted seed  adalah benih tanpa kabu kabu yaitu benih yang sudah dibersihkan dari  
b. serat pendek yang menempel pada kulit biji.  
c. Pola tanam adalah urutan tanaman dalam sebidang lahan selama satu tahun, termasuk bero;   
d. Pergiliran tanaman adalah perubahan/beberapa komoditas dalam pola tanam pada suatu bidang 
lahan, yaitu : monokultur; dan tumpang sari/ mixed cropping tata tanamnya dapat secara tanam - 69 - 
berlanjut ( strip cropping ), tumpang gilir atau relay planting . 
e. Tumpang s ari (mixed cropping ) adalah penanaman satu atau lebih tanaman diantara tanaman kapas 
yang diusahakan pada sebidang lahan.  
f. Strip cropping  adalah pola tanam tumpang sari dengan tata tanam secara berjalur teratur terdir dari 
tanaman kapas dan tanaman tumpang sarinya denganwaktu tanam yang bersamaan.  
g. Relay planting atau tumpang gilir adalah pola tanam tumpang sari yang ditanam teratur secara 
bersisipan menjelang panen tanaman pertama, sehingga pada masa pertumbuhan masing masing 
tanaman seperti ditanam monokult ur. 
h. Boll kapas adalah buah kapas dimana didalamnya berisi kapas berbiji, akan merekah jika sudah 
masak, yang nantinya dipanen oleh petani.   
 
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya kapas didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan kap as < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  - 70 - 
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha  Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan  
lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas u saha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan  masyarakat sekitar 
perkebunan.   
 - 71 - 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetap kan. 
 
b) Sarana Pemantauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda  2 
(3) Alat aplikator Pengendalian OPT:  
Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; 
Mist Blower, Power Sprayer , Fogger/ Duster, Mesin Bor.  - 72 - 
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesua i SOP yang ditetapkan.  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
a) Sarana  pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan 
jaringan internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, G PS (Global Position System), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky), dan megaphone.  
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal ya ng harus dimiliki dalam usaha budidaya kapas meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : - 73 - 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b) b. Fasilitas Penerangan  (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
4) Fasiitas  hunian dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembat an; 
7) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman kapas .  - 74 - 
Lahan yang kurang sesuai akan menjadi lahan yang sesuai ji ka diperlakukan dengan tepat 
melalui pemanfaatan bahan organik dengan mengembalikan sisa tanaman ke dalam tanah, 
pengelolaan drainase dan pengairan yang tepat, tidak membakar sisa/akar tanaman kapas yang 
lama , penambahan  pupuk organik dan penambahan pupuk  hijau. Pengolahan tanah dilakukan 
untuk menciptakan lingkungan tumbuh yang sesuai bagi tanaman kapas  mulai dari awal 
pertumbuhan sampai panen, sehingga diperoleh lahan yang optimal untuk pertumbuhan kapas . 
Pengolahan tanah dapat dilakukan manual , Sistem S emi Mekanisasi, atau Sistem Mekanisasi.  
 
2) Standar  budi daya tanaman Kapas yang baik.  
a) Persyaratan Lokasi  
(1) Iklim  
(a) Curah Hujan 700 – 1.500 mm/tahun dengan sekurang -kurangnya 3 ,5 bulan dan 
bulan kering  mulai saat menjelang panen .  
(b) Temperatur 2 0 0C – 30 0C.  
(c) Sinar matahari 5 jam tiap hari.  
(2) Persyaratan Lahan  
(a) Lahan tegalan/kering untuk kapas diutamakan  untuk penanaman kapas pada 
musim penghujan (TMP).  
(b) Lahan sawah irigasi/setengah teknis diutamakan  untuk penanaman kapas pada 
musim kemarau (TMK).  - 75 - 
(c) Ketinggian tempa t 0 - 500 m di atas permukaan laut.  
(d) Kemiringan lahan kurang dari < 30 %.  
(e) Tanah tidak terkontaminasi logam berat, residu pestisida, dan bahan lain yang 
berbahaya.  
(f) Lahan yang digunakan bukan lahan endemik Organisme Pengganggu Tumbuhan 
(OPT).  
(g) Drainase bai k sampai sedang, karena kapas tidak tahan dalam kondisi tergenang 
lebih dari 6 jam.  
 
b) Benih 
Benih unggul kapas  :  
(1) Potensi produksi tinggi.  
(2) Memiliki daya kecambah > 80%  
(3) Mutu fisiknya : kemurnian > 98%, kotoran < 2, kadar air 8 – 10; 
(4) Bebas organisme penggan ggu tanaman (OPT).  
  
c) Teknologi  Penanaman  
(1) Pengolahan Tanah dan Penanaman Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan 2 cara, 
yaitu  : 
(a) Pengolahan tanah sempurna  - 76 - 
- Dibersihkan dari sisa -sisa tanaman sebelumnya.  
- Tanah diolah 2 kali dengan cangkul/bajak .  
- pH tanah asam dinetralkan dengan pemberian dolomit.  
(b) Pengolahan  Tanah Terbatas ( minimum tillage ) 
- Pengolahan pada tanah yang peka erosi dan waktu yang mendesak.  
- Dilakukan pengolahan tanpa olah tanah (TOT), dilakukan pada barisan 
tanaman saja.  
 
(2) Waktu tanam  
(a) Periode TMP : tanam pada musim penghujan diharapkan panen pada musim 
kemarau.   
(b) Periode TMK : tanam pada musim kemarau diharapkan panen pada musim 
penghujan.   
(3) Penggunaaan  benih v arietas Unggul yang bersertifikat dan berlabel, varietas yang telah 
dilepas Pemerintah.  
(a) Pemilihan varietas yang sesuai lokasi, tipe iklim dan jenis tanah.  
(b) Varietas unggul kapas yang dihasilkan Balittas adalah varietas yang memiliki daya 
adaptasi di lahan tadah hujan serta ketahanan terhadap hama penyakit  
(c) Bibit:  
- Kebutuhan  benih kapas berkisa r 6 – 7 kg/ha untuk pola tanam monokultur;  - 77 - 
- Kebutuhan  benih kapas berkisar 4 – 5 kg/ha untuk pola tanam tumpangsari.  
(4) Dosis pupuk umum yang dapat digunakan  terdiri dari : pupuk ZA ± 50 Kg , pupuk urea ± 
100 Kg, pupuk TSP ± 100 Kg, dan pupuk K CL ± 100 Kg.  
(a) Pupuk I : Pupuk dasar/pertama diberikan pada  tanam an berumur 0 – 10 hari  terdiri 
dari pupuk ZA, TSP dan KCL  diberikan 100%   
(b) Pupuk II : Pupuk kedua diberikan saat tanaman berumur ± 35 – 45 hari  dengan 
dosis Urea 70 kg.  
(c) Pupuk II I : Pupuk ke tiga diberikan saat tanaman berumur ± 65 - 70 hari  dengan 
dosis Urea 30 kg.  
(5) Cara Pemupukan   
(a) Pemupukan  ditabur di dasar tanah sekitar  atau dibenam 5 -10 cm dari dasar tanah 
sekitar  bibit  dan ditutup . 
(b) Pemupukan kedua, dan ketiga dilakukan perlakuan yang sama.  
(6) Pemelihara an Tanaman  
(a) Penyiangan/ Pembumbunan  
Penyiangan gulma dilakukan sampai umur 1 bulan, paling sedikit dilakukan sampai 
3 kali. Pembumbunan dilakukan sesudah penyiangan I pada umur 1 bulan.   
(b) Pengairan   
Untuk fasilitasi penyiraman tanaman perlu dilakukan konse rvasi air dengan 
membuat embung/juring bersekat  - 78 - 
(7) Pengendalian Hama dan Penyakit secara Terpadu.  
(8) Drainase disesuaikan  dengan tinggi rendahnya permukaan air tanah.  
3) Panen dan Pasca  Panen  
a) Penentuan saat panen tergantung jenis dan varietasnya, dilakukan bertah ap. Panen 
pertama umur 120 – 130 hari (setelah buah merekah 60%) dan panen kedua setelah kapas 
berumur 140 – 150 hari.  
b) Pasca Panen  
Hasil panen kapas, berupa kapas berbiji segera dijemur hingga kadar air maksimal 7 – 9 %, 
selanjutnya dimasukkan kedalam kar ung kain dan disimpan di tempat yang tidak lembab 
sambal menunggu penimbangan  oleh pengelola kapas/pembeli.  
4) Standar  pengendalian OPT tanaman kayu manis.  
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekit ar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dila ksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
a. pencegahan;  
b. penanggulangan; dan  - 79 - 
c. eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
- 
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manus ia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendali an OPT.  
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
b. Prasarana  pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian  3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, - 80 - 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau tempat penampungan air  dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).  Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
Catatan:  Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 hektar  
 
 
 
c. Sistem  Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditug askan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk l uas kebun kurang dari 1.000 (seribu) 
hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai 
dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  - 81 - 
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 ( lima 
ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh 
ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sist em 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman - 82 - 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peratu ran 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha - 83 - 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  - 84 - 
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  - 85 - 
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus  
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian  - 86 - 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalia n 
kebakaran;   
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak  - 87 - 
ulayat;   
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup ba tas-
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;   
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana  - 88 - 
kerja dan rencana 
pembiayaan;  
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar  
perkebunan       
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman kapas  dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . - 89 - 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada p erusahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat se suai 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau  kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai p eraturan perundang -undangan.  
b) Pengawasan Insidental.  - 90 - 
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insi dental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
inside ntal diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH KAPAS  
NO KBLI : (01118) Pertanian Biji -Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan   
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji -bijian penghasil bukan minyak  makan mulai dari kegiatan 
pengolahan lahan, pembibitan dan pembenihan tanaman biji -bijian penghasil bukan minyak makan seperti 
biji kapas.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain.  
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tana man 
kapas . - 91 - 
 
3 Penggolongan Usaha  - 
 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)   
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Saran a 
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi pa ling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 - 92 - 
8 Pelayanan  Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kapas  
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Kebun sumber benih kapas  harus memenuhi kriteria  untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber 
benih stevia).  
b. Benih tanaman kapas  yang dihasilkan berupa  biji baik benih dasar, benih pokok maupun benih sebar  
harus memenuhi kriteria untuk mutu fisiologis (daya kecambah), mutu fisik (kemurnian benih, koto ran 
benih, biji tanaman lain, biji gulma, kadar air) sesuai SNI benih kapas 01 -7163 -2006.  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk me ningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  - 93 - 
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  Pada saat membuka dan 
mengolah lahan  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  - 94 - 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  
 
 
 
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai s tandar 
mutu  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) tahun 
sekali  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 - 95 - 
No Kriteria Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -usul 
benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel  
 
   
2 Pencatatan data 
benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan - 96 - 
STANDAR USAHA PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMA N PEMANIS BUKAN TEBU  
NO KBLI : (01137) BUDIDAYA PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan  lahan, penanaman, 
pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika  menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman bit gula 
dan tanaman pemanis  lainnya bukan tebu, seperti stevia  
 
2 Istilah dan Definisi  - 
 
 antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungs i pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala ata u sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani 
oleh produsen dan PBT.  - 97 - 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Stevia didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan Stevia  < 25 ha.   
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan <  25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha - 98 - 
perkebun an mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat s ekitar 
perkebunan.   
 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b)  Sarana Pemantauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c)  Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  - 99 - 
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat apli kator Pengendalian OPT:  
Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; 
Mist Blower, Power Sprayer , Fogger/ Duster, Mesin Bor.  
d)  Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e)  Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang  ditetapkan.  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
 
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana  pengendalian Karlabun meliputi peralatan , pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  - 100 - 
komputer, jaringan internet, GPS ( Globa l Position System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya Kemiri sunan  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasiitas hunian dan air bersih  
d) Fasilitas  lingkungan memiliki t ingkat resiko tinggi dalam penggunaan pupuk  dan pestisida 
kimia serta limbah yang dihasilkan, hal ini menyebabkan rusaknya lingkungan 
keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara secara permanen.  
e) Fasilitas  sumber daya lahan memiliki tingkat resiko tinggi dalam kompetisi penggunaan lahan, 
hal ini menyebabkan potensi konflik lahan dengan masyarakat dan badan usaha lain tinggi);  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  - 101 - 
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayana n  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Tembakau  meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
(1) membabat serendah mungki n 
(2) menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak 
atau chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan den gan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  - 102 - 
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi menggunak an herbisida yang telah terdaftar dan 
mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
2) Standar budi daya tanaman yang baik  
a) Dalam budidaya tembakau benih yang dianjurkan adalah   benih dari varietas unggul  dan 
bersertifikat . 
b) Tempat persemaian harus cukup sinar matahari, lapisan tanah yang subur dan tebal, 
drainase baik, dekat dengan sumber air, bebas dari gangguan Organisme Pengganggu 
Tanaman (OPT)  
c) bedengan dibuat membujur Utara -Selatan, dengan lebar 1 m, tinggi permukaan ± 25 cm , 
panjang 5 m atau disesuaikan dengan panjang lahan sedangkan antar bedengan dibuat 
selebar 1 -1,5 m dan dibuat selokan keliling  
d) pemberian  pupuk kandang pada saat penyiapan bedengan di perlukan juga pup uk anorganik 
sebanyak 25 gr ZA dan 50 gr SP -36 per m²  yang diberikan 1 -2 hari sebelum sebar benih  
e) Benih tembakau yan g telah mencapai tinggi 10-15 cm atau sudah berumur 40 -60 HSS dapat 
dipindahkan ke lahan pertanaman  
f) Pemupukkan  tanaman tembakau yaitu dengan cara pemupukan yang tepat dan berimbang  
g) Pemeliharaan  tanaman meliputi penyiangan dan pembumbunan, pemangkasan dan 
penyirungan serta pengendalian hama dan penyakit  - 103 - 
3) Standar pengendalian OPT tanaman.  
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar  tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas  serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian  OPT dilaksanakan mel alui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha  Perkebunan ≥ 25 ha  
- 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  - 104 - 
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
5) Gudang Per alatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
b. Prasarana  pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas p ucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
 
 
2) Embung atau tempat penampungan air  dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).  Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
Catatan: Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 hektar  
 
c. Sistem Pengendalian  Kebakaran Lahan Perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan - 105 - 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang d ari 1.000 (seribu) 
hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai 
dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima 
ribu satu) sa mpai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh 
ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  - 106 - 
daya alam secara 
lestari  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT   Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
 
 
  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  - 107 - 
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
 
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  - 108 - 
undangan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  
 Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 1 (Satu) 
Tahun sekali.  - 109 - 
perundang -
undangan  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
. 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian Kesesuaian  
 
 
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan  - 110 - 
Umum  
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memilik i sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)   
2 Memiliki sumber  - 111 - 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;  
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan  - 112 - 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilay ah 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan  - 113 - 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan      
 
2) PENGAWASAN  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Stevia dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
 
 
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kin erja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan - 114 - 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan pe rkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada 
tahap op erasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali  sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui 
Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat 
sesuai kewenan gan. 
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV at au V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian 
usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan per undang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau - 115 - 
lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan 
perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental dite mukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberi kan sanksi sesuai perat uran perundang -undangan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU  
NO KBLI : (01140) Produksi Benih  Pertanian Bit Gula d an Tanaman Pemanis Bukan Tebu  - 116 - 
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perke bunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, 
pembibitan, dan pembenihan menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman  stevia .  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak 
tanaman.  
b. Dokumen as al-usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain.  
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
tebu. 
3 Penggolongan Usaha  - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)  
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - - 117 - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
8 Pelayanan  Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Pertanian Bit 
Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu   
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa   
10 Sistem Mana jemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  - 118 - 
f. Tindakan perbaikan.  
Melakukan monitoring, evaluas i dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  Pada saat membuka dan 
mengolah lahan  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  - 119 - 
tumbuhan (OPT)  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Up aya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat penanaman 
dan pemeliha raan 
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) tahun 
sekali  
 - 120 - 
 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a.  Penilaian Kesesuaian  
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -usul 
benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan d ata 
benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 - 121 - 
 
 
 
b.  Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan 
tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang 
menangani perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT 
Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil p enilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen  dan PBT.  
 
 
 
 
 - 122 - 
 
 
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA TEBU  
NO KBLI : (01140) Budi Daya Perkebunan Tebu  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai  dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemeliharaan dan pemanenan tanaman  Tebu  
2 Istilah dan Definisi  a. Tanaman Tebu Pertama ( Plant Cane /PC) adalah tanaman tebu baru yang berasal dari lahan bukan 
bekas tebu, menggunakan benih unggul dan bersertifikat.   
b. Ratoon (Keprasan) adalah tanaman tebu yang tumbuh dari tunas tanaman sebelumnya (setelah 
ditebang).  
c. Bongkar Ratoon adalah pelaksanaan budidaya tanaman tebu dengan melakukan pembongkaran 
tanaman tebu yang telah dikepras lebih dari 3 kali atau secara ekon omis sudah tidak menguntungkan.  
d. Sistem Reynoso adalah sistem pengolahan tanah pada lahan sawah (lahan berpengairan) yang 
dikerjakan secara manual dengan pembuatan saluran air yang berfungsi sebagai pemasukan dan 
pembuangan air.  - 123 - 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Tebu didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan Tebu< 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fa silitasi pemban gunan kebun masyarakat 
sekitar.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memi liki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepa katan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  - 124 - 
5) Kesanggupanmemfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan renc ana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 
perkebunan.  
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk i dentifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pemantauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mes in 
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  - 125 - 
(3) Alat aplikator Pengendalian OPT:  
Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; 
Mist Blower, Power Sprayer , Fogger/ Duster, Mesin Bor.  
d) Alat pe nghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan.  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
a) Sarana pemantauan  titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan 
jaringan internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta k elengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  - 126 - 
(4) alat pendukung  lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya Kemiri sunan  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b) Fasilitas  Penerangan  (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasiitas hunian  dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan) ; 
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  - 127 - 
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari  untuk 
tanaman Tebu  meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
(1) membabat serendah mungkin  
(2) menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurann ya lebih besar menggunakan alat berupa kapak 
atau chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
Pembukaan terh adap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan 
mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan . 
2) Standar  budi daya tanaman Te bu yang baik.  
a) Persyaratan Lokasi  
(1) Iklim  - 128 - 
(a) Curah Hujan 1000 -2000 mm/tahun dengan sekurang -kurangnya 3 bulan kering.  
(b) Temperatur 24oC - 30oC.  
(c) Sinar matahari 10 - 12 jam tiap hari.  
(d) Kecepatan angin kurang dari 10 km/jam.  
(e) Kelembaban udara kurang dari 85%.  
 
(2) Persyaratan Lahan  
(a) Ketinggian tempat 0 - 500 m di atas permukaan laut.  
(b) Kemiringan lahan kurang dari 3%.  
(c) Tanah tidak terkontaminasi logam berat, residu pestisida, dan bahan lain yang 
berbahaya.  
(d) Lahan yang digunakan bukan lahan endemik Organisme Pengganggu  Tumbuhan 
(OPT).  
(e) Lokasi lahan dekat dengan pabrik gula.  
b)  Bibit  
Bibit unggul tebu :  
(1) Potensi produksi tinggi.  
(2) Tingkat stabilitas produktivitas yang mantap.  
(3) Bebas organisme pengganggu tanaman (OPT).  
(4) Kesesuaian varietas berdasarkan kategori ke -masakan d an tipologi lahan.  - 129 - 
c)  Teknologi Penanaman   
(1) Pengolahan Tanah dan Penanaman  
(a) Persiapan Lahan :  
- Dibersihkan dari sisa -sisa tanaman sebelumnya.  
- Dihindari pembukaan lahan dengan cara dibakar.  
- pH tanah asam dinetralkan dengan pemberian dolomit.  
(b) Pengolahan Lah an  
- Menjelang musim kemarau (periode I).  
- Menjelang musim hujan (periode II).  
- Khusus Sumatera Utara dapat dilakukan pada Bulan Januari -Juni.  
- Pengolahan tanah cukup dalam (25 cm).  
- Untuk tanah relatif gembur, bersolum dalam, dan tanah tidak memiliki lapis an 
keras : bajak singkal - bajak (garu 32”) - garu akhir (garu 28”) - kair.  
- Tegalan yang mempunyai lapisan keras, solum dangkal, bertekstur liat : bajak I 
- bajak II - garu - subsoiling - kair.  
- Pengelolaan ratoon/keprasan: trash raking – kepras – tining - pupuk.  
(c) Jarak kairan 0,95 - 1,25 m. Panjang kairan minimum 50 m.  
(d) Jarak tanaman pusat ke pusat (PKP) 1,10 m – 1,30 m.  
(2) Masa Tanam Optimal  
(a) Periode I : awal musim kemarau sekitar April - Agustus.  - 130 - 
(b) Periode II : awal musim hujan sekitar September - November.  
(c) Khusus Sumatera Utara dilaksanakan Januari - Juni.  
(3) Penggunaaan Varietas Unggul dan Bibit Bermutu  
(a) Pemilihan varietas yang sesuai lokasi, tipe iklim dan jenis tanah.  
(b) Komposisi varietas : perbandingan luas tanaman yang bersifat masak awal, masak 
tengah, ma sak akhir disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku pabrik.  
(c) Bibit:  
- Kebutuhan benih bagal mata 2 -3 sebanyak min -imal 60.000 mata/ha.  
- “sumpingan” untuk sulam ditanam pada setiap juring sebanyak 10% dari 
jumlah bibit.  
- Perlakuan Hot Water Treatment (HWT) : bi bit direndam pada bak air panas 
(500C) selama 7 jam kemudian direndam dalam bak air dingin selama 15 
menit.  
- Bersihkan bibit dari kotoran.  
- Pisau pemotong dicelupkan dalam larutan Lisol 20% setiap 3 -4 kali 
pemotongan.  
- Pada periode I, bibit ditutup lebih dar i 5 cm dan tanah penutup dipadatkan.  
- Bibit yang digunakan :  
 Bibit stek batang/bagal bersertifikat yang mata tunasnya belum tumbuh 
dan terdiri atas 2 -3 mata.  - 131 - 
 Bibit stek pucuk/top stek, diambil dari pucuk batang tebu dengan jumlah 
mata 2 atau lebih.  
(4) Dosis umum yang dapat digunakan untuk memproduksi tebu per 1.000 ku/ha terdiri 
dari :  
Jumlah kebutuhan/dosis pupuk untuk tebu yaitu unsur pupuk N ± 150 Kg N, unsur 
pupuk P ± 105 Kg P2O5, dan unsur pupuk K ± 150 Kg K2O.  
(a) Pupuk I : Pupuk dasar/pertama diberikan  sebelum tanam terdiri dari pupuk P 
diberikan 100% dan pupuk N diberikan 1/3 dosis  
(b) Pupuk II : Pupuk kedua diberikan saat tanaman berumur ± 1,5 - 3 bulan dengan 
dosis N sisa dari dosis pemupukan pertama 2/3 dosis,dan 100% dosis pupuk K.  
(5) Cara Pemupukan  
(a) Pemupukan pertama ditabur di dasar kairan atau dibenam 5 -10 cm dari dasar 
kairan lalu bibit ditanam dan ditutup pada hari yang sama.  
(b) Pemupukan kedua, pupuk ditabur dalam kairan dan ditutup dengan tanah yang 
berfungsi sebagai turun tanah/ pembumbunan pertama.   
(6) Pemeliharaan Tanaman  
(a) Penyulaman  
- Jika dalam barisan tanaman tebu terdapat lebih dari 50 cm kosong (tidak ada 
tanaman).  
- Dilakukan pada umur 4 -5 minggu.  - 132 - 
- Penyulaman II menjelang musim hujan.  
- Bahan sulam seumur dan varietasnya sama.  
(b) Pembumbunan  
- Pembumb unan pertama : bersamaan dengan pemupukan kedua, tanah sekedar 
untuk menutupi pupuk.  
- Pembumbunan kedua : umur tanaman 3 -3,5 bulan.  
(c) Pengendalian gulma  
- Secara mekanis : disiang minimal 3 - 4 kali dengan interval tiap minggu.  
- Secara kimia : dengan herbisi da.  
- Sejak awal penanaman sampai umur 4 bulan harus bebas gulma. Jika sampai 
umur 4 bulan masih terdapat gulma, maka harus disiang secara manual, tidak 
dengan herbisida.  
(d) Klentek/ pengelupasan pelepah daun  
- Klentek I : umur 5 - 6 bulan  
- Klentek II : umur 8  - 8 bulan  
- Klentek III : umur 10 - 11 bulan  
(e) Pengairan  
- Pemberian air dimulai pada saat tanam hingga akhir fase vegetatif (umur sekitar 
9 bulan).  
- Air diberikan sesuai kebutuhan dengan prinsip hemat air.  - 133 - 
(7) Pengendalian Hama dan Penyakit secara Terpadu.  
(8) Drainase disesuaikan dengan tinggi rendahnya permukaan air tanah.  
d)  Panen   
(1) Penentuan saat panen : dilakukan analisis kemasakan tebu secara periodik (15 hari 
sekali) sejak 2 - 3 bulan sebelum mulai giling.  
(2) Tebang angkut  
(a) secara manual : membongkar guludan teb u dan mencabut batang -batang tebu 
secara utuh lalu dibersihkan dari akar, pucuk, daun kering, dan kotoran.  
(b) secara mekanis : mesin/alat tebang tebu.  
(3) Hasil tebangan :  
(a) Kotoran kurang dari 5 %.  
(b) Tebu tunas dan bagian pucuk dibuang.  
(4) Untuk keprasan, pangkal tebu disisakan sebatas permukaan tanah asli (tanah waras).  
(5) Standar pengendalian  OPT tanaman  kayu manis . 
(a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, 
serta kondisi ekologis sekitar tanaman.  
(b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui  intensitas  serangan OPT, serta kondisi 
ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
(c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang - 134 - 
dilakukan melalui kegiatan:  
- pencegahan;  
- penanggulangan; dan  
- eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan 
hidup.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 SNI 3140.3:2010 Gula kristal - Bagian 3: Putih  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  1) Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
a) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai 
dengan Standar Operasional Prosed ur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia 
yang kompeten sesuai dengan bidangnya.  
b) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
c) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
d) Gudang pupuk, pestisida dan  Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
e) Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
f) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  - 135 - 
2) Prasarana pengendalian  Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung 
air. 
a) Menara pemantau  api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat 
tulis.  
b) Embung atau tempat penampungan air  dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun  
dengan  ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).  
Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut ma ka 
dapat dilakukan sistem kanalisasi.  
Catatan: Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 hektar  
 
3) Sistem Pengendalian  Kebakaran Lahan Perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
a) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang 
merupak an karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk 
pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun 
dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  
b) Jumlah regu inti terdiri atas:  
(1) 1 (satu) r egu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 - 136 - 
(seribu) hektare;  
(2) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) 
sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
(3) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh  lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 
(lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
(4) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 
(sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang Pada  saat 
melakukan - 137 - 
baik dan benar  budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha  skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 2 (Dua) Tahun - 138 - 
lahan.  sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  - 139 - 
genetik serta 
menc egah 
terjangkitnya OPT  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Penilaian kesesuaian  
 - 140 - 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian  - 141 - 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebak aran;   
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara  - 142 - 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun,  - 143 - 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkeb unan      
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budidaya tanaman Tebu dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masingberdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari:  
a) Pengawasan R utin; 
Pengawasan rutin mencakuplaporan Pelaku Usahadaninspeksi lapangan berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.  
Dalam pelaksanaanya evaluasi kine rja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan per kebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  - 144 - 
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada 
tahap operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui 
Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat 
sesuai kewenang an. 
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV ata u V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian 
usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau 
lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan 
perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditem ukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan - 145 - 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberik an sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TEBU  
NO KBLI : (01140) Produksi Benih  Tebu   
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, 
pembibitan,  dan pembe nihan menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak 
tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaa n 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain.  
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
tebu. - 146 - 
3 Penggolongan Usaha  - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (b ersertifikat dan berlabel)   
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuha n (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Tebu  
 - 147 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Kebun sumber benih tebu harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber 
benih tebu tiap jenjang yaitu KBN, KBI, KBD ) antara lain desain kebun, kualifikasi benih, benih 
sumber (asal, bentuk, kemasan), penggunaan lahan sebelumnya, lokasi, kesuburan tanah, 
drainase/penyediaan air, tanaman (tingkat kerebahan, tingkat serangan penyakit sistemik, tingkat 
serangan hama), campur an varietas lain.  
b. Benih tanaman tebu (benih dasar, benih pokok, benih sebar) harus memenuhi kriteria standar mutu 
benih tebu berdasarkan SNI Nomor 7312 Tahun 2008 antara lain untuk varietas, umur benih, 
kesehatan, kondisi benih (bentuk, kesegaran, mata tun as, ukuran ruas/bagal, perlakuan, kemasan) 
dan label.  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  - 148 - 
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewaj iban Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  Pada saat membuka dan 
mengolah lahan  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  - 149 - 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat penanaman 
dan pem eliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) tahun 
sekali  
 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a.  Penilaian Kesesuaian  
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umu m 
1 Dokumen asal -usul   - 150 - 
benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel  
2 Pencatatan data 
benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
b.  Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan  didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan 
tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih  tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang 
menangani perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT - 151 - 
Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan pered aran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen  dan PBT.  
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA TEMBAKAU  
NO KBLI : ( 01150 ) Pertanian Tanaman Rem pah – Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya   
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemeliharaan , pemanenan dan pasca panen  tanaman tembakau . 
2 Istilah dan Definisi  - 
3 Penggolongan  Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya TEMBAKAU didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan TEMBAKAU  < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  - 152 - 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebu n termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Penggangg u Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tan ah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  - 153 - 
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan  rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 
perkebunan.   
 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pemantauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kec il  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  - 154 - 
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pengendalian OPT:  
Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; 
Mist Blower, Power Sprayer , Fogger/ Du ster, Mesin Bor.  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan.  
2) Sarana  pengendalian kebakaran   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
a)  Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer y ang terhubung dengan 
jaringan internet dan menara pemantau api.  
b)  Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralat an tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . - 155 - 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sar ana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya Kemiri sunan  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b) Fasilitas  Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasiitas  hunian dan air bersih  
d) Fasilitas  lingkungan memiliki tingkat resiko tinggi dalam penggunaan pupuk  dan pestisida 
kimia serta limbah yang dihasilkan, hal ini menyebabkan rusaknya lingkungan 
keanekara gaman hayati, tanah, air dan udara secara permanen.  
e) Fasilitas sumber  daya lahan memiliki tingkat resiko tinggi dalam kompetisi penggunaan 
lahan, hal ini menyebabkan potensi konflik lahan dengan masyarakat dan badan usaha lain 
tinggi);  
7 Struktur organisa si 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  - 156 - 
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan  jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Tembakau  meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilak ukan dengan cara:  
(1) membabat serendah mungkin  
(2) menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak 
atau chainsaw . 
b) Pembukaan  terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang - 157 - 
secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan 
mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
2) Standar budi daya tanaman TEMBAKAU yang baik  
a) Dalam budidaya tembakau benih yang dianjurkan adala h  benih dari varietas unggul  dan 
bersertifikat . 
b) Tempat persemaian harus cukup sinar matahari, lapisan tanah yang subur dan tebal, 
drainase baik, dekat dengan sumber air, bebas dari gangguan Organisme Pengganggu 
Tanaman (OPT)  
c) bedengan dibuat membujur Utara -Selatan, dengan lebar 1 m, tinggi permukaan ± 25 cm, 
panjang 5 m atau disesuaikan dengan panjang lahan sedangkan antar bedengan dibuat 
selebar 1 -1,5 m dan dibuat selokan keliling  
d) pemberian pupuk kandang pada saat penyiapan bedengan di perlukan juga pup uk anorganik 
sebanyak 25 gr ZA dan 50 gr SP -36 per m²  yang diberikan 1 -2 hari sebelum sebar benih  
e) Benih tembakau yang telah mencapai tinggi         10 -15 cm atau sudah berumur 40 -60 HSS 
dapat dipindahkan ke lahan pertanaman  
f) Pemupukkan tanaman tembakau yaitu de ngan cara pemupukan yang tepat dan berimbang  
g) Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan dan pembumbunan, pemangkasan dan 
penyirungan serta pengendalian hama dan penyakit . 
3) Standar pengendalian OPT tanaman TEMBAKAU.  
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tana man, mengetahui serangan OPT, serta - 158 - 
kondisi ekologis sekitar  tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas  serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
minggu di wila yah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hid up. 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
- 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai 
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang 
kompeten s esuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  - 159 - 
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
5) Gudang Per alatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
b. Prasarana  pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas p ucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung  atau tempat penampungan air  dengan luasan 500 ha (lima ra tus hektare) kebun  
dengan  ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).  Jika 
dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat 
dilakukan sistem kanalisasi.  
Catatan: Menara api dan em bung untuk luasan minimal 500 hektar  
 
c. Sistem  Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih un tuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  - 160 - 
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dar i 1.000 (seribu) 
hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) 
sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima 
ribu satu) samp ai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh 
ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 
 
 
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka wakt u 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  - 161 - 
daya alam secara 
lestari  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian O PT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  - 162 - 
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  - 163 - 
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  1 (Satu) 
Tahun sekali.  - 164 - 
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
. 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 2 5 ha 
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi  - 165 - 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar  
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki s umber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)   
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan  - 166 - 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;  
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan  - 167 - 
mencakup batas -
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan       
 
2) Pengawasan  - 168 - 
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman TEMBAKAU  dilaksanakan oleh Menteri  
Pertanian , gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerj a oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perke bunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada 
tahap op erasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali se dangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui 
Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat - 169 - 
sesuai kewenangan . 
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian 
usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perun dang-undangan.  
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau 
lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan 
perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemuka n kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
 
STANDA R USAHA PRODUKSI BENIH TEMBAKAU  - 170 - 
NO KBLI : (01150) Perkebunan Tembakau  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha produksi benih tembakau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, 
penyemaian, pembibitan, dan pembenihan tanaman tembakau.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak 
tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemili kan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain.  
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
tembakau . 
 
 
 
 
3 Penggolongan Usaha  - 
 
 - 171 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifi kat dan berlabel)   
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri dari:  
a. Pemilik/Pengelola;  
b. Manajer kebun;  
c. Pelaksana.  
 
8 Pelayanan  Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pen gawasan Benih Ta naman Tembakau  - 172 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Kebun sumber benih tembakau  harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun 
sumber benih tembakau ). 
b. Benih tanaman tembakau  yang dihasilkan berupa biji harus memenuhi kriteria untuk varietas, asal 
biji, mutu genetis ( kemurnian, kotoran benih, biji tanaman lain, biji gulma ), mutu fisiologis (daya 
berkecambah, kadar air) . 
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme Pada saat 
penanaman 
dan - 173 - 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL)  
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemeliharaan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemeliharaan  - 174 - 
 
 
 
 6 Menyampaikan 
laporan se cara 
periodik  Setiap 1 (satu) 
tahun sekali  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindaka n pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  - 175 - 
11 Penilaian k esesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -usul 
benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan data 
benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
 
 - 176 - 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/ atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan 
tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang 
menangani perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT 
Pusat.  
4) Pelaksanaan  pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produs en dan PBT.  
 
 
 
 
 
 
 
 - 177 - 
STANDAR USAHA BUDI DAYA RAMI, JUTE, ROSSELLA, KAPUK, ABACA.  
NO KBLI : (01160) Budi Daya Rami, Jute, Rossella, Kapuk, Abaca.  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemel iharaan , pemanenan dan pasca panen  tanaman Rami, Jute, Rossella, Kapuk, Abaca.  
2 Istilah dan Definisi  - 
 
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Rami, Jute, Rossella, Kapuk, Abaca  didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan TEMBAKAU  < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 - 178 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perk ebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pengend alian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 
perkebunan.   
 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   - 179 - 
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pemantauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pengendalian OP T: 
Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; 
Mist Blower, Power Sprayer , Fogger/ Duster, Mesin Bor.  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan.  
2) Sarana  pengendalian kebakaran   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
 - 180 - 
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan 
jaringan internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana  pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan ko munikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Rad io Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki dalam usaha bu didaya Kemiri sunan  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  - 181 - 
c) Fasiitas  hunian dan air bersih  
d) Fasilitas lingkungan memiliki tingkat resiko tinggi da lam penggunaan pupuk  dan pestisida 
kimia serta limbah yang dihasilkan, hal ini menyebabkan rusaknya lingkungan 
keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara secara permanen.  
e) Fasilitas  sumber daya lahan memiliki tingkat resiko tinggi dalam kompetisi penggun aan 
lahan, hal ini menyebabkan potensi konflik lahan dengan masyarakat dan badan usaha lain 
tinggi);  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayana n  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  - 182 - 
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Tembakau  meliputi:  
a) Pembukaan  terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
(1) membabat serendah mungkin  
(2) menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak 
atau chainsaw . 
b) Pembukaan  terhadap lahan semak belukar dilakukan deng an cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan  terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi menggunaka n herbisida yang telah terdaftar dan 
mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
2) Standar budi daya tanaman Rami, Jute, Rossella, Kapuk, Abaca  yang baik  
a) Dalam budidaya tembakau benih yang dianjurkan adalah   benih dari vari etas unggul  dan 
bersertifikat . 
b) Tempat persemaian harus cukup sinar matahari, lapisan tanah yang subur dan tebal, 
drainase baik, dekat dengan sumber air, bebas dari gangguan Organisme Pengganggu 
Tanaman (OPT)  - 183 - 
c) bedengan dibuat membujur Utara -Selatan, dengan l ebar 1 m, tinggi permukaan ± 25 cm, 
panjang 5 m atau disesuaikan dengan panjang lahan sedangkan antar bedengan dibuat 
selebar 1 -1,5 m dan dibuat selokan keliling  
d) pemberian pupuk kandang pada saat penyiapan bedengan di perlukan juga pup uk anorganik 
sebanyak 25 gr ZA dan 50 gr SP -36 per m²  yang diberikan 1 -2 hari sebelum sebar benih  
e) Benih Rami, Jute, Rossella, Kapuk, Abaca  yang telah mencapai tinggi         10 -15 cm atau 
sudah berumur 40 -60 HSS dapat dipindahkan ke lahan pertanaman  
f) Pemupukkan tanaman Rami, Jut e, Rossella, Kapuk, Abaca  yaitu dengan cara pemupukan 
yang tepat dan berimbang  
g) Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan dan pembumbunan, pemangkasan dan 
penyirungan serta pengendalian hama dan penyakit  
3) Standar pengendalian OPT tanaman Rami, Jute, Rossella,  Kapuk, Abaca . 
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas  serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan  paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  - 184 - 
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperh atikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
- 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
5) Gudang Per alatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
b. Prasarana  pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas p ucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  - 185 - 
2) Embung atau tempat penampungan air  dengan luasan 500 ha (lima ra tus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).  Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
Catatan: Menara api dan em bung untuk luasan minimal 500 hektar  
 
c. Sistem Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih un tuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dar i 1.000 (seribu) 
hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai 
dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima 
ribu satu) samp ai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh - 186 - 
ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai Pada saat 
penanaman - 187 - 
peraturan 
perundang -
undangan  dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undanga n. 6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  - 188 - 
peraturan 
perundang -
undangan  
8. Kemitra an dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 1 (Satu) 
Tahun sekali.  - 189 - 
peraturan 
perundang -
undangan  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
. 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   - 190 - 
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)   
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana  - 191 - 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;  
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang  - 192 - 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilayah  
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan       - 193 - 
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Rami, Jute, Rossella, Kapuk, Abaca  
dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -
masing  berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
Pengawasan terd iri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pe laksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampai kan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2)  Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada 
tahap op erasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan set iap 1 (satu) tahun sekali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  - 194 - 
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui 
Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi ma upun Pusat 
sesuai kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangun an 
kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian 
usaha perkebunan diberikan sa nksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau 
lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan 
perkebunan.  
Apabila berdasarkan p engawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pen gawasan 
insidental diberikan sanksi sesua i peraturan perundang -undangan.  
 - 195 - 
 
STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN  
NO KBLI : (01160) Produksi Benih Ra mi, Jute, Rosella, Kapuk, Abaca  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup pertanian mulai dari kegiatan pengolahan  lahan, penyemaian, pembibitan dan 
pembenihan ke giatan tanaman berserat sebagai  bahan baku tekstil, seperti kapuk, kapas, ro sela, rami, 
yute, linen, agave,  abaca dan kenaf, pertanian sisal dan tan aman bahan baku tekstil lainnya  termasuk 
genus agave dan pertan ian tanaman serat lainnya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak 
tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan k ebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan 
lain. 
 
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
Rami, Jute, Rosella, Kapuk, Abaca . 
3 Penggolongan Usaha  - 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)   
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  - 196 - 
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber day a alam secara lestari;  
b. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);  
c. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai 
peraturan perundang -undangan;  
d. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar  mutu;  
e. Memelihara sumber benih.  
 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
7 Struktur organi sasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Rami, Jute, 
Rosella, Kapuk, Abaca.   - 197 - 
9 Persyar atan 
Produk/Proses/Jasa  Kebun sumber benih Rami, Jute, Rosella, Kapuk, Abaca  harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan 
teknis (standar kebun sumber benih Rami, Jute, Rosella, Kapuk, Abaca ) dan pengujian laboratorium 
untuk kadar air, kemurnian fisik, viabil itas, kesehatan, campuran biji gulma, dan tanaman lain.  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 - 198 - 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pen gawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan 
data benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
Persyaratan Khusus  Usaha  
1. Penerapan 
teknologi   - 199 - 
pembukaan 
lahan tanpa 
bakar dan 
mengelola 
sumber daya 
alam secara 
lestari.  
2. Penerapan 
sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan 
(OPT)  
   
3. Penerapan 
Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan 
(UKL) dan   - 200 - 
Upaya 
Pemantauan 
Lingk ungan 
(UPL) sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu    
5. Memelihara 
sumber benih    
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan 
tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provi nsi yang - 201 - 
menangani perbenihan.  
3) Apabila UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengeceka n dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
STANDAR USAHA BUDI DAYA ZAITUN  
NO KBLI : (01 269) Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya  
1. Ruang Lingkup  Kelompo k ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemeliharaan dan pemanenan tanaman  pemanenan tanaman buah zaitun .  
2 Istilah dan Definisi   
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Zaitun didasarkan atas luasan Us aha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 - 202 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pemban gunan kebun masyarakat 
sekitar  
5 Persyara tan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem unt uk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekit ar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan  pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 
perkebunan.   - 203 - 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosed ur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pemantauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikato r Pengendalian OPT zaitun untuk setiap luasan ≤ 4.500 ha adalah Knapsack 
20; Mist Blower 10, Power Sprayer 3, Fogger/ Duster 3, Mesin Bor 3.  
d) Alat penghancur /pemusnah limbah  B3 
e) Alat Pelindung  Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan  - 204 - 
2) Sarana pengendalian kebakar an  
Sarana pengendalian kebakaran meliputi:  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan 
jaringan internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
transpor tasi serta alat pendukung  lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau HT  
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya Zaitun  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan minimal untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K;  
(2) Poliklinik ; - 205 - 
(3) Ambulance . 
b) Fasilitas  penerangan (listrik): Genset dan instalasi listrik  
c) Fasilitas  Hunian dan air bersih . 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar budi daya tanaman Zaitun yang baik.  
a) Lahan yang digunakan harus terbebas dari kawasan hutan;  
b) Pembukaan dan pengolahan lahan dilakukan dengan cara tanpa membakar;  
c) Syarat tanah yang baik untuk menanam zaitun adalah tanah yang memiliki drainase dan 
kualitas air yang bagus dengan pH tanah diatas 6,5;  - 206 - 
d) Benih yang digunakan adalah benih unggul bersertifikat;  
e) Penanaman dilakukan dengan jarak lebar untuk memastikan akar berkembang dengan baik;  
f) Pemupukan diberikan sesuai hasil rekomendasi dan kondisi lahan set empat;  
g) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu;  
h) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian  
2) Standar pengendalian OPT tanaman Zaitun .  
a) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu;  
b) Pestisida yang digunakan untuk peng endalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
- 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Pengendalian OPT minimum yang harus dimiliki :  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya M anusia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengen dalian OPT.  
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT.  - 207 - 
 
b. Prasarana pengendalian kebakaan meliputi:  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi deng an peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh ka li dua puluh kali dua meter). Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi  
Catatan : Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.  
 
c. Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekeb un dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) 
hektare;  - 208 - 
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas ke bun antara 1.000 (seribu) sampai 
dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima 
ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam pulu h) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh 
ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 
 
 
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya al am secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  - 209 - 
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  - 210 - 
undangan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 6 (Enam) 
Bulan sejak - 211 - 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  perizina n 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undang an 1 (Satu) 
Tahun sekali.  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 1 (Satu) 
Tahun sekali.  - 212 - 
usaha secara 
periodik.  
 
 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUA IAN 
No. Persy aratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi  - 213 - 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar  
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melak ukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)   
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta  - 214 - 
pengendalian 
kebakaran;  
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan  
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilayah  - 215 - 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan       
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Zaitun dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan - 216 - 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi l apangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perk ebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebuna n. 
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada 
tahap op erasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (t iga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui 
Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat 
sesuai kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A , B, C, D atau E.  - 217 - 
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian 
usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental di lakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau 
lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan 
perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebun an, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
STANDAR USAHA J ASA PENGOLAHAN  
NO KBLI : (01269) Produksi Benih Zaitun    - 218 - 
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan  lahan, penyemaian, 
pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan  pemanenan tanaman buah oleaginous lain, seperti buah  
zaitun dan lainnya.  Termasuk kegiatan pembibitan dan pem benihan tanaman buah oleoginous lainnya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak 
tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokum en yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan 
lain. 
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
zaitun.  
d. Pelaku Us aha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 
pada bidang tertentu.  
 
3 Penggolongan Usaha  - 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)  
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 - 219 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;  
b. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);  
c. Penerapa n Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai 
peraturan perundang -undangan;  
d. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu;  
e. Memelihara sumber benih.  
 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas  dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Zaitun  - 220 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Kebun sumber benih zaitun  harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber 
benih zaitun ) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, 
campuran biji gulma, dan tanaman lain.  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 - 221 - 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan 
data benih yang 
diproduksi dan 
diedark an   
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan  
 
 
   
Persyaratan Khusus Usaha  
1. Penerapan   - 222 - 
teknologi 
pembukaan 
lahan tanpa 
bakar dan 
mengelola 
sumber daya 
alam secara 
lestari.  
2. Penerapan 
sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan 
(OPT)  
 
 
   
3. Penerapan 
Upaya   - 223 - 
Pengelolaan 
Lingkungan 
(UKL) dan 
Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan 
(UPL) sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu    
5. Memelihara 
sumber benih    
 
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terha dap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan - 224 - 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggaraka n 
tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang 
menangani perbenihan.  
3) Apabila UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan sec ara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA PRODU KSI BENIH TANAMAN PENUTUP TANAH  - 225 - 
NO KBLI : (01 191) Pertanian Tanaman Pakan Ternak  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup bidang usaha produksi hijauan pakan ternak mulai dari kegiatan penyiapan dan 
pengolahan lahan, penyemaian, penanaman. Meliputi rumput p akan ternak dan leguminosa/kacang -
kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, 
Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll.  
 
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya y ang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak 
tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain.  
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
penutup tanah . 
3 Penggolongan Usaha  - 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)  
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan seti ap tahapan pembenihan  
 - 226 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida . 
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri dari:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Penutup Tanah   
 
9 Persyara tan 
Produk/Proses/Jasa  a. Kebun sumber benih tanaman penutup tanah  harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis 
(standar kebun sumber benih tanaman penutup tanah ). 
b. Benih tanaman penutup tanah  yang dihasilkan berupa:  
 - 227 - 
1) Biji harus memenuhi kriteria untuk mutu genetis (varietas, asal biji, kemurnian), mutu fisiologis 
(daya berkecambah, kadar air), mutu fisik (benih murni, kesehatan), perlakuan, dan daya simpan . 
2) Setek  harus memenuhi kriteria untuk  varietas, asal usul setek, mutu genetik kemurnian, mutu 
fisik (f isik, panjang setek, warna setek), kesehatan, isi kemasan dan perlakuan.  
3) Polibeg harus memenuhi kriteria untuk  varietas, asal usul setek, umur benih, tinggi/panjang 
sulur, diameter batang, jumlah daun, warna daun, kondisi benih, kemurnian benih, kesehatan 
benih dan polibeg.  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbai kan. 
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 - 228 - 
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  Pada saat membuka dan 
mengolah lahan  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
3. Penerapan Upay a 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  - 229 - 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber b enih Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) tahun 
sekali  
 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -usul 
benih    - 230 - 
- Bersert ifikat  
- Berlabel  
2 Pencatatan data 
benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang m enangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokume n dan fisik benih.  - 231 - 
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
STANDAR USAHA BUDI DAYA TANAMAN PENUTUP TANAH . 
NO KBLI : (01191) Budi Daya Tanaman Penutup Tanah  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup bidang usaha produksi hijauan pakan ternak mulai dari kegiatan penyiapan dan 
pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen. 
Meliputi rumput pakan ternak dan leguminosa/kacang -kacangan tanama n pakan ternak seperti Rumput 
Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, Indigofera 
Zollingeriana dll.  
2 Istilah dan Definisi  - 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Tanaman Penutup Tanah  didasarkan at as luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan Tanaman Penutup Tanah  < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pemban gunan kebun masyarakat 
sekitar.  - 232 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25  ha 
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bak ar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat seki tar 
perkebunan.   
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  - 233 - 
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Peman tauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pengendalian OPT:  
Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; 
Mist Blower, Power Sprayer , Fogger/ Duster, Mesin Bor.  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetap kan. 
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan 
jaringan internet dan menara pemantau api.  - 234 - 
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengola h data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Positio n System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya Kemiri sunan  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b) Fasilitas  Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasiitas  hunian dan air bersih  
d) Fasilitas  lingkungan memiliki tingkat re siko tinggi dalam penggunaan pupuk  dan pestisida - 235 - 
kimia serta limbah yang dihasilkan, hal ini menyebabkan rusaknya lingkungan 
keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara secara permanen.  
e) Fasilitas  sumber daya lahan memiliki tingkat resiko tinggi dalam kom petisi penggunaan 
lahan, hal ini menyebabkan potensi konflik lahan dengan masyarakat dan badan usaha lain 
tinggi);  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayana n  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Tembakau  meliputi:  - 236 - 
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
(1) membabat serendah mungkin  
(2) menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak 
atau chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan deng an cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk . 
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi menggunak an herbisida yang telah terdaftar dan 
mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
2) Standar budi daya tanaman Tanaman Penutup Tanah  yang baik  
a) Dalam budidaya tanaman penutup tanah  benih yang dianjurkan adalah   benih dari var ietas 
unggul  dan bersertifikat . 
b) Tempat persemaian harus cukup sinar matahari, lapisan tanah yang subur dan tebal, 
drainase baik, dekat dengan sumber air, bebas dari gangguan Organisme Pengganggu 
Tanaman (OPT)  
c) bedengan dibuat membujur Utara -Selatan, dengan lebar 1 m, tinggi permukaan ± 25 cm, 
panjang 5 m atau disesuaikan dengan panjang lahan sedangkan antar bedengan dibuat - 237 - 
selebar 1 -1,5 m dan dibuat selokan keliling  
d) pemberian pupuk kandang pada saat penyiapan bedengan di perlukan juga pup uk anorganik 
sebanyak  25 gr ZA dan 50 gr SP -36 per m²  yang diberikan 1 -2 hari sebelum sebar benih  
e) Benih Tanaman Penutup Tanah yan g telah mencapai tinggi 10-15 cm atau sudah berumur 
40-60 HSS dapat dipindahkan ke lahan pertanaman  
f) Pemupukkan tanaman Penutup Tanah yaitu dengan ca ra pemupukan yang tepat dan 
berimbang  
g) Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan dan pembumbunan, pemangkasan dan 
penyirungan serta pengendalian hama dan penyakit  
3) Standar pengendalian OPT tanaman Penutup Tanah . 
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman , mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas  serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
minggu di wilayah  yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  - 238 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
- 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
5) Gudang Per alatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
 
b. Prasarana  pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
1)  Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas  pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2)  Embung atau tempat penampungan air  dengan luasan 500 ha (lima  ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).  Jika dalam - 239 - 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
Catatan: Menara api dan  embung untuk luasan minimal 500 hektar  
 
c. Sistem  Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih  untuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) 
hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai 
dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima 
ribu satu) s ampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh 
ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 - 240 - 
 
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka wa ktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian  OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL Pada saat - 241 - 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 3 (Tiga) tahun 
sejak HGU - 242 - 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 1 (Satu) 
Tahun sekali.  - 243 - 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
. 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Usaha Perkebunan <  25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan  - 244 - 
Umum  
 
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki  sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)   
2 Memiliki sumber  - 245 - 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;  
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan  - 246 - 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilaya h 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun,  - 247 - 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan      
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Penutup Tanah dilaksanakan oleh Menteri  
Pertanian , gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan  Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi  kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaa n perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  - 248 - 
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada 
tahap op erasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun se kali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui 
Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat 
sesuai kew enangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas I V atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian 
usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peratura n perundang -undangan.  
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau 
lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan 
perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental d itemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  - 249 - 
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental dib erikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
STANDAR USAHA BUDI DAYA TANAMAN SEMUSIM LAIN  
NO KBLI : (011 99) Budi Daya Tanaman Semusim Lain  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup pertanian tan aman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan 
kegiatan pembibitannya.  
2 Istilah dan Definisi  - 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Tanaman Penutup Tanah  didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan Tanaman Semusim lain  < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 - 250 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 2 5 ha 
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa ba kar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan  mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sek itar 
perkebunan.   
 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   - 251 - 
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pem antauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikato r Pengendalian OPT:  
Alat aplikator Pengendalian OPT tanaman semusim lain  untuk setiap luasan adalah 
Knapsac; Mist Blower, Power Sprayer , Fogger/ Duster, Mesin Bor.  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP ya ng ditetapkan.  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan - 252 - 
jaringan internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralata n, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal yang  harus  dimiliki dalam usaha budidaya Kemiri sunan  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasiitas hunian dan air bersih  - 253 - 
d) Fasilitas  lingkungan memiliki tingkat resiko tinggi dalam penggunaan pupuk  dan pestisida 
kimia serta limbah yang dihasilkan, hal ini menyebabkan rusaknya lingkungan 
keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara secara permanen.  
e) Fasilitas sumber daya lahan memiliki tingkat resiko tinggi  dalam kompetisi penggunaan 
lahan, hal ini menyebabkan potensi konflik lahan dengan masyarakat dan badan usaha lain 
tinggi);  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayana n  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk - 254 - 
tanaman Tembakau  meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
(1) membabat serendah mungkin  
(2) menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak 
atau chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan deng an cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi menggunaka n herbisida yang telah terdaftar dan 
mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
 
2) Standar budi daya tanaman Tanaman Penutup Tanah  yang baik  
a) Dalam budidaya tanaman penutup tanah  benih yang dianjurkan adalah   benih dari var ietas 
unggul  dan bersertifikat . 
b) Tempat persemaian harus cukup sinar matahari, lapisan tanah yang subur dan tebal, 
drainase baik, dekat dengan sumber air, bebas dari gangguan Organisme Pengganggu 
Tanaman (OPT)  - 255 - 
c) bedengan dibuat membujur Utara -Selatan, dengan lebar 1 m, tinggi permukaan ± 25 cm, 
panjang 5 m atau disesuaikan dengan panjang lahan sedangkan antar bedengan dibuat 
selebar 1 -1,5 m dan dibuat selokan keliling  
d) pemberian pupuk kandang pada saat penyiapan bedengan di perlukan juga pup uk anorganik 
sebanyak  25 gr ZA dan 50 gr SP -36 per m²  yang diberikan 1 -2 hari sebelum sebar benih  
e) Benih Tanaman Penutup Tanah yan g telah mencapai tinggi 10-15 cm atau sudah berumur 40 -
60 HSS dapat dipindahkan ke lahan pertanaman  
f) Pemupukkan tanaman Penutup Tanah yaitu dengan ca ra pemupukan yang tepat dan 
berimbang  
g) Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan dan pembumbunan, pemangkasan dan 
penyirungan serta pengendalian hama dan penyakit  
3) Standar pengendalian OPT tanaman Penutup Tanah . 
a) Pemantauan  dilakukan dengan pemeriksaan tanaman , mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas  serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
minggu di wilayah  yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  - 256 - 
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
- 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana  Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
5) Gudang Per alatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
 
b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, - 257 - 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau tempat penampungan air  dengan luasan 500 ha (lima r atus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).  Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
Catatan: Menara api dan e mbung untuk luasan minimal 500 hektar  
 
c. Sistem  Pengendalian  Kebakaran Lahan Perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih u ntuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang da ri 1.000 (seribu) 
hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai 
dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima 
ribu satu) sam pai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  - 258 - 
d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh 
ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 
 
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka wakt u 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian O PT  Pada saat 
penanaman - 259 - 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha - 260 - 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  - 261 - 
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
. 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 2 5 ha 
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIA  
No. Persyaratan  Ketersediaan  - 262 - 
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki s umber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme  - 263 - 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;   
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan  - 264 - 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan  - 265 - 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan      
 
2) PENGAWASAN  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Semusim lain  dilaksanakan oleh Menteri  
Pertanian , gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi ki nerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  - 266 - 
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan p erkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
 
2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada 
tahap op erasinal.  
Penilaian  pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun seka li sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui 
Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat 
sesuai kewen angan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan  oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan  perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian 
usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan p erundang -undangan.  
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau 
lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan - 267 - 
perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental dit emukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diber ikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN  
NO KBLI : (01199) Produksi Benih Tanaman Semusim Lain  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan 
kegiatan pembibitannya.  
 
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak 
tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun s umber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan 
lain. 
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang Tanaman 
Semusim Lain . 
3 Penggolongan Usaha  - - 268 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (b ersertifikat dan berlabel) . 
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuha n (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengac u pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Semusim 
Lainnya .  - 269 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Kebun sumber benih tanaman semusim lain  harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar 
kebun sumber benih tanaman s emusim lain ) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian 
fisik, viabilitas, kesehatan, campuran biji gulma, dan tanaman lain.  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jas a 
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 - 270 - 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan 
data benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
Persyaratan Khusus Usaha  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan 
lahan tanpa   - 271 - 
bakar dan 
mengelola 
sumber daya 
alam secara 
lestari.  
2. Penerapan 
sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan 
(OPT) 
   
3. Penerapan 
Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan 
(UKL) dan 
Upaya 
Pemantauan   - 272 - 
Lingkungan 
(UPL) sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu    
5. Memelihara 
sumber benih    
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhad ap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan  
tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang 
menangani perbenihan.  
3) Apabila UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  - 273 - 
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan seca ra berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA  KURMA  
NO KBLI : (01 220) Pertanian Buah -Buahan Tropis Dan Subtropis  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha per tanian  mulai dari kegiat an pengolahan lahan, penanaman,  
pemeliharaan dan pemanenan tanaman  buah Kurma .  
2 Istilah dan Definisi  - 
3 Penggo longan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Kurma didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan Kurma < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  - 274 - 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 2 5 ha 
 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bak ar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  - 275 - 
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat seki tar 
perkebunan.   
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
Sarana Minimum  
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapka n. 
b) Sarana Pemantauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  - 276 - 
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pengendalian OPT:  
Alat aplikator Pengendalian OPT kurma untuk setiap luasan ≤ 4.500 ha adalah 
Knapsack 20; Mist Blower 10, Power Sprayer 3, Fogger/ Duster 3, Mesin Bor 3.  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapk an. 
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan 
jaringan internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah  data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position  System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . - 277 - 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki d alam usaha budidaya Kurma  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasiitas hun ian dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perke bunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil pa nen. - 278 - 
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Kurma meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
(1) membabat sere ndah mungkin  
(2) menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak 
atau chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar di lakukan dengan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kimiaw i menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan 
mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
2) Standar budi daya tanaman Kurma yang baik meliputi :  
a) persyaratan tumbuh  untuk Budidaya kurma terdiri dari persyaratan Iklim dan l ahan yang 
minimal pada kriteria sesuai (S) ; - 279 - 
b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel.   
c) Penyiapan lahan  dilakukan dengan pembukaan lahan tanpa bakar   
d) Penanaman kurma Penanaman kurma dapat menggunakan benih siap tanam dalam polibeg  
atau benih siap  tanam tanpa polibeg dan diawali dengan pemupukan dasar dengan 
menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta 
pupuk organik ; 
e) Pemeliharaan tanaman kurma meliputi pemupukan, pemantauan dan pengendalian 
organisne penggan ggu tumbuhan (gulma, hama dan penyakit).  
f) Panen dapat dilakukan pada buah yang menjelang masak atau sudah masak. Tanda buah 
siap panen adalah warna kulit berwarna kuning atau kemerahan. Panen dapat dilakukan 
setiap bulan dengan menggilir beberapa kelompok tanaman.  
g) Pengembangan tanaman kurma dapat dilakukan dengan cara perluasan (ekstensifikasi), 
Peremajaan, Intensifikasi dan Diversifikasi  
3) Standar pengendalian OPT tanaman Kurma meliputi :  
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan  OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
minggu di wilayah yang telah dilakukan  pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan - 280 - 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
b.  Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia  yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian  OPT. 
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
 
b. Prasarana  pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  - 281 - 
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung  atau tempat penampungan air  dengan luasa n 500 ha (lima ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).  Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
 
Jangka w aktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang Pada saat 
melakukan - 282 - 
baik dan benar  budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 2 (Dua) Tahun - 283 - 
lahan.  sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  - 284 - 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 - 285 - 
1) Penilaian kesesuaian  
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khus us  
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk  - 286 - 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian  
kebakaran;   
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau  - 287 - 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;   
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup bat as-
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;   
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat  - 288 - 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;  
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan       
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Kurma  dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  - 289 - 
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya e valuasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada pe rusahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada 
tahap op erasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) t ahun sekali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui 
Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat 
sesuai kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian - 290 - 
usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai p eraturan perundang -undangan.  
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau 
lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan 
perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insid ental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insiden tal diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN KURMA  
NO KBLI : (01 220) Pertanian Buah -Buahan Tropis dan Subtropis   
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaks anaan, pembibitan dan 
pembenihan buah -buahan tropis dan subtropis, seperti kurma,  
 
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak 
tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang mener angkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan - 291 - 
lain. 
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
kurma.  
3 Penggolongan Usaha  - 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)  
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/P engelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  - 292 - 
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kurma  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Kebun sumber benih kurma harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar  kebun sumber 
benih kurma) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, 
campuran biji gulma, dan tanaman lain.  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunik asi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyara tan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 - 293 - 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  Pada saat membuka dan 
mengolah l ahan  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  - 294 - 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) tahun 
sekali  
 
 
11 Penilai an kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  - 295 - 
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan 
data benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat da n/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan 
tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang - 296 - 
menangani perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT 
Pusat.  
4) Pelaksana an pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh prod usen dan PBT.  
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA JAMBU METE  
NO KBLI : (01 252) Pertanian Buah Biji Kacang -Kacangan  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah biji j ambu mete.  
  
2 Istilah dan Definisi  - 
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Jambu mete didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan Jambu mete < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 - 297 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan  yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasili tasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar - 298 - 
perkebunan.   
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 H a 
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pemantauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pengendalian OPT untuk setiap luasan ≤ 4.500 ha sebagai berikut:  - 299 - 
No Nama Alat  Jumlah (Unit)  
1 Knapsack  40 
2 Mist Blower  5 
3 Power Sprayer  5 
4 Fogger/Duster  2 
5 Mesin Bor   
 
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindu ngan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan.  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan 
jaringan internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana  pengendali an Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  - 300 - 
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer,  jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya Jambu mete  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasilitas hunian dan air bersih .  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  - 301 - 
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Jambu mete meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
(1) membabat serendah mungkin  
(2) menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak 
atau chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemb erantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan 
mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  - 302 - 
 
2) Standar budi daya tanaman Jambu mete yang baik.  
a) Persyaratan tumbuh  untuk budidaya jambu mete meliputi  persyaratan iklim dan lahan yang 
minimal pada kriteria sesuai (S) ; 
b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel;  
c) Penyiapan lahan dilakukan mulai dari pembukaan dan pengolahan lahan, pengajiran dan 
pembuatan lubang tanam  
(1) Pembukaan dan/atau pengolahan lahan dapat dilakukan secara manual dengan 
menggunakan tenaga manusia atau mekanis dengan menggunakan mesin  
(2) Pengajiran merupakan kegiatan pengaturan jarak tanam, teknik pengajiran 
menggunakan sistem segi empat, sitem pagar dan se gitiga  
(3) Pembuatan lubang tanam dilakukan di lahan datar atau lahan miring  
d) Penanaman jambu mete menggunakan benih siap tanam dalam polibeg dan diawali dengan 
pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk organik sesuai anjuran;  
e) Pemeliharaan tanaman jambu mete mel iputi pemupukan, pemangkasan, pengendalian OPT 
dan pembuatan lubang biopori disekitar tanaman.  
f) Panen jambu mete ditentukan oleh tingkat kemasakan buah, ukuran buah semu dan tekstur 
daging buah;   
g) Pengembangan tanaman jambu mete dapat dilakukan dengan cara  intensifikasi, rehabilitasi, 
ekstensifikasi dan diversifikasi.  - 303 - 
 
3) Standar pengendalian OPT tanaman jambu mete meliputi :  
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendal ian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
-  - 304 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manus ia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendali an OPT.  
Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
 
b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggia n 3 meter di atas pucuk daun tanaman 
saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, 
sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
Embung atau tempat penampungan air dengan lua san 500 ha (lima ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi 
tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem 
kanalisasi.  
Catatan  : Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.  
 - 305 - 
c. Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugask an dan dilatih untuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas  kebun kurang dari 1.000 
(seribu) hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) 
sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 
(lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 
(sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 
Jangka wak tu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajib an Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan Pada saat - 306 - 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
pemelihaaan  - 307 - 
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perunda ng-
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  - 308 - 
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  Pada saat 
penanaman 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  1 (Satu) 
Tahun sekali.  - 309 - 
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Usaha Perkebunan <  25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
- 
1) Penilaian kesesuaian  
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk  - 310 - 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar  
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)   
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta  - 311 - 
pengendalian 
kebakaran;  
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilayah   - 312 - 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan       
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Jambu mete  dilaksanakan oleh Menteri  
Pertanian , gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan - 313 - 
peraturan perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kin erja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan pe rkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
 
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada 
tahap op erasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekal i sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui 
Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat 
sesuai kewena ngan.  - 314 - 
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV a tau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian 
usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan pe rundang -undangan.  
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau 
lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan 
perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental dite mukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberi kan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA KELAPA  
NO KBLI : (01 261) Perkebunan Buah Kelapa  - 315 - 
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemeliharaan dan pemanenan buah Kelapa .  
2 Istilah dan Definisi  - 
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Kelapa didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan Kelapa < 25 ha.  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pemban gunan kebun masyarakat 
sekitar.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha 
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  - 316 - 
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa baka r serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan m encakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekit ar 
perkebunan.   
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pemant auan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  - 317 - 
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator P engendalian OPT:  
Alat aplikator Pengendalian OPT kelapa untuk setiap luasan ≤ 4.500 ha adalah 
Knapsack 20; Mist Blower 10, Power Sprayer 3, Fogger/ Duster 3, Mesin Bor 3.  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetap kan. 
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan 
jaringan internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengola h data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  - 318 - 
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Positio n System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya Kelapa  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasiitas h unian dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Per kebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  - 319 - 
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Kelapa meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
(1) membabat s erendah mungkin  
(2) menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak 
atau chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar  dilakukan dengan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kim iawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan - 320 - 
mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
2) Standar budi daya tanaman Kelapa yang baik meliputi :  
a) persyaratan tumbuh  untuk Budidaya kelapa terdiri dari persyaratan Iklim dan lahan yang 
minimal pada kriteria sesuai (S) ; 
b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel.   
c) Penyiapan lahan  dilakukan dengan pembukaan lahan tanpa bakar   
d) Penanaman kelapa Penanaman kelapa dapat menggunakan benih siap tanam dalam polibeg  
atau ben ih siap tanam tanpa polibeg dan diawali dengan pemupukan dasar dengan 
menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta 
pupuk organik ; 
e) Pemeliharaan tanaman kelapa meliputi pemupukan, pemantauan dan pengendalian 
organisne  pengganggu tumbuhan (gulma, hama dan penyakit).  
f) Panen buah kelapa disesuaikan dengan tujuan panen yaitu, muda atau tua  dengan kriteria 
dan teknik tertentu ;  
g) Pengembangan tanaman kelapa dapat dilakukan dengan cara perluasan (ekstensifikasi), 
Peremajaan, I ntensifikasi dan Diversifikasi . 
3) Standar pengendalian OPT tanaman Kelapa meliputi :  
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta k ondisi ekologis sekitar - 321 - 
tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di 
wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 - 
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum  Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komo ditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  - 322 - 
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk pe nanganan limbah beracun (B3).  
 
b. Prasarana  pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal . Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau tempat penampungan air  dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20  x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).  Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
Catatan : Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.  
 
c. Sistem pengendali an kebakaran lahan perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu P erbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  - 323 - 
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) 
hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (t iga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai 
dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima 
ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat)  regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh 
ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  - 324 - 
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL  
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitk an. - 325 - 
undangan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi Pada saat 
penanaman - 326 - 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
 - 327 - 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan kebun 
termasuk rencana 
fasilitasi 
pembangunan kebun 
masyarakat sekitar   
B Persyaratan Khu sus  
1 Memiliki sumber daya 
manusia, sarana,  - 328 - 
prasarana dan sistem 
untuk melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
2 Memiliki sumber daya 
manusia, sarana, 
prasarana dan sistem 
untuk melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalia n 
kebakaran;   
3 persetujuan 
masyarakat hukum 
adat, untuk lahan 
yang digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak ulayat;    - 329 - 
4 Kesepakatan antara 
perusahaan 
perkebunan dengan 
masyarakat sekitar 
tentang aktivitas 
usaha perkebunan 
mencakup ba tas-batas 
wilayah kerja 
perusahaan 
perkebunan;   
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan kebun 
masyarakat sekitar 
dilengkapi dengan 
rencana kerja dan 
rencana pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, karyawan  - 330 - 
dan masyarakat 
sekitar  perkebunan      
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Kelapa  dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya  evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada 
tahap op erasinal.  - 331 - 
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu)  tahun sekali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui 
Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat 
sesuai kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun ata u kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian 
usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai  peraturan perundang -undangan.  
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau 
lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan 
perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan ins idental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insid ental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  - 332 - 
STANDAR PRODUKSI BENIH TANAMAN KELAPA  
NO KBLI : (01 261) Perkebunan Buah Kelapa   
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibit an 
dan pembenihan tanaman buah kelapa.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau k epemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain.  
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
kelapa.  
3 Penggolongan Usaha  - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifik at dan berlabel)   
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
 - 333 - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
8 Pelayanan  Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Benih tanaman kelapa yang dihasilkan berupa :  
a. Benih butiran harus memenuhi kriteria untuk untuk umur, air buah, berat buah, lama penyimpanan, 
kulit buah dan kesehatan benih.  
b. Benih siap tanam harus memenuhi kriteria untuk umur, tinggi, jumlah daun, warna daun, dan 
kesehatan benih.  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  - 334 - 
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  
 Pada saat membuka dan 
mengolah lahan  - 335 - 
2. Penerap an sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 
 Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaa n 
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  - 336 - 
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) tahun 
sekali  
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian d an 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -usul 
benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan data 
benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    - 337 - 
3 Pencatatan kegiatan 
setiap tahapan 
pembenihan    
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Pro vinsi yang menyelenggarakan 
tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang 
menangani perbenihan.  
3) Apabila UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan per edaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 
 
 
 - 338 - 
STANDAR USAHA BUDI DAYA KELAPA SAWIT  
NO KBLI : (01 262) Perkebunan Buah Kelapa Sawit  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah kelapa sawit.  
2 Istila h dan Definisi  a. Tanaman Belum Menghasilkan yang selanjutnya disebut TBM adalah tanaman sejak mulai ditanam 
sampai saat panen pada umur 36 -48 bulan;  
b. Tanaman Menghasilkan yang selanjutnya disebut TM adalah tanaman yang dipelihara sejak berumur 
lebih dari 36 b ulan yang telah berbunga dan berbuah;  
c. Tandan Buah Segar yang selanjutnya disebut TBS adalah buah kelapa sawit yang masih ada dipohon 
maupun yang sudah dipanen, masih lengkap dengan tandannya  
d. Brondolan adalah biji kelapa sawit yang terlepas dari tandan buah ; 
e. Etiolasi adalah tanaman kelapa sawit yang tumbuh tidak normal dengan ciri utama pertumbuhan 
meninggi sebagai akibat kurangnya sinar matahari;  
f. Lahan Gambut adalah kawasan gambut yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya  perkebunan kelapa 
sawit;  
 - 339 - 
3 Penggolo ngan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Kelapa Sawit didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 2 5 ha 
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa ba kar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha - 340 - 
perkebunan  mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sek itar 
perkebunan.   
 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pem antauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  - 341 - 
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikato r Pengendalian OPT  (untuk setiap luasan ≤ 6.000 ha): Knapsack min 30 Unit; 
Mist Blower min 12 unit; Power Sprayer min 3 unit; Fogger min 3 unit; dan mesin bor min 
5 unit.  
d) Alat penghancur/pemusnah limbah B3  
e) Alat Pelindung  Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan  
 
2) Sarana pengend alian kebakaran   
Sarana pengendalian kebakaran meliputi:  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunik asi, 
transportasi serta alat pendukung  lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  - 342 - 
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Ge nggam atau HT 
(Handy Talky ), dan  megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
 
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budida ya Kelapa Sawit  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan minimal untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K;  
(2) Poliklinik ; 
(3) Ambulance  
b) Fasilitas penerangan (listrik): Genset dan instalasi listrik  
c) Fasilitas  Hunian dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perke bunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  - 343 - 
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil pa nen. 
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Kelapa Sawit.  
a) Pembukaan lahan tanpa bakar dapat dilakukan secara manual dan mekanis.  
b) Kegiatan  pembukaan Lahan Perkebunan tanpa membakar meliputi:  
(1) merencanakan penanaman;  
(2) mengimas dan/atau menumbangkan pohon;  
(3) merencek dan merumpukan kayu;  
(4) membuat rintisan dan membagi petak kebun  
(5) membuat jalan dan parit;  
(6) membuat teras;  
(7) membuat pancang jalur ta nam/pancang kepala; dan 
(8) membersihkan jalur tanam  
 
 - 344 - 
2) Standar budi daya tanaman Kelapa Sawit yang baik.  
a) Lahan yang digunakan harus terbebas dari kawasan hutan;  
b) Pembukaan dan pengolahan lahan dilakukan dengan cara tanpa membakar;  
c) Pada lahan bergelombang/berbuk it dilakukan kegiatan konservasi tanah dengan cara:  
(1) Fisik dengan pembuatan terasan, pembuatan parit drainase  
(2) Biologis dengan penanaman kacangan penutup tanah (LCC)  
d) Pada lahan gambut perlu dibuat kanal pembuangan untuk mengatur tinggi permukaan air 
tanah. S aluran drainase terdiri dari saluran primer, sekunder dan tersier.  
e) Bahan tanaman yang digunakan adalah tanaman unggul bersertifikat dan berlabel;  
f) Penanaman kelapa sawit dilakukan dengan pola segitiga sama sisi;  
g) Penanaman  yang terlalu rapat akan berdampak p ada masalah pertumbuhan meninggi 
(etiolasi) tanaman kelapa sawit dan persaingan dalam penyerapan unsur hara,  berkurangnya 
intensitas cahaya matahari yang masuk ke tanaman sehingga akan mempengaruhi 
fotosintesis;  
h) Lubang  tanam dibuat sebulan sebelumnya untu k mengurangi kemasaman tanah. Pembuatan 
lubang tanam ada dua cara yaitu mekanis dan manual;  
i) Pemeliharaan tanaman belum menghasilkan meliputi: konsolidasi tanaman, penyisipan 
tanaman, pemeliharaan piringan pohon, pemeliharaan penutup tanah, pemupukan, tunas  
pasir, pengendalian hama dan penyakit, persiapan sarana panen, serta pemeliharaan jalan 
dan parit drainase;  - 345 - 
j) Pemeliharaan  pada tanaman menghasilkan (TM) meliputi pengend alian gulma, penunasan 
pelepah, pengendalian hama dan penyakit, pengawetan tanah dan air , pemupukan, serta 
pemeliharaan jalan;  
k) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian gulma dan OPT menggunakan pestisida yang 
terdaftar di Kementerian Pertanian;  
l) pupuk  yang digunakan harus mem enuhi spesifikasi sesuai dengan Standar Nasional 
Indonesia;  
m) Panen dilakukan terhadap TBS yang telah memenuhi kriteria matang panen sebagai berikut:  
 
Fraksi  
Panen  Kriteria 
matang buah  Derajat 
Kematangan  
00  Tidak ada 
buah  
membrondol, 
buah berwarna 
hitam pekat  Sangat mentah  
0  1-12,5% dari 
buah luar, 
buah berwarna  
hitam   Mentah  - 346 - 
emerahan  
1  12,5-25% 
buah luar 
membrondol, 
buah berwarna 
kemerahan  Kurang 
matang  
2  25-50% buah 
luar 
membrondol, 
buah berwarna 
merah 
mengkilat  Matang  
3  50-75% buah 
luar 
membrondol, 
buah berwarna 
orange  Matang  
4  75-100% buah 
luar 
membrondol, Lewat matang  - 347 - 
buah berwarna 
dominan 
orange  
5  Buah bagian 
dalam ikut 
membrondol  Lewat matang  
 
n) Tandan  bekas pemotongan berbentuk V, sehingga  tidak ada tangkai tandan terbawa ke 
pabrik;  
o) Tandan  sebaiknya terhindar dari pelukaan pada saat pemotongan, pengangk utan ke TPH dan 
ke truk;  
p) Brondolan  yang ada di piringan pohon dan ketiak pelepah dikutip dan diangkut ke TPH 
dengan menggunakan karung bekas pupuk;  
 
3) Standar pengendalian OPT tanaman Kelapa Sawit .  
a) Deteksi OPT dilakukan secara rutin;  
b) Sensus dilakukan apabil a dideteksi terjadi serangan OPT ;  
c) Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil sensus OPT. Pengendalian dilakukan secara 
mekanis, biologis atau khemis;  
d) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian OPT harus terdaftar di Kementerian Pertanian;  
 - 348 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Pengendalian OPT minimum yang harus dimiliki :  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya M anusia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengen dalian OPT.  
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT.  
 
b. Prasarana pengendalian kebakaan meliputi:  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi deng an peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh ka li dua puluh kali dua meter). Jika dalam - 349 - 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi  
Catatan : Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.  
 
c. Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekeb un dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 
(seribu) hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas ke bun antara 1.000 (seribu) 
sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 
(lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam pulu h) orang untuk luas kebun antara 10.001 
(sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 - 350 - 
 
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya ala m secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL Pada saat - 351 - 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 3 (Tiga) tahun 
sejak HGU - 352 - 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan  
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  Pada saat 
penanaman 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 1 (Satu) 
Tahun sekali.  - 353 - 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Penilaian kesesuaian  
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   - 354 - 
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)   
2 Memiliki sumber 
daya manusia,  - 355 - 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;  
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluru hnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan  - 356 - 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangu nan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan  - 357 - 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan      
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Kelapa Saw it dilaksanakan oleh Menteri  
Pertanian , gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi la pangan  berupa:  
1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perke bunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usa ha perkebunan.  - 358 - 
2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (ti ga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A,  B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disam paikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesua i peraturan perundang -undangan.  
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dila kukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan , maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  - 359 - 
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
STANDAR USAHA PROD UKSI BENIH TANAMAN KELAPA SAWIT  
NO KBLI : (01262) Perkebunan Buah Kelapa Sawit  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan 
dan pembenihan buah kelapa sawit.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan 
lain. 
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
kelapa.  
 
3 Penggolongan Usaha  - - 360 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)   
b. Pencatatan data benih y ang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, d an Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit.  - 361 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Benih tanaman kelapa sawit yang dihasilkan berupa :  
a. Benih dalam bentuk kecambah harus memenuhi kriteria untuk mutu genetik berupa : pohon induk 
dura, pohon induk pisifera, isolasi  bunga jantan, isolasi bunga betina, perisapan pollen, persilangan D x 
P, dan kontaminasi dura; mutu fisik berupa : keberadaan plumula dan radikula, panjang plumula, 
panjang radikula, Kesehatan benih, dan ciri kecambah; jumlah dan kemasan kecambah berupa :  nomor 
label, masa berlaku, identitas sumber benih, kemasan, jumlah benih/kecambah per kemasan, dan 
varietas.  
b. Benih pre nursery/main nursery harus memenuhi kriteria untuk asal -usul kecambah berupa : asal 
kecambah, label kemasan, jumlah kecambah, dan keseha tan benih; keragaan benih di pembibitan awal 
(pre nursery ) berupa : jumlah kecambah, umur, Kesehatan tanaman, warna daun, warna/ukuran 
polibeg, jumlah pelepah daun minimal; thining out  berupa : jumlah tanaman normal, dwarfish , benih 
dengan anak daun menggu lung, crinkled , dan collante ; keragaan benih di pembibitan utama ( main 
nursery ) berupa : jumlah tanaman, umur tanaman, jumlah pelepah daun, Kesehatan tanaman, warna 
daun, warna/ukuran polibeg; thining out  berupa : tajuk tegak, benih dengan tajuk rata pelep ah muda 
lebih pendek, crown disease , juvenil form , narrow pinnate , benih kerdil.  
c. Benih siap tanam harus memenuhi kriteria untuk asal -usul kecambah berupa : asal kecambah, label 
kemasan, jumlah kecambah, dan kesehatan benih; keragaan benih di pembibitan sia p salur berupa : 
jumlah tanaman, umur tanaman, jumlah pelepah daun, kesehatan tanaman, warna daun, 
warna/ukuran polibeg, thining out berupa  tajuk tegak, benih dengan tajuk rata pelepah muda lebih 
pendek, crown disease , juvenil form , narrow pinnate , benih kerdil.  - 362 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
Melaku kan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
tekno logi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber Pada saat membuka dan 
mengolah lahan  - 363 - 
daya alam secara 
lestari.  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan  
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  - 364 - 
mutu  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saa t penanaman 
dan pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) tahun 
sekali  
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat  
- Berla bel   
2 Pencatatan 
data benih yang 
diproduksi dan   - 365 - 
diedarkan  
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
 
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian  dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisi k benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 - 366 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN TEH 
NO KBLI : (01 270) Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan 
dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunak an untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan 
lain. 
c. Organisme Pengganggu  Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
teh. - 367 - 
3 Penggolongan Usaha  - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)   
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan set iap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisid a. 
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Teh  - 368 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Benih tanaman teh yang dihasilkan berupa :  
a. Benih teh dalam bentuk setek harus memenuhi kriteria untuk klon, asal -usul stek, masa pengambilan, 
kemasan, isi kemasan, perlakuan; Keragaan setek berupa : kemurnian, fisik, Panjang setek, warna 
batang, dan Kesehatan.  
b. Benih teh dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur benih, tinggi benih, warna daun, jumlah 
daun, diameter batang, Kesehatan, kenampakan visual, sistem perakaran, dan perlakuan.  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapk an prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan ter hadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 - 369 - 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  Pada saat 
membuka dan 
mengolah lahan  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  - 370 - 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  
 
 
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan se cara 
periodik  Setiap 1 (satu) 
tahun sekali  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 - 371 - 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan 
data benih yang 
diproduksi dan 
dieda rkan   
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lo kal dilakukan - 372 - 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanak an pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam b entuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH  TANAMAN  JAMBU METE  
NO KBLI : (01 252) Pertanian Buah Biji Kacang -Kacangan   
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengo lahan lahan, penyemaian, pembibitan, 
penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman buah biji kacang -kacangan yang dapat dimakan, 
seperti almond, kacang mede, chestnut, kenari, walnut dan kacangkacangan yang lainnya. Termasuk 
kegiatan pembibitan dan pemben ihan tanaman buah biji kacang -kacangan  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau ke pemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain.  
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
kurma.  - 373 - 
3 Penggolongan Usaha  - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat  dan berlabel)  
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;  
b. Penerapan sistem p engendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);  
c. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai 
peraturan perundang -undangan;  
d. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu;  
e. Memelihara sumber benih.  
 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi pa ling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  - 374 - 
 
8 Pelayanan  Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Jambu Mete  
 
 
 
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Kebun sumber benih jambu mete harus memenuhi kriteria  untuk pemeriksaan teknis (standar kebun 
sumber benih jambu mete) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, 
kesehatan, campuran biji gulma, dan tanaman lain.  
b. Benih jambu mete dalam bentuk biji mengacu SNI benih jambu mete 01-7154 -2006  yang harus 
memenuhi kriteria untuk mutu fisiologis (daya berkecambah), mutu fisik berupa kemurnian benih, 
kotoran benih, biji tanaman lain, biji gulma, kadar air.  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaa n; 
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  - 375 - 
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatat an 
data benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan   - 376 - 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan  
Persyaratan Khusus Usaha  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan 
lahan tanpa 
bakar dan 
mengelola 
sumber daya 
alam secara 
lestari.    
2. Penerapan 
sistem 
pengendalia n 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan 
(OPT)    
3. Penerapan 
Upaya   - 377 - 
Pengelolaan 
Lingkungan 
(UKL) dan 
Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan 
(UPL) sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu    
5. Memelihara 
sumber benih    
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas - 378 - 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Apabila UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengaw asan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT. 
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN KOPI  
NO KBLI : (01 270) Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman   
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan 
dan pembenihan tanaman untuk bahan  minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaa n 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan 
lain. 
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
kopi.  
3 Penggolongan Usaha  - - 379 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Doku men asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)   
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organ isme Pengganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana   
 
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kopi  - 380 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Benih kopi yang dihasilkan berupa :  
a. Benih kopi dalam bentuk biji harus memenuhi kriteria untuk varietas, asal biji , pengendalian hama dan 
penyakit, asal bahan tanam, kemurnian, daya berkecambah, kadar air, kemurnian fisik biji, dan 
Kesehatan.  
b. Benih kopi dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk varietas/klon,  
1) Benih siap salur asal biji berupa : umur, tinggi, diamet er, jumlah daun, warna daun, Kesehatan, 
ukuran polibeg.  
2) Benih siap salur asal setek berakar berupa : umur, tinggi benih, diameter batang, jumlah daun, 
perakaran, warna daun, dan Kesehatan.  
3) Benih asal setek berupa : umur, tinggi benih, diameter batang, juml ah daun, warna daun, 
Kesehatan, dan ukuran polibeg.  
4) Benih asal sambung/ grafting berupa : umur, tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, 
batang bawah, warna daun, Kesehatan, dan ukuran polibeg.  
c. Benih kopi dalam bentuk entres harus memenuhi kriteria unt uk : asal bahan tanam, kemurnian, klon, 
kesegaran fisik, jumlah ruas, warna cabang, Kesehatan, waktu penyimpanan, umur tunas air/wiwilan.  
d. Benih kopi kuktur jaringan (SE) harus memenuhi kriteria untuk jumlah daun, tinggi benih, lilit batang.  
 
10 Sistem Man ajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  - 381 - 
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evalu asi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  Pada saat membuka dan 
mengolah lahan  
2. Penerapan sistem Pada saat penanaman - 382 - 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  dan pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan U paya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat penanaman 
dan pemelih araan  
6 Menyampaikan Setiap 1 (satu) tahun - 383 - 
laporan secara 
periodik  sekali  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan 
data benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
b. Pengawasan  - 384 - 
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran b enih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian ke sesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN KAKAO  
NO KBLI : (01270) Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian  mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan 
dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan - 385 - 
lain. 
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan pe nyakit utama yang menyerang tanaman 
kakao.  
 
 
3 Penggolongan Usaha  - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)  
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 - 386 - 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao  
 
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Benih kakao yang dihasilkan  berupa  
a. Benih kakao dalam bentuk biji harus memenuhi kriteria untuk : varietas/klon, asal biji, kemurnian, 
daya berkecambah, kadar air, dan mutu fisik.  
b. Benih kakao dalam polibeg  
1) Benih asal biji harus memenuhi kriteria untuk : umur, tinggi , warna daun, jumlah daun, diameter 
batang, dan Kesehatan.  
2) Benih okulasi harus memenuhi kriteria untuk : umur, tinggi, jumlah daun, warna daun, diameter 
tunas, Kesehatan, dan batang bawah.  
3) Benih sambung pucuk harus memenuhi kriteria untuk : umur batang baw ah, umur benih, tinggi 
benih, jumlah daun, warna daun, diameter tunas, Kesehatan, batang bawah dan batang atas.  
4) Benih kecambah ortotrop harus memenhi kriteria untuk : umur benih, tinggi benih, warna daun, 
jumlah daun, diameter batang, Kesehatan, materi gen etik, asal benih, komposisi daun, dan - 387 - 
kotiledon.  
5) Benih kecambah plagiotrop harus memenuhi kriteria untuk : umur benih, tinggi benih, warna 
daun, jumlah daun, diameter batang, Kesehatan, materi genetik, asal benih, komposisi daun, 
kotiledon, dan akar tungga ng/calon akar.  
6) Benih siap salur ortotrop harus memenuhi kriteria untuk : umur benih, tinggi benih, jumlah daun, 
warna daun, diameter batang, Kesehatan, dan asal usul benih.  
7) Benih siap sallur plagiotrop harus memenuhi kriteria untuk : umur benih, tinggi ben ih, jumlah 
daun, warna daun, diameter batang, Kesehatan, dan asal -usul benih.  
c. Benih kakao dalam bentuk entres harus memenuhi kriteria untuk : kemurnian, kesegaran fisik, 
Panjang entres, mata tunas, warna batang, daya simpan, Kesehatan, isi kemasan dan perl akuan.  
d. Benih kakao dalam bentuk Somatic Embryogenesis  (SE) h arus memenuhi kriteria  untuk : varietas/klon, 
jumlah benih, jumlah daun, tinggi benih, dan lilit batang.  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Penge lolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 - 388 - 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  Pada saat membuk a dan 
mengolah lahan  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  - 389 - 
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) tahun 
sekali  
 - 390 - 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan 
data benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahap an 
pembenihan    
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan - 391 - 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan d i UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pu sat. 
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatan gani oleh produsen dan PBT.  
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA KOPI  
NO KBLI : (01270) Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman  - 392 - 
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiat an pengolahan lahan, penanaman,  
pemeliharaan dan pemanenan tanaman kopi.  
2 Istilah dan Definisi   
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Tanaman Untuk Bahan Minuman ( kopi) didasarkan atas luasan Usaha, 
yaitu  
a. Usaha Perkebunan k opi < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan kopi ≥ 25 ha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
 a. Usaha Per kebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
 
1) Memiliki sumber daya manusia, sar ana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  - 393 - 
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum ad at, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesang gupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 
perkebunan.  
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Per kebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pemantauan/drone yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  - 394 - 
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/truk / 
(b) Kendaraan  roda 3  
(c) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pengendalian OPT:  
(4) Alat aplikator Pengendalian OP T kopi adalah Knapsack 40.  (Jumlah alat di atas untuk 
setiap luasan < 2000 Ha)  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator . 
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan.  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi p erangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi  peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perleng kapan regu  - 395 - 
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helicopter.  
 
3) Fasilitas  minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budi  daya kopi meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Kendaraan mo bilisasi korban  
b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik.  
c) Fasilit as hunian dan air bersih.  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan  kopi < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan kopi ≥ 25 Ha  
1) Manajer/ Admini stratur; 
2) Asisten kebun /asisten afdeling, asisten kepala/asisten manajer/kepala divisi ; - 396 - 
3) Ketua Pengawas /Mandor Kepala ; 
4) Pengawas /Mandor (Penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemupukan, pemangkasan kopi 
dan penaung, pengendalian OPT, p emanenan, pasca panen),  dan pembudidaya/petani kopi ; 
5) Pelaksana (pembibitan, pemangkasan kopi dan pohon penaung, pengendalian OPT, pasca 
panen/pemroses kopi) ; 
6) Pelaksana (penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemanenan), Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman k opi (pembukaan lahan ramah lingkungan, konservasi kesuburan tanah dan air).  
2) Pembukaan  terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
a) membabat serend ah mungkin  
b) menebang pohon, perdu, dan pembersihan gulma yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran 
kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak  
c) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau 
chainsaw . 
 
3) Pembukaan  terhadap  lahan semak belukar dilakukan dengan cara:  
a) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  - 397 - 
b) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
4) Pembukaan  terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang secara 
mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri 
Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan  
5) Standar budi daya tanaman kopi yang baik meliputi:  
a) persyaratan  tumbuh  untuk budi daya kopi terdiri dari pe rsyaratan Iklim dan lahan yang 
minimal pada kriteria sesuai (S) . 
b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel.   
c) Penanaman kopi menggunakan benih siap tanam dalam polibeg diawali dengan penanaman 
tanaman penaung, pembuatan teras jika kemiringan meleb ihi 8%,  pemupukan dasar dengan 
menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta 
pupuk organik ; 
d) Pemeliharaan tanaman kopi meliputi pemupukan, pemantauan dan pengendalian organisne 
pengganggu tumbuhan (gulma, hama dan pe nyakit).  
e) Panen buah kopi disesuaikan dengan tujuan panen yaitu muda atau tua  dengan kriteria dan 
teknik tertentu . 
f) Pengembangan tanaman kopi dapat dilakukan dengan cara perluasan (ekstensifikasi), 
Peremajaan  (replanting ), Intensifikasi  dan Diversifikasi  
6) Standar pengendalian OPT tanaman kopi sebagai berikut:  
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta - 398 - 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu 
di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) Pencegahan.  
(2) penangg ulangan dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
- 
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Labora torium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan pred ator dan parasitoid)  - 399 - 
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). 
b. Prasarana  pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi d engan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung  atau tempat penampungan air  dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua pulu h kali dua puluh kali dua meter).  Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
Catatan : Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.  
 
c. Sistem  pengendalian keb akaran lahan perkeb unan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  - 400 - 
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 
(seribu) hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk lu as kebun antara 1.000 (seribu) 
sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 
(lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (ena m puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 
(sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  - 401 - 
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peratura n 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  - 402 - 
undangan.  
 
6. Pengusahaan 
lahan. 2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 6 (Enam) 
Bulan sejak - 403 - 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  Pada saat 
penanaman 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undang an 1 (Satu) 
Tahun sekali.  - 404 - 
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak ada)  
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi  - 405 - 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar  
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki  sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)   
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan  - 406 - 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;  
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha  - 407 - 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilaya h 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar  - 408 - 
perkebunan      
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi  daya tanaman  kopi dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/ walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkeb unan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sed angkan - 409 - 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV atau V  untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perunda ng-undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemuka n kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 - 410 - 
STANDAR USAHA BUDI DAYA KAKAO  
NO KBLI : (01 270) Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan 
dan pe manenan tanaman  kakao.  
2 Istilah dan Definisi   
 
 
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan usaha budi  daya kakao didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan kakao < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  - 411 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha 
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa baka r serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan m encakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekit ar 
perkebunan.   
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  - 412 - 
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pemant auan/drone yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/truk / 
(b) Kendaraan roda 3  
(c) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pengendalian OPT:  
(4) Alat aplikator Pengendalian OPT kakao adalah Knapsack 40; Mist Blower 5, Power 
Sprayer 5, Fogger/Duster 2 . (Jumlah alat di atas untuk setiap luasan < 2000 Ha)  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator . 
e) Alat Perlindun gan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan.  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  - 413 - 
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi  peralatan, pengolah d ata, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position S ystem ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helicopter.  
3) Fasilitas  minimal yang  harus dimiliki da lam usaha budi  daya kakao  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Kendaraan mobilisasi korban  
b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik.  
c) Fasiitas h unian dan air bersih.  - 414 - 
7 Struktur organisasi 
SDM dan S DM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun.  
2) Adminitrasi kebun.  
3) Asisten kebun.  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan).  
5) Pengawas dan pelaksana panen.  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan.  
7) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman kakao.  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
(1) membab at serendah mungkin  
(2) menebang pohon, perdu, dan pembersihan gulma yang berdiameter hingga 10 cm 
(berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak  
 - 415 - 
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau 
chainsaw . 
b) Pembukaan  terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat 
izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
 
2) Standar budi daya tanaman kakao yang baik meliputi:  
a. persyaratan tumbuh  untuk budi daya kakao ter diri dari persyaratan Iklim dan lahan yang 
minimal pada kriteria sesuai (S) . 
b. Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel.   
c. Penanaman kakao menggunakan benih siap tanam dalam polibeg diawali dengan penanaman 
tanaman penaung, pembuatan teras jika kem iringan melebihi 8%,  pemupukan dasar dengan 
menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta 
pupuk organik ; 
d. Pemeliharaan tanaman kakao  meliputi pemupukan, pemantauan dan pengendalian organisne 
pengganggu tumbuhan (gulm a, hama dan penyakit).  
 - 416 - 
e. Panen buah kakao disesuaikan dengan tujuan panen yaitu muda atau tua  dengan kriteria dan 
teknik tertentu . 
f. Pengembangan tanaman kakao dapat dilakukan dengan cara perluasan (ekstensifikasi), 
Peremajaan  (replanting ), Intensifikasi  dan Diversifikasi . 
 
3) Standar pengendalian OPT tanaman kakao seb agai berikut:  
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar  tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu 
di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) Pencegahan.  
(2) penanggulangan dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
 - 417 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
-  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
-  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum P engendalian OPT  
Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai 
dengan bidangnya.  
Laboratorium Hayati untuk komodi tas (pengembangan predator dan parasitoid)  
Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
Bangunan/gedung untuk pena nganan limbah beracun (B3).  
 
b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman 
saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, 
sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun  dengan  - 418 - 
ukuran  paling  kecil  20 x  20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi 
tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi.  
Catatan : Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.  
 
c. Sistem pengendalian  kebakaran lahan perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Per bantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 
(seribu) hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tig a puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) 
sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 
(lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat) r egu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 
(sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 - 419 - 
 
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai Pada saat 
penanaman - 420 - 
peraturan 
perundang -
undangan  pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  - 421 - 
peraturan 
perundang -
undangan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  Pada saat 
penanaman 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 1 (Satu) 
Tahun sekali.  - 422 - 
peraturan 
perundang -
undangan  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Per kebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan  - 423 - 
Umum  
 
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)   
2 Memiliki sumber 
daya manusia,  - 424 - 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebaka ran; 
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat  - 425 - 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar  - 426 - 
perkebu nan      
 
2) PENGAWASAN  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman kakao  dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan  Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi  kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaa n perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun se kali sedangkan - 427 - 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas I V atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan  perundang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental di berikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 - 428 - 
 
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA TEH 
NO KBLI : (01270) Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha per tanan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan  
dan pemanenan dan pasca panen  khususnya pucuk tanaman teh .  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannyayang digunakan untuk memperbanyak dan atau 
mengembangkan tanaman.  
b. Benih stump adalah hasil dari pemangkasan daun, batang dan sebagian ak ar serta pembuangan tanah 
dari polibag dan tidak mengurangi daya tahan serta kualitas benih.  
c. Setek  yaitu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan dengan menggunakan sebagian batang, 
akar, atau daun tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru . 
d. Sumber benih adalah tempat dimana suatu kelompok benih diproduksi.  
e. Kebun Induk adalah kebun yang dibangun dengan rancangan khusus sehingga perkawinan liar dapat 
dicegah dan persilangan yang diinginkan dimungkinkan terlaksana.  
f. Sertifikasi adalah keterangan t entang pemenuhan persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga 
sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.  - 429 - 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Tanaman Untuk Bahan Minuman ( teh) didasarkan atas luasan Usah a, yaitu  
a. Usaha Perkebunan teh  < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan teh ≥ 25 ha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebun an ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pengendalia n kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas  wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana - 430 - 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 
perkebunan.  
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pemantauan/drone yang dapa t berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(c) Alat pangkas teh  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/truk / 
(b) Kendaraan roda 3  - 431 - 
(c) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pengendalian OPT:  
(4) Alat aplikator Pengendalian OPT teh adalah Knapsack 40  unit; Mist Blower 4  unit, Power 
Sprayer 5 unit, Fogger/Duster 1 unit.  (Jumlah alat di atas untuk setiap luasan < 1800 
Ha) 
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator . 
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan.  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi  perala tan, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . - 432 - 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helicopter.  
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budi  daya teh meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Kendaraan mobilisasi korban  
b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik.  
c) Fasilit as hunian dan air bersih.  
7 Struktur organ isasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan  teh < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan teh ≥ 25 Ha  
1) Manajer kebun/ Admini stratur; 
2) Asisten kebun /asisten afdeling, asisten kepala/asisten manajer/kepala divisi ; 
3) Asisten/Sinder/Kepala Divisi/Kepala Afdeling ; 
4) Pengawas /Mandor (Penyia pan lahan, pembibitan/okulator, penanaman, pemupukan, pengendalian 
OPT, rehabilitasi, konservasi tanah dan air, panen), mandor kepala/ mandor besar/ mandor I dan 
pembudidaya/petani teh ; 
5) Pelaksana (penyedia bahan tanam/pembibitan, rehabilitasi teh, pemangka san teh dan pohon 
penaung, pasca panen/ pemroses teh) ; - 433 - 
6) Pelaksana (penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemanenan), Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman teh (pembukaan lahan ramah lingkungan, konservasi kesuburan tanah dan air).  
(1) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
a. membabat serenda h mungkin  
b. menebang pohon, perdu, dan pembersihan gulma yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran 
kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak  
c. menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau 
chainsaw . 
(2) Pembukaan terhadap l ahan semak belukar dilakukan dengan cara:  
a. membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
b. hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
(3) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara me kanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat 
izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan  - 434 - 
2) Standar budi daya tanaman teh yang baik meliputi:  
a) persyaratan  tumbuh  untuk budi daya teh terdiri dari persya ratan Iklim dan lahan yang 
minimal pada kriteria sesuai (S) . 
b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel.   
c) Penyiapan lahan  dilakukan dengan pembukaan lahan tanpa bakar . 
d) Penanaman teh menggunakan benih siap tanam dalam polibeg diawali dengan penanam an 
tanaman penaung, pembuatan teras jika kemiringan melebihi 8%,  pemupukan dasar dengan 
menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta 
pupuk organik ; 
e) Pemeliharaan tanaman teh meliputi pemupukan, pemantauan dan pengen dalian organisne 
pengganggu tumbuhan (gulma, hama dan penyakit).  
f) Panen buah teh disesuaikan dengan tujuan panen yaitu muda atau tua  dengan kriteria dan 
teknik tertentu . 
g) Pasca panen teh dimaksudkan untuk memperpanjang daya simpan dan mutu teh, 
mengurangi k ehilangan hasil, dan meningkatkan nilai tambah produk teh pasca panen.  
h) Pengembangan tanaman teh dapat dilakukan dengan cara perluasan (ekstensifikasi), 
Peremajaan  (replanting ), Intensifikasi  dan Diversifikasi  
3) Standar pengendalian OPT tanaman teh sebagai be rikut:  
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  - 435 - 
b) Pengamatan  dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu 
di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) Pencegahan.  
(2) penanggulangan dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan ke amanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
- 
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  - 436 - 
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
5) Gudang Pe ralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
 
b. Prasarana  pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas  pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung  atau tempat penampungan air  dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).  Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
Catatan : Menara api dan  embung untuk luasan minimal 500 Ha.  
 
c. Sistem  pengendalian kebakaran lahan perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih un tuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan.  - 437 - 
 
 
 
 
 
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kura ng dari 1.000 
(seribu) hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) 
sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 
(lima ribu satu ) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 
(sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka w aktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan Pada saat 
membuka dan - 438 - 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalia n OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  
 
 
 Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  - 439 - 
 
 
 
 
 
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 3 (Tiga) tahun - 440 - 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  sejak HGU 
diberi kan 
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 1 (Satu) 
Tahun sekali.  - 441 - 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Per kebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak ada)  - 442 - 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)   - 443 - 
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;   
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara  - 444 - 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilayah  
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan  - 445 - 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan      
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi  daya tanaman  teh dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja ol eh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/ walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  - 446 - 
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebun an sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedan gkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV atau V u ntuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  - 447 - 
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberikan sa nksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
STANDAR USAHA BUDI DAYA LADA  
NO KBLI : (01281) Budi Daya Lada  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan  pengolahan  
lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan lada.  
2 Istilah dan Definisi  - 
 
 
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Lada didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan Lada < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 - 448 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha  Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 2 5 ha 
- 
b. Usaha  Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa ba kar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan  mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sek itar - 449 - 
perkebunan.   
 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha  Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu  
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pe mantauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikat or Pengendalian OPT:  - 450 - 
Alat aplikator Pengendalian OPT lada meliputi Knapsack, Mist Blower, Power Sprayer, 
Fogger/ Duster, Mesin Bor.  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan.  
2) Sarana pengendali an kebakaran  
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi , 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Gengg am atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi: pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  - 451 - 
3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Lada meliputi:  
a. Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama :  
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance;  
b. Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c. Fasiitas hunian dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan  ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usah a Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  - 452 - 
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Lada meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder  dilakukan dengan cara:  
(1) membabat serendah mungkin  
(2) menebang p ohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau 
chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida  yang telah terdaftar dan mendapat 
izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
 
2) Standar budi daya tanaman Lada yang baik meliputi :  
a) Persyaratan Lokasi  
(1) Iklim  
(a) Curah Hujan 2000 -3000 mm/tahun  
(b) Jumlah bulan kering 2 -4 bulan/tahun  - 453 - 
(c) Juml ah hari hujan 110 -200 HH  
(d) Suhu 20 -34°C 
(e) Kelembaban udara 70 -90% 
(2) Persyaratan Lahan  
(a) Tinggi tempat kurang dari 500 meter di atas permukaan laut (dpl)  
(b) Jenis tanah yang cocok antara lain inceptisol dan ultisol  
(c) Kemasaman tanah atau pH yang optimum untuk tanaman l ada antara 5 -6 
(d) Kedalaman efektif tanah lebih dari 30 cm  
(e) Kemiringan tanah maksimal 15%  
 
b) Benih  
Benih lada menggunakan sulur panjat yang memiliki kriteria sebagai berikut:  
(1) Berasal dari kebun sumber benih yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan atas 
nama Menteri, berumur paling kurang 7 bulan dan paling lama 36 bulan.  
(2) Bebas dari organisme pengganggu tumbuhan (OPT)  
(3) Memiliki ciri pada bukunya terdapat akar lekat dan berdaun penumpu  
(4) Setek lada diambil dari sulur panjat yang sudah berkayu  
(5) Benih disemai terlebi h dahulu dalam polibeg hingga menjadi 5 -7 ruas.  
 
c) Teknologi Penanaman  - 454 - 
(1) Pengolahan Tanah  
(a) Dibersihkan dari sisa pepohonan, semak belukar, tunggul dan akar tanpa 
melakukan pembakaran.  
(b) Pada lahan datar dibuatkan drainase kebun dengan ukuran 30 cm x 20 cm (lebar  x 
dalam) setiap 4 -6 baris lada dan parit keliling ukuran 40 cm x 30 cm (lebar x dalam)  
(c) Pada lahan dengan kemiringan lebih dari 15% dibuat teras -teras atau menanam 
tanaman dengan penutup tanah sepanjang kontur dan tidak membuat saluran 
drainase yang searah  dengan kemiringan tanah untuk mencegah terjadinya erosi.  
(d) Setelah lahan disiapkan selanjutnya dilakukan pemasangan tajar (diutamakan 
menggunakan tajar hidup yang ramah lingkungan) dan pengukuran jarak tanam 
tajar mengikuti jarak tanam lada yang akan ditana m. 
(e) Kemudian dilakukan pembuatan lubang tanam yang sebagai berikut:  
- Lubang tanam dibuat pada jarak 10 – 15 cm dari tajar lada  
- Lubang tanam dibuat di sebelah Timur tajar  
- Lubang tanam: lebar x panjang x dalam : 45 cm x 45 cm x 45 cm atau 60 cm x 
60 cm x 60 cm  (disesuaikan dengan kondisi tanah), dibiarkan terbuka selama 1 -2 
minggu  
- Jarak antar lubang tanam disesuaikan dengan jarak tanam : 2,5 m x  2,0 m; 2,5 
m x 2,5 m; 2,0 m x 3,0 m; 3,0 m x 3,0 m (intercroping kopi)  
- Jarak tanam antar lubang tanam untuk pola tan am polyculture (intercroping)  - 455 - 
diatur seusai dengan jenis tanaman sela yang akan ditanam.  
(2) Pemasangan Tajar  
Persyaratan tajar hidup meliputi :  
(a) mudah dan cepat tumbuh, kekar dan tumbuh lurus;  
(b) mempunyai permukaan kulit kasar. tahan pemangkasan berat secara ber kala;  
(c) mempunyai diameter batang awal  5 -7 cm;  
(d) Panjang tajar paling kurang 2 m;  
(e) memiliki sistem perakaran yang dalam;  
(f) bukan inang hama penyakit lada;  
(g) toleran terhadap serangan hama penyakit;  
Tajar hidup ditanam paling kurang 6 (enam) bulan sebelum menanam l ada. 
Jarak tanam tajar mengikuti jarak tanam lada yang akan ditanam.  
Pada lahan kosong sekitar tajar dapat ditanami tanaman sela semusim dan tidak 
memiliki penyakit yang sama dengan tanaman lada  
(3) Penanaman  
(a) Penanaman dilakukan pada musim hujan atau pada lah an yang tersedia sumber air 
untuk penyiraman.  
(b) Benih dikeluarkan dari polibeg dengan tanah tetap utuh menempel pada akar, 3 -4 
daun bagian pangkal dibuang, 3 -4 ruas bagian pangkal dibenam di dalam tanah, 
dan sisanya diletakkan miring (30 -450) disandarkan ke arah tajar kemudian diikat .  - 456 - 
(c) Benih diberi naungan dengan dedaunan seperti alang -alang, pelepah pisang, atau 
daun lada, guna menurunkan risiko kematian akibat terik matahari.  
(d) Apabila terdapat benih yang mati atau pertumbuhan tidak normal, dilakukan 
penyul aman.  
(4) Pemeliharaan Tanaman  
(a) Penggemburan tanah dan penyiangan gulma  
- Penggemburan tanah dilakukan di sekitar perakaran tanaman secara melingkar 
sesuai dengan tajuk tanaman  
- Penggemburan tanah dilakukan pada awal dan akhir musim hujan.  
 
(b) Pemangkasan  
- Pemangka san pertama 5 -6 bulan setelah tanam atau pada saat tanaman 
mencapai 8 –9 ruas. Pemangkasan dilakukan pada 25 –30 cm dari permukaan 
tanah,  (di atas 2 buku berdaun yang telah melekat kuat pada tajar).  
- Pemangkasan kedua dilakukan sulur baru telah membentuk 7 –9 buku atau 6 
bulan setelah pemangkasan pertama, yaitu pada buku yang tidak mengeluarkan 
cabang buah.  
- Pemangkasan ketiga dilakukan 12 bulan setelah pemangkasan kedua (tanaman 
berumur 2 tahun).  
- Bunga dan buah yang keluar sebelum tanaman berumur 2 tahun, seb aiknya - 457 - 
dibuang, karena akan menghambat pembentukan cabang buah.  
- Terhadap sulur gantung dan sulur cacing dilakukan pemangkasan habis karena 
bersifat parasit dan tidak produktif.  
(c) Pemupukan  
- Pupuk organik padat ditabur di bagian dalam tajuk tanaman kemudian di tutup 
dengan tanah.  
- Pupuk organik cair disiram di bagian dalam tajuk tanaman.  
- Pupuk An -organik diberikan pada alur dangkal sedalam 10 cm setengah 
lingkaran ditajuk terluar tanaman kemudian ditutup dengan tanah.  
- Pupuk hayati diberikan bersama -sama dengan  pupuk organik padat.  
 
(d) Pengendalian OPT  
- Pengendalian OPT dilakukan untuk meminimalkan kerusakan dan penurunan 
hasil produksi tanaman Lada.  
 
d) Panen  
(1) Panen Lada dapat dilakukan setelah tanaman berumur 3 tahun dengan cara memetik 
buah pada tingkat kemasakan ya ng tepat untuk berbagai olahan.  
(2) Tingkat kemasakan buah yang akan diolah menjadi lada hijau kering ( dehydrated green 
pepper ) 5-5,5 bulan, lada hitam 6 -7 bulan yang ditandai dengan warna  buah hijau tua, - 458 - 
sedangkan untuk  lada putih 8 -9 bulan yang ditandai d engan warna buah kuning 
kemerahan mencapai 25% dalam satu malai.  
(3) Buah lada yang jatuh ketanah harus diambil secara terpisah dan tidak boleh dicampur 
dengan buah lada yang berasal dari pohon, dan buah tersebut harus diproses secara 
terpisah untuk menekan k ontaminasi dari mikroba.  
(4) Pemetikan lada harus dilakukan secara selektif dan higienis, dikumpulkan dan diangkut 
didalam kantong atau keranjang yang bersih untuk dibawa ketempat pemprosesan).  
(5) Pelaksanaan panen dalam 1 (satu) tahun dilakukan setiap 3 -4 bula n  
 
 
e) Standar pengendalian OPT tanaman Lada meliputi :  
(1) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
(2) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
(3) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang 
dilakukan melalui kegiatan:  
(a) pencegahan;  
(b) penang gulangan; dan  - 459 - 
(c) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
 
b. Usaha Perkebunan  ≥ 25 ha  
-  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten  
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
5) Gudang P eralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
 
b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di ata s pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, - 460 - 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima  ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
 
 
 
Jangka waktu pemenuh an kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang Pada saat 
melakukan - 461 - 
baik dan benar  budi daya 
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau  
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 2 (Dua) Tahun - 462 - 
lahan.  sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya Pada saat 
penanaman 
pemelihaaan  - 463 - 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OP T 
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
11 Penilaian 
kesesuaian d an 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan  ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  - 464 - 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan  - 465 - 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;   
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di  - 466 - 
atas tanah hak 
ulayat;   
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilayah  
kerja perusahaan 
perkebunan;   
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi  - 467 - 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;  
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan       
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Lada dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari:  
a) Pengawasan Rutin;  
Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan - 468 - 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.  
Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja o leh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebun an sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedan gkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV atau V u ntuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perun dang -undangan.  - 469 - 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan k ondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberikan san ksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH LADA  
NO KBLI : (01 281) Perkebunan Lada 
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, 
dan pembenihan tanaman lada . 
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pel aku usaha, dan keterangan lain.  
b. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
lada. 
3 Penggolongan Usaha  - - 470 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)   
b. Pencatatan data ben ih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih ant ara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
8 Pelayanan  Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, d an Pengawasan Benih Tanaman Lada 
 - 471 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Kebun sumber benih lada harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber 
benih lada). 
b. Benih tanaman lada yang dihasilkan berupa : 
1) Setek  harus memenuhi kriteria untuk v arietas, asal usul setek , mutu genetik ( kemurnian ), mutu 
fisik (fisik, panjang setek, warna setek ), kesehatan, isi kemasan, perlakuan.  
2) Benih dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk  umur benih, tinggi benih, warna daun, 
jumlah daun, diameter batang, jum lah ruas, kesehatan, kenampakan visual, sistem perakaran, 
perlakuan.  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan  dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  - 472 - 
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
Durasi Pemenuhan Ke wajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  Pada saat membuka dan 
mengolah lahan  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  - 473 - 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) tahun 
sekali  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  Ket  - 474 - 
Tidak  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -usul 
benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan data 
benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang  diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas - 475 - 
dan fungsi pengawasan dan sertifi kasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengaw asan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA CENGKEH  
NO KBLI : (01282) Perkebunan Cen gkeh 
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan  pengolahan  
lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cengkeh.  
2 Istilah dan Definisi  - 
 - 476 - 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Cengkeh didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan Cengkeh < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25  ha 
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bak ar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  - 477 - 
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat seki tar 
perkebunan.   
 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha  Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu  
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai deng an Standar Operasional Prosedur yang 
ditetapkan.  
b) Sarana Pemantauan /drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  - 478 - 
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Penge ndalian OPT:  
Alat aplikator Pengendalian OPT cengkeh meliputi Knapsack, Mist Blower, Power Sprayer, 
Fogger/ Duster, Mesin Bor.  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan.  
2) Sarana pengendalian ke bakaran  
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam at au HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . - 479 - 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Cengke h meliputi:  
a. Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama :  
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance;  
b. Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c. Fasiitas hunian dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan  ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  - 480 - 
8 Pelayanan  a. Usaha  Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha  Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Cengkeh meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
(1) Membabat serendah mungkin  
(2) Menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) Menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau 
chainsaw.  
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara:  
(1) Membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) Hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
(3) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -
alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisid a yang telah terdaftar dan 
mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
 
2) Standar budi daya tanaman Cengkeh yang baik meliputi :  
a) Syarat Tumbuh  - 481 - 
Untuk mencapai pertumbuhan dan produksi Cengkeh yang baik diperlukan persyaratan 
tumbuh yang sesuai meliputi iklim, ketinggian  tempat  dan tanah, seperti berikut :  
(1) Unsur –unsur iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi cengkeh adalah 
curah hujan, bulan kering, dan hari hujan.  
(2) Curah hujan berkisar antara 1.500 -3.500 mm per tahun dengan bulan kering 2 -3 bulan 
dan hari hujan berkisar antara 90 -135 hari per tahun.   
(3) Cengkeh dapat berproduksi pada ketinggian tempat 10 -900 m di atas permukaan laut.  
(4) Kesesuaian curah hujan, bulan kering, hari hujan, dan ketinggian tempat sebagaimana 
seper ti tabel dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.  
(5) Cengkeh dapat tumbuh pada tanah dengan kedalaman 1,5 m dan kedalaman air tanah 
lebih dari 3 m dari permukaan tanah serta tidak ada lapisan kedap air dengan tekstu r 
gembur.   
(6) Jenis tanah yang cocok antara lain inceptisol dan ultisol.   
(7) Kemasaman tanah atau pH yang optimum untuk tanaman cengkeh antara 5,5 -6,5. 
b) Perbenihan  
(1) Budidaya cengkeh dapat menggunakan benih unggul atau benih unggul lokal yang 
bersertifikat yang be rasal dari produsen benih yang memiliki izin usaha produksi benih.  
(2) Benih tanaman cengkeh dapat diperbanyak melalui perbanyakan vegetatif maupun 
generative.  - 482 - 
c) Persiapan lahan  
(1) Kegiatan persiapan lahan diawali dengan pembersihan pepohonan dan semak belukar.  
(2) Kegiatan persiapan lahan dilakukan paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum tanam untuk 
selanjutnya dibuatkan lubang tanam.  
(3) Tata cara pembuatan lubang tanam sebagai berikut :  
(a) Lahan tidak perlu dibajak dan digaru, tetapi cukup menggali tanah yang akan 
ditanami saj a 
(b) Lubang tanam dibuat 1 -2 bulan sebelum tanam dengan tujuan untuk memperbaiki 
struktur tanah, menghilangkan senyawa yang beracun dan membunuh benih 
penyakit.  
(c) Lubang tanam cengkeh dibuat dengan ukuran lebar dan panjang   75 x 75 cm dan 
dalam 75 – 100 cm  
(d) Dua minggu sebelum tanam tanah galian dicampur dengan pupuk kandang 
sebanyak   5 -10 kg   kemudian dimasukkan kedalam lubang  
(e) Lubang yang sudah ditimbun ditandai dengan ajir bambu  
(f) Jarak tanam adalah   8 x 8 m, 10 x 10 m atau 8 x 12 m. Parit -parit  saluran air 
dibuat untuk mencegah air tergenang di dalam kebun.  
(g) Pada lahan dengan kemiringan 8º - 15º dibuat teras guludan individu dan 
kemiringan 16º - 20o dibuat teras bangku individu.  
 - 483 - 
d) Penanaman  
(1) Penanaman tanaman cengkeh dilakukan pada awal musim hujan.  
(2) Tata cara penan aman tanaman cengkeh dilakukan dengan cara sebagai berikut :  
(a) Penanaman dilakukan pada pagi atau sore hari.   
(b) Lubang tanam yang telah dipersiapkan digali sedalam 30 cm.  
(c) Apabila bibit berasal dari polybag, buang polybagnya dengan hati -hati agar tanahnya 
tidak  terlepas kemudian bibit ditanam beserta tanahnya ke dalam lubang tanam.  
(d) Penanaman dilakukan secara hati -hati agar perakaran tidak rusak atau putus 
kcengkeha akan mengganggu pertumbuhan bahkan dapat mengakibatkan kematian.  
(e) Tutup lubang tanam dengan tanah s ampai agak menggunung, kemudian siram 
dengan air.  
(f) Tanaman muda perlu diberi naungan baik berupa   naungan daun alang -alang atau 
daun kelapa setinggi 30 cm (intensitas cahaya masuk 50%). Naungan dipertahankan 
sampai tanaman cengkeh berumur 1 - 2 tahun. Perta hankan ketinggian naungan 30 
cm dari pucuk.  
(g) Tanaman yang mati agar segera disulam pada musim hujan.  
(3) Dianjurkan menanam tanaman penutup tanah disekitar pertanaman cengkeh.  
(4) Tanaman penutup tanah yang dapat digunakan adalah : Arachis pentoi , Psophorcarpus 
pulustria/kecipir, Preuraria javanica, Centrocema sp. dan Calopogonium sp . Setiap awal 
musim penghujan penutup tanah dipangkas 2/3 tajuknya.  - 484 - 
e) Pemeliharaan  
Pemeliharaan tanaman cengkeh meliputi penggemburan tanah dan penyiangan gulma, 
pemangkasan, pemupukan, d an pengendalian organisme penganggu tumbuhan (OPT), sebagai 
berikut :  
(1) Penggemburan tanah dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki sifat fisik tanah dan 
penyiangan gulma.  
(2) Penggemburan tanah dilakukan di sekitar perakaran tanaman cengkeh secara melingkar.  
(3) Penggemburan tanag dilakukan pada awal dan akhir musim hujan  
(4) Pemangkasan dilakukan pada cabang air, cabang atau ranting yang mengering; 
dan batang ganda.  
(5) Pemupukan   bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman.  
(6) Pemberian pupuk dilakukan seb anyak 2 kali yaitu pada awal dan akhir musim hujan.  
(7) Pemberian pupuk pada tanaman cengkeh dapat dilakukan dalam 2 tahap, yaitu:  
(a) Tanaman belum produktif atau usia tanaman cengkeh paling singkat 1 tahun 
sampai dengan paling lama usia tanam 5 tahun;  
(b) Tanaman pr oduktif atau usia tanaman cengkeh lebih dari 5 tahun.  
(8) Pengendalian hama dan penyakit sebagaimana dilakukan untuk meminimalisir 
kehilangan hasil tanaman cengkeh.  
(9) Jenis dan ciri -ciri OPT, gejala serangan, serta tata cara pengendalian hama   seperti pada 
stand ar pengendalian OPT.  - 485 - 
f) Panen.  
Dalam pemanenan tanaman cengkeh yang harus diperhatikan antara lain  waktu panen, 
waktu pemetikan dan cara pemetikan, Sebagai berikt :  
(1) Waktu pemanenan tanaman cengkeh dapat dilakukan pada usia 4 tahun sampai dengan 
usia tanam ce ngkeh 9 tahun.  
(2) Bunga cengkeh dipanen 6 bulan setelah tumbuh bakal bunga.  
(3) Waktu pemetikan tanaman cengkeh dapat dilakukan pada tingkat kemasakan yang tepat 
yang ditandai dengan mekarnya satu dua bunga, bunga berwarna kuning kemerahan; 
mahkota bunga cengkeh masih tertutup, bundar, berisi dan mengkilat.  
(4) Tata cara pemetikan tanaman cengkeh sebagai berikut :  
(a) Pada tanaman yang belum tinggi, pemetikan dapat dilakukan dengan cara berdiri 
yang dimulai dari bagian bawah pohon, selanjutnya bagian pohon yang agak tingg i 
dapat menggunakan kait.   
(b) Pada tanaman yang sudah cukup besar dan tinggi, pemetikan dilakukan dengan 
menggunakan tangga yang berkaki tiga atau dengan memanjat pohon dan 
menggunakan kait untuk menarik ranting supaya memudahkan pemetikannya.  
(c) Pada pohon yang  sangat besar dan tinggi, yang umumnya lebih dari 25 tahun, 
pemetikan dilakukan dengan memanjat pohon dan menggunakan kait untuk 
menarik ranting supaya memudahkan pemetikan.  
  - 486 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
SNI 01 -3392 -1994 Standar Mutu Cengkeh  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) ya ng ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perli ndungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
1) Menara pemantau api tersed ia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau  tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat di lakukan - 487 - 
sistem kanalisasi.  
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi da ya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL Pada saat - 488 - 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digita l lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  
 6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 3 (Tiga) tahun - 489 - 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  sejak HGU 
diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  Pada saat 
penanaman 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 1 (Satu) 
Tahun sekali.  - 490 - 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha  Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) - 491 - 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)   - 492 - 
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;   
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara  - 493 - 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan  - 494 - 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan      
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Cengkeh dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari:  
a) Penga wasan Rutin;  
Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.  
Dalam pelaksanaanya eva luasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  - 495 - 
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada peru sahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tah un sekali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesua i 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau ke las IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai pera turan perundang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain kcengkeha adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  - 496 - 
Apabila berdasarkan pengawasan ins idental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insid ental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN CENGKEH  
NO KBLI : (01 282) Perkebunan Cengkeh  - 497 - 
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemai an, pembibitan, 
penanaman, pemeliharaan dan pembenihan tanaman cengkeh.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain.  
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
cengkeh . 
3 Penggolongan Usaha  - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)  
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - - 498 - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organ isme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Cengkeh  
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Kebun sumber benih cengkeh  harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun 
sumber benih cengkeh ). 
b. Benih tanaman cengkeh  yang dihasilkan berupa :  
1) Benih cengkeh  dalam bentuk biji harus memenuhi kriteria untuk asal biji, kemurnian  biji, daya 
kecambah biji, kadar air, tampilan biji, dan kesehatan biji.  
2) Benih cengkeh  dalam polibeg harus memenuhi kriteria u ntuk varietas benih, umur benih, tinggi 
tanaman, warna daun, jumlah cabang , diameter batang , ukuran polibeg, warna polibeg , dan 
kesehatan benih . - 499 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pe langgan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan p roduk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan Pada saat 
membuka dan 
mengolah lahan  - 500 - 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  
 Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  - 501 - 
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) 
tahun sekali  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -usul 
benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel  
-    - 502 - 
2 Pencatatan data 
benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
b. . Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/ atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Apabila UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan p engawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen  dan PBT.  - 503 - 
STANDAR USAHA BUDI DAYA NILAM  
NO KBLI : ( 01284 )  Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemeliharaan dan pemanenan tanaman  Nilam.  
2 Istilah dan Definisi  a. Tanaman Nilam merupakan salah satu tanaman yang menghasilkan minyak atsiri , dalam dunia 
perdagangan internasional minyak nilam disebut Patchouli Oil .  
b. Benih tanaman nilam adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak  
dan/ata u mengembangbiakkan tanaman.  
c. Setek pucuk adalah teknik memperbanyak tanaman dengan cara vegetatif  dengan memakai bagian 
pucuk tanaman.  
d. Setek batang adalah teknik memperbanyak tanaman dengan cara vegetatif  dengan memakai bagian 
batang  tanaman.  
3 Penggol ongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Nilam  didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan Nilam < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 - 504 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 h a 
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar  serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan me ncakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan  memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekita r 
perkebunan.  - 505 - 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pemantau an/drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pen gendalian OPT:  
Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; Mist 
Blower, Power Sprayer , Fogger/ Duster, Mesin Bor.  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  - 506 - 
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan . 
 
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
 
 - 507 - 
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya Kemiri sunan  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasiita s hunian  dan air bersih  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  - 508 - 
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Nilam  meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
(1) memba bat serendah mungkin  
(2) menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau 
chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak be lukar dilakukan dengan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/ata u kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat 
izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
2) Standar budi daya tanaman Nilam  yang baik.  
a) Persyaratan Lokasi  
(1) Iklim  - 509 - 
(a) Curah Hujan 2.300 -3.000 mm/tahun dengan bulan  basah 10-11 /tahun .  
(b) Temperatur 22 C – 23 C.  
(c) Intensitas cahaya  75 – 100  tiap hari.  
(d) Kecepatan angin kurang dari 10 km/jam.  
(e) Kelembaban udara 80  % - 90 %.  
(2) Persyaratan Lahan  
(a) Ketinggian tempat 100 - 700 m di atas permukaan laut.  
(b) Jenis tanah andosol dan lato sol 
(c) Kemasaman tanah (ph) 5,5 – 7  
(d) Tekstur tanah lempung  
(e) Kedalaman air lebih dari 100 cm  
(f) Tanah tidak terkontaminasi logam berat, residu pestisida, dan bahan lain yang 
berbahaya.  
(g) Lahan yang digunakan bukan lahan endemik Organisme Pengganggu Tumbuhan 
(OPT).  
b) Bibit  
Bibit unggul nilam  :  
(1) Asal varietas benih diketahui secara pasti dan merupakan varietas murni atau tidak 
bercampur .  
(2) Berasal dari tanaman induk yng sehat, bebas dari hama dan penyakit .  - 510 - 
(3) Tanaman induk berumur 5 – 6 bulan pada panen pertama  
(4) Produkt ifitas pohon induk tinggi, 30 – 40 ton/ha/tahun (terna basah) atau 9 -
10ton/ha/tahun (terna kering)  
(5) Diameter stek 0,8 -1,0 cm, tidak bengkok, mempunyai 3 -4 buku .  
(6) Disemai padapolibeg 15 x 10 cm  
(7) Kebutuhan benih 10.000 batang per ha  
c) Teknologi Penanaman  
(1) Pengo lahan Tanah dan Penanaman  
(a) Persiapan Lahan :  
- Lahan siap tanam jika telah bersih dari bebatuan, gulma dan sisa tanaman,lahan 
gembur dan telah dilakukan pemupukan organic, bedengan telah tertata rapi 
yang disesuaikan dengan kondisi lahan.  
- Dihindari pembuka an lahan dengan cara dibakar.  
- pH tanah asam dinetralkan dengan pemberian dolomit.  
(b) Pengolahan Lahan  
- Pengolahan lahan dimulai 1 -2 bulan sebelum tanam sampai kedalaman minimal 
30 cm, setelah itu lahan didimakan selama 2 minggu , kemudian diolah kembali.  
- Dilakukan pengapuran apabila tanahnya bersifat masam (pH < 5,5) dengan 
takaran 1 -2 ton kaptaan/ha  
- Bila lahan mudah tergenang air dibuat saluran pembuangan air (drainase) - 511 - 
selebar 30 - 40 cm, dalam 50 cm untuk mencegah dan mengantisipasi 
penyebaran penyakit.  
- Bedengan dibuat setinggi 20 -30 cm, lebar 1 -1,5m sedangkan panjangnya 
disesuaikan dengan kondisi lahan atau kebutuhan.  
- Pembuatan lubang tanam dilakukan 2 minggu sebelum waktu tanam dengan 
ukuran 30x30x30 cm  
- Pupuk organic diberikan pada lubang tanam sebanyak  1-2 kg/lubang pada 1 -2 
minggu sebelum tanam  
(c) Masa Tanam Optimal  
- Waktu tanam yang tepat yaitu awal musim hujan.  
- Penanaman benih ke lapangan dilakukan pada pagi atau sore hari  
(d) Dosis umum pemupukan yang dapat digunakan untuk tanaman nilam.   
Jumlah kebutuhan/ dosis pupuk untuk nilam  yaitu  
Pupuk I : Pupuk dasar/pertama diberikan sebelum tanam terdiri dari pupuk organik 
diberikan 100%  sekitar 10 -20 ton/ha. D an pupuk anoganik  diberikan yaitu Urea, 
SP36, dan KCl atau pupuk majemuk sesuai dengan tingkat kesuuran  tanah, kondisi 
iklim  dan umur tanaman.  
(e) Cara Pemupukan  
Pemupukan pertama (pupuk organik) ditabur di lubang tanam dan pupuk anorganik 
diberikan dengan cara ditugal di sekeliling tanaman kemudian ditimbun dengan - 512 - 
tanah.   
(f) Pemeliharaan Tanaman  
- Penyulaman  
 Penyulaman dilakukan untuk mengganti tanaman yang mati atau yang 
kurang baik perteumbuhannya.  
 Penyulaman dilakukan pada waktu tanaman telah berumur 2 - 4 minggu.  
 Bahan sulam seumur dan varietasnya sama.  
- Pembumbunan  
Pembumbunan  dilakukan pada umur 3 bulan  dan stetalh panen dengan 
menimbun setinggi 10 – 15 cm.  
- Pengendalian gulma  
 Secara mekanis dilakukan penyiangan/pengendalian gulma apabila 
gulmasudah tumbuh mengganggu.  
 Penyiangan dilakukan secara hati -hati agar tidak merusak perakaran.  
(g) Pengendalian Hama  dan Penyakit secara Terpadu.  
Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan cara menjaga sanitasi kebun 
atau dengan menggunakan pestisida kimia  
d) Panen  
Panen dilakukan  pada saat umur tanaman sekitar 5 -6 bulan setelah tanam. Panen berikutnya 
dilakukan seti ap 3-4 bulan. Waktu panen terbaik pada pagi dan sore hari.   - 513 - 
3) Standar pengendalian OPT tanaman  kayu manis . 
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui  intensitas  serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu 
di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
- 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusi a yang kompeten - 514 - 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalia n OPT.  
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
b. Prasarana  pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau tempat penampungan air  dengan luasa n 500 ha (lima ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).  Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
Catatan: Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 hektar  
 
c. Sistem  Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugask an dan dilatih untuk pengendalian kebakaran - 515 - 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas  kebun kurang dari 1.000 (seribu) 
hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai 
dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lim a 
ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh 
ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajib an Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  - 516 - 
daya alam secara 
lestari  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  - 517 - 
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan  
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  - 518 - 
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  1 (Satu) 
Tahun sekali.  - 519 - 
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha P erkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi  - 520 - 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar  
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)   
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan  - 521 - 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;  
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha  - 522 - 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilayah  
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar  - 523 - 
perkebunan      
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budidaya tanaman Tebu  dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masingberdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Penga wasan rutin mencakuplaporan Pelaku Usahadaninspeksi lapangan  berupa:  
1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Me nteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan seb agai bahan 
evaluasi d an perbaikan usaha perkebunan.  
2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan - 524 - 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewenangan.  
Hasil p enilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV atau V untuk t ahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undan gan. 
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondis i pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberikan sanksi s esuai peraturan perundang -undangan.  
 - 525 - 
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA  SEREH WANGI  
NO KBLI : (01 284) Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar   
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, 
penana man, pemeliharaan dan pemanenan tanaman sereh wangi.  
2 Istilah dan Definisi   
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budi  daya sereh wangi  didasarkan atas luasan Usaha, yaitu :  
a. Usaha Perkebunan < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan  ≥ 25 Ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar  
 - 526 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 2 5 ha 
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bak ar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat seki tar 
perkebunan.   
 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   - 527 - 
 
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan  
b) Sarana Peman tauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi: alat pertanian kecil, chainsaw/gergaji mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: Mobil Pick Up/ truk, Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pe ngendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT sesuai komoditas dan 
luasan kebun sebagai berikut:  
No Nama Alat  Jumlah (Unit)  
1 Knapsack  40 
2 Mist Blower  - 
3 Power Sprayer  - 
4 Fogger/Duster  1 
5 Mesin Bor  - 
 Jumlah alat di atas untuk setiap luasan < 1000 Ha  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai - 528 - 
SOP yang ditetapkan  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
a) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah  data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya.  
(1) peralatan pemadaman  
perlengkapan pribadi, perlengkapan regu, peralatan tangan, pompa air serta 
kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position  System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone  
(3) sarana transportasi  
pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli  
(4) alat pendukung lainnya  
mobil pemadam  kebakaran, dan/atau helicopter  
b) jumlah  minimal perlengkapan untuk satu regu i nti  
No. Jenis Peralatan  Jumlah  Satuan  
I. Perlengkapan Pribadi 
atau Individu  
1. Helm Pengaman  
2. Lampu Keakar  
 
 
15  
 
 
buah  - 529 - 
wangi  
3. Kacamata 
Pengaman  
4. Masker  
5. Sarung Tangan Kulit  
6. Sabuk Perlengkapan  
7. Peples/botol minum  
8. Peluit  
9. Ransel  
10.Sepatu Pemadam  
11.Baju Pemadam  15 
15 
 
15 
15 
 
15 
 
15 
 
15 
15 
15 
   15 buah  
buah  
 
buah  
buah  
 
buah  
 
buah  
 
buah  
buah  
pasang  
buah  
II. Perlengkapan Regu  
1. Tenda Inap dan 
alas tidur  
2. Peralatan P3K  
3. Peralatan bengkel  
4. Peralatan  
2 
 
2 
2 
  
set 
 
set 
set 
 - 530 - 
penerangan  
5. Selimut Pelindung  
6. Sarana pemantau 
api (drone, cctv), 
disesuaikan 
dengan kondisi 
perusahaan  1 
 
1 
 
1 set 
 
buah  
 
buah  
III. Peralatan Tangan  
1. Kapak Dua Fungsi 
(Kapak Cangkul)  
2. Gepyok (Pemukul 
Api) 
3. Garu Tajam  
4. Garu Pacul  
5. Sekop  
6. Pompa Punggung  
7. Obor Sulut Tetes  
8. Gergaji 
mesin/chainsaw   
4 
 
 
8 
 
6 
3 
6 
10 
 
1 
  
buah  
 
 
buah  
 
buah  
buah  
buah  
buah  
 
buah  
 - 531 - 
1 buah  
IV. Pompa Air dan 
Kelengkapannya  
1. Pompa bertekanan 
tinggi (minimal 25 
HP) 
1. Selang hisap 
(panjang minimal 
4 m/buah)  
2. Selang keluar 
(panjang minimal 
20 m/rol)  
3. Nozzle  
4. Suntikan
gambut
(khusus
untuk 
perusahaan 
perkebu nan di 
lahan gambut)   
 
1 
 
 
1 
 
 
5 
 
2 
1 
 
 
 
 
 
 
1  
 
buah  
 
 
rol 
 
 
rol 
 
buah  
buah  
 
 
 
 
 
 
Buah  - 532 - 
5. Tangki air (lipat 
maupun tanki 
portable)  
6. Y connector  
2. Pompa jinjing 
(minimal 5 HP)  
1. Selang hisap 
(panjang minimal 
4 m/buah)  
2. Selang keluar 
(panjang minimal 
20 m/rol)  
3. Nozzle   
 
1 
2 
 
2 
 
 
6 
 
2  
 
Buah  
Buah  
 
Buah  
 
 
Buah  
 
Buah  
V. Sarana Pengolahan 
Data dan Komunikasi  
1. GPS 
2. Radio 
Genggam/ Handy 
Talky  
3. Megaphone   
 
 
2 
4 
 
  
 
 
buah 
buah  
 
 - 533 - 
2 buah  
VI. Sarana Transportasi 
(memperhatikan 
kondisi  
wilayah kerja)  
1. Sarana transportasi 
pengangkut 
personil untuk 
sereh wangiitas 15 
orang (mobil, 
perahu dan atau 
speed boat)  
2. Sarana transportasi 
pengangkut 
peralatan (mobil, 
perahu dan atau 
speed boat ) 
3. Sarana     patroli      
(motor/mobil/ speed 
boat dsb)  
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1  
 
 
 
unit 
 
 
 
 
unit  
 
 
 
unit 
 - 534 - 
 
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya sereh wangi  meliputi: Fasilitas 
kesehatan untuk penanganan pertama  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b) Fasilitas  Penerangan (listrik); Genset dan  Instalasi listrik  
c) Fasilitas  hunian dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  - 535 - 
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebun an < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman akar wangi . 
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
(1) membabat serendah mungkin  
(2) menebang pohon -pohon yan g berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau 
chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara:  
(1) membabat semak b elukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah te rdaftar dan mendapat 
izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
 
 
 - 536 - 
2) Standar  budi daya tanaman Sereh Wangi yang baik.  
3) Standar pengendalian OPT tanaman Sereh Wangi  
a) Pemantauan  dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan  OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu 
di wilayah yang telah dilakukan  pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
- - 537 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
 
1) Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
a) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai 
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang 
kompeten sesuai dengan bidangnya.  
b) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
c) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
d) Gudang pupuk, pestisi da dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
e) Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
f) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
 
2) Prasana  pengendalian kebakaran lahan perkebunan  
Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara peman tau api, dan embung atau penampung 
air: 
a) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat  penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat - 538 - 
tulis 
b) Embung atau tempat penampungan air tersedia setiap 500 ha (lima ratus hektare) kebun  
dengan  ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). 
Jika dalam kondisi terte ntu tidak dapat dibangun embung, misalnya pada lahan gambut maka 
dapat dilakukan sistem kanalisasi.  
Catatan : Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.  
 
3) Sistem  pengendalian kebakaran lahan perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
a) Regu pemadam kebakaran pali ng sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang 
merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk 
pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun 
dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Per usahaan Perkebunan  
b) Jumlah regu inti terdiri atas:  
(1) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 
(seribu) hektare;  
(2) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 
(seribu) sampai dengan 5.000 ( lima ribu) hektare;  
(3) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 
5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  - 539 - 
(4) (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh 
ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan 
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL Pada saat - 540 - 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  penanaman 
dan 
pemelihaaa n 
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 3 (Tiga) tahun 
sejak HGU - 541 - 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungs i 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  Pada saat 
penanaman 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 1 (Satu) 
Tahun sekali.  - 542 - 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  
11. Menyampaikan 
laporan kegia tan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja  - 543 - 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar  
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki s umber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)   
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana  - 544 - 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;  
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan  - 545 - 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun,  - 546 - 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan      
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Serai Wangi  dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kin erja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan pe rkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  - 547 - 
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali  sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewenan gan. 
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV at au V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan per undang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental dite mukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  - 548 - 
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberi kan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN NILAM  
NO KBLI : (01284) Perkebunan Tanaman Aromatik/ Penyegar  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang Kelompok ini mencakup usaha perkebunan  mulai 
dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan dan pembenihan tanaman perkebunan minyak 
atsiri, seperti sereh wangi, nilam, menthol, kenanga, ilang -ilang, gandapura, lawang.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang d igunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain.  
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
Nilam . 
3 Penggolongan Usaha  - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)  
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pem benihan  
 - 549 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Nilam  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Kebun sumber benih nilam  harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber 
benih nilam ). 
b. Benih tanaman nilam  yang dihasilkan berupa:  
1) Setek  harus memenuhi kriteria untuk ukuran setek (panjang, diameter, jumlah buku), vigor, 
kemurnian, kot oran benih dan kesehatan benih . - 550 - 
2) Polibeg  harus memenuhi kriteria untuk umur benih, tinggi benih, jumlah daun, diameter batang, 
warna daun, dan kesehatan.  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komu nikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesy aratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan Pada saat membuka - 551 - 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  dan mengola h lahan  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -Pada saat 
penanam an dan 
pemeliharaan  - 552 - 
undangan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) 
tahun sekali  
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -usul 
benih    - 553 - 
- Bersertifikat  
- Berlabel  
2 Pencatatan data 
benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenih an   
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat  dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaks anaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  - 554 - 
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh p rodusen dan PBT.  
 
STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN  
NO KBLI : (01284) Produksi Benih Sereh Wangi  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, 
dan pembenihan tanaman perkebunan minyak at siri, seperti sereh wangi.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan ke bun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain.  
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
sereh wangi . 
3 Penggolongan Usaha  - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan b erlabel)  
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 - 555 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu pada Standar Produ ksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Ser eh Wangi  
 
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Kebun sumber benih serai wangi harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun 
sumber benih ser eh wangi).  
b. Benih tanaman ser eh wangi ya ng dihasilkan berupa :  
1) Anakan harus memenuhi kriteria untuk varietas, asal usul benih, kondisi tempat penyimpanan, - 556 - 
kemurnian, kesegaran, jumlah pelepah daun, jumlah akar segar, tinggi benih, dan kesehatan.  
2) Benih dalam polibeg (siap tanam) harus memenuhi k riteria untuk umur, tinggi, varietas, 
kemurnian, kesehatan, pertumbuhan benih, jumlah pelepah daun, ukuran, dan warna polibeg.  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningka tan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektif itas penerapan sistem manajemen usaha  
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  - 557 - 
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  Pada saat membuka 
dan mengolah lahan  
2. Penerapan sist em 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  - 558 - 
perundang -
undangan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) 
tahun sekali  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengaw asan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -usul 
benih  
- Bersertifikat    - 559 - 
- Berlabel  
2 Pencatatan data 
benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasa n dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yan g menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  - 560 - 
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 
 
STANDA R USAHA BUDI DAYA  GINSENG  
NO KBLI : (01 285) PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, 
penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula 
tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, 
temuireng, temukunci, kencur, lengkuas,lempuyang, dlingo dan sejenisnya.  
 
2 Istilah dan Definisi   
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budi  daya sereh wangi  didasarkan atas luasan Usaha, yaitu :  
a. Usaha Perkebunan < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- - 561 - 
  b. Usaha Perkebunan  ≥ 25 Ha  
Rencana kerja pembangunan  kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengg anggu Tumbuhan (OPT)  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi den gan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 
perkebunan.   
 - 562 - 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OP T 
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan  
b) Sarana Pemantauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi: alat pertanian keci l, chainsaw/gergaji mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: Mobil Pick Up/ truk, Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT sesuai komoditas dan 
luasan kebun sebagai berikut:  
No Nama Alat  Jumlah (Unit)  
1 Knapsac k 40 
2 Mist Blower  - 
3 Power Sprayer  - 
4 Fogger/Duster  1 
5 Mesin Bor  - - 563 - 
 Jumlah alat di atas untuk setiap luasan < 1000 Ha  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan Alat Perlindungan Diri ( APD) sesuai 
SOP yang ditetapkan  
 
2) Sarana pengendalian kebakaran   
a) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya.  
(1) peralatan pemadaman  
perlengkapan pribadi, perlengkapan regu, peralata n tangan, pompa air serta 
kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone  
(3) sarana transportasi  
pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli  
(4) alat pendukung lainnya  
mobil pemadam  kebakaran, dan/atau helicopter  
b) jumlah  minimal perlengkapan untuk satu regu inti  
No. Jenis Peralatan  Jumlah  Satuan  - 564 - 
I. Perlengkapan Pribadi 
atau Individu  
1. Helm Pengaman  
2. Lampu Keakar 
wangi  
3. Kacamata 
Pengaman  
4. Masker  
5. Sarung Tangan Kulit  
6. Sabuk Perlengkapan  
7. Peples/botol minum  
8. Peluit  
9. Ransel  
10.Sepatu Pemadam  
11.Baju Pemadam   
 
 
15 
15 
15 
 
15 
15 
 
15 
 
15 
 
15 
15 
15 
   15  
 
 
buah  
buah  
buah  
 
buah  
buah  
 
buah  
 
buah  
 
buah  
buah  
pasang  
buah  
II. Perlengkapan Regu  
1. Tenda Inap dan  
2  
set - 565 - 
alas tidur  
2. Peralatan P3K  
3. Peralatan bengkel  
4. Peralatan 
penerangan  
5. Selimut Pelindung  
6. Sarana pemantau 
api (drone, cctv), 
disesuaikan 
dengan kondisi 
perusahaan   
2 
2 
 
1 
 
1 
 
1  
set 
set 
 
set 
 
buah  
 
buah  
III. Peralatan Tangan  
1. Kapak Dua Fungsi 
(Kapak Cangkul)  
2. Gepyok (Pemukul 
Api) 
3. Garu Tajam  
4. Garu Pacul  
5. Sekop  
6. Pompa Punggung   
4 
 
 
8 
 
6 
3 
6  
buah  
 
 
buah  
 
buah  
buah  
buah  - 566 - 
7. Obor Sulut Tetes  
8. Gergaji 
mesin/chainsaw  10 
 
1 
 
1 buah  
 
buah  
 
buah  
IV. Pompa Air dan 
Kelengkapannya  
1. Pompa bertekanan 
tinggi (minimal 25 
HP) 
1. Selang hisap 
(panjang minimal 
4 m/buah)  
2. Selang keluar 
(panjang minimal 
20 m/rol)  
3. Nozzle  
4. Suntikan
gambut
(khusus 
 
1 
 
 
1 
 
 
5 
 
2 
1 
 
 
  
 
buah  
 
 
rol 
 
 
rol 
 
buah  
buah  
 
 
 - 567 - 
untuk 
perusahaan 
perkebunan di 
lahan gambut)  
5. Tangki air (lipat 
maupun tanki 
portable)  
6. Y connector  
2. Pompa jinjing 
(minimal 5 HP)  
1. Selang hisap 
(panjang minimal 
4 m/buah)  
2. Selang keluar 
(panjang minimal 
20 m/rol)  
3. Nozzle   
 
 
1 
 
 
1 
2 
 
2 
 
 
6 
 
2  
 
 
Buah  
 
 
Buah  
Buah  
 
Buah  
 
 
Buah  
 
Buah  
V. Sarana Pengolahan 
Data dan Komunikasi  
1. GPS  
 
  
 
 - 568 - 
2. Radio 
Genggam/ Handy 
Talky  
3. Megaphone  2 
4 
 
 
2 buah 
buah  
 
 
buah  
VI. Sarana Transportasi 
(memperhatikan 
kondisi  
wilayah kerja)  
1. Sarana transportasi 
pengangkut 
personil untuk 
sereh wangiitas 15 
orang (mobil, 
perahu dan atau 
speed boat)  
2. Sarana transportasi 
pengangkut 
peralatan (mobil, 
perahu dan  atau  
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
  
 
 
 
unit 
 
 
 
 
unit  
 
 
 
unit - 569 - 
speed boat ) 
3. Sarana     patroli      
(motor/mobil/ speed 
boat dsb) 1 
 
 
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya sereh wangi  meliputi: Fasilitas 
kesehatan untuk penanganan pertama meliputi:  
a. Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b. Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c. Fasilitas  hunian dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  - 570 - 
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayana n  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman akar wangi . 
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
(1) membabat serendah mungkin  
(2) meneban g pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau 
chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbis ida yang telah terdaftar dan mendapat 
izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  - 571 - 
 
2) Standar  budi daya tanaman Ginseng  yang baik  
 
3) Standar pengendalian OPT tanaman Ginseng  
a) Pemantauan  dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui s erangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu 
di wilayah yang telah di lakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
 
9 Persyarat an 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
- - 572 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
 
1) Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
a) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai 
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang 
kompeten sesuai dengan bidangnya.  
b) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
c) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
d) Gudang pupuk, pestisi da dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
e) Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
f) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
 
2) Prasana  pengendalian kebakaran lahan perkebunan  
Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara peman tau api, dan embung atau penampung 
air: 
a) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat  penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat - 573 - 
tulis 
b) Embung atau tempat penampungan air tersedia setiap 500 ha (lima ratus hektare) kebun  
dengan  ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). 
Jika dalam kondisi terte ntu tidak dapat dibangun embung, misalnya pada lahan gambut maka 
dapat dilakukan sistem kanalisasi.  
Catatan : Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.  
 
 
3) Sistem pengendalian  kebakaran lahan perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
a) Regu pemadam kebakaran pal ing sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang 
merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk 
pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun 
dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Pe rusahaan Perkebunan  
b) Jumlah regu inti terdiri atas:  
(1) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 
(seribu) hektare;  
(2) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 
(seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
(3) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara - 574 - 
5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau (empat) 
regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh  
ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan 
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan - 575 - 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemeliha aan 
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  - 576 - 
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fun gsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  Pada saat 
penanaman 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 1 (Satu) - 577 - 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Tahun sekali.  
11. Menyampaikan 
laporan keg iatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan  - 578 - 
Umum  
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki s umber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)   
2 Memiliki sumber  - 579 - 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;  
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan  - 580 - 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan  - 581 - 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan      
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Serai Wangi  dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kin erja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan pe rkebunan sebagai bahan - 582 - 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali  sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewenan gan. 
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV at au V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan per undang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental dite mukan kondisi pelanggaran yang dilakukan - 583 - 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberi kan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
 
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN GINSENG  
NO KBLI : (01 285) Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang   
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan 
dan pembenihan  tanaman obat atau biofarmaka rimpang.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan 
lain. 
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
ginseng.  
3 Penggolongan Usaha  - - 584 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)   
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri dari:  
a. Pemilik/Pengel ola 
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Ginseng  - 585 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Kebun sumber benih ginseng  harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standa r kebun sumber 
benih ginseng ) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, 
campuran biji gulma, dan tanaman lain.  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komu nikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesy aratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  - 586 - 
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  Pada saat membuka 
dan mengola h lahan  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan Pada saat 
penanam an dan 
pemeliharaan  - 587 - 
perundang -
undangan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) 
tahun sekali  
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -  - 588 - 
usul benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel  
2 Pencatatan 
data benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenih an   
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat  dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  - 589 - 
4) Pelaks anaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh p rodusen dan PBT.  
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA KINA  
NO KBLI : (01 286) Budidaya Tanaman Obat atau Biofarmaka Non -Rimpang  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha yang 
meliputi kegiatan pe ngolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan Kina .  
2 Istilah dan Definisi   
 - 590 - 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Kina didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha 
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber da ya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masy arakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha - 591 - 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan per kebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 
perkebunan.   
 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pemantauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkemba ngan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  - 592 - 
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Knapsack; Mist Blower; Power Sprayer; dan Fogger.  
d) Alat penghancur /pemusnah limbah  B3 
e) Alat Pelindung  Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana pengendalian kebakaran meliputi:  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jari ngan 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung  lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  - 593 - 
(4) alat pendukun g lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya Kina meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan minimal untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K;  
(2) Poliklinik ; 
(3) Ambulance  
b) Fasilitas penerangan (listrik): Gens et dan instalasi listrik  
c) Fasilita s Hunian dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  - 594 - 
1) Standar budi da ya tanaman Kina yang baik  
a) Lahan yang digunakan harus terbebas dari kawasan hutan;  
b) Pembukaan dan pengolahan lahan dilakukan dengan cara tanpa membakar;  
c) Syarat tanah yang baik untuk menanam Kina adalah sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan 
minimal S3;  
d) Benih yang digunakan adalah benih unggul bersertifikat;  
e) Pemupukan diberikan sesuai hasil rekomendasi dan kondisi lahan setempat;  
f) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu;  
g) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian  
2) Standar pengendalian OPT tanaman Kina  
a) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu;  
b) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Pengendalian OPT minimum yang harus dimiliki :  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang ko mpeten 
sesuai dengan bidangnya.  - 595 - 
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT.  
b. Prasarana pengendalian kebakaan meliputi:  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektar) kebun dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kal i dua meter). Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
PENILAIAN  KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak - 596 - 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu  - 597 - 
tumbuhan (OPT) ; 
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;   
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untu k lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan  - 598 - 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesan ggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   - 599 - 
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan       
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha  budi daya tanaman Kina dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Di rektur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan - 600 - 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan  usaha perkebuna n. 
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional d ilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan  perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga - 601 - 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undanga n. 
 
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA ADAS  
NO KBLI : (01 286) Budidaya Tanaman Obat atau Biofarmaka Non -Rimpang  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha yang 
meliputi kegiatan pengolahan lahan, pe nanaman, pemeliharaan dan pemanenan Adas .  
 
2 Istilah dan Definisi   
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Adas didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 - 602 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perke bunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, saran a, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat , untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggu pan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar - 603 - 
perkebunan.   
 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Per kebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pemantauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Knapsack; Mist Blower; Power Sprayer; dan Fogge r. - 604 - 
d) Alat penghancur /pemusnah limbah  B3 
e) Alat Pelindung  Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana pengendalian kebakaran meliputi:  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung  lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air  serta kelengkap annya  
(2) pengolahan  data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana  transportasi  : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung  lainnya  : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter . 
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya Adas meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan minimal untuk penanganan pertama  : - 605 - 
(1) Unit P3K;  
(2) Poliklinik ; 
(3) Ambulance . 
b) Fasilitas penerangan (listrik): Genset dan instalasi listrik  
c) Fasilita s Hunian dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 h a 
1) Standar budi daya tanaman Adas yang baik  
a) Lahan yang digunakan harus terbebas dari kawasan hutan;  
b) Pembukaan dan pengolahan lahan dilakukan dengan cara tanpa membakar;  - 606 - 
c) Syarat tanah yang baik untuk menanam Adas adalah sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan  
minimal S3;  
d) Benih yang digunakan adalah benih unggul bersertifikat;  
e) Pemupukan diberikan sesuai hasil rekomendasi dan kondisi lahan setempat;  
f) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu;  
g) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kemente rian Pertanian  
2) Standar pengendalian OPT tanaman Adas  
a) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu;  
b) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebu nan ≥ 25 ha  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Pengendalian OPT minimum yang harus dimiliki :  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Day a Manusia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pen gendalian OPT.  - 607 - 
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT.  
b. Prasarana pengendalian kebakaan meliputi:  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi de ngan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektar) kebun dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh k ali dua puluh kali dua meter). Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   - 608 - 
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khus us  
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT) ;  
2 Memiliki sumber 
daya manusia,  - 609 - 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalia n 
kebakaran;  
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan  - 610 - 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup ba tas-
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan  - 611 - 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar  
perkebunan      
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Adas  dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya e valuasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada pe rusahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  - 612 - 
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) t ahun sekali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat ses uai 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai pe raturan perundang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insi dental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan - 613 - 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
inside ntal diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA PINANG  
NO KBLI : (01 286) PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan,  penanaman, 
pemeliharaan dan pemanenan tanaman Pinang .  
2 Istilah dan Definisi  - 
 
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Pinang didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan Pinang < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 - 614 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 2 5 ha 
 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bak ar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat seki tar - 615 - 
perkebunan.   
 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pema ntauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator  Pengendalian OPT:  - 616 - 
Alat aplikator Pengendalian O PT pinang untuk setiap luasan ≤ 4.500 ha adalah Knapsack 
20; Mist Blower 10, Power Sprayer 3, Fogger/ Duster 3, Mesin Bor 3.  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan.  
2) Sarana pengendalian keba karan   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
trans portasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau  HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  - 617 - 
3) Fasilitas  minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya Pinang  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasiitas hunian dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perke bunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Pe rkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  - 618 - 
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Pinang meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
(1) membabat serendah mungkin  
(2) menebang poho n-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau 
chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara:  
(1) memba bat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida ya ng telah terdaftar dan mendapat 
izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
2) Standar budi daya tanaman Pinang yang baik meliputi :  
a) persyaratan tumbuh  untuk Budidaya pinang terdiri dari persyaratan Iklim dan lahan yang 
minimal pada k riteria sesuai (S) ; 
b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel.   
c) Penyiapan lahan  dilakukan dengan pembukaan lahan tanpa bakar   
d) Penanaman pinang Penanaman pinang dapat menggunakan benih siap tanam dalam polibeg  - 619 - 
atau benih siap tanam tanpa polibeg d an diawali dengan pemupukan dasar dengan 
menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta 
pupuk organik ; 
e) Pemeliharaan tanaman pinang meliputi pemupukan, pemantauan dan pengendalian organisne 
pengganggu tumbuhan (gulma, hama dan penyakit).  
f) Panen dapat dilakukan pada buah yang menjelang masak atau sudah masak. Tanda buah 
siap panen adalah warna kulit berwarna kunin g atau kemerahan. Panen dapat dilakukan 
setiap bulan dengan menggilir beberapa kelompok tanaman. Pada skala u saha luas 1 ha, 
panen dapat diatur sekali sebulan dengan produksi rata -rata 400 kg biji pinang kering   
g) Pengembangan tanaman pinang dapat dilakukan dengan cara perluasan (ekstensifikasi), 
Peremajaan, Intensifikasi dan Diversifikasi  
3) Standar pengendalian OPT  tanaman Pinang meliputi :  
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan O PT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu 
di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  - 620 - 
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia da n/atau fungsi lingkungan hidup.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b.  Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
-  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manus ia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendali an OPT.  
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
b. Prasarana  pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian  3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  - 621 - 
2) Embung atau tempat penampungan air  dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).  Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
Catatan : Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.  
 
c. Sistem  pengendalian kebakaran lahan perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaska n dan dilatih untuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 
(seribu) hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) 
sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 
(lima  ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 - 622 - 
(sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiba n Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL Pada saat - 623 - 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 3 (Tiga) tahun 
sejak HGU - 624 - 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 1 (Satu) 
Tahun sekali.  - 625 - 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Pe rkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja  - 626 - 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar  
B Persyaratan 
Khus us  
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)   
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana  - 627 - 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian  
kebakaran;  
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan  - 628 - 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup bat as-
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun,  - 629 - 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan      
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Pinang  dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada p erusahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  - 630 - 
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat se suai 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau  kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai p eraturan perundang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan ins idental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  - 631 - 
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insid ental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA GAMBIR  
NO KBLI : (01 286) Budidaya Tanaman Obat atau Biofarmaka Non -Rimpang  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyel enggaraan usaha yang 
meliputi kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan Gambir .  
2 Istilah dan Definisi   
 
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Gambir didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan < 25 ha.  
b. Usah a Perkebunan ≥ 25 ha.  
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  - 632 - 
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan men cakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar  
perkebunan.   
 - 633 - 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pemanta uan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pe ngendalian OPT: Knapsack; Mist Blower; Power Sprayer; dan Fogger.  
d) Alat penghancur /pemusnah limbah  B3 
e) Alat Pelindung  Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan  
2) Sarana pengendalian kebakaran   - 634 - 
Sarana pengendalian kebakaran meliputi:  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana  pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung  lainnya:  
(1) peralatan  pemadaman;  
a) perlengkapan pribad i  
b) perlengkapan regu  
c) peralatan tangan  
d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan  data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana  transportasi : pengangkut personil, p engangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung  lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas  minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya Gambir  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan minimal untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K;  
(2) Poliklinik ; 
(3) Ambulance  - 635 - 
b) Fasilitas penerangan  (listrik): Genset dan instalasi listrik  
c) Fasilitas Hunian  dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar budi da ya tanaman Gambir yang baik  
a) Lahan yang digunakan harus terbebas dari kawasan hutan;  
b) Pembukaan dan pengolahan lahan dilakukan dengan cara tanpa membakar;  
c) Syarat tanah yang baik untuk menanam Gambir adalah sesuai dengan kriteria kesesuaian 
lahan minimal S3;  - 636 - 
d) Benih yang digunakan adalah benih unggul bersertifikat;  
e) Pemupukan diberikan sesuai hasil rekomendasi dan kondisi lahan setempat;  
f) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu;  
g) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertania n 
2) Standar pengendalian OPT tanaman Gambir  
a) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu;  
b) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Pengendalian OPT minimum yang harus dimiliki :  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia y ang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian O PT. 
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT.  
b. Prasarana pengendalian kebakaan meliputi:  - 637 - 
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta k erja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektar) kebun dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua pul uh kali dua meter). Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja  - 638 - 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar  
 
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, pra sarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT) ;  
2 Memiliki sumber 
daya manusia,  - 639 - 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;  
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum ad at, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan  - 640 - 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan  - 641 - 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan      
 
 
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terh adap usaha budi daya tanaman Gambir  dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilak ukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  - 642 - 
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi d an perbaikan usaha p erkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan 
penilaian pada tahap o perasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, waj ib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  - 643 - 
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang di lakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perun dang-undangan.  
 
 
STANDAR USAHA BUDI CABE JAWA  
NO KBLI : (01 286) Budidaya Tanaman Obat atau Biofarmaka Non -Rimpang  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha yang 
meliputi kegiatan pengolah an lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cabe Jawa .  
2 Istilah dan Definisi   
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Kina didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 - 644 - 
4 Persyaratan Umum 
Usah a 
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya  manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyar akat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perke bunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar - 645 - 
perkebunan.   
 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25  ha 
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pemantauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Knapsack; Mist Blower; Power Sprayer; dan Fogger.  - 646 - 
d) Alat penghancur /pemusnah limbah  B3 
e) Alat Pelindung  Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana pengendalian kebakaran meliputi:  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan  menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung  lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil  pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
 
3) Fasilitas  minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya Kina meliputi:  - 647 - 
a) Fasilitas kesehatan minimal untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K;  
(2) Poliklinik ; 
(3) Ambulance  
b) Fasilitas penerangan (listrik): Genset dan instalasi  listrik  
c) Fasilit as Hunian dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar budi da ya tanaman Kina yang baik  
a) Lahan yang digunakan harus terbebas dari kawasan hutan;  - 648 - 
b) Pembukaan dan pengolahan lahan dilakukan dengan cara tanpa membakar;  
c) Syarat tanah yang baik untuk menanam Kina adalah sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan 
minimal S3;  
d) Benih yang digunakan adalah benih unggul bersertifikat;  
e) Pemupukan diberikan sesuai hasil rekomendasi dan kondisi lahan setempat;  
f) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu;  
g) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian  
2) Standar pengendalian OPT tanaman Kina  
a) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu;  
b) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Pengendalian OPT minimum yang harus dimiliki :  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kom peten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  - 649 - 
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT.  
 
b. Prasarana pengendalian kebakaan meliputi:  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektar) kebun dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kal i dua meter). Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIA N KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) - 650 - 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar  
  
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana  
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu  - 651 - 
tumbuhan (OPT) ; 
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;   
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan  - 652 - 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   - 653 - 
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan       
 
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap us aha budi daya tanaman Cabe Jawa dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan  Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan  oleh Direktur - 654 - 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan p erbaikan usaha perk ebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan 
penilaian pada tahap opera sional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pemb angunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib m elakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesua i peraturan perundang -undangan.  
b) Pengawasan Insidenta l. 
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga - 655 - 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakuk an 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
 
 
 
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN KINA  
NO KBLI : (0 1286 ) Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang   
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan 
dan pembenih an tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida 
dan fungisida dan yang sejenis antara lain kina  
 
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen  asal-usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan 
lain. - 656 - 
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yan g menyerang tanaman 
kina.  
 
3 Penggolongan Usaha  - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)   
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktu r organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 - 657 - 
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kina 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Kebun sumber benih kina harus me menuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber 
benih kina) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, campuran 
biji gulma, dan tanaman lain.  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan pros edur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap p ersyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 - 658 - 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  Pada saat 
membuka dan 
mengolah lahan  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  - 659 - 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai p eraturan 
perundang -
undangan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik Setiap 1 (satu) 
tahun sekali  
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 - 660 - 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan 
data benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dila kukan - 661 - 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal  UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan peng awasan, dapat dilakukan oleh UPT 
Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk l aporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH ADAS  
NO KBLI : (01 286) Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang   
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan l ahan, penyemaian, pembibitan, 
tanaman obat atau biofarmaka non rimpang termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan 
yang sejenis antara lain adas,  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/me mperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan 
lain. 
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman - 662 - 
adas.  
3 Penggolongan Usaha  - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)   
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organi sasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 - 663 - 
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Adas   
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Kebun  sumber benih adas harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber 
benih adas) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, campuran 
biji gulma, dan tanaman lain.  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak l anjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 - 664 - 
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan  
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  
 Pada saat membuka 
dan mengolah lahan  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan Pada saat 
penanaman dan - 665 - 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemanta uan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  pemeliharaan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  
 Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) 
tahun sekali  
 
 - 666 - 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan 
data benih yan g 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan - 667 - 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih ungg ul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 
 
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH  TANAMAN  PINANG  
NO KBLI : (01286) Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha p ertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan 
dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang termasuk pula tanaman bahan insektisida 
dan fungisida dan yang sejenis antaralain pinang.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tan aman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan - 668 - 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keter angan 
lain. 
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
pinang.  
3 Penggolongan Usaha  - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)  
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan  diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pe ngangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  - 669 - 
 
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Ben ih Tanaman Pinang   
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Benih tanaman Pinang yang dihasilkan berupa :  
a. Benih butiran harus memenuhi kriteria untuk untuk warna buah panen, berat buah matang, ukuran 
buah, kulit buah, dan Kesehatan benih  
b. Benih dalam polibeg haru s memenuhi kriteria untuk umur, tinggi tanaman, jumlah daun, warna daun, 
Kesehatan, ukuran polibeg, dan warna polibeg  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkel anjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  - 670 - 
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas pener apan sistem manajemen usaha  
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  
 Pada saat 
membuka dan 
mengolah lahan  
2. Penerapan sistem 
pengen dalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  - 671 - 
 
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
4. Menjamin mu tu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  
 Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara Setiap 1 (satu) 
tahun sekali  - 672 - 
periodic  
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan 
data benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 - 673 - 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilaku kan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyel enggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih di lakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 
 
 
STANDAR USAHA  PRODUKSI BENIH GAMBIR  
NO KBLI : (01 286) Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang   - 674 - 
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan 
dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka no n rimpang  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih  oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan 
lain. 
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
gambir.  
3 Penggolongan Usaha  - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)   
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - - 675 - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana da n prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Gambir  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Kebun sumber benih gambir harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber 
benih gambir) dan pengujian laboratorium untuk kadar ai r, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, 
campuran biji gulma, dan tanaman lain.  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  - 676 - 
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkat kan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
Durasi  Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  Pada saat 
membuka dan 
mengolah lahan  
2. Penerapan sistem Pada saat - 677 - 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan  (OPT)  
 penanaman dan 
pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu 
 
 Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  - 678 - 
 
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) 
tahun sekali  
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/ 
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan 
data benih yang   - 679 - 
diproduksi dan 
diedarkan  
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/ unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi penga wasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewak tu-waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 - 680 - 
 
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH CABE JAWA  
NO KBLI : (01286) Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan,  
pembenihan tanaman tanaman obat atau biofarmaka non rimpang.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan ke terangan lain.  
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
cabe jawa . 
3 Penggolongan Usaha  - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)   
b. Pencatatan data benih yang diprodu ksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - - 681 - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kenda raan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri dari:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan  Benih Tanaman Cabe Jawa  
 
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Kebun sumber benih cabe jawa harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun 
sumber benih cabe jawa).  
b. Benih tanaman cabe jawa yang dihasilkan berupa:  
1) Setek harus memenuhi kriteria  untuk asal sulur, varietas, asal usul benih, kemurnian, kondisi 
fisik, panjang setek, warna setek, dan kesehatan.  
2) Benih dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk varietas, asal benih, asal sulur, umur, tinggi 
benih, jumlah daun, warna daun, diameter bat ang, jumlah ruas, kesehatan, ukuran polibeg dan 
sistem perakaran.  - 682 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan  produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
Durasi Pemenuhan Kewaji ban 
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan Pada saat membuka dan 
mengolah lahan  - 683 - 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 Pada saat  penanaman 
dan pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  
 
 Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  - 684 - 
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat pe nanaman 
dan pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) tahun 
sekali  
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -usul 
benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    - 685 - 
2 Pencatatan data 
benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifik asi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawa san peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  - 686 - 
STANDAR USAHA BUDI DAYA KEMIRI  
NO KBLI : (01299) Pertanian Cemara da n Tanaman Tahunan Lainnya  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha yang 
meliputi kegiatan pengolahan  
lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah Kemiri.  
2 Istilah dan Definisi  - 
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Kemiri didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan Kemiri < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25  ha 
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  - 687 - 
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bak ar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat seki tar 
perkebunan.   
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu  
Sarana Minimum  
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapka n. - 688 - 
b) Sarana Pemantauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pengendalian OPT:  
Alat aplikator Pengendalian OPT untuk setiap luasan adalah Knapsack; Mist Blower; 
Power Sprayer; dan Fogger.  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan.  
2) Sarana p engendalian kebakaran  
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan k omunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  - 689 - 
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Ra dio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha b udidaya kemiri  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama :  
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance;  
b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasiitas hunian dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha 
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  - 690 - 
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman kemiri meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
(1) membabat serendah mungk in 
(2) menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau 
chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan de ngan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  - 691 - 
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi mengguna kan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat 
izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
2) Standar budidaya tanaman kemiri yang baik meliputi :  
a) Lahan yang digunakan harus terbebas dari kawasan hutan;  
b) Pembukaan dan pengolahan lahan  dilakukan dengan cara tanpa membakar;  
c) Syarat tanah yang baik untuk menanam Tanaman Tahunan Lainnya adalah sesuai dengan 
kriteria kesesuaian lahan minimal S3;  
d) Benih yang digunakan adalah benih unggul bersertifikat;  
e) Pemupukan diberikan sesuai hasil rekomend asi dan kondisi lahan setempat;  
f) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu;  
g) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian  
3) Standar pengendalian OPT tanaman kemiri meliputi :  
a) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu;  
b) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 - 692 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia  yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian  OPT. 
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
 
b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasa n 500 ha (lima ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
 - 693 - 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilit asi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar  
  - 694 - 
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)   
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;   - 695 - 
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masy arakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilayah  - 696 - 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksana kan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan       
 
 - 697 - 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Kemiri dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing berdasarkan kete ntuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari:  
a) Pengawasan Rutin;  
Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasar kan laporan perkembangan usaha perkebunan.  
Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang me nangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
 
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasi nal. 
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  - 698 - 
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifik at yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan  yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun 
atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan ter hadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kew ajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebuna n yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
 - 699 - 
STANDAR USAHA BUDI DAYA VANILI  
NO KBLI : (01 289) Pertanian Tanaman Rempah – Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya   
1. Ruan g Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemeliharaan , pemanenan dan pasca panen  tanaman Vanili .  
2 Istilah dan Definisi  - 
 
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya vanili didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan vanili  < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar. 
 - 700 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasar ana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan denga n masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanaka n kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 
perkebunan.   
 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   - 701 - 
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar  Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pemantauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pengendalian OPT:  
Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; Mist 
Blower, Power Sprayer , Fogger/ Duster, Mesin Bor.  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinera tor. 
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan.  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan - 702 - 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan kom unikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, d an/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya Kemiri sunan  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b) Fasilitas  Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasiitas  hunian  dan air bersih  - 703 - 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Penga was dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Kayu Manis  meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
(1) membabat serendah mungkin  
(2) menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat  berupa kapak atau - 704 - 
chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakuka n dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat 
izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
 
2) Standar budi daya tanaman vanili yang baik, meliputi : 
a) Syarat Tumbuh  
(1) Iklim  
(a) Tumbuh optimal pada ketinggian 300 -800 mdpl.  
(b) Curah hujan 1.000 -2.000 mm/tahun.  
(c) Suhu yang dibutuhkan adalah 20 -30C. 
(d) Kelembaban 65 -75%.  
(e) Intenstitas radiasi matahari yang dbutuhkan 30 -50%.  
(2) Kriteria Kesesuaian Lahan  
(a) Tumbuh baik pada tanah yang memiliki karakteristik gembur, lempung berpasir 
kerikil, mudah menyerap air . 
(b) pH tanah yang sesuai 5,5 -7,0. - 705 - 
b) Penyiapan Bahan Tanaman  
Kegiatan ini diawali dengan pemilihan pohon induk, pemilihan pohon induk yang baik adalah 
yang sehat ditandai oleh warna daun nya yang bersih, tanpa tanda -tanda kekurangan unsur 
hara, bebas serangan hama dan penyakit, serta dalam pertumbuhan aktif. Pohon -pohon induk 
dapat diperoleh dari kebun koleksi/kebun plasma nutfah vanili yang telah dikarakterisasi . 
Kemudian kegiatan dilanju tkan dengan penyiapan benih tanaman. Peengadaan bahan 
tanaman dapat dilakukan dengan setek dengan cara memotong sulur -sulur setinggi + 1 m dari 
permukaan tanah  pada tanaman berumur sekitar 2 tahun. Pengambilan setek selanjutnya 
dilakukan dengan interval 4 -6 bulan.  
Sulur yang baik untuk dijadikan setek (benih) adalah sulur yang belum pernah berbunga dari 
pohon yang pernah berubah yang mempunyai ruas yang relatif pendek. Sebaiknya 
pengambilan setek dilakukan pada pertengahan musim penghujan.  
c) Persemaian  
(1) Pembua tan rumah atap  
(2) Pembuatan bedengan  
Ukuran lebar 75 -100 cm, tinggi 20 -25 cm, dan panjang sesuai kebutuhan.  
(3) Penanaman setek  
Setek ditanam miring dengan jarak 10x10 cm.  
Sebeum dtanam, setek dicuci dengan air kemudian drendam dalam larutan fungisida 
terlebih da hulu selama ±30 menit, ditiriskan dan dibiarkan selama 1 -2 hari, kemudian - 706 - 
ditanam.  
(4) Pemeliharaan setek  
Setiap dua hari sekali atau tergantung kondisi tanah bedengan disiram dan disemprot 
dengan mengunakan sprayer agar daun dan lingkungan  tumbuh setek tetap  lembab. 
Rumput -rumput  yang ada  dibuang dan setiap 10 -14 hari sekali persemaian disemprot 
dengan pestisida  nabati.  
Setelah + 1 bulan setek mulai bertunas, dan apabila setek telah  mempunyai 1 -2 daun 
baru diberikan pemupukan lewat daun. Penyemprotan 2 g/l pupuk daun dilakukan 
setiap 1 -2 minggu sekali dan waktu penyemprotan yang paling efektif adalah sore/malam 
hari. 
Apabila sulur telah memiliki 5 -7 ruas, maka benih vanili tersebut siap untuk disalurkan.  
d) Persiapan  Lahan Penanaman  
(1) Pembersihan dan pengolahan t anah  
(a) Lahan dibersihkan, kemudian tanah dicangkul sedalam 20 -30 cm dan dibiarkan 
selama 2 minggu.  
(b) Pembuatan saluran drainase dengan lebar 40 cm dan dalam 40 cm.  
(2) Penanaman pohon penegak  
(a) Pohon penegak/panjatan ditanam dua minggu setelah pembuatan saluran drai nase.  
(b) Pohon panjatan yang bagus bercabang -cabang pada ujungnya sehingga membentuk 
naungan, cabang -cabang tersebut juga untuk menggantungnya sulur -sulur.  - 707 - 
(c) Diantar pohon panjat ditanam tanaman penutup tanah . 
(3) Pembuatan Lubang Tanam  
(a) Lubang tanam dibuat setelah pohon panjatan berumur 6 -9 bulan dengan ukuran 60 
x 60 x 40 cm (panjang x lebar x dalam) jarak + 15 cm  dari pohon panjat.  
(b) Satu bulan kemudian setiap lubang tanam diberi 10 -20 kg pupuk kandang . 
(c) Lubang tanam ditutup dengan tanah dan dibuat guludan secara ber tahap.  
(d) Benih/setek vanili ditanam pada lubang tanam yang telah dipersiapkan.  
e) Pemeliharaan  
(1) Penyulaman  
Penyulaman jarang dilakukan karena vanili ditanam melalui setek pa njang atau setek 
pendek yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan cara menyemai dalam bak  
persemaian atau langsung ke polibag.  
(2) Penyiangan dan pembubunan  
(3) Peningkatan pemangkasan, menaikan dan menurunkan sulur  
(a) Benih vanili yang baru ditanam sulurnya harus diikat pada pohon panjat agar akar 
letaknya cepat melekat . 
(b) Agar sulur cepat membesar, setel ah mencapai 80 cm atau telah mempunyai 10 daun 
dewasa sulur dipangkas  bagian pucuknya .  
(c) Apabila sulur telah mencapai ketinggian 2 -25 m, maka sulur pada ketinggian 1,60 -
1,75 m dilepas dari batang pohon panjatnya dan dibiarkan menggantung pada - 708 - 
cabang pohon panjat. Setelah pucuk sulur mencapai 20 -30 cm dari permukaan 
tanah, ujung sulur diarahkan lagi ke atas dan diikat pada batang pohon panjat . 
f) Pemupukan  
(1) Pada saat awal dan akhir usim hujan diberi pupuk kandang 5 -10 kg/pohon (secara 
organik).  
(2) Apabila tidak sec ara organik maka ditambahkan juga pupuk anorganik berupa pupuk 
daun  maupun pupuk yang diberikan melalui tanah. Pupuk daun diberikan setiap 1 -2 
minggu sekali.  
(3) Dosis pupuk daun yang diberikan adalah 8 -10 g/liter air, tergantung kepada kondisi 
tanaman.  
(4) Dosis i pupuk untuk tanaman berumur < 2 tahun adalah 20 -40 g urea, 35 -70 g TSP dan 
40-80 g KCL per tahun dan untuk tanaman berumur < 2 tahun adalah 40 -80 g urea, 70 -
140 g TSP, 80 -160 g KCL per tahun.  
g) Pemberian Mulsa  
Pemberian mulsa dilakukan pada saat menjelang musim kemarau di sekeliling area perakaran 
tanaman selebar guludan.  
h) Perbaikan guludan dan saluran pembuangan air  
Ukuran guludan dipertahankan dengan cara mengikis tanah di seekitarnya dan 
membumbunkannya pada guludan.  
i) Pemangkasan pohon panjat dan sulur va nili - 709 - 
Pohon panjat perlu dipangkas setiap awal dan akhir musim penghujan dengan tujuan agar 
intensitas sinar matahari yang diterima tanaman vanili dapat dipertahankan antara 30 -50%.  
j) Pengendalian OPT  
k) Panen  
(1) Penyerbukan Bunga  
Proses penyerbukan tanaman vanili dilakukan dengan cara bantuan manusia, sebab 
tanaman vanili ini tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri, proses penyerbukan 
dapat menggunakan alat seperti lidi, atau batang yang kecil. Lalu carilah rostellum yang 
biasanya menghalangi putik dan kepala sar i, gunakan alat tadi untuk menyatukan putik 
dan kepala sari tanaman vanilli tersebut.  
(2) Panen Buah  
Tanaman vanili dapat dipanen setelah berumur ±2 -3 tahun setelah masa tanam, dan 
setelah itu, panen dapat dilakukan selama setahun sekali dengan jangka waktu p anen 2 
hingga 3 bulan penuh. Buah vanili yang siap panen memiliki buah berwarna hijau 
dengan pucuk yang berwarna kuning.  
 
3) Standar pengendalian OPT tanaman  kayu manis . 
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi e kologis sekitar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas  serangan OPT, serta kondisi ekologis - 710 - 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu 
di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengenda lian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
-  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan  dan Sumber Daya Manusia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  - 711 - 
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
 
b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 50 0 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau tempat pena mpungan air  dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).  Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
Catatan: Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 hektar  
 
 
c. Sistem Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan  Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang - 712 - 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lim a belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) 
hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai 
dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk lua s kebun antara 5.001 (lima 
ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh 
ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 
Jangka waktu pemenuha n kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  - 713 - 
lestari  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi d aya 
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  - 714 - 
perundang -
undangan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 6 (Enam) 
Bulan sejak - 715 - 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 1 (Satu) 
Tahun sekali.  - 716 - 
usaha secara 
periodik.  
 
 
11 Penilaian 
kesesuai an dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan  - 717 - 
kebun masyarakat 
sekitar  
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki s umber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)   
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta  - 718 - 
pengendalian 
kebakaran;  
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan  - 719 - 
mencakup batas -
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
 
 
 
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan  - 720 - 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan      
 
 
 
 
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Vanili  dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi k inerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  - 721 - 
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun seka li sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewen angan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan p erundang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  - 722 - 
Apabila berdasarkan pengawasan insidental di temukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental dibe rikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
 
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA KAYU MANIS  
NO KBLI : (01 289) Pertanian Tanaman Rempah – Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya   
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemeliharaan , pemanenan dan pasca panen  tanaman kayu manis .  
2 Istilah dan Definisi  - 
 
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya kayu manis didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan kayu manis  < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  - 723 - 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha 
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa baka r serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan m encakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  - 724 - 
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekit ar 
perkebunan.   
 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Peman tauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  - 725 - 
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pengendalian OPT:  
Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; Mist 
Blower, Power Sprayer , Fogger/ Duster, Mesin Bor.  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetap kan. 
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
 
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengol ah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Positi on System ), Radio Genggam atau HT - 726 - 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas  minimal yang  harus dimiliki  dalam usaha budidaya Kemiri sunan  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
(4)  
b) Fasilitas  Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasiitas hunian dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  - 727 - 
7) Pencata t hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Kayu Manis  meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:   
(1) membabat serendah mungkin  
(2) menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau 
chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan s emak belukar dilakukan dengan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat 
izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  - 728 - 
2) Standar budi daya tanaman kayu manis yang baik, meliputi : 
a) Syarat Tumbuh  
(1) Iklim  
(a) Tumbuh optimal pada ketinggian 500 -1.500 mdpl.  
(b) Curah hujan 2.000 -2.500 mm/tahun.  
(c) Suhu rata-rata 25◦C, dengan batas maksimum 27◦C dan minimum 18◦C.  
(d) Kelembaban 70 -90%, semakin tinggi kelembaban maka semakin baik 
pertunbuhannya.  
(e) Sinar matahari 40 -70%.  
(2) Kriteria Kesesuaian Lahan  
(a) Tumbuh baik pada tanah lempung berpasir, banyak humus, remah, kaya bahan 
organik dan berdrainase baik.  
(b) pH tanah yang sesuai 5,0 -6,5. 
(c) Kedalaman tanah >100cm.  
b) Penyiapan Bahan Tanaman  
Kegiatan ini diawali dengan pemilihan pohon induk, pemilihan pohon induk yang baik adalah 
yang sudah berumur lebih dari 10 tahun, jumlah caban gnya sedikit, kulitnya tebal, 
pertumbuhannya cepat, kanopinya seimbang tidak diserang hama penyakit. Aroma kulitnya 
baik, dan mempunyai kadar minyak atsiri dan sinemaldehid yang tinggi. Pohon bukan berasal 
dari daerah penyebaran penyakit, sebaiknya pohon y ang terpilih berasal dari blok penghasil - 729 - 
tinggi.  
Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyiapan benih tanaman. Perbanyakan dapat 
dilakukan melalui tunas dan cangkok, seerta dapat juga dilakukan persemaian biji. 
Selanjjutnya dilakukan pemeliharaan benih.  
Kriteria lokasi pembibitan sebaiknya dipilih sedekat mungkin dengan sumber air untuk 
penyiraman dan tidak terlalu jauh dari daerah pengembangan.  
c) Persiapan Lahan  
(1) Pembersihan kebun dan pengolahan  
Lahan dibersihkan dari semak belukar, tanggul pohon, dan lainnya . Setelah bersih, tanah 
diolah ringan, dicangkul sedalam ±20 cm atau dibajak.  
(2) Pengajiran dan pebuatan lubang tanam  
(a) Jarak tanam bervariasi yaitu 1.5x1.5 m, 2x2m, 3x3m, 4x4m.  
(b) Lubang tanam dibuat dengan ukura  40x40x660 cm dan dibiarkan terbuka terkena 
sinar  matahari selama 2 -3 bulan.  
(c) Selanjutnya dimasukka pupuk kandang 15 -20 kg/lubang dan dicampur lapisan atas 
tanah.  
d) Penanaman  
(1) Penanaman Tanaman Pokok  
Benih kayu yang berumur 8 -10 bulan dengan tinggi tanaman berkisar 60 -80 cm siap 
ditanam di lapangan. Bibit di pindahtanamkan dengan mengeluarkan dari polybag.  - 730 - 
(2) Pemberian Naungan  
Memberi ruang tanaman untuk beradaptasi dengan memberi naungan sekitar 2 -3 bulan, 
atap naungan dapat dibuat dari daun semak belukar yang ada di sekitarnya.  
e) Pemeliharaan  Tanaman  
(1) Penyulaman t anaman  
Penyulaman dilakukan pada tanaman mati dan atau pada tanaman yang 
memperlihatkan pertubuhan tidak normal.  
(2) Penyiangan dan penggemburan  
Frekuensi penyiangan per tahun tergantung kondisi pertumbuhan gulma, namun 2 -3 
kali/tahun cukup memadai, dibutuhkan  terutama ketika tanaman masih muda (<3 
tahun).  
(3) Pemupukan  
Pemupukan menggunakan pupuk organikk dan NPK. Dosis pemupukan disesuaikan 
dengan jenis pupuk dan umur tanaman.  
(4) Pengendalian hama dan penyakit  
f) Panen  
(1) Panen pertama dilakukan uur 5 tahun dengan hasil r ata-rata 0,8 kg kulit basah/pohon 
atau 1,4 kg kulit kering/pohon. Panen kedua dilakukan pada umur 9 tahun, diambil dari 
batang dan ranting dengan rata -rata hasil 2,75 kg kulit kering.  
(2) Panen dilakukan dengan cara menebang pohon pada ketinggian 30 cm dari pe rmukaan - 731 - 
tanah, sisa batang ini akan tumbuh tunastunas baru dan satu di antaranya terus 
dipelihara.  
(3) Waktu panen yang baik adalah pada akhir musim kemarau, awal musim hujan atau pada 
saat semua daun tanaman elah berwarna hijau tua.  
3) Standar pengendalian OPT t anaman  kayu manis . 
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas  serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilak ukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu 
di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  
dengan mem perhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  - 732 - 
-  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
5) Gudang Pe ralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau tempat penampungan air  dengan luasan 500 ha (lima r atus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).  Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  - 733 - 
Catatan: Menara api dan e mbung untuk luasan minimal 500 hektar  
 
c. Sistem  Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih u ntuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang da ri 1.000 (seribu) 
hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai 
dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima 
ribu satu) sam pai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh 
ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu - 734 - 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT   Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  - 735 - 
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undan gan. 6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
 
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  - 736 - 
undangan  
8. Kemi traan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  
 Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 1 (Satu) 
Tahun sekali.  - 737 - 
perundang -
undangan  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 2 5 ha 
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
 
 
 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak - 738 - 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus  
 
 
  
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan  - 739 - 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran ; 
 
  
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan  - 740 - 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;   
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas  wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;   
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan  - 741 - 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;  
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebun an       
 
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman kayu manis  dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; - 742 - 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya eva luasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada peru sahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tah un sekali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesua i 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau ke las IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang - 743 - 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai pera turan perundang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan inside ntal ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insident al diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
 
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA KAYU MANIS  
NO KBLI : (01 289) Pertanian Tanaman Rempah – Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya   - 744 - 
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari ke giatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemeliharaan , pemanenan dan pasca panen  tanaman kayu manis .  
2 Istilah dan Definisi  - 
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya kayu manis didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan kayu manis  < 25 h a.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan  < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian - 745 - 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanp a bakar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkeb unan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat  sekitar 
perkebunan.   
 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana  Pemantauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan - 746 - 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat apli kator Pengendalian OPT:  
Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; Mist 
Blower, Power Sprayer , Fogger/ Duster, Mesin Bor.  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang d itetapkan.  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, p engolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  - 747 - 
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global P osition System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal yang  harus dim iliki dalam usaha budidaya Kemiri sunan  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b) Fasilitas  Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasiitas  hunian dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM   
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  - 748 - 
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Kayu Manis  meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan c ara:  
(1) membabat serendah mungkin  
(2) menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau 
chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lah an semak belukar dilakukan dengan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  - 749 - 
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara meka nis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat 
izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
 
2) Standar budi daya tanaman kayu manis yang baik, meliputi : 
a) Syarat Tumbuh  
(1) Iklim  
(a) Tumbuh optimal pada ketinggian 500-1.500 mdpl.  
(b) Curah hujan 2.000 -2.500 mm/tahun.  
(c) Suhu rata -rata 25◦C, dengan batas maksimum 27◦C dan minimum 18◦C.  
(d) Kelembaban 70 -90%, semakin tinggi kelembaban maka semakin baik 
pertunbuhannya.  
(e) Sinar matahari 40 -70%.  
(2) Kriteria Kesesuaian Lahan  
(a) Tumbuh baik pada tanah lempung berpasir, banyak humus, remah, kaya bahan 
organik dan berdrainase baik.  
(b) pH tanah yang sesuai 5,0 -6,5. 
(c) Kedalaman tanah >100cm.  
 
b) Penyiapan Bahan Tanaman  - 750 - 
Kegiatan ini diawali dengan pemilihan pohon induk, pemilihan pohon induk yang baik adalah 
yang sudah berumur lebih dari 10 tahun, jumlah  cabangnya sedikit, kulitnya tebal, 
pertumbuhannya cepat, kanopinya seimbang tidak diserang hama penyakit. Aroma kulitnya 
baik, dan mempunyai kadar minyak atsiri dan sinemaldehid yang tinggi. Pohon bukan berasal 
dari daerah penyebaran penyakit, sebaiknya p ohon yang terpilih berasal dari blok penghasil 
tinggi.  
Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyiapan benih tanaman. Perbanyakan dapat 
dilakukan melalui tunas dan cangkok, seerta dapat juga dilakukan persemaian biji. 
Selanjjutnya dilakukan pemeliharaan ben ih. 
Kriteria lokasi pembibitan sebaiknya dipilih sedekat mungkin dengan sumber air untuk 
penyiraman dan tidak terlalu jauh dari daerah pengembangan.  
c) Persiapan  Lahan  
(1) Pembersihan kebun dan pengolahan  
Lahan dibersihkan dari semak belukar, tanggul pohon, dan l ainnya. Setelah bersih, tanah 
diolah ringan, dicangkul sedalam ±20 cm atau dibajak.  
(2) Pengajiran dan pebuatan lubang tanam  
(1) Jarak tanam bervariasi yaitu 1.5x1.5 m, 2x2m, 3x3m, 4x4m.  
(2) Lubang tanam dibuat dengan ukura  40x40x660 cm dan dibiarkan terbuka terkena  
sinar matahari selama 2 -3 bulan.  
(3) Selanjutnya dimasukka pupuk kandang 15 -20 kg/lubang dan dicampur lapisan atas - 751 - 
tanah.  
d) Penanaman  
(1) Penanaman Tanaman Pokok  
Benih kayu yang berumur 8 -10 bulan dengan tinggi tanaman berkisar 60 -80 cm siap 
ditanam di lapangan. Bi bit dipindahtanamkan dengan mengeluarkan dari polybag.  
(2) Pemberian Naungan  
Memberi ruang tanaman untuk beradaptasi dengan memberi naungan sekitar 2 -3 bulan, 
atap naungan dapat dibuat dari daun semak belukar yang ada di sekitarnya.  
e) Pemeliharaan Tanaman  
(1) Penyul aman tanaman  
Penyulaman dilakukan pada tanaman mati dan atau pada tanaman yang 
memperlihatkan pertubuhan tidak normal.  
(2) Penyiangan dan penggemburan  
Frekuensi penyiangan per tahun tergantung kondisi pertumbuhan gulma, namun 2 -3 
kali/tahun cukup memadai, dibu tuhkan terutama ketika tanaman masih muda (<3 
tahun).  
(3) Pemupukan  
Pemupukan menggunakan pupuk organikk dan NPK. Dosis pemupukan disesuaikan 
dengan jenis pupuk dan umur tanaman.  
(4) Pengendalian hama dan penyakit  - 752 - 
f) Panen  
(1) Panen pertama dilakukan uur 5 tahun dengan h asil rata -rata 0,8 kg kulit basah/pohon 
atau 1,4 kg kulit kering/pohon. Panen kedua dilakukan pada umur 9 tahun, diambil dari 
batang dan ranting dengan rata -rata hasil 2,75 kg kulit kering.  
(2) Panen dilakukan dengan cara menebang pohon pada ketinggian 30 cm d ari permukaan 
tanah, sisa batang ini akan tumbuh tunastunas baru dan satu di antaranya terus 
dipelihara.  
(3) Waktu panen yang baik adalah pada akhir musim kemarau, awal musim hujan atau pada 
saat semua daun tanaman elah berwarna hijau tua.  
 
3) Standar pengendalia n OPT tanaman  kayu manis . 
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas  serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OP T dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu 
di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(a) pencegahan;  
(b) penanggulangan; dan  - 753 - 
(c) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
-  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
5) Gudang Pe ralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
 
b. Prasarana  pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas  pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, - 754 - 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau tempat penampungan air  dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).  Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
Catatan: Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 hektar  
c. Sistem Pengendalian  Kebakaran Lahan Perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih u ntuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang da ri 1.000 (seribu) 
hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai 
dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
 
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima 
ribu satu) sa mpai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  - 755 - 
d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh 
ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu  
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  
 
 Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman - 756 - 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  
 
 6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak - 757 - 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaa n - 758 - 
mencegah 
terjangkitnya OPT  
 
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan  < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 - 759 - 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar  
  
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki  sumber 
daya manusia,  - 760 - 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;   
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang  - 761 - 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;   
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilaya h 
kerja perusahaan 
perkebunan;   
5 Kesanggupan 
memfasilitasi  - 762 - 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;  
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan       
 
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman kayu manis  dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : - 763 - 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi k inerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun seka li sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewen angan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan - 764 - 
kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan p erundang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental di temukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental dibe rikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
 
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA PALA  
NO KBLI : (01289) Pertanian Tanaman Rempah -Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya  - 765 - 
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan  pengolahan  
lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pala.  
2 Istilah dan Definisi  - 
 
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Pala didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan Pala < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha  Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pemban gunan kebun masyarakat 
sekitar.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25  ha 
- 
b. Usaha  Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian - 766 - 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bak ar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat seki tar 
perkebunan.   
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha  Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu  
 
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pema ntauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan - 767 - 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator  Pengendalian OPT:  
Alat aplikator Pengendalian OPT pala meliputi Knapsack, Mist Blower, Power Sprayer, 
Fogger/ Duster, Mesin Bor.  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan.  
2) Sarana pengendalian  kebakaran  
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
 
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi,  
transportasi serta alat pendukung lainnya:  - 768 - 
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Gengga m atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas  minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Pala meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama :  
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance;  
 
b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasilitas hunian dan air bersih  - 769 - 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha  Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Administrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Pala meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
(1) membabat serendah mungkin  
(2) menebang  pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau - 770 - 
chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisi da yang telah terdaftar dan mendapat 
izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
2) Standar budi daya tanaman Pala yang baik meliputi :  
a) Persyaratan Lokasi  
(1) Iklim  
(a) Suhu terbaik berkisar antara 25ºC - 30ºC  
(b) Kelembaban udara berkisar 55 -80% 
(c) Curah hujan terbaik 1500 – 3.500 mm/tahun  
(2) Persyaratan Lahan  
(a) Tinggi tempat 0 – 900 meter di atas permukaan laut (dpl)  
(b) Jenis tanah yang cocok antara lain inceptisol dan ultisol  
(c) kemasaman tanah atau pH yang optimum untuk tanaman Pala antara 5,5 – 7,0 
(d) kemiringan lahan 0 – 40%, apabila kemiringan 15 – 25% maka disarankan dibuat 
teras guludan, 25 – 40% dibuat teras bangku  
(e) Hindari penggunaan lahan endemik OPT utama pala.  - 771 - 
b) Benih  
Benih Pala yang dipergunakan dapat dari perbanyakan generatif (biji) atau vegetatif  (sambung 
pucuk).  
(1) Benih Pala yang menggunakan biji memiliki kriteria sebagai berikut :  
(a) Biji pala berasal dari buah yang masak, berwarna hitam mengkilap, fuli berwarna 
merah, berumur minimal 9 bulan dan bukan buah yang jatuh ke tanah.  
(b) Bobot biji basah minim al 6,5 gram/butir pada pala Banda (Myristica fragrans)  dan 
minimal 9 gram/butir pada pala Papua (Myristica Argentea).  
(c) bebas dari organisme penganggu tanaman (OPT).  
(2) Benih yang berasal dari sambung pucuk memiliki ketentuan sebagai berikut :  
(a) Sambung pucuk dip eroleh dari hasil penyambungan batang bawah dan entres.  
(b) Batang bawah yang dimaksud berasal dari biji.  
(c) Batang bawah berumur 20 –60 hari dan/atau 4 -6 bulan.  
(d) Entres berasal dari varietas unggul dan/atau unggul lokal, bersertifikat, yang 
ditetapkan Dirjen Perke bunan an. Menteri Pertanian.  
(e) Entres merupakan induk betina, sedangkan entres induk jantan berasal dari pohon 
jantan yang berbunga lebat.  
(f) Entres diambil dari cabang plagiotrop dan/atau autotrop, batang sudah sedikit 
mengayu, mempunyai daun yang telah dewasa , berwarna hijau tua mengkilap, 
mempunyai mata tunas tidur, panjang 8 -12 cm, pengambilan dilakukan pagi hari - 772 - 
antara pukul 09.00 -11.00 atau sore hari antara pukul 15.00 -17.00.  
c) Teknologi Penanaman  
(1) Pengolahan Tanah  
(a) Dibersihkan dari sisa pepohonan, semak belu kar, tunggul dan akar tanpa 
melakukan pembakaran.  
(b) Menanam pohon pelindung sebagai penahan angin kencang  antara lain: kenari, dan 
berbagai jenis tanaman yang tinggi dan besar, dengan syarat sebagai berikut:  
- Penanaman pohon pelindung dengan jarak tanam 20 x 20 m, ditanam 12 bulan 
sebelum menanam Pala.  
- Pertumbuhannya lebih cepat dan lebih tinggi dari tanaman pala.  
- Batang pokok maupun cabang -cabangnya tidak mudah patah.  
- Tidak membentuk kanopi yang lebar dan padat sehingga tidak terlalu teduh.  
- Daunnya tidak ro ntok pada musim kemarau.  
- Bukan merupakan pohon inang dari hama dan penyakit pala.  
(c) Pembuatan lubang tanam sebagai berikut:  
- Jarak tanam 10 m x 10 m pada kemiringan 0 – 25% dan  10 m x 7 m kemiringan 
25 – 40%.  
- Pembuatan lubang tanam dilakukan 3 minggu sebelum  tanam dengan ukuran 60 
x 60 x 60 cm. Lubang tanam dibiarkan terbuka minimal 2 minggu kemudian 
ditimbun kembali dengan tanah dicampur pupuk kandang minimal 5 Kg per - 773 - 
lubang.  
(2) Penanaman  
(a) Penanaman dilakukan di awal musim hujan, antara lain sebagai berikut:  
- Membuat lubang tanam kecil di tengah lubang tanam, setinggi dan selebar 
polibeg.  
- Mengeluarkan benih dari polibeg dengan cara menyayat polibeg dari atas ke 
bawah dan tanah tetap utuh, kemudian ditanam, dibuat guludan individu, dan 
disiram.  
(b) Membuat para -para d ari dedaunan untuk melindungi tanaman dari sinar matahari 
hingga tanaman kuat.  
(3) Pemeliharaan Tanaman  
(a) Penyulaman  
Penyulaman dilakukan jika pertumbuhan tanaman terhambat dan/atau mati.  
(b) Penyiraman  
Penyiraman dilakukan jika tidak ada hujan.  
(c) Pemberian mulsa  
Pemberian mulsa dilakukan pada musim kemarau berupa dedaunan.  
(d) Penyiangan  
Penyiangan dilakukan jika terdapat gulma di bawah kanopi tanaman, gulma di luar 
kanopi dikepras.  - 774 - 
(e) Pemangkasan  
Pemangkasan dilakukan pada cabang autotrop.  
(f) Pemupukan  
- Pemupukan NPK (15 -15-15) yang pertama dilakukan satu bulan setelah 
penanaman sebanyak 10 g/pohon.  
- Pemupukan dimasukkan ke dalam larikan yang dibuat sedalam 5 cm, dengan 
jarak 25 cm mengelilingi pokok tanaman, dan ditimbun dengan tanah.  
- Pemupukan NPK (15 -15-15) selanjutnya dibe rikan pada awal dan akhir musim 
hujan dengan dosis disesuaikan dengan umur tanaman.  
- Pemupukan dimasukkan ke dalam larikan yang dibuat sedalam 5 cm selebar 
kanopi tanaman dan ditimbun dengan tanah.  
- Pemupukan organik diberikan setahun sekali yaitu pada awal musim hujan 
dengan dosis disesuaikan dengan umur tanaman.  
- Pemupukan disebar di bawah kanopi tanaman dan ditimbun dengan tanah.  
(g) Pengendalian OPT  
Pengendalian OPT dilakukan untuk meminimalkan kerusakan dan penurunan 
produksi tanaman Pala.  
d) Panen  
(1) Memanen buah  pala untuk dijadikan rempah dilakukan 9 bulan setelah pembungaan,  
warna buah kuning kecoklatan, dan buah mulai merekah (membelah), tempurung - 775 - 
berwarna coklat tua sampai hitam dan mengkilat, warna fuli merah.  
(2) Memanen buah untuk dijadikan minyak atsiri dil akukan 4 -6 bulan setelah pembungaan.  
(3) Memanen buah dilakukan dengan cara memetik langsung dari pohon atau menggunakan 
galah yang dilengkapi keranjang penampung di ujungnya; Selain itu dapat pula 
dilakukan dengan memanjat dan memilih serta memetik buah pala  yang sudah matang 
dan dimasukkan ke dalam keranjang.  
(4) Buah yang jatuh dari pohon, bijinya sebaiknya tidak dicampur dengan biji dari buah 
hasil petik, karena akan mengurangi kualitas biji.  
(5) Buah yang telah dipetik harus segera dibelah, kemudian dipisahkan daging buah, biji dan 
fulinya. Oleh karena itu panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari.  
3) Standar pengendalian OPT tanaman Pala meliputi :  
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu 
di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalu i Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  
(2) penanggulangan; dan  - 776 - 
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
 
b. Usaha  Perkebunan ≥ 25 ha  
SNI 01 -0006 -1993 Standar Mutu Biji Pala  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di tetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindung an Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
 
 
b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun - 777 - 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau te mpat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilak ukan 
sistem kanalisasi.  
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  
 Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya  yang Pada saat 
melakukan - 778 - 
baik dan benar  budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 2 (Dua) Tahun - 779 - 
lahan.  sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  
 
 3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan Pada saat 
penanaman 
pemelihaaan  - 780 - 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 - 781 - 
 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki sumber 
daya manusia,  - 782 - 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendali an 
kebakaran;   
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang  - 783 - 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;   
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup b atas-
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;   
5 Kesanggupan 
memfasilitasi  - 784 - 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;  
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekita r 
perkebunan       
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Pala dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari:  
a) Pengawasan Rutin;  - 785 - 
Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.  
Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada p erusahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat se suai 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau  kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang - 786 - 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai p eraturan perundang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain kpalaa adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan ins idental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insid ental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
STANDAR USAHA BUDI DAYA AKAR WANGI  
No. KBLI : (01284) PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR  
1.  Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian,  
pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman akar wangi.  
 
2.  Defenisi  - 
 
 - 787 - 
3.  Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budi  daya akar wangi  didasarkan atas luasan Usaha, yaitu :  
a. Usaha Perkebunan < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 
4.  persyaratan umum 
usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
 
b. Usaha Perkebunan  ≥ 25 Ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar  
 
 
5.  persyaratan khusus 
usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 h a 
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian - 788 - 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan men cakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar  
perkebunan.   
 
6.  Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
 
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan  
b) Sarana Pemantaua n/drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi: alat pertanian kecil, chainsaw/gergaji mesin  - 789 - 
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: Mobil Pick Up/ truk, Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pengen dalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT sesuai komoditas dan 
luasan kebun sebagai berikut:  
No Nama Alat  Jumlah (Unit)  
1 Knapsack  40 
2 Mist Blower  - 
3 Power Sprayer  - 
4 Fogger/Duster  1 
5 Mesin Bor  - 
 Jumlah alat di atas untuk setiap luasan < 1000 Ha 
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai 
SOP yang ditetapkan  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
a) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah dat a, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya.  
(1) peralatan pemadaman  
perlengkapan pribadi, perlengkapan regu, peralatan tangan, pompa air serta 
kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi  - 790 - 
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position Sys tem), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone  
(3) sarana transportasi  
pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli  
(4) alat pendukung lainnya  
mobil pemadam  kebakaran, dan/atau helicopter  
b) jumlah minimal perlengkapan untuk satu regu inti  
No. Jenis Peralatan  Jumlah  Satuan  
I. Perlengkapan Pribadi 
atau Individu  
12.Helm Pengaman  
13.Lampu Keakar 
wangi  
14.Kacamata 
Pengaman  
15.Masker  
16.Sarung Tangan 
Kulit 
17.Sabuk 
Perlengkapan   
 
 
15 
15 
15 
 
15 
15 
 
15 
  
 
 
buah  
buah  
buah  
 
buah  
buah  
 
buah  
 - 791 - 
18.Peples/botol 
minum  
19.Peluit  
20.Ransel  
21.Sepatu Pemadam  
22.Baju Pemadam  15 
 
15 
15 
15 
15 buah  
 
buah  
buah  
pasang  
buah  
II. Perlengkapan Regu  
7. Tenda Inap dan 
alas tidur  
8. Peralatan P3K  
9. Peralatan 
bengkel  
10. Peralatan 
penerangan  
11. Selimut 
Pelindung  
12. Sarana 
pemantau api 
(drone, cctv), 
disesuaikan  
2 
 
2 
2 
 
1 
 
1 
 
1  
set 
 
set 
set 
 
set 
 
buah  
 
buah  - 792 - 
dengan ko ndisi 
perusahaan  
III. Peralatan Tangan  
9. Kapak Dua 
Fungsi (Kapak 
Cangkul)  
10. Gepyok 
(Pemukul Api)  
11. Garu Tajam  
12. Garu Pacul  
13. Sekop  
14. Pompa 
Punggung  
15. Obor Sulut Tetes  
16. Gergaji 
mesin/chainsaw   
4 
 
 
8 
 
6 
3 
6 
10 
 
1 
 
1  
buah  
 
 
buah  
 
buah  
buah  
buah  
buah  
 
buah  
 
buah  
IV. Pompa Air dan 
Kelengkapannya  
1. Pompa 
bertekanan tinggi  
 
1 
  
 
buah  
 - 793 - 
(minimal 25 HP)  
1. Selang hisap 
(panjang 
minimal 4 
m/buah)  
2. Selang keluar 
(panjang 
minimal 20 
m/rol)  
3. Nozzle  
4. Suntikan
gambut
(khusus
untuk 
perusahaan 
perkebunan di 
lahan gambut)  
5. Tangki air 
(lipat maupun 
tanki portable)   
1 
 
 
5 
 
 
 
2 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1  
rol 
 
 
rol 
 
 
 
buah  
buah  
 
 
 
 
 
 
Buah  
 
 
Buah  - 794 - 
6. Y connector  
2. Pompa jinjing 
(minimal 5 HP)  
1. Selang hisap 
(panjang 
minimal 4 
m/buah)  
2. Selang keluar 
(panjang 
minimal 20 
m/rol)  
3. Nozzle  2 
 
2 
 
 
6 
 
 
 
2 Buah  
 
Buah  
 
 
Buah  
 
 
 
buah  
V. Sarana Pengolahan 
Data dan 
Komunikasi  
4. GPS 
5. Radio 
Genggam/ Handy 
Talky  
6. Megaphone   
 
 
2 
4 
 
 
2  
 
 
buah 
buah  
 
 
buah  - 795 - 
VI. Sarana Transportasi 
(memperhatikan 
kondisi  
wilayah kerja)  
4. Sarana 
transportasi 
pengangkut  
personil untuk 
akar wangiitas 
15 orang (mobil, 
perahu dan atau 
speed boat)  
5. Sarana 
transportasi 
pengangkut 
peralatan (mobil, 
perahu dan atau 
speed boat ) 
6. Sarana     patroli      
(motor/mobil/ sp 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1  
 
 
 
unit 
 
 
 
 
unit  
 
 
 
unit - 796 - 
eed boat dsb) 
 
 
 
3) Fasilitas  minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya akar wangi  meliputi: Fasilitas 
kesehatan untuk penanganan pertama meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasilitas hunian dan air bersih  
 
7.  Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  - 797 - 
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  
8.  Pelayanan  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman akar wangi . 
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
(1) membabat serendah mungkin  
(2) menebang  pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
 
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau 
chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbis ida yang telah terdaftar dan mendapat - 798 - 
izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
 
2) Standar budi daya tanaman Akar Wangi yang baik.  
 
3) Standar pengendalian  OPT tanaman Akar Wangi  
a. Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, menge tahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu 
di wilayah yang t elah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
9.  Persyaratan 
Layanan Jasa  
 
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
- - 799 - 
 
10.  sistem manajemen 
usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
 
a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional P rosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisid a dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
b. Prasana  pengendalian kebakaran lahan perkebunan  
Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemanta u api, dan embung atau penampung air:  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat p enentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis  
2) Embung atau tempat penampungan air tersedia setiap 500 ha (lima ratus hektare) kebun  dengan  - 800 - 
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam 
kondisi tertent u tidak dapat dibangun embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat 
dilakukan sistem kanalisasi.  
Catatan : Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.  
 
c. Sistem  pengendalian kebakaran lahan perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling  sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perus ahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 
(seribu) hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) 
sampai dengan 5.000 (li ma ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 
(lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 
(sepuluh ri bu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  - 801 - 
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  
 Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL Pada saat - 802 - 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  penanaman 
dan 
pemelihaaa n 
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  
 
 6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  - 803 - 
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fun gsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  Pada saat 
penanaman 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 1 (Satu) - 804 - 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Tahun sekali.  
11. Menyampaikan 
laporan keg iatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
 
 
 
 
11.  Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
 
1) Penilaian Kesesuaian  - 805 - 
Checklist kesesuaian Persyaratan Usaha perkebunan Akar Wangi > 25 Ha  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan kebun 
termasuk rencana 
fasilitasi pembanguna n 
kebun masyarakat sekitar   
B Persyaratan Khusus   
1. Memiliki sumber daya 
manusia, sarana, 
prasarana dan sistem 
untuk melakukan 
pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan 
(OPT)   
2. Memiliki sumber daya 
manusia, sarana,  - 806 - 
prasarana dan sistem 
untuk melakuk an 
pembukaan lahan tanpa 
bakar serta pengendalian 
kebakaran;  
3. persetujuan masyarakat 
hukum adat, untuk lahan 
yang digunakan 
seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak 
ulayat;    
4. Kesepakatan antara 
perusahaan perkebunan 
dengan masyarakat 
sekitar tentang aktivitas 
usaha perkebunan 
mencakup batas -batas 
wilayah kerja perusahaan 
perkebunan;   
5. Kesanggupan  - 807 - 
memfasilitasi 
pembangunan kebun 
masyarakat sekitar 
dilengkapi dengan 
rencana kerja dan 
rencana pembiayaan;  
6. Kesanggupan 
melaksanakan kemit raan 
dengan Pekebun, 
karyawan dan masyarakat 
sekitar perkebunan       
 
 
 
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Jarak pagar  dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketent uan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; - 808 - 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarka n laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang mena ngani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal . 
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan ya ng mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang - 809 - 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhad ap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewaji ban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan y ang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
 
 
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN KEMIRI  
NO KBLI : (01289) Pertanian Tanaman Rempah -Rempah, Aromatik/Penyegar,  
dan Obat Lainnya  - 810 - 
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan 
dan pembenihan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri.  
 
 
 
 
 
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan unt uk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain.  
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
kemiri sayur . 
3 Penggolongan Usaha  - 
 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)  
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pemben ihan 
 - 811 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur or ganisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kemiri Sayur  
 
 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/ Jasa a. Kebun sumber benih kemiri sayur  harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun 
sumber benih kemiri sayur ). 
b. Benih tanaman kemiri sayur  yang dihasilkan berupa:  
(1) Biji harus memenuhi kriteria untuk varietas, asal benih , bentuk benih, berat  benih, warna kulit 
benih, kadar air, kesehatan benih, dan daya berkecambah biji.  - 812 - 
(2) Entres  harus memenuhi kriteria untuk kesegaran pucuk, panjang entres, diameter entres, tipe 
tunas, warna batang , dan kesehatan  entres . 
(3) Benih asal biji dalam polibeg harus me menuhi kriteria untuk umur benih, tinggi, jumlah daun, 
warna daun, batang, kesehatan, ukuran polibeg, dan warna polibeg.  
(4) Benih asal sambungan ( grafting ) dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur benih  setelah 
grafting , tinggi, bidang sambungan, jumlah daun, kondisi daun, kesehatan, dan ukuran polibeg.  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
 
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  - 813 - 
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  Pada saat membuka dan 
mengolah lahan  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  - 814 - 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat penanaman 
dan p emeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) tahun 
sekali  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -usul   - 815 - 
benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel  
2 Pencatatan data 
benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
 
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan di dalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih ta naman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani - 816 - 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredara n dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH VANILI  
NO KBLI : (01289) Pertanian Tanaman  Rempah -Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya   
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan 
dan pembenihan tanaman rempah lainnya,  - 817 - 
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman a tau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain.  
c. Organisme Pengga nggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
Vanili . 
3 Penggolongan Usaha  - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)  
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiat an setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pe stisida.  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 - 818 - 
8 Pelayanan  Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Vanili  
 
9 Persyarata n 
Produk/Proses/Jasa  a. Kebun sumber benih vanili  harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber 
benih vanili ). 
b. Benih tanaman vanili  yang dihasilkan berupa:  
1) Sulur  harus memenuhi kriteria untuk umur pohon induk, kondisi tanaman, jumlah ruas, jumlah 
daun, warna daun, diameter batang, kemurnian benih, dan kesehatan benih.  
2) Setek dalam bedengan harus memenuhi kriteria untuk umur tanaman, kondisi tanaman, jumlah 
ruas, jumlah daun, warna daun, diameter batang, kemurnian benih dan kesehatan ben ih. 
3) Benih dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur tanaman, kondisi tanaman, jumlah 
ruas, jumlah daun, warna daun, diameter batang, kemurnian benih , dan kesehatan  benih . 
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Peren canaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 - 819 - 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usah a 
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  Pada  saat 
membuka dan 
mengolah lahan  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  - 820 - 
 
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  
 Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara Setiap 1 (satu ) 
tahun sekali  - 821 - 
periodik  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -usul 
benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan data 
benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan  
   
3 Pencatatan 
kegiat an setiap 
tahapan   - 822 - 
pembenihan  
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang  berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilaku kan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 
 
 
STANDAR USAHA PRODUKSI KAYU MANIS  
NO KBLI : (01289) Produksi Pertanian Tanaman Rempah -Rempah, Aromatik/Penyegar, Dan  - 823 - 
Obat Lainnya Benih Kayu Manis  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mula i dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, 
pembenihannya tanaman rempah lainnya, sep erti kemiri, panili, kayu manis dan pala.  
 
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman . 
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain.  
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang kayu 
manis . 
 
3 Penggolongan Usaha  - 
 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)   
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 - 824 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Penerapan  teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;  
b. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);  
c. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai 
peraturan pe rundang -undangan;  
d. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu;  
e. Memelihara sumber benih.  
 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kend araan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasa n Benih Kayu Manis  - 825 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Kebun sumber benih kayu manis  harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun 
sumber benih kayu manis ). 
b. Benih kayu manis  yang dihasilkan berupa:  
1) Biji harus memenuhi kriteria untuk varieta s, kadar air, kualitas biji/kemurnian fisik, daya 
kecambah biji, kotoran biji, biji tanaman lain, biji gulma, kesehatan . 
2) Polibeg  harus memenuhi kriteria untuk  varietas, umur benih, tinggi benih, warna daun, jumlah 
daun, kesehatan, polibeg.  
10 Sistem Manaj emen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluas i dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  - 826 - 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Um um 
1 Dokumen asal -usul 
benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan data 
benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
Persyaratan Khusus Usaha  
1. Penerapan 
teknologi   - 827 - 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola s umber 
daya alam secara 
lestari.  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
   
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan    - 828 - 
4. Menjamin mutu 
yang d ihasilkan 
sesuai standar 
mutu    
5. Memelihara sumber 
benih    
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggu l lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Apabila UPTD Provinsi tidak dapat melaksan akan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam  bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 - 829 - 
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH PALA  
NO KBLI : (01289) Produksi Benih Pala  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, 
pembibitan, pembenihan pala.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan ke bun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain.  
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
pala. 
3 Penggolongan Usaha  - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel )  
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - - 830 - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasar ana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri dari:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu pada Standar Produksi, S ertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Pala.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Kebun sumber benih pala harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber 
benih pala). 
b. Benih tanaman pala yang dihasilkan berupa:  
1) Biji harus me menuhi kriteria untuk varietas, mutu genetis, mutu fisiologis (daya berkecambah, 
kadar air), mutu fisik ( kondisi fisik , kesehatan  benih, berat biji ), dan pengemasan . 
2) Biji berkecambah harus memenuhi kriteria untuk varietas, mutu genetis (kemurnian), mutu fi sik 
(kondisi fisik, kesehatan), pengemasan dan lama penyimpanan . 
3) Benih dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk mutu genetis/sumber/asal, mutu fisik 
(umur, tinggi benih, diameter batang, jumlah daun, warna daun), kesehatan, polibeg (ukuran, 
warna) . - 831 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitor ing, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembuk aan lahan 
tanpa bakar dan Pada saat membuka 
dan mengolah lahan  - 832 - 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan  (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  
 
 Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  - 833 - 
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat 
penanam an dan 
pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) tahun 
sekali  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -usul 
benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan data   - 834 - 
benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan  
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawa san peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang 
menangani perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT 
Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  - 835 - 
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH SEMUSIM LAINNYA  
(AKAR WANGI)  
NO KBLI : (01199) Pertanian Semusim lainnya YTDl Produksi Benih Tanaman Semusim L ainnya  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan 
kegiatan pembibitannya.    
  
 
 
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperb anyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain.  
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yan g menyerang tanaman 
semusim lainnya ( akar wangi ). 
3 Penggolongan Usaha  - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)  
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 - 836 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi  
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri dari:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Semusim Lainnya 
(Akar Wangi ) 
9 Persyaratan 
Produk/P roses/Jasa  a. Kebun sumber benih akar wangi  harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis standar kebun 
sumber benih  tanaman semusim lainnya  (akar wangi ). 
b. Benih tanaman semusim lainnya ( akar wangi ) dalam bentuk bonggol  harus memenuhi kriteria untuk 
umur ke bun benih sumber, umur benih, tinggi bonggol berakar, jumlah anakan, varietas, kesehatan 
benih, pertumbuhan tanaman dan lama penyimpanan (setelah panen) . - 837 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komu nikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesy aratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan Pada saat membuka dan 
mengola h lahan  - 838 - 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  
 
 Pada saat penan aman 
dan pemeliharaan  - 839 - 
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) tahun 
sekali  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -usul 
benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan data 
benih yang   - 840 - 
diproduksi dan 
diedarkan  
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembeni han   
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusa t dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelak sanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 - 841 - 
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH SEMUSIM LAINNYA  
(KELOR ) 
NO KBLI : (01199) Pertanian Semusim lainnya YTDl Produksi Benih Tanaman Semusim Lainnya  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasi fikasi di tempat lain dan 
kegiatan pembibitannya.    
  
 
 
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, peng usaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain.  
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
semusim lainnya ( kelor ). 
3 Penggolongan Usaha  - 
 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)  
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 - 842 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Org anisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri dari:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksan a  
 
8 Pelayanan  Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Semusim Lainnya 
(Kelor ) 
 
 - 843 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Kebun sumber benih kelor harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber  
benih kelor).  
b. Benih tanaman kelor yang dihasilkan berupa:  
1) Biji harus memenuhi kriteria untuk umur, mutu genetik, mutu fisiologis (daya kecambah, kadar 
air, kematangan), mutu fisik (kemurnian, kesehatan, penampilan), kemasan, pola penyimpanan.  
2) Setek harus memenuhi kriteria untuk asal setek, umur simpan setek, panjang setek, diameter 
setek, kesehatan, warna setek, dan kemasan.  
3) Benih dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur, tinggi benih, warna daun, jumlah 
tangkai daun, kesehatan, dan ukuran polibeg.  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
 
 - 844 - 
 
Melakuka n monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknolo gi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  Pada saat membuka dan 
mengolah lahan  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  - 845 - 
tumbuhan (OPT)  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat p enanaman 
dan pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) tahun 
sekali  
 - 846 - 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -usul 
benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan data 
benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
 
 - 847 - 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan  pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbe nihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik be nih. 
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 848 - 
STANDAR USAHA BUDI DAYA KARET  
NO KBLI : (01 291) Perkebuna n Karet  dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemeliharaan dan pemanenan tanaman  karet . 
2 Istilah dan Definisi  a. Lateks  adalah hasil/produk tanaman karet yang diambil melalui penyadapan untuk diolah selanjutnya 
menjadi  bahan olah karet.  
b. Penyadapan merupakan  suatu tindakan pembukaan pembuluh lateks, agar lateks yang terdapat di 
dalam tanaman karet dapat keluar.  
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Karet didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan K aret < 25 ha.  
b. Usaha Per kebunan ≥ 25 ha.  
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 - 849 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar serta  pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup  batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 
perkebunan.   
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
Sarana Minimum  - 850 - 
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Saran a Pemantauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat apl ikator Pengendalian OPT:  
Alat aplikator Pengendalian OPT Karet untuk setiap luasan ≤ 3.500 ha adalah  
 
No Nama Alat  Jumlah (Unit)  
1 Knapsack  15 
2 Mist Blower  3 
3 Power Sprayer  1 
4 Fogger/Duster  3 - 851 - 
5 Mesin Bor   
  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindunga n Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan.  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, ja ringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas  minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya Karet  meliputi:  - 852 - 
 
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasiitas hunian  dan air bersih  
7 Struktu r organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan  jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  - 853 - 
 
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Karet meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunde r dilakukan dengan cara:  
(1) membabat serendah mungkin  
(2) menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau 
chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan ala ng-alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat 
izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
2) Standar budidaya tanaman karet yang baik antaralain  : 
a) Persyaratan tumbuh  untuk budidaya karet terdiri dari persyaratan iklim dan lahan yang 
minimal pada kriteria sesuai (S) ; 
b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel.  
c) Penyiapan lahan dilakukan dengan pembukaan lahan tanpa bakar  - 854 - 
 
d) Penanaman Karet dapat menggunakan stum okulasi mata tid ur atau benih karet okulasi 
dalam polybag siap tanam, diawali dengan pemupukan dasar menggunakan pupuk yang 
mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta pupuk organik;  
e) Pemeliharaan tanaman karet meliputi penyulaman, pewiwilan, pemupukan, pembentukan 
cabang, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (gulma dan penyakit) dan pembuatan 
lubang biopori disekitar tanaman.  
f) Penyadapan karet disesuaikan dengan kriteria matang sadap yaitu matang sadap pohon atau 
matang sadap kebun. Matang sadap po hon ditentukan  berdasarkan ukuran lilit batang sudah 
mencapai paling kurang 45 cm pada ketinggian 100 cm dari pertautan okulasi. Matang sadap 
kebun apabila jumlah tanaman yang matang sadap sudah mencapai paling kurang 60 persen 
dari populasi tanaman;   
g) Pengem bangan tanaman Karet dapat dilakukan dengan cara perluasan, peremajaan, dan 
Intensifikasi. Pola budidaya tanaman karet yaitu secara monokultur dan polikultur 
(diversifikasi).  
3) Standar pengendalian OPT tanaman Karet meliputi :  
a) Pemantauan dilakukan dengan pe meriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu - 855 - 
di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
- 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesua i dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai 
dengan bidangnya.  
Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Pe nyakit.  
Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  - 856 - 
Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
b. Prasarana pengendalian Karlabun  
Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman 
saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, 
sarana komu nikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam ko ndisi 
tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi.  
Catatan : Menara api dan embu ng untuk luasan minimal 500 Ha.  
c. Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan  Perusahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 
(seribu) hektare;  - 857 - 
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) 
sampai dengan 5.0 00 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 
(lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 
(sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengol ah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  - 858 - 
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian - 859 - 
status ha 
katas tanah  
 
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungs i 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta Pada saat 
penanaman 
pemelihaaan  - 860 - 
mencegah 
terjangkitnya OPT  
 
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
11. Menyampaikan 
laporan kegi atan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 - 861 - 
1) Penilaian kesesuaian  
  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memilik i sumber 
daya manusia,  - 862 - 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;   
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang  - 863 - 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;   
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilay ah 
kerja perusahaan 
perkebunan;   
5 Kesanggupan 
memfasilitasi  - 864 - 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;  
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan       
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Karet  dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; - 865 - 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
 
 
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kine rja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan per kebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewenang an. 
 
 - 866 - 
 
 
 
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas I V atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan  perundang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental di berikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
 - 867 - 
 
 
 
STANDAR  USAHA  PRODUKSI BENIH KARET  
NO KBLI : (01291) Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan laha n, penyemaian, 
pembibitan,  dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan 
lain. 
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
karet.  
3 Penggolong an Usaha  - 
 
 - 868 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)   
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan i nstalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri ata s: 
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Karet  
 - 869 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Benih tanaman karet yang dihasilkan berupa :  
a. Benih dalam bentuk Ent res karet harus memenuhi kriteria untuk untuk klon, kesegaran kayu entres, 
Panjang kayu entres, jumlah mata entres, warna kayu entres, Kesehatan kayu entres, tanggal 
pengambilan, perlakuan kayu entres, dan kemasan.  
b. Benih dalam bentuk biji karet harus memen uhi kriteria untuk klon, daya kecambah biji, kesegaran biji, 
viabilitas biji, kadar air biji, warna biji, dan Kesehatan biji.  
c. Benih dalam bentuk batang bawah karet harus memenuhi kriteria untuk klon, umur batang bawah, 
diameter batang, dan Kesehatan tanama n. 
d. Benih dalam bentuk Stum Okulasi Mata tidur (SOMT) harus memenuhi kriteria untuk batang atas, 
batang bawah, umur batang bawah, tinggi potong/serong, diameter batang, Panjang akar tunggang, 
bentuk akar tunggang, Kesehatan benih, umur mata okulasi, kondisi  mata okulasi, dan batas waktu 
pencabutan.  
e. Benih dalam bentuk okulasi dalam polibeg siap tanam harus memenuhi kriteria untuk batang atas, 
batang bawah, umur benih, tinggi payung pertama, diameter tunas diukur dari pertautan okulasi, 
jumlah payung daun, war na daun, Kesehatan benih, ukuran polibeg, warna polibeg, dan sudut tunas.  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  - 870 - 
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pela yanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
Durasi Pemenuhan  Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  Pada saat 
membuka dan 
mengolah lahan  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  - 871 - 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada sa at 
penanaman dan 
pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
6 Menyampaikan Setiap 1 (satu) - 872 - 
laporan secara 
periodik  tahun sekali  
 
 
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan 
data benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan   - 873 - 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan  
 
 
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lo kal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan  sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.   
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 
 - 874 - 
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA JARAK PAG AR 
NO KBLI : (01 299) Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemeliharaan dan pemanenan tanaman jarak pagar . 
2 Istilah dan Definisi  - 
 
 
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Jarak pagar didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan Jarak pagar < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 - 875 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun t ermasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu T umbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan re ncana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar - 876 - 
perkebunan.   
 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pemantauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c)  Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil   
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pengendalian OPT:  - 877 - 
Alat aplikator Pengendalian OPT jarak pagar untuk setiap luasan adalah Knapsac; Mist 
Blower, Power Sprayer , Fogger/ Duste r, Mesin Bor.  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan.  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
 
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang  terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan t angan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  - 878 - 
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya jarak pagar  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
 
b) Fasilitas Penera ngan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasiitas  hunian dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemu pukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  - 879 - 
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber d aya alam secara lestari untuk 
tanaman jarak pagar meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
 
(1) membabat serendah mungkin  
(2) menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau 
chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan d ibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat 
izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurka n. 
2) Standar budi daya tanaman jarak pagar yang baik  
a) Persyaratan tumbuh  untuk budidaya jarak pagar terdiri dari persyaratan iklim dan lahan yang - 880 - 
minimal pada kriteria sesuai (S) ; 
b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel ;  
c) Penyiapan lahan dilakukan  mulai dari pembukaan dan pengolahan lahan, pengajiran dan 
pembuatan lubang tanam.  
d) Penanaman jarak pagar dilakukan pada awal atau selama musim hujan sehingga kebutuhan 
air bagi tanaman cukup tersedia. Benih yang digunakan merupakan benih siap tanam dalam 
polibeg  dan diberikan pupuk dasar dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur 
hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta pupuk organik ; 
e) Sistem tanam secara monokultur atau tumpang sarri;  
f) Pemeliharaan tanaman jarak pagar meliputi pemangkasan, pemupukan , serta pengendalian 
hama dan penyakit;  
g) Panen dilakukan pada saat buah telah mencapai masak fisiologis;  
h) Pengembangan tanaman jarak pagar dapat dilakukan dengan cara perluasan (ekstensifikasi).  
3) Standar pengendalian OPT tanaman jarak pagar meliputi :  
a) Pemant auan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (sa tu) kali dalam 1 (satu) minggu 
di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan - 881 - 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
5) Gudang Pera latan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
b. Prasarana  pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  - 882 - 
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pu cuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau tempat penampungan air  dengan luasan 500 ha (lima rat us hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).  Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
 
Jangka waktu pemenuhan kew ajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang Pada saat 
melakukan - 883 - 
baik dan benar  budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50. 000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 2 (Dua) Tahun - 884 - 
lahan.  sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  3 (Tiga)  tahun 
sejak HGU 
diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya Pada  saat 
penanaman 
pemelihaaan  - 885 - 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
PENILAIAN KESESUAIAN  - 886 - 
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki s umber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian  - 887 - 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;   
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak  - 888 - 
ulayat;   
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;   
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana  - 889 - 
kerja dan rencana 
pembiayaan;  
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan       
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Jarak pagar  dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . - 890 - 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kin erja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan pe rkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali  sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewenan gan. 
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV at au V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan p erundang -undangan.  
b) Pengawasan Insidental.  - 891 - 
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditem ukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberik an sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
STANDAR USAHA BUDI DAYA AREN  
NO KBLI : (01 299) Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemelihara an dan pemanenan tanaman Aren . 
2 Istilah dan Definisi  - 
 
 
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Aren didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan Aren < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  - 892 - 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 2 5 ha 
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa ba kar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan  mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  - 893 - 
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sek itar 
perkebunan.   
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pema ntauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  - 894 - 
(3) Alat aplikator  Pengendalian OPT:  
Alat aplikator Pengendalian OPT aren meliputi Knapsack 20, Mist Blower 10, Power 
Sprayer 3, Fogger/ Duster 3, Mesin Bor 3. (Jumlah alat di atas untuk setiap luasan < 
4500 Ha)  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlind ungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan.  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendal ian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer , jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . - 895 - 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopte r 
3) Fasilitas  minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya Aren meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasiitas  hunian dan air bersih  
7 Struk tur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawat an jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil panen.  - 896 - 
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Aren meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunde r dilakukan dengan cara:  
(1) membabat serendah mungkin  
(2) menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
 
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau 
chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan al ang-alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat 
izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
2) Standar budi daya tanaman Aren yang baik meliputi :  
a) persyaratan tumbuh  untuk Budidaya are n terdiri dari persyaratan Iklim dan lahan yang - 897 - 
minimal pada kriteria sesuai (S) ; 
b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel.   
c) Penyiapan lahan  dilakukan dengan pembukaan lahan tanpa bakar   
d) Penanaman aren Penanaman aren dapat menggunakan benih siap  tanam dalam polibeg  atau 
benih siap tanam tanpa polibeg dan diawali dengan pemupukan dasar dengan menggunakan 
pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta pupuk organik ; 
e) Pemeliharaan tanaman aren meliputi pemupukan, pemantauan  dan pengendalian organisne 
pengganggu tumbuhan (gulma, hama dan penyakit).  
f) Panen buah aren disesuaikan dengan tujuan panen yaitu, panen nira atau buah nya untuk 
kolang kaling, dengan kriteria dan teknik tertentu ;  
g) Pengembangan tanaman aren dapat dilakuka n dengan cara perluasan (ekstensifikasi), 
Peremajaan, Intensifikasi dan Diversifikasi  
3) Standar pengendalian OPT tanaman Aren meliputi :  
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Pengam atan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu 
di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui S istem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  - 898 - 
(1) pencegahan;  
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
 
b. Usaha Perk ebunan ≥ 25 ha  
-  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang ko mpeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.  
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
 
b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  - 899 - 
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau tempat penampungan air  dengan luasan 500 ha  (lima ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).  Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
Catatan : Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.  
 
 
c. Sistem  pengendalian kebakaran lahan perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan di latih untuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun ku rang dari 1.000 
(seribu) hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) - 900 - 
sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 
(lima ribu sa tu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 
(sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 
 
 
 
 
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  - 901 - 
lestari  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  - 902 - 
perundang -
undangan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberik an 
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 6 (Enam) 
Bulan sejak - 903 - 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  Pada saat 
penanaman 
pemeliha aan 
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  1 (Satu) 
Tahun sekali.  - 904 - 
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebuna n < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi  - 905 - 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar  
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)   
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta  - 906 - 
pengendalian 
kebakaran;  
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas - - 907 - 
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perke bunan       
 
2) Pengawasan  - 908 - 
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Aren dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
1) Pengawasa n Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluas i kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusaha an perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun s ekali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai - 909 - 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai peratura n perundang -undangan.  
 
2) Pengawasan  Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental  ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental d iberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
 
STANDAR USAHA BUDI DAYA SAGU  - 910 - 
NO KBLI: (01299) Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemeliharaan dan pemanenan tanaman  sagu.  
2 Istilah dan Definisi   
 
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Sagu didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan Sagu < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 - 911 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 2 5 ha 
 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bak ar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat seki tar 
perkebunan.   
 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   - 912 - 
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pema ntauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator  Pengendalian OPT:  
Alat aplikator Pengendalian OPT sagu untuk setiap luasan ≤ 4.500 ha adalah Knapsack 
20; Mist Blower 10, Power Sprayer 3, Fogger/ Duster 3, Mesin Bor 3.  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapka n. 
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
 - 913 - 
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah  data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position  System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki d alam usaha budidaya Sagu  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
 - 914 - 
b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasiitas  hunian dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perke bunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat hasil pa nen. 
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Sagu meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara:  
(1) membabat seren dah mungkin  - 915 - 
(2) menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau 
chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dil akukan dengan cara:  
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekanis dan/atau kimiawi  menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat 
izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
2) Standar budi daya tanaman Sagu yang baik meliputi :  
a) persyaratan tumbuh  untuk Budidaya sagu terdiri dari persyaratan Iklim dan laha n yang 
minimal pada kriteria sesuai (S) ; 
b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel.   
c) Penyiapan lahan  dilakukan dengan pembukaan lahan tanpa bakar   
d) Penanaman sagu Penanaman sagu dapat menggunakan benih siap tanam dalam polibeg  atau 
benih siap tana m tanpa polibeg dan diawali dengan pemupukan dasar dengan menggunakan 
pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta pupuk organik ; 
e) Pemeliharaan tanaman sagu meliputi pemupukan, pemantauan dan pengendalian organisne 
pengganggu tu mbuhan (gulma, hama dan penyakit).  - 916 - 
f) Karakter utama pohon sagu siap panen secara  visual (langsung terlihat di kebun/hamparan) 
adalah  berdasarkan pada ukuran morfologi. Kriteria tersebut  adalah ukuran batang dan tinggi 
terbesar dalam satu  rumpun dan jumlah d aun di pucuk/mahkota yang  berjumlah antara 3 - 4 
pelepah, dan belum muncul  bunga (bagian pucuk kelihatan membengkak);  
g) Pengembangan tanaman sagu dapat dilakukan dengan cara perluasan (ekstensifikasi), 
Peremajaan, I ntensifikasi dan Diversifikasi  
3) Standar pe ngendalian OPT tanaman Sagu meliputi :  
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu 
di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
  - 917 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b.  Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
- 
 
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manu sia yang kompeten sesuai 
dengan bidangnya.  
Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendal ian OPT.  
Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
 
b. Prasarana pengendalian Karlabun  
Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
Menara pemantau api tersedi a setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman 
saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, - 918 - 
sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi 
tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dil akukan sistem kanalisasi.  
Catatan : Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.  
 
c. Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Pe rusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  
a) 1 (satu) regu, berjumlah  15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 
(seribu) hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) 
sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang u ntuk luas kebun antara 5.001 
(lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 - 919 - 
(sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
 
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakuka n 
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL Pada saat - 920 - 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.0 00 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 3 (Tiga) tahun 
sejak HGU - 921 - 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
unda ngan  diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangki tnya OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 1 (Satu) 
Tahun sekali.  - 922 - 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
- 
 
1) Penilaian kesesuaian  
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) - 923 - 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)   - 924 - 
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendali an 
kebakaran;   
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan  - 925 - 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup b atas-
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan  - 926 - 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekita r 
perkebunan      
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Sagu  dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada p erusahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  - 927 - 
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat se suai 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau  kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai p eraturan perundang -undangan.  
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insi dental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  - 928 - 
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
inside ntal diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
STAND AR USAHA BUDI DAYA KEMIRI SUNAN  
NO KBLI : (01 299) Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemeliharaan dan pemanenan tanaman Kemiri sunan .  
2 Istilah dan Definisi  - 
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Kemiri sunan didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan Kemiri sunan < 25 ha.  
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.  
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  - 929 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25  ha 
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bak ar serta pengendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup batas -batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat seki tar 
perkebunan.   
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  - 930 - 
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
 
b) Sarana Pema ntauan/ drone  yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator  Pengendalian OPT:  
Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; Mist 
Blower, Power Sprayer , Fogger/ Duster, Mesin Bor.  
d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator.  
e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang diteta pkan.  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan - 931 - 
internet dan menara pemantau api.  
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengol ah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Positi on System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas minimal yang  harus dimiliki  dalam usaha budidaya Kemiri sunan  meliputi:  
a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K  
(2) Poliklinik  
(3) Ambulance ; 
b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik  
c) Fasiitas  hunian dan air bersih  - 932 - 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;  
7) Pencatat  hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk 
tanaman Kemiri sunan meliputi:  
a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara :  
(1) membabat serendah mungkin  
(2) menebang pohon -pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan 
alat parang besar atau kapak  
(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau - 933 - 
chainsaw . 
b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara:  
 
(1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.  
(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk  
c) Pembukaan terhadap lahan alang -alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang -alang 
secara mekani s dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat 
izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.  
2) Standar budidaya tanaman kemiri sunan yang baik meliputi :  
a) Persyaratan tumbuh  untuk budidaya kemiri sunan terdir i dari persyaratan iklim dan lahan 
yang minimal pada kriteria sesuai (S) ; 
b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel ;  
c) Penyiapan lahan dilakukan mulai dari pembukaan dan pengolahan lahan, pengajiran dan 
pembuatan lubang tanam;  
d) Penanaman kemiri su nan dilakukan pada awal musim hujan dalam lubang tanam yang telah 
disiapkan;  
e) Benih yang digunakan adalah benih siap tanam dalam polibeg  dan diawali pemupukan dasar  
menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta 
pupuk  organik ; 
f) Melakukan penyulaman untuk tanaman yang mati atau pertumbuhannya tidak sempurna - 934 - 
dengan cadangan benih yang berumur sama dengan yang telah ditanam sebelumnya yang 
umurnya tidak lebih dari 2 tahun;  
 
g) Pemeliharaan tanaman kemiri sunan meliputi penyia ngan, pemupukan, pembuangan tunas 
air, pengendalian hama dan penyakit serta penyiraman;  
h) Panen dilakukan pada saat buah kemiri sunan telah masak fisiologis. Buah siap panen akan 
diperoleh kurang lebih 6 bulan setelah pembungaan;  
i) Pengembangan tanaman kemiri  sunan dapat dilakukan dengan cara perluasan 
(ekstensifikasi).  
3) Standar pengendalian OPT tanaman Kemiri sunan meliputi :  
a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta 
kondisi ekologis sekitar tanaman.  
b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis 
sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu 
di wilayah yang telah dilakukan pemantauan.  
c) Pengendalian OPT dilaksanakan mel alui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan 
melalui kegiatan:  
(1) pencegahan;  
(2) penanggulangan; dan  
(3) eradikasi.  - 935 - 
dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.  
  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
 
b. Usah a Perkebunan ≥ 25 ha  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yan g kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT . 
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengedalian OPT.  
6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).  
b. Prasarana  pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 met er di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  - 936 - 
2) Embung atau tempat penampungan air  dengan luasan 500  ha (lima ratus hektare) kebun  dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).  Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi.  
Jangka waktu p emenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah sumber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang 
baik dan benar  Pada saat 
melakukan  
budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan - 937 - 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.00 0 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusahaan 
lahan.  2 (Dua) Tahun 
sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  - 938 - 
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undan gan 3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan sejak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya 
genetik serta 
mencegah 
terjangkit nya OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
10. Pelaksanaan 1 (Satu) - 939 - 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  Tahun sekali.  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  - 940 - 
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus  
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme  - 941 - 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalia n 
kebakaran;   
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan yang 
digunakan 
seluruhnya atau 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;    
4 Kesepakatan  - 942 - 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup ba tas-
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;  
5 Kesanggupan 
memfasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;   
6 Kesanggupan  - 943 - 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar  
perkebunan      
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Kemiri sunan  dilaksanakan oleh Menteri  
Pertanian , gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri d ari: 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  laporan Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksa naanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  - 944 - 
Hasil evaluasi kinerja disampaikan k epada perusahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan 
penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun P usat sesuai 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi s esuai peraturan perundang -undangan.  
 
b) Pengawasan Insidental.  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  - 945 - 
Apabila berdasarkan pengawa san insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasa n 
insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  
STANDAR USAHA BUDI DAYA TANAMAN TAHUNAN LAINNYA  
NO KBLI : (01 299) Budidaya Tanaman Tahunan Lainnya  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan l ahan, penanaman, 
pemeliharaan dan pemanenan tanaman  Tanaman Tahunan Lainnya .  
2 Istilah dan Definisi  - 
 
 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Tanaman Tahunan Lainnya didasarkan atas luasan Usaha, yaitu  
a. Usaha Perkebunan < 25 ha.  
b. Usaha Perkeb unan ≥ 25 ha.  
 - 946 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha  Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);  
2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pe ngendalian kebakaran;  
3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian 
berada di atas tanah hak ulayat;  
4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha 
perkebunan mencakup ba tas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  
5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana 
kerja dan rencana pembiayaan;  
6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar - 947 - 
perkebu nan.   
 
6 Sarana  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha  
1) Sarana Pengendalian OPT terpadu   
a) Alat Identifikasi OPT  
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang ditetapkan.  
b) Sarana Pemantauan/ drone yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan 
kebakaran.  
c) Alat Pengendalian OPT  
(1) Alat Eradikasi:  
(a) Alat Pertanian Kecil  
(b) Chain -saw/Gergaji Mesin  
(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:  
(a) Mobil Pick Up/ truk  
(b) Traktor Roda 4/Roda 2  
(3) Alat aplikator Pengendali an OPT: Knapsack; Mist Blower; Power Sprayer; dan Fogger.  - 948 - 
d) Alat penghancur/pemusnah limbah  B3 
e) Alat Pelindung Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan  
2) Sarana pengendalian kebakaran   
Sarana pengendalian kebakaran meliputi:  
a) Sarana pemantauan titik panas meliputi  perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet dan menara pemantau api.  
 
b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, 
transportasi serta alat pendukung  lainnya:  
(1) peralatan pemadaman;  
(a) perlengkapan pribadi  
(b) perlengkapan regu  
(c) peralatan tangan  
(d) pompa air serta kelengkapannya  
(2) pengolahan data dan komunikasi;  
komputer, jaringan internet, GPS ( Global Position System ), Radio Genggam atau HT 
(Handy Talky ), dan megaphone . 
(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangk ut peralatan, dan sarana patroli.  
(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter  
3) Fasilitas  minimal yang  harus dimiliki dalam usaha budidaya Tanaman Tahunan Lainnya  meliputi:  - 949 - 
a) Fasilitas kesehatan minimal untuk penanganan pertama  : 
(1) Unit P3K;  
(2) Poliklinik ; 
(3) Ambulance  
b) Fasilitas penerangan (listrik): Genset dan instalasi listrik  
c) Fasilitas  Hunian dan air bersih  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha P erkebunan ≥ 25 Ha  
1) Manager kebun;  
2) Adminitrasi kebun;  
3) Asisten kebun;  
4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);  
5) Pengawas dan pelaksana panen;  
6) Pencatat hasil panen.  
8 Pelayanan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
1) Stand ar budi daya tanaman Tanaman Tahunan Lainnya yang baik.  
a) Lahan yang digunakan harus terbebas dari kawasan hutan;  - 950 - 
b) Pembukaan dan pengolahan lahan dilakukan dengan cara tanpa membakar;  
c) Syarat tanah yang baik untuk menanam Tanaman Tahunan Lainnya adalah sesuai dengan 
kriteria kesesuaian lahan minimal S3;  
d) Benih yang digunakan adalah benih unggul bersertifikat;  
e) Pemupukan diberikan sesuai hasil rekomendasi dan kondisi lahan setempat;  
f) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu;  
g) Pestisida yang digunakan untuk pengend alian harus terdaftar di Kementerian Pertanian  
 
2) Standar pengendalian OPT tanaman Tanaman Tahunan Lainnya .  
a) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu;  
b) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian  
9 Persyaratan 
Produk /Proses/Jasa  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
- 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Prasarana Pengendalian OPT minimum yang harus dimiliki :  
1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten 
sesuai dengan bidangnya.  
2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)  - 951 - 
3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.  
4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri ( APD) untuk pengendalian OPT.  
5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT.  
 
b. Prasarana pengendalian kebakaan meliputi:  
1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun 
tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara ap i dilengkapi dengan peta kerja, 
teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.  
2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan  
ukuran  paling  kecil  20 x 20 x 2 me ter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam 
kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan 
sistem kanalisasi  
Catatan : Menara api dan embu ng untuk luasan minimal 500 Ha.  
c. Sistem pengendalian kebakaran l ahan perkebunan  
Sumber Daya Manusia  
1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan 
karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran 
Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang  merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang 
bermitra dengan Perusahaan Perkebunan  
2) Jumlah regu inti terdiri atas:  - 952 - 
a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 
(seribu) hektare;  
b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) ora ng untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) 
sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;  
c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 
(lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau  
d) 4 (empat) regu, berjuml ah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 
(sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.  
Jangka waktu pemenuhan kewajiban:  
No. Kewajiban  Jangka waktu 
pemenuhan  
1. Penerapan 
Pembukaan 
teknologi tanpa 
bakar dan 
mengolah su mber 
daya alam secara 
lestari  Pada saat 
membuka dan 
mengolah 
lahan  
2. Penerapan teknik 
budi daya yang Pada saat 
melakukan - 953 - 
baik dan benar  budi daya  
3. Penerapan sistem 
pengendalian OPT  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
4. Penerapan UKL 
dan UPL sesuai  
peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  
5. Menyampaikan 
peta digital lokasi 
perizinan 
berusaha skala 
1:100.000 atau 
1:50.000 sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan.  6 (Enam) 
Bukan setelah 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
6. Pengusa haan 2 (Dua) Tahun - 954 - 
lahan.  sejak 
pemberian 
status ha 
katas tanah  
7. Fasilitasi 
bangunan kebun 
masyarakat sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  3 (Tiga) tahun 
sejak HGU 
diberikan  
8. Kemitraan dengan 
pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar.  6 (Enam) 
Bulan se jak 
perizinan 
berusaha 
diterbitkan.  
9. Menjaga 
kelestarian fungsi 
lingkungan dan 
keragaman 
sumber daya Pada saat 
penanaman 
dan 
pemelihaaan  - 955 - 
genetik serta 
mencegah 
terjangkitnya OPT  
10. Pelaksanaan 
tanggung jawab 
sosial dan 
lingkungan sesuai 
peraturan 
perundang -
undangan  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
11. Menyampaikan 
laporan kegiatan 
usaha secara 
periodik.  1 (Satu) 
Tahun sekali.  
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Usaha Perkebunan < 25 ha  
- 
b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  
 - 956 - 
1) Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAI AN 
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyaratan 
Umum   
1 Rencana kerja 
pembangunan 
kebun termasuk 
rencana fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar   
B Persyaratan 
Khusus   
1 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana  - 957 - 
dan sistem  untuk 
melakukan 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
2 Memiliki sumber 
daya manusia, 
sarana, prasarana 
dan sistem untuk 
melakukan 
pembukaan lahan 
tanpa bakar serta 
pengendalian 
kebakaran;   
3 persetujuan 
masyarakat 
hukum adat, 
untuk lahan ya ng 
digunakan 
seluruhnya atau  - 958 - 
sebagian berada di 
atas tanah hak 
ulayat;   
4 Kesepakatan 
antara 
perusahaan 
perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar tentang 
aktivitas usaha 
perkebunan 
mencakup batas -
batas wilayah 
kerja perusahaan 
perkebunan;   
5 Kesanggupan 
mem fasilitasi 
pembangunan 
kebun masyarakat 
sekitar dilengkapi  - 959 - 
dengan rencana 
kerja dan rencana 
pembiayaan;  
6 Kesanggupan 
melaksanakan 
kemitraan dengan 
Pekebun, 
karyawan dan 
masyarakat 
sekitar 
perkebunan       
 
2) Pengawasan  
Pengawasan terhadap usaha budi daya  tanaman Tanaman Tahunan Lainnya  dilaksanakan oleh 
Menteri  Pertanian , gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri dari : 
a) Pengawasan Rutin; 
Pengawasan rutin mencakup  lapora n Pelaku Usaha  dan inspeksi lapangan  berupa:  
(1) Evaluasi Kinerja  
Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan - 960 - 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan . 
Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakuka n oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan 
bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan 
evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.  
(2) Penilaian Usaha Perkebunan  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan  pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap 
operasinal.  
Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan 
penilaian pada tahap oper asional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas 
Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewenangan.  
Hasil penilaian untuk tahap pem bangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.  
Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V.  
Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan 
kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang 
disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha 
perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan.  - 961 - 
 
b) Pengawasan Insiden tal. 
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga 
lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilak ukan 
oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan 
perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.  
Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan 
insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundan g-undangan.  
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH JARAK PAGAR  
NO KBLI : (01 220) Pertanian Buah -Buahan Tropis dan Subtropis   
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan  penyiapan/pelaksanaan, pembibitan dan 
pembenihan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis.  
 
 
 
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kep emilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan 
lain. - 962 - 
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
jarak pagar.  
3 Penggolongan Usaha  - 
 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen a sal usul benih (bersertifikat dan berlabel)  
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme P enganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  - 963 - 
 
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Jarak Pagar  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Kebun sumber benih kurma harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber 
benih jarak pagar)  dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, 
campuran biji gulma, dan tanaman lain.  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan  berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  - 964 - 
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifita s penerapan sistem manajemen usaha  
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  Pada saat membuka 
dan mengolah lahan  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan Pada saat 
penanaman dan - 965 - 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  pemeliharaan  
4. Menjam in mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) tahun 
sekali  
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan   a. Penilaian Kesesuaian  
 - 966 - 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan 
data benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan di lakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan - 967 - 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang me nyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran beni h dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 
 
 
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH AREN  
NO KBLI : (01 220) Pertanian Buah -Buahan Tropis dan Subtropis   
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, 
pembibitan, dan pembenihan tanaman buat tropis dan subtropi s. 
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pe laku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan - 968 - 
lain. 
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
aren.  
3 Penggolongan Usaha  - 
 
 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabe l) 
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasar ana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 - 969 - 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produksi , Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Aren  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Benih tanaman aren yang dihasilkan berupa :  
a. Benih aren dalam bentuk biji harus memenuhi kriteria untuk berat biji, warna kulit biji, tampilan biji, 
dan kesehatan  biji. 
b. Benih aren dalam bentuk kecambah harus memenuhi kriteria untuk panjang apokol, warna apokol, 
tampilan apokol, dan kesehatan.  
c. Benih aren dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur benih, tinggi tanaman, lilit batang 
semu, warna daun, jumlah dau n, kondisi daun, kesehatan benih, ukuran polibeg, dan warna polibeg.  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  - 970 - 
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan  dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
 
 
 
 
Durasi Pemenuha n Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan Pada saat membuka 
dan mengolah lahan  - 971 - 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan Pada s aat 
penanaman dan - 972 - 
sesuai standar 
mutu  pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) tahun 
sekali  
 
 
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat    - 973 - 
- Berlabel  
2 Pencatatan 
data benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
 
 
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan d an sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  - 974 - 
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH SAGU  
NO KBLI : (0129 9) Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya  
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan 
dan pembibitan tanaman tahunan lainnya.  
 
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman ata u bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan - 975 - 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan 
lain. 
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
kurma.  
3 Penggolongan Usaha  - 
 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)  
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedar kan 
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangku t benih, pupuk dan pestisida.  
 - 976 - 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tana man Sagu  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Benih tanaman sagu yang dihasilkan berupa :  
a. Benih sagu dalam bentuk anakan (sucker) harus memenuhi kriteria untuk berat benih, bentuk banir, 
kondisi daun, perlakuan bekas pemotongan anakan, dan kesehatan benih.  
b. Benih sagu tanpa polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur benih, berat benih, bentuk banir, 
warna daun tua, kondisi daun, jumlah daun, warna tangkai pelepah daun, panjang akar primer, akar 
napas, perlakuan bekas pemotongan anakan, dan kesehatan benih.  
c. Benih sagu dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur benih, warna daun tua, kondisi daun, 
jumlah daun, warna tangkai pelepah daun, kesehatan benih, ukuran dan warna polibeg.  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perenca naan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  - 977 - 
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
 
 
 
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan Pada saat membuka 
dan mengolah lahan  - 978 - 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan Pada saat 
penanaman dan - 979 - 
sesuai standar 
mutu  pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (sat u) tahun 
sekali  
 
 
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat    - 980 - 
- Berlabel  
2 Pencatatan 
data benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
 
 
b. pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT  yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat d ilakukan oleh UPT Pusat.  - 981 - 
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita a cara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH JAMBU METE  
NO KBLI : (01 252) Pertanian Buah Biji Kacang -Kacangan   
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaia n, pembibitan 
dan pembenihan tanaman buah biji kacang -kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, 
chestnut, kenari, walnut dan kacangkacangan yang lainnya.  
 
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk mem produksi/memperbanyak tanaman.  - 982 - 
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain.  
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan pe nyakit utama yang menyerang tanaman 
kurma.  
3 Penggolongan Usaha  - 
 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)   
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 - 983 - 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Jambu Mete  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Kebun sum ber benih jambu mete harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun 
sumber benih jambu mete) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, 
kesehatan, campuran biji gulma, dan tanaman lain.  
 
b. Benih jambu mete dalam  bentuk biji mengacu SNI benih jambu mete 01-7154 -2006  yang harus 
memenuhi kriteria untuk mutu fisiologis (daya berkecambah), mutu fisik berupa kemurnian benih, 
kotoran benih, biji tanaman lain, biji gulma, kadar air.  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan  dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  - 984 - 
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
 
 
 
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan Pada saat membuka dan 
mengolah lahan  - 985 - 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  - 986 - 
sesuai standar 
mutu  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat penanaman 
dan pemeliharaan  
6 Menyampa ikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) tahun 
sekali  
 
 
 
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat    - 987 - 
- Berlabel  
2 Pencatatan 
data benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
 
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggu l dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi t idak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  - 988 - 
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian d an pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH KEMIRI SUNAN  
NO KBLI : ( 01299 ) Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya   
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha per kebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan 
dan pembenihan pohon cemara, tanaman jarak pagar dan tanaman tahunan lainnya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/ memperbanyak t anaman.  - 989 - 
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan 
lain. 
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan pen yakit utama yang menyerang tanaman 
kemiri sunan.  
3 Penggolongan Usaha  - 
 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)   
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 - 990 - 
7 Struktur organisa si 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran,dan Pengawasan Benih Tanaman Kemiri Sunan  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Benih tanaman kemiri sunan yang dihasilkan berupa :  
a. Benih kemiri sunan dalam bentuk biji harus memenuhi kriteria untuk varietas, asal benih, bentuk 
benih, berat benih, warna kulit benih, kadar air, kesehatan benih, dan daya berkecambah biji.  
b. Benih kemiri su nan dalam bentuk entres harus memenuhi kriteria untuk kesegaran pucuk, panjang 
entres, diameter entres, tipe tunas, warna batang tunas, dan kesehatan entres.  
 
c. Benih kemiri sunan asal biji dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur benih, tinggi tanam an, 
warna daun, jumlah daun, batang, kesehatan benih, ukuran polibeg dan warna polibeg.  
d. Benih kemiri sunan asal sambungan ( grafting ) dalam polibeg harus memenuhi kriteria umur benih 
setelang sambungan, tinggi tanaman, bidang sambungan, jumlah daun, kondisi  daun, kesehatan benih, 
ukuran polibeg dan warna polibeg.  
 - 991 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  
d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produk si; 
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
 
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi Pada saat membuka 
dan mengolah lahan  - 992 - 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  - 993 - 
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat 
penanaman  dan 
pemeliharaan  
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) 
tahun sekali  
 
 
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyar atan Umum  
1 Dokumen asal -  - 994 - 
usul benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel  
2 Pencatatan 
data benih yang 
diproduksi dan 
diedarkan    
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
 
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang die darkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi  benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani - 995 - 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan  peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA PRODUKS I BENIH TANAMAN TAHUNAN LAINNYA  
NO KBLI :  (01299 ) Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya   - 996 - 
1. Ruang Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan 
dan pembenihan pohon cemara, tanaman jarak pagar dan tanaman tahunan lainnya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/ memperbanyak tanaman.  
b. Dokumen asal -usul benih adalah dokumen -dokumen yang menerangkan asal -usul benih, pengusaan 
dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku u saha, dan/atau kelas benih, dan keterangan 
lain. 
c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman 
tahunan lainnya.  
3 Penggolongan Usaha  - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berla bel) 
b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan  
c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - - 997 - 
6 Sarana  
 a. Tersedia sumber dan instalasi air  
b. Area pembenihan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)  
c. Sarana dan pras arana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.  
 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 Struktur organisasi paling kurang terdiri atas:  
a. Pemilik/Pengelola  
b. Manajer kebun  
c. Pelaksana  
 
8 Pelayanan  Mengacu kepada Standar Produk si, Sertifikasi, Peredaran,dan Pengawasan Benih Tanaman Tahunan 
Lainnya  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  Kebun sumber benih tanaman tahunan lainnya harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis 
(standar kebun sumber benih tanaman tahunan lainnya) dan p engujian laboratorium untuk kadar air, 
kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, campuran biji gulma, dan tanaman lain.  
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan;  
c. Komunikasi pelanggan;  - 998 - 
d. Peningkatan berke lanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;  
e. Tindakan pencegahan;  
f. Tindakan perbaikan.  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
b. Efektifitas pene rapan sistem manajemen usaha  
 
Durasi Pemenuhan Kewajiban  
No Kewajiban  Jangka waktu 
Pemenuhan  
1. Penerapan 
teknologi 
pembukaan lahan 
tanpa bakar dan 
mengelola sumber 
daya alam secara 
lestari.  
 Pada saat membuka 
dan mengolah lahan  - 999 - 
 
2. Penerapan sistem 
pengendalian 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan (OPT)  
 Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
3. Penerapan Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan 
perundang -
undangan  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
4. Menjamin mutu 
yang dihasilkan 
sesuai standar 
mutu  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  - 1000 - 
 
5. Memelihara 
sumber benih  Pada saat 
penanaman dan 
pemeliharaan  
6 Menyampaikan 
laporan secara 
periodik  Setiap 1 (satu) 
tahun sekali  
 
 
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
 
No Kriteria  Ada/  
Tidak  Ket  
Persyaratan Umum  
1 Dokumen asal -
usul benih  
- Bersertifikat  
- Berlabel    
2 Pencatatan 
data benih yang   - 1001 - 
diproduksi dan 
diedarkan  
3 Pencatatan 
kegiatan setiap 
tahapan 
pembenihan    
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dil akukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan 
antar provinsi.  
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan 
oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang men yelenggarakan tugas 
dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani 
perbenihan.  
3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih  dilakukan secara berkala atau sewaktu -waktu.  
5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.  
6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang 
ditandatangani oleh produsen dan PBT.  
 
 - 1002 - 
 
STANDAR USAHA SERTIFIKASI BENIH TANA MAN PERKEBUNAN  
No  
SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN  
0114     Perkebunan Tebu  
01140   Perkebunan Tebu  
0115     Perkebunan Tembakau  
01150   Perkebunan Tembakau  
0116     Pertanian Tanaman Berserat  
01160   Pertanian Tanaman Be rserat  
0119     Pertanian Tanaman Semusim Lainnya  
0126     Perkebunan Buah -Buahan Penghasil Minyak (Oleaginous)  
01261   Perkebunan Buah Kelapa  
01262   Perkebunan Buah Kelapa Sawit  
01269   Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya  
0127     Pertanian Tanaman U ntuk Bahan Minuman  
01270   Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman  
0128     Perkebunan Tanaman Rempah -Rempah, Aromatik / Penyegar, Narkotik Dan Obat  
01281   Perkebunan Lada  
01282   Perkebunan Cengkeh  - 1003 - 
01284    Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar  
01285   Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang  
01286   Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang  
01287   Pertanian Tanaman Narkotika Dan Tanaman Obat  Terlarang  
01289   Pertanian Tanaman Rempah -Rempah, Aromatik/Penyegar,  dan Obat Lainnya  
0129     Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya  
01291   Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya  
01299   Pertanian Cema ra Dan Tanaman Tahunan Lainnya  
1 Ruang Lingkup  Sertifikasi tanaman Perkebunan bertujuan untuk menjamin mutu dan kemurnian varietas tanaman 
perkebunan .  
2 Istilah dan Definisi  a. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan 
sertifikat benih unggul atau benih unggul lokal.  
b. Sertifikat Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuh i persyaratan mutu yang 
diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen 
benih atas benih.  
c. Produsen Benih adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki izin usaha memproduksi benih.  
d. Produksi benih adal ah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih unggul atau benih unggul 
lokal.  
e. Benih Unggul Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut Benih Unggul adalah benih yang 
diproduksi dari varietas unggul tanaman perkebunan;  - 1004 - 
f. Benih Unggul Lokal Tanaman Perkebun an yang selanjutnya disebut Benih Unggul Lokal adalah benih 
yang diproduksi dari varietas lokal tanaman perkebunan;  
g. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut sebagai PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang 
lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang u ntuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman 
yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang 
berwenang.  
h. Pemilik varietas adalah pemulia dan/atau badan usaha penyelenggara pemuliaan untuk menghasilkan 
variet as. 
i. Peredaran Benih adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran dan/atau 
penjualan benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada pekebun atau perusahaan 
perkebunan di dalam negeri dan/atau lua r negeri.  
3 Persyaratan Umum  a. Surat permohonan sertifikasi  
b. Memiliki izin usaha produksi benih tanaman perkebunan  
c. SK kebun sumber benih  
d. Dokumen penguasaan sapras dan lahan  
e. Ketersediaan tenaga perbenihan  
f. Rekaman pemeliharaan KSB dan peta lokasi pembibitan  
g. Pembayaran penerimaan negar a (retribusi daerah / PNBP)  
h. Menjaga dan bertanggung jawab terhadap mutu benih  
i. Pemasangan label setelah kegiatan sertifikasi selesai  - 1005 - 
j. Laporan penyaluran benih  
4 Persyaratan khusus 
atau Persyaratan 
Teknis Produk, 
Proses, dan/atau 
Jasa a. Surat permohonan serti fikasi;  
b. Memiliki izin usaha produksi benih tanaman  perkebunan;  
c. Dokumen  penguasaan  sapras dan  lahan;  
d. Ketersediaantenaga  perbenihan;  
e. Dokumen asal  usul benih  (DO/suratketerangan);  
f. Rekaman  pemeliharaan  KSB dan peta  lokasi  
 
5 Sarana  
 Untuk dapat memenuhi persy aratan khusus, pelaku usaha harus memiliki sarana minimal berupa :  
a. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber;  
b. Memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis 
tanaman; dan  
c. Memiliki tenaga ahli dan/atau ter ampil di bidang perbenihan.  
6 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN   
No A. Persyaratan Umum  Ketersediaan 
(ada/tidak - 1006 - 
ada) 
1 Surat permohonan 
sertifikasi   
2 Izin usaha produksi benih 
tanaman perkebunan   
3 SK kebun sumber benih   
4 Dokumen penguasaan 
sapras dan lahan   
5 Dokumen Ketersediaan 
tenaga perbenihan   
6 Rekaman pemeliharaan KSB 
dan peta lokasi pembibitan   
7 Pembayaran penerimaan 
negara (retribusi daerah / 
PNBP   
 B. Persyaratan Khusus   
1 Surat permohonan 
sertifikasi;  
  
2 Memiliki izin usaha  - 1007 - 
produksi benih 
tanaman perkebunan;  
 
3 Dokumen penguasaan 
sapras dan lahan;  
  
4 Ketersediaantenaga 
perbenihan;  
  
5 Dokumen asal usul 
benih 
(DO/suratketerangan);  
  
6 Rekaman 
pemeliharaan KSB 
dan peta lokasi  
  
 
 
 - 1008 - 
 
 
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan terhadap pemasangan label oleh P engawas Benih Tanaman (PBT)  
2) Pengawasan dilakukan terhadap produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat benih oleh UPT 
Pusat / UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Serti fikasi Benih 
untuk tetap menjaga mutu benih.  
3) Pengawasan terhadap pembayaran penerimaan negara oleh petugas UPTD  
4) Laporan kegiatan berupa data produksi benih dan benih yang diedarkan serta rencana produksi 
tahunan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi  perkebunan dengan tembusan kepala UPT 
Pusat dan UPTD Provinsi yang  menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih.  
5) Benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan dan 
didokumentasikan dengan  berita acara yang ditandatangani oleh produsen benih dan PBT.  
6) Terhadap benih yang tidak sesuai, d alam waktu 7 hari pengedar wajib membuktikan kebenaran 
dokumen atas benih dan bila tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen maka PBT akan 
menghentikan pereda ran benih tersebut.  
7) Bila ada kecurigaan atas mutu benih yang beredar maka akan dilakukan penghentian sementara 
terhadap peredaran benih tersebut kemudian dilakukan pengecekan mutu benih selama paling 
lama 25 hari kerja.  Benih dapat diedarkan kembali bila benih dianggap masih memenuhi standar - 1009 - 
mutu atau persyaratan teknis minimal.  Bila benih tidak memenuhi standar mutu atau 
persyaratan teknis minimal maka benih harus ditarik dari peredaran . 
 
STANDAR USAHA PEM ASUKAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN  
No IZIN PEMASUKA N BENIH PERKEBUNAN  
46202 Perdagangan besar buah yang mengandung minyak  
46209 Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya  
 
1 Ruang Lingkup  Pemasukan benih tanaman perkebunan agar tidak masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT) dari 
luar ne geri yang dapat merusak tanaman perkebunan dan tersedianya kebutuhan benih bermutu.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih Tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau 
mengembangbiakkan tanaman.  
b. Pendaftaran adalah pendaftaran usa ha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.  
c. Pemasukan benih adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan benih tanaman dari luar negeri ke 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
d. Izin Pemasukan adalah keterangan tertulis berisikan hak yan g diberikan oleh Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk kepada badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah, pemerhati tanaman, dan pelanggan 
luar negeri untuk dapat melakukan kegiatan pemasukan benih  - 1010 - 
3 Persyaratan Umum   
4 Persyaratan khusus 
atau Persyarata n 
Teknis Produk, 
Proses, dan/atau 
Jasa a. Surat Pernyataan yang Berhak Bertandatangan  
b. Surat Permohonan (PDF)  
c. Information Required for seed introduction/importer to Indonesia (PDF)  
d. Hak atas tanah (PDF).  
e. Rekomendasi Kesiapan Lahan Dari Dinas Perkebunan Sesuai K ewenangan  
f. Pernyataan Bahwa Benih Untuk di Budidayakan di Kebun Sendiri  
g. Bukti Pembelian Benih Dalam Negeri Minimal 75% Dari Kebutuhan Yang Akan Dibudidayakan  
h. Technical  Information for Commodity(s) Proposed Exported into Indonesia , terhadap pemasukan benih 
untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal  
5 Sarana  - 
 
6 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
A. Persyarat an Khusus   
1 Surat Pernyataan  - 1011 - 
yang Berhak 
Bertandatangan  
2 Surat Permohonan 
(PDF)   
3 Information Required 
for seed 
introduction/importer 
to Indonesia (PDF)   
4 hak atas tanah (PDF).   
5 Rekomendasi 
Kesiapan Lahan Dari 
Dinas Perkebunan 
Sesuai Kewenangan   
6 Pernyataan Bahwa 
Benih Untuk di 
Budidayakan di 
Kebun Sendiri   
7 Bukti Pembelian 
Benih Dalam Negeri 
Minimal 75% Dari  - 1012 - 
Kebutuhan Yang 
Akan Dibudidayakan  
8 Technical Information 
for Commodity(s) 
Proposed Exported 
into Indonesia, 
terhadap pemasukan 
benih untuk pertama 
kali dari jenis 
tanaman dan/atau 
negara asal   
9 Data Dukung   
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan administratif  
Evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan komitmen paling lama 8 (delapan) 
hari sejak penyampaian pemenuhan Komitmen secara lengkap dan benar. Berdasarkan hasil 
evaluasi tersebut diberikan p ersetujuan atau penolakan yang disampaikan kepada PVTPP untuk 
dilakukan notifikasi ke system OSS.  
Atas hasil evaluasi berupa penolakan, akan diberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk - 1013 - 
mengajukan uang pemenuhan komitmen. Lembaga OSS akan menerbitkan izi n pemasukan benih 
tanaman untuk hasil evaluasi yang berupa persetujuan, yang dilengkapi dengan pejabat pemberi 
persetujuan. Jangka waktu penyampaian hasil evaluasi melalui notifikasi OSS paling lama 2 (dua) 
hari. 
Setelah memiliki Izin Pemasukan Benih Tanam an yang berlaku, Pelaku Usahadalam melaksanakan 
kegiatan usahanya memiliki kewajiban untuk  : 
a) Memenuhi standar mutu sesuai dengan keputusan pelepasan varietas;  
b) Memenuhi ketentuan izin pemasukan benih tanaman sesuai peruntukannya  
c) Menyampaikan realisasi pemas ukan benih sesuai dengan jenis dan jumlah yang diajukan 
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemasukan benih kepada Direktur 
Jenderal Perkebunan;;  
d) Melakukan pemusnahan sisa benih dengan izin pemasukan benih untuk  pengujian mutu 
benih dan uji profisiensi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang 
karantina tumbuhan.  
2) Pengawasan lapangan  
a) Pengawasan di tempat pemasukan  
Pengawasan dilaksanakan oleh Petugas Karantina Tumbuhan, dilakukan secara bersamaan 
dengan tindakan pemeriksaan administratif, yaitu :  
(1) Apabila belum disertai izin pemasukan terhadap benih dilakukan tindakan penahanan 
dan kepada pemilik atau kuasanya diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari kerja setelah diterima surat penahanan haru s menyerahkan Izin Pemasukan - 1014 - 
Benih.  
(2) Apabila Izin Pemasukan Benih tidak sah dan/atau tidak benar, maka dilakukan tindakan 
penolakan, apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja belum 
atau tidak dapat dipenuhi.  
(3) Apabila Izin Pemasukan B enih dan dokumen persyaratan lainnya sah dan benar maka 
dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan dan tindakan karantina tumbuhan lainnya 
sesuai peraturan perundang -undangan di bidang perkarantinaan.  
(4) Dilakukan penolahan terhadap jumlah benih yang melebihi j umlah yang diajukan. 
Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima 
surat penolakan tidak segera membawa benih keluar dari wilayah Negara Republik 
Indonesia, maka dilakukan tindakan pemusnahan.  
b) Pengawasan pada pengguna benih impor  
Wajib melaporkan realisasi pemasukan benih dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja terhitung sejak diterbitkannya sertifikat pelepasan oleh Kepala Badan Karantina 
Pertanian kepada Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.  
Pengawasan dilakukan terhadap pengguna benih impor sesuai dengan ijin pemasukan oleh 
UPT Pusat / UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan 
Sertifikasi Benih untuk tetap menjaga mutu benih. Apabila UPTD Provinsi tidak dapat 
melaks anakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.  
Pengawasan di lokasi penggunaan benih dapat dilakukan sewaktu -waktu dalam rangka 
sinkronisasi izin pemasukan dengan penggunaan benih di lapangan terhadap izin pemasukan - 1015 - 
yang diterbitkan. Pengawasan dilakuk an terhadap jenis, jumlah, lokasi dan perusahaan 
penerima.  
 
 
STANDAR PENGELUARAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN  
No KBLI  
IZIN PENGELUARAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN  
46202 Perdagangan besar buah yang mengandung minyak  
46209 Perdagangan besar hasil pertanian dan h ewan hidup lainnya  
 
 
1 Ruang Lingkup  Pengeluaran  benih tanaman perkebunan agar menjaga, mengamankan, dan melestarikan plasma nutfah . 
 
2 Istilah dan Definisi  a. Benih Tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau 
mengembang biakkan tanaman.  
b. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.  
c. Pengeluaran benih adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan benih dari wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
d. Izin pengeluaran adalah keteranga n tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Menteri atau pejabat 
yang ditunjuk kepada badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah, pemerhati tanaman, dan - 1016 - 
pelanggan luar negeri untuk dapat melakukan kegiatan pengeluaran benih.  
 
3 Persyaratan Umum  a. Izin/T anda Daftar Produsen/Pengedar Benih (pdf)  
b. Surat Pernyataan Yang Berhak Bertandatangan (pdf)  
c. Surat Permohonan (pdf)  
d. Surat keterangan ketersediaan/tidaknya benih (pdf)yang dibutuhkan dari sumber benih luar negeri (pdf)  
e. Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanak an Sesuai Ketentuan Lembaga OSS.  
4 Persyaratan khusus 
atau Persyaratan 
Teknis Produk, 
Proses, dan/atau 
Jasa a. Perizinan Berusaha produksi benih;  
b. Surat Pernyataan Yang Berhak Bertandatangan;  
c. Surat Permohonan;  
d. Surat keterangan ketersediaan/tidaknya benih yang  dibutuhkan dari sumber  benih luar negeri.  
5 Sarana  
 Sarana yang wajib dimiliki oleh usaha harus bersih, terawat dan berfungsi serta mengikuti persyaratan 
khusus yang diperlukan untuk menjaga mutu benih.  
 
 
6 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian  Kesesuaian  
No. Nama Dokumen  Ada () 
atau 
Tidak No. 
Surat  - 1017 - 
Ada ()  
 
1 Perizinan Berusaha 
produksi benih;  
   
2 Surat Pernyataan Yang 
Berhak Bertandatangan     
3 Surat Permohonan    
4 Surat keterangan 
ketersediaan/tidaknya 
benih (pdf)yang dibutuhkan 
dari sumb er benih luar 
negeri    
5 Data Dukung    
 
b. Pengawasan  
1) Objek pengawasan :  
a) Pemenuhan komitmen izin berusaha  
b) Pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan/atau  
c) Usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan izin berusaha  - 1018 - 
 
 
2) Pelaku pengawasan :  
a) Pusat PVTPP,   
b) Unit teknis sesuai kewenangannya.  
3) Pelaporan Pelaku Usaha  
Pelaku Usaha pengeluaran benih tanaman perkebunan yang tidak melaporkan realisasi 
pengeluaran benih paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterbitkannya sertifikat kesehatan;  
 
c. Sanksi  
Tindakan  Pengawasan :  
1) Peringatan,  
2) Penghentian sementara kegiatan berusaha melalui pembekuan Perizinan Berusaha,  
3) Pengenaan denda administratif, dan/atau  
4) Pencabutan Perizinan Berusaha  
Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari , Pelaku Usaha yang melakukan pengeluaran  benih tanaman 
perkebunan, tetap tidak memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, dikenai sanksi administratif 
berupa pencabutan Perizinan Berusaha.  
 
 
 - 1019 - 
 
 
STANDAR REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU  
No KBLI  
01150  Perkebunan Tembakau  
12091 Industri Penger ingan dan Pengolahan Tembakau  
46204 Perdagangan besar tembakau rajangan  
46335 Perdagangan besar rokok dan tembakau  
 
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN  
1 Ruang Lingkup  Sebagai panduan untuk importir untuk mendapat kan persetujuan impor tembakau dan Importir dalam 
memenuhi kebutuhan bahan baku industri  harus  menyerap tembakau petani.  
 
2 Istilah dan Definisi   
 
 
3 Persyaratan Umum  a. Impor tir yang akan melakukan Impor Tembakau wajib mendapat persetujuan impor dari mente ri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan setelah memperoleh Rekomtek  Impor  
Tembakau dari Direktur Jenderal.  
b. Impor tir harus mengajukan permohonan Rekomtek Impor Tembakau kepada Lembaga OSS.  - 1020 - 
c. Pemohonan Rekomtek Impor Tembakau dilakuka n oleh perusahaan pemilik NIB sesuai peraturan 
perundang -undangan  
d. Permohonan paling sedikit memuat informasi:  
1) nama dan alamat importir;  
2) nomor dan tanggal surat permohonan;  
3) jenis dan jumlah barang;  
4) pos tarif/HS dan uraian barang;  
5) negara asal dan pelabuhan m uat; 
6) waktu pengapalan;  
7) tempat pemasukan; dan  
8) waktu Impor.  
e. Permohonan dilengkapi dengan pemenuhan Komitmen  
f. Permohonan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan mengenai tata cara 
perizinan berusaha sektor pe rtanian.  
g. Rekomtek Impor Temba kau yang diterbitkan disampaikan Lembaga OSS kepada Impor tir dengan 
tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian  dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian 
Keuangan secara daring.  
h. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang mengakibatka n sistem elektronik tidak 
berfungsi, permohonan Rekomtek Impor Tembakau disampaikan secara manual.  
i. Rekomtek Impor Tembakau diterbitkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim untuk 1 (satu) - 1021 - 
Importir.  
 
j. Setiap realisasi Impor Tembakau wajib dilaporkan kepa da Direktur Jenderal secara daring dengan 
tembusan kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.  
k. Kewajiban laporan setiap realisasi Impor disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan 
Impor Tembakau.  
l. Importir waj ib memberikan laporan realisasi kemitraan setiap 4 (empat) bulan.  
4 Persyaratan khusus 
atau Persyaratan 
Teknis Produk, 
Proses, dan/atau 
Jasa a. Pernyataan mengenai rencana impor sesuai kebutuhan riil industri dan pernyataan tidak 
memperdagangkan dan/atau mem indahtangankan tembakau yang diimpor kepada pihak lain, untuk 
pemegang API -P; 
b. Pernyataan mengenai rencana distribusi atas tembakau yang akan diimpor untuk memenuhi 
kebutuhan industri kecil dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi tembakau berdas arkan 
kontrak pemesanan kebutuhan tembakau dari industri kecil dan menengah dan/atau yang tidak 
melaksanakan importasi tembakau sendiri, untuk pemegang API -U; 
c. Laporan rekapitulasi realisasi impor produk tembakau sebelumnya;  
d. Pernyataan telah melakukan kemit raan dengan petani/kelompok tani tembakau;  
e. Pernyataan mengenai rencana melakukan penguatan kelembagaan petani;dan  
f. Pernyataan bermaterai cukup bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.  
 
 - 1022 - 
 
 
5 Sarana  
  
6 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian k esesuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN  
No. Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak 
ada) 
 Persyaratan Khusus   
1 Pernyataan mengenai rencana 
impor sesuai kebutuhan riil 
industri dan pernyataan tidak 
memperdagangkan dan/atau 
memindahtangankan tembakau 
yang diimpor ke pada pihak lain,  - 1023 - 
untuk pemegang API -P; 
 
 
 
2 Pernyataan mengenai rencana 
distribusi atas tembakau yang akan 
diimpor untuk memenuhi 
kebutuhan industri kecil dan/atau 
industri yang tidak melaksanakan 
importasi tembakau berdasarkan 
kontrak pemesanan kebutuha n 
tembakau dari industri kecil dan 
menengah dan/atau yang tidak 
melaksanakan importasi tembakau 
sendiri, untuk pemegang API -U 
 
  
3 Laporan rekapitulasi realisasi impor 
produk tembakau sebelumnya  
  - 1024 - 
 
4 Pernyataan telah melakukan 
kemitraan dengan petani/kel ompok 
tani tembakau   
5 Pernyataan mengenai rencana 
melakukan penguatan 
kelembagaan petani;dan g. 
Pernyataan bermaterai cukup 
bahwa dokumen yang disampaikan 
benar dan sah  
  
 
 
b. Pengawasan  
Pengawasan dilakukan terhadap importir yang telah mendapatkan Rekomen dasi Impor Tembakau.  
Pengawasan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dengan membentuk Tim Pengawasan.  
Tim pengawasan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen dan kewajiban dari importir.  
 
 
 - 1025 - 
 
 
 
 
 
STANDAR  USAHA  PELEPASAN VARIETAS TANAMAN PERKEBUNAN  
No PELEPASAN VARIETAS TANAMAN PERKEBUNAN  
0114     Perkebunan Tebu  
01140   Perkebunan Tebu  
0115     Perkebunan Tembakau  
01150   Perkebunan Tembakau  
0116     Pertanian Tanaman Berserat  
01160   Pertanian Tanaman Berserat  
0119     Pertanian Tanaman Semu sim Lainnya  
0126     Perkebunan Buah -Buahan Penghasil Minyak (Oleaginous)  
01261   Perkebunan Buah Kelapa  
01262   Perkebunan Buah Kelapa Sawit  
01269   Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya  
0127     Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman  
01270   Pertanian T anaman Untuk Bahan Minuman  - 1026 - 
0128     Perkebunan Tanaman Rempah -Rempah, Aromatik / Penyegar, Narkotik Dan Obat  
01281   Perkebunan Lada  
01282   Perkebunan Cengkeh  
01284   Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar  
01285   Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka  Rimpang  
01286   Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang  
01287   Pertanian Tanaman Narkotika Dan Tanaman Obat Terlarang  
01289   Pertanian Tanaman Rempah -Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya  
0129     Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya  
01291   Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya  
01299   Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya  
 
1 Ruang Lingkup  Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan bertujuan menyediakan pilihan varietas -varietas unggul untuk 
memenuhi kebutuhan pasar  yang sesuai dengan selera konsumen  
 
 
 
2 Istilah dan Definisi  a. Pelepasan varietas yang selanjutnya disebut Pelepasan adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu 
varietas hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi dari luar negeri yang menyatakan bahwa 
varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat diedarkan.  - 1027 - 
b. Varietas tanaman, selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau 
spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan 
ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies 
yang sama oleh sekurang -kurangnya satu karakter yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak 
mengalami perubahan.  
c. Silsilah adalah asal -usul suatu varietas , yang mencakup induk persilangan, proses dalam 
mendapatkannya dan tahun penemuan atau perolehannya.  
d. Varietas pembanding adalah varietas unggul, yang digunakan sebagai pembanding dalam uji adaptasi 
dan observasi untuk mengetahui keunggulan galur harapan d an/atau calon varietas yang diuji.  
e. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh pemerintah yang mempunyai kelebihan dalam 
potensi hasil dan/atau karakter -karater lainnya.  
f. Varietas introduksi adalah varietas yang pertama kali dimasukkan dari lu ar negeri.  
g. Varietas hasil pemuliaan adalah varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan.  
h. Varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, 
serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara.  
i. Variet as Unggul Lokal adalah varietas yang dihasilkan melalui seleksi/pemurnian populasi varietas 
lokal.  
j. Varietas asal adalah varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan 
Esensial yang meliputi varietas yang mendapat PVT dan vari etas yang tidak mendapat PVT tetapi telah 
diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.  - 1028 - 
k. Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut Pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan 
tanaman.  
l. Pemuliaan Tanaman adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurn ian jenis dan/atau 
varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik  
 
m. Penyelenggara Pemuliaan adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi 
pemerintah yang menyelenggarakan serangkaian kegiatan penel itian dan pengujian atau kegiatan 
penemuan dan pengembangan suatu varietas.  
n. Tim Penilai Varietas yang selanjut selanjutnya disingkat TPV adalah tim yang mempunyai tugas 
memberikan saran rumusan prosedur pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varieta s. 
3 Persyaratan Umum  a. Dokumen permohonan pelepasan varietas  
b. Dokumen hasil pelaksanaan uji terhadap calon varietas yang akan dilepas  
 
4 Persyaratan khusus 
atau Persyaratan 
Teknis Produk, 
Proses, dan/atau 
Jasa Dokumen yang dipersyaratkan meliputi dokumen a dministrasi dan teknis, antara lain:  
a. Dokumen teknis, minimal:  
1) Ringkasan proposal ( executive summary) ; 
2) Silsilah varietas;  
3) Matrik keunggulan varietas terhadap pembanding;  
4) Nama varietas yang diusulkan dan disetujui oleh Pusat PVTPP;  
5) Deskripsi varietas, untuk  varietas hibrida deskripsi tetua juga dilampirkan.  - 1029 - 
6) Analisis ekonomi dari calon varietas yang diusulkan.  
7) Untuk hasil pemuliaan calon varietas spesifik lokasi yang berasal dari varietas lokal dan akan 
dikembangkan pada daerah asal varietas tersebut, maka :  
a) Tatacara pengujian dan persyaratan kelulusan yang harus dipenuhi sesuai dengan tata cara 
pengujian dan persyaratan kelulusan varietas lokal.  
b) Data produksi dan kontribusinya terhadap pengembangan wilayah dan kesejahteraan petani 
setempat.  
c) Data penerimaan / preferensi petani terhadap calon varietas tersebut.  
b. Dokumen administrasi minimal:  
1) Rencana pengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun kedepan.  
2) Surat pernyataan bermaterai dari pemilik bahwa benih penjenis (breeder seed) tersedia dalam 
jumlah yang cuk up untuk perbanyakan lebih lanjut.  
3) Tanda daftar dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) 
untuk varietas lokal.  
4) Surat izin dari pemilik varietas untuk varietas introduksi.  
5) Surat pernyataan bermaterai dari pemilik varie tas yang menyatakan bahwa produksi benih hibrida 
(F1) untuk tanaman perkebunan akan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun untuk tanaman 
semusim dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun untuk tanaman tahunan sejak 
pelepasan  
6) Surat pernyataan bermater ai dari pemilik bahwa benih penjenis ( breeder seed ) tersedia dalam - 1030 - 
jumlah yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut.  
 
5 Sarana  
 Sarana khusus yang harus adalah peralatan kantor dan media telekomunikasi  
6 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian kes esuaian  
 
PENILAIAN KESESUAIAN   
Tersedianya dokumen:  
No C. Persyaratan Umum  Ketersediaan 
(ada/tidak 
ada) 
1 Dokumen permohonan 
pelepasan varietas   
2 Dokumen hasil 
pelaksanaan uji terhadap 
calon varietas yang akan 
dilepas   
 D. Persyaratan Khusus   
 Dokumen tek nis  - 1031 - 
1 Ringkasan proposal 
(executive summary) ;  
2 Silsilah varietas;   
 Matrik keunggulan 
varietas terhadap 
pembanding;   
3 Nama varietas yang 
diusulkan dan disetujui 
oleh Pusat PVTPP;   
4 Deskripsi varietas, untuk 
varietas hibrida de skripsi 
tetua juga d ilampirkan.   
5 Analisis ekonomi dari 
calon varietas yang 
diusulkan.   
 Untuk hasil pemuliaan 
calon varietas spesifik 
lokasi yang berasal dari 
varietas lokal dan akan 
dikembangkan pada  - 1032 - 
daerah asal varietas 
tersebut, maka :  
6 Tatacara pengujian dan 
persy aratan kelulusan 
yang harus dipenuhi 
sesuai dengan tata cara 
pengujian dan 
persyaratan kelulusan 
varietas lokal   
7 Data produksi dan 
kontribusinya terhadap 
pengembangan wilayah 
dan kesejahteraan petani 
setempat.   
8 Data penerimaan 
/preferensi petani 
terhadap calon varietas 
tersebut   
 Dokumen Administrasi   
9 Rencana pengembangan  - 1033 - 
produksi benih untuk 5 
(lima) tahun kedepan.  
10 Surat pernyataan 
bermaterai dari pemilik 
bahwa benih penjenis 
(breeder seed) tersedia 
dalam jumlah yang cukup 
untuk perbanyakan lebih 
lanjut.   
11 Tanda daftar dari Pusat 
Perlindungan Varietas 
Tanaman dan Perizinan 
Pertanian (Pusat PVTPP) 
untuk varietas lokal.   
12 Surat izin dari pemilik 
varietas untuk varietas 
introduksi.   
13 Surat pernyataan 
bermaterai dari pemilik 
varietas ya ng  - 1034 - 
menyatakan bahwa 
produksi benih hibrida 
(F1) untuk tanaman 
perkebunan akan 
dilakukan paling lama 3 
(tiga) tahun untuk 
tanaman semusim dan 
dalam jangka waktu 
paling lama 6 (enam) 
tahun untuk tanaman 
tahunan sejak pelepasan  
14 Surat pernyataan 
bermatera i dari pemilik 
bahwa benih penjenis 
(breeder seed) tersedia 
dalam jumlah yang 
cukup untuk 
perbanyakan lebih lanjut.   
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan oleh Ditjenbun terhadap terbangunnya dan terpeliharanya kebun sumber benih - 1035 - 
varietas yang sudah dilepas  
2) Pengawasan o leh Ditjenbun terhadap penyediaan benih sesuai dengan deskripsi varietas yang 
dilepas sesuai dengan standar mutu benih masing -masing komoditas  
3) Laporan perkembangan sebaran varietas secara periodik dilaporakan kepada Dirjenbun cq Direktur 
Perbenihan Perkebu nan 
STANDAR USAHA SURAT PERSETUJUA N PENYALURAN BENIH KELAPA SAWIT  
No SURAT PERSETUJUAN PENYALURAN BENIH KELAPA SAWIT  
01262 Perkebunan Buah Kelapa Sawit  
 
1 Ruang Lingkup  Tujuan dari disusunnya Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit  antara lain u ntuk mengetahui  
a. jumlah benih kelapa sawit yang beredar  
b. varietas kelapa sawit yang beredar  
c. peruntukan penyaluran benih  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih Kelapa Sawit adalah tanaman atau bagian tanaman kelapa sawit yang digunakan untuk 
memperbanyak dan atau men gembangbiakan tanaman kelapa sawit.  
b. Varietas kelapa sawit adalah varietas unggul dapat berupa varietas DxP, semi klon, biklon atau klon.  
c. Kecambah adalah benih yang telah dipecahkan dormansinya dan dapat dibedakan dengan jelas bagian 
bakal batang (plumula) dan bakal akar (radikula).  
d. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang 
lingkup tugas, tanggung  jawab  dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih - 1036 - 
tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiba n  secara penuh yang diberikan oleh 
pejabat yang berwenang.  
e. Pemilik varietas adalah pemulia dan/atau badan usaha penyelenggara pemuliaan untuk menghasilkan 
varietas.  
 
f. Peredaran Benih adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran dan/ata u 
penjualan benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada pekebun atau perusahaan 
perkebunan di dalam negeri dan/atau luar negeri.  
g. Produsen Benih adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki izin usaha memproduksi benih.  
h. Sertifikat Mut u Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang 
diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen 
benih atas benih.  
 
3 Persyaratan Umum  Mengajukan permohonan penyediaan be nih kelapa sawit  kepada Direktur Jenderal Perkebunan c.q 
Direktur yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perbenihan/Kepala Dinas yang membidangi perkebunan 
provinsi/kabupaten/kota  
4 Persyaratan khusus 
atau Persyaratan 
Teknis Produk, 
Proses, dan/atau Persyaratan khusus berdasarkan peruntukannya :  
a. Untuk  Kebutuhan Perusahaan Perkebunan  
1) Diajukan oleh perusahaan perkebunan  
2) Tujuan pengajuan permohonan :  - 1037 - 
Jasa a) Kebutuhan kecambah 1 – 40.000 kecambah, permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas 
yang membidangi perkeb unan di Kabupaten/ Kota.  
b) Kebutuhan kecambah 40.001 -200.000 Kecambah, permohonan ditujukan kepada Kepala 
Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi.  
 
c) Kebutuhan kecambah ≥ 200.001 kecambah permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal 
Perkebunan c.q Direktur yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perbenihan  
3) Dengan melampirkan dokumen pendukung:  
a) Akte pendirian perusahaan termasuk perubahannya  
b) Izin Lokasi,  IUP dan/atau HGU bagi perusahaan  
c) Surat Pernyataan untuk kebutuhan sendiri dan tidak diperjual belikan kepada pihak lain, 
namun dapat diperuntukkan untuk kebutuhan petani mitra atau plasma sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.  
d) Rencana pembangunan kebun ata u rencana peremajaan kebun atau rencana kerja tahunan.  
e) Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi perusahaan perkebunan yang baru 
mengajukan).  
 
b. Untuk Produsen Benih dalam rangka Pembesaran Benih Melalui Kerjasama dengan Pemilik Varietas 
dan at au Sumber Benih  
1) Diajukan oleh produsen benih  - 1038 - 
2) Tujuan pengajuan permohonan Diajukan oleh produsen benih:  
a) Kebutuhan kecambah 1 – 40.000 kecambah, permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas 
yang membidangi perkebunan di Kabupaten/ Kota.  
b) Kebutuhan kecambah 40.00 1-200.000 kecambah, permohonan ditujukan kepada Kepala 
Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi.  
c) Kebutuhan kecambah ≥ 200.001 kecambah permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal 
Perkebunan c.q Direktur yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perbenihan.  
3) Dengan melampirkan dokumen pendukung:  
a) Akte pendirian perusahaan termasuk perubahannya (bagi badan  usaha)/NIK (bagi 
perorangan)  
b) Izin Usaha Produksi Benih  
c) Nomor Pokok Wajib Pajak  
d) Surat Kerjasama dengan pemilik varietas dan / atau produsen benih yang memproduksi 
benih dalam bentuk kecambah kelapa sawit.  
e) Rencana Pembesaran Benih  
f) Laporan realisasi SP2BKS  sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru 
mengajukan)  
 
c. Untuk Kebutuhan Pekebun  
1) Diajukan oleh produsen benih yang memproduksi benih dalam bentuk kecambah kelapa sawit - 1039 - 
yang akan menjual benih untuk kebutuhan pekebun (bagi perorangan maksimal 1. 000 kecambah 
dan kelompok tani maksimal 5.000 kecambah)  
2) Tujuan pengajuan permohonan ke Direktur Jenderal Perkebunan c.q Direktur yang 
menyelenggarakan tugas dan fungsi perbenihan  
3) Dengan melampirkan dokumen pendukung:  
a) Akte pendirian perusahaan termasuk peru bahannya  
b) Surat Keputusan Penetapan Kebun Benih Sumber  
c) Izin Usaha Produksi Benih  
d) Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru 
mengajukan)  
 
d. Untuk Kebutuhan Penelitian/Riset  
1) Diajukan oleh perusahaan perkebunan  
2) Dengan melam pirkan dokumen pendukung:  
a) Proposal penelitian/riset (bagi permohonan baru) atau laporan perkembangan penelitian (bagi 
permohonan yang sudah pernah)  
b) Rekomendasi pembangunan kebun induk kelapa sawit dari Direktur Jenderal Perkebunan 
(jika akan membangun keb un induk)  
c) Akte pendirian perusahaan termasuk perubahannya  
d) Izin Usaha Perkebunan  - 1040 - 
e) Hak Guna Usaha  
f) Surat pernyataan tentang penggunaan benih kelapa sawit untuk kebutuhan sendiri  
g) Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi perusahaan perkebunan yan g baru 
mengajukan)  
 
e. Untuk Kebutuhan Pengecambahan di Seed Processing Unit  
1) Diajukan oleh produsen benih  
2) Dengan melampirkan dokumen pendukung:  
a) Akte pendirian perusahaan termasuk perubahannya  
b) Surat Keputusan Penetapan Kebun Benih Sumber  
c) Izin Usaha Produksi  Benih  
d) Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru 
mengajukan)  
 
5 Sarana  
 Sarana khusus yang harus adalah peralatan kantor dan media telekomunikasi  
6 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Penilaian kesesuaian  
 
PENILAIAN  KESESUAIAN   
 Tersedianya dokumen:  - 1041 - 
1) penyaluran benih kelapa sawit  
2) Dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai dengan peruntukan penyaluran benih kelapa 
sawit  
 
 
No A. Persyaratan Umum  Ketersediaan 
(ada/tidak 
ada) 
1 Dokumen permohonan 
persetujuan   
   
   
 B. Persyaratan Khusus   
 1) Untuk  Kebutuhan 
Perusahaan 
Perkebunan   
1 Akte pendirian 
perusahaan termasuk 
perubahannya   
2 Izin Lokasi, IUP  - 1042 - 
dan/atau HGU bagi 
perusahaan  
3 Surat Pernyataan untuk 
kebutuhan sendiri dan 
tidak diperjual belikan 
kepada pihak lain, 
namun dapat 
diperuntukkan untuk 
kebutuhan petani mitra 
atau plasma sesuai 
dengan ketentuan yang 
berlaku   
4 Rencana pembangunan 
kebun atau rencana 
peremajaan kebun atau 
rencana kerja tahunan.   
5 Laporan realisasi 
SP2BKS sebelumnya 
(dikecualikan bagi 
perusahaan perkebunan  - 1043 - 
yang baru mengajukan).  
   
 2) Untuk Produsen Benih 
dalam rangka 
Pembesaran Benih 
Melalui Kerjasama 
dengan Pemilik Varietas 
dan atau Sumber Benih   
1 Akte pendirian 
perusahaan termasuk 
perubahannya (bagi 
badan usaha)/NIK (bagi 
perorangan)  
  
2 Izin Usaha Produksi 
Benih   
3 Nomor Pokok Wajib 
Pajak   
4 Surat Kerjasama dengan 
pemilik varietas dan /  - 1044 - 
atau produsen benih 
yang memproduksi benih 
dalam bentuk kecambah 
kelapa sawit.  
5 Rencana Pembesaran 
Benih   
6 Laporan realisasi SP2BKS 
sebelum nya  
   
 3) Untuk Kebutuhan 
Pekebun   
1 Akte pendirian 
perusahaan termasuk 
perubahannya   
2 Surat Keputusan 
Penetapan Kebun Benih 
Sumber   
3 Izin Usaha Produksi 
Benih   
4 Laporan realisasi  - 1045 - 
SP2BKS sebelumnya 
(dikecualikan bagi 
produsen benih yang 
baru meng ajukan)  
   
 4) Untuk Kebutuhan 
Penelitian/Riset   
1 Proposal penelitian/riset 
(bagi permohonan baru) 
atau laporan 
perkembangan penelitian 
(bagi permohonan yang 
sudah pernah)   
2 Rekomendasi 
pembangunan kebun 
induk kelapa sawit dari 
Direktur Jenderal 
Perke bunan (jika akan 
membangun kebun 
induk)   - 1046 - 
3 Akte pendirian 
perusahaan termasuk 
perubahannya   
4 Izin Usaha Perkebunan   
5 Hak Guna Usaha   
6 Surat pernyataan 
tentang penggunaan 
benih kelapa sawit untuk 
kebutuhan sendiri   
7 Laporan realisasi 
SP2BKS sebel umnya 
(dikecualikan bagi 
perusahaan perkebunan 
yang baru mengajukan)   
   
 5) Untuk Kebutuhan 
Pengecambahan di 
Seed Processing Unit  
  
1 Akte pendirian  - 1047 - 
perusahaan termasuk 
perubahannya  
2 Surat Keputusan 
Penetapan Kebun Benih 
Sumber   
3 Izin Usaha Produk si 
Benih   
4 Laporan realisasi 
SP2BKS sebelumnya 
(dikecualikan bagi 
produsen benih yang 
baru mengajukan)   
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan terhadap laporan realisasi penyaluran benih per varietas kepada Direktorat Jenderal  
Perkebunan c.q. Direktur Perbenihan Perke bunan dengan tembusan kepada Balai Besar 
Perbenihan dan Proteksi Tanaman  Perkebunan (BBPPTP) serta Dinas Perkebunan setempat setiap 
3 bulan sekali sejak terbitnya SP2BKS sampai habis masa SP2BKS tersebut.  
2) Pengawasan terhadap benih yang lokasi penanamannya  berbeda lokasi pembenihan harus 
disertifikasi oleh UPTD Provinsi setempat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan - 1048 - 
dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, yang dilakukan pada saat benih kelapa sawit dalam 
polibeg siap tanam.  
3) Pengawasan terhadap  segala aktivitas pengolahan lahan baik untuk pembibitan maupun 
penanaman kelapa sawit dilakukan tanpa membakar.  
4) Perusahaan yang melakukan aktivitas pembakaran lahan perkebunan akan diproses sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku.  
5) Melakukan monev  fisik terhadap perusahaan penerima SP2BKS.  
6) Perusahaan yang tidak melaporkan penerimaan atau penyaluran benih/kecambah sesuai dengan 
ketentuan tersebut di atas akan diberikan sanksi berupa surat teguran tertulis dari instansi yang 
mengeluarkan SP2BKS.  
7) Perusahaan yang tidak dapat menyelesaikan penyaluran benih / kecambah kelapa sawit setelah 
habis masa berlaku SP2BKS akan diberikan sanksi berupa surat teguran tertulis dari instansi yang 
mengeluarkan SP2BKS dan baru dapat mengajukan SP3BKS setelah 6 bulan dar i masa berlaku 
SP2BKS yang terakhir.  
8) Perusahaan yang memindahkan benih / kecambah tidak sesuai peruntukan sesuai surat 
pernyataan akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis dari instansi yang mengeluarkan 
SP2BKS dan baru dapat mengajukan SP3BKS setelah 12 bulan dari teguran tertulis.  
 
 
 
 - 1049 - 
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA JASA PASCAPANEN  
NO KBLI : (01630) USAHA JASA PENGERINGAN JAMBU METE  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha jasa  
pasca panen jambu mete berupa pengeringan jambu mete b entuk gelondongan.  
2 Istilah dan Definisi  a. Pascapanen jambu mete adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah panen sampai dengan 
siap dikonsumsi dan/atau diolah, meliputi pengumpulan, pembersihan, pengupasan, sortasi, 
pengawetan, pengkelasan, pengem asan, penyimpanan, standardisasi mutu, dan transportasi gelondong 
dan kacang mete;  
b. Pengeringan adalah upaya menurunkan kadar air sampai mencapai kadar air tertentu;  
c. Gelondong mete adalah biji beserta kulit luar (cangkang);  
3 Penggolongan Usaha  a. Kelompok Tani/Gapoktan)  
b. UMKM  
b. Usaha Besar  - 1050 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Kelompok Tani/Gapoktan)  
- 
b. UMKM  
         - 
c. Usaha Besar  
1) Pernyataan kesanggupan memenuhi  persyaratan GHP  
2) Surat Keterangan Penguasaan gudang  
3) Bukti Kepemilikan/Penguasaan Alat  
4) Perizinan Lingkungan  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  - 
6 Sarana  
 a. Kelompok Tani/Gapoktan  
Memiliki sarana pengeringan  
b. UMKM  
1) Memiliki Sarana peralatan pascapanen mete berupa sarana pengeringan  
2) Memiliki Prasarana (bangunan) untuk penyimpanan sementara  
c. Usaha Besar  
1) Memiliki Sarana pera latan pascapanen mete berupa sarana pengeringan  
2) Memiliki Prasarana (bangunan) untuk penyimpanan sementara  
3) Menerapkan pelestarian lingkungan  - 1051 - 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  
 a. Kelompok Tani/Gapoktan  
Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan ya ng telah ditetapkan  
b. UMKM dan Usaha Besar  
1) Struktur Oraganisasi yang jelas  
2) Sumber daya manusia harus memenuhi persyaratan antara lain :  
a) Sehat jasmani dan rohani  
b) Mempunyai keterampilan sesuai bidangnya dan memahami risiko pekerjaan  
c) Memiliki kemampuan dan peng etahuan di bidang pasca panen mete.  
d) Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
8 Pelayanan  Menyediakan jasa pengeringan biji mete gelondongan sampai kadar air tertentu  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Kelompok Tani/Gapoktan)  
penanganan produk yang higi enis sesuai pedoman yang ditetapkan.  
b. UMKM dan Usaha Besar  
1) Good Handling Practices/GHP  
2) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 49/KPTS/KB.020/7/2016 Pedoman 
Pascapanen Jambu Mete  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Kelompok Tani/Gapoktan)  
- 
b. UMKM dan Usah a Besar  
1) Merencanakan kerja  - 1052 - 
2) Penanganan pascapanen  
3) Peningkatan mutu  
11 Penilaian 
kesesuaian dan 
pengawasan  a. Kelompok Tani/Gapoktan  
- 
b. UMKM dan Usaha Besar  
1) Penilaian kesesuaian  
Melalui penilaian mandiri  pemenuhan terhadap : GHP  
2) Pengawasan  
a) Dilakukannya supe rvisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama -sama 
dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 
(satu) tahun sekali.  
b) Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, da n Dinas 
yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) 
sekali. (satu) tahun  
 
 
 - 1043 - 
STANDAR USAHA SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN  
 
STANDAR USAHA PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI -BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA  
NO KBLI:  (011 19) Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji – Bijian Penghasil Minyak Lainnya  
1 Ruang lingkup  Standar ini mengatur terkait persyaratan kelompok yang mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan 
pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika  menjadi satu 
kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang 
palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 
01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembeni han tanaman serealia dan biji -bijian penghasil minyak 
lainnya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Sistem Budi  daya Pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi 
komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia  
b. Sistem Pertanian Organik adal ah sistem pertanian yang didasarkan pada standar produksi yang 
spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari 
berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi dan etika.  
c. Genetically Modified Organism  (GMO ) adalah organisme hidup, bagian -bagiannya dan/atau hasil 
olahannya  
d. Cara Budi daya yang Baik/ Good Agricultural Practices (GAP)  adalah pengelolaan lahan, penyiapan 
perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian OPT dan pemeliharaan, 
penanganan panen dan pasca panen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (traceability).  - 1044 - 
e. Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil dari lahan usaha budi daya.  
f. Pascapanen adalah upaya  memproses hasil panen antara lain mulai dari proses perontokan, 
pengeringan, penyimpanan hingga pemasaran.  
g. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, 
bunga, buah, biji, dan sifat -sifat lain yang dapat dib edakan dalam jenis yang sama.  
h. Pembibitan adalah penyediaan bahan Tanaman yang berasal dari benih Tanaman   
i. Pembenihan adalah kegiatan dalam budi daya yang bertujuan untuk menghasilkan benih sebagai 
komponen input dalam budi daya Tanaman.  
3. Penggolongan Usaha  Penggolongan usaha adalah usaha perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria:  
a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
b. Usaha Kecil mem iliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan 
paling banyak Rp 5.000.000.O00,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; dan  
c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000 ,00 (lima miliar rupiah) sampai 
tlengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha.  
d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk 
tanah dan bang unan tempat usaha.  
 - 1045 - 
Berdasarkan  proses dan produk, penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai:  
a. Usaha  organik : usaha yang mengacu pada penerapan sistem pertanian organik.  
b. Usaha Non Organik :  
 
Berdasarkan  penggunaan atas produk, penggolongan usaha dapat dibedakan menjadi usaha penghasil 
benih dan/atau penghasil non benih (pangan, pakan, dan lainnya).  
4. Persyaratan Umum 
Usaha   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan Usaha Budi daya untuk non benih:  
Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar Risiko 
Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang  baik dan benar (GAP) dan menerapkan 
standar mutu.  
 
Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan)  
Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang  baik dan 
benar (GAP),  menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis 
(informasi spasial)  
Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang  baik 
dan benar (GAP),  menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah 
endemis (informasi spasial)  - 1046 - 
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (B udi daya untuk Hasil Non Perbenihan) :  
a. Rencana Kerja Usaha Budi daya  
b. Bukti penguasaan lahan usaha  
c. Perizinan lingkungan  
 
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) :  
a. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih  dari institusi pengawasan dan 
sertifikasi benih.  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.  
c. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang 
perbenihan.  
d. Tempat usaha prod uksi atau peredaran benuh sesuai dengan persyaratan usaha  
 
Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM).  
Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakukan sertifikasi mengacu pada SNI Sistem  
Pertanian organik . Untuk persyaratan produk organik tetap memperhatikan standar yang berlaku pada 
SNI Sistem Pertanian Organik seperti benih tidak boleh GMO, pupuk tidak boleh sintetis, dan pestisida 
tidak sintetis.  
Untuk usaha non organik, pemberlakukan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan 
GAP, menengah melalui self declare , besar melalui sertifikasi) . - 1047 - 
6 Sarana  Sarana sebagai sumber daya produksi antara lain lahan, air, benih, pupuk, pembenah tanah, pestisida, zat 
pengatur tumbuh, alsintan, dan bangunan.  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  Skala 
Usaha  Operator  Inspektor 
Internal  Petugas 
Pengendali 
Mutu  
Mikro  V   
Kecil V   
Menengah  V V V 
Besar  V V V 
 
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara Cara 
Budi daya Tanaman Pangan yang baik.  
Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM /tenaga kerja  kompetensi dan/ atau 
bersertifikat .  
8 Pelayanan  Bagi pelaku usaha kecil, menengah dan besar wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses 
terkait  
a. Informasi supply  bahan baku  
b. Informasi produk  
c. Informasi  harga,  penjualan/pemasaran   
d. Informasi stok  dan logistik  - 1048 - 
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar  
b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : GAP  (bagi organik memberlakukan  SNI sistem pertanian 
organik)  
c. judul standar yang disyaratkan  : SNI atau PTM  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Bagi skala usaha menengah dan besar , harus  menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan 
terdokumentasi yang mencakup:  
a. Perencanaan  
b. Pengelolaan  
c. Komunikasi pelanggan  
d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang 
ada ditemukan hasil yang t idak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
Melakukan monitoring , evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. penerapan sistem manajemen usaha  
Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis  
 
 - 1049 - 
Skala Besar :  
a. Menetapkan dan menerapkan :  
1) Perencanaan  produksi dilakukan minimal  sesuai  dengan permintaan pasar  
2) Pengelolaan  budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal  
3) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.  
b. Upaya  peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi.  
1) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan d i dokumentasikan  
2) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control (QC)  
c. Melakukan monitoring, evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan u mum usaha  
2) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian Kesesuaian 
dan Pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Usaha Skala Mikro  dan Kecil  
Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampinan yang 
dilakukan oleh instansi Pemerintah.  Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada usaha 
skala mikro Pemerintah menggunakan Chek List   Pengawasan dalam rangka pembinaan.  
Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan informasi sertifikasi organik.  
 - 1050 - 
2) Usaha Menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui 
pernyataan diri ( self declaration ) dalam bentuk chek list yang berisi minimal :  
a) Nama Pelaku Usaha  
b) Kapasitas mesin  
c) Sumber Bahan Baku  
d) Varietas yang ditanam  
e) Produktivitas yang dicapai  
f) Jumlah stok  
Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan  sertifikasi organik.  Sedangkan bagi pelaku 
usaha non organik, agar menyediakan laporan hasil uji lab oratorium dari lembaga yang 
terakreditasi.  
3) Usaha Skala Besar  
Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi yang 
dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan, yaitu:  
a) Jika organ ik, oleh Lembaga Sertifikasi Organik  yang terakreditasi  
b) Jika non organik, oleh Lembaga Sertifikasi Non Organik seperti Lembaga Sertifikasi Produk 
(LSPro) /Lembaga Sertifikasi yang lain yang terakreditasi, dengan didukung pengujian 
laboratorium yang terakred itasi.  
 - 1051 - 
b. Pengawasan  
1) Norma pengawasan  
a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil  
b) cara: offline dan online  
c) intensitas : rutin dan insidental  
2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
time schedule : sesuai kebutuhan  
perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: ceklist  
3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas  
Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha  
Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha  
4) Pelaksana pengawasan  
kompetensi :  memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi  
5) Mekanisme, format dan substansi laporan  
a) Mekanisme dilakukan melalui webservice  
b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil 
pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan).  
c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses p roduksi dan pemasaran.  
6) Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui web site resmi yang dikelola instansi 
pemilik kewenangan pengawasan  - 1052 - 
STANDAR USAHA PERTANIAN GANDUM  
NO KBLI:  
(01112) Pertanian Gandum  
1 Ruang lingkup  Standar ini mengatur terkait persyaratan sKelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari 
kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika 
menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia gandum, seperti so rgum/cantel, gandum 
(wheat/oats) , jelai (barley),  gandum hitam (rye),  jawawut ( millet ) dan sejenisnya. Termasuk kegiatan 
pembibitan dan pembenihan tanaman gandum.  
2 Istilah dan Definisi  a. Sistem Budi  daya Pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati  dalam memproduksi 
komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia  
b. Sistem Pertanian Organik adalah sistem pertanian yang didasarkan pada standar produksi yang 
spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari 
berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi dan etika.  
c. Genetically Modified Organism  (GMO)  adalah organisme hidup, bagian -bagiannya dan/atau hasil 
olahannya  
d. Cara Budi daya yang Baik/ Good Agricultural Practices  (GAP)  adalah pengelolaan lahan, pe nyiapan 
perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian OPT dan pemeliharaan, 
penanganan panen dan pasca panen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (traceability).  
e. Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil dari lahan usaha budi daya.  
f. Pascapanen adalah upaya  memproses hasil panen antara lain mulai dari proses perontokan, - 1053 - 
pengeringan, penyimpanan hingga pemasaran.  
g. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, 
bunga, buah, biji, dan sifat -sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.  
h. Pembibitan adalah penyediaan bahan tanaman yang berasal dari benih Tanaman   
i. Pembenihan adalah kegiatan dalam budi daya yang bertujuan untuk menghasilkan benih sebagai 
komponen input dalam budi daya tanama n.  
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan usaha adalah usaha perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria:  
a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai 
dengan palin g banyak Rp 5.000.000.O00,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha; dan  
c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
sampai tlengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milia r rupiah) tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
 
 - 1054 - 
Berdasarkan proses dan produk, penggolongan usaha ini dapat dikateg orikan sebagai:  
a. Usaha  organik : usaha yang mengacu pada penerapan sistem pertanian organik.  
b. Usaha Non Organik :  
 
Berdasarkan penggunaan atas produk, penggolongan usaha dapat dibedakan menjadi usaha penghasil 
benih dan/atau penghasil non benih (pangan, pakan, dan lainnya).  
4 Persyaratan Umum 
Usaha   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus Usaha Budi daya untuk non benih:  
Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar 
Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang  baik dan benar (GAP)  dan 
menerapkan standar mutu.  
 
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) :  
a. Rencana Kerja Usaha Budi daya  
b. Bukti penguasaan lahan usaha  
c. Perizinan lingkungan  
 
 
 - 1055 - 
Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan)  
a. Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang  
baik dan benar (GAP),  menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan 
daerah endemis (informasi spasial)  
b. Usaha Menengah dan Besar Risiko Menenga h Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang  
baik dan benar (GAP),  menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan 
daerah endemis (informasi spasial).  
 
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) :  
a. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan 
sertifikasi benih.  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.  
c. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang 
perbenihan.  
d. Tempat usaha produksi atau peredaran benuh sesuai dengan persyaratan usaha  
e. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial)  
f. Perizinan lingkungan  
 
Untuk produk benih  atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM).  
Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakukan sertifikasi mengacu pada SNI - 1056 - 
Sistem Pertanian organik . Untuk usaha non organik, pemberlakukan sertifikasi tidak wajib (usaha 
mikro kecil dilakukan pembinaan GAP, menengah melalui self declare , besar melalui sertifikasi) . 
6 Sarana  Sarana sebagai sumber daya produksi antara lain lahan, air, benih, pupuk, pembenah tanah, pestisida, 
zat pengatur tumbuh, alsintan, dan bangunan.  
Untuk persyaratan produk organik tetap memperhatikan standar yang berlaku pada SNI Sistem 
Pertanian Organik seperti benih tidak boleh GMO,  pupuk tidak boleh sintetis, dan pestisida tidak 
sintetis.  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  Skala 
Usaha  Operator  Inspektor 
Internal  Petugas 
Pengendali 
Mutu  
Mikro  V   
Kecil V   
Menengah  V V V 
Besar  V V V 
 
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara Cara 
Budi daya tanaman pangan yang baik.  
Bagi pelaku usaha  menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM /tenaga kerja  kompetensi 
dan/ atau bersertifikat .  - 1057 - 
8 Pelayanan  Bagi pelaku usaha kecil, menengah dan besar wajib memberikan informasi yang benar dan mudah 
diakses terkait  
a. Informasi supply  bahan baku  
b. Informasi produk  
c. Informasi  harga,  penjualan/pemasaran   
d. Informasi stok  dan logistic  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar  
b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : GAP  (bagi organik memberlakukan  SNI sistem 
pertanian organik)  
c. judul standar yang disyaratkan  : SNI atau PTM  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan 
terdokumentasi yang mencakup:  
a. Perencanaan  
b. Pengelolaan  
c. Komunikasi pelanggan  
d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data 
yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
Melakukan monitoring , evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  - 1058 - 
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. penerapan sistem manajemen usaha  
Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis  
 
Skala Besar :  
a. Menetapkan dan menerapkan :  
1) Perencanaan  produksi  dilakukan minimal  sesuai  dengan permintaan pasar  
2) Pengelolaan  budi daya  dan   penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal  
3) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.  
 
b. Upaya peningkatan  berkelanjutan pelayanan produksi.  
1) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
2) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan  standar Quality Control (QC)  
 
c. Melakukan  monitoring, evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
2) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  - 1059 - 
11 Penilaian Kesesuaian 
dan Pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Usaha Skala Mikro  dan Kecil  
Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampinan yang 
dilakukan oleh instansi Pemerintah.  Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada 
usaha skala mikro Pemerintah menggunakan Chek List   Pengawasan dalam rangka 
pembinaan.  
Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan informasi sertifikasi organik.  
2) Usaha Menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui 
pernyataan diri ( self declaration ) dalam bentuk chek list yang berisi minimal :  
a) Nama P elaku Usaha  
b) Kapasitas mesin  
c) Sumber Bahan Baku  
d) Varietas yang ditanam  
e) Produktivitas yang dicapai  
f) Jumlah stok  
Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan  sertifikasi organik.  Sedangkan bagi pelaku 
usaha non organik, agar menyediakan laporan hasil uji labo ratorium dari lembaga yang 
terakreditasi.  
 - 1060 - 
3) Usaha Skala Besar  
Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi 
yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan, 
yaitu:  
a) Jika organik, oleh Lembaga Sertifikasi Organik  yang terakreditasi  
b) Jika non organik, oleh Lembaga Sertifikasi Non Organik seperti Lembaga Sertifikasi 
Produk (LSPro) /Lembaga Sertifikasi yang lain yang terakreditasi, dengan didukung 
pengujian laboratorium yang ter akreditasi.  
b. Pengawasan  
1) Norma pengawasan  
a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil  
b) cara: offline  dan online  
c) intensitas : rutin dan insidental  
2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
time schedule : sesuai kebutuhan  
perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: ceklist  
3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas  
Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha  
Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha  
4) Pelaksana pengawasan  - 1061 - 
kompetensi :  memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi  
5) Mekanisme, format dan substansi laporan  
a) Mekanisme dilakukan melalui webservice  
b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil 
pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan).  
c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan pros es produksi dan 
pemasaran.  
6) Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui web site resmi yang dikelola instansi 
pemilik kewenangan pengawasan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 1062 - 
STANDAR USAHA PERTANIAN KACANG HIJAU  
NO KBLI:  
(01115) Pertanian Kacang Hijau  
(Budi Daya Kacang hijau)  
1 Ruang lingkup  Standar ini mengatur terkait persyaratan Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang hijau mulai 
dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika 
menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan 
pembibitan dan pembenihan tanaman kacang hijau.  
2. Istilah dan Definisi  a. Sistem Budi  daya Pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi 
komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia  
b. Sistem Pertanian Organik adalah sistem pertanian yang didasarkan pada standar produksi yang 
spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari 
berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi dan etika.  
c. Genetically Modified Organism  (GMO)  adalah organisme hidup, bagian -bagiannya dan/atau hasil 
olahannya  
d. Cara Budi daya yang Baik/ Good Agricultural Practices  (GAP)  adalah pengelolaan lahan, penyiapan 
perbenihan, pelaksanaan teknik dan sist em pertanaman, pengendalian OPT dan pemeliharaan, 
penanganan panen dan pasca panen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (traceability).  
e. Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil dari lahan usaha budi daya.  
 - 1063 - 
f. Pascapanen adalah upaya  memproses hasil panen an tara lain mulai dari proses perontokan, 
pengeringan, penyimpanan hingga pemasaran.  
g. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, 
bunga, buah, biji, dan sifat -sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang s ama.  
h. Pembibitan adalah penyediaan bahan Tanaman yang berasal dari benih Tanaman   
i. Pembenihan adalah kegiatan dalam budi daya yang bertujuan untuk menghasilkan benih sebagai 
komponen input dalam budi daya Tanaman.  
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan usaha adalah usaha perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria:  
a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp 5.000.000.O00,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha; dan  
c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
sampai tlengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasu k 
tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
 
 - 1064 - 
Berdasarkan proses dan produk, penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai:  
a. Usaha  organik : usaha yang mengacu pada penerapan sistem pertanian organik.  
b. Usaha Non Organik :  
 
Berdasarkan penggunaan atas produk, p enggolongan usaha dapat dibedakan menjadi usaha penghasil 
benih dan/atau penghasil non benih (pangan, pakan, dan lainnya).  
4 Persyaratan Umum 
Usaha   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus Usaha Budi  daya untuk non benih:  
Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah,  dan Usaha Besar 
Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang  baik dan benar (GAP) dan 
menerapkan standar mutu  
 
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perben ihan) :  
a. Rencana Kerja Usaha Budi daya  
b. Bukti penguasaan lahan usaha  
c. Perizinan lingkungan  
 
 
 - 1065 - 
Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan)  
a. Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang  
baik dan benar (GAP),  menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih 
bukan daerah endemis (informasi spasial)  
b. Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang  
baik dan benar (GAP),  menerapkan standar mutu benih, membu ktikan lokasi produksi benih 
bukan daerah endemis (informasi spasial)  
 
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) :  
a. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan 
sertifikasi benih.  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.  
c. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang 
perbenihan.  
d. Tempat usaha produksi atau peredaran benuh sesuai dengan persyarat an usaha  
e. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial)  
f. Perizinan lingkungan  
 
 
 - 1066 - 
Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM).  
Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakukan sertifikasi mengacu pada SNI 
Sistem Pertanian organik . Untuk usaha non organik, pemberlakukan sertifikasi tidak wajib (usaha 
mikro kecil dilakukan pembinaan GAP, menengah melalui self declare , besar melalui ser tifikasi) . 
 
6 Sarana  Sarana sebagai sumber daya produksi antara lain lahan, air, benih, pupuk, pembenah tanah, pestisida, 
zat pengatur tumbuh, alsintan, dan bangunan.  
Untuk persyaratan produk organik tetap memperhatikan standar yang berlaku pada SNI Sistem 
Pertanian Organik seperti benih tidak boleh GMO, pupuk tidak boleh sintetis, dan pestisida tidak 
sintetis.  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  Skala 
Usaha  Operator  Inspektor 
Internal  Petugas 
Pengendali 
Mutu  
Mikro  V   
Kecil V   
Menengah  V V V 
Besar  V V V 
 
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara Cara 
Budi daya Tanaman Pangan yang baik.  - 1067 - 
Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM /tenaga kerja  kompetensi 
dan/ atau bersertifikat .  
8 Pelayanan  Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait  
a. Informasi supply  bahan baku  
b. Informasi produk  
c. Informasi  harga,  penjualan/pemasaran   
d. Informasi stok  dan logistic  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar  
b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : GAP (bagi organik memberlakukan  SNI sistem 
pertanian organik)  
c. judul standar yang disyaratkan  : SNI atau PTM  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan 
terdokumentasi yang mencakup:  
a. Perencanaan  
b. Pengelolaan  
c. Komunikasi pelanggan  
d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data 
yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  - 1068 - 
f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
Melakukan monitoring , evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. penerapan sistem manajemen usaha  
Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat lapora n tertulis  
 
Skala Besar :  
a. Menetapkan dan menerapkan :  
1) Perencanaan  produksi dilakukan minimal  sesuai  dengan permintaan pasar  
2) Pengelolaan  budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal  
3) Komunikasi  pelanggan dilakukan dengan baik.  
b. Upaya  peningkatan  berkelanjutan pelayanan produksi.  
1) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
2) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control (QC)  
c. Melakukan  monitoring, evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
2) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  - 1069 - 
11 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Usaha Skala Mikro  dan Kecil  
Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampinan yang 
dilakukan oleh instansi Pemerintah.  Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada 
usaha skala mikro Pemerintah menggunakan Chek List   Pengawasan dalam rangka 
pembinaan.  
Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan informasi sertifikasi organik.  
2) Usaha Menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui 
pernyataan diri ( self declaration ) dalam bentuk chek list yang berisi minimal :  
a) Nama Pelaku Usaha  
b) Kapasitas mesin  
c) Sumber Bahan Baku  
d) Varietas yang ditanam  
e) Produktivitas yang dicapai  
f) Jumlah stok  
Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan  sertifikasi organik.  Sedangkan bagi pelaku 
usaha non organik, agar menyediakan laporan hasil uji laboratorium dari lembaga yang 
terakreditasi.  
 - 1070 - 
3) Usaha Skala Besar  
Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi yang 
dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan, yaitu:  
a) Jika organik, oleh Lembaga Sertifikasi Organik  yang terakreditasi  
b) Jika non organik, oleh Lembaga Sertifikasi Non Organik seperti Lembaga Sertifikasi 
Produk (LSPro) /Lembaga Sertifikasi yang lain yang terakreditasi, dengan didukung 
pengujian laboratorium yang terakreditasi.  
 
 
b. Pengawasan  
1) Norma pengawasan  
a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil  
b) cara: offline  dan online  
c) intensitas : rutin dan insidental  
2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
time schedule : sesuai kebutuhan  
perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: ceklist  
 
 
 - 1071 - 
3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas  
Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha  
Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha  
4) Pelaksana pengawasan  
kompetensi :  memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi  
5) Mekanisme, format dan substansi laporan  
a) Mekanisme dilakukan melalui webservice  
b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil 
pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan).  
c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan 
pemasaran.  
6) Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui web site resmi yang dikelola instansi 
pemilik kewenangan pengawasan  
 
 
 
 
 
 
 - 1072 - 
STANDAR USAHA PERTANIAN KEDELAI  
NO KBLI:  
(01113) Pertanian Kedelai  
(Budi Daya Kedelai)  
1 Ruang lingkup  Standar ini mengatur terkait persyaratan Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari 
kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika 
menjadi  satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan 
pembenihan tanaman kedelai.  
 
2. Istilah dan Definisi  a. Sistem Budi  daya pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi 
komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia  
b. Sistem Pertanian Organik adalah sistem pertanian yang didasarkan pada standar produksi yang 
spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari 
berkelanjutan baik secara sosial, ekologi  maupun ekonomi dan etika.  
c. Genetically Modified Organism  (GMO)  adalah organisme hidup, bagian -bagiannya dan/atau hasil 
olahannya  
d. Cara Budi daya yang Baik/ Good Agricultural Practices  (GAP)  adalah pengelolaan lahan, penyiapan 
perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian OPT dan pemeliharaan, 
penanganan panen dan pasca panen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (traceability).  
e. Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil d ari lahan usaha budi daya.  - 1073 - 
f. Pascapanen adalah upaya  memproses hasil panen antara lain mulai dari proses perontokan, 
pengeringan, penyimpanan hingga pemasaran.  
g. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, 
bung a, buah, biji, dan sifat -sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.  
h. Pembibitan adalah penyediaan bahan tanaman yang berasal dari benih tanaman   
i. Pembenihan adalah kegiatan dalam budi daya yang bertujuan untuk menghasilkan benih sebagai 
komponen  input dalam budi daya tanaman.  
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan usaha adalah usaha perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria:  
a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai 
dengan palin g banyak Rp 5.000.000.O00,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha; dan  
c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar  rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha.  
d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
Berdasarkan proses dan produk, penggolongan usaha ini dapat dikategori kan sebagai:  - 1074 - 
a. Usaha  organik : usaha yang mengacu pada penerapan sistem pertanian organik.  
b. Usaha Non Organik :  
 
Berdasarkan penggunaan atas produk, penggolongan usaha dapat dibedakan menjadi usaha penghasil 
benih dan/atau penghasil non benih (pangan, pakan,  dan lainnya).  
4 Persyaratan Umum 
Usaha   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus Usaha Budi daya untuk non benih:  
Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah,  dan Usaha Besar 
Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang  baik dan benar (GAP)  dan 
menerapkan standar mutu.  
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya)  : 
a. Rencana Kerja Usaha Budi daya  
b. Bukti penguasaan lahan usaha  
c. Perizinan lingkungan  
 
Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan)  
a. Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang  
baik dan benar (GAP),  menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan 
daerah endemis (informasi spasial)  - 1075 - 
b. Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang  
baik dan benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membu ktikan lokasi produksi benih bukan 
daerah endemis (informasi spasial)  
 
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Perbenihan) :  
a. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan 
sertifikasi benih.  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.  
c. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang 
perbenihan.  
d. Tempat usaha produksi atau peredaran benuh sesuai dengan persyaratan usaha  
e. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial)  
f. Perizinan lingkungan  
 
Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM).  
6 Sarana  Sarana sebagai sumber daya produksi antara lain lahan, air, benih, pupuk, pembenah tanah, pestisida, 
zat pengatur tumbuh, alsintan, dan bangunan.  
Untuk persyaratan produk organik tetap memperhatikan standar yang berlaku pada SNI Sistem 
Pertanian Organik seperti benih tidak boleh GMO, pupuk tidak boleh s intetis, dan pestisida tidak 
sintetis.  - 1076 - 
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  Skala 
Usaha  Operator  Inspektor 
Internal  Petugas 
Pengendali 
Mutu  
Mikro  V   
Kecil V   
Menengah  V V V 
Besar  V V V 
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara Cara 
budi daya tanaman pangan yang baik.  
Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM /tenaga kerja  kompetensi 
dan/ atau bersertifikat .  
8 Pelayanan  Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait  
a. Informasi supply bahan baku  
b. Informasi produk  
c. Informasi  harga,  penjualan/pemasaran   
d. Informasi stok  dan logistic  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar  
b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : GAP (bagi organik memberlakukan  SNI sistem  
pertanian organik)  
c. judul standar yang disyaratkan  : SNI atau PTM  - 1077 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menera pkan prosedur yang efektif dan 
terdokumentasi yang mencakup:  
a. Perencanaan  
b. Pengelolaan  
c. Komunikasi pelanggan  
d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data 
yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. penerapan sistem manajemen usaha  
Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis  
 
Skala Besar :  
a. Menetapkan dan menerapkan :  
1) Perencanaan produksi dilakukan minimal  sesuai  dengan permintaan pasa r 
2) Pengelolaan budi daya dan  penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal  
3) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.  - 1078 - 
b. Upaya  peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi.  
1) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
2) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control (QC)  
c. Melakukan  monitoring, evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
2) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
11 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Usaha Skala Mikro  dan Kecil  
Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampinan yang 
dilakukan oleh instansi Pemerintah.  Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada 
usaha skala mikro Pemerintah menggunakan Chek List   Pengawasan dalam rangka 
pembinaan.  
Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan informasi sertifikasi organik.  
2) Usaha Menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui 
pernyataan diri ( self declaration ) dalam bentuk chek list yang berisi minimal :  
a) Nama Pelaku Usaha  - 1079 - 
b) Kapasitas mesin  
c) Sumber Bahan Baku  
d) Varietas yang ditanam  
e) Produktivitas yang dicapai  
f) Jumlah stok  
Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan  sertifikasi organik.  Sedangkan bagi pelaku 
usaha non organik, agar menyediakan laporan hasil uji laboratorium dari lembaga yang 
terakreditasi.  
3) Usaha Skala Besar  
Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi yang 
dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan, yaitu:  
a) Jika organik, oleh Lembaga Sertifikasi Organik  yang terakreditasi  
b) Jika non organik, oleh Lembaga Sertifikasi Non Organik seperti Lembaga Sertifikasi 
Produk (LSPro) /Lembaga Sertifikasi yang lain yang terakreditasi, dengan didukung 
pengujian laboratorium yang terakreditasi.  
b. Pengawasan  
1) Norma pengawasan  
a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil  
b) cara: offline dan online  
c) intensitas : rutin dan insidental  - 1080 - 
2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
time schedule : sesuai kebutuhan  
perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: ceklist  
3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas  
Hak : berhak untuk mem inta dokumen kepada pelaku usaha  
Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha  
4) Pelaksana pengawasan  
kompetensi :  memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi  
5) Mekanisme, format dan substansi laporan  
a) Mekanisme dilakukan melalui webservice  
b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil 
pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan).  
c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan 
pemasaran.  
6) Saluran pengaduan masyarakat dapat dilaku kan melalui web site resmi yang dikelola instansi 
pemilik kewenangan pengawasan  
 
 
 
 - 1081 - 
STANDAR USAHA PERTANIAN KACANG TANAH  
NO KBLI:  
(01114) Pertanian Kacang Tanah  
(Budi Daya Kacang Tanah)  
1 Ruang lingkup  Standar ini mengatur terkait persyaratan Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai 
dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika 
menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan 
pembibitan dan pembeni han tanaman kacang tanah.  
2 Istilah dan Definisi  a. Sistem Budi  daya Pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi 
komoditas  pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia  
b. Sistem Pertanian Organik adalah sistem pertanian yang didasarkan pada standar produksi yang 
spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari 
berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi dan etika.  
c. Genetically Modified Organism  (GMO) adalah organisme hidup, bagian -bagiannya dan/atau hasil 
olahannya  
d. Cara Budi daya yang Baik/ Good Agricultural Practices  (GAP) adalah pengelolaan lahan, penyiapan 
perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian OPT dan pemeliharaan, 
penanganan panen dan pasca panen yang m engutamakan ketelusuran dokumen (traceability).  
e. Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil dari lahan usaha budi daya.  
f. Pascapanen adalah upaya  memproses hasil panen antara lain mulai dari proses perontokan, - 1082 - 
pengeringan, penyimpanan hingga pemasaran.  
g. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, 
bunga, buah, biji, dan sifat -sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.  
h. Pembibitan adalah penyediaan bahan Tanaman yang berasal dari benih tanaman   
i. Pembenihan adalah kegiatan dalam budi daya yang bertujuan untuk menghasilkan benih sebagai 
komponen input dalam budi daya Tanaman.  
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan usaha adalah usaha perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria:  
a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai 
dengan palin g banyak Rp 5.000.000.O00,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha; dan  
c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
sampai Dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar  rupiah) tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
Berdasarkan proses dan produk, penggolongan usaha ini dapat dikategori kan sebagai:  
a. Usaha  organik : usaha yang mengacu pada penerapan sistem pertanian organik.  - 1083 - 
b. Usaha Non Organik :  
 
Berdasarkan penggunaan atas produk, penggolongan usaha dapat dibedakan menjadi usaha penghasil 
benih dan/atau penghasil non benih (pangan, pakan,  dan lainnya).  
4 Persyaratan Umum 
Usaha   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus Usaha Bud idaya untuk non benih:  
Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah,  dan Usaha Besar 
Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang  baik dan benar (GAP)  dan 
menerapkan standar mutu.  
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) :  
a. Rencana Kerja Usaha Budi daya  
b. Bukti penguasaan lahan usaha  
c. Perizinan lingkungan  
 
Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan)  
a. Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang  
baik dan benar (GAP),  menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih 
bukan daerah endemis (informasi spasial)  
b. Usaha Menengah dan Besar Risiko Menenga h Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang  - 1084 - 
baik dan benar (GAP),  menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih 
bukan daerah endemis (informasi spasial)  
 
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) :  
a. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan 
sertifikasi benih.  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.  
c. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang 
perbenihan.  
d. Tempat usaha produksi atau peredaran benuh sesuai dengan persyaratan usaha  
e. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial)  
f. Perizinan lingkungan  
 
Untuk produk benih  atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM).  
 
Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakukan sertifikasi mengacu pada SNI 
Sistem Pertanian organik . Untuk usaha non organik, pemberlakukan sertifikasi tidak  wajib (usaha 
mikro kecil dilakukan pembinaan GAP, menengah melalui self declare , besar melalui sertifikasi) . 
 
 - 1085 - 
6 Sarana  Sarana sebagai sumber daya produksi antara lain lahan, air, benih, pupuk, pembenah tanah, pestisida, 
zat pengatur tumbuh, alsintan, dan bangunan.  
Untuk persyaratan produk organik tetap memperhatikan standar yang berlaku pada SNI Sistem 
Pertanian Organik seperti benih tidak boleh GMO, pupuk tidak boleh sintetis, dan pestisida tidak 
sintetis.  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  Skala 
Usaha  Operator  Inspektor 
Internal  Petugas 
Pengendali 
Mutu  
Mikro  V   
Kecil V   
Menengah  V V V 
Besar  V V V 
 
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara Cara 
Budi daya Tanaman Pangan yang baik.  
Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM /tenaga kerja  kompetensi 
dan/ atau bersertifikat .  
 
 
 - 1086 - 
8 Pelayanan  Bagi pelaku usaha kecil, menengah dan besar wajib memberikan informasi yang benar dan mudah 
diakses terkait  
a. Informasi supply  bahan baku  
b. Informasi produk  
c. Informasi  harga,  penjualan/pemasaran   
d. Informasi stok  dan logistic  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar  
b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : GAP (bagi organik memberlakukan  SNI sistem 
pertanian organik)  
c. judul standar yang disyaratkan  : SNI atau PTM  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan 
terdokumentasi yang mencakup:  
a. Perencanaan  
b. Pengelolaan  
c. Komunikasi pelanggan  
d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang 
ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  - 1087 - 
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. penerapan sistem manajemen usaha  
Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis  
 
Skala Besar :  
a. Menetapkan dan menerapkan :  
1) Perencanaan  produksi dilakukan minimal  sesuai  dengan permintaan pasar  
2) Pengelolaan  budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal  
3) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.  
b. Upaya  peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi.  
1) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
2) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan s tandar Quality Control (QC)  
c. Melakukan  monitoring, evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
2) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
 - 1088 - 
11 Penilaian  
Kesesuaian dan 
Pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Usaha Skala Mikro  dan Kecil  
Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampinan yang 
dilakukan oleh instansi Pemerintah . Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada 
usaha skala mikr o Pemerintah menggunakan Chek List   Pengawasan dalam rangka 
pembinaan.  
Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan informasi sertifikasi organik.  
2) Usaha Menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui 
pernyataan diri ( self declaration ) dalam bentuk chek list yang berisi minimal :  
a) Nama Pelaku Usaha  
b) Kapasitas mesin  
c) Sumber Bahan Baku  
d) Varietas yang ditanam  
e) Produktivitas yang dicapai  
f) Jumlah stok  
Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan  sertifikasi organik.  Sedangkan bagi pelaku 
usaha non organik, agar menyediakan laporan hasil uji laboratorium dari lembaga yang 
terakreditasi.  
 - 1089 - 
3) Usaha Skala Besar  
Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi yang 
dilakukan oleh Lembaga  Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan, yaitu:  
a) Jika organik, oleh Lembaga Sertifikasi Organik  yang terakreditasi  
b) Jika non organik, oleh Lembaga Sertifikasi Non Organik seperti Lembaga Sertifikasi 
Produk (LSPro) /Lembaga Sertifikasi ya ng lain yang terakreditasi, dengan didukung 
pengujian laboratorium yang terakreditasi.  
 
b. Pengawasan  
1) Norma pengawasan  
a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil  
b) cara: offline  dan online  
c) intensitas : rutin dan insidental  
2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
time schedule : sesuai kebutuhan  
perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: ceklist  
3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas  
Hak          : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha  
Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha  
 - 1090 - 
4) Pelaksana pengawasan  
kompetensi :  memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi  
5) Mekanisme, format dan substansi laporan  
a) Mekanisme dilakukan melalui webservice  
b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil 
pengawasan, dan rekomendas i tindaklanjut (jika diperlukan).  
c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan 
pemasaran.  
6) Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui web site resmi yang dikelola instansi 
pemilik kewenangan pengawasan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 1091 - 
STANDAR USAHA INDUSTRI PENGGILINGAN GANDUM DAN SEREALIA LAINNYA  
NO KBLI:  
(10611) Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya  
 
1 Ruang lingkup  Standar ini mengatur terkait persyaratan mencakup usaha penggilingan gandum dan serelia lainnya 
menjadi tepung dan pelet , seperti gandum dan sorghum, rye, oat  dan serelia lainnya  
2 Istilah dan Definisi  Usaha Penggilingan adalah suatu proses memisahkan endosperm  dan/atau menghancurkan endosperm  
menjadi ukuran tertentu tanpa ada bahan tambahan.  
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan usaha yang memenuhi kriteria:  
a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai 
dengan palin g banyak Rp 5.000.000.O00,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha; dan  
c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar  rupiah) tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
d. Usaha Besar memiliki modal usaha leboh dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha.  
 - 1092 - 
Penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai :  
a. Penggilingan organik : wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakukan SNI Sistem Pertanian organik  
b. Penggilingan Non Organik : pemberlakukan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan 
pembinaan penanganan pascapanen yang baik, menengah self declare , besar serti fikasi)  
4 Persyaratan Umum 
Usaha   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah: Memperhatikan prinsip K3L dan menerapkan praktek higienis 
dan sanitasi  
Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah:  
a. Memenuhi self declare  terhadap standar kegiatan usaha.  
b. Menerapkan pascapanen yang baik  
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi: Memenuhi Persyaratan Good Manufacturing Oractices (GMO)  
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi memenuhi  
a. Persyaratan kesanggupan memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP)  
b. Perizinan lingkungan  
6 Sarana  a. Dish mill (Pengupas Kulit Gandum)  
b. Alat dan Mesin Giling/Sosoh  
c. Mesin Penepung  
d. Alat dan Mesin Packing  
e. Gudang  - 1093 - 
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  Skala 
Usaha  Operator  Inspektor 
Internal  Petugas 
Pengendali 
Mutu  
Mikro  V   
Kecil V   
Menengah  V V V 
Besar  V V V 
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi Cara 
penanganan yang baik.  
Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM terlatih atau bersertifikat 
kompetensi minimal penanganan pascapanen yang baik.  
8 Pelayanan  Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait  
a. Informasi supply  bahan baku  
b. Informasi produk  
c. Informasi  harga,  penjualan/pemasaran   
d. Informasi stok  dan logistik informasi produk  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar  
b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : penanganan pascapanen yang baik (bagi organik 
memberlakukan sistem pertanian organik)  
c. judul  standar produk yang disyaratkan  : SNI atau PTM  - 1094 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan 
terdokumentasi yang mencakup:  
a. Perencanaan  
b. Pengelolaan  
c. Komunikasi pelanggan  
d. Peningkatan  berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang 
ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. penerapan sistem manajemen usaha  
Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis  
11 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  Pengawasan  
a. Norma pengawasan  
a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil  
b) cara: offline  dan online  
c) intensitas : rutin dan insidental  
 - 1095 - 
b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
time schedule :  
perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: kuesioner/ceklist  
c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas  
Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha  
Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha  
d. Pelak sana pengawasan  
kompetensi :memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi  
e. Mekanisme, format dan substansi laporan  
a) Mekanisme dilakukan melalui webservice  
b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil 
pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan).  
c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan pemasaran.  
f. Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui webresmi yang dikelola instansi pemilik 
kewenangan pengawasan  
 
 
 
 
 - 1096 - 
STANDAR USAHA INDU STRI PENGGILINGAN ANEKA KACANG (TERMASUK LEGUMINOUS)  
NO KBLI:  
(10612) Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)  
 
1 Ruang lingkup  Standar ini mengatur terkait persyaratan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka 
kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan 
tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman leguminous lainnya).  
2 Istilah dan Definisi  Usaha Penggilingan adalah suatu proses memisahkan endosperm  dan/atau menghancurkan endosperm 
menjadi ukuran tertentu tanpa ada bahan tambahan.  
3. Penggolongan Usaha  Penggolongan usaha yang memenuhi kriteria:  
a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp 5.000.000.O00,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha;  dan  
c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
d. Usaha Besar memiliki modal usaha leboh dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha.  - 1097 - 
Penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai :  
a. Penggilingan organik : wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakukan SNI Sistem Pertanian organik  
b. Penggilingan Non Organik : pemberlakukan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan 
pembinaan penanganan pascapanen yang baik, menengah self declare , besar sertifikasi)  
4. Persyaratan Umum 
Usaha   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Usaha Mikro dan Kecil  Risiko Rendah: Memperhatikan prinsip K3L dan menerapkan praktek higienis 
dan sanitasi  
Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah:  
a. Memenuhi self declare  terhadap standar kegiatan usaha.  
b. Menerapkan pascapanen yang baik  
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi: Memenuhi Persyaratan Good Manufacturing Practices  (GMP)  
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi memenuhi  
a. Persyaratan kesanggupan memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP)  
b. Perizinan lingkungan  
6 Sarana  a. Pengupas Kulit 
b. Alat dan Mesin Giling/Sosoh  
c. Mesin Penepung  
d. Alat dan Mesin Packing  
e. Gudang  - 1098 - 
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  Skala 
Usaha  Operator  Inspektor 
Internal  Petugas 
Pengendali 
Mutu  
Mikro  V   
Kecil V   
Menengah  V V V 
Besar  V V V 
 
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi Cara 
penanganan yang baik.  
Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM terlatih atau bersertifikat 
kompetensi minimal penanganan pascapanen yang baik.  
8 Pelayanan  Pelak u usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait  
a. Informasi supply bahan baku  
b. Informasi produk  
c. Informasi  harga,  penjualan/pemasaran   
d. Informasi stok  dan logistik informasi produk  
 
 
 - 1099 - 
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar  
b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : penanganan pascapanen yang baik (bagi organik 
memberlakukan sistem pertanian organik)  
c. judul standar produk yang disyaratkan  : SNI atau PTM  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan 
terdokumentasi yang mencakup:  
a. Perencanaan;  
b. Pengelolaan  
c. Komunikasi pelanggan  
Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada 
ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
a. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
b. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdoku mentasi  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. penerapan sistem manajemen usaha  
Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis  
 
 - 1100 - 
11 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  Pengawasan  
a. Norma pengawasan  
a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil  
b) cara: offline dan online  
c) intensitas : rutin dan insidental  
b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
time schedule :  
perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: kuesioner/ ceklist  
c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas  
Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha  
Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha  
d. Pelaksana pengawasan  
kompetensi :memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi  
e. Mekanisme, format dan substansi laporan  
a) Mekanis me dilakukan melalui webservice  
b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil 
pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan).  
c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan pemasaran.  
f. Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui webresmi yang dikelola instansi pemilik 
kewenangan pengawasan  - 1101 - 
STANDAR USAHA INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS  
NO KBLI:  
 (10631) Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan beras  
1 Ruang lingkup  Standar ini mengatur terkait persyaratan mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk 
penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi  
2 Istilah dan Definisi  a. Usaha Penggilingan adalah suatu proses memisahkan endosperm  dan/atau menghancurkan 
endosperm menjadi ukuran tertentu tanpa ada bahan tambahan.  
b. Penyosohan adalah menghilangkan lapisan aeluron yg ada di permukaan beras pecah kulit 
sehingga diperoleh beras putih.  
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan usaha yang  memenuhi kriteria:  
a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp 5.000.000.O00,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha; dan  
c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
d. Usaha Besar memiliki modal usaha leboh dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk  
tanah dan bangunan tempat usaha.  - 1102 - 
Penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai :  
a. Penggilingan organik : wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakukan SNI Sistem Pertanian organik  
b. Penggilingan Non Organik : pemberlakukan sertifikasi tidak wajib (usaha  mikro kecil dilakukan 
pembinaan penanganan pascapanen yang baik, menengah self declare , besar sertifikasi)  
4 Persyaratan Umum 
Usaha   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah: Memperhatikan prinsip K3L dan menerapkan praktek higienis  
dan sanitasi  
Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah:  
a. Memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha.  
b. Menerapkan pascapanen yang baik  
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi: Telah memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP).  
Usaha Be sar Risiko Menengah Tinggi memenuhi  
a. Persyaratan kesanggupan memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP)  
b. Perizinan lingkungan  
6 Sarana  a. Alat dan Mesin Giling/Sosoh  
b. Separator  
c. Alat dan Mesin Packing  
d. Gudang  - 1103 - 
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  Skala  
Usaha  Operator  Inspektor 
Internal  Petugas 
Pengendali 
Mutu  
Mikro  V   
Kecil V   
Menengah  V V V 
Besar  V V V 
 
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi Cara 
penanganan yang baik.  
Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM terlatih atau bersertifikat 
kompetensi minimal penanganan pascapanen yang baik.  
8 Pelayanan  Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait  
a. Informasi supply bahan baku  
b. Informasi produk  
c. Informasi  harga,  penjualan/pemasaran   
d. Informasi stok  dan logistik informasi produk  
 
 
 - 1104 - 
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar  
b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : penanganan pascapanen yang baik (bagi organik 
memberlakukan sistem pertanian organik)  
c. judul standar produk yang disyaratkan  : SNI atau PTM  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan 
terdokumentasi yang mencakup:  
a. Perencanaan  
b. Pengelolaan  
c. Komunikasi pelanggan  
d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang 
ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f. Tinda kan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
Melakukan monitoring , evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. penerapan sistem manajemen usaha  
Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis  
 
 - 1105 - 
11 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  Pengawasan  
a. Norma pengawasan  
a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil  
b) cara: offline  dan online  
c) intensitas : rutin dan insidental  
b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
time schedule :  
perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: kuesioner/ ceklist  
c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas  
Hak          : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha  
Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepa da pelaku usaha  
d. Pelaksana pengawasan  
kompetensi :memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi  
e. Mekanisme, format dan substansi laporan  
a) Mekanisme dilakukan melalui webservice  
b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil 
pengawasan,  dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan).  
c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan pemasaran.  
f. Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui webresmi yang dikelola instansi pemilik 
kewenangan pengawasan  - 1106 - 
STANDA R USAHA INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG  
NO (10632) Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung  
 
1 Ruang lingkup  Standar ini mengatur terkait persyaratan Mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung  
2 Istilah dan Definisi  a. Usaha Penggilingan adalah suatu proses memisahkan endosperm  dan/atau menghancurkan 
endosperm  menjadi ukuran tertentu tanpa ada bahan tambahan;  
b. Pembersihan adalah usaha yang bertujuan untuk membersihkan butiran jagung dari kotoran 
seperti sisa tongkol, seresah dan kotoran -kotoran lainnya.  
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan usaha yang memenuhi kriteria:  
a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp 5.000.000.O00,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha; dan  
c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
d. Usaha Besar memiliki modal usaha leboh dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha.  - 1107 - 
Penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai :  
a. Penggilingan organik : wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakukan SNI Sistem Pertanian organik  
b. Penggilingan Non Organik : pemberlakukan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan 
pembinaan penanganan pascapanen yang baik, menengah self declare , besar sertifikasi)  
4 Persyaratan Umum 
Usaha   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah: Memperhatikan prinsip K3L dan menerapkan praktek higienis 
dan sanitasi  
Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah:  
a. Memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha;  
b. Menerapkan pascapanen yang baik  
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi: memenuh i persyaratan Good Manufacturing Practices  (GMP)  
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi memenuhi  
a. Persyaratan kesanggupan memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP)  
b. Perizinan lingkungan  
6 Sarana  a. Alat dan Mesin Giling/Sosoh  
b. Separator  
c. Alat dan Mesin  Packing  
d. Gudang  - 1108 - 
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  Skala 
Usaha  Operator  Inspektor 
Internal  Petugas 
Pengendali 
Mutu  
Mikro  V   
Kecil V   
Menengah  V V V 
Besar  V V V 
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi Cara 
penanganan yang baik.  
Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM terlatih atau bersertifikat 
kompetensi minimal penanganan pascapanen yang baik.  
8 Pelayanan  Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait  
a. Informasi supply bahan baku  
b. Informasi produk  
c. Informasi  harga,  penjualan/pemasaran   
d. Informasi stok  dan logistik informasi produk  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar  
b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : penanganan pascapanen yang baik (bagi organik 
memberlakukan sistem pertanian organik)  
c. judul standar produk yang disyaratkan  : SNI atau PTM  - 1109 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Bagi skala usaha  menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan 
terdokumentasi yang mencakup:  
a. Perencanaan  
b. Pengelolaan  
c. Komunikasi pelanggan  
d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang 
ada dite mukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. penerapan sistem manajemen usaha  
Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis  
 
11 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  Pengawasan  
a. Norma pengawasan  
a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil  
b) cara: offline dan online  
c) intensitas : rutin dan insidental  - 1110 - 
b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
time schedule :  
perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: kuesioner/ceklist  
c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas  
Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha  
Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha  
d. Pelaksana pengawasan  
kompetensi :memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi  
e. Mekanisme, format dan substansi laporan  
a) Mekanisme dilakukan melalui webservice  
b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil 
pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan).  
c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan pemasa ran. 
f. Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui webresmi yang dikelola instansi pemilik 
kewenangan pengawasan  
 
 
 
 
 - 1111 - 
STANDAR USAHA PENGGILINGAN ANEKA UMBI DAN SAYURAN (TERMASUK RHIZOMA)  
NO  (10613) Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Ter masuk Rhizoma)  
 
1 Ruang lingkup  Standar ini mengatur terkait persyaratan mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka umbi dan 
sayuran termasuk rhizoma melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, 
talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.  
2 Istilah dan Definisi  Pembuatan tepung aneka umbi dan sayuran adalah proses yang dimulai dari pengupasan, penyawutan, 
pengepresan, pengeringan dan penggilingan sawut.  
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan usaha yang memenuhi kriteria:  
a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp 5.000.000.O00,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha; dan  
c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
d. Usaha Besar memiliki modal usaha leboh dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk  
tanah dan bangunan tempat usaha.  
Penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai :  - 1112 - 
a. Penggilingan organik : wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakukan SNI Sistem Pertanian organik  
b. Penggilingan Non Organik : pemberlakukan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan 
pembinaan penanganan pascapanen yang baik, menengah self declare , besar sertifikasi)  
4 Persyaratan Umum 
Usaha   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah: Memperhatikan prinsip K3L dan menerapkan praktek higienis 
dan sanitasi  
Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah:  
a. Memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha.  
b. Menerapkan pascapanen yang baik  
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi: memenuh i persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP)  
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi memenuhi  
a. Persyaratan kesanggupan memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices  (GMP)  
b. Perizinan lingkungan  
6 Sarana  a. Penyawut  
b. Penepung  
c. Alat dan Mesin Packing  
d. Gudang  - 1113 - 
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  Skala 
Usaha  Operator  Inspektor 
Internal  Petugas 
Pengendali 
Mutu  
Mikro  V   
Kecil V   
Menengah  V V V 
Besar  V V V 
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi Cara 
penanganan yang baik.  
Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM terlatih atau bersertifikat 
kompetensi minimal penanganan pascapanen yang baik.  
8 Pelayanan  Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait  
a. Informasi  supply bahan baku  
b. Informasi produk  
c. Informasi  harga,  penjualan/pemasaran   
d. Informasi stok  dan logistik informasi produk  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar  
b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : penanganan pascapanen yang baik (bagi organik 
memberlakukan sistem pertanian organik)  
c. judul standar produk yang disyaratkan  : SNI atau PTM  - 1114 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan 
terdok umentasi yang mencakup:  
a. Perencanaan  
b. Pengelolaan  
c. Komunikasi pelanggan  
d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang 
ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
e. Tindakan perbai kan: Aksi dan hasil perbaikan  
f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha;  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. penerapan sistem manajemen usaha  
Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis  
11 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  Pengawasan  
a. Norma pengawasan  
a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil  
b) cara: offline  dan online  
c) intensitas : rutin dan insidental  
 - 1115 - 
b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
time schedule :  
perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: kuesioner/ ceklist  
c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas  
Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha  
Kewajiban : wajib m enginformasikan hasil kepada pelaku usaha  
d. Pelaksana pengawasan  
kompetensi :memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi  
e. Mekanisme, format dan substansi laporan  
a) Mekanisme dilakukan melalui webservice  
b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil 
pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan).  
c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan pemasaran.  
f. Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui webresmi yang dikelola instansi pemilik 
kewenangan pengawasan  
 
  - 1116 - 
STANDAR USAHA JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH, DAN PENGENDALIAN HAMA DAN GULMA  
NO KBLI  01612  
USAHA JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN HAMA DAN GULMA  
1 Ruang lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha jasa 
pemupukan, penanaman bibit/benih, dan pengendalian hama dan gulma  
 
2 Istilah dan Definisi  a. Usaha jasa adalah suatu usaha  yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang pelayanan jasa 
atau menjual j asa. 
b. Pemupukan pemberian bahan yang dimaksudkan untuk menyediakan hara bagi tanaman  
c. Penanaman Bibit/Benih adalah cara kita menanam baik menanam benih secara langsung atau 
pindah tanam bibit.  
d. Pengendalian Hama dan Gulma adalah usaha untuk melakukan pengendalian serangan Organisme 
Pengganggu Tumbuhan  pada tanaman.  
e. Pengendalian OPT adalah tindakan atau upaya untuk mencegah dan menanggulangi serangan OPT 
terhadap tanaman.  
f. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme y ang dapat merusak, 
mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan, meliputi hama, penyakit, dan 
gulma.  
 
 - 1117 - 
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan usaha meliputi:  
a. usaha mikro dan kecil: risiko rendah  
b. usaha menengah: risiko menengah rendah  
c. usaha besar: risiko menengah tinggi  
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan  
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:  
a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) tidak termasuk t anah dan bangunan tempat usaha;  
b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp 5.000.000.O00,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha; dan  
c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
sampai tlengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha   - 1118 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus berlaku untuk usaha besar adalah:  
a. Sertifikat atau kompetensi dalam melakukan aplikasi pestisida atau bahan pengendali lainnya 
secara 6 tepat dari instansi terkait  
b. Bukti penguasaan sarana prasarana pengendalian yang memenuhi standar SNI  
c. Perizinan lingkungan  
 
Persyaratan khusus usaha dibagi berdasarkan tingkat resiko yaitu :  
a. Rendah   (usaha mikro dan kecil) dan Menengah Rendah  (usaha m enengah ) 
1) Menerapkan standar K3L;  
2) Menerapkan sanitasi hygine pada alat pasca panen  
3) Memiliki  operator alat yang terlatih  
4) Ketersediaan alat untuk mobilisasi  
b. Menengah tinggi (usaha besar)  
1) Menerapkan stand ar K3L;  
2) Memiliki Standar Operasional Prosedur Proses dan Standar Sanitasi Operasional Prosedur   
3) Alat yang digunakan menggunakan SNI/Persyaratan Teknis Minimal  
4) Memiliki gudang dan teknisi alat  
5) Memiliki  operator alat yang terlatih  
6) Ketersediaan alat untuk  mobilisasi  
Memiliki jaminan ketersediaan spare part pada saat melaksanakan usaha jasa.  - 1119 - 
6 Sarana  Sarana untuk usaha jasa pengendalian OPT meliputi alat dan mesin serta bahan 
pemupukan/pembibitan/pengendalian OPT  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  Skala 
Usaha  Operator  Manager 
Operasi  Petugas 
Pengendal
i Mutu  Petugas 
Penanganan 
Limbah  
Mikro  V    
Kecil V V   
Menengah  V V V  
Besar  V V V V 
 
8 Pelayanan  Pelaku usaha wajib memberikan informasi jenis dan kualitas jasa yang dihasilkan  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  a. jenis jasa yang akan dihasilkan  
b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : penerapan K3L  
c. judul standar jasa yang disyaratkan  : SNI atau PTM  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang menca kup: 
a. Perencanaan  
b. Pengelolaan  
c. Komunikasi pelanggan  
d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. Contoh dari data yang ada 
ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  - 1120 - 
e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
Melakukan monitoring , evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan syst em manajemen usaha  
 
Pelaporan  
Pelaku usaha yang melakukan usaha jasa pascapanen membuat laporan tertulis baik teknis maupun 
administrasi secara berkala, dengan mekanisme sebagai berikut:  
a. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan resiko memengah renda h pelaporan kegiatan 
usaha dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota secara online  
b. Pelaku usaha skala besar dengan resiko menengah tinggi pelaporan kegiatan usaha dilakukan 
secara online   
Pelaporan memuat data :  
1) Nama klient, alamat klient, kontak person klient,  jenis dan jumlah produk yang ditangani, 
jenis alat pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma yang 
dimiliki dan kapasitas alat;  
2) Jadwal pengelolaan alat serta service alat pemupukan, penanaman bibit/benih dan 
pengendalian hama dan gulma  - 1121 - 
11 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Usaha Skala Mikro  dan Kecil  
Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampinan yang 
dilakukan oleh instansi Pemerintah.  Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada 
usaha skala mikro Pemerintah menggunakan Chek List  Pengawasan dalam rangka 
pembinaan.  
2) Usaha Menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui 
pernyataan diri ( self declaration ) dalam bentuk chek list yang berisi minimal :  
a) Nama Pelaku Usaha  
b) Jenis sarana yang dimiliki  
c) Formulasi penggunaan pupuk/bahan pengendalian  
d) Kompetensi SDM yang dimiliki  
e) Kapasitas pelayanan jasa   
3) Usaha Skala Besar  
Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi 
yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan  
b. Pengawasan  
1) Norma pengawasan  
a) cakupan: sarana dan prasarana, kompetensi SDM, jen is jasa  - 1122 - 
b) cara: offline dan online  
c) intensitas : rutin dan insidental  
2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
time schedule : sesuai kebutuhan  
perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: ceklist  
3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas  
Hak : berhak untuk meminta dokumen ke pada pelaku usaha  
Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha  
4) Pelaksana pengawasan  
kompetensi :  memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi  
5) Mekanisme, format dan substansi laporan  
a) Mekanisme dilakukan melalui webservice  
b) Format laporan meliputi  : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil 
pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan).  
c) Substansi : laporan sarana prasarana, laporan pelaksanaan jasa, dan laporan formulasi 
penggunaan pupuk/bahan pengendali  
 
Saluran pengaduan mas yarakat dapat dilakukan melalui web site resmi yang dikelola instansi pemilik 
kewenangan pengawasan  
 - 1123 - 
 
STANDAR PROSES PERMOHONAN  
REKOMENDASI IMPOR JAGUNG  
NO REKOMENDASI IMPOR JAGUNG  
1 Ruang Lingkup  
 Standar ini mengatur terkait persyaratan  
a. Memperkuat logistik  
b. Memenuhi kebutuhan konsumen tertentu  
c. Melindungi petani jagung  
d. Melindungi industri produk segar dan olahan seperti industri pakan ternak dan  industri pangan 
jagung, industri tapioca  
2 Istilah dan Definisi  
 a. Logistik adalah persediaan yang dibutuhkan sehingga harga tidak mengalami fluktuasi  
b. Konsumen tertentu adalah kebutuhan jagung tertentu untuk konsumsi industri tertentu  
c. Jagung adalah produk dari tanaman jagung (Zea mays L.) dengan Pos Tarif/HS 1005.90.90  
d. Impor adalah kegiatan memasuk kan barang ke dalam daerah pabean  
e. Importir Jagung adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Impor Jagung  
3 Persyaratan umum 
usaha:  
 a. Impor jagung untuk pakan  
b. Impor jagung untuk pangan  
c. Impor jagung untuk bahan baku  
 
 - 1124 - 
Persyaratan umum:  
a. Rencana penggunaan dan rencana pendistribusian jagung impor  
b. Surat pernyataan bahwa jagung impor hanya digunakan sebagai pembuatan pakan, pangan, dan 
bahan baku industry  
c. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan Gudang penyimpanan untuk menjaga terpenuhinya 
persyaratan mutu da n keamanan jagung  
d. Laporan realisasi sebelumnya dan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen 
yang disampaikan benar dan sah  
4 Persyaratan khusus 
usaha  
 a. Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan  
b. Surat keterangan tentang produk dari Negara asal  
c. Surat pernyataan alokasi/distribusi tujuan konsumen  
d. Surat keterangan Kemensos dan BNPB apabila digunakan untuk hibah  
5 Sarana  
 a. Memiliki Sarana Penyimpanan yang standar  
b. Fasilitas Minimum  
6 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  
 Pengawasan  
a. Norma pengawasan  
a. cakupan: jenis beras (kode HS), negara asal, volume  
b. cara pengawasan : offline  dan online  
c. intensitas : rutin dan insidental  
 - 1125 - 
b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
time schedule : 1 (satu) tahun  
perangkat kerja pelaksanaan pengawasan:  ceklist  
c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas  
Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha  
Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha  
d. Pelaksana pengawasan  
kompetensi :memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi  
e. Mekanisme, format dan substan si laporan  
a. Mekanisme dilakukan melalui webservice  
b. Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil 
pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan).  
c. Substansi : realisasi volume, jenis, waktu, distribusi/pasar yang dituju.  
f. Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui webresmi yang dikelola instansi pemilik 
kewenangan pengawasan  
 
  - 1126 - 
STANDAR PROSES PERMOHONAN  
REKOMENDASI IMPOR KEDELAI  
NO REKOMENDASI IMPOR KEDELAI  
1 Ruang Lingkup  
 Standar ini mengatur terkait persyaratan  
a. Memenuhi kebutuhan konsumen tertentu;  
b. Melindungi petani kedelai  
c. Melindungi industri produk segar dan olahan seperti industri tahu dan tempe/ industri pakan 
ternak  
2 Istilah dan Definisi  
 a. Kedelai adalah hasil tanaman kedelai (Glycine max Merr ) berupa biji kering berwarna kuning yang 
telah dilepaskan dari kulit polong dan dibersihkan yang termasuk dalam klasifikasi Pos Tarif/HS 
Ex.1201.90.00.00  
b. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dala m daerah pabean  
c. Importir Terdaftar Kedelai, yang selanjutnya disebut IT -Kedelai adalah BUMN, koperasi dan/atau 
swasta yang melakukan impor kedelai untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan 
dan/atau memindah -tangankan kepada pihak lain.  
d. Importir  Produsen Kedelai, yang selanjutnya disebut IP -Kedelai adalah BUMN dan/atau swasta 
yang melakukan impor kedelai untuk dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong 
pada proses produksi sendiri dan tidak memperdagangkan atau memindahtangankan kepada 
pihak lain.  
 - 1127 - 
3 Persyaratan umum 
usaha:  
 Impor kedelai untuk stabilisasi harga kedelai oleh Perum Bulog, BUMN, Koperasi, dan/atau swasta  
Persyaratan:  
a. Surat permohonan  
b. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai dengan ketentuan  
Untuk kedelai yang pertama kali diimpor Negara asal harus dilengkapi hasil Analisa risiko organisme 
pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina Pertanian  
4 Persyaratan khusus 
usaha  
 a. Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan  
b. Surat keterangan tentang produk dari Negara asal 
c. Surat pernyataan alokasi/distribusi tujuan konsumen  
d. Surat keterangan Kemensos dan BNPB apabila digunakan untuk hibah  
5 Sarana  
 a. Memiliki Sarana Penyimpanan yang standar ; 
b. Fasilitas Minimum  
6 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  
 Pengawasan  
a. Norma pengawasan  
a. cakupan: jenis beras (kode HS), negara asal, volume  
b. cara pengawasan : offline  dan online  
c. intensitas : rutin dan insidental  
b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
time schedule : 1 (satu) tahun  
perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: ceklist  - 1128 - 
c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas  
Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha  
Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha  
d. Pelaksana pengawasan  
kompetensi :memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi  
e. Mekanisme, format dan substansi laporan  
a. Mekanisme dilakukan melalui webservice  
b. Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil 
pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan).  
c. Substansi : realisasi volume, jenis, waktu, distribusi/pasar yang dituju . 
f. Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui webresmi yang dikelola instansi pemilik 
kewenangan pengawasan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 1129 - 
STANDAR PROSES PERMOHONAN  
REKOMENDASI IMPOR BERAS  
NO REKOMENDASI IMPOR BERAS  
1 Ruang Lingkup  
 Standar ini mengatur terkait persyaratan  
a. Memperkuat logistik (cadangan) ketahanan pangan  
b. Memenuhi kebutuhan konsumen tertentu  
c. Melindungi petani padi  
d. Melindungi industri produk segar dan olahan seperti industri penggilingan  
2 Istilah dan Definisi  
 a. Cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan 
pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaaan darurat.  
b. Konsumen tertentu adalah kebutuhan beras tertentu untuk konsum si rumah tangga, industri, 
horeka, dan kesehatan  
c. Beras tertentu adalah Beras dengan jenis, varietas dan kriteria yang memenuhi suatu komunitas 
konsumen dan/atau tidak dapat diproduksi dalam negeri.  
d. Beras adalah biji -bijian baik berkulit, tidak berkulit, d iolah atau tidak diolah yang berasal dari 
spesies Oryza sativa  
e. Impor beras adalah kegiatan memasukkan beras ke dalam daerah pabean.  
f. Importir beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor beras  
g. Persetujuan impor adalah izin impor beras  - 1130 - 
h. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berisi 
penjelasan teknis mengenai beras yang akan diekspor atau diimpor  
3 Persyaratan umum 
usaha:  
 a. Impor untuk keperluan umum;  
b. Impor untuk keperluan hibah;  
c. Impor untuk keperluan lain 
Persyaratan :  
a. Surat permohonan;  
b. Surat jaminan supply dari negara asal  
c. Surat serapan beras ketan local untuk impor ketan  
d. Pernyataan tidak diperjualbelikan di pasar tradisional kecuali untuk beras ketan  
e. Pernyataan kebutuhan dari took modern, hotel dan restoran dan catering , rumah sakit, apotik 
untuk beras kukus;  
f. Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan bagi importir yang sudah impor sebelumnya  
Untuk beras hibah wajib menyampaikan sertifikat hibah dari nega ra asal, surat rencana distribusi yang 
diketahui Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk dan surat rekomendasi dari Badan/Instansi di 
bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial  
4 Persyaratan khusus 
usaha  
 a. Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan  
b. Surat keterangan tentang produk dari Negara asal  
c. Surat pernyataan alokasi/distribusi tujuan konsumen  
d. Surat keterangan Kemensos dan BNPB apabila digunakan untuk hibah  - 1131 - 
5 Sarana  
 a. Memiliki Sarana Penyimpanan yang standar  
b. Fasilitas Minimum  
6 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  
 Pengawasan  
a. Norma pengawasan  
1) cakupan: jenis beras (kode HS), negara asal, volume  
2) cara pengawasan : offline  dan online  
3) intensitas : rutin dan insidental  
b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
time schedule : 1 (satu) tahun  
perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: ceklist  
c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas  
Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha  
Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha  
d. Pelaksana pengawasan  
kompetensi :memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi  
e. Mekanisme, format dan substansi laporan  
1) Mekanisme dilakukan melalui webservice  
2) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil 
pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan).  
3) Substansi : realisasi volume, jenis, waktu, distribusi/pasar yang dituju.  
f. Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui webresmi yang dikelola instansi pemilik 
kewenangan pengawasan  - 1132 - 
STANDAR PROSES PERMOHONAN  
REKOMENDASI IMPOR UBI KAYU  
NO REKOMENDAS I IMPOR UBI KAYU  
1 Ruang Lingkup  Standar ini mengatur terkait persyaratan  
a. Melindungi petani ubi kayu  
b. Melindungi industri produk segar dan industri olahan seperti industri gaplek, tapioka, dan industri 
lainnya  
2 Istilah dan Definisi  Manioc adalah ubi kayu  (Cassava) dalam bentuk diiris dan dikeringkan (HS No.0714.10.100), pellet (HS 
No.0714.10.200), dan lain -lain (HS No.0714.10.900)  
3 Persyaratan umum 
usaha:  
 a. Surat permohonan  
b. Keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sesuai dengan ketentuan  
c. Untuk ubi kayu yang pertama kali diimpor dari negara asal harus dilengkapi hasil Analisa risiko 
organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina Pertanian  
4 Persyaratan khusus 
usaha  
 a. Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan  
b. Surat keterangan tentang produk dari Negara asal termasuk kelas mutu  
c. Surat pernyataan alokasi/distribusi tujuan konsumen  
d. Informasi stok gaplek/tapioka/lainnya  
5 Sarana  
 a. Memiliki Sarana Penyimpanan yang standar ; 
b. Fasilitas Minimum  
 - 1133 - 
6 Penilaian 
Kesesuaian  dan 
Pengawasan  
 Pengawasan  
a. Norma pengawasan  
1) cakupan: jenis beras (kode HS), negara asal, volume  
2) cara pengawasan: offline dan online  
3) intensitas : rutin dan insidental  
b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
time schedule : 1 (satu) tahun  
perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: ceklist  
c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas  
Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha  
Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha  
d. Pelaksana pengawasan  
kompetensi :memiliki pengalaman/ kemampuan inspeksi  
e. Mekanisme, format dan substansi laporan  
1) Mekanisme dilakukan melalui webservice  
2) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil 
pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan).  
3) Substansi : realisasi  volume, jenis, waktu, distribusi/pasar yang dituju.  
f. Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui webresmi yang dikelola instansi pemilik 
kewenangan pengawasan  
 - 1134 - 
STANDAR PROSES PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN BENIH  
NO PEMASUKAN BENIH  
1 Ruang Lingkup  
 Standar ini mengatur terkait persyaratan  
a. menjaga ketersediaan Benih Unggul secara cukup dan berkesinambungan;  
b. mendorong berkembangnya industri benih dalam negeri;  
c. meningkatkan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati.  
  
2 Istilah dan Definisi  
 a. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan 
untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.  
b. Tanaman adalah tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman hijauan  pakan ternak.  
c. Benih Unggul adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan 
peredarannya diawasi.  
d. Produk Rekayasa Genetik adalah organisme hidup, bagian -bagiannya dan/atau hasil olahannya 
yang mempunyai susunan genetik baru yang merupakan penerapan dari bioteknologi modern.  
e. Pelepasan Varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di 
dalam negeri dan/atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa 
varietas tersebut merupakan suatu varietas unggul yang dapat disebarluaskan.  
f. Pemasukan Benih adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan benih tanaman dari luar 
negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
 - 1135 - 
g. Izin Pemasukan adalah keterangan tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Menteri atau pejabat 
yang ditunjuk ke pada badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman, dan 
Pelanggan Luar Negeri untuk dapat melakukan kegiatan pemasukan benih.  
h. Pemerhati Tanaman adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi yang menaruh perhatian 
besar terhadap tana man dengan tujuan untuk hobi, seni dan tidak untuk diperjualbelikan.  
i. Pelanggan Luar Negeri adalah badan usaha, badan hukum dan instansi  pemerintah  yang 
memerlukan sertifikat internasional ( orange international certificate  atau blue international 
certificate ). 
j. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut PPVTPP 
adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan 
fungsi di bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizi nan Pertanian.  
k. Instansi Penyelenggara Pengawasan dan Sertifikasi Benih adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat atau 
Provinsi yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.  
l. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidan g pertanian.  
m. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang tanaman 
pangan,  
3 Persyaratan umum 
usaha:  
 a. Nomor Induk Berusaha (NIB).  
b. Izin/Tanda Daftar/ Keterangan Kelayakan Teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari  
Institusi Pengawasan dan Sertifkasi Benih.  
c. Kelengkapan dokumen sesuai tujuan pemasukan benih, antara lain untuk :  - 1136 - 
1) uji adaptasi dalam rangka P elepasan Varietas;  
2) pengadaan benih tetua/benih sumber dari varietas yang sudah dilepas;  
3) produksi benih untuk tujuan ekspor;  
4) uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas Tanaman;  
5) uji Unik, Seragam, dan Stabil  (USS) untuk keperluan jaminan mutu dalam produksi benih ; 
6) kebutuhan bagi Pemerhati Tanaman;   
7) bahan pameran , promosi  dan/at au lomba ; 
8) pelayanan pengujian mutu benih untuk mendapatkan Orange International Certificate  (OIC) 
atau Blue International Certificate (BIC);  
9) uji profisiensi atau validasi metod e dalam rangka peningkatan jaminan mutu hasil pengujian 
benih sesuai dengan pers yaratan baku . 
4 Persyaratan khusus 
usaha  - 
5 Sarana  Menguasai sarana untuk  produksi benih dan peredaran benih  
 
6 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  Penilaian kesesuaian dan pengawasan dilakukan oleh Lembaga yang berwenang.  
 
 
 
 - 1137 - 
STANDAR PROSES PERMOHONAN IZIN PENGELUARAN BENIH  
NO PENGELUARAN BENIH  
1 Ruang Lingkup  Standar ini mengatur terkait persyaratan  
a. menjaga kelestarian sumber daya genetik, dan  
b. meningkatkan devisa negara.  
 
2 Istilah dan Definisi  
 a. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih  adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan 
untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.  
b. Tanaman adalah tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman hijauan  pakan ternak.  
c. Benih Unggul adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, ya ng produksi dan 
peredarannya diawasi.  
d. Pelepasan Varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di 
dalam negeri dan/atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa 
varietas tersebut merupakan suatu varie tas unggul yang dapat disebarluaskan.  
e. Pengeluaran Benih adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan benih dari wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia..  
f. Izin Pengeluaran adalah keterangan tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Menteri atau pejabat 
yang ditunjuk kepada perseorangan, badan usaha, badan hukum, dan instansi pemerintah untuk 
dapat melakukan kegiatan pengeluaran benih.  
 - 1138 - 
g. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut PPVTPP 
adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan 
fungsi di bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.  
h. Instansi Penyelenggara Pengawasan dan Sertifikasi Benih adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat atau 
Provinsi yang  menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.  
i. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.  
j. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang t anaman 
pangan . 
k. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan f ungsi di bidang tanaman 
pangan . 
 
 
3 Persyaratan umum 
usaha:  
 a. Nomor Induk Berusaha (NIB).  
b. Izin/Tanda Daftar/ Keterangan Kelayakan Teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari 
Institusi Pengawasan dan  Sertifkasi Benih..  
c. Kelengkapan dokumen sesuai tujuan pengeluaran benih antara lain untuk :  
1) pengujian adaptasi  termasuk untuk pengujian USS dan BUSS;  
2) keperluan ekspor  (komersial);  
3) uji profisiens i dan validasi metod e;  
 - 1139 - 
4) pengujian mutu benih dalam rangka Organization for Economic Cooperation and Development  
(OECD ) Seed Scheme ; dan  
5) keperluan pameran , promosi dan /atau  lomba.  
4 Persyaratan khusus 
usaha  - 
 
 
 
5 Sarana  
 Menguasai sarana untuk  produksi benih dan peredaran benih  
 
 
 
 
6 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  Penilaian kesesuaian dan pengawasan dilakukan oleh Lembaga yang berwenang.  
 
 
 
 
 
 
 
 - 1140 - 
STANDAR USAHA PERTANIAN PADI INBRIDA  
NO KBLI:  
(01122) Pertanian Padi Inbrida  
1 Ruang lingkup  Standar ini mengatur terkait persyaratan Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan 
hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga 
pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas 
gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi inhibrida. 
Padi inhibrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi 
secara alami. Terdiri dari Padi v arietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, Menkongga, Ciherang, 
IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudi dayakan secara turun 
temurun oleh petani.  
2 Istilah dan Definisi  a. Sistem Budi daya Pertanian adalah pengelola an sumber daya alam hayati dalam memproduksi 
komoditas  pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia  
b. Sistem Pertanian Organik adalah sistem pertanian yang didasarkan pada standar produksi yang 
spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari 
berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi dan etika.  
c. Genetically Modified Organism  (GMO) adalah organisme hidup, bagian -bagiannya dan/atau hasil 
olahannya  
 
 - 1141 - 
d. Cara Budi daya yang Baik/ Good Agricultural Practices  (GAP) adalah pengelolaan lahan, penyiapan 
perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian OPT dan pemeliharaan, 
penanganan panen dan pasca panen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (traceability).  
e. Panen adalah pemungutan (pemetikan) h asil dari lahan usaha budi daya.  
f. Pascapanen adalah upaya  memproses hasil panen antara lain mulai dari proses perontokan, 
pengeringan, penyimpanan hingga pemasaran.  
g. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun , 
bunga, buah, biji, dan sifat -sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.  
h. Pembibitan adalah penyediaan bahan Tanaman yang berasal dari benih Tanaman   
i. Pembenihan adalah kegiatan dalam budi daya yang bertujuan untuk menghasilkan benih sebagai 
komponen input dalam budi daya Tanaman.  
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan usaha adalah usaha perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria:  
a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai 
dengan palin g banyak Rp 5.000.000.O00,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha; dan  
c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
sampai tlengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milia r rupiah) tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  - 1142 - 
d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
Berdasarkan proses dan produk, penggolongan usaha ini dapat dikategor ikan sebagai:  
a. Usaha  organik : usaha yang mengacu pada penerapan sistem pertanian organik.  
b. Usaha Non Organik :  
Berdasarkan penggunaan atas produk, penggolongan usaha dapat dibedakan menjadi usaha penghasil 
benih dan/atau penghasil non benih (pangan, pakan,  dan lainnya).  
4 Persyaratan Umum 
Usaha   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan kusus Usaha Budi daya untuk non benih:  
Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah,  dan Usaha Besar 
Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang  baik dan benar (GAP)  dan 
menerapkan standar mutu.  
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) :  
a. Rencana Kerja Usaha Budi daya  
b. Bukti penguasaan lahan usaha  
c. Perizinan lingkungan  
 
 - 1143 - 
Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan)  
a. Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang  
baik dan benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih 
bukan daerah endemis (informasi spasial)  
b. Usaha Menengah dan Besar Risiko Menenga h Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang  
baik dan benar (GAP),  menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih 
bukan daerah endemis (informasi spasial)  
 
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) :  
a. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan 
sertifikasi benih.  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.  
c. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pen getahuan dan ketrampilan di bidang 
perbenihan.  
d. Tempat usaha produksi atau peredaran benuh sesuai dengan persyaratan usaha  
e. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial)  
f. Perizinan lingkungan  
Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM).  
 
 - 1144 - 
Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakukan sertifikasi mengacu pada SNI 
Sistem Pertanian organik . Untuk usaha non organik, pemberlakukan sertifikasi tidak  wajib (usaha 
mikro kecil dilakukan pembinaan GAP, menengah melalui self declare , besar melalui sertifikasi) . 
 
6 Sarana  Sarana sebagai sumber daya produksi antara lain lahan, air, benih, pupuk, pembenah tanah, pestisida, 
zat pengatur tumbuh, alsintan, dan  bangunan.  
Untuk persyaratan produk organik tetap memperhatikan standar yang berlaku pada SNI Sistem 
Pertanian Organik seperti benih tidak boleh GMO, pupuk tidak boleh sintetis, dan pestisida tidak 
sintetis.  
 
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  Skala 
Usaha  Operator  Inspektor 
Internal  Petugas 
Pengendali 
Mutu  
Mikro  V   
Kecil V   
Menengah  V V V 
Besar  V V V 
 
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara Cara 
Budi daya Tanaman Pangan yang baik.  - 1145 - 
Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM /tenaga kerja  kompetensi 
dan/ atau bersertifikat .  
8 Pelayanan  Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait  
a. Informasi supply bahan baku  
b. Informasi produk  
c. Informasi  harga,  penjualan/pemasaran   
d. Informasi stok  dan logistic  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar  
b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : GAP (bagi organik memberlakukan  SNI sistem 
pertanian organik)  
c. judul standar yang disyaratkan  : SNI atau PTM  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan 
terdokumentasi yang mencakup:  
a. Perencanaan  
b. Pengelolaan  
c. Komunikasi pelanggan  
d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang 
ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  - 1146 - 
Melakuk an monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. penerapan sistem manajemen usaha  
Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertu lis  
 
Skala Besar :  
a. Menetapkan dan menerapkan :  
1) Perencanaan  produksi  dilakukan minimal  sesuai  dengan permintaan pasar  
2) Pengelolaan  budi daya  dan   penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal  
3) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.  
b. Upaya  peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi.  
1) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
2) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control (QC)  
c. Melakukan monitoring , evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
2) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 - 1147 - 
11 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Usaha Skala Mikro  dan Kecil  
Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampinan yang 
dilakukan oleh instansi Pemerintah.  Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada 
usaha skala mikro Pemerintah menggunakan Chek List   Pengawasan dalam rangka 
pembinaan.  
Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan informasi sertifikasi organik.  
2) Usaha Menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui 
pernyataan diri ( self declaration ) dalam bent uk chek list yang berisi minimal :  
a) Nama Pelaku Usaha  
b) Kapasitas mesin  
c) Sumber Bahan Baku  
d) Varietas yang ditanam  
e) Produktivitas yang dicapai  
f) Jumlah stok  
Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan  sertifikasi organik.  Sedangkan bagi pelaku 
usaha non organik , agar menyediakan laporan hasil uji laboratorium dari lembaga yang 
terakreditasi.  
 - 1148 - 
3) Usaha Skala Besar  
Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi yang 
dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan, yaitu:  
a) Jika organik, oleh Lembaga Sertifikasi Organik  yang terakreditasi  
b) Jika non organik, oleh Lembaga Sertifikasi Non Organik seperti Lembaga Sertifikasi 
Produk (LSPro) /Lembaga Sertifikasi yang lain yang terakreditasi, dengan didu kung 
pengujian laboratorium yang terakreditasi.  
 
b. Pengawasan  
1) Norma pengawasan  
a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil  
b) cara: offline dan online  
c) intensitas : rutin dan insidental  
2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
time schedule : sesuai kebutuhan  
perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: ceklist  
3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas  
Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha  
Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha  
 - 1149 - 
4) Pelaksana pengawasan  
kompetensi :  memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi  
5) Mekanisme, format dan substansi laporan  
a) Mekanisme dilakukan melalui webservice  
b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil 
pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan).  
c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan 
pemasaran.  
6) Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui web site resmi yang dikelola instansi 
pemilik kewenangan pengawasan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 1150 - 
STANDAR USAHA PERTANIAN PADI HIBRIDA  
NO KBLI:  
(01121) Pertanian Padi Hibrida  
1 Ruang lingkup  Standar ini mengatur terkait persyaratan Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai 
dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan 
pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering 
panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida 
adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua 
pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot.  
 
Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak 
termasuk sebagai padi hibrida  
2 Istilah dan Definisi  a. Sistem Budi daya Pertanian adalah pengelolaan su mber daya alam hayati dalam memproduksi 
komoditas  pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia  
b. Sistem Pertanian Organik adalah sistem pertanian yang didasarkan pada standar produksi yang 
spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang o ptimal dan lestari 
berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi dan etika.  
c. Genetically Modified Organism  (GMO) adalah organisme hidup, bagian -bagiannya dan/atau hasil 
olahannya  
 - 1151 - 
d. Cara Budi daya yang Baik/ Good Agricultural Practices  (GAP) adalah pengelolaan lahan, penyiapan 
perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian OPT dan pemeliharaan, 
penanganan panen dan pasca panen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (traceability).  
e. Panen adalah pemungutan (pemetikan) h asil dari lahan usaha budi daya.  
f. Pascapanen adalah upaya  memproses hasil panen antara lain mulai dari proses perontokan, 
pengeringan, penyimpanan hingga pemasaran.  
g. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, 
bunga, buah, biji, dan sifat -sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.  
h. Pembibitan adalah penyediaan bahan Tanaman yang berasal dari benih Tanaman   
i. Pembenihan adalah kegiatan dalam budi daya yang bertujuan untuk menghasilkan benih sebaga i 
komponen input dalam budi daya Tanaman.  
3 Penggolongan Usaha  Penggolongan usaha adalah usaha perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria:  
a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai 
dengan palin g banyak Rp 5.000.000.O00,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha; dan  
c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
sampai tlengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milia r rupiah) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha.  - 1152 - 
d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
Berdasarkan proses dan produk, penggolongan usaha ini dapat dikategor ikan sebagai:  
a. Usaha  organik : usaha yang mengacu pada penerapan sistem pertanian organik.  
b. Usaha Non Organik :  
 
Berdasarkan penggunaan atas produk, penggolongan usaha dapat dibedakan menjadi usaha penghasil 
benih dan/atau penghasil non benih (pangan, pakan , dan lainnya).  
4 Persyaratan Umum 
Usaha   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan Khusus Usaha Budi daya untuk non benih:  
Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar 
Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang  baik dan benar (GAP) dan 
menerapkan standar mutu.  
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) :  
a. Rencana Kerja Usaha Budi daya  
b. Bukti penguasaan lahan usaha  
c. Perizinan lingkungan  
 - 1153 - 
Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan)  
a. Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang  
baik dan benar (GAP),  menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih 
bukan daerah endemis (informasi spasial)  
b. Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan 
yang  baik dan benar  (GAP),  menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi 
benih bukan daerah endemis (informasi spasial)  
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi da ya untuk Hasil Perbenihan) :  
a. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan 
dan sertifikasi benih.  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.  
c. Keterangan memiliki te naga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang 
perbenihan.  
d. Tempat usaha produksi atau peredaran benuh sesuai dengan persyaratan usaha  
e. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial)  
f. Perizinan lingkungan  
 
Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM).  
6 Sarana  Sarana sebagai sumber daya produksi antara lain lahan, air, benih, pupuk, pembenah tanah, 
pestisida, zat pengatur tumbuh, alsintan, dan ban gunan.  - 1154 - 
Untuk persyaratan produk organik tetap memperhatikan standar yang berlaku pada SNI Sistem 
Pertanian Organik seperti benih tidak boleh GMO,  pupuk tidak boleh sintetis, dan pestisida tidak 
sintetis.  
 
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  Skala 
Usaha  Operator  Inspektor 
Internal  Petugas 
Pengendali 
Mutu  
Mikro  V   
Kecil V   
Menengah  V V V 
Besar  V V V 
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara 
Cara Budi daya Tanaman Pangan yang baik.  
Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM /tenaga kerja  kompetensi 
dan/ atau bersertifikat .  
8 Pelayanan  Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait  
a. Informasi  supply bahan baku  
b. Informasi produk  
c. Informasi  harga,  penjualan/pemasaran   
d. Informasi stok  dan logistic  - 1155 - 
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar  
b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : GAP (bagi organik memberlakukan  SNI sistem 
pertanian organik)  
c. judul standar yang disyaratkan  : SNI atau PTM  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan 
terdokumentasi yang mencakup:  
a. Perencanaan  
b. Pengelolaan  
c. Komunikasi pelanggan  
d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data 
yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
Melakuk an monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. penerapan sistem manajemen usaha  
Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertu lis  
 
 - 1156 - 
Skala Besar :  
a. Menetapkan dan menerapkan :  
1) Perencanaan  produksi  dilakukan minimal  sesuai  dengan permintaan pasar  
2) Pengelolaan  budi daya  dan   penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal  
3) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.  
b. Upaya peningkatan  berkelanjutan pelayanan produksi.  
1) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
2) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control (QC)  
c. Melakukan  monitoring, evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
2) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Usaha Skala Mikro  dan Kecil  
Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampinan yang 
dilakukan oleh instansi Pemerintah.  Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada 
usaha skala mikro Pemerintah menggunakan Chek List  Pengawasan dalam rangka 
pembinaan.  
Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan informasi sertifikasi organik.  - 1157 - 
2) Usaha Menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui 
pernyataan diri ( self declaration ) dalam bentuk chek list yang berisi minimal :  
a) Nama Pelaku Usaha  
b) Kapasitas mesin  
c) Sumber Bahan Baku  
d) Varietas yang ditanam  
e) Produktivitas yang dicapai  
f) Jumlah stok  
Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan  sertifikasi organik.  Sedangkan bagi pelaku 
usaha non organik, agar menyed iakan laporan hasil uji laboratorium dari lembaga yang 
terakreditasi.  
3) Usaha Skala Besar  
Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi 
yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan, 
yaitu:  
a) Jika organik, oleh Lembaga Sertifikasi Organik  yang terakreditasi  
b) Jika non organik, oleh Lembaga Sertifikasi Non Organik seperti Lembaga Sertifikasi 
Produk (LSPro) /Lembaga Sertifikasi yang lain yang terakreditasi, dengan didukung 
pengujian  laboratorium yang terakreditasi.  - 1158 - 
b. Pengawasan  
1) Norma pengawasan  
a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil  
b) cara: offline dan online  
c) intensitas : rutin dan insidental  
2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
time schedule : sesuai kebutuhan  
perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: ceklist  
3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas  
Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha  
Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha  
4) Pelaksana pengawasan  
kompetensi :  memiliki pengalaman /kemampuan inspeksi  
5) Mekanisme, format dan substansi laporan  
a) Mekanisme dilakukan melalui webservice  
b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil 
pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan).  
c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan 
pemasaran.  
6) Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui web site resmi yang dikelola instansi 
pemilik kewenangan pengawasan  - 1159 - 
STANDAR USAHA PERTANIAN JAGUNG  
NO KBLI:  
(01111) Pertanian Jagung  
1 Ruang lingkup  Standar usaha ini mencakup Kelompok usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan 
pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu 
kesatuan kegiatan Tanaman jagung. Termasuk kegiatan pemb ibitan dan pembenihan tanaman jagung.  
2 Istilah dan Definisi  a. Sistem Budi daya Pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi 
komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia  
b. Sistem Pertanian Organik adalah sistem pertanian yang didasarkan pada standar produksi yang 
spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari 
berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi dan etika.  
c. Genetically Modified Organism  (GMO) adalah organisme hidup,  bagian -bagiannya dan/atau hasil 
olahannya  
d. Cara Budi daya yang Baik/ Good Agricultural Practices  (GAP) adalah pengelolaan lahan, penyiapan 
perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian OPT dan pemeliharaan, 
penanganan panen dan pasca panen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (traceability).  
e. Panen adalah pemungutan (pemetikan) h asil dari lahan usaha budi daya.  
f. Pascapanen adalah upaya  memproses hasil panen antara lain mulai dari proses perontokan, 
pengeringan, penyimpanan hingga pemasaran.  
g. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun , - 1160 - 
bunga, buah, biji, dan sifat -sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.  
h. Pembibitan adalah penyediaan bahan Tanaman yang berasal dari benih Tanaman   
i. Pembenihan adalah kegiatan dalam budi daya yang bertujuan untuk menghasilkan benih sebagai 
komponen input dalam budi daya Tanaman.  
3. Penggolongan Usaha  Penggolongan usaha adalah usaha perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria:  
a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai 
dengan palin g banyak Rp 5.000.000.O00,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha; dan  
c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
sampai tlengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milia r rupiah) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha.  
d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
Berdasarkan proses dan produk, penggolongan usaha ini dapat dikategor ikan sebagai:  
a. Usaha  organik : usaha yang mengacu pada penerapan sistem pertanian organik.  
b. Usaha Non Organik :  
 - 1161 - 
Berdasarkan penggunaan atas produk, penggolongan usaha dapat dibedakan menjadi usaha penghasil 
benih dan/atau penghasil non benih (pangan, pakan , dan lainnya).  
4 Persyaratan Umum 
Usaha   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan Khusus  Usaha Budi daya untuk non benih:  
Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar 
Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi  daya tanaman pangan yang  baik dan benar (GAP) dan 
menerapkan standar mutu.  
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) :  
a. Rencana Kerja Usaha Budi daya  
b. Bukti penguasaan lahan usaha  
c. Perizinan lingkungan  
 
Persyaratan Usaha Budi  daya untuk benih (Perbenihan)  
a. Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang  
baik dan benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih 
bukan daerah endemis (informasi spasial)  
b. Usaha Me nengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan 
yang  baik dan benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi 
benih bukan daerah endemis (informasi spasial)  - 1162 - 
 
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi day a untuk Hasil Perbenihan) :  
a. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan 
dan sertifikasi benih.  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.  
c. Keterangan memiliki ten aga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang 
perbenihan.  
d. Tempat usaha produksi atau peredaran benuh sesuai dengan persyaratan usaha  
e. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial)  
f. Perizinan lingk ungan  
Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM).  
 
Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakukan sertifikasi mengacu pada SNI 
Sistem Pertanian organik . Untuk usaha non organik, pemberlakukan sertifikasi tidak wajib (usaha 
mikro kecil dilakukan pembinaan GAP, menengah melalui self declare , besar melalui sertifikasi) . 
6 Sarana  Sarana sebagai sumber daya produksi antara lain lahan, air, benih, pupuk, pembenah tanah, 
pestisida, zat pengatur tumbuh, alsintan, dan bangunan.  
Untuk persyaratan produk organik tetap memperhatikan standar yang berlaku pada SNI Sistem 
Pertanian Organik seperti benih tidak boleh GMO, pupuk tidak boleh sintetis, dan pestisida tidak 
sintetis.  - 1163 - 
7 Struktur Organi sasi 
SDM dan SDM  Skala 
Usaha  Operator  Inspektor 
Internal  Petugas 
Pengendali 
Mutu  
Mikro  V   
Kecil V   
Menengah  V V V 
Besar  V V V 
 
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara 
Cara Budi daya Tanaman Pangan yang baik.  
Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM /tenaga kerja  kompetensi 
dan/ atau bersertifikat .  
8 Pelayanan  Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait  
a. Informasi  supply bahan baku  
b. Informasi produk  
c. Informasi  harga,  penjualan/pemasaran   
d. Informasi stok  dan logistic  
 
 
 - 1164 - 
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar  
b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : GAP (bagi organik memberlakukan  SNI sistem 
pertanian organik)  
c. judul standar yang disyaratkan  : SNI atau PTM  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan 
terdokumentasi yang mencakup:  
a. Perencanaan  
b. Pengelolaan  
c. Komunik asi pelanggan  
d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data 
yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f. Tindakan pencegahan: anti sipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. penerapan sistem manajemen usaha  
Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis  
 
 
 - 1165 - 
Skala Besar :  
a. Menetapkan dan menerapkan :  
1) Perencanaan  produksi  dilakukan minimal  sesuai  dengan permintaan pasar  
2) Pengelolaan  budi daya  dan   penanganan pascapanen dilakukan dengan terj adwal  
3) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.  
b. Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi.  
1) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
2) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control  (QC) 
c. Melakukan monitoring, evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
2) Pemenuh an terhadap pesyaratan produk/proses  
3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Usaha Skala Mikro  dan Kecil  
Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampinan yang 
dilakukan oleh instansi Pemerintah.  Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada 
usaha skala mikro Pemerintah menggunakan Chek List  Pengawasan dalam rangka 
pembinaan.  
Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan informasi sertifikasi organik.  - 1166 - 
2) Usaha M enengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui 
pernyataan diri ( self declaration ) dalam bentuk chek list yang berisi minimal :  
a) Nama Pelaku Usaha  
b) Kapasitas mesin  
c) Sumber Bahan Baku  
d) Varietas yang ditanam  
e) Produktivita s yang dicapai  
f) Jumlah stok  
Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan  sertifikasi organik.  Sedangkan bagi pelaku 
usaha non organik, agar menyediakan laporan hasil uji laboratorium dari lembaga yang 
terakreditasi.  
3) Usaha Skala Besar  
Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi 
yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan, 
yaitu:  
a) Jika organik, oleh Lembaga Sertifikasi Organik  yang terakreditasi  
b) Jika non organik, oleh Lembaga Sertifikasi Non Organik seperti Lembaga Sertifikasi 
Produk (LSPro) /Lembaga Sertifikasi yang lain yang terakreditasi, dengan didukung 
pengujian laboratorium yang terakreditasi.  - 1167 - 
b. Pengawasan  
1) Norma pengawasan  
a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasi l 
b) cara: offline dan online  
c) intensitas : rutin dan insidental  
2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
time schedule : sesuai kebutuhan  
perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: ceklist  
3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas  
Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha  
Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha  
4) Pelaksana pengawasan  
kompetensi :  memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi  
5) Mekanisme, format dan substansi laporan  
a) Mekanisme dilakukan melal ui webservice  
b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil 
pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan).  
c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan 
pemasaran.  
6) Saluran pengaduan ma syarakat dapat dilakukan melalui web site resmi yang dikelola instansi 
pemilik kewenangan pengawasan  - 1168 - 
STANDAR USAHA PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA  
NO KBLI:  
(01135) Pertanian Aneka Umbi Palawija  
1 Ruang lingkup  Standar usaha ini mencakup Kelompok usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan 
pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu 
kesatuan kegiatan Tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, 
gembili d an tanaman palawija, iles -iles, porang dan umbi -umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan 
pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.  
2 Istilah dan Definisi  a. Sistem Budi daya Pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduks i 
komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia  
b. Sistem Pertanian Organik adalah sistem pertanian yang didasarkan pada standar produksi yang 
spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari 
berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi dan etika.  
c. Genetically Modified Organism  (GMO) adalah organisme hidup, bagian -bagiannya dan/atau hasil 
olahannya  
d. Cara Budi daya yang Baik/ Good Agricultural Practices  (GAP) adalah pengelolaan lahan, penyiapan 
perbeniha n, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian OPT dan pemeliharaan, 
penanganan panen dan pasca panen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (traceability).  
e. Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil dari lahan usaha budi daya.  
 - 1169 - 
f. Pascapanen adalah upaya  memproses hasil panen antara lain mulai dari proses perontokan, 
pengeringan, penyimpanan hingga pemasaran.  
g. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, 
bunga, buah, biji, dan sifat -sifat lain yang dapa t dibedakan dalam jenis yang sama.  
h. Pembibitan adalah penyediaan bahan Tanaman yang berasal dari benih Tanaman   
i. Pembenihan adalah kegiatan dalam budi daya yang bertujuan untuk menghasilkan benih sebagai 
komponen input dalam budi daya Tanaman.  
3. Penggolongan Usaha  Penggolongan usaha adalah usaha perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria:  
a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp 5.000.000.O00,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha; dan  
c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp  5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
sampai tlengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha.  
d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
 - 1170 - 
Berdasarkan proses dan produk, penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai:  
a. Usaha  organik : usaha yang mengacu pada penerapan sistem pertanian organik.  
b. Usaha Non Organik :  
 
Berdasarkan penggunaan atas produk, penggolongan usaha dapat dibedakan menjadi usaha penghasil 
benih dan/atau penghasil non benih (pangan, pakan, dan lainnya).  
4 Persyaratan Umum 
Usaha   
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus Usaha Budi daya untuk non benih:  
Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah,  dan Usaha Besar 
Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang  baik dan benar (GAP) dan 
menerapkan standar mutu.  
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perben ihan) :  
a. Rencana Kerja Usaha Budi daya  
b. Bukti penguasaan lahan usaha  
c. Perizinan lingkungan  
Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) :  
a. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan 
dan sertifikasi benih.  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.  - 1171 - 
c. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang 
perbenihan.  
d. Tempat usaha produksi atau peredaran benuh sesua i dengan persyaratan usaha  
e. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial)  
f. Perizinan lingkungan  
 
Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM).  
 
Untuk usaha organik,  wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakukan sertifikasi mengacu pada SNI 
Sistem Pertanian organik . Untuk usaha non organik, pemberlakukan sertifikasi tidak wajib (usaha 
mikro kecil dilakukan pembinaan GAP, menengah melalui self declare , besar melalui se rtifikasi) . 
 
Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan)  
a. Usaha Mikro Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang  baik dan 
benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah 
endemis (in formasi spasial)  
b. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman 
pangan yang  baik dan benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi 
produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial)  
 - 1172 - 
6 Sarana  Sarana sebagai sumber daya produksi antara lain lahan, air, benih, pupuk, pembenah tanah, 
pestisida, zat pengatur tumbuh, alsintan, dan bangunan.  
Untuk persyaratan produk organik tetap memperhatikan standar yang berlaku pada SNI Sistem 
Pertanian Organik se perti benih tidak boleh GMO, pupuk tidak boleh sintetis, dan pestisida tidak 
sintetis.  
 
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  Skala 
Usaha  Operator  Inspektor 
Internal  Petugas 
Pengendali 
Mutu  
Mikro  V   
Kecil V   
Menengah  V V V 
Besar  V V V 
 
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara 
Cara Budi daya Tanaman Pangan yang baik.  
Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM /tenaga kerja  kompetensi 
dan/ atau bersertifikat .  
 
 - 1173 - 
8 Pelayanan  Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait  
a. Informasi  supply  bahan baku  
b. Informasi produk  
c. Informasi  harga,  penjualan/pemasaran   
d. Informasi stok  dan logistik  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar  
b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : GAP (bagi organik memberlakukan  SNI sistem 
pertanian organik ) 
c. judul standar yang disyaratkan  : SNI atau PTM  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerap kan prosedur yang efektif dan 
terdokumentasi yang mencakup:  
a. Perencanaan  
b. Pengelolaan  
c. Komunikasi pelanggan  
d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data 
yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana r encana perbaikannya.  
e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
 
 - 1174 - 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c. penerapan sistem manajemen usaha  
Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis  
 
Skala Besar :  
a. Menetapkan dan menerapkan :  
1) Perencanaan  produksi  dilakukan minimal  sesuai  dengan permintaan pasa r 
2) Pengelolaan  budi daya  dan   penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal  
3) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.  
b. Upaya  peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi.  
1) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
2) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control (QC)  
c. Melakukan monitoring, evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
2) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 - 1175 - 
11 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Usaha Skala Mikro  dan Kecil  
Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampinan yang 
dilakukan oleh instansi Pemerintah.  Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada 
usaha skala mikro Pemerintah menggunakan Chek List  Pengawasan dalam rangka 
pembinaan.  
Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan informasi sertifikasi organik.  
2) Usaha Menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui 
pernyataan diri ( self declaration ) dalam bentuk chek list  yang berisi minimal :  
a) Nama Pelaku Usaha  
b) Kapasitas mesin  
c) Sumber Bahan Baku  
d) Varietas yang ditanam  
e) Produkt ivitas yang dicapai  
f) Jumlah stok  
Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan  sertifikasi organik.  Sedangkan bagi pelaku 
usaha non organik, agar menyediakan laporan hasil uji laboratorium dari lembaga yang 
terakreditasi.  
 - 1176 - 
3) Usaha Skala Besar  
Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi 
yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan, 
yaitu:  
a) Jika organik, oleh Lembaga Sertifikasi Organik  yang terakreditasi  
b) Jika non organik, oleh Lembaga Sertifikasi Non Organik seperti Lembaga Sertifikasi 
Produk (LSPro) /Lembaga Sertifikasi yang lain yang terakreditasi, dengan didukung 
pengujian laboratorium yang terakreditasi.  
b. Pengawasan  
1) Norma pengawasan  
a) cakupan: sumber bahan bak u, proses dan hasil  
b) cara: offline dan online  
c) intensitas : rutin dan insidental  
2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
time schedule : sesuai kebutuhan  
perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: ceklist  
3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas  
Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha  
Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha  
 - 1177 - 
4) Pelaksana pengawasan  
kompetensi :  memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi  
5) Mekanisme, format dan substansi laporan  
a) Mekanisme dilakukan mela lui webservice  
b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil 
pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan).  
c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan 
pemasaran.  
6) Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui web site resmi yang dikelola instansi 
pemilik kewenangan pengawasan  
 
 
 
 - 1178 - 
STANDAR USAHA SUBSEKTOR HORTIKULTURA  
 
STANDAR USAHA PERBENIHAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA  
NO KBLI : 01116  
PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Aneka Kacang Hortikultura meliputi komoditas aneka kacang hortikultura seperti  buncis, 
buncis besar, kacang panjang, kacang merah, gude, kara, kapri, ke cipir, cow peas, miju -miju, lupin, 
kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya . 
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.  
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
d. Kompetensi produsen/pengedar benih  adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku.  
 - 1179 - 
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan.  
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha perbenihan  aneka kacang didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, 
kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria  modal usaha namun tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1)  Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2)  Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3)  Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)  Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih  atau sertifikat sistem manajemen mutu  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  - 1180 - 
c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang 
perbenihan  
d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiat an usaha secara periodik setiap  12 bulan   
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiat an usaha secara periodik setiap  12 bulan   
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil selama melakukan usaha  
4) Melaksanakan corporate social resposibility (CSR) kepada masyarakat  
5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.  
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai  fasilitas penyimpanan benih  - 1181 - 
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan.  
c. Menerapkan  keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenaga kerjaan.  
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu 
benih dan  layanan  purna jual.  
b. Skala usaha  besar  
1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi 
mutu benih,  layanan  purna jual serta pengaduan masyarakat.  
2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil  dan menengah  
3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social  Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
b. Persyaratan proses  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi 
oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri - 1182 - 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2) Skala usaha besar  
Melak sanakan sertifikasi mandiri ; 
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
1) Menentukan persyaratan produk;  
2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi;  
3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan 
layanan;  
4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakin an bahwa proses 
telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk d an layanan dengan 
persyaratan;  
5) Komunikasi terhadap pelanggan;  
6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
7) Perbaikan secara terus menerus;  
8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencega han dan penyelesaian masalah).  
b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;  - 1183 - 
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  
3) Efektivitas penerapan sistem manaj emen usaha.  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih  yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di 
bidang perbenihan.  
2) Skala usaha besar :  
Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau   penilaian terhadap pelaksanaan 
kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha 
yang menerapkan sistem manajemen mutu.  
b. Pengawasan  
1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha.  
3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pela ku usaha besar.  
4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  
 - 1184 - 
STANDAR  USAHA  BUDI  DAYA  ANEKA  KACANG  HORTIKULTURA  
NO KBLI : 01116  
PERTANIAN  ANEKA  KACANG  HORTIKULTURA  
1. Ruang  Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka kacang hortikultura mulai dari kegiatan pengolahan 
lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan 
kegiatan tanaman aneka kacang hortikultura seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, dan tanaman 
aneka kacang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka kacang 
hortikultura . 
2 Istilah  dan Definisi  a. Aneka kacang hortikultura adalah buah tanaman yang  dimanfaatkan  sebagai  sayuran, misal : 
buncis, buncis besar, kacang panjang, dan tanaman aneka kacang lainnya  
b. penguasaan   adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerjasama.  
c. T-1 adalah jangka waktu  perencanaan satu (1) tahun atau satu (1) periode tertentu sebelum 
pelaksanaan kegiatan.  
3 Penggolongan  Usaha  a. Penggolongan usaha budi dayaaneka kacang hortikultura didasarkan atas skala usaha, yaitu skala 
usaha mikro, kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan Usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan Unit Usaha termasuk modal usaha namun 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha d igolongkan menjadi :  
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki memiliki modal usaha paling banyak Rp - 1185 - 
1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal  usaha antara Rp 1.000.000.000,00 
– 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh mil iyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  Persyaratan  Umum  Usah a Budi Daya  aneka  kacang  hortikultura  adalah  : 
a. Skala Usaha  Mikro dan Kecil:  
- 
b. Skala Usaha Menengah:  
1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;  
2) Pernyataan  menerapkan pedoman budi daya  yang  baik  dan benar (GAP/SOP/Standar 
lain) 
3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa  Pernyataan  kepemilikan/  penguasaan lahan dan 
sarana untuk melakukan budi daya ; 
 - 1186 - 
c. Skala Usaha Besar:  
1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;  
2) Pernyataan  menerapkan  pedoman budi daya  yang  baik  dan benar  (GAP/SOP/Standar 
lain) 
3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/  penguasaan lahan dan 
sarana untuk melakukan budi daya;  
4) Memiliki  AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan didasarkan atas penggolongan kegiatan usaha.  
a. Skala usaha menengah  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana  
4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan  usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian 
setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, 
jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
 
 - 1187 - 
b. Skala usaha besar  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana  
4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian 
setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, 
jumlah pro duksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
6 Sarana  a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen . 
b. Sarana untuk usaha budi daya aneka kacang  hortikultura  yang baik meliputi sarana budi daya dan 
pascapanen . 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  Kriteria  sumber  daya manusia  antara  lain: 
a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani;  
b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja  
c. Memiliki kompetensi  di bidang usaha budi daya  dan pasca panen aneka kacang hortikultura.  
8 Pelayanan  Pelayanan  minimum  terhadap  pelanggan  yang harus  disediakan  oleh pelaku  usaha  antara  lain: 
a. Skala usaha mikro dan kecil dalam bentuk  memberikan informasi yang diperlukan seperti Informasi 
harga, karakteristik produk dll;  - 1188 - 
b. Skala usaha menengah dan besar  
1) memberikan informasi yang diperlukan, seperti Informasi harga, karakteristik produk dll  
2) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi  daya.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
1) Skala usaha mikro - kecil : 
 - 
2) Skala usaha menengah  - besar : sesuai dengan persyaratan GAP/SOP / standar lain dalam hal 
standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus  
memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT.  
b. Persyaratan proses yang dioperasikan :  
1) Skala Menengah :  
a) Usaha budi daya aneka kacang hortikultura buah telah terdaftar atau teregistrasi.  
b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
2) Skala Besar :  
- Usaha budi daya aneka kacang hortikultura melaksanakan proses / telah teregistrasi dan 
tersertifikasi.  
 
 - 1189 - 
a. Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
b. Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain 
c. Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Skala Menengah :  
1) Menetapkan dan menerapkan :  
a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen  
c) Komunikasi kepada pelanggan  
2) Upaya  peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi.  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP.  
3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan system manajemen usaha  
 
 
 - 1190 - 
b. Skala Besar :  
1) Menetapkan dan menerapkan :  
a) Perencanaan  produksi  dilakukan minimal  T-1 sesuai  dengan permintaan 
pasar  
b) Pengelolaan  budi daya  dan   penanganan  pascapanen  dilakukan dengan terjadwal  
c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.  
2) Upaya  peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi : 
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perba ikan di dokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control (QC)  
3) Melakukan  monitoring, evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi : 
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Skala Mikro – Kecil 
- 
 
 - 1191 - 
2) Skala Menengah - Besar  
Usaha  budi daya aneka  kacang  hortikultura  yang termasuk  ke dalam  kriteria  resiko  menengah  – 
tinggi  (MT),  maka  tindakan  penilaian  yang dilakukan  adalah  : Sertifikasi  atau Inspeksi.  
a) Sertifikasi  
Sertifikasi  dilakukan  oleh Dinas  Pertanian  untuk  registrasi  lahan  usaha  dan Otoritas  
Kompeten  Keamanan  Pangan  (OKKP)  dan  Otoritas  Kompeten  Keamanan  Pangan  Daerah  
(OKKPD)  untuk  produk  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  
b) Inspeksi  
Inspeksi  dilakukan  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dengan  melakukan  pemeriksaan  
lapangan  terhada p kegiatan  budi daya aneka  kacang  hortikultura . Kriteria  penilaian  yang 
dapat  dilakukan  inspeksi  adalah  : 
(1) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  
(2) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  
(3) Pelaku   usaha  dalam   jangka  waktu   tertentu  tidak  melakukan  pelaporan  
kegiatan  budi daya aneka  kacang  hortikultura . 
(4) Adanya   aduan  masyarakat/  lembaga  terkait  kegiatan   budi daya aneka  kacang  
hortikultura  atau keamanan  pangan.  
 
 
 - 1192 - 
b. Kelengkapan Penilaian  
1) Skala  menengah  : 
a) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pasca  panen  lain. 
b) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan  usaha  untuk  mendapat  
sertifikasi  GAP.  
c)  Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  
d) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiat an usaha  minimal  1 kali dalam  setahun.  
2) Skala  besar  : 
a) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pascapanen  lain. 
b) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan   usaha  untuk  mendapat  
sertifikasi  GAP.  
c) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  sertifikasi  produk  
d) Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  
e) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  usaha  minimal  1 kali dalam  setahun.  
c. Pengawasan  
1) Metoda Pengawasan Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :  
a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif).  
Penilaian  dokumen  yang telah  dinyatakan  sendiri  (self declaration)  ketika  mendaftar  untuk  
mendapatkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  
Kelengkapan  dokumen  yang dinilai  antara  lain : 
(1) Standar  GAP / SOP /standar  budi daya lain yang dimiliki  baik kelompok  maupun  - 1193 - 
perorangan,  
(2) Catatan  kegiatan  budi daya selama  6 bulan.  
(3) Catatan  pengaduan  masyarakat  (bila ada)  
b) Pemeriksaan  dan pengamatan Lapang (Inspeksi).  
Inspeksi  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dilakukan  apabila  dipandang  perlu  untuk  
melakukan  pemeriksaan  lapangan  terhadap  kegiatan  budi daya aneka  kacang  hortikultura  
Kriteria  inspeksi  yaitu  : 
(1) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  
(2) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  
(3) Pelaku  usaha  dalam  jangka  waktu  tertentu  tidak  melakukan  pelaporan  kegiatan  budi 
daya 
(4) Adanya  aduan  masyarakat/lembaga  terkait  kegiatan   budi daya aneka  kacang  
hortikultura  atau keamanan  pangan.  
2) Pelaksanaan inspeksi antara lain :  
a) Petugas  yang melakukan  inspeksi  ke lapangan  : 
(1) memiliki  kompetensi  yang sesuai  
(2) dilengkapi  dengan  surat  tugas  
(3) dilakukan  secara  sampling  sesuai  dengan  metoda  sampling  
(4) minimal  dilakukan  1 (satu)  tahun  sekali  
(5) untuk  tahapan  budi daya yang memiliki  resiko  keamanan  pangan  yang tinggi,  dilakukan  
wawancara  yang mendalam  - 1194 - 
b) Petugas  melakukan  perencanaan  pelaksanaan  pengawasan  dengan  membuat  jadwal  dan 
perangkat  pengawasan  seperti  kuesioner.  
c) Petugas menerangkan  hak dan kewajiban  pelaksanaan  pengawas  kepada  pelaku  usaha.  
(1) Hak petugas  antara  lain : 
(a) Memeriksa  dokumen  administrasi  Nomor  Ijin Berusaha  (NIB)  
(b) Memeriksa  kesesuaian  dokumen  antara  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  
yang telah  dinyatakan  sendiri  dengan  penerapan  di lapangan  (bila diperlukan)  
(c) Memeriksa  dokumen  catatan  kegiatan  budi daya sayuran  dan tanaman  obat 
(d)  Memeriksa  dokumen  pelaporan  kegiatan  apakah  telah  disampaikan  kepada  Dinas  
Pertanian  
(e) Memeriksa  aspek  keamanan  dan kelestarian  lingkungan  
(2) Kewajiban  petugas  antara  lain : 
(a) Mensyahkan  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  yang telah  dinyatakan  sendiri  
dengan  penerapan  di lapangan   (bila diperlukan)  
(b) Memberikan  keterangan  bahwa  pelaku  usaha  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  
kepada  Dinas  Pertanian  
(c) Memberikan  keterangan  keamanan  pangan  terhadap  produk yang dihasilkan.  
d) Menyusun  mekanisme,  format  dan substansi  laporan.  
e) Tersed ianya  saluran  untuk  pengaduan  masyarakat.  
 
 - 1195 - 
STANDAR USAHA  PERBENIHAN SAYURAN DAUN  
NO KBLI : 01131  
PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Sayuran Daun  meliputi sayuran yang dipanen sekali yaitu petsai/sawi, asparagus, kubis / kol, 
kembang kol, brokoli, selada, seledri / chicory, daun bawang , bayam, kangkung, tumbuhan yang 
bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya. Bayam dan kangkung yang 
dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini,  
 
 
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minima l. 
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan sera ngkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang  perbenihan yang berlaku  - 1196 - 
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan  
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha perbenihansayuran daun  didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, 
kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal namun tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,0 0 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tana h dan  bangunan 
tempat usaha;  
4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
 
 - 1197 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih  atau s ertifikat sistem manajemen mutu  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  
c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang 
perbenihan  
d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan  usaha secara periodik setiap 12 bulan  
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil 
4) Melaksanakan corporate social resposibility  (CSR)  kepada masyarakat  
5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.  - 1198 - 
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih  
 
 
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan . 
c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenaga kerjaan.  
 
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu 
benih dan layanan  purna jual.  
b. Skala usaha  besar  
1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi 
mutu benih,  layanan  purna jual  serta pengaduan masyarakat.  
2) Melakukan kemitraan  dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah  
3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.  - 1199 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
 
b. Persyaratan  proses  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi 
oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2) Skala usaha besar  
Melaksanakan sertifikasi mandiri;  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
 
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
1) Menentukan persyaratan produk;  
a) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses  produksi;  - 1200 - 
b) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk 
dan layanan;  
c) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa 
proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuai an produk dan 
layanan dengan persyaratan;  
d) Komunikasi terhadap pelanggan;  
e) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
f) Perbaikan secara terus menerus;  
g) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
2) Manajemen permasalahan (identifika si, pencegahan dan penyelesaian masalah).  
 
b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;  
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  
3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.  
 
 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen  
Mutu  - 1201 - 
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih  yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di 
bidang perbenihan.  
2) Skala usah a besar :  
Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau   penilaian terhadap pelaksanaan 
kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha 
yang menerapkan sistem manajemen mutu.  
 
b. Pengawasan  
1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha.  
3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksan aan kemitraan pelaku usaha besar.  
4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  
 
 
 
 - 1202 - 
STANDAR  USAHA  BUDI DAYA  SAYURAN  DAUN  
NO KBLI : 01131  
PERTANIAN  HORTIKULTURA  SAYURAN  DAUN  
1. Ruang  Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian sayuran daun hortikultura mulai dari kegiatan pengolahan 
lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan 
kegiatan tanaman sayuran daun hortikultura, seperti:  petsai/sawi, kubis/kol, kembang kol dan  brokoli, 
selada, seledri, daun bawang,  bayam, kangkung,  dan sayuran daun lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan 
dan pembenihan tanaman sayur an daun  hortikultura . 
2 Istilah  dan Definisi  a. Sayuran  daun  adalah  daun  tanaman  yang dimanfaatkan  sebagai  sayuran,  termasuk  sayur  yang dipanen  
dengan  akarnya,  tumbuhan   yang bunganya  dimakan  sebagai  sayur,  sayuran  daun  dan batang  lainnya.  
Misal  : petsai/sawi,  kubis/kol,  kembang  kol dan  brokoli,  selada,  seledri,  daun  bawang,   bayam,  
kangkung.  
b. penguasaan   adalah  kepemilikan  melalui  penyewaan  atau kerjasama.  
c. T-1 adalah  jangka  waktu   perencanaan  satu (1) tahun  atau satu (1) periode  tertentu  sebelum  
pelaksanaan  kegiatan.  
3 Penggolongan  Usaha  a. Penggolongan  usaha  budi daya sayuran  daun  didasarkan  atas skala  usaha,  yaitu  skala  usaha  mikro,  
kecil,  menengah  dan besar  . 
b. Penggolongan  Usaha  tersebut  didasarkan  kepada  kekayaan  Unit Usaha  termasuk  modal  usaha  namun  
tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha.  - 1203 - 
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1)  Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2)   Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)   Unit usaha  skala  besar  merupakan  usaha  yang memiliki  modal  usaha  lebih dari Rp 
10.000.000.000,00  (sepuluh  milyar  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Skala  Usaha  Menengah:  
1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;  
2) Pernyataan  menerapkan  pedoman budi daya  yang  baik  dan benar 
(GAP/SOP/Standar lain)  
3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan 
sarana untuk melakukan budi daya ; 
 
 - 1204 - 
b. Skala  Usaha  Besar:  
1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;  
2) Pernyataan  menerapkan  pedoman budi daya  yang  baik  dan benar 
(GAP/SOP/Standar lain)  
3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan 
sarana untuk melakukan budi daya;  
4) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Skala  usaha  menengah  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana  
4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian 
setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola bu di daya, jenis tanaman, luas panen, 
jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
 
 
 - 1205 - 
b. Skala  usaha  besar  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana  
4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya s esuai komitmen dengan Dinas Pertanian 
setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, 
jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
6 Sarana  a. Prasarana  meliputi  prasarana  produksi  dan pascapanen  
b. Sarana  untuk  usaha  budi daya sayuran  daun   yang baik meliputi  sarana  budi daya dan pascapanen  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  Kriteria  sumber  daya manusia  antara  lain: 
a. Memiliki  kesehatan  jasmani  dan rohani;  
b. Memiliki  pengetahuan  tentang  keselamatan  dan keamanan  kerja  
c. Memiliki  kompetensi  di bidang  usaha  budi daya dan pasca  panen  sayuran  daun  
8 Pelayanan  Pelayanan  minimum  terhadap  pelanggan  yang harus  disediakan  oleh pelaku  usaha  antara  lain: 
a. Skala  usaha  mikro  dan kecil dalam  bentuk   memberikan  informasi  yang diperlukan  seperti  Informasi  
harga,  karakteristik  produk  dll; - 1206 - 
b. Skala usaha  menengah  dan besar  
1) memberikan  informasi  yang diperlukan,  seperti  Informasi  harga,  karakteristik  produk  dll 
2) Mengatasi  keluhan  dan menyelesaikan  permasalahan  yang timbul  akibat  usaha  budi daya.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan  produk  yang dihasilkan  : 
b. Skala  usaha  menengah  - besar  : sesuai  dengan  persyaratan  GAP/SOP  / standar  lain dalam  hal standar  
budi daya,  kriteria  panen,  dan pascapanen.  Apabila  produk  tersebut  dikemas,  harus   memenuhi  
prinsip  keamanan  pangan  mengacu  pada  PSAT.  
c. Persyaratan  proses  yang dioperasikan  : 
1) Skala  Menengah  : 
a) Usaha budi daya sayuran daun telah terdaftar atau teregistrasi.  
b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/ Standar lain  
c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
2) Skala  Besar  : 
a) Usaha budi daya sayuran daun melaksanakan proses / telah teregistrasi dan tersertifikasi.  
b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan  - 1207 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Skala  Menengah  : 
1) Menetapkan  dan menerapkan  : 
a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen  
c) Komunikasi kepada pelanggan  
2) Upaya  peningkatan  berkelanjutan  pelayanan  produksi.  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP.  
3) Melakukan  monitoring,  evaluasi  dan tindak  lanjut  yang efektif  dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan system manajemen usaha  
b. Skala  Besar  : 
1) Menetapkan  dan menerapkan  : 
a) Perencanaan  produksi  dilakukan minimal  T-1 sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan  budi daya  dan   penanganan  pascapanen  dilakukan dengan terjadwal  
c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.  
 
 - 1208 - 
2) Upaya  peningkatan  berkelanjutan  pelayanan  produksi.  
a) Tindakan perbaikan:  Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control (QC)  
3) Melakukan  monitoring,  evaluasi   dan tindak  lanjut  yang efektif  dan terdokumentasi  
a) Pemen uhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian  Kesesuaian  
Skala Menengah - Besar  
Usaha  budi daya pertanian sayuran daun  yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah – tinggi 
(MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah : Sertifikasi atau Inspeksi.  
1) Sertifikasi  
Sertifikasi  dilakukan  oleh Dinas  Pertanian  untuk  registrasi  lahan  usaha  dan Otoritas  Kompeten  
Keamanan  Pangan  (OKKP)  dan  Otoritas  Kompeten  Keamanan  Pangan  Daerah  (OKKPD)  untuk  
produk  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  
2) Inspeksi  
Inspeksi  dilakukan  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dengan  melakukan  pemeriksaan  
lapangan  terhadap  kegiatan  budi daya sayuran  daun  - 1209 - 
Kriteria  penilaian  yang dapat  dilakukan  inspeksi  adalah  : 
1) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  
2) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  
3) Pelaku   usaha  dalam    jangka  waktu   tertentu  tidak  melakukan  pelaporan  kegiatan  budi daya 
sayuran  daun  
4) Adanya   aduan  masyarakat/  lembaga  terkait  kegiatan   budi daya sayuran  daun  atau keamanan  
pangan.  
b. Kelengkapan  Penilaian  
1) Skala  menengah  : 
a) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pasca  panen  lain. 
b) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan  usaha  untuk  mendapat  
sertifikasi  GAP.  
c) Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  
d) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  usaha  minimal  1 kali dalam  setahun.  
2) Skala  besar  : 
a) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pascapanen  lain. 
b) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan   usaha  untuk  mendapat  
sertifikasi  GAP.  
c) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  sertifikasi  produk  
d) Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  - 1210 - 
e) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  usaha  minimal  1 kali dalam  setahun.  
c. Pengawasan  
1) Metoda  Pengawasan  Pengawasan  dilakukan  dengan  2 (dua)  cara yaitu  : 
a) Pemeriksaan  atau pengamatan  kelengkapan  dokumen  (administratif).  
Penilaian  dokumen  yang telah  dinyatakan  sendiri  (self declaration)  ketika  mendaftar  untuk  
mendapatkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  
Kelengkapan  dokumen  yang dinilai  antara  lain : 
(1) Standar  GAP / SOP /standar  budi daya lain yang dimiliki  baik kelompok  maupun  
perorangan,  
(2) Catatan  kegiatan  budi daya selama  6 bulan.  
(3) Catatan  pengaduan  masyarakat  (bila ada) 
Pemeriksaan  dan pengamatan  Lapang  (Inspeksi).  
Inspeksi  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dilakukan  apabila  dipandang  perlu  untuk  
melakukan  pemeriksaan  lapangan  terhadap  kegiatan  budi daya sayuran  daun  
Kriteria  inspeksi  yaitu  : 
(1) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  
(2) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  
(3) Pelaku  usaha  dalam  jangka  waktu  tertentu  tidak  melakukan  pelaporan  kegiata n budi 
daya 
 - 1211 - 
(4) Adanya  aduan  masyarakat/  lembaga  terkait  kegiatan   budi daya sayuran  daun  atau 
keamanan  pangan.  
2) Pelaksanaan  inspeksi  antara  lain : 
a) Petugas  yang melakukan  inspeksi  ke lapangan  : 
(1) memiliki  kompetensi  yang sesuai  
(2) dilengkapi  dengan  surat  tugas  
(3) dilakukan  secara  sampling  sesuai  dengan  metoda  sampling  
(4) minimal  dilakukan  1 (satu)  tahun  sekali  
(5) untuk  tahapan  budi daya yang memiliki  resiko  keamanan  pangan  yang tinggi,  dilakukan  
wawancara  yang mendalam  
b) Petugas  melakukan  perencanaan  pelaksanaan  pengawasan  dengan  membuat  jadwal  dan 
perangkat  pengawasan  seperti  kuesioner.  
c) Petugas  menerangkan  hak dan kewajiban  pelaksanaan  pengawas  kepada  pelaku  usaha.  
(1) Hak petugas  antara  lain : 
(a) Memeriksa  dokumen  administrasi  Nomor  Ijin Berusaha  (NIB)  
(b) Memeriksa  kesesuaian  dokumen  antara  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  
yang telah  dinyatakan  sendiri  dengan  penerapan  di lapangan  (bila diperlukan)  
(c) Memeriksa  dokumen  catatan  kegiatan  budi daya daun.  
(d)  Memeriksa  dokumen  pelaporan  kegiatan  apakah  telah  disampaikan  kepada  Dinas  
Pertanian  - 1212 - 
(e) Memeriksa  aspek  keamanan  dan kelestarian  lingkungan  
(2) Kewajiban  petugas  antara  lain : 
(a) Mensyahkan  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  yang telah  dinyatakan  sendiri  
dengan  penerapan  di lapangan   (bila diperlukan)  
(b) Memberikan  keterangan  bahwa  pelaku  usaha telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  
kepada  Dinas  Pertanian  
(c) Memberikan  keterangan  keamanan  pangan  terhadap  produk  yang dihasilkan.  
d) Menyusun  mekanisme,  format  dan substansi  laporan.  
e) Tersed ianya  saluran  untuk  pengaduan  masyarakat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 1213 - 
STANDAR USAHA  PERBENIHAN BUAH  
NO KBLI : 01132  
PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Buah  meliputi komoditas seperti semangka, blewah, melon, timun suri dan sejenisnya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.  
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
tidak melaku kan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku  
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan  
 - 1214 - 
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha perbenihan buah  didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, 
menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepulu h miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
 
 
 - 1215 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih  atau sertifikat sistem manajemen mutu  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  
c. Keterangan memiliki  sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang 
perbenihan  
d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil 
4) Melaksanakan corporate social resposibility  (CSR)  kepada masyarakat  
5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.  
 - 1216 - 
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih  
 
 
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan . 
c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenaga kerjaan.  
 
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu 
benih,  layanan  purna jual.  
b. Skala usaha  besar  
1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi 
mutu benih,  layanan  purna jual  serta pengaduan ma syarakat.  
2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah  
3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.  - 1217 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
b. Persyaratan proses  
1)  Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi 
oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih 
hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2)   Skala usaha besar  
Melaksanakan sertifikasi mandiri;  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
1) Menentukan persyaratan produk;  
2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi;  
3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan 
layanan;  - 1218 - 
4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses 
telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk d an layanan dengan 
persyaratan;  
5) Komunikasi terhadap pelanggan;  
6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
7) Perbaikan secara terus menerus;  
8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah).  
b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;  
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  
3) Efektivitas penerapan siste m manajemen usaha.  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih  yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di 
bidang perbenihan.  
 - 1219 - 
2) Skala usaha besar :  
Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau   penilaian terhadap pelaksanaan 
kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha 
yang menerapkan sistem manajemen mutu.  
b. Pengawasan  
1) Pelaksana  pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha.  
3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksa naan kemitraan pelaku usaha besar.  
4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  
 
 - 1220 - 
STANDAR USAHA BUDI DAYA BUAH  
NO KBLI : 01132  
PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha 
pertanian/budi daya buah  mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan 
dan pascapanen tanaman buah seperti semangka, belewah, melon, timun suri dan sejenisnya.  
 
2 Istilah dan Definisi  a. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor 
dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah.  
b. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk  mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan 
pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.  
 
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha budi daya budi daya  buah didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, 
kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1)  Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
 - 1221 - 
2)   Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000 .000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3)   Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak terma suk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)   Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
Berdasarkan analisis risiko, maka untuk usaha skala mikro  dan  kecil  digolongkan kepada usaha yang 
memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR) dan  usaha 
skala besar digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Skala usaha menengah:  
Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya  
b. Skala usaha besar:  
1) Membuat Rencana Usaha;  
2) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya  
3) Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya  
4) Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya  - 1222 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Skala usaha menengah  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Membuat  catatan kegiatan usaha dan m eyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya 
sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untu k budi daya, pola 
budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang 
terjual dan harga jual.  
b. Skala usaha besar  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain:  
a) Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan  pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana  
4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiata n usahanya sesuai komitmen dengan Dinas 
Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas 
panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
5) Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen  - 1223 - 
6 Sarana  
 a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen buah  
b. Sarana untuk usaha budi daya yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen buah  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani  
b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja  
c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen buah  
 
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro dan kecil : 
memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, spesifikasi produk dll;  
b. Skala  usaha menengah dan besar  
1) Memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, karakteristik produk, dll;  
2) Melaporkan perkembangan usaha budi daya  buah secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali 
sesuai kriteria statistik buah tanaman tahunan kepada BPS, antara lain luas tanam, luas panen, 
produksi, produktivitas serta harga;  
3) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.   
 - 1224 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan:  
1) Skala usaha menengah: sesuai dengan komitmen yang telah dinyatakan dalam pernyataan sendiri 
(self declaration ). Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan 
mengacu pada PSAT.  
2) Skala usaha besar: sesuai dengan persyaratan  GAP/SOP/standar lain dalam hal standar budi 
daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus  memenuhi 
prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT . 
b. Persyaratan  proses yang dioperasikan:  
1) Skala  Menengah:  
a) Usaha budi daya buah  telah terdaftar atau teregistrasi.  
b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
c) Memiliki rencana tanam per siklus dan  tujuan pasar  
2) Skala  Besar:  
a) Usaha budi daya buah melaksanakan proses/telah teregistrasi dan tersertifikasi  
b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen  dan pengemasan  
 - 1225 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Skala Menengah:  
1) Menetapkan dan menerapkan:  
a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen  
c) Komunikasi  kepada pelanggan  
2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko  dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP 
3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen  usaha  
b. Skala Besar:  
1) Menetapkan dan menerapkan:  
a) Perencanaan  produksi dilakukan minimal T -1 sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan  budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal  
c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan  baik.  
 
 - 1226 - 
2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resik o dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control  (QC) 
3) Melakukan monitoring, evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Penilaian Kesesuaian  
a) Skala Menengah  
Usaha budi daya buah yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah -rendah  (MR), maka 
tindakan penilaian yang dilakukan adalah  melalui inspeksi, sebagai berikut : 
(1) Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan 
pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman bunga  apakah sesuai 
dengan self declaration dengan mengisi checklist (lampiran standar).  
(2) Penilaian ini dilakukan secara periodik (pertahun)  
(3) Jika checklist  tersebut memenuhi persyaratan penerapan GAP, maka dapat diajukan 
untuk proses registrasi lahan usaha.  
(4) Kriteria penilaian yang dapat dilakukan dalam inspeksi adalah:  
(a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku  - 1227 - 
(b) Terdapat aspek keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan yang perlu 
diteliti/ditindaklanjuti  
(c) Pelaku  usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan 
budi daya  
(d) Adanya  aduan ma syarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman bunga 
terutama  terkait dengan keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan.  
b) Skala Besar  
Usaha budi daya buah yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah -tinggi (MT), maka 
tindakan penilaian yang dila kukan adalah: Sertifikasi atau Inspeksi.  
(1) Sertifikasi  
Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas 
Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan  Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah 
(OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
(2) Inspeksi  
Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan 
pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah.  
Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah :  
(a) Ada dokumen administratif /teknis yang m elewati masa berlaku.  
(b) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti  
(c) Pelaku  usaha  dalam jangka waktu  tertentu tidak melakukan pelaporan 
kegiatan budi daya buah  - 1228 - 
(d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan  budi daya buah atau 
keamanan pangan.  
2) Kelengkapan Penilaian  
a) Skala menengah:  
(1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain  
(2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat 
sertifikasi GAP  
(3)  Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar  
(4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun.  
b) Skala besar:  
(1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP /standar budi daya dan pascapanen lain.  
(2) Bukti telah melakukan atau memulai proses r egistrasi kebun untuk mendapat 
sertifikasi GAP  
(3) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk  
(4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar  
(5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun.  
b. Pengawasan  
1) Metode Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:  
a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif).  
Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri ( self declaration ) ketika mendaftar untuk 
mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).  - 1229 - 
Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain:  
(1) Standar GAP/SOP/standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun 
perorangan,  
(2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan.  
(3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada)  
b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi).  
Inspeks i oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk 
melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah.  
Kriteria inspeksi yaitu:  
(1) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku.  
(2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti  
(3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi 
daya 
(4) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan  budi daya buah atau keamanan 
pangan  
2) Pelaksanaan  inspeksi antara lain:  
a) Petuga s yang melakukan inspeksi ke lapangan:  
(1) Memiliki kompetensi yang sesuai  
(2) Dilengkapi dengan surat tugas  
(3) Dilakukan secara sampling sesuai dengan metode sampling  
(4) Minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali  - 1230 - 
(5) Untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan 
wawancara yang mendalam  
b) Petugas  melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan 
perangkat pengawasan seperti kuesioner.  
c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha.  
(1) Hak petugas antara lain:  
(a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB)  
(b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya 
yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan)  
(c) Memeriksa dokumen catatan k egiatan budi daya buah  
(d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas 
Pertanian  
(e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan  
(2) Kewajiban petugas antara lain:  
(a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri 
dengan penerapan di lapangan  (bila diperlukan)  
(b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan 
kepada Dinas Pertanian  
(c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan.  
d) Menyusun mekanisme,  format dan substansi laporan.  
e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat.  - 1231 - 
f) Pengawasan  rutin dapat dilakukan melalui:  
(1) Laporan  pelaku usaha yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah, mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau kepatuhan 
pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 
usaha, dilakukan secara elektronik  dengan mengedepankan prinsip transparansi, 
akuntabilitas, dan data  sharing ; atau 
(2) Dilakukan  melalui inspeksi lapan gan. 
g) Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan usaha dengan 
tingkat risiko rendah, dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan 
dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil.  
h) Pengawasan rutin untuk usaha menengah dan besar yang melakukan kegiatan usaha 
dengan tingkat risiko  menengah rendah dan menengah tinggi mencakup:  
(1) Kepatuhan pelaku usaha kepada standar yang berkaitan dengan usaha dengan 
mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan yang berkaitan dengan keselamatan, 
kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan 
kegiatanusaha.  
(2) Perkembangan kegiatan usaha  
(3) Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan inspeksi lapang an 
 
 - 1232 - 
STANDAR USAHA  PERBENIH AN SAYURAN BUAH  
NO KBLI : 01133  
PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Sayuran Buah  meliputi komoditas hortikultura sayuran buah yaitu yang dipakai sebagai 
sayuran (labu, seperti mentimun, terong, tomat, belimbing sayur, dan labu sayur (siam), waluh/labu 
kuning, gambas/ oyong dan sejenisnya..  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.  
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanaka n serangkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku  
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan  
 - 1233 - 
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha perbenihan sayuran buah didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, 
kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menja di : 
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tida k termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
 
 
 - 1234 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Sertifikat  kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih  atau s ertifikat sistem manajemen mutu  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  
c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang 
perbenihan  
d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12  bulan  
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melapork an kegiatan usaha secara periodik setiap 12  bulan  
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil 
4) Melaksanakan corporate social resposibility  (CSR)  kepada masyarakat  
5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.  - 1235 - 
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih  
 
 
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan . 
c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenaga kerjaan.  
 
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu 
benih dan layanan  purna jual.  
b. Skala usaha  besar  
1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi 
mutu benih,  layanan  purna jual  serta pengaduan masyarakat.  
2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah  
3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social  Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.  - 1236 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
b. Persyaratan proses  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi 
oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2)  Skala usaha besar  
Melaksanakan sertifikasi mandiri ; 
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
 
 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
1) Menentukan persyaratan produk;  
2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses  produksi;  
3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan - 1237 - 
layanan;  
4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses 
telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuai an produk dan layanan dengan 
persyaratan;  
5) Komunikasi terhadap pelanggan;  
6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
7)  Perbaikan secara terus menerus;  
8)  Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
9)  Manajemen permasalahan (identif ikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah).  
 
b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;  
2)  Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  
3)  Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih  yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di - 1238 - 
bidang perbenihan.  
2) Skala usaha besar :  
Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau   penilaian terhadap pelaksanaan 
kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha 
yang menerapkan sistem manajemen mutu.  
b. Pengawasan  
1) Pelaksana  pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha.  
3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksa naan kemitraan pelaku usaha besar.  
4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  
 
 
 
 
 
 
 
 - 1239 - 
STANDAR  USAHA  BUDI  DAYA  SAYURAN  BUAH  
NO KBLI : 01133  
PERTANIAN  HORTIKULTURA  SAYURAN  BUAH   
1. Ruang  Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran buah  mulai dari kegiatan pengolahan 
lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan 
kegiatan tanaman hortikultura sayuran buah  seperti:  mentimun, terung, tomat, labu sayur/siam, 
gambas/oyong, dan  sejenisnya . Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura 
sayuran buah.  
2 Istilah  dan Definisi  a. Sayuran  buah  adalah  buah  tanaman  yang  dimanfaatkan   sebagai   sayuran,  misal  : mentimun,  terung,  
tomat,  labu sayur/siam,  gambas/oyong  dan sejenisnya  
b. penguasaan   adalah  kepemilikan  melalui  penyewaan  atau kerjasama.  
c. T-1 adalah  jangka  waktu   perencanaan  satu (1) tahun  atau satu (1) periode  tertentu  sebelum  
pelaksanaan  kegiatan.  
3 Penggolongan  Usaha  1. Penggolongan  usaha  budi daya sayuran  buah  didasarkan  atas skala  usaha,  yaitu  skala  usaha  mikro,  
kecil,  menengah  dan besar.  
2. Penggolongan  Usaha  tersebut  didasarkan  kepada  kekayaan  Unit Usaha  termasuk  modal  usaha  namun  
tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha.  
3. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1)  Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp - 1240 - 
1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2)   Unit usaha skala kecil jika unit usaha te rsebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3)   Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 ( lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)   Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Skala  Usaha  Menengah:  
1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;  
2) Pernyataan  menerapkan  pedoman budi daya  yang  baik  dan benar 
(GAP/SOP/Standar lain)  
3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan 
sarana untuk melakukan budi daya ; 
b. Skala  Usaha  Besar:  
1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;  
2) Pernyataan  menerapkan  pedoman budi daya  yang  baik  dan benar 
(GAP/SOP/Standar lain)  - 1241 - 
3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan 
sarana untuk melakukan budi daya;  
4) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Skala  usaha  menengah  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana  
4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian 
setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, 
jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
b. Skala  usaha  besar  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana  
4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian - 1242 - 
setempat, meliputi  : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, 
jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
6 Sarana  a. Prasarana  meliputi  prasarana  produksi  dan pascapanen  
b. Sarana  untuk  usaha  budi daya sayuran  daun   yang baik meliputi  sarana  budi daya dan pascapanen  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  Kriteria  sumber  daya manusia  antara  lain: 
a. Memiliki  kesehatan  jasmani  dan rohani;  
b. Memiliki  pengetahuan  tentang  keselamatan  dan keamanan  kerja  
b. Memiliki  kompetensi  di bidang  usaha  budi daya dan pasca  panen  sayuran  buah.  
8 Pelayanan  Pelayanan  minimum  terhadap  pelanggan  yang harus  disediakan  oleh pelaku  usaha  antara  lain: 
a. Skala  usaha  mikro  dan kecil dalam  bentuk   memberikan  informasi  yang diperlukan  seperti  Informasi  
harga,  karakteristik  produk  dll; 
b. Skala usaha  menengah  dan besar  
1) memberikan  informasi  yang diperlukan,  seperti  Informasi  harga,  karakteristik  produk  dll 
2) Mengatasi  keluhan  dan menyelesaikan  permasalahan  yang timbul  akibat  usaha  budi daya.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan  produk  yang dihasilkan  : 
Skala  usaha  menengah  - besar  : sesuai  dengan  persyaratan  GAP/SOP  / standar  lain dalam  hal standar  
budi daya,  kriteria  panen,  dan pascapanen.  Apabila  produk  tersebut  dikemas,  harus   memenuhi  
prinsip  keamanan  pangan  mengacu  pada  PSAT.  - 1243 - 
b. Persyaratan  proses  yang dioperasikan  : 
1) Skala  Menengah  : 
a) Usaha budi daya sayuran daun telah terdaftar atau teregistrasi.  
b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
2) Skala  Besar  : 
a) Usaha budi daya sayuran daun melaksanakan proses / telah teregistrasi dan tersertifikasi.  
b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
d) Memiliki standar bu di daya, kriteria panen dan pengemasan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Skala  Menengah  : 
1) Menetapkan  dan menerapkan  : 
a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen  
c) Komunikasi kepada pelanggan  
2) Upaya  peningkatan  berkelanjutan  pelayanan  produksi.  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP.  - 1244 - 
3) Melakukan  monitoring,  evaluasi  dan tindak  lanjut  yang efektif  dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan system manajemen usaha  
b. Skala  Besar  : 
1) Menetapkan  dan menerapkan  : 
a) Perenca naan produksi dilakukan minimal T -1 sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal  
c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.  
2) Upaya  peningkatan  berkelanjutan  pelayanan  produksi.  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control (QC)  
3) Melakukan  monitoring,  evaluasi   dan tindak  lanjut  yang efektif  dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
 - 1245 - 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian  Kesesuaian  
Skala Menengah – Besar Usaha  budi daya pertanian sayuran buah  yang termasuk ke dalam kriteria 
resiko menengah – tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah : Sertifikasi atau 
Inspeksi.  
1) Sertifikasi  
Sertifikasi  dilakukan  oleh Dinas  Pertanian  untuk  registrasi  lahan  usaha  dan Otoritas  Kompeten  
Keamanan  Pangan  (OKKP)  dan  Otoritas  Kompeten  Keamanan  Pangan  Daerah  (OKKPD)  untuk  
produk  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  
2) Inspeksi  
Inspeksi  dilakukan  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dengan  melakukan  pemeriksaan  
lapangan  terhadap  kegiatan  budi daya pertan ian sayuran  daun  
Kriteria  penilaian  yang dapat  dilakukan  inspeksi  adalah  : 
a) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  
b) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  
c) Pelaku   usaha   dalam    jangka  waktu   tertentu   tidak  melakukan  pelaporan  kegiatan  
budi daya pertanian  sayuran  buah  
d) Adanya   aduan  masyarakat/  lembaga  terkait  kegiatan   budi daya pertanian  sayuran  buah  
atau keamanan  pangan.  
b. Kelengkapan  Penilaian  
1) Skala  menengah  : - 1246 - 
a) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pasca  panen  lain. 
b) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan  usaha  untuk  mendapat  
sertifikasi  GAP.  
c) Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  
d) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  usaha  minimal  1 kali dalam  setahun . 
2) Skala  besar  : 
a) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pascapanen  lain. 
b) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan   usaha  untuk  mendapat  
sertifikasi  GAP.  
c) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  sertifikasi  produk  
d) Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  
e) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  usaha  minimal  1 kali dalam  setahun.  
c. Pengawasan  
1) Metoda  Pengawasan  Pengawasan  dilakukan  dengan  2 (dua)  cara yaitu  : 
a) Pemeriksaan  atau pengamatan  kelengkapan  dokumen  (administratif).  
Penilaian  dokumen  yang telah  dinyatakan  sendiri  (self declaration)  ketika  mendaftar  untuk  
mendapatkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  
Kelengkapan  dokumen  yang dinilai  antara  lain : 
(1) Standar  GAP / SOP /standar  budi daya lain yang dimiliki  baik kelompok  maupun  
perorangan,  - 1247 - 
(2) Catatan  kegiatan  budi daya selama  6 bulan.  
(3) Catatan  pengaduan  masyarakat  (bila ada) 
b) Pemeriksaan  dan pengamatan  Lapang  (Inspeksi).  
Inspeksi  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dilakukan  apabila  dipandang  perlu  untuk  
melakukan  pemeriksaan  lapangan  terhadap  kegiatan  budi daya pertanian  sayuran  buah  
Kriteria  inspeksi  yaitu  : 
(1) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  
(2) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  
(3) Pelaku  usaha  dalam  jangka  waktu  tertentu  tidak  melakukan  pelaporan  kegiatan  budi 
daya 
(4) Adanya  aduan  masyarakat/  lembaga  terkait  kegiatan   budi daya pertanian  sayuran  buah  
atau keamanan  pangan.  
2) Pelaksanaan  inspeksi  antara  lain : 
a) Petugas  yang melakukan  inspeksi  ke lapangan  : 
(1) memiliki  kompetensi  yang sesuai  
(2) dilengkapi  dengan  surat  tugas  
(3) dilakukan  secara  sampling  sesuai  dengan  metoda  sampling  
(4) minimal  dilakukan  1 (satu)  tahun  sekali  
(5) untuk  tahapan  budi daya yang memiliki  resiko  keamanan  pangan  yang tinggi,  dilakukan  
wawancara  yang mendalam  - 1248 - 
b) Petugas  melakukan  perencanaan  pelaksanaan  pengawasan  dengan  membuat  jadwal  dan 
perangkat  pengawasan  seperti  kuesioner.  
c) Petugas  menerangkan  hak dan kewajiban  pelaksanaan  pengawas  kepada  pelaku  usaha.  
(1) Hak petugas  antara  lain : 
(a) Memeriksa  dokumen  administrasi  Nomor  Ijin Berusaha  (NIB)  
(b) Memeriksa  kesesuaian  dokumen  antara  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  
yang telah  dinyatakan  sendiri  dengan  penerapan  di lapangan  (bila diperlukan)  
(c) Memeriksa  dokumen  catatan  kegiatan  budi daya sayuran  buah . 
(d)  Memeriksa  dokumen  pelaporan  kegiatan  apakah  telah  disampaikan  kepada  Dinas  
Pertanian  
(e) Memeriksa  aspek  keamanan  dan kelestarian  lingkungan  
(2) Kewajiban  petugas  antara  lain : 
(a) Mensyahkan  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  yang telah  dinyatakan  sendiri  
dengan  penerapan  di lapangan   (bila diperlukan)  
(b) Memberikan  keterangan  bahwa  pelaku  usaha  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  
kepada  Dinas  Pertanian  
(c) Memberikan  keterangan  keamanan  pangan  terhadap  produk  yang dihasilkan.  
d) Menyusun  mekanisme,  format  dan substansi  laporan.  
e) Tersed ianya  saluran  untuk  pengaduan  masyarakat.  
 - 1249 - 
STANDAR USAHA  PERBENIHAN SAYURAN UMBI  
NO KBLI : 01134  
PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Sayuran Umbi  meliputi komoditas Hortikultura Sayuran Umbi seperti kentang, kentang manis, 
wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, bawang bombay , bawan g merah, bawang perai, dan sayuran 
alliaceus lainnya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.  
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/ti dak berbadan hukum yang 
tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku  
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan  
 - 1250 - 
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha perbenihan sayuran umbi didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, 
kecil, menengah dan besar.  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2) Unit usaha skala  kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,0 0 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan ba ngunan tempat usaha.  
 
 
 
 - 1251 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih  atau s ertifikat sistem manajemen mutu  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  
c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang 
perbenihan  
d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, ser tifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil 
4) Melaksanakan corporate social resposibility  (CSR)  kepada masyarakat  
5) Menerapkan Sistem Manajeme n Mutu.  - 1252 - 
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih  
 
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan . 
c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenaga kerjaan.  
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu 
benih dan  layanan  purna jua l. 
b. Skala usaha  besar  
1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi 
mutu benih,  layanan  purna jual  serta pengaduan masyarakat.  
2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah  
3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan 
untuk me ningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.  - 1253 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
b. Persyaratan  proses  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi 
oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan  benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2) Skala usaha besar  
Melaksanakan sertifikasi mandiri ;  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenu hi persyaratan dibidang perkarantinaan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
1) Menentukan persyaratan produk;  
2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi;  
3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan 
layanan;  
 - 1254 - 
4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses 
telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan 
persyaratan;  
5) Komunikasi terhadap pelanggan;  
6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
7) Perbaikan secara terus menerus;  
8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
9) Manajemen permasalahan (identifikasi, penceg ahan dan penyelesaian masalah).  
b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;  
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  
3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.  
 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih  yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di 
bidang perbenihan.  - 1255 - 
2) Skala usaha besa r :  
Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau   penilaian terhadap pelaksanaan 
kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha 
yang menerapkan sistem manajemen mutu.  
b. Pengawasan  
1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha.  
3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitra an pelaku usaha besar.  
4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 1256 - 
STANDAR  USAHA  BUDI  DAYA  SAYURAN  UMBI  
NO KBLI : 01134  
PERTANIAN  HORTIKULTURA  SAYURAN  UMBI  
1. Ruang  Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian sayuran umbi  mulai dari kegiatan pengolahan lahan, 
penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan 
tanaman sayuran umbi  hortikultura, seperti:  kentang, kentang manis, bawang putih, bawang merah, 
bawang bombay, wortel, lobak cina, rebung, bawang perai  dan sayuran alliaceous  lainnya . 
2 Istilah  dan Definisi  a. Sayuran  Umbi  adalah  umbi  tanaman  yang dimanfaatkan  sebagai  sayuran  seperti:  kentang  manis,  
bawang  putih,  bawang  merah,  bawang  bombay,  wortel,  lobak  cina, rebung,  bawang  perai dan sayuran  
alliaceous  lainnya  
b. penguasaan   adalah  kepemilikan  melalui  penyewaan  atau kerjasama.  
c. T-1 adalah  jangka  waktu   perencanaan  satu (1) tahun  atau satu (1) periode  tertentu  sebelum  
pelaksanaan  kegiatan.  
3 Penggolongan  Usaha  a. Penggolongan  usaha  budi daya sayuran  umbi  didasarkan  atas skala  usaha,  yaitu  skala  usaha  mikro,  
kecil,  menengah  dan besar  . 
b. Penggolongan  Usaha  tersebut  didasarkan  kepada  kekayaan  Unit Usaha  termasuk  modal  usaha  namun  
tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha.  
 
 - 1257 - 
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1)  Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2)  Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp  5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)  Unit usaha  skala  besar  merupakan  usaha  yang memiliki  modal  usaha  lebih  dari Rp 
10.000.000.000,00  (sepuluh  milyar  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Skala  Usaha  Menengah:  
a. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;  
b. Pernyataan  menerapkan  pedoman budi daya  yang  baik  dan benar 
(GAP/SOP/Standar lain)  
c. Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan 
sarana untuk melakukan budi daya ; 
 
 - 1258 - 
b. Skala  Usaha  Besar:  
a. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;  
b. Pernyataan  menerapkan  pedoman budi daya  yang  baik  dan benar 
(GAP/SOP/Standar lain)  
c. Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan 
sarana untuk melakukan budi daya;  
d. Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Skala  usaha  menengah  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana  
4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian 
setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, 
jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
 
 
 - 1259 - 
b. Skala  usaha  besar  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana  
4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian 
setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, 
jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
6 Sarana  a. Prasarana  meliputi  prasarana  produksi  dan pascapanen  
b. Sarana  untuk  usaha  budi daya sayuran  daun   yang baik meliputi  sarana  budi daya dan pascapanen  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  Kriteria  sumber  daya manusia  antara  lain: 
a. Memiliki  kesehatan  jasmani  dan rohani;  
b. Memiliki  pengetahuan  tentang  keselamatan  dan keamanan  kerja  
c. Memiliki  kompetensi  di bidang  usaha  budi daya dan pasca  panen  sayuran  daun  
8 Pelayanan  Pelayanan  minimum  terhadap  pelanggan  yang harus  disediakan  oleh pelaku  usaha  antara  lain: 
a. Skala  usaha  mikro  dan kecil dalam  bentuk   memberikan  informasi  yang diperlukan  seperti  Informasi  
harga,  karakteristik  produk  dll; 
b. Skala usaha  menengah  dan besar  - 1260 - 
1) memberikan  informasi  yang diperlukan,  seperti  Informasi  harga,  karakteristik  produk  dll 
2) Mengatasi  keluhan  dan menyelesaikan  permasalahan  yang timbul  akibat  usaha  budi daya.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan  produk  yang dihasilkan  : 
Skala  usaha  menengah  - besar  : sesuai  dengan  persyaratan  GAP/SOP  / standar  lain dalam  hal standar  
budi daya,  kriteria  panen,  dan pascapanen.  Apabila  produk  tersebut  dikemas,  harus   memenuhi  
prinsip  keamanan  pangan  mengacu  pada  PSAT.  
b. Persyaratan  proses  yang dioperasikan  : 
1) Skala  Menengah  : 
a) Usaha budi daya sayuran daun telah terdaftar atau teregistrasi.  
b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
2) Skala  Besar  : 
a) Usaha budi daya sayuran daun melaksanakan proses / telah teregistrasi dan tersertifikasi.  
b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan  
 
 
 - 1261 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Skala  Menengah  : 
1) Menetapkan  dan menerapkan  : 
a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen  
c) Komunikasi kepada pelanggan  
2) Upaya  peningkatan  berkelanjutan  pelayanan  produksi.  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP.  
3) Melakukan  monitoring,  evaluasi  dan tindak  lanjut  yang efektif  dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan system manajemen usaha  
b. Skala  Besar  : 
1) Menetapkan  dan menerapkan  : 
a) Perencanaan  produksi  dilakukan minimal  T-1 sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan  budi daya  dan   penanganan  pascapanen  dilakukan dengan terjadwal  
c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.  
 
 - 1262 - 
2) Upaya  peningkatan  berkelanjutan  pelayanan  produksi.  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control (QC)  
3) Melakukan  monitoring,  evaluasi   dan tindak  lanjut  yang efektif  dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian  Kesesuaian  
1) Penilaian  Kesesuaian  
Skala Menengah - Besar  
Usaha  budi daya sayuran umbi  yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah – tinggi (MT), 
maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah : Sertifikasi atau Inspeksi.  
a) Sertifikasi  
Sertifikasi  dilakukan  oleh Dinas  Pertanian  untuk  registrasi  lahan  usaha  dan Otoritas  
Kompeten  Keamanan  Pangan  (OKKP)  dan  Otoritas  Kompeten  Keamanan  Pangan  Daerah  
(OKKPD)  untuk  produk  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  
b) Inspeksi  
Inspeksi  dilakukan  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dengan  melakukan  pemeriksaan  - 1263 - 
lapangan  terhada p kegiatan  budi daya pertanian  sayuran  umbi  
Kriteria  penilaian  yang dapat  dilakukan  inspeksi  adalah  : 
(1) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  
(2) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  
(3) Pelaku   usaha  dalam    jangka  waktu   tertentu  tidak  melakukan  pelaporan  
kegiatan  budi daya pertanian  sayuran  umbi  
(4) Adanya   aduan  masyarakat/  lembaga  terkait  kegiatan   budi daya pertanian  sayuran  
umbi  atau keamanan  pangan.  
2) Kelengkapan  Penilaian  
a) Skala  menengah  : 
(1) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pasca  panen  lain. 
(2) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan  usaha  untuk  mendapat  
sertifikasi  GAP.  
(3)  Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  
(4) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  usah a minimal  1 kali dalam  setahun.  
b) Skala  besar  : 
(1) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pascapanen  lain. 
(2) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan   usaha  untuk  mendapat  
sertifikasi  GAP.  
(3) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  sertifikasi  produk  - 1264 - 
(4) Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  
(5) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  usaha  minimal  1 kali dalam  setahun.  
b. Pengawasan  
1) Metode  Pengawasan  Pengawasan  dilakukan  dengan  2 (dua)  cara yaitu  : 
a) Pemeriksaan  atau pengamatan  kelengkapan  dokumen  (administratif).  
Penilaian  dokumen  yang telah  dinyatakan  sendiri  (self declaration)  ketika  mendaftar  untuk  
mendapatkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  
Kelengkapan  dokumen  yang dinilai  antara  lain : 
(1) Standar  GAP / SOP /standar  budi daya lain yang dimiliki  baik kelompok  maupun  
perorangan,  
(2) Catatan  kegiatan  budi daya selama  6 bulan.  
(3) Catatan  pengaduan  masyarakat  (bila ada) 
b) Pemeriksaan  dan pengamatan  Lapang  (Inspeksi).  
Inspeksi  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dilakukan  apabila  dipandang  perlu  untuk  
melakukan  pemeriksaan  lapangan  terhadap  kegiatan  budi daya sayuran  umbi  
Kriteria  inspeksi  yaitu  : 
(1) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  
(2) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  
(3) Pelaku  usaha  dalam  jangka  waktu  tertentu  tidak  melakukan  pelaporan  kegiatan  budi 
daya - 1265 - 
(4) Adanya  aduan  masyarakat/  lembaga  terkait  kegiatan   budi daya sayuran  umbi  atau 
keamanan  pangan.  
2) Pelaksanaan  inspeksi  antara  lain : 
a) Petugas  yang melakukan  inspeksi  ke lapangan  : 
(1) memiliki  kompetensi  yang sesuai  
(2) dilengkapi  dengan  surat  tugas  
(3) dilakukan  secara  sampling  sesuai  dengan  metoda  sampling  
(4) minimal  dilakukan  1 (satu)  tahun  sekali  
(5) untuk  tahapan  budi daya yang memiliki  resiko  keamanan  pangan  yang tinggi,  dilakukan  
wawancara  yang mendalam  
b) Petugas  melakukan  perencanaan  pelaksanaan  pengawasan  dengan  membuat  jadwal  dan 
perangkat  pengawasan  seperti  kuesioner.  
c) Petugas  menerangkan  hak dan kewajiban  pelaksanaan  pengawas  kepada  pelaku  usaha.  
(1) Hak petugas  antara  lain : 
(a) Memeriksa  dokumen  administrasi  Nomor  Ijin Berusaha  (NIB)  
(b) Memeriksa  kesesuaian  dokumen  antara  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  
yang telah  dinyatakan  sendiri  dengan  penerapan  di lapangan  (bila diperlukan)  
(c) Memeriksa  dokumen  catatan  kegiatan  budi daya sayuran  umbi.  
(d) Memeriksa  dokumen  pelaporan  kegiatan  apakah  telah  disampaikan  kepada  Dinas  
Pertanian  - 1266 - 
(e) Memeriksa  aspek  keamanan  dan kelestarian  lingkungan  
(2) Kewajiban  petugas  antara  lain : 
(a) Mensyahkan  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  yang telah  dinyatakan  sendiri  
dengan  penerapan  di lapangan   (bila diperlukan)  
(b) Memberikan  keterangan  bahwa  pelaku  usaha  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  
kepada  Dinas  Pertanian  
(c) Memberikan  keterangan  keamanan  pangan  terhadap  produk  yang dihasilkan.  
d) Menyusun  mekanisme,  format  dan substansi  laporan.  
e) Tersed ianya  saluran  untuk  pengaduan  masyarakat.  
 - 1267 - 
STANDAR USAHA  PERBENIHAN JAMUR  
NO KBLI : 0113 6 
PERTANIAN JAMUR  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Jamur  meliputi komoditas tanaman dan truffle, seperti jamur merang, jamur tiram, jamur 
shitake, jamur kuping, dan sejenisnya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.  
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanaka n serangkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku  
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan  
 - 1268 - 
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha usaha perbenihan  jamur didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, 
kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000, 00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tan ah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
 
 - 1269 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dan sertifikat penilaian proses produksi 
dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih  atau s ertifikat sistem manajemen mutu  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  
c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang 
perbenihan  
d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12  bulan  
3) Melaksanakan sertifikasi benih melalui penilaian proses produksi yang diawasi oleh Instansi yang 
melaks anakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
 
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12  bulan  
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil 
4) Melaksanakan corporate social resposibility  (CSR)  kepada masyarakat  - 1270 - 
5) Melaksanakan sertifikasi benih melalui penilaian proses produksi yang diawasi oleh Instansi yang 
melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura atau Menerapkan 
Sistem Manajemen Mutu.  
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan . 
c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenaga kerjaan.  
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu 
benih,  layanan  purna jual.  
b. Skala usaha  besar  
1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi 
mutu benih,  layanan  purna jual  serta pengaduan masyarakat.  
2) Melakukan kemitr aan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah  
3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.  - 1271 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
b. Persyaratan proses  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Melaksanakan sertifikasi benih  melalui penilaian proses produksi yang diawasi oleh Instansi yang 
melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2) Skala usaha besar  
Melaksanakan sertifikasi  melalui penilaian proses produksi yang  diawasi oleh Instansi yang 
melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura atau sertifikasi 
mandiri;  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin p emasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
1)  Menentukan persyaratan produk;  
2)  Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi;  
 - 1272 - 
3)  Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan 
layanan;  
4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses 
telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk d an layanan dengan 
persyaratan;  
5) Komunikasi terhadap pelanggan;  
6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
7)  Perbaikan secara terus menerus;  
8)  Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
9)  Manajemen permasalahan (identifikasi, penc egahan dan penyelesaian masalah).  
b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;  
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  
3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui penilaian proses produksi yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan peredaran dan - 1273 - 
Sertifikasi di bidang perbenihan  
2) Skala usaha bes ar :  
Penilaian pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui penilaian proses produksi yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan peredaran dan 
Sertifikasi di bidang perbenihan atau   penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih 
oleh Lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu  bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem 
manajemen mutu.  
b. Pengawasan  
1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha.  
3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar.  
4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
5) Melaku kan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  
 
  - 1274 - 
STANDAR  USAHA  BUDI  DAYA  JAMUR  
NO KBLI : 01136  
PERTANIAN   JAMUR  
1. Ruang  Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian jamur mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jamur  
dan truffle  seperti:  jamur merang, jamur tiram, jamur shitake , jamur kuping dan sejenisnya . Termasuk 
kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman  jamur . 
2 Istilah  dan Definisi  a. Jamur  adalah  jenis tumbuhan  yang tidak  berdaun  dan tidak  berbuah,  berkembang  biak dengan  spora,  
biasanya  berbentuk  payung,  tumbuh  di daerah  berair  atau lembap  atau batang  
b. Kubung  adalah  bangunan  yang digunakan  untuk  membudi  dayakan  jamur  
c. penguasaan   adalah  kepemilikan  melalui  penyewaan  atau kerjasama.  
d. T-1 adalah  jangka  waktu   perencanaan  satu (1) tahun  atau satu (1) periode  tertentu  sebelum  
pelaksanaan  kegiatan.  
3 Penggolongan  Usaha  a. Penggolongan  usaha  budi daya jamur  didasarkan  atas skala  usaha,  yaitu  skala  usaha  mikro,  kecil,  
menengah  dan besar  . 
b. Penggolongan  Usaha  tersebut  didasarkan  kepada  kekayaan  Unit Usaha  termasuk  modal  usaha  namun  
tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
 - 1275 - 
1)  Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2)   Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3)   Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)   Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak term asuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Skala  Usaha  Menengah:  
1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;  
2) Pernyataan  menerapkan  pedoman budi daya  yang  baik  dan benar 
(GAP/SOP/Standar lain)  
3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan 
sarana untuk melakukan budi daya ; 
 
 
 - 1276 - 
b. Skala  Usaha  Besar:  
1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;  
2) Pernyataan  menerapkan  pedoman budi daya  yang  baik  dan benar 
(GAP/SOP/Standar lain)  
3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan 
sarana untuk melakukan budi daya;  
4) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Skala  usaha  menengah  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana  
4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian 
setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola bu di daya, jenis tanaman, luas panen, 
jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
 
 
 - 1277 - 
b. Skala  usaha  besar  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana  
4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya s esuai komitmen dengan Dinas Pertanian 
setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, 
jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
 
6 Sarana  a) Prasarana  meliputi  prasarana  produksi  dan pascapanen  
b) Sarana  untuk  usaha  budi daya jamur   yang baik meliputi  sarana  budi daya dan pascapanen  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  Kriteria  sumber  daya manusia  antara  lain: 
a. Memiliki  kesehatan  jasmani  dan rohani;  
b. Memiliki  pengetahuan  tentang  keselamatan  dan keamanan  kerja  
c. Memiliki  kompetensi  di bidang  usaha  budi daya dan pasca  panen  jamur  
8 Pelayanan  Pelayanan  minimum  terhadap  pelanggan  yang harus  disediakan  oleh pelaku  usaha  antara  lain: 
a. Skala  usaha  mikro  dan kecil dalam  bentuk   memberikan  informasi  yang diperlukan  seperti  Informasi  
harga,  karakteristik  produk  dll; - 1278 - 
b. Skala  usaha  menengah  dan besar  
1) memberikan  informasi  yang diperlukan,  seperti  Informasi  harga,  karakteristik  produk  dll 
2) Mengatasi  keluhan  dan menyelesaikan  permasalahan  yang timbul  akibat  usaha  budi daya.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan  produk  yang dihasilkan  : 
Skala  usaha  menengah  - besar  : sesuai  dengan  persyaratan  GAP/SOP  / standar  lain dalam  hal standar  
budi daya,  kriteria  panen,  dan pascapanen.  Apabila  produk  tersebut  dikemas,  harus   memenuhi  
prinsip  keamanan  pangan  mengacu  pada  PSAT.  
b. Persyaratan  proses  yang dioperasikan  : 
1) Skala  Menengah  : 
a) Usaha budi daya sayuran daun telah terdaftar atau teregistrasi.  
b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar  lain 
c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
2) Skala  Besar  : 
a) Usaha budi daya jamur melaksanakan proses / telah teregistrasi dan tersertifikasi.  
b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP /Standar lain  
d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan  
 
 - 1279 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Skala  Menengah  : 
1) Menetapkan  dan menerapkan  : 
a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen  
c) Komunikasi  kepada pelanggan  
2) Upaya  peningkatan  berkelanjutan  pelayanan  produksi.  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP.  
3) Melakukan  monitoring,  evaluasi  dan tindak  lanjut  yang efektif  dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan system manajemen usaha  
b. Skala  Besar  : 
1) Menetapkan  dan menerapkan  : 
a) Perencanaan  produksi  dilakukan minimal  T-1 sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan  budi daya  dan   penanganan  pascapanen  dilakukan dengan terjadwal  
c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.  
 
 - 1280 - 
2) Upaya  peningkatan  berkelanjutan  pelayanan  produksi.  
a) Tindakan perbaikan:  Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control (QC)  
3) Melakukan  monitoring,  evaluasi   dan tindak  lanjut  yang efektif  dan terdokumentasi  
a) Pemen uhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian  Kesesuaian  
1) Penilaian  Kesesuaian  
Skala Menengah - Besar  
Usaha  budi daya  jamur  yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah – tinggi (MT), maka 
tindakan penilaian yang dilakukan adalah : Sertifikasi atau Inspeksi.  
a) Sertifikasi  
Sertifikasi  dilakukan  oleh Dinas  Pertanian  untuk  registrasi  lahan  usaha  dan Otoritas  
Kompeten  Keamanan  Pangan  (OKKP)  dan  Otoritas  Kompeten  Keamanan  Pangan  Daerah  
(OKKPD)  untuk  produk  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  
 - 1281 - 
b) Inspeksi  
Inspeksi  dilakukan  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dengan  melakukan  pemeriksaan  
lapangan  terhadap  kegiatan  budi daya jamur  
Kriteria  penilaian  yang dapat  dilakukan  inspeksi  adalah  : 
(1) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  
(2) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  
(3) Pelaku   usaha  dalam    jangka  waktu   tertentu  tidak  melakukan  pelaporan  
kegiatan  budi daya jamur  
(4) Adanya   aduan  masyarakat/  lembaga  terkait  kegiatan   budi daya jamur  atau keamanan  
pangan.  
2) Kelengkapan  Penilaian  
a) Skala  menengah  : 
(1) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pasca  panen  lain. 
(2) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan  usaha  untuk  mendapat  
sertifikasi  GAP.  
(3)  Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  
(4) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  usaha  minimal  1 kali dalam  setahun.  
b) Skala  besar  : 
(1) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pascapanen  lain. 
(2) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan   usaha  untuk  mendapat  - 1282 - 
sertifikasi  GAP.  
(3) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  sertifikasi  produk  
(4) Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  
(5) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  usaha  minimal  1 kali dalam  setahun.  
b. Pengawasan  
1) Metode  Pengawasan  Pengawasan  dilakukan  dengan  2 (dua)  cara yaitu  : 
a) Pemeriksaan  atau pengamatan  kelengkapan  dokumen  (administratif).  
Penilaian  dokumen  yang telah  dinyatakan  sendiri  (self declaration)  ketika  mendaftar  untuk  
mendapatkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  
Kelengkapan  dokumen  yang dinilai  antara  lain : 
(1) Standar  GAP / SOP /standar  budi daya lain yang dimiliki  baik kelompok  maupun  
perorangan,  
(2) Catatan  kegiatan  budi daya selama  6 bulan.  
(3) Catatan  pengaduan  masyarakat  (bila ada) 
b) Pemeriksaan  dan pengamatan  Lapang  (Inspeksi).  
Inspeksi  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dilakukan  apabila  dipandang  perlu  untuk  
melakukan  pemeriksaan  lapangan  terhadap  kegiatan  budi daya jamur  
Kriteria  inspeksi  yaitu  : 
(1) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  
(2) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  - 1283 - 
(3) Pelaku  usaha  dalam  jangka  waktu  tertentu  tidak  melakukan  pelaporan  kegiatan  budi 
daya 
(4) Adanya  aduan  masyarakat/  lembaga  terkait  kegiatan   budi daya jamur  atau keamanan  
pangan.  
2) Pelaksanaan  inspeksi  antara  lain : 
a) Petugas  yang melakukan  inspeksi  ke lapangan  : 
(1) memiliki  kompetensi  yang sesuai  
(2) dilengkapi  dengan  surat  tugas  
(3) dilakukan  secara  sampling  sesuai  dengan  metoda  sampling  
(4) minimal  dilakukan  1 (satu)  tahun  sekali  
(5) untuk  tahapan  budi daya yang memiliki  resiko  keamanan  pangan  yang tinggi,  dilakukan  
wawancara  yang mendalam  
b) Petugas  melakukan  perencanaan  pelaksanaan  pengawasan  dengan  membuat  jadwal  dan 
perangkat  pengawasan  seperti  kuesioner.  
c) Petugas  menerangkan  hak dan kewajiban  pelaksanaan  pengawas  kepada  pelaku  usaha.  
(1) Hak petugas  antara  lain : 
(a) Memeriksa  dokumen  administrasi  Nomor  Ijin Berusaha  (NIB)  
(b) Memeriksa  kesesuaian  dokumen  antara  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  
yang telah  dinyatakan  sendiri  dengan  penerapan  di lapangan  (bila diperlukan)  
(c) Memeriksa  dokumen  catatan  kegiatan  budi daya  jamur.  - 1284 - 
(d) Memeriksa  dokumen  pelaporan  kegiatan  apakah  telah  disampaikan  kepada  Dinas  
Pertanian  
(e) Memeriksa  aspek  keam anan  dan kelestarian  lingkungan  
(2) Kewajiban  petugas  antara  lain : 
(a) Mensyahkan  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  yang telah  dinyatakan  sendiri  
dengan  penerapan  di lapangan   (bila diperlukan)  
(b) Memberikan  keterangan  bahwa  pelaku  usaha  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  
kepada  Dinas  Pertanian  
(c) Memberikan  keterangan  keamanan  pangan  terhadap  produk  yang dihasilkan.  
d) Menyusun  mekanisme,  format  dan substansi  laporan.  
e) Tersed ianya  saluran  untuk  pengaduan  masyarakat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 1285 - 
STANDAR USAHA  PERBENIHAN SAYUR AN, BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA  
NO KBLI : 0113 9 
PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA  
 
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya  meliputi komoditas sayuran, Buah dan Aneka Umbi 
seperti tanaman sayuran, buah, dan aneka umbi lainnya yang dipanen lebih dari sekali, dan pertanian 
sayuran lainnya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minima l. 
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku  
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan  - 1286 - 
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha perbenihan  sayuran, buah dan aneka umbi lainnya didasarkan atas skala usaha, 
yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala  usaha digolongkan menjadi :  
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2)   Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki moda l usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh mi liyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
 
 
 - 1287 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih  atau sertifikat sistem manajemen mutu  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  
c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang 
perbenihan  
d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12  bulan  
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melak ukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan us aha secara periodik setiap 12  bulan  
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil 
4) Melaksanakan corporate social resposibility  (CSR)  kepada masyarakat  
5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.  - 1288 - 
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan . 
c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenaga kerjaan.  
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu 
benih dan  layanan  purna jual.  
b. Skala usaha  besar  
1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi 
mutu benih,  layanan  purna jual  serta pengaduan masyaraka t. 
2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah  
3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk  pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.  - 1289 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
b. Persyaratan  proses  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan 
pertanaman dan pasca panen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi 
pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2) Skala usaha besar  
Melaksanakan sertifikasi mandiri;  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
1) Menentukan persyaratan produk;  
2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi;  
3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan 
layanan;  
 - 1290 - 
4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses 
telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan 
persyaratan;  
5) Komunikasi terhadap pelanggan;  
6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
7)  Perbaikan secara terus menerus;  
8)  Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
9)  Manajemen p ermasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah).  
b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;  
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  
3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.  
 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih  yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di 
bidang perbenihan.  - 1291 - 
2) Skala usaha besar :  
Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau   penilaian terhadap pelaksanaan 
kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha 
yang menerapkan sistem manajemen mutu.  
b. Pengawasan  
1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha.  
3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar.  
4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  
 - 1292 - 
STANDAR  USAHA  BUDI  DAYA  SAYURAN , BUAH  DAN ANEKA  UMBI  LAINNYA  
NO KBLI : 01139  
PERTANIAN  SAYURAN  BUAH  DAN ANEKA  UMBI  LAINNYA  
1. Ruang  Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan  lahan, penanaman, 
pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sayuran, 
buah dan aneka umbi  lainnya yang dipanen lebih dari sekali; dan pertanian sayuran lainnya. Termasuk 
kegiatan pembibitan dan pembenihan tana man sayuran lainnya, kecuali bibit tanaman bit.  
2 Istilah  dan Definisi  a. sayuran, buah dan aneka umbi  lainnya  adalah sayuran yang dipanen lebih dari sekali  
b. penguasaan   adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerjasama.  
c. T-1 adalah jangka waktu  perencanaan satu (1) tahun atau satu (1) periode tertentu sebelum 
pelaksanaan kegiatan.  
3 Penggolongan  Usaha  a. Penggolongan  usaha  budi daya sayuran,  buah  dan aneka  umbi   lainnya  didasarkan  atas skala  usaha,  
yaitu  skala  usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan besar  . 
b. Penggolongan  Usaha  tersebut  didasarkan  kepada  kekayaan  Unit Usaha  termasuk  modal  usaha  namun  
tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1 .000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 - 1293 - 
– 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Skala  Usaha  Menengah:  
1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;  
2) Pernyataan  menerapkan  pedoman budi daya  yang  baik  dan benar 
(GAP/SOP/Standar lain)  
3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan 
sarana untuk melakukan budi daya ; 
b. Skala  Usaha  Besar:  
1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan  untuk melakukan budi daya;  
2) Pernyataan  menerapkan  pedoman budi daya  yang  baik  dan benar 
(GAP/SOP/Standar lain)  - 1294 - 
3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan 
sarana untuk melakukan budi daya;  
4) Memiliki AMDAL/UKL/ UPL terkait tata kelola limbah.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Skala  usaha  menengah  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana  
4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dina s Pertanian 
setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, 
jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
b. Skala  usaha  besar  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana  
 - 1295 - 
4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian 
setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, 
jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
6 Sarana  a. Prasarana  meliputi  prasarana  produksi  dan pascapanen  
b. Sarana  untuk  usaha  budi daya sayuran  lainnya   yang baik meliputi  sarana  budi daya dan pascapanen  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  Kriteria  sumber  daya manusia  antara  lain: 
a. Memiliki  kesehatan  jasmani  dan rohani;  
b. Memiliki  pengetahuan  tentang  keselamatan  dan keamanan  kerja  
c. Memiliki  kompetensi  di bidang  usaha  budi daya dan pasca  panen  sayuran  lainnya  
 
 
8 Pelayanan  Pelayanan  minimum  terhadap  pelanggan  yang harus  disediakan  oleh pelaku  usaha  antara  lain: 
a. Skala  usaha  mikro  dan kecil dalam  bentuk   memberikan  informasi  yang diperlukan  seperti  Informasi  
harga,  karakteristik  produk  dll; 
b. Skala usaha  menengah  dan besar  
1) memberikan  informasi  yang diperlukan,  seperti  Informasi  harga,  karakteristik  produk  dll 
2) Mengatasi  keluhan  dan menyelesaikan  permasalahan  yang timbul  akibat  usaha  budi daya.  
 - 1296 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan  produk  yang dihasilkan  : 
Skala  usaha  menengah  - besar  : sesuai  dengan  persyaratan  GAP/SOP  / standar  lain dalam  hal standar  
budi daya,  kriteria  panen,  dan pascapanen.  Apabila  produk  tersebut  dikemas,  harus   memenuhi  
prinsip  keamanan  pangan  mengacu  pada  PSAT.  
b. Persyaratan  proses  yang dioperasikan  : 
1) Skala  Menengah  : 
a) Usaha budi daya sayuran lainnya telah terdaftar atau teregistrasi.  
b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
2) Skala  Besar  : 
a) Usaha budi daya sayuran lainnya melaksanakan proses / telah teregistrasi dan terser tifikasi.  
b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Skala  Menengah  : 
1) Menetapkan  dan menerapkan  : 
a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen  
c) Komunikasi kepada pelanggan  - 1297 - 
2) Upaya  peningkatan  berkelanjutan  pelayanan  produksi.  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP.  
3) Melakukan  monitoring,  evaluasi  dan tindak  lanjut  yang efektif  dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c) Efektif itas penerapan system manajemen usaha  
b. Skala  Besar  : 
1) Menetapkan  dan menerapkan  : 
a) Perencanaan  produksi  dilakukan minimal  T-1 sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan  budi daya  dan   penanganan  pascapanen  dilakukan dengan terjadwal  
c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.  
2) Upaya  peningkatan  berkelanjutan  pelayanan  produksi.  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control (QC)  
 
 
 - 1298 - 
3) Melakukan  monitoring,  evaluasi   dan tindak  lanjut  yang efektif  dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian  Kesesuaian  
1) Penilaian  Kesesuaian  
Skala Menengah - Besar  
Usaha  budi daya sayuran lainnya  yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah – tinggi (MT), 
maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah : Sertifikasi atau Inspeksi.  
a) Sertifikasi  
Sertifikasi  dilakukan  oleh Dinas  Pertanian  untuk  registrasi  lahan  usaha  dan Otoritas  
Kompeten  Keamanan  Pangan  (OKKP)  dan  Otoritas  Kompeten  Keamanan  Pangan  Daerah  
(OKKPD)  untuk  produk  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  
b) Inspeksi  
Inspeksi  dilakukan  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dengan  melakukan  pemeriksaan  
lapangan  terhadap  kegiatan  budi daya sayura n, buah dan aneka umbi  lainnya  
Kriteria  penilaian  yang dapat  dilakukan  inspeksi  adalah  : 
(1) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  
(2) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  - 1299 - 
(3) Pelaku   usaha  dalam    jangka  waktu   tertentu  tidak  melakukan  pelaporan  
kegiatan  budi daya sayuran, buah dan aneka umbi  lainnya  
(4) Adanya   aduan  masyarakat/  lembaga  terkait  kegiatan   budi daya sayuran, buah dan 
aneka umbi  lainnya  atau keamanan  pangan.  
2) Kelengkapan  Penilaian  
a) Skala  menengah  : 
(1) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pasca  panen  lain. 
(2) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan  usaha  untuk  mendapat  
sertifikasi  GAP.  
(3)  Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  
(4) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  usaha  minimal  1 kali dalam  setahun.  
b) Skala  besar  : 
(1) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pascapanen  lain. 
(2) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan   usaha  untuk  mendapat  
sertifikasi  GAP.  
(3) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  sertifikasi  produk  
(4) Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  
(5) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  usaha  minimal  1 kali dalam  setahun.  
 
 - 1300 - 
b. Pengawasan  
1) Metode  Pengawasan  Pengawasan  dilakukan  dengan  2 (dua)  cara yaitu  : 
a) Pemeriksaan  atau pengamatan  kelengkapan  dokumen  (administratif).  
Penilaian  dokumen  yang telah  dinyatakan  sendiri  (self declaration)  ketika  mendaftar  untuk  
mendapatkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  
Kelengkapan  dokumen  yang dinilai  antara  lain : 
(1) Standar  GAP / SOP /standar  budi daya lain yang dimiliki  baik kelompok  maupun  
perorangan,  
(2) Catatan  kegiatan  budi daya selama  6 bulan.  
(3) Catatan  pengaduan  masyarakat  (bila ada) 
b) Pemeriksaan  dan pengamatan  Lapang  (Inspeksi).  
Inspeksi  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dilakukan  apabila  dipandang  perlu  untuk  
melakukan  pemeriksaan  lapangan  terhadap  kegiatan  budi daya sayuran, buah dan aneka 
umbi  lainnya  
Kriteria  inspeksi  yaitu  : 
(1) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  
(2) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  
(3) Pelaku  usaha  dalam  jangka  waktu  tertentu  tidak  melakukan  pelaporan  kegiatan  budi 
daya 
 - 1301 - 
(4) Adanya  aduan  masyarakat/  lembaga  terkait  kegiatan   budi daya sayuran, buah dan 
aneka umbi  lainnya  atau keamanan  pangan.  
2) Pelaksanaan  inspeksi  antara  lain : 
a) Petugas  yang melakukan  inspeksi  ke lapangan  : 
(1) memiliki  kompetensi  yang sesuai  
(2) dilengkapi  dengan  surat  tugas  
(3) dilakukan  secara  sampling  sesuai  dengan  metoda  sampling  
(4) minimal  dilakukan  1 (satu)  tahun  sekali  
(5) untuk  tahapan  budi daya yang memiliki  resiko  keamanan  pangan  yang tinggi,  dilakukan  
wawancara  yang mendalam  
b) Petugas  melakukan  perencanaan  pelaksanaan  pengawasan  dengan  membuat  jadwal  dan 
perangkat  pengawasan  seperti  kuesioner.  
c) Petugas  menerangkan  hak dan kewajiban  pelaksanaan  pengawas  kepada  pelaku  usaha.  
(1) Hak petugas  antara  lain : 
(a) Memeriksa  dokumen  administrasi  Nomor  Ijin Berusaha  (NIB)  
(b) Memeriksa  kesesuaian  dokumen  antara  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  
yang telah  dinyatakan  sendiri  dengan  penerapan  di lapangan  (bila diperlukan)  
(c) Memeriksa  dokumen  catatan  kegiatan  budi daya sayuran, buah dan aneka umbi  
lainnya . 
 - 1302 - 
(d) Memeriksa  dokumen  pelaporan  kegiatan  apakah  telah  disampaikan  kepada  Dinas  
Pertanian  
(e) Memeriksa  aspek  keamanan  dan kelestarian  lingkungan  
(2) Kewajiban  petugas  antara  lain : 
(a) Mensyahkan  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  yang telah  dinyatakan  sendiri  
dengan  penerapan  di lapangan   (bila diperlukan)  
(b) Memberikan  keterangan  bahwa  pelaku  usaha  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  
kepada  Dinas  Pertanian  
(c) Memberikan  keterangan  keamanan  pangan  terhadap  produk  yang dihasilkan.  
d) Menyusun  mekanisme,  format  dan substansi  laporan.  
e) Tersedianya  saluran  untuk  pengaduan  masyarakat.  
 - 1303 - 
STANDAR USAHA  PERB ENIHAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA  
NO KBLI : 01194  
PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Pembibitan Tanaman Bunga.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.  
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanaka n serangkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku  
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan  - 1304 - 
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha perbenihan tanaman bunga didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha 
mikro, kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menj adi : 
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.0 00.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak terma suk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
 
 - 1305 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dan dan sertifikat penilaian proses 
produksi dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih  atau s ertifikat sistem manajemen mutu  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  
c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang 
perbenihan  
d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
3) Melaksanakan sertifikasi benih melalui penilaian proses produksi yang diawasi oleh Instansi y ang 
melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12  bulan  
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil 
4) Melaksanakan corporate social resposibility  (CSR)  kepada masyarakat  
 - 1306 - 
5) Melaksanakan sertifikasi benih melalui penilaian proses produksi yang diawasi oleh Instansi yang 
melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura  
6) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.  
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
a. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan . 
b. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenaga kerjaan.  
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu 
benih,  layanan  purna jual.  
b. Skala usaha  besar  
1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi 
mutu benih,  layanan  purna jual  serta pengaduan masyarakat.  
2) Melakukan kemitr aan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah  
 - 1307 - 
3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
b. Persyaratan  proses  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Melaksanakan sertifikasi benih  melalui penilaian proses produksi yang diawasi oleh Instansi yang 
melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2) Skala usaha besar  
Melaksanakan sertifikasi  melalui penilaian proses produksi yang  diawasi oleh Instansi yang 
melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortik ultura atau sertifikasi 
mandiri ; 
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin p emasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
1) Menentukan persyaratan produk;  - 1308 - 
2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi;  
3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan 
layanan;  
4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses 
telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk d an layanan dengan 
persyaratan;  
5) Komunikasi terhadap pelanggan;  
6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
7)  Perbaikan secara terus menerus;  
8)  Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
9)  Manajemen permasalahan (identifikasi, penc egahan dan penyelesaian masalah).  
b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;  
2)  Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  
3)  Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu  
 
 - 1309 - 
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui penilaian proses produksi yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan peredaran dan 
Sertifikasi di bidang perbenihan.  
2) Skala usaha be sar :  
Penilaian pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui penilaian proses produksi yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan peredaran dan 
Sertifikasi di bidang perbenihan atau   penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan  produksi benih 
oleh Lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu  bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem 
manajemen mutu.  
b. Pengawasan  
1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha.  
3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar.  
4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
5) Melaku kan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  
 - 1310 - 
STANDAR USAHA BUDI DAYA TANAMAN BUNGA  
NO KBLI : 01193  
PERTANIAN TANAMAN BUNGA  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Pertanian/Budi daya Tanaman Bunga mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, 
pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen yang produksinya adalah bunga potong dan kuncup bunga. 
Tanaman bunga pada kelompok ini misalnya anggrek, anyelir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, 
melati, sedap malam dan tanaman bunga lainnya. Termasuk tanaman bunga lainnya yang diambil 
bunganya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor 
dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah.  
b. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk  mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan 
pestisida s ecara tepat agar tidak mencemari lingkungan.  
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha budi  daya tanaman bunga  didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, 
kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  - 1311 - 
2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah ) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepu luh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
Berdasarkan analisis risiko, maka untuk usaha skala mikro  dan  kecil  digolongkan kepada usaha yang 
memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR ) dan  usaha 
skala besar digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Skala usaha menengah:  
Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya  
b. Skala usaha besar:  
1) Membuat Rencana Usaha;  
2) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya  
3) Pernyataan  ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya  
4) Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya  - 1312 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Skala usaha menengah  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Membuat  catatan kegiatan usaha dan m eyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya 
sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola 
budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang 
terjual dan harga jual.  
b. Skala usaha bes ar 
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain:  
a) Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana  
4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas 
Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas 
panen, jumlah  produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
5) Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen  
 - 1313 - 
6 Sarana  
 a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen tanaman bunga  
b. Sarana untuk usaha budi daya yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen tanaman bunga   
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani  
b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan  keamanan kerja  
c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen tanaman bunga  
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro dan kecil : 
memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, spesifikasi produk dll;  
b. Skala usaha menengah dan besar  
1) Memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, karakteristik produk, dll;  
2) Melaporkan perkembangan usaha budi daya  bunga secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali 
sesuai kriteria statistik buah tanaman tahunan kepada BPS, antara lain lua s tanam, luas panen, 
produksi, produktivitas serta harga;  
3) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.   
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan:  
1) Skala usaha menengah: sesuai dengan komitmen yang telah dinyatakan dalam pernyataan sendiri 
(self declaration ). Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan 
mengacu pada PSAT.  
 
 - 1314 - 
2) Skala usaha besar: sesuai dengan persyaratan  GAP/SOP/standar lain dalam hal standar bud i 
daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus  memenuhi 
prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT . 
b. Persyaratan proses yang dioperasikan:  
1) Skala  Menengah:  
a) Usaha budi daya bunga  telah terdaftar atau teregistrasi.  
b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan  pasar  
2) Skala  Besar:  
a) Usaha budi daya bunga melaksanakan proses/telah teregistrasi dan tersertifikasi  
b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
c) Memil iki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen  dan pengemasan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Skala Menengah:  
1) Menetapkan dan menerapkan:  
a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi  daya dan penanganan pascapanen  
c) Komunikasi  kepada pelanggan  
 
 - 1315 - 
2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko  dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP 
3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan sistem manajeme n usaha  
b. Skala Besar:  
1) Menetapkan dan menerapkan:  
a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T -1 sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelola an budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal  
c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan  baik.  
2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resik o dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control  (QC) 
 
 
 - 1316 - 
3) Melakukan monitoring, evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Penilaian Kesesuaian  
a) Skala  Menengah  
Usaha budi daya bunga yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah -rendah  (MR), 
maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah  melalui inspeksi, sebagai berikut : 
(1) Inspeksi  dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan 
pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman bunga  apakah sesuai 
dengan self declaration dengan mengisi checklist (lampiran standar).  
(2) Penilaian ini dilakukan secara periodik (pertahun)  
(3) Jika checklist  tersebut memenuhi persyaratan penerapan GAP, maka dapat diajukan 
untuk proses registrasi lahan usaha.  
(4) Kriteria penilaian yang dapat dilakukan dalam inspeksi adalah:  
(a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku  
(b) Terdapat aspek keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan yang perlu 
diteliti/ditindaklanjuti  
(c) Pelaku  usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan - 1317 - 
budi daya  
(d) Adanya  aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman bung a 
terutama  terkait dengan keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan.  
b) Skala Besar  
Usaha budi daya bunga yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah -tinggi (MT), maka 
tindakan penilaian yang dilakukan adalah: Sertifikasi atau Inspeksi.  
(1) Sertifikasi  
Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas 
Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan  Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah 
(OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
(2) Inspeksi  
Inspeksi dilakukan oleh In stansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan 
pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya bunga.  
Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah :  
(a) Ada dokumen administratif /teknis yang melewati masa berlaku.  
(b) Terdapat aspek keamanan pangan yang  perlu diteliti/ ditindaklanjuti  
(c) Pelaku  usaha  dalam jangka waktu  tertentu tidak melakukan pelaporan 
kegiatan budi daya bunga  
(d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan  budi daya bunga atau 
keamanan pangan.  - 1318 - 
2) Kelengkapan Penilaian  
a) Skala menengah:  
(1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain  
(2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat 
sertifikasi GAP  
(3)  Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar  
(4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan  usaha minimal 1 kali dalam setahun.  
b) Skala besar:  
(1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP /standar budi daya dan pascapanen lain.  
(2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi kebun untuk mendapat 
sertifikasi GAP  
(3) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk  
(4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar  
(5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun.  
b. Pengawasan  
1) Metode Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:  
a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif).  
Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri ( self declaration ) ketika mendaftar untuk 
mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).  
Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain:  - 1319 - 
(1) Standar GAP/SOP/standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun 
perorangan,  
(2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan.  
(3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada)  
b) Pemeriksaan  dan pengamatan Lapang (Inspeksi).  
Inspeksi oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk 
melakukan  pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya bunga.  
Kriteria inspeksi yaitu:  
(1) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku.  
(2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti  
(3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tida k melakukan pelaporan kegiatan budi 
daya 
(4) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan  budi daya bunga atau keamanan 
pangan  
2) Pelaksanaan  inspeksi antara lain:  
a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan:  
(1) Memiliki kompetensi yang sesuai  
(2) Dilengkapi dengan  surat tugas  
(3) Dilakukan secara sampling sesuai dengan metode sampling  
(4) Minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali  - 1320 - 
(5) Untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan 
wawancara yang mendalam  
b) Petugas melakukan perencanaan pelaksana an pengawasan dengan membuat jadwal dan 
perangkat pengawasan seperti kuesioner.  
c) Petugas  menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha.  
(1) Hak petugas antara lain:  
(a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB)  
(b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya 
yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan)  
(c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya bunga  
(d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kep ada Dinas 
Pertanian  
(e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan  
(2) Kewajiban petugas antara lain:  
(a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri 
dengan penerapan di lapangan  (bila diperlukan)  
(b) Memberikan keterangan bahwa  pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan 
kepada Dinas Pertanian  
(c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan.  
 - 1321 - 
d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan.  
e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat.  
f) Pengawasan  rutin dapat dilakukan melalui:  
(1) Laporan pelaku usaha yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah, mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau kepatuhan 
pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 
usaha, dilakukan secara elektronik  dengan mengedepankan prinsip transparansi, 
akuntabilitas, dan data  sharing ; atau 
(2) Dilakukan  melalui inspeksi lapangan.  
g) Pengawasan  rutin untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan usaha dengan 
tingkat risiko rendah, dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan 
dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil.  
h) Pengawasan  rutin untuk usaha meneng ah dan besar yang melakukan kegiatan usaha dengan 
tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi mencakup:  
(1) Kepatuhan pelaku usaha kepada standar yang berkaitan dengan usaha dengan 
mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan yang berkaitan dengan keselama tan, 
kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan 
kegiatanusaha.  
(2) Perkembangan kegiatan usaha  
(3) Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan inspeksi lapang an 
 - 1322 - 
STANDAR USAHA  PERBENIHAN TANAMAN SEMUSIM LAI NNYA YTDL  
NO KBLI : 01199  
PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA YTDL  
 
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Tanaman Semusim Lainnya YTDL meliputi komoditi tanaman semusim lainnya yang belum 
terklasifikasi ditempat lain dan kegiatan pembibitannya.  
 
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.  
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hu kum/tidak berbadan hukum yang 
tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku  
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan hortikultura ya ng telah memenuhi unjuk kerja persyaratan  - 1323 - 
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha perbenihan  sayuran semusim lainnya YTDL didasarkan atas skala usaha, yaitu 
skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1)  Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangu nan tempat usaha;  
2)  Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3)  Unit usaha  skala menengah  memiliki m odal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)  Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milya r rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
 
 - 1324 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih  atau sertifikat sistem manajemen mutu  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  
c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang 
perbenihan  
d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiata n usaha secara periodik setiap 12  bulan  
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12  bulan  
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil 
4) Melaksanakan corporate social res posibility  (CSR)  kepada masyarakat  
5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.  - 1325 - 
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan . 
c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenaga kerjaan.  
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu 
benih dan layanan  purna jual.  
b. Skala usaha  besar  
1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi 
mutu benih,  layanan  purna jual  serta pengaduan masyarakat.  
2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah  
3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.  - 1326 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
b. Persyaratan  proses  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi 
oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2) Skala usaha besar  
Melak sanakan sertifikasi mandiri ; 
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
1) Menentukan persyaratan produk;  
2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi;  
3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan 
layanan;  
 - 1327 - 
4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses 
telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan 
persyaratan;  
5) Komunikasi terhadap pelanggan;  
6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
7) Perbaikan secara terus menerus;  
8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
9) Manajemen permasalahan (identifikasi, penceg ahan dan penyelesaian masalah).  
 
b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;  
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  
3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih  yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di 
bidang perbenihan.  - 1328 - 
2) Skala usaha besa r :  
Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau   penilaian terhadap pelaksanaan 
kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha 
yang menerapkan sistem manajemen mutu.  
b. Pengawasan  
1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha.  
3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitra an pelaku usaha besar.  
4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  
 
 
 - 1329 - 
STANDAR USAHA  PERBENIHAN BUAH ANGGUR  
NO KBLI : 01210  
PERTANIAN BUAH ANGGUR  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Buah Anggur . 
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minima l. 
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan sera ngkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang  perbenihan yang berlaku  
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan  - 1330 - 
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha perbenihan buah  anggur  didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, 
kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1)  Unit usaha  skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2)  Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3)  Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)  Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
 
 - 1331 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih  atau sertifikat sistem manajemen mutu  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  
c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengeta huan dan keterampilan di bidang 
perbenihan  
d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secar a periodik setiap 12 bulan  
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil 
4) Melaksanakan corporate social resposibility  (CSR)  kepada masyarakat  
5) menerapkan Sistem Manajemen Mutu.  - 1332 - 
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih  
 
 
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan . 
c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenaga kerjaan.  
 
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu 
benih dan layanan  purna jual.  
b. Skala usaha  besar  
1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi 
mutu benih,  layanan  purna jual  serta pengaduan masyarakat.  
2) Melakukan kemitraan  dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah  
3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.  - 1333 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
b. Persyaratan  proses  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi 
oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2) Skala usaha besar  
Melaksanak an sertifikasi mandiri ; 
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
1) Menentukan persyaratan produk;  
2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses  produksi;  
3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan 
layanan;  
 - 1334 - 
4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses 
telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan 
persyaratan;  
5) Komunikasi terhadap pelanggan;  
6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
7) Perbaikan secara terus menerus;  
8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
9) Manajemen permasalahan (id entifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah).  
b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;  
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  
3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem M anajemen 
Mutu  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih  yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di 
bidang perbenihan.  
 - 1335 - 
2) Skala usaha besar :  
Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau   penilaian terhadap pelaksanaan 
kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha 
yang menerapkan sistem manajemen mutu.  
b. Pengawasan  
a. Pelaksana  pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
b. Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha.  
c. Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksa naan kemitraan pelaku usaha besar.  
d. Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
e. Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 1336 - 
STANDAR USAHA BUDI DAYA BUAH ANGGUR  
NO KBLI : 01210  
PERTANIAN BUAH ANGGUR  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha budi 
daya buah anggur mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan 
dan pascapanen buah anggur.  
2 Istilah dan Definisi  a. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor 
dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah.  
b. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk  mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan 
pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.  
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha budi  daya buah anggur didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, 
kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1)  Unit usaha skala mikro jika unit usaha memili ki modal usaha paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2)  Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah)  tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  - 1337 - 
3)  Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)  Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak te rmasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
Berdasarkan analisis risiko, maka untuk usaha skala mikro  dan  kecil  digolongkan kepada usaha yang 
memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR) dan  usaha 
skala besar digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  1. Skala usaha menengah:  
Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya  
2. Skala usaha besar:  
1) Membuat Rencana Usaha;  
2) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya  
3) Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya  
4) Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Skala usaha menengah  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Membuat  catatan kegiatan usaha dan m eyiapkan pelaporan secara berka la kegiatan usahanya - 1338 - 
sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola 
budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang 
terjual dan harga jual.  
b. Skala usaha besar  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain:  
a) Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana  
4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas 
Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas 
panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
5) Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen  
6 Sarana  
 a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen buah  anggur  
b. Sarana untuk usaha budi daya yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen buah anggur  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani  
b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja  
c. Memiliki kompetensi di bidang usaha  budi daya dan pascapanen buah  anggur  
 - 1339 - 
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro dan kecil : 
memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, spesifikasi produk dll;  
b. Skala  usaha menengah dan besar  
1) Memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, karakteristik produk, dll;  
2) Melaporkan perkembangan usaha budi daya  buah anggur secara berkala minimal 1 (satu) tahun 
sekali sesuai kriteria statistik buah tanaman tahunan kepada BPS, antara lain luas tanam, luas 
panen, produksi, produktivitas serta  harga;  
3) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.   
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan:  
1) Skala usaha menengah: sesuai dengan komitmen yang telah dinyatakan dalam pernyataan sendiri 
(self declaration ). Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan 
mengacu pada PSAT.  
2) Skala usaha besar: sesuai dengan persyaratan  GAP/SOP/standar lain dalam hal standar budi 
daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk ter sebut dikemas, harus  memenuhi 
prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT . 
b. Persyaratan proses yang dioperasikan:  
1) Skala  Menengah:  
a) Usaha budi daya buah anggur  telah terdaftar atau teregistrasi.  
b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan  pasar  - 1340 - 
2) Skala Besar : 
a) Usaha budi daya buah anggur melaksanakan proses/telah teregistrasi dan tersertifikasi  
b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Sta ndar lain  
d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen  dan pengemasan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Skala Menengah:  
1) Menetapkan dan menerapkan:  
a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen  
c) Komunikasi  kepada pelanggan  
2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko  dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP 
3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen  usaha  
 
 - 1341 - 
b. Skala Besar:  
1) Menetapkan dan menerapkan:  
a) Perencanaan  produksi dilakukan minimal T -1 sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan  budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal  
c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan  baik.  
2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resik o dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control  (QC) 
3) Melakukan monitoring, evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Penilaian Kesesuaian  
a) Skala Menengah  
Usaha budi daya buah anggur yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah -rendah  
(MR), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah  melalui inspeksi, sebagai berikut : 
(1) Inspeksi  dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan 
pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman bunga  apakah sesuai - 1342 - 
dengan self declaration dengan mengisi checklist (lampiran standar).  
(2) Penilaian ini dilakukan secara periodik (pertahun)  
(3) Jika checklist  tersebut memenuhi persyaratan penerapan GAP, maka dapat diajukan 
untuk proses registrasi lahan usaha.  
(4) Kriteria penilaian yang dapat dilakukan dalam inspeksi adalah:  
(a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku  
(b) Terdapat aspek keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan yang perlu 
diteliti/ditindaklanjuti  
(c) Pelaku  usaha dalam jangka waktu te rtentu tidak melakukan pelaporan kegiatan 
budi daya  
(d) Adanya  aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman bunga 
terutama  terkait dengan keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan.  
b) Skala Besar  
Usaha budi daya buah anggur yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah -tinggi (MT), 
maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah: Sertifikasi atau Inspeksi.  
(1) Sertifikasi  
Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas 
Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan  Otor itas Kompeten Keamanan Pangan Daerah 
(OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
 - 1343 - 
(2) Inspeksi  
Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan 
pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah anggur.  
Kriteria penilaia n yang dapat dilakukan inspeksi adalah :  
(a) Ada dokumen administratif /teknis yang melewati masa berlaku.  
(b) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti  
(c) Pelaku  usaha  dalam jangka waktu  tertentu tidak melakukan pelaporan 
kegiatan budi daya buah anggur  
(d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan  budi daya buah anggur atau 
keamanan pangan.  
2) Kelengkapan Penilaian  
a) Skala menengah:  
(1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain  
(2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat 
sertifikasi GAP  
(3)  Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar  
(4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali  dalam setahun.  
b) Skala besar:  
(1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP /standar budi daya dan pascapanen lain.  
(2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi kebun untuk mendapat - 1344 - 
sertifikasi GAP  
(3) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk  
(4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar  
(5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun.  
b. Pengawasan  
1) Metode Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:  
a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif).  
Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri ( self declaration ) ketika mendaftar untuk 
mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).  
Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain:  
(1) Standar GAP/SOP/standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun 
perorangan,  
(2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan.  
(3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada)  
b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi).  
Inspeksi oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk 
melakukan pemeriksaan lapangan  terhadap kegiatan budi daya buah anggur.  
Kriteria inspeksi yaitu:  
(1) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku.  
(2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti  - 1345 - 
(3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pel aporan kegiatan budi 
daya 
(4) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan  budi daya buah anggur atau 
keamanan pangan  
2) Pelaksanaan  inspeksi antara lain:  
a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan:  
(1) Memiliki kompetensi yang sesuai  
(2) Dilengkapi dengan surat tugas  
(3) Dilakukan secara sampling sesuai dengan metode sampling  
(4) Minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali  
(5) Untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan 
wawancara yang mendalam  
b) Petugas  melakukan perencanaan pelaksanaan peng awasan dengan membuat jadwal dan 
perangkat pengawasan seperti kuesioner.  
c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha.  
(1) Hak petugas antara lain:  
(a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB)  
(b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya 
yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan)  
(c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya buah anggur  - 1346 - 
(d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada D inas 
Pertanian  
(e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan  
(2) Kewajiban petugas antara lain:  
(a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri 
dengan penerapan di lapangan  (bila diperlukan)  
(b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan 
kepada Dinas Pertanian  
(c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan.  
d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan.  
e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat.  
f) Pengawasan  rutin dapat dilakukan melalui:  
(1) Laporan  pelaku usaha yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah  Daerah, mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau kepatuhan 
pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 
usaha, dilakukan secara elektronik  dengan mengedepankan prinsip transparansi, 
akuntabilitas, dan data  sharing ; atau 
(2) Dilakukan  melalui inspeksi lapangan.  
 
 - 1347 - 
g) Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan usaha dengan 
tingkat risiko rendah, dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan 
dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil.  
h) Pengawasan rutin untuk usaha meneng ah dan besar yang melakukan kegiatan usaha 
dengan tingkat  risiko menengah rendah dan menengah tinggi mencakup:  
(1) Kepatuhan pelaku usaha kepada standar yang berkaitan dengan usaha dengan 
mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan yang berkaitan dengan keselama tan, 
kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan 
kegiatanusaha.  
(2) Perkembangan kegiatan usaha  
(3) Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan inspeksi lapang an 
 
 - 1348 - 
STANDAR USAHA  PERBENIHAN B UAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS  
NO KBLI : 01220  
PERTANIAN BUAH -BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Buah -buahan Tropis dan Subtropis  meliputi rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan 
pisang raja, kurma, buah ara, papaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, 
sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minima l. 
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan sera ngkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang  perbenihan yang berlaku  
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan  
 - 1349 - 
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha perbenihan buah -buahan tropis dan subtropis  didasarkan atas skala usaha, yaitu 
skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar.  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria  modal usaha namun tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1)  Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2)  Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000. 000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3)  Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasu k tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)  Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih  atau s ertifikat sistem manajemen mutu  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  
c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang 
perbenihan  
d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  - 1350 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan  usaha secara periodik setiap 12 bulan  
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil 
4) Melaksanakan corporate social resposibility  (CSR)  kepada masyarakat  
5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.  
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan . 
c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenaga kerjaan.  - 1351 - 
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu 
benih dan  layanan  purna jual.  
b. Skala usaha  besar  
1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi 
mutu benih,  layanan  purna jual  serta pengaduan masyarakat.  
2) Melakukan kemitraa n dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah  
3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
b. Persyaratan proses  
1)  Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi 
oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2)   Skala us aha besar  
Melaksanakan sertifikasi mandiri;  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  - 1352 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
1) Menentukan persyaratan produk;  
2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi;  
3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan 
layanan;  
4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses 
telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaia n produk dan layanan dengan 
persyaratan;  
5) Komunikasi terhadap pelanggan;  
6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
7)  Perbaikan secara terus menerus;  
8)  Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
9)  Manajemen permasalahan (identifi kasi, pencegahan dan penyelesaian masalah).  
b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;  
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  
3) Efektivitas penerapan  sistem manajemen usaha.  - 1353 - 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih  yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di 
bidang perbenihan.  
2) Skala usaha besar :  
Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau   penilaian terhadap pelaksanaan 
kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha 
yang menerapkan sistem manajemen mutu.  
b. Pengawasan  
1) Pelaksana  pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha.  
3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksa naan kemitraan pelaku usaha besar.  
4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  
 
 - 1354 - 
STANDAR USAHA BUDI DAYA BUAH -BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS  
NO KBLI : 01220  
PERTANIAN BUAH -BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha budi 
daya buah -buahan tropis dan subtropis mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, 
pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen buah -buahan tropis dan subtropis, seperti 
rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, 
lengkeng, nangk a,  nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor 
dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah.  
b. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk  mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan 
pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.  
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha budi  daya buah -buahan tropis dan subtropis  didasarkan atas skala usaha, yaitu 
skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi : 
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2)  Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp - 1355 - 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3)  Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tid ak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)  Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
Berdasarkan analisis risiko, maka untuk usaha skala mikro  dan  kecil  digolongkan kepada usaha yang 
memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR) dan  usaha 
skala besar digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).  
4 Persyaratan  Umum 
Usaha  
  a. Skala usaha menengah:  
Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya  
b. Skala usaha besar:  
1) Membuat Rencana Usaha;  
2) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya  
3) Pernyataan  ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya  
4) Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Skala usaha menengah  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen  - 1356 - 
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Membuat  catatan kegiatan usaha dan m eyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya 
sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untu k budi daya, pola 
budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang 
terjual dan harga jual.  
b. Skala usaha besar  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain:  
a) Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan  pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana  
4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas 
Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas 
panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
5) Melaksanakan alih (transfer kn owledge) baik teknologi maupun manajemen  
6 Sarana  
 a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen buah -buahan tropis dan subtropis  
b. Sarana untuk usaha budi daya yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen buah -buahan 
tropis dan subtropis  - 1357 - 
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani  
b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja  
c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen buah -buahan tropis dan subtropis  
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro dan kecil : 
memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, spesifikasi produk dll;  
b. Skala usaha  menengah dan besar  
1) Memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, karakteristik produk, dll;  
2) Melaporkan perkembangan usaha budi daya  buah -buahan tropis dan subtropis  secara berkala 
minimal 1 (satu) tahun sekali sesuai kriteria statistik buah tanaman tahunan kepada BPS, antara 
lain luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas serta  harga;  
3) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.   
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan:  
1) Skala usaha menengah: sesuai dengan komitmen yang telah dinyatakan dalam pernyataan sendiri 
(self declaration ). Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan 
mengacu pada PSAT.  
2) Skala usaha besar: sesuai dengan persyaratan  GAP/SOP/standar lain dalam hal standar budi 
daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk ter sebut dikemas, harus  memenuhi 
prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT . 
 - 1358 - 
b. Persyaratan proses yang dioperasikan:  
1) Skala  Menengah:  
a) Usaha budi daya buah -buahan tropis dan subtropis  telah terdaftar atau teregistrasi.  
b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai  GAP/SOP/Standar lain  
c) Memiliki rencana tanam per siklus dan  tujuan pasar  
2) Skala Besar:  
a) Usaha budi daya buah -buahan tropis dan subtropis  melaksanakan proses/telah teregistrasi 
dan tersertifikasi  
b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen  dan pengemasan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Skala Menengah:  
1) Menetapkan dan menerapkan:  
a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen  
c) Komunikasi  kepada pelanggan  
2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko  dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai de ngan 
SOP - 1359 - 
3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen  usaha  
b. Skala Besar:  
1) Menetapkan dan menerapkan:  
a) Perencanaan  produksi dilakukan minimal T -1 sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan  budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal  
c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan  baik.  
2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resik o dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control  (QC) 
3) Melakukan monitoring, evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan t erdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Penilaian Kesesuaian  
a) Skala Menengah  - 1360 - 
Usaha budi daya buah -buahan tropis dan subtropis yang termasuk ke dalam kriteria resiko 
menengah -rendah  (MR), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah  melalui inspeksi, 
sebagai berikut : 
(1) Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan 
pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman bunga  apakah sesuai 
dengan self declaration dengan mengisi checklist (lampiran standar).  
(2) Penilaian ini dilakukan secara periodik (pertahun)  
(3) Jika checklist  tersebut memenuhi persyaratan penerapan GAP, maka dapat diajukan 
untuk proses registrasi lahan usaha.  
(4) Kriteria penilaian yang dapat dilakukan dalam inspeksi adalah:  
(a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku  
(b) Terdapat aspek keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan yang perlu 
diteliti/ditindaklanjuti  
(c) Pelaku  usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan 
budi daya  
(d) Adanya  aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tana man bunga 
terutama  terkait dengan keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan.  
b) Skala Besar  
Usaha budi daya buah -buahan tropis dan subtropis yang termasuk ke dalam kriteria resiko 
menengah -tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah: Sertif ikasi atau - 1361 - 
Inspeksi.  
(1) Sertifikasi  
Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas 
Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan  Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah 
(OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
(2) Inspeksi  
Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan 
pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah -buahan tropis dan subtropis.  
Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah :  
(a) Ada dokumen administratif /teknis y ang melewati masa berlaku.  
(b) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti  
(c) Pelaku  usaha   dalam jangka waktu  tertentu tidak melakukan pelaporan 
kegiatan budi daya buah -buahan tropis dan subtropis  
(d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkai t kegiatan  budi daya buah -buahan 
tropis dan subtropis atau keamanan pangan.  
2) Kelengkapan Penilaian  
a) Skala menengah:  
(1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain  
(2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat 
sertifikasi GAP  - 1362 - 
(3)  Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar  
(4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun.  
b) Skala besar:  
(1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP /standar budi daya dan pascapanen lain.  
(2) Bukti telah melaku kan atau memulai proses registrasi kebun untuk mendapat 
sertifikasi GAP  
(3) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk  
(4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar  
(5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam set ahun.  
b. Pengawasan  
1) Metode Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:  
a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif).  
Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri ( self declaration ) ketika mendaftar untuk 
mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).  
Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain:  
(1) Standar GAP/SOP/standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun 
perorangan,  
(2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan.  
(3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada)  
b) Pemeriksaan dan pengamata n Lapang (Inspeksi).  - 1363 - 
Inspeksi oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk 
melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah -buahan tropis dan 
subtropis.  
Kriteria inspeksi yaitu:  
(1) Ada dokumen administratif/teknis  yang melewati masa berlaku.  
(2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti  
(3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi 
daya 
(4) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan  budi daya buah -buahan t ropis dan 
subtropis atau keamanan pangan  
2) Pelaksanaan inspeksi antara lain:  
a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan:  
(1) Memiliki kompetensi yang sesuai  
(2) Dilengkapi dengan surat tugas  
(3) Dilakukan secara sampling sesuai dengan metode sampling  
(4) Minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali  
(5) Untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan 
wawancara yang mendalam  
b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan 
perangkat pengawasan seperti kuesioner.  - 1364 - 
c) Petugas  menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha.  
(1) Hak petugas antara lain:  
(a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB)  
(b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya 
yang telah dinyatakan sendir i dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan)  
(c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya buah -buahan tropis dan subtropis  
(d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas 
Pertanian  
(e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan  
(2) Kewajiban petugas antara lain:  
(a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri 
dengan penerapan di lapangan  (bila diperlukan)  
(b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan 
kepada Dinas  Pertanian  
(c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan.  
d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan.  
e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat.  
f) Pengawasan  rutin dapat dilakukan melalui:  
(1) Laporan  pelaku usaha yang disampaikan kepada  Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah, mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau kepatuhan - 1365 - 
pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 
usaha, dilakukan secara elektronik  dengan mengedepankan prinsip transparansi, 
akuntabilitas, dan data  sharing ; atau 
(2) Dilakukan  melalui inspeksi lapangan.  
g) Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan usaha dengan 
tingkat risiko rendah, dilakukan melalui inspeksi lapangan untu k melakukan pembinaan 
dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil.  
h) Pengawasan rutin untuk usaha menengah dan besar yang melakukan kegiatan usaha 
dengan tingkat risiko  menengah rendah dan menengah tinggi mencakup:  
i) Kepatuhan pelaku usaha kepada standar yang berkaitan dengan usaha dengan 
mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan yang berkaitan dengan keselamatan, 
kesehatan, lingkungan hidup dan/atau baha ya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan 
kegiatanusaha.  
(1) Perkemba ngan kegiatan usaha  
(2) Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan inspeksi lapang an 
 
 
 
 
 
 - 1366 - 
STANDAR USAHA  PERBENIHAN BUAH JERUK  
NO KBLI : 01230  
PERTANIAN BUAH JERUK  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Buah Jeruk meliputi komoditas jeruk bali, jeruk lemon dan limau, jeruk orange, jeruk keprok, 
jeruk tangerine, jeruk mandarin dan Clementine, dan buah jer uk lainnya..  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.  
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
tidak melaku kan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku  
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan  
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha perbenihan buah jeruk  didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, 
kecil, menengah dan besar .  - 1367 - 
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria  modal usaha namun tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempa t usaha;  
2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ti dak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  1. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih  atau s ertifikat sistem manajemen mutu  
2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  
3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang 
perbenihan  
4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  - 1368 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan te ntang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil 
4) Melaksanakan corporate social resposibility  (CSR)  kepada masyarakat  
5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.  
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan . 
c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenaga kerjaan.  - 1369 - 
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu 
benih dan layanan  purna jual.  
b. Skala usaha  besar  
1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilk an seperti informasi 
mutu benih,  layanan  purna jual  serta pengaduan masyarakat.  
2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah  
3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
b. Persyaratan  proses  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi 
oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan  sertifikasi benih hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2) Skala usaha besar  
Melaksanakan sertifikasi mandiri ; 
Proses sertifik asi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  - 1370 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
1) Menentukan persyaratan produk;  
2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi;  
3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan 
layanan;  
4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses 
telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk d an layanan dengan 
persyaratan;  
5) Komunikasi terhadap pelanggan;  
6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
7)  Perbaikan secara terus menerus;  
8)  Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
9)  Manajemen permasalahan (identifikasi, penc egahan dan penyelesaian masalah).  
b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan  umum dan khusus usaha;  
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  
3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.  - 1371 - 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih  yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di 
bidang perbenihan.  
2) Skala usaha besa r :  
Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau   penilaian terhadap pelaksanaan 
kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha 
yang menerapkan sistem manajemen mutu.  
b.  Pengawasan  
1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha.  
3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitra an pelaku usaha besar.  
4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  
 
 - 1372 - 
STANDAR USAHA BUDI DAYA BUAH JERUK  
NO KBLI : 01230  
PERTANIAN BUAH JERUK  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha budi 
daya buah jeruk mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, 
pemanenan dan pasca panen buah jeruk besar dan jeruk keprok atau jeruk siam, seperti jeruk bali, jeruk 
lemon dan limau, jeruk orange, jeruk keprok, jeruk tangerin, jeruk mandarin dan clementine, dan buah 
jeruk lainnya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor 
dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah.  
b. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk  mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan 
pestisida secara tepat a gar tidak mencemari lingkungan.  
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha budi  daya  buah jeruk  didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, 
kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat  usaha;  
2)   Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp - 1373 - 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3)  Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)   Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar ru piah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
Berdasarkan analisis risiko, maka untuk usaha skala mikro  dan  kecil  digolongkan kepada usaha yang 
memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR) dan  usaha  
skala besar digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Skala usaha menengah:  
Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya  
b. Skala usaha besar:  
1) Membuat Rencana Usaha;  
2) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya  
3) Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya  
4) Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya  - 1374 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Skala usaha menengah  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Membuat catatan kegiatan usaha dan m eyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya 
sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola 
budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang 
terjual dan harga jual.  
b. Skala usaha besar  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain:  
a) Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana  
4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas 
Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas 
panen, jumlah prod uksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
5) Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen  
6 Sarana  
 a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen buah jeruk  
b. Sarana untuk usaha budi daya yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen buah jeruk  - 1375 - 
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani  
b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja  
c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen buah jeruk  
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro dan kecil : 
memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, spesifikasi produk dll;  
b. Skala usaha menengah dan besar  
1) Memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, karakteristik produk, dll;  
2) Melaporkan perkembangan usaha budi daya  buah jeruk  secara berkala minimal 1 (satu) tahun 
sekali sesuai kriteria statistik buah tanaman tahunan kepada BPS, antara lai n luas tanam, luas 
panen, produksi, produktivitas serta harga;  
3) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.   
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan:  
1) Skala usaha menengah: sesuai dengan komitmen yang telah dinyatakan dalam pernyataan sendiri 
(self declaration ). Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan 
mengacu pada PSAT.  
2) Skala usaha besar: sesuai dengan persyaratan  GAP/SOP/standar lain dalam hal standar budi 
daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus  memenuhi 
prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT . 
b. Persyaratan proses yang dioperasikan:  - 1376 - 
1) Skala  Menengah:  
a) Usaha budi daya buah jeruk  telah terdaftar atau teregistrasi.  
b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan  pasar  
2) Skala Besar:  
a) Usaha budi daya buah jeruk  melaksanakan proses/telah teregistrasi dan tersertifikasi  
b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen  dan pengemasan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Skala Menengah:  
1) Menetapkan dan menerapkan:  
a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan  budi daya dan penanganan pascapanen  
c) Komunikasi  kepada pelanggan  
2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko  dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP 
3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  - 1377 - 
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen  usaha  
b. Skala Besar:  
1) Menetapkan dan menerapkan:  
a) Perencanaan  produksi dilakukan minimal T -1 sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan  budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal  
c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan  baik.  
2) Upaya p eningkatan berkelanjutan pelayanan produksi  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resik o dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control  (QC) 
3) Melakukan monitoring, evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Penilaian Kesesuaian  
a) Skala Menengah  
Usaha budi daya buah jeruk  yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah -rendah  (MR), 
maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah  melalui inspeksi, sebagai berikut : - 1378 - 
(1) Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan 
pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman bunga  apakah sesuai 
dengan self declaration dengan mengisi checklist (lampiran standar).  
(2) Penilaian ini dilakukan secara periodik (pertahun)  
(3) Jika checklist  tersebut memenuhi persyaratan penerapan GAP, maka dapat diajukan 
untuk proses registrasi lahan usaha.  
(4) Kriteria penilaian yang dapat dilakukan dalam inspeksi adalah:  
(a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berl aku 
(b) Terdapat aspek keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan yang perlu 
diteliti/ditindaklanjuti  
(c) Pelaku  usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan 
budi daya  
(d) Adanya  aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman bunga 
terutama  terkait dengan keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan.  
b) Skala Besar  
Usaha budi daya buah jeruk  yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah -tinggi (MT), 
maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah: Sertifikasi atau Inspeksi.  
(1) Sertifikasi  
Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas 
Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan  Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah - 1379 - 
(OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
(2) Inspeksi  
Inspeksi dilak ukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan 
pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah jeruk .  
Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah :  
(a) Ada dokumen administratif /teknis yang melewati masa berlaku.  
(b) Terdapat aspek ke amanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti  
(c) Pelaku  usaha  dalam jangka waktu  tertentu tidak melakukan pelaporan 
kegiatan budi daya buah jeruk   
(d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan  budi daya buah jeruk  atau 
keamanan pangan.  
2) Kelengkapa n Penilaian  
a) Skala menengah:  
(1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain  
(2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat 
sertifikasi GAP  
(3)  Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar  
(4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun.  
 
 - 1380 - 
b) Skala besar:  
(1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP /standar budi daya dan pascapanen lain.  
(2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi kebun untuk mendapat 
sertifikasi GAP  
(3) Bukti tela h melakukan atau memulai proses sertifikasi produk  
(4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar  
(5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun.  
b. Pengawasan  
1) Metode Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:  
a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif).  
Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri ( self declaration ) ketika mendaftar untuk 
mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).  
Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain:  
(1) Standar GAP/SOP/standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun 
perorangan,  
(2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan.  
(3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada)  
b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi).  
Inspeksi oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dila kukan apabila dipandang perlu untuk 
melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah jeruk .  - 1381 - 
Kriteria inspeksi yaitu:  
(1) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku.  
(2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindakla njuti 
(3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi 
daya 
(4) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan  budi daya buah jeruk  atau 
keamanan pangan  
2) Pelaksanaan inspeksi antara lain:  
a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan:  
(1) Memiliki kompetensi yang sesuai  
(2) Dilengkapi dengan surat tugas  
(3) Dilakukan secara sampling sesuai dengan metode sampling  
(4) Minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali  
(5) Untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan 
wawa ncara yang mendalam  
b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan 
perangkat pengawasan seperti kuesioner.  
c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha.  
(1) Hak petugas antara lain:  
 - 1382 - 
(a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB)  
(b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya 
yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan)  
(c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya buah jeruk  
(d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas 
Pertanian  
(e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan  
(2) Kewajiban petugas antara lain:  
(a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri 
dengan pener apan di lapangan  (bila diperlukan)  
(b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan 
kepada Dinas Pertanian  
(c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan.  
d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan.  
e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat.  
f) Pengawasan  rutin dapat dilakukan melalui:  
(1) Laporan  pelaku usaha yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah, mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau kepatuhan 
pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan  dengan kegiatan 
usaha, dilakukan secara elektronik  dengan mengedepankan prinsip transparansi, - 1383 - 
akuntabilitas, dan data  sharing ; atau 
(2) Dilakukan  melalui inspeksi lapangan.  
g) Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan usaha dengan 
tingkat risiko rendah, dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan 
dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil.  
h) Pengawasan rutin untuk usaha meneng ah dan besar yang melakukan kegiatan usaha 
dengan tingkat risiko  menengah rendah dan menengah tinggi mencakup:  
(1) Kepatuhan pelaku usaha kepada standar yang berkaitan dengan usaha dengan 
mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan yang berkaitan dengan keselama tan, 
kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan 
kegiatanusaha.  
(2) Perkembangan kegiatan usaha  
(3) Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan inspeksi lapang an 
 
 
 
 
 
 
 
 - 1384 - 
STANDAR USAHA  PERBENIHAN BUAH APEL DAN BUAH BATU ( POME AND STONE FRUIT ) 
NO KBLI : 01240  
PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU ( POME AND STONE FRUIT ) 
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Buah Apel dan Buah Batu meliputi apel, apricot, cherry, peach, dan nectarine, pear, dan 
Quince, plum, dan sloe, markisa, kepel, terong belanda, dan buah delima, dan buah batu lainnya  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minima l. 
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan sera ngkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang  perbenihan yang berlaku  
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan  
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha perbenihan  buah  apel dan buah batu  ( pome and stone fruit ) didasarkan atas 
skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar .  - 1385 - 
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria  modal usaha namun tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2)  Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3)  Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh mil iyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)   Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih  atau s ertifikat sistem manajemen mutu  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  
c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang 
perbenihan  
d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  
 - 1386 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil 
4) Melaksanakan corporate social resposibility  (CSR)  kepada masyarakat  
5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.  
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan . 
c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenaga kerjaan.  - 1387 - 
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu 
benih dan layanan  purna jual.  
b. Skala usaha  besar  
1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi 
mutu benih,  layanan  purna jual  serta pengaduan masyarakat.  
2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah  
3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan beni h.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
b. Persyaratan  proses  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi 
oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2) Skala usaha besar  
Melaksanakan sertifikasi mandiri ; 
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  - 1388 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
1) Menentukan persyaratan produk;  
2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi;  
3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan 
layanan;  
4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses 
telah dilakukan sesuai rencana dan untuk m enunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan 
persyaratan;  
5) Komunikasi terhadap pelanggan;  
6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
7)  Perbaikan secara terus menerus;  
8)  Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
9)  Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah).  
b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;  
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  
3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.  - 1389 - 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih  yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di 
bidang perbenihan.  
2) Skala usaha besar :  
Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau   penilaian terhadap pelaksanaan 
kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha 
yang menerapkan sistem manajemen mutu.  
b. Pengawasan  
1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha.  
3) Melakukan pengawasan dan  pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar.  
4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  
 
 - 1390 - 
STANDAR USAHA BUDI DAYA BUAH APEL DAN  
BUAH BATU (POME AND STONE FRUITS)  
NO KBLI : 01240  
PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (POME AND STONE FRUITS)  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha budi  
daya buah apel dan buah batu (pome and stone fruits) mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, 
penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen buah apel dan buah batu, seperti 
apel, aprikot, cherry, peach dan nectarine, pear dan quince, plum  dan sloe, markisa, kepel, terong Belanda 
dan buah delima, dan buah batu lainnya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor 
dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah.  
b. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk  mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan 
pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.  
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha budi  daya buah apel dan buah batu (pome and stone fruits)  didasarkan atas skala 
usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha dig olongkan menjadi :  
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  - 1391 - 
2)   Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3)  Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar r upiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)   Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
Berdasarkan analisis risiko,  maka untuk usaha skala mikro  dan  kecil  digolongkan kepada usaha yang 
memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR) dan  usaha 
skala besar digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Skala usaha menengah:  
Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya  
b. Skala usaha besar:  
1) Membuat Rencana Usaha;  
2) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya  
3) Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya  
4) Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya  - 1392 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Skala usaha menengah  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan praktek budi daya yang  baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Membuat catatan kegiatan usaha dan m eyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya 
sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas laha n untuk budi daya, pola 
budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang 
terjual dan harga jual.  
b. Skala usaha besar  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain:  
a) Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana  
4) Melakukan pelaporan secara berkala  kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas 
Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas 
panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
5) Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen  
 - 1393 - 
6 Sarana  
 a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen buah apel dan buah batu  
b. Sarana untuk usaha budi daya yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen buah apel dan 
buah batu  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani  
b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja  
c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen buah apel dan buah batu  
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro dan kecil : 
memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, spesifikasi produk dll;  
b. Skala usaha menengah dan besar  
1) Memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, karakteristik produk, dll;  
2) Melaporkan perkembangan usaha budi daya  buah apel dan buah batu  secara berkala minimal 1 
(satu) tahun sekali sesuai kriteria statistik buah tanaman tahunan kepada BPS, antara lain luas 
tanam, luas panen, produksi, produktivitas serta harga;  
3) Mengatasi kelu han dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.   
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan:  
1) Skala usaha menengah: sesuai dengan komitmen yang telah dinyatakan dalam pernyataan sendiri 
(self declaration ). Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan 
mengacu pada PSAT.  
 - 1394 - 
2) Skala usaha besar: sesuai dengan persyaratan  GAP/SOP/standar lain dalam hal standar budi 
daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, haru s  memenuhi 
prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT . 
b. Persyaratan proses yang dioperasikan:  
1) Skala  Menengah:  
a) Usaha budi daya buah apel dan buah batu  telah terdaftar atau teregistrasi.  
b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
c) Memiliki rencana tanam per siklus dan  tujuan pasar  
2) Skala  Besar:  
a) Usaha budi daya buah apel dan buah batu  melaksanakan proses/telah teregistrasi dan 
tersertifikasi  
b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai  GAP/SOP/Standar lain  
d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen  dan pengemasan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Skala Menengah:  
1) Menetapkan dan menerapkan:  
a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen  
c) Komunikasi  kepada pelanggan  
2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi  - 1395 - 
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko  dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP 
3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen  usaha  
b. Skala Besar:  
1) Menetapkan dan menerapkan:  
a) Perencanaan  produksi dilakukan minimal T -1 sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan  budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal  
c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan  baik.  
2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resik o dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control  (QC) 
3) Melakukan monitoring, evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terha dap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  - 1396 - 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Penilaian Kesesuaian  
a) Skala Menengah  
Usaha budi daya buah apel dan buah batu yang termasuk ke dalam kriteria resiko 
menengah -rendah  (MR), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah  melalui inspeksi, 
sebagai berikut : 
(1) Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan 
pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan bu di daya tanaman bunga  apakah sesuai 
dengan self declaration dengan mengisi checklist (lampiran standar).  
(2) Penilaian ini dilakukan secara periodik (pertahun)  
(3) Jika checklist  tersebut memenuhi persyaratan penerapan GAP, maka dapat diajukan 
untuk proses registrasi lahan usaha.  
(4) Kriteria penilaian yang dapat dilakukan dalam inspeksi adalah:  
(a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku  
(b) Terdapat aspek keselamatan pek erja dan pencemaran lingkungan yang perlu 
diteliti/ditindaklanjuti  
(c) Pelaku  usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan 
budi daya  
(d) Adanya  aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman bunga 
terutama  terkait dengan kese lamatan pekerja dan pencemaran lingkungan.  - 1397 - 
b) Skala Besar  
Usaha budi daya buah apel dan buah batu yang termasuk ke dalam kriteria resiko 
menengah -tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah: Sertifikasi atau 
Inspeksi.  
(1) Sertifikasi  
Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas 
Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan  Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah 
(OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
(2) Inspeksi  
Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat  dan/atau Daerah dengan melakukan 
pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah apel dan buah batu.  
Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah :  
(a) Ada dokumen administratif /teknis yang melewati masa berlaku.  
(b) Terdapat aspek keamanan panga n yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti  
(c) Pelaku  usaha  dalam jangka waktu  tertentu tidak melakukan pelaporan 
kegiatan budi daya buah apel dan buah batu  
(d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan  budi daya buah apel dan 
buah batu atau keamanan pangan . 
2) Kelengkapan Penilaian  
a) Skala menengah:  - 1398 - 
(1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain  
(2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat 
sertifikasi GAP  
(3)  Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar  
(4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun.  
b) Skala besar:  
(1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP /standar budi daya dan pascapanen lain.  
(2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi kebun untuk mendapat 
sertifikasi GAP  
(3) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk  
(4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar  
(5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun.  
b. Pengawasan  
1) Metode Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:  
a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif).  
Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri ( self declaration ) ketika mendaftar untuk 
mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).  
Kelengkapan d okumen yang dinilai antara lain:  
(1) Standar GAP/SOP/standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun 
perorangan,  - 1399 - 
(2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan.  
(3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada)  
b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi).  
Inspeksi  oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk 
melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah apel dan buah batu.  
Kriteria inspeksi yaitu:  
(1) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku.  
(2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti  
(3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi 
daya 
(4) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan  budi daya buah apel dan buah 
batu atau keamanan pangan  
2) Pelaks anaan  inspeksi antara lain:  
a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan:  
(1) Memiliki kompetensi yang sesuai  
(2) Dilengkapi dengan surat tugas  
(3) Dilakukan secara sampling sesuai dengan metode sampling  
(4) Minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali  
(5) Untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan 
wawancara yang mendalam  - 1400 - 
b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan 
perangkat pengawasan seperti kuesioner.  
c) Petugas  menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pen gawas kepada pelaku usaha.  
(1) Hak petugas antara lain:  
(a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB)  
(b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya 
yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan)  
(c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya buah apel dan buah batu  
(d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas 
Pertanian  
(e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan  
(2) Kewajiban petugas antara lain:  
(a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri 
dengan penerapan di lapangan  (bila diperlukan)  
(b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan 
kepada Dinas Pertanian  
(c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan.  
d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan.  
e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat.  
f) Pengawasan  rutin dapat dilakukan melalui:  - 1401 - 
(1) Laporan  pelaku usaha yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah, mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau kepatuhan 
pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 
usaha, dilakukan secara elektronik  dengan mengedepankan prinsip transparansi, 
akuntabilitas, dan d ata sharing ; atau 
(2) Dilakukan  melalui inspeksi lapangan.  
g) Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan usaha dengan 
tingkat risiko rendah, dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan 
dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil.  
h) Pengawasan  rutin untuk usaha menengah dan besar yang melakukan kegiatan usaha dengan 
tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi mencakup:  
(1) Kepatuhan pelaku usaha kepada standar yang berkaitan deng an usaha dengan 
mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan yang berkaitan dengan keselamatan, 
kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan 
kegiatanusaha.  
(2) Perkembangan kegiatan usaha  
(3) Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan inspeksi lapang an 
 
 
 
 - 1402 - 
STANDAR USAHA  PERBENIHAN BUAH BERI  
NO KBLI : 01251  
PERTANIAN BUAH BERI  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Buah Beri meliputi komoditas Blueberry, gooseberry, kiwi, raspberry, strawberry, dan beri 
lainnya  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.  
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku  
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan hortikultura ya ng telah memenuhi unjuk kerja persyaratan  
 - 1403 - 
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha perbenihan buah beri didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, 
kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria  modal usaha namun tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempa t usaha;  
2)   Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3)  Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usa ha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)   Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih  atau sertifikat sistem manajemen mutu  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  
c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang 
perbenihan  
d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  - 1404 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil 
4) Melaksanakan corporate social resp osibility  (CSR)  kepada masyarakat  
5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.  
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan . 
c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenaga kerjaan.  - 1405 - 
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu 
benih dan  layanan  purna jual.  
b. Skala usaha  besar  
1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi 
mutu benih,  layanan  purna jual  serta pengaduan masyarakat.  
2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah  
3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
b. Persyaratan  proses  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi 
oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2) Skala usaha besar  
Melaksanakan sertifikasi mandiri ; 
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  - 1406 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
1) Menentukan persyaratan produk;  
2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi;  
3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan 
layanan;  
4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses 
telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk d an layanan dengan 
persyaratan;  
5) Komunikasi terhadap pelanggan;  
6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
7)  Perbaikan secara terus menerus;  
8)  Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
9)  Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah).  
b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;  
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  
3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.  - 1407 - 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu 
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih  yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di 
bidang perbenihan.  
2) Skala usaha besar :  
Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau   penilaian terhadap pelaksanaan 
kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha 
yang menerapkan sistem manajemen mutu.  
b. Pengawasan  
1) Pelaksana  pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha  
3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar.  
4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  
 - 1408 - 
STANDAR USAHA BUDI DAY A BUAH BERI  
NO KBLI : 01251  
PERTANIAN BUAH BERI  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha budi 
daya buah beri mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, 
pemanenan dan pascapanen buah beri, seperti blueberry, gooseberry, kiwi, raspberry, strawberry dan beri 
lainnya.  
 
 
2 Istilah dan Definisi  a. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor 
dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah.  
b. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk  mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan 
pestisida secara tepat agar tidak me ncemari lingkungan.  
 
 
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha budi  daya buah beri didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, 
menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 - 1409 - 
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2)   Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3)  Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp  5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)   Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
Berdasarkan analisis risiko, maka untuk usaha skala mikro  dan  kecil  digolongkan kepada usaha yang 
memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR) dan  usaha 
skala besar  digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).  
 
 
 - 1410 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Skala usaha menengah:  
Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya  
b. Skala usaha besar:  
1) Membuat Rencana Usaha;  
2) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya  
3) Pernyataan  ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya  
4) Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Skala usaha menengah  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Membuat  catatan kegiatan usaha dan m eyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya 
sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola 
budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang 
terjual dan harga jual.  
b. Skala usaha besar  
1) Meme nuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain:  
a) Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
 - 1411 - 
2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana  
4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas 
Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas 
panen, jumlah prod uksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
5) Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen  
6 Sarana  
 a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen buah  beri 
b. Sarana untuk usaha budi daya yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen buah  beri 
 
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani  
b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja  
c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi  daya dan pascapanen buah  beri 
 
 
 
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro dan kecil : 
memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, spesifikasi produk dll;  
b. Skala usaha menengah dan besar  
1) Memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, karakteristik produk, dll;  - 1412 - 
2) Melaporkan perkembangan usaha budi daya  buah beri  secara berkala minimal 1 (satu) tahun 
sekali sesuai kriteria statistik buah tanaman tahunan kepada BPS, antara lain luas tanam, luas 
panen, produksi, pro duktivitas serta harga;  
3) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.   
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan:  
1) Skala usaha menengah: sesuai dengan komitmen yang telah dinyatakan dalam pernyataan sendiri 
(self declaration ). Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan 
mengacu pada PSAT.  
2) Skala usaha besar: sesuai dengan persyaratan  GAP/SOP/standar lain dalam hal standar budi 
daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus  memenuhi 
prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT . 
b. Persyaratan proses yang dioperasikan:  
1) Skala  Menengah:  
a) Usaha budi daya buah beri telah terdaftar atau teregistrasi.  
b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
c) Memiliki rencana tanam per siklus dan  tujuan pasar  
2) Skala Besar:  
a) Usaha budi daya buah beri melaksanakan proses/telah teregistrasi dan tersertifikasi  
b) Memiliki  rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  - 1413 - 
d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen  dan pengemasan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Skala Menengah:  
1) Menetapkan dan menerapkan:  
a) Perencanaan produksi  sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen  
c) Komunikasi  kepada pelanggan  
2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko  dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP 
3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan sistem ma najemen  usaha  
b. Skala Besar:  
1) Menetapkan dan menerapkan:  
a) Perencanaan  produksi dilakukan minimal T -1 sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan  budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal  
c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan  baik.  
2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi  - 1414 - 
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resik o dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control  (QC) 
3) Melakukan monitoring, evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Penilaian Kesesuaian  
a) Skala Menengah  
Usaha budi daya buah beri yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah -rendah  (MR), 
maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah  melalui inspeksi, sebagai berikut : 
(1) Inspeksi  dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan 
pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman bunga  apakah sesuai 
dengan self declaration dengan mengisi checklist (lampiran standar).  
(2) Penilaian ini dilakukan secara periodik (pertahun)  
(3) Jika checklist  tersebut memenuhi persyaratan penerapan GAP, maka dapat diajukan 
untuk proses registrasi lahan usaha.  
(4) Kriteria penilaian yang dapat dilakukan dalam inspeksi adalah:  
(a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku  - 1415 - 
(b) Terda pat aspek keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan yang perlu 
diteliti/ditindaklanjuti  
(c) Pelaku  usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan 
budi daya  
(d) Adanya  aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman bunga 
terutama  terkait dengan keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan.  
b) Skala Besar  
Usaha budi daya buah beri yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah -tinggi (MT), 
maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah: Sertifikasi atau Inspeksi.  
(1) Sertifikasi  
Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas 
Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan  Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah 
(OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
(2) Inspeksi  
Inspeksi dilakukan oleh In stansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan 
pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah beri.  
Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah :  
(a) Ada dokumen administratif /teknis yang melewati masa berlaku.  
(b) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti  
(c) Pelaku  usaha  dalam jangka waktu  tertentu tidak melakukan pelaporan - 1416 - 
kegiatan budi daya buah beri  
(d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan  budi daya buah beri atau 
keamanan pangan.  
2) Kelengkapan Penilaian  
a) Skala menengah:  
(1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain  
(2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat 
sertifikasi GAP  
(3)  Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar  
(4) Bukti telah melakukan pelapo ran kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun.  
b) Skala besar:  
(1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP /standar budi daya dan pascapanen lain.  
(2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi kebun untuk mendapat 
sertifikasi GAP  
(3) Bukti telah melakukan atau memulai  proses sertifikasi produk  
(4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar  
(5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun.  
b. Pengawasan  
1) Metode Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:  
a. Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif).  - 1417 - 
Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri ( self declaration ) ketika mendaftar untuk 
mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).  
Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain:  
1) Standar GAP/SOP/standar budi daya lain yang  dimiliki baik kelompok maupun perorangan,  
2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan.  
3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada)  
b.  Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi).  
Inspeksi oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu u ntuk 
melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah beri.  
Kriteria inspeksi yaitu:  
1) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku.  
2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti  
3) Pelaku usaha dalam jangka w aktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya  
4) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan  budi daya buah beri atau keamanan 
pangan  
2) Pelaksanaan inspeksi antara lain:  
a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan:  
(1) Memiliki kompetensi yang sesuai  
(2) Dilengkapi dengan surat tugas  
(3) Dilakukan secara sampling sesuai dengan metode sampling  - 1418 - 
(4) Minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali  
(5) Untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan 
wawancara yang mendalam  
b) Petugas melakuk an perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan 
perangkat pengawasan seperti kuesioner.  
c) Petugas  menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha.  
(1) Hak petugas antara lain:  
(a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB)  
(b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya 
yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan)  
(c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya buah  beri 
(d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan  apakah telah disampaikan kepada Dinas 
Pertanian  
(e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan  
(2) Kewajiban petugas antara lain:  
(a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri 
dengan penerapan di lapangan  (bila diperlukan ) 
(b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan 
kepada Dinas Pertanian  
(c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan.  - 1419 - 
d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan.  
e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat.  
f) Pengawasan  rutin dapat dilakukan melalui:  
(1) Laporan  pelaku usaha yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah, mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau kepatuhan 
pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 
usaha, dilakukan secara elektronik  dengan mengedepankan prinsip transparansi, 
akuntabilitas, dan data  sharing ; atau 
(2) Dilakukan  melalui inspeksi lapangan.  
g) Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan usaha dengan 
tingkat risiko rendah, dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan 
dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil.  
h) Pengawasan rutin untuk usaha menengah dan besar yang melakukan keg iatan usaha 
dengan tingkat risiko  menengah rendah dan menengah tinggi mencakup:  
(1) Kepatuhan pelaku usaha kepada standar yang berkaitan dengan usaha dengan 
mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan yang berkaitan dengan keselamatan, 
kesehatan, lingkungan hidu p dan/atau bahaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan 
kegiatanusaha.  
(2) Perkembangan kegiatan usaha  
(3) Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan inspeksi lapang an 
 - 1420 - 
 
STANDAR USAHA  PERBENIHAN SAYURAN TAHUNAN  
NO KBLI : 01253  
PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Sayuran Tahunan meliputi komoditas kluwih atau timbul, sukun, nangka sayur, petai, jengkol, 
melinjo dan sejenisnya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan tekn is minimal.  
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
tidak melakukan produksi benih tetapi melaksan akan serangkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku  
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan  
 - 1421 - 
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha perbenihan  sayuran tahunan  didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha 
mikro, kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria  modal usaha namun tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak t ermasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih  atau s ertifikat sistem manajemen mutu  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  
c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang  mempunyai pengetahuan dan keterampilan di 
bidang perbenihan  
d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  - 1422 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil 
4) Melaksanakan corporate social resposibility  (CSR)  kepada masyarakat  
5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.  
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan . 
c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenaga kerjaan.  - 1423 - 
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu 
benih dan layanan  purna jual.  
b. Skala usaha  besar  
1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi 
mutu benih,  layanan  purna jual  serta pengaduan masyarakat.  
2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah  
3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
b. Persyaratan  proses  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi 
oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2)  Skala usaha besar  
Melaksanakan sertifikasi ; 
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  - 1424 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
1) Menentukan persyaratan produk;  
2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi;  
3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan 
layanan;  
4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses 
telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaia n produk dan layanan dengan 
persyaratan;  
5) Komunikasi terhadap pelanggan;  
6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
7)  Perbaikan secara terus menerus;  
8)  Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
9)  Manajemen permasalahan (identifi kasi, pencegahan dan penyelesaian masalah).  
b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;  
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  
3) Efektivitas penerapan  sistem manajemen usaha.  - 1425 - 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih  yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di 
bidang perbenihan.  
2) Skala usaha besar :  
Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau   penilaian terhadap pelaksanaan 
kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha 
yang menerapkan sistem manajemen mutu.  
b. Pengawasan  
1) Pelaksana  pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha.  
3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksa naan kemitraan pelaku usaha besar.  
4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  
 - 1426 - 
STANDAR  USAHA  BUDI  DAYA  SAYUR AN TAHUNAN   
NO KBLI : 01253  
PERTANIAN  HORTIKULTURA  SAYURAN  TAHUNAN  
1. Ruang  Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, 
penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman sayuran tahunan, seperti kluwih atau timbul, sukun, 
nangka sayur, petai, jengkol, melinjo dan sejenisnya. Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman 
sayuran tahunan.  
2 Istilah  dan Definisi  a. Sayuran Tahunan adalah buah tanaman yang dimanfaatkan sebagai sayuran, Misal kluwih atau timbul, 
sukun,  nangka sayur, petai, jengkol,  melinjo  dan sejenisnya . 
b. Penguasaan   adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerjasama.  
c. T-1 adalah jangka waktu  perencanaan satu (1) tahun atau satu (1) periode tertentu sebelum 
pelaksanaan kegiatan.  
3 Penggolongan  Usaha  a. Penggolongan  usaha  budi daya sayuran  tahunan  didasarkan  atas skala  usaha,  yaitu  skala  usaha  
mikro,  kecil,  menengah  dan besar  . 
b. Penggolongan  Usaha  tersebut  didasarkan  kepada  kekayaan  Unit Usaha  termasuk  modal  usaha  namun  
tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha.  
c. Skala  usaha  digolongkan  menjadi  : 
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  - 1427 - 
2) Unit usaha skala kecil ji ka unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 
– 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.00 0.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan te mpat usaha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Skala  Usaha  Menengah:  
1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;  
2) Pernyataan  menerapkan  pedoman budi daya  yang  baik  dan benar 
(GAP/SOP/Standar lain)  
3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan 
sarana untuk melakukan budi daya ; 
b. Skala  Usaha  Besar:  
1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;  
2) Pernyataan  menerapkan  pedoman budi daya  yang  baik dan benar 
(GAP/SOP/Standar lain)  
3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan - 1428 - 
sarana untuk melakukan budi daya;  
4) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Skala  usaha  menengah  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses regi strasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana  
4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian 
setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, 
jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
b. Skala  usaha  besar  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana  
4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komit men dengan Dinas Pertanian 
setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, - 1429 - 
jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
6 Sarana  a. Prasarana  meliputi  prasarana  produksi  dan pascapanen  budi daya sayuran tahunan  
b. Sarana  untuk  usaha  budi dayav sayuran tahunan  yang baik meliputi  sarana  budi daya dan 
pascapanen  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  Kriteria  sumber  daya manusia  antara  lain: 
a. Memiliki  kesehatan  jasmani  dan rohani;  
b. Memiliki  pengetahuan  tentang  keselamatan  dan keamanan  kerja  
c. Memiliki  kompetensi  di bidang  usaha  budi daya sayuran tahunan  
8 Pelayanan  Pelayanan  minimum  terhadap  pelanggan  yang harus  disediakan  oleh pelaku  usaha  antara  lain: 
a. Skala  usaha  mikro  dan kecil dalam  bentuk   memberikan  informasi  yang diperlukan  seperti  Informasi  
harga,  karakteristik  produk  dll; 
b. Skala usaha  menengah  dan besar  
1) memberikan  informasi  yang diperlukan,  seperti  Informasi  harga,  karakteristik  produk  dll 
2) Mengatasi  keluhan  dan menyelesaikan  permasalahan  yang timbul  akibat  usaha  budi daya.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan  produk  yang dihasilkan  : 
Skala  usaha  menengah  - besar  : sesuai  dengan  persyaratan  GAP/SOP  / standar  lain dalam  hal standar  
budi daya,  kriteria  panen,  dan pascapanen.  Apabila  produk  tersebut  dikemas,  harus   memenuhi  
prinsip  keamanan  pangan  mengacu  pada  PSAT.  - 1430 - 
b. Persyaratan  proses  yang dioperasikan  : 
1) Skala  Menengah  : 
a) Usaha budi daya sayuran tahunan  telah terdaftar atau teregistrasi.  
b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
2) Skala  Besar  : 
a) Usaha budi daya sayuran tahunan  melaksanakan proses / telah teregistrasi dan 
tersertifikasi.  
b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Skala  Menengah  : 
1) Menetapkan  dan menerapkan  : 
a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen  
c) Komunikasi kepada pelanggan  
2) Upaya  peningkatan  berkelanjutan  pelayanan  produksi.  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan - 1431 - 
SOP.  
3) Melakukan  monitoring , evaluasi  dan tindak  lanjut  yang efektif  dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jas a 
c) Efektifitas penerapan system manajemen usaha  
b. Skala  Besar  : 
1) Menetapkan  dan menerapkan  : 
a) Perencanaan  produksi  dilakukan minimal  T-1 sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan  budi daya  dan   penanganan  pascapanen  dilakukan dengan terjadwal  
c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.  
2) Upaya  peningkatan  berkelanjutan  pelayanan  produksi.  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control (QC)  
3) Melakukan  monitoring,  evaluasi   dan tindak  lanjut  yang efektif  dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian kesesuaian a. Penilaian  Kesesuaian  - 1432 - 
dan pengawasan  1) Penilaian  Kesesuaian  
Skala Menengah - Besar  
Usaha  budi daya sayuran tahunan  yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah – tinggi 
(MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah : Sertifikasi atau Inspeksi.  
a) Sertifikasi  
Sertifikasi  dilakukan  oleh Dinas  Pertanian  untuk  registrasi  lahan  usaha  dan Otoritas  
Kompeten  Keamanan  Pangan  (OKKP)  dan  Otoritas  Kompeten  Keamanan  Pangan  Daerah  
(OKKPD)  untuk  produk  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  
b) Inspeksi  
Inspeksi  dilakukan  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dengan  melakukan  pemeriksaan  
lapangan  terhadap  kegiatan  budi daya sayura n tahunan  
Kriteria  penilaian  yang dapat  dilakukan  inspeksi  adalah  : 
(1) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  
(2) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  
(3) Pelaku   usaha  dalam    jangka  waktu   tertentu  tidak  melakukan  pelaporan  
kegiatan  budi daya sayuran  tahunan  
(4) Adanya   aduan  masyarakat/  lembaga  terkait  kegiatan   budi daya sayuran  tahunan  atau 
keamanan  pangan.  
2) Kelengkapan  Penilaian  
a) Skala  menengah  : - 1433 - 
(1) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pasca  panen  lain. 
(2) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan  usaha  untuk  mendapat  
sertifikasi  GAP.  
(3) Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  
(4) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  usaha  minimal  1 kali dalam  setahun.  
b) Skala  besar  : 
(1) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pascapanen  lain. 
(2) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan   usaha  untuk  mendapat  
sertifikasi  GAP.  
(3) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  sertifikasi  produk  
(4) Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  
(5) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  usaha  minimal  1 kali dalam  setahun.  
b. Pengawasan  
1) Metode  Pengawasan  Pengawasan  dilakukan  dengan  2 (dua)  cara yaitu  : 
a) Pemeriksaan  atau pengamatan  kelengkapan  dokumen  (administratif).  
Penilaian  dokumen  yang telah  dinyatakan  sendiri  (self declaration)  ketika  mendaftar  untuk  
mendapatkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  
Kelengkapan  dokumen  yang dinilai  antara  lain : 
(1) Standar  GAP / SOP /standar  budi daya lain yang dimiliki  baik kelompok  maupun  
perorangan,  - 1434 - 
(2) Catatan  kegiatan  budi daya selama  6 bulan.  
(3) Catatan  pengaduan  masyarakat  (bila ada) 
b) Pemeriksaan  dan pengamatan  Lapang  (Inspeksi).  
Inspeksi  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dilakukan  apabila  dipandang  perlu  untuk  
melakukan  pemeriksaan  lapangan  terhadap  kegiatan  budi daya sayuran  tahunan  
Kriteria  inspeksi  yaitu  : 
(1) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  
(2) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  
(3) Pelaku  usaha  dalam  jangka  waktu  tertentu  tidak  melakukan  pelaporan  kegiatan  budi 
daya 
(4) Adanya  aduan  masyarakat/  lembaga  terkait  kegiatan   budi daya sayuran  tahunan  atau 
keamanan  pangan.  
2) Pelaksanaan  inspeksi  antara  lain : 
a) Petugas  yang melakukan  inspeksi  ke lapangan  : 
(1) memiliki  kompetensi  yang sesuai  
(2) dilengkapi  dengan  surat  tugas  
(3) dilakukan  secara  sampling  sesuai  dengan  metoda  sampling  
(4) minimal  dilakukan  1 (satu)  tahun  sekali  
(5) untuk  tahapan  budi daya yang memiliki  resiko  keamanan  pangan  yang tinggi,  dilakukan  
wawancara  yang mendalam  - 1435 - 
b) Petugas  melakukan  perencanaan  pelaksanaan  pengawasan  dengan  membuat  jadwal  dan 
perangkat  pengawasan  seperti  kuesioner.  
c) Petugas  menerangkan  hak dan kewajiban  pelaksanaa n pengawas  kepada  pelaku  usaha.  
(1) Hak petugas  antara  lain : 
(a) Memeriksa  dokumen  administrasi  Nomor  Ijin Berusaha  (NIB)  
(b) Memeriksa  kesesuaian  dokumen  antara  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  
yang telah  dinyatakan  sendiri  dengan  penerapan  di lapangan  (bila diperlukan)  
(c) Memeriksa  dokumen  catatan  kegiatan  budi daya  sayuran  tahunan.  
(d)  Memeriksa  dokumen  pelaporan  kegiatan  apakah  telah  disampaikan  kepada  Dinas  
Pertanian  
(e) Memeriksa  aspek  keamanan  dan kelestarian  lingkungan  
(2) Kewajiban  petugas  antara  lain : 
(a) Mensyahkan  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  yang telah  dinyatakan  sendiri  
dengan  penerapan  di lapangan   (bila diperlukan)  
(b) Memberikan  keterangan  bahwa  pelaku  usaha  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  
kepada  Dinas  Pertanian  
(c) Memberikan  keterangan  keamanan  pangan  terhadap produk  yang dihasilkan.  
d) Menyusun  mekanisme,  format  dan substansi  laporan.  
e) Tersed ianya  saluran  untuk  pengaduan  masyarakat.  
 - 1436 - 
 
STANDAR USAHA  PERBENIHAN BUAH SEMAK  
NO KBLI : 01259  
PERTANIAN BUAH SEMAK LAINNYA  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Buah Semak meliputi komoditas buah semak lainnya, termasuk locust bins.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minima l. 
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan sera ngkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang  perbenihan yang berlaku  
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan  - 1437 - 
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha perbenihan  buah  semak  didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, 
kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria  modal usaha namun tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1) Unit usaha s kala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000. 000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  ban gunan 
tempat usaha;  
4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih  atau se rtifikat sistem manajemen mutu  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  
c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang 
perbenihan  - 1438 - 
d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara pe riodik setiap 12 bulan  
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil 
4) Melaksanakan corporate social resposibility  (CSR)  kepada masyarakat  
5) Menerapkan  Sistem Manajemen Mutu.  
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan . 
c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di - 1439 - 
bidang ketenaga kerjaan.  
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi  mutu 
benih dan layanan  purna jual.  
b. Skala usaha  besar  
1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi 
mutu benih,  layanan  purna jual  serta pengaduan masyarakat.  
2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, k ecil dan menengah  
3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
b. Persyaratan  proses  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi 
oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2) Skala usaha besar  
Melak sanakan sertifikasi ; - 1440 - 
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
1) Menentukan persyaratan produk;  
2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi;  
3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan 
layanan;  
4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses 
telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk d an layanan dengan 
persyaratan;  
5) Komunikasi terhadap pelanggan;  
6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
7)  Perbaikan secara terus menerus;  
8)  Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
9)  Manajemen permasalahan (identifikasi, penc egahan dan penyelesaian masalah).  
b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;  
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  - 1441 - 
3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih  yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di 
bidang perbenihan.  
2) Skala usaha besar :  
Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau   penilaian terhadap pelaksanaan 
kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha 
yang menerapkan sistem manajemen mutu.  
b. Pengawasan  
1) Pelaksana  pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha.  
3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksa naan kemitraan pelaku usaha besar.  
4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
5)  Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  - 1442 - 
STANDAR USAHA BUDI DAYA BUAH SEMAK LAINNYA  
NO KBLI : 01259  
PERTANIAN BUAH SEMAK LAINNYA  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha budi  
daya buah semak lainnya mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, 
pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah semak lainnya, termasuk locust beans.  
2 Istilah dan Definisi  a. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor 
dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah.  
b. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk  mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan 
pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.  
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha budi daya buah semak lainnya  didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha 
mikro, kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi : 
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha kekayaan antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  - 1443 - 
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
Berdasarkan analisis risiko, maka untu k usaha skala mikro  dan  kecil  digolongkan kepada usaha yang 
memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR) dan  usaha 
skala besar digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).  
4 Persyarat an Umum 
Usaha  
  a. Skala usaha menengah:  
Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya  
b. Skala usaha besar:  
1) Membuat Rencana Usaha;  
2) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya  
3) Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya  
4) Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Skala usaha menengah  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Membuat  catatan kegiatan usaha dan m eyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya - 1444 - 
sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola 
budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang 
terjual dan harga jual.  
b. Skala usaha besar  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain:  
a) Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya  dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana  
4) Melakukan pelaporan secara berkala keg iatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas 
Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas 
panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
5) Melaksanakan alih (transfer knowl edge) baik teknologi maupun manajemen  
6 Sarana  
 a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen buah semak lainnya  
b. Sarana untuk usaha budi daya yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen buah semak 
lainnya  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani  
b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja  
c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen buah semak lainnya  - 1445 - 
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro dan  kecil: 
memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, spesifikasi produk dll;  
b. Skala usaha menengah dan besar  
1) Memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, karakteristik produk, dll;  
2) Melaporkan perkembangan usaha budi daya  buah semak lainnya  secara berkala minimal 1 (satu) 
tahun sekali sesuai kriteria statistik buah tanaman tahunan kepada BPS, antara lain luas tanam, 
luas panen, produksi, produktivitas serta harga;  
3) Mengatasi keluhan d an menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.   
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan:  
1) Skala usaha menengah: sesuai dengan komitmen yang telah dinyatakan dalam pernyataan sendiri 
(self declaration ). Apabila  produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan 
mengacu pada PSAT.  
2) Skala usaha besar: sesuai dengan persyaratan  GAP/SOP/standar lain dalam hal standar budi 
daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus  memen uhi 
prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT . 
b. Persyaratan proses yang dioperasikan:  
1) Skala  Menengah:  
a) Usaha budi daya buah semak lainnya  telah terdaftar atau teregistrasi.  
b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan  pasar  - 1446 - 
2) Skala  Besar:  
a) Usaha budi daya buah semak lainnya  melaksanakan proses/telah teregistrasi dan 
tersertifikasi  
b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen  dan pengemasan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Skala Menengah:  
1) Menetapkan dan menerapkan:  
a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen  
c) Komunikasi  kepada pelanggan  
2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko  dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP 
3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen  usaha  
 - 1447 - 
b. Skala Besar:  
1) Menetapkan dan menerapkan:  
a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T -1 sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal  
c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan  baik.  
2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resik o dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control  (QC) 
3) Melakukan monitoring, evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenu han terhadap pesyaratan produk/proses  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Penilaian Kesesuaian  
a) Skala Menengah  
Usaha budi daya buah semak lainnya yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah -
rendah  (MR), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah  melalui inspeksi, sebagai 
berikut : 
 - 1448 - 
(1) Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan 
pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman bunga  apakah sesuai 
dengan self declaration dengan mengisi checklist (lampiran standar).  
(2) Penilaian ini dilakukan secara periodik (pertahun)  
(3) Jika checklist  tersebut memenuhi persyaratan penerapan GAP, maka dapat diajukan 
untuk proses registrasi lahan usaha.  
(4) Kriteria penilaian yang dapat dilakukan dalam inspeksi adalah:  
(a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku  
(b) Terdapat aspek keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan yang perlu 
diteliti/ditindaklanjuti  
(c) Pelaku  usaha dalam jangka waktu ter tentu tidak melakukan pelaporan kegiatan 
budi daya  
(d) Adanya  aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman bunga 
terutama  terkait dengan keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan.  
b) Skala Besar  
Usaha budi daya buah semak lainnya yang termasuk  ke dalam kriteria resiko menengah -
tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah: Sertifikasi atau Inspeksi.  
(1) Sertifikasi  
Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas 
Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan  Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah - 1449 - 
(OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
(2) Inspeksi  
Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan 
pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah semak lainnya.  
Kriteri a penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah :  
(a) Ada dokumen administratif /teknis yang melewati masa berlaku.  
(b) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti  
(c) Pelaku  usaha   dalam jangka waktu  tertentu tidak melakukan pelaporan 
kegiatan budi daya buah semak lainnya  
(d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan  budi daya buah semak 
lainnya atau keamanan pangan.  
2) Kelengkapan Penilaian  
1) Skala menengah:  
a) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain  
b) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat 
sertifikasi GAP  
c)  Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar  
d) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali  dalam setahun.  
2) Skala besar:  
a) Bukti telah menerapkan GAP/SOP /standar budi daya dan pascapanen lain.  - 1450 - 
b) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi kebun untuk mendapat 
sertifikasi GAP  
c) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk  
d) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar  
e) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun.  
b. Pengawasan  
1) Metode Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:  
a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif).  
Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri ( self declaration ) ketika mendaftar untuk 
mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).  
Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain:  
(1) Standar GAP/SOP/standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun 
perorangan,  
(2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan.  
(3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada)  
b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi).  
Inspeksi oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk 
melakukan pemeriksaan lapangan  terhadap kegiatan budi daya buah semak lainnya.  
Kriteria inspeksi yaitu:  
(1) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku.  - 1451 - 
(2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti  
(3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melaku kan pelaporan kegiatan budi 
daya 
(4) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan  budi daya buah semak lainnya 
atau keamanan pangan  
2) Pelaksanaan  inspeksi antara lain:  
a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan:  
(1) Memiliki kompetensi yang sesuai  
(2) Dilengkapi dengan surat tugas  
(3) Dilakukan secara sampling sesuai dengan metode sampling  
(4) Minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali  
(5) Untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan 
wawancara yang mendalam  
b) Petugas melakukan perencanaan pel aksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan 
perangkat pengawasan seperti kuesioner.  
c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha.  
(1) Hak petugas antara lain:  
(a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB)  
(b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya 
yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan)  - 1452 - 
(c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya buah semak lainnya  
(d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apaka h telah disampaikan kepada Dinas 
Pertanian  
(e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan  
(2) Kewajiban petugas antara lain:  
(a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri 
dengan penerapan di lapangan  (bila diperlukan)  
(b) Memb erikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan 
kepada Dinas Pertanian  
(c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan.  
d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan.  
e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masy arakat.  
f) Pengawasan  rutin dapat dilakukan melalui:  
(1) Laporan  pelaku usaha yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah, mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau kepatuhan 
pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 
usaha, dilakukan secara elektronik  dengan mengedepankan prinsip transparansi, 
akuntabilitas, dan data  sharing ; atau 
(2) Dilakukan  melalui inspeksi lapangan.  
 - 1453 - 
g) Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan usaha dengan 
tingkat risiko rendah, dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan 
dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil.  
h) Pengawasan  rutin untuk usaha meneng ah dan besar yang melakukan kegiatan usaha dengan 
tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi mencakup:  
(1) Kepatuhan pelaku usaha kepada standar yang berkaitan dengan usaha dengan 
mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan yang berkaitan dengan keselama tan, 
kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan 
kegiatanusaha.  
(2) Perkembangan kegiatan usaha  
(3) Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan inspeksi lapang an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 1454 - 
STANDAR USAHA  PERBENIHAN CABAI  
NO KBLI : 01283  
PERTANIAN CABAI  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Cabai meliputi komoditas cabai (capsicum spp), seperti cabai besar, cabai rawit, cabai keriting 
dan paprika.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau pers yaratan teknis minimal.  
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
tidak melakukan produksi benih tet api melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku  
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan  - 1455 - 
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha perbenihan cabai  didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, 
menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria  modal usaha namun tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha a ntara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rup iah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih  atau sertifikat sistem manajemen mutu  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  
c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang 
perbenihan  
d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  - 1456 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12  bulan  
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil 
4) Melaksanakan corporate social resposibility  (CSR)  kepada masyarakat  
5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu. . 
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan . 
c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenaga kerjaan.  - 1457 - 
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu 
benih dan layanan  purna jual.  
b. Skala usaha  besar  
1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi 
mutu benih,  layanan  purna jual  serta pengaduan masyarakat.  
2) Melakukan kemi traan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah  
3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
b. Persyaratan proses  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi 
oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2) Skala usaha besar  
Melaksanakan sertifikasi ; 
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  - 1458 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
1) Menentukan persyaratan produk;  
2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi;  
3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan 
layanan;  
4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses 
telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaia n produk dan layanan dengan 
persyaratan;  
5) Komunikasi terhadap pelanggan;  
6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
7)  Perbaikan secara terus menerus;  
8)  Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
9)  Manajemen permasalahan (identifi kasi, pencegahan dan penyelesaian masalah).  
b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;  
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  
3) Efektivitas penerapan  sistem manajemen usaha.  - 1459 - 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih  yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di 
bidang perbenihan.  
2) Skala usaha besar :  
Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau   penilaian terhadap pelaksanaan 
kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha 
yang menerapkan sistem manajemen mutu.  
b. Pengawasan  
1) Pelaksana  pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha.  
3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksa naan kemitraan pelaku usaha besar.  
4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
5)  Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  
 
 - 1460 - 
STANDAR  USAHA  BUDI  DAYA  CABAI  
NO KBLI : 01283  
PERTANIAN  CABAI  
1. Ruang  Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian sayuran buah hortikultura mulai dari kegiatan pengolahan 
lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan 
kegiatan tanaman  cabai seperti:  cabai besar, cabai rawit, dan paprika.  Termasuk kegiatan pembibitan dan 
pembenihan tanaman cabai.  
2 Istilah  dan Definisi  a. Sayuran  cabai  adalah  buah  tanaman  yang dimanfaatkan  sebagai  sayuran,  termasuk  cabai  besar,  cabai  
rawit,  dan paprika  
b. penguasaan   adalah  kepemilikan  melalui  penyewaan  atau kerjasama.  
c. T-1 adalah  jangka  waktu   perencanaan  satu (1) tahun  atau satu (1) periode  tertentu  sebelum  
pelaksanaan  kegiatan.  
3 Penggolongan  Usaha  a. Penggolongan  usaha  budi daya cabai  didasarkan  atas skala  usaha,  yaitu  skala  usaha  mikro,  kecil,  
menengah  dan besar  . 
b. Penggolongan  Usaha  tersebut  didasarkan  kepada  kekayaan  Unit Usaha  termasuk  modal  usaha  namun  
tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha.  
c. Skala  usaha  digolongkan  menjadi  : 
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  - 1461 - 
2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.0 00,00 
– 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Skala  Usaha  Menengah:  
1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;  
2) Pernyataan  menerapkan  pedoman budi daya  yang  baik  dan benar 
(GAP/SOP/Standar lain)  
3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan 
sarana untuk m elakukan budi daya ; 
b. Skala  Usaha  Besar:  
1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;  
2) Pernyataan  menerapkan  pedoman budi daya  yang  baik  dan benar 
(GAP/SOP/Standar lain)  
 - 1462 - 
3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan 
sarana untuk melakukan budi daya;  
4) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Skala  usaha  menengah  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana  
4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian 
setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, 
jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. 
b. Skala  usaha  besar  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk  mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana  
 - 1463 - 
4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian 
setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, 
jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
6 Sarana  a. Prasarana  meliputi  prasarana  produksi  dan pascapanen  
b. Sarana  untuk  usaha  budi daya cabai   yang baik meliputi  sarana  budi daya dan pascapanen  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  Kriteria  sumber  daya manusia  antara  lain: 
a. Memiliki  kesehatan  jasmani  dan rohani;  
b. Memiliki  pengetahuan  tentang  keselamatan  dan keamanan  kerja  
c. Memiliki  kompetensi  di bidang  usaha  budi daya dan pasca  panen  jamur  
8 Pelayanan  Pelayanan  minimum  terhadap  pelanggan  yang harus  disediakan  oleh pelaku  usaha  antara  lain: 
a. Skala  usaha  mikro  dan kecil dalam  bentuk   memberikan  informasi  yang diperlukan  seperti  Informasi  
harga,  karakteristik  produk  dll; 
b. Skala usaha  menengah  dan besar  
1) memberikan  informasi  yang diperlukan,  seperti  Informasi  harga,  karakteristik  produk  dll 
2) Mengatasi  keluhan  dan menyelesaikan  permasalahan  yang timbul  akibat  usaha  budi daya.  
 
 
 - 1464 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan  produk  yang dihasilkan  : 
Skala  usaha  menengah  - besar  : sesuai  dengan  persyaratan  GAP/SOP  / standar  lain dalam  hal standar  
budi daya,  kriteria  panen,  dan pascapanen.  Apabila  produk  tersebut  dikemas,  harus   memenuhi  
prinsip  keamanan  pangan  mengacu  pada  PSAT.  
b. Persyaratan  proses  yang dioperasikan  : 
1) Skala  Menengah  : 
a) Usaha budi daya cabai telah terdaftar atau teregistrasi.  
b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
2) Skala  Besar  : 
a) Usaha budi daya cabai melaksanakan proses / telah teregistrasi dan tersertifikasi.  
b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Skala  Menengah  : 
1) Menetapkan  dan menerapkan  : 
a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen  
c) Komunikasi kepada pelanggan  - 1465 - 
2) Upaya  peningkatan  berkelanjutan  pelayanan  produksi.  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP.  
3) Melakukan  monitoring,  evaluasi  dan tindak  lanjut  yang efektif  dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan ter hadap pesyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan system manajemen usaha  
b. Skala  Besar  : 
1) Menetapkan  dan menerapkan  : 
a) Perencanaan  produksi  dilakukan minimal  T-1 sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan  budi daya  dan   penanganan  pascapanen  dilakukan dengan  terjadwal  
c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.  
2) Upaya  peningkatan  berkelanjutan  pelayanan  produksi.  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control  (QC) 
 
 
 - 1466 - 
3) Melakukan  monitoring,  evaluasi   dan tindak  lanjut  yang efektif  dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Peme nuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian  Kesesuaian  
1) Penilaian  Kesesuaian  
Skala Menengah - Besar  
Usaha  budi daya cabai  yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah – tinggi (MT), maka 
tindakan penilaian yang dilakukan adalah : Sertifikasi atau Inspeksi.  
a) Sertifikasi  
Sertifikasi  dilakukan  oleh Dinas  Pertanian  untuk  registrasi  lahan  usaha  dan Otoritas  
Kompeten  Keamanan  Pangan  (OKKP)  dan  Otoritas  Kompeten  Keamanan  Pangan  Daerah  
(OKKPD)  untuk  produk  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  
b) Inspeksi  
Inspeksi  dilakukan  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dengan  melakukan  pemeriksaan  
lapangan  terhadap  kegiatan  budi daya cabai  
Kriteria  penilaian  yang dapat  dilakukan  inspeksi  adalah  : 
(1) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  
(2) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  - 1467 - 
(3) Pelaku   usaha  dalam    jangka  waktu   tertentu  tidak  melakukan  pelaporan  
kegiatan  budi daya cabai  
(4) Adanya   aduan  masyarakat/  lembaga  terkait  kegiatan   budi daya cabai  atau keamanan  
pangan.  
2) Kelengkapan  Penilaian  
1) Skala  menengah  : 
a) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pasca  panen  lain. 
b) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan  usaha  untuk  mendapat  
sertifikasi  GAP.  
c) Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  
d) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  usaha  minimal  1 kali dalam  setahun.  
2) Skala  besar  : 
a) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pascapanen  lain. 
b) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan   usaha  untuk  mendapat  
sertifikasi  GAP.  
c) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  sertifikasi  produk  
d) Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  
e) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  usaha  minimal  1 kali dalam  setahun.  
 
 - 1468 - 
b. Pengawasan  
1) Metode  Pengawasan  Pengawasan  dilakukan  dengan  2 (dua)  cara yaitu  : 
a) Pemeriksaan  atau pengamatan  kelengkapan  dokumen  (administratif).  
Penilaian  dokumen  yang telah  dinyatakan  sendiri  (self declaration)  ketika  mendaftar  untuk  
mendapatkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  
Kelengkapan  dokumen  yang dinilai  antara  lain : 
(1) Standar  GAP / SOP /standar  budi daya lain yang dimiliki  baik kelompok  maupun  
perorangan,  
(2) Catatan  kegiatan  budi daya selama  6 bulan.  
(3) Catatan  pengaduan  masyarakat  (bila ada) 
b) Pemeriksaan  dan pengamatan  Lapang  (Inspeksi).  
Inspeksi  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dilakukan  apabila  dipandang  perlu  untuk  
melakukan  pemeriksaan  lapangan  terhadap  kegiatan  budi daya cabai  
Kriteria  inspeksi  yaitu  : 
(1) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  
(2) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  
(3) Pelaku  usaha  dalam  jangka  waktu  tertentu  tidak  melakukan  pelaporan  kegiatan  budi 
daya 
(4) Adanya  aduan  masyarakat/  lembaga  terkait  kegiatan   budi daya cabai  atau keamanan  
pangan.  - 1469 - 
2) Pelaksanaan  inspeksi  antara  lain : 
a) Petugas  yang melakukan  inspeksi  ke lapangan  : 
(1) memiliki  kompetensi  yang sesuai  
(2) dilengkapi  dengan  surat  tugas  
(3) dilakukan  secara  sampling  sesuai  dengan  metoda  sampling  
(4) minimal  dilakukan  1 (satu)  tahun  sekali  
(5) untuk  tahapan  budi daya yang memiliki  resiko  keamanan  pangan  yang tinggi,  dilakukan  
wawancara  yang mendalam  
b) Petugas  melakukan  perencanaan  pelaksanaan  pengawasan  dengan  membuat  jadwal  dan 
perangkat  pengawasan  seperti  kuesioner.  
c) Petugas  menerangkan  hak dan kewajiban  pelaksanaan  pengawas  kepada  pelaku  usaha.  
(1) Hak petugas  antara  lain : 
(a) Memeriksa  dokumen  administrasi  Nomor  Ijin Berusaha  (NIB)  
(b) Memeriksa  kesesuaian  dokumen  antara  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  
yang telah  dinyatakan  sendiri  dengan  penerapan  di lapangan  (bila diperlukan)  
(c) Memeriksa  dokumen  catatan  kegiatan  budi daya  cabai.  
(d)  Memeriksa  dokumen  pelaporan  kegiatan  apakah  telah  disampaikan  kepada  Dinas  
Pertanian  
(e) Memeriksa  aspek  keamanan  dan kelestarian  lingkungan  
 - 1470 - 
(2) Kewajiban  petugas  antara  lain : 
(a) Mensyahkan  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  yang telah  dinyatakan  sendiri  
dengan  penerapan  di lapangan   (bila diperlukan)  
(b) Memberikan  keterangan  bahwa  pelaku  usaha  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  
kepada  Dinas  Pertanian  
(c) Memberikan  keterangan  keamanan  pangan  terhadap  produk  yang dihasilkan.  
d) Menyusun  mekanisme,  format  dan substansi  laporan.  
e) Tersedianya  saluran  untuk  pengaduan  masyarakat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 1471 - 
STANDAR USAHA  PERBENIHAN TANAM AN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG  
NO KBLI : 01285  
PERTANIAN TANAMAN OBAT  ATAU BIOFARMAKA RIMPANG  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang meliputi komoditas tanaman obat atau biofarmaka 
rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenisnya), seperti jahe, 
kunyit, temu lawak, temu giring, temu ireng,, temu kunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan 
sejenisnya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minima l. 
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan sera ngkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang  perbenihan yang berlaku  
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan  - 1472 - 
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha perbenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang  didasarkan atas skala usaha, 
yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria  modal usaha namun tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1)  Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2)   Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usah a antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3)   Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliya r rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)   Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih  atau sertifikat sistem manajemen mutu  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  
c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang 
perbenihan  - 1473 - 
d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  
 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil 
4) Melaksanakan corporate social resposibility  (CSR)  kepada masyarakat  
5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.  
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih  - 1474 - 
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan . 
c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenaga kerjaan.  
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu 
benih dan layanan  purna jual.  
b. Skala usaha  besar  
1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi 
mutu benih,  layanan  purna jual  serta pengaduan masyarakat.  
2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah  
3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan beni h.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
b. Persyaratan proses  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi 
oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri - 1475 - 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2) Skala usaha besar  
Melaksanakan sertifikasi mandiri ; 
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
1) Menentukan persyaratan produk;  
2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi;  
3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan 
layanan;  
4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses 
telah dilakukan sesuai rencana dan untuk m enunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan 
persyaratan;  
5) Komunikasi terhadap pelanggan;  
6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
7)  Perbaikan secara terus menerus;  
8)  Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
9)  Manajemen pe rmasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah).  
b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan  umum dan khusus usaha;  - 1476 - 
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  
3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih  yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di 
bidang perbenihan.  
2) Skala usaha besar :  
Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau   penilaian terhadap pelaksanaan 
kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha 
yang menerapkan sistem manajemen mutu.  
b. Pengawasan  
1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha.  
3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar.  
4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  
 - 1477 - 
STANDAR  USAHA BUDI  DAYA  TANAMAN  OBAT  DAN 
BIOFARMAKA  RIMPANG   
NO KBLI : 01285  
PERTANIAN   TANAMAN  OBAT  DAN BIOFARMAKA  RIMPANG  
1. Ruang  Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian jamur mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemeliharaan, dan juga pemanenan  dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman 
tanaman obat dan biofarmaka rimpang seperti:  jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temukunci, kencur, 
lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya.  Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman  
obat dan biofarmaka rimpang.  
2 Istilah  dan Definisi  a. Biofarmaka rimpang  adalah adalah rimpang yang dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Misal : jahe, 
kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo  dan 
sejenisnya;  
b. Penguasaan   adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerjasama.  
c. T-1 adalah jangka waktu  perencanaan satu (1) tahun atau satu (1) periode tertentu sebelum 
pelaksanaan kegiatan.  
3 Penggolongan  Usaha  a. Penggolongan  usaha  budi daya tanaman  obat dan biofarmaka  rimpang  didasarkan  atas skala  usaha,  
yaitu  skala  usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan besar  . 
b. Penggolongan  Usaha  tersebut  didasarkan  kepada  kekayaan  Unit Usaha  termasuk  modal  usaha  namun  
tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha.  - 1478 - 
c. Skala  usah a digolongkan  menjadi  : 
1)   Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2)   Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal u saha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3)   Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh mil iyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)   Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Skala  Usaha  Menengah:  
1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;  
2) Pernyataan  menerapkan  pedoman budi daya  yang  baik  dan benar 
(GAP/SOP/Standar lain)  
3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan 
sarana untuk melakukan budi daya ; 
 
 - 1479 - 
b. Skala  Usaha  Besar:  
1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;  
2) Pernyataan  menerapkan  pedoman budi daya  yang  baik  dan benar 
(GAP/SOP/Standar lain)  
3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan 
sarana untuk melakukan budi daya;  
4) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Skala  usaha  menengah  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana  
4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian 
setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, 
jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
 
 
 - 1480 - 
b. Skala  usaha  besar  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana  
4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian 
setempat, m eliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, 
jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
6 Sarana  a. Prasarana  meliputi  prasarana  produksi  dan pascapanen  
b. Sarana  untuk  usaha  budi daya tanaman obat dan biofarmaka rimpang  yang baik meliputi  sarana  budi 
daya dan pascapanen  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  Kriteria  sumber  daya manusia  antara  lain: 
a. Memiliki  kesehatan  jasmani  dan rohani;  
b. Memiliki  pengetahuan  tentang  keselamatan  dan keamanan  kerja  
c. Memiliki  kompetensi  di bidang  usaha  budi daya dan pasca  panen  tanaman obat dan biofarmaka 
rimpang  
 
 - 1481 - 
8 Pelayanan  Pelayanan  minimum  terhadap  pelanggan  yang harus  disediakan  oleh pelaku  usaha  antara  lain: 
a. Skala  usaha  mikro  dan kecil dalam  bentuk   memberikan  informasi  yang diperlukan  seperti  Informasi  
harga,  karakteristik  produk  dll; 
b. Skala  usaha  menengah  dan besar  
1) memberikan  informasi  yang diperlukan,  seperti  Informasi  harga,  karakteristik  produk  dll 
2) Mengatasi  keluhan  dan menyelesaikan  permasalahan  yang timbul  akibat  usaha  budi daya.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan  produk  yang dihasilkan  : 
Skala  usaha  menengah  - besar  : sesuai  dengan  persyaratan  GAP/SOP  / standar  lain dalam  hal standar  
budi daya,  kriteria  panen,  dan pascapanen.  Apabila  produk  tersebut  dikemas,  harus   memenuhi  
prinsip  keamanan  pangan  mengacu  pada  PSAT.  
b. Persyaratan  proses  yang dioperasikan  : 
1) Skala  Menengah  : 
a) Usaha budi daya tanaman obat dan biofarmaka rimpang  telah terdaftar atau teregistrasi.  
b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
2) Skala  Besar  : 
a) Usaha budi daya tanaman obat dan biofarmaka rimpang  melaksanakan proses / telah 
teregistrasi dan tersertifikasi.  
b) Memiliki rencana tanam  per siklus dan tujuan pasar  - 1482 - 
c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Skala  Menengah  : 
1) Menetapkan  dan menerapkan  : 
a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen  
c) Komunikasi kepada pelanggan  
2) Upaya  peningkatan  berkelanjutan  pelayanan  produksi.  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan  kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP.  
3) Melakukan  monitoring,  evaluasi  dan tindak  lanjut  yang efektif  dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan system manajemen u saha 
b. Skala  Besar  : 
1) Menetapkan  dan menerapkan  : 
a) Perencanaan  produksi  dilakukan minimal  T-1 sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan  budi daya  dan   penanganan  pascapanen  dilakukan dengan terjadwal  - 1483 - 
c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.  
2) Upaya  peningkatan  berkelanjutan  pelayanan  produksi.  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control (QC)  
3) Melakukan  monitoring,  evaluasi   dan tindak  lanjut  yang efektif  dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian  Kesesuaian  
1) Penilaian  Kesesuaian  
Skala Menengah - Besar  
Usaha  budi daya tanaman obat dan biofarmaka rimpang  yang termasuk ke dalam kriteria resiko 
menengah – tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah : Sertifikasi atau 
Inspeksi.  
a) Sertifikasi  
Sertifikasi  dilakukan  oleh Dinas  Pertanian  untuk  registrasi  lahan  usaha  dan Otoritas  
Kompeten  Keamanan  Pangan  (OKKP)  dan  Otoritas  Kompeten  Keamanan  Pangan  Daerah  
(OKKPD)  untuk  produk  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  - 1484 - 
b) Inspeksi  
Inspeksi  dilakukan  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dengan  melakukan  pemeriksaan  
lapangan  terhadap  kegiatan  budi daya tanaman  obat dan biofarmaka  rimpang  
Kriteria  penilaian  yang dapat  dilakukan  inspeksi  adalah  : 
(1) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  
(2) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  
(3) Pelaku   usaha  dalam    jangka  waktu   tertentu  tidak  melakukan  pelaporan  
kegiatan  budi daya tanaman  obat dan biofarmaka  rimpang  
(4) Adanya   aduan  masyarakat/  lembaga  terkait  kegiatan   budi daya tanaman  obat dan 
biofarmaka  rimpang  atau keamanan  pangan.  
2) Kelengkapan  Penilaian  
a) Skala  menengah  : 
(1) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pasca  panen  lain. 
(2) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan  usaha  untuk  mendapat  
sertifikasi  GAP.  
(3) Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  
(4) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  usaha  minimal  1 kali dalam  setahun.  
b) Skala  besar  : 
(1) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pascapanen  lain. 
(2) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan   usaha  untuk  mendapat  - 1485 - 
sertifikasi  GAP.  
(3) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  sertifikasi  produk  
(4) Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  
(5) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  usah a minimal  1 kali dalam  setahun.  
b. Pengawasan  
1) Metode  Pengawasan  Pengawasan  dilakukan  dengan  2 (dua)  cara yaitu  : 
a) Pemeriksaan  atau pengamatan  kelengkapan  dokumen  (administratif).  
Penilaian  dokumen  yang telah  dinyatakan  sendiri  (self declaration)  ketika  mendaftar  untuk  
mendapatkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  
Kelengkapan  dokumen  yang dinilai  antara  lain : 
(1) Standar  GAP / SOP /standar  budi daya lain yang dimiliki  baik kelompok  maupun  
perorangan,  
(2) Catatan  kegiatan  budi daya selama  6 bulan.  
(3) Catatan  pengaduan  masyarakat  (bila ada) 
b) Pemeriksaan  dan pengamatan  Lapang  (Inspeksi).  
Inspeksi  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dilakukan  apabila  dipandang  perlu  untuk  
melakukan  pemeriksaan  lapangan  terhadap  kegiatan  budi daya tanaman  obat dan 
biofarmaka  rimpang  
Kriteria  inspeksi  yaitu  : 
(1) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  - 1486 - 
(2) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  
(3) Pelaku  usaha  dalam  jangka  waktu  tertentu  tidak  melakukan  pelaporan  kegiatan  budi 
daya 
(4) Adanya  aduan  masyarakat/  lembaga  terkait  kegiatan   budi daya tanaman  obat dan 
biofarmaka  rimpang  atau keamanan  pangan.  
2) Pelaksanaan  inspeksi  antara  lain : 
a) Petugas  yang melakukan  inspeksi  ke lapangan  : 
(1) memiliki  kompetensi  yang sesuai  
(2) dilengkapi  dengan  surat  tugas  
(3) dilakukan  secara  sampling  sesuai  dengan  metoda  sampling  
(4) minimal  dilakukan  1 (satu)  tahun  sekali  
(5) untuk  tahapan  budi daya yang memiliki  resiko  keamanan  pangan  yang tinggi,  dilakukan  
wawancara  yang mendalam  
b) Petugas  melakukan  perencanaan  pelaksanaan  pengawasan  dengan  membuat  jadwal  dan 
perangkat  pengawasan  seperti  kuesioner.  
c) Petugas  menerangkan  hak dan kewajiban  pelaksanaan  pengawas  kepada  pelaku  usaha.  
(1) Hak petugas  antara  lain : 
(a) Memeriksa  dokumen  administrasi  Nomor  Ijin Berusaha  (NIB)  
(b) Memeriksa  kesesuaian  dokumen  antara  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  
yang telah  dinyatakan  sendiri  dengan  penerapan  di lapangan  (bila diperlukan)  - 1487 - 
(c) Memeriksa  dokumen  catatan  kegiatan  budi daya  tanaman  obat dan biofarmaka  
rimpang.  
(d)  Memeriksa  dokumen  pelaporan  kegiatan  apakah  telah  disampaikan  kepada  Dinas  
Pertanian  
i. Memeriksa  aspek  keamanan  dan kelestarian  lingkungan  
(2) Kewajiban  petugas  antara  lain : 
(a) Mensyahkan  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  yang telah  dinyatakan  sendiri  
dengan  penerapan  di lapangan   (bila diperlukan)  
(b) Memberikan  keterangan  bahwa  pelaku  usaha  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  
kepada  Dinas  Pertanian  
i. Memberikan  keterangan  keamanan  pangan  terhadap  produk  yang dihasilkan.  
d) Menyusun  mekanisme,  format  dan substansi  laporan.  
e) Tersedianya  saluran  untuk  pengaduan  masyarakat.  
 
 
 
 
 
 
 - 1488 - 
STANDAR USAHA  PERBENIHAN TANAMAN O BAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG  
NO KBLI : 01286  
PERTANIAN TANAMAN OBAT  ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang meliputi komoditas tanaman obat atau 
biofarmaka non rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisi da dan yang sejenisnya, 
seperti kina, adas, kapulaga, urang/aring, iles –iles, gambir, lidah buaya, keji beling, sambiloto, kumis 
kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa, dan sejenisnya.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minima l. 
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bi dang perbenihan yang berlaku  
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan  - 1489 - 
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha perbenihan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang  didasarkan atas skala 
usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria  modal usaha namun tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha a ntara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rup iah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih  atau sertifikat sistem manajemen mutu  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  
c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang 
perbenihan  
d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  - 1490 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil 
4) Melaksanakan corporate social resposibility  (CSR)  kepada masyarakat  
5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.  
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan . 
c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenaga kerjaan.  - 1491 - 
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu 
benih dan  layanan  purna jual.  
b. Skala usaha  besar  
a. Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi 
mutu benih,  laya nan  purna jual  serta pengaduan masyarakat.  
b. Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah  
c. Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, keci l atau petani serta bantuan benih.  
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
b. Persyaratan  proses  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi 
oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan  memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2) Skala usaha besar  
Melaksanakan sertifikasi mandiri ; 
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  - 1492 - 
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
a.   Menentukan persyaratan produk;  
b.   Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi;  
c.   Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan 
layanan;  
d.   Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses 
telah dil akukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan 
persyaratan;  
e.   Komunikasi terhadap pelanggan;  
f.   Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
g. Perbaikan secara terus menerus;  
h. Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
i. Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah).  
j. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;  
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  
3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.  
 - 1493 - 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih  yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di 
bidang perbenihan.  
2) Skala usaha besar :  
Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau   penilaian terhadap pelaksanaan 
kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha 
yang menera pkan sistem manajemen mutu.  
b. Pengawasan  
1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha.  
3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar.  
4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  
 
 - 1494 - 
STANDAR  USAHA  BUDI  DAYA  TANAMAN  OBAT  DAN BIOFARMAKA  NON RIMPANG  
NO KBLI : 01286  
PERTANIAN   TANAMAN  OBAT  DAN BIOFARMAKA  NON RIMPANG  
1. Ruang  Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha pertanian jamur mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, 
pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman 
tanaman obat dan biofarmaka non rimpang seperti:  kapulaga, lidah buaya, sambiloto, mengkudu atau 
pace, mahkota dewa dan sejenisnya.   
2 Istilah  dan Definisi a. Biofarmaka non rimpang adalah adalah bagian tanaman selain rimpang yang dimanfaatkan sebagai 
tanaman obat, termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis. Misal : 
kapulaga, lidah buaya, sambiloto, mengkudu  atau pace,  mahkota  dewa  dan sejenisnya  
b. Penguasaan   adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerjasama.  
c. T-1 adalah jangka waktu  perencanaan satu (1) tahun atau satu (1) periode tertentu sebelum 
pelaksanaan kegiatan.  
3 Penggolongan  Usaha  a. Penggolongan  usaha  budi daya tanaman  obat dan biofarmaka  non rimpang  didasarkan  atas skala  
usaha,  yaitu  skala  usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan besar  . 
b. Penggolongan  Usaha  tersebut  didasarkan  kepada  kekayaan  Unit Usaha  termasuk  modal  usaha  namun  
tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha.  
c. Skala  usaha  digolongkan  menjadi  : 
1)  Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp - 1495 - 
1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 
– 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
3) Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepulu h miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Skala  Usaha  Menengah:  
1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;  
2) Pernyataan  menerapkan  pedoman budi daya  yang  baik  dan benar 
(GAP/SOP/Standar lain)  
3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan 
sarana untuk melakukan budi daya ; 
b. Skala  Usaha  Besar:  
1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;  
2) Pernyataan  menerapkan  pedoman budi daya  yang  baik  dan benar 
(GAP/SOP/Standar lain)  - 1496 - 
3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan 
sarana untuk melakukan budi daya;  
4) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Skala  usaha  menengah  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana  
4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian 
setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, 
jumlah produksi p er jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
b. Skala  usaha  besar  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana  
 - 1497 - 
4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian 
setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, 
jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
6 Sarana  a. Prasarana  meliputi  prasarana  produksi  dan pascapanen  
b. Sarana  untuk  usaha  budi daya pertanian tanaman obat dan biofarmaka non rimpang  yang baik 
meliputi  sarana  budi daya dan pascapanen  
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM  Kriteria  sumber  daya manusia  antara  lain: 
a. Memiliki  kesehatan  jasmani  dan rohani;  
b. Memiliki  pengetahuan  tentang  keselamatan  dan keamanan  kerja  
c. Memiliki  kompetensi  di bidang  usaha  budi daya dan pasca  panen  tanaman obat dan biofarmaka 
non rimpang  
8 Pelayanan  Pelayanan  minimum  terhadap  pelanggan  yang harus  disediakan  oleh pelaku  usaha  antara  lain: 
a. Skala  usaha  mikro  dan kecil dalam  bentuk   memberikan  informasi  yang diperlukan  seperti  Informasi  
harga,  karakteristik  produk  dll; 
b. Skala usaha  menengah  dan besar  
1) memberikan  informasi  yang diperlukan,  seperti  Informasi  harga,  karakteristik  produk  dll 
2) Mengatasi  keluhan  dan menyelesaikan  permasalahan  yang timbul  akibat  usaha  budi daya.  
 - 1498 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan  produk  yang dihasilkan  : 
Skala  usaha  menengah  - besar  : sesuai  dengan  persyaratan  GAP/SOP  / standar  lain dalam  hal standar  
budi daya,  kriteria  panen,  dan pascapanen.  Apabila  produk  tersebut  dikemas,  harus   memenuhi  
prinsip  keamanan  pangan  mengacu  pada  PSAT.  
b. Persyaratan  proses  yang dioperasikan  : 
1) Skala  Menengah  : 
a) Usaha budi daya tanaman obat dan biofarmaka non rimpang  telah terdaftar atau teregistrasi.  
b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
2) Skala  Besar  : 
a) Usaha budi daya tanaman obat dan biofarmaka non rimpang  melaksanakan proses / telah 
teregi strasi dan tersertifikasi.  
b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Skala  Menengah  : 
1) Menetapkan  dan menerapkan  : 
a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen  - 1499 - 
c) Komunikasi kepada pelanggan  
2) Upaya  peningkatan  berkelanjutan  pelayanan  produksi.  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP.  
3) Melakukan  monitoring,  evaluasi  dan tindak  lanjut  yang efektif  dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesy aratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan system manajemen usaha  
b. Skala  Besar  : 
1) Menetapkan  dan menerapkan  : 
a) Perencanaan  produksi  dilakukan minimal  T-1 sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan  budi daya  dan   penanganan  pascapanen  dilakukan dengan terjadwal  
c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.  
2) Upaya  peningkatan  berkelanjutan  pelayanan  produksi.  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control (QC)  
 
 - 1500 - 
3) Melakukan  monitoring,  evaluasi   dan tindak  lanjut  yang efektif  dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian  Kesesuaian  
1) Penilaian  Kesesuaian  
Skala Menengah - Besar  
Usaha  budi daya tanaman obat dan biofarmaka non rimpang  yang termasuk ke dalam kriteria 
resiko menengah – tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah : Sertifikasi atau 
Inspeksi.  
a) Sertifikasi  
Sertifikasi  dilakukan  oleh Dinas  Pertanian  untuk  registrasi  lahan  usaha  dan Otoritas  
Kompeten  Keamanan  Pangan  (OKKP)  dan  Otoritas  Kompeten  Keamanan  Pangan  Daerah  
(OKKPD)  untuk  produk  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  
b) Inspeksi  
Inspeksi  dilakukan  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dengan  melakukan  pemeriksaan  
lapangan  terhadap  kegiatan  budi daya tanama n obat dan biofarmaka  non rimpang  
Kriteria  penilaian  yang dapat  dilakukan  inspeksi  adalah  : 
 - 1501 - 
(1) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  
(2) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  
(3) Pelaku   usaha  dalam    jangka  waktu   tertentu  tidak  melakukan  pelaporan  
kegiatan  budi daya tanaman  obat dan biofarmaka  non rimpang  
(4) Adanya   aduan  masyarakat/  lembaga  terkait  kegiatan   budi daya tanaman  obat dan 
biofarmaka  non rimpang  atau keamanan  pangan.  
2) Kelengkapan  Penilaian  
1) Skala  menengah  : 
a) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pasca  panen  lain. 
b) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan  usaha  untuk  mendapat  
sertifikasi  GAP.  
c)  Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  
d) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  usaha  minimal  1 kali dalam  setahun.  
2) Skala  besar  : 
a) Bukti  telah  menerapkan  GAP/  SOP /standar  budi daya dan pascapanen  lain. 
b) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  registrasi  lahan   usaha  untuk  mendapat  
sertifikasi  GAP.  
c) Bukti  telah  melakukan  atau memulai  proses  sertifikasi  produk  
d) Bukti  memiliki  sarana  dan prasarana  yang berstandar  
e) Bukti  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  usaha  minimal  1 kali dalam  setahun.  - 1502 - 
b. Pengawasan  
1) Metode  Pengawasan  Pengawasan  dilakukan  dengan  2 (dua)  cara yaitu  : 
a) Pemeriksaan  atau pengamatan  kelengkapan  dokumen  (administratif).  
Penilaian  dokumen  yang telah  dinyatakan  sendiri  (self declaration)  ketika  mendaftar  untuk  
mendapatkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  
Kelengkapan  dokumen  yang dinilai  antara  lain : 
(1) Standar  GAP / SOP /standar  budi daya lain yang dimiliki  baik kelompok  maupun  
perorangan,  
(2) Catatan  kegiatan  budi daya selama  6 bulan.  
(3) Catatan  pengaduan  masyarakat  (bila ada) 
b) Pemeriksaan  dan pengamatan  Lapang  (Inspeksi).  
Inspeksi  oleh Instansi  Pusat  dan / atau Daerah  dilakukan  apabila  dipandang  perlu  untuk  
melakukan  pemeriksaan  lapangan  terhadap  kegiatan  budi daya tanaman  obat dan 
biofarmaka  non rimpang  
Kriteria  inspeksi  yaitu  : 
(1) Ada dokumen  administratif  / teknis  yang melewati  masa  berlaku.  
(2) Terdapat  aspek  keamanan  pangan  yang perlu  diteliti  / ditindaklanjuti  
(3) Pelaku  usaha  dalam  jangka  waktu  tertentu  tidak  melakukan  pelaporan  kegiatan  budi 
daya 
 - 1503 - 
(4) Adanya  aduan  masyarakat/  lembaga  terkait  kegiatan   budi daya tanaman  obat dan 
biofarmaka  non rimpang  atau keamanan  pangan.  
2) Pelaksanaan  inspeksi  antara  lain : 
a) Petugas  yang melakukan  inspeksi  ke lapangan  : 
(1) memiliki  kompetensi  yang sesuai  
(2) dilengkapi  dengan  surat  tugas  
(3) dilakukan  secara  sampling  sesuai  dengan  metoda  sampling  
(4) minimal  dilakukan  1 (satu)  tahun  sekali  
(5) untuk  tahapan  budi daya yang memiliki  resiko  keamanan  pangan  yang tinggi,  dilakukan  
wawancara  yang mendalam  
b) Petugas  melakukan  perencanaan  pelaksanaan  pengawasan  dengan  membuat  jadwal  dan 
perangkat  pengawasan  seperti  kuesione r. 
c) Petugas  menerangkan  hak dan kewajiban  pelaksanaan  pengawas  kepada  pelaku  usaha.  
(1) Hak petugas  antara  lain : 
(a) Memeriksa  dokumen  administrasi  Nomor  Ijin Berusaha  (NIB)  
(b) Memeriksa  kesesuaian  dokumen  antara  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  
yang telah  dinyatakan  sendiri  dengan  penerapan  di lapangan  (bila diperlukan)  
(c) Memeriksa  dokumen  catatan  kegiatan  budi daya  tanaman  obat dan biofarmaka  
non rimpang.  
 - 1504 - 
(d)  Memeriksa  dokumen  pelaporan  kegiatan  apakah  telah  disampaikan  kepada  Dinas  
Pertanian  
(e) Memeriksa  aspek  keamanan  dan kelestarian  lingkungan  
(2) Kewajiban  petugas  antara  lain : 
(a) Mensyahkan  standar  GAP/SOP  atau standar  lainnya  yang telah  dinyatakan  sendiri  
dengan  penerapan  di lapangan   (bila diperlukan)  
(b) Memberikan  keterangan  bahwa  pelaku  usaha  telah  melakukan  pelaporan  kegiatan  
kepada  Dinas  Pertanian  
(c) Memberikan  keterangan  keamanan  pangan  terhadap  produk  yang dihasilkan.  
d) Menyusun  mekanisme,  format  dan substansi  laporan.  
e) Tersed ianya  saluran  untuk  pengaduan  masyarakat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 1505 - 
STANDAR USAHA BUDI DAYA TANAMAN HIAS  
NO KBLI : 01301  
PERTANIAN TANAMAN HIAS  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha budi 
daya tanaman hias daun dan tanaman hias bunga hidup, seperti bonsai, suplir, kuping gajah, heliconia 
(pisang -pisangan), dracaena, phylodendrom, monstera, cordyline, anthurium daun, pakis, aglonema, 
difenbacia, sansifera (lidah mertua), caladium (keladi), palem dan tanaman hias bunga, seperti anggrek, 
mawar, adenium (kamboja jepang), anthurium bu nga, euphorbia, ixora (soka) serta tanaman hias daun 
dan bunga lainnya. Termasuk penanaman tumbuhan untuk tujuan ornamen dan tanah berumput untuk 
transplantasi.  
2 Istilah dan Definisi  a. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor 
dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah.  
b. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk  mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan 
pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.  
3 Penggolongan  Usaha  a. Penggolongan usaha budi  daya tanaman hias  didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, 
kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
 - 1506 - 
c. Skala usaha digolongkan menjadi :  
1)   Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2)   Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3)   Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antar a Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)   Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak  termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
Berdasarkan analisis risiko, maka untuk usaha skala mikro  dan  kecil  digolongkan kepada usaha yang 
memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR) dan  usaha 
skala besar  digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).  
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Skala usaha menengah:  
Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya  
b. Skala usaha besar:  
1) Membuat Rencana Usaha;  
2) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya  
3) Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya  - 1507 - 
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  a. Skala usaha menengah  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  
a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Memb uat catatan kegiatan usaha dan m eyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya 
sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola 
budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang 
terjual dan harga jual.  
b. Skala usaha besar  
1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain:  
a) Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen  
b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah  
2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.  
3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana  
4) Melakukan pel aporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas 
Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas 
panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.  
5) Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen  
 
 - 1508 - 
6 Sarana  
 a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen tanaman hias  
b. Sarana untuk usaha budi daya yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen tanaman hias  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani  
b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja  
c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen tanaman hias  
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro dan kecil : 
memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, spesifikasi produk dll;  
b. Skala usaha menengah dan besar  
1) Memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, karakteristik produk, dll;  
2) Melaporkan perkembangan usaha budi daya  buah secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali 
sesuai kriteria statistik buah tanaman tahunan kepada BPS, antara lain luas tanam, luas panen, 
produksi, produktivitas serta harga;  
3) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasal ahan yang timbul akibat usaha budi daya.   
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan:  
1) Skala usaha menengah: sesuai dengan komitmen yang telah dinyatakan dalam pernyataan sendiri 
(self declaration ). Apabila produk tersebut dikemas,  harus memenuhi prinsip keamanan pangan 
mengacu pada PSAT.  
 
 - 1509 - 
2) Skala usaha besar: sesuai dengan persyaratan  GAP/SOP/standar lain dalam hal standar budi 
daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus  memenuhi 
prinsip keamanan pa ngan mengacu pada PSAT . 
b. Persyaratan proses yang dioperasikan:  
1) Skala  Menengah:  
a) Usaha budi daya tanaman hias telah terdaftar atau teregistrasi.  
b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan  pasar  
2) Skala  Besar:  
a) Usaha budi daya tanaman hias melaksanakan proses/telah teregistrasi dan tersertifikasi  
b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar  
c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain  
d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen  dan pengemasan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  a. Skala Menengah:  
1) Menetapkan dan menerapkan:  
a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen  
c) Komunikasi  kepada pelanggan  
 
 - 1510 - 
2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko  dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP 
3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen  usaha  
b. Skala Besar:  
1) Menetapkan dan menerapkan:  
a) Perencanaan  produksi dilakukan minimal T -1 sesuai dengan permintaan pasar  
b) Pengelolaan  budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal  
c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan  baik.  
2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi  
a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan  
b) Tindakan pencegahan: antisipasi resik o dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan 
SOP dan standar Quality Control  (QC) 
 
 
 - 1511 - 
3) Melakukan monitoring, evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/proses  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Penilaian Kesesuaian  
a) Skala Menengah  
Usaha budi daya tanaman hias yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah -rendah  
(MR), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah  melalui inspeksi, sebagai berikut : 
(1) Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan 
pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman bunga  apakah sesuai 
dengan self declaration dengan mengisi checklist (lampiran standar).  
(2) Penilaian ini dilakukan secara periodik (pertahun)  
(3) Jika checklist  tersebut memenuhi persyaratan penerapan GAP, maka dapat diajukan 
untuk proses registrasi lahan usaha.  
(4) Kriteria penilaian yang dapat dilakukan dalam inspeksi adalah:  
(a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku  
(b) Terdapat aspek keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan yang perlu 
diteliti/ditindaklanjuti  
 - 1512 - 
(c) Pelaku  usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan 
budi daya  
(d) Adanya  aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman bunga 
terutama  terkait dengan keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan.  
b) Skala Besar  
Usaha budi daya tanaman hias yang termasuk ke  dalam kriteria resiko menengah -tinggi 
(MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah: Sertifikasi atau Inspeksi.  
(1) Sertifikasi  
Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas 
Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan  Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah 
(OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
(2) Inspeksi  
Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan 
pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman hias.  
Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah :  
(a) Ada dokumen administratif /teknis yang melewati masa berlaku.  
(b) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti  
(c) Pelaku  usaha  dalam jangka waktu  tertentu tidak melakukan pelaporan 
kegiatan budi daya tanaman hias  
 - 1513 - 
(d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan  budi daya tanaman hias atau 
keamanan pangan.  
2) Kelengkapan Penilaian  
a) Skala menengah:  
(1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain  
(2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat 
sertifikasi GAP  
(3)  Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar  
(4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun.  
b) Skala besar:  
(1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP /standar budi daya dan pascapanen lain.  
(2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi kebun untuk mendapat 
sertifikasi GAP  
(3) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk  
(4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar  
(5) Bukti telah melakukan pelap oran kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun.  
b. Pengawasan  
1) Metode Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:  
a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif).  
Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri ( self declaration ) ketika mendaftar untuk - 1514 - 
mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).  
Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain:  
(1) Standar GAP/SOP/standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun 
perorangan,  
(2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan.  
(3) Catatan pengadua n masyarakat (bila ada)  
b) Pemeriksaan  dan pengamatan Lapang (Inspeksi).  
Inspeksi oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk 
melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman hias.  
Kriteria inspeksi yaitu:  
(1) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku.  
(2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti  
(3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi 
daya 
(4) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegi atan  budi daya tanaman hias atau 
keamanan pangan  
2) Pelaksanaan inspeksi antara lain:  
a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan:  
(1) Memiliki kompetensi yang sesuai  
(2) Dilengkapi dengan surat tugas  - 1515 - 
(3) Dilakukan secara sampling sesuai dengan metode sampling  
(4) Minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali  
(5) Untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan 
wawancara yang mendalam  
b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan 
perangkat pengawasan seperti kuesioner.  
c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha.  
(1) Hak petugas antara lain:  
(a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB)  
(b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya 
yang telah  dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan)  
(c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya buah  
(d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas 
Pertanian  
(e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan  
(2) Kewajiban petugas antara lain:  
(a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri 
dengan penerapan di lapangan  (bila diperlukan)  
(b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan 
kepada Dinas Pertanian  
(c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan.  - 1516 - 
d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan.  
e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat.  
f) Pengawasan  rutin dapat dilakukan melalui:  
(1) Laporan pelaku usaha yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah, mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau kepatuhan 
pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 
usaha, dilakukan secara elektronik  dengan mengedepankan prinsip transparansi, 
akuntabilitas, dan data  sharing ; atau 
(2) Dilakukan  melalui inspeksi lapangan.  
g) Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan usaha dengan 
tingkat risiko rendah, dilakukan melalui inspeksi lapangan untu k melakukan pembinaan 
dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil.  
h) Pengawasan rutin untuk usaha menengah dan besar yang melakukan kegiatan usaha 
dengan tingkat  risiko menengah rendah dan menengah tinggi mencakup:  
(1) Kepatuhan pelaku usaha kepada standar yang berkaitan dengan usaha dengan 
mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan yang berkaitan dengan keselamatan, 
kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan 
kegiatanusaha.  
(2) Perkemba ngan kegiatan usaha  
(3) Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan inspeksi lapang an 
 - 1517 - 
STANDAR USAHA  PERB ENIHAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN  
NO KBLI : 01302  
PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN  
1. Ruang Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha 
Perbenihan  Pengembangbiakan Tanaman meliputi perbenihan semua bibit tanaman secara vegetatif 
termasuk batang stek, potongan, dan pembibitan untuk kelangsungan penge mbangbiakan tanaman atau 
membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam 
untuk menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, 
penanaman tumbuhan hidup untuk umbi umbian,  akar akaran, pemotongan, stek dan cangkokan, spawn 
jamur, dan kebun bibit tanaman kecuali kebun bibit tanaman hutan.  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak 
melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik , mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan 
yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minima l. 
b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
melaksanakan usaha.  
c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang 
tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan sera ngkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.  
 
 - 1518 - 
d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam 
memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku  
e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada 
pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan  
3 Penggolongan Usaha  a. Penggolongan usaha  perbenihan  pengembangbiakan tanaman didasarkan atas skala usaha, yaitu 
skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar .  
b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria  modal usaha namun tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
c. Skala usaha digol ongkan menjadi :  
1)   Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
2)   Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 
1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha;  
3)   Unit usaha  skala menengah  memiliki modal usaha antar a Rp 5.000.000.000,00 – 
10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan 
tempat usaha;  
4)   Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak  termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 - 1519 - 
4 Persyaratan Umum 
Usaha  
  a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih  atau s ertifikat sistem manajemen mutu  
b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  
c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang 
perbenihan  
d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan  
a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
b. Skala usaha besar:  
1) Menerapkan peraturan perbenihan te ntang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama 
melakukan usaha  
2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  
3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro -kecil 
4) Melaksanakan corporate social resposibility  (CSR)  kepada masyarakat  
5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.  - 1520 - 
6 Sarana  
 a. Menguasai fasilitas produksi benih  
b. Menguasai fasilitas pengolahan benih  
c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih  
7 Struktur Organisasi 
SDM dan SDM  
 Kriteria sumber daya manusia antara lain:  
a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi  benih,  
b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan . 
c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenaga kerjaan.  
8 Pelayanan  a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah  
Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu 
benih dan  layanan  purna jual.  
b. Skala usaha  besar  
1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasil kan seperti informasi 
mutu benih,  layanan  purna jual  serta pengaduan masyarakat.  
2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah  
3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkat kan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.  - 1521 - 
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan :  
Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.  
b. Persyaratan proses  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi 
oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.  
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan  
2) Skala usaha besar  
Melaksanakan sertifikasi mandiri ; 
Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari  Menteri 
Pertanian (SIP) dan memenuhi  persyaratan dibidang perkarantinaan  
10 Sistem Manajemen 
Usaha  Untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup:  
1) Menentukan persyaratan produk;  
2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi;  
3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan 
layanan;  
 - 1522 - 
4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses 
telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan 
persyaratan;  
5) Komunikasi terhadap pelanggan;  
6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi;  
7)  Perbaikan secara terus menerus;  
8)  Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian;  
9)  Manajemen permasalahan (identifikasi, pen cegahan dan penyelesaian masalah).  
b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup :  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan  umum dan khusus usaha;  
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;  
3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 
Mutu  
1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah  
Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih  yang 
dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di 
bidang perbenihan.  
 - 1523 - 
2) Skala usaha bes ar :  
Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau   penilaian terhadap pelaksanaan 
kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha 
yang menerapkan sistem manajemen mutu.  
b. Pengawasan  
1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang 
pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan.  
2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha.  
3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitra an pelaku usaha besar.  
4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar.  
5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu -waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau 
terdapat permasalahan lain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 1524 - 
IZIN PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA  
No KBLI  YANG BERKAITAN  
01133   Pertanian Hortikultura Sayuran Buah  
01230   Pertanian Buah Jeruk,  
01283   Pertanian Cabai,  
47819   Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya,  
01132   Pertanian Hortikultura Buah,  
01220   Pertanian Buah -Buahan Tropis Dan Subtropis,  
01269   Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya,  
47762   Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah -Buahan Dan  Tanaman Obat,  
01210   Pertanian Buah Anggur,  
46203  Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias,  
01131   Pertanian Hortikultura Sayuran Daun,  
01199   Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL,  
01259   Pertanian Buah Semak Lainnya,  
01116   Pertanian Aneka Kacang Hortikultura,  
01194   Pertanian Pembibitan Tanaman B unga,  
01253   Pertanian Sayuran Tahunan,  
01302   Pertanian Pengembangbiakan Tanaman,  
01139   Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya,  - 1525 - 
01252   Pertanian Buah Biji Kacang -Kacangan,  
01289   Pertanian Tanaman Rempah -Rempah, Aromatik/ Penyegar  
01136   Pertanian J amur,  
01251   Pertanian Buah Beri,  
01285   Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang,  
01134   Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi,  
01240   Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Pome And Stone Fruits),  
01286   Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Ri mpang.  
 
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PEMASUKAN BENIH  HORTIKULTURA  
1 Ruang Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pemasukan (impor) benih 
hortikultura, mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, kewajiban Pelaku Usaha (pemegang 
izin), ketentuan sanksi, dan pengawasan di tempat pemasukan benih  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih Hortikultura yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman Hortikultura atau bagian darinya 
yang digunakan untuk memperbanyak  dan/atau mengembangbiakkan tanaman Hortikultura.  
b. Benih Bermutu adalah Benih yang berasal dari varietas Hortikultura yang t elah di daftar untuk 
Peredaran, dan memenuhi standar mutu/persyaratan teknis minimal yang ditetapkan serta 
Peredarannya diawasi.  
c. Pemasukan Benih adalah serangkaian kegiatan untuk pemasukan Benih tanaman dari luar negeri ke 
dalam wilayah Negara Kesatuan Rep ublik Indonesia.  - 1526 - 
d. Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis Benih yang baku mencakup mutu fisik, genetik, 
fisiologis dan/atau kesehatan benih.  
e. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Benih Bermutu Hortikultura di 
dalam negeri baik u ntuk maupun tidak diperdagangkan.  
f. Izin Pemasukan Benih adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada 
badan usaha, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman, Perorangan untuk melakukan Pemasukan 
Benih tanaman Hortikultura.  
g. Perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok yang tidak berbadan hukum.  
h. Pemerhati Tanaman adalah orang perseorangan atau sekelompok orang atau organisasi yang memiliki 
hobi, seni atas tanaman Hortikultura dan tidak untuk diperjualbelikan.  
i. Direktur Jenderal adal ah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas di bidang Hortikultura.   
j. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan tugas di bidang perkarantinaan pertanian.  
k.  Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut  
Kepala Pusat adalah pimpinan unit kerja eselon II di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas 
di bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian  
3 Persyaratan Umum  a. Persyaratan administrasi  
1) Pemasukan benih dapat dilakukan oleh badan usaha, instansi pemerintah, pemerhati tanaman 
atau perorangan.  
 
 - 1527 - 
2) Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendapatkan Perizinan 
Berusaha di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan dan 
memenuhi komitmen.  
3) Melaporkan realisasi ijin pemasukan sebelumnya  
b. Persyaratan Teknis  
Pemenuhan Komitmen Izin Pemasukan Benih Tanaman, untuk pemasukan benih tanaman 
hortikultura sesuai dengan tujuan pemasukan benih yang terdiri atas:  
 
Pemasukan benih dilakukan untuk 11 tujuan  antara lain  : 
1) Pemasukan benih yang bertujuan untuk pengadaan benih bermutu yang dilakukan badan usaha, 
berisi kesanggupan menyampaikan :  
a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of 
Indonesia; dan  
b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap 
pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal;  
c) Keputusan tanda daftar varietas hortikultura;  
d) Pemasukan benih untuk tujuan pengadaan benih bermutu dilakukan t idak melebihi 2 (dua) 
tahun sejak varietasnya dilepas/terdaftar, kecuali untuk benih yang tida k dapat diproduksi 
di Indonesia  atau kebutuhan di dalam negeri belum terpenuhi . 
 - 1528 - 
2) Pemasukan benih yang bertujuan untuk pengembangan menghasilkan produk benih yang 
dilakukan badan usaha untuk dipasarkan di luar negeri, berisi kesanggupan menyampaikan :  
a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of 
Indonesia; dan  
b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to In donesia terhadap 
pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal;  
c) proposal perencanaan produksi;  
3) Pemasukan benih yang bertujuan untuk pengembangan menghasilkan produk segar yang 
dilakukan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan:  
a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of 
Indonesia; dan  
b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap 
pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal;  
c) proposal perencanaan produksi  
4) Pemasukan benih yang bertujuan untuk benih tetua yang dilakukan badan usaha, berisi 
kesanggupan menyampaikan:  
a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of 
Indon esia; 
 
 - 1529 - 
b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap 
pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; dan  
c) proposal perencanaan produksi;  
5) Pemasukan benih yang bertujuan untuk pendaftaran varietas  yang dilakukan badan usaha, berisi 
kesanggupan menyampaikan:  
a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of 
Indonesia;  
b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap 
pemasukan beni h untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; dan  
c) ringkasan rancangan uji adaptasi, observasi dan/atau rencana kebutuhan benih untuk uji 
kebenaran varietas hortikultura;  
6) Pemasukan benih yang bertujuan untuk uji banding antar laboratorium pe nguji, uji profisiensi 
yang dilakukan oleh badan usaha atau instansi pemerintah, berisi kesanggupan menyampaikan:  
a) keterangan keikutsertaan dalam uji banding antar laboratorium penguji atau uji profisiensi 
dan/atau surat pemberitahuan penyelenggaraan uji pr ofesiensi dari International Seed 
Testing Association (ISTA) yang masih berlaku; dan  
b) pernyataan sebagai penyelenggaraan uji banding professional, uji banding antar 
laboratorium, atau validasi metoda;  
7) Pemasukan benih yang bertujuan untuk pelaksanaan uji mutu oleh badan usaha atau instansi 
pemerintah, berisi kesanggupan menyampaikan:  - 1530 - 
a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of 
Indonesia;  
b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terh adap 
pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal;  
c) permohonan pengujian benih untuk penerbitan orange dan blue sertifikat; dan  
d) permohonan pengambilan contoh benih untuk kepentingan penerbitan orange dan blue 
sertifikat;  
8) Pemasu kan benih yang bertujuan untuk pengembangan penanaman komoditas hortikultura 
sebagai persyaratan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura oleh badan usaha, berisi 
kesanggupan menyampaikan:  
a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territ ory of Republic of 
Indonesia;  
b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap 
pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; dan  
c) sertifikat kompetensi produsen/pengedar benih yang diterbitkan ol eh perangkat daerah yang 
melaksanakan suburusan pengawasan dan sertifikasi benih.  
9) Pemasukan benih yang bertujuan untuk uji Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS) oleh instansi 
pemerintah dan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan:  
a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of 
Indonesia;  
b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap 
pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; dan  - 1531 - 
c) proposal rencana pengujian Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS);  
10) Pemasukan benih yang bertujuan untuk pameran/promosi atau kegiatan lomba oleh 
perseorangan, pemerhati tanaman, instansi pemerintah, dan badan usaha, berisi kesanggupan 
menyampaikan:  
a) Information Required for See d Introduction/Importation Into The Territory of Republic of 
Indonesia;  
b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap 
pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; dan  
c) undangan keikutsertaan p ameran atau lomba dari panitia penyelenggara;  
11) Pemasukan benih yang bertujuan untuk kebutuhan pemerhati tanaman dan/atau perseorangan, 
berisi kesanggupan menyampaikan:  
a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of 
Indonesia;  
b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap 
pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal;  
c) jumlah benih yang dimohonkan paling banyak:  
(1) 10 (sepuluh) tanaman, terdiri atas beberapa jenis dan/atau varietas;  
(2) 5 (lima) wadah berisi paling banyak 25 (dua puluh lima) planlet, stek, atau tanaman 
muda per wadah; dan/atau  
(3) 100 (seratus) butir per komoditas untuk koleksi benih acuan  
d) rencana lokasi penanaman, kecuali untuk koleksi benih acuan  - 1532 - 
4 Persyaratan khusus 
atau Persyaratan 
Teknis Produk, 
Proses, dan/atau 
Jasa a. Dalam hal pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal, 
permohonan wajib disertai hasil Analisis Resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) sesuai 
aturan karantina.  
b. Untuk pemasukan benih yang berasal dari produk rekayasa genetik oleh instansi pemerintah dan 
badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan  rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk 
Rekayasa Genetika (KKHPRG).  
5 Persyaratan Khusus 
Usaha  
  
6 Sarana  
 - 
7 Struktur organisasi 
SDM dan SDM   
8 Pelayanan   
9 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa   
10 Persyaratan 
Produk/Proses/Jasa   - 1533 - 
11 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan pelaku 
usaha secara daring.  Apabila dalam penilaian kesesuaian tidak memenuhi persyaratan dan dokumen 
yang telah ditetapkan, maka permohonan ditolak, dan apabila dalam penilaian kesesuaian sudah 
memenuhi persyaratan dan dokumen yang telah ditetapkan, maka diberikan SIP.  
b. Pengawasan di tempat Pemasukan Benih  
1) pengawasan pelaksanaan Izin Pemasukan Benih dilaksanaka n oleh Petugas Karantina 
Tumbuhan, dan dilakukan secara bersamaan dengan tindakan karantina tumbuhan;  
2) pemeriksaan perizinan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi 
dokumen;  
3) pemeriksaan keabsahan meliputi :  
a) kesesuaian dengan For mulir yang ditetapkan;  
b) izin diterbitkan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;  
c) kuota belum terpenuhi;  
d) masa berlaku Izin Pemasukan Benih belum habis.  
4) Pemeriksaan kebenaran meliputi :  
a) tempat Pemasukan Benih;  
b) jenis, varietas dan volume yang dimasukkan.  
5) Hasil pengawasan realisasi Pemasukan Benih yang dilakukan Petugas Karantina Tumbuhan 
disampaikan Kepada Kepala Badan dengan tembusan Direktur Jenderal dan Kepala Pusat.  
6) Penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan per aturan perundang -undangan 
berdasarkan hasil pengawasan.  - 1534 - 
PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN  HORTIKULTURA  
No KBLI  YANG BERKAITAN  
01133   Pertanian Hortikultura Sayuran Buah  
01230   Pertanian Buah Jeruk,  
01283   Pertanian Cabai,  
47819   Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya,  
01132   Pertanian Hortikultura Buah,  
01220   Pertanian Buah -Buahan Tropis Dan Subtropis,  
01269   Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya,  
47762   Perdagangan Eceran Ta naman Hias, Bibit Buah -Buahan Dan  Tanaman Obat,  
01210   Pertanian Buah Anggur,  
46203  Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias,  
01131   Pertanian Hortikultura Sayuran Daun,  
01199   Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL,  
01259   Pertanian Buah Semak Lainn ya,  
01116   Pertanian Aneka Kacang Hortikultura,  
01194   Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga,  
01253   Pertanian Sayuran Tahunan,  
01302   Pertanian Pengembangbiakan Tanaman,  
01139   Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya,  - 1535 - 
01252   Pertanian Buah Biji Kacang -Kacangan,  
01289   Pertanian Tanaman Rempah -Rempah, Aromatik/ Penyegar  
01136   Pertanian Jamur,  
01251   Pertanian Buah Beri,  
01285   Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang,  
01134   Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi,  
01240   Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Pome And Stone Fruits),  
01286   Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang.  
 
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN  HORTIKULTURA  
1 Ruang Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, mencakup beberapa 
persyaratan teknis pendaftaran varietas untuk tujuan peredaran  a ntara lain adalah tersedia nya hasil uji 
keunggulan varietas dan hasil uji kebenaran yang dituangkan dalam  deskripsi varie tas. 
Deskripsi varietas merupakan kumpulan karakter kuantitatif dan kualitatif yang disusun menurut 
prosedur tertentu sehingga dapat mencirikan suatu varietas . 
2 Istilah dan Definisi  a. Varietas tanaman hortikultura, yang selanjutnya disebut varietas adalah bagian dari suatu jenis 
tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan 
sifat-sifat  lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.  
b. Varietas unggul hortikultura, yang selanjutnya disebut varietas unggul a dalah varietas yang 
dinyatakan oleh pemilik atau kuasanya mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan sifat -sifat - 1536 - 
lainnya.  
c. Pemulia tanaman adalah satu atau lebih dari satu orang secara bersama -sama melaksanakan 
pemuliaan tanaman.  
d. Pemuliaan tanaman hortikul tura, yang selanjutnya disebut pemuliaan tanaman, adalah rangkaian 
kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan / atau varietas tanaman hortikultura yang 
sudah ada atau menghasilkan jenis /atau varietas tanaman hortikultura baru yang lebih baik.  
e. Penye lenggara pemuliaan adalah perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang 
menyelenggarakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan 
pengembangan suatu varietas.  
f. Klon /galur harapan adalah kelompok makhluk hidup hasil keg iatan pemuliaan yang memiliki sifat 
unggul yang dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi  varietas unggul.  
g. Silsilah varietas tanaman adalah uraian proses mendapatkan varietas unggul baru dengan mengikuti 
prosedur pemuliaan baku.  
h. Uji adaptasi adalah kegiatan u ji lapang terhadap tanaman semusim yang dapat dilakukan sesuai 
dengan agroekologi wilayah pengembangan untuk mengetahui keunggulan dan interaksi varietas 
terhadap lingkungan.  
i. Uji observasi adalah kegiatan uji lapang terhadap tanaman tahunan atau tanaman se musim untuk 
mengetahui sifat -sifat unggul dan / atau sifat -sifat lainnya.  
j. Keunggulan varietas adalah superioritas dan atau keunikan satu atau lebih karakter yang dibuktikan 
dari hasil pengujian dengan mengikuti prosedur baku.  - 1537 - 
k. Penciri varietas adalah karakt er – karakter khusus dari suatu varietas yang dapat membedakan 
dengan varietas yang lain.  
l. Deskripsi varietas tanaman adalah kumpulan karakter penciri suatu varietas tanaman.  
m. Uji kebenaran varietas adalah cara untuk membuktikan kesesuaian performa/ keragaan varietas 
tanaman hortikultura dengan deskripsinya.  
 
3 Persyaratan Umum  a. Memiliki atau menguasai varietas yang akan didaftar;  
b. Memiliki hasil uji keunggulan varietas;  
c. Memiliki hasil uji kebenaran varietas;  
d. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar 
mutu atau persyaratan teknis minimal;  
e. Surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskr ipsi; 
f. Surat pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai 
varietas asli (autentik);  
g. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda 
daftarnya dicabut;  
h. Memberikan penamaan v arietas yang didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang -
undangandibidang perlindungan varietas tanaman.  
 - 1538 - 
4 Persyaratan khusus 
atau Persyaratan 
Teknis Produk, 
Proses, dan/atau 
Jasa a. Persyaratan Teknis  yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha :  
1) Pemilik Varietas/kuasanya menyampaikan persyaratan komitmen permohonan pendaftaran 
Varietas.  
2) Persyaratan komitmen pendaftaran Varietas yang dilampirkan sebagai berikut :  
a) deskripsi Varietas;  
b) foto tanaman/bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan/keunikan.  
c) hasil Peng ujian Keunggulan;  
d) hasil Pengujian Kebenaran Varietas;  
e) pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar 
mutu atau persyaratan teknis minimal;  
f) pernyataan kesanggupan menjamin Kebenaran Varietas yang diedarkan sesuai dengan 
deskripsi;  
g) pernyataan kesanggupan memelihara arsip Benih atau Tanaman Hortikultura yang 
didaftarkan sebagai Varietas asli (autentik);  
h) pernyataan kesanggupan menarik Benih yang beredar jika Varietas Benih tersebut tanda 
daftarnya dicabut; dan  
i) surat jaminan p emohon bagi Varietas Introduksi  yang menyatakan dalam jangka waktu 2 
(dua) tahun setelah didaftar, Benih harus diproduksi di dalam negeri, sepanjang benihnya 
dapat diproduksi di dalam negeri.  
 - 1539 - 
 
j) surat jaminan pemohon bagi Varietas Introduksi  yang menyatakan dalam jangka waktu 2 
(dua) tahun setelah didaftar, Benih harus diproduksi di dalam negeri, sepanjang benihnya 
dapat diproduksi di dalam negeri.  
b. Tata Cara Pendaftaran Varietas Hortikultura  
1) Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis  kepada Menteri melalui Kepala 
PPVTPP dengan dibubuhi materai secukupnya berdasarkan peraturan perundang -undangan yang 
berlaku;  
2) Kepala PPVTPP setelah menerima formulir permohonan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) 
hari kerja telah selesai memeriksa dokumen permohonan, apabila lengkap dan telah memenuhi 
persyaratan diteruskan kepada Direktur Jenderal Hortikultura;  
3) Kepala PPVTPP setelah menerima formulir permohonan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) 
hari kerja telah selesai memeriksa dokumen per mohonan, apabila tidak lengkap dan tidak 
memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;  
4) Apabila pemohon tidak melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) 
hari kerja, maka pemohon dianggap batal mendaftarkan calon varietas baru  
 
 
 
 - 1540 - 
c. Proses  Penerbitan Surat Keterangan Tanda Daftar  
1) Direktur  Jenderal Hortikultura setelah menerima permohonan dalam waktu paling lama 25 (dua 
puluh lima) hari kerja sudah selesai memeriksa dan menilai persyaratan pendaftaran;  
2) Pemeriksaan dan penilaian dokumen dilakukan oleh Tim Penilai Pendaftaran Varietas 
Hortikultura (TP2VH) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura;  
3) Apabila hasil pemeriksaan dan penilaian tidak memenuhi persyaratan, maka dikembalikan 
kepada pemohon melalui PPV TPP; 
4) Varietas yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran diumumkan melalui website PPVTPP 
(http://www.setjen.deptan.go.id/ppvtnew) dan/atau Direktorat Jenderal Hortikultura 
(http://www.hortikultura.deptan.go.id) selama 30 (tiga puluh) hari kerja;  
5) Apabila hasil pemeriksaan dan penilaian yang diumumkan tidak ada sanggahan dari pihak lain 
maka diterbitkan tanda daftar;  
6) Apabila hasil pemeriksaan dan penilaian yang diumumkan ada sanggahan dari pihak lain maka 
TP2VH melakukan klarifikasi kepada pemohon;  
7) Dalam me lakukan klarifikasi TP2VH harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling 
lama 6 (enam) bulan;  
8) Tanda daftar ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh 
Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri Pertanian;  
9) Tanda daftar disampaikan kepada Kepala PPVTPP selanjutnya diberikan kepada pemohon.  
 - 1541 - 
d. Mekanisme  Prosedur Pelayanan  
1) Registrasi melalui aplikasi simple pertanian, melalu i www.simpel.pertanian.go.id, pada item Benih 
Hortikultura  
2) Masuk ke menu registrasi dan mengisi data data yang diminta pada menu tersebut.  
3) Pastikan email yang gunakan aktif  
4) Password registasi akan dikirim ke alamat email yang didaftarkan.  
5) Setelah proses registrasi, pemohon diwajibkan mengupload dokumen yang diperlukan untuk 
proses aktivasi, dokumen y ang diupload adalah dokumen asli/berwarna.  
6) Dokumen yang diminta sesuai dengan persayaratan pada menu aplikasi.  
7) Tim Teknis PPVTPP akan memverifikasi persyratan yang diajukan, apabila sudah lengkap dan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku, selanjutnya akan d iteruskan ke Sekretariat TP2VH di 
Direktorat Jenderal Hortikultura.  
8) Permohonan berikut dengan proposal yang diterima Sekretariat TP2VH, secara teknis diverifikasi 
kembali dengan membuat catatan catatan untuk diserahkan ke anggota TP2VH pada saat sidang.   
9) Satu kali dalam sebulan sekretariat melaksanakan sidang penilaian dan pemeriksaan pendaftaran 
varietas hortikultura yang dilakukan oleh TP2VH. Hasil sidang akan menentukan apakah 
pendafataran varietas diterima atau ditolak. Varietas yang diterima, kemudian  di upload di 
website (http://hortikultura.pertanian.go.id ).  
 
 - 1542 - 
10) Apabila tidak ada sanggahan maka dikeluarkan Surat Keterangan Tanda Daftar yang di tanda 
tangani oleh Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri Pertanian.  
11) SK Tanda Daftar dikirim ke PPVTPP, selanjutnya PPVTPP yang akan menyerahkan kepada 
pengusul pendaftaran varietas hortikultura  
e. Waktu Penyelesaian Pelayanan Pendaftaran Varietas Hortikultu ra 
1) Proses penerimaan permohonan di PVTPP 3 hari kerja  
2) Proses verifikasi teknis permohonan dan proposal di sekretariat 3 hari kerja.  
3) Sidang pemeriksaan dan penilaian 1 -2 hari kerja  
4) Upload pendaftaran varietas hortikultura yang sudah lulus di website 
(http://hortikultura.pertanian.go.id) 30 hari kerja  
5) Penanda tanganan SK Tanda Daftar oleh Dirjen Hort ikultura 1 hari  
6) Penyerahan dan pengiriman SK Tanda Daftar varietas Hortikultura oleh PPVTPP 3 hari  
f. Kompetensi dan Jumlah Pelaksana  
1) Dua [2] orang staf teknis PPVTPP yang menangani verifikasi administrative kelengkapan 
permohonan pendaftaran varietas hortikultura  
2) Dua [2] orang staf teknis Sekretariat TP2VH Direktorat Jenderal Hortikultura yang menangani 
verifikasi teknis permohonan dan  proposal yang disampaikan ke Ditjen Hortikultura  
3) Satu [1] orang ketua TP2VH  
4) Satu [1] orang Wakil ketua TP2VH  
5) Satu [1] orang Sekretaris TP2VH  - 1543 - 
6) Lima [5] orang anggota TP2VH yang melakukan pemeriksaan dan penilaian pendaftaran varietas 
hortikultura  
5 Sarana  
 - 
 
6 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian kesesuaian terhadap semua persyaratan dokumen yang disampaikan oleh pemohon 
pendaftaran secara on line. Apabila dalam penilaian kesesuaian tidak memenuhi persyaratan, maka 
permohonan akan ditolak/dikembalikan. Sebaliknya apabila dokumen yang disampaikan sudah sesuai 
dengan persyaratan, maka permohonan pendaftaran bisa dilanjutkan untuk dirapatkan  oleh TP2VH  
b. Pengawasan Pendaftaran Varietas Hortikultura  dilakukan oleh Balai Pengawasan dan Se rtifikasi Benih 
[BPSB]. Varietas yang sudah terdaftar atau sudah dikeluarkan SK Tanda Daftar, benih nya legal dalam 
peredaran. Salah satu fungsi dari BPSB adalah mengawasi peredaran benih di masyarakat.  
 
 
 
 
 
 
 
 - 1544 - 
IZIN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA  
No KBLI  YANG BERKAITAN  
01133   Pertanian Hortikultura Sayuran Buah  
01230   Pertanian Buah Jeruk,  
01283   Pertanian Cabai,  
47819   Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya,  
01132   Pertanian Hortikultura Buah,  
01220  Pertanian Buah -Buahan Tropis Dan Subtropis,  
01269   Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya,  
47762   Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah -Buahan Dan  Tanaman Obat,  
01210   Pertanian Buah Anggur,  
46203  Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias,  
01131   Pertanian Hortikultura Sayuran Daun,  
01199   Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL,  
01259   Pertanian Buah Semak Lainnya,  
01116   Pertanian Aneka Kacang Hortikultura,  
01194   Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga,  
01253   Pertanian Sayuran Tahunan,  
01302   Pertanian Pengembangbiakan Tanaman,  
01139   Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya,  - 1545 - 
01252   Pertanian Buah Biji Kacang -Kacangan,  
01289   Pertanian Tanaman Rempah -Rempah, Aromatik/ Penyegar  
01136   Pertanian Jamur,  
01251   Pertanian Buah Beri,  
01285   Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang,  
01134   Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi,  
01240   Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Pome And Stone Fruits),  
01286   Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang.  
 
 
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEG IATAN USAHA PENGELUARAN BENIH  HORTIKULTURA  
1 Ruang Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pengeluaran (ekspor) benih 
hortikultura, mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, kewajiban Pelaku Usaha (pemegang 
izin), ketentuan sanksi, dan pengawasan di tempat pengeluaran benih  
2 Istilah dan Definisi  a. Benih Hortikultura yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman Hortikultura atau bagian darinya 
yang digunakan untuk memperbanyak  dan/atau mengembangbiakkan tanaman Hortikultura.  
b. Benih Bermutu adalah Benih yang berasal dari varietas Hortikultura yang t elah di daftar untuk 
Peredaran, dan memenuhi standar mutu/persyaratan teknis minimal yang ditetapkan serta 
Peredarannya diawasi.  
 - 1546 - 
c. Pengeluaran Benih adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan Benih dari wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
d. Standa r Mutu Benih adalah spesifikasi teknis Benih yang baku mencakup mutu fisik, genetik, 
fisiologis dan/atau kesehatan benih.  
e. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Benih Bermutu Hortikultura di 
dalam negeri baik untuk maupun tidak diper dagangkan.  
f. Izin Pengeluaran Benih adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada 
badan usaha, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman, Perorangan untuk melakukan Pengeluaran 
Benih tanaman Hortikultura.  
g. Perorangan adalah orang perseo rangan atau kelompok yang tidak berbadan hukum.  
h. Pemerhati Tanaman adalah orang perseorangan atau sekelompok orang atau organisasi yang memiliki 
hobi, seni atas tanaman Hortikultura dan tidak untuk diperjualbelikan.  
i. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas di bidang Hortikultura.   
j. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan tugas di bidang perkarantinaan pertanian.  
k.  Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian ya ng selanjutnya disebut 
Kepala Pusat adalah pimpinan unit kerja eselon II di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas 
di bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian  
 - 1547 - 
3 Persyaratan Umum  a. Persyaratan administrasi  
1) Pengeluaran benih dapat dilakukan oleh badan usaha, instansi pemerintah, pemerhati tanaman 
atau perorangan.  
2) Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendapatkan Perizinan 
Berusaha di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan dan 
mem enuhi komitmen.  
b. Persyaratan Teknis  
Pemenuhan Komitmen Izin Pengeluaran Benih Tanaman, untuk pengeluaran benih tanaman 
hortikultura :  
1) Pengeluaran benih dilakukan apabila:  
a) Kebutuhan benih di dalam negeri telah tercukupi;  
b) Produksi benih khusus diperuntukkan bagi keperluan pemasaran di luar negeri;  
c) Menjamin kelestarian sumber daya genetik;  
d) Untuk keperluan lomba/pameran/promosi; dan  
e) Tidak merugikan kepentingan nasional, artinya:  
(1) Tidak mengeluarkan tetua/benih sumber yang berasal dari wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan diperbanyak di luar negeri serta dimasukkan kembali 
/dikomersialisasikan ke Indonesia; dan/atau  
 
 - 1548 - 
(2) Tidak mengeluarkan benih untuk keperluan menghasilkan produk turunan 
hortikultura, yang berpotensi untuk industri yang telah atau akan diproduksi dan/atau 
digunakan oleh masyarakat Indonesia secara luas.  
2) Pengeluaran benih tanaman hortikultura yang dilakukan oleh badan usaha, instansi pemerintah, 
pemerhati tanaman dan perseorangan.  
c. Persyaratan Teknis  
Pemenuhan Komitmen Izin Pengeluaran Benih Tanaman, untuk pengeluaran benih tanaman 
hortikultura :  
1) Pengeluaran benih dilakukan apabila:  
a) Kebutuhan benih di dalam negeri telah tercukupi;  
b) Produksi benih khusus diperuntukkan bagi keperluan pemasaran di luar negeri;  
c) Menjamin kelestarian sumber day a genetik;  
d) Untuk keperluan lomba/pameran/promosi; dan  
e) Tidak merugikan kepentingan nasional, artinya:  
(1) Tidak mengeluarkan tetua/benih sumber yang berasal dari wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan diperbanyak di luar negeri serta dimasukkan kembali 
/dikomersialisasikan ke Indonesia; dan/atau  
(2) Tidak mengeluarkan benih untuk keperluan menghasilkan produk turunan 
hortikultura, yang berpotensi untuk industri yang telah atau akan diproduksi dan/atau 
digunakan oleh masyarakat Indonesia secara luas.  - 1549 - 
2) Pengeluaran benih tanaman hortikultura yang dilakukan oleh badan usaha, instansi pemerintah, 
pemerhati tanaman dan perseorangan.  
3) Melampirkan realisasi ijin pengeluaran sebelumnya  
 
4 Persyaratan khusus 
atau Persyaratan 
Teknis Produk, 
Proses, dan/atau 
Jasa a. Komitmen yang harus dipenuhi dalam permohonan pengeluaran benih:  
1) proposal pengeluaran benih yang berisi tujuan pengeluaran benih, jenis dan volumenya, (bagi 
instansi pemerintah);  
2) proposal  pernyataan bahwa benih  yang dimasukkan  akan ditanam sendiri dan tida k untuk 
diperjualbelikan  (bagi pemerhati dan perorangan) ; 
b. Pengeluaran benih untuk tujuan komersial, dilakukan oleh pelaku usaha yang berbadan usaha  
c. Pengeluaran  benih yang berupa tanaman diwajibkan untuk mengisi formulir informasi tanaman yang 
akan dikelua rkan yang berisi asal usul tanaman.  
5 Sarana  - 
6 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan pelaku 
usaha secara daring.  Apabila dalam penilaian kesesuaian tidak memenuhi persyaratan dan dokumen 
yang telah ditetapkan, maka permohonan ditolak, dan apabila dalam penilaian kesesuaian sudah 
memenuhi persyaratan dan dokumen yang telah ditetapkan, maka diberikan SIP.  
 
 - 1550 - 
b. Pengawasan di tempat Pengeluaran Benih 
1) pengawasan pelaksanaan Izin Pengeluaran  Benih dilaksanakan oleh Petugas Karantina 
Tumbuhan, dan dilakukan secara bersamaan dengan tindakan karantina tumbuhan;  
2) pemeriksaan perizinan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi 
dokumen;  
3) pemeriksaan keabsahan meliputi :  
a) kesesuaian dengan Formulir yang ditetapkan;  
b) izin diterbitkan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;  
c) kuota belum terpenuhi;  
d) masa berlaku Izin Pengeluaran  Benih belum habis.  
4) Pemeriksaan kebe naran meliputi :  
a) tempat Pengeluaran  Benih;  
b) jenis, varietas dan volume yang dikeluarkan . 
5) Hasil pengawasan realisasi Pengeluaran  Benih yang dilakukan Petugas Karantina Tumbuhan 
disampaikan Kepada Kepala Badan dengan tembusan Direktur Jenderal dan Kepala Pusa t. 
6) Penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang -undangan 
berdasarkan hasil pengawasan.  
 
 
 
 - 1551 - 
STANDAR REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA  
No STANDAR REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA  
 
KBLI terkait :  
46312 Perdagangan Besar Buah -buahan  
46313 Perdagangan Besar Sayuran  
47212 Perdagangan Eceran Buah -buahan  
47213 Perdagangan Eceran Sayuran  
10311 Industri Pengasinan/Pemanisan Buah -Buahan dan Sayuran  
10312 Industri Pelumatan Buah -buahan dan Sayuran  
10313 Industri Pengeringan Buah -buahan dan Sayuran  
10314 Industri Pembekuan Buah -buahan dan Sayuran  
10320 Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah -buahan dan Sayuran Dalam Kaleng  
10330 Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran  
10399 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lain nya Buah -buahan dan Sayuran  
1 Ruang Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha impor produk hortikultura, 
mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, kewajiban pelaku usaha.  
 
2 Istilah dan Definisi  a. Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman Hortikultura yang masih segar 
atau yang telah diolah.  - 1552 - 
b. Impor Produk Hortikultura adalah serangkaian kegiatan memasukkan Produk   Hortikultura dari luar 
negeri ke dalam wilayah Negara Republik  Indonesia.  
c. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis 
yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.  
d. Pelaku Usaha Impor Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku  Usaha adalah badan usaha yang 
menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang importasi Produk Hortikultura yang didirikan dan 
berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.  
e. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha y ang diterbitkan 
oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.  
f. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API -U adalah tanda pengenal sebagai 
Importir Umum.  
g. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API -P adala h tanda pengenal sebagai 
Importir Produsen.  
3 Persyaratan Umum  a. RIPH diterbitkan untuk Produk Hortikultura:  
1) segar untuk konsumsi.  
2) segar untuk bahan baku industri.  
b. Impor Produk Hortikultura dapat dilakukan oleh:  
1) Pelaku Usaha.  
2) lembaga sosial (harus berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia).  - 1553 - 
3) perwakilan negara asing/lembaga internasional (harus berkedudukan di Indonesia).  
4) BUMN (dalam hal untuk stabilisasi pasokan dan harga).  
c. Persyaratan umum administrasi meliputi:  
1) Pelaku Usaha:  
a) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai API -U untuk umum.  
b) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai API -P untuk industri.  
c) surat pernyataan menggunakan produk impor hortikultura sesuai dengan permohonan RIPH  
bagi pelaku usaha pe milik nomor induk berusaha yang berlaku sebagai API -P. 
d) laporan realisasi impor Produk Hortikultura untuk RIPH sebelumnya baik yang terealisasi 
maupun yang tidak terealisasi sesuai dengan RIPH.  
2) Persyaratan administrasi untuk BUMN:  
a) surat penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Badan Usaha Milik Negara.  
b) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai API -U. 
3) Persyaratan administrasi untuk lembaga sosial:  
a) KTP dan/atau identitas pimpinan lembaga sosial.  
b) akta pendirian lemba ga sosial dan perubahannya yang terakhir.  
c) penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang.  
d) keterangan pemberian dari negara asal.  
e) keterangan calon penerima.  - 1554 - 
f) surat pernyataan tidak akan memperjual belikan Produk Hortikultura.  
g) surat pernyataan berma terai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.  
4) Persyaratan administrasi untuk perwakilan negara asing/lembaga internasional:  
a) identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/ dikuasakan.  
b) surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diperjualbelikan.  
c) surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.  
 
4 Persyaratan khusus 
atau Persyaratan 
Teknis Produk, 
Proses, dan/atau 
Jasa a. Persyaratan teknis untuk Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan perwakilan negara 
asing/lembaga internasional meliputi:  
1) Produk Hortikultura segar harus memenuhi ketentuan keamanan Pangan Segar Asal 
Tumbuhan (PSAT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
2) Produk Hortikultura segar yang pertama kali dimasukkan dari neg ara asal harus dilengkapi 
hasil analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina 
Pertanian.  
3) Produk hortikultura yang diimpor memenuhi persyaratan pelabelan sesuai ketentuan yang 
berlaku.  
4) Sertifikat penerapan budi daya yang baik (Good Agriculture Practices /GAP) atau sertifikat setara 
lainnya yang diakui secara internasional dari negara asal yang masih berlaku sampai akhir 
waktu impor dilakukan dan diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia.  
5) Registrasi bangsal penanganan pascapanen ( Good Handling Practices /GHP) yang diterbitkan - 1555 - 
oleh instansi yang berwenang dari negara asal yang masih berlaku sampai akhir waktu impor 
dilakukan dan diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia.  
6) Surat keterangan dari eksportir negara asal mengenai kapasitas pro duksi dari kebun/lahan 
usaha yang telah diregistrasi atau disertifikasi penerapan budi daya yang baik ( Good Agriculture 
Practices /GAP) dan diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia.  
7) Produk Hortikultura yang dapat diimpor memenuhi karakteristik yang ditentuka n. 
8) Dalam hal suatu negara telah mendapatkan pengakuan sistem pengawasan keamanan Pangan 
Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan masih berlaku, tidak dipersyaratkan GAP, GHP, dan surat 
keterangan dari eksportir negara asal mengenai kapasitas produksi kebun/lahan usa ha. 
b. Persyaratan khusus bagi Pelaku usaha yang melakukan impor Produk Hortikultura strategis wajib 
melakukan pengembangan komoditas hortikultura strategis di dalam negeri, dengan ketentuan 
yaitu:  
1) Pelaku usaha yang belum pernah mendapatkan RIPH komoditas hor tikultura strategis bawang 
putih wajib melakukan pengembangan komoditas hortikultura strategis sebesar 50% (lima 
puluh perseratus) dari kewajiban pengembangan komoditas hortikultura strategis bawang 
putih, apabila mengajukan RIPH komoditas hortikultura str ategis bawang putih.  
2) Pelaku usaha yang telah mendapatkan RIPH komoditas hortikultura strategis bawang putih 
selain wajib menyelesaikan pengembangan komoditas hortikultura strategis bawang putih 
sebelumnya, juga wajib melakukan pengembangan komoditas hortik ultura strategis sebesar 
20% (dua puluh perseratus) dari kewajiban pengembangan komoditas hortikultura strategis - 1556 - 
bawang putih, apabila mengajukan RIPH komoditas hortikultura strategis bawang putih.  
 
3) Pengembangan komoditas hortikultura strategis mengikuti ketentuan peraturan perundang -
undangan tentang pengembangan komoditas hortikultura strategis.  
c. RIPH diberikan untuk produk berikut:  
No. Kode HS  Uraian Barang  
 07.01  Kentang, segar atau dingin.  
 0701.90  - Lain-lain: 
1. 0701.90.10  - - Kentang untuk membuat  potato chips  
2. 0701.90.90  - - Lain-lain 
 07.03  Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran 
sejenis lainnya, segar atau dingin.  
 0703.10  - Bawang bombay dan bawang merah:  
  -- Bawang bombay:  
3. 0703.10.19  - - -  Lain-lain 
  -- Bawang merah:  
4. 0703.10.29  - - -  Lain-lain 
 0703.20  - Bawang putih:  
5. 0703.20.90  - - Lain-lain 
 07.06  Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yang - 1557 - 
dapat dimakan, segar atau dingin.  
 0706.10  - Wortel dan Lobak Cina:  
6. 0706.10.10  - - Wortel  
 07.09  Sayuran lainnya, segar atau dingin.  
 0709.60  - Buah dari genus Capsicum  atau dari genus Pimenta : 
7. 0709.60.10  - - Cabe (buah dari genus Capsicum ) 
 08.03  Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah, segar 
atau dikeringkan.  
8. 0803.10.00  - Pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah  
 0803.90  - Lain-lain: 
9. 0803.90.10  - - Lady’s finger banana  
10. 0803.90.90  - - Lain-lain 
 08.04  Kurma, buah  ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis, segar atau 
dikeringkan.  
11. 0804.30.00  -  Nanas  
 0804.50  - Jambu, mangga dan manggis:  
12. 0804.50.20  - -  Mangga  
13. 0804.50.30  - - Manggis  
 08.05  Buah jeruk, segar atau dikeringkan.  
 0805.10  - Orange:  - 1558 - 
14. 0805.10.10  - -  Segar  
  - Mandarin (termasuk tangerine dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk 
hibrida semacamnya:  
15. 0805.21.00  - - Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma)  
16. 0805.22.00  - - Clementine  
17. 0805.29.00  - - Lain-lain 
18. 0805.40.00  - Grapefruit, termasuk pomelo  
 0805.50  - Lemon ( Citrus lemon , Citrus limonum ) dan limau ( Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ) 
19. 0805.50.10  - - Lemon ( Citrus limon, Citrus limonum ) 
20. 0805.50.20  - - Limau ( Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ) 
21. 0805.90.00  - Lain-lain 
 08.06  Anggur, segar atau dikeringkan.  
22. 0806.10.00  - Segar  
 08.07  Melon (termasuk semangka) dan papaya (papayas), segar.  
  - Melon (termasuk semangka):  
23. 0807.19.00  - - Lain-lain 
24. 0807.20.00  - Pepaya  
 08.08  Apel, pir dan quince, segar.  
25. 0808.10.00  - Apel 
 08.10  Buah lainnya, segar.  - 1559 - 
26. 0810.60.00  - Durian  
 0810.90  - Lain-lain: 
27. 0810.90.10  - - Lengkeng; termasuk mata kucing  
  -- Lain-lain: 
28. 0810.90.92  - - - Buah naga  
 09.04  Lada dari genus Piper; buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta yang 
dikeringkan atau dihancurkan atau ditumbuk.  
  - Buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta:  
 0904.21  - - Dikeringkan, tidak dihancurkan atau ditumbuk :  
29. 0904.21.10  - - - Cabe (buah dari genus Capsicum)  
 
 
 
5 Sarana  
 Mengikuti ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang importasi.  - 1560 - 
6 Penilaian kesesuaian 
dan pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
1) Permohonan RIPH untuk tahun berikutnya dapat diajukan mulai bulan November tahun berjalan.  
2) Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan 
pelaku usaha secara daring. Apabila dalam penilaian kesesuaian tidak memenuhi persyaratan 
dan dokumen yang telah ditetapkan, maka permohonan ditolak, dan apabila dalam penilaian 
kesesuaian sudah memenuhi persyaratan dan dokumen yang telah ditetapkan, maka diterbitkan 
RIPH.  
 
3) RIPH yang diterbitkan berlaku 1 (satu) tahun takwim, sepanjang memenuhi persyaratan teknis 
sertifikat GAP dan/atau sertifikat GHP.  
4) RIPH  dinyatakan masih berlaku apabila Produk Hortikultura telah dimuat pada alat angkut dari 
negara asal paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.  Produk Hortikultura 
sebagaimana tersebut, tiba di Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak 
dimuat pada alat angkut dari negara asal dan dibuktikan dengan dokumen Pemberitahuan Impor 
Barang (PIB).  
5) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan RIPH dapat melakukan perubahan RIPH. Perubahan RIPH 
berlaku mutatis mutandis. RIPH yang diubah dinyatakan mas ih berlaku apabila Produk 
Hortikultura dimuat pada alat angkut dari negara asal paling lambat pada tanggal penerbitan 
RIPH yang baru.  Produk Hortikultura sebagaimana tersebut, tiba di Indonesia paling lambat 60 
(enam puluh) hari kalender sejak dimuat pada  alat angkut dari negara asal dan dibuktikan - 1561 - 
dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).  
b. Pengawasan  
1) Pengawasan dilakuan kepada pelaku usaha yang telah mendapatkan RIPH.  
2) Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental.  
3) Pengawasan dilakukan dengan cara  laporan secara daring dan inspeksi lapangan.  
4) Evaluasi dilakukan terhadap laporan yang disampaikan.  
5) Penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang -undangan 
berdasarkan hasil pengawasan.  
 - 1561 - 
STANDAR USAHA SUBSEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
 
STANDAR USAHA PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK  
No KBLI 01191  
PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK  
1. Ruang 
lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok pertanian tanaman pakan ternak yang mencakup bidang 
usaha produksi hijauan pakan ternak mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, 
penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen. Meliputi rumput pakan ternak dan 
leguminosa/kacang -kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput 
Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, Indigofera zollingeriana dll.  
2. Isitilah dan 
Definisi  a. Produksi  Hijauan Pakan Ternak adalah suatu proses terencana untuk menghasilkan hijauan pakan 
berkualitas yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya tumbuhan yang dilakukan pada suatu 
areal lahan untuk diambil manfaat/hasil panennya dan bernilai ekonomi.  
b. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik  yang diolah maupun yang tidak diolah, yang 
diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.  
c. Benih Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disebut sebagai Benih adalah tanaman pakan ternak atau 
bagiannya yang digunakan untuk  memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman pakan ternak;  
d. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta 
segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, d an hidrologi, baik yang 
terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia;  - 1562 - 
e. Pertanian tanaman pakan ternak adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan 
teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas tanama n pakan ternak dalam 
suatu agroekosistem;  
f. Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPT adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji -bijian 
yang dibudidayakan untuk pakan ternak;  
g. Pemotongan adalah pemotongan (defoliasi) pengambilan bagian tanaman yang ada di atas permukaan tanah, 
baik oleh manusia ataupun renggutan ternak saat digembalakan;  
h. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 
usaha dan/atau kegiatannya  
i. Pelaku Usaha adalah orang perseo rangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang 
melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.  
j. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan 
kegiatan usaha y ang dilakukan melalui pendekatan berbasis risikodan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
pelaku usaha  
3. Penggolongan 
Usaha  Penggolongan Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak didasarkan atas luasan usaha, yaitu:  
a. Usha Kecil  
Luas lahan < 25 Ha  
b. Usaha Besar  
Luas Lahan ≥ 25 ha  
 - 1563 - 
4. Persyaratan 
Umum Usaha  a. Usaha Kecil  
- 
b. Usaha Besar  
Memiliki rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya hijauan pakan ternak  
 
Durasi pemenuhan persyaratan dari pelaku usaha sesuai ketentuan Lembaga OSS.  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  a.  Usaha Kecil  
- 
b. Usaha Menengah dan Besar  
1) Melakukan usaha budi daya sesuai pedoman budi daya tanaman pakan ternak yang baik. Durasi paling 
lambat 1 tahun  
2) Paling lambat 1 tahun telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pertanian tanaman 
pakan ternak  
6. Sarana  a. Usaha Kecil  
           - 
b. Usaha Besar  dan Menengah  
Memiliki sarana dan prasarana seperti:  
1) Bangunan  
Paling kurang: : 
a. Kantor;  - 1564 - 
b. Gudang Hasil Produksi (Hijauan);  
c. Gudang Alat Dan Mesin;  
d. Gudang Benih T PT 
e. Gudang P upuk . 
 
2) Alat Dan Mesin  
Paling kurang:  
a. Pengolah lahan;  
b. Penyemai benih;  
c. Pemotong HPT ; 
d. Pasca pemotongan  HPT; 
e. Pengangkut (benih, pupuk, produk,dll)  
f. Alat pelindung diri (APD) , dan  
g. Peralatan pendukung lainnya;  
 
3) Sumber Daya Manusia  
Memiliki tenaga kerja yang menguasai dan memahami teknis budidaya TPT mulai dari pra budidaya, 
budidaya, pemotongan dan pasca pemotongan.  
 
 - 1565 - 
4) Lokasi  
Lokasi kebun harus dipilih sesuai dengan karakteristik komoditas tanaman pakan ternak  
 
5) Lahan  
a. Mempunyai kesuburan tanah yang baik. Dalam hal kesuburan tanah kurang perlu dilakukan usaha 
perbaikan atau peningkatan kesuburan tanah.  
b. Tersedia sumber air  dan tat kelola air untuk pemeliharaan TPT agar dapat tumbuh dan berkembang 
dengan baik dan menghasilkan produksi yang maksimal ; 
c. Kesesuaian dengan karakteristik agronomi jenis TPT. Lahan asam untuk jenis TPT yang toleran 
terhadap asam, lahan  rawa untuk jenis TPT yang toleran terhadap genangan, lahan kering untuk jenis 
TPT yang toleran terhadap kekeringan, dan lahan salin untuk jenis TPT yang toleran terhadap salinitas.  
d. Kemiringan lahan sebaiknya kurang dari 30%. Dalam hal kemiringan lahan leb ih dari 30% harus 
diikuti dengan melakukan tindakan konservasi.  
e. Akses lahan mudah dijangkau  dengan tersedianya jalan pertanian maupun jalan penghubun ; dan  
f. Dalam hal pemanfaatan lahan bekas tambang yang telah direklamasi harus dipastikan lahan tidak 
mengandung limbah beracun dan cemaran logam berat.  
7. Struktur 
Organisasi 
SDM dan 
SDM a. Usaha Kecil  
         - 
b. Usaha Besar  
1) Mana jer usaha;  - 1566 - 
2) Manajer / pengelola  kebun ; 
3) Pemeliharaan;  
4) Pelaksana panen;  
5) Pencatat hasil panen.  
Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pertanian tanaman pakan ternak harus memenuhi 
persyaratan antara lain:  
a. Sehat jasmani dan rohani;  
b. Mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya ; 
c. Manajer usaha harus memahami manajemen usaha dan regulasi tentang tanaman pakan; ;  
d.   Memahami resiko, keselamatan dan keamanan kerja dalam usaha pertanian tanaman pakan.  
e.  Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di bidang 
ketenagakerjaan.  
8. Pelayanan  Pelayanan minimum yang harus disediakan oleh Pelaku Usaha, antara lain:  
1) Layanan purna jual  
2) Penanganan keluhan pelanggan  
3) Survey kepuasan pelanggan  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  a.  Usaha Kecil  
       - 
b.  Usaha Menengah dan Besar  
Tidak melewati batas ambang cemaran logam berat  - 1567 - 
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  a.  Usaha Kecil  
       - 
b. Usaha Menengah dan Besar  
1)  Prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup paling kurang:  
a) Perencanaan  
b) Pengelolaan usaha  
c) Komunikasi pelanggan  
d) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
e) Tindakan perbaikan.  
f) Tindakan pencegahan.  
 
 2)  Sistem monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, paling kurang:  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus  
b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A.  Penilaian Kesesuaian  
a.     Usaha Kecil < 25 ha  
Tingkat risiko usaha pertanian tanaman pakan ternak skala kecil : Rendah  
 
b.     Usaha Menengah dan Besar ≥ 25 ha  - 1568 - 
Tingkat risiko usaha pertanian tanaman pakan ternak skala menengah dan besar: Menengah Rendah  
 
Penilaian usaha pertanian tanaman pakan ternak  dilakukan pada tahap op erasional. Penilaian dilakukan 
setiap 3 (tiga) tahun sekali.  
 
Penilaian usaha pertanian tanaman pakan ternak dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui 
Petugas Pengawas Mutu Pakan yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai 
kewenangan.  
 
Penilaian kesesuaian dilakukan sesuai tabel berikut :  
 
No. Persyaratan  Bukti dokumen  
(ada/tidak ada)  
A. Persyaratan Umum   
1 Memiliki rencana kerja pembangunan unit 
usaha budidaya hijauan pakan ternak   
B Persyaratan Khusus   
1 Melakukan usaha budi daya sesuai pedoman 
budi daya tanaman pakan ternak yang baik   
2 Paling lambat 1 tahun telah memenuhi self  - 1569 - 
declare terhadap standar kegiatan usaha 
pertanian tanaman pakan ternak  
 
Hasil penilaian berupa kelas A, B, C sbb:  
Kelas A = Memenuhi semua dokumen persyaratan umum dan khusus  
Kelas B =  Memenuhi persyaratan umum  namun hanya memenuhi 1 dokumen persyaratan khusus  
Kelas C = Hanya memenuhi persyaratan umum saja 
Perusahaan yang mendapat kelas C wajib melakukan perbaikan yang disampaikan kepada pemberi perizinan 
berusaha sesuai kewenangan.  
 
B.  Pengawasan  
 
Pengawasan terhadap usaha pertanian tanaman pakan ternak  dilaksanakan oleh Menteri  Pertanian , gubernur, 
bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing  berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
Pengawasan terdiri atas: 
a. Pengawasan Rutin; 
1) Surveilans  
Dilaksanakan sekurang -kurangnya 1 (satu) kali tiap tahun sejak penilaian. Dilaksanakan melalui 
pemeriksaan lapangan. Dilaksanakan oleh pengawas mutu pakan berdasarkan penugasan oleh pejabat 
berwenang.  
2)  Evaluasi  - 1570 - 
Dilaksanakan melalui pemeriksaan pengembangan usaha pertanian tanaman pakan ternak berdasarkan 
laporan perkembangan usaha pertanian tanaman pakan ternak yang disusun oleh pelaku usaha kepada 
pemberi ijin sekurang -kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau 6  (enam) bulan sekali.  
Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan, gubernur oleh dinas provinsi dan bupati/walikota oleh dinas 
kabupaten/kota yang menangani peternakan dan kese hatan hewan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada pelaku usaha sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha 
pertanian tanaman pakan ternak  
 
b. Pengawasan Insidental  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembag a lain karena 
adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan.  
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh 
perusahaan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan untuk dapat ditindaklanjuti.  
 
 
 
 
 
 
 - 1571 - 
 
STANDAR USAHA PERBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK  
No KBLI 01192  
PERBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK DAN PEMBIBITAN BIT (BUKAN BIT GULA)  
1 Ruang 
lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok perbenihan tanaman pakan ternak yang mencakup 
bidang usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, 
pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen, perben ihan tanaman pakan ternak dan pembibitan bit 
(bukan bit gula). Perbenihan tanaman pakan ternak meliputi rumput pakan ternak dan leguminosa/kacang -
kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, 
Kaliand ra, Gamal, Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll.  
 
 
 
2 Isitilah dan 
Definisi  a. Benih Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disebut sebagai Benih adalah tanaman pakan ternak atau 
bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman pakan ternak;  
b. Perbenihan tanaman Pakan Ternak adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan, dan 
peredaran benih tanaman pakan ternak;  
c. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan f isik yang meliputi tanah beserta 
segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang 
terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia;  - 1572 - 
d. Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPT adalah  tanaman penghasil hijauan dan/atau biji -bijian 
yang dibudidayakan untuk pakan ternak;  
e. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 
usaha dan/atau kegiatannya  
f. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang 
melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.  
g. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan 
kegiatan usaha yang dila kukan melalui pendekatan berbasis risikodan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
pelaku usaha  
 
 
3. Penggolongan 
Usaha  Semua pelaku usaha produksi hijauan pakan ternak mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, 
penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen.   
 
 
 
4. Persyaratan 
Umum  Untuk memperoleh izin usaha perbenihan Tanaman Pakan Ternak harus memenuhi persyaratan umum:  
Memiliki rencana kerja pembangunan unit usaha perbenihan pakan ternak  
 
Durasi pemenuhan persyaratan dari pelaku usaha sesuai ketentuan Lembaga OSS.  - 1573 - 
5 Persyaratan 
Khusus  Untuk memperoleh izin usaha perbenihan Tanaman Pakan Ternak harus memenuhi persyaratan khusus:  
a.  Melakukan usaha perbenihan sesuai pedoman perbenihan tanaman pakan ternak yang baik. Durasi paling 
lambat 1 tahun  
b.  Paling lambat 1 tahun telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha perbenihan tanaman pakan 
ternak  
6 Sarana  Untuk memperoleh izin usaha perbenihan Tanaman Pakan Ternak setidaknya harus memiliki sarana dan prasarana 
seperti:  
1) Bangunan, dapat meliputi:  
a. Kantor;  
b. Nursery/green house ; 
c. Gudang Alat Dan Mesin;  
d. Gudang Benih T PT/Pupuk;  
e. Dan Lain -Lain.  
 
2) Alat Dan Mesin, dapat meliputi:  
a. Peralatan pembenihan;  
b. Alat dan mesin penimbangan;  
c. Alat dan mesin pengemasan benih;  
d. Alat transportasi;  
e. Alat pelindung diri (APD);  - 1574 - 
f. Peralatan pendukung lainnya;  
g. Dan lain -lain. 
 
3) Sumber Daya Manusia  
Memiliki tenaga kerja yang menguasai dan memahami teknis perbenihan TPT  
 
4) Lokasi  
Lokasi perbenihan harus dipilih sesuai dengan karakteristik komoditas tanaman pakan ternak  
 
5) Lahan  
a. Mempunyai kesuburan tanah yang baik. Dalam hal kesuburan tanah kurang perlu dilakukan usaha 
perbaikan atau peningkatan kesuburan tanah.  
b. Tersedia sumber air; 
c. Dalam hal pemanfaatan lahan bekas tambang yang telah direklamasi harus dipastikan lahan tidak 
mengandung limbah beracun dan cemaran logam berat.  
d. Lokasi lahan usaha diberi pagar pembatas.  
 
6) Air 
Meliputi penyediaan dan tata kelola air untuk pembenihan TP T agar dapat tumbuh dan berkembang dengan 
baik dan menghasilkan benih berkualitas  - 1575 - 
7) Akses Jalan  
Meliputi jalan pertanian maupun jalan penghubung  
 
 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM dan 
SDM Usaha perbenihan tanaman pakan ternak memerlukan SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam 
bidang perbenihan tanaman pakan ternak sebagai berikut:  
1) Manager  kebun  
2) Pelaksana pemeliharaan;  
3) Pelaksana panen benih;  
4) Pencatat produksi benih.  
 
Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha perbenihan tanaman pakan ternak harus memenuhi persyaratan 
antara lain:  
a. sehat jasmani dan rohani;  
b. mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan;  
c. memiliki kemampuan, pengetahuan d an berpengalaman di bidang perbenihan tanaman Pakan Ternak;  
d. Memahami manajemen usaha  dan regulasi tentang tanaman pakan;  
e. Memahami resiko, keselamatan dan keamanan kerja dalam usaha perbenihan tanaman pakan.  
f. menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan di bidang 
ketenagakerjaan.  - 1576 - 
8 Pelayanan  Pelayanan minimum yang harus disediakan oleh Pelaku usaha, antara lain:  
a. Petunjuk penanaman benih pada kemasan benih  
b. Informasi terkait benih pada label benih (nama jenis benih tanaman, berat benih, tanggal panen benih)  
c. Layanan purna jual  
d. Survey kepuasan pelanggan  
 
 
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  Persyaratan produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimun (PTM) benih 
tanaman pakan  
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  Untuk memperoleh izin usaha perbenihan Tanaman Pakan Ternak harus menetapkan prosedur yang efektif dan 
terdokumentasi, yang mencakup:  
 
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi.  
 
 
 - 1577 - 
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur  organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. Contoh dari data yang ada ditemukan 
hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaik an 
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
11 Penilaian 
Kesesuaian A. Penilaian Kesesuaian  
 - 1578 - 
dan 
Pengawasan  Tingkat risiko usaha perbenihan tanaman pakan ternak: Menengah Rendah  
No Persyaratan  Ketersediaan  
(ada/tidak ada)  
A. Persyaratan Umum   
1 Memiliki rencana kerja pembangunan unit usaha perbenihan hijauan 
pakan ternak   
B Persyaratan Khusus   
1 Melakukan usaha perbenihan sesuai pedoman perbenihan tanaman 
pakan ternak yang baik   
2 Paling lambat 1 tahun telah memenuhi self declare terhadap standar 
kegiatan usaha perbenihan tanaman pakan ternak   
 
Hasil penilaian berupa kelas A, B, C sbb:  
Kelas A = Memenuhi semua dokumen persyaratan umum dan khusus  
Kelas B =  Memenuhi persyaratan umum namun hanya memenuhi 1 dokumen  
Kelas C = Hanya memenuhi persyaratan umum saja 
Perusahaan yang mendapat kelas C wajib melakukan perbaikan yang disampaikan kepada pemberi perizinan 
berusaha sesuai kewenangan.  
B. PENGAWASAN  
Pengawasan terhadap usaha perbenihan tanaman pakan ternak dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, - 1579 - 
gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing -masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  
Pengawasan terdiri atas: 
a. Pengawasan Rutin; 
1)    Surveilans  
Dilaksanakan sekurang -kurangnya 1 (satu) kali tiap tahun sejak penilaian. Dilaksanakan melalui 
pemeriksaan lapangan. Dilaksanakan oleh pengawas mutu pakan berdasarkan penugasan oleh pejabat 
berwenang.  
2)    Evaluasi  
Dilaksanakan melalui pemeriksaan pengembangan usaha pertanian tanaman pakan ternak berdasarkan 
laporan perkembangan usaha perbenihan  tanaman pakan ternak yang disusun oleh pelaku usaha 
kepada pemberi ijin sekurang -kurangnya 2 (dua) kali dalam set ahun atau 6 (enam) bulan sekali.  
Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan, gubernur oleh dinas provinsi dan bupati/walikota oleh dinas 
kabupaten/kota yang menangani peternak an dan kesehatan hewan.  
Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada pelaku usaha sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha 
pertanian tanaman pakan ternak  
b. Pengawasan Insidental  
Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena 
adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan.  - 1580 - 
Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh 
perusahaan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan untuk da pat ditindaklanjuti.  
STANDAR USAHA PEMBIBITAN SAPI POTONG  
NO KBLI 01411  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan  kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 
sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
b. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami 
untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, tern ak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakuka n usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mem punyai sifat unggul dan mewariskannya - 1581 - 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
 
g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pa da keturunannya.  
h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Rumpun/galur ternak baru a dalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk ol eh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
k. Pedoman pembibitan sapi potong yang baik selanjutnya disebut Good Breeding Pract ice (GBP) sapi potong adalah 
sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan kegiatan pembibitan sapi 
potong dalam menghasilkan bibit sapi potong  yang bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha pembibitan sapi potong didasarkan atas jumlah betina produktif :  
a. Skala Mikro kecil : ≤ 5 ekor  
b. Skala Kecil  : 6 -50 ekor  
c. Skala Menengah : 51 -1000  - 1582 - 
d. Skala Besar : ≥ 1001 ekor  
 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
1) Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
2) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
3) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan merupakan galur baru.  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.  
 
5 Persyaratan 
husus Usaha  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
- 
B. Skala usaha menengah dan besar:  
a. Menerapkan GBP sapi potong Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian / lembaga.  - 1583 - 
d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.  
6 Sarana  
 
 A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan 
dan/atau pengolahan limbah  
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
3) Bibit yang digunak an untuk pembibitan sapi potong harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
4) Usaha pembibitan sapi potong harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai 
dengan kebutuhan.  
5) Obat Hewan  
1) obat hewan ya ng dipergunakan dalam pembibitan sapi potong  harus memiliki nomor pendaftaran;  
2) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
3) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat - 1584 - 
hewan.  
 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk:  
a. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
b. Skala usaha menengah  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
c. Skala usaha besar  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector , recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  
  A. Skala usaha mikro dan kecil  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) standar produksi  
3) harga produk; dan  
4) cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ProseA. Skala usaha mikro dan kecil:  
a. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  - 1585 - 
s/ Jasa  b. Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
c. Persyaratan proses mengacu pada keseuaian SOP GBP.   
B. Skala usaha menengah dan besar  
a. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit sapi potong,  
b. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisioner)  - 1586 - 
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan  terdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan sapi potong mengacu pada GBP sapi potong  
 
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan sapi potong, sebagai berikut:  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secar a tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara - 1587 - 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pe mbibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4. Pengawasan dilakuka n oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau p etugas yang ditunjuk.  
5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
 
C. Laporan  
1) Menyampaikan laporan penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  
4) Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 
setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
 
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  - 1588 - 
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
STANDAR USAHA BUDIDAYA SAPI POTONG  
NO KBLI 01411  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan  kelompok budidaya sapi potong mencakup pengembangbiakan 
untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon  sapi siap potong.  
2 Istilah dan 
Definisi  1. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha  budidaya.  
2. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara 
natural/alami.  
3. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
4. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha 
peternakan.  
5. Ternak adalah h ewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
6. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskann ya - 1589 - 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
 
7. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang 
mempunyai ciri -ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
8. Rumpun/galur tern ak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
9. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri  dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
10. Pedoman budidaya sapi potong yang baik selanjutnya disebut Good Farming Practice ( GFP) sapi potong adalah 
sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan yang melaksanakan kegiatan budidaya sapi 
potong dalam menghasilkan sapi potong  yang bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha Budidaya Sapi Potong didasarkan atas jumlah bakalan (mikro dan kecil) dan jumlah betina 
produktif bakalan (menengah dan besar):  
A. Skala Mikro  
1) Pembiakan terdiri atas mikro : ≤ 5 ekor  
2) Penggemukan terdiri atas mikro : ≤ 6 ekor  
B. Skala Kecil  
1) Pembiakan : 6 -50 ekor  - 1590 - 
2) Penggemukan :7 -60 ekor  
 
C. Skala Menengah  
1) Pembiakan :51 -1.000 ekor  
2) Penggemukan : 61 – 1.150 ekor  
D. Skala Besar  
1) Pembiakan : ≥ 1.001 ekor  
2) Penggemukan : ≥ 1.151 ekor  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
-  
B. Skala usaha menengah  
- 
C. Skala Usaha Besar  
1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
khusus Usaha  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
     - - 1591 - 
B. Skala usaha menengah dan besar:  
1) Menerapkan GFP sapi potong Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian/lembaga.  
4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan 
paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.  
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan 
dan/atau pengolahan limbah  
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat 
ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi  
3) Usaha budidaya sapi potong harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai 
dengan kebutuhan.  
4) Obat Hewan  
a) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya  sapi potong  harus memilik i nomor pendaftaran;  - 1592 - 
b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan 
obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk skala usaha :  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah antara lain :  
Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector, recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
-  
B.  Skala usaha menengah  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) standar produksi.  
3) harga produk dan,  
4) cara mendapatkan produk.  - 1593 - 
C. Skala usaha besar  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) standar produksi.  
3) harga produk dan,  
4) cara mendapatkan produk  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/ Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan.  
2) Persyaratan proses mengacu pada keseuaian SOP budidaya/GFP.  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis sapi potong, dan  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP budidaya/GFP  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  - 1594 - 
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, un tuk 
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya sapi potong mengacu pada GFP sapi potong  
 
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya sapi potong, sebagai berikut :  
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), - 1595 - 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan checklist  pemenuhan persyaratan dalam 
GFP sapi potong.  
3) Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pe mbibit kepada Kepala Dinas 
yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
4) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
5) Pengawasan dilakuka n oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau p etugas yang ditunjuk.  
6) Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin 
usaha dan/atau sewaktu -waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang 
berlaku.  
7) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  - 1596 - 
 
 
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  
4. Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 
setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
 
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 
 
 
 
 
 - 1597 - 
 
 
STANDAR USAHA PEMBIBITAN SAPI PERAH  
NO KBLI 01412  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 
sapi perah, untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, semen dan embrio.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
b. Perusaha an Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak 
berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertent u 
c. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami 
untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar.  
d. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit, bakalan, ter nak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
e. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakuk an usaha peternakan.  - 1598 - 
f. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya dan perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi 
oleh manusia  
g. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta 
memenu hi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
h. Benih Ternak adalah yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi ternak yang berupa mani, sel telur, 
telur tertunas, dan embrio  
i. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak  dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
j. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yan g dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
k. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik 
tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru di intr oduksikan ke 
dalam negara Indonesia.  
l. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikemb angkan.  
m. Pedoman pembibitan sapi perah yang baik yang selanjutnya disebut Good Breeding Practice ( GBP) sapi Perah 
adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan yang melaksanakan kegiatan pembibitan 
sapi perah dalam menghasilkan bibit sapi perah yang bermutu baik.  - 1599 - 
 
 
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha Pembibitan Sapi Perah didasarkan atas jumlah betina produktif :  
A. Skala Mikro kecil : ≤   3 ekor  
B. Skala Kecil : 4 -30 ekor  
C. Skala Menengah : 31 -600 
D. Skala Besar: ≥ 601 ekor 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
b. Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
c. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
d. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan merupakan galur baru.  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
- 
B. Skala usaha menengah dan besar:  - 1600 - 
a. Menerapkan GBP sapi perah dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian/lembaga.  
d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.  
6 Sarana  
 
 A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan kandang pedet untuk minum susu, pedet lepas sapih, dara/muda, induk 
melahirkan, dan induk laktasi serta kandang isolasi  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
3) Tersedianya kandang jepit untuk pe layanan kesehatan hewan dan perkawinan  
4) tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau 
pengolahan limbah  
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
3) Bibit yang digunakan untuk pembibitan sapi perah harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan 
ketentuan peraturan per undang -undangan.  
4) Pakan : Usaha pembibitan sapi perah harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai - 1601 - 
dengan kebutuhan.  
 
5) Obat Hewan  
a) Obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan sapi perah harus memiliki nomor pendaftaran;  
b) Obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
c) Penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah:  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar:  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector, recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  
  A. Skala usaha mikro dan kecil  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  - 1602 - 
1) Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) Standar produksi  
3) Harga produk; dan  
4) Cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/ Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil:  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
2) Sesuai dengan standar yang berlaku, dan  
3) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GBP.  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit sapi perah,  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  - 1603 - 
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6) Tindakan p encegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan sapi perah mengacu pada GBP sapi perah  
 
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan sapi perah, sebagai berikut:  
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  - 1604 - 
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan chek lis t pemenuhan persyaratan dalam 
GBP Sapi Perah  
3) Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. Pengawasan langsung dilakukan  dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pe mbibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
4) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
5) Pengawasan dilakuka n oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau p etugas yang ditunjuk.  
6) Evaluasi perizinan usaha dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha 
dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang berlaku  
7) Hak dan kewajiban pengaw asan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
 
 - 1605 - 
 
 
C. Laporan  
1) Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  
4) Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 
6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
 
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 
 
 
 
 
 - 1606 - 
 
 
STANDAR USAHA BUDIDAYA SAPI PERAH  
NO KBLI 01412  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok budidaya sapi perah mencakup pengembangbiakan untuk 
menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap perah.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya dan perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi 
oleh manusia;  
b. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan;  
c. Peternakan adalah suatu usaha budidaya ternak dalam lokasi tertentu dimana terjadi proses produksi untuk 
tujuan tertentu.  
d. Peternakan Sapi Perah adalah usaha budidaya ternak sapi perah dengan tujuan utama menghasilkan susu;  
e. Budidaya Ternak adalah semua kegiatan dalam proses produk si untuk mempermudah hasil hasil ternak sesuai 
tujuannya;  
f. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  - 1607 - 
 
 
g. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak 
berbadan hukum, yang di dirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu  
h. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
i. Ransum Sapi perah adalah campuran bahan baku makanan ternak yang tinggi nilai gizinya dan mudah dicerna, 
sedangkan pakan hijauan adalah rerumputan atau dedaunan yang digunakan sebagai makanan tern ak;. 
j. Kandang adalah kandang yang diperuntukan sesuai fungsinya, yang benar benar bersih mempunyai uadara segra, 
sinar matahari yang cukup dan mudah dibersihkan.  
k. Pedoman budidaya sapi perah yang baik yang selanjutnya disebut Good Farming Practice ( GFP) sapi Perah adalah 
sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan budidaya ternak sapi perah 
yang baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha Budidaya Sapi Perah didasarkan atas jumlah betina produktif :  
A. Skala Mikro kecil : ≤ 4 ekor  
B. Skala Kecil : 5 -45 ekor  
C. Skala Menengah : 46 -850 
D. Skala Besar : ≥ 851 ekor  
4 Persyaratan A. Skala usaha mikro dan kecil :  - 1608 - 
Umum Usaha  -  
 
B. Skala usaha menengah  
- 
C. Skala Usaha Besar  
1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus :  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
- 
B. Skala usaha menengah :  
1) Menerapkan cara budidaya sapi perah yang baik, paling lambat 6 bulan.  
2) Memenuhi self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya, durasi paling lambat 6 bulan  
3) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, durasi setiap triwulan.  
C. Skala usaha besar :  
1) Menerapkan GFP sapi perah dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
4) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketent uan - 1609 - 
kementerian / lembaga.  
 
5) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.  
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau 
pengolahan limbah  
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
3) Usaha budidaya sapi perah harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan 
kebutuhan.  
4) Obat Hewan  
a. Obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya sapi perah harus memiliki nomor pendaftaran;  
b. Obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai den gan peruntukannya; dan  
c. Penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat - 1610 - 
hewan.  
 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk skala usaha:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah antara lain :  
Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector, recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Pelayanan skala usaha mikro dan kecil  
-  
B. Skala usaha menengah  
1) Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) Standar produksi.  
3) Harga produk dan,  
4) Cara mendapatkan produk.  
 
C. Skala usaha besar  - 1611 - 
1) Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) Standar produksi.  
3) Harga produk dan,  
4) Cara mendapatkan produk  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/ Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan.  
2) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP bidadaya/GFP.  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan sapi siap perah.  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP budidaya/GFP  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  - 1612 - 
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
 
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
 
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya sapi perah mengacu pada GFP sapi perah  
 
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya sapi perah, sebagai berikut:  - 1613 - 
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan checklist  pemenuhan persyaratan dalam 
GFP Sapi Perah  
3) Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. Pengawasan langsung dilakukan  dengan cara pemeriksaan di lokasi budidaya dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pemb ibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
4) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
5) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau pet ugas yang ditunjuk.  
6) Evaluasi perizinan usaha dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha 
dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang berlaku  
7) Hak dan kewajiban pengawas an perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  - 1614 - 
 
 
C. Laporan  
1) Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  
4) Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 
6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
 
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 
 
 
 
 
 - 1615 - 
 
 
STANDAR USAHA PEMBIBITAN KERBAU POTONG  
NO KBLI 01413  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha kerbau potong yang melakukan kegiatan 
pembibitan untuk menghasilkan ternak bibit kerbau potong, semen dan embrio.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Pembibitan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan.  
b. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperunt ukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai - 1616 - 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
 
h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberi kan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
j. Pedoman pembibitan kerbau potong yang baik selanjutnya disebut Good Breeding Practice ( GBP) kerbau potong 
adalah sebag ai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan kegiatan 
pembibitan untuk menghasilkan bibit  kerbau potong.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha pembibitan kerbau potong didasarkan atas jumlah betina produktif :  
A. Skala Mikro kecil : ≤ 4 ekor  
B. Skala Kecil : 5 -38 ekor  
C. Skala Menengah : 39 -750 ekor  
D. Skala Besar : ≥ 751 ekor  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  a. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).  
b. Perizinan Usaha melalui Online Single Submission (OSS) .  
5 Persyaratan 
Khusus Usaha  Persyaratan khusus :  
A. Skala usaha mikro dan kecil  - 1617 - 
- 
 
B. Skala usaha menengah :  
1) Menerapkan cara pembibitan kerbau potong yang baik, paling lambat 6 bulan.  
2) Memenuhi self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya, durasi paling lambat 6 bulan  
3) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, durasi setiap triwulan.  
 
C. Skala usaha besar :  
1) Menerapkan GBP kerbau potong dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
4) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian / lembaga.  
5) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan per aturan perundangan 
paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.  
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan  
 
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  - 1618 - 
1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan 
dan/atau pengolahan limbah  
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pi ta ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
3) Usaha pembibitan kerbau potong harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai 
dengan kebutuhan.  
4) Obat Hewan  
a. Obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan kerbau potong harus memiliki nomor pendaftaran;  
b. Obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
c. Penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undan gan di bidang obat 
hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk skala usaha:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah antara lain :  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector, recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas - 1619 - 
dan fungsi masing -masing).  
 
8 Pelayanan  A. Pelayanan skala usaha mikro dan kecil  
-  
B. Skala usaha menengah  
1) Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) Standar produksi.  
3) Harga produk dan,  
4) Cara mendapatkan produk.  
C. Skala usaha besar  
1) Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) Standar produksi.  
3) Harga produk dan,  
4) Cara mendapatkan produk  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan.  
2) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP pembibitan/GBP kerbau  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan kerbau siap potong  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP pembibitan/GBP  - 1620 - 
 
 
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkat kan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  - 1621 - 
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A) Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan kerbau potong pada GBP kerbau potong.  
B) Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan kerbau potong, sebagai berikut:  
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyara tan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan checklist  pemenuhan persyaratan dalam 
GBP kerbau potong  
3) Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. Pengawasan langsung dilakukan  dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak ses uai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  - 1622 - 
b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
4) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk peni laian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
5) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Was bitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
6) Evaluasi perizinan usaha dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin 
usaha dan/at au sewaktu waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang 
berlaku  
7) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C) Laporan  
1) Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi.  
4) Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 
setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D) Saluran Pengaduan Masyarakat  - 1623 - 
1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
STANDAR USAHA BUDIDAYA KERBAU POTONG  
NO KBLI 01413  
 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok budidaya kerbau perah mencakup pengembangbiakan 
untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kerbau siap potong.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan 
budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 
dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha budidaya.  
b. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin pete rnakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaa n yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta - 1624 - 
memen uhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
 
h. Rumpun/galur ternak yang selanj utnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpu n yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran d an 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
k. Pedoman budidaya kerbau potong yang baik selanjutnya disebut Good Farming Practice ( GFP) kerbau potong 
adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan kegiatan budidaya 
kerbau potong dalam menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon 
kerbau siap potong.  - 1625 - 
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha Budidaya Kerbau Potong didasarkan atas jumlah betina/pejantan:  
A. Skala Mikro kecil : ≤ 4 ekor  
B. Skala Kecil : 5 -38 ekor  
C. Skala Menengah : 39 -750 
D. Skala Besar : ≥ 751 ekor  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  a. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).  
b. Perizinan Usaha melalui Online Single Submission (OSS) .  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
-  
B. Skala usaha menengah  
- 
C. Skala Usaha Besar  
1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
6 Sarana  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
     - 
B. Skala usaha menengah dan besar:  - 1626 - 
1) Menerapkan GFP kerbau potong dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian / lembaga.  
4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.  
 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan  
 
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau 
pengolahan limbah  
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
3) Usaha budidaya kerbau potong harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai 
dengan kebutuhan.  
4) Obat Hewan  - 1627 - 
a) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya  kerbau potong  harus memiliki nomor pendaftaran;  
b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
 
 
8 Pelayanan  Sumber daya manusia untuk skala usaha :  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah antara lain :  
Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector, recorder , dokter hewa n (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil  
-  
B.  Skala usaha menengah  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  - 1628 - 
2) standar produksi.  
3) harga produk dan,  
4) cara mendapatkan produk.  
C. Skala usaha besar  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) standar produksi.  
3) harga produk dan,  
4) cara mendapatkan produk  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  - 1629 - 
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya kerbau potong mengacu pada GFP kerbau 
potong.  
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya kerbau potong, sebagai berikut :  
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemen uhan terhadap persyaratan produk/jasa  - 1630 - 
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan checklist pemenuhan persyaratan dalam 
GFP kerbau.  
3) Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pe laporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas 
yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
4) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperluk an. 
5) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwen ang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
6) Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin 
usaha dan/atau sewaktu -waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang 
berlak u. 
7) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  - 1631 - 
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  
4. Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 
6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalu i layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 
STANDAR USAHA PEMBIBITAN KERBAU PERAH  
NO KBLI 01414  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha kerbau potong yang melakukan kegiatan 
pembibitan untuk menghasilkan ternak bibit kerbau perah, semen dan embrio.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Pembibitan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan.  
b. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperju albelikan.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, ser ta sarana dan prasarana.  - 1632 - 
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau has il ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
 
h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok indi vidu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam ha l kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
j. Pedoman pembibitan kerbau perah yang baik selanjutnya disebut Good Breeding Practice ( GBP) kerbau perah 
adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan peru sahaan peternakan dalam melaksanakan kegiatan 
pembibitan untuk menghasilkan bibit  kerbau perah.  - 1633 - 
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha pembibitan kerbau perah didasarkan atas jumlah betina produktif :  
A. Skala Mikro kecil : ≤ 4 ekor  
B. Skala Kecil : 5 -38 ekor  
C. Skala Menengah : 39 -750 ekor  
D. Skala Besar : ≥ 751 ekor  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  a. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).  
b. Perizinan Usaha melalui Online Single Submission (OSS) .  
5 Persyaratan 
Khusus Usaha  Persyaratan khusus :  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
- 
B. Skala usaha menengah :  
1) Menerapkan cara pembibitan kerbau perah yang baik, paling lambat 6 bulan.  
2) Memenuhi self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya, durasi paling lambat 6 bulan  
3) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, durasi setiap triwulan.  
C. Skala usaha besar :  
1) Menerapkan GBP kerbau perah dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
4) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian / lembaga.  
5) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan per aturan perundangan - 1634 - 
paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.  
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan 
dan/atau pengolahan limbah  
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pit a ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
 
3) Usaha pembibitan kerbau perah harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai 
dengan kebutuhan.  
4) Obat Hewan  
a. Obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan kerbau perah harus memiliki nomor pendaftaran;  
b. Obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
c. Penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
7 Struktur Sumber daya manusia untuk skala usaha:  - 1635 - 
Organisasi 
SDM  A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah antara lain :  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector, recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Pelayanan skala usaha mikro dan kecil  
-  
B. Skala usaha menengah  
1) Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) Standar produksi.  
3) Harga produk dan,  
4) Cara mendapatkan produk.  
C. Skala usaha besar  
1) Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) Standar produksi.  
3) Harga produk dan,  
4) Cara mendapatkan produk  - 1636 - 
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan.  
2) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP pembibitan/GBP kerbau  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan kerbau siap potong  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP pembibitan/GBP  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  - 1637 - 
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan kerbau perah pada GBP kerbau.  
 
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan kerbau potong, sebagai berikut:  
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan checklist  pemenuhan persyaratan dalam - 1638 - 
GBP kerbau  
3) Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan  secara tidak langsung.  
a. Pengawasan langsung dilakukan  dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui p elaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
4) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlu kan. 
  
5) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat ber wenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
6) Evaluasi perizinan usaha dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin 
usaha dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang 
berlak u 
7) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
 
C. Laporan  
1) Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah - 1639 - 
rendah dan tinggi  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  
4) Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 
setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
 
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melal ui layanan pengaduan OSS  
2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
STANDAR USAHA BUDIDAYA KERBAU PERAH  
NO KBLI 01414  
 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok budidaya kerbau perah mencakup pengembangbiakan 
untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kerbau siap diperah.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan 
budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 
dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha budidaya.  
b. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat be rkembang biak secara natural/alami.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, - 1640 - 
pemasaran, pe ngusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku i ndustri, 
jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta 
memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
 
h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok indi vidu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang dima nfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ter nak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
k. Pedoman budidaya kerbau perah yang baik selanjutnya disebut Good Farming Practice ( GFP) kerbau perah adalah 
sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam mela ksanakan kegiatan budidaya kerbau - 1641 - 
potong dalam menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kerbau siap 
di perah.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha Budidaya Kerbau Perah didasarkan atas jumlah betina produktif:  
A. Skala Mikro kecil : ≤ 4 ekor  
B. Skala Kecil : 5 -38 ekor  
C. Skala Menengah : 39 -750 
D. Skala Besar : ≥ 751 ekor  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
-  
B. Skala usaha menengah  
- 
C. Skala Usaha Besar  
1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
     - 
B. Skala usaha menengah dan besar:  - 1642 - 
1) Menerapkan GFP kerbau potong dan p eraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian / lembaga.  
4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha s esuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.  
 
 
 
6 Sarana  A.  Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan  
B.  Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1)  Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau 
pengolahan limbah  
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
3) Usaha budidaya kerbau potong harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai 
dengan kebutuha n. - 1643 - 
4)  Obat Hewan  
a)  obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya  kerbau potong  harus memiliki nomor pendaftaran;  
b)  obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; da n 
c)  penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk skala usaha :  
A.  Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B.  Skala usaha menengah antara lain :  
Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C.  Skala usaha besar  
Memiliki mana ger, supervisor, operator, inseminator, selector, re corder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) standar produksi.  - 1644 - 
3) harga produk dan,  
4) cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  A.  Skala usaha mikro dan kecil :  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan.  
2) Persyaratan proses mengacu pada keseuaian SOP budidaya/GFP.  
B.  Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis kerbau potong, dan  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP budidaya/GFP  
ii.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  - 1645 - 
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya kerbau perah mengacu pada GFP kerbau.  
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya kerbau perah, sebagai berikut :  
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  - 1646 - 
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan checklist  pemenuhan persyaratan da lam 
GFP kerbau.  
3) Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
4) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan pr oses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
5) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi ata u kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
6) Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin 
usaha dan/atau sewaktu -waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang 
berlaku.  
7) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan  - 1647 - 
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi.  
4. Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 
6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
STANDAR USAHA PEMBIBITAN KUDA DAN SEJENISNYA  
NO KBLI 01420  
PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 
kuda dan sejenisnya, untuk menghasilkan ternak bibit kuda dan sejenisnya, semen dan embrio.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
b. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami 
untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar.  - 1648 - 
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, tern ak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakuka n usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mem punyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
 
g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok indiv idu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang diman faatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan tern ak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  - 1649 - 
k. Pedoman Pembibitan Kuda Yang Baik yang selanjutnya disebut GBP kuda adalah acuan bagi pembibit kuda 
dalam menghasilkan bibit kuda  yang bermutu baik.  
 
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha Pembibitan Kuda dan sejenisnya didasarkan atas jumlah induk/pejantan :  
A. Skala Mikro kecil : < 4 ekor  
B. Skala Kecil  : 5 - 42 ekor  
C. Skala Menengah : 43 - 833 
D. Skala Besar : ≥ 834 ekor  
 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
4) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan merupakan galur baru.  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentu an Lembaga OSS.  
5 Persyaratan 
Khusus Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  - 1650 - 
Usaha  - 
B. Skala usaha menengah dan besar:  
a. Menerapkan GBP kuda dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian / lembaga.  
d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilaku kan selama berusaha.  
 
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau 
pengolahan limbah  
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
3) Bibit yang digunakan untuk pembibitan kuda harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undan gan. - 1651 - 
4) Usaha pembibitan kuda harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan 
kebutuhan.  
5) Obat Hewan  
a) obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan kuda harus memiliki nomor pendaftaran;  
b)  obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
c)  penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah:  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar:  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector, recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).   
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
-  - 1652 - 
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) standar produksi  
3) harga produk; dan  
4) cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil:  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
2) Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
3) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian GBP kuda.   
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit kuda, dan  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan GBP kuda.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  - 1653 - 
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
 
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
         c.  Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan kuda mengacu pada GBP kuda  
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan kuda, sebagai berikut:  - 1654 - 
 1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pe mbibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4) Pengawasan dilakuka n oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau p etugas yang ditunjuk.  
5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
1) Menyampaikan laporan penerapan GBP kuda paling lambat setiap 6 bulan  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  - 1655 - 
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  
4) Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 
setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1) Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2) Sesuai dengan pengaduan yang ada  di K/L  
 
 
STANDAR USAHA BUDIDAYA KUDA DAN SEJENISNYA  
NO KBLI 01420  
PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya 
berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan kuda potong, kuda perah, kuda pacu, kuda tunggang, kuda tarik, 
kuda kavaleri, kuda polo, dan kuda kesayangan, bagal, hinni dan sejenisnya  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
b. Budidaya adalah rangkaian kegiatan memelihara ternak agar dapat berkembang biak secara natural/alami.  - 1656 - 
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat  dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mew ariskannya serta 
memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
 
g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok indiv idu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang diman faatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan tern ak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  - 1657 - 
k. Pedoman Budidaya Kuda Baik yang selanjutnya disebut GFP kuda adalah acuan bagi Pembudidaya kuda dalam 
menghasilkan kuda potong, kuda perah, kuda pacu, kuda tunggang, kuda tarik, k uda kavaleri, kuda polo, dan 
kuda kesayangan, bagal, hinni dan sejenisnya.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha Budidaya Kuda dan sejenisnya didasarkan atas jumlah induk/pejantan :  
A. Skala Mikro kecil : < 10 ekor  
B. Skala Kecil  : 11 -100 ekor  
C. Skala Menengah : 101 -2.000  
D. Skala Besar : ≥ 2.001 ekor  
 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
4) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan merupakan galur baru.  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.  
5 Persyaratan 
Khusus Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  - 1658 - 
Usaha  - 
B. Skala usaha menengah dan besar:  
a. Menerapkan GFP kuda dan p eraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian / lembaga.  
d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.  
 
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau 
pengolahan limbah  
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
3) Bibit yang digunak an untuk budidaya kuda harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  - 1659 - 
4) Usaha budidaya kuda harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan 
kebutuhan.  
5) Obat Hewan  
a) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya kuda  harus memiliki nomor pendaftaran;  
b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah:  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembudidayaan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta 
mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar:  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector, recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
-  - 1660 - 
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) standar produksi  
3) harga produk; dan  
4) cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil:  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
2) Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
3) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian GFP kuda.   
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit kuda, dan  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan GFP kuda.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  - 1661 - 
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan  terdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya kuda mengacu pada GFP kuda  
 
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya kuda, sebagai berikut:  - 1662 - 
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berka la oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4) Pengawasa n dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
 
C. Laporan  
1) Menyampaikan laporan penerapan GFP kuda paling lambat setiap 6 bulan  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah - 1663 - 
rendah dan tinggi  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  
4) Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 
6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
 
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
STANDAR USAHA PEMBIBITAN UNTA DAN SEJENISNYA  
NO KBLI 01430  
PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 
unta dan sejenisnya, untuk menghasilkan ternak bibit unta dan sejenisnya, semen dan embrio dan melakukan 
kegiatan budidaya unta berupa perkembang biakan untuk menghasilk an unta potong, unta perah dan sejenisnya 
seperti llama, alpacas, vicunas dan guanacos.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  - 1664 - 
b. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar  dapat berkembang biak secara natural/alami 
untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan pelih araan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies ya ng mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk t ujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam nega ra Indonesia.  
j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak - 1665 - 
yang akan dikembangkan.  
k. Pedoman Pembibi tan Unta Yang Baik yang selanjutnya disebut GBP unta adalah acuan bagi pembibit unta dalam 
menghasilkan bibit unta  yang bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha Pembibitan Unta  dan sejenisnya didasarkan atas kriteria  modal usaha (PP 7/2021)  : 
A. Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
B. Usaha Kecil:  > Rp 1.000.000.000  - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
C. Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; 
dan 
D. Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
4) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan merupakan galur baru.  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.  
5 Persyaratan 
Khusus Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  - 1666 - 
Usaha  - 
B. Skala usaha menengah dan besar:  
1) Menerapkan GBP unta Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian / lembaga.  
4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilaku kan selama berusaha.  
 
6 Sarana  B. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan  
C. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
5) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau 
pengolahan limbah  
6) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
7) Bibit yang digunakan untuk pembibitan unta harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undan gan. - 1667 - 
8) Usaha pembibitan unta harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan 
kebutuhan.  
9) Obat Hewan  
a) obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan unta harus memiliki nomor pendaftaran;  
b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan  pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah:  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar:  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector , recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).   
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
-  - 1668 - 
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) standar produksi  
3) harga produk; dan  
4) cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil:  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
2) Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
3) Persyaratan proses mengacu pada keseuaian GBP unta.   
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit unta, dan  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan GBP unta.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  - 1669 - 
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan  terdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan unta mengacu pada GBP unta  
 
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan unta, sebagai berikut:  - 1670 - 
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pe mbibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4) Pengawasan dilakuka n oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau p etugas yang ditunjuk.  
5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
 
C. Laporan  
1) Menyampaikan laporan penerapan GBP unta paling lambat setiap 6 bulan  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah - 1671 - 
rendah dan tinggi  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  
4) Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 
setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
 
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
STANDAR USAHA BUDIDAYA UNTA DAN SEJENISNYA  
NO KBLI 01430  
PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya 
unta berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan unta potong, unta perah dan sejenisnya seperti llama, alpacas, 
vicunas dan guanacos.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerinta h daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
b. Budidaya adalah rangkaian kegiatan memelihara ternak agar dapat berkembang biak secara natural/alami.  - 1672 - 
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau kor porasi yang melakukan usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit ad alah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
 
g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan  dapat diwariskan pada keturunannya.  
h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Rumpun /galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  - 1673 - 
k. Pedoman Budidaya Unta Yang Baik yang selanjutnya disebut GFP unta adalah acuan bagi pembibit unta dalam 
menghasilkan bibit unta  yang bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha berdasarkan PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan 
koperasi dan usaha mikro, kecil dan menegah  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
4) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan merupakan galur baru.  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentu an Lembaga OSS.  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
- 
B. Skala usaha menengah dan besar:  
1) Menerapkan GFP unta dan p eraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan - 1674 - 
kementerian / lembaga.  
4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilaku kan selama berusaha.  
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan  
 
 
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan 
dan/atau pengolahan limbah  
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
3) Bibit yang digunakan untuk budidaya unta harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
4) Usaha budidaya unta harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan 
kebutuhan.  
5) Obat Hewan  
a) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya unta harus memiliki nomor pendaftaran;  - 1675 - 
b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
 
 
B. Skala usaha menengah:  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembudidayaan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta 
mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar:  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector , recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).   
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) standar produksi  - 1676 - 
3) harga produk; dan  
4) cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  C. Skala usaha mikro dan kecil:  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
2) Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
3) Persyaratan proses mengacu pada keseuaian GFP unta.   
D. Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit unta, dan  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  - 1677 - 
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdo kumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya unta mengacu pada GFP unta  
 
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya unta, sebagai berikut:  
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  - 1678 - 
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4) Pengawasan d ilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan /atau petugas yang ditunjuk.  
5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
 
C. Laporan  
1) Menyampaikan laporan penerapan GFP unta paling lambat setiap 6 bulan  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  - 1679 - 
4) Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 
setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
 
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 
 
 
STANDAR USAHA PEMBIBITAN DOMBA POTONG  
NO KBLI 01441  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA POTONG  
1 Ruang 
Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba potong untuk menghasilkan 
ternak bibit domba potong, semen dan embrio.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Pembibitan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan.  
b. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untu k keperluan sendiri atau diperjualbelikan.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, - 1680 - 
pemasar an, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
g. Rumpun ternak y ang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
 
h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal keb ijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
j. Pedoman pembibitan domba potong yang baik selanjutnya disebut GBP Domba potong adalah sebagai dasar 
acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan pembibitan d omba  dalam menghasilkan domba potong yang 
bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha Pembibitan Domba Potong didasarkan atas jumlah betina produktif :  
A. Skala Mikro kecil : < 15 ekor  - 1681 - 
B. Skala Kecil  : 16 – 150 ekor  
C. Skala Menengah : 151 – 3.000 ekor  
D. Skala Besar : > 3.001 ekor  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
-  
B. Skala usaha menengah  
- 
 
 
C. Skala Usaha Besar  
1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
4) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan merupakan galur baru  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
     - 
B. Skala usaha menengah dan besar:  - 1682 - 
1) Menerapkan GBP Domba potong  dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian / lembaga.  
4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha s esuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.  
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan 
limbah;  
b. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum dan alat kebersihan kandang serta sarana recording 
(timbangan, pita dan tongkat ukur) dan s arana identifikasi untuk pembibitan.  
c. Bibit: Bibit yang digunakan untuk pembibitan domba    harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
d. Pakan: usaha pembibitan atau budidaya domba    harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan 
berkualitas  
e. Obat Hewan  
1) obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan domba harus memiliki nomor pendaftaran;  - 1683 - 
2) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peru ntukannya; dan penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan di bidang obat hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk skala usaha :  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah antara lain :  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan,  pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector, recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
      -  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) standar produksi  
3) harga produk; dan  
4) cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan A. Skala usaha mikro dan kecil:  - 1684 - 
Produk/ 
Proses/Jasa  1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
2) Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
3) Persyaratan proses mengacu pada keseuaian SOP GBP.   
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit domba potong, dan  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  - 1685 - 
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa,  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan domba potong mengacu pada GBP Domba 
potong  
 
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan domba potong, sebagai berikut:  
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self declaration), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  - 1686 - 
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Pengawasan dilakukan secara langsung (on spot) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala ata u sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
 
 
4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berda sarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
 
C. Laporan  
1) Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang - 1687 - 
berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi.  
4) Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 
6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
 
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 
 
 
STANDAR USAHA BUDIDAYA DOMBA POTONG  
NO KBLI 01441  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA POTONG  
1 Ruang 
Lingkup  Kelompok ini mencakup kegiatan budidaya domba potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak 
atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon domba siap potong  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan 
budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah 
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha budidaya.  
b. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan mem elihara hewan agar dapat berkembang biak secara 
natural/alami.  - 1688 - 
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen , pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai peng hasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pad a keturunannya.  
g. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
h. Pedoman budidaya domba poto ng baik yang selanjutnya disebut GFP domba potong adalah sebagai dasar acuan 
bagi peternak dan perusahaan peternakan yang melaksanakan kegiatan budidaya domba potong dalam 
menghasilkan domba potong  yang bermutu baik  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha Budidaya Domba Potong didasarkan atas jumlah induk/pejantan :  
A. Skala Mikro kecil : < 25 ekor  
B. Skala Kecil  : 26 – 250 ekor  
C. Skala Menengah : 251 – 5.000 ekor  
D. Skala Besar : > 5.001 ekor  
4 Persyaratan A. Skala usaha mikro dan kecil :  - 1689 - 
Umum Usaha  -  
B. Skala usaha menengah  
- 
C. Skala Usaha Besar  
1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
 
 
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
     - 
B. Skala usaha menengah dan besar:  
1) Menerapkan GFP Domba potong dan p eraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementer ian / lembaga.  
4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.  - 1690 - 
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1) Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan 
limbah;  
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum dan alat kebersihan kandang serta sarana recording 
(timbangan, pita dan tongkat ukur) dan sarana identifikasi untuk pembibitan.  
3) Pakan: usaha budidaya domba    harus menyediakan pakan dengan jumlah cuku p dan berkualitas  
 
4) Obat Hewan  
a) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya domba harus memiliki nomor pendaftaran;  
b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan di bidang obat hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk skala usaha :  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah antara lain :  
Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya,  pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu - 1691 - 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector, recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
      -  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) standar produksi  
3) harga produk; dan  
4) cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil:  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
2) Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
3) Persyaratan proses mengacu pada keseuaian SOP GFP.   
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar domba potong, dan  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GFP.  
10  Sistem 
Manajemen A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- - 1692 - 
Usaha  B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
 
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdoku mentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  - 1693 - 
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa,  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya domba potong mengacu pada GFP Domba 
potong  
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya domba potong, sebagai berikut:  
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Pengawasan dilakukan secara langsung (on spot) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  budidaya dan peredaran secara berkala 
oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilaku kan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu  apabila diperlukan.  
4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota - 1694 - 
terdekat berdasarkan permintaan  dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
1) Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi.  
4) Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 
6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1) disampaikan langsung maupun ti dak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
STANDAR  USAHA  PEMBIBITAN KAMBING POTONG  
NO KBLI 01442  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING POTONG  
1 Ruang 
Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk 
menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Pembibitan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah - 1695 - 
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan.  
b. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan  sendiri atau diperjualbelikan.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan,  bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok indiv idu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal  kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
j. Pedoman pembibitan kambing potong baik yang selanjutnya disebut GBP kambing potong adalah sebagai dasar 
acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan yang  melaksanakan kegiatan budidaya menghasilkan kambing - 1696 - 
potong  yang bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha Pembibitan Kambing Potong didasarkan atas jumlah betina produktif  
A. Skala Mikro kecil : < 15 ekor  
B. Skala Kecil  : 16 – 150 ekor  
C. Skala Menengah : 151 – 3.000 ekor  
D. Skala Besar : > 3.001 ekor  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
-  
B. Skala usaha menengah  
- 
C. Skala Usaha Besar  
1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
4) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan merupakan galur baru  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan  Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
khusus Usaha  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
     - - 1697 - 
B. Skala usaha menengah dan besar:  
1) Menerapkan GBP Kambing potong dan p eraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian / lembaga.  
4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.  
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1) Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan 
limbah;  
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum dan alat kebersihan kandang serta sarana recording 
(timbangan, pita dan tongkat ukur) dan sarana identifikasi untuk pembibitan.  
3) Bibit: Bibit yang digunakan untuk pembibitan kambing  harus memenuhi pers yaratan mutu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
4) Pakan: usaha pembibitan atau budidaya kambing   harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan 
berkualitas  
5) Obat Hewan  - 1698 - 
a) obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan kambing harus memiliki nomor pendaftaran;  
b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan di bidang  obat hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk skala usaha :  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah antara lain :  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan,  pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector, recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
      -  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) standar produksi  
3) harga produk; dan  
4) cara mendapatkan produk.  - 1699 - 
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/ Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil:  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
2) Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
3) Persyaratan proses mengacu pada keseuaian SOP GBP.   
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit kambing potong,  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 
3) Komunikasi pelanggan  - 1700 - 
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa,  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan kambing potong mengacu pada GBP kambing 
potong  
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan kambing potong, sebagai berikut:  
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self declaration), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  - 1701 - 
2) Pengawasan dilakukan secara langsung (on spot) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
 
 
C. Laporan  
1) Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai k etentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi.  
4) Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap - 1702 - 
6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
 
D. Saluran Pengaduan Masy arakat  
1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA BUDIDAYA KAMBING POTONG  
NO KBLI 01442  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING POTONG  
1 Ruang 
Lingkup  Kelompok ini mencakup kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak 
atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon domba siap potong  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan 
budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, - 1703 - 
dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha budidaya.  
b. Pembudidayaan a dalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budiday a ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produkny a diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang k has dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
g. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
h. Pedoman budidaya kambing potong baik yang selanjutnya disebut GFP kambing potong adalah sebagai dasar 
acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan budidaya kambing potong dalam menghasilkan kambing potong  
yang bermutu baik  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Kambing Potong didasarkan atas jumlah induk/jantan :  
A. Skala Mikro kecil : < 25 ekor  
B. Skala Kecil  : 26 – 250 ekor  
C. Skala Menengah : 251 – 5.000 ekor  - 1704 - 
D. Skala Besar : > 5.001 ekor  
4 Persyaratan 
Umum  E. Skala usaha mikro dan kecil :  
-  
F. Skala usaha menengah  
- 
C. Skala Usaha Besar  
1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
khusus  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
     - 
B. Skala usaha menengah dan besar:  
1) Menerapkan GFP Kambing potong dan p eraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian / le mbaga.  
4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.  - 1705 - 
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1) Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan 
limbah;  
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum dan alat kebersihan kandang serta sarana recording 
(timbangan, pita dan tongkat ukur) dan sarana identifikasi untuk pembibitan.  
3) Pakan: usaha budidaya domba    harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas  
4) Obat Hewan  
a) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya domba harus memiliki nomor pendaftaran;  
b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan di bidang obat hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk skala usaha :  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah antara lain :  
Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya,  pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  - 1706 - 
C. Skala usaha besar  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector, recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
      -  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) standar produksi  
3) harga produk; dan  
4) cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil:  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
2) Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
3) Persyaratan proses mengacu pada keseuaian SOP GFP.   
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar domba potong, dan  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GFP.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang - 1707 - 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4)  Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5)  Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6)  Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
7)   Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk :  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa,  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  - 1708 - 
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya kambing potong mengacu pada GFP Kambing 
potong  
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya kambing potong, sebagai berikut:  
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self declaration), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Pengawasan dilakukan secara langsung (on spot) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  budidaya dan peredaran secara berkala 
oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh p embibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4) Pengawasan d ilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan /atau petugas yang ditunjuk.  - 1709 - 
5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
1) Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi.  
4) Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 
6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1) disampaikan langsung maupun ti dak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 
STANDAR USAHA PEMBIBITAN KAMBING PERAH  
NO KBLI 01443  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING PERAH  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan  kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 
kambing perah, untuk menghasilkan ternak bibit kambing perah dan semen.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, - 1710 - 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
b. Pembibitan adalah rangkaian kegi atan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami 
untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, al at dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
e. Ternak adala h hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewarisk annya serta 
memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
h. Rumpun/galur te rnak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  - 1711 - 
j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk me mberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
k. Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik yang selanjutnya disebut GBP kambing dan domba adalah 
acuan bagi p embibit kambing perah dalam menghasilkan bibit kambing perah  yang bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan Usaha Pembibitan Kambing Perah didasarkan atas jumlah betina produktif :  
A. Skala Mikro kecil : <15 ekor  
B. Skala Kecil  : 16 -150 ekor  
C. Skala Menengah :151 -3000 ekor  
D. Skala Besar : > 3001 ekor  
4 Persyaratan 
Umum  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
- 
B. Skala usaha menengah dan besar  
a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
1) Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
2) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
3) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan merupakan galur baru.  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.  
5 Persyaratan Persyaratan khusus:  - 1712 - 
khusus  1) Skala usaha mikro dan kecil  
- 
2) Skala usaha menengah dan besar:  
1) Menerapkan GBP Kambing dan Domba dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian / lembaga.  
4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan per aturan perundangan 
paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.  
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1) Bangunan: kandang pejantan, kandang induk, kandang laktasi, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan 
tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah  
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
dan sarana recording  
3) Bibit yang digunakan untuk pembibitan kambing perah harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
4) Usaha pembibitan kambing perah harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai - 1713 - 
dengan keb utuhan.  
5) Obat Hewan  
a) obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan kambing perah  harus memiliki nomor pendaftaran;  
b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah:  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar:  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector , recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  - 1714 - 
2) standar produksi  
3) harga produk; dan  
4) cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/  
Proses/ Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil:  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
2) Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
3) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GBP.  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit kambing perah, dan  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  - 1715 - 
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
 
 
 
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentas i, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan kambing dan domba potong mengacu pada 
GBP kambing dan domba  - 1716 - 
Pengawasan  
  
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan kambing perah, sebagai berikut:  
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan  berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang set empat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
 - 1717 - 
C. Laporan  
1) Menyampaikan laporan penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  
4) Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 
setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
 
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 
STANDAR USAHA BUDIDAYA KAMBING PERAH  
NO KBLI 01443  
PEMBIBITAN DANBUDIDAYA KAMBING PERAH  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan  kelompok budidaya kambing perah mencakup pengembangbiakan 
untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon  kambing perah siap 
perah.  
2 Istilah dan a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang - 1718 - 
Definisi  melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kot a yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
b. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara 
natural/alami.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mela kukan usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang  mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan  pada keturunannya.  
h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Pedoman budidaya kambin g perah yang baik yang selanjutnya disebut GFP kambing perah adalah sebagao dasar 
acuan bagi peterna dan perusahana peternakan budidaya kambing dalam menghasilkan kambing perah yang  - 1719 - 
yang bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan Usaha Budidaya Kambing Perah didasarkan atas jumlah induk/jantan :  
A. Skala Mikro kecil : <25 ekor  
B. Skala Kecil : 26 -250 ekor  
C. Skala Menengah : 151 -3000 ekor  
D. Skala Besar : > 3001 ekor  
4 Persyaratan 
Umum  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
- 
B. Skala usaha menengah  
- 
C. Skala Usaha Besar  
1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.  
5 Persyaratan 
khusus  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
     - 
B. Skala usaha menengah dan besar:  
1) Menerapkan GFP kambing perah dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  - 1720 - 
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian / lem baga.  
4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.  
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan 
dan/atau pengolahan limbah  
 
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
3) Usaha budidaya kambing perah harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas s esuai 
dengan kebutuhan.  
4) Obat Hewan  
a) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya  kambing perah  harus memiliki nomor pendaftaran;  
b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat - 1721 - 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk skala usaha :  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah antara lain :  
Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector, recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
 
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
-  
B.  Skala usaha menengah  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) standar produksi.  
3) harga produk dan,  
4) cara mendapatkan produk.  - 1722 - 
C. Skala usaha besar  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) standar produksi.  
3) harga produk dan,  
4) cara mendapatkan produk  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/ Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan.  
2) Persyaratan proses mengacu pada keseuaian SOP budidaya/GFP.  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis kambing perah, dan  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP budidaya  /GFP  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  - 1723 - 
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab  dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, un tuk 
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
 
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya kambing  mengacu pada GFP kambing perah  
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya kambing perah, sebagai berikut :  - 1724 - 
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan checklist  pemenuhan persyaratan dalam 
GFP sapi potong.  
3) Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas 
yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
 
4) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
5) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
6) Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin 
usaha dan/atau sewaktu -waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang - 1725 - 
berlaku.  
7) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  
4. Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 
setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
STANDAR USAHA PEMBIBITAN DOMBA PERAH  
NO KBLI 01444  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA PERAH  
1 Ruang 
Lingkup  Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba perah untuk menghasilkan 
ternak bibit domba perah, semen dan embrio.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak 
berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang - 1726 - 
mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.  
b. Pelaku Usaha Pembibitan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan.  
c. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak  untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.  
d. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
e. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
f. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, b ahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.  
g. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
h. Rumpun tern ak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
i. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak - 1727 - 
yang akan dikembangkan.  
k. Pedoman pembibitan domba perah baik yang selanjutnya disebut GBP domba perah adalah sebagai dasar  acuan 
bagi peternak dan perusahaan peternakan budidaya d omba perah dalam menghasilkan domba perah  yang 
bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha pembibitan domba perah didasarkan atas jumlah betina produktif :  
A. Skala Mikro kecil : < 15 ekor  
B. Skala Kecil  : 16 – 150 ekor  
C. Skala Menengah : 151 – 3.000 ekor  
D. Skala Besar : > 3.001 ekor  
4 Persyaratan 
Umum  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
- 
B. Skala usaha menengah  
- 
C. Skala usaha besar  
1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
4) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan merupakan galur baru  
Dura si pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  - 1728 - 
5 Persyaratan 
khusus  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
     - 
B. Skala usaha menengah dan besar:  
1) Menerapkan GBP domba perah dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian / lembaga.  
4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai deng an peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.  
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
a. Memiliki kandang pemeliharaan  
b. Penyediaan pakan dan air minum  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
a. Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan 
limbah;  
b. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum dan alat kebersihan kandang serta sarana recording 
(timbangan, pita dan tongkat ukur) dan sarana identifikasi untuk pembibitan.  
c. Bibit: Bibit yang digunakan untuk pembibitan domba harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  - 1729 - 
d. Pakan: usaha pembibitan atau budidaya domba    harus menyediakan pakan dengan jumlah cu kup dan 
berkualitas  
e. Obat Hewan  
1) Obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan domba harus memiliki nomor pendaftaran;  
2) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan di bidang obat hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk skala usaha :  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah antara lain :  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector, recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
      -  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  - 1730 - 
2) standar produksi  
3) harga produk; dan  
4) cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil:  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
2) Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
3) Persyaratan proses mengacu pada keseuaian SOP GBP.   
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit domba perah, dan  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GFP.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  - 1731 - 
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
 
 
 
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa,  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan domba perah mengacu pada GBP Domba 
perah  - 1732 - 
Pengawasan  
 B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan domba perah, sebagai berikut:  
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Pengawasan dilakukan secara langsung  (on spot) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung  dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
 
3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewak tu-waktu apabila diperlukan.  
4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  - 1733 - 
1) Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi.  
4) Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 
6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1) disampaikan langsun g maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 
 
 
STANDAR USAHA BUDIDAYA DOMBA PERAH  
NO KBLI 01444  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA PERAH  
1 Ruang 
Lingkup  Kelompok ini mencakup kegiatan budidaya domba perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau 
calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon domba siap perah  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak 
berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang - 1734 - 
mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.  
b. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan 
budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 
dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha budidaya.  
c. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan mem elihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami.  
d. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen , pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
e. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
f. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai peng hasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pad a keturunannya.  
h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Pedoman budidaya domba pera h baik yang selanjutnya disebut GFP domba perah adalah sebagai dasar acuan 
bagi peternak dan perusahaan peternakan budidaya domba potong dalam menghasilkan domba perah  yang 
bermutu baik  
3 Penggolongan Penggolongan Usaha Budidaya Domba Perah didasarkan atas jumlah induk/jantan:  - 1735 - 
Usaha  A. Skala Mikro kecil : <25 ekor  
B. Skala Kecil  : 26 – 250 ekor  
C. Skala Menengah : 251 – 5.000 ekor  
D. Skala Besar : >5.001 ekor  
4 Persyaratan 
Umum  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
- 
B. Skala usaha menengah  
- 
C. Skala usaha besar  
1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
khusus  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
     - 
B. Skala usaha menengah dan besar:  
1) Menerapkan GFP Domba perah Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan - 1736 - 
kementerian / lembaga.  
4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.  
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1) Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan 
limbah;  
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum dan alat kebersihan  kandang serta sarana recording 
(timbangan, pita dan tongkat ukur) dan sarana identifikasi untuk pembibitan.  
3) Pakan: usaha budidaya domba harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas  
4) Obat Hewan  
a. obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya domba harus memiliki nomor pendaftaran;  
b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan 
peraturan perunda ng-undangan di bidang obat hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk skala usaha :  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  - 1737 - 
B. Skala usaha menengah antara lain :  
Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector, recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
      -  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) standar produksi  
3) harga produk; dan  
4) cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil:  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
2) Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
3) Persyaratan proses mengacu pada keseuaian SOP GFP.   
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar domba perah, dan  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GFP. - 1738 - 
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdoku mentasi, untuk  - 1739 - 
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa,  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya domba perah mengacu pada GFP Domba perah  
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya domba perah, sebagai berikut:  
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration) , 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Pengawasan dilakukan secara langsung (on spot) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  budidaya dan peredaran secara berkala 
oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilaku kan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu  apabila diperlukan.  
4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas - 1740 - 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan  dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
1) Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memilik i resiko tinggi.  
4) Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 
6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2) sesuai dengan pengaduan  yang ada di K/L  
STANDAR USAHA PRODUKSI BULU DOMBA MENTAH/RAW WOOL  
NO KBLI 01445  
PRODUKSI BULU DOMBA MENTAH/RAW WOOL  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelengggaraan usaha peternakan yang 
melakukan kegiatan produksi bulu domba (wool) mentah.  
2 Istilah dan 1) Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan - 1741 - 
Definisi  usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.  
2) Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu.  
3) Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial 
atau Operasional.  
4) Bulu adalah bagian epidermis yang berasal dari semua jenis ruminansia besar, ruminansia kecil, hewan 
berlambung tunggal (monogastric) dan aneka ternak (lagomorpha)  
5) Bulu domba adalah struktur lapisan luar kulit (epidermis) yg membentuk penutup tubuh pada domba  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha berdasarkan PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan 
koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah  
4 Persyaratan 
Umum  Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.  
 
 
5 Persyaratan 
khusus  1) Persyaratan Teknis meliputi  
a) Memiliki Layout/desain bangun;  
b) Memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi;  
c) Memiliki SDM penanggung jawab teknis yang telah dilatih, di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;  
d) Memiliki akses atau sumber air bersih yang cukup dan terus menerus;  
e) Memiliki sumber listrik yang memadai;  - 1742 - 
f) Memiliki SOP pengelolaan limbah;  
2) Persyaratan teknis tersebut disampaikan dengan mengisi Kuisioner Data Khusus.  
3) Persyaratan Produksi Cara Yang Baik.  
a) Bangunan, fasilitas, dan peralatan  
1. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
2. dinding dan lantai serta langit -langit mudah dibersihkan dan didisinsifeksi.  
3. bangunan dilengkapi dengan kamar mandi/toilet yang selalu terjag a kebersihan dan sanitasinya.  
4. memiliki fasilitas pencuci tangan yang dilengkapi dengan sanitiser dan pengering tangan dan tempat 
sampah tertutup.  
5. pintu kamar mandi toilet tidak mengarah ke ruang penanganan produk.  
6. ruang produksi dilengkapi dengan sistem s irkulasi udara yang baik.  
7. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intensitasnya agar penanganan produk dan 
pembersihan dapat dilakukan dengan benar.  
b) Penanganan produk  
1. bahan baku yang digunakan berasal dari daerah yang tidak sedang wabah penyakit hewan menular yang 
bersifat zoonotik yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan 
(SKKH).  
2. memiliki Standard Operating Procedures  (SOP) penanganan produk yang terdokumentasi.  
3. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, dan bahan kimia terpisah.  - 1743 - 
4. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan 
ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai.  
5. produk yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu secara First In First Out (FIFO).  
6. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
7. Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan.  
8. Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau , dan memenuhi persyaratan 
kesehatan lingkungan.  
c) Higiene Personel  
1. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus sesuai 
dengan yang dipersyaratkan dan senantiasa terjaga kebersihannya.  
2. setiap pekerja yang menangani langsung produk dilakukan pemeriksaan kesehatan dilakukan minimal 1 
(satu) kali setahun.  
3. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.  
4. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pek erjaan dan luka tersebut harus segera 
diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya.  
5. setiap pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama, setelah 
menangani produk dan menguna kan toilet/kamar mandi.  
6. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser dan 
dibilas dengan seksama.  
7. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja atau - 1744 - 
tempat penyim panan produk.  
d) Higiene dan sanitasi  
1. peralatan dan ruangan harus mempunyai jadwal pembersihan yang teratur dan sesuai dengan prosedur 
yang ditetapkan.  
2. fasilitas dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, bersih, dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
3. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika 
tidak digunakan.  
4. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi 
persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda.  
5. memiliki program pengendalian hama terhadap serangga, rodensia, dan binatang pengganggu l ainnya  
6 Sarana  
 1) Bangunan unit produksi bulu domba mentah/raw wool dapat terdiri dari:    
2) Bangunan utama terdiri  
a) ruang pencukuran  
b) ruang domba sebelum dan setelah dicukur;  
3) Ruang penyimpanan atau gudang;  
4) Area penampungan bulu domba sementara;  
5) tempat istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian (locker) kamar mandi 
dan wc;   
6) sarana penanganan limbah.  - 1745 - 
7) Persyaratan Peralatan  
8) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif,  mudah 
dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.  
9) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan produk harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, 
kuat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat.  
10) Peralatan untuk membersihkan  dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup 
sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif.   
11) Perlengkapan standar untuk pekerja industri bulu domba meliputi:  
a) pakaian kerja khusus,  
b) apron plastik, penutup kepala, penutup mulut, sarung tangan; dan/atau sepatu boot sesuai kebutuhan;  
7 Struktur 
organisasi 
SDM dan 
SDM  
 1) Memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan 
setiap personil;  
2) Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha harus mempunyai keterampilan sesuai bidang tugasnya dan 
memahami resiko pekerjaan;  
3) Sumber daya manusia atau pekerja telah  mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene dan sanitasi;  
8 Pelayanan  Pelayanan minimum yang harus dimilki oleh pelaku usaha produksi bulu domba mentah/raw wool untuk pangan 
adalah tersedianya informasi produk da n layanan konsumen.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  - - 1746 - 
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  1) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
a) Perencanaan  
b) Pengelolaan  
c) Komunikasi pelanggan  
d) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan  
e) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
2) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
3) Pelaporan  
a. Menyampaikan laporan kegiatan produksi secara berkala.  
 
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  1) Penilaian Kesesuaian  
a) Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan mengajukan permohonan kepada 
gubernur secara daring/luring;  
b) Permohonan disampaikan dengan melampirkan  persyaratan administrasi dan teknis yang dibuktikan dengan 
pernyataan pemenuhan komitme n persyaratan teknis;  
c) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan - 1747 - 
administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.  
1. Dalam hal persyaratan tidak lengkap atau tidak benar, Dinas Daerah Provinsi menolak dan 
mengembalikan permohonan secara daring/luring;  
2. Dalam hal persyaratan lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi meneruskan kepada pejabat Otoritas 
Veteriner provinsi unt uk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner.  
d) Penilaian kesesuaian penerapan persyaratan teknis di unit usaha produk hewan dilakukan oleh Auditor NKV 
dengan memperhatikan:  
1. Kuisioner Data Umum Unit Usaha Produk Hewan;  
2. Kuisioner Data Khusus Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan; dan  
3. Pemeriksaan kelayakan dasar penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan.  
Penilaian kesesuaian penerapan teknis tersebut dilakukan dengan mengggunakan kuesioner sebagai berikut :  
 
 
 
 
1.  Tabel  Data Umum  
1.   Nama Unit Usaha 
(Perusahaan)  ……………………………………….  
2.   Jenis Unit Usaha  ……………………………………….  
3.   Alamat:   - 1748 - 
a.  Kantor Pusat     
b.  Unit Usaha  ……………………………………….  
……………………………………….  
4.  Perizinan Usaha:  
a. Izin Usaha 
Peternakan/ RPH  
b. SIUP  
c. NPWP   
……………………………………….  
……………………………………….  
……………………………………….  
5.  Penanggung Jawab 
Teknis  
a. Nama  
b. Gelar   
……………………………………….  
……………………………………….  
6. Riwayat Unit 
Usaha/Perusahaan  
a. Tahun Unit 
Usaha didirikan  
b. Tahun mulai 
beroperasi/produ
ksi  
 
……………………………………….  
……………………………………….  
7. Kapasitas  
(disesuaikan dengan ……………………………………ekor/hari 
atau kg/hari atau ton/hari atau liter/hari  - 1749 - 
jenis unit usaha*) :      
8. Produksi rata -rata 
per hari ( disesuaikan 
dengan jenis unit 
usaha ) ……………………………………….  
9. Jenis Produk Akhir  
      (disesuaikan dengan 
jenis unit usaha)  a.  …………………………………  
b.  …………………………………  
c.  …………………………………  
10.  Pemasaran Produk 
ke : 
       (disesuaikan dengan 
jenis unit usaha ) Jenis Produk  Negara Tujuan  
(%) 
a. Luar Negeri    
   
   
b. Dalam Negeri    
   
   
11.Merk Dagang   
(disesuaikan dengan a. …………………………………  
b. …………………………………  - 1750 - 
jenis unit usaha )  c. ………………………………....  
12.  Jumlah Karyawan :  Laki-laki Perempuan  
Pengolahan  Adm Pengolahan  Adm 
    
13 Penanggung Jawab:   
 a. Unit Usaha  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 b. Produksi  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 c. Mutu  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 d. Higiene Sanitasi  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
14. Asal Bahan Baku 
Produk Asal Hewan 
yang Digunakan:  
a. Dari perusahaan 
sendiri  
b. Dari anak 
perusahaan   
 
 
…………………………………  
 
 
 - 1751 - 
1) Nama   
2) Alamat  
3) Jenis bahan 
baku:  
c. Dari pemasok/ 
supplier:  
1) Nama     
2) Alamat    
3) Jenis bahan 
baku  …………………………………  
…………………………………  
…………………………………  
 
 
 
……………………………………  
……………………………………  
……………………………………  
15. Suplai air bersih 
berasal dari:  
a. Air Tanah:  
1) Sumur 
Dangkal  
2) Sumur Dalam  
3) Danau  
4) Sungai  
b. Perusahaan 
Daerah Air Minum  
 
Kapasitas ..............................m3/hari  
 
 
 
 
 
Kapasitas ..............................m3/hari  - 1752 - 
(PDAM)  
16.  Es berasal dari:  
a. Produksi Sendiri  
b. Membeli dari:  
1) ........................  
2) ........................  
c.  Bentuk es:  
1) Balok  
2) Curah   
Kapasitas.........................ton/hari  
 
Volume............................ton/hari  
 
 
Volume............................ton/hari 
Volume............................ton/hari  
17.  Kebutuhan es rata -
rata per hari 
(disesuaikan dengan 
jenis unit usaha ) Volume............................ton/hari  
18.  Sistem Pembekuan 
Produk ( disesuaikan 
dengan jenis unit 
usaha ) 
 a. Air Blast Freezer  (ya/tidak) *  
b. Contact Plate Freezer (ya/tidak)*  
c. Brine Freezer  ( ya/tidak) *  
d. Cryogenic Freezer   (ya/tidak)*  
e. Individual Quick Freezer (ya/tidak)*  
 *) Coret yang tidak perlu.  
 - 1753 - 
2.  Tabel Data Khusus  
 
1) Unit Usaha sudah mempunyai 
Standard Operating Procedures  (SOP) 
atau Panduan Mutu  (ada/tidak ada) *  
2) Dokter Hewan yang tidak berstatus 
pegawai negeri sipil sebagai Penanggung 
Jawab Teknis (khusus untuk unit usaha 
yang dipersyaratkan)  
a. Rumah Potong Hewan  
b. budidaya Unggas Petelur  
c. budidaya Ternak Perah  
d. Gudang Berpendingin (bagi unit 
usaha pemasukan produk hewan)  (ada/tidak ada) *  
Nama:  
3) Dokter hewan berwenang yang 
bertanggung jawab dalam pengawasan 
di bidang kesehatan masyarakat 
veteriner  (ada/tidak ada) *  
Nama:  
4) Unit Pengolahan sudah menerapkan 
Sistem Jaminan Keamanan Pangan? (ada/tidak ada) *  
 - 1754 - 
Jika sudah, sebutkan ruang 
lingkupnya.   
5) Apakah pekerja sudah mendapatkan 
pelatihan tentang praktek higiene?  
Jika sudah, siapa penyelenggara, 
tenaga pelatih, waktu dan tempat 
pelaksanaan?  
Berapa orang dan bagian apa saja yang 
terlibat dalam pelatihan ?  (iya/tidak) *  
6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?  Nama Unit Usaha:  
No NKV/ 
establisment number  
7) Memiliki SOP Kesrawan untuk Unit 
Usaha budidaya dan RPH  (ada/tidak ada) *  
8) Memiliki sertifikat kompartemen untuk 
Unit Usaha budidaya Ayam Petelur  (ada/tidak ada)*  
9) Memiliki Dokter hewan dan/atau 
paramedik veteriner yang 
melaksanakan pemeriksaan ante 
mortem  dan post mortem  untuk Unit (ada/tidak ada)*  
Nama Dokter Hewan:  
 
Nama Paramedik:  - 1755 - 
Usaha Rumah Potong Hewan 
Ruminansia/Babi/Unggas   
10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk 
Unit Usaha Pengeluaran Produk Hewan  (ada/tidak ada)*  
 
Keterangan:  
a. apabila pertanyaan dianggap tidak jelas dengan jenis unit usaha, maka pertanyaan cukup dijawab dengan TS 
(Tidak sesuai)  
b. *) Coret yang tidak perlu.  
 
 
 
 
 
 
3.  Lembar Pemeriksaan Kelayakan Dasar Unit Usaha produksi bulu domba mentah/ raw wool  
a. Daftar Audit Kelayakan Dasar  
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK Ket 
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  
1. Bangunan tidak  X    - 1756 - 
dirancang/dimodifikasi sedemikian 
rupa sesuai alur proses dan 
menghambat program sanitasi  
2. Tidak terawat dan kotor  X    
3. Saluran pembuangan tidak lancar dan 
tidak tertutup  X  
  
4. Sirkulasi udara di ruang proses 
produksi tidak baik (pengap)  X 
  
  
5. Tidak tersedia pasokan listrik yang 
memadai  X  
  
6. Tidak tersedia pasokan air bersih yang 
memadai  X  
  
7. Tidak ada ruang ganti pakaian  X    
8. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi 
atau tidak dilengkapi dengan sabun 
cair, sanitiser dan petunjuk untuk 
mencuci tangan  X    
II. Bahan Baku dan Penanganan Produk  
9. Bahan baku tidak dilengkapi dengan 
Sertifikat Veteriner atau Surat  
 X 
   - 1757 - 
Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)   
  
 
10. Tidak ada tahapan yang dapat 
menghilangkan bahaya biologis (agen 
patogen)   X   
III. HigienePersonel  
11. Tidak dilakukan pemeriksaan 
kesehatan pekerja yang menangani 
langsung produk minimal 1 kali 
setahun  X    
12. Pekerja yang menangani produk tidak 
mengenakan alat pelindung diri   X   
IV. Higiene Sanitasi  
13. Sampah dan limbah tidak ditangani 
dengan baik  X    
14. Bahan kimia tidak diberi label dan 
tidak disimpan pada ruang khusus 
dan terpisah dengan ruang yang lain   X 
 
 
   
 - 1758 - 
b. Penentuan tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool  
 
1.   Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor  33 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  32 Penyimpangan  
2.  Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  Keterangan  
I ≤9 ≤4 Jumlah penyimpangan maksimal 13,  
mayor maksimal 4  
II ≤15 ≤9 Jumlah penyimpangan maksimal 24,  
mayor maksimal 9  
III  ≤16 Jumlah penyimpangan  
maksimal 32  
3.    Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat Baik (kualifikasi ekspor)  
b. Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
2) Pengawasan  - 1759 - 
a) Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Provinsi/kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan 
kewenangannya.  
b) Pengawasan dilakukan terhadap:  
1. Pemenuhan aspek administratif dan teknis;  
2. Pemenuhan penerapan standar teknis Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam waktu yang ditentukan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan,  
c) Pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat NKV yang diperoleh dengan m elakukan surveilans 
dan evaluasi NKV;  
d) Surveilans dan evaluasi dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Auditor NKV Propinsi dan Auditor Ditjen 
PKH;  
 
 
 
e) Hasil pengawasan dapat berupa:  
1. NKV tetap;  
2. Perubahan NKV;  
3. Pencabutan NKV;  
f) Hasil pengawasan yang menyebabkan perubahan NKV diterbitkan NKV baru  
 
3) Pemenuhan Kewajiban  - 1760 - 
a) Meneraapkan GBP/GPP/Peraturan lainnya dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban  paling lambat 6 
bulan  
b) Menyampaikan laporan populsi dan produksi dalam jangka waktu pemenuhan kewajiban setiap triwulan  
c) Menyampaukan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan dalam jangka waktu 
pemenuhan kewajiban 1 tahun  
d) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perund ang-
undangan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 2 tahun  
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA PEMBIBITAN BABI  
NO KBLI 01450  
PETERNAKAN BABI  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 
babi dan sejenisnya, untuk menghasilkan ternak bibit babi dan sejenisnya, semen dan embrio.  
2 Istilah dan a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang - 1761 - 
Definisi  
 melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
b. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar  dapat berkembang biak secara natural/alami 
untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, b udidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang pr oduknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku industri, 
jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta 
memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
 
g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok indiv idu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik - 1762 - 
tertentu yang diman faatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksikan ke dalam 
negara Indonesia.  
j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan tern ak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
k. Pedoman pembibitan babi yang baik yang selanjutnya disebut GBP babi adalah sebagai dasar acuan bagi peternak 
dan perusahaan peternakanpembibit babi dalam menghasilkan bibit babi  yang bermutu baik.  
3 Penggolonga
n Usaha  
 Penggolongan Usaha pembibitan babi didasarkan atas jumlah induk/jantan :  
A. Skala Mikro kecil : < 25 ekor  
B. Skala Kecil  : 26 - 250 ekor  
C. Skala Menengah : 251 – 5.000 ekor  
D. Skala Besar :≥ 5.001 eko)  
4 Persyaratan 
umum  
 A. Skala usaha mikro dan kecil :  
- 
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
4) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan 
digunakan merupakan galur baru.  - 1763 - 
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentu an Lembaga OSS.  
5 Persyaratan 
khusus 
usaha  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
- 
B. Skala usaha menengah dan besar:  
1) Menerapkan GBP babi dan p eraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian/lembaga.  
4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakuka n selama berusaha.  
 
 
 
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau - 1764 - 
pengolahan limbah  
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
3) Bibit yang digunakan untuk pembibitan babi harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undan gan. 
4) Usaha pembibitan babi harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan 
kebutuhan.  
5) Obat Hewan  
a) obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan babi harus memiliki nomor pendaftaran;  
b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM Sumber daya manusia untuk:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah:  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  - 1765 - 
C. Skala usaha besar:  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector , recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).   
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) standar produksi  
3) harga produk; dan  
4) cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil:  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
2) Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
3) Persyaratan proses mengacu pada keseuaian GBP babi.   
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit babi, dan  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan GBP babi.  
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang - 1766 - 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
 
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  - 1767 - 
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan babi mengacu pada GBP babi  
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan babi, sebagai berikut:  
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
 
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperl ukan.  
4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota - 1768 - 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berw enang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
1) Menyampaikan laporan penerapan GBP babi paling lambat setiap 6 bulan  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  
4) Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 
6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 
STANDAR USAHA BUDIDAYA BABI  
NO KBLI 01450  
PETERNAKAN BABI  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan pengembangbiakan 
untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon babi siap potong.  
2 Istilah dan a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang - 1769 - 
Definisi  
 melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
b. Budidaya adalah rangk aian kegiatan memelihara ternak agar dapat berkembang biak secara natural/alami.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperunt ukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur  adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteri stik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  - 1770 - 
j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
k. pedoman budidaya babi yang baik yang selanjutnya disebut GFP babi adalah sebagai dasar acuan bagi peternak 
dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan keg iatan budidaya babi dalam menghasilkan babi  yang 
bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  
 Pengggolongan usaha budidaya babi didasarkan atas jumlah campuran (induk/pejantan, anak betina/jantan):   
A. Skala Mikro : < 50 ekor  
B. Skala Kecil  : 51 - 500 ekor  
C. Skala Menengah : 501 – 500.000 ekor  
D. Skala Besar : ≥ 500.001 ekor  
4 Persyaratan 
umum  
 A. Skala usaha mikro dan kecil :  
- 
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
4) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan merupakan galur baru.  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentu an Lembaga OSS.  - 1771 - 
5 Persyaratan 
khusus usaha  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
- 
B. Skala usaha menengah dan besar:  
1) Menerapkan GFP babi dan p eraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian/lembaga.  
4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakuka n selama berusaha.  
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan 
dan/atau pengolahan limbah  
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
3) Bibit yang digunakan untuk budidaya babi harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan - 1772 - 
peraturan perundang -undanga n. 
4) Usaha budidaya babi harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan 
kebutuhan.  
5) Obat Hewan  
a) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya babi harus memiliki nomor pendaftaran;  
b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM Sumber daya manusia untuk:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
 
 
B. Skala usaha menengah:  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembudidayaan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta 
mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar:  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector , recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).   - 1773 - 
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2) standar produksi  
3) harga produk; dan  
4) cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil:  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
2) Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
3) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian GFP babi.   
B.  Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit babi, dan  
2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan GFP babi.  
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  - 1774 - 
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan  terdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan babi mengacu pada GFP babi  
B. Pengawasan  - 1775 - 
Pengawasan  Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya babi, sebagai berikut:  
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  budidaya dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala  oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
 
4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
1) Menyampaikan laporan penerapan GFP babi paling lambat setiap 6 bulan  - 1776 - 
2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  
4) Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 
setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING  
NO KBLI 01461  
BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok budidaya ayam ras pedaging  mencakup usaha 
peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging.  
2 Istilah dan a. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan  - 1777 - 
Definisi  
 b. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hokum maupun tidak 
berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.  
c. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan 
budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 
dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha budidaya.  
d. budidaya Ayam Ras Pedaging adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan 
untuk anak ayam berumur 1 (satu) hari sampai dengan prod uksi.  
e. Kuri/DOC ( Day Old Chick ) adalah anak ayam umur 1 (satu) hari.   
f. Pelingkar ( chick guard ) adalah alat yang digunakan untuk mengurung anak ayam pada periode indukan (brooding 
period) agar selalu berada di sekeliling alat pemanas.  
g. Pakan adalah bahan mak anan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan 
kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.  
h. Desinfeksi adalah tindakan pensuci hamaan dengan menggunakan bahan desinfektan melalui penyemprotan, 
penyiraman, perendaman, yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi mikroorganisme.  
i. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur factor lingkungan yang 
berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit.  
j. Vaksin adala h bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan prosedur tertentu yang digunakan 
untuk merangsang pembentukan zat kebal tubuh.  
k. Vaksinasi adalah tindakan pemberian kekebalan pada hewan dengan menggunakan vaksin.  - 1778 - 
l. Ternak adalah hewan peliharaan  yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, 
jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian  
m. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fen otipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
n. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perke mbangbiakan.  
o. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan  
3 Penggolongan 
Usaha  
 Penggolongan usaha budidaya ayam ras pedaging didasarkan atas jumlah per siklus :  
A. Skala Mikro : ≤ 5.000 ekor  
B. Skala Kecil : 5.001 – 50.00 ekor  
C. Skala Menengah : 50.001 – 1.000.000 ekor  
D. Skala Besar : ≥ 1.000.000 ekor  
4 Persyaratan 
umum  
 a. Skala usaha mikro dan kecil  
- 
b. Skala usaha menengah dan Besar  
1. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).  
2. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
3. Persyaratan instalasi pengolahan limbah  - 1779 - 
4. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
5. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan atau yang dikembangkan merupakan galur baru  
 5 Persyaratan 
khusus usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan didasarkan atas penggolongan kegiatan usaha meliputi:  
a. Skala usah mikro dan kecil  
- 
b. Skala usaha menengah  
- Menerapkan cara budidaya ayam ras ped aging yang baik paling lambat 6 bulan  
- Memenuhi self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 6 bulan  
- Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bula n 
c. Skala usaha besar  
- Menjalankan Good Farming Practice (GFP)  dan atau peraturan lainnya paling lambat 6 bulan  
- Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan  
- Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ket entuan 
kementerian/lembaga  
- Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.  
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan  kecil  
a. Memiliki kandang pemeliharaan  
b. Penyediaan pakan dan air minum  - 1780 - 
c. Tersedianya obat hewan  
B. Sarana untuk skala usaha menengah  
a. Bangunan: perkantoran, perkandangan, instalasi air, sanitasi  terlarang, ruangan  autopsi, pergudangan, dan 
penampungan dan/atau  instalasi pengolahan  limbah, insenerator , mess karyawan, gardu  listrik, pos jaga dan 
fasilitas biosecurity.  
b. Alat dan Mesin  Peternakan yang meliputi : 1) pemanas  buatan ( brooder, heater ); 2) tempat  pakan ( chick  feed 
tray, hanging feeder, cha in feeding sistem, pan feeding system); 3) tempat  minum ( gallon drinker, PVC drinker, 
nipple drinker ); 4) tempat  bertelur ( nest box ); 5) alat timbang;  6) alat  pengaturan  cahaya ( time switch ); 7) alat  
fumigasi  telur; 8) alat pembawa  telur (baki  telur/ egg tray ); 9) alat  sanitasi dan pembersih; 10) alat  pemadam  
kebakaran; 11) alat  recording . Jenis  peralatan  lainnya: 1) alat  potong  paruh (debeaker);2) alatkesehatan; 3) 
termometer; 4) keranjangayam; 5) alat  pertukangan ( tool kit); 6) alat  tulis; 7) alat  celup kaki dan tangan; 8) 
lampu  senter; 9) alat  pencatat  kecepatan  angin, tekanan dan cahaya; dan 10) truk  pengangkut  telur, 11) 
mesin setter , dan 12) mesin  heatcher , serta 13) Kepemilikan dan pengusaan RPHU dan Coldstorage (khusus 
untuk skala usaha menengah dan besar)  
c. DOC yang digunakan untuk budidaya ayam pedaging harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
d. Pakan untuk usaha  budidaya ayam petelur pedaging harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan 
berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.  
e. ObatHewan  
1) Obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya ayam petelur harus memiliki nomor pendaftaran;  - 1781 - 
2) Obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan di bidang obat hewan.  
C. Sarana untuk skala usaha b esar 
1. Bangunan: perkantoran, perkandangan, instalasi air, sanitasiterlarang, ruanganautopsi, pergudangan, dan 
penampungan dan/atauinstalasi pengolahanlimbah, insenerator, mess karyawan, gardulistrik, pos jaga dan 
fasilitas biosecurity.  
2. Alat dan Mesin Petern akan yang meliputi : 1) pemanas buatan ( brooder, heater ); 2) tempat  pakan ( chick feed 
tray, hanging feeder, chain feeding sistem, pan feeding s ystem); 3) tempat minum ( gallon drinker, PVC drinker, 
nipple drinker ); 4) tempat bertelur ( nest box );5) alat timb ang; 6) alat pengaturan cahaya ( time switch ); 7) alat  
fumigasi  telur; 8) alat pembawa telur (baki  telur/ egg tray);  9) alat sanitasi dan pembersih; 10) alat pemadam 
kebakaran; 11) alat recording. Jenis peralatan lainnya: 1) alat potong paruh ( debeaker ); 2) alat kesehatan; 3) 
termometer; 4) keranjang ayam; 5) alat pertukangan ( tool kit ); 6) alat tulis; 7) alat celup kaki dan tangan; 8) 
lampu senter; 9) alat pencatat kecepatan angin, tekanan dan cahaya; dan 10) truk pengangkut telur, 11) 
mesin setter,  dan 1 2) mesin heatcher, serta 13) Kepemilikan dan pengusaan RPHU dan Coldstorage  (khusus 
untuk skala usaha menengah dan besar)  
3. DOC yang digunakan untuk budidaya ayam pedaging harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
4. Pakan untuk usaha budidaya ayam petelur pedaging harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan 
berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.  - 1782 - 
5. Obat Hewan  
a. Obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya ayam petelur harus memiliki  Nomor pendaftaran;  
b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan. 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM dan 
SDM a. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
b. Skala usaha menengah  
Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
c.  Skala usaha besar  
Memiliki manager , supervisor, operator, recorder , dokterhewan, petugas  vaksin (dengan menguraikan tugas dan 
fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
- 
B. Skala usaha menengah  
1. Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan,  
2. Standar produksi,  
3. Harga produk dan  - 1783 - 
     4.  Cara mendapatkan produk.  
C. Skala usaha besar  
1. Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan,  
2. Standar produksi,  
3. Harga produk dan  
4. Cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  A. Skala usaha Mikro dan Kecil  
1. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP budidaya/GFP  
2. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan  
B. Skala usaha Menengah dan Besar  
1. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP budidaya/GFP  
2. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan  
3. Sesuai dengan Standar dan peraturan lain yang berlaku  
ii.  
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  a. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
b. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  - 1784 - 
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program rencana pemeliharaan unggas.  
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggungjawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian 
Kesesuaian A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya ayam pedaging mengacu kepada GFP ayam ras - 1785 - 
dan 
Pengawasan  pedaging  
B. Pengawasan  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan checklist  pemenuhan persyaratan dalam 
GFP ayam ras pedaging.  
3. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pem bibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
4. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
5. Pengawasan dilakukan  oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/ataupet ugas yang ditunjuk.  
6. Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin - 1786 - 
usaha dan/atau sewaktu -waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang 
berlaku.  
7. Hak dan kewajiban peng awasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GFP ayam ras pedaging paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usahapeternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki resik o tinggi.  
4. Menyampaikan laporan penerapan selfdeclare terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 
6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. Sesuai dengan proses pengaduan yang ada di K/L  - 1787 - 
STANDAR USAHA BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR  
NO KBLI 01462  
BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR  
1 RuangLingkup  
 Standar ini memuat pengaturan terkait dengan Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan 
budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.  
2 Istilah dan 
Definisi  
 a. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan  
b. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun 
tidakberbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.  
c. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan 
budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah 
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang mel akukan usaha budidaya.  
d. budidaya Ayam Ras Petelur adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan 
untuk anak ayam berumur 1 (satu) hari sampai dengan produksi.  
e. Kuri/DOC ( Day Old Chick ) adalah anak ayam umur 1 (satu) hari.   
f. Pelingkar ( chick guard ) adalah alat yang digunakan untuk mengurung anak ayam pada periode indukan 
(brooding period) agar selalu berada di sekeliling alat pemanas.  
g. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, b aik yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan 
kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.  
 - 1788 - 
h. Desinfeksi adalah tindakan pensucihamaan dengan menggunakan bahan desinfektan melalui penyemprotan, 
penyiraman, perendaman, yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi mikro organisme.  
i. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilan gkan atau mengatur faktor lingkungan yang 
berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit.  
j. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan prosedur tertentu yang digunakan 
untuk merangsang pembentukan zat kebal tubuh.  
k. Vaksinasi adal ah tindakan pemberian kekebalan pada hewan dengan menggunakan vaksin.  
l. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian  
m. Rumpun ternak ya ng selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang 
mempunyai ciri -ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
n. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam  satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
o. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemul iaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
 
 
 - 1789 - 
3 Penggolongan 
Usaha  
 Penggolongan usaha budidaya ayam ras petelur didasarkan atas jumlah persiklus :  
A. Skala Mikro : ≤1.000 ekor  
B. Skala Kecil : 1.001 – 11.500 eko)  
C. Skala Menengah : 11.5001 – 230.000 ekor  
D. Skala Besar : >230.000 ekor  
4 Persyaratan 
umum  
 A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
    - 
B. Skala Usaha Mengah dan Besar  
1. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)  
2. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
3. Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
4. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
5. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan atau yang dikembangkan merupakan galur baru  
 
 
5 Persyaratan 
khusus usaha  A. Skala usaha mikro dan kecil  
     - 
B. Skala usaha menengah  
- Menerapkan cara budidaya ayam ras petelur yang baik paling lambat 6 bulan  - 1790 - 
- Memenuhi self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 6 bulan  
- Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan  
C. Skala Usaha besar  
- Menjalankan Good Farming Practice (GFP) dan atau peraturan lainnya paling lambat 6 bulan  
- Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan  
- Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan 
kementerian / lembaga  
- Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan pera turan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha  
6 Sarana  A. Sarana skala usaha mikro dan kecil  
1. Memiliki kandang pemeliharaan  
2. Penyediaan pakan dan air minum  
3. Tersedianya obat hewan  
 
B. Sarana skala usaha menengah  
1. Bangunan: perkantoran, perkandangan, instalasi air, sanitasi terlarang, ruangan autopsi, pergudangan, 
dan penampungan dan/atau pengolahan limbah, insenerator , mess karyawan, gardu listrik, pos jaga dan 
fasilitas biosecurity.  
2. Alat dan Mesin Peternakan yang meliputi : induk buatan ( brooder ); pelingkar ( chick guard ); tempat pakan 
(feeder ); tempat minum ( waterer ); alat pensuci hama; alat penerangan; alat pembersih kandang; karung - 1791 - 
dengan kantong plastik di bagian dalam; timbangan; dan peralatan kesehatan hewan yang diperlukan.  
3. DOC yang digunakan untuk budidayaayam petelurharus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
4. Pakan untuk usaha budidaya ayam petelur pedaging harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan 
berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.  
5. Obat Hewan  
a. obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya ayam petelur harus memiliki nomor pendaftaran;  
b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan 
obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
     penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
 
C. Sarana skala usaha bes ar 
1. Bangunan: perkantoran, perkandangan, instalasi air, sanitasi terlarang, ruangan autopsi, pergudangan, dan 
penampungan dan/atau pengolahan limbah, insenerator,  mess karyawan, gardu listrik, pos jaga dan fasilitas 
biosecurity . 
2. Alat dan Mesin Peternakan yang meliputi : induk buatan ( brooder ); pelingkar ( chick guard ); tempat pakan 
(feeder ); tempat minum ( waterer ); alat pensuci hama; alat penerangan; alat pembersih kandang; karung 
dengan kantong plastik di bagian dalam; timbangan; dan peralatan kesehatan hewan yang diperlukan.  
3. DOC yang digunakan untuk budidayaayam petelurharus memenuhi persyaratan mutu sesuai den gan - 1792 - 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
4. Pakan untuk usaha budidayaayam petelur pedaging harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan 
berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.  
5. Obat Hewan  
a. obat hewan yang dipergunakan dalam budidayaayam petelurharus memiliki nomor pendaftaran;  
b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan 
obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan pe rundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM A. skala usaha mikro dan kecil  
    Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah  
Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja  
C. Skala usaha besar  
Memiliki manager , supervisor, operator, recorder , dokter hewan, petugas vaksin (dengan menguraikan tugas dan 
fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
    - 
 - 1793 - 
B. Skala usaha menengah  
1. Memiliki informasi mengenai sistem pemelihara  
2. Standar produksi  
3. Harga produk dan  
4. Cara mendapatkan produk  
C. Skala usaha besar  
1. Memiliki informasi mengenai sistem pemelihara  
2. Standar produksi  
3. Harga produk dan  
4. Cara mendapatkan produk  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil  
1. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP Budidaya/GFP  
2. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP Budidaya/GFP  
2. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan  
3. Sesuai dengan Standar dan peraturan lain yang berlaku  
 
10 Sistem 
Manajemen a. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- - 1794 - 
Usaha  b. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program rencana pemeliharaan unggas.  
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi da n evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif danterdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  - 1795 - 
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya ayam ras petelur mengacu kepada GFP ayam 
ras petelur  
B. Pengawasan  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
c. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
d. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan checklist  pemenuhan persyaratan 
dalam GFP ayam ras petelur .  
3. Pengawasan dilakukan secara langsung (on spot) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pe mbibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
4. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan 
secara berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  - 1796 - 
5. Pengawasan dilakuka n oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki 
Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau 
kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau p etugas 
yang ditunjuk.  
6. Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh 
izin usaha dan/atau sewaktu -waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai 
peraturan yang berlaku.  
7. Hak dan kewajiban pe ngawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GFP ayam ras petelur paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  
4. Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 
setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. Disampaikan langsung maupun tidak langsung mel alui layanan pengaduan OSS  
2. Sesuai dengan proses pengaduan yang ada di K/L  
 - 1797 - 
STANDAR USAHA PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGAN NYA 
NO KBLI 01463  
PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan 
pembibitan ayam lokal dan persilangannya,untuk menghasilkan ternak bibit ayam dan telur tetas ayam lokal petelur 
dan pedaging,dan persilangannya.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan  
b. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak 
berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Neg ara Kesatuan Republik Indonesia yang 
mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.  
c. Pelaku Usaha Pembibitan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan.  
d. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjual belikan.  
e. Bibit T ernak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
f. Bibit rumpun/galur murni ( Pure Line/PL ) adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan  bibit tetua 
(Grand Parent Stock/GPS).   
g. Bibit tetua adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit induk ( Parent Stock/PS ).  
 - 1798 - 
h. Bibit induk adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit sebar atau bibit niaga ( Final 
Stock/FS ).  
i. Bibit sebar adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk dipelihara guna menghasilkan daging/telur.  
j. Bibit ayam ras niaga ( Kuri/DOC ) adalah anak ayam yang berumur 1 (satu) hari.  
k. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua atau induk untuk me nghasilkan keturunannya melalui pemeriksaan 
dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu, dengan menggunakan metode atau teknologi 
tertentu.  
l. Standar bibit adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus, dengan 
memerhatikan syarat -syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memeroleh manfaat sebesar -besarnya.  
m. Ternak adalah hewan peliharaan yang produkny a diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian  
n. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang kh as dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
o. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
p. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  - 1799 - 
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha pembibitan ayam lokal dan persilangannya didasarkan atas jumlah pullet/induk :  
A. Skala Mikro : ≤ 500 ekor  
B. Skala Kecil : 501 – 5.000 ekor  
C. Skala Menengah : 5.001 – 100.000 ekor  
D. Skala Besar : ≤ 100.001 ekor  
4 Persyaratan 
Umum  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
    - 
B. Skala Usaha Mengah dan Besar  
1. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)  
2. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
3. Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
4. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
5. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan atau yang dikembangkan merupakan galur baru  
5 Persyaratan 
khusus  A. Skala usaha mikro dan kecil  
     - 
B. Skala usaha menengah  
− Menerapkan cara pembibitan ayam lokal dan persilangan yang baik paling lambat 6 bulan  
− Memenuhi self declare  terhadap standar kegiatan usaha pembibitan paling lambat 6 bulan  
− Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan  - 1800 - 
C. Skala Usaha besar  
- Menjalankan Good Breeding Practice (GBP) dan atau peraturan lainnya paling lambat 6 bulan  
- Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan  
- Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan 
kementerian / lembaga  
- Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peratura n perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha  
6 Sarana  A. Skala usaha mikro dan kecil  
1. Memiliki kandang pemeliharaan  
2. Penyediaan pakan dan air minum  
3. Tersedianya obat hewan  
B. Skala usaha menengah  
a) Bangunan: perkantoran, perkandangan, instalasi air, sanitasi terlarang, autopsi, pergudangan, dan 
penampungan dan/atau pengolahan limbah, insenerator , mess karyawan, gardu listrik, pos jaga dan fasilitas 
biosecurity.  
b) Alat dan mesin peternakan terdiri atas:  1) pemanas buatan ( brooder, heater ); 2) tempat pakan ( chick feed tray, 
hanging feeder, chain feeding sistem, pan feeding sistem ); 3) tempat minum ( gallon drinker, PVC drinker, 
nippledrinker );4) tempat bertelur ( nest box );5) alat timbang;6) alat pengaturan  cahaya (time switch );7) alat 
fumigasi telur; 8) alat pembawa telur (baki telur/ egg tray ); 9) alat sanitasi dan pembersih; 10) alat pemadam 
kebakaran; 11) alat r ecording . Jenis peralatan lainnya: 1) alat potong paruh ( debeaker );2) alat kesehatan; 3) - 1801 - 
termometer; 4) keranjang ayam; 5) alat pertukangan (tool kit); 6) alat tulis; 7) alat celup kaki dan tangan; 8) 
lampu senter; 9) alat pencatat kecepatan angin, tekanan dan cahaya; dan 10) truk pengangkut telur, 11) 
mesin setter, 12)  mesin heatcher.  
c) Bibit: Bibit yang digunakan untuk pembibitan ayam lokal dan persilangannya harus memenuhi persyaratan 
mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
d) Pakan: usaha pembibitan ayam lokal dan persilangannya harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup 
dan berkualitas.  
e) Obat Hewan  
1) obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan ayam lokal dan persilangannya harus memiliki nomor 
pendaftaran;  
2) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
3) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
C. Skala usaha besar  
a) Bangunan: perkantoran, perkandangan, instalasi air, sanitasi terlarang, autopsi,  pergudangan, dan 
penampungan dan/atau pengolahan limbah, insenerator, mess karyawan, gardu listrik, pos jaga dan fasilitas 
biosecurity.  
b) Alat dan mesin peternakan terdiri atas: 1) pemanas buatan ( brooder, heater);  2) tempat pakan ( chick feed tray, 
hanging feeder, chain feeding sistem, pan feeding sistem ); 3) tempat minum ( gallon drinker, PVC drinker, - 1802 - 
nippledrinker );4) tempat bertelur ( nest box );5) alat timbang;6) alat pengaturan cahaya ( time switch );7) alat 
fumigasi telur; 8) alat pembawa telur (baki telur/ egg tray ); 9) alat sanitasi dan pembersih; 10) alat pemadam 
kebakaran; 11) alat recording. Jenis peralatan lainnya: 1) alat potong paruh ( debeaker );2) alat kesehatan; 3) 
termometer; 4) keranjang ayam; 5) alat pertukangan (tool kit); 6) alat tulis; 7) alat celup kaki dan tangan; 8) 
lampu senter; 9) alat pencatat kecepatan angin, tekanan dan cahaya; dan 10) truk pengangkut telur, 11) 
mesin setter, 12) mesin heatcher . 
c) Bibit: Bibit yang digunakan untuk pembibitan ayam lokal dan persilangannya harus memenuhi per syaratan 
mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
d) Pakan: usaha pembibitan ayam lokal dan persilangannya harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup 
dan berkualitas.  
e) Obat Hewan  
1) obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan ayam lokal dan p ersilangannya harus memiliki nomor 
pendaftaran;  
2) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
3) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM dan A. Skala usaha mikro dan kecil  
    Pemilik ternak dan petugas kandang  
 - 1803 - 
SDM  B. Skala usaha menengah  
 Memiliki kemampuan teknis di bidang perbibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja  
C. Skala usaha besar  
     Memiliki manager , supervisor, operator, recorder , dokter hewan, petugas vaksin (dengan menguraikan tugas dan 
fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
    - 
B. Skala usaha menengah  
1. Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2. Standar produksi  
3. Harga produk dan  
4. Cara mendapatkan produk  
C. Skala usaha besar  
1. Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2. Standar produksi  
3. Harga produk dan  
4. Cara mendapatkan produk  
 
 - 1804 - 
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil  
1. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP Perbibitan/GBP  
2. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP Perbibitan/GBP  
2. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan  
3. Sesuai dengan standar dan peraturan lain yang berlaku  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
Memiliki dokumen terdokumentasi yang memuat paling tidak mengenai profil usaha, pola pemeliharaan, dan 
catatan perkawinan.  
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar  
1) Perencanaan  
a) Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b) Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c) Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a) Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b) Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c) Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
 - 1805 - 
3) Komunikasi pelanggan  
a) Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b) Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c) Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha perbibitan ayam lokal dan persilangannya mengacu 
kepada GBP ayam lokal dan persilangannya  
 
B. Pengawasan  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  - 1806 - 
c. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
d. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan checklist  pemenuhan persyaratan dalam 
GBP.  
3. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pe mbibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
4. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
5. Pengawasan dilakuka n oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit 
Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat 
berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau p etugas yang ditunjuk.  
6. Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin 
usaha dan/atau sewaktu -waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang 
berlaku.  
7. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
 
 - 1807 - 
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GBP ayam lokal dan persilangannya paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  
4. Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha perbibitan paling lambat 
setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. Disampaikan langsung maupun tidak langsung m elalui layanan pengaduan OSS  
2. Sesuai dengan proses pengaduan yang ada di K/L  
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 1808 - 
STANDAR USAHA BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGAN NNYA  
NO KBLI 01464  
BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan Kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya 
ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan pullet, ayam lokal pedaging siap potong dan telur konsumsi.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan  
b. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak 
berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Ind onesia yang 
mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.  
c. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan 
budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 
dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha budidaya.  
d. Budidaya Ternak adalah semua kegiatan proses produksi yang dilakukan untuk memproduksi hasil -hasil ternak 
sesuai dengan tujuannya.  
e. Ayam lokal/buras  atau ayam bukan ras adalah ayam asli Indonesia yang berasal dari ayam -ayam hutan yang 
telah didomestikasi untuk tujuan produksi telur dan daging.  
f. DOC ( Day Old Chick ) adalah dalam bahasa Indonesia disebut kuri, yaitu anak ayam umur sehari;  
g. Bibit ayam buras adalah calon induk umur antara 5 – 12 bulan, calon pejantan umur 8 -15 bulan 5) Kutuk/anak 
ayam adalah anak ayam yang berumur sejak mulai menetas sampai umur 6 min ggu. 
h. Ayam dara adalah anak ayam yang berumur diatas 6 minggu sampai berumur 51/2 bulan.  - 1809 - 
i. Ayam induk/Babon adalah ayam yang betina dewasa yang sedang menjalani masa bertelur.  
j. Indukan ( brooder)  adalah alat pemanas ruangan kandang anak ayam yang berfungsi se bagai indukan buatan;  
k. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian  
l. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan t ernak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
m. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertent u yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
n. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/ galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha budidaya ayam lokal dan persilangannya didasarkan atas jumlah pullet/induk :  
A. Skala Mikro : ≤ 882 eko)  
B. Skala Kecil : 883 – 8.824 ekor  
C. Skala Menengah : 8.825 – 176.471 ekor  
D. Skala Besar : ≥ 176.471 ekor  
4 Persyaratan 
Umum  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
    - 
B. Skala Usaha Mengah dan Besar  - 1810 - 
1. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)  
2. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
3. Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
4. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
5. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan atau yang dikembangkan merupakan galur baru  
5 Persyaratan 
khusus  A. Skala usaha mikro dan kecil  
     - 
B. Skala usaha menengah  
- Menerapkan cara budidaya ayam lokal dan persilangan yang baik paling lambat 6 bulan  
- Memenuhi self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 6 bulan  
- Menyam paikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan  
C. Skala Usaha besar  
- Menjalankan Good Farming Practice (GFP)  dan atau peraturan lainnya paling lambat 6 bulan  
- Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan  
- Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan 
kementerian / lembaga  
- Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha  
 - 1811 - 
6 Sarana  A. Sarana skala usaha mikro dan kecil  
     1. Memiliki kandang pemeliharaan  
     2. Penyediaan pakan dan air minum  
     3. Tersedia obat hewan  
 
B. Sarana skala usaha menengah  
1. Bangunan: perkantoran, perkandangan, instalasi air, sanitasi terlarang, autopsi, pergudangan, dan 
penampungan dan/atau pengolahan limbah, insenerator, mess karyawan, gardu listrik, pos jaga dan fasilitas 
biosecurity.  
2. Alat dan mesin peternakan terdiri atas: 1) pemanas buatan ( brooder, heater ); 2) tempat pakan ( chick feed tray, 
hanging feeder, chain feeding sistem, pan feeding sistem ); 3) tempat minum ( gallon drinker, PVC drinker, 
nippledrinker );4) tempat bertelur ( nest box );5) alat timbang;  6) alat pengaturan cahaya (time switch);  7) alat 
fumigasi telur; 8) alat pemba wa telur (baki telur/ egg tray ); 9) alat sanitasi dan pembersih; 10) alat pemadam 
kebakaran; 11) alat recording . Jenis peralatan lainnya: 1) alat potong paruh ( debeaker );2) alat kesehatan; 3) 
termometer; 4) keranjang ayam; 5) alat pertukangan ( tool kit ); 6) alat tulis; 7) alat celup kaki dan tangan; 8) 
lampu senter; 9) alat pencatat kecepatan angin, tekanan dan cahaya; dan 10) truk pengangkut telur, 11) mesin 
setter, dan 12) mesin hatchery.  
3. Bibit: Bibit yang digunakan untuk budidaya ayam lokal dan persilanga nnya harus memenuhi persyaratan 
mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
  - 1812 - 
4. Pakan: usaha budidaya ayam lokal dan persilangannya harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan 
berkualitas.  
5. Obat Hewan  
1) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya ayam lokal dan persilangannya harus memiliki nomor 
pendaftaran;  
2) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
          3) penggunaan ob at hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
C. Sarana skala usaha besar  
1. Bangunan: perkantoran, perkandangan, instalasi air, sanitasi terlarang, autopsi, pergudangan, dan 
penampungan dan/atau pengolahan limbah,  insenerator, mess karyawan, gardu listrik, pos jaga dan fasilitas 
biosecurity.  
2. Alat dan mesin peternakan terdiri atas: 1) pemanas buatan (brooder, heater); 2) tempat pakan (chick feed tray, 
hanging feeder, chain feeding sistem, pan feeding sistem); 3) tem pat minum (gallon drinker, PVC drinker, 
nippledrinker);4) tempat bertelur (nest box);5) alat timbang;6) alat pengaturan cahaya (time switch);7) alat 
fumigasi telur; 8) alat pembawa telur (baki telur/egg tray); 9) alat sanitasi dan pembersih; 10) alat pemad am 
kebakaran; 11) alat recording. Jenis peralatan lainnya: 1) alat potong paruh (debeaker);2) alat kesehatan; 3) 
termometer; 4) keranjang ayam; 5) alat pertukangan (tool kit); 6) alat tulis; 7) alat celup kaki dan tangan; 8) 
lampu senter; 9) alat pencatat kecepatan angin, tekanan dan cahaya; dan 10) truk pengangkut telur, 11) mesin - 1813 - 
setter, dan 12) mesin hatchery.  
3. Bibit: Bibit yang digunakan untuk budidaya ayam lokal dan persilangannya harus memenuhi persyaratan 
mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
4. Pakan: usaha budidaya ayam lokal dan persilangannya harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan 
berkualitas.  
5. Obat Hewan  
1) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya ayam lokal dan persilangannya harus memiliki nomor 
pendaft aran;  
2) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
3) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  dan 
SDM  A. Skala usaha mikro dan kecil  
      Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah  
Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja  
C. Skala usaha besar  
Memiliki manager , supervisor, operator, recorder , dokter hewan, petugas vaksin (dengan menguraikan tugas dan 
fungsi masing -masing).  - 1814 - 
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
    - 
B. Skala usaha menengah  
1. Memiliki informasi mengenai sistem pemelihara  
2. Standar produksi  
3. Harga produk dan  
4. Cara mendapatkan produk  
C. Skala usaha besar  
1. Memiliki informasi mengenai sistem pemelihara  
2. Standar produksi  
3. Harga produk dan  
4. Cara mendapatkan produk  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil  
1. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP Budidaya/GFP  
2. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP Budidaya/GFP  
2. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan  
3. Sesuai dengan Standar dan peraturan lain yang berlaku  
ii.  - 1815 - 
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala usaha mikro dan kecil  
    - 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a) Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b) Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c) Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a) Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b) Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c) Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a) Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b) Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c) Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  - 1816 - 
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya ayam lokal dan persilangannya mengacu 
kepada GFP ayam lokal dan persilangannya  
B. Pengawasan  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan checklist  pemenuhan persyaratan dalam 
GFP ayam lokal dan persilangan.  
3. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pe mbibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  - 1817 - 
4. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
5. Pengawasan dilakuka n oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit 
Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat 
berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau p etugas yang ditunjuk.  
6. Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin 
usaha dan/atau sewaktu -waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang 
berlaku.  
7. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GFP ayam buras/ayam lokal dan persilangan paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwula n untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi.  
4. Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 
6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. Sesuai dengan proses pengaduan yang ada di K/L  - 1818 - 
STANDAR USAHA PEMBIBITAN ITIK DAN/ATAU BEBEK  
NO KBLI 01465  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN/ATAU BEBEK  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan  kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 
itik dan/atau bebek, untuk menghasilkan telur tetas, ternak bibit dan/atau bebek.  
2 Istilah dan 
Definisi  A. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
B. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan a gar dapat berkembang biak secara natural/alami 
untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar.  
C. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternak an, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
D. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
E. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
F. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
G. Day Old duck (DOD) atau meri adalah anak itik umur 1 (satu) hari  - 1819 - 
H. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
I. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan  
J. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
K. Komisi Bibit Ternak adala h lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
L. Pedoman Pembibitan Itik dan/atau bebek yang baik selan jutnya disebut GBP itik dan/atau bebek adalah acuan 
bagi pembibit itik dan/atau bebek dalam menghasilkan bibit itik dan/atau bebek yang bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha pembibitan itik dan/atau bebek didasarkan atas jumlah pullet/induk :  
A. Skala Mikro : ≤ 500 ekor  
B. Skala Kecil : 501 -5.000 ekor  
C. Skala Menengah : 5.001 – 100.000 ekor  
D. Skala Besar : ≥ 100.001 ekor  
4 Persyaratan 
Umum  a. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).  
b. Perizinan Usaha melalui On line Single Submission (OSS) . - 1820 - 
5 Persyaratan 
khusus  Persyaratan khusus yang diwajibkan didasarkan atas penggolongan kegiatan usaha meliputi:  
a. Keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan  
b. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang -undangan 
untuk skala usaha menengah dan besar  
c. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal rumpun/galur 
yang akan digunakan merupakan rumpun/galur bar u  
d. Skala mikro dan kecil menyatakan komitmen akan melakukan tatacara pembibitan  yang baik antara lain sebagai 
berikut :  
1) melakukan biosekuriti dan sanitasi kandang serta lingkungan kandang secara rutin  
2) Menyediakan sarana pemusnah bangkai  
3) menginformasikan  apabila ada ternak yang baru datang dan/atau tanda -tanda  ternak sakit kepada petugas 
kesehatan hewan  
4) ukuran luas kandang memperhatikan jumlah ternak  
5) penggunaan obat hewan sesuai ketentuan  
6) memiliki catatan perkawinan,  
7) Pernyataan ketersediaan sumber daya pembibitan  
8) Instalasi pengolahan limbah  
9) Program replacement  ternak  
10) Surat pernyataan ketersediaan lahan  
  - 1821 - 
e. Skala menengah dan besar memenuhi persyaratan tata cara pembibitan  yang baik, dengan penilaian kesesuaian 
oleh Pemerintah atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk Pemerintah. Tata cara pembibitan  yang baik antara lain 
meliputi :  
1) Seleksi bibit, harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 
Untuk menjamin mutu pr oduk bibit itik diperlukan persyaratan teknis minimal sebagai berikut:  
a) bibit itik yang dipelihara harus bebas dari penyakit unggas menular;  
b) bibit itik yang digunakan harus memenuhi persyaratan mutu; dan  
c) bibit diutamakan berasal dari pembibitan itik.  
2) Pemberian Pakan, dalam pemberian pakan perlu diperhatikan kandungan nutrisi berupa protein, vitamin, 
mineral, dan serat kasar yang dibutuhkan ses uai dengan kondisi fisioliogis ternak  
3) Pemeliharaan, sistem pemeliharaan pembibitan itik dapat dilakukan melalui pemeliharaan ekstensif, intensif 
dan/atau semi intensif.  
4) Melaksanakan kegiatan pembibitan, diantaranya:  
a) Perkawinan, dalam upaya memperoleh bibit yang sesuai standar, teknik perkawinan dapat dilakukan 
dengan cara kawin alam atau Inseminasi Buatan (IB). Pada kawin alam rasio jantan banding betina 
diusahakan 1:4, pada perkawinan dengan IB dengan rasio jantan : betina yaitu 1:10  
b) Pencat atan (Recording), yang meliputi:  
(1) bobot DOD;  
(2) bobot badan dan umur pertama bertelur;  
(3) produksi telur;  - 1822 - 
(4) produksi telur tetas;  
(5) fertilitas dan daya tetas;  
(6)  produksi DOD yang layak didistribusi;  
(7) persentase kematian anak itik sampai dewasa;  
(8) program vaksinasi;  
(9) jenis penyakit dan penanggulangannya; dan  
(10) pemasukan bibit (tanggal, asal, jumlah, jenis kelamin dan kondisi).  
c) Ternak pengganti diprogram secara teratur setiap tahun.  
d) Afkir ( Culling ), pengeluaran ternak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit 
(afkir/ culling) . 
5) Melaksanakan kegiatan kesehatan hewan, yang meliputi penyampaian informasi mengenai situasi hewan, 
pencegahan penyakit hewan, dan pelaksanaan biosecurity.  
6) Dalam rangka pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner harus melakukan biosekuriti dan sanitasi 
kandang serta lingkungan kandang secara rutin.  
7) Pelestarian fungsi lingkungan hidup  
Dalam melakukan usaha pembibitan itik dan/atau bebek harus memp erhatikan aspek pelestarian fungsi 
lingkungan hidup, seperti membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi mencegah 
terjadinya pencemaran lingkungan.  
 
 - 1823 - 
6 Sarana  Sarana dan fasilitas yang wajib dimiliki oleh skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar, yaitu:  
a. Alat dan Mesin Peternakan yang meliputi : induk buatan ( brooder ); pelingkar ( chick guard ); tempat pakan ( feeder ); 
tempat minum ( waterer ); alat pensuci hama; alat penerangan; alat pembersih kandang; karung dengan kantong 
plastik di bagian dalam; timbangan; dan peralatan kesehatan hewan yang diperlukan.  
b. Bibit: Bibit yang digunakan untuk pembibitan itik dan/atau bebek harus memenuhi persyar atan mutu sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
c. Pakan: usaha pembibitan itik dan/atau bebek harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas  
d. Obat Hewan  
1) obat hewan yang dipergunakan seperti bahan kimia dan bahan biologik harus mem iliki nomor pendaftaran. 
Untuk sediaan obat alami tidak dipersyaratkan memiliki nomor pendaftaran; dan  
2) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  dan 
SDM a. Sumberdaya manusia  yang diperlukan dalam usaha budidaya kambing domba harus memiliki kemampuan 
teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan 
keselamatan dan keamanan kerja.  
b. Struktur organisasi SDM yang wa jib dimiliki oleh skala usaha mikro dan kecil antara lain: pemilik ternak dan 
petugas kandang.  
c. Struktur organisasi SDM yang wajib dimiliki oleh skala usaha menengah dan besar antara lain: manager , 
supervisor, operator, selector, recorder , dokter hewan (den gan menguraikan tugas dan fungsi masing -masing).  
  - 1824 - 
8 Pelayanan  a. Pelayanan minimum yang harus dimiliki oleh skala usaha mikro dan kecil antara lain: informasi mengenai harga 
produk dan cara mendapatkannya.  
b. Pelayanan minimum yang harus dimiliki oleh skala usaha menengah dan besar antara lain: memiliki informasi 
mengenai  sistem pemeliharaan, standar produksi, harga produk dan cara mendapatkannya  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  a. Persyaratan produk yang dihasilkan sesuai dengan SNI itik dan/atau bebek yang terbaru; dan/atau  
b. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP pembibitan /GBP  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  a. Skala Usaha Mikro dan Kecil, diarahkan untuk memiliki dokumen terdokumentasi yang memuat paling tidak 
mengenai profil usaha, pola pemeliharaan, dan catatan perkawinan.  
b. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Peren canaan  
a) Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b) Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c) Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a) Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b) Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c) Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
 
 - 1825 - 
3) Komunikasi pelanggan  
a) Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b) Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c) Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa   
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian berdasarkan pertimbangan penggolongan usaha sebagai berikut risiko usaha untuk skala 
usaha mikro dan kecil memiliki risiko rendah, sedangkan untuk usaha menengah dan besar memiliki resiko 
tinggi.  
   
 
 
 - 1826 - 
B. Pengawasan  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
c. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
d. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan checklist  pemenuhan persyaratan dalam 
GBP/GFP.  
3. Pengawasan  dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pe mbibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
4. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
5. Pengawasan dilakuka n oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit 
Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat 
berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau p etugas yang ditunjuk.  
6. Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin 
usaha dan/atau sewaktu -waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang - 1827 - 
berlaku.  
7. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
8. Dalam rangka pengawasan, UMK diarahkan untuk dilakukan pembinaan terhadap pembibitan dan produksi, 
proses panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran.  
 
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko tinggi  
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi.  
 
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
Pengaduan masyarakat dapat disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
 
 
 
 
 
 
 - 1828 - 
STANDAR  USAHA  BUDIDAYA ITIK DAN/ATAU BEBEK  
NO KBLI 01465  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN/ATAU BEBEK  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan  kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya itik 
dan/atau bebek untuk menghasilkan itik dan/atau bebek pedaging, itik dan/atau bebek petelur, telur konsumsi dan 
lainnya  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan  
b. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak 
berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.  
c. Pelaku Usaha Pembibitan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan 
pembibitan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah 
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yan g melakukan usaha pembibitan.  
d. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.  
e. Budidaya Itik Pedaging adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk 
anakitik be rumur 1 (satu) hari sampai dengan siap dipotong.  
f. Meri/DOD ( Day Old Duckling ) adalah anak itik umur 1 (satu) hari.  
g. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan;  
h. PerusahaanPeternakan adalah orang perorangan  atau koorporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan 
hukum,didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha - 1829 - 
peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.  
i. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campur an,baik yang diolah maupun tidak diolah,yang diberikan 
kepadahewanuntuk kelangsungan hidup,berproduksi, dan berkembang biak.  
j. Desinfeksi adalah tindakan pensucihamaan dengan menggunakan bahan desinfektan melalui penyemprotan, 
penyiraman, perendaman, yang be rtujuan untuk menghilangkan atau mengurangi mikro organisme.  
k. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor lingkungan yang 
berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit.  
l. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpu n adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
m. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
n. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan ru mpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
o. Pedoman Pembibitan Itik dan/atau bebek yang baik selanjutnya disebut GBP itik dan/atau bebek adalah acuan 
bagi pembibit itik dan/atau bebek dalam menghasilkan bibit itik dan/atau bebek yang bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha budidaya itik dan/atau bebek didasarkan atas jumlah pullet/induk:  
A. Skala Mikro : ≤ 1.500 ekor  
B. Skala Kecil : 1.501 -15.000 ekor  - 1830 - 
C. Skala Menengah : 15.001 – 300.000 ekor  
D. Skala Besar : 300.001 ekor  
4 Persyaratan 
Umum  A.   Skala usaha mikro dan kecil :  
        -       
B.  Skala usaha menengah  
C. Skala usaha besar  
1.  Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2.  Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
3.  Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan merupakan galur baru.  
4. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.  
5 Persyaratan 
khusus  Persyaratan khusus yang diwajibkan didasarkan atas penggolongan kegiatan usaha meliputi:  
a. Keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan  
b. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang -undangan 
untuk skala usaha menengah dan besar  
c. Rekomendasi bib it dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal rumpun/galur 
yang akan digunakan merupakan rumpun/galur baru  
d. Skala mikro dan kecil menyatakan komitmen akan melakukan tatacara pembibitan  yang baik antara lain sebagai 
berikut :  
1) melakukanbiosekuritidansanitasikandangsertalingkungan kandang secara rutin  - 1831 - 
2) Menyediakan sarana pemusnah bangkai  
3) menginformasikan apabila ada ternak yang baru datang dan/atau  tanda -tanda  ternak  sakit kepada  petugas  
kesehatan  hewan  
4) ukuran luas  kandang  memperhatikan  jumlah ternak  
5) penggunaan obat hewan sesuai ketentuan  
6) memiliki  catatan  perkawinan,  
7) Pernyataan  ketersediaan  sumberdaya  pembibitan  
8) Instalasi  pengolahan  limbah  
9) Program replacement  ternak  
10) Surat  pernyataan  ketersediaan  lahan  
e. Skala menengah dan besar memenuhi persyaratan tata cara pembibitan  yang baik, dengan penilaian kesesuaian 
oleh Pemerintah atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk Pemerintah. Tata cara pembibitan  yang baik antara lain 
meliputi :  
1) Seleksi bibit, harus memenuhi persyaratan mutu  sesuai denganketentuan peraturan perundang -undangan.  
Untuk menjamin mutu produk bibit itik diperlukan persyaratan teknis minimal sebagai berikut:  
a. bibit itik yang dipelihara harus bebas dari penyakit unggas menular;  
b. bibit itik yang digunakan harus memenuhi persyaratan mutu; dan  
c. bibit diutamakan berasal dari pembibitan itik.  
2) Pemberian Pakan, dalam pemberian pakan perlu diperhatikan kandungan nutrisi berupa protein, vitamin, 
mineral, dan serat kasar yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi fisioliogis ternak  - 1832 - 
3) Pemeliharaan, sistem pemeliharaan pembibitan itik dapat dilakukan melalui pemeliharaan ekstensif, intensif 
dan/atau semi intensif.  
4) Melaksanakan kegiatan pembibitan, diantaranya:  
a) Perkawinan, dalam upaya memperoleh bibit yang sesuai standar, teknik perkawinan dapat dilakukan 
dengan cara kawin alam atau Inseminasi Buatan (IB). Pada kawin alam rasio jantan banding betina 
diusahakan 1:4, p ada perkawinan dengan IB dengan rasio jantan:betina yaitu 1:10  
b) Pencatatan (Recording), yang meliputi:  
(1) bobot DOD;  
(2) bobot badan dan umur pertama bertelur;  
(3) produksi telur;  
(4) produksi telur tetas;  
(5) fertilitas dan daya tetas;  
(6)  produksi DOD yang layak didistribusi;  
(7) persentase kematian anak itik sampai dewasa;  
(8) program vaksinasi;  
(9) jenis penyakit dan penanggulangannya; dan  
(10) pemasukan bibit (tanggal, asal, jumlah, jenis kelamin dan kondisi).  
c) Ternak pengganti deprogram secara terat ur setiap tahun.  
d) Afkir (Culling), pengeluaran ternak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit 
(afkir/culling).  - 1833 - 
5) Melaksanakan kegiatan kesehatan hewan, yang meliputi penyampaian informasi mengenai situasi hewan, 
pencegahan penyakit hewan, dan pelaksanaan biosecurity.  
6) Dalam rangka pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner harus melakukan biosekuriti dan sanitasi 
kandang serta lingkungan kandang secara rutin.  
7) Pelestarian fungsil ingkungan hidup  
      Dalam melakukan usaha pembibitan itik dan/atau bebek harus memperhatikan  aspek pelestarian fungsi 
lingkungan hidup, seperti membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi mencegah 
terjadinya pencemaran lingkungan.  
6 Sarana  Sarana dan fasilitas yang wajib dimiliki oleh skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar, yaitu:  
a. Bangunan: perkantoran, perkandangan, instalasi air, sanitasi terlarang, ruangan autopsi, pergudangan, dan 
penampungan dan/atau pengolahan limbah, insenerato r, mess karyawan, gardu listrik, pos jaga dan fasilitas 
biosecurity.  
b. Alat dan Mesin Peternakan yang meliputi : induk buatan ( brooder ); pelingkar ( chick guard ); tempat pakan ( feeder ); 
tempat minum ( waterer ); alat pensuci hama; alat penerangan; alat pembersi h kandang; karung dengan kantong 
plastik di bagian dalam; timbangan; dan peralatan kesehatan hewan yang diperlukan.  
c. Bibit: Bibit yang digunakan untuk pembibitan itikdan/atau bebek harus memenuhi persyaratan mutu sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
d. Pakan: usaha pembibitan itikdan/ataubebek harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas  
e. ObatHewan  
1) obat hewan yang dipergunakan seperti bahan kimia dan bahan biologik harus memiliki nomor pendaftaran. - 1834 - 
Untuk sediaan obat alami tidak dipersyaratkan memiliki nomor pendaftaran; dan  
2) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -unda ngan di bidang obat 
hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM dan 
SDM  a. Sumberdaya manusia  yang diperlukan dalam usaha budidaya kambing domba harus memiliki kemampuan 
teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan 
keselamatan dan keamanan kerja.  
b. Struktur organisasi SDM yang wajib dimiliki oleh skala usaha mikro dan kecil antara lain: pemilik ternak dan 
petugas kandang.  
c. Struktur organisasi SDM yang wajib dimiliki oleh skala usaha menengah dan besar antara lain: manager , 
supervisor, operator, selector, recorder , dokterhewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  a. Pelayanan minimum yang harus dimiliki oleh skala usaha mikro dan kecil antara lain: informasi mengenai harga 
produk dan cara mendapatkannya.  
b. Pelayanan minimum yang harus dimiliki oleh skala usaha menengah dan besar antara lain: memiliki informasi 
mengenai  sistem pemeliharaan, standar produksi, harga produk dan cara mendapatkannya  
9 Persyaratan 
Produk/Jasa  Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP pembibitan/GFP  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  a. Skala Usaha Mikrodan Kecil, diarahkan untuk memiliki dokumen terdokumentasi yang memuat paling tidak 
mengenai profil usaha, pola pemelihara an, dan catatan perkawinan.  
 - 1835 - 
b. Skala Usaha Menengahdan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a) Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b) Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c) Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a) Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b) Menetapkan tanggungjawab dan uraian tugas  
c) Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a) Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b) Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c) Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  - 1836 - 
2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian berdasarkan pertimbangan penggolongan usaha sebagai berikut risiko usaha untuk skala 
usaha mikro dan kecil memiliki risiko rendah, skala usaha menengah memiliki risiko menengah r endah, 
sedangkan untuk usaha besar memiliki resiko tinggi.  
B. Pengawasan  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan checklist  pemenuhan persyaratan dalam 
GBP/GFP.  
3. Pengawasan  dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pe mbibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
4. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara - 1837 - 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
5. Pengawasan dilakuka n oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau p etugas yang ditunjuk.  
6. Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin 
usaha dan/atau sewaktu -waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang 
berlaku.  
7. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
8. Dalam rangka pengawasan, UMK diarahkan untuk dilakukan pembinaan terhadap pembibitan/budidaya dan 
produksi, proses panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran.  
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi.  
4. Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 
6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
Pengaduan masyarakat dapat disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  - 1838 - 
STANDAR USAHA PEMBIBITAN BURUNG PUYUH  
NO KBLI 01466  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan  kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 
burung puyuh, untuk menghasilkan ternak bibit burung puyuh dan atau telur tetas.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan 
yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, 
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
b. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/ala mi 
untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengo lahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
g. Day Old Quail (DOQ) adalah anak burung puyuh umur 1 (satu) hari  - 1839 - 
h. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
i. Rumpun/galur terna k yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
j. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
k. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud u ntuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
l. Pedoman pembibitan burung puyuh yang baik selanjutnya disebut GBP burung puyuh yang baik adalah sebagai 
dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan pembibitan burung puyuh untuk 
menghasilkan bibit burung puyuh  yang bermutu baik.  
 
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha pembibitan burung puyuh didasarkan atas jumlah pullet/induk :  
A. Skala Mikro : ≤ 2.500 ekor  
B. Skala Kecil  : 2.501 -25.000 ekor  
C. Skala Menengah : 25.001 -500.000 ekor  
D. Skala Besar : ≥ 500.001 ekor  - 1840 - 
4 Persyaratan 
Umum  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan merupakan galur baru.  
4. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.  
5 Persyaratan 
khusus  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Menerapkan cara pembibitan burung puyuh yang baik, durasi 6 bulan  
B. Skala usaha menengah dan besar:  
a. Menerapkan GBP burung puyuh Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian/ lembaga.  
d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan pali ng 
lambat  6 bulan dan dilakukan selama berusah.  
 
 - 1841 - 
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
 
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1) Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan 
limbah  
2) Alat dan mesin peternakan: induk buatan, tempat pakan, tempat minum, tempat telur, alat suci hama, 
kebersihan kandang, penerangan, pencampur bahan pakan, timbangan, peralatan kesehatan hewan  
3) DOQ yang dibudidayakan berasal dari pembibitan burung puyuh yang merupakan final stock . 
4) Pakan : berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan pabrikan yang telah terdaftar dan berlabel   
5) Obat Hewan  
a. obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran;  
b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya  
c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidan g obat 
hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
    Pemilik ternak dan petugas kandang.  - 1842 - 
B. Skala usaha menengah:  
    Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar:  
    Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector , recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2. standar produksi  
3. harga produk; dan  
4. cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/ Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil:  
1. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
2. Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
3. Persyaratan proses mengacu pada keseuaian SOP GBP.   
B. Skala usaha menengah dan besar  
1. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit burung puyuh,  
2. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.  - 1843 - 
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil 
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1. Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2. Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3. Komunikasi pela nggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
  - 1844 - 
7. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi , untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan burung puyuh mengacu pada GBP burung 
puyuh  
 
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan burung puyuh, sebagai berikut:  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berka la oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  - 1845 - 
3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
6. Dalam rangka pengawasan, UMK diarahkan untuk dilakukan pembinaan terhadap pembibitan dan produksi, 
proses panen, pasca  panen, pengolahan, pemasaran.  
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  
4. Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 
setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 - 1846 - 
STANDAR USAHA BUDIDAYA BURUNG PUYUH  
NO KBLI 01466  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan  kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya 
burung puyuh untuk menghasilkan buruh puyuh potong, burung puyuh petelur atau telur konsumsi.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan 
yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, 
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
b. Budidaya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk menghasilkan 
telur dan daging.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia  indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peter nakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Day Old Quail  (DOQ) adalah anak burung puyuh umur 1 (satu) hari.  
g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  - 1847 - 
h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dal am satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
k. Pedoman budidaya burung puyuh yang baik yang selanjutnya disebut GFP burung puyuh adalah sebagai dasar 
bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan usaha budidaya burung pu yuh yang baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha budidaya burung puyuh didasarkan atas jumlah pullet/induk:  
A. Skala Mikro kecil : ≤ 2.500 ekor  
B. Skala Kecil  : 2.501 -25.000 ekor  
C. Skala Menengah : 25.001 -500.000 ekor  
D. Skala Besar : ≥ 500.001 ekor  
4 Persyaratan 
Umum  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
- 
B. Skala usaha menengah  
-  - 1848 - 
C. Skala usaha besar  
1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan merupakan galur baru.  
4. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentu an Lembaga OSS.  
5 Persyaratan 
khusus  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Menerapkan cara budidaya yang baik, durasi 6 bulan  
B. Skala usaha menengah  
1. Menerapkan cara budidaya burung puyuh yang baik, durasi paling lambat 6 bulan  
2. Telah memenuhi selfdeclare terhadap standar kegiatan usaha budidaya, durasi paling lambat 6 bulan  
3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulannya   
C. Skala usaha besar:  
1. Menerapkan GFP burung puyuh Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian / lembaga.  
4. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan per aturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusah.  - 1849 - 
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1) Memiliki kandang pemeliharaan  
2) Penyediaan pakan dan air minum  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1) Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan 
limbah  
2) Alat dan mesin peternakan: induk buatan, tempat pakan, tempat minum, tempat telur, alat suci hama, 
kebersihan kandang, penerangan, pencampur bahan pakan, timbangan, peralat an kesehatan hewan  
3) DOQ yang dibudidayakan berasal dari pembibitan burung puyuh yang merupakan final stock.  
4) Pakan : berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan pabrikan yang telah terdaftar dan berlabel   
5) Obat Hewan  
a. obat hewan yang dipergunakan sesua i dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran;  
b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya  
c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk:  
a. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
 - 1850 - 
b. Skala usaha menengah:  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
c. Skala usaha besar:  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector , recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2. standar produksi  
3. harga produk; dan  
4. cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil:  
1. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
2. Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
3. Persyaratan proses mengacu pada keseuaian SOP GFP.   
B. Skala usaha menengah dan besar  
1. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar budidaya burung puyuh,  
2. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GFP.  - 1851 - 
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1. Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2. Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3. Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
  - 1852 - 
7. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
      Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya burung puyuh   mengacu pada GFP burung 
puyuh  
 
B. Pengawasan  
      Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya burung puyuh, sebagai berikut:  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self declaration), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Pengawasan dilakukan secara langsung (on spot) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  budidaya dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pemb ibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  - 1853 - 
3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau pet ugas yang ditunjuk.  
5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
6. Dalam rangka pengawasan, UMK diarahkan untuk dilakukan pembinaan terhadap budidaya dan produksi, 
proses panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran.  
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  
4. Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 
setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 - 1854 - 
STANDAR USAHA PEMBIBITAN BURUNG MERPATI  
NO JUDUL  KBLI 01467  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG MERPATI  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan  kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 
burung merpati, untuk menghasilkan ternak bibit burung merpati dan atau telur tetas.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut P elaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
b. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami 
untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak  
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempu nyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
 - 1855 - 
g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok indiv idu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang diman faatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan tern ak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
k. Pedoman pembibitan burung merpati yang selanjutnya disebut GBP burung merpati adalah sebagai dasar acuan 
bagi peternak dan perusahaan peternakan untuk melaksanakan kegiatan pembib itan burung merpati dalam 
menghasilkan bibit burung merpati  yang bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha Pembibitan Burung Merpati  didasarkan atas kriteria  modal usaha (PP 7/2021)  : 
A. Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
B. Usaha Kecil:  > Rp 1.000.000.000  - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
C. Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; 
dan 
D. Usah a Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  - 1856 - 
4 Persyaratan 
Umum  Resiko menengah rendah  
- 
5 Persyaratan 
khusus  Resiko menengah rendah :  
A. Menerapkan cara pembibitan burung merpati yang baik, durasi paling lama 6 bulan  
B. Telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pembibitan  
C. Menyampaikan laporan populasi dan produksi durasi setiap triwulan  
6 Sarana  Resiko menengah rendah  
1. Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau 
pengolahan limbah  
2. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
3. Bibit yang digunakan untuk pembibitan burung merpati harus memenuhi pe rsyaratan mutu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
4. Usaha pembibitan burung merpati harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai 
dengan kebutuhan.  
5. Obat Hewan  
a. obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan burung merpat i  harus memiliki nomor pendaftaran;  
b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya  
c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  - 1857 - 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Resiko menengah rendah  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
8 Pelayanan  Resiko menengah rendah  
a. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
b. standar produksi  
c. harga produk; dan  
d. cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/Prose
s/Jasa  Resiko menengah rendah  
a. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
b. Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
c. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit burung merpati,  
d. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  Resiko menengah rendah  
A. Perencanaan  
1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
2. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
3. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
B. Pengelolaan  
1. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  - 1858 - 
2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
C. Komunikasi pelanggan  
1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
3. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
E. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
F. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
G. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan burung merpati mengacu pada GBP 
burung merpati  
B. Pengawasan  
 Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan burung merpati, sebagai berikut:  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  - 1859 - 
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pe mbibit kepada Kepala Dinas 
yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4. Pengawasan dilakuka n oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau p etugas yang ditunjuk.  
5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  - 1860 - 
 
STANDAR USAHA BUDIDAYA BURUNG MERPATI  
NO JUDUL  KBLI 01467  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG MERPATI  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan  kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya 
burung merpati, untuk menghasilkan burung merpati potong dan atau keperluan lainnya.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kot a yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
b. Budidaya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk menghasilkan 
telur dan daging.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, ba kalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi ya ng melakukan usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah tern ak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta 
memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  - 1861 - 
g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diw ariskan pada keturunannya.  
h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Rumpun/galur ter nak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang d ibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikemb rumah angkan.  
k. Pedoman budidaya burung merpati yang selanjutnya disebut GFP burung merpati adalah sebagai dasar acuan 
bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan kegiatan pembibitan burung merpati dalam 
menghasilkan bibit burung merpati  yang bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha Budidaya Burung Me rpati didasarkan atas kriteria  modal usaha (PP 7/2021)  : 
A. Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
B. Usaha Kecil:  > Rp 1.000.000.000  - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
C. Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; 
dan 
D. Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  - 1862 - 
4 Persyaratan 
Umum  Resiko menengah rendah  
- 
5 Persyaratan 
khusus  Resiko menengah rendah :  
a. Menerapkan cara budidaya burung merpati yang baik, durasi paling lama 6 bulan  
b. Telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pembibitan  
c. Menyampaikan laporan populasi dan produksi durasi setiap triwulan  
6 Sarana  Resiko menengah rendah  
a. Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau 
pengolahan limbah  
b. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
c. Bibit yang digunakan untuk pembibitan burung merpati harus memenuhi persyaratan mutu sesuai  dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
d. Usaha budidaya burung merpati harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai 
dengan kebutuhan.  
e. Obat Hewan  
1. obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya burung merpati harus memiliki nomor pe ndaftaran;  
2. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya  
3. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  - 1863 - 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Resiko menengah rendah  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
8 Pelayanan  Resiko menengah rendah  
a. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
b. standar produksi  
c. harga produk; dan  
d. cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  Resiko menengah rendah  
a. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
b. Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
c. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit burung merpati,  
d. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GFP.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  Resiko menengah rendah  
A. Perencanaan  
1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
2. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
3. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
B. Pengelolaan  
1. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  - 1864 - 
2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
C. Komunikasi pelanggan  
1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
3. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
E. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
F. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
G. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan burung merpati mengacu pada GFP burung 
merpati  
B. Pengawasan  
 Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan burung merpati, sebagai berikut:  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  - 1865 - 
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan  berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas 
yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejaba t berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  - 1866 - 
STANDAR USAHA PEMBIBITAN AYAM RAS  
NO JUDUL  KBLI 01468  
PEMBIBITAN AYAM RAS  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan  kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan 
ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (final stock) day old 
chick (DOC) dari ayam ras pedaging  dan ayam ras petelur  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan 
yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, 
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
b. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami 
untuk menghasilkan bibit yang sesua i dengan standar.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiay aan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  - 1867 - 
g. Bibit ayam ras niaga (kuri/DOC) adalah anak ayam yang berumur 1 (satu) hari.  
h. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
i. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok indiv idu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
j. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
k. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan  ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
l. Pedoman pembibitan ayam ras yang baik yang selanjutnya disebut GBP ayam ras adalah sebagai dasar acuan 
bagi peternak dan perusahaan peternak dalam melaksanakan kegiatan budid aya ayam ras dalam menghasilkan 
bibit ayam ras  yang bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Usaha pembibitan ayam ras didasarkan atas jumlah pullet/induk:  
A. Pembibitan ayam ras petelur (GPS)  
Skala mikro : ≤155 ekor  
Skala kecil : 156 -1.550 ekor  
Skala menengah :1.551 -30.650 ekor  - 1868 - 
Skala besar : ≥ 751 -14.300 ekor  
B. Pembibitan ayam ras pedaging (GPS)  
Skala mikro : ≤ 75 ekor  
Skala kecil : 76 -750 ekor  
Skala menengah :751 -14.300 ekor  
Skala besar : ≥ 14.301 ekor  
C. Pembibitan ayam ras petelur (PS)  
Skala mikro : ≤ 1. 250 ekor  
Skala kecil : 1.251 -12.100 ekor  
Skala menengah : 12.101 -241.950 ekor  
Skala besar : ≥ 241.951  
D. Pembibitan ayam ras pedaging (PS)  
Skala mikro : ≤ 1.100 ekor  
Skala kecil : 1.101 -10.750 ekor  
Skala menengah : 10.751 -214.300 ekor  
Skala besar : ≥ 214.301 ekor  
4 Persyaratan 
Umum  A. Skala mikro dan kecil :  
1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
B. Skala menengah dan besar  - 1869 - 
1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2. Persyaratan instalasi pengolahan usaha  
3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan merupakan galur baru  
Durasi sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
khusus  A. Skala Mikro dan Kecil :  
1. Menerapkan GBP, durasi paling lambat 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, durasi setiap bulan  
3. Menyampaikan lapora realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan,  
      durasi sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga  
4. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha, durasi paling lambat 6 bulan dan dilakukan 
selama usaha  
B. Skala menengah dan besar  
1. Menerapkan GBP, durasi paling lambat 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, durasi setiap bulam  
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan K/L  
4. Melakukan kemitraan usaha selama kegiatan usaha, durasi paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama 
usaha  
 - 1870 - 
6 Sarana  A. Skala mikro dan kecil  
1. Bangunan : kandang, kandang isolasi, gudang, unit pengolahan limbah, ruang sanitasi, gardu, rumah 
karyawan  
2. Peralatan : tempat pakan dan minum, tempat bertelur, pengaturan cahaya, sanitasi, timbangan, pemadam 
kebakaran, fumigasi telur, potong paruh, thermometer, keran jang ayam, alat celup kaki dan tangan.  
3. Pakan : berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan pabrikan yang telah terdaftar dan berlabel   
4. Obat Hewan  
a. obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran;  
b. obat hewan y ang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya  
c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
B. Skala Menengah dan Besar  
1. Bangunan : kandang, kandang isolasi, menara air, gudang, unit pengolahan limbah, ruang sanitasi, ruang 
autopsy, gardu, kantor, rumah karyawan  
2. Peralatan : tempat pakan dan minum, tempat bertelur, pengaturan cahaya, sanitasi, timbangan, pemadam 
kebakaran, fu migasi telur, potong paruh, thermometer, keranjang ayam, alat celup kaki dan tangan, alat 
Kesehatan, alat pertukangan, alat tulis, lampu senter, alat pencatat kecepatan angin, tekanan dan cahaya, 
truk pengangkut telur  
3. Pakan : berasal dari pakan yang diolah  sendiri atau pakan pabrikan yang telah terdaftar dan berlabel   - 1871 - 
4. Obat Hewan  
a. obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran;  
b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya  
c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
    Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah:  
  Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar:  
    Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector , recorder , dokter he wan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
a. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
b. standar produksi  - 1872 - 
c. harga produk; dan  
d. cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil:  
d. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
e. Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
f. Persyaratan proses mengacu pada keseuaian SOP GBP.   
B. Skala usaha menengah dan besar  
a. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar ayam ras, dan  
b. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1. Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2. Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  - 1873 - 
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3. Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
7. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
     Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan ayam ras mengacu pada GBP ayam ras  
B. Pengawasan  
  Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usahapembibitan burung merpati, sebagai berikut:  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  - 1874 - 
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pe mbibit kepada Kepala Dinas 
yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4. Pengawasan dilakuka n oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau p etugas yang ditunjuk.  
5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
6. Dalam rangka pengawasan, UMK diarahkan untuk dilakukan pembinaan terhadap pembibitan dan produksi, 
proses panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran.  
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  - 1875 - 
STANDAR USAHA PEMBIBITAN TERNAK UNGGAS LAINNYA  
NO KBLI 01469  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 
ternak unggas lainnya seperti kalkun, angsa unggas persilangan dan unggas lainnya untuk menghasilkan bibit dan 
atau telur tetas.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan 
yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, 
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
b. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami 
untuk menghasil kan bibit yang sesuai dengan standar.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  - 1876 - 
g. Rumpun ternak y ang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dala m satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk t ujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
k. Pedoman pembibitan ternak unggas lainnya yang baik yang selanjutnya disebut GBP ternak unggas lainnya 
adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternak ternak unggas lainn ya dalam 
melaksanakan kegiatan pembibitan untuk menghasilkan bibit ternak unggas lainnya yang bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha pembibitan ternak unggas lainnya  dan sejenisnya didasarkan atas kriteria  modal usaha (PP 
7/2021)  : 
A. Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
B. Usaha Kecil:  > Rp 1.000.000.000  - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
C. Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termas uk tanah dan bangunan tempat usaha ; 
dan - 1877 - 
D. Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  Resiko Menegah Rendah  
- 
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  a. Menerapkan GBP, durasi paling lambat 6 bulan  
b. Telah memenuhi self declare  terhadap standar kegiatan usaha, durasi paling lambat 6 bulan  
6 Sarana  a. Bangunan : kandang, kandang isolasi, gudang, unit pengolahan limbah, ruang sanitasi, gardu, rumah karyawan  
b. Peralatan : tempat pakan dan minum, tempat bertelur, pengaturan cahaya, sanitasi, timbangan, pemadam 
kebakaran, fumigasi telur, potong paruh, thermometer, keranjang ayam, alat celup kaki dan tangan.  
c. Pakan : berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan pabrikan yang telah terdaftar dan berlabel    
d. Obat Hewan  
1. obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran;  
2. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya  
3. penggunaan obat he wan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
 
 
 - 1878 - 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk resiko menengah rendah  
a. Pemilik ternak dan petugas kendang  
b. Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
8 Pelayanan  Skala usaha resiko menengah rendah  
a. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
b. standar produksi  
c. harga produk; dan  
d. cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/Prose
s/Jasa  Skala usaha resiko menengah rendah  
a. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
b. Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
c. Persyaratan proses mengacu pada keseuaian SOP GBP.   
d. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit ternak unggas lainnya  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  Skala Usaha menengah rendah  
harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup:  
A. Perencanaan  
1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
2. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
3. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  - 1879 - 
B. Pengelolaan  
1. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
C. Komunikasi pelanggan  
1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
3. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
E. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
F. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
G. Melakukan monitoring, evaluasi  dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
     Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan ternak unggas lainnya mengacu pada GBP.  
B. Pengawasan  
     Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan ternak unggas lainnya, sebagai berikut:  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), - 1880 - 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undang an;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kab upaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
Menyampaikan laporan penerapan GBP paling l ambat setiap 6 bulan  
D.   Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  - 1881 - 
STANDAR USAHA BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA  
NO KBLI 01469  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya 
unggas lainnya seperti kalkun, angsa, unggas persilangan, dan unggas lainya untuk menghasilkan unggas pe daging, 
unggas petelur, dan telur.  
2 Istilah dan 
Definisi  A. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan 
yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, 
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
B. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, paka n, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
C. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
D. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
E. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mew ariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
F. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  - 1882 - 
G. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok indiv idu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
H. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang diman faatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
I. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan tern ak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
J. Pedoman budidaya ternak unggas lainnya yang selanjutnya disebut GFP ternak unggas lainnya adalah sebagai 
dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan ternak unggas lainnya dalam melaksankan kegiatan 
budidaya ternak unggas lainnya.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha budidaya ternak unggas lainnya  dan sejenisnya didasarkan atas kriteria  modal usaha (PP 
7/2021)  : 
A. Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
B. Usaha Kecil:  > Rp 1.000.000.000  - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
C. Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; 
dan 
D. Usah a Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 - 1883 - 
4 Persyaratan 
Umum  Resiko Menegah Rendah  
- 
5 Persyaratan 
khusus  A. Menerapkan GFP, durasi paling lambat 6 bulan  
B. Telah memenuhi self declare  terhadap standar kegiatan usaha, durasi paling lambat 6 bulan  
6 Sarana  A. Bangunan : kandang, kandang isolasi, gudang, unit pengolahan limbah, ruang sanitasi, gardu, rumah karyawan  
B. Peralatan : tempat pakan dan minum, tempat bertelur, pengaturan cahaya, sanitasi, timbangan, pemadam 
kebakaran, fumigasi telur, potong paruh, thermometer, keranjang ayam, alat celup kaki dan tangan.  
C. Pakan : berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan pabrikan yang telah terdaftar dan berlabel   
D. Obat Hewan  
1. obat he wan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran;  
2. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya  
3. penggunaan obat hewan harus sesuai deng an ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk resiko menengah rendah  
A. Pemilik ternak dan petugas kendang  
B. Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
 - 1884 - 
8 Pelayanan  Skala usaha resiko menengah rendah  
A. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
B. standar produksi  
C. harga produk; dan  
D. cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  Skala usaha resiko menengah rendah  
A. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
B. Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
C. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GFP.   
D. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit ternak unggas lainnya, dan  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  Skala Usaha menengah rendah harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup:  
A. Perencanaan  
1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
2. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
3. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
B. Pengelolaan  
1. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
 - 1885 - 
C. Komunikasi pelanggan  
1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
3. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
E. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
F. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
G. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
     Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha ternak unggas mengacu pada GFP.  
B. Pengawasan  
     Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha ternak unggas lainnya, sebagai berikut:  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  - 1886 - 
2. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  ternak unggas lainnya dan peredaran 
secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berk ala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejaba t berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan  
D.   Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 
 
 
 - 1887 - 
STANDAR USAHA PEMBIBITAN BURUNG UNTA  
NO KBLI 01491  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG UNTA  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan  kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan 
burung unta, untuk menghasilkan ternak bibit burung unta dan atau telur tetas  
2 Istilah dan 
Definisi  A. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan 
yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, 
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kot a yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
B. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami 
untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar.  
C. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
D. Peternak adalah orang perseoranga n warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
E. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
F. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
G. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang - 1888 - 
mempunyai ciri -ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
H. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tuju an pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
I. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
J. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
K. Pedoman Pembibitan  Burung unta yang selanjutnya disebut GBP burung unta adalah sebagai dasar acuan bagi 
peternak dan perusahaan peternak dalam melaksanakan kegiatan pembibit burung unta untuk menghasilkan 
bibit burung unta  yang bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha pembibitan burung unta didasarkan atas kriteria modal usaha (PP 7/2021):  
A.  Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
B.  Usaha Kecil:  > Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000; tid ak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
C.  Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
      dan 
D.  Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 - 1889 - 
4 Persyaratan 
Umum  Resiko menengah rendah  
- 
5 Persyaratan 
khusus  Resiko menengah rendah :  
A. Menerapkan cara pembibitan burung unta yang baik, durasi paling lama 6 bulan  
B. Telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pembibitan  
C. Menyampaikan laporan populasi dan produksi durasi setiap triwulan  
6 Sarana  Resiko menengah rendah  
A. Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan 
limbah  
B. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
C. Bibit yang digunakan untuk pembibitan burung unta harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan 
ketentuan peratura n perundang -undangan.  
D. Usaha pembibitan burung unta harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan 
kebutuhan.  
E. Obat Hewan  
1. obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan burung unta  harus memiliki nomor pendaftaran;  
2. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya  
3. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  - 1890 - 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Resiko menengah rendah  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
8 Pelayanan  Resiko menengah rendah  
A. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
B. standar produksi  
C. harga produk; dan  
D. cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  Resiko menengah rendah  
A. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
B. Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
C. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit burung unta,  
D. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  Resiko menengah rendah  
A. Perencanaan  
1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
2. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
3. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
B. Pengelolaan  
1. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  - 1891 - 
2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
C. Komunikasi pelanggan  
1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
3. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
E. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
F. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
G. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan burung unta mengacu pada GBP burung 
unta 
B. Pengawasan  
 Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan burung unta, sebagai berikut:  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  - 1892 - 
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
    2. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh  pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4. Pengawasan  dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat d an/atau petugas yang ditunjuk.  
5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  - 1893 - 
STANDAR USAHA BUDIDAYA BURUNG UNTA  
NO KBLI 01491  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG UNTA  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan  kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya 
burung unta konsomsi untuk menghasilkan burung unta potong, telur dan atau lainnya  
2 Istilah dan 
Definisi  A. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kot a yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
B. Budidaya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk menghasilkan 
telur dan daging.  
C. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bib it, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
D. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau kor porasi yang melakukan usaha peternakan.  
E. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
F.  Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
G.  Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai - 1894 - 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
H. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemul iaan atau 
perkembangbiakan.  
I.   Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Ind onesia.  
J.  Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
K.  Pedoman budidaya burung unta yang selanjutnya disebut GFP burung unta adalah sebagai dasar acuan bagi 
peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksankan kegiatan budidaya burung unta.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha budidaya  burung unta didasar kan atas kriteria modal usaha (PP 7/2021):  
A.  Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
B.  Usaha Kecil:  > Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
C.  Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
      dan 
D.  Usaha Besar: > Rp 10.000.00 0.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan 
Umum  Resiko menengah rendah  
- - 1895 - 
5 Persyaratan 
khusus  Resiko menengah rendah :  
A. Menerapkan cara budidaya burung unta yang baik, durasi paling lama 6 bulan  
B. Telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pembibitan  
C. Menyampaikan laporan populasi dan produksi durasi setiap triwulan  
6 Sarana  Resiko menengah rendah  
A. Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan 
limbah  
B. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
C. Bibit yang digunakan untuk pembibitan burung unta harus memenuhi  persyaratan mutu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
D. Usaha budidaya burung unta harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan 
kebutuhan.  
E.   Obat Hewan  
1. obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya burung  unta harus memiliki nomor pendaftaran;  
2.  obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya  
3. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -unda ngan di bidang obat 
hewan.  
 - 1896 - 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Resiko menengah rendah  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
8 Pelayanan  Resiko menengah rendah  
A. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
 B. standar produksi  
C. harga produk; dan  
D. cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  Resiko menengah rendah  
A. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
B. Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
C. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit burung unta,  
D. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GFP.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  Resiko menengah rendah  
A. Perencanaan  
1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
2. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
3. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
B. Pengelolaan  
1. Menyusun struktur organisasi secara umum d an prioritas tujuan  - 1897 - 
2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
C. Komunikasi pelanggan  
1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
3. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
A. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
B. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
C. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan burung unta mengacu pada GFP burung 
unta 
B. Pengawasan  
 Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan burung unta, sebagai berikut:  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  - 1898 - 
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara peme riksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fun gsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
5. Hak dan kewajiban pen gawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  - 1899 - 
STANDAR USAHA PENGUSAHAAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA  
NO KBLI 01492  
PENGUSAHAAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan,hasil, 
pengolahan dan pemasaran koko n/kepompong ulat sutera  
2 Istilah dan 
Definisi  A. Pelaku Usaha Pengusahaan/Pengusahaan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan 
peternakan yang melakukan pengusahaan/pengusahaan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, 
peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan 
usaha pengusahaan/pengusahaan.  
B. Pengusahaan a dalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk 
menghasilkan telur dan daging.  
C. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesi n peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
D. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
E. Ternak adalah hewan pel iharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
F. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
G. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang 
mempunyai ciri -ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  - 1900 - 
H. Rumpun/ galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
I. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu  ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
J. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
K. Pedoman Pengusahaan Kokon/kepompong ulat sutera adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan 
perusahaan p eternakan dalam melaksanakan kegiatan pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera dalam 
menghasilkan bibit kokon/kepompong ulat sutera  yang bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera  didasarkan atas kriteria modal usaha (PP 7/2021):  
A.  Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
B.  Usaha Kecil:  > Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
C.  Usaha Menengah: > Rp 5.000.0 00.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
      dan 
D.  Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  Resiko menengah rendah  
- - 1901 - 
5 Persyaratan 
khusus  Resiko menengah rendah :  
A. Menerapkan cara pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera yang baik, durasi paling lama 6 bulan  
B. Telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pengusahaan  
C. Menyampaikan laporan populasi dan produksi durasi setiap triwulan  
6 Sarana  Resiko menengah rendah  
A. Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan 
limbah  
B. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
C. Bibit yang digunakan untuk pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera harus memenuhi persyaratan mutu 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
D. Usaha pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera harus menyediak an pakan dengan jumlah cukup dan 
berkualitas sesuai dengan kebutuhan.  
E. Obat Hewan  
1. obat hewan yang dipergunakan dalam pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera harus memiliki nomor 
pendaftaran;  
2. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan m eliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya  
3. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  - 1902 - 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Resiko menengah rendah  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pengusahaan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
8 Pelayanan  Resiko menengah rendah  
A. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
B. standar produksi  
C. harga produk; dan  
D. cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  Resiko menengah rendah  
A. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
B. Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
C. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit kokon/kepompong ulat sutera,  
D. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP pengusahaan.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  Resiko menengah rendah  
A. Perencanaan  
1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
2. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
3. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
B. Pengelolaan  
1. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  - 1903 - 
2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
C. Komunikasi pelanggan  
1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
3. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
E. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
F. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
G. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera mengacu 
pada pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera  
B. Pengawasan  
 Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pengusahaan kokon/kepompong ulat s utera, sebagai 
berikut:  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), - 1904 - 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pengusahaan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh p embibit kepada Kepala Dinas 
yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4. Pengawasan dilakuk an oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan pengusahaan kepompong/ulat sutera paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  - 1905 - 
STANDAR USAHA PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA LEBAH  
NO KBLI 01493  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA LEBAH  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan  kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan 
dan budidaya dan budidaya lebah, termasuk pengusahaan madu.  
2 Istilah dan 
Definisi  A. Pelaku Usaha Pembibitan dan budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan 
yang melakukan pembibitan dan budidaya/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, 
peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan 
usaha p embibitan dan budidaya/budidaya.  
B. Pembibitan dan budidaya adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara 
natural/alami untuk menghasilkan bibit dan ternak yang sesuai dengan standar  
C. Peternakan adalah segala urusan yang berkaita n dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
D. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
E. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
F. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
 - 1906 - 
G. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
H. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok indiv idu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
I. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang diman faatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
J. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan tern ak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
K. Pedoman Pembibitan dan budidaya lebah yang selanjutnya disebut GBP/GFP lebah adalah sebagai dasar acuan 
bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan kegiatan pembibi tan dan budiday lebah dalam 
menghasilkan lebah  yang bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha pembibitan dan budidaya lebah  didasarkan atas kriteria modal usaha (PP 7/2021):  
A.  Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
B.  Usaha Kecil:  > Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
C.  Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
      dan 
D.  Usah a Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  - 1907 - 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  Resiko menengah rendah  
- 
5 Persyaratan 
khusus  Resiko menengah rendah :  
A. Menerapkan cara pembibitan dan budidaya lebah yang baik, durasi paling lama 6 bulan  
B. Telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budidaya  
C. Menyampaikan laporan populasi dan produksi durasi setiap triwulan  
6 Sarana  Resiko menengah rendah :  
A. Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau 
pengolahan limbah  
B. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
C. Bibit yang digunakan untuk pembibitan da n budidaya lebah harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
D. Usaha pembibitan dan budidaya lebah harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai 
dengan kebutuhan.  
E. Obat Hewan  
1. obat hewan yang diper gunakan dalam pembibitan dan budidaya lebah  harus memiliki nomor pendaftaran;  
2. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya  
3. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  - 1908 - 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Resiko menengah rendah  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan dan budidaya, pakan, produksi, reproduksi, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
8 Pelayanan  Resiko menengah rendah  
A. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
B. standar produksi  
C. harga produk; dan  
D. cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/Prose
s/Jasa  Resiko menengah rendah  
A. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
B. Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
C. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit lebah,  
D. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP/GFP.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  Resiko menengah rendah  
A. Perencanaan  
1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
2. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
3. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
B. Pengelolaan  
1. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  - 1909 - 
2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
C. Komunikasi pelanggan  
1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
3. Menganal isa data umpan balik pelanggan.  
D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
E. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
F. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
G. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan dan budidaya lebah mengacu pada GBP/GFP 
lebah  
B. Pengawasan  
  Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan dan budidaya lebah, sebagai berikut:  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  - 1910 - 
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus   
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan budidaya dan 
peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan be rkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas 
yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejaba t berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan popula si dan produksi  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  - 1911 - 
STANDAR USAHA PEMBIBITAN RUSA  
NO KBLI 01494  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA RUSA  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan  kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan 
dan budidaya ternak rusa/kijang, baik untuk menghasilkan bibit dan daging, kulit dan lainnya.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan 
yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, 
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kot a yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
b. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami 
untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar.  
c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, tern ak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakuka n usaha peternakan.  
e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mem punyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai - 1912 - 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pad a keturunannya.  
h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
i. Rumpun/galur ternak baru ad alah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk ole h Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
k. Pedoman pembibitan rusa yang baik selanjutnya disebut Good Breeding Practice (GBP ) rusa adalah sebagai dasar 
acuan bagi peternak dan perusahaan peternak dalam melaksankan kegiatan pembibitan rusa dalam 
menghasilkan  bibit rusa  yang bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha pembibitan rusa  didasarkan atas kriteria modal usaha (PP 7/2021):  
A.  Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
B.  Usaha Kecil:  > Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
C.  Usaha Menen gah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
      dan 
D.  Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 - 1913 - 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2. Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
3. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan merupakan galur baru.  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentu an Lembaga OSS.  
5 Persyaratan 
khusus  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Menerapkan cara pembibitan rusa yang baik, durasi 6 bulan  
B. Skala usaha menengah dan besar:  
1. Menerapkan GBP/GFP rusa Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian / lembaga.  
4. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan per aturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusah.  
 - 1914 - 
6 Sarana  
 
 A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1. Memiliki kandang pemeliharaan  
2. Penyediaan pakan dan air minum  
3. Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan  
B.  Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1. Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan 
dan/atau pengolahan limbah  
2. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
3. Bibit yang digunakan untuk pembibitan rusa harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
4. Usaha pembibitan rusa harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan 
kebutuhan.  
5. Obat Hewan  
a. obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan rusa  harus memiliki nomor pendaftaran;  
b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbu han dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
 - 1915 - 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah:  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar:  
Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector , recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  
  A. Skala usaha mikro dan kecil  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2. standar produksi  
3. harga produk; dan  
4. cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/ Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil:  
1. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
2. Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
3. Persyaratan proses mengacu pada keseuaian SOP GBP/GFP   - 1916 - 
B. Skala usaha menengah dan besar  
1. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit rusa, dan  
2. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP/GFP  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A.  Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  - 1917 - 
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan  terdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa,  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan rusa mengacu pada GBP/GFP rusa  
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan rusa, sebagai berikut:  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  - 1918 - 
3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4. Pengawasan d ilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan /atau petugas yang ditunjuk.  
5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
6. Dalam rangka pengawasan, UMK diarahkan untuk dilakukan pembinaan terhadap pembibitan dan produksi, 
proses panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran.  
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi.  
4. Menyampaikan lap oran penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 
setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 - 1919 - 
STANDAR USAHA BUDIDAYA  RUSA  
NO KBLI 01494  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA RUSA  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan  kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan Budidaya  
ternak rusa  untuk dikembangbiakkan dan menghasilkan daging, kulit dan lainnya. . 
2 Istilah dan 
Definisi  1. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha budidaya.  
2. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara 
natural/alami.  
3. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesi n peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
4. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
5. Ternak adalah hew an peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
6. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan nya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
7. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang 
mempunyai ciri -ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  - 1920 - 
8. Rumpun/galu r ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
9. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk ole h Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
10. Pedoman Budidaya Rusa  yang baik selanjutnya disebut Good Farming Practice (GF P) Rusa  adalah sebagai dasar 
acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan yang melaksanakan kegiatan budidaya Rusa  dalam 
menghasilkan Rusa   yang bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha budidaya rusa  didasarkan atas jumlah jantan dan betina (campuran):  
A. Skala Mikro kecil : < 30 ekor 
B. Skala Kecil  : 31 – 300 ekor 
C. Skala Menengah : 301 – 6.000 ekor  
D. Skala Besar : > 6.001 ekor  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
     1)  Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
     2)  Persyaratan instalasi pengolahan limbah  
     3)  Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  - 1921 - 
     4)  Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan   digunakan merupakan galur baru.  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.  
5 Persyaratan 
khusus  Persyaratan khusus:  
A.  Skala usaha mikro dan kecil  
- 
B.  Skala usaha menengah dan besar:  
1)  Menerapkan G FP rusa Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2)  Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian/lembaga.  
4)  Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusah.  
6 Sarana  
 
 A.  Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1)  Memiliki kandang pemeliharaan  
2)  Penyediaan pakan dan air minum  
3)  Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan  
B.  Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1)  Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan 
dan/atau pengolahan limbah  - 1922 - 
2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana i dentifikasi  
3) Usaha budidaya rusa harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan 
kebutuhan.  
4) Obat Hewan  
a) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya  sapi potong  harus memiliki nomor pendaftaran;  
b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya; dan  
c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah:  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerap kan keselamatan dan keamanan kerja.  
C.  Skala usaha besar:  
Memiliki manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
 - 1923 - 
8 Pelayanan  
  B. Skala usaha mikro dan kecil  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2. standar produksi  
3. harga produk; dan  
4. cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/ Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan.  
2) Persyaratan proses mengacu pada keseuaian SOP budidaya/GFP.  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis sapi potong, dan  
2) Persyaratan proses harus sesuai d engan kesesuaian dengan persyaratan SOP budidaya/GFP  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan pemilik.  - 1924 - 
c. Menetapkan program seleksi, replacement dan afkir.  
2) Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik p elanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya sapi potong mengacu pada GFP Rusa  
 
 - 1925 - 
 B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya Rusa , sebagai berikut :  
1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pe rnyataan kesesuaian diri (self declaration), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2) Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan checklist pemenuhan persyaratan dalam 
GFP Rusa .  
3) Pengawasan dilakukan secara langsung (on spot) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan d an kesehatan hewan setempat.  
4) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
5) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi terseb ut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
 - 1926 - 
6) Evaluasi perizinan usaha dilak sanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin 
usaha dan/atau sewaktu -waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang 
berlaku.  
7) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
8)  Dalam rangka pengawasan, UMK diarahkan untuk dilakukan pembinaan terhadap budidaya dan produksi, 
proses panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran.  
 
C. Laporan  
1). Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2). Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3). Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memili ki resiko tinggi.  
4). Menyampaikan laporan penerapan self declare terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 
setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
 
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1). disampaikan langsung maupun tidak  langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2). sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 - 1927 - 
STANDAR USAHA PEMBIBITAN KELINCI  
NO KBLI 01495  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KELINCI  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan  kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan 
ternak kelinci, baik untuk menghasilkan bibit dan daging lainnya  
2 Istilah dan 
Definisi  A. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 
melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/bud idaya.  
B. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami 
untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar.  
C. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakala n, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
D. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang m elakukan usaha peternakan.  
E. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
F. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak y ang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
G. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai - 1928 - 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
H. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok indiv idu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
I. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang diman faatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
J. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan tern ak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
K. Pedoman pembibitan kelinci yang baik selanjutnya disebut GBP kelinci adalah sebagai dasar acuan bagi 
peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan kegiatan pembibitan keli nci dalam menghasilkan 
bibit kelinci  yang bermutu baik.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha Pembibitan kelinci didasarkan atas jumlah induk/jantan :  
A. Skala Mikro kecil (≤ 94 ekor)  
B. Skala Kecil  (95 -938 ekor)  
C. Skala Menengah (939 -18.750 ekor)  
D. Skala Besar (≥ 18.751 ekor)  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
-  - 1929 - 
B. Skala usaha menengah  
- 
C. Skala usaha besar  
1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan merupakan galur baru.  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.  
5 Persyaratan 
khusus Usaha  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Menerapkan cara pembibitan kelinci yang baik, durasi 6 bulan  
B.  Skala usaha menengah  
1. Menerapkan cara budidaya kelinci yang baik  
2. Telah memenuhi sef declare terhadap standar kegiatan usaha pembibitan  
3. Menyampaikan laporan populasio dan produksi  
      Durasi setiap triwulan  
C. Skala usaha menengah dan besar:  
1. Menerapkan GBP kelinci Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan - 1930 - 
kementerian / lembaga.  
4. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama  berusah.  
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1. Memiliki kandang pemeliharaan  
2. Penyediaan pakan dan air minum  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1. Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan 
limbah  
2. Alat dan mesin peternakan: induk buatan, tempat pakan, tempat minum, tempat telur, alat suci hama, 
kebersihan kandang, penerangan, pencampur bahan pakan, timbangan, peralatan kesehatan hewan  
3. Pakan : berasal dari pakan yang diola h sendiri atau pakan pabrikan yang telah terdaftar dan berlabel   
4. Obat Hewan  
a. obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran;  
b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan se diaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya  
c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
7 Struktur 
Organisasi Sumber daya manusia untuk:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  - 1931 - 
SDM      Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah:  
    Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar:  
    Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector , recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2. standar produksi  
3. harga produk; dan  
4. cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/  
Proses/Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil:  
1. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
2. Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
3. Persyaratan proses mengacu pada keseuaian SOP GBP.   
 
 - 1932 - 
B. Skala usaha menengah dan besar  
1. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit kelinci,  
2. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1. Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2. Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3. Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
 - 1933 - 
4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5. Tindakan perba ikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
7. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan kelinci mengacu pada GBP kelinci  
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan kelinci, sebagai berikut:  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pe mbibit kepada Kepala Dinas yang - 1934 - 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4. Pengawasan dilakuka n oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau p etugas yang ditunjuk.  
5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
6. Dalam rangka pengawasan UMK diarahkan untuk dilakukan  pembi naan terhadap pembibitan dan produksi, 
proses panen,  pasca panen, pengolahan, pemasaran.   
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  
4. Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 
setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalu i layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  - 1935 - 
STANDAR USAHA BUDIDAYA KELINCI  
NO KBLI 01495  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KELINCI  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan  kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya 
ternak kelinci, baik untuk menghasilkan bibit dan daging lainnya  
2 Istilah dan 
Definisi  A. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan 
yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, 
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/bud idaya.  
B. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami 
untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar.  
C. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakala n, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
D. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang m elakukan usaha peternakan.  
E. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
F. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
 - 1936 - 
G. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapa t diwariskan pada keturunannya.  
H. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
I. Rumpun/galu r ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
J. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga y ang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
K. Pedoman budidaya kelinci yang baik selanjutnya disebut GBP kelinc i adalah sebagai acuan bagi peternak dan 
atau perusahaan peternakan dalam melaksankan kegiatan budidaya kelinci.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha budidaya kelinci didasarkan atas jumlah campuran (induk/pejantan, anak betina/jantan) :  
A. Skala Mikro kecil (≤ 375 ekor)  
B. Skala Kecil  (376 -3.750 ekor)  
C. Skala Menengah (3.751 -75.000 ekor)  
D. Skala Besar (≥ 75.001 ekor)  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  A. Skala usaha mikro dan kecil :  
-  - 1937 - 
B. Skala usaha menengah  
- 
C. Skala usaha besar  
1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  
2. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan  
3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang 
akan digunakan merupakan galur baru.  
Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentu an Lembaga OSS.  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
Menerapkan cara budidaya kelinci yang baik, durasi 6 bulan  
B.  Skala usaha menengah  
1. Menerapkan cara budidaya kelinci yang baik  
2. Telah memenuhi sef declare terhadap standar kegiatan usaha budidaya  
3. Menyampaikan laporan populasio dan produksi  
      Durasi setiap triwulan  
C. Skala usaha menengah dan besar:  
1. Menerapkan GFP kelinci Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  
 - 1938 - 
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan 
kementerian / lembaga.  
4. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling 
lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusah.  
6 Sarana  A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil  
1. Memiliki kandang pemeliharaan  
2. Penyediaan pakan dan air minum  
B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar  
1. Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan 
limbah  
2. Alat dan mesin peternakan: induk buatan, tempat pakan, tempat minum, tempat telur, alat suci hama, 
kebersihan kandang, penerangan, pencampur bahan pakan, timbangan, peralatan kesehatan hewan  
3. Pakan : berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan pabrik an yang telah terdaftar dan berlabel   
4. Obat Hewan  
a. obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran;  
b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai den gan peruntukannya  
c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
 - 1939 - 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk:  
A. Skala usaha mikro dan kecil  
    Pemilik ternak dan petugas kandang.  
B. Skala usaha menengah:  
    Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
C. Skala usaha besar:  
    Memiliki manager , supervisor, operator, inseminator, selector , recorder , dokter hewan (dengan menguraikan tugas 
dan fungsi masing -masing).  
8 Pelayanan  A. Skala usaha mikro dan kecil  
-  
B. Skala usaha menengah dan besar  
1. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
2. standar produksi  
3. harga produk; dan  
4. cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  A. Skala usaha mikro dan kecil:  
1. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
2. Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
3. Persyaratan proses mengacu pada keseuaian SOP GFP.   - 1940 - 
B. Skala usaha menengah dan besar  
1. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit kelinci,  
2. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GFP.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  A. Skala Usaha Mikro dan Kecil  
- 
B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1. Perencanaan  
a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
2. Pengelolaan  
a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3. Komunikasi pelanggan  
a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  - 1941 - 
5. Tindakan perbai kan: Aksi dan hasil perbaikan.  
6. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
7. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan kelinci mengacu pada GFP kelinci  
 
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan kelinci, sebagai berikut:  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pe mbibit kepada Kepala Dinas yang - 1942 - 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4. Pengawasan dilakuka n oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau p etugas yang ditunjuk.  
5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
7. Dalam rangka pengawasan UMK diarahkan untuk dilakukan pembinaan terhadap budidaya dan produksi, 
proses panen,  pasca panen, pengolahan, pemasaran.  
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah 
rendah dan tinggi  
3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk usaha yang memiliki r esiko tinggi.  
4. Menyampaikan laporan penerapan self declare  terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 
setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah.  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalu i layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  - 1943 - 
STANDAR USAHA PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA CACING  
NO KBLI 01496  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA CACING  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan 
dan budidaya ternak cacing baik untuk menghasilkan bibit daging, dan lainnya.  
 
 
2 Istilah dan 
Definisi  A. Pelaku Usaha Pembibitan dan budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan 
yang melakukan pembibitan dan budidaya/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, 
peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan 
usaha pembibitan dan budidaya/budidaya.  
B. Pembibitan dan budiday a adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara 
natural/alami untuk menghasilkan bibit dan ternak yang sesuai dengan standar  
C. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, tern ak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
D. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakuka n usaha peternakan.  
E. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
F. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mem punyai sifat unggul dan mewariskannya - 1944 - 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
G. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pad a keturunannya.  
H. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
I. Rumpun/galur ternak baru ad alah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
J. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk ole h Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
K. Pedoman pembibitan dan budidaya cacing yang selanjutnya disebut GBP/GFP cacing adalah sebagai dasar acuan 
bagi peternak dan perusahaan peternak dalam melaksanakan kegiatan pembibitan dan budidaya cacing dalam 
menghasilkan bibit cacing  yang bermutu baik.  
 
 
 
 
 - 1945 - 
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha pembibitan dan budidaya  didasarkan atas kriteria modal usaha (PP 7/2021):  
A.  Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
B.  Usaha Kecil:  > Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
C.  Usa ha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
      dan 
D.  Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  Resiko menengah rendah  
- 
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  Resiko menengah rendah :  
A. Menerapkan cara pembibitan dan budidaya cacing yang baik, durasi paling lama 6 bulan  
B. Telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budidaya  
C. Menyampaikan laporan populasi dan produksi durasi setiap triwulan  
6 Sarana  Resiko menengah rendah  
A. Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau 
pengolahan limbah  
B. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, 
sarana recording; dan sarana identifikasi  
C. Bibit yang digunakan untuk pembibitan dan budidaya cacing harus memenu hi persyaratan mutu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  - 1946 - 
D. Usaha pembibitan dan budidaya cacing harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai 
dengan kebutuhan.  
E. Obat Hewan  
1. obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan dan  budidaya cacing  harus memiliki nomor pendaftaran;  
2. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya  
3. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Resiko menengah rendah  
Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan dan budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, 
serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja  
 
 
8 Pelayanan  Resiko menengah rendah  
A. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
B. standar produksi  
C. harga produk; dan  
D. cara mendapatkan produk.  
 - 1947 - 
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  Resiko menengah rendah  
A. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
B. Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
C. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit cacing,  
D. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP/GFP.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  Resiko menengah rendah  
A. Perencanaan  
1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
2. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
3. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
B.  Pengelolaan  
1. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
C. Komunikasi pelanggan  
1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
3. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
E. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  - 1948 - 
F. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
G. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa,  
3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan dan budidaya cacing mengacu pada 
GBP/GFP cacing  
 
B. Pengawasan  
 Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan dan budidaya cacing, sebagai berikut:  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan budidaya dan 
peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan;  - 1949 - 
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan be rkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas 
yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4. Pengaw asan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setemp at dan/atau petugas yang ditunjuk.  
5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
 
C. Laporan  
1. Menyampaikan laporan penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi  
 
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 
 
 
 - 1950 - 
STANDAR USAHA RUMAH BURUNG WALET  
NO KBLI 01497  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelengggaraan usaha pembibitan dan 
budidaya burung walet meliputi : Kelompok mencakup usaha pembibitan dan budidaya burung walet untuk 
menghasilkan burung dan sarang burung wa let.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.  
b. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau 
diperjualbelikan.  
c. Pembibitan dan budidaya walet adalah adalah rangkaian kegiatan memelihara dan menghasilkan bibit burung 
walet disamping usaha menghasilkan sarang burung walet.  
d. Rumah burung walet adalah suatu bangunan dengan persyaratan dan disain terten tu yang ditujukan untuk 
menghasilkan sarang burung walet.  
e. Sarang burung walet adalah sarang burung walet yang sebagian besar dari air liur burung walet berfungsi 
untuk bersarang, bertelur dan membesarkan anaknya.  
f. Peternak adalah orang perseorangan warga ne gara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
 - 1951 - 
g. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
h. Bibit ternak yang sela njutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
3 Penggolongan 
Usaha  _ 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.  
5 Persyaratan 
Khusus Usaha  Memenuhi persyaratan Cara yang baik pada usaha rumah burung walet sebagai berikut:  
1. Biosekuriti  
a. bangunan rumah burung walet memiliki pagar pelindung.  
b. area di dalam pagar pelindung dan di dalam rumah burung walet tidak boleh memelihara unggas lainnya.  
c. bangunan rumah burung walet didesain sedemikian rupa untuk mencegah masuknya hewan pengganggu.  
d. pintu terbuat dari bahan yang kuat dan dapat mencegah atau mengendalikan masuknya orang yang tidak 
berkepentingan, hewan lain, dan/atau barang -barang yang dapat membawa agen penyakit.  
e. tersedia fasilitas disinfeksi dan fasilitas cuci tangan di pintu masuk/ keluar rumah burung walet yang 
digunakan untuk pencegahan kontaminasi dari pekerja/tamu.  
f. timbunan kotoran burung di dalam rumah burung walet dibersihkan secara berkala.  
g. dalam hal terjadi penyakit, maka semua limbah yang berasal dari rumah burung walet ha rus dimusnahkan.  
h. tersedia fasilitas dan/atau prosedur untuk pemusnahan burung yang mati.  - 1952 - 
i. persyaratan higiene personel diberlakukan sama pada pekerja dan tamu/pengunjung yang memasuki rumah 
burung walet.  
2. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan  
a. bangunan secara umum harus bersifat permanen, terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
b. desain rumah burung walet dibuat sedemikian rupa seperti habitat alaminya yaitu agak gelap dan lemb ab.  
c. dinding memiliki konstruksi yang kuat dan tahan lama.  
d. rumah burung walet yang berukuran cukup besar dapat diberikan sekat dinding sebagai pembatas/pemisah 
ruangan yang dapat berfungsi untuk menstabilkan suhu dan kelembaban di dalam rumah burung walet , 
mengurangi intensitas cahaya yang masuk dan meredam polusi suara dari luar rumah burung walet.  
e. langit -langit atau atap terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak korosif dan tidak bocor.  
f. rumah walet yang memiliki lubang di bagian atap sebagai tempat masuk dan keluarnya burung walet maka 
dibagian dasar lubang tersebut dibuat wadah/bak sebagai pe nampungan air hujan. –  
g. rumah burung walet didesain agar memiliki sirkulasi udara sedemikian rupa sehingga rumah burung walet 
menjadi nyaman seperti kondisi habitat alaminya.  
h. bangunan dapat dibuat beberapa tingkat dengan ukuran setiap ruangan mencukupi un tuk keleluasaan 
burung terbang.  
i. rumah burung walet dilengkapi dengan sirip yang merupakan tempat bertengger dan tempat burung walet 
membuat sarang.  
j. sirip terbuat dari bahan yang kuat dan dapat dilapisi dengan bahan yang tidak korosif dan tidak toksik.  - 1953 - 
k. peralatan, wadah dan kemasan terbuat dari bahan yang tidak berbahaya dan mudah dibersihkan.  
l. rumah burung walet dapat dipasang audio (suara burung walet) untuk menciptakan suasana seperti habitat 
alaminya sehingga populasi yang ada tetap stabil atau bertamb ah.  
m. memiliki sumber air bersih yang digunakan untuk kegiatan kebersihan pekerja, mengisi bak, pembersihan 
kotoran, pembasahan dinding dan pemanenan.  
n. memiliki tempat khusus untuk menyimpan peralatan, wadah dan kemasan.  
o. peralatan, wadah, dan kemasan dalam  kondisi bersih dan terawat.  
 
3. Penanganan Produk  
a. pemanenan rumah burung walet dilakukan dengan memperhatikan kelestariannya. Hal -hal yang perlu 
diperhatikan dalam pemanenan antara lain:  
- Sarang burung walet sedang tidak berisi telur dan anakan burung walet sudah meninggalkan sarangnya;  
- Dilakukan pada si ang hari; dan  
- Tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram.  
b. pemanenan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan/perlengkapan panen yang sesuai.  
c. wadah penampungan hasil panen dalam kondisi baik dan bersih.  
d. alat angkut yang digunakan untuk mengirim sarang burung walet ke tempat pemrosesan dalam kondisi baik 
dan bersih. Sarang burung walet yang diangkut dikemas sehingga terlindung dari air atau kontaminan selama 
pengiriman.  
 - 1954 - 
e. jika sarang burung walet tidak langsung dikirim ke tempat pemrosesan, dapat disimpan di ruang penyimpanan 
sementara yang tertutup, terjaga kebersihannya dan tidak dicampur dengan bahan lain yang berisiko dapat 
mencemari.  
 
4. Higiene Personel  
a. pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus yang dilengkapi dengan 
alat pelindung diri serta menjaga kebersihannya.  
b. pekerja yang menangani langsung produk harus sehat dan tidak memiliki luka terbuka.  
c. pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan 
ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya.  
d. pekerja mencuci tangan sebelum dan sesudah menangani sarang burung walet.  
e. pekerja yang k ontak dengan bahan tercemar harus mencuci tangan dengan sabun.  
f. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada tempat yang mudah terlihat.  
g. pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan mengenakan cincin, gelang, kalung dan jam 
tangan.  
h. selama be kerja, pekerja dilarang makan, merokok dan meludah.  
i. pekerja tidak diperbolehkan bersin dan batuk langsung ke arah produk.  
 
 
 - 1955 - 
5. Higiene Sanitasi  
a. peralatan yang digunakan harus segera dibersihkan setelah digunakan.  
b. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus tetap dirawat baik dan disimpan secara baik 
jika tidak digunakan.  
c. bahan pembersih dan disinfektan disimpan pada tempat khusus  dan tidak dicampur dengan sarang burung 
walet.  
d. bahan pembersih, disinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor), 
berpenutup, dan harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi dan petunjuk cara 
pemakaian.  
e. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan.  
f. memiliki program pengendalian rodensia dan/atau binatang pengganggu lainya. Program tersebut mencakup 
pola program pengawasan dan pemantauan yang efektif.  
g. sampah dan l imbah ditangani dengan baik.  
6 Sarana  1. Memiliki bangunan untuk usaha rumah burung walet sesuai dengan persyaratan khusus  
2. Sarana Pendukung Usaha Pengolahan sarang burung walet :  
a. rumah burung walet dapat dipasang audio (suara burung walet) untuk menciptakan suasana seperti habitat 
alaminya sehingga populasi yang ada tetap stabil atau bertambah.  
b. memiliki sumber air bersih yang digunakan untuk kegiatan kebersihan pekerja, mengisi bak, pembersihan 
kotoran, pembasahan dinding dan pemanenan.  
 - 1956 - 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  a. Memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan fungsi dan pembagian kewenangan 
setiap personil.  
b. Sumberdaya manusia  yang terlibat dalam usaha budidaya dan pembibitan burung walet harus memiliki 
kemampuan teknis di bidangnya.  
c. Sumberdaya manusia atau pelerja telah mendapatkan pelatihan tentang praktek h igiene dan sanitasi.  
8 Pelayanan  Pelayanan minimum yang harus dimiliki adalah tersedianya  informasi produk dan layanan konsumen.  
  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  1. Rantai produksi pada Unit usaha rumah burung walet  harus memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam 
jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.  
2. Sarang burung walet yang dihasilkan harus memiliki nomor registrasi produk hewan.  
 
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  1) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
a) Perencanaan  
b) Pengelolaan  
c) Komunikasi pelanggan  
d) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan  
e) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
2) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
 - 1957 - 
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
3) Pelaporan  
Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala kepada pemberi izin dan pelaporan lain berdasarkan 
peraturan perundang -undangan.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  1) Penilaian Kesesuaian  
a) Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner, unit usaha rumah burung walet mengajukan permohonan 
kepada gubernur secara daring/luring;  
b) Permohonan disampaikan dengan melampirkan  persyaratan administrasi dan teknis yang dibuktikan dengan  
pernyataan pemenuhan komitmen persyaratan teknis;  
c) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan 
administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.  
1. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak benar, Dinas 
Daerah Provinsi menolak dan mengembalikan permohonan secara daring/luring;  
2. Dalam hal persyaratan lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi meneruskan kepada peja bat Otoritas 
Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner.  
d) Penilaian kesesuaian penerapan persyaratan teknis di unit usaha sarang burung walet dilakukan oleh Auditor 
NKV dengan memperhatikan:  
 
 - 1958 - 
1. Formulir Data Umum Unit Usaha Sarang Burung Walet sebagai berikut :  
 
1.   Nama Unit Usaha 
(Perusahaan)  ……………………………………….  
2.   Jenis Unit Usaha  ……………………………………….  
3.   Alamat:  
a.  Kantor Pusat     
b.  Unit Usaha   
……………………………………….  
……………………………………….  
4.  Perizinan Usaha:  
d. Izin Usaha 
Peternakan/ RPH  
e. SIUP  
f. NPWP   
……………………………………….  
……………………………………….  
……………………………………….  
5.  Penanggung Jawab 
Teknis  
c. Nama  
d. Gelar   
……………………………………….  
……………………………………….  
6. Riwayat Unit 
Usaha/Perusahaan  
c. Tahun Unit Usaha  
 
……………………………………….  - 1959 - 
didirikan  
d. Tahun mulai 
beroperasi/  produksi  ……………………………………….  
10. Kapasitas   
(disesuaikan dengan 
jenis unit usaha*) :      ……………………………………ekor/hari 
atau kg/hari atau ton/hari atau 
liter/hari  
11. Produksi rata -rata per 
hari ( disesuaikan 
dengan jenis unit usaha ) ……………………………………….  
12. Jenis Produk Akhir  
    (disesuaikan dengan jenis 
unit usaha)  a.  …………………………………  
b.  …………………………………  
c.  …………………………………  
10.  Pemasaran Produk ke :  
       (disesuaikan dengan 
jenis unit usaha ) Jenis Produk  Negara Tujuan  
(%) 
a. Luar Negeri    
   
   
b. Dalam Negeri    
   - 1960 - 
   
11.Merk Dagang   
(disesuaikan dengan 
jenis unit usaha )  a. …………………………………  
b. …………………………………  
c. ………………………………....  
12.  Jumlah Karyawan :  Laki-laki Perempuan  
Pengolahan  Adm Pengolahan  Adm 
    
13 Penanggung Jawab:   
 a. Unit Usaha  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 b. Produksi  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 c. Mutu  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 d. Higiene Sanitasi  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
14. Asal Bahan Baku 
Produk Asal Hewan 
yang Digunakan:  
a. Dari perusahaan  
 
…………………………………  
 - 1961 - 
sendiri  
b. Dari anak 
perusahaan  
1) Nama   
2) Alamat  
3) Jenis bahan baku:  
c. Dari 
pemasok/supplier:  
1) Nama   
2) Alamat  
3) Jenis bahan baku:  …………………………………  
…………………………………  
…………………………………  
 
……………………………………  
……………………………………  
……………………………………  
15. Suplai air bersih berasal 
dari: 
a. Air Tanah:  
1) Sumur Dangkal  
2) Sumur Dalam  
3) Danau  
4) Sungai  
c. Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM)   
Kapasitas ..............................m3/hari  
 
 
 
Kapasitas ..............................m3/hari  - 1962 - 
16.  Es berasal dari:  
a. Produksi Sendiri  
b. Membeli dari:  
a. ........................  
b. ........................  
c.  Bentuk es:  
a. Balok  
b. Curah   
Kapasitas.........................ton/hari  
 
Volume............................ton/hari  
Volume............................ton/hari  
 
Volume............................ton/hari  
17.  Kebutuhan es rata -rata 
per hari ( disesuaikan 
dengan jenis unit usaha ) Volume............................ton/hari  
18.  Sistem Pembekuan 
Produk ( disesuaikan 
dengan jenis unit usaha ) 
 a. Air Blast Freezer  (ya/tidak) *  
b. Contact Plate Freezer (ya/tidak)*  
c. Brine Freezer  ( ya/tidak) *  
d. Cryogenic Freezer   (ya/tidak)*  
e. Individual Quick Freezer (ya/tidak)*  
*) Coret yang tidak perlu.  
 
 
 - 1963 - 
2. Formulir Data Khusus Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan sebagai berikut :  
 
1) Unit Usaha sudah mempunyai 
Standard Operating Procedures  
(SOP) atau Panduan Mutu  (ada/tidak ada) *  
2) Dokter Hewan yang tidak 
berstatus pegawai negeri sipil 
sebagai Penanggung Jawab Teknis 
(khusus untuk unit usaha yang 
dipersyaratkan)  
a. Rumah Potong Hewan  
b. budidaya Unggas Petelur  
c. budidaya Ternak Perah  
d. Gudang Berpendingin (bagi 
unit usaha pemasukan produk 
hewan)  (ada/tidak ada) *  
Nama:  
3) Dokter hewan berwenang yang 
bertanggung jawab dalam 
pengawasan di bidang kesehatan 
masyarakat veteriner  (ada/tidak ada) *  
Nama:  - 1964 - 
4) Unit Pengolahan sudah 
menerapkan Sistem Jaminan 
Keamanan Pangan? Jika sudah, 
sebutkan ruang lingkupnya.  (ada/tidak ada) *  
 
 
5) Apakah pekerja sudah 
mendapatkan pelatihan tentang 
praktek higiene?  
Jika sudah, siapa penyelenggara, 
tenaga pelatih, waktu dan tempat 
pelaksanaan?  
Berapa orang dan bagian apa saja 
yang terlibat dalam pelatihan ?  
 (iya/tidak) *  
6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?  Nama Unit Usaha:  
No NKV/ establisment number  
7) Memiliki SOP Kesrawan untuk 
Unit Usaha budidaya dan RPH  (ada/tidak ada) *  
8) Memiliki sertifikat kompartemen 
untuk Unit Usaha budidaya Ayam 
Petelur  (ada/tidak ada)*  - 1965 - 
9) Memiliki Dokter hewan dan/atau 
paramedik veteriner yang 
melaksanakan pemeriksaan ante 
mortem  dan post mortem  untuk 
Unit Usaha Rumah Potong Hewan 
Ruminansia/Babi/Unggas   (ada/tidak ada)*  
Nama Dokter Hewan:  
 
Nama Paramedik:  
10) Hasil pemeriksaan laboratorium 
untuk Unit Usaha Pengeluaran 
Produk Hewan  (ada/tidak ada)*  
 
Keterangan:  
a. apabila pertanyaan dianggap tidak jelas dengan jenis unit usaha, maka pertanyaan cukup dijawab dengan TS 
(Tidak sesuai)  
b. *) Coret yang tidak perlu.  
 
3. Pemeriksaan kelayakan dasar  unit usaha rumah burung walet menggunakan lembar pemeriksaan 
sebagai berikut :  
 
 
 
 - 1966 - 
     Lembar Pemeriksaan Kelayakan Dasar Unit Usaha usaha rumah burung walet  
a. Daftar Audit Kelayakan Dasar  
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK Ketera -ngan  
I. Biosekuriti  
1. Area rumah walet dan pintu 
masuk rumah walet tidak dapat 
mencegah atau mengendalikan 
masuknya orang yang tidak 
berkepentingan, hewan lain 
dan/atau barang -barang yang 
dapat membawa agen penyakit   X   
2. Timbunan kotoran burung di 
dalam rumah walet tidak 
dibersihkan secara berkala  X    
 3. Tidak tersedia fasilitas atau 
prosedur untuk pemusnahan 
burung yang mati  X    
II. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  
4. Bangunan, fasilitas dan peralatan X    - 1967 - 
kotor dan tidak terawat dengan baik  
5. Pintu masuk ke rumah walet tidak 
dilengkapi fasilitas desinfeksi  X    
6. Sirip tempat burung walet membuat 
sarang terbuat atau dilapisi bahan 
yang korosif dan atau toksik   X   
7. Tidak tersedia fasilitas cuci tangan 
yang berfungsi dengan baik 
dilengkapi dengan sabun dan/atau 
sanitizer   X   
8. Tidak tersedia pasokan air bersih 
yang memadai  X    
9. Peralatan dan wadah dalam 
kondisi kotor dan tidak terawat 
dengan baik  X    
III. Penanganan Produk  
10. Peralatan dan wadah 
penampungan hasil panen dalam 
kondisi kotor dan tidak terawat 
dengan baik  X 
    - 1968 - 
11. Alat angkut yang digunakan 
dalam kondisi kotor dan tidak 
terawat dengan baik  X    
12. Kemasan yang digunakan untuk 
pengiriman sarang burung walet 
dalam kondisi kotor  X    
VI. Higiene Personel  
13. Pekerja yang menangani 
langsung sarang burung walet 
dalam keadaan tidak sehat  X    
14. Pekerja yang kontak langsung 
dengan sarang burung walet 
tidak mencegah 
terkontaminasinya sarang 
burung walet dari bahaya 
biologis, kimiawi, dan/atau fisik  X    
VII. Higiene Sanitasi  
15. Sampah dan limbah tidak 
ditangani dengan baik  X    
16. Tidak terdapat pengendalian X    - 1969 - 
terhadap serangga, rodensia 
dan/atau binatang pengganggu 
lainnya  
17. Penggunaan bahan kimia dan 
sanitizer yang tidak diizinkan dan 
tidak sesuai dengan persyaratan 
dan/atau tidak diberi label dan 
tidak disimpan dengan baik   X   
 
b. Penentuan tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit usaha Rumah burung Walet  
 
1. Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor   13 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor   4 Penyimpangan  
2.  Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  Keterangan  
I 3 0 Jumlah penyimpangan 
maksimal 3,  
mayor maksimal 0  - 1970 - 
II 5 ≤1 Jumlah penyimpangan 
maksimal 6, mayor 
maksimal 1  
III  ≤2 Jumlah penyimpangan 
maksimal 8  
 
2) Pengawasan  
a) Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Provinsi/kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan 
kewenangannya.  
b) Pengawasan dilakukan terhadap:  
1. Pemenuhan aspek administratif dan teknis;  
2. Pemenuhan penerapan standar teknis Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam waktu yang ditentukan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan,  
c) Pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat NKV yang diperoleh dengan melakukan surveilans 
dan evaluasi NKV;  
d) Surveilans dan evaluasi dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Auditor NKV Propinsi dan Auditor Ditjen 
PKH;  
e) Hasil pengawasan dapat berupa:  
1. NKV tetap;  - 1971 - 
2. Perubahan NKV;  
3. Pencabutan NKV;  
f) Hasil pengawasan yang menyebabkan perubahan NKV diterbitkan NKV baru  
 
3) Pemenuhan Kewajiban  
a) Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan (NKV) dengan jangka waktu 
pemenuhan kewajiban dalam pembinaan 5 tahun ditambah 1 tahun untuk mendapatkan NKV  
b) Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan dieksport dengan jangka waktu 
pemenuhan kewajiban 1 tahun  
c) Wajib memenuhi standar NKV minimal Level II untuk uni t usaha yang produknya akan dilalulintaskan antar 
propinsi dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun  
d) Memiliki layout/desain bangun dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun  
e) Memiliki rancangan penanganan limbah dengan  jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun  
f) Pelaporan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban selama masih dalam jangka waktu berlaku NKV (5 
Tahun). Laporan yang diberikan berupa data produksi secara harian/mingguan/bulanan yang dilaporkan 
secara daring/luring  
 
 
 
 
 - 1972 - 
STANDAR USAHA PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN SARANG BURUNG WALLET  
NO KBLI 01497  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelengggaraan usaha pembibitan dan 
budidaya burung walet meliputi : Kelompok mencakup pembersihan, dan pencucian sarang burung walet.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.  
b. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau 
diperjualbelikan.  
c. Sarang burung walet adalah sara ng burung walet yang sebagian besar dari air liur burung walet berfungsi untuk 
bersarang, bertelur dan membesarkan anaknya.  
d. Tempat pembersihan dan pencucian sarang burung walet adalah suatu bangunan dengan persyaratan dan disain 
tertentu yang ditujukan unt uk melakukan pencucian sarang burung walet untuk menghasilkan sarang burung 
walet hasil pencucian atau sarang burung walet bersih.  
3 Penggolongan 
Usaha  - 
 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.  
 - 1973 - 
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  Memenuhi persyaratan Cara yang baik pada pembersihan dan pencucian sarang burung walet sebagai berikut:  
1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan  
a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
b. bangunan terdiri atas ruang produksi, ruang pengemasan, ruang penyimpanan (bahan baku, produk akhir, 
peralatan, kemasan, bahan kimia), dan ruang kantor.  
c. bangunan harus dirancang atau dimodifikasi se demikian rupa sesuai alur proses sehingga setiap tahap 
prosesnya dapat mencegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar.  
d. dinding berwarna terang, terbuat dari bahan yang tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi, tida k mudah mengelupas, dan mempunyai insulator yang baik.  
e. dinding harus rata, tidak berlubang, dan didisain untuk menghindari perletakan atau penyimpanan barang 
dan alat.  
f. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, tidak mudah korosif, tidak berlub ang, dan mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi.  
g. sudut pertemuan antar dinding, antara dinding dan lantai, serta dinding dan langit -langit harus berbentuk 
lengkung atau mudah dibersihkan.  
h. langit -langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air,  tidak mudah mengelupas, tidak 
berlubang atau celah terbuka, kuat, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi.  
i. langit -langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan.  
j. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intesitasnya agar penanganan produk dan pembersihan - 1974 - 
dapat dilakukan dengan benar.  
k. lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik 
terhadap produk.  
l. ruang produksi  dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik.  
m. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum yang memadai untuk proses produksi.  
n. tersedia sumber listrik yang memadai.  
o. bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup, sela lu terjaga kebersihan 
dan sanitasinya.  
p. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi.  
q. ruang ganti pakaian terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan.  
r. memiliki fasilitas cuci tangan/wastafel pada kamar mandi dan  setiap pintu masuk ruang produksi yang 
selalu terjaga kebersihannya. Dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser, dan pengering tangan serta tempat 
sampah tertutup.  
s. semua peralatan dan wadah yang digunakan harus terbuat dari bahan yang tidak korosif, tidak mu dah 
mengelupas, tidak bereaksi dengan produk, dan mudah dibersihkan serta didisinfeksi.  
t. peralatan yang digunakan harus memiliki bentuk sedemikian rupa sehingga mudah dibersihkan.  
u. desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi s ilang saat difungsikan.  
v. peralatan harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan serta diadakan pembersihan 
secara benar setiap selesai digunakan.  
 - 1975 - 
2. Penanganan produk  
a. penanganan produk yang meliputi proses penerimaan, pencucian, pengemasan dan penyimpanan harus 
dilaksanakan secara higienis dalam kondisi temperatur ruang yang sesuai untuk mencegah kerusakan 
produk.  
b. memiliki Standard Operating Procedures  (SOP) pengolahan yang terdokumentasi.  
c. gudang penyimpanan bahan baku, produk akh ir, kemasan, dan bahan kimia terpisah.  
d. gudang penyimpanan dalam keadaan bersih dengan temperatur dan kelembaban yang sesuai untuk 
mencegah kerusakan produk.  
e. termometer harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali 
setahun.  
f. pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) 
tahun sekali.  
g. kemasan produk berasal dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu mencegah 
terjadinya kon taminasi pada produk.  
h. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan 
ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai.  
 
3. Higiene personel  
a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakainan kerja khusus yang dilengkapi 
dengan alat pelindung diri serta menjaga kebersihannya.  - 1976 - 
b. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun.  
c. perlengkapan penutup kepala dan masker harus dilepas bila akan menggunakan toilet/kamar mandi.  
d. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat dan tidak memiliki luka terbuka.  
e. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.  
f. setiap pekerja yang t erluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera 
diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya.  
g. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus senantiasa mencuci tangan denga n sabun cair 
setelah menangani produk dan menggunakan toilet/kamar mandi.  
h. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar harus mencuci tangan dengan sabun cair.  
i. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada tempat yang penting dan mudah terlihat.  
j. setiap pe kerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan mengenakan cincin, gelang, dan jam 
tangan.  
 
4. Higiene Sanitasi  
a. memiliki fasilitas limbah yang memadai.  
b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan, 
dan pengawasannya.  
c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup.  
d. memiliki program pengendalian rodensia, serangga, burung, dan binatang pengganggu lainnya.  
e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan haru s memenuhi - 1977 - 
persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda.  
f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak 
digunakan  
g. memiliki sarana penanganan limbah yang mem enuhi persyaratan sebagai berikut:  
1) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan.  
2) Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan 
kesehatan lingkungan.  
6 Sarana  Memiliki bangunan untuk usaha pembersihan dan pencucian sarang burung walet dengan sesuai dengan 
persyaratan khusus  
 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  a. Memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan fungsi dan pembagian kewenangan 
setiap personil.  
b. Sumberdaya ma nusia  yang terlibat dalam usaha budidaya dan pembibitan burung walet harus memiliki 
kemampuan teknis di bidangnya.  
c. Sumberdaya manusia atau pelerja telah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene dan sanitasi.  
8 Pelayanan  Pelayanan minimum yang harus dimiliki adalah tersedianya  informasi produk dan layanan konsumen.  
 
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  1. Rantai produksi pada Unit usaha pembersihan dan pencucian sarang burung walet harus memiliki Nomor 
Kontrol Veteriner (NKV) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana ditatur dalam peraturan 
perundangan.  - 1978 - 
2. Bahan baku sarang burung walet yang gunakan bera sal dari rumah burung walet yang bersertifikat NKV  
3. Sarang burung walet yang dihasilkan harus memiliki nomor registrasi produk hewan.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  1) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
a) Perencanaan  
b) Pengelolaan  
c) Komunikasi pelanggan  
d) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan  
e) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
2) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
3) Pelaporan  
Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala kepada pemberi izin dan pelaporan lain berdasarkan 
peraturan perundang -undangan.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  1) Penilaian Kesesuaian  
a) Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner, unit usaha pembersihan dan pencucian sarang burung walet 
mengajukan permohonan kepada gubernur secara daring/luring;  
b) Permohonan disampaikan dengan melampirkan  persyaratan administrasi dan teknis yang dibuktikan d engan - 1979 - 
pernyataan pemenuhan komitmen persyaratan teknis;  
c) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan 
administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.  
1. Dalam hal persyaratan tidak lengkap atau tidak benar, Dinas Daerah Provinsi menolak dan 
mengembalikan permohonan secara daring/luring;  
2. Dalam hal persyaratan lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi meneruskan kepada pejabat Otoritas 
Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner.  
d) Penilaian kesesuaian penerapan persyaratan teknis di unit usaha pembersihan dan pencucian sarang burung 
walet dilakukan oleh Auditor NKV dengan memperhatikan:  
 
1. Formulir Data Umum Unit Usaha pembersihan dan pencucian sarang burung walet sebagai berikut :  
 
1.   Nama Unit Usaha 
(Perusahaan)  ……………………………………….  
2.   Jenis Unit Usaha  ……………………………………….  
3.   Alamat:  
a.  Kantor Pusat     
b.  Unit Usaha   
……………………………………….  
……………………………………….  
4.  Perizinan Usaha:  
a. Izin Usaha  
……………………………………….  - 1980 - 
Peternakan/ RPH  
b. SIUP  
c. NPWP  ……………………………………….  
……………………………………….  
5.  Penanggung Jawab 
Teknis  
a. Nama  
b. Gelar   
……………………………………….  
……………………………………….  
6. Riwayat Unit 
Usaha/Perusahaan  
a. Tahun Unit Usaha 
didirikan  
b. Tahun mulai 
beroperasi/produksi   
 
……………………………………….  
……………………………………….  
13. Kapasitas   
(disesuaikan dengan 
jenis unit usaha*) :      ……………………………………ekor/hari atau 
kg/hari atau ton/hari atau liter/hari  
14. Produksi rata -rata per 
hari ( disesuaikan 
dengan jenis unit usaha ) ……………………………………….  
15. Jenis Produk Akhir  a.  …………………………………  - 1981 - 
      (disesuaikan dengan 
jenis unit usaha)  b.  …………………………………  
c.  …………………………………  
10.  Pemasaran Produk ke :  
       (disesuaikan dengan 
jenis  unit usaha ) Jenis Produk  Negara Tujuan  
(%) 
a. Luar Negeri    
   
   
b. Dalam Negeri    
   
   
11.Merk Dagang   
(disesuaikan dengan 
jenis unit usaha )  a. …………………………………  
b. …………………………………  
c. ………………………………....  
12.  Jumlah Karyawan :  Laki-laki Perempuan  
Pengolahan  Adm Pengolahan  Adm 
    
13 Penanggung Jawab:   
 e. Unit Usaha  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  - 1982 - 
 f. Produksi  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 g. Mutu  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 h. Higiene Sanitasi  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
14. Asal Bahan Baku 
Produk Asal Hewan 
yang Digunakan:  
d. Dari perusahaan 
sendiri  
e. Dari anak 
perusahaan  
4) Nama   
5) Alamat  
6) Jenis bahan baku:  
f. Dari 
pemasok/supplier:  
4) Nama   
5) Alamat   
 
 
…………………………………  
 
 
…………………………………  
…………………………………  
…………………………………  
 
 
 
……………………………………  
……………………………………  - 1983 - 
6) Jenis bahan baku:  ……………………………………  
15. Suplai air bersih 
berasal dari:  
b. Air Tanah:  
1) Sumur Dangkal  
2) Sumur Dalam  
3) Danau  
4) Sungai  
d. Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM)   
 
Kapasitas ..............................m3/hari  
 
 
 
 
Kapasitas ..............................m3/hari  
16.  Es berasal dari:  
d. Produksi Sendiri  
e. Membeli dari:  
a. ...........................  
b. ...........................  
f.  Bentuk es:  
a. Balok  
b. Curah   
Kapasitas.........................ton/hari  
 
Volume............................ton/hari  
 
 
Volume............................ton/hari 
Volume............................ton/hari  
17.  Kebutuhan es rata -rata 
per hari ( disesuaikan Volume............................ton/hari  - 1984 - 
dengan jenis unit 
usaha ) 
18.  Sistem Pembekuan 
Produk ( disesuaikan 
dengan jenis unit 
usaha ) 
 a. Air Blast Freezer  (ya/tidak) *  
b. Contact Plate Freezer (ya/tidak)*  
c. Brine Freezer  ( ya/tidak) *  
d. Cryogenic Freezer   (ya/tidak)*  
e. Individual Quick Freezer (ya/tidak)*  
*) Coret yang tidak perlu.  
 
2. Formulir Data Khusus Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan sebagai berikut :  
 
1) Unit Usaha sudah mempunyai 
Standard Operating Procedures  
(SOP) atau Panduan Mutu  (ada/tidak ada) *  
2) Dokter Hewan yang tidak 
berstatus pegawai negeri sipil 
sebagai Penanggung Jawab Teknis 
(khusus untuk unit usaha yang 
dipersyaratkan)  
a. Rumah Potong Hewan  (ada/tidak ada) *  
Nama:  - 1985 - 
b. budidaya Unggas Petelur  
c. budidaya Ternak Perah  
d. Gudang Berpendingin (bagi 
unit usaha pemasukan produk 
hewan)  
3) Dokter hewan berwenang yang 
bertanggung jawab dalam 
pengawasan di bidang kesehatan 
masyarakat veteriner  (ada/tidak ada) *  
Nama:  
4) Unit Pengolahan sudah 
menerapkan Sistem Jaminan 
Keamanan Pangan? Jika sudah, 
sebutkan ruang lingkupnya.  (ada/tidak ada) *  
 
 
5) Apakah pekerja sudah 
mendapatkan pelatihan tentang 
praktek higiene?  
Jika sudah, siapa penyelenggara, 
tenaga pelatih, waktu dan tempat 
pelaksanaan?  
Berapa orang dan bagian apa saja (iya/tidak) *  - 1986 - 
yang terlibat dalam pelatihan ?  
6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?  Nama Unit Usaha:  
No NKV/ establisment number  
7) Memiliki SOP Kesrawan untuk 
Unit Usaha budidaya dan RPH  (ada/tidak ada) *  
8) Memiliki sertifikat kompartemen 
untuk Unit Usaha budidaya Ayam 
Petelur  (ada/tidak ada)*  
9) Memiliki Dokter hewan dan/atau 
paramedik veteriner yang 
melaksanakan pemeriksaan ante 
mortem  dan post mortem  untuk 
Unit Usaha Rumah Potong Hewan 
Ruminansia/Babi/Unggas   (ada/tidak ada)*  
Nama Dokter Hewan:  
 
Nama Paramedik:  
10) Hasil pemeriksaan laboratorium 
untuk Unit Usaha Pengeluaran 
Produk Hewan  (ada/tidak ada)*  
 
Keterangan:  
a. apabila pertanyaan dianggap tidak jelas dengan jenis unit usaha, maka pertanyaan cukup dijawab 
dengan TS (Tidak sesuai)  - 1987 - 
b. *) Coret yang tidak perlu.  
 
3. Pemeriksaan kelayakan dasar  unit usaha rumah burung walet menggunakan lembar pemeriksaan 
sebagai berikut:  
 
     Lembar Pemeriksaan Kelayakan Dasar Unit Usaha usaha rumah burung walet  
a. Daftar Audit Kelayakan Dasar  
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK Ketera -
ngan  
I. Biosekuriti  
1. Area dan pintu masuk pembersihan 
dan pencucian sarang burung walet 
tidak dapat mencegah atau 
mengendalikan masuknya orang 
yang tidak berkepentingan, hewan 
lain dan/atau barang -barang yang 
dapat membawa agen penyakit   X   
2. Timbunan kotoran burung di dalam 
rumah walet tidak dibersihkan X    - 1988 - 
secara berkala  
 3. Tidak tersedia fasilitas atau prosedur 
untuk pemusnahan burung yang 
mati X    
II. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  
4.    Bangunan, fasilitas dan peralatan 
kotor dan tidak terawat dengan baik  X    
5. Pintu masuk ke rumah walet tidak 
dilengkapi fasilitas desinfeksi  X    
6. Sirip tempat burung walet membuat 
sarang terbuat atau dilapisi bahan 
yang korosif dan atau toksik   X   
7. Tidak tersedia fasilitas cuci tangan 
yang berfungsi dengan baik 
dilengkapi dengan sabun dan/atau 
sanitizer   X   
8. Tidak tersedia pasokan air bersih 
yang memadai  X    
9. Peralatan dan wadah dalam kondisi 
kotor dan tidak terawat dengan baik  X    - 1989 - 
III. Penanganan Produk  
10. Peralatan dan wadah penampungan 
hasil panen dalam kondisi kotor 
dan tidak terawat dengan baik  X 
    
11. Alat angkut yang digunakan dalam 
kondisi kotor dan tidak terawat 
dengan baik  X    
12. Kemasan yang digunakan untuk 
pengiriman sarang burung walet 
dalam kondisi kotor  X    
VI. Higiene Personel  
13. Pekerja yang menangani langsung 
sarang burung walet dalam 
keadaan tidak sehat  X    
14. Pekerja yang kontak langsung 
dengan sarang burung walet tidak 
mencegah terkontaminasinya 
sarang burung walet dari bahaya 
biologis, kimiawi, dan/atau fisik  X    
VII. Higiene Sanitasi  - 1990 - 
15. Sampah dan limbah tidak ditangani 
dengan baik  X    
16. Tidak terdapat pengendalian 
terhadap serangga, rodensia 
dan/atau binatang pengganggu 
lainnya  X    
17. Penggunaan bahan kimia dan 
sanitizer yang tidak diizinkan dan 
tidak sesuai dengan persyaratan 
dan/atau tidak diberi label dan 
tidak disimpan dengan baik   X   
 
c. Penentuan tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit usaha Rumah burung Walet  
 
1. Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
c. Penyimpangan Minor   13 Penyimpangan  
d. Penyimpangan Mayor   4 Penyimpangan  
 
2.  Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  - 1991 - 
Minor  Mayor  Keterangan  
I 3 0 Jumlah penyimpangan 
maksimal 3,  
mayor maksimal 0  
II 5 ≤1 Jumlah penyimpangan 
maksimal 6, mayor maksimal 1  
III  ≤2 Jumlah penyimpangan 
maksimal 8  
 
a. Pengawasan  
a) Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Provinsi/kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan 
kewenangannya.  
b) Pengawasan dilakukan terhadap:  
1. Pemenuhan aspek administratif dan teknis;  
2. Pemenuhan penerapan standar teknis Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam waktu yang ditentukan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan,  
c) Pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat NKV yang diperoleh dengan melakukan surveilans 
dan evaluasi NKV;  
d) Surveilans dan evaluasi dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Auditor NKV Propinsi dan Auditor Ditjen - 1992 - 
PKH;  
e) Hasil pengawasan dapat ber upa: 
4. NKV tetap;  
5. Perubahan NKV;  
6. Pencabutan NKV;  
Hasil pengawasan yang menyebabkan perubahan NKV diterbitkan NKV baru  
 
b. Pemenuhan Kewajiban  
a) Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan (NKV) dengan jangka waktu 
pemenuhan kewajiban dalam pembinaan 5 tahun ditambah 1 tahun untuk mendapatkan NKV  
b) Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan dieksport dengan jangka waktu 
pemenuhan kewajiban 1 tahun  
c) Wajib memenuhi standar NKV minimal Level II untuk uni t usaha yang produknya akan dilalulintaskan antar 
propinsi dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun  
d) Memiliki layout/desain bangun dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun  
e) Memiliki rancangan penanganan limbah denganjangka waktu pemenuhan kewa jiban 1 Tahun  
g) Pelaporan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban selama masih dalam jangka waktu berlaku NKV (5 
Tahun). Laporan yang diberikan berupa data produksi secara harian/mingguan/bulanan yang dilaporkan 
secara daring/luring  
 
 - 1993 - 
 
STANDAR USAHA PENGOLAHAN SARANG BURUNG WALET  
NO KBLI 01497  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelengggaraan usaha pembibitan dan 
budidaya burung walet meliputi : Kelompok mencakup pengolahan sarang burung walet.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.  
b. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau 
diperjualbelikan.  
c. Tempat pengolahan sarang burung  walet adalah suatu bangunan dengan persayaratan dan disain tertentu yang 
ditujukan sebagai tempat pengolahan sarang burung walet untuk menghasilkan produk olahan sarang burung 
walet.  
d. Sarang burung walet adalah sarang burung walet yang sebagian besar dari  air liur burung walet berfungsi 
untuk bersarang, bertelur dan membesarkan anaknya.  
3 Penggolongan 
Usaha  - 
4 Persyaratan Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.  - 1994 - 
Umum Usaha   
5 Persyaratan 
Khusus Usaha  Memenuhi persyaratan Cara yang baik pada pengolahan sarang burung walet sebagai berikut:  
1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan  
a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
b. desain bangunan mencegah masuk dan bersarangnya serangga dan rodensia.  
c. bangunan terdiri atas ruang produksi, ruang penyimpanan (bahan baku, produk akhir, peralatan, 
kemasan, bahan kimia), ruang kantor, dan fasilitas penanganan limbah.  
d. bangunan harus dirancang ata u dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses sehingga setiap tahap 
prosesnya dapat mencegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar.  
e. dinding setinggi minimal 2 (dua) meter terbuat dari bahan yang kedap air, tidak bersifat toksik, tidak 
mudah mengelup as, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi.  
f. dinding harus rata, tidak berlubang, dan didesain untuk menghindari perletakan atau penyimpanan 
barang dan alat.  
g. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, tidak mudah korosif, tidak berlubang, dan mudah  
dibersihkan dan didisinfeksi.  
h. sudut pertemuan antar dinding, antara dinding dan lantai, serta dinding dan langit -langit harus 
berbentuk lengkung atau mudah dibersihkan.  
i. langit -langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlub ang atau celah 
terbuka, mudah dibersihkan dan didisinfeksi.  - 1995 - 
j. langit -langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan.  
k. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intesitasnya agar penanganan produk dan 
pembersihan dapat dilakukan dengan benar.  
l. penerangan di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung atau terbuat dari bahan yang 
dapat mencegah pencemaran fisik terhadap produk.  
m. ruang produksi memiliki sistem sirkulasi udara yang baik.  
n. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum dan dilakukan pengujian secara berkala minimal 1 
(satu) kali setahun di laboratorium eksternal terakreditasi.  
o. tersedia sumber listrik yang memadai.  
p. bangunan memiliki toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan s elalu terjaga kebersihannya.  
q. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi.  
r. ruang ganti pakaian terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan.  
s. ruang ganti pakaian pekerja di ruang bersih dan pekerja di daerah koto r terpisah.  
t. memiliki fasilitas cuci tangan pada setiap pintu masuk ruang produksi dan toilet yang dilengkapi dengan 
sabun cair, sanitiser, dan pengering tangan, tempat sampah tertutup dan petunjuk untuk mencuci tangan 
serta selalu terjaga kebersihannya.  
u. peralatan dan wadah yang kontak dengan produk harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, 
tidak mudah mengelupas, tidak bereaksi dengan produk, tidak bersifat toksik, dan mudah dibersihkan 
serta didisinfeksi.  
 - 1996 - 
 
v. peralatan dan wadah yang kontak dengan produk harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering 
sebelum digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan. Selama proses 
produksi peralatan harus terjamin bebas dari kontaminasi.  
 
2. Higiene personel  
a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus memakai pakaian kerja khusus dan alat pelindung 
diri yang dipersyaratkan serta senantiasa dijaga kebersihanya.  
b. pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri harus dilepas bila akan menggunakan toilet.  
c. setiap pekerja yang  menangani langsung produk harus sehat dan tidak memiliki luka terbuka.  
d. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun.  
e. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.  
f. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera 
diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya.  
g. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus senantiasa  mencuci tangan dengan sabun dan 
membilas dengan seksama setelah mengunakan toilet.  
h. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser, dan 
dibilas dengan seksama.  
i. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada temp at yang penting dan mudah terlihat.  
j. setiap pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan memakai aksesoris seperti cincin, - 1997 - 
gelang, dan jam tangan.  
k. setiap pekerja yang menangani langsung produk dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau 
memb uang ingus di ruang kerja.  
l. setiap pekerja yang menangani langsung produk dilarang batuk atau bersin langsung di depan produk.  
m. unit usaha harus mempunyai program pelatihan penanganan produk yang higienis.  
 
3. Penanganan produk  
a. produk berasal dari unit usaha yang mempunyai Nomor Kontrol Veteriner.  
b. penanganan produk yang meliputi proses penerimaan, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan harus 
dilaksanakan secara higienis dalam kondisi temperatur ruang yang dipersyaratkan.  
c. memiliki Standard Operating Proc edures  (SOP) pengolahan yang terdokumentasi.  
d. bahan baku yang diterima ditangani secara higienis dan disimpan pada gudang/tempat penyimpanan 
sesuai dengan temperatur yang dipersyaratkan.  
e. bahan tambahan pangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.  
f. gudang p enyimpanan bahan baku, produk akhir, kemasan, dan bahan kimia terpisah. Penyimpanan 
bahan baku atau produk akhir dilakukan berdasarkan jenis dan kemasan.  
g. gudang penyimpanan dalam keadaan bersih dengan temperatur dan kelembaban yang dipersyaratkan 
untuk me ncegah kerusakan produkdan dilakukan pemeriksaan secara berkala.  
h. produk yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu secara First In First Out (FIFO).  
i. termometer harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi secara berkala.  - 1998 - 
 
j. pengujian laboratorium eksternal terakreditasi dilakukan terhadap bahan baku dan produk akhir minimal 
1 (satu) kali setahun.  
k. pemeriksaan kandungan logam pada produk akhir.  
l. kemasan produk berasal dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu 
mencegah terjadinya kontaminasi pada produk.  
m. area pengisian produk ke dalam kemasan primer terpisah dengan ruangan lain dan tidak memungkinkan 
terjadinya kontaminasi.  
n. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, k ebersihan 
ruang terjaga, dan tidak boleh diletakan langsung di lantai.  
 
4. Higiene sanitasi  
a. limbah dan kotoran ditangani dengan baik.  
b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan, 
dan pengawasannya.  
c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup.  
d. memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya.  
e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi 
persyaratan, b erada dalam wadah yang utuh dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda.  
f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak - 1999 - 
digunakan.  
g. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebag ai berikut:  
1) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan.  
2) Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan 
kesehatan lingkungan.  
6 Sarana  Memiliki bangunan untuk usaha pengolahan sarang burung walet dengan sesuai dengan persyaratan khusus  
 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  a. Memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan fungsi dan pembagian kewenangan 
setiap personil.  
b. Sumberdaya manusia  yang terlibat dalam usaha budidaya dan pembibitan burung walet harus memiliki 
kemampuan teknis di bidangnya.  
c. Sumberdaya manusia atau pelerja telah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene dan sanitasi.  
8 Pelayanan  Pelayanan min imum yang harus dimiliki adalah tersedianya  informasi produk dan layanan konsumen.  
 
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  1. Rantai produksi pada Unit usaha pengolahan sarang burung walet harus memiliki Nomor Kontrol Veteriner 
(NKV) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana ditatur dalam peraturan perundangan.  
2. Bahan baku sarang burung walet yang gunakan berasal dari unit u saha yang bersertifikat NKV  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  1) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
a) Perencanaan  
b) Pengelolaan  - 2000 - 
c) Komunikasi pelanggan  
d) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan  
e) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
2) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
3) Pelaporan  
Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala kepada pemberi izin dan pelaporan lain berdasarkan 
peraturan perundang -undangan.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  1) Penilaian Kesesuaian  
a) Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner, unit usaha pengolahan sarang burung walet mengajukan 
permohonan kepada gubernur secara daring/luring;  
b) Permohonan disampaikan dengan melampirkan  persyaratan administrasi dan teknis yang dibuktikan dengan 
pernyataa n pemenuhan komitmen persyaratan teknis;  
c) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan 
administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.  
1. Dalam hal persyaratan tidak lengkap atau ti dak benar, Dinas Daerah Provinsi menolak dan 
mengembalikan permohonan secara daring/luring;  - 2001 - 
2. Dalam hal persyaratan lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi meneruskan kepada pejabat Otoritas 
Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner.  
d) Penilaian kesesuaian penerapan persyaratan teknis di unit usaha pengolahan sarang burung walet dilakukan 
oleh Auditor NKV dengan memperhatikan:  
 
1. Formulir Data Umum Unit Usaha pembersihan dan pencucian sarang burung walet sebagai berikut :  
 
1.   Nama Unit Usaha 
(Perusahaan)  ……………………………………….  
2.   Jenis Unit Usaha  ……………………………………….  
3.   Alamat:  
a.  Kantor Pusat     
b.  Unit Usaha   
……………………………………….  
……………………………………….  
4.  Perizinan Usaha:  
d. Izin Usaha 
Peternakan/ RPH  
e. SIUP  
f. NPWP   
……………………………………….  
……………………………………….  
……………………………………….  
5.  Penanggung Jawab 
Teknis   
……………………………………….  - 2002 - 
c. Nama  
d. Gelar  ……………………………………….  
6. Riwayat Unit Usaha/ 
Perusahaan  
c. Tahun Unit Usaha 
didirikan  
d. Tahun mulai 
beroperasi/produksi   
 
……………………………………….  
 
……………………………………….  
16. Kapasitas   
(disesuaikan dengan 
jenis unit usaha*) :      ……………………………………ekor/hari 
atau kg/hari atau ton/hari atau 
liter/hari  
17. Produksi rata -rata per 
hari ( disesuaikan 
dengan jenis unit usaha ) ……………………………………….  
18. Jenis Produk Akhir  
      (disesuaikan dengan 
jenis unit usaha)  a.  …………………………………  
b.  …………………………………  
c.  …………………………………  
10.  Pemasaran Produk ke :  
       (disesuaikan dengan 
jenis  unit usaha ) Jenis Produk  Negara Tujuan  
(%) - 2003 - 
a. Luar Negeri    
   
   
b. Dalam Negeri    
   
   
11.Merk Dagang   
(disesuaikan dengan 
jenis unit usaha )  a. …………………………………  
b. …………………………………  
c. ………………………………....  
12.  Jumlah Karyawan :  Laki-laki Perempuan  
Pengolahan  Adm Pengolahan  Adm 
    
13 Penanggung Jawab:   
 a. Unit Usaha  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 b. Produksi  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 c. Mutu  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 d. Higiene Sanitasi  (Ada/Tidak)*  - 2004 - 
(Nama) …………………………. …  
14. Asal Bahan Baku 
Produk Asal Hewan 
yang Digunakan:  
a. Dari perusahaan 
sendiri  
b. Dari anak 
perusahaan  
1) Nama   
2) Alamat  
3) Jenis bahan baku:  
c. Dari pemasok/ 
supplier:  
1) Nama   
2) Alamat  
3) Jenis bahan baku:   
 
 
…………………………………  
 
 
 
…………………………………  
…………………………………  
…………………………………  
 
 
……………………………………  
……………………………………  
……………………………………  
15. Suplai air bersih 
berasal dari:  
c. Air Tanah:  
1) Sumur Dangkal   
Kapasitas ..............................m3/hari  
 
 - 2005 - 
2) Sumur Dalam  
3) Danau  
4) Sungai  
e. Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM)   
Kapasitas ..............................m3/hari  
16.  Es berasal dari:  
a. Produksi Sendiri  
b. Membeli dari:  
a. ...........................  
b. ...........................  
c.  Bentuk es:  
a. Balok  
b. Curah   
Kapasitas.........................ton/hari  
 
Volume............................ton/hari  
 
Volume............................ton/hari 
Volume............................ton/hari  
17.  Kebutuhan es rata -rata 
per hari ( disesuaikan 
dengan jenis unit 
usaha ) Volume ............................ton/hari  
18.  Sistem Pembekuan 
Produk ( disesuaikan 
dengan jenis unit a. Air Blast Freezer  (ya/tidak) *  
b. Contact Plate Freezer (ya/tidak)*  
c. Brine Freezer  ( ya/tidak) *  - 2006 - 
usaha ) 
 d. Cryogenic Freezer   (ya/tidak)*  
e. Individual Quick Freezer (ya/tidak)*  
*) Coret yang tidak perlu.  
 
2. Formulir Data Khusus Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan sebagai berikut :  
 
1) Unit Usaha sudah mempunyai 
Standard Operating Procedures  (SOP) 
atau Panduan Mutu  (ada/tidak ada) *  
2) Dokter Hewan yang tidak berstatus 
pegawai negeri sipil sebagai 
Penanggung Jawab Teknis (khusus 
untuk unit usaha yang dipersyaratkan)  
e. Rumah Potong Hewan  
f. budidaya Unggas Petelur  
g. budidaya Ternak Perah  
h. Gudang Berpendingin (bagi unit 
usaha pemasukan produk hewan)  (ada/tidak ada) *  
Nama:  
3) Dokter hewan berwenang yang 
bertanggung jawab dalam (ada/tidak ada) *  
Nama:  - 2007 - 
pengawasan di bidang kesehatan 
masyarakat veteriner  
4) Unit Pengolahan sudah menerapkan 
Sistem Jaminan Keamanan Pangan? 
Jika sudah, sebutkan ruang 
lingkupnya.  
 (ada/tidak ada) *  
 
 
5) Apakah pekerja sudah mendapatkan 
pelatihan tentang praktek higiene?  
Jika sudah, siapa penyelenggara, 
tenaga pelatih, waktu dan tempat 
pelaksanaan?  
Berapa orang dan bagian apa saja 
yang terlibat dalam pelatihan ?  (iya/tidak) *  
6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?  Nama Unit Usaha:  
No NKV/ establisment number  
7) Memiliki SOP Kesrawan untuk Unit 
Usaha budidaya dan RPH  (ada/tidak ada) *  
8) Memiliki sertifikat kompartemen 
untuk Unit Usaha budidaya Ayam (ada/tidak ada)*  - 2008 - 
Petelur  
9) Memiliki Dokter hewan dan/atau 
paramedik veteriner yang 
melaksanakan pemeriksaan ante 
mortem  dan post mortem  untuk Unit 
Usaha Rumah Potong Hewan 
Ruminansia/Babi/Unggas   (ada/tidak ada)*  
Nama Dokter Hewan:  
 
Nama Paramedik:  
10) Hasil pemeriksaan laboratorium 
untuk Unit Usaha Pengeluaran 
Produk Hewan  (ada/tidak ada)*  
 
Keterangan:  
a. apabila pertanyaan dianggap tidak jelas dengan jenis unit usaha, maka pertanyaan cukup dijawab 
dengan TS (Tidak sesuai)  
b. *) Coret yang tidak perlu.  
 
3. Pemeriksaan kelayakan dasar  unit usaha rumah burung walet menggunakan lembar pemeriksaan 
sebagai berikut :  
 
 
 - 2009 - 
 
 
     Lembar Pemeriksaan Kelayakan Dasar Unit Usaha usaha rumah burung walet  
a. Daftar Audit Kelayakan Dasar  
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK Keterangan  
I. Biosekuriti  
1. Area dan pintu masuk pengolahan 
sarang burung walet tidak dapat 
mencegah atau mengendalikan 
masuknya orang yang tidak 
berkepentingan, hewan lain dan/atau 
barang -barang yang dapat membawa 
agen penyakit   X   
2. Timbunan kotoran burung di dalam 
pengolahan sarang burung walet tidak 
dibersihkan secara berkala  X    
 3. Tidak tersedia fasilitas atau prosedur 
untuk produk yang tidak terpakai  X    
II. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  - 2010 - 
4.    Bangunan, fasilitas dan peralatan 
kotor dan tidak terawat dengan baik  X    
5. Pintu masuk ke pengolahan sarang 
burung walet tidak dilengkapi fasilitas 
desinfeksi  X    
6. Peralatan yang kontak langsung 
dengan produk tidak terbuat atau 
dilapisi bahan yang korosif dan atau 
toksik   X   
7. Tidak tersedia fasilitas cuci tangan 
yang berfungsi dengan baik dilengkapi 
dengan sabun dan/atau sanitizer   X   
8. Tidak tersedia pasokan air bersih 
yang memadai  X    
9. Peralatan dan wadah dalam kondisi 
kotor dan tidak terawat dengan baik  X    
III. Penanganan Produk  
10. Peralatan dan wadah penampungan 
hasil panen dalam kondisi kotor dan 
tidak terawat dengan baik  X 
    - 2011 - 
11. Alat angkut yang digunakan dalam 
kondisi kotor dan tidak terawat 
dengan baik  X    
12. Kemasan yang digunakan untuk 
pengiriman produk olahan sarang 
burung walet dalam kondisi kotor  X    
VI. Higiene Personel  
13. Pekerja yang menangani langsung 
produk olahan sarang burung walet 
dalam keadaan tidak sehat  X    
14. Pekerja yang kontak langsung 
dengan produk olahan sarang 
burung walet tidak mencegah 
terkontaminasinya produk olahan 
sarang burung walet dari bahaya 
biologis, kimiawi, dan/atau fisik  X    
VII. Higiene Sanitasi  
15. Sampah dan limbah tidak ditangani 
dengan baik  X    
16. Tidak terdapat pengendalian X    - 2012 - 
terhadap serangga, rodensia 
dan/atau binatang pengganggu 
lainnya  
17. Penggunaan bahan kimia dan 
sanitizer yang tidak diizinkan dan 
tidak sesuai dengan persyaratan 
dan/atau tidak diberi label dan tidak 
disimpan dengan baik   X   
 
 
b. Penentuan tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit usaha Rumah burung Walet  
 
1. Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor   13 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor   4 Penyimpangan  
2.  Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingka
t Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  Keterangan  
I 3 0 Jumlah penyimpangan 
maksimal 3,  - 2013 - 
mayor maksimal 0  
II 5 ≤1 Jumlah penyimpangan 
maksimal 6, mayor 
maksimal 1  
III  ≤2 Jumlah penyimpangan 
maksimal 8  
 
2) Pengawasan  
a)  Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Provinsi/kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan 
kewenangannya.  
b)    Pengawasan dilakukan terhadap:  
1. Pemenuhan aspek administratif dan teknis;  
2. Pemenuhan penerapan standar teknis Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam waktu yang ditentukan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan,  
c)   Pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat NKV yang diperoleh dengan melakukan 
surveilans dan eva luasi NKV;  
d)    Surveilans dan evaluasi dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Auditor NKV Propinsi dan Auditor Ditjen 
PKH;  
e)     Hasil pengawasan dapat berupa:  - 2014 - 
1. NKV tetap;  
2. Perubahan NKV;  
3) Pencabutan NKV;  
Hasil pengawasan yang menyebabkan perubahan NKV diterbitkan NKV baru  
 
3) Pemenuhan Kewajiban  
a}    Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan (NKV) dengan jangka waktu 
pemenuhan kewajiban dalam pembinaan 5 tahun ditambah 1 tahun untuk mendapatkan NKV  
b}    Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan dieksport dengan jangka 
waktu pemenuhan kewajiban 1 tahun  
c)    Wajib memenuhi standar NKV minimal Level II untuk unit usaha yang produknya akan dilalulintaskan 
antar propinsi de ngan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun  
d)    Memiliki layout/desain bangun dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun  
e)    Memiliki rancangan penanganan limbah dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun  
f)    Pelaporan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban selama masih dalam jangka waktu berlaku NKV (5 
Tahun). Laporan yang diberikan berupa data produksi secara harian/mingguan/bulanan yang dilaporkan 
secara daring/luring  
 
 
 
 - 2015 - 
 
 
STANDAR USAHA PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK LAINNYA  
NO KBLI 01499  
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK LAINNYA  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan 
aneka ternak seperti marmot, anjing, kucing, kera/primata lainnya, ulat, jangkrik dan aneka ternak lainnya untuk 
menghasilkan daging, kulit dan lainnya  
2 Istilah dan 
Definisi  A. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan 
yang melakukan pembibitan /budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, 
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha 
pembibitan/budidaya.  
B. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat ber kembang biak secara natural/alami 
untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar.  
C. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak 
ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 
pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.  
D. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
E. Ternak adalah hewan peliharaan yang p roduknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  - 2016 - 
F. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi pers yaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
G. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.  
H. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya dis ebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu 
rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau 
perkembangbiakan.  
I. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang me mpunyai 
karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru 
diintroduksikan ke dalam negara Indonesia.  
J. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan 
pertim bangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak 
yang akan dikembangkan.  
3 Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya  didasarkan atas kriteria modal usaha (PP 
7/2021):  
A.  Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
B.  Usaha Kecil:  > Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
C.  Usaha Menen gah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
      dan 
D.  Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  - 2017 - 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  Resiko menengah rendah  
- 
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  A. Menerapkan GBP/GFP dan peraturan lainnya, durasi paling lambat 6 bulan  
B. Telah memenuhi self declare  terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budidaya, durasi paling lambat 6 
bulan  
C. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, durasi setiap triwulan  
6 Sarana  A. Bangunan : kandang, kandang isolasi, gudang, unit pengolahan limbah, ruang sanitasi, gardu, rumah karyawan  
B. Peralatan : tempat pakan dan minum, tempat bertelur, pengaturan cahaya, sanitasi, timbangan, pemadam 
kebakaran, fumigasi telur, potong paruh, thermometer, keranjang ayam, alat celup kaki dan tangan.  
C. Pakan : berasal dari paka n yang diolah sendiri atau pakan pabrikan yang telah terdaftar dan berlabel   
D. Obat Hewan  
1. obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran;  
2. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi pr emiks dan sediaan obat 
alami sesuai dengan peruntukannya  
3. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 
hewan.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  Sumber daya manusia untuk resiko menengah rendah  
A. Pemilik ternak dan petugas kendang  
B. Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu 
menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  - 2018 - 
 
 
8 Pelayanan  Skala usaha resiko menengah rendah  
A. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan  
B. standar produksi  
C. harga produk; dan  
D. cara mendapatkan produk.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  Skala usaha resiko menengah rendah  
A. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,  
B. Sesuai dengan standar yang yang berlaku, dan  
C. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GBP/GFP   
D. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit aneka ternak lainnya,   
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  Skala Usaha menengah rendah harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup:  
A. Perencanaan  
1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
2. Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
3. Menetapkan program seleksi, replacement  dan afkir.  
B. Pengelolaan  
1. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  - 2019 - 
3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
 
C. Komunikasi pelanggan  
1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
3. Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
E. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.  
F. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.  
G. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,  
2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan  
3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
     Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha ternak unggas mengacu pada GBP/GFP  
 
B. Pengawasan  
Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha aneka ternak lainnya, sebagai berikut:  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup:  - 2020 - 
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  aneka ternak lainnyadan peredaran 
secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawa san tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.  
 
C. Laporan  
1. penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan  
2. populasi dan produksi setiap triwulan  
 
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  - 2021 - 
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
STANDAR USAHA JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK  
DOKTER HEWAN WARGA NEGARA INDONESIA  
NO KBLI 01621  
USAHA JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK  
1 Ruang 
lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok yang mencakup usaha yang bergerak dalam bidang 
pelayanan kesehatan/pengobatan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang harus dilakukan oleh Dokter 
Hewan Praktik Warga Negara Indonesia  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pelayanan 
Kesehatan ternak;  
b. Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang 
diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan;  
c. Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak adalah bagian dari Pelayanan Jasa Medik Veteriner;  
d. Praktik Kedokteran Hewan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter hewan terhadap pasien dalam 
melaksanakan upaya kesehatan hewan;  
e. Dokter Hewan adalah adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik 
Veteriner dalam  melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan;  
f. Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau 
memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan - 2022 - 
dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan;  
 
g. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah 
memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner;  
h. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah 
bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter 
Hewan;  
i. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIP P Inseminator adalah bukti 
tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan;  
j. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah 
bukti tertulis untuk melakuk an praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah 
Penyeliaan Dokter Hewan;  
k. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti 
tertulis untuk melakukan praktik pelayanan insemi nasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten 
teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan;  
3. Penggolongan 
Usaha  Penggolongan izin usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak didasarkan atas sifat pelayanan, fasilitas, serta pengelola. 
Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak adalah usaha dengan jenis pelayanan bergerak/keliling dan memiliki 
fasilitas pelayanan rawat jalan da n/atau home care yang dilakukan oleh Dokter Hewan yang mempunyai izin Praktik, 
serta pengelolaannya oleh perseorangan/non perseorangan;  
 - 2023 - 
 
 
Tingkat Risiko Usaha  
Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak masuk dalam risiko menengah tinggi karena sifat dari usah a ini hanya 
untuk layanan rawat jalan dan tidak menggunakan x -ray sehingga dalam penerbitan izin usaha bisa dilaksanakan 
sambil berjalannya usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengawasan dalam pelaksanaan usaha jasa pelayanan 
Kesehatan ternak ini pada evaluasi pemenuhan standar terutama persyaratan adanya izin bagi petugas baik Dokter 
Hewan dan Paramedik Veteriner.  
4. Persyaratan 
Umum 
Usaha  a. Skala Usaha Kecil  
Untuk melakukan praktik dokter hewan dalam rangka pelayanan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak bagi 
dokter hewan Warga Negara Indonesia, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:  
a. Surat Permohonan;  
b. Memiliki NIB;  
c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;  
d. fotokopi ijazah Dokter Hewan;  
e. fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;  
f. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;  
g. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota; dan  
h. surat ketera ngan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.  
 - 2024 - 
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
– 
5. Persyaratan 
Khusus 
Usaha  a. Skala Usaha Kecil  
Untuk melakukan praktik dokter hewan dalam rangka pelayanan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak bagi 
dokter hewan Warga Negara Indonesia, pelaku praktik atau usaha pelayanan jasa Kesehatan ternak melakukan 
pemenuhan Komitmen, yaitu dengan kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:  
1. Dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan 
ternak berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan 
dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan 
dilakukan d i bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk 
dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya;  
2. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan ya ng 
dipersyaratkan untuk praktik mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
3. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan;  
4. memenuhi persyaratan kesejah teraan hewan;  
5. Pernyataan pada poin 2 berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan 
penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota;  - 2025 - 
 
 
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
– 
6. Sarana  a. Skala Usaha Kecil  
Sarana Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia:  
 
No
. Jenis  Bentuk  Keterangan  
1
. Fasilitas  Papan nama   
Ruang praktik   
2
. Peralatan  Pendiagnosaan  Termometer  
Stetoskop  
Mikroskop  
Otoscope  
Opthalmoscope  
Tindakan  Disposable 
syringe  - 2026 - 
Disposable 
needle  
Infusion set  
IV catheter 20 G, 
22 G dan 24 G  
Tiang Infus  
Operasi minor  Gunting bengkok 
dan lurus  
Arteri klem  
Pinset  
Scalpel  
Kidney Tray  
Scalpel handle  
Towel clamp  
Alis tissue forcep  
Sterilisator  
3
. Perlengkapa
n Kartu nama   
Buku resep   
Rekam medis   
Baju praktik   - 2027 - 
Baju bedah   
Pengukur bobot 
badan   
Meja 
konsultasi/  
administrasi   
Meja periksa   
Tempat 
penyimpanan 
obat dan alat   
4
. Obat-obatan  Alkohol   
Antiseptik   
Antibiotik   
Antipiretik   
Analgesik   
Antihistamina   
Anti parasite   
Lidocain   
Sedativa   
Cairan infus  minimal NaCl - 2028 - 
dan LRL  
Vitamin dan 
mineral   
Anaestetikum   
Glucocorticoid / 
Steroid   
NSAID   
 
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
– 
7. Struktur 
Organisasi 
SDM dan 
SDM a. Skala Usaha Kecil  
Praktik Dokter Hewan/Medik Veteriner Warga Negara Indonesia:  
1. Tenaga medik veteriner terdiri atas dokter hewan dan/atau dokter hewan spesialis;  
2. Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak wajib memiliki SIP DRH;  
3. SIP DRH berlaku pada 1 (satu) tempat unit usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak dengan masa berlaku 
selama  pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha;  
4. SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara 
Indonesia  - 2029 - 
 
 
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
– 
8. Pelayanan  a. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Kecil:  
Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku praktik usaha jasa pelayanan 
Kesehatan ternak:  
1. Melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner ; 
2. Dalam hal melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan 
menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Kesehatan 
Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Ve teriner kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) 
jam sejak indikasi ditemukan;  
3. Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam membantu dokter hewan untuk 
melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak hanya dapat melakukan tindaka n yang bersifat non 
parenteral;  
4. Dalam hal Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan melakukan tindakan non  parenteral 
wajib di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.Penyeliaan dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dengan Dokter 
Hewan yang melaku kan penyeliaan dalam bentuk perjanjian kerja sama;  - 2030 - 
 
 
5. Pelayanan Dokter Hewan Praktik  
Pelayanan medis dilakukan oleh staf medis yang terdiri dari tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner 
dalam membantu dokter hewan untuk pelayanan rawat jalan antara lain: 
1) Pemeriksaan fisik dan klinis hewan;  
2) Menentukan diagnosa dan prognosa;  
3) Terapi dan pengobatan;  
4) Konsultasi Kesehatan hewan;  
5) melakukan Medik Reproduksi;  
6) menerbitkan surat Kesehatan Hewan;  
7) menerbitkan surat keterangan kematian hewan;  
8) menerbitkan surat keterangan status reproduksi;  
9) menerima dan memberi rujukan kepada pasien;  
10) konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat.  
6. Pelayanan Paramedik Veteriner pembantu dokter hewan  
1) Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha 
jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa:  
a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas; dan  
b. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan.  - 2031 - 
 
 
2) Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan 
usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa pelayanan inseminasi buatan dan 
penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.  
3) Tenaga Paramedik Veteriner pem eriksaan kebuntingan dalam membantu dokter hewan untuk 
melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak  melakukan tindakan berupa:  
a. inseminasi buatan;  
b. diagnosa kebuntingan;  
c. penentuan umur kebuntingan; dan  
d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.  
4) Tenaga Pa ramedik Veteriner asistensi teknik reproduksi dalam membantu dokter hewan untuk 
melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa:  
a. inseminasi buatan;  
b. diagnosa kebuntingan;  
c. penentuan umur kebuntingan;  
d. pertolongan kelahiran;  
e. manajemen reproduksi; dan  
f. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi.  
5) Sarjana kedokteran hewan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan - 2032 - 
Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa:  
 
a. pemberian obat bebas terba tas dan obat bebas;  
b. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan;  
c. manajemen reproduksi;  
d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi;  
e. inseminasi buatan;  
f. diagnosa kebuntingan;  
g. penentuan umur kebuntingan; dan  
h. pertolongan kelahiran.  
 
b. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Menengah  
– 
c. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Besar  
– 
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/ Jasa  
 a. Skala Usaha Kecil  
Dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan 
hewan atau kesehatan ternak berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidi kan 
kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang 
menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib - 2033 - 
mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib me megang teguh sumpah atau janji profesinya  
 
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
– 
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  a. Skala Usaha Kecil  
Pelaku Usaha menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
1. Dokumentasi  
1) Melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner;  
2) Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Rekam Medik Veteriner.  
2. Pelaporan  
1) Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak ditemukan hasil 
diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular 
eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota paling 
lama 24 (dua puluh empat) jam sej ak indikasi ditemukan;  
2) Pelaporan berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan Hewan 
Nasional (iSIKHNAS);  
3) Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan dengan:  
a. memberikan rekomendasi kepad a bupati/wali kota untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau - 2034 - 
Penyakit Hewan menular eksotik kepada gubernur dan Menteri;  
 
b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan 
perundang -undangan.  
 
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
– 
11. Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  a. Skala Usaha Kecil  
Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh pelaku praktik pelayanan usaha jasa 
pelayanan Kesehatan ternak dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan 
sesuai kewenangan di wilayah kerjanya dan Pelimpahan kewenangan perizinan dilakukan setelah Kab/Kota 
memiliki Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Kabupaten/Kota dan Dokter Hewan  Berwenang sesuai bidangnya. 
Apabila Kab/Kota belum memiliki POV maka kewenangan diberikan kepada Dinas yang membidangi fungsi 
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi. Apabila Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan 
Hewan belum memiliki POV m aka kewenangan perizinan ada di Kementerian Pertanian.  
 
1. Penilaian Kesesuaian Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia  
Pemberian izin Praktik Dokter Hewan diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar dipenuhi - 2035 - 
pelaku praktik. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis.  skema penilaian kesesuaian  sebagai berikut :  
a. Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota/Provinsi 
melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku praktik men yampaikan 
pemenuhan atas Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar.  Penilaian kesesuaian dilakukan 
dalam hal pemenuhan standar yang dipersyaratkan  
b. Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin a), DPMPTSP melakukan notifikasi ke 
sistem OSS;  
c. Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin b)  dilakukan 
paling lama 2 (dua) Hari;  
d. Apabila daerah belum memiliki POV atau terjadi keterlambatan dalam hal penilaian kesesuaian, maka 
penilaian dilimpahkan  ke Pusat;  
e. Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian kesesuaian paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku 
Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar;  
f. Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin e), Pusat PVTPP melak ukan notifikasi ke sistem OSS;  
g. Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e), Pelaku praktik dapat melengkapi 
pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;  
h. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin  e), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Praktik 
Dokter Hewan  dalam bentuk SIP Dokter Hewan yang berlaku efektif dilengkapi dengan pejabat pemberi 
persetujuan.   
 - 2036 - 
 
 
2. Pengawasan  
a. Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan 
pembinaan dan pengawasan atas pelayanan Kesehatan hewan yang dilakukan oleh Dokter Hewan dan 
Paramedik Veteriner sesuai dengan kewenangannya;  
b. Izin Praktik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner berlaku di wilayah Kabupaten/Kota dit erbitkannya izin 
tersebut;  
c. Apabila Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner melakukan Praktik di luar wilayah kab/kota pemberi izin, 
maka wajib melakukan pengurusan izin baru sesuai lokasi Kab/Kota tempat melakukan praktik atau 
pelayanan;  
d. Organisasi profesi ke dokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan;  
e. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kab/Kota melakukan pemeriksaan 
pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post -audit). Adapun pemenuhan kewajib an yang 
diawasi adalah :  
a. masa berlaku SIP DRH;  
b. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP DRH,; dan  
c. praktik kedokteran hewan.  
 
 - 2037 - 
 
 
f. Menteri/Gubernur atau bupati/walikota melakukan pengawasan atas:  
a. pemenuhan Komitmen Perizinan praktik Dokter Hewan;  
b. pemenuhan kewajiban Pelaku praktik Dokter Hewan; dan/atau  
c. kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan k etentuan peraturan 
perundang -undangan.  
g. Pengawasan yang dilakukan oleh menteri/gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada poin 
f) dilakukan oleh PVTPP/DPMP TSP sesuai dengan kewenangannya . 
 
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
– 
 
 
 
 
 
 
 - 2038 - 
 
 
STANDAR USAHA JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK  
DOKTER HEWAN WARGA NEGARA ASING  
NO KBLI 01621  
USAHA JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK  
1 Ruang 
lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok yang mencakup usaha yang bergerak dalam bidang 
pelayanan kesehatan/pengobatan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang harus dilakukan oleh Dokter 
Hewan Praktik Warga Negara Asing.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pelayanan 
Kesehatan ternak dan/atau Kesehatan hewan;  
b. Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang 
diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan;  
c. Jasa Pelayanan K esehatan Ternak adalah bagian dari Pelayanan Jasa Medik Veteriner;  
d. Praktik Kedokteran Hewan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter hewan terhadap pasien dalam 
melaksanakan upaya kesehatan hewan;  
e. Dokter Hewan adalah adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik 
Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan;  
f. Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau 
memperoleh sertifikat untuk melaksanakan ur usan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan - 2039 - 
dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan;  
 
g. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah 
memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner;  
h. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan 
adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah 
Penyeliaan Dokter Hewan;  
i. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti 
tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan;  
j. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah 
bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah 
Penyeliaan Dokter Hewan;  
k. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutny a disebut SIPP ATR adalah bukti 
tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten 
teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan;  
3. Penggolongan 
Usaha  Penggolongan izin usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak didasarkan atas sifat pelayanan, fasilitas, serta pengelola. 
Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak adalah usaha dengan jenis pelayanan bergerak/keliling dan memiliki 
fasilitas pelayanan rawat jalan da n atau home care yang dilakukan oleh Dokter Hewan yang mempunyai izin Praktik 
atau paramedik kesehatan hewan yang mempunyai izin Pelayanan di bawah penyeliaan dokter hewan, serta 
pengelolaannya oleh perseorangan/non perseorangan;  - 2040 - 
 
 
Tingkat Risiko Usaha  
Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak masuk dalam risiko menengah tinggi karena sifat dari usaha ini hanya 
untuk layanan rawat jalan dan tidak menggunakan x -ray sehingga dalam penerbitan izin usaha bisa dilaksanakan 
sambil berjalannya usaha yang dilakukan ol eh pelaku usaha. Pengawasan dalam pelaksanaan usaha jasa pelayanan 
Kesehatan ternak ini pada evaluasi pemenuhan standar terutama persyaratan adanya izin bagi petugas baik Dokter 
Hewan dan Paramedik Veteriner.  
4. Persyaratan 
Umum 
Usaha  a. Skala Usaha Kecil 
Untuk melakukan praktik dokter hewan dalam rangka pelayanan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak bagi 
dokter hewan Warga Negara Asing, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:  
1. Surat Permohonan;  
2. Memiliki NIB;  
3. fotokopi paspor;  
4. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;  
5. fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;  
6. fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh 
penerje mah tersumpah;  
7. fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga 
internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  - 2041 - 
8. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang  dibuktikan dengan sertifikat lulus 
ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia;  
9. fotokopi Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;  
10. fotokopi surat izin praktik dari negara asal;  
11. tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat 
keterangan tertulis dari pejabat Otoritas Veteriner negara asal;  
12. fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal;  
13. terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;  
14. surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;  
15. fotokopi Sertifikat Kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropik di Indonesia;  
16. memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hew an Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis 
pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan 
di Indonesia;  
17. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang -undangan dan etika profesi;  
18. surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan; dan  
19. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis.  
 
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  - 2042 - 
– 
 
5. Persyaratan 
Khusus 
Usaha  a. Skala Usaha Kecil  
Untuk melakukan praktik dokter hewan dalam rangka pelayanan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak bagi 
dokter hewan Warga Negara Asing, pelaku praktik atau usaha pelayanan jasa Kesehatan ternak melakukan 
pemenuhan Komitmen, yaitu dengan kesanggupan menyampaikan persyarata n sebagai berikut:  
1. Dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan 
ternak berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan 
dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya 
dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan 
(untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya;  
2. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang 
dipersyaratkan untuk praktik mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
3. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki no mor pendaftaran sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan;  
4. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan;  
5. Pernyataan pada poin 2 berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan 
penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kab upaten/Kota;  
b. Skala Usaha Menengah  
– - 2043 - 
c. Skala Usaha Besar  
– 
6. Sarana  a. Skala Usaha Kecil  
Sarana Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing:  
 
No. Jenis  Bentuk  Keterangan  
1. Fasilitas  Papan nama   
Ruang praktik   
2. Peralatan  Pendiagnosaan  Termometer  
Stetoskop  
Mikroskop  
Otoscope  
Opthalmoscope  
Tindakan  Disposable syringe  
Disposable needle  
Infusion set  
IV catheter 20 G, 22 
G dan 24 G  
Tiang Infus  
Operasi minor  Gunting bengkok - 2044 - 
dan lurus  
Arteri klem  
Pinset  
Scalpel  
Kidney Tray  
Scalpel handle  
Towel clamp  
Alis tissue forcep  
Sterilisator  
3. Perlengka
pan Kartu nama   
Buku resep   
Rekam medis   
Baju praktik   
Baju bedah   
Pengukur bobot 
badan   
Meja 
konsultasi/admin
istrasi   
Meja periksa   - 2045 - 
Tempat 
penyimpanan 
obat dan alat   
4. Obat-
obatan  Alkohol   
Antiseptik   
Antibiotik   
Antipiretik   
Analgesik   
Antihistamina   
Anti parasite   
Lidocain   
Sedativa   
Cairan infus  minimal NaCl dan 
LRL 
Vitamin dan 
mineral   
Anaestetikum   
Glucocorticoid / 
Steroid   
NSAID   - 2046 - 
 
 
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
– 
7. Struktur 
Organisasi 
SDM dan 
SDM a. Skala Usaha Kecil  
Praktik Dokter Hewan/Medik Veteriner Warga Negara Asing  
1. Tenaga medik veteriner terdiri atas dokter hewan spesialis;  
2. Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak wajib memiliki SIP DRH;  
3. SIP DRH berlaku pada 1 (satu) tempat unit usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak dengan masa berlaku 
selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha;  
4. SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara 
asing untuk Dokter Hewan Spesialis.  
 
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
– 
8. Pelayanan  a. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Kecil:  - 2047 - 
Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku praktik usaha jasa pelayanan 
Kesehatan ternak:  
1. Melakukan rekam medik pasien dengan meng gunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner;  
2. Dalam hal melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan 
menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Kesehatan 
Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) 
jam sejak indikasi ditemukan;  
3. Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam membantu dokter hewan untuk 
melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak hanya dapat melakukan tindakan yang bersifat non 
parenteral;  
4. Dalam hal Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan melakukan tindakan non  parenteral 
wajib di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.Penyeliaan dilakukan oleh Tenaga Param edik Veteriner dengan 
Dokter Hewan yang melakukan penyeliaan dalam bentuk perjanjian kerja sama;  
5. Pelayanan Dokter Hewan Praktik  
Pelayanan medis dilakukan oleh staf medis yang terdiri dari tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner 
dalam membantu dokter he wan untuk pelayanan rawat jalan antara lain:  
1) Pemeriksaan fisik dan klinis hewan;  
2) Menentukan diagnosa dan prognosa;  
3) Terapi dan pengobatan;  
4) Konsultasi Kesehatan hewan;  - 2048 - 
5) melakukan Medik Reproduksi (IB, pemeriksaan kebuntingan, pengobatan, penanganan kelahiran, embrio 
transfer, dll);  
6) menerbitkan surat Kesehatan Hewan;  
7) menerbitkan surat keterangan kematian hewan;  
8) menerbitkan surat keterangan status reproduksi;  
9) menerima dan memberi rujukan kepada pasien;  
10) konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat.  
6. Pelayanan Paramedik Veteriner  
1) Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha 
jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa:  
a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas; dan  
b. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan.  
2) Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan 
usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan b erupa pelayanan inseminasi buatan dan 
penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.  
3) Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dalam membantu dokter hewan untuk 
melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak  melakukan tindakan berupa:  
a. inseminasi bua tan; 
b. diagnosa kebuntingan;  
c. penentuan umur kebuntingan; dan  - 2049 - 
d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.  
 
4) Tenaga Paramedik Veteriner asistensi teknik reproduksi dalam membantu dokter hewan untuk 
melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindak an berupa:  
a. inseminasi buatan;  
b. diagnosa kebuntingan;  
c. penentuan umur kebuntingan;  
d. pertolongan kelahiran;  
e. manajemen reproduksi; dan  
f. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi.  
5) Sarjana kedokteran hewan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan 
Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa:  
a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas;  
b. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan;  
c. manajemen reproduksi;  
d. penyuluhan pelayanan  inseminasi buatan dan reproduksi;  
e. inseminasi buatan;  
f. diagnosa kebuntingan;  
g. penentuan umur kebuntingan; dan  
h. pertolongan kelahiran.  - 2050 - 
 
 
b. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Menengah  
– 
c. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Besar  
– 
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  
 a. Skala Usaha Kecil  
Dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan 
hewan atau kesehatan ternak berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan 
kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang 
menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter h ewan. Tenaga kesehatan hewan wajib 
mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya  
 
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
– 
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  a. Skala Usaha Kecil  
Pelaku Usaha menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
1. Dokumentasi  - 2051 - 
1) Melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner;  
2) Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Rekam Medik Veteriner.  
2. Pelaporan  
1) Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak ditemukan hasil 
diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular 
eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepad a pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota paling 
lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan;  
2) Pelaporan berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan 
Hewan Nasional (iSIKHNAS);  
3) Pejabat Otoritas Veterin er kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan dengan:  
a. memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau 
Penyakit Hewan menular eksotik kepada gubernur dan Menteri;  
b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit  Hewan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan 
perundang -undangan.  
 
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
– 
11. Penilaian a. Skala Usaha Kecil  - 2052 - 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh pelaku praktik pelayanan usaha jasa 
pelayanan Kesehatan ternak dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan 
sesuai kewenangan di wilayah kerjanya dan Pelimpahan  kewenangan perizinan dilakukan setelah Kab/Kota 
memiliki Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Kabupaten/Kota dan Dokter Hewan Berwenang sesuai bidangnya. 
Apabila Kab/Kota belum memiliki POV maka kewenangan diberikan kepada Dinas yang membidangi fungsi 
Peterna kan dan Kesehatan Hewan Provinsi. Apabila Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan 
Hewan belum memiliki POV maka kewenangan perizinan ada di Kementerian Pertanian.  
 
1. Penilaian Kesesuaian Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing  
Pemberian izin Praktik Dokter Hewan diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar dipenuhi 
pelaku praktik. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis.  skema penilaian kesesuaian  sebagai berikut :  
a) Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Pete rnakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota/Provinsi melakukan 
penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku praktik menyampaikan pemenuhan atas 
Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar Penilaian kesesuaian dilakukan dalam hal pemenuhan 
stand ar yang dipersyaratkan;  
b) Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin a), DPMPTSP melakukan notifikasi ke 
sistem OSS;  
c) Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin b)  dilakukan 
paling lama 2 (dua)  Hari;  
d) Apabila daerah belum memiliki POV atau terjadi keterlambatan dalam hal penilaian kesesuaian, maka - 2053 - 
penilaian dilimpahkan ke Pusat;  
e) Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian kesesuaian paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku 
Usaha menyampaikan  pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar;  
f) Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin e), Pusat PVTPP melakukan notifikasi ke sistem OSS;  
g) Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e), Pelaku praktik dapat melengkapi 
pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;  
h) Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Praktik 
Dokter Hewan dalam bentuk SIP Dokter Hewan yang berlaku efektif dilengkapi dengan pejab at pemberi 
persetujuan.  
2. Pengawasan  
a) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan 
melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelayanan Kesehatan hewan yang dilakukan oleh Dokter 
Hewan dan Paramedik Veteriner sesuai dengan kewenangannya;  
b) Izin Praktik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner berlaku di wilayah Kabupaten/Kota diterbitkannya 
izin tersebut;  
c) Apabila Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner melakukan Praktik di luar wilayah Kabupaten/Kota 
pemberi i zin, maka wajib melakukan pengurusan izin baru sesuai lokasi Kabupaten/Kota tempat 
melakukan praktik atau pelayanan;  
d) Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan;  
e) Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota melakukan - 2054 - 
pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post -audit). Adapun pemenuhan 
kewajiban yang diawasi adalah :  
1)    masa berlaku SIP DRH;  
2)   pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP DRH; dan  
3)    praktik kedokteran hewan.  
f) Menteri/Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas:  
1) pemenuhan Komitmen Perizinan praktik Dokter Hewan;  
2) pemenuhan kewajiban Pelaku praktik Dokter Hewan; dan/atau  
3) kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha.  
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
g) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri/ Gubernur  atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada 
poin f) dilakukan oleh PVTPP/DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya;  
b. Skala Usaha Menengah  
    – 
c. Skala Usaha Besar  
  – 
 
 
 
 
 - 2055 - 
 
 
STANDAR USAHA JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK  
PARAMEDIK VETERINER  
NO KBLI 01621  
USAHA JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK  
1 Ruang lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok yang mencakup usaha yang bergerak dalam bidang 
pelayanan kesehatan/pengobatan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.  
2 Istilah dan 
Definisi  1. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 
pelayanan Kesehatan ternak;  
2. Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang 
diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan;  
3. Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak adalah bagian dari Pelayana n Jasa Medik Veteriner;  
4. Praktik Kedokteran Hewan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter hewan terhadap pasien 
dalam melaksanakan upaya kesehatan hewan;  
5. Dokter Hewan adalah adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewe nangan Medik 
Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan;  
6. Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau 
memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetens inya dan 
dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan;  - 2056 - 
7. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan 
telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner;  
8. Surat Izin Praktik Par amedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan 
adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah 
Penyeliaan Dokter Hewan;  
9. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator y ang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti 
tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan;  
10. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah 
bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah 
Penyeliaan Dokter Hewan;  
11. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti 
tertulis untuk  melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan 
asisten teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan;  
12. Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner adalah tempat yang memberikan pelayanan Kesehatan Hewan atau 
Medik Reproduksi.  
3. Penggolongan 
Usaha  Penggolongan izin usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak didasarkan atas sifat pelayanan, fasilitas, serta pengelola. 
Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak adalah usaha dengan jenis pelayanan bergerak/keliling dan memiliki  
fasilitas pelayanan rawat jalan dan atau home care yang dilakukan oleh Dokter Hewan yang mempunyai izin Praktik 
atau paramedik kesehatan hewan yang mempunyai izin Pelayanan di bawah penyeliaan dokter hewan, serta 
pengelolaannya oleh perseorangan/non perse orangan;  - 2057 - 
 
 
Tingkat Risiko Usaha  
Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak masuk dalam risiko menengah tinggi karena sifat dari usaha ini hanya 
untuk layanan rawat jalan dan tidak menggunakan x -ray sehingga dalam penerbitan izin usaha bisa dilaksanakan 
sambil berjalannya usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengawasan dalam pelaksanaan usaha jasa pelayanan 
Kesehatan ternak ini pada evaluasi pemenuhan standar terutama persyaratan adanya izin bagi petugas baik Dokter 
Hewan dan Paramedik Vet eriner.  
4. Persyaratan 
Umum Usaha  a. Skala Usaha Kecil  
Untuk melakukan pelayanan paramedik veteriner dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, dilengkapi 
persyaratan sebagai berikut:  
a. Surat Permohonan;  
b. Memiliki NIB;  
c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;  
d. fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, ijazah diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan 
bidang Kesehatan Hewan;  
e. fotocopy sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian;  
f. fotocopy sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah tersertifikasi oleh 
BNSP;  
g. surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner;  - 2058 - 
h. surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veterine r; dan  
 
i. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin g dikecualikan jika di wilayah kabupaten/kota belum 
terdapat organisasi profesi paramedik veteriner.  
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
– 
5. Persyaratan 
Khusus Usaha  d. Skala Usaha Kecil 
Untuk melakukan pelayanan paramedik veteriner dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, pelaku 
pelayanan atau usaha pelayanan jasa Kesehatan ternak melakukan pemenuhan Komitmen, yaitu dengan 
kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:  
1. Dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan 
kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran 
hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veter iner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi 
kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi 
kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya;  
2. Pernyataan memiliki fas ilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang 
dipersyaratkan untuk praktik mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
3. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai  dengan - 2059 - 
ketentuan peraturan perundang -undangan (bagi paramedik kesehatan hewan);  
4. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan;  
5. Pernyataan pada poin 2 berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan 
berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas  Daerah Kabupaten/Kota;  
e. Skala Usaha Menengah  
– 
f. Skala Usaha Besar  
– 
6. Sarana  a. Skala Usaha Kecil  
Sarana Tempat Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak Paramedik Veteriner  
No. Paramedik 
Veteriner  Jenis  Keterangan  
  1. Tenaga 
Paramedik 
Veteriner 
Kesehatan 
Hewan  Alat 
transporta
si  Motor / Mobil  
Peralatan 
pelayanan 
kesehatan 
pada 
ternak Alat pengukur suhu  
Spuit (50cc, 20cc, 
10cc dan 3cc)  
Uterine 
injector/cateter - 2060 - 
ruminansi
a intrauterine  
Perlengkap
an Pakaian lapangan  
Plastic gloves  
Jas hujan  
Sepatu bot  
Lampu senter  
Handuk  
Tali 
Sabun  
Tas 
Peralatan 
pelayanan 
Kesehatan 
pada 
ternak 
unggas  Automatic injection  
Cooler box  
2. Tenaga 
Paramedik 
Veteriner Alat 
transporta
si  Motor / Mobil  - 2061 - 
Inseminasi 
Buatan dan 
Tenaga 
Paramedik 
Veteriner 
Pemeriksaan 
Kebuntingan  Peralatan 
inseminasi  Nitrogen (N2) cair 
dan semen 
beku/cair  
Gun inseminasi 
buatan  
Gunting, pinset  
Termos N2 cair atau 
container  
transpor dengan 
kapasitas 1 - 2 liter  
Perlengkap
an Pakaian lapangan  
Plastic sheath  
Plastic gloves  
Jas hujan  
Sepatu bot  
Lampu senter  
Handuk  
Tali 
Sabun  
Kertas tisu  - 2062 - 
Tas inseminasi 
buatan  
3. Tenaga 
Paramedik 
Veteriner 
Asisten 
Teknik 
Reproduksi  Alat 
transporta
si  Motor / Mobil  
Peralatan  Cateter intrauterine  
spuit (50cc, 20cc 
dan 10cc)  
Obat bebas  
Perlengkap
an Pakaian lapangan  
Plastic sheath  
Plastic gloves  
Jas hujan  
Sepatu bot  
Lampu senter  
Handuk  
Tali 
Sabun  
Kertas tisu  
 - 2063 - 
 
 
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
– 
7. Struktur 
Organisasi 
SDM dan 
SDM a. Skala Usaha Kecil  
Pelayanan Paramedik Veteriner  
Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan jasa pelayanan Kesehatan ternak 
secara mandiri wajib memiliki SIPP berlaku pada 1 (satu) tempat unit usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak 
dengan masa berlaku selama pelaku usaha menjalankan  kegiatan usaha  dengan rincian sebagai berikut:  
a) SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan;  
b) Paramedik Veteriner kesehatan hewan harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Kesehatan Hewan yang 
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;  
c) SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran hewan;  
d) Paramedik Veteriner inseminasi buatan harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang inseminasi buatan 
yang diterbitkan oleh  lembaga sertifikasi profesi;  
e) SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran hewan;  
f) Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang pemeriksaan 
kebuntingan yang diterbitk an oleh lembaga sertifikasi profesi dan SIPP Inseminator;  - 2064 - 
g) SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan; atau  
h) Paramedik Veteriner asistensi teknik reproduksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang teknik 
reproduksi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan SIPP Keswan atau SIPP PKb.  
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
– 
8. Pelayanan  a.  Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Kecil:  
Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku pelayanan paramedik veteriner 
dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak:  
1. Melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner;  
2. Dalam hal melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan 
menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Kesehatan 
Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota paling lama 24 (dua puluh 
empat) jam sejak indikasi ditemukan;  
3. Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam melaksanak an usaha jasa pelayanan 
Kesehatan ternak hanya dapat melakukan tindakan yang bersifat non parenteral;  
4. Dalam hal Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan melakukan tindakan non  parenteral 
wajib di bawah Penyeliaan Dokter Hewan. Penyeliaan di lakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dengan 
Dokter Hewan yang melakukan penyeliaan dalam bentuk perjanjian kerja sama;  - 2065 - 
5.  Pelayanan Paramedik Veteriner  
a)  Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha 
jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa:  
1)    pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas; dan  
2)    penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan.  
b)   Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buata n dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan 
usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa pelayanan inseminasi buatan dan 
penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.  
c) Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dalam membantu do kter hewan untuk  
melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak  melakukan tindakan berupa:  
1)       inseminasi buatan;  
2)       diagnosa kebuntingan;  
3)       penentuan umur kebuntingan; dan  
4)       penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.  
d) Tenaga Paramedik Veteriner asistensi teknik reproduksi dalam membantu dokter hewan untuk 
melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa:  
1)     inseminasi buatan;  
2)     diagnosa kebuntingan;  
3)     penentuan umur kebuntingan;  
4)     pertolongan kelahiran;  - 2066 - 
5)     manajemen reproduksi; dan  
6)  penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi.  
e) Sarjana kedokteran hewan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan 
Kesehatan ternak melakuka n tindakan berupa:  
1) pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas;  
2) penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan;  
3)      manajemen reproduksi;  
4)   penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi;  
5)     inseminasi buatan;  
6)     diagnosa kebuntingan;  
7)     penentuan umur kebuntingan; dan  
8)     pertolongan kelahiran.  
b.    Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Menengah  
        – 
c.       Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Besar  
        - 
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/ Jasa  
 a. Skala Usaha Kecil  
Dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan 
hewan atau kesehatan ternak berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan 
kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang - 2067 - 
menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib 
mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya  
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
– 
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  a. Skala Usaha Kecil  
Pelaku Usaha menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
1. Dokumentasi  
a)    Melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner;  
b)   Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Rekam Medik Veteriner;  
2..   Pelaporan  
a)     Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak ditemukan 
hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan 
menula r eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner 
Kabupaten/Kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan;  
b)   Pelaporan berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan 
Hewan Nasional (iSIKHNAS);  
c)    Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan dengan:  
1)     memberikan rekomendasi kepada bupati/Walikota untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau 
Penyakit Hewan menular eksotik kepada gubernur dan Menteri;  - 2068 - 
2)    melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan dalam 
peraturan perundang -undangan  
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
– 
11. Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  a. Skala Usaha Kecil  
Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh pelaku pelayanan paramedik veteriner 
dalam rangka usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi 
Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangan di wilaya h kerjanya dan Pelimpahan kewenangan 
perizinan dilakukan setelah Kab/Kota memiliki Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Kabupaten/Kota dan Dokter 
Hewan Berwenang sesuai bidangnya. Apabila Kab/Kota belum memiliki POV maka kewenangan diberikan 
kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi. Apabila Dinas yang 
membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan belum memiliki POV maka kewenangan perizinan ada di 
Kementerian Pertanian.  
 
a) Penilaian Kesesuaian Pelayanan Paramedik Veteriner  
Pemberian izin Pelayanan Paramedik Veteriner diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar 
dipenuhi pelaku pelayanan. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. Skema penilaian kesesuaian  
sebagai berikut :  - 2069 - 
1. Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota/Provinsi 
melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku praktik menyampaikan 
pemenuhan atas Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar Penilaian ke sesuaian dilakukan 
dalam hal pemenuhan standar yang dipersyaratkan;  
2. Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin a), DPMPTSP melakukan notifikasi ke 
sistem OSS;  
3. Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin 2  dilakukan 
paling lama 2 (dua) Hari;  
4. Apabila daerah belum memiliki POV atau terjadi keterlambatan dalam hal penilaian kesesuaian, maka 
penilaian dilimpahkan ke Pusat;  
5. Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian keses uaian paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku 
Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar;  
6. Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin e), Pusat PVTPP melakukan notifikasi ke sistem OSS;  
7. Atas notifikasi ketidaksesuaian seba gaimana dimaksud pada poin 5, Pelaku praktik dapat melengkapi 
pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;  
8. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 6, Lembaga OSS mengeluarkan Izin 
Pelayanan Paramedik Veteriner dala m bentuk SIPP Paramedik Veteriner, SIPP Inseminator, SIPP 
Pemeriksa Kebuntingan, atau SIPP Asisten Teknik Reproduksi dalam bentuk sertifikat standar yang 
berlaku efektif dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.  
 - 2070 - 
 
 
b) Pengawasan  
1. Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan dan 
organisasi paramedik melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelayanan Kesehatan hewan yang 
dilakukan oleh Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner sesuai dengan kewenanga nnya;  
2. Pengawasan terhadap kompetensi Paramedik Veteriner dilakukan dengan bekerjasama dengan Lembaga 
Sertifikasi Profesi penerbit Sertifikat Kompetensi Paramedik Veteriner  
3. Izin Paramedik Veteriner berlaku di wilayah Kabupaten/Kota diterbitkannya izin ters ebut;  
4. Apabila Paramedik Veteriner melakukan Praktik di luar wilayah kab/kota pemberi izin, maka wajib 
melakukan pengurusan izin baru sesuai lokasi Kab/Kota tempat melakukan praktik atau pelayanan;  
5. Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan at as mutu pelayanan medik yang 
diberikan;  
6. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kab/Kota melakukan pemeriksaan 
pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post -audit). Adapun pemenuhan kewajiban yang 
diawasi adalah :  
a. pemenuhan per syaratan terhadap penerbitan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, 
Sivet; dan  
b. Pelayanan Paramedik Veteriner.  
7. Menteri/Gubernur atau bupati/walikota melakukan pengawasan atas:  - 2071 - 
a. pemenuhan Komitmen Perizinan Pelayanan Paramedik Veteriner;  
b. pemenuh an kewajiban Pelaku Pelayanan Paramedik Veteriner; dan/atau  
c. kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
8. Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri/ Gubernur atau Bupati/Walikota sebagai mana dimaksud pada 
poin f dilakukan oleh PVTPP/DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya;  
9. Dalam hal Paramedik Veteriner telah memiliki perizinan sebelum peraturan ini  terbit maka dapat tetap 
melaksanakan kegiatan usahanya dengan syarat Izin yang dimiliki dikelu arkan oleh Dinas Yang 
Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Lembaga Pelatihan yang bekerjasama dengan 
Badan SDM atau LSP yang telah tersertifikasi oleh BNSP yang akan diverifikasi oleh Dinas Yang 
Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan H ewan Kabupaten/Kota/Provinsi;  
10. Bagi Paramedik Veteriner yang telah memiliki izin sebelum diterbitkannya peraturan ini namun tidak 
sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan ini maka diwajibkan mengikuti Pelatihan di Lembaga 
Pelatihan SDM Kementerian Pertanian dan mengikuti Sertifikasi Kompetensi di LSP yang sudah 
tersertifikasi BNSP  
 
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
 
 - 2072 - 
 
 
STANDAR USAHA JASA PERKAWINAN TERNAK  
NO KBLI 01622  
JASA PERKAWINAN TERNAK  
1 Ruang 
lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok yang mencakup usaha yang bergerak dalam bidang 
perkawinan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak seperti inseminasi buatan, transfer embrio dan 
pemeriksaan kebuntingan  
2 Istilah dan 
Definisi  1. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pelayanan 
perkawinan ternak;  
2. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah 
memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pela yanan Jasa Medik Veteriner;  
3. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan 
adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah 
Penyeliaan Dokter Hewan;  
4. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti 
tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan;  
5. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemer iksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah 
bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah - 2073 - 
Penyeliaan Dokter Hewan;  
 
6. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti 
tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten 
teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.  
3. Penggolongan 
Usaha  Tingkat R isiko Usaha  
Usaha Jasa Pelayanan Perkawinan Ternak masuk dalam risiko menengah tinggi karena sifat dari usaha ini hanya 
untuk layanan rawat jalan dan tidak menggunakan x -ray sehingga dalam penerbitan izin usaha bisa dilaksanakan 
sambil berjalannya usaha ya ng dilakukan oleh pelaku usaha. Pengawasan dalam pelaksanaan usaha jasa pelayanan 
Perkawinan Ternak ini pada evaluasi pemenuhan standar terutama persyaratan adanya izin bagi petugas baik Dokter 
Hewan dan Paramedik Veteriner.  
4. Persyaratan 
Umum Usaha  a. SkalaUsaha Kecil  
Untuk melakukan praktik pelayanan usaha jasa pelayanan perkawinan ternak, dilengkapi persyaratan sebagai 
berikut:  
1. Surat Permohonan;  
2. Memiliki SIP untuk Dokter Hewan yang melakukan tindakan Inseminasi Buatan, pemeriksaan kebuntingan 
maupun transfer embrio;  
3. Memiliki SIPP untuk Paramedik Veteriner yang melakukan tindakan inseminasi buatan, pemeriksaan 
kebuntingan maupun transfer embrio;  - 2074 - 
b. Skala Usaha Menengah  
  – 
c. Skala Usaha Besar  
  – 
5. Persyaratan 
Khusus 
Usaha  a.    Skala Usaha Kecil  
Untuk melakukan praktik dokter hewan dalam rangka pelayanan usaha jasa pelayanan Perkawinan Ternak bagi 
dokter hewan Warga Negara Indonesia, pelaku praktik atau usaha pelayanan jasa Perkawinan Ternak melakukan 
pemenuhan Komitmen, yaitu de ngan kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:  
1.      Dalam usaha jasa pelayanan Perkawinan Ternak, tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan 
Perkawinan Ternak berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan 
kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang 
menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib 
mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegan g teguh sumpah atau janji profesinya;  
2.      menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan;  
3.      memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan.  
b.   Skala Usaha Menengah  
     – 
c.    Skala Usaha Besar  
     – - 2075 - 
 
6. Sarana  a. Skala Usaha Kecil  
Sarana Usaha Jasa Pelayanan Perkawinan Ternak Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia:  
 
No Jenis  Bentuk  Keterangan  
1 Peralatan  Pendiagnosan  Termometer  
   Stetoskop  
   Mikroskop  
   Otoscope  
   Opthalmoscope  
  Tindakan  Disposable syringe  
   Disposable needle  
   Infusion set  
   IV catheter 20 G, 22 G 
dan 24 G  
   Tiang Infus  
  Operasi minor  Gunting bengkok dan 
lurus  
   Arteri klem  - 2076 - 
   Pinset  
   Scalpel  
   Kidney Tray  
   Scalpel handle  
   Towel clamp  
   Alis tissue forcep  
   Sterilisator  
  Transportasi  Motor/mobil  
  Pelayanan 
kesehatan pada 
ternak 
ruminansia  Alat pengukur suhu  
   Spuit (50cc, 20cc, 10cc 
dan 3cc)  
   Uterine 
injector/cateter 
intrauterine  
  Inseminasi dan 
PKb Nitrogen (N2) cair dan 
semen beku/cair  - 2077 - 
   Gun inseminasi 
buatan  
   Gunting, pinset  
   Container N2 cair 
10/15/30/ dan > 30 
liter 
   Container transport 3 
liter 
  Perlengkapan 
Inseminasi dan 
PKb Pakaian lapangan  
   Plastic sheath  
   Plastic gloves  
   Jas hujan  
   Sepatu bot  
   Lampu senter  
   Handuk  
   Tali restrain  
   Lubrikan (Sabun/gel)  - 2078 - 
   Kertas tisu  
   Tas inseminasi 
buatan  
   Kartu inseminasi 
buatan  
  Perlengkapan 
Transfer Embrio  Pakaian lapangan  
   Plastic sheath  
   Plastic gloves  
   Jas hujan  
   Sepatu bot  
   Lampu senter  
   Handuk  
   Tali restrain  
   Lubrikan (Sabun/gel)  
   Kertas tisu  
   Cairan koleksi embrio  
   Straw embrio  
   Tas inseminasi - 2079 - 
buatan  
   Kartu inseminasi 
buatan  
   Lubrikan (Sabun/gel)  
   Gun embrio transfer  
   1 set catheter folley  
   Mikroskop stereo  
   Petri disk  
   Pembuka serviks  
2 Perlengkapa
n Kartu nama   
  Buku resep   
  Rekam medis   
  Baju praktik   
  Baju bedah   
  Pengukur bobot 
badan   
  Meja konsultasi/  
administrasi   - 2080 - 
  Meja periksa   
  Tempat 
penyimpanan obat 
dan alat   
3 Obat-obatan  Alkohol   
  Antiseptik   
  Antibiotik   
  Antipiretik   
  Analgesik   
  Antihistamina   
  Anti parasite   
  Lidocain   
  Sedativa   
  Cairan infus   
  Vitamin dan 
mineral   
  Anaestetikum   
  Glucocorticoid / 
Steroid   - 2081 - 
  NSAID   
4 Hormon  FSH/ PMSG   
  LH/ HCG   
  GnRH   
  CIDR/ PRID   
  PGF2a   
 
Sarana Usaha Jasa Pelayanan Perkawinan Ternak Pelayanan Paramedik:  
 
No Jenis  Keterangan  
1 Alat transportasi   Motor / Mobil  
2 Peralatan inseminasi 
dan PKb  Nitrogen (N2) cair dan semen 
beku/cair  
Gun inseminasi buatan  
Gunting, pinset  
Container N2 cair 10/15/30/ 
dan > 30 liter  - 2082 - 
Container transport 3 liter  
3 Perlengkapan  Pakaian lapangan  
Plastic sheath  
Plastic gloves  
Jas hujan  
Sepatu bot  
Lampu senter  
Handuk  
Tali restrain  
Lubrikan (sabun/gel)  
Kertas tisu  
Tas inseminasi buatan  
Kartu inseminasi buatan  
 - 2083 - 
b. Skala Usaha Menengah  
      – 
c. Skala Usaha Besar  
      - 
7. Struktur 
Organisasi 
SDM dan 
SDM a.      Skala Usaha Kecil  
1. Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan usaha jasa Perkawinan ternak wajib memiliki SIP DRH 
sedangkan Paramedik Veteriner wajib memiliki SIPP;  
2. SIP DRH berlaku pada 1 (satu) tempat unit usaha jasa pelayanan Perkawinan Ternak dengan masa 
berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha;  
3. SIPP berlaku pada 1 (satu) tempat unit usaha jasa pelayanan Perkawinan Ternak dengan masa berlaku 
selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha;  
4. SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga 
Negara Indonesia;  
5. SIPP sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada Paramedik Veteriner dengan status Warga Negara 
Indonesia.  
b.      Skala Usaha Menengah  
      – 
c.       Skala Usaha Besar  
      – - 2084 - 
8. Pelayanan  a. Skala Usaha Kecil  
Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku praktik usaha jasa pelayanan 
perkawinan ternak:  
1. Melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner;  
2. Dalam hal melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan 
menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Kesehatan  
Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) 
jam sejak indikasi ditemukan;  
3. Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan usaha jasa pelayanan 
Kesehatan ternak hanya d apat melakukan tindakan yang bersifat non parenteral;  
4. Dalam hal Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan melakukan tindakan non parenteral 
wajib di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.Penyeliaan dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dengan 
Dokter Hewan yang melakukan penyeliaan dalam bentuk perjanjian kerja sama;  
5. Dalam hal melakukan kegiatan perkawinan ternak Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner harus 
memperhatikan pemenuhan persyaratan Kesehatan hewan agar tidak terjadi penularan PHMS yang dit ularkan 
melalui perkawinan.  
6. Memperhatikan aspek kesejahteraan hewan.  
 
b. Skala Usaha Menengah  
  – - 2085 - 
c. Skala Usaha Besar  
  – 
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  
 a. Skala Usaha Kecil  
Dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan 
hewan atau kesehatan ternak berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan 
kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang 
menjadi kompeten sinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib 
mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya  
 
b.      Skala Usaha Menengah  
      – 
c.       Skala Usaha Besar  
      – 
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  a.    Skala Usaha Kecil  
Pelaku Usaha menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
a)    Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan usaha jasa pelayanan Perkawinan Ternak ditemukan 
hasil diagnos is Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan 
menular eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner 
Kabupaten/Kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan;  - 2086 - 
b) Pelaporan berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan Hewan 
Nasional (iSIKHNAS);  
c)  Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan dengan:  
1) memberikan rekomendasi kepada bupati/ Walikota untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau Penyakit 
Hewan menular eksotik kepada gubernur dan Menteri;  
2)   melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan 
perundang -undangan.  
b.   Skala Usa ha Menengah  
     – 
c.    Skala Usaha Besar  
     - 
11. Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  a.    Skala Usaha Kecil  
Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh pelaku praktik pelayanan usaha jasa 
pelayanan perkawinan ternak dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan 
sesuai kewenangan di wilayah kerjanya.  
 
1. Penilaian Kesesuaian  
Pemberian izin Praktik Dokter Hewan diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar dipenuhi 
pelaku praktik. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. Skema penilaian kesesuaian  sebagai berikut :  
a. Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota/Provinsi melakukan - 2087 - 
penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku praktik menyampaikan pemenuhan atas 
Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar.  
b. Atas hasil  penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 1, DPMPTSP melakukan notifikasi ke 
sistem OSS.  
c. Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin b  dilakukan 
paling lama 2 (dua) Hari.  
d. Atas notifikasi ketidaksesua ian sebagaimana dimaksud pada poin c, Pelaku praktik dapat melengkapi 
pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.  
e. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin d, Lembaga OSS mengeluarkan Izin 
Perkawinan Ternak berupa S ertifikat Standar.  
 
2.  Pengawasan  
a. Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan 
pembinaan dan pengawasan atas pelayanan Kesehatan hewan yang dilakukan oleh Dokter Hewan dan 
Paramedik Veteriner sesu ai dengan kewenangannya.  
b. Izin Pelayana Perkawinan Ternak berlaku di wilayah Kabupaten/Kota diterbitkannya izin tersebut.  
c. Apabila Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner melakukan Pelayanan Perkawinan Ternak di luar wilayah 
kab/kota pemberi izin, maka wajib me lakukan pengurusan izin baru sesuai lokasi Kabupaten/Kota tempat 
melakukan praktik atau pelayanan.  
d. Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan.  - 2088 - 
e. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kab/Kota melakukan pemeriksaan 
pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post -audit). Adapun pemenuhan kewajiban yang 
diawasi adalah :  
1. masa berlaku SIP DRH dan SIPP  
2. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan Izin Perkawinan Ternak  
3. Pelaksanaan perkawinan ternak.  
f. Menteri/Gubernur atau bupati/walikota melakukan pengawasan atas:  
1. pemenuhan Komitmen Perizinan Perkawinan Ternak;  
2. pemenuhan kewajiban Pelaku Perkawinan Ternak; dan/atau  
3. kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan be rusaha.  
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
g. Pengawasan yang dilakukan oleh menteri/gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada poin 
f dilakukan oleh PVTPP/DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.  
b.   Skala Usaha Menengah  
       – 
c.    Skala Usaha Besar  
       - 
 
 
 - 2089 - 
STANDAR USAHA JASA PENETASAN TELUR  
NO KBLI 01623  
JASA PENETASAN TELUR  
1 Ruang 
lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan kelompok usaha yang bergerak dalam bidang 
penetasan telur atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk bentuk 
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.  
b. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial 
atau Operasional.  
c. Bibit Ternak yang selanjut nya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta 
memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
d. Bibit galur murni (Pure Line/PL) adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit tetua (Grand 
Parent  Stock/GPS).  
e. Bibit tetua adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit induk (Parent Stock/PS).  
f. Bibit induk adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit sebar atau bibit niaga (Final 
Stock/FS).  
g. Bibit sebar adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk dipelihara guna menghasilkan daging/telur.  
h. Bibit ayam ras niaga (Kuri/DOC) a dalah anak ayam yang berumur 1 (satu) hari.  
 - 2090 - 
i. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua atau induk untuk menghasilkan keturunannya melalui pemeriksaan 
dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu, dengan menggunakan metode atau teknologi 
tertent u. 
j. Standar bibit adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus, dengan 
memperhatikan syarat -syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
pengalaman, perkembangan masa kini dan masa  yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar -besarnya.  
k. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku industri, 
jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian  
l. Penetasan adalah kegiatan pengeraman (setter) dan penetasan (hatcher) telur tetas (hatching egg/HE) untuk 
menghasilkan bibit ayam untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikan.  
m. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit induk atau bibit sebar untuk keperlua n sendiri 
atau untuk diperjual belikan.  
n. Telur tetas adalah telur yang telah dibuahi sehingga memungkinkan untuk ditetaskan.  
o. Fumigasi adalah kegiatan penyucihamaan dengan gas formaldehid dan atau bahan lain yang dapat mencapai 
tempat -tempat atau lubang -lubang kecil yang tidak terjangkau oleh alat pembersih lain.  
p. Sanitasi adalah suatu kegiatan kebersihan yang bertujuan unt uk meningkatkan atau mempertahankan keadaan 
yang sehat bagi hewan baik dalam kandang/bangunan, komplek peternakan/penetasan maupun lingkungannya.  
q. Desinfeksi adalah kegiatan penyucihamaan untuk mengurangi atau menghilangkan mikroorganisme.  
r. Desinfekta n adalah bahan penyucihamaan.  
s. Vaksinasi adalah pengebalan pada ayam dengan mempergunakan vaksin.  - 2091 - 
t. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan prosedur tertentu yang digunakan 
untuk merangsang pembentukan zat kebal tubuh s ehingga tubuh dapat menahan serangan penyakit yang 
bersangkutan.  
u. Kemasan kuri adalah boks yang digunakan untuk mengangkut kuri (untuk umur sehari) mulai dari produsen bibit 
(pembibit) sampai di konsumen.  
v. Gerbong kuri adalah kendaraan khusus yang digu nakan untuk mengangkut kuri (untuk umur sehari).  
w. Biosekuriti adalah suatu tindakan atau usaha yang ditujukan untuk mencegah masuknya bibit penyakit ke dalam 
lingkungan penetasan  
3. Penggolongan 
Usaha  Penggolongan aktivitas jasa penetasan telur dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu  
a. Usaha jasa penetasan telur skala mikro dan kecil dengan resiko menengah tinggi  
b. Usaha jasa penetasan telur skala menengah besar dengan resiko tinggi  
4. Persyaratan 
Umum Usaha  a. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).  
b. Perizinan Usaha melalui Online Single Submission (OSS) .  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  Persyaratan khusus yang diwajibkan didasarkan atas penggolongan kegiatan usaha:  
a. Skala mikro dan kecil menyatakan komitmen akan melakukan tata cara penetasan yang baik dan benar antara 
lain: 
1) Melakukan biosekuriti dan sanitasi ruangan penetasan serta lingkungan penetasan secara rutin  
2) Menyediakan sarana pemusnah bangkai  
3) Segera memisahkan / mengeluarkan apabila ada telur dan ternak yang tidak lulus seleksi  
 - 2092 - 
4) Memiliki catatan proses produksi di penetasan meliputi pencatatan telur yang akan disetting untuk ditetaskan, 
telur yang menetas, jumlah DOC yang lulus seleksi dan tidak, tujuan pengiriman, temperatur penetasan dll.  
5) Instalasi pengolahan limbah, baik limbah padat dan cair  
6) Surat pernyataan ketersediaan lahan  
b. Skala menengah dan besar memenuhi persyaratan tata cara penetasan yang baik dan benar, dengan penilaian 
kesesuaian oleh Pemerintah atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk Pemerintah antara lain meliputi :  
1) Proses penetasan, harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan per aturan perundang -
undangan atau pedoman penetasan yang baik dan benar.  
2) Memiliki catatan proses produksi di penetasan meliputi pencatatan telur tetas yang akan disetting untuk 
ditetaskan, telur yang menetas, jumlah DOC yang lulus seleksi dan tidak, tujuan pe ngiriman, temperatur 
penetasan dll.  
3) Pelaksanaan biosecurity dan program vaksinasi  
6 Sarana  Sarana dan fasilitas yang wajib dimiliki oleh skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar, yaitu:  
a. Lokasi dan Lahan yang sesuai peruntukannya  menurut peraturan perundangan yang berlaku  
b. Memiliki Sarana Air, listrik dan Jalan yang memadai  
c. Bangunan Penetasan yang terdiri dari :  
1) Bangunan penetasan utama meliputi : ruang penerima telur (egg room); ruang fumigasi/desinfeksi; ruang 
simpan telur (egg cooling/holding room); ruang eram (setter room); ruang tetas (hatcher room); ruang kuri (pull 
chick room);  ruang seleksi (grading room); ruang pencucian; ruang penyimpanan/gudang basah dan kering; 
ruang administrasi; ruang istirahat karyawan; ruang sanitasi dan tempat penyimpanan/locker, ruang ganti - 2093 - 
pakaian serta kamar mandi/WC  
2) Bangunan lain terdiri dari kanto r, insinerator, tempat pengolahan limbah, tempat parkir, rumah karyawan, 
rumah jaga, ruang sanitasi, menara air dan gardu listrik  
d. Peralatan Penetasan terdiri darai :  
1) Peralatan utama meliputi : Baki telur (egg tray), Kereta telur, Meja atau mesin seleksi (egg grader), Peralatan 
sanitasi, Mesin eram (setter) dan perlengkapannya, Teropong telur (egg candler), Mesin tetas (hatcher) dan 
perlengkapannya, Alat potong paruh, jengger dan vaksinasi dan kotak kemas kuri.  
2) Peralatan Pendukung lainnya : Lampu s exing, Lemari es (Refrigerator), Penyejuk ruangan (air conditioner), Alat 
penyedia udara segar, Kipas angin (exhaust fan), Tangki humidity, Kompresor udara, Alat semprot (sprayer) 
untuk sanitasi ruangan, Sarana untuk mencuci tangan dan tempat sampah bertut up yang disediakan di setiap 
titik kegiatan, Pintu masuk bangunan utama dilengkapi sarana untuk mencuci tangan dan sarana mencuci 
sepatu, Ruang dalam hatchery dilengkapi dengan bak larutan desinfektan untuk celup kaki (dipping) dan 
desinfektan -semprot untu k tangan, Permukaan meja tempat seleksi kuri terbuat dari bahan tidak korosif, 
mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan Ruang ganti pakaian disediakan lemari (locker) berkunci untuk 
menyimpan barang -barang pribadi.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM dan 
SDM a. Sumberdaya manusia  yang diperlukan dalam usaha jasa penetasan telur harus memiliki kemampuan teknis di 
bidang penetasan telur, sexing, vaksin, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.  
b. Struktur organisasi SDM yang wajib dimiliki oleh skala  usaha mikro dan kecil antara lain: Pemilik Penetasan dan 
operator.  
 - 2094 - 
c. Struktur organisasi SDM yang wajib dimiliki oleh skala usaha menengah dan besar antara lain: manager , 
supervisor, operator, recorder , dokter hewan, petugas vaksin (dengan menguraikan t ugas dan fungsi masing -
masing).  
8 Pelayanan  a. Pelayanan minimum yang harus dimiliki oleh skala usaha mikro dan kecil antara lain: informasi mengenai harga 
jasa penetasan dan fasilitas yang disediakan.  
b. Pelayanan minimum yang harus dimiliki oleh skala usaha menengah dan besar antara lain: memilik i informasi 
mengenai SOP Penetasan, standar produksi, harga jasa penetasan dan fasilitas yang disediakan.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/ Jasa  Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP Penetasan / Pedoman penetasan yang 
baik dan benar  
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  a. Skala Usaha Mikro dan Kecil, diarahkan untuk memiliki dokumen terdokumentasi yang memuat paling tidak 
mengenai profil usaha.  
b. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang 
mencakup:  
1) Perencanaan  
a) Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b) Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
c) Menetapkan program rencana pengembangan penetasan  
 
 - 2095 - 
2) Pengelolaan  
a)  Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
b)  Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas  
c)  Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit  
3) Komunikasi pelanggan  
a) Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan  
b) Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner)  
c) Menganalisa data umpan balik pelanggan.  
4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.  
5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian yaitu :  
a) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk  
b) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
c) Pemenuhan terhadap persyaratan jasa  
 
 
 
 
 
 - 2096 - 
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Tingkat resiko usaha jasa penetasan telur sebagai berikut:  
Komoditas  Skala 
Usaha  Tingkat Resiko  
usaha jasa 
penetasan telur  Mikro Kecil  Menengah Rendah  
Menengah 
Besar  Tinggi  
 
B. Pengawasan  
1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri ( self declaration ), 
mencakup  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
2. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on spot ) dan secara tidak langsung.  
a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi  pembibitan dan peredaran secara 
berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pe mbibit kepada Kepala Dinas yang 
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
 - 2097 - 
3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan  
4. Pengawasan dilakuk an oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas 
Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota 
terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.  
5. Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin 
usaha dan/atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
6. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku  
C. Lapora n 
1. Menyampaikan laporan menerapkan GHP/peraturan lainnya untuk usaha jasa penetasan telur yang memiliki 
resiko usaha menengah rendah dan tinggi  
2. Menyampaikan laporan Setting Hatching Record (SHR) untuk usaha jasa penetasan telur yang memiliki resiko 
usaha menengah rendah dan tinggi  
3. Menyampaikan laporan produksi untuk usaha jasa penetasan telur yang memiliki resiko usaha menengah 
rendah dan tinggi  
4. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan untuk usaha jasa 
penetasan telur yang memiliki resiko usaha tinggi  
D. Saluran Pengaduan Masyarakat  
Pengaduan masyarakat dapat disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
 - 2098 - 
STANDAR USAHA JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA  
NO KBLI 01629  
JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA  
1 Ruang 
lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait  Kelompok usaha yang bergerak dalam jasa penunjang peternakan lainnya 
atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti pencukuran bulu ternak, pemasangan dan pemberian identitas 
ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga usaha pelayanan pencari rumput, pemeliharaan dan perawatan 
hewan dan penggembalaan ternak. Termasuk juga kegiatan farrier (tukang tapal kuda) dan pengebirian hewan . 
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan aktivitas jasa penunjang peternakan 
lainnya;  
b. Aktivitas jasa penunjang peternakan lainnya adalah Kelompok usaha yang bergerak dalam jasa penunjang 
peternakan lainnya atas dasar b alas jasa (fee) atau kontrak, seperti pencukuran bulu ternak, pemasangan dan 
pemberian identitas ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga usaha pelayanan pencari rumput, 
pemeliharaan dan perawatan hewan dan penggembalaan ternak. Termasuk juga kegi atan farrier (tukang tapal 
kuda) dan pengebirian hewan.  
c. Pelatihan adalah proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang inseminasi buatan;  
3. Penggolongan 
Usaha  Penggolongan usaha jasa penunjang peternakan lainnya merupakan jasa pelayanan bergerak/keliling seperti 
pencukuran bulu ternak, pemasangan dan pemberian identitas ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga 
usaha pelayanan pencari rumput, pemeliharaan dan perawatan hewan dan penggembalaan ternak. Terma suk juga 
kegiatan farrier (tukang tapal kuda) dan pengebirian hewan yang dikelola oleh perseorangan/non perseorangan 
dengan tingkat risiko usaha rendah  - 2099 - 
4. Persyaratan 
Umum Usaha  Untuk memperoleh izin jasa penunjang peternakan lainnya, maka pelaku usaha ha rus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut :  
a. Surat Permohonan;  
b. fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, sarjana peternakan, diploma Kesehatan Hewan, diploma peternakan, 
atau ijazah sekolah kejuruan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  Pelaku usaha melakukan pemenuhan Komitmen dalam pelayanan jasa penunjang peternakan lainnya yang 
dinyatakan dengan kesanggupan untuk menyampaikan sertifikat pelatihan dan/atau pernyataan kesesuaian diri ( self 
declare ) terkait lingkup jasa penunjang peternakan lainnya  
6 Sarana  Sarana dan fasilitas minimal yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha pelayanan jasa penunjang peternakan lainnya 
sesuai dengan aktivitas yang dikerjakan  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM dan 
SDM 1. Memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan 
setiap personil;  
2. Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha harus mempunyai keterampilan sesuai bidang tugasnya dan 
memahami resiko pekerjaan  
3. Sumber  daya manusia yang harus dimiliki sekurang -kurangnya  
a. Penanggung jawab teknis pelaku usaha di dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan  
b. Pelaku usaha jasa penunjang peternakan lainnya  
8 Pelayanan  Pelayanan minimum terhadap peternak yang harus disediakan oleh pelaku usaha adalah sesuai dengan aktivitas 
jasa penunjang peternakan lainnya  - 2100 - 
9 Persyaratan 
Layanan Jasa  Pelayanan jasa penunjang peternakan lainnya dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur pelaku 
usaha berdasarkan pernyataan kesesuaian diri ( self declare ) . 
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  Pelaku Usaha menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
1. Perencanaan  
a. Menyusun peta layanan aktivitas jasa penunjang peternakan lainnya  
b. Mengidentifikasi masalah di wilayah kerja  
2. Pengorganisasian  
Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
3. Pelayanan  
a. Menetapkan standar pelayanan.  
b. Komunikasi dengan klien peternak  
c. Menetapkan pola komunikasi dan pelaporan dengan Dinas dan/atau asosiasi  
4. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
5. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
6. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum  usaha  
b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk  
c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
 - 2101 - 
7. Pelaporan  
Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala kepada pemberi izin dan pelaporan lain berdasarkan 
peraturan perundang -undangan.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Aktivitas jasa penunjang peternakan lainnya ini memiliki resiko Rendah (R) yang penilaiannya dilakukan terhadap 
pemenuhan kesesuaian standar melalui pernyataan kesesuaian diri ( self declare ).  
B. Pengawasan  
1. Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Provinsi/kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan 
kewenangannya.  
2. Pengawasan dilakukan terhadap:  
a. Pemenuhan aspek administratif dan teknis;  
b. Pemenuhan penerapan SOP aktivitas Aktivitas jasa penunjang peternakan lainnya,  
3. Pengawasan dilakukan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;  
4. Hasil pengawasan berupa laporan kegiatan dan rekomendasi  
5. Pengawasan terhadap UMK dilaku kan dengan peningkatan kemampuan melalui pelatihan terhadap pencukuran 
bulu ternak, pemasangan dan pemberian identitas ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga usaha 
pelayanan pencari rumput, pemeliharaan dan perawatan hewan dan penggembalaan tern ak. 
C. Saluran Pengaduan Masyarakat  
Pengaduan masyarakat dapat disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  - 2102 - 
STANDAR  USAHA  KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS  
NO KBLI 10110  
KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelengggaraan usaha kegiatan 
rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas meliputi : kegiatan pemotongan, pengulitan, pembersihan dan 
pengepakan daging, seperti daging sapi, babi, biri -biri, domba, dan unta.  
2 Istilah dan 
Definisi  1) Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.  
2) Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu.  
3) Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial 
atau Operasional.  
4) Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dise but dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan 
dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat 
umum.  
5) Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pem eriksaan ante-
mortem , penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post-mortem.  
6) Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara 
menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan sy ariat agama islam untuk komoditi yang - 2103 - 
dipersyaratkan.  
7) Penanganan daging hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan 
daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.  
8) Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau 
serta ternak ruminansia kecil seperti kambing dan domba.  
9) Karkas ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, 
dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan 
ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat ( hot carcass ), segar dingin ( chilled ) 
atau beku ( frozen ).  
10) Karkas babi adalah bagian dari babi yang disembelih setelah dikuliti/tidak dikuliti dan dikeluarkan isi rongga 
perut dan dadanya.  
11) Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri 
atas potongan daging bert ulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin 
(chilled ) atau beku ( frozen ). 
12) Dokter hewan penanggung jawab teknis adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh manajemen RPH yang 
bertanggungjawab dalam pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem  serta pengawasan di bidang kesehatan 
masyarakat veteriner di RPH.  
3 Penggolongan 
Usaha  - 
 
 - 2104 - 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.  
  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  1) Persyaratan Teknis adalah persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memitigasi risiko 
yang dapat dihasilkan oleh proses produksi di RPH;  
2) Persyaratan Teknis meliputi  
a) Surat pernyataan mempunyai tenaga kerja paling sedikit:  
1. dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat 
veteriner dan kesejahteraan hewan,  
2. pemeriksa daging ( keurmaster ) dan animal welfare officer (AWO), dan  
3. juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesua i dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan  
b) Memenuhi persyaratan teknis lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan, peralatan;  
c) Memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan 
kesejahtera an hewan;  
d) Memperkerjakan paling kurang satu dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung  jawab teknis 
pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH;  
e) Mempekerjakan paling kurang satu orang tenaga pemeriksa daging ( keurmaster ) dan animal welfare officer  
(AWO) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis;  
f) Mempekerjakan paling kurang dua orang juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan;  - 2105 - 
3) Persyaratan teknis tersebut disampaikan dengan mengisi Kuesioner Data Khusus  
4) Persyaratan Cara Produksi yang Baik  
a) Pada Rumah Potong Hewan Ruminansia  
1. Praktik Veteriner yang Baik ( Good Veterinary Practices ) 
a. setiap hewan yang datang disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan 
(SKKH).  
b. melakukan pencatatan kesehatan ternak.  
c. pemeriksaan ante mortem  dan post mortem  dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik.  
2. Biosekuriti  
a. hewan yang baru datang tidak disatukan dengan hewan yang sudah ada di kandang penampungan.  
b. kompleks Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH -R) harus dipagar dan harus memiliki pintu yang 
terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.  
c. kandang dijaga kebersihannya.  
3. Kesejahteraan Hewan  
a. terdapat fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, dan pagar pembatas) dalam keadaan baik dan 
terawat dan rampa tidak curam (kurang  30°C).  
b. kandang penampungan sementara berjarak paling kurang 10 (sepuluh) meter dari bangunan utama dan 
memiliki daya tampung 1,5 kali dari rata -rata jumlah pemotongan hewan setiap hari.  
c. kandang penampungan terbuat dari bahan yang tidak menyebabkan  hewan cedera/terluka dan fasilitas 
kandang penampungan tidak rusak sehingga tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan - 2106 - 
memungkinkan untuk dilakukan tindakan higiene sanitasi kandang.  
d. kepadatan hewan di kandang penampungan 2,5 – 4 m2 per ekor untuk kandang  dengan atap tertutup 
semua dan kepadatan 5 - 9 m2 per ekor untuk kandang dengan atap tertutup sebagian.  
e. lantai kandang penampungan terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap 
air, tidak licin, dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi.  
f. atap terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan.  
g. tersedia tempat pakan dan minum yang mudah diakses oleh ternak dan mudah dibersihkan.  
h. pakan dan bahan pakan yang diguna kan tersedia secara cukup dan air minum tersedia secara tidak 
terbatas ( ad libitum ) setiap hari dan berkesinambungan.  
i. terdapat jalur penggiringan hewan ( gang way ) dari kandang menuju tempat penyembelihan, dengan 
lantai yang tidak licin dan dilengkapi denga n pagar yang kuat di kedua sisinya dengan lebar hanya 
cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat berbalik.  
j. jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didesain sehingga 
tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat m enyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi 
stres dan takut.  
4. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan  
a. Bangunan  
- Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya;  
- Terdapat pemisahan fisik antara RPH -R, Rumah Potong Hewan Babi (RPH -B), dan Rumah Potong - 2107 - 
Hewan Unggas (RPH -U); 
- Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH -R paling kurang meliputi bangunan utama, area 
penurunan hewan dan kandang penampungan/kandang istiraha t hewan, kandang penampungan 
khusus ternak ruminansia betina produktif, kandang isolasi, ruang pelayuan berpendingin ( chilling 
room), area pemuatan ( loading ) karkas/daging dan jeroan, serta fasilitas pemusnahan 
bangkai/incinerator;  
- Bangunan utama RPH -R har us memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih;  
- Daerah kotor meliputi area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area 
pengeluaran darah, area penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki 
sampai metatarsus  dan metakarpus , pengulitan, pengeluaran isi rongga dada dan isi rongga perut), 
ruang untuk jeroan hijau,  ruang untuk jeroan merah, ruang untuk kepala dan kaki, ruang untuk 
kulit, dan area pemuatan (loading ) jeroan;  
- Daerah bersih meliputi area un tuk pemeriksaan post mortem , penimbangan karkas, dan area 
pemuatan ( loading ) karkas/daging;  
- Tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang 
cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik d an higienis, dan 
besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan;  
- Dinding paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak 
toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta tida k mudah 
mengelupas;  - 2108 - 
- Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat 
untuk meletakkan barang;  
- Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, landai ke arah 
saluran pembuanga n, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi;  
- Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat 
dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup 
dengan bahan kedap air ; 
- Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung;  
- Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung;  
- Langit -langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, terbuat 
dari bahan yang ked ap air, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau 
celah terbuka;  
- Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan, dan mempunyai intensitas 
cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan post mortem  dan 220 luks untuk area prose s pemotongan;  
- Lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah 
pencemaran fisik terhadap produk;  
- Bangunan dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik;  
- Desain bangunan mampu mencegah masuk dan bersarangnya serangga, rode nsia, burung dan/atau 
binatang pengganggu lainnya;  
- Kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, terbuat dari - 2109 - 
bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi;  
- Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan 
dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.  
b. Fasilitas  
- Tersedia air bersih yang memadai.  
- Tersedia sumber listrik yang memadai.  
- Lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring.  
- Bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga 
kebersihannya.  
- Pintu kamar mandi/toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi.  
- Ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dan di daerah bersih terpisah.  
- Ruang ganti pakaian kerja terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar 
bangunan.  
- Memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu boot dan fasilitas foot dip  pada pintu masuk ruang 
produ ksi yang berfungsi baik (berisi disinfektan).  
- Memiliki fasilitas cuci tangan pada toilet dan ruang produksi yang berfungsi dengan baik dan tidak 
dioperasikan dengan tangan, tersedia air bersih dan dilengkapi dengan sabun cair dan sanitiser 
serta petunjuk untuk mencuci tangan.  
 - 2110 - 
c. Peralatan dan wadah  
- Seluruh peralatan, wadah, dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari 
kayu dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi 
serta mudah dirawat.  
- Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang 
tidak mudah berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi.  
- Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus food g rade ( aman untuk 
pangan).  
- Peralatan untuk membersihkan dan mendisinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam 
jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan disinfeksi bangunan dan peralatan dapat 
dilakukan secara baik dan efektif.  
- Desain peralatan yang  digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat 
difungsikan.  
- Peralatan dan wadah yang kontak dengan daging harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering 
sebelum digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan.  
5. Penanganan Daging  
a. penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal yang tersertifikasi sesuai dengan prosedur 
penyembelihan halal.  
b. pisau yang digunakan menyembelih cukup panjang dan tajam selama proses penyembelihan.  
c. peralatan pemingsanan ditempatkan di posisi yang benar pada kepala hewan pada saat proses - 2111 - 
pemingsanan.  
d. waktu antara proses pemingsanan dan proses penyembelihan dilakukan tidak lebih dari 30 detik.  
e. proses penyelesaian penyembelihan dilakukan setelah hewan mati sempurna dengan pemeriksaan 
refleks kornea (tidak dilakukan untuk penyembelihan dengan pemingsanan), pemeriksaan pernafasan 
(gerakan costae ), dan kesempurnaan pengeluaran darah dengan teknik yang benar.  
f. temperatur di ruang penanganan karkas dan dagin g tidak lebih dari 15ºC.  
g. rumah potong hewan ruminansia yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin harus memiliki ruang 
penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur 
daging pada 0 - 4ºC ( chilled meat ) atau -10ºC ( frozen ), serta kapasitas ruangan harus 
mempertimbangkan sirkulasi udara.  
h. ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan termometer atau display temperatur yang 
mudah dibaca.  
i. karkas ternak ruminansia dicap sebagai hasil pemeriksaan post mortem  dengan cap /stempel yang 
terbuat dari bahan yang diperbolehkan untuk pangan.  
6. Higiene Personel  
a. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun.  
b. pekerja yang menangani langsung produk mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi.  
c. pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya.  
d. perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron 
plastik, tutup kepala dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 ( dua) set untuk setiap - 2112 - 
pekerja.  
e. selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat 
mengkontaminasi produk.  
7. Higiene Sanitasi  
a. tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran.  
b. sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didisain agar aliran limbah 
mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak 
menimbulkan bau, dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia.  
c. memiliki Standard Operating P rocedures  (SOP) pembersihan dan disinfeksi.  
d. bahan pembersih, desinfektan/sanitiser, dan bahan -bahan kimia harus berada dalam wadah yang 
utuh (tidak bocor) dan berpenutup, harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, 
konsentrasi, dan petunjuk cara pemakaian.  
e. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan (diizinkan).  
f. memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu 
lainnya yang dilakukan secara efektif.  
8. Pengujian oleh Pihak E ksternal Terakreditasi  
a. pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi 
minimal 1 (satu) kali setahun.  
b. jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana, 
seperti uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah, pengujian cemaran - 2113 - 
mikroba seperti Total Plate Count  (TPC), Coliform, E. coli, Staphyl ococcus  sp., Salmonella  sp., serta 
pengujian parasit.  
c. pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) 
kali setahun.  
d. pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi dilakukan di laborator ium 
eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.  
e. alat ukur temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.  
 
b) Pada Rumah Potong Hewan Babi  
1) Praktik Veteriner yang Baik ( Good Veterinary Practices ) 
a. setiap hewan yang datang disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan 
Hewan (SKKH).  
b. melakukan pencatatan kesehatan ternak.  
c. pemeriksaan ante mortem  dan post mortem  dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik.  
2) Biosekuriti  
a. hewan yang baru datang tidak disatukan dengan hewan yang sudah ada di kandang penampungan.  
b. kompleks Rumah Potong Hewan Babi (RPH -B) harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah 
untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.  
c. kandang  dijaga kebersihannya.  
 - 2114 - 
3) Kesejahteraan Hewan  
a. terdapat fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, dan pagar pembatas) dalam keadaan baik dan 
terawat dan rampa tidak curam  (kurang  20°C).  
b. kandang penampungan sementara berjarak paling kurang 10 meter dari bangunan utama dan 
memiliki daya tampung 1,5 kali dari rata -rata jumlah pemotongan hewan setiap hari.  
c. kandang penampungan terbuat dari bahan yang tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan 
fasilitas kandang penampungan tidak rusak sehingga tidak menyebabka n hewan cedera/terluka dan 
memungkinkan untuk dilakukan tindakan higiene sanitasi kandang.  
d. kepadatan hewan di kandang penampungan 0,6 – 0,75 m2 per ekor.  
e. lantai kandang penampungan terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap 
air, ti dak licin dan landai ke arah saluran pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi.  
f. atap terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan.  
g. tersedia tempat pakan dan minum yang mudah diakses oleh ternak dan mud ah dibersihkan.  
h. pakan dan bahan pakan yang digunakan tersedia secara cukup dan air minum tersedia secara tidak 
terbatas ( ad libitum ) setiap hari dan berkesinambungan.  
i. terdapat jalur penggiringan hewan ( gang way ) dari kandang menuju tempat penyembelihan den gan 
lantai tidak licin, dan dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dengan lebar hanya cukup 
untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat berbalik.  
j. jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didisain sehingga 
tidak te rjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi - 2115 - 
stres dan takut.  
4) Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan  
a. Bangunan  
- Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
- Pemisahan fisik antara RPH -B, RPH -R, dan RPH -U. 
- Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH -B paling kurang meliputi bangunan utama, area 
penurunan hewan dan kandang penampungan/kandang istirahat hewan, kandang isolasi, ruang 
pelayuan berpend ingin ( chilling room ), area pemuatan ( loading ) karkas/daging dan jeroan, serta 
fasilitas pemusnaan bangkai/insinerator.  
- Bangunan utama RPH -B harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.  
- Daerah kotor meliputi area pemingsanan a tau perebahan hewan, area pemotongan dan area 
pengeluaran darah, area penyelesaian proses penyembelihan (perendaman air panas, pengerokan 
rambut, pengeluaran isi dada dan isi perut), ruang untuk jeroan hijau, ruang untuk jeroan merah, 
dan area pemuatan ( loading ) jeroan.  
- Daerah bersih meliputi area untuk pemeriksaan post mortem, penimbangan karkas, dan area 
pemuatan ( loading ) karkas/daging.  
- Tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang 
cukup, sehingga seluruh k egiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan 
besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan.  - 2116 - 
- Dinding paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak 
toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi serta tidak mudah 
mengelupas.  
- Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai 
tempat untuk meletakkan barang.  
- Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, landai ke arah 
saluran pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi.  
- Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat 
dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah a ntar ubin harus ditutup 
dengan bahan kedap air.  
- Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung.  
- Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung.  
- Langit -langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, terbuat 
dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, dan tidak ada lubang 
atau celah terbuka.  
- Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan, dan mempunyai intensitas 
cahaya 540 luks untuk a rea pemeriksaan post mortem  dan 220 luks untuk area proses 
pemotongan.  
- Lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah 
pencemaran fisik terhadap produk.  - 2117 - 
- Bangunan dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik.  
- Desain bang unan mampu mencegah masuk dan bersarangnya serangga, rodensia, burung, 
dan/atau binatang pengganggu lainnya.  
- Kusen pintu, jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, terbuat dari 
bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan ben turan keras, serta mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi.  
- Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan 
dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.  
b. Fasilitas  
- Tersedia air bersih yang memadai.  
- Tersedia sumber listrik yang memadai.  
- Lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring.  
- Bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga 
kebersihannya.  
- Pintu kamar mandi/toilet tidak berhubung an langsung dengan ruang produksi.  
- Ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dan di daerah bersih terpisah.  
- Ruang ganti pakaian terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan.  
- Memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu b oot dan fasilitas foot dip  pada pintu masuk ruang 
produksi yang berfungsi baik (berisi disinfektan).  
- Memiliki fasilitas cuci tangan pada toilet dan ruang produksi yang berfungsi dengan baik, tidak - 2118 - 
dioperasikan dengan tangan, tersedia air bersih yang dileng kapi dengan sabun cair, sanitiser serta 
petunjuk untuk mencuci tangan.  
c. Peralatan  
- Seluruh peralatan, wadah dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat 
dari kayu dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi serta mudah dirawat.  
- Seluruh peralatan logam yang kontak dengan dag ing dan jeroan harus terbuat dari bahan yang 
tidak mudah berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan, dan mudah didisinfeksi.  
- Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus food grade  (aman untuk 
pangan).  
- Peralatan unt uk membersihkan dan mendisinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam 
jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan disinfeksi bangunan dan peralatan dapat 
dilakukan secara baik dan efektif.  
- Desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadin ya kontaminasi silang saat 
difungsikan.  
- Peralatan dan wadah yang kontak dengan daging harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering 
sebelum digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan.  
5) Penanganan Daging  
a. penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih sesuai dengan prosedur penyembelihan.  
b. alat/pisau yang digunakan menyembelih atau mematikan cukup panjang dan tajam selama proses - 2119 - 
penyembelihan.  
c. peralatan pemingsanan ditempatkan di posisi yang benar pada kepala he wan pada saat proses 
pemingsanan.  
d. waktu antara proses pemingsanan dan proses penyembelihan dilakukan tidak lebih dari 30 detik.  
e. proses penyelesaian pemotongan dilakukan setelah hewan mati sempurna dengan pemeriksaan 
refleks kornea (tidak dilakukan untuk pe nyembelihan dengan pemingsanan), pemeriksaan pernafasan 
(gerakan costae ), dan kesempurnaan pengeluaran darah dengan teknik yang benar.  
f. temperatur di ruang penanganan karkas dan daging tidak lebih dari 15ºC.  
g. RPH-B yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin harus memiliki ruang penyimpanan berpendingin 
yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging pada 0 -4ºC ( chilled 
meat) atau -10ºC ( frozen ) serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi udara.  
h. ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan termometer atau display suhu yang mudah 
dibaca.  
i. karkas babi dicap sebagai hasil pemeriksaan post mortem  dengan cap/stempel yang terbuat dari 
bahan yang diperbolehkan untuk pangan.  
6) Higiene Personel  
a. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun.  
b. pekerja yang menangani langsung produk mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi.  
c. pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya.  
d. perlengkapan standar untuk p ekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron - 2120 - 
plastik, tutup kepala, dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap 
pekerja.  
e. selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan la in yang dapat 
mengkontaminasi produk.  
7) Higiene sanitasi  
a. tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran.  
b. sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didesain agar aliran limbah 
mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak 
menimbulkan bau, dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia.  
c. memiliki Standard Operating Procedures  (SOP) pembersihan dan disinfeksi.  
d. bahan pembersih, desinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh 
(tidak bocor) dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, 
konsentrasi, dan petunjuk cara pemakaian.  
e. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan.  
f. memiliki program tertulis  dalam pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu 
lainnya yang dilakukan secara efektif.  
8) Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi  
a. pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi 
minimal  1 (satu) kali setahun.  
b. jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana, - 2121 - 
seperti uji awal pembusukan daging, uji kesempurnaan pengeluaran darah, dan pengujian cemaran 
mikroba seperti Total Plate Count  (TPC), Coliform, E. coli, Staphylococcus sp., Salmonella sp.,  serta 
pengujian parasit.  
c. pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) 
kali setahun.  
d. pengujian laboratorium untuk melihat efek tifitas program sanitasi dilakukan di laboratorium 
eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.  
e. alat ukur temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.  
6 Sarana  1) Persyaratan Lokasi  
a) sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) dan Rencana Detil Tata Ruang Daerah (RDTRD) 
atau daerah yang peruntukan sebagai kawasan agribisnis,  
b) tidak berada di daerah rawan banjir, rawan longsor, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya,  
c) tidak menimbulk an gangguan dan pencemaran lingkungan,  
d) letaknya lebih rendah dari pemukiman,  
e) mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan 
serta disinfeksi,  
f) tidak berada dekat industri logam dan kimia,  
g) mempunyai lahan ya ng cukup untuk pengembangan RPH,  
h) RPH ruminansia terpisah secara fisik dari lokasi RPH babi atau dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi 
minimal 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar rumah potong.  - 2122 - 
2) Persyaratan sarana pendu kung  
RPH harus dilengkapi dengan sarana/prasarana pendukung paling kurang:  
a) akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan 
daging,  
b) sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah yang cukup,  
c) sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus,  
d) fasilitas penanganan limbah padat dan cair.  
3) Persyaratan Tata Letak, Desain dan Konstruksi  
a) memiliki pagar dan pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan 
daging,  
b) bangunan dan tata letak dalam komplek RPH paling kurang meliputi:  
1. bangunan utama  
2. area penurunan hewan ( unloading ) dan kandang penampungan/kandang istirahat hewan,  
3. kandang penampungan khusus ternak ruminansia betina produktif,  
4. kandang isolasi,  
5. ruang pelayuan berpendingin ( chilling room ), 
6. area pemuatan ( loading ) karkas/daging,  
7. kantor administrasi dan kantor dokter hewan,  
8. kantin dan mushola,  
9. ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi ( locker )/ruang ganti pakaian , - 2123 - 
10. kamar mandi dan WC,  
11. fasilitasi pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau incinerator,  
12. sarana penanganan limbah,  
13. rumah jaga.  
c) RPH yang menghasilkan produk akhir daging segar dingin ( chilled ) atau beku ( frozen ) harus dilengkapi 
dengan:  
1. ruang pelepasan daging ( deboning room ) dan pemotongan daging ( cutting room ) 
2. ruang pengemasan daging ( wrapping and packing room ), 
3. fasilitas chiller , 
4. fasilitas freezer dan blast freezer , 
5. gudang dingin ( cold storage ). 
d) RPH berorientasi ekspor dilengkapi dengan laboratorium sederhana  
e) Bangunan utama  
1. RPH harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih  
2. daerah kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologic, kimiawi dan fisik yang tinggi 
meliputi:  
i. area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dana era pengeluaran darah;  
ii. area penyelesaian proses penyembelihan;  
iii. ruang untuk jeroan hijau;  
iv. ruang untuk jeroan merah;  - 2124 - 
v. ruang untuk kepala dan kaki;  
vi. ruang untuk kulit;  
vii. pengeluaran ( loading ) jeroan.  
3. daerah bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologic, kimiawi dan fisik yang rendah 
meliputi:  
i. pemeriksaan post mortem,  
ii. penimbangan karkas,  
iii. pengeluaran ( loading ) karkas/daging.  
4. disain dan konstruksi dasar bangunan dan peralatan harus dapat memfasilitasi penerapan cara 
produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi,  
5. didisain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga 
seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis,  dan besarnya ruangan 
disesuaikan dengan kapasitas pemotongan,  
6. memiliki area dan fasilitas khusus untuk melaksanakan pemeriksaan postmortem,  
7. lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas 
cahaya 540 luks untuk area p emeriksaan post -mortem, dan 220 luks untuk area pengerjaan proses 
pemotongan;  
8. dinding bagian dalam berwarna terang dan paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap 
air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibe rsihkan dan 
didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;  - 2125 - 
9. dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat 
untuk meletakkan barang;  
10. lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toks ik, mudah dibersihkan 
dan didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan;  
11. permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat 
dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin har us ditutup dengan 
bahan kedap air;  
12. lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring;  
13. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari -jari sekitar 75 mm;  
14. sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari -jari sekitar 25 
mm; 
15. di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus didisain agar darah dapat tertampung;  
16. langit -langit didisain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, harus 
berwarna  terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah 
dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka pada langit -langit;  
17. ventilasi pintu dan jendela harus dilengkapi dengan kawat kasa untuk mencegah masuknya serangga 
atau dengan  menggunakan metode pencegahan serangga lainnya;  
18. konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah tikus atau rodensia, 
serangga dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan; p. pertukaran udara dalam bangunan 
harus baik;  - 2126 - 
19. kusen pintu d an jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari 
bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan 
didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk;  
20. kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai 
sebagai tempat untuk meletakkan barang.  
f) Area penurunan ( unloading )  
a. dilengkapi dengan fasilitas untuk menurunkan ternak ( unloading ) dari atas kendaraan angkut ternak 
yang didisain sedemikian rupa sehingga ternak tidak cedera akibat melompat atau tergelincir,  
b. ketinggian tempat penurunan/penaikan hewan harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan 
angkut hewan,  
c. lantai sejak dari tempat penurunan h ewan sampai kandang penampungan harus tidak licin dan dapat 
meminimalisasi terjadinya kecelakaan,  
d. harus memenuhi aspek kesejahteraan hewan.  
g) Kandang penampung dan istirahat hewan  
Kandang penampungan adalah kendang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum 
pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan ante-mortem.  
a. bangunan kandang penampungan sementara atau kandang istirahat paling kurang berjarak 10 meter 
dari bangunan utama,  
b. memiliki daya tampung 1,5 kali dari rata -rata jumlah pemotongan hewan setiap hari,  
c. ventilasi (pertukaran udara) dan penerangan harus baik,  - 2127 - 
d. tersedia tempat air minum untuk hewan potong yang didisain landai ke arah saluran pembuangan 
sehingga  mudah dibersihkan,  
e. lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai 
ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi,  
f. saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat men galir lancer,  
g. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas 
dan hujan,  
h. terdapat jalur penggiringan hewan (gang way) dari kandang menuju tempat penyembelihan, dilengkapi 
dengan pagar yang kuat di kedua sis inya dan lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan 
tidak dapat kembali ke kandang,  
i. jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didisain sehingga 
tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang  akan dipotong menjadi 
stres dan takut  
h) Kandang penampung ternak ruminansia betina produktif  
a. dapat merupakan kandang penampung yang terpisah atau merupakan bagian kandang penampungan 
hewan, tetapi memiliki batas yang jelas,  
b. fungsi kandang penampungan untuk menampung ternak ruminansia betina produktif hasil seleksi 
hewan yang akan dipotong di RPH, sekaligus sebagai tempat isolasi untuk ternak yang tidak boleh 
dipotong,  
c. syarat kandang penampungan ternak ruminansia betina produktif harus sama dengan syarat kandang - 2128 - 
penampungan ternak,  
d. dilengkapi dengan kandang jepit untuk pemeriksaan status reproduksi.  
i) Kandang isolasi  
Kandang isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda 
pemotongannya karena menderita atau dicurigai menderita penyakit tertentu.  
a. terletak pada jarak terjauh dari kandang penampung dan bangunan utama, serta dibangun di bagian 
yang lebih rendah dari bangunan lain,  
b. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik,  
c. dilengkapi dengan tempa t air minum yang didisain landai ke arah saluran pembuangan sehingga 
mudah dibersihkan,  
d. lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai 
ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfek si, 
e. saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancer,  
f. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas 
dan hujan.  
j) Ruang pendingin/pelayuan ( chilling room )  
a. ruang pendingin/pelayuan terletak di daerah bersih,  
b. besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan dengan mempertimbangkan jarak 
antar karkas paling kurang 10 cm, jarak antara karkas dengan dinding paling kurang 30 cm, jarak 
antara karkas dengan  lantai paling kurang 50 cm, dan jarak antar baris paling kurang 1 meter,  - 2129 - 
k) konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan:  
a. tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimal 3 meter  
b. dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, 
tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan 
didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas  
c. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif,  tidak toksik, tahan terhadap benturan 
keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas  
d. lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan  
e. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari -jari sekit ar 75 mm  
f. sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari -jari sekitar 25 
mm 
g. langit -langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, 
tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan ; 
h. cahaya dalam ruang 220 luks.  
l) bangunan dan tata letak pendingin/pelayuan harus mengikuti persyaratan seperti bangunan utama,  
a. ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam 
ruang pendingin/pelayuan,  
b. ruang dilengkapi dengan alat penggantung karkas yang didisain agar karkas tidak menyentuh lantai 
dan dinding,  
c. ruang mempunyai fasilitas pendingin dengan suhu ruang – 4 °C sampai + 4 °C, kelembaban relatif 85 -- 2130 - 
90% dengan kecepatan udara 1  sampai 4 meter per detik,  
d. suhu ruang dapat menjamin agarsuhu bagian dalam daging maksimum +8 °C,  
e. suhu ruang dapat menjamin agarsuhu bagian dalam jeroan maksimum +4 °C.  
m) Area pemuatan ( loading ) karkas dan/atau daging ke dalam kendaraan angkut karkas dan/ata u daging  
a. dapat meminimalisasi terjadinya kontaminasi silang pada karkas dan/atau daging,  
b. ketinggian lantai harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut karkas dan/atau daging,  
c. dilengkapi dengan fasilitas pengendalian serangga, seperti pemasangan lem serangga,  
d. memiliki fasilitas pencucian tangan.  
n) Kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan  
a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik,  
b. luas kantor administrasi disesuaikan dengan jumlah karyawan, didisain untuk keselamatan dan 
kenyamanan kerja, serta dilengkapi dengan ruang pertemuan,  
c. kantor Dokter Hewan harus terpisah dengan kantor administrasi.  
o) Kantin dan mushola  
a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik,  
b. luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan,  
c. kantin didisain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.  
p) Ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian ( locker )  
a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik,  
b. terletak di bagian masuk karyawan atau pengunjung,  - 2131 - 
c. tempat istirahat karyawan harus dilengkapi dengan lemari untuk setiap karyawan yang dilengkapi 
kunci untuk menyimpan barang -barang pribadi,  
d. locker  untuk pekerja ruang kotor harus terpisah dari locker pekerja bersih.  
q) Kamar mandi dan WC  
a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik  
b. masing -masing daerah kotor dan daerah bersih memiliki paling kurang satu unit kamar mandi dan 
WC, 
c. saluran pembuangan dari kamar mandi dan WC dibuat khusus ke arah “ septic tank ”, terpisah dari 
saluran pembuangan limbah proses pemotongan,  
d. dinding bagian dalam dan lantai harus terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, mudah 
dirawat serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi,  
e. jumlah kamar mandi dan WC disesuaikan dengan ju mlah karyawan, minimal 1 unit untuk 25 
karyawan.  
r) Fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator  
a. dibangun dekat dengan kandang isolasi,  
b. dapat memusnahkan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan secara efektif tanpa 
menimbulkan pencemaran lingkungan,  
c. didisain agar mudah diawasi dan mudah dirawat serta memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.  
s) Sarana penanganan limbah  
a. memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan,  - 2132 - 
b. didisain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau dan memenuhi persyaratan 
kesehatan lingkungan,  
c. sesuai dengan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dari Dinas yang membidangi fungsi 
kesehatan lingkungan.  
t) Rumah jaga  
a. dibangun masing -masing di pintu masuk dan di pintu keluar kompleks RPH,  
b. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik,  
c. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi petugas dari panas dan hujan,  
d. didisain agar memenuhi persyaratan keama nanan dan keselamatan kerja, serta memungkinkan 
petugas jaga dapat mengawasi dengan leluasa keadaan di sekitar RPH dari dalam rumah jaga.  
u) Ruang pelepasan daging ( deboning room ) dan pembagian/pemotongan daging ( cutting room )  
a. disain dan konstruksi dasar ruang pelepasan daging dan ruang pembagian/ pemotongan daging harus 
dapat memfasilitasi proses pembersihan dan desinfeksi dengan efektif,  
b. memiliki ventilasi dan penerangan yang cukup,  
c. didisain untuk dapat mencegah masuk dan bersarangnya se rangga, burung, rodensia, dan binatang 
pengganggu lainnya di dalam ruang produksi,  
d. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan 
keras, tidak berlubang, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuanga n, mudah dibersihkan dan 
didesinfeksi, tidak mudah mengelupas, serta apabila lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin 
diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air,  - 2133 - 
e. dinding terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, memiliki insulasi yang 
baik, dan berwarna terang, dan dinding bagian dalam dilapisi bahan kedap air setinggi minimal 3 
meter dengan permukaan rata, tidak ada celah/lubang, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta 
tidak mudah me ngelupas,  
f. dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat 
untuk meletakkan barang,  
g. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari -jari sekitar 75 mm, 
dan sudut pertemuan antara d inding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari -jari sekitar 25 
mm, 
h. langit -langit harus dibuat sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya akumulasi debu dan kotoran, 
meminimalisasi terjadinya kondensasi, pertumbuhan jamur, dan terjadinya keretakan, serta mudah 
dibersihkan,  
i. jendela dan ventilasi harus didisain untuk menghindari terjadinya akumulasi debu dan kotoran, 
mudah dibersihkan dan selalu terawat dengan baik,  
j. kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, di buat dari 
bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan 
didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk,  
k. kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagia n yang memungkinkan dipakai 
sebagai tempat untuk meletakkan barang,  
l. pintu dilengkapi dengan tirai plastik untuk mencegah terjadinya variasi temperatur dan didisain dapat - 2134 - 
menutup secara otomatis; m.selama proses produksi berlangsung temperatur ruangan harus  
dipertahankan kurang lebih 15 °C.  
v) Ruang pengemasan daging harus sama dengan persyaratan disain dan konstruksi dasar ruang pelepasan 
dan pembagian/pemotongan daging,  
w) Ruang pembekuan cepat ( blast freezer )  
a. kapasitas ruangan disesuaikan dengan jumlah produk yang akan dibekukan,  
b. disain dan ko nstruksi dasar ruang pembekuan cepat harus sama dengan persyaratan disain dan 
konstruksi dasar ruang pelepasan dan pembagian/ pemotongan daging,  
c. ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam 
ruang pe mbeku,  
d. ruang dilengkapi dengan alat pendingin yang memiliki kipas ( blast freezer ) yang mampu mencapai dan 
mempertahankan temperatur ruangan di bawah – 18 °C dengan kecepatan udara minimum 2 meter 
per detik.  
x) Ruang penyimpanan beku ( cold storage )  
a. kapasitas ruang disesuaikan dengan jumlah produk beku yang disimpan,  
b. disain dan konstruksi dasar ruang penyimpanan beku harus sama dengan persyaratan disain dan 
konstruksi dasar ruang pelepasan dan pembagian/ pemotongan daging  
c. ruang didisain agar tidak ad a aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam 
ruang penyimpanan beku,  
d. dilengkapi dengan fasilitas pendingin sebagai berikut:  - 2135 - 
i. memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara 
konstan temperat ur daging pada +4 °C hingga - 4 °C ( chilled meat ); - 2 °C hingga – 8 °C ( frozen 
meat); atau kurang lebih -18 °C ( deep frozen ), kapasitas ruangan harus mempertimbangkan 
sirkulasi udara dapat bergerak bebas,  
ii. ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan t hermometer atau display suhu yang 
diletakkan pada tempat yang mudah dilihat.  
y) Untuk RPH berorientasi ekspor :  
a. RPH berorientasi ekspor merupakan RPH yang telah memenuhi Sertifikat NKV Level I;  
b. harus mempunyai fasilitas laboratorium sederhana untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian 
produk, peralatan, air, petugas dan lingkungan produksi yang diperlukan dalam ra ngka monitoring 
penerapan praktek higiene di RPH.  
c. Jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana, 
seperti uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah, pengujian cemaran 
mikroba seperti Total Plate Count (TPC), Coliform, E. coli, Staphylococcus sp., Salmonella sp., serta 
pengujian parasit.  
d. Laboratorium  
1. letak laboratorium berdekatan dengan kantor dokter hewan,  
2. tata ruang dan peralatan laboratorium harus mempertimbangkan faktor keselamatan dan 
kenyamanan kerja,  
3. konstruksi lantai, dinding dan langit -langit harus memenuhi persyaratan paling kurang tertutup - 2136 - 
dengan enamel berkualitas baik atau dengan cat epoksi, ataupun bahan lainnya yang memiliki 
permukaan yang halus, kedap air, mud ah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah 
perawatannya,  
4. penerangan dalam laboratorium memiliki intensitas cahaya 540 luks dan dilengkapi dengan 
lampu berpelindung,  
5. ventilasi di dalam ruang harus baik, dilengkapi dengan alat pendingin (air conditioner) ru angan 
untuk mengurangi jumlah partikel yang terdapat dalam udara dan untuk meminimalkan 
kemungkinan terjadinya variasi temperature,  
6. untuk keselamatan kerja petugas, laboratorium dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, 
alarm (tanda bahaya) dan sarana P3K,  
7. memiliki ruang dan fasilitas khusus masing -masing untuk penyimpanan sampel, peralatan dan 
media  
8. dilengkapi dengan sarana pencuci tangan.  
4) Persyaratan Peralatan  
1. Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di RPH harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, 
mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat,  
2. Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan 
bahan -bahan yang bersifat toksik, misalnya seng, polyvinyl chloride/ PVC tidak mudah kor osif, mudah 
dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat,  
3. Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah - 2137 - 
berkarat atau korosif (terbuat dari stainless steel atau logam yang digalvanisasi), kuat, t idak dicat, mudah 
dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat,  
4. Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus food grade  (aman untuk pangan),  
5. Sarana pencucian tangan harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak kontak dengan  telapak tangan, 
dilengkapi dengan fasilitas seperti sabun cair dan pengering, dan apabila menggunakan tissue harus 
tersedia tempat sampah.  
6. Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup 
sehingga proses  pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan 
efektif,  
7. Bangunan utama paling kurang harus dilengkapi dengan:  
a. alat untuk memfiksasi hewan ( Restraining box ), 
b. alat untuk menempatkan hewan setelah disembelih ( Cradle ), 
c. alat pengerek karkas ( Hoist ), 
d. rel dan alat penggantung karkas yang didisain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding,  
e. fasilitas dan peralatan pemeriksaan post -mortem, meliputi:  
i. meja pemeriksaan hati, paru, limpa dan jantung,  
ii. alat penggantung kepala.  
f. peralatan untuk kegiatan pembersihan dan desinfeksi,  
g. timbangan hewan, karkas dan daging.  
8. Ruang jeroan paling kurang harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan untuk:  - 2138 - 
a. mengeluarkan isi jeroan,  
b. mencuci jeroan,  
c. menangani dan memproses jeroan.  
9. Ruang pelepasan daging dan pemotongan karkas dan/atau daging paling kurang dilengkapi dengan:  
a. meja stainless steel,  
b. talenan dari bahan polyvinyl,  
c. mesin gergaji karkas dan/atau daging ( bone saw electric ), 
d. mesin pengiris daging ( slicer );  
e. mesin penggiling daging (mincer/grinder),  
f. pisau yang terdiri dari pisau trimming dan pisau cutting,  
g. fasilitas unt uk mensterilkan pisau yang dilengkapi dengan air panas,  
h. metal detector.  
10. Peralatan dokter hewan penanggung jawab di RPH dan/atau petugas pemeriksa terdiri dari:  
a. pakaian pelindung diri,  
b. pisau yang tajam dan pengasah pisau  
c. stempel karkas.  
11. Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron 
plastik, tutup kepala dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap 
pekerja.  
 - 2139 - 
12. Pada setiap pintu masuk bangunan utama, harus dilengkapi dengan peralatan untuk mencuci tangan yang 
dilengkapi dengan sabun, desinfektan, foot dip dan sikat sepatu, dengan jumlah disesuaikan dengan 
jumlah pekerja.  
13. Peralatan untuk membersihkan dan mendesin feksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah 
cukup agar dapat dipastikan bahwa seluruh proses pembersihan dan desinfeksi dapat dilakukan secara 
baik dan efektif  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  1) Memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan 
setiap personil;  
2) Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha harus mempunyai keterampilan sesuai bidang tugasnya dan 
memahami resiko pekerjaan;  
3) Sumber daya manusia yang harus dimiliki  sekurang -kurangnya:  
a) Dokter hewan non ASN sebagai penanggung jawab teknis;  
b) Dokter hewan berwenang yang bertanggung jawab dalam pengawasan di bidang kesehatan masyarakat 
veteriner;  
c) Pekerja yang sudah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene dan sanitasi;  
d) Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang melaksanakan pemeriksaan ante mortem  dan post mortem;  
e) Penanggung jawab penerapan kesejahteraan hewan (AWO);  
f) Bila menggunakan alat  pemingsanan, petugas telah mendapatkan pelatihan operator alat pemingsanan;  
g) Juru sembelih halal yang memiliki sertifikat kompetensi juru sembelih halal minimal dua orang.  - 2140 - 
8 Pelayanan  Pelayanan minimum yang harus disediakan oleh Pelaku usaha rumah potong hewan adalah penyembelihan halal 
yang dilakukan oleh juru sembelih halal untuk Rumah Potong Hewan Ruminansia. Untuk menjamin penyembelihan 
halal RPH harus memiliki minimal dua (2) orang  Juru Sembelih Halal.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  1) Nomor Kontrol Veteriner wajib dicantumkan pada kemasan produk sesuai ketentuan;  
2) Karkas/daging yang dihasilkan dari rumah potong hewan yang dikemas harus memiliki nomor registrasi setelah 
jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan;  
3) Jenis produk yang dihasilkan terdiri dari  2 (dua) kategori, yaitu:  
a) karkas/daging hangat,  
b) karkas/daging dingin (chilled) dan/atau beku (frozen).  
4) Produk daging yang dihasilkan memi liki nomor registrasi produk hewan.  
5) Standar produk yang dapat diacu adalah: SNI mutu karkas dan daging sapi SNI 3932: 2008, SNI mutu karkas 
dan daging Kambing/domba SNI 3932: 2008  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  1) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
a) Perencanaan  
b) Pengelolaan  
c) Komunikasi pelanggan  
d) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan  
e) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
2) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  - 2141 - 
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
3) Pelaporan  
Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala kepada pemberi izin dan pelaporan lain berdasarkan 
peraturan perundang -undangan.  
 
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  1) Penilaian Kesesuaian  
a. Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan mengajukan permohonan kepada 
gubernur secara daring/luring;  
b. Permohonan disampaikan dengan melampirkan  persyaratan administrasi dan teknis yang dibuktikan dengan 
pernyataan pemenuhan komitme n persyaratan teknis;  
c. Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan 
administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.  
1. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak  lengkap atau tidak benar, Dinas 
Daerah Provinsi menolak dan mengembalikan permohonan secara daring/luring;  
2. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi 
meneruskan kepada pejabat Otoritas Veteriner prov insi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner.  
d. Penilaian kesesuaian penerapan persyaratan teknis di unit usaha produk hewan dilakukan oleh Auditor NKV 
dengan memperhatikan:  - 2142 - 
 
1. Kuisioner Data Umum Unit Usaha Produk Hewan;  
2. Kuisioner Data Khusus Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan; dan  
3. Pemeriksaan kelayakan dasar penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan.  
Penilaian kesesuaian penerapan teknis tersebut dilakukan dengan mengggunakan kuesioner sebagai berikut :  
 
1.  Tabel  Data Umum  
 
1.   Nama Unit Usaha 
(Perusahaan)  ……………………………………….  
2.   Jenis Unit Usaha  ……………………………………….  
3.   Alamat:  
a.  Kantor Pusat     
b.  Unit Usaha   
……………………………………….  
……………………………………….  
4.  Perizinan Usaha:  
a. Izin Usaha 
Peternakan/ RPH  
b. SIUP  
c. NPWP   
 
……………………………………….  
……………………………………….  
……………………………………….  
5.  Penanggung Jawab  - 2143 - 
Teknis  
a. Nama  
b. Gelar   
……………………………………….  
……………………………………….  
6. Riwayat Unit 
Usaha/Perusahaan  
a. Tahun Unit Usaha 
didirikan  
b. Tahun mulai 
beroperasi/produksi   
 
……………………………………….  
 
……………………………………….  
7. Kapasitas   
(disesuaikan dengan 
jenis unit usaha*) :      ……………………………………ekor/hari atau 
kg/hari atau ton/hari atau liter/hari  
8. Produksi rata -rata per 
hari ( disesuaikan 
dengan jenis unit usaha ) ……………………………………….  
9. Jenis Produk Akhir  
      (disesuaikan dengan 
jenis unit usaha)  a.  …………………………………  
b.  …………………………………  
c.  …………………………………  
10.  Pemasaran Produk ke :  
       (disesuaikan dengan Jenis Produk  Negara Tujuan  
(%) - 2144 - 
jenis  unit usaha ) 
a. Luar Negeri    
   
   
b. Dalam Negeri    
   
   
11.Merk Dagang   
(disesuaikan dengan 
jenis unit usaha )  a. …………………………………  
b. …………………………………  
c. ………………………………....  
12.  Jumlah Karyawan :  Laki-laki Perempuan  
Pengolahan  Adm Pengolahan  Adm 
    
13 Penanggung Jawab:   
 a. Unit Usaha  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 b. Produksi  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 c. Mutu  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  - 2145 - 
 d. Higiene Sanitasi  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
14. Asal Bahan Baku 
Produk Asal Hewan 
yang Digunakan:  
a. Dari perusahaan 
sendiri  
b. Dari anak 
perusahaan  
1) Nama   
2) Alamat  
3) Jenis bahan baku:  
c. Dari 
pemasok/supplier:  
1) Nama   
2) Alamat  
3) Jenis bahan baku:   
 
 
…………………………………  
 
 
 
…………………………………  
…………………………………  
…………………………………  
 
 
……………………………………  
……………………………………  
……………………………………  
 
15. Suplai air bersih 
berasal dari:   
 - 2146 - 
d. Air Tanah:  
1) Sumur Dangkal  
2) Sumur Dalam  
3) Danau  
4) Sungai  
f. Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM)  Kapasitas ..............................m3/hari  
 
 
 
 
Kapasitas ..............................m3/hari  
16.  Es berasal dari:  
a. Produksi Sendiri  
b. Membeli dari:  
1) ........................  
2) ........................  
c.  Bentuk es:  
1) Balok  
2) Curah   
Kapasitas.........................ton/hari  
 
Volume............................ton/hari  
 
 
Volume............................ton/hari 
Volume............................ton/hari  
17.  Kebutuhan es rata -rata 
per hari ( disesuaikan 
dengan jenis unit 
usaha ) Volume............................ton/hari  
18.  Sistem Pembekuan a. Air Blast Freezer  (ya/tidak) *  - 2147 - 
Produk ( disesuaikan 
dengan jenis unit 
usaha ) 
 b. Contact Plate Freezer (ya/tidak)*  
c. Brine Freezer  ( ya/tidak) *  
d. Cryogenic Freezer   (ya/tidak)*  
e. Individual Quick Freezer (ya/tidak)*  
*) Coret yang tidak perlu.  
 
2.  Tabel Data Khusus  
1) Unit Usaha sudah mempunyai 
Standard Operating Procedures  
(SOP) atau Panduan Mutu  (ada/tidak ada) *  
2) Dokter Hewan yang tidak 
berstatus pegawai negeri sipil 
sebagai Penanggung Jawab Teknis 
(khusus untuk unit usaha yang 
dipersyaratkan)  
a. Rumah Potong Hewan  
b. budidaya Unggas Petelur  
c. budidaya Ternak Perah  
d. Gudang Berpendingin (bagi 
unit usaha pemasukan produk (ada/tidak ada) *  
Nama:  - 2148 - 
hewan)  
3) Dokter hewan berwenang yang 
bertanggung jawab dalam 
pengawasan di bidang kesehatan 
masyarakat veteriner  (ada/tidak ada) *  
Nama:  
4) Unit Pengolahan sudah 
menerapkan Sistem Jaminan 
Keamanan Pangan? Jika sudah, 
sebutkan ruang lingkupnya.  (ada/tidak ada) *  
 
 
5) Apakah pekerja sudah 
mendapatkan pelatihan tentang 
praktek higiene?  
Jika sudah, siapa penyelenggara, 
tenaga pelatih, waktu dan tempat 
pelaksanaan?  
Berapa orang dan bagian apa saja 
yang terlibat dalam pelatihan ?  
 (iya/tidak) *  
6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?  Nama Unit Usaha:  - 2149 - 
No NKV/ establisment 
number  
7) Memiliki SOP Kesrawan untuk 
Unit Usaha budidaya dan RPH  (ada/tidak ada) *  
8) Memiliki sertifikat kompartemen 
untuk Unit Usaha budidaya Ayam 
Petelur  (ada/tidak ada)*  
9) Memiliki Dokter hewan dan/atau 
paramedik veteriner yang 
melaksanakan pemeriksaan ante 
mortem  dan post mortem  untuk 
Unit Usaha Rumah Potong Hewan 
Ruminansia/Babi/Unggas   (ada/tidak ada)*  
Nama Dokter Hewan:  
 
Nama Paramedik:  
10) Hasil pemeriksaan laboratorium 
untuk Unit Usaha Pengeluaran 
Produk Hewan  (ada/tidak ada)*  
 
*) Coret yang tidak perlu.  
 
 
 - 2150 - 
 
 
3.   Lembar Pemeriksaan Kelayakan Dasar  
Daftar Audit Kelayakan Dasar Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH -R) 
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK Ketera -
ngan  
I. Praktik Veteriner yang Baik ( Good Veterinary Practices ) 
1. Pemeriksaan Ante mortem  
dan Post mortem  
I.1. Pemeriksaan ante 
mortem  tidak 
dilakukan secara 
teratur  
I.2. Pemeriksaan ante 
mortem  tidak 
terdokumentasi 
dengan baik  
I.3. Pemeriksaan post 
mortem  tidak  
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
  
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X   - 2151 - 
dilakukan secara 
teratur  
I.4. Pemeriksaan post 
mortem  tidak 
terdokumentasi 
dengan baik   
 
X 
II. Biosekuriti  
2. Setiap hewan yang datang 
tidak disertai dengan 
Sertifikat Veteriner atau 
Surat Keterangan 
Kesehatan Hewan (SKKH)   X   
3. Hewan yang baru datang 
disatukan dengan hewan 
yang sudah ada di 
kandang penampungan  X    
III. Kesejahteraan Hewan  
4. Penerimaan Hewan  
4.1. Fasilitas penurunan 
hewan (rampa,  
 
  
X   - 2152 - 
lantai, pagar 
pembatas) tidak ada  
4.2. Fasilitas penurunan 
hewan (rampa, 
lantai, pagar 
pembatas) ada  
dalam keadaan 
rusak, atau rampa 
curam (melebihi 30°)  
4.3. Kandang 
penampungan 
sementara dibuat 
dari bahan yang 
dapat menyebabkan 
hewan cidera/terluka  
4.4. Terdapat kerusakan 
fasilitas kandang 
penampungan yang 
dapat menyebabkan 
hewan cidera/terluka   
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 - 2153 - 
4.5. Hewan ditempatkan 
dalam kandang 
penampungan terlalu 
padat (kepadatan 
2.5–4 m2 per ekor 
untuk kandang 
dengan atap tertutup 
semua, dan 
kepadatan 5 –9 m2 
per ekor unt uk 
kandang dengan atap 
tertutup sebagian)  
4.6. Lantai kandang 
penampungan dalam 
keadaan terlalu 
kotor, berlubang dan 
licin X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
IV.  Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan  
5. Lokasi Unit Usaha dan 
Lingkungan   
  
  
  - 2154 - 
5.1. Terdapat debu yang 
berlebihan di jalanan 
dan tempat parkir  
5.2. Tidak ada pemisahan 
fisik antara RPH -B, 
RPH-R, dan RPH -U 
5.3. Sistem pembuangan 
limbah cair/saluran 
tidak baik  X 
 
 
 
 
 
X  
 
 
X 
  
 
 
 
6. Tidak ada kandang isolasi 
untuk hewan sakit atau 
hewan yang diduga sakit  X    
7. Kotor dan tidak terawat  X    
8. Konstruksi Bangunan 
Utama  
8.1. Tidak dilakukan 
pemisahan secara fisik 
antara ruang bersih 
dari ruang kotor  
8.2. Konstruksi bangunan X  
 
X 
 
 
 
X   - 2155 - 
tidak mencegah masuk 
dan bersarangnya 
serangga dan rodensia  
8.3. Ruang produksi 
berhubungan langsung 
dengan toilet/kamar 
mandi, tempat ganti 
pakaian, tempat 
tinggal, garasi dan 
bengkel   
 
 
X 
9. Langit -Langit Ruang 
Produksi  
9.1. Tidak bebas dari 
kemungkinan cat atau 
material lain 
rontok/jatuh  
9.2. Terdapat kondensasi 
di langit -langit atau 
langsung di atas 
karkas/daging tidak   
 
X 
 
 
 
X   - 2156 - 
dikemas atau yang 
memungkinkan 
produk tercemar  
10. Dinding Ruang Produksi  
10.1.  Dinding setinggi 
kurang dari 3 meter 
terbuat dari bahan 
yang tidak kedap air, 
retak, berlubang, 
bersifat toksik, tidak 
mudah dibersihkan 
dan didisinfeksi  
10.2.  Ada bagian dinding 
yang memungkinkan 
untuk meletakkan/ 
menyimpan 
barang/peralatan  
10.3.  Pertemuan antara 
dinding dan dinding 
tidak lengkung   
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
  
X 
 
  - 2157 - 
11. Lantai Ruang Produksi  
11.1.  Terbuat dari bahan 
yang tidak kedap air, 
retak, berlubang dan 
tidak mudah 
dibersihkan dan 
didisinfeksi  
11.2.  Pertemuan antara 
lantai dan dinding 
tidak lengkung  
11.3.  Air tidak mengalir ke 
saluran pembuangan, 
terdapat banyak 
kotoran, darah, 
genangan air atau 
limbah cair di atas 
lantai   
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X  
X 
 
 
 
 
 
 
   
12. Penerangan  
12.1.  Lampu di ruang 
produksi dan ruang  
 
  
X 
   - 2158 - 
penyimpanan tidak 
berpelindung  
12.2.  Intensitas cahaya di 
area pemeriksaan 
ante mortem dan post 
mortem  kurang dari 
540 luks  
12.3.  Intensitas cahaya di 
area produksi kurang 
dari 220 luks   
 
 
 
 
 
 
X 
  
 
X 
 
 
13. Sirkulasi Udara  
13.1.  Sirkulasi udara tidak 
baik (pengap)  
13.2.  Udara mengalir dari 
daerah kotor ke 
daerah bersih   
X 
 
  
 
 
X   
14. Saluran pembuangan tidak 
lancar dan/atau tidak 
tertutup  X  
  
15. Tidak tersedia pasokan air  X   - 2159 - 
bersih yang memadai  
16. Tidak tersedia pasokan 
listrik yang memadai   X   
17. Fasilitas Foot Dip  dan 
fasilitas cuci tangan  
17.1.  Pintu masuk ruang 
pengolahan tidak 
memiliki foot dip  
17.2.  Foot dip  tidak 
berfungsi baik (tidak 
berisi disinfektan)  
17.3.  Tidak memiliki 
fasilitas untuk 
membersihkan 
sepatu boot  
17.4.  Fasilitas cuci tangan 
tidak berfungsi atau 
tidak tersedia air 
bersih, tidak 
dilengkapi sabun cair  
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
   - 2160 - 
dan sanitiser serta 
terdapat petunjuk 
untuk mencuci 
tangan  
17.5.  Fasilitas cuci tangan 
dioperasikan dengan 
tangan   
 
 
 
X 
  
18. Toilet  
18.1.  Tidak tersedia toilet 
untuk pekerja dalam 
jumlah cukup  
18.2.  Pintu berhubungan 
langsung dengan 
ruang produksi  
18.3.  Tidak dilengkapi 
dengan fasilitas 
untuk mencuci  
tangan dalam toilet  
18.4.  Tidak tersedia air 
bersih yang memadai,  
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X  
 
 
 
X 
 
 
 
 
   - 2161 - 
tidak dilengkapi 
sabun cair dan 
sanitiser serta 
petunjuk untuk 
mencuci tangan  
 
19. Ruang Ganti Pakaian  
19.1.  Tidak ada  
19.2.  Tidak dipisahkan 
antara ruang ganti 
pakaian untuk 
pekerja di daerah 
kotor dari ruang ganti 
pakaian untuk 
pekerja di daerah 
bersih  
19.3.  Jalur pekerja dari 
ruang ganti pakaian 
menuju ruang 
produksi melalui  
X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X  
  - 2162 - 
ruang terbuka di luar 
bangunan utama  
20. Peralatan dan Wadah  
20.1.  Terbuat dari bahan 
yang tidak kedap air, 
mudah korosif, 
toksik, tidak mudah 
dibersihkan dan 
didisinfeksi  
20.2.  Peralatan yang 
kontak langsung 
dengan produk tidak 
dicuci dan disanitasi 
setelah digunakan 
serta disimpan di 
tempat yang  
seharusnya    
X 
 
 
 
 
 
X   
V. Penanganan Produk  
21. Penyembelihan  
21.1.  Penyembelihan  
  
X   - 2163 - 
tidak dilakukan 
oleh Juru Sembelih 
Halal yang 
tersertifikasi  
21.2.  Penyembelihan 
tidak mengikuti 
prosedur 
penyembelihan 
halal  
21.3.  Pisau yang 
digunakan 
menyembelih tidak 
cukup panjang dan 
tidak tajam  
21.4.  Pisau yang 
digunakan dalam 
proses 
penyembelihan 
tidak dijaga tetap 
tajam antara  
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X  
 
 
 
X 
 
 
 - 2164 - 
penyembelihan tiap 
hewan  
22. Penanganan Dalam 
Penyelesaian 
Penyembelihan  
22.1.  Proses penyelesaian 
pemotongan 
dilakukan sebelum 
hewan mati 
sempurna  
22.2.  Temperatur di 
ruang penanganan 
karkas dan daging 
lebih dari 15ºC    
 
 
X 
 
 
 
 
X   
23. Cap/stempel dan Label  
23.1.  Karkas ternak 
ruminansia tidak 
dicap sebagai hasil 
pemeriksaan 
postmortem    
X 
 
 
 
   - 2165 - 
23.2.  Cap/stempel tidak 
terbuat dari bahan 
yang diperbolehkan 
untuk pangan  X 
 
24. Proses Penyembelihan 
dengan Pemingsanan (bagi 
RPH-R yang melakukan 
proses pemingsanan 
sebelum penyembelihan)  
24.1.  Peralatan 
pemingsanan tidak 
ditempatkan di 
posisi yang benar 
pada kepala hewan 
pada saat proses 
pemingsanan  
24.2.  Waktu antara 
proses 
pemingsanan dan 
proses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X  
 
 
 
 
X 
 
 
 
   - 2166 - 
penyembelihan 
dilakukan lebih dari 
30 detik  
25. Proses Penyembelihan 
tanpa Pemingsanan  
25.1.  Waktu antara 
hewan yang  sudah 
direbahkan dan 
penyembelihan 
dilakukan lebih dari 
30 detik  
25.2.  Tidak dilakukan 
pemeriksaan refleks 
kornea atau 
pemeriksaan refleks 
kornea tidak 
dilakukan dengan 
teknik yang benar, 
sebelum dimulai 
proses penanganan  
 
X 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
X   - 2167 - 
lebih lanjut  
 
26. Transportasi/Alat angkut 
daging tidak mencegah 
kontaminasi   X 
  
VI. Higiene Personel  
27. Kesehatan pekerja yang 
menangani langsung 
produk tidak diperiksa 
minimal 1 kali setahun   X 
  
28. Pekerja yang menangani 
langsung produk tidak 
mencegah 
terkontaminasinya karkas, 
daging, dan jeroan dari 
bahaya biologis, kimiawi, 
dan/atau fisik   X 
  
29. Pekerja yang menangani 
langsung produk tidak 
mendapatkan pelatihan X  
  - 2168 - 
terkait higiene sanitasi  
 
VII. Higiene Sanitasi  
30. Penanganan Limbah dan 
Kotoran  
30.1.  Limbah dan kotoran  
tidak ditangani 
dengan baik  
30.2.  Fasilitas 
pembuangan 
sampah/kotoran  
dalam ruang 
produksi tidak 
tertutup   
 
 
 
 
X 
  
 
X 
 
 
   
31. Tidak memiliki Standard 
Operating Procedures (SOP) 
pembersihan dan 
disinfeksi  X 
  
  
32. Program Pengendalian 
Serangga, Rodensia  
  
   - 2169 - 
dan/atau Binatang 
Pengganggu Lainnya  
32.1.  Tidak memiliki 
program tertulis 
dalam pengendalian 
serangga, rodensia 
dan/atau binatang 
pengganggu lainnya  
32.2.  Pengendalian 
serangga, rodensia 
dan/atau binatang 
pengganggu lainnya 
di ruang produksi 
tidak dilakukan 
secara efektif  
  
 
X  
 
 
 
 
 
 
 
X 
33. Bahan -Bahan Kimia  
33.1.  Bahan kimia dan 
sanitiser tidak 
diberi label dan   
X 
 
   - 2170 - 
tidak disimpan pada 
ruang khusus dan 
terpisah dengan 
ruang yang lain  
33.2.  Penggunaan bahan 
kimia dan sanitiser 
yang tidak diizinkan 
dan tidak sesuai 
dengan persyaratan   
 
 
 
X 
VIII. Pengujian oleh Pihak Eksternak Terakreditasi  
34. Tidak ada pengujian 
keamanan pangan 
terhadap produk akhir di 
laboratorium minimal 1 
kali setahun  X  
  
35. Tidak dilakukan 
pemeriksaan kualitas air 
bersih di laboratorium 
minimal 1 kali setahun   X  
 
36. Tidak ada pengujian X    - 2171 - 
laboratorium untuk 
melihat efektifitas program 
sanitasi di laboratorium  
 
37. Peralatan tidak dikalibrasi 
minimal 1 kali setahun   X  
 
 
     b. Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH -R) 
 
1. Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor   38 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor   37 Penyimpangan  
2.  Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingka
t Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  Keterangan  
I ≤8 ≤4 Jumlah penyimpangan 
maksimal 12,  
mayor maksimal 4  
II ≤13 ≤10 Jumlah penyimpangan 
maksimal 23, mayor - 2172 - 
maksimal 10  
III  ≤19 Jumlah penyimpangan 
maksimal 37  
3.    Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat baik (kualifikasi ekspor)  
b. Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
c. Daftar Audit Kelayakan Dasar Rumah Potong Hewan Babi  (RPH -B) 
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK Ketera -
ngan  
I. Praktik Veteriner yang Baik ( Good Veterinary Practices ) 
1. Pemeriksaan Ante mortem  dan 
Post mortem  
1.1 Pemeriksaan ante mortem  
tidak dilakukan secara 
teratur  
1.2 Pemeriksaan ante mortem  
tidak terdokumentasi  
 
 
 
 
X 
  
 
X 
 
 
 
   - 2173 - 
dengan baik  
1.3 Pemeriksaan post mortem  
tidak dilakukan secara 
teratur  
1.4 Pemeriksaan post mortem  
tidak terdokumentasi 
dengan baik   
 
 
 
X  
X 
II. Biosekuriti  
2. Setiap hewan yang datang 
tidak disertai dengan Sertifikat 
Veteriner atau Surat 
Keterangan Kesehatan Hewan 
(SKKH)   X   
3. Hewan yang baru datang 
disatukan dengan hewan yang 
sudah ada di kandang 
penampungan  X    
III. Kesejahteraan Hewan  
4. Penerimaan Hewan  
4.1. Fasilitas penurunan  
  
X   - 2174 - 
hewan (rampa, lantai, 
pagar pembatas) tidak ada  
4.2. Fasilitas penurunan 
hewan (rampa, lantai, 
pagar pembatas) ada  
dalam keadaan rusak, 
atau rampa curam 
(melebihi 20°)  
4.3. Kandang penampungan 
sementara dibuat dari 
bahan yang dapat 
menyebabkan hewan 
cidera/terluka  
4.4. Hewan ditempatkan 
dalam kandang 
penampungan terlalu 
padat (kepadatan 0,6 – 
0,75 m2 per ekor unt uk 
kandang dengan atap 
tertutup)   
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 - 2175 - 
4.5. Lantai kandang 
penampungan dalam 
keadaan terlalu kotor, 
berlubang dan licin  X 
 
III.  Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan  
5. Lokasi Unit Usaha dan 
Lingkungan  
5.1. Terdapat debu yang 
berlebihan di jalanan dan 
tempat parkir  
5.2. Tidak ada pemisahan fisik 
antara RPH -B, RPH -R, dan 
RPH-U 
5.3. Sistem pembuangan 
limbah cair/saluran tidak 
baik  
 
X 
 
 
 
 
 
X  
 
 
 
 
X 
  
 
 
 
 
  
6. Tidak ada kandang isolasi 
untuk hewan sakit atau hewan 
yang diduga sakit  X    
7. Kotor dan tidak terawat  X    - 2176 - 
8. Konstruksi Bangunan Utama  
8.1. Tidak dilakukan 
pemisahan secara fisik 
antara ruang bersih dari 
ruang kotor  
8.2. Konstruksi bangunan tidak 
mencegah masuk dan 
bersarangnya serangga dan 
rodensia  
8.3. Ruang produksi 
berhubungan langsung 
dengan toilet/kamar 
mandi, tempat ganti 
pakaian, tempat tinggal, 
garasi dan bengkel   
X  
 
 
 
 
X 
 
 
 
X   
9. Langit -Langit Ruang Produksi  
9.1. Tidak bebas dari 
kemungkinan cat atau 
material lain rontok/jatuh  
9.2. Terdapat kondensasi   
X 
 
 
X   - 2177 - 
di langit -langit atau 
langsung di atas 
karkas/daging tidak 
dikemas atau yang 
memungkinkan produk 
tercemar  
10. Dinding Ruang Produksi  
10.1.  Dinding setinggi kurang 
dari 3 meter terbuat dari 
bahan yang tidak kedap 
air, retak, berlubang, 
bersifat toksik, tidak 
mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
10.2.  Ada bagian dinding yang 
memungkinkan untuk 
meletakkan/menyimpan 
barang/peralatan  
10.3.  Pertemuan antara 
dinding dan dinding  
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
  
X 
 
  - 2178 - 
tidak lengkung  
 
11. Lantai Ruang Produksi  
11.1.  Terbuat dari bahan yang 
tidak kedap air, retak, 
berlubang dan tidak 
mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
11.2.  Pertemuan antara lantai 
dan dinding tidak 
lengkung  
11.3.  Air tidak mengalir ke 
saluran pembuangan, 
terdapat banyak kotoran, 
darah, genangan air atau 
limbah cair di atas lantai   
 
 
 
 
 
X 
 
 
X  
X 
 
 
 
 
 
 
   
12. Penerangan  
12.1.  Lampu di ruang produksi 
dan ruang penyimpanan 
tidak berpelindung   
 
 
  
X 
 
   - 2179 - 
12.2.  Intensitas cahaya di area 
pemeriksaan ante mortem 
dan post mortem  kurang 
dari 540 luks  
12.3.  Intensitas cahaya di area 
produksi kurang dari 220 
luks  
 
 
 
X 
 X 
 
 
13. Sirkulasi Udara  
13.1.  Sirkulasi udara tidak 
baik (pengap)  
13.2.  Udara mengalir dari 
daerah kotor ke daerah 
bersih   
X 
 
  
 
 
X   
14. Saluran pembuangan tidak 
lancar dan/atau tidak tertutup  X  
  
 
15. Tidak tersedia pasokan air 
bersih yang memadai   X  
 
16. Tidak tersedia pasokan listrik 
yang memadai   X  
 
17. Fasilitas Foot Dip  dan Cuci     - 2180 - 
Tangan  
 
17.1.  Pintu masuk ruang 
pengolahan tidak 
memiliki foot dip  
17.2.  Foot dip  tidak berfungsi 
baik (tidak berisi 
disinfektan)  
17.3.  Tidak memiliki fasilitas 
untuk membersihkan 
sepatu boot 
17.4.  Fasilitas cuci tangan 
tidak berfungsi atau 
tidak dilengkapi sabun 
cair, sanitiser dan 
petunjuk untuk mencuci 
tangan  
17.5.  Fasilitas cuci tangan 
dioperasikan dengan 
tangan   
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 - 2181 - 
 
 
18. Toilet  
18.1.  Tidak tersedia toilet 
untuk pekerja dalam 
jumlah cukup  
18.2.  Pintu berhubungan 
langsung dengan ruang 
produksi  
18.3.  Tidak dilengkapi dengan 
fasilitas untuk mencuci  
tangan, sabun cair dan 
sanitiser   
X 
 
 
 
 
 
X 
 
  
 
 
 
X 
 
 
 
 
   
19. Ruang Ganti Pakaian  
19.1.  Tidak ada  
19.2.  Tidak dipisahkan antara 
ruang ganti pakaian 
untuk pekerja di daerah 
kotor dari ruang ganti 
pakaian untuk pekerja di  
X 
X 
 
 
 
  
  - 2182 - 
daerah bersih  
19.3.  Jalur pekerja dari ruang 
ganti pakaian menuju 
ruang produksi melalui 
ruang terbuka di luar 
bangunan utama   
X 
20. Peralatan dan Wadah  
20.1.  Terbuat dari bahan yang 
tidak kedap air, mudah 
korosif, toksik, tidak 
mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
20.2.  Peralatan yang kontak 
langsung dengan produk 
tidak dicuci dan 
disanitasi setelah 
digunakan serta 
disimpan di tempat yang  
seharusny a 
   
X 
 
 
 
 
X 
  - 2183 - 
 
 
IV. Penanganan Produk  
21. Penyembelihan  
21.1.  Alat/Pisau yang 
digunakan untuk 
menyembelih atau 
mematikan tidak cukup 
panjang dan tidak tajam  
21.2.  Alat/Pisau yang 
digunakan dalam proses 
penyembelihan atau 
mematikan tidak dijaga 
tetap tajam antara 
penyembelihan tiap 
hewan   
X 
 
 
 
 
X   
 
22. Penanganan Dalam 
Penyelesaian Penyembelihan  
22.1.  Proses penyelesaian 
pemotongan dilakukan  
 
 
  
 
X 
   - 2184 - 
sebelum hewan mati 
sempurna  
22.2.  Tidak tersedia fasilitas 
air panas untuk 
membersihkan rambut  
22.3.  Temperatur di ruang 
penanganan karkas dan 
daging lebih dari 15ºC   
 
X 
 
  
 
 
 
 
X 
 
23. Cap/stempel dan Label  
23.1.  Karkas ternak 
ruminansia tidak dicap 
sebagai hasil 
pemeriksaan 
postmortem  
23.2.  Cap/stempel tidak 
terbuat dari bahan yang 
diperbolehkan untuk 
pangan    
X 
 
 
 
 
X 
   
24. Proses Penyembelihan dengan 
Pemingsanan (bagi RPH -B  
  
   - 2185 - 
yang melakukan proses 
pemingsanan sebelum 
penyembelihan)  
24.1.  Peralatan pemingsanan 
tidak ditempatkan di 
posisi yang benar pada 
kepala hewan pada saat 
proses pemingsanan  
24.2.  Waktu antara proses 
pemingsanan dan pro ses 
penyembelihan 
dilakukan lebih dari 30 
detik   
 
 
 
 
 
 
 
X  
 
 
X 
 
 
 
 
25. Proses Penyembelihan tanpa 
Pemingsanan  
25.1.  Waktu antara hewan 
yang  sudah direbahkan 
dan penyembelihan 
dilakukan lebih dari 30 
detik   
 
X 
 
 
  
 
 
 
 
 
   - 2186 - 
25.2.  Tidak dilakukan 
pemeriksaan refleks 
kornea atau 
pemeriksaan refleks 
kornea tidak dilakukan 
dengan teknik yang 
benar, sebelum dimulai 
proses penanganan lebih 
lanjut  X 
26. Transportasi/Alat angkut 
daging tidak mencegah 
kontaminasi   X 
  
V. Higiene Personel  
27. Kesehatan pekerja yang 
menangani langsung produk 
tidak diperiksa minimal 1 kali 
setahun   X 
  
28. Pekerja yang menangani 
langsung produk tidak 
mencegah terkontaminasinya  X 
  - 2187 - 
karkas, daging, dan jeroan dari 
bahaya biologis, kimiawi, 
dan/atau fisik  
29. Pekerja yang menangani 
langsung produk tidak 
mendapatkan pelatihan terkait 
higiene sanitasi  X  
  
VI. Higiene dan Sanitasi  
30. Penanganan Limbah dan 
Kotoran  
30.1.  Limbah & kotoran  tidak 
ditangani dengan baik  
30.2.  Fasilitas pembuangan 
sampah/kotoran  dalam 
ruang proses tidak 
tertutup   
 
 
 
X 
  
 
X 
  
 
31. Tidak memiliki Standard 
Operating Procedures  (SOP) 
pembersihan dan disinfeksi  X   
 
32. Program Pengendalian     - 2188 - 
Serangga, Rodensia dan/atau 
Binatang Pengganggu Lainnya  
32.1.  Tidak memiliki program 
tertulis dalam 
pengendalian serangga, 
rodensia dan binatang 
pengganggu lainnya  
32.2.  Pengendalian serangga, 
rodensia dan/atau 
binatang pengganggu 
lainnya di ruang 
produksi tidak dilakukan 
secara efektif   
 
 
X  
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
33. Bahan -Bahan Kimia  
33.1.  Bahan kimia dan/atau 
sanitiser tidak diberi 
label dan tidak disimpan 
pada ruang khusus dan 
terpisah dengan ruang 
yang lain   
X 
 
 
 
 
  
 - 2189 - 
33.2.  Penggunaan bahan 
kimia dan sanitiser yang 
tidak diizinkan dan tidak 
sesuai dengan 
persyaratan  X 
VII. Pengujian oleh Pihak Eksternak Terakreditasi  
34. Tidak ada pengujian 
keamanan pangan terhadap 
produk akhir di laboratorium 
minimal 1 kali setahun  X  
  
35. Tidak dilakukan pemeriksaan 
kualitas air bersih di 
laboratorium minimal 1 kali 
setahun   X  
 
36. Tidak ada pengujian 
laboratorium untuk melihat 
efektifitas program sanitasi di 
laboratorium  X   
 
37. Peralatan tidak dikalibrasi 
minimal 1 kali setahun   X  
 - 2190 - 
 
 
d. Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Rumah Potong Hewan Babi (RPH -B) 
 
1. Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor   37 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor   35 Penyimpangan  
2.  Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingka
t Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  Keterangan  
I ≤7 ≤3 Jumlah penyimpangan 
maksimal 10,  
mayor maksimal 3  
II ≤11 ≤8 Jumlah penyimpangan 
maksimal 19, mayor 
maksimal 8  
III  ≤16 Jumlah penyimpangan 
maksimal 36  
3.    Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat baik (kualifikasi ekspor)  - 2191 - 
b. Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
2) Pengawasan  
a) Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Provinsi/kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan 
kewenangannya.  
b) Pengawasan dilakukan terhadap:  
1. Pemenuhan aspek administratif dan teknis;  
2. Pemenuhan penerapan standar teknis Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam waktu yang ditentukan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan,  
c) Pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat NKV yang diperoleh dengan melakukan surveilans 
dan evaluasi NKV;  
d) Surveilans dan evaluasi dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Auditor NKV Propinsi dan Auditor Ditjen 
PKH;  
e) Hasil pengawasan dapat ber upa: 
1. NKV tetap;  
2. Perubahan NKV;  
3. Pencabutan NKV;  
f) Hasil pengawasan yang menyebabkan perubahan NKV diterbitkan NKV baru  - 2192 - 
 
 
 
4) Pemenuhan Kewajiban  
a) Pemenuhan komitmen untuk izin usaha RPH berupa pernyataan mempunyai tenaga: Dokter Hewan sebagai 
pelaksana dan penanggung jawab teknis kesehatan masyarakat veteriner; pemeriksa daging, juru sembelih 
halal bagi komoditas yang dipersyaratkan  dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 14 hari  
b) Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan (NKV) dengan jangka waktu 
pemenuhan kewajiban dalam pembinaan 5 tahun ditambah 1 tahun untuk mendapatkan NKV  
c) Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan dieksport dengan jangka waktu 
pemenuhan kewajiban 1 tahun  
d) Wajib memenuhi standar NKV min imal Level II untuk unit usaha yang produknya akan dilalulintaskan antar 
propinsi dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun  
e) Memiliki layout/desain bangun dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun  
f) Memiliki rancangan penanganan limbah denganjang ka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun  
g) Pelaporan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban selama masih dalam jangka waktu berlaku NKV (5 
Tahun). Laporan yang diberikan berupa data produksi secara harian/mingguan/bulanan yang dilaporkan 
secara daring/luring.  
 
 - 2193 - 
 
 
 
STANDAR USAHA KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS  
NO KBLI 10120  
KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelengggaraan usaha kegiatan 
rumah potong dan pengepakan daging unggas meliputi : Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah 
potong unggas dan pengepakan daging unggas  
2 Istilah dan 
Definisi  1) Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.  
2) Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan us aha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu.  
3) Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial 
atau Operasional.  
4) Rumah Potong Hewan Unggas yang selanjutnya disebut RPHU adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan 
dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat 
umum  - 2194 - 
5) Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan, termasuk ayam, bebek, burung dara, 
kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.  
6) Pemotongan hewan Unggas adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan 
ante-mortem , penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post-mortem   
7) Penyembelihan hewan Unggas adalah kegiatan mematikan hewan hi ngga tercapai kematian sempurna dengan 
cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam  
8) Penanganan daging hewan adalah kegiatan yang meliputi pembagian karkas, pembagian potongan daging, 
pembekuan, pendinginan, penga ngkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging  
9) Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh manajemen RPH yang 
bertanggung jawab dalam pemeriksaan ante mortem dan post mortem serta pengawasan di bidang Kesehatan 
Masyarakat veteriner.  
3 Penggolongan 
Usaha  - 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  1) Persyaratan Teknis adalah persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memiitigasi resiko 
yang dapat dihasilkan oleh proses produksi;  
2) Persyaratan Teknis tersebut meliputi  
a) Surat pernyataan mempunyai tenaga kerja paling sedikit:  
1. dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggungjawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat - 2195 - 
veteriner,  
2. pemeriksa daging ( keurmaster ) dan animal welfare officer (AWO), dan  
3. juru sembelih halal  
 
b) Memenuhi persyaratan teknis lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan disain bangunan, peralatan;  
c) Memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan 
kesejahteraan hewan;  
d) Memperkerjakan paling kurang satu dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung  jawab tekni s 
pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH;  
e) Mempekerjakan paling kurang satu orang tenaga pemeriksa daging ( keurmaster ) dan animal welfare officer 
(AWO) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis;  
f) Mempekerjakan paling kurang dua orang juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan;  
3) Persyaratan teknis tersebut disampaikan dengan mengisi Kuisioner Data Khusus  
4) Persyaratan Cara Produksi yang Baik  
a) Praktik Veteriner yang Baik ( Good Veterinary  Practices ) 
1. setiap hewan yang datang disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan 
(SKKH).  
2. melakukan pencatatan kesehatan ternak.  
3. pemeriksaan ante mortem  dan post mortem  dilakukan secara teratur dan terdokumentasi den gan baik.  - 2196 - 
4. ada perlakuan khusus yang menjamin hewan sakit/hewan yang diduga sakit/hewan mati agar tidak 
masuk ke dalam rantai pangan.  
 
 
b) Biosekuriti  
1. keranjang unggas hidup yang baru datang tidak disatukan dengan keranjang unggas hidup yang sudah 
ada di area peristirahatan.  
2. keranjang unggas hidup dan permukaan alat  transportasi unggas yang kontak dengan keranjang unggas 
hidup dicuci atau dibersihkan sebelum keluar dari Rumah Potong Hewan Unggas (RPH -U). 
3. kompleks RPH -U harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya unggas hidup 
dengan keluarnya karkas, daging, dan jeroan.  
c) Kesejahteraan Hewan  
1. sebelum penyembelihan unggas diistirahatkan sekurang -kurangnya 30 menit.  
2. tersedia blower atau kipas angin di area peristirahatan unggas hidup yang memadai dan berfungsi 
dengan baik saat unggas diistirahatkan.  
3. jumlah karkas yang memar sebanyak -banyaknya 5% dari jumlah pemotongan.  
4. atap di area peristirahatan terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi hewan dengan  baik dari 
panas dan hujan.  
5. penurunan keranjang unggas hidup dari alat angkut dilakukan dengan memperhatikan aspek 
kesejahteraan hewan.  - 2197 - 
6. penggantungan unggas pada alat penggantung sebelum disembelih dilakukan dengan memperhatikan 
aspek kesejahteraan hewan.  
 
 
d) Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan  
1. Bangunan   
a. Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
b. Terdapat pemisahan fisik antara RPH -U, RPH -R, dan RPH -B. 
c. Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH -U paling kurang meliputi bangunan utama, area 
penurunan dan pengistirahatan unggas, tempat penanganan jeroan, area pemuatan karkas/daging 
unggas ke dalam alat angkut ( loading ), fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak 
dapat dimanfaatkan atau i nsinerator, penanganan limbah padat dan cair, dan gudang penyimpanan 
(kemasan, bahan kimia, dan peralatan pendukung).  
d. Bangunan utama RPH -U harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.  
e. Dalam kompleks RPH -U yang menghasilkan pro duk akhir berupa karkas/daging unggas segar harus 
memiliki ruang penyimpanan dingin ( chiller ) dan apabila produk akhir berupa karkas/daging unggas 
beku ( frozen ) harus memiliki ruang pembekuan cepat ( blast freezer ) dan ruang penyimpanan beku 
(cold storage ). 
f. Daerah kotor meliputi penurunan keranjang unggas hidup dan penggantungan unggas sebelum - 2198 - 
disembelih, penyembelihan dan area pengeluaran darah, perendaman air panas dan pencabutan 
bulu, pengeluaran jeroan, pemisahan kepala dan kaki, serta pemeriksaan post m ortem .  
g. Daerah bersih meliputi area untuk pencucian dan pendinginan karkas, pemotongan karkas, 
pemisahan tulang dari daging ( deboning section ), penimbangan, seleksi karkas, serta pengemasan 
dan pelabelan karkas/daging.  
h. Tata ruang didesain sedemikian rupa a gar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang 
cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan 
besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan.  
i. Dinding paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari ba han kedap air, tidak mudah korosif, tidak 
toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta tidak mudah 
mengelupas.  
j. Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat 
untuk meletakka n barang.  
k. Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, landai ke arah 
saluran pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi.  
l. Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika l antai terbuat 
dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup 
dengan bahan kedap air.  
m. Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung.  
n. Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung.  - 2199 - 
o. Area pemotongan dan pengeluaran darah harus dilengkapi dengan fasilitas penampungan darah 
sementara untuk mencegah darah masuk ke saluran pembuangan limbah cair.  
 
 
p. Langit -langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensa si dalam ruangan, terbuat 
dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau 
celah terbuka.  
q. Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas 
cahaya 540 luks untuk area pemeriksa an post mortem  dan 220 luks untuk area proses pemotongan.  
r. Lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah pencemaran 
fisik terhadap produk.  
s. Bangunan dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik.  
t. Desain bangunan mampu me ncegah masuknya dan bersarangnya serangga, rodensia, burung, 
dan/atau binatang pengganggu lainnya.  
u. Kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, terbuat dari 
bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan k eras, mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi.  
v. Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai 
sebagai tempat untuk meletakkan barang.  
2. Fasilitas  - 2200 - 
a. Tersedia air bersih yang memadai.  
b. Es yang digunakan terbuat dari air bersih dan ditangani dengan baik.  
c. Tersedia sumber listrik yang memadai.  
d. Lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring.  
e. Bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga 
kebersihannya.  
f. Pintu kamar mandi/toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi.  
g. Ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dan di daerah bersih terpisah.  
h. Ruang ganti pakaian kerja terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari l uar 
bangunan.  
i. Memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu boot dan fasilitas Foot  Dip pada pintu masuk ruang 
produksi yang berfungsi baik (berisi disinfektan).  
j. Memiliki fasilitas cuci tangan pada toilet dan ruang produksi yang berfungsi dengan baik, tidak   
dioperasikan  dengan tangan dan tersedia air bersih, dilengkapi sabun cair dan sanitiser serta 
petunjuk untuk mencuci tangan.  
3. Peralatan  
a. Seluruh peralatan, wadah, dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari 
kayu dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi 
serta mudah dirawat.  
b. Seluruh peralatan logam yang kontak dengan d aging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak - 2201 - 
mudah berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi.  
c. Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus food grade  (aman untuk 
pangan).  
d. Peralatan untuk m embersihkan dan mendisinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah 
cukup sehingga proses pembersihan dan disinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara 
baik dan efektif.  
e. Desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya k ontaminasi silang saat 
difungsikan.  
f. Peralatan dan wadah yang kontak dengan daging harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering 
sebelum digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan.  
e) Penanganan Daging  
1. penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal yang tersertifikasi sesuai dengan prosedur 
penyembelihan halal.  
2. pisau yang digunakan menyembelih cukup panjang dan tajam selama proses penyembelihan.  
3. penyembelihan dapat dilakukan dengan pemingsanan atau ta npa pemingsanan terlebih dahulu.  
4. penyembelihan unggas dengan pemingsanan dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan 
hewan. Untuk pemingsanan ayam besaran voltase yang digunakan 15 - 80 Volt dengan kuat arus 0,1 - 
0,5 Ampere dalam waktu selama 3 - 22 detik.  
5. juru sembelih halal harus memastikan hewan masih hidup setelah proses pemingsanan sebelum 
disembelih.  - 2202 - 
6. dilakukan pemeriksaan kesempurnaan penyembelihan dan tindakan koreksi apabila diperlukan.  
7. unggas yang telah disembelih dicelupkan pada air panas  dengan suhu 52 – 700C selama 1,5 – 2 menit 
sebelum pencabutan bulu.  
8. setelah pencabutan bulu dilakukan pengeluaran jeroan, pelepasan kepala dan kaki.  
9. penanganan karkas dan daging dilakukan dalam rantai dingin meliputi pemotongan bagian -bagian 
karkas, pelep asan tulang, pengemasan, pembekuan, dan pelabelan.  
10. temperatur di ruang penanganan karkas dan daging tidak lebih dari 15ºC.  
11. rumah Potong Hewan Unggas yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin harus memiliki ruang 
penyimpanan berpendingin yang mampu mencapa i dan mempertahankan secara konstan temperatur 
daging pada 0 -4ºC ( chilled meat ) atau -10ºC ( frozen ), serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan 
sirkulasi udara.  
12. ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan termometer atau display temperatur yang m udah 
dibaca.  
13. karkas dan daging unggas harus dikemas atau dalam wadah untuk mencegah kontaminasi silang.  
14. karkas dan daging unggas yang dihasilkan disertai label pada kemasannya yang memuat informasi 
untuk ketelusuran.  
15. penyimpanan produk pada chiller atau cold storage  tidak kontak langsung dengan lantai, dinding dan 
langit -langit.  
16. alat angkut karkas dan daging unggas dapat mempertahankan temperatur produk sesuai dengan yang 
dipersyaratkan.  - 2203 - 
f)  Higiene Personel  
1. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun.  
2. pekerja yang menangani langsung produk mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi.  
3. pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya.  
4. perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron 
plastik, tutup kepala, dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap 
pekerja.  
5. selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat 
mengk ontaminasi produk.  
g) Higiene Sanitasi  
1. tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran.  
2. sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didesain agar aliran limbah 
mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak 
menimbulkan bau, dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia.  
3. memiliki Standard Operating Procedures  (SOP) pembersihan dan disinfeksi.  
4. bahan pembersih, desinfektan/sanitiser, dan bahan -bahan kimia harus berada dalam wad ah yang utuh 
(tidak bocor) dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi, 
dan petunjuk cara pemakaian.  
5. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan (diizinkan).  
6. memiliki program tertu lis dalam pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu - 2204 - 
lainnya yang dilakukan secara efektif.  
h) Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi  
1. pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi 
minimal 1 (satu) kali setahun.  
2. jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana, 
seperti uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah, pengujian cemaran 
mikroba seperti Total Plate Count  (TPC), Coliform, E. coli, Staphylococcus  sp., Salmonella  sp., serta 
pengujian parasit.  
3. pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali 
setahun.  
4. pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi dilakukan di laboratorium eksternal 
terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.  
5. alat ukur temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakraditasi minimal 1 (satu) kali setahun.  
6 Sarana  1) Persyaratan Lokasi  
a) tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya;  
b) tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;  
c) mempunyai sumber air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan unggas dan kegiatan 
pembersihan serta desinfeksi; dan  
d) mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH -U; 
e) sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) dan Rencana Detil Tata Ruang Daerah (RDTRD) - 2205 - 
atau daerah yang diperuntukkan sebagai kawasan agribisnis;  
f) Mempunyai akses jalan yang dapat dilalui kendaraan pengan gkut unggas dan kendaraan daging unggas;  
g) memiliki saluran untuk pembuangan limbah akhir  yang sudah diolah (sungai atau kali);  
 
2) Persyaratan sarana pendukung  
RPH harus dilengkapi dengan sarana/prasarana pendukung paling kurang:  
a) akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan 
kendaraan daging,  
b) Tersedia air yang memenuhi persyaratan baku mutu air besih dalam jumlah yang cukup, paling kurang 
10 liter/ekor/hari,  
c) sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus, paling kurang:  
1. RPHU Skala < 500 ekor/hari 1 phase (maksimum 5.500 w)  
2. RPHU Skala 500 -1.000 ekor/hari 1 phase (maksimum 5.500 w)  
3. RPHU Skala 1.000 -5.000 ekor/hari 1 phase (maksimum 5.500 w)  
4. RPHU Sk ala 5.000 -10.000 ekor/hari 3 phase (lebih dari 5.500 w)  
5. RPHU Skala > 10.000 ekor/hari 3 phase (lebih dari 5.500 w)  
d) Memiliki fasilitas sistem pengelolaan limbah padat dan cair;  
 
3) Persyaratan Tata Letak, Disain dan Konstruksi  
a) Lahan memiliki pagar untuk mencegah masuknya hewan lain selain unggas yang akan dipotong;  - 2206 - 
b) Memiliki pintu keluar masuk yang diawasi;  
c) Memiliki drainase yang baik (mengalir)  
d) Memiliki Layout/desain bangun sesuai kapasitas dan proses produksi;  
e) Tempat pengistirahatan  
1. Terlindung dari sinar matahari dan hujan  
2. Memiliki sirkulasi  udara yang baik  
3. untuk skala >10.000 ekor ayam diistirahatkan dalam ruang gelap  
4. Diberikan angin dan penyemprotan air (fogging) (skala >500 ekor)  
f)  Bangunan utama  
1. Terdiri dari area kotor dan bersih yang terpisah secara fisik  
2. Ruang Kotor terdiri atas tempat untuk proses:  
a. penurunan keranjang unggas;  
b. pemeriksaan antemortem;  
c. penggantungan unggas sebelum dipotong;  
d. penenangan ayam dalam ruang gelap (untuk pemotongan > 10.000 ekor/hari)  
e. pemingsanan (stunning);  
f. penyembelihan dan area pengeluaran darah;  
g. perendaman air panas dan pencabutan bulu;  
h. pengeluaran jeroan (termasuk pemisahan kepala dan kaki apabila diperlukan); dan  
i. pemeriksaan postmortem.  - 2207 - 
j. pencucian awal  
k. penanganan jeroan  
3. Ruang  bersih terdiri atas tempat untuk proses:  
a. pencucian akhir   
b. pendinginan karkas  
c. penirisan karkas  
d. seleksi karkas  
e. proses lanjutan (pemotongan karkas dan pemisahan tulang dari daging) pada tempat terpisah  
f. pengemasan dan pelabelan karkas/daging  
g. metal detector  
h. Memiliki ruang khusus pencucian keranjang karkas produksi dan peralatan di dalam ruang 
produksi, jika pemotongan >5.000 ekor/hari.  
i. Memiliki ruang khusus pencucian keranjang karkas ekspedisi dan peralat an di area loading , jika 
pemotongan >5.000 ekor/hari.  
j. Memiliki gudang penyimpanan khusus bahan pengemas dan peralatan pendukung, jika 
pemotongan >5.000 ekor/hari  
k. Memiliki gudang penyimpanan bahan kimia, jika pemotongan >5.000 ekor/hari  
l. Memiliki gudang pen yimpanan peralatan sanitasi, jika pemotongan >5.000 ekor/hari  
4. Memiliki fasilitas rantai dingin  
a. penyimpanan dingin ( chiller ) dengan:  - 2208 - 
1. suhu ruang 0 -2°C 
2. target akhir suhu internal karkas maksimum 7°C  
b. pembekuan cepat ( air blast freezer) dengan:  
1. suhu ruang maksimum -35°C dengan kecepatan udara minimal 4m/detik  
2. suhu internal karkas maksimum -12°C harus tercapai dalam waktu maksimal 8 jam.  
c. penyimpanan beku ( cold storage ) dengan:  
1. suhu ruang maksimum -18°C 
2. suhu internal karkas maksimum -12°C  
d. ruang pengeluaran produk akhir ( loading area ) dengan suhu maksimum 15°C.  
5. Peralatan  
a. Seluruh peralatan pendukung dan penunjang harus terbuat dari bahan yang tidak mudah 
korosif, mudah dibersihkan dan didisinfeksi serta mudah dirawat;  
b. Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari 
kayu dan bahan -bahan yang bersifat toksik  tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi serta mudah dirawat;  
c. Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang 
tidak mudah berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didisinfeksi 
serta mudah dirawat;   
d. Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan j eroan harus food grade  (aman untuk 
pangan);  - 2209 - 
e. Peralatan untuk membersihkan dan mendisinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia  dalam 
jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan disinfeksi bangunan dan peralatan dapat 
dilakukan secara baik dan efektif;  
 
g) Bangunan pendukung  
Bangunan pendukung terdiri atas:  
1. kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan;  
2. kantin dan fasilitas ibadah >10.000 ekor/hari  
3. ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi (locker)/ruang ganti pakaian 
>10.000 ekor/hari  
4. kamar mandi dan WC;  
5. fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan, jika pemotongan 
>10.000 ekor/hari  
6. fasilitas penanganan limbah padat dan cair;  
7. rumah jaga;  
8. fasilitas pencucian keranjang unggas dan kendaraan, jika pem otongan >5.000 ekor/hari  
h) Penanganan limbah  
1. RPHU harus memiliki fasilitas penanganan limbah.  
2. Limbah RPHU terdiri dari  
a. Bulu: bulu akan disedot dan air saringan akan masuk ke dalam IPAL  - 2210 - 
b. Darah hasil penyembelihan  
c. Kotoran ayam: jika pemotongan >10.000 ekor/hari harus memiliki septic tank khusus kotoran 
ayam  
3. Air limbah produksi yang masuk ke dalam IPAL: air saringan bulu, air yang mengandung klorin.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  1) Memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan 
setiap personil;  
2) Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha harus mempunyai keterampilan sesuai bidang tugasnya dan 
memahami resiko pekerjaan;  
3) Sumber daya manusia yang harus dimiliki sekurang -kurangnya:  
a) Dokter hewan non ASN sebagai penanggung jawab teknis;  
b) Dokter hewan berwenang yang bertanggung jawab dalam pengawasan di bidang kesehatan masyarakat 
veteriner;  
c) Pekerja yang sudah mendapatkan pelat ihan tentang praktek higiene dan sanitasi;  
d) Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang melaksanakan pemeriksaan ante mortem  dan post 
mortem;  
e) Penanggung jawab penerapan kesejahteraan hewan (AWO);  
f) Bila menggunakan alat pemingsanan, petugas telah mendapat kan pelatihan operator alat pemingsanan;  
g) Juru sembelih halal yang memiliki sertifikat kompetensi juru sembelih halal minimal dua orang.  - 2211 - 
8 Pelayanan  Pelayanan minimum yang harus disediakan oleh Pelaku usaha rumah potong hewan adalah:  
1) Penyembelihan dilakukan mengikuti SNI 99003 -2018 tentang Penyembelihan halal pada hewan ruminansia.  
2) Untuk menjamin penyembelihan halal RPH harus memiiliki minimal dua (2) orang Juru Sembelih Halal.  
3) Tersedianya informasi produk dan layanan konsumen  
 
 
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  1) Rumah potong hewan unggas harus memiliki Nomor Kontrol Veteriner setelah jangka waktu yang ditentukan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan,  
2) Karkas/daging yang dihasilkan dari rumah potong hewan unggas harus memiliki nomor registrasi setelah 
jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  1) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
a) Perencanaan  
b) Pengelolaan  
c) Komunikasi pelanggan  
d) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan  
e) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
2) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang  efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk  - 2212 - 
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
3) Pelaporan  
Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala kepada pemberi izin dan pelaporan lain berdasarkan 
peraturan perundang -undangan.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  1) Penilaian Kesesuaian  
a) Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan mengajukan permohonan kepada 
gubernur secara daring/luring;  
b) Permohonan disampaikan dengan melampirkan  persyaratan administrasi dan teknis yang dibuktikan dengan 
pernyataan pemenuhan komitme n persyaratan teknis;  
c) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan 
administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.  
1. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak  lengkap atau tidak benar, Dinas 
Daerah Provinsi menolak dan mengembalikan permohonan secara daring/luring;  
2. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi 
meneruskan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner.  
d) Penilaian kesesuaian penerapan persyaratan teknis di unit usaha produk hewan dilakukan oleh Auditor NKV 
dengan memperhatikan:  
1. Kuisioner Data Umum Unit Usaha Produk Hewan;  
2. Kuisioner Data Khusus Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan; dan  
3. Pemeriksaan kelayakan dasar penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan.  - 2213 - 
Penilaian kesesuaian penerapan teknis tersebut dilakukan dengan mengggunakan kuesioner sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
1.  Tabel  Data Umum  
 
1.   Nama Unit Usaha 
(Perusahaan)  ……………………………………….  
2.   Jenis Unit Usaha  ……………………………………….  
3.   Alamat:  
a.  Kantor Pusat     
b.  Unit Usaha   
……………………………………….  
……………………………………….  
4.  Perizinan Usaha:  
d. Izin Usaha 
Peternakan/ RPH  
e. SIUP   
……………………………………….  
……………………………………….  
……………………………………….  - 2214 - 
f. NPWP  
5.  Penanggung Jawab 
Teknis  
c. Nama  
d. Gelar   
……………………………………….  
……………………………………….  
6.   Riwayat Unit Usaha/ 
Perusahaan  
c. Tahun Unit Usaha 
didirikan  
d. Tahun mulai 
beroperasi/produksi   
 
……………………………………….  
……………………………………….  
7. Kapasitas   
(disesuaikan dengan 
jenis unit usaha*) :      ……………………………………ekor/hari atau 
kg/hari atau ton/hari atau liter/hari  
8. Produksi rata -rata per 
hari ( disesuaikan 
dengan jenis unit usaha ) ……………………………………….  
9. Jenis Produk Akhir  
      (disesuaikan dengan 
jenis unit usaha)  a.  …………………………………  
b.  …………………………………  
c.  …………………………………  - 2215 - 
10.  Pemasaran Produk ke :  
       (disesuaikan dengan 
jenis  unit usaha ) Jenis Produk  Negara Tujuan  
(%) 
a. Luar Negeri    
   
   
b. Dalam Negeri    
   
   
11.Merk Dagang   
(disesuaikan dengan 
jenis unit usaha )  a. …………………………………  
b. …………………………………  
c. ………………………………....  
12.  Jumlah Karyawan :  Laki-laki Perempuan  
Pengolahan  Adm Pengolahan  Adm 
    
13 Penanggung Jawab:   
 e. Unit Usaha  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 f. Produksi  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  - 2216 - 
 g. Mutu  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 h. Higiene Sanitasi  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
14. Asal Bahan Baku 
Produk Asal Hewan 
yang Digunakan:  
d. Dari perusahaan 
sendiri  
e. Dari anak 
perusahaan  
4) Nama   
5) Alamat  
6) Jenis bahan baku:  
f. Dari pemasok/ 
supplier:  
4) Nama   
5) Alamat  
6) Jenis bahan baku:   
 
…………………………………  
 
…………………………………  
…………………………………  
…………………………………  
 
……………………………………  
……………………………………  
……………………………………  
15. Suplai air bersih  - 2217 - 
berasal dari:  
e. Air Tanah:  
1) Sumur Dangkal  
2) Sumur Dalam  
3) Danau  
4) Sungai  
g. Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM)  Kapasitas ..............................m3/hari  
 
 
 
Kapasitas ..............................m3/hari  
16.  Es berasal dari:  
d. Produksi Sendiri  
e. Membeli dari:  
1) ............................  
2) ............................  
f.  Bentuk es:  
1) Balok  
2) Curah   
Kapasitas.........................ton/hari  
 
Volume............................ton/hari  
 
 
Volume............................ton/hari 
Volume............................ton/hari  
 
17.  Kebutuhan es rata -rata 
per hari ( disesuaikan 
dengan jenis unit Volume............................ton/hari  - 2218 - 
usaha ) 
18.  Sistem Pembekuan 
Produk ( disesuaikan 
dengan jenis unit 
usaha ) 
 a. Air Blast Freezer  (ya/tidak) *  
b. Contact Plate Freezer (ya/tidak)*  
c. Brine Freezer  ( ya/tidak) *  
d. Cryogenic Freezer   (ya/tidak)*  
e. Individual Quick Freezer (ya/tidak)*  
*) Coret yang tidak perlu.  
 
2.  Tabel Data Khusus  
 
1) Unit Usaha sudah mempunyai 
Standard Operating Procedures  
(SOP) atau Panduan Mutu  (ada/tidak ada) *  
2) Dokter Hewan yang tidak 
berstatus pegawai negeri sipil 
sebagai Penanggung Jawab Teknis 
(khusus untuk unit usaha yang 
dipersyaratkan)  
a. Rumah Potong Hewan  
b. budidaya Unggas Petelur  (ada/tidak ada) *  
Nama:  - 2219 - 
c. budidaya Ternak Perah  
d. Gudang Berpendingin (bagi 
unit usaha pemasukan produk 
hewa n) 
3) Dokter hewan berwenang yang 
bertanggung jawab dalam 
pengawasan di bidang kesehatan 
masyarakat veteriner  (ada/tidak ada) *  
Nama:  
4) Unit Pengolahan sudah 
menerapkan Sistem Jaminan 
Keamanan Pangan? Jika sudah, 
sebutkan ruang lingkupnya.  (ada/tidak ada) *  
 
 
5) Apakah pekerja sudah 
mendapatkan pelatihan tentang 
praktek higiene?  
Jika sudah, siapa penyelenggara, 
tenaga pelatih, waktu dan tempat 
pelaksanaan?  
Berapa orang dan bagian apa saja 
yang terlibat dalam pelatihan ?  (iya/tidak) *  - 2220 - 
6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?  Nama Unit Usaha:  
No NKV/ establisment number  
7) Memiliki SOP Kesrawan untuk 
Unit Usaha budidaya dan RPH  (ada/tidak ada) *  
8) Memiliki sertifikat kompartemen 
untuk Unit Usaha budidaya Ayam 
Petelur  
 (ada/tidak ada)*  
9) Memiliki Dokter hewan dan/atau 
paramedik veteriner yang 
melaksanakan pemeriksaan ante 
mortem  dan post mortem  untuk 
Unit Usaha Rumah Potong Hewan 
Ruminansia/Babi/Unggas   (ada/tidak ada)*  
Nama Dokter Hewan:  
 
Nama Paramedik:  
10) Hasil pemeriksaan laboratorium 
untuk Unit Usaha Pengeluaran 
Produk Hewan  (ada/tidak ada)*  
 
Keterangan:  
a. apabila pertanyaan dianggap tidak jelas dengan jenis unit usaha, maka pertanyaan cukup dijawab dengan TS 
(Tidak sesuai)  - 2221 - 
b. *) Coret yang tidak perlu.  
 
 
 
 
 
 
 
3.  Lembar Pemeriksaan Kelayakan Dasar Unit Usaha Rumah Potong Hewan Unggas (RPH -U) 
      a.  Daftar Audit Kelayakan Dasar  
  
Aspek yang dinilai  MN MY OK Ketera -
ngan  
I. Praktik Veteriner yang Baik ( Good Veterinary Practices ) 
1. Pemeriksaan Ante mortem  dan Post 
mortem  
I.1. Pemeriksaan ante mortem  tidak 
dilakukan secara teratur  
I.2. Pemeriksaan ante mortem  tidak 
terdokumentasi dengan baik   
 
 
 
X 
  
 
X 
 
 
   - 2222 - 
I.3. Pemeriksaan post mortem  tidak 
dilakukan secara teratur  
I.4. Pemeriksaan post mortem  tidak 
terdokumentasi de ngan baik   
 
X X 
2. Tidak ada perlakuan khusus yang 
menjamin hewan sakit/hewan yang 
diduga sakit/hewan mati masuk ke 
dalam rantai pangan  X    
II. Biosekuriti  
3. Setiap hewan yang datang tidak 
disertai dengan Sertifikat 
Veteriner atau Surat Keterangan 
Kesehatan Hewan (SKKH)   X   
4. Keranjang unggas hidup dan 
permukaan alat  transportasi 
unggas yang kontak dengan 
keranjang unggas hidup tidak 
dicuci atau dibersihkan sebelum 
keluar dari RPH -U  X   
III. Kesejahteraan Hewan  - 2223 - 
5. Sebelum penyembelihan unggas 
diistirahatkan kurang dari 30 
menit  X    
6. Blower  atau kipas angin di area 
peristirahatan unggas tidak 
tersedia dan tidak memadai atau 
tidak difungsikan dengan baik 
saat unggas diistirahatkan  X    
7. Ditemukan memar pada karkas 
lebih dari 5% dari jumlah 
pemotongan   X   
IV.  Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan  
8. Lokasi Unit Usaha dan Lingkungan  
8.1 Terdapat debu yang berlebihan 
di jalanan dan tempat parkir  
8.2 Tidak ada pemisahan fisik 
antara RPH -B, RPH-R, dan 
RPH-U 
8.3 Sistem pembuangan limbah 
cair/saluran tidak baik   
X 
 
 
 
 
X  
 
 
X 
  
 
 
 
 
  - 2224 - 
9. Kotor dan tidak terawat  X    
10. Konstruksi Bangunan Utama  
10.1  Tidak dilakukan pemisahan 
secara fisik antara ruang 
bersih dari ruang kotor  
10.2  Konstruksi bangunan tidak 
mencegah masuk dan 
bersarangnya serangga dan 
rodensia  
10.3  Ruang produksi berhubungan 
langsung dengan 
toilet/kamar mandi, tempat 
ganti pakaian, tempat tinggal, 
garasi dan bengkel  X  
X 
 
 
X 
 
 
 
X   
11. Langit -Langit Ruang Produksi  
11.1  Tidak bebas dari 
kemungkinan cat atau 
material lain rontok/jatuh  
11.2  Terdapat kondensasi di 
langit -langit atau langsung di   
X 
 
 
X   - 2225 - 
atas karkas/daging tidak 
dikemas atau yang 
memungkinkan produk 
tercemar  
12. Dinding Ruang Produksi  
12.1.  Dinding pada ruang kotor 
setinggi kurang dari 3 meter 
terbuat dari bahan yang tidak 
kedap air  
12.2.  Dinding pada ruang produksi 
terbuat dari bahan yang tidak 
kedap air, retak, berlubang, 
bersifat toksik, tidak mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi  
12.3.  Ada bagian dindi ng yang 
memungkinkan untuk 
meletakkan/ menyimpan 
barang/peralatan  
12.4.  Pertemuan antara dinding 
dan dinding tidak lengkung   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
  
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
   - 2226 - 
13. Lantai Ruang Produksi  
13.1.  Terbuat dari bahan yang 
tidak kedap air, retak, 
berlubang dan tidak mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi  
13.2.  Pertemuan antara lantai dan 
dinding tidak lengkung  
13.3.  Air tidak mengalir ke 
saluran pembuangan, 
terdapat banyak kotoran, 
darah, genangan air atau 
limbah cair di atas lantai   
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
  
X 
 
 
 
X 
 
 
   
14. Penerangan  
14.1  Lampu di ruang produksi dan 
ruang penyimpanan tidak 
berpelindung  
14.2  Intensitas cahaya di area 
pemeriksaan ante mortem dan 
post mortem  kurang dari 540 
luks   
 
 
 
 
 
 
  
X 
 
 
X 
 
   - 2227 - 
14.3  Intensitas cahaya di area 
produksi kurang dari 220 
luks X 
 
15. Sirkulasi Udara Di Ruang Produksi  
15.1.  Sirkulasi udara tidak baik 
(pengap)  
15.2.  Udara mengalir dari daerah 
kotor ke daerah bersih  
15.3.  Terjadi akumulasi  kotoran 
atau kondensasi di ruang 
proses pengolahan dan 
penyimpanan produk   
 
X 
 
 
 
 
X 
  
 
 
 
X   
16. Saluran pembuangan tidak lancar 
dan/atau tidak tertutup  X    
17. Pasokan Air Bersih dan Es  
17.1.  Tidak tersedia pasokan air 
bersih yang memadai  
17.2.  Es yang digunakan tidak 
terbuat dari air bersih  
17.3.  Es yang bersentuhan dengan   
X 
 
X 
 
X   - 2228 - 
produk tidak ditangani dengan 
baik (misalkan wadah atau 
alas kotor)   
 
18. Tidak tersedia pasokan listrik yang 
memadai untuk operasional RPH -
U  X   
19. Ruang Ganti Pakaian  
19.1.  Tidak ada  
19.2.  Tidak dipisahkan antara 
ruang ganti pakaian untuk 
pekerja di daerah kotor dari 
ruang ganti pakaian untuk 
pekerja di daerah bersih  
19.3.  Jalur pekerja dari ruang 
ganti pakaian menuju ruang 
produksi melalui ruang 
terbuka di luar bangunan 
utama   
X 
X 
 
 
 
 
X  
  
20. Fasilitas Foot Dip  dan Cuci Tangan  
20.1.  Pintu masuk ruang produksi  
X  
   - 2229 - 
tidak memiliki foot dip  
20.2.  Foot dip  tidak berfungsi baik 
(tidak berisi disinfektan)  
20.3.  Tidak memiliki fasilitas untuk 
membersihkan sepatu boot  
20.4.  Fasilitas cuci tangan tidak 
berfungsi atau tidak 
dilengkapi sabun cair, 
sanitiser dan petunjuk untuk 
mencuci tangan  
20.5.  Fasilitas cuci tangan 
dioperasikan dengan tangan   
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
  
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
21. Toilet  
21.1  Tidak tersedia toilet untuk 
pekerja dalam jumlah cukup  
21.2  Pintu berhubungan langsung 
dengan ruang produksi  
21.3  Tidak dilengkapi dengan 
fasilitas untuk mencuci  
tangan dalam toilet   
X 
 
 
 
X 
 
  
 
 
X 
 
 
 
   - 2230 - 
21.4  Tidak tersedia air bersih yang 
memadai, tidak dilengkapi 
sabun cair dan sanitiser  serta 
petunjuk untuk mencuci 
tangan  X  
22. Peralatan dan Wadah  
22.1.  Terbuat dari bahan yang 
tidak kedap air, mudah 
korosif, toksik, tidak mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi  
22.2.  Peralatan yang kontak 
langsung dengan produk 
tidak dicuci dan disanitasi 
setelah digunakan serta 
disimpan di tempat yang  
seharusnya  
22.3.  Peralatan yang tidak kontak 
langsung dengan produk 
tidak dicuci dan disanitasi 
setelah digunakan serta tidak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
  
X 
 
 
 
 
X   - 2231 - 
disimpan di tempat yang  
seharusnya   
 
V. Penanganan Produk  
23. Penyembelihan  
23.1  Penyembelihan tidak 
dilakukan oleh Juru 
Sembelih Halal yang 
tersertifikasi  
23.2  Penyembelihan tidak 
mengikuti prosedur 
penyembelihan halal  
23.3  Pisau yang digunakan dalam 
proses penyembelihan tidak 
dijaga tetap tajam antara 
penyembelihan tiap hewan   
X 
 
 
 
 
 
 
X  
 
 
 
 
X 
 
 
   
24. Penanganan Dalam Penyelesaian 
Penyembelihan  
24.1  Proses penyelesaian 
pemotongan dilakukan 
sebelum hewan mati  
 
 
 
  
 
X 
 
   - 2232 - 
sempurna  
24.2  Temperatur di ruang 
penanganan karkas dan 
daging lebih dari 15ºC   
X 
25. Label  
25.1.  Produk yang dihasilkan 
tidak disertai label pada 
kemasannya  
25.2.  Label tidak memuat 
informasi untuk ketelusuran    
X 
 
 
X 
   
26. Tidak memiliki fasilitas 
pembekuan cepat ( blast freezer ) X    
27. Ruangan blast freezer  dan cold 
storage tidak dilengkapi dengan 
display  termometer yang mudah 
dilihat  X    
28. Tidak dilakukan pencatatan 
monitoring temperatur secara 
teratur  X    
29. Penyimpanan Produk Akhir      - 2233 - 
29.1.  Tidak memiliki gudang 
pendingin ( cold storage ) 
untuk menyimpan produk 
dingin atau produk beku  
29.2.  Tidak dilakukan pemisahan 
antara produk akhir dari 
produk/bahan lain dalam 
gudang pendingin  
29.3.  Tidak dilakukan 
pengecekan temperatur 
gudang  pendingin secara 
teratur selama 
penyimpanan produk akhir  X  
 
 
 
X 
 
 
 
X 
30. Proses Penyembelihan dengan 
Pemingsanan (bagi RPH -U yang 
Melakukan Proses Pemingsanan 
Sebelum Penyembelihan)  
30.1.  Fasilitas  pemingsanan 
tidak dilengkapi dengan 
indikator tegangan listrik   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
X 
 
   - 2234 - 
30.2.  Fasilitas pemingsanan tidak 
dipantau secara berkala  X 
  
31. Waktu penirisan darah kurang 
dari 3 menit   X   
32. Transportasia/alat angkut daging 
tidak mencegah kontaminasi   X   
VI. Higiene Personel  
33. Kesehatan pekerja yang 
menangani langsung produk tidak 
diperiksa minimal 1 kali setahun   X   
34. Pekerja yang menangani langsung 
produk tidak mencegah 
terkontaminasinya karkas, daging, 
dan jeroan dari bahaya biologis, 
kimiawi, dan/atau fisik   X   
35. Pekerja yang menangani langsung 
produk tidak mendapatkan 
pelatihan terkait higiene sanitasi  X    
VII. Higiene dan Sanitasi  
36. Penanganan Limbah dan Kotoran      - 2235 - 
36.1.  Limbah dan kotoran  tidak 
ditangani dengan baik  
36.2.  Fasilitas pembuangan 
sampah/kotoran  dalam 
ruang produksi tidak tertutup   
 
 
 
X  
X 
 
 
 
37. Program Pengendalian Serangga, 
Rodensia dan/atau Binatang 
Pengganggu Lainnya  
37.1.  Tidak memiliki program 
tertulis dalam pengendalian 
serangga, rodensia dan/atau 
binatang pengganggu lainnya  
37.2.  Pengendalian serangga, 
rodensia dan/atau binatang 
pengganggu lainnya di 
lingkungan produksi tidak 
dilakukan secara efektif   
 
 
X  
 
 
 
 
 
 
X   
38. Program Pembersihan dan 
Disinfeksi  
38.1.  Tidak memiliki Standard  
 
X    - 2236 - 
Operating Procedures  (SOP) 
pembersihan dan disinfeksi  
38.2.  Metode pembersihan dan 
disinfeksi tidak efektif   
 
X 
 
39. Bahan -Bahan Kimia  
39.1.  Bahan kimia dan sanitiser 
tidak diberi label dan tidak 
disimpan di tempat yang 
seharusnya  
39.2.  Penggunaan bahan kimia dan 
sanitiser yang tidak diizinkan 
dan tidak sesuai dengan 
persyaratan    
X 
 
 
 
X   
VIII. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi  
40. Tidak ada pengujian keamanan 
pangan terhadap produk akhir di 
laboratorium minimal 1 kali 
setahun  X    
41. Tidak dilakukan pemeriksaan 
kualitas air bersih di laboratorium  X   - 2237 - 
minimal 1 kali setahun  
42. Tidak ada pengujian laboratorium 
untuk melihat efektifitas program 
sanitasi di laboratorium  X    
43. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 
1 kali setahun   X   
 
 
b. Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Rumah Potong Hewan Unggas (RPH -U) 
 
1. Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
c. Penyimpangan Minor   43 Penyimpangan  
d. Penyimpangan Mayor  41 Penyimpangan  
2.  Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  Keterangan  
I ≤9 ≤4 Jumlah penyimpangan 
maksimal 13,  
mayor maksimal 4  
II ≤15 ≤10 Jumlah penyimpangan - 2238 - 
maksimal 25, mayor 
maksimal 10  
III  ≤20 Jumlah penyimpangan 
maksimal 42  
3.    Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat baik (kualifikasi ekspor)  
b. Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
3) Pengawasan  
a) Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Provinsi/kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan 
kewenangannya.  
b) Pengawasan dilakukan terhadap:  
1. Pemenuhan aspek administratif dan teknis;  
2. Pemenuhan penerapan standar teknis Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam waktu yang ditentukan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan,  
c) Pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat NKV yang diperoleh dengan melakukan surveilans 
dan evaluasi NKV;  
d) Surveilans dan evaluasi dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Auditor NKV Propinsi dan Auditor Ditjen - 2239 - 
PKH;  
e) Hasil pengawasan dapat ber upa: 
1. NKV tetap;  
2. Perubahan NKV;  
3. Pencabutan NKV;  
f) Hasil pengawasan yang menyebabkan perubahan NKV diterbitkan NKV baru  
 
 
 
5) Pemenuhan Kewajiban  
a) Pemenuhan komitmen untuk izin usaha RPH berupa pernyataan mempunyai tenaga: Dokter Hewan sebagai 
pelaksana dan penanggung jawab teknis kesehatan masyarakat veteriner; pemeriksa daging, juru sembelih 
halal bagi komoditas yang dipersyaratkan  dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 14 hari  
b) Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan (NKV) dengan jangka waktu 
pemenuhan kewajiban dalam pembinaan 5 tahun ditambah 1 tahun untuk mendapatkan NKV  
c) Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan dieksport dengan jangka waktu 
pemenuhan kewajiban 1 tahun  
d) Wajib memenuhi standar NKV min imal Level II untuk unit usaha yang produknya akan dilalulintaskan antar 
propinsi dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun  
e) Memiliki layout/desain bangun dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun  
f) Memiliki rancangan penanganan limbah denganjang ka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun  - 2240 - 
g) Pelaporan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban selama masih dalam jangka waktu berlaku NKV (5 
Tahun). Laporan yang diberikan berupa data produksi secara harian/mingguan/bulanan yang dilaporkan 
secara daring/luring.  
 
 
 
 
 
 
STANDAR INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS  
NO KBLI 10130  
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelengggaraan usaha industri 
pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pembekuan. Kegiatannya mencakup 
produksi daging beku dalam bentuk carcase, produksi daging beku yang telah dipotong, dan produksi daging beku 
dalam porsi tersendiri.  
2 Istilah dan 
Definisi  1) Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.  
2) Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada - 2241 - 
bidang tertentu.  
3) Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial 
atau Operasional.  
4) Karkas ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah diecara halal, dikuliti, 
dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus   kebawah, organ reproduksi dan ambing , 
ekor seta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat ( hot carcass ), segar dingin ( chiled carcass ) atau 
karkas beku ( frozen carcass)   
5) Karkas Unggas adalah bagian tubuh ayam setelah dilakukan penyembelihan secara halal sesuai dengan CAC/GL 
24-1997, pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, tanpa kepala, leher, kaki, paruparu, dan atau ginjal, dapat 
berupa karkas segar, karkas segar dingin, atau karkas beku  
6) Karkas babi adalah bagian dari babi yang disembelih setelah dikuliti/tidak dikuliti dan dikeluark an isi rongga 
perut dan dadanya.  
7) Daging adalah bagian bagian dari otot skeleta l/karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, 
terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang,  dapat berupa daging segar hangat, segar dingin 
(chilled) atau karkas beku ( frozen ).  
8) Karkas atau daging segar dingin ( chilled ) adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah 
penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging  antara 0C dan 4°C   
9) Karkas atau daging segar beku ( frozen ) adaah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan di 
dalam blast freezer  dengan temperatur internal karkas adatau daging minimum minus 18°C  
10) Jeroan ( edible ofal ) adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal - 2242 - 
dan benar sehingga aman, lazim dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.  
11) Penanganan daging hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan 
daging, pembekuan, pendingin an, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.  
3 Penggolongan 
Usaha  - 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  - 
 
 
 
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  1) Persyaratan Teknis meliputi  
a) Memiliki Layout/desain bangun;  
b) Bahan baku utama diperoleh secara legal dari RPH di bawah pengawasan Dinas.  
c) Memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi;  
d) Memiliki SDM penanggung jawab teknis yang telah dilatih, di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;  
e) Memiliki akses atau sumber air bersih yang cukup dan terus menerus;  
f) Memiliki sumber listrik yang memadai dan terus menerus;  
g) Memiliki SOP standar operasional prosedur (SOP)  
h) penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didisain agar aliran li mbah mengalir 
dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan bau dan 
dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia.  - 2243 - 
2) Persyaratan teknis tersebut disampaikan dengan mengisi Kuisioner Data Khusus.  
 
3) Persyaratan Cara Produksi Yang Baik  
a. Bangunan, fasilitas, dan peralatan  
1. bangunan harus bersifat permanen, terbuat dari bahan yang kuat dan mudah perawatanya.  
2. konstruksi bangunan harus didesain sesuai dengan alur proses/ kerja.  
3. memiliki ruang yang cukup dan leluasa untuk bekerja.  
4. ruangan harus senantiasa terjaga tetap bersih, kering, dan bebas debu dan kotoran.  
 
5. dinding terbuat dari bahan yang kedap air minimal setinggi 2 (dua) meter, tidak mudah korosif, tidak 
toksik, tidak mudah mengelupas, mudah dibers ihkan, dan mudah didisinfeksi.  
6. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tidak licin, mudah 
dibersihkan, dan mudah didisinfeksi  
7. sudut pertemuan antar dinding dengan dinding dan antara dinding dengan lantai harus berbentuk  
lengkung atau mudah dibersihkan.  
8. langit -langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah 
terbuka, kuat, mudah dibersihkan, dan didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi 
dalam ruangan.  
9. sirkulas i udara harus terjamin baik dan dilengkapi dengan penyejuk ruangan.  
10. memiliki sumber air bersih (air memenuhi persyaratan air bersih) yang memadai.  - 2244 - 
11. memiliki sumber listrik yang memadai.  
12. lampu harus memiliki pelindung.  
13. memiliki fasilitas pencucian peralatan.  
14. memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun cair, disinfektan, dan pengering serta 
petunjuk cara mencuci tangan.  
15. zona (penerimaan, penyimpanan, penanganan, dan penjajaan) daging ruminansia dan unggas harus 
terpisah secara fisik d engan zona penjualan daging babi dan ikan.  
16. fasilitas dan peralatan untuk penanganan daging ruminansia dan unggas harus secara khusus 
peruntukannya, terpisah dengan daging babi dan ikan.  
17. pekerja yang menangani daging babi tidak boleh menangani daging rumina nsia dan unggas, serta 
sebaliknya.  
18. Peralatan penanganan daging tidak mudah patah/pecah, tidak bersifat toksik, tidak mudah korosif, 
mudah dibersihkan, dan didensifeksi.  
19. peralatan penanganan produk harus selalu terjaga kebersihannya dan terawat.  
20. memiliki sa rana penyimpanan beku dengan suhu maksimum     -18°C dan sarana penyimpanan dingin 
dengan suhu maksimum 4°C.  
21. tempat penjajaan ( show case ) produk dingin dilengkapi alat pendingin dengan suhu pendingin 
maksimum 7°C dan untuk produk beku dilengkapi dengan ala t pendingin dengan suhu maksimum -
10°C.  
22. penjajaan daging pada show case  terpisah dengan jeroan.  - 2245 - 
23. bagian dalam dari sarana pendingin dan peralatan didalamnya harus tidak mudah korosif, tidak toksik, 
tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, dan mudah didens ifeksi.  
b. Penanganan produk  
1. produk berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV).  
2. khusus Ritel, dilakukan pemisahan penanganan dan wadah untuk telur utuh dan telur yang pecah.  
3. alat angkut yang digunakan untuk pengangkutan produk harus dalam keadaan bersih dan terawat.  
4. alat angkut yang digunakan untuk pengangkutan produk dingin/beku harus dilengkapi dengan fasilitas 
pengatur suhu dan dilakukan pemeriksaan suhu alat angkut selama pengangkutan.  
5. penyimpanan produk harus ditata sedemik ian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan 
ruang terjaga, dan tidak boleh diletakan langsung di lantai.  
6. produk yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu ( first in first out ). 
7. produk yang telah dicairkan tidak boleh di bekukan kembali.  
8. produk dijajakan dalam show case  yang dilengkapi termometer dan alat pendingin sehingga mudah 
terlihat konsumen.  
9. daging ditempatkan pada wadah atau tetap dalam kemasan, dipisahkan dari jeroan.  
10. apabila daging diberi label, maka label harus terbuat dari bahan yang tidak toksik dan dapat 
dibersihkan.  
11. kemasan daging dibuat dari bahan yang tidak toksik dan dapat mencegah daging dari kontaminasi lain.  
12. kemasan harus dapat menjaga daging selama penyimpanan dan penjajaan.  
13. daging yang diberikan kepad a konsumen harus dikemas secara baik.  - 2246 - 
b. Higiene Personel  
1. setiap pekerja yang menangani langsung daging harus mengenakan pakaian kerja khusus yang 
dilengkapi dengan apron, penutup kepala, dan sarung tangan serta senantiasa menjaga kebersihanya.  
2. perlengkapan apron, penutup kepala, dan sarung tangan harus dilepas bila akan menggunakan toilet.  
3. setiap pekerja yang menangani langsung daging harus sehat, tidak memiliki luka terbuka dan atau 
memiliki penyakit yang dapat ditularkan melalui daging.  
4. memili ki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.  
5. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera 
diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaanya.  
6. setiap pekerja yang menangani langsung daging harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan 
membilas dengan seksama, setelah menangani daging dan menggunakan toilet.  
7. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuc i tangan dengan sabun cair dan 
sanitiser.  
8. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada tempat yang penting dan mudah terlihat.  
9. setiap pekerja yang menangani langsung daging harus senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, 
dan perlengkapan kerjanya serta k erapian diri.  
10. setiap pekerja yang menangani langsung daging tidak diperbolehkan mengenakan aksesoris seperti 
cincin, gelang, dan jam tangan.  
11. setiap pekerja yang menangani langsung daging dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau 
membuang ingus di ruang kerja.  - 2247 - 
12. setiap pekerja yang menangani langsung daging dilarang batuk atau bersin langsung di depan daging.  
13. unit usaha harus mempunyai program pelatihan penanganan daging yang higienis.  
c. Higiene Sanitasi  
1. limbah dan kotoran ditangani dengan baik.  
2. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah 
pembersihan, dan pengawasannya.  
3. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup.  
4. memiliki tempat sampah yang berpenutup.  
5. tempat penjajaan produk hewan harus terawat dan bersih.  
6. bahan pembersih dan desinfektan yang digunakan harus memenuhi persyaratan food grade  dan 
penggunaannya tidak boleh kontak langsung dengan produk.  
7. bahan pembersih dan disinfektan/sanitiser harus tersimpan di ruang khusus dalam wadah tertutup, 
utuh, tidak bocor, dan diberi tanda/label yang jelas.  
8. unit usaha harus memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu 
lainya serta pemantauan secara efektif.  
6 Sarana  1) Bangunan unit Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas  atau Unit Penanganan Daging 
(UPD) dapat terdiri dari:    
a) bangunan utama terdiri  
1. ruang pelepasan daging ( deboning ) dan pembagian/pemotongan daging ( meat cutting );  
2. ruang pengemasan;  - 2248 - 
3. ruang pembekuan cepat ( blast freezer );  
4. ruang penyimpanan dingin ( cold storage ); 
b) area penurunan ( loading ) karkas dan pemuatan ( unloading ) daging ke dalam alat angkut;  
c) kantor administrasi dan petugas teknis;  
d) kantin dan mushola;  
e) ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian (locker) kamar mandi 
dan wc;  
f) rumah jaga;  
g) sarana penanganan limbah.  
2) Persyaratan Peralatan  
a) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di UPD harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, 
mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.  
b)  Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak b oleh terbuat dari kayu dan 
bahan -bahan yang bersifat toksik misal: seng, polyvinyl chloride/ PVC), tidak mudah korosif, mudah 
dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.  
c) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari  bahan yang tidak mudah 
berkarat atau korosif (terbuat dari stainless steel atau logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah 
dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat.  
d) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus  food gr ade (aman untuk pangan).  
e) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup - 2249 - 
sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif.  
f) Ruang penanga nan dan pemotongan karkas dan/atau daging yang  dilengkapi dengan mesin dan peralatan:  
1. meja stainless steel;  
2. talenan dari bahan polivinyl;  
3. mesin gergaji karkas/daging (bone saw electric);  
4. mesin pengiris daging (slicer);  
5. mesin penggiling daging (mincer/grinder);  
6. pisau yang terdiri dari pisau trimming dan pisau cutting;  
7. fasilitas untuk mensterilkan pisau yang dilengkapi dengan air panas;  
8. metal detector.  
g) Perlengkapan standar untuk pekerja di ruang penanganan dan pemotongan karkas dan/atau daging  meliputi:  
1. pakaian kerja khusus,  
2. apron plastik, penutup kepala, penutup mulut, sarung tangan; dan sepatu boot.  
3. Masing -masing harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja.  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  1) Memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan 
setiap personil;  
2) Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha harus mempunyai keterampilan sesuai bidang tugasnya dan 
memahami resiko pekerjaan;  
3) Sumber daya manusia ata u pekerja telah  mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene dan sanitasi;  - 2250 - 
8 Pelayanan  Pelayanan minimum yang harus dimilki oleh pelaku usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging 
unggas untuk pangan adalah tersedianya informasi produk dan layanan konsumen.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  1) Industri pengolahan dan pengawetan p roduk daging dan daging unggas harus memiliki Nomor Kontrol Veteriner 
dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan;  
2) Bahan baku daging lokal yang digunakan berasal dari unit usaha yang memiliki sertifikat NKV  
3) Produk daging yang dihasilkan harus memiliki nomor registrasi produk hewan.  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  1) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
a) Perencanaan  
b) Pengelolaan  
c) Komunikasi pelanggan  
d) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan  
e) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
2) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
3) Pelaporan  
Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala kepada pemberi izin dan pelaporan lain berdasarkan 
peraturan perundang -undangan.  - 2251 - 
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  1) Penilaian Kesesuaian  
a) Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan mengajukan permohonan kepada 
gubernur secara daring/luring;  
b) Permohonan disampaikan dengan melampirkan  persyaratan administrasi dan teknis yang dibuktikan dengan 
pernyataan pemenuhan komitme n persyaratan teknis;  
c) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan 
administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.  
1. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak  lengkap atau tidak benar, Dinas Daerah 
Provinsi menolak dan mengembalikan permohonan secara daring/luring;  
2. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi 
meneruskan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner.  
d) Penilaian kesesuaian penerapan persyaratan teknis di unit usaha produk hewan dilakukan oleh Auditor NKV 
dengan memperhatikan:  
1. Kuisioner Data Umum Unit Usaha Produk Hewan;  
2. Kuisioner Data Khusus Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan; dan  
3. Pemeriksaan kelayakan dasar penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan.  
Penilaian kesesuaian penerapan teknis tersebut dilakukan dengan mengggunakan kuesioner sebagai berikut :  
 
1.  Tabel  Data Umum  
 - 2252 - 
1.   Nama Unit Usaha 
(Perusahaan)  ……………………………………….  
2.   Jenis Unit Usaha  ……………………………………….  
3.   Alamat:  
a.  Kantor Pusat     
b.  Unit Usaha   
……………………………………….  
……………………………………….  
4.  Perizinan Usaha:  
g. Izin Usaha 
Peternakan/ RPH  
h. SIUP  
i. NPWP   
 
……………………………………….  
……………………………………….  
……………………………………….  
5.  Penanggung Jawab 
Teknis  
e. Nama  
f. Gelar   
 
……………………………………….  
……………………………………….  
6.   Riwayat Unit Usaha/ 
Perusahaan  
e. Tahun Unit Usaha 
didirikan  
f. Tahun mulai  
 
……………………………………….  
 
……………………………………….  - 2253 - 
beroperasi/produksi  
7. Kapasitas   
(disesuaikan dengan jenis 
unit usaha*) :      ……………………………………ekor/hari 
atau kg/hari atau ton/hari atau 
liter/hari  
8.Produksi rata -rata per hari 
(disesuaikan dengan jenis 
unit usaha ) ……………………………………….  
9. Jenis Produk Akhir  
      (disesuaikan dengan jenis 
unit usaha)  a.  …………………………………  
b.  …………………………………  
c.  …………………………………  
10.  Pemasaran Produk ke :  
       (disesuaikan dengan 
jenis  
       unit usaha ) Jenis 
Produk  Negara Tujuan  
(%) 
a. Luar Negeri    
   
   
b. Dalam Negeri    
   
   - 2254 - 
11.Merk Dagang   
(disesuaikan dengan jenis 
unit usaha )  a. …………………………………  
b. …………………………………  
c. ………………………………....  
12.  Jumlah Karyawan :  Laki-laki Perempuan  
Pengolahan  Adm Pengolahan  Adm 
    
13 Penanggung Jawab:   
 a. Unit Usaha  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 b. Produksi  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 c. Mutu  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 d. Higiene Sanitasi  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
14. Asal Bahan Baku Produk 
Asal Hewan yang 
Digunakan:  
a. Dari perusahaan 
sendiri   
 
 
…………………………………  
 - 2255 - 
b. Dari anak perusahaan  
1) Nama   
2) Alamat  
3) Jenis bahan baku:  
c. Dari pemasok/ 
supplier:  
1) Nama   
2) Alamat  
d. Jenis bahan baku:   
…………………………………  
…………………………………  
…………………………………  
 
 
……………………………………  
……………………………………  
……………………………………  
15. Suplai air bersih berasal 
dari: 
f. Air Tanah:  
1) Sumur Dangkal  
2) Sumur Dalam  
3) Danau  
4) Sungai  
h. Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM)   
 
Kapasitas ..............................m3/hari  
 
 
 
 
Kapasitas ..............................m3/hari  
16.  Es berasal dari:  
g. Produksi Sendiri   
Kapasitas.........................ton/hari  - 2256 - 
h. Membeli dari:  
3) ............................  
4) ............................  
i.  Bentuk es:  
1) Balok  
2) Curah   
Volume............................ton/hari  
 
 
Volume............................ton/hari 
Volume............................ton/hari  
17.  Kebutuhan es rata -rata 
per hari ( disesuaikan 
dengan jenis unit usaha ) Volume............................ton/hari  
18.  Sistem Pembekuan 
Produk ( disesuaikan 
dengan jenis unit usaha ) 
 a. Air Blast Freezer  (ya/tidak) *  
b. Contact Plate Freezer (ya/tidak)*  
c. Brine Freezer  ( ya/tidak) *  
d. Cryogenic Freezer   (ya/tidak)*  
e. Individual Quick Freezer (ya/tidak)*  
*) Coret yang tidak perlu.  
 
2.  Tabel Data Khusus  
1) Unit Usaha sudah mempunyai 
Standard Operating Procedures  (SOP) 
atau Panduan Mutu  (ada/tidak ada) *  - 2257 - 
2) Dokter Hewan yang tidak berstatus 
pegawai negeri sipil sebagai 
Penanggung Jawab Teknis (khusus 
untuk unit usaha yang dipersyaratkan)  
a. Rumah Potong Hewan  
b. budidaya Unggas Petelur  
c. budidaya Ternak Perah  
d. Gudang Berpendingin (bagi unit 
usaha pemasukan produk hewa n) (ada/tidak ada) *  
Nama:  
3) Dokter hewan berwenang yang 
bertanggung jawab dalam pengawasan 
di bidang kesehatan masyarakat 
veteriner  (ada/tidak ada) *  
Nama:  
4) Unit Pengolahan sudah menerapkan 
Sistem Jaminan Keamanan Pangan? 
Jika sudah, sebutkan ruang 
lingkupnya.  (ada/tidak ada) *  
 
 
5) Apakah pekerja sudah mendapatkan 
pelatihan tentang praktek higiene?  
Jika sudah, siapa penyelenggara, (iya/tidak) *  - 2258 - 
tenaga pelatih, waktu dan tempat 
pelaksanaan?  
Berapa orang dan bagian apa saja yang 
terlibat dalam pelatihan ?  
6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?  Nama Unit Usaha:  
No NKV/ establisment number  
7) Memiliki SOP Kesrawan untuk Unit 
Usaha budidaya dan RPH  (ada/tidak ada) *  
8) Memiliki sertifikat kompartemen untuk 
Unit Usaha budidaya Ayam Petelur  (ada/tidak ada)*  
9) Memiliki Dokter hewan dan/atau 
paramedik veteriner yang 
melaksanakan pemeriksaan ante 
mortem  dan post mortem  untuk Unit 
Usaha Rumah Potong Hewan 
Ruminansia/Babi/Unggas   (ada/tidak ada)*  
Nama Dokter Hewan:  
 
Nama Paramedik:  
10) Hasil pemeriksaan laboratorium 
untuk Unit Usaha Pengeluaran Produk 
Hewan  (ada/tidak ada)*  
 
Keterangan:  - 2259 - 
a. apabila pertanyaan dianggap tidak jelas dengan jenis unit usaha, maka pertanyaan cukup dijawab dengan TS 
(Tidak sesuai)  
b. *) Coret yang tidak perlu  
  
 
 
 
 
 
 
 
3.  Lembar Pemeriksaan Kelayakan Dasar Unit Usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging 
unggas (Unit Penanganan Daging/UPD)  
      a.  Daftar Audit Kelayakan Dasar  
  
Aspek yang dinilai  MN MY OK Ketera -
ngan  
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  
1. Bangunan tidak  
dirancang/dimodifikasi  X   - 2260 - 
sedemikian rupa sesuai alur 
proses dan menghambat 
program sanitasi  
2. Tidak terawat dan kotor  X    
3. Tidak dipisahkan pintu 
masuk untuk bahan baku 
dari pintu keluar produk 
akhir   X   
4. Lantai  
4.1. Terbuat dari bahan 
yang tidak kedap air, 
tidak mudah 
dibersihkan dan 
didisinfeksi  
4.2. Pertemuan antara 
lantai dan dinding tidak 
lengkung  
4.3. Terdapat genangan air 
atau air tidak mengalir 
ke saluran  
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
  
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
   - 2261 - 
pembuangan  
4.4. Permukaan retak atau 
berlubang   
X 
5. Dinding  
1.1 Dinding setinggi kurang 
dari 2 meter terbuat dari 
bahan yang tidak kedap 
air, bersifat toksik, tidak 
mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
1.2 Permukaan retak atau 
berlubang  
1.3 Tidak didisain untuk 
menghindari peletakan/ 
penyimpanan 
barang/alat  
1.4 Pertemuan antara 
dinding dan dinding 
tidak lengkung   
X 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
X 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
6. Langit -langit      - 2262 - 
1.5 Tidak bebas dari 
kemungkinan catnya 
rontok/jatuh atau dalam 
keadaan kotor dan tidak 
terawat  
1.6 Retak atau berlubang  
1.7 Terbuat dari bahan yang 
tidak mudah dibersihkan  X 
 
 
 
 
X 
X  
 
 
 
 
7. Penerangan  
1.8 Lampu di ruang 
produksi tidak 
berpelindung  
1.9 Lampu di ruang 
penyimpanan bahan 
baku tidak 
berpelindung  
1.10  Intensitas cahaya di 
area produksi kurang 
dari 220 luks  
1.11  Intensitas cahaya di  
 
 
 
X 
 
 
 
X  
 
 
X  
X 
 
 
 
 
 
 
 
   - 2263 - 
area pemeriksaan 
(inspeksi) tidak cukup 
(kurang dari 540 luks)   
8. Sirkulasi Udara  
1.12  Sirkulasi udara di 
ruang produksi tidak 
baik (pengap)  
1.13  Udara mengalir dari 
daerah kotor ke daerah 
bersih   
X 
 
 
  
 
 
 
X 
   
9. Pasokan Air  
9.1. Air/Es yang 
digunakan sebagai 
bahan baku tidak 
memenuhi 
persyaratan air 
minum  
9.2. Tidak tersedia air yang 
memenuhi 
persyaratan air bersih   
X 
 
 
 
 
 
X 
   - 2264 - 
atau air minum untuk 
mencuci dan 
membilas peralatan 
atau permukaan yang 
kontak dengan produk 
termasuk air yang 
digunakan untuk 
mencuci tangan  
10. Pasokan Listrik  
10.1.  Tidak tersedia pasokan 
listrik yang memadai  
10.2.  Tidak memiliki genset 
atau jaminan pasokan 
listrik sepanjang 
waktu    
X 
 
X   
11. Saluran Pembuangan  
11.1.  Saluran pembuangan 
tidak lancar  
11.2.  Saluran pembuangan 
tidak tertutup   
 
 
X  
X   - 2265 - 
12. Toilet  
1.1. Tidak tersedia toilet 
untuk pekerja dalam 
jumlah cukup  
1.2. Pintu berhubungan 
langsung dengan 
ruang produksi  
1.3. Tidak dilengkapi 
dengan fasilitas untuk 
mencuci  tangan, 
sabun cair, dan 
sanitiser.   
X 
 
 
 
 
 
X 
 
  
 
 
 
X 
 
 
 
   
13. Ruang Ganti Pakaian  
13.1.  Tidak ada  
13.2.  Jalur pekerja dari 
ruang ganti pakaian 
menuju ruang 
produksi melalui 
ruang terbuka di luar 
bangunan utama   
X 
X    - 2266 - 
14. Fasilitas Cuci Tangan dan 
Foot Dip /shoe sanitizing 
mats 
14.1.  Pintu masuk ruang 
pengolahan tidak 
memiliki fasilitas cuci 
tangan dan foot 
dip/shoe sanitizing 
mats 
14.2.  Foot dip/shoe 
sanitizing mats  tidak 
berfungsi dengan baik 
(tidak berisi 
disinfektan)  
14.3.  Fasilitas cuci tangan 
tidak berfungsi atau 
tidak tersedia air 
bersih, t idak 
dilengkapi sabun cair 
dan disinfektan serta  
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
   - 2267 - 
terdapat petunjuk 
untuk mencuci tangan  
14.4.  Fasilitas cuci tangan 
dioperasikan dengan 
tangan   
 
X 
 
15. Peralatan dan Wadah  
15.1.  Terbuat dari bahan 
yang tidak kedap air, 
mudah korosif, toksik, 
tidak mudah 
dibersihkan dan 
didisinfeksi  
15.2.  Peralatan yang kontak 
langsung dengan 
produk tidak ditangani 
dengan baik dan tidak 
terawat  dan tidak 
disimpan di tempat 
yang seharusnya   
 
 
 
 
 
 
  
X 
 
 
 
 
 
X 
 
   
II. Bahan Baku dan Penanganan Produk  - 2268 - 
16. Daging berasal dari unit 
usaha yang tidak 
mempunyai NKV   X 
   
17. Penerimaan  
1.1. Tidak dilakukan 
pengecekan 
temperatur daging   
1.2. Tidak dilakukan 
pencatatan asal daging   
 
 
 
X  
X   
18. Pengolahan  
18.1.  Suhu ruang 
pengolahan lebih dari 
15ºC  
18.2.  Tidak memiliki 
Standard Operating 
Procedures  (SOP) 
pengolahan   
 
 
 
X  
X 
 
   
19. Kemasan  
1.1. Terbuat dari bahan 
yang toksik, bereaksi  
 
  
X 
   - 2269 - 
dengan produk, dan 
tidak mampu 
mencegah terjadinya 
kontaminasi terhadap 
produk  
1.2. Tidak disimpan pada 
ruang khusus   
 
 
 
 
X  
 
20. Tidak dilakukan deteksi 
logam pada produk akhir   X   
21. Penyimpanan  
19.1.  Tidak dilakukan 
pemisahan ruang 
penyimpanan, 
peralatan, dan petugas 
yang menangani 
daging babi dari yang 
menangani daging 
ruminansia dan 
unggas  
19.2.  Penyimpanan daging  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X   - 2270 - 
segar  pada suhu lebih 
dari 7ºC atau daging 
beku lebih dari -18ºC 
dan tidak dipisahkan 
dengan  bahan baku 
lain 
19.3.  Penyimpanan produk 
akhir dalam gudang 
penyimpanan tidak 
dipisahkan dengan 
bahan/produk  lain  
19.4.  Penyimpanan daging 
tanpa kemasan dalam 
chiller  atau freezer   
kontak langsung 
dengan rak atau lantai  
19.5.  Tidak menerapkan 
sistem first in first out 
(FIFO)   
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Tidak memiliki display X    - 2271 - 
temperatur yang mudah 
dibaca pada ruang produksi 
dan penyimpanan  
III. Higiene Personel  
23. Kesehatan pekerja yang 
menangani langsung produk 
tidak diperiksa minimal 1 
kali setahun   X   
24. Pekerja yang menangani 
langsung produk tidak 
mencegah 
terkontaminasinya produk 
dari bahaya biologis, 
kimiawi, dan/atau fisik   X   
25. Pekerja yang menangani 
langsung produk tidak 
mendapatkan pelatihan 
terkait higiene sanitasi  X    
IV. Higiene Sanitasi  
26. Penanganan Limbah dan     - 2272 - 
Kotoran  
26.1.  Limbah dan kotoran  
tidak ditangani dengan 
baik  
26.2.  Fasilitas pembuangan 
sampah/kotoran  
dalam ruang produksi 
tidak tertutup   
 
 
 
X  
X 
27. Tidak memiliki  SOP 
pembersihan dan disinfeksi 
serta dokumentasi rekaman 
pelaksanaan pembersihan 
dan disinfeksi  X 
  
   
28. Program Pengendalian 
Serangga, Rodensia 
dan/atau  Binatang 
Pengganggu lainnya  
1.1. Pengendalian serangga, 
rodensia dan/atau 
binatang pengganggu  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
X 
 
   - 2273 - 
lainnya di lingkungan 
unit usaha tidak 
dilakukan secara efektif  
1.2. Tidak memiliki program 
tertulis dalam 
pengendalian serangga, 
rodensia dan/atau 
binatang pengganggu 
lainnya   
 
 
X  
  
 
 
 
29. Bahan -Bahan Kimia  
29.1.  Bahan kimia, 
sanitiser dan bahan 
tambahan pangan tidak 
diberi label dan tidak 
disimpan pada ruang 
khusus dan terpisah 
dengan ruang yang lain  
29.2.  Penggunaan bahan 
kimia, sanitiser, dan 
bahan tambahan   
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
   - 2274 - 
pangan yang tidak 
diizinkan dan tidak 
sesua i dengan 
persyaratan   
V. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi  
30. Tidak ada pengujian 
keamanan pangan terhadap 
produk akhir di 
laboratorium minimal 1 kali 
setahun  
  X 
   
31. Tidak dilakukan 
pemeriksaan kualitas air 
bersih di laboratorium 
minimal 1 kali setahun   X   
32. Tidak ada pengujian 
laboratorium untuk melihat 
efektifitas program sanitasi 
di laboratorium  X    
33. Peralatan tidak dikalibrasi  X   - 2275 - 
minimal 1kali setahun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pengolahan dan Pengawetan p roduk daging dan 
daging unggas  
1. Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor   33 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  32 Penyimpangan  
2.  Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  Keterangan  
I ≤9 ≤4 Jumlah penyimpangan - 2276 - 
maksimal 13,  
mayor maksimal 4  
II ≤15 ≤9 Jumlah penyimpangan 
maksimal 24, mayor 
maksimal 9  
III  ≤16 Jumlah penyimpangan 
maksimal 32  
3.    Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat baik (kualifikasi ekspor)  
b. Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
4) Pengawasan  
a) Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Provinsi/kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan 
kewenangannya.  
b) Pengawasan dilakukan terhadap:  
1. Pemenuhan aspek administratif dan teknis;  
2. Pemenuhan penerapan standar teknis Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam waktu yang ditentukan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan,  - 2277 - 
c) Pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat NKV yang diperoleh dengan melakukan surveilans 
dan evaluasi NKV;  
d) Surveilans dan evaluasi dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Auditor NKV Propinsi da n Auditor Ditjen 
PKH;  
e) Hasil pengawasan dapat berupa:  
1. NKV tetap;  
2. Perubahan NKV;  
3. Pencabutan NKV;  
f) Hasil pengawasan yang menyebabkan perubahan NKV diterbitkan NKV baru  
 
 
 
6) Pemenuhan Kewajiban  
a) Pemenuhan komitmen untuk izin industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas berupa 
pernyataan mempunyai tenaga penanggung jawab teknis dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 14 hari  
b) Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan (NKV) dengan jangka waktu 
pemenuhan kewajiban da lam pembinaan 5 tahun ditambah 1 tahun untuk mendapatkan NKV.  
c) Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan dieksport dengan jangka waktu 
pemenuhan kewajiban 1 tahun  
d) Wajib memenuhi standar NKV minimal Level II untuk unit usaha yan g produknya akan dilalulintaskan antar 
propinsi dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun  - 2278 - 
e) Memiliki layout/desain bangun dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun  
f) Memiliki rancangan penanganan limbah dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Ta hun 
g) Pelaporan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban selama masih dalam jangka waktu berlaku NKV (5 
Tahun). Laporan yang diberikan berupa data produksi secara harian/mingguan/bulanan yang dilaporkan 
secara daring/luring  
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA INDUSTRI PENGAWETAN KULIT  
NO KBLI 15111  
INDUSTRI PENGAWETAN KULIT  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelengggaraan usaha industri 
pengawetan kulit meliputi : usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar dan  hewan kecil, baik yang 
dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, seperti kulit hewan besar (sapi, kerbau), dan kulit hewan kecil 
(domba, kambing).  
2 Istilah dan 1) Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan - 2279 - 
Definisi  usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.  
2) Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorang an yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu.  
3) Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial 
atau Operasional.  
4) Kulit adalah bagian epidermis yang berasal dari semua jenis ruminansia b esar, ruminansia kecil, hewan 
berlambung tunggal (monogastric) dan aneka ternak (lagomorpha)  
5) Kulit mentah adalah kulit hewan yang masih dalam keadaan segar atau kering yang belum atau yang sudah 
diproses pendahuluan tetapi belum dimasak dan masih bersifat labil.  
6) Kulit mentah garaman ( wet/dry salted ) adalah kulit segar yang telah diawetkan dengan penggaraman dalam 
bentuk kering ( dry) maupun basah ( wet). 
3 Penggolongan 
Usaha  - 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.  
  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  1) Persyaratan Teknis meliputi  
a) Memiliki Layout/desain bangun;  
b) Memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi;  
c) Memiliki SDM penanggung jawab teknis yang telah dilatih, di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;  - 2280 - 
d) Memeiliki akses atau sumber air bersih yang cukup dan terus menerus;  
e) Memiliki sumber listrik yang memadai;  
f) Memiliki SOP pengelolaan limbah;  
g) Bahan baku utama diperoleh secara legal dari RPH di bawah penga wasan Dinas.  
2) Persyaratan teknis tersebut disampaikan dengan mengisi Kuisioner Data Khusus.  
3) Persyaratan Produksi Cara Yang Baik.  
a) Bangunan, fasilitas, dan peralatan  
1. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa 
terpelihara kebersihannya.  
2. dinding dan lantai serta langit -langit mudah dibersihkan dan didisinsifeksi.  
3. bangunan dilengkapi dengan kamar mandi/toilet yang selalu terjag a kebersihan dan sanitasinya.  
 
4. memiliki fasilitas pencuci tangan yang dilengkapi dengan sanitiser dan pengering tangan dan tempat 
sampah tertutup.  
5. pintu kamar mandi toilet tidak mengarah ke ruang penanganan produk.  
6. ruang produksi dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik.  
7. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intesitasnya agar penanganan produk dan 
pembersihan dapat dilakukan dengan benar.  
b) Penanganan produk  
1. bahan baku yang digunakan berasal dari daerah yang tidak sedang wabah penyakit hewan menular - 2281 - 
yang bersifat zoonotik yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan 
Hewan (SKKH).  
2. memiliki Standard Operating Procedures  (SOP) penanga*) Coret yang tidak perlu.nan produk yang 
terdokumentasi.  
3. Penggaraman dilakukan dengan menggunak an garam laut yang mengandung Natrium Bikarbonat 2% 
selama 28 hari,  
4. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, dan bahan kimia terpisah.  
5. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan 
ruang terjaga, da n tidak boleh diletakkan langsung di lantai.  
6. produk yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu secara First In First Out 
(FIFO).  
7. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
8. Memiliki kapasitas sesuai deng an volume limbah yang dihasilkan.  
9. Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan 
kesehatan lingkungan.  
c) Higiene Personel  
1. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus sesuai 
dengan yang dipersyaratkan dan senantiasa terjaga kebersihannya.  
2. setiap pekerja yang menangani langsung produk dilakukan pemeriksaan kesehatan dilakukan minimal 
1 (satu) kali setahun.  - 2282 - 
3. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan  kerja yang mungkin terjadi.  
4. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera 
diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya.  
5. setiap pekerja harus senantiasa m encuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama, setelah 
menangani produk dan mengunakan toilet/kamar mandi.  
6. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser dan 
dibilas dengan seksama.  
7. setiap pekerja di larang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja atau 
tempat penyimpanan produk.  
d) Higiene dan sanitasi  
1. peralatan dan ruangan harus mempunyai jadwal pembersihan yang teratur dan sesuai dengan prosedur 
yang ditetapkan.  
2. fasilitas dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, bersih, dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
3. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika 
tidak digunakan.  
4. bahan pembersih, disinfektan, s anitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi 
persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda.  
5. memiliki program pengendalian hama terhadap serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya  
6 Sarana  1) Bangunan unit Pengawetan Kulit dapat terdiri dari:    - 2283 - 
2) Bangunan utama terdiri  
a) ruang pembersihan kulit;  
b) ruang penggaraman;  
3) Ruang penyimpanan atau gudang;  
4) Area penurunan ( loading ) kulit dan pemuatan ( unloading ) produk ke dalam alat angkut;  
5) Area pembentangan atau penjemuran kulit;  
6) tempat istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian (locker) kamar mandi 
dan wc;   
7) sarana penanganan limbah.  
8) Persyaratan Peralatan  
9) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah 
dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.  
10) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan kulit harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau 
korosif (terbuat dari stainless steel atau logam y ang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan 
mudah didesinfeksi serta mudah dirawat.  
11) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan kulit pangan harus food gr ade (aman untuk pangan).  
12) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan pe ralatan harus tersedia dalam jumlah cukup 
sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif.   
13) Perlengkapan standar untuk pekerja pengawetan kulit untuk pangan meliputi:  
a) pakaian kerja khusus,  - 2284 - 
b) apron plastik, penutup kepala, penutup mulut, sarung tangan; dan sepatu boot sesuai kebutuhan;  
c) Masing -masing harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja  
7 Struktur 
Organisasi 
SDM  1) Memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan 
setiap personil;  
2) Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha harus mempunyai keterampilan sesuai bidang tugasnya dan 
memahami resiko pekerjaan;  
3) Sumber daya manusia ata u pekerja telah  mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene dan sanitasi;  
8 Pelayanan  Pelayanan minimum yang harus dimilki oleh pelaku usaha pengawetan kulit untuk pangan adalah tersedianya 
informasi produk dan layanan konsumen.  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  1) Produk hewan segar yang dikemas harus memiliki nomor registrasi setelah jangk a waktu yang ditentukan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan;  
2) Jenis produk yang dihasilkan terdiri dari  2 (dua) kategori, yaitu:  
a) Kulit mentah garaman ( wet/dry salted ) atau kulit segar yang telah diawetkan dengan penggaraman dalam 
bentuk kering ( dry) maupun basah ( wet) untuk tujuan pangan;  
b) Kulit olahan yang telah siap makan (kerupuk kulit)  
10  Sistem 
Manajemen 
Usaha  1) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
a) Perencanaan  
b) Pengelolaan  
c) Komunikasi pelanggan  
d) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan  - 2285 - 
e) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan  
f) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian  
2) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan  terdokumentasi  
a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha  
b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk  
c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
3) Pelaporan  
Menyampaikan laporan kegiatan produksi secara berkala.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  1) Penilaian Kesesuaian  
a) Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan mengajukan permohonan kepada 
gubernur secara daring/luring;  
b) Permohonan disampaikan dengan melampirkan  persyaratan administrasi dan teknis yang dibuktikan dengan 
pernyataan pemenuhan komitme n persyaratan teknis;  
c) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan 
administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.  
3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak  lengkap atau tidak benar, Dinas Daerah 
Provinsi menolak dan mengembalikan permohonan secara daring/luring;  
4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi 
meneruskan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner.  
d) Penilaian kesesuaian penerapan persyaratan teknis di unit usaha produk hewan dilakukan oleh Auditor NKV 
dengan memperhatikan:  - 2286 - 
1. Kuisioner Data Umum Unit Usaha Produk Hewan;  
2. Kuisioner Data Khusus Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan; dan  
3. Pemeriksaan kelayakan dasar penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan.  
Penilaian kesesuaian penerapan teknis tersebut dilakukan dengan mengggunakan kuesioner sebagai berikut :  
 
1.  Tabel  Data Umum  
1.   Nama Unit Usaha 
(Perusahaan)  ……………………………………….  
2.   Jenis Unit Usaha  ……………………………………….  
3.   Alamat:  
a.  Kantor Pusat     
b.  Unit Usaha   
……………………………………….  
……………………………………….  
4.  Perizinan Usaha:  
a. Izin Usaha 
Peternakan/ RPH  
b. SIUP  
c. NPWP   
……………………………………….  
……………………………………….  
……………………………………….  
5.  Penanggung Jawab Teknis  
a. Nama  
b. Gelar   
……………………………………….  
……………………………………….  - 2287 - 
6.   Riwayat Unit Usaha/ 
Perusahaan  
a. Tahun Unit Usaha 
didirikan  
b. Tahun mulai 
beroperasi/produksi   
 
……………………………………….  
……………………………………….  
7. Kapasitas   
(disesuaikan dengan jenis 
unit usaha*) :      ……………………………………ekor/hari 
atau kg/hari atau ton/hari atau 
liter/hari  
8. Produksi rata -rata per 
hari ( disesuaikan dengan 
jenis unit usaha ) ……………………………………….  
9. Jenis Produk Akhir  
      (disesuaikan dengan jenis 
unit usaha)  a.  …………………………………  
b.  …………………………………  
c.  …………………………………  
10.  Pemasaran Produk ke :  
       (disesuaikan dengan 
jenis  unit usaha ) Jenis 
Produk  Negara Tujuan  
(%) 
a. Luar Negeri    
   - 2288 - 
   
b. Dalam Negeri    
   
   
11.Merk Dagang   
(disesuaikan dengan jenis 
unit usaha )  a. …………………………………  
b. …………………………………  
c. ………………………………....  
12.  Jumlah Karyawan :  Laki-laki Perempuan  
Pengolahan  Adm Pengolahan  Adm 
    
13 Penanggung Jawab:   
 a. Unit Usaha  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 b. Produksi  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 c. Mutu  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
 d. Higiene Sanitasi  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
14. Asal Bahan Baku Produk  - 2289 - 
Asal Hewan yang 
Digunakan:  
a. Dari perusahaan 
sendiri  
b. Dari anak perusahaan  
1) Nama   
2) Alamat  
3) Jenis bahan baku:  
c. Dari pemasok/ 
supplier:  
1) Nama   
2) Alamat  
d. Jenis bahan baku:   
 
…………………………………  
 
 
…………………………………  
…………………………………  
…………………………………  
 
 
……………………………………  
……………………………………  
……………………………………  
15. Suplai air bersih berasal 
dari: 
a. Air Tanah:  
1) Sumur Dangkal  
2) Sumur Dalam  
3) Danau  
4) Sungai   
 
Kapasitas ..............................m3/hari  
 
 
 
 - 2290 - 
b. Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM)  Kapasitas ..............................m3/hari  
16.  Es berasal dari:  
a. Produksi Sendiri  
b. Membeli dari:  
1) ............................  
2) ...........................  
c.  Bentuk es:  
a. Balok  
b. Curah   
Kapasitas.........................ton/hari  
 
Volume............................ton/hari  
 
 
Volume............................ton/hari 
Volume............................ton/hari  
17.  Kebutuhan es rata -rata 
per hari ( disesuaikan 
dengan jenis unit usaha ) Volume............................ton/hari  
18.  Sistem Pembekuan 
Produk ( disesuaikan 
dengan jenis unit usaha ) 
 a. Air Blast Freezer  (ya/tidak) *  
b. Contact Plate Freezer (ya/tidak)*  
c. Brine Freezer  ( ya/tidak) *  
d. Cryogenic Freezer   (ya/tidak)*  
e. Individual Quick Freezer (ya/tidak)*  
*) Coret yang tidak perlu.  
 - 2291 - 
2.  Tabel Data Khusus  
1) Unit Usaha sudah mempunyai 
Standard Operating Procedures  
(SOP) atau Panduan Mutu  (ada/tidak ada) *  
2) Dokter Hewan yang tidak 
berstatus pegawai negeri sipil 
sebagai Penanggung Jawab Teknis 
(khusus untuk unit usaha yang 
dipersyaratkan)  
a. Rumah Potong Hewan  
b. budidaya Unggas Petelur  
c. budidaya Ternak Perah  
d. Gudang Berpendingin (bagi 
unit usaha pemasukan produk 
hewan)  (ada/tidak ada) *  
Nama:  
3) Dokter hewan berwenang yang 
bertanggung jawab dalam 
pengawasan di bidang kesehatan 
masyarakat veteriner  (ada/tidak ada) *  
Nama:  
4) Unit Pengolahan sudah (ada/tidak ada) *  - 2292 - 
menerapkan Sistem Jaminan 
Keamanan Pangan? Jika sudah, 
sebutkan ruang lingkupnya.   
 
5) Apakah pekerja sudah 
mendapatkan pelatihan tentang 
praktek higiene?  
Jika sudah, siapa penyelenggara, 
tenaga pelatih, waktu dan tempat 
pelaksanaan?  
Berapa orang dan bagian apa saja 
yang terlibat dalam pelatihan ?  (iya/tidak) *  
6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?  Nama Unit Usaha:  
No NKV/ establisment number  
7) Memiliki SOP Kesrawan untuk 
Unit Usaha budidaya dan RPH  (ada/tidak ada) *  
8) Memiliki sertifikat kompartemen 
untuk Unit Usaha budidaya Ayam 
Petelur  (ada/tidak ada)*  
9) Memiliki Dokter hewan dan/atau 
paramedik veteriner yang (ada/tidak ada)*  
Nama Dokter Hewan:  - 2293 - 
melaksanakan pemeriksaan ante 
mortem  dan post mortem  untuk 
Unit Usaha Rumah Potong Hewan 
Ruminansia/Babi/Unggas    
Nama Paramedik:  
10) Hasil pemeriksaan laboratorium 
untuk Unit Usaha Pengeluaran 
Produk Hewan  (ada/tidak ada)*  
 
Keterangan:  
a. apabila pertanyaan dianggap tidak jelas dengan jenis unit usaha, maka pertanyaan cukup dijawab dengan TS 
(Tidak sesuai)  
b. *) Coret yang tidak perlu  
  
 
3.  Lembar Pemeriksaan Kelayakan Dasar Unit Usaha Industri Pengawetan Kulit  
 
      a.  Daftar Audit Kelayakan Dasar  
  
Aspek yang dinilai  MN MY OK Ketera -
ngan  
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  - 2294 - 
1. Bangunan tidak  
dirancang/ dimodifikasi 
sedemikian rupa sesuai 
alur proses dan 
menghambat program 
sanitasi  X    
2. Tidak terawat dan kotor  X    
3. Saluran pembuangan 
tidak lancar dan tidak 
tertutup  X  
  
4. Sirkulasi udara di ruang 
proses produksi tidak 
baik (pengap)  X 
  
  
5. Tidak tersedia pasokan 
listrik yang memadai  X  
  
6. Tidak tersedia pasokan air 
bersih yang memadai  X  
  
7. Tidak ada ruang ganti 
pakaian  X    
8. Fasilitas cuci tangan tidak X    - 2295 - 
berfungsi atau tidak 
dilengkapi dengan sabun 
cair, sanitiser dan 
petunjuk untuk mencuci 
tangan  
II. Bahan Baku dan Penanganan Produk  
9. Bahan baku tidak 
dilengkapi dengan 
Sertifikat Veteriner atau 
Surat Keterangan 
Kesehatan Hewan (SKKH)   
 
 
 X 
 
 
   
10. Tidak ada tahapan yang 
dapat menghilangkan 
bahaya biologis (agen 
patogen)   X   
III. Higiene Personel  
11. Tidak dilakukan 
pemeriksaan kesehatan 
pekerja yang menangani 
langsung produk minimal X    - 2296 - 
1 kali setahun  
12. Pekerja yang menangani 
produk tidak 
mengenakan alat 
pelindung diri   X   
IV.  Higiene Sanitasi  
13. Sampah dan limbah tidak 
ditangani dengan baik  X    
14. Bahan kimia tidak diberi 
label dan tidak disimpan 
pada ruang khusus dan 
terpisah dengan ruang 
yang lain   X 
 
 
   
 
b. Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pengawetan Kulit  
 
1. Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
c. Penyimpangan Minor   33 Penyimpangan  
d. Penyimpangan Mayor  32 Penyimpangan  
2.  Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  - 2297 - 
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  Keterangan  
I ≤9 ≤4 Jumlah penyimpangan 
maksimal 13,  
mayor maksimal 4  
II ≤15 ≤9 Jumlah penyimpangan 
maksimal 24, mayor 
maksimal 9  
III  ≤16 Jumlah penyimpangan 
maksimal 32  
3.    Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat baik (kualifikasi ekspor)  
b. Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
2) Pengawasan  
a) Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Provinsi/kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan 
kewenangannya.  
b) Pengawasan dilakukan terhadap:  - 2298 - 
1. Pemenuhan aspek administratif dan teknis;  
2. Pemenuhan penerapan standar teknis Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam waktu yang ditentukan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan,  
c) Pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat NKV yang diperoleh dengan melakukan surveilans 
dan evaluasi NKV;  
d) Surveilans dan evaluasi dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Auditor NKV Propinsi dan Auditor Ditjen 
PKH;  
e) Hasil pengawasan dapat ber upa: 
1. NKV tetap;  
2. Perubahan NKV;  
3. Pencabutan NKV;  
f) Hasil pengawasan yang menyebabkan perubahan NKV diterbitkan NKV baru  
 
 
3) Pemenuhan Kewajiban  
a) Pemenuhan komitmen untuk izin industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas berupa 
pernyataan mempunyai tenaga penanggung jawab teknis dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 14 hari  
b) Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan (NKV) dengan jangka waktu 
pemenuhan kewajiban dalam pembinaan 5 tahun ditambah 1 tahun untuk mendapatk an NKV.  
c) Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan dieksport dengan jangka waktu 
pemenuhan kewajiban 1 tahun  - 2299 - 
d) Wajib memenuhi standar NKV minimal Level II untuk unit usaha yang produknya akan dilalulintaskan antar 
propinsi dengan  jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun  
e) Memiliki layout/desain bangun dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun  
f) Memiliki rancangan penanganan limbah denganjangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun  
g) Pelaporan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban s elama masih dalam jangka waktu berlaku NKV (5 
Tahun). Laporan yang diberikan berupa data produksi secara harian/mingguan/bulanan yang dilaporkan 
secara daring/luring  
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK HEWAN  
NO KBLI 21013  
INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK HEWAN  - 2300 - 
1. Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha pembuatan, pengolahan dan pengemasan ulang obat -obatan 
yang berbentuk jadi (sediaan) untuk hewan, misalnya dalam bentuk serbuk, tablet, kapsul, salep, larutan, suspensi, 
aerosol dan lainnya. Termasuk industri produk benang bedah, industri alat -alat diagnosa medis, industri produksi 
radioisotop untuk radiofarmaka, industri farmasi bioteknologi dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya 
yang dikhususkan untuk hewan  
2 Istilah dan 
Definisi  ● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau 
memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan 
sediaan  obat hewan alami  
● Pembuatan adalah proses kegiatan pengolahan, pencampuran dan/atau pengubahan bentuk bahan baku obat 
hewan menjadi obat hewan.  
● Produsen obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pembuatan obat 
hewan.  
● Produk jadi adalah suatu produk obat hewan yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan  
● Bahan baku Obat Hewan adalah bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan Obat Hewan.  
● Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah ca ra pembuatan Obat Hewan 
yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk 
memastikan mutu obat hewan yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan.  
● Penanggung jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang 
berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang 
memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izi n Pelayanan Paramedik (SIPP) - 2301 - 
terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang 
bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/ pendistibusian/penjualan obat hewan 
sesuai dengan ketentuan  yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan  
3 Penggolongan 
Usaha  - 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  
  ● Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum  
● Pernyataan kesanggupan menerapkan CPOHB dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun 
setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan  
● Memiliki struktur organisasi  
● Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen  
● Memiliki kumpulan peraturan perundang -undangan di bidang obat hewan  
● Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  ● Memiliki PJTOH  
● Memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan  
● Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat 
hewan  
● Memiliki rancangan sistem pengelolaan limbah  
6 Sarana  
 ● Tersedia sumber air bersih  
● Lokasi usaha tidak berada di area pemukiman penduduk   - 2302 - 
7 Struktur 
organisasi 
SDM dan 
SDM  
 ● Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam 
organisasi usaha.  
● Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang produksi obat hewan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan 
peraturan per undang -undangan di bidang ketenagakerjaan  
● Memiliki PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan dan 1 orang apoteker yang merupakan 
karyawan tetap dan bekerja full time  
● PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap s ebagai pimpinan perusahaan  
● PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya 
selambat -lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan  
8 Pelayanan  1. Tersedia informasi mengenai produk yang dihasilkan  
2. Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen  
9 Persyaratan 
Produk/  
Proses/Jasa  1. Persyaratan produk yang dihasilkan:  
- Memiliki nomor pendaftaran obat hewan  
- Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya  
- Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara  
- Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
2. Persyaratan proses:  
Pembuatan obat hewan sesuai dengan kaidah CPOHB  - 2303 - 
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  ● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
- Perencanaan  
- Pengelolaan  
- Komunikasi pelanggan  
- Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi.  
Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
- Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya  
- Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian  
● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak  lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
- Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
- Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
● Pelaporan  
Menyampaikan laporan kegiatan produksi secara berkala  
11 Penilaian 
kesesuaian 
dan 
pengawasan  ● Penilaian Kesesuaian  
- Tingkat resiko usaha industri produk farmasi untuk hewan: Tinggi  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi 
lapangan  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota  - 2304 - 
- Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya  
- Bentuk: Laporan hasil inspeksi  
- Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh iz in secara formal dari K/L yang 
berwenang  
CHECKLIST  PENILAIAN KESESUAIAN  
NO DETAIL PEMERIKSAAN  YA TIDAK  N/A 
1. PERSAYARATAN ADMINISTRASI     
 a. Surat pernyataan pimpinan 
bahwa mempunyai tenaga 
dokter hewan dan apoteker 
yang bekerja tetap sebagai 
Penanggungjawab Teknis 
Obat Hewan (PJTOH)     
 b. Surat pernyataan PJTOH     
 c. Ijasah PJTOH     
 d. Surat pernyataan 
kesanggupan menerapkan 
Cara Pembuatan Obat 
Hewan yang Baik (CPOHB) 
dan memperoleh sertifikat    - 2305 - 
CPOHB selambat 
lambatnya 1 tahun setelah 
nomor pendaftaran obat 
hewan pertama kali 
diterbitkan  
 e. Apakah memiliki kumpulan 
peraturan perundan g-
undangan di bidang obat 
hewan?     
2. ORGANISASI, MANAJEMEN 
DAN PERSONALIA     
 a. Apakah tersedia struktur 
organisasi yang 
terdokumentasi yang 
menguraikan tugas, fungsi 
dan pembagian 
kewenangan setiap personil, 
termasuk kedudukan dan 
uraian tugas PJTOH?     
 b. Apakah SDM yang terlibat    - 2306 - 
memiliki kemampuan di 
bidangnya?  
 c. Apakah PJTOH merupakan 
karyawan tetap dan bekerja 
full time di perusahaan obat 
hewan?     
 d. Apakah PJTOH telah 
mengikuti pelatihan di 
bidangnya?  
Apabila belum, apakah ada 
pernyataan bahwa 
berkomitmen akan 
mengikuti pelatihan di 
bidangnya selambat -
lambatnya 1 tahun setelah 
izin usaha diterbitkan?     
3. SARANA     
 a. Apakah tersedia jalur 
layanan pengaduan 
konsumen?     - 2307 - 
4. BANGUNAN DAN FASILITAS     
 a.  Apakah memiliki atau 
menguasai lokasi untuk 
produksi obat hewan?     
 b. Apakah memiliki 
layout/rancangan 
bangunan dan fasilitas yang 
memadai untuk 
memproduksi dan 
menyimpan obat hewan?     
 c. Apakah memiliki rancangan 
sistem pengolahan limbah?     
 d. Apabila belum memiliki 
bangunan dan fasilitas 
untuk memproduksi obat 
hewan, apakah 
menggunakan jasa pihak 
lain yang telah memiliki 
sertifikat CPOHB, dan/atau 
laboratorium pengujian    - 2308 - 
mutu obat hewan milik 
pihak lain yang telah 
terakreditasi?  
 
● Pengawasan  
- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:  
o Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
o Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan  
- Pengawasan dilakukan secara langsung  dan secara tidak langsung.  
o pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha.  
o pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan 
melalui saluran pe ngaduan masyarakat  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau daerah  
- Bentuk: Laporan hasil pengawasan  
- Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku  
- Saluran Pengaduan Masyarakat  
o Disampaikan langsung maup un tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L  
STANDAR USAHA INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK HEWAN  - 2309 - 
NO KBLI 21014  
INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK HEWAN  
1. Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu 
dan bahan pengemas untuk hewan, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh -tumbuhan 
termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat -obatan, seperti anti sera dan fraksi darah lainnya, 
vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat untuk bahan farmakologi dalam industri 
obat-obatan, seperti antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o -asetilsalsilik dan lain -lain, pengolahan darah, indu stri 
gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain -lain. 
2 Istilah dan 
Definisi  ● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau 
memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan 
sediaan obat hewan alami.  
● Pembuatan adalah proses kegia tan pengolahan, pencampuran dan/atau pengubahan bentuk bahan baku obat 
hewan menjadi obat hewan.  
● Produsen obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pembuatan obat 
hewan.  
● Produk jadi adalah suatu produk obat hewan yang tela h melalui seluruh tahap proses pembuatan  
● Bahan baku Obat Hewan adalah bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan Obat Hewan.  
● Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan Obat Hewan 
yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk 
memastikan mutu obat hewan yang dihasilkan sesuai dengan  persyaratan dan tujuan penggunaan.  - 2310 - 
● Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang 
berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang 
memilik i Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) 
terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang 
bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/ pengeluaran /pemasukan/pendistribusian/penjualan obat hewan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan  
3 Penggolongan 
Usaha  - 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  
  ● Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum  
● Pernyataan kesanggupan menerapkan CPOHB dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun 
setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan  
● Memiliki struktur organisasi  
● Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen  
● Memiliki kumpulan peraturan perundang -undangan di bidang obat hewan  
● Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  ● Memiliki PJTOH  
● Memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan  
● Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat 
hewan  
● Memiliki rancangan sistem pengelolaan limbah  - 2311 - 
6 Sarana  
 ● Tersedia sumber air bersih  
● Lokasi usaha tidak berada di area pemukiman penduduk   
7 Struktur 
organisasi 
SDM dan 
SDM  
 ● Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam 
organisasi usaha.  
● Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang produksi obat hewan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan 
peraturan per undang -undangan di bidang ketenagakerjaan  
● Memiliki PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan dan 1 orang apoteker yang merupakan 
karyawan tetap dan bekerja full time  
● PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap s ebagai pimpinan perusahaan  
● PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya 
selambat -lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan  
8 Pelayanan  1. Tersedia informasi mengenai produk yang dihasilkan  
2. Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  1. Persyaratan produk yang dihasilkan:  
- Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan baku dengan nama dagang  
- Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya  
- Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara  
- Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  - 2312 - 
2. Persyaratan proses:  
Pembuatan obat hewan sesuai dengan kaidah CPOHB  
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  ● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
- Perencanaan  
- Pengelolaan  
- Komunikasi pelanggan  
- Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi.  
Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
- Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya  
- Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian  
● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak  lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
- Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
- Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
● Pelaporan  
Menyampaikan laporan kegiatan produksi secara berkala  - 2313 - 
11 Penilaian 
kesesuaian 
dan 
pengawasan  ● Penilaian Kesesuaian  
- Tingkat resiko usaha industri bahan farmasi untuk hewan: Tinggi  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi 
lapangan  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota  
- Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya  
- Bentuk: Laporan hasil inspeksi  
- Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh iz in secara formal dari K/L yang 
berwenang  
 
CHECKLIST  PENILAIAN KESESUAIAN  
NO DETAIL PEMERIKSAAN  YA TIDAK  N/A 
1. PERSAYARATAN ADMINISTRASI     
 a. Surat pernyataan pimpinan 
bahwa mempunyai tenaga 
dokter hewan dan apoteker 
yang bekerja tetap sebagai 
Penanggungjawab Teknis 
Obat Hewan (PJTOH)     - 2314 - 
 b. Surat pernyataan PJTOH     
 c. Ijasah PJTOH     
 d. Surat pernyataan 
kesanggupan menerapkan 
Cara Pembuatan Obat Hewan 
yang Baik (CPOHB) dan 
memperoleh sertifikat CPOHB 
selambat lambatnya 1 tahun 
setelah nomor pendaftaran 
obat hewan pertama kali 
diterbitkan     
 e. Apakah memiliki kumpulan 
peraturan perundang -
undangan di bidang obat 
hewan?     
2. ORGANISASI, MANAJEMEN DAN 
PERSONALIA     
 a. Apakah tersedia struktur 
organisasi yang 
terdokumentasi yang    - 2315 - 
menguraikan tugas, fungsi 
dan pembagian kewenangan 
setiap personil, termasuk 
kedudukan dan uraian tugas 
PJTOH?  
 b. Apakah SDM yang terlibat 
memiliki kemampuan di 
bidangnya?     
 c. Apakah PJTOH merupakan 
karyawan tetap dan bekerja 
full time di perusahaan obat 
hewan?     
 d. Apakah PJTOH telah 
mengikuti pelatihan di 
bidangnya?  
Apabila belum, apakah ada 
pernyataan bahwa 
berkomitmen akan mengikuti 
pelatihan di bidangnya 
selambat -lambatn ya 1 tahun 
setelah izin usaha 
diterbitkan?     - 2316 - 
3. SARANA     
 a. Apakah tersedia jalur layanan 
pengaduan konsumen?     
4. BANGUNAN DAN FASILITAS     
 a.  Apakah memiliki atau 
menguasai lokasi untuk 
produksi obat hewan?     
 b. Apakah memiliki 
layout/rancangan bangunan 
dan fasilitas yang memadai 
untuk memproduksi dan 
menyimpan obat hewan?     
 c. Apakah memiliki rancangan 
sistem pengolahan limbah?     
 d. Apabila belum memiliki 
bangunan dan fasilitas untuk 
memproduksi obat hewan, 
apakah menggunakan jasa 
pihak lain yang telah memiliki 
sertifikat CPOHB, dan/atau 
laboratorium pengujian mutu    - 2317 - 
obat hewan milik pihak lain 
yang telah terakreditasi?  
 
● PENGAWASAN  
- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:  
o Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
o Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan  
- Pengawasan dilakukan secara langsung  dan secara tidak langsung.  
o pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha.  
o pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan 
melalui saluran pe ngaduan masyarakat  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau daerah  
- Bentuk: Laporan hasil pengawasan  
- Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku  
- Saluran Pengaduan Masyarakat  
o Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L  
 
 - 2318 - 
STANDAR USAHA INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN  
NO KBLI 21023  
INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN  
1. Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha pengolahan macam -macam produk obat tradisional atau obat 
alami untuk hewan yang bahannya berasal antara lain dari tumbuh -tumbuhan, bahan hewa n, bahan mineral, 
sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, 
pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria  
2 Istilah dan 
Definisi  ● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau 
memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan 
sediaan obat hewan alami.  
● Pembuatan adalah proses kegiatan pengolahan, pencampuran dan/atau pengubahan bentuk bahan baku obat 
hewan menjadi obat hewan.  
● Produsen obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pembuatan obat 
hewan.  
● Produk jadi adalah suatu produk o bat hewan yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan  
● Bahan baku Obat Hewan adalah bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan Obat Hewan.  
● Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan Obat Hewan 
yang seti ap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk 
memastikan mutu obat hewan yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan.  
● Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah adalah tenaga teknis berkew arganegaraan Indonesia yang - 2319 - 
berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang 
memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) 
terintegrasi,  asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang 
bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistribusian/penjualan obat hewan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat h ewan  
3 Penggolongan 
Usaha  - 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  
  ● Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum  
● Pernyataan kesanggupan menerapkan CPOHB dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun 
setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan  
● Memiliki struktur organisasi  
● Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen  
● Memiliki kumpulan peraturan perundang -undangan di bidang obat hewan  
● Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  ● Memiliki PJTOH  
● Memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan  
● Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat 
hewan  
● Memiliki rancangan sistem pengelolaan limbah  
 - 2320 - 
6 Sarana  
 ● Tersedia sumber air bersih  
● Lokasi usaha tidak berada di area pemukiman penduduk   
7 Struktur 
organisasi 
SDM dan 
SDM  
 ● Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam 
organisasi usaha.  
● Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang produksi obat hewan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan 
peraturan per undang -undangan di bidang ketenagakerjaan  
● Memiliki PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan dan 1 orang apoteker yang merupakan 
karyawan tetap dan bekerja full time  
● PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap s ebagai pimpinan perusahaan  
● PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya 
selambat -lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan  
8 Pelayanan  1. Tersedia informasi mengenai produk yang dihasilkan  
2. Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen  
 
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  1. Persyaratan produk yang dihasilkan:  
- Memiliki nomor pendaftaran obat hewan  
- Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya  
- Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara  - 2321 - 
- Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
2. Persyaratan proses:  
Pembuatan obat hewan sesuai dengan kaidah CPOHB  
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  ● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
- Perencanaan  
- Pengelolaan  
- Komunikasi pelanggan  
- Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi.  
Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
- Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya  
- Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian  
● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak  lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
- Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
- Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
● Pelaporan  
- Menyampaikan laporan kegiatan produksi secara berkala  
11 Penilaian 
kesesuaian 
dan ● Penilaian Kesesuaian  
- Tingkat resiko usaha industri produk obat tradisional untuk hewan: Tinggi  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi - 2322 - 
pengawasan  lapangan  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota  
- Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya  
- Bentuk: Laporan hasil inspeksi  
- Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk mempe roleh izin secara formal dari K/L yang 
berwenang  
 
CHECKLIST  PENILAIAN KESESUAIAN  
NO DETAIL PEMERIKSAAN  YA TIDAK  N/A 
1. PERSAYARATAN ADMINISTRASI     
 a. Surat pernyataan pimpinan bahwa 
mempunyai tenaga dokter hewan 
dan apoteker yang bekerja tetap 
sebagai Penanggungjawab Teknis 
Obat Hewan (PJTOH)     
 b. Surat pernyataan PJTOH     
 c. Ijasah PJTOH     
 d. Surat pernyataan kesanggupan 
menerapkan Cara Pembuatan Obat 
Hewan yang Baik (CPOHB) dan    - 2323 - 
memperoleh sertifikat CPOHB 
selambat lambatnya 1 tahun 
setelah nomor pendaftaran obat 
hewan pertama kali diterbitkan  
 e. Apakah memiliki kumpulan 
peraturan perundang -undangan di 
bidang obat hewan?     
2. ORGANISASI, MANAJEMEN DAN 
PERSONALIA     
 a. Apakah tersedia struktur organisasi 
yang terdokumentasi yang 
menguraikan tugas, fungsi dan 
pembagian kewenangan setiap 
personil, termasuk kedudukan dan 
uraian tugas PJTOH?     
 b. Apakah SDM yang terlibat memiliki 
kemampuan di bidangnya?     
 c. Apakah PJTOH merupakan 
karyawan tetap dan bekerja full 
time di perusahaan obat hewan?     
 d. Apakah PJTOH telah mengikuti 
pelatihan di bidangnya?     - 2324 - 
Apabila belum, apakah ada 
pernyataan bahwa berkomitmen 
akan mengikuti pelatihan di 
bidangnya selambat -lambatnya 1 
tahun setelah izin usaha 
diterbitkan?  
3. SARANA     
 a. Apakah tersedia jalur layanan 
pengaduan konsumen?     
4. BANGUNAN DAN FASILITAS     
 a.  Apakah memiliki atau menguasai 
lokasi untuk produksi obat hewan?     
 b. Apakah memiliki layout/rancangan 
bangunan dan fasilitas yang 
memadai untuk memproduksi dan 
menyimpan obat hewan?     
 c. Apakah memiliki rancangan sistem 
pengolahan limbah?     
 d. Apabila belum memiliki bangunan 
dan fasilitas untuk memproduksi 
obat hewan, apakah menggunakan    - 2325 - 
jasa pihak lain yang telah memiliki 
sertifikat CPOHB, dan/atau 
laboratorium pengujian mutu obat 
hewan milik pihak lain yang telah 
terakreditasi?  
 
● PENGAWASAN  
- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:  
o Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
o Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan  
- Pengawasan dilakukan secara langsung  dan secara tidak langsung.  
o pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha.  
o pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan 
melalui saluran pe ngaduan masyarakat  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau daerah  
- Bentuk: Laporan hasil pengawasan  
- Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku  
- Saluran Pengaduan Masyarakat  
o Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  - 2326 - 
o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L  
STANDAR USAHA INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN  
NO KBLI 21024  
INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN  
1. Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha pengolahan macam -macam ekstrak dan simplisia, sediaan 
galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah 
maupun yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional untuk hewan  
2 Istilah dan 
Definisi  ● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau 
memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan 
sediaan obat hewan alami.  
● Pembuatan adalah proses kegia tan pengolahan, pencampuran dan/atau pengubahan bentuk bahan baku obat 
hewan menjadi obat hewan.  
● Produsen obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pembuatan obat 
hewan.  
● Produk jadi adalah suatu produk obat hewan yang tela h melalui seluruh tahap proses pembuatan  
● Bahan baku Obat Hewan adalah bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan Obat Hewan.  
● Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan Obat Hewan 
yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk - 2327 - 
memastikan mutu obat hewan yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan.  
● Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah adalah tenaga teknis berkewarg anegaraan Indonesia yang 
berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang 
memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) 
terintegrasi, as isten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang 
bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistibusian/penjualan obat hewan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan  
3 Penggolongan 
Usaha  - 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  
  ● Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum  
● Pernyataan kesanggupan menerapkan CPOHB dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun 
setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan  
● Memiliki struktur organisasi  
● Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen  
● Memiliki kumpulan peraturan perundang -undangan di bidang obat hewan  
● Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  ● Memiliki PJTOH  
● Memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan  
● Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat 
hewan  - 2328 - 
● Memiliki rancangan sistem pengelolaan limbah  
6 Sarana  
 ● Tersedia sumber air bersih  
● Lokasi usaha tidak berada di area pemukiman penduduk   
7 Struktur 
organisasi 
SDM dan 
SDM  
 ● Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam 
organisasi usaha.  
● Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang produksi obat hewan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai denga n 
peraturan perundang -undangan di bidang ketenagakerjaan  
● Memiliki PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan dan 1 orang apoteker yang merupakan 
karyawan tetap dan bekerja full time  
● PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ti dak merangkap sebagai pimpinan perusahaan  
● PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya 
selambat -lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan  
8 Pelayanan  1. Tersedia informasi mengenai produk yang dihasilkan  
2. Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen  - 2329 - 
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  1. Persyaratan produk yang dihasilkan:  
- Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan baku dengan nama dagang  
- Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya  
- Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara  
- Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
2. Persyaratan proses:  
Pembuatan obat hewan sesuai dengan kaidah CPOHB  
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  ● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
- Perencanaan  
- Pengelolaan  
- Komunikasi pelanggan  
- Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi.  
Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
- Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya  
- Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian  
● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak  lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
- Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
- Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
● Pelaporan  
- Menyampaikan laporan kegiatan produksi secara berkala  - 2330 - 
11 Penilaian 
kesesuaian 
dan 
pengawasan  ● Penilaian Kesesuaian  
- Tingkat resiko usaha industri bahan baku obat tradisional untuk hewan: Tinggi  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi 
lapangan  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota  
- Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya  
- Bentuk: Laporan hasil inspeksi  
- Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk mempe roleh izin secara formal dari K/L yang 
berwenang  
 
CHECKLIST  PENILAIAN KESESUAIAN  
NO DETAIL PEMERIKSAAN  YA TIDAK  N/A 
1. PERSAYARATAN ADMINISTRASI     
 a. Surat pernyataan pimpinan bahwa 
mempunyai tenaga dokter hewan dan 
apoteker yang bekerja tetap sebagai 
Penanggungjawab Teknis Obat Hewan 
(PJTOH)     
 b. Surat pernyataan PJTOH     
 c. Ijasah PJTOH     - 2331 - 
 d. Surat pernyataan kesanggupan 
menerapkan Cara Pembuatan Obat 
Hewan yang Baik (CPOHB) dan 
memperoleh sertifikat CPOHB selambat 
lambatnya 1 tahun setelah nomor 
pendaftaran obat hewan pertama kali 
diterbitkan     
 e. Apakah memiliki kumpulan peraturan 
perundang -undangan di bidang obat 
hewan?     
2. ORGANISASI, MANAJEMEN DAN 
PERSONALIA     
 a. Apakah tersedia struktur organisasi 
yang terdokumentasi yang menguraikan 
tugas, fungsi dan pembagian 
kewenangan setiap personil, termasuk 
kedudukan dan uraian tugas PJTOH?     
 b. Apakah SDM yang terlibat memiliki 
kemampuan di bidangnya?     
 c. Apakah PJTOH merupakan karyawan    - 2332 - 
tetap dan bekerja full time di 
perusahaan obat hewan?  
 d. Apakah PJTOH telah mengikuti 
pelatihan di bidangnya?  
Apabila belum, apakah ada pernyataan 
bahwa berkomitmen akan mengikuti 
pelatihan di bidangnya selambat -
lambatnya 1 tahun setelah izin usaha 
diterbitkan?     
3. SARANA     
 a. Apakah tersedia jalur layanan 
pengaduan konsumen?     
4. BANGUNAN DAN FASILITAS     
 a.  Apakah memiliki atau menguasai lokasi 
untuk produksi obat hewan?     
 b. Apakah memiliki layout/rancangan 
bangunan dan fasilitas yang memadai 
untuk memproduksi dan menyimpan 
obat hewan?     
 c. Apakah memiliki rancangan sistem    - 2333 - 
pengolahan limbah?  
 d. Apabila belum memiliki bangunan dan 
fasilitas untuk memproduksi obat 
hewan, apakah menggunakan jasa pihak 
lain yang telah memiliki sertifikat 
CPOHB, dan/atau laboratorium 
pengujian mutu obat hewan milik pihak 
lain yang telah terakreditasi?     
 
● PENGAWASAN  
- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:  
o Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
o Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan  
- Pengawasan dilakukan secara langsung  dan secara tidak langsung.  
o pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha.  
o pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan 
melalui saluran pe ngaduan masyarakat  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau daerah  
- Bentuk: Laporan hasil pengawasan  - 2334 - 
- Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku  
- Saluran Pengaduan Masyarakat  
o Disampaikan langsung maup un tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L  
 
 
STANDAR USAHA INDUSTRI KOSMETIK UNTUK HEWAN  
NO KBLI 20233  
INDUSTRI KOSMETIK UNTUK HEWAN  
1. Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha pembuatan kosmetik untuk hewan, termasuk parfum, 
shampo, sabun, bedak, krim atau lotion, dan lainnya  
2 Istilah dan 
Definisi  ● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau 
memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan 
sediaan obat hewan alami.  
● Pembuatan adalah proses kegiatan pengolahan, pencampuran dan/atau pengubahan bentuk bahan baku obat 
hewan menjadi obat hewan.  
● Produsen obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pembuatan obat 
hewan.  
● Produk jadi adalah suatu produk obat hewan yang  telah melalui seluruh tahap proses pembuatan  
● Bahan baku Obat Hewan adalah bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan Obat Hewan.  - 2335 - 
● Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan Obat Hewan 
yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk 
memastikan mutu obat hewan yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan.  
● Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah adalah tenaga teknis berkewarganegaraan I ndonesia yang 
berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang 
memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) 
terintegrasi, asisten apote ker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang 
bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistibusian/penjualan obat hewan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan  
3 Penggolongan 
Usaha  - 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  
  ● Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum  
● Pernyataan kesanggupan menerapkan CPOHB dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun 
setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan  
● Memiliki struktur organisasi  
● Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen  
● Memiliki kumpulan peraturan perundang -undangan di bidang obat hewan  
● Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
Khusus ● Memiliki PJTOH  
● Memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan  - 2336 - 
Usaha  ● Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat 
hewan  
● Memiliki rancangan sistem pengelolaan limbah  
6 Sarana  
 ● Tersedia sumber air bersih  
● Lokasi usaha tidak berada di area pemukiman penduduk   
7 Struktur 
organisasi 
SDM dan 
SDM  
 ● Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam 
organisasi usaha.  
● Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang produksi obat hewan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan 
peraturan per undang -undangan di bidang ketenagakerjaan  
● Memiliki PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan dan 1 orang apoteker yang merupakan 
karyawan tetap dan bekerja full time  
● PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap s ebagai pimpinan perusahaan  
● PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya 
selambat -lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan  
8 Pelayanan  1. Tersedia informasi mengenai produk yang dihasilkan  
2. Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen  
9 Persyaratan 
Produk/ 1. Persyaratan produk yang dihasilkan:  
- Memiliki nomor pendaftaran obat hewan  - 2337 - 
Proses/Jasa  - Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya  
- Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara  
- Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
 
 
2. Persyaratan proses:  
Pembuatan obat hewan sesuai dengan kaidah CPOHB  
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  ● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
- Perencanaan  
- Pengelolaan  
- Komunikasi pelanggan  
- Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi.  
Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
- Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya  
- Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian  
● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak  lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
- Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
- Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
● Pelaporan  - 2338 - 
- Menyampaikan laporan kegiatan produksi secara berkala  
11 Penilaian 
kesesuaian 
dan 
pengawasan  ● Penilaian Kesesuaian  
- Tingkat resiko usaha industri kosmetik untuk hewan: Tinggi  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi 
lapangan  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota  
- Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya  
- Bentuk: Laporan hasil inspeksi  
- Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang 
berwenang  
 
CHECKLIST  PENILAIAN KESESUAIAN  
NO DETAIL PEMERIKSAAN  YA TIDAK  N/A 
1. PERSAYARATAN ADMINISTRASI     
 a. Surat pernyataan pimpinan bahwa 
mempunyai tenaga dokter hewan 
dan apoteker yang bekerja tetap    - 2339 - 
sebagai Penanggungjawab Teknis 
Obat Hewan (PJTOH)  
 b. Surat pernyataan PJTOH     
 c. Ijasah PJTOH     
 d. Surat pernyataan kesanggupan 
menerapkan Cara Pembuatan Obat 
Hewan yang Baik (CPOHB) dan 
memperoleh sertifikat CPOHB 
selambat lambatnya 1 tahun 
setelah nomor pendaftaran obat 
hewan pertama kali diterbitkan     
 e. Apakah memiliki kumpulan 
peraturan perundang -undangan di 
bidang obat hewan?     
2. ORGANISASI, MANAJEMEN DAN 
PERSONALIA     
 a. Apakah tersedia struktur organisasi 
yang terdokumentasi yang 
menguraikan tugas, fungsi dan 
pembagian kewenangan setiap 
personil, termasuk kedudukan dan    - 2340 - 
uraian tugas PJTOH?  
 b. Apakah SDM yang terlibat memiliki 
kemampuan di bidangnya?     
 c. Apakah PJTOH merupakan 
karyawan tetap dan bekerja full 
time di perusahaan obat hewan?  
    
 d. Apakah PJTOH telah mengikuti 
pelatihan di bidangnya?  
Apabila belum, apakah ada 
pernyataan bahwa berkomitmen 
akan mengikuti pelatihan di 
bidangnya selambat -lambatnya 1 
tahun setelah izin usaha 
diterbitkan?     
3. SARANA     
 a. Apakah tersedia jalur layanan 
pengaduan konsumen?     
4. BANGUNAN DAN FASILITAS     
 a.  Apakah memiliki atau menguasai 
lokasi untuk produksi obat hewan?     - 2341 - 
 b. Apakah memiliki layout/rancangan 
bangunan dan fasilitas yang 
memadai untuk memproduksi dan 
menyimpan obat hewan?     
 c. Apakah memiliki rancangan sistem 
pengolahan limbah?     
 d. Apabila belum memiliki bangunan 
dan fasilitas untuk memproduksi 
obat hewan, apakah menggunakan 
jasa pihak lain yang telah memiliki 
sertifikat CPOHB, dan/atau 
laboratorium pengujian mutu obat 
hewan milik pihak lain yang telah 
terakreditasi?     
 
● PENGAWASAN  
- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:  
o Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
o Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan  
- Pengawasan dilakukan secara langsung  dan secara tidak langsung.  - 2342 - 
o pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha.  
o pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan 
melalui saluran pe ngaduan masyarakat  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau daerah  
- Bentuk: Laporan hasil pengawasan  
- Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku  
- Saluran Pengaduan Masyarakat  
o Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L  
STANDAR USAHA PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN  
NO KBLI 46444  
PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN  
1. Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar obat farmasi untuk hewan yang meliputi 
kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi  
2 Istilah dan 
Definisi  ● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau 
memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan 
sediaan obat hewan alami.  
● Importir obat hewan adalah pe rusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan obat 
hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia,  - 2343 - 
● Eksportir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran obat 
hewan dari wilayah Rep ublik Indonesia ke luar negeri.  
● Distributor obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan penyediaan dan/atau 
peredaran obat hewan dari produsen atau importir.  
● Pernasukan obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan obat hewan dari luar negeri ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
● Pengeluaran obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan obat hewan dari wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri.  
 
 
● Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang 
berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang 
memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Sur at Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) 
terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang 
bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistibusian/penjualan obat hewan 
sesuai dengan kete ntuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan  
3 Penggolongan 
Usaha  ● Eksportir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pengeluaran obat hewan  
● Importir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pemasukan obat hewan   
● Distributor Obat Hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan di dalam negeri  - 2344 - 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  
  ● Bentuk Usaha:  
- Eksportir dan Importir Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum  
- Distributor Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan  
● Memiliki struktur organisasi  
● Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen  
● Memiliki kumpulan peraturan perundang -undangan di bidang obat hewan  
● Durasi pemenuhan pe rsyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  ● Memiliki PJTOH  
● Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya  
● Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu  
● Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP)  
● Memiliki program pelatihan personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana 
pelaksanaanya  
6 Sarana  
 ● Tersedia sarana kebersihan  
● Tersedia pest control  
● Tersedia area karantina, penolakan ( rejected)  dan pelulusan ( released)  
● Tersedia area penolakan ( rejected)  yang berada di lokasi yang terkunci  
● Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai  
● Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat  
● Ruang penyim panan obat hewan terpisah dengan komoditi lain  - 2345 - 
● Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan  
● Tersedia alat pemadam kebakaran  
● Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi  
7 Struktur 
organisasi 
SDM dan 
SDM  
 ● Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam 
organisasi usaha.  
● Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang oba t hewan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan 
peraturan perundang -undangan di bidang ketenagakerjaan  
● Memiliki PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan atau 1 orang apoteker yang 
merupakan karyawan tetap dan bekerja full time  
● PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan  
● PJTOH memahami  tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya 
selambat -lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan  
8 Pelayanan  ● Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen  
● Tersedia informasi terkait produk yang diedarkan  
● Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan   - 2346 - 
9 Persyaratan 
Produk/Prose
s/Jasa  ● Persyaratan produk yang dihasilkan:  
- Memiliki nomor pendaftaran obat hewan  
- Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya  
- Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara  
- Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
- Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan  
 
● Persyaratan proses:  
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan  
- Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH  
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  ● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
- Perencanaan  
- Pengelolaan  
- Komunikasi pelanggan  
- Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi.  
Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.   
- Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya  
- Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian  
● Tersedia Prosedur:  
- Prosedur kebersihan ruangan  - 2347 - 
- Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan  
- Prosedur pengarsipan dokumen  
- Prosedur penerimaan obat hewan  
- Prosedur penyimpanan obat hewan  
- Prosedur pengeluaran obat hewan  
- Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa  
- Prosedur terkait s istem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)  
- Prosedur pemantauan suhu  
- Prosedur pemilihan jasa pest control  
- Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall)  
- Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok  
- Prosedur pemusnahan obat hewan  
 
● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
- Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
- Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
● Pelaporan  
Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala  - 2348 - 
11 Penilaian 
kesesuaian 
dan 
pengawasan  ● Penilaian Kesesuaian  
- Tingkat resiko usaha perdagangan besar obat farmasi untuk hewan: Tinggi  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi 
lapangan  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana:  
o Eksportir dan Importir Obat Hewan: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan 
Kabupaten/Kota  
o Distributor Obat Hewan: Dinas Provinsi dengan melibatkan Dinas Kabupaten  
- Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya  
- Bentuk: Laporan hasil inspek si 
- Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang 
berwenang  
 
 
CHECKLIST  PENILAIAN KESESUAIAN  
NO DETAIL PEMERIKSAAN  YA TIDAK  N/A 
1. PERSAYARATAN ADMINISTRASI     
 a. Surat pernyataan memiliki atau 
menguasai sarana/peralatan untuk 
melakukan kegiatan usahanya     - 2349 - 
 b. Surat pernyataan memiliki atau 
menguasai tempat penyimpanan obat 
hewan yang dapat menjamin 
terjaganya mutu     
 c. Surat pernyataan pimpinan bahwa 
mempunyai tenaga dokter hewan atau 
apoteker yang bekerja tetap sebagai 
Penanggungjawab Teknis Obat Hewan 
(PJTOH)     
 d. Surat pernyataan PJTOH     
 e. Ijasah PJTOH     
 f. Apakah memiliki kumpulan peraturan 
perundang -undangan di bidang obat 
hewan?     
2. ORGANISASI, MANAJEMEN DAN 
PERSONALIA     
 a. Apakah tersedia struktur organisasi 
yang terdokumentasi yang 
menguraikan tugas, fungsi dan 
pembagian pembagian kewenangan    - 2350 - 
setiap personil, termasuk  
kedudukan dan uraian tugas PJTOH.  
 b. Apakah PJTOH merupakan karyawan 
tetap dan bekerja full time di 
perusahaan obat hewan?     
 c. Apakah PJTOH telah mengikuti 
pelatihan di bidangnya?  
Apabila belum, apakah ada 
pernyataan bahwa berkomitmen akan 
mengikuti pelatihan di bidangnya 
selambat -lambatnya 1 tahun setelah 
izin usaha diterbitkan?     
 d. Apakah memiliki program pelatihan 
personel yang mencakup identifikasi 
kebutuhan pelatihan dan rencana 
pelaksanaanya?     
 e. Apakah tersedia prosedur terkait 
sistem K3 (Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja)?     
3. SARANA     - 2351 - 
  Apakah tersedia jalur layanan 
pengaduan konsumen?     
4. BANGUNAN DAN PERALATAN     
 a. Apakah kebersihan dan kerapian 
ruangan dijaga serta dipelihara?     
 b. Apakah dilengkapi dengan catatan 
kebersihan ruangan?     
 c. Apakah tersedia prosedur 
pemeliharaan kebersihan ruangan     
 d. Apakah ventilasi dan penerangan di 
ruangan memadai?     
 e. Apakah mempunyai ruang 
penyimpanan yang memadai sesuai 
dengan kriteria penyimpanan obat?     
 f. Apakah dilengkapi dengan alat 
pemadam kebakaran sesuai standar 
K3?    
 g. Apakah dilengkapi dengan alat 
pemantau suhu yang telah 
dikalibrasi?     - 2352 - 
 h. Apakah dilengkapi dengan catatan 
pemantauan suhu?     
 i. Apakah tersedia prosedur 
pemantauan suhu?     
 j. Apakah dilengkapi dengan pest 
control ?    
 k. Apakah tersedia prosedur pemilihan 
jasa pest control ?    
 l. Apakah tersedia area karantina, 
penolakan ( rejected)  dan pelulusan 
(released) ?    
 m
. Apakah area penolakan ( rejected)  
berada di lokasi yang terkunci?  
    
5. PENGADAAN      
 a. Apakah tersedia prosedur untuk 
pengadaan/pembelian barang?  
Dan apakah dalam prosedur tersebut 
memuat proses pengadaan, 
kualifikasi/re -kualifikasi terhadap    - 2353 - 
pemasok, format surat pesanan dan 
peran PJTOH dalam proses pengadaan  
6. PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN 
PENGELUARAN     
 a. Apakah tersedia prosedur penerimaan 
obat hewan yang mencakup antara 
lain: 
a) Peran PJTOH seperti melakukan 
pemeriksaan dan menandatangani 
delivery note  pada saat barang 
diterima  
b) Penerimaan barang dilakukan 
pemeriksaan kesesuain fisik dan 
dokumen pembelian/penjualan 
terhadap barang tersebut antara 
lain: nama barang, nomor 
pendaftar an, nomor bets, tanggal 
kadaluarsa, kebenaran kemasan, 
jumlah barang, dan lain lain. 
Serta mutu produk secara fisik     - 2354 - 
c) Setiap penerimaan barang dicatat 
pada kartu stok dan catatan 
penerimaan (manual atau 
elektronik)  
d) Pengarsipan dokumen pesanan 
barang dan fak tur atau bukti 
pembelian  
 b. Apakah tersedia prosedur 
penyimpanan obat hewan yang 
mencakup antara lain:  
a) Sistem penyimpanan obat hewan  
b) Tempat penyimpanan obat hewan 
terpisah dari komoditi lain  
c) Penyimpanan obat hewan 
menggunakan pallet/rak  
d) Penanganan produk yang 
mendekati kadaluarsa, mengalami 
kerusakan kemasan, tutup atau 
yang diduga kemungkinan 
mengalami kontaminasi dan yang    - 2355 - 
akan dimusnahkan?  
 c. Apakah tersedia prosedur pengeluaran 
obat hewan yang mencakup antara 
lain: 
a) Peran PJTOH seperti melakukan 
pemeriksaan dan menandatangani 
delivery note  pada saat barang dan 
dikirim  
b) Sistem Pengeluaran obat hewan 
FIFO/FEFO  
c) Pengeluaran barang dilakukan 
pemeriksaan kesesuain fisik dan 
dokumen penjualan terhadap 
barang tersebut antara  lain: nama 
barang, nomor pendaftaran, 
nomor bets, tanggal kadaluarsa, 
kebenaran kemasan, jumlah 
barang, dan lain lain. Serta mutu 
produk secara fisik  
d) Setiap pengeluaran barang dicatat    - 2356 - 
pada kartu stok (manual atau 
elektronik)  
e) Penjualan bahan baku antibioti k 
mensyaratkan surat pesanan dari 
produsen obat hewan  
f) Penjualan obat hewan di dalam 
negeri dilakukan terhadap unit 
usaha yang telah memiliki 
perizinan barusaha di bidang obat 
hewan  
g) Pengarsipan dokumen penjualan 
barang dan faktur atau bukti 
penjualan  
 
 d. Apakah pengeluaran obat hewan 
disertai dengan sarana yang dapat 
menjaga mutu obat hewan sampai ke 
tempat tujuan?     
7. PENANGANAN PRODUK PENARIKAN, 
KEMBALIAN DAN KADALUARSA     - 2357 - 
 a.  Apakah tersedia prosedur penarikan 
kembali obat hewan yang telah dijual 
(Recall )    
 b. Apakah tersedia prosedur penanganan 
produk kembalian dan kadaluwarsa 
yang mencakup antara lain:  
a) Penyimpanan obat hewan yang 
telah kadaluarsa  
b) Penerimaan produk kembalian 
termasuk pemeriksaan fisik dan 
dokumen produk kembalian yang 
dapat diterima  
c) Penarikan kembali terhadap obat 
hewan yang tidak layak jual  
d) Penanganan terhadap produk 
kembalian dan obat hewan yang 
tidak layak jual, termasuk 
penyimpanannya     
 c. Apakah tersedia prosedur 
pengembalian obat hewan kepada    - 2358 - 
pemasok  
 d. Apakah tersedia prosedur 
pemusnahan obat hewan     
 
● Pengawasan  
- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:  
o Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
o Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan  
- Pengawasan dilakukan secara langsung  dan secara tidak langsung.  
o pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha.  
o pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan 
melalui saluran pengaduan masyarakat  
 
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana:  
o Eksportir dan Importir Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau Pengawas Obat Hewan 
Provinsi dan Kabupaten/Kota  
o Distributor Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan 
kepada Pengawas Obat Hewan Pusat  
- Bentuk: Laporan hasil pengawasan  - 2359 - 
- Hak dan kewajiban pengawas: ber dasarkan pada peraturan yang berlaku  
- Saluran Pengaduan Masyarakat  
o Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN  
NO KBLI 46445  
PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN  
1. Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar obat tradisional atau obat alami untuk 
hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, peng eluaran dan distribusi  
2 Istilah dan ● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau - 2360 - 
Definisi  memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan 
sediaan obat hewan alami.  
● Importir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan obat 
hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia,  
● Eksportir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran obat 
hewan dari wi layah Republik Indonesia ke luar negeri.  
● Distributor obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan penyediaan dan/atau 
peredaran obat hewan dari produsen atau importir.  
● Pernasukan obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk memasuk kan obat hewan dari luar negeri ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
● Pengeluaran obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan obat hewan dari wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri.  
● Penanggungjawab Teknis Ob at Hewan (PJTOH) adalah adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang 
berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang 
memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) 
terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang 
bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/ pengeluaran/pemasukan/pendistibusian/penjualan obat hewan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan  
3 Penggolongan 
Usaha  ● Eksportir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pengeluaran obat hewan  
● Importir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pemasukan obat hewan   - 2361 - 
● Distributor Obat Hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan di dalam negeri  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  
  ● Bentuk Usaha:  
- Eksportir dan Importir Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum  
- Distributor Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan  
● Memiliki struktur organisasi  
● Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen  
● Memiliki kumpulan peraturan perundang -undangan di bidang obat hewan  
● Durasi pemenuhan pe rsyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  ● Memiliki PJTOH  
● Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya  
● Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu  
● Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP)  
● Memiliki program pelatihan personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana 
pelaksanaanya  
6 Sarana  
 ● Tersedia sarana kebersihan  
● Tersedia pest control  
● Tersedia area karantina, penolakan ( rejected)  dan pelulusan ( released)  
● Tersedia area penolakan ( rejected)  yang berada di lokasi yang terkunci  
● Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai  
● Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat  - 2362 - 
● Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain  
● Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan  
● Tersedia alat pemadam kebakaran  
● Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi  
7 Struktur 
organisasi 
SDM dan 
SDM  
 ● Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam 
organisasi usaha.  
● Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang oba t hewan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan 
peraturan perundang -undangan di bidang ketenagakerjaan  
● Memiliki PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan atau 1 orang apoteker yang 
merupakan karyawan tetap dan bekerja full time  
● PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan  
● PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya 
selambat -lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan  
8 Pelayanan  ● Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen  
● Tersedia informasi terkait obat hewan yang diedarkan  
● Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan   
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  ● Persyaratan produk yang dihasilkan:  
- Memiliki nomor pendaftaran obat hewan  
- Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya  - 2363 - 
- Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara  
- Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang b erlaku  
- Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan  
● Persyaratan proses:  
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan  
- Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH  
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  ● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
- Perencanaan  
- Pengelolaan  
- Komunikasi pelanggan  
- Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi.  
Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
- Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya  
- Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian  
● Tersedia Prosedur:  
- Prosedur kebersihan ruangan  
- Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan  
- Prosedur pengarsipan dokumen  
- Prosedur penerimaan obat hewan  
- Prosedur penyimpanan obat hewan  - 2364 - 
- Prosedur pengeluaran obat hewan  
- Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa  
- Prosedur terkait s istem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)  
- Prosedur pemantauan suhu  
- Prosedur pemilihan jasa pest control  
- Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall)  
- Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok  
- Prosedur pemusnahan obat hewan  
● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
- Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
- Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
● Pelaporan  
Menyampaikan laporan kegiatan u saha secara berkala  
11 Penilaian 
kesesuaian 
dan 
pengawasan  ● Penilaian Kesesuaian  
- Tingkat resiko usaha perdagangan besar obat tradisional untuk hewan: Menengah Tinggi  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi 
lapangan  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana:  
o Eksportir dan Importir Obat Hewan: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan - 2365 - 
Kabupaten/Kota  
o Distributor Obat Hewan: Dinas Provinsi dengan melibatkan Dinas Kabupaten  
- Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya  
- Bentuk: Laporan hasil inspeksi  
 
CHECKLIST  PENILAIAN KESESUAIAN  
NO DETAIL PEMERIKSAAN  YA TIDAK  N/A 
1. PERSAYARATAN ADMINISTRASI     
 a. Surat pernyataan memiliki atau 
menguasai sarana/peralatan untuk 
melakukan kegiatan usahanya     
 b. Surat pernyataan memiliki atau 
menguasai tempat penyimpanan obat 
hewan yang dapat menjamin terjaganya 
mutu     
 c. Surat pernyataan pimpinan bahwa 
mempunyai tenaga dokter hewan atau 
apoteker yang bekerja tetap sebagai 
Penanggungjawab Teknis Obat Hewan 
(PJTOH)     - 2366 - 
 d. Surat pernyataan PJTOH     
 e. Ijasah PJTOH     
 f. Apakah memiliki kumpulan peraturan 
perundang -undangan di bidang obat 
hewan?     
2. ORGANISASI, MANAJEMEN DAN 
PERSONALIA     
 a. Apakah tersedia struktur organisasi 
yang terdokumentasi yang menguraikan 
tugas, fungsi dan pembagian pembagian 
kewenangan setiap personil, termasuk  
kedudukan dan uraian tugas PJTOH.  
 
    
 b. Apakah PJTOH merupakan karyawan 
tetap dan bekerja full time di 
perusahaan obat hewan?     
 c. Apakah PJTOH telah mengikuti 
pelatihan di bidangnya?  
Apabila belum, apakah ada pernyataan    - 2367 - 
bahwa berkomitmen akan mengikuti 
pelatihan di bidangnya selambat -
lambatnya 1 tahun setelah izin usaha 
diterbitkan?  
 d. Apakah memiliki program pelatihan 
personel yang mencakup identifikasi 
kebutuhan pelatihan dan rencana 
pelaksanaanya?     
 e. Apakah tersedia prosedur terkait sistem 
K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)?     
3. SARANA     
  Apakah tersedia jalur layanan 
pengaduan konsumen?     
4. BANGUNAN DAN PERALATAN     
 a. Apakah kebersihan dan kerapian 
ruangan dijaga serta dipelihara?     
 b. Apakah dilengkapi dengan catatan 
kebersihan ruangan?     
 c. Apakah tersedia prosedur pemeliharaan 
kebersihan ruangan     - 2368 - 
 d. Apakah ventilasi dan penerangan di 
ruangan memadai?     
 e. Apakah mempunyai ruang penyimpanan 
yang memadai sesuai dengan kriteria 
penyimpanan obat?     
 f. Apakah dilengkapi dengan alat pemadam 
kebakaran sesuai standar K3?     
 g. Apakah dilengkapi dengan alat 
pemantau suhu yang telah dikalibrasi?     
 h. Apakah dilengkapi dengan catatan 
pemantauan suhu?     
 i. Apakah tersedia prosedur pemantauan 
suhu?     
 j. Apakah dilengkapi dengan pest control ?    
 k. Apakah tersedia prosedur pemilihan jasa 
pest control ?    
 l. Apakah tersedia area karantina, 
penolakan ( rejected)  dan pelulusan 
(released) ?    
 mApakah area penolakan ( rejected)  berada    - 2369 - 
. di lokasi yang terkunci?  
5. PENGADAAN      
 a. Apakah tersedia prosedur untuk 
pengadaan/pembelian barang?  
Dan apakah dalam prosedur tersebut 
memuat proses pengadaan, 
kualifikasi/re -kualifikasi terhadap 
pemasok, format surat pesanan dan 
peran PJTOH dalam proses pengadaan     
6. PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN 
PENGELUARAN     
 a. Apakah tersedia prosedur penerimaan 
obat hewan yang mencakup antara lain:  
a) Peran PJTOH seperti melakukan 
pemeriksaan dan menandatangani 
delivery note  pada saat barang 
diterima  
b) Penerimaan barang dilakukan 
pemeriksaan kesesuain fisik dan 
dokumen pembelian/penjualan    - 2370 - 
terhadap barang tersebut antara 
lain: nama barang, nomor 
pendaftaran, nomor bets, tanggal 
kadalu arsa, kebenaran kemasan, 
jumlah barang, dan lain lain. Serta 
mutu produk secara fisik  
c) Setiap penerimaan barang dicatat 
pada kartu stok dan catatan 
penerimaan (manual atau elektronik)  
d) Pengarsipan dokumen pesanan 
barang dan faktur atau bukti 
pembelian  
 
 
 b. Apakah tersedia prosedur penyimpanan 
obat hewan yang mencakup antara lain:  
a) Sistem penyimpanan obat hewan  
b) Tempat penyimpanan obat hewan 
terpisah dari komoditi lain  
c) Penyimpanan obat hewan    - 2371 - 
menggunakan pallet/rak  
d) Penanganan produk yang mendekati 
kadaluarsa, mengalami kerusakan 
kemasan, tutup atau yang diduga 
kemungkinan mengalami 
kontaminasi dan yang akan 
dimusnahkan?  
 c. a) Apakah tersedia prosedur 
pengeluaran obat hewan yang 
mencakup antara lain:  
b) Peran PJTOH seperti melakukan 
pemeriksaan dan menandatangani 
delivery note  pada saat barang dan 
dikirim  
c) Sistem Pengeluaran obat hewan 
FIFO/FEFO  
d) Pengeluaran barang dilakukan 
pemeriksaan kesesuain fisik dan 
dokumen penjualan terhadap barang 
tersebut antara  lain: nama barang,    - 2372 - 
nomor pendaftaran, nomor bets, 
tanggal kadaluarsa, kebenaran 
kemasan, jumlah barang, dan lain 
lain. Serta mutu produk secara fisik  
e) Setiap pengeluaran barang dicatat 
pada kartu stok (manual atau 
elektronik)  
f) Penjualan bahan baku antibioti k 
mensyaratkan surat pesanan dari 
produsen obat hewan  
g) Penjualan obat hewan di dalam 
negeri dilakukan terhadap unit 
usaha yang telah memiliki perizinan 
barusaha di bidang obat hewan  
h) Pengarsipan dokumen penjualan 
barang dan faktur atau bukti 
penjualan  
 d. Apakah pengeluaran obat hewan disertai 
dengan sarana yang dapat menjaga 
mutu obat hewan sampai ke tempat    - 2373 - 
tujuan?  
7. PENANGANAN PRODUK PENARIKAN, 
KEMBALIAN DAN KADALUARSA     
 a.  Apakah tersedia prosedur penarikan 
kembali obat hewan yang telah dijual 
(Recall )    
 b. Apakah tersedia prosedur penanganan 
produk kembalian dan kadaluwarsa 
yang mencakup antara lain:  
a) Penyimpanan obat hewan yang telah 
kadaluarsa  
b) Penerimaan produk kembalian 
termasuk pemeriksaan fisik dan 
dokumen produk kembalian yang 
dapat diterima  
c) Penarikan kembali terhadap obat 
hewan yang tidak layak jual  
d) Penanganan terhadap produk 
kembalian dan obat hewan yang 
tidak layak jual, termasuk    - 2374 - 
penyimpa nannya  
 c. Apakah tersedia prosedur pengembalian 
obat hewan kepada pemasok     
 d. Apakah tersedia prosedur pemusnahan 
obat hewan     
 
 
● Pengawasan  
- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:  
o Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
o Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan  
- Pengawasan dilakukan secara langsung  dan secara tidak langsung.  
o pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha.  
o pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan 
melalui saluran pengaduan masyarakat  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana:  
o Eksportir dan Importir Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau Pengawas Obat Hewan 
Provinsi dan Kabupaten/Kota  - 2375 - 
o Distributor Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan 
kepada Pengawas Obat Hewan Pusat  
- Bentuk: L aporan hasil pengawasan  
- Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku  
- Saluran Pengaduan Masyarakat  
o Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L  
 
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK HEWAN  
NO KBLI 46446  
PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK HEWAN  
1. Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar kosmetik untuk hewan, termasuk parfum, 
shampo, sabun, bedak, krim atau lotion, dan lainnya, yang meliputi kegiatan pemasukan, pen geluaran dan - 2376 - 
distribusi  
2 Istilah dan 
Definisi  ● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau 
memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan 
sediaan obat hewan alami.  
● Importir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan obat 
hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia,  
● Eksportir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran obat 
hewan dari wi layah Republik Indonesia ke luar negeri.  
● Distributor obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan penyediaan dan/atau 
peredaran obat hewan dari produsen atau importir.  
● Pernasukan obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk memasuk kan obat hewan dari luar negeri ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
● Pengeluaran obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan obat hewan dari wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri.  
● Penanggungjawab Teknis Ob at Hewan (PJTOH) adalah adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang 
berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang 
memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) 
terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang 
bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistibusian/penjualan obat hewan 
sesuai dengan k etentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan  - 2377 - 
3 Penggolongan 
Usaha  ● Eksportir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pengeluaran obat hewan  
● Importir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pemasukan obat hewan   
● Distributor Obat Hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan di dalam negeri  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  
  ● Bentuk Usaha:  
- Eksportir dan Importir Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum  
- Distributor Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan  
● Memiliki struktur organisasi  
● Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen  
● Memiliki kumpulan peraturan perundang -undangan di bidang obat hewan  
● Durasi pemenuhan pe rsyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  ● Memiliki PJTOH  
● Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya  
● Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu  
● Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP)  
● Memiliki program pelatihan personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana 
pelaksanaanya  
6 Sarana  
 ● Tersedia sarana kebersihan  
● Tersedia pest control  
● Tersedia area karantina, penolakan ( rejected)  dan pelulusan ( released)  
● Tersedia area penolakan ( rejected)  yang berada di lokasi yang terkunci  - 2378 - 
● Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai  
● Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat  
● Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain  
● Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan  
● Tersedia alat pemadam kebakaran  
● Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi  
7 Struktur 
organisasi 
SDM dan 
SDM  
 ● Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam 
organisasi usaha.  
● Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang oba t hewan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan 
peraturan perundang -undangan di bidang ketenagakerjaan  
● Memiliki PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan atau 1 orang apoteker yang 
merupakan karyawan tetap dan bekerja full time  
● PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan  
● PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya 
selambat -lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan  
8 Pelayanan  ● Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen  
● Tersedia informasi terkait obat hewan yang diedarkan  
● Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan   - 2379 - 
9 Persyaratan 
Produk/Prose
s/Jasa  ● Persyaratan produk yang dihasilkan:  
- Memiliki nomor pendaftaran obat hewan  
- Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya  
- Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara  
- Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
- Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan  
● Persyaratan proses:  
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan  
- Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH  
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  ● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
- Perencanaan  
- Pengelolaan  
- Komunikasi pelanggan  
- Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi.  
Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
- Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya  
- Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian  
● Tersedia Prosedur:  
- Prosedur kebersihan ruangan  
- Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan  - 2380 - 
- Prosedur pengarsipan dokumen  
- Prosedur penerimaan obat hewan  
- Prosedur penyimpanan obat hewan  
- Prosedur pengeluaran obat hewan  
- Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa  
- Prosedur terkait s istem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)  
- Prosedur pemantauan suhu  
- Prosedur pemilihan jasa pest control  
- Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall)  
- Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok  
- Prosedur pemusnahan obat hewan  
● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
- Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
- Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
● Pelaporan  
Menyampaikan laporan kegiatan u saha secara berkala  
11 Penilaian 
kesesuaian 
dan ● PENILAIAN KESESUAIAN  
- Tingkat resiko usaha perdagangan besar kosmetik untuk hewan: Menengah Tinggi  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan inspeksi lapangan  - 2381 - 
pengawasan  - Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana:  
o Eksportir dan Importir Obat Hewan: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan 
Kabupaten/Kota  
o Distributor Obat Hewan: Dinas Provinsi dengan melibatkan Dinas Kabupaten  
- Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya  
- Bentuk: Laporan hasil inspeksi  
 
CHECKLIST  PENILAIAN KESESUAIAN  
NO DETAIL PEMERIKSAAN  YA TIDAK  N/A 
1. PERSAYARATAN 
ADMINISTRASI     
 a. Surat pernyataan memiliki 
atau menguasai 
sarana/peralatan untuk 
melakukan kegiatan 
usahanya     
 b. Surat pernyataan memiliki 
atau menguasai tempat 
penyimpanan obat hewan    - 2382 - 
yang dapat menjamin 
terjaganya mutu  
 c. Surat pernyataan pimpinan 
bahwa mempunyai tenaga 
dokter hewan atau apoteker 
yang bekerja tetap sebagai 
Penanggungjawab Teknis 
Obat Hewan (PJTOH)     
 d. Surat pernyataan PJTOH     
 e. Ijasah PJTOH     
 f. Apakah memiliki kumpulan 
peraturan perundang -
undangan di bidang obat 
hewan?  
    
2. ORGANISASI, MANAJEMEN 
DAN PERSONALIA     
 a. Apakah tersedia struktur 
organisasi yang 
terdokumentasi yang    - 2383 - 
menguraikan tugas, fungsi 
dan pembagian pembagian 
kewenangan setiap 
personil, termasuk  
kedudukan dan uraian 
tugas PJTOH.  
 b. Apakah PJTOH merupakan 
karyawan tetap dan bekerja 
full time di p erusahaan 
obat hewan?     
 c. Apakah PJTOH telah 
mengikuti pelatihan di 
bidangnya?  
Apabila belum, apakah ada 
pernyataan bahwa 
berkomitmen akan 
mengikuti pelatihan di 
bidangnya selambat -
lambatnya 1 tahun setelah 
izin usaha diterbitkan?     - 2384 - 
 d. Apakah memiliki program 
pelatihan personel yang 
mencakup identifikasi 
kebutuhan pelatihan dan 
rencana pelaksanaanya?     
 e. Apakah tersedia prosedur 
terkait sistem K3 
(Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja)?     
3. SARANA     
  Apakah tersedia jalur 
layanan pengaduan 
konsumen?  
 
    
4. BANGUNAN DAN PERALATAN     
 a. Apakah kebersihan dan 
kerapian ruangan dijaga 
serta dipelihara?     
 b. Apakah dilengkapi dengan    - 2385 - 
catatan kebersihan 
ruangan?  
 c. Apakah tersedia prosedur 
pemeliharaan kebersihan 
ruangan     
 d. Apakah ventilasi dan 
penerangan di ruangan 
memadai?     
 e. Apakah mempunyai ruang 
penyimpanan yang 
memadai sesuai dengan 
kriteria penyimpanan obat?     
 f. Apakah dilengkapi dengan 
alat pemadam kebakaran 
sesuai standar K3?     
 g. Apakah dilengkapi dengan 
alat pemantau suhu yang 
telah dikalibrasi?     
 h. Apakah dilengkapi dengan 
catatan pemantauan suhu?     - 2386 - 
 i. Apakah tersedia prosedur 
pemantauan suhu?     
 j. Apakah dilengkapi dengan 
pest control ?    
 k. Apakah tersedia prosedur 
pemilihan jasa pest control ?    
 l. Apakah tersedia area 
karantina, penolakan 
(rejected)  dan pelulusan 
(released) ?    
 m
. Apakah area penolakan 
(rejected)  berada di lokasi 
yang terkunci?  
 
    
5. PENGADAAN      
 a. Apakah tersedia prosedur 
untuk 
pengadaan/pembelian 
barang?     - 2387 - 
Dan apakah dalam 
prosedur tersebut memuat 
proses pengadaan, 
kualifikasi/re -kualifikasi 
terhadap pemasok, format 
surat pesanan dan peran 
PJTOH dalam proses 
pengadaan  
6. PENERIMAAN, PENYIMPANAN, 
DAN PENGELUARAN     
 a. Apakah tersedia prosedur 
penerimaan obat hewan 
yang mencakup antara lain:  
a) Peran PJTOH seperti 
melakukan 
pemeriksaan dan 
menandatangani 
delivery note  pada saat 
barang diterima  
b) Penerimaan barang    - 2388 - 
dilakukan pemeriksaan 
kesesuain fisik dan 
dokumen 
pembelian/penjualan 
terhadap barang 
tersebut antara lain: 
nama barang, nomor 
pendaftaran, nomor 
bets, tanggal 
kadalu arsa, kebenaran 
kemasan, jumlah 
barang, dan lain lain. 
Serta mutu produk 
secara fisik  
c) Setiap penerimaan 
barang dicatat pada 
kartu stok dan catatan 
penerimaan (manual 
atau elektronik)  
d) Pengarsipan dokumen - 2389 - 
pesanan barang dan 
faktur atau bukti 
pembelian  
 b. Apakah tersedia prosedur 
penyimpanan obat hewan 
yang mencakup antara lain:  
a) Sistem penyimpanan 
obat hewan  
b) Tempat penyimpanan 
obat hewan terpisah 
dari komoditi lain  
c) Penyimpanan obat 
hewan menggunakan 
pallet/rak  
d) Penanganan produk 
yang mendekati 
kadaluarsa, mengalami 
kerusakan kemasan, 
tutup atau yang diduga 
kemungkinan    - 2390 - 
mengalami kontaminasi 
dan yang akan 
dimusnahkan?  
 c. Apakah tersedia prosedur 
pengeluaran obat hewan 
yang mencakup antara lain:  
a) Peran PJTOH seperti 
melakukan 
pemeriksaan dan 
menandatangani 
delivery note  pada saat 
barang dan dikirim  
b) Sistem Pengeluaran 
obat hewan FIFO/FEFO  
c) Pengeluaran barang 
dilakukan pemeriksaan 
kesesuain fisik dan 
dokumen penjualan 
terhadap barang 
tersebut antara  lain:    - 2391 - 
nama barang, nomor 
pendaftaran, nomor 
bets, tanggal 
kadaluarsa, kebenaran 
kemasan, jumlah 
barang, dan lain lain. 
Serta mutu produk 
secara fisik  
d) Setiap pengeluaran 
barang dicatat pada 
kartu stok (manual 
atau elektronik)  
e) Penjualan bahan baku 
antibioti k 
mensyaratkan surat 
pesanan dari produsen 
obat hewan  
f) Penjualan obat hewan 
di dalam negeri 
dilakukan terhadap - 2392 - 
unit usaha yang telah 
memiliki perizinan 
barusaha di bidang 
obat hewan  
g) Pengarsipan dokumen 
penjualan barang dan 
faktur atau bukti 
penjualan  
 d. Apakah pengeluaran obat 
hewan disertai dengan 
sarana yang dapat menjaga 
mutu obat hewan sampai 
ke tempat tujuan?  
 
    
7. PENANGANAN PRODUK 
PENARIKAN, KEMBALIAN DAN 
KADALUARSA     
 a.  Apakah tersedia prosedur 
penarikan kembali obat    - 2393 - 
hewan yang telah dijual 
(Recall ) 
 b. Apakah tersedia prosedur 
penanganan produk 
kembalian dan 
kadaluwarsa yang 
mencakup antara lain:  
a) Penyimpanan obat 
hewan yang telah 
kadaluarsa  
b) Penerimaan produk 
kembalian termasuk 
pemeriksaan fisik dan 
dokumen produk 
kembalian yang dapat 
diterima  
c) Penarikan kembali 
terhadap obat hewan 
yang tidak layak jual  
d) Penanganan terhadap    - 2394 - 
produk kembalian dan 
obat hewan yang tidak 
layak jual, termasuk 
penyimpa nannya  
 c. Apakah tersedia prosedur 
pengembalian obat hewan 
kepada pemasok     
 d. Apakah tersedia prosedur 
pemusnahan obat hewan     
 
 
● Pengawasan  
- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:  
o Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
o Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan  
- Pengawasan dilakukan secara langsung  dan secara tidak langsung.  
o pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha.  
o pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan 
melalui saluran pengaduan masyarakat  - 2395 - 
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana:  
o Eksportir dan Importir Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau Pengawas Obat Hewan 
Provinsi dan Kabupaten/Kota  
o Distributor Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota  
- Bentuk: Laporan hasil pengawasan  
- Hak dan kewajiban pengawas: berda sarkan pada peraturan yang berlaku  
- Saluran Pengaduan Masyarakat  
o Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L  
 
 
 
 
 
 
STANDAR USAHA PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN  
NO KBLI 46447  
PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN  
1. Ruang Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar bahan baku farmasi untuk hewan  - 2396 - 
Lingkup  
2 Istilah dan 
Definisi  ● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau 
memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan 
sediaan obat hewan alami.  
● Importir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan obat 
hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia,  
● Eksportir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran obat 
hewan dari wi layah Republik Indonesia ke luar negeri.  
● Distributor obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan penyediaan dan/atau 
peredaran obat hewan dari produsen atau importir.  
● Pernasukan obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk memasuk kan obat hewan dari luar negeri ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
● Pengeluaran obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan obat hewan dari wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri.  
● Penanggungjawab Teknis Ob at Hewan (PJTOH) adalah adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang 
berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang 
memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) 
terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang 
bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistibusian/penjualan obat hewan 
sesuai dengan k etentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan  - 2397 - 
3 Penggolongan 
Usaha  ● Eksportir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pengeluaran obat hewan  
● Importir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pemasukan obat hewan   
● Distributor Obat Hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan di dalam negeri  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  
  ● Bentuk Usaha:  
- Eksportir dan Importir Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum  
- Distributor Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan  
● Memiliki struktur organisasi  
● Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen  
● Memiliki kumpulan peraturan perundang -undangan di bidang obat hewan  
● Durasi pemenuhan pe rsyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  ● Memiliki PJTOH  
● Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya  
● Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu  
● Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP)  
● Memiliki program pelatihan personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana 
pelaksanaanya  
6 Sarana  
 ● Tersedia sarana kebersihan  
● Tersedia pest control  
● Tersedia area karantina, penolakan ( rejected)  dan pelulusan ( released)  
● Tersedia area penolakan ( rejected)  yang berada di lokasi yang terkunci  - 2398 - 
● Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai  
● Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat  
● Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain  
● Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan  
● Tersedia alat pemadam kebakaran  
● Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi  
7 Struktur 
organisasi 
SDM dan 
SDM  
 ● Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam 
organisasi usaha.  
● Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang oba t hewan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan 
peraturan perundang -undangan di bidang ketenagakerjaan  
● Memiliki PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan atau 1 orang apoteker yang 
merupakan karyawan tetap dan bekerja full time  
● PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan  
● PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya 
selambat -lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan  
8 Pelayanan  ● Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen  
● Tersedia informasi terkait obat hewan yang diedarkan  
● Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan   - 2399 - 
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  ● Persyaratan produk yang dihasilkan:  
- Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan baku obat hewan dengan nama dagang  
- Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya  
- Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain y ang setara  
- Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
- Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan  
● Persyaratan proses:  
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan  
- Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH  
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  ● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
- Perencanaan  
- Pengelolaan  
- Komunikasi pelanggan  
- Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi.  
Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
- Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya  
- Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian  
● Tersedia Prosedur:  
- Prosedur kebersihan ruangan  
- Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan  - 2400 - 
- Prosedur pengarsipan dokumen  
- Prosedur penerimaan obat hewan  
- Prosedur penyimpanan obat hewan  
- Prosedur pengeluaran obat hewan  
- Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa  
- Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)  
- Prosedur pemantauan suhu  
- Prosedur pemilihan jasa pest control  
- Prosedur penar ikan Kembali obat hewan (Recall)  
- Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok  
- Prosedur pemusnahan obat hewan  
● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
- Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
- Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
● Pelaporan  
Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala  
11 Penilaian 
kesesuaian 
dan ● Penilaian Kesesuaian  
- Tingkat resiko usaha perdagangan besar bahan farmasi untuk hewan: Tinggi  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi - 2401 - 
pengawasan  lapangan  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana:  
o Eksportir dan Importir Obat Hewan: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan 
Kabupaten/Kota  
o Distributor Obat Hewan: Dinas Provinsi dengan melibatkan Dinas Kabupaten  
- Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya  
- Bentuk: Laporan hasil inspeksi  
- Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang 
berwenang  
 
CHECKLIST  PENILAIAN KESESUAIAN  
NO DETAIL PEMERIKSAAN  YA TIDAK  N/A 
1. PERSAYARATAN 
ADMINISTRASI     
 a. Surat pernyataan memiliki 
atau menguasai 
sarana/peralatan untuk 
melakukan kegiatan 
usahanya     
 b. Surat pernyataan memiliki    - 2402 - 
atau menguasai tempat 
penyimpanan obat hewan 
yang dapat menjamin 
terjaganya mutu  
 c. Surat pernyataan pimpinan 
bahwa mempunyai tenaga 
dokter hewan atau apoteker 
yang bekerja tetap sebagai 
Penanggungjawab Teknis 
Obat Hewan (PJTOH)     
 d. Surat pernyataan PJTOH     
 e. Ijasah PJTOH     
 f. Apakah memiliki kumpulan 
peraturan perundang -
undangan di bidang obat 
hewan?  
    
2. ORGANISASI, MANAJEMEN 
DAN PERSONALIA     
 a. Apakah tersedia struktur    - 2403 - 
organisasi yang 
terdokumentasi yang 
menguraikan tugas, fungsi 
dan pembagian pembagian 
kewenangan setiap 
personil, termasuk  
kedudukan dan uraian 
tugas PJTOH.  
 b. Apakah PJTOH merupakan 
karyawan tetap dan bekerja 
full time di p erusahaan 
obat hewan?     
 c. Apakah PJTOH telah 
mengikuti pelatihan di 
bidangnya?  
Apabila belum, apakah ada 
pernyataan bahwa 
berkomitmen akan 
mengikuti pelatihan di 
bidangnya selambat -   - 2404 - 
lambatnya 1 tahun setelah 
izin usaha diterbitkan?  
 d. Apakah memiliki program 
pelatihan personel yang 
mencakup identifikasi 
kebutuhan pelatihan dan 
rencana pelaksanaanya?     
 e. Apakah tersedia prosedur 
terkait sistem K3 
(Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja)?     
3. SARANA     
  Apakah tersedia jalur 
layanan pengaduan 
konsumen?  
 
    
4. BANGUNAN DAN PERALATAN     
 a. Apakah kebersihan dan 
kerapian ruangan dijaga    - 2405 - 
serta dipelihara?  
 b. Apakah dilengkapi dengan 
catatan kebersihan 
ruangan?     
 c. Apakah tersedia prosedur 
pemeliharaan kebersihan 
ruangan     
 d. Apakah ventilasi dan 
penerangan di ruangan 
memadai?     
 e. Apakah mempunyai ruang 
penyimpanan yang 
memadai sesuai dengan 
kriteria penyimpanan obat?     
 f. Apakah dilengkapi dengan 
alat pemadam kebakaran 
sesuai standar K3?     
 g. Apakah dilengkapi dengan 
alat pemantau suhu yang 
telah dikalibrasi?     - 2406 - 
 h. Apakah dilengkapi dengan 
catatan pemantauan suhu?     
 i. Apakah tersedia prosedur 
pemantauan suhu?     
 j. Apakah dilengkapi dengan 
pest control ?    
 k. Apakah tersedia prosedur 
pemilihan jasa pest control ?    
 l. Apakah tersedia area 
karantina, penolakan 
(rejected)  dan pelulusan 
(released) ?    
 m
. Apakah area penolakan 
(rejected)  berada di lokasi 
yang terkunci?  
 
    
5. PENGADAAN      
 a. Apakah tersedia prosedur 
untuk    - 2407 - 
pengadaan/pembelian 
barang?  
Dan apakah dalam 
prosedur tersebut memuat 
proses pengadaan, 
kualifikasi/re -kualifikasi 
terhadap pemasok, format 
surat pesanan dan peran 
PJTOH dalam proses 
pengadaan  
6. PENERIMAAN, PENYIMPANAN, 
DAN PENGELUARAN     
 a. Apakah tersedia prosedur 
penerimaan obat hewan 
yang mencakup antara lain:  
e) Peran PJTOH seperti 
melakukan 
pemeriksaan dan 
menandatangani 
delivery note  pada saat    - 2408 - 
barang diterima  
f) Penerimaan barang 
dilakukan pemeriksaan 
kesesuain fisik dan 
dokumen 
pembelian/penjualan 
terhadap barang 
tersebut antara lain: 
nama barang, nomor 
pendaftaran, nomor 
bets, tanggal 
kadalu arsa, kebenaran 
kemasan, jumlah 
barang, dan lain lain. 
Serta mutu produk 
secara fisik  
 
g) Setiap penerimaan 
barang dicatat pada 
kartu stok dan catatan - 2409 - 
penerimaan (manual 
atau elektronik)  
h) Pengarsipan dokumen 
pesanan barang dan 
faktur atau bukti 
pembelian  
 b. Apakah tersedia prosedur 
penyimpanan obat hewan 
yang mencakup antara lain:  
a) Sistem penyimpanan 
obat hewan  
b) Tempat penyimpanan 
obat hewan terpisah 
dari komoditi lain  
c) Penyimpanan obat 
hewan menggunakan 
pallet/rak  
d) Penanganan produk 
yang mendekati 
kadaluarsa, mengalami    - 2410 - 
kerusakan kemasan, 
tutup atau yang diduga 
kemungkinan 
mengalami kontaminasi 
dan yang akan 
dimusnahkan?  
 c. Apakah tersedia prosedur 
pengeluaran obat hewan 
yang mencakup antara 
lain: 
a) Peran PJTOH seperti 
melakukan 
pemeriksaan dan 
menandatangani 
delivery note  pada saat 
barang dan dikirim  
 
b) Sistem Pengeluaran 
obat hewan FIFO/FEFO  
c) Pengeluaran barang    - 2411 - 
dilakukan pemeriksaan 
kesesuain fisik dan 
dokumen penjualan 
terhadap barang 
tersebut antar a lain: 
nama barang, nomor 
pendaftaran, nomor 
bets, tanggal 
kadaluarsa, kebenaran 
kemasan, jumlah 
barang, dan lain lain. 
Serta mutu produk 
secara fisik  
d) Setiap pengeluaran 
barang dicatat pada 
kartu stok (manual 
atau elektronik)  
e) Penjualan bahan baku 
antibiot ik 
mensyaratkan surat - 2412 - 
pesanan dari produsen 
obat hewan  
f) Penjualan obat hewan 
di dalam negeri 
dilakukan terhadap 
unit usaha yang telah 
memiliki perizinan 
barusaha di bidang 
obat hewan  
g) Pengarsipan dokumen 
penjualan barang dan 
faktur atau bukti 
penjualan  
 d. Apakah pengeluaran obat 
hewan disertai dengan 
sarana yang dapat menjaga 
mutu obat hewan sampai 
ke tempat tujuan?     
7. PENANGANAN PRODUK 
PENARIKAN, KEMBALIAN DAN    - 2413 - 
KADALUARSA  
 a.  Apakah tersedia prosedur 
penarikan kembali obat 
hewan yang telah dijual 
(Recall )    
 b. Apakah tersedia prosedur 
penanganan produk 
kembalian dan 
kadaluwarsa yang 
mencakup antara lain:  
a) Penyimpanan obat 
hewan yang telah 
kadaluarsa  
b) Penerimaan produk 
kembalian termasuk 
pemeriksaan fisik dan 
dokumen produk 
kembalian yang dapat 
diterima  
c) Penarikan kembali    - 2414 - 
terhadap obat hewan 
yang tidak layak jual  
d) Penanganan terhadap 
produk kembalian dan 
obat hewan yang tidak 
layak jual, termasuk 
penyimpa nannya  
 c. Apakah tersedia prosedur 
pengembalian obat hewan 
kepada pemasok     
 d. Apakah tersedia prosedur 
pemusnahan obat hewan     
 
 
 
 
 
● Pengawasan  
- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:  
o Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  - 2415 - 
o Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan  
- Pengawasan dilakukan secara langsung  dan secara tidak langsung.  
o pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha.  
o pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan 
melalui saluran pengaduan masyarakat  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana:  
o Eksportir dan Importir Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau Pengawas Obat Hewan 
Provinsi dan Kabupaten/Kota  
o Distributor Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan 
kepada Pengawas Obat Hewan Pusat  
- Bentuk: L aporan hasil pengawasan  
- Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku  
- Saluran Pengaduan Masyarakat  
o Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L  
 
STANDAR USAHA PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN  
NO KBLI 46448  - 2416 - 
PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL U NTUK MANUSIA DAN HEWAN  
1. Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar bahan baku obat tradisional untuk hewan  
2 Istilah dan 
Definisi  ● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau 
memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan 
sediaan obat hewan alami.  
● Importir obat hewan adalah pe rusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan obat 
hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia,  
● Eksportir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran obat 
hewan dari wilayah Rep ublik Indonesia ke luar negeri.  
● Distributor obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan penyediaan dan/atau 
peredaran obat hewan dari produsen atau importir.  
● Pernasukan obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan obat hewan dari luar negeri ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
● Pengeluaran obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan obat hewan dari wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri.  
 
 
● Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang 
berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang - 2417 - 
memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Sur at Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) 
terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang 
bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistibusian/penjualan obat hewan 
sesuai dengan kete ntuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan  
3 Penggolongan 
Usaha  ● Eksportir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pengeluaran obat hewan  
● Importir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pemasukan obat hewan   
● Distributor Obat Hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan di dalam negeri  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  
  ● Bentuk Usaha:  
- Eksportir dan Importir Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum  
- Distributor Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan  
● Memiliki struktur organisasi  
● Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen  
● Memiliki kumpulan peraturan perundang -undangan di bidang obat hewan  
● Durasi pemenuhan pe rsyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  ● Memiliki PJTOH  
● Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya  
● Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu  
● Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP)  
● Memiliki program pelatihan personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana 
pelaksanaanya  - 2418 - 
6 Sarana  
 ● Tersedia sarana kebersihan  
● Tersedia pest control  
● Tersedia area karantina, penolakan ( rejected)  dan pelulusan ( released)  
● Tersedia area penolakan ( rejected)  yang berada di lokasi yang terkunci  
● Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai  
● Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat  
● Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain  
● Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan  
● Tersedia alat pemadam kebakaran  
● Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi  
7 Struktur 
organisasi 
SDM dan 
SDM  
 ● Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam 
organisasi usaha.  
● Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang oba t hewan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan 
peraturan perundang -undangan di bidang ketenagakerjaan  
● Memiliki PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan atau 1 orang apoteker yang 
merupakan karyawan tetap dan bekerja full time  
● PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan  
● PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya - 2419 - 
selambat -lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan  
8 Pelayanan  ● Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen  
● Tersedia informasi terkait obat hewan yang diedarkan  
● Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan   
9 Persyaratan 
Produk/Prose
s/Jasa  ● Persyaratan produk yang dihasilkan:  
- Memiliki nomor pendaftaran obat hewan  untuk bahan baku obat alami untuk hewan dengan nama dagang  
- Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya  
- Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara  
- Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
- Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan  
● Persyaratan proses:  
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan  
- Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH  
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  ● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
- Perencanaan  
- Pengelolaan  
- Komunikasi pelanggan  
- Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi.  
Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
- Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya  - 2420 - 
- Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian  
● Tersedia Prosedur:  
- Prosedur kebersihan ruangan  
- Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan  
- Prosedur pengarsipan dokumen  
- Prosedur penerimaan obat hewan  
- Prosedur penyimpanan obat hewan  
- Prosedur pengeluaran obat hewan  
- Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa  
- Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)  
- Prosedur pemantauan suhu  
- Prosedur pemilihan jasa pest control  
- Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall)  
- Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok  
- Prosedur pemusnahan obat hewan  
● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
- Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
- Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
● Pelaporan  - 2421 - 
Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala  
11 Penilaian 
kesesuaian 
dan 
pengawasan  ● PENILAIAN KESESUAIAN  
- Tingkat resiko usaha perdagangan besar bahan baku obat tradisional untuk hewan: Menengah Tinggi  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan inspeksi lapangan  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana:  
o Eksportir dan Importir Obat Hewan: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan 
Kabupaten/Kota  
o Distributor Obat Hewan: Dinas Provinsi dengan melibatkan Dinas Kabupaten  
- Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya  
- Bentuk: Laporan hasil inspeksi  
 
CHECKLIST  PENILAIAN KESESUAIAN  
NO DETAIL PEMERIKSAAN  YA TIDAK  N/A 
1. PERSAYARATAN 
ADMINISTRASI     
 a. Surat pernyataan memiliki 
atau menguasai 
sarana/peralatan untuk 
melakukan kegiatan    - 2422 - 
usahanya  
 b. Surat pernyataan memiliki 
atau menguasai tempat 
penyimpanan obat hewan 
yang dapat menjamin 
terjaganya mutu     
 c. Surat pernyataan pimpinan 
bahwa mempunyai tenaga 
dokter hewan atau apoteker 
yang bekerja tetap sebagai 
Penanggungjawab Teknis 
Obat Hewan (PJTOH)     
 d. Surat pernyataan PJTOH     
 e. Ijasah PJTOH     
 f. Apakah memiliki kumpulan 
peraturan perundang -
undangan di bidang obat 
hewan?     
2. ORGANISASI, MANAJEMEN 
DAN PERSONALIA     - 2423 - 
 a. Apakah tersedia struktur 
organisasi yang 
terdokumentasi yang 
menguraikan tugas, fungsi 
dan pembagian pembagian 
kewenangan setiap 
personil, termasuk  
kedudukan dan uraian 
tugas PJTOH.     
 b. Apakah PJTOH merupakan 
karyawan tetap dan bekerja 
full time di perusahaan 
obat hewan?     
 c. Apakah PJTOH telah 
mengikuti pelatihan di 
bidangnya?  
Apabila belum, apakah ada 
pernyataan bahwa 
berkomitmen akan 
mengikuti pelatihan di    - 2424 - 
bidangnya selambat -
lambatnya 1 tahun setelah 
izin usaha diterbitkan?  
 d. Apakah memiliki program 
pelatihan personel yang 
mencakup identifikasi 
kebutuhan pelatihan dan 
rencana pelaksanaanya?     
 e. Apakah tersedia prosedur 
terkait sistem K3 
(Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja)?     
3. SARANA     
  Apakah tersedia jalur 
layanan pengaduan 
konsumen?  
 
    
4. BANGUNAN DAN PERALATAN     
 a. Apakah kebersihan dan    - 2425 - 
kerapian ruangan dijaga 
serta dipelihara?  
 b. Apakah dilengkapi dengan 
catatan kebersihan 
ruangan?     
 c. Apakah tersedia prosedur 
pemeliharaan kebersihan 
ruangan     
 d. Apakah ventilasi dan 
penerangan di ruangan 
memadai?     
 e. Apakah mempunyai ruang 
penyimpanan yang 
memadai sesuai dengan 
kriteria penyimpanan obat?     
 f. Apakah dilengkapi dengan 
alat pemadam kebakaran 
sesuai standar K3?     
 g. Apakah dilengkapi dengan 
alat pemantau suhu yang    - 2426 - 
telah dikalibrasi?  
 h. Apakah dilengkapi dengan 
catatan pemantauan suhu?     
 i. Apakah tersedia prosedur 
pemantauan suhu?     
 j. Apakah dilengkapi dengan 
pest control ?    
 k. Apakah tersedia prosedur 
pemilihan jasa pest control ?    
 l. Apakah tersedia area 
karantina, penolakan 
(rejected)  dan pelulusan 
(released) ?    
 m
. Apakah area penolakan 
(rejected)  berada di lokasi 
yang terkunci?  
 
    
5. PENGADAAN      
 a. Apakah tersedia prosedur    - 2427 - 
untuk 
pengadaan/pembelian 
barang?  
Dan apakah dalam 
prosedur tersebut memuat 
proses pengadaan, 
kualifikasi/re -kualifikasi 
terhadap pemasok, format 
surat pesanan dan peran 
PJTOH dalam proses 
pengadaan  
6. PENERIMAAN, PENYIMPANAN, 
DAN PENGELUARAN     
 a. Apakah tersedia prosedur 
penerimaan obat hewan 
yang mencakup antara lain:  
a) Peran PJTOH seperti 
melakukan 
pemeriksaan dan 
menandatangani    - 2428 - 
delivery note  pada saat 
barang diterima  
b) Penerimaan barang 
dilakukan pemeriksaan 
kesesuain fisik dan 
dokumen 
pembelian/penjualan 
terhadap barang 
tersebut antara lain: 
nama barang, nomor 
pendaftaran, nomor 
bets, tanggal 
kadalu arsa, kebenaran 
kemasan, jumlah 
barang, dan lain lain. 
Serta mutu produk 
secara fisik  
 
c) Setiap penerimaan 
barang dicatat pada - 2429 - 
kartu stok dan catatan 
penerimaan (manual 
atau elektronik)  
d) Pengarsipan dokumen 
pesanan barang dan 
faktur atau bukti 
pembelian  
 b. Apakah tersedia prosedur 
penyimpanan obat hewan 
yang mencakup antara lain:  
a) Sistem penyimpanan 
obat hewan  
b) Tempat penyimpanan 
obat hewan terpisah 
dari komoditi lain  
c) Penyimpanan obat 
hewan menggunakan 
pallet/rak  
d) Penanganan produk 
yang mendekati    - 2430 - 
kadaluarsa, mengalami 
kerusakan kemasan, 
tutup atau yang diduga 
kemungkinan 
mengalami kontaminasi 
dan yang akan 
dimusnahkan?  
 c. Apakah tersedia prosedur 
pengeluaran obat hewan 
yang mencakup antara 
lain: 
a) Peran PJTOH seperti 
melakukan 
pemeriksaan dan 
menandatangani 
delivery note  pada saat 
barang dan dikirim  
 
b) Sistem Pengeluaran 
obat hewan FIFO/FEFO     - 2431 - 
c) Pengeluaran barang 
dilakukan pemeriksaan 
kesesuain fisik dan 
dokumen penjualan 
terhadap barang 
tersebut antar a lain: 
nama barang, nomor 
pendaftaran, nomor 
bets, tanggal 
kadaluarsa, kebenaran 
kemasan, jumlah 
barang, dan lain lain. 
Serta mutu produk 
secara fisik  
d) Setiap pengeluaran 
barang dicatat pada 
kartu stok (manual 
atau elektronik)  
e) Penjualan bahan baku 
antibiot ik - 2432 - 
mensyaratkan surat 
pesanan dari produsen 
obat hewan  
f) Penjualan obat hewan 
di dalam negeri 
dilakukan terhadap 
unit usaha yang telah 
memiliki perizinan 
barusaha di bidang 
obat hewan  
g) Pengarsipan dokumen 
penjualan barang dan 
faktur atau bukti 
penjualan  
 d. Apakah pengeluaran obat 
hewan disertai dengan 
sarana yang dapat menjaga 
mutu obat hewan sampai 
ke tempat tujuan?     
7. PENANGANAN PRODUK    - 2433 - 
PENARIKAN, KEMBALIAN DAN 
KADALUARSA  
 a.  Apakah tersedia prosedur 
penarikan kembali obat 
hewan yang telah dijual 
(Recall )    
 b. Apakah tersedia prosedur 
penanganan produk 
kembalian dan 
kadaluwarsa yang 
mencakup antara lain:  
a) Penyimpanan obat 
hewan yang telah 
kadaluarsa  
b) Penerimaan produk 
kembalian termasuk 
pemeriksaan fisik dan 
dokumen produk 
kembalian yang dapat 
diterima     - 2434 - 
c) Penarikan kembali 
terhadap obat hewan 
yang tidak layak jual  
d) Penanganan terhadap 
produk kembalian dan 
obat hewan yang tidak 
layak jual, termasuk 
penyimpa nannya  
 c. Apakah tersedia prosedur 
pengembalian obat hewan 
kepada pemasok     
 d. Apakah tersedia prosedur 
pemusnahan obat hewan     
 
 
 
 
 
● Pengawasan  
- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:  - 2435 - 
o Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
o Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan  
- Pengawasan dilakukan secara langsung  dan secara tidak langsung.  
o pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha.  
o pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan 
melalui saluran pengaduan masyarakat  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana:  
o Eksportir dan Importir Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau Pengawas Obat Hewan 
Provinsi dan Kabupaten/Kota  
o Distributor Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan 
kepada Pengawas Obat Hewan Pusat  
- Bentuk: L aporan hasil pengawasan  
- Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku  
- Saluran Pengaduan Masyarakat  
o Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L  
 
STANDAR USAHA PERDAGANGAN BESAR BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK HEWAN  - 2436 - 
NO KBLI 46692  
PERDAGANGAN BESAR BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK HEWAN  
1. Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat 
kedokteran untuk hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi  
2 Istilah dan 
Definisi  ● Importir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan obat 
hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia,  
● Eksportir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran obat 
hewan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri.  
● Distributor obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan penyediaan dan/at au 
peredaran obat hewan dari produsen atau importir.  
● Peralatan kesehatan hewan adalah alat dan mesin yang disiapkan dan digunakan sebagai alat bantu dalam 
pelayanan kesehatan hewan  
● Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah adalah tenaga teknis berke warganegaraan Indonesia yang 
berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang 
memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) 
terintegrasi , asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang 
bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistibusian/penjualan obat hewan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat h ewan  
 
3 Penggolongan ● Eksportir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pengeluaran obat hewan  - 2437 - 
Usaha  ● Importir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pemasukan obat hewan   
● Distributor Obat Hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan di dalam negeri  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  
  ● Bentuk Usaha:  
- Eksportir dan Importir Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum  
- Distributor Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan  
● Memiliki struktur organisasi  
● Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen  
● Memiliki kumpulan peraturan perundang -undangan di bidang obat hewan  
● Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  ● Memiliki PJTOH  
● Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya  
● Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu  
● Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP)  
● Memiliki program pelatihan personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana 
pelaksanaanya  
6 Sarana  
 ● Tersedia sarana kebersihan  
● Tersedia pest control  
● Tersedia area karantina, penolakan ( rejected)  dan pelulusan ( released)  
● Tersedia area penolakan ( rejected)  yang berada di lokasi yang terkunci  
● Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai  - 2438 - 
● Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan  
● Ruang penyimpana n terpisah dengan komoditi lain  
● Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan  
● Tersedia alat pemadam kebakaran  
● Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi  
7 Struktur 
organisasi 
SDM dan 
SDM  
 ● Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam 
organisasi usaha.  
● Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang obat hewan  
● Memiliki SDM yang memiliki kema mpuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan 
peraturan perundang -undangan di bidang ketenagakerjaan  
● Memiliki PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan atau 1 orang apoteker yang 
merupakan karyawan tetap dan bekerja ful l time  
● PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan  
● PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya 
selambat -lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan  
8 Pelayanan  ● Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen  
● Tersedia informasi terkait produk yang diedarkan  
● Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan   - 2439 - 
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  ● Persyaratan produk yang dihasilkan:  
- Terjamin mutu dan keamanannya  
- Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
- Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan  
● Persyaratan proses:  
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan  
- Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH  
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  ● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
- Perencanaan  
- Pengelolaan  
- Komunikasi pelanggan  
- Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi.  
Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
- Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya  
- Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian  
● Tersedia Prosedur:  
- Prosedur kebersihan ruangan  
- Prosedur pengadaan/pembelian  
- Prosedur pengarsipan dokumen  
- Prosedur penerimaan barang  - 2440 - 
- Prosedur penyimpanan barang  
- Prosedur pengeluaran barang  
- Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa  
- Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan da n Keselamatan Kerja)  
- Prosedur pemantauan suhu  
- Prosedur pemilihan jasa pest control  
- Prosedur penarikan Kembali (Recall)  
- Prosedur pengembalian kepada pemasok  
- Prosedur pemusnahan  
● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
- Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
- Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
● Pelaporan  
Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala  
11 Penilaian 
kesesuaian 
dan 
pengawasan  ● Penilaian Kesesuaian  
- Tingkat resiko usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan: 
Tinggi  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi 
lapangan  - 2441 - 
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelak sana:  
o Eksportir dan Importir Obat Hewan: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan 
Kabupaten/Kota  
o Distributor Obat Hewan: Dinas Provinsi dengan melibatkan Dinas Kabupaten  
- Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya  
- Bentuk: Laporan hasil inspeksi  
- Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang 
berwenang  
 
CHECKLIST  PENILAIAN KESESUAIAN  
NO DETAIL PEMERIKSAAN  YA TIDAK  N/A 
1. PERSAYARATAN 
ADMINISTRASI     
 a. Surat pernyataan memiliki 
atau menguasai 
sarana/peralatan untuk 
melakukan kegiatan 
usahanya     
 b. Surat pernyataan memiliki    - 2442 - 
atau menguasai tempat 
penyimpanan obat hewan 
yang dapat menjamin 
terjaganya mutu  
 c. Surat pernyataan pimpinan 
bahwa mempunyai tenaga 
dokter hewan atau apoteker 
yang bekerja tetap sebagai 
Penanggungjawab Teknis 
Obat Hewan (PJTOH)     
 d. Surat pernyataan PJTOH     
 e. Ijasah PJTOH     
 f. Apakah memiliki kumpulan 
peraturan perundang -
undangan di bidang obat 
hewan?     
2. ORGANISASI, MANAJEMEN 
DAN PERSONALIA     
 a. Apakah tersedia struktur 
organisasi yang    - 2443 - 
terdokumentasi yang 
menguraikan tugas, fungsi 
dan pembagian pembagian 
kewenangan setiap 
personil, termasuk  
kedudukan dan uraian 
tugas PJTOH.  
 b. Apakah PJTOH merupakan 
karyawan tetap dan bekerja 
full time di perusahaan 
obat hewan?     
 c. Apakah PJTOH telah 
mengikuti pelatihan di 
bidangnya?  
Apabila belum, apakah ada 
pernyataan bahwa 
berkomitmen akan 
mengikuti pelatihan di 
bidangnya selambat -
lambatnya 1 tahun setelah 
izin usaha diterbitkan?     - 2444 - 
 d. Apakah memiliki program 
pelatihan personel yang 
mencakup identifikasi 
kebutuhan pelatihan dan 
rencana pelaksanaanya?     
 e. Apakah tersedia prosedur 
terkait sistem K3 
(Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja)?     
3. SARANA     
  Apakah tersedia jalur 
layanan pengaduan 
konsumen?     
4. BANGUNAN DAN PERALATAN     
 a. Apakah kebersihan dan 
kerapian ruangan dijaga 
serta dipelihara?     
 b. Apakah dilengkapi dengan 
catatan kebersihan 
ruangan?     - 2445 - 
 c. Apakah tersedia prosedur 
pemeliharaan kebersihan 
ruangan     
 d. Apakah ventilasi dan 
penerangan di ruangan 
memadai?     
 e. Apakah mempunyai ruang 
penyimpanan yang 
memadai sesuai dengan 
kriteria penyimpanan obat?     
 f. Apakah dilengkapi dengan 
alat pemadam kebakaran 
sesuai standar K3?     
 g. Apakah dilengkapi dengan 
alat pemantau suhu yang 
telah dikalibrasi?     
 h. Apakah dilengkapi dengan 
catatan pemantauan suhu?     
 i. Apakah tersedia prosedur 
pemantauan suhu?     - 2446 - 
 j. Apakah dilengkapi dengan 
pest control ?    
 k. Apakah tersedia prosedur 
pemilihan jasa pest control ?    
 l. Apakah tersedia area 
karantina, penolakan 
(rejected)  dan pelulusan 
(released) ?    
 m
. Apakah area penolakan 
(rejected)  berada di lokasi 
yang terkunci?     
5. PENGADAAN      
 a. Apakah tersedia prosedur 
untuk 
pengadaan/pembelian 
barang?  
Dan apakah dalam 
prosedur tersebut memuat 
proses pengadaan, 
kualifikasi/re -kualifikasi    - 2447 - 
terhadap pemasok, format 
surat pesanan dan peran 
PJTOH dalam proses 
pengadaan  
6. PENERIMAAN, PENYIMPANAN, 
DAN PENGELUARAN     
 a. Apakah tersedia prosedur 
penerimaan obat hewan 
yang mencakup antara lain:  
a) Peran PJTOH seperti 
melakukan 
pemeriksaan dan 
menandatangani 
delivery note  pada saat 
barang diterima  
b) Penerimaan barang 
dilakukan pemeriksaan 
kesesuain fisik dan 
dokumen 
pembelian/penjualan 
terhadap barang    - 2448 - 
tersebut antara lain: 
nama barang, nomor 
pendaftaran, nomor 
bets, tanggal 
kadaluarsa, kebenaran 
kemasan, jumlah 
barang, dan lain lain. 
Serta mutu produk  
secara fisik  
c) Setiap penerimaan 
barang dicatat pada 
kartu stok dan catatan 
penerimaan (manual 
atau elektronik)  
d) Pengarsipan dokumen 
pesanan barang dan 
faktur atau bukti 
pembelian  
 
 b. Apakah tersedia prosedur 
penyimpanan obat hewan    - 2449 - 
yang mencakup antara lain:  
a) Sistem penyimpanan 
obat hewan  
b) Tempat penyimpanan 
obat hewan terpisah 
dari komoditi lain  
c) Penyimpanan obat 
hewan menggunakan 
pallet/rak  
d) Penanganan produk 
yang mendekati 
kadaluarsa, mengalami 
kerusakan kemasan, 
tutup atau yang diduga 
kemungkinan 
mengalami kontaminasi 
dan yang akan 
dimusnahkan?  
 c. Apakah tersedia prosedur 
pengeluaran obat hewan 
yang mencakup antara    - 2450 - 
lain: 
a) Peran PJTOH seperti 
melakukan 
pemeriksaan dan 
menandatangani 
delivery note  pada saat 
barang dan dikirim  
b) Sistem Pengeluaran 
obat hewan FIFO/FEFO  
c) Pengeluaran barang 
dilakukan pemeriksaan 
kesesuain fisik dan 
dokumen penjualan 
terhadap barang 
tersebut antara  lain: 
nama barang, nomor 
pendaftaran, nomor 
bets, tanggal 
kadaluarsa, kebenaran 
kemasan, jumlah 
barang, dan lain lain. - 2451 - 
Serta mutu produk 
secara fisik  
d) Setiap pengeluaran 
barang dicatat pada 
kartu stok (manual 
atau elektronik)  
e) Penjualan bahan baku 
antibioti k 
mensyaratkan surat 
pesanan dari produsen 
obat hewan  
f) Penjualan obat hewan 
di dalam negeri 
dilakukan terhadap 
unit usaha yang telah 
memiliki perizinan 
barusaha di bidang 
obat hewan  
g) Pengarsipan dokumen 
penjualan barang dan 
faktur atau bukti - 2452 - 
penjualan  
 d. Apakah pengeluaran obat 
hewan disertai dengan 
sarana yang dapat menjaga 
mutu obat hewan sampai 
ke tempat tujuan?     
7. PENANGANAN PRODUK 
PENARIKAN, KEMBALIAN DAN 
KADALUARSA     
 a.  Apakah tersedia prosedur 
penarikan kembali obat 
hewan yang telah dijual 
(Recall )    
 b. Apakah tersedia prosedur 
penanganan produk 
kembalian dan 
kadaluwarsa yang 
mencakup antara lain:  
e) Penyimpanan obat 
hewan yang telah 
kadaluarsa     - 2453 - 
f) Penerimaan produk 
kembalian termasuk 
pemeriksaan fisik dan 
dokumen produk 
kembalian yang dapat 
diterima  
g) Penarikan kembali 
terhadap obat hewan 
yang tidak layak jual  
h) Penanganan terhadap 
produk kembalian dan 
obat hewan yang tidak 
layak jual, termasuk 
penyimpanannya  
 c. Apakah tersedia prosedur 
pengembalian obat hewan 
kepada pemasok     
 d. Apakah tersedia prosedur 
pemusnahan obat hewan     
 
 - 2454 - 
 
● Pengawasan  
- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:  
o Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
o Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan  
- Pengawasan dilakukan secara langsung  dan secara tidak langsung.  
o pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha.  
o pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan 
melalui saluran pengaduan masyarakat  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana:  
o Eksportir dan Importir Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau Pengawas Obat Hewan 
Provinsi dan Kabupaten/Kota  
o Distributor Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan 
kepada Pengawas Obat Hewan Pusat  
- Bentuk: Laporan hasil pengawasan  
- Hak dan kewajiban pengawas: ber dasarkan pada peraturan yang berlaku  
- Saluran Pengaduan Masyarakat  
o Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L  - 2455 - 
 
STANDAR USAHA PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN DI APOTIK  
NO KBLI 47726  
PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN DI APOTIK  
1. Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi untuk 
hewan seperti obat -obatan yang berbentuk jadi (sediaan), misalnya dalam serbuk, tablet, kapsul, salep, bubuk, 
larutan, suspensi, aerosol, dan lainnya.  
2 Istilah dan 
Definisi  ● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau 
memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan 
sediaan obat hewan alami.  
● Apotek Veteriner adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari 
distributor.  
● Depo obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari 
distributor  
● Petshop adalah unit usaha yang melakukan usaha penye diaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor  
● Poultry Shop adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari 
distributor  
● Toko obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hew an selain 
obat keras  
● Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang - 2456 - 
berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang 
memiliki Surat Izin Ke rja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) 
terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang 
bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendi stibusian/penjualan obat hewan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan  
3 Penggolongan 
Usaha  ● Apotek Veteriner, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan  
● Depo obat hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan  
● Petshop, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan  
● Poultry shop, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran d ari distributor obat hewan  
● Toko obat hewan yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan yang tidak termasuk dalam klasifikasi obat 
keras, secara eceran dari distributor obat hewan  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  
  ● Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan  
● Memiliki struktur organisasi  
● Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen  
● Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  ● Memiliki PJTOH  
● Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya  
● Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu  
● Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP)  
6 Sarana  ● Tersedia sarana kebersihan  - 2457 - 
 ● Tersedia pest control  
● Tersedia area penolakan ( rejected)  yang berada di lokasi yang terkunci  
● Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai  
● Tersedia tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat  
● Tempat penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain  
● Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan  
● Tersedia alat pemadam kebakaran  
● Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi  
7 Struktur 
organisasi 
SDM dan 
SDM  
 ● Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam 
organisasi usaha.  
● Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang obat hewan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keama nan kerja sesuai dengan 
peraturan perundang -undangan di bidang ketenagakerjaan  
● Memiliki PJTOH:  
- Apotek veteriner: PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan dan 1 orang apoteker yang 
merupakan karyawan tetap dan bekerja full time  
- Depo ob at hewan, Petshop dan Poultry Shop: PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan 
atau apoteker yang bekerja tidak tetap dan 1 orang paramedik veteriner yang bekerja tetap, di bawah 
penyeliaan dokter hewan atau asisten apoteker yang bekerj a tetap, di bawah penyeliaan apoteker  - 2458 - 
- Toko Obat Hewan: PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri dari 1 orang paramedik veteriner atau asisten 
apoteker yang bekerja tidak tetap  
● PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan  perusahaan  
● PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya 
selambat -lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan  
8 Pelayanan  ● Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen  
● Tersedia informasi terkait obat hewan yang diedarkan  
● Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  ● Persyaratan produk yang dihasilkan:  
- Memiliki nomor pendaftaran obat hewan  
- Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya  
- Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara  
- Memiliki penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
- Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan  
● Persyaratan proses:  
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan  
- Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH  
- Obat hewan dengan klasifikasi obat keras dilarang diperjualbelikan melalui sistem daring  
10 Sistem 
Manajemen ● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
- Perencanaan  - 2459 - 
Usaha  - Pengelolaan  
- Komunikasi pelanggan  
- Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi.  
Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
- Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya  
- Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian  
● Tersedia Prosedur:  
- Prosedur kebersihan ruangan  
- Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan  
- Prosedur pengarsipan dokumen  
- Prosedur penerimaan obat hewan  
- Prosedur penyimpanan obat hewan  
- Prosedur pengeluaran obat hewan  
- Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa  
- Prosedur terkait s istem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)  
- Prosedur pemantauan suhu  
- Prosedur pemilihan jasa pest control  
- Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall)  
- Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok  
- Prosedur pemusnahan obat hewan  - 2460 - 
● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
- Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
- Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
● Pelaporan  
- Menyampaikan laporan kegiatan u saha secara berkala  
11 Penilaian 
kesesuaian 
dan 
pengawasan  ● Penilaian Kesesuaian  
- Tingkat resiko usaha perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk hewan di apotik dan bukan di 
apotik: Tinggi  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan inspeksi lapangan  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana: Dinas Kabupaten/Kota  
- Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya  
- Bentuk: Laporan hasil inspeksi  
- Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang 
berwenang  
 
 
 
 - 2461 - 
 
 
CHECKLIST  PENILAIAN KESESU AIAN  
NO DETAIL PEMERIKSAAN  YA TIDAK  N/A 
1. PERSAYARATAN ADMINISTRASI     
 a. Surat pernyataan memiliki atau 
menguasai sarana/peralatan untuk 
melakukan kegiatan usahanya     
 b. Surat pernyataan memiliki atau 
menguasai tempat penyimpanan obat 
hewan yang dapat menjamin terjaganya 
mutu     
 c. Surat pernyataan pimpinan bahwa 
mempunyai Penanggungjawab Teknis 
Obat Hewan (PJTOH)     
 d. Surat pernyataan PJTOH     
 e. Ijasah PJTOH     
2. ORGANISASI, MANAJEMEN DAN 
PERSONALIA     
 a. Apakah tersedia struktur organisasi    - 2462 - 
yang terdokumentasi yang 
menguraikan tugas, fungsi dan 
pembagian pembagian kewenangan 
setiap personil, termasuk  
kedudukan dan uraian tugas PJTOH.  
 b. Apakah PJTOH merupakan karyawan 
tetap dan bekerja full time di 
perusahaan obat hewan?     
 d. Apakah tersedia prosedur terkait 
sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja)?     
3. SARANA     
 a. Apakah tersedia jalur layanan 
pengaduan konsumen?     
4. BANGUNAN DAN PERALATAN     
 a. Apakah kebersihan dan kerapian 
ruangan dijaga serta dipelihara?     
 b. Apakah dilengkapi dengan catatan 
kebersihan ruangan?     
 c. Apakah tersedia prosedur pemeliharaan    - 2463 - 
kebersihan ruangan  
 d. Apakah ventilasi dan penerangan di 
ruangan memadai?     
 e. Apakah mempunyai ruang 
penyimpanan yang memadai sesuai 
dengan kriteria penyimpanan obat?     
 f. Apakah dilengkapi dengan alat 
pemadam kebakaran sesuai standar 
K3?    
 g. Apakah dilengkapi dengan alat 
pemantau suhu yang telah dikalibrasi?     
 h. Apakah dilengkapi dengan catatan 
pemantauan suhu?     
 i. Apakah tersedia prosedur pemantauan 
suhu     
 j. Apakah dilengkapi dengan pest control ?    
 k. Apakah tersedia area penolakan 
(rejected)  yang berada di lokasi yang 
terkunci?     
5. PENGADAAN     - 2464 - 
 a. Apakah tersedia prosedur untuk 
pengadaan/pembelian barang?  
Dan apakah dalam prosedur tersebut 
memuat proses pengadaan, format 
surat pesanan dan peran PJTOH dalam 
proses pengadaan     
6. PENANGANAN PRODUK     
 a. Apakah tersedia prosedur penerimaan 
obat hewan yang mencakup antara lain  
a) Penerimaan/pembelian barang 
berada di bawah pengawasan PJTOH  
b) Penerimaan barang dilakukan 
pemeriksaan kesesuain fisik dan 
dokumen pembelian/penjualan 
terhadap barang tersebut antara 
lain: nama barang, nomor 
pendaftaran, nomor bets, tanggal 
kadaluarsa, kebenaran kemasan, 
jumlah barang, dan lain lain. Serta 
mutu produk secara fisik     - 2465 - 
c) Setiap penerimaan barang dicatat 
pada kartu stok dan catatan 
penerimaan (manual atau elektronik)  
d) Pengarsipan dokumen pesanan 
barang dan faktur atau bukti 
pembelian  
 b Apakah tersedia prosedur penyimpanan 
obat hewan yang mencakup antara 
lain: 
a) Sistem penyimpanan obat hewan  
b) Tempat penyimpanan obat hewan 
terpisah dari komoditi lain  
c) Penyimpanan obat hewan 
menggunakan pallet/rak  
d) Pengaturan suhu penyimpanan  
e) Penanganan produk yang mendekati 
kadaluarsa, mengalami kerusakan 
kemasan, tutup atau yang diduga 
kemungkinan mengalami 
kontaminasi dan yang akan    - 2466 - 
dimusnahkan?  
 c
. Apakah tersedia prosedur pengeluaran 
obat hewan yang mencakup antara 
lain: 
a) Pengeluaran/penjualan barang 
berada di bawah pengawasan PJTOH  
b) Sistem Pengeluaran obat hewan 
FIFO/FEFO  
c) Pengeluaran barang dilakukan 
pemeriksaan kesesuain fisik dan 
dokumen penjuala n terhadap barang 
tersebut antara lain: nama barang, 
nomor pendaftaran, nomor bets, 
tanggal kadaluarsa, kebenaran 
kemasan, jumlah barang, dan lain 
lain. Serta mutu produk secara fisik  
d) Setiap pengeluaran barang dicatat 
pada kartu stok (manual atau 
elektroni k) 
e) Penjualan bahan baku antibiotik    - 2467 - 
mensyaratkan surat pesanan dari 
produsen obat hewan  
f) Penjualan obat hewan golongan obat 
keras mensyaratkan adanya resep 
dokter hewan  
g) Penjualan obat hewan di dalam 
negeri dilakukan terhadap unit 
usaha yang telah memiliki perizinan 
barusaha di bidang obat hewan  
h) Pengarsipan dokumen penjualan 
barang dan faktur atau bukti 
penjualan  
 d.  Apakah tersedia prosedur pemusnahan 
antara lain mencakup:  
a) Cara pemusnahan: 
Dibakar/inaktivasi dengan 
autoklaf/lainnya ……..  
b) Berita Acara Pemusnahan  
c) Disaksikan oleh petugas Dinas 
terkait     - 2468 - 
 e. Apakah tersedia prosedur 
pengembalian obat hewan kepada 
pemasok     
 f. Apakah tersedia tempat penyimpanan 
obat hewan yang rusak, kadaluwarsa 
atau yang akan dikembalikan ke 
pemasok?     
 g.  Apakah tersedia prosedur penarikan 
kembali obat hewan yang telah dijual 
(Recall ) untuk golongan obat keras     
 h. Apakah tersedia prosedur penanganan 
produk kembalian dan kadaluwarsa 
yang mencakup antara lain:  
a) Penyimpanan obat hewan yang telah 
kadaluarsa  
b) Penerimaan produk kembalian 
termasuk pemeriksaan fisik dan 
dokumen produk kembalian yang 
dapat diterima  
c) Penarikan kembali terhadap obat    - 2469 - 
hewan yang tidak layak jual  
d) Penanganan terhadap produk 
kembalian dan obat hewan yang 
tidak layak jual, termasuk 
penyimpanannya  
 
● Pengawasan  
- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:  
o Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
o Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan  
- Pengawasan dilakukan secara langsung  dan secara tidak langsung.  
o pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha.  
o pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan 
melalui saluran pengaduan masyarakat  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana: Pengawas Obat Hewan Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Pengawas Obat Hewan 
Provins i dan Pengawas Obat Hewan Pusat  
- Bentuk: Laporan hasil pengawasan  
- Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku  
- Saluran Pengaduan Masyarakat  - 2470 - 
o Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L  
STANDAR USAHA PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN  
NO KBLI 47727  
PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN  
1. Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam obat tradisional 
atau obat alami untuk hewan  
2 Istilah dan 
Definisi  ● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau 
memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan 
sediaan obat hewan alami.  
● Apotek Veteriner adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari 
distributor.  
● Depo obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari 
distributor  
● Petshop adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor  
● Poultry Shop adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari 
distributor  
● Toko obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran oba t hewan selain 
obat keras  
● Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang - 2471 - 
berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang 
memiliki Surat Iz in Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) 
terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang 
bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/ pendistibusian/penjualan obat hewan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan  
3 Penggolongan 
Usaha  ● Apotek Veteriner, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan  
● Depo obat hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan  
● Petshop, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan  
● Poultry shop, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara ece ran dari distributor obat hewan  
● Toko obat hewan yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan yang tidak termasuk dalam klasifikasi obat 
keras, secara eceran dari distributor obat hewan  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  
  ● Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan  
● Memiliki struktur organisasi  
● Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen  
● Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  ● Memiliki PJTOH  
● Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya  
● Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu  
● Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP)  - 2472 - 
6 Sarana  
 ● Tersedia sarana kebersihan  
● Tersedia pest control  
● Tersedia area penolakan ( rejected)  yang berada di lokasi yang terkunci  
● Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai  
● Tersedia tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat  
● Tempat penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain  
● Tersedia pallet/rak un tuk penyimpanan obat hewan  
● Tersedia alat pemadam kebakaran  
● Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi  
7 Struktur 
organisasi 
SDM dan 
SDM  
 ● Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam 
organisasi usaha.  
● Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang obat hewan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keama nan kerja sesuai dengan 
peraturan perundang -undangan di bidang ketenagakerjaan  
● Memiliki PJTOH:  
- Apotek veteriner: PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan dan 1 orang apoteker yang 
merupakan karyawan tetap dan bekerja full time  
- Depo obat hewan, Petshop dan Poultry Shop: PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan 
atau apoteker yang bekerja tidak tetap dan 1 orang paramedik veteriner yang bekerja tetap, di bawah - 2473 - 
penyeliaan dokter hewan  atau asisten apoteker yan g bekerja tetap, di bawah penyeliaan apoteker  
- Toko Obat Hewan: PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri dari 1 orang paramedik veteriner atau asisten 
apoteker yang bekerja tidak tetap  
● PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan  
● PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya 
selambat -lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan  
8 Pelayanan  ● Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen  
● Tersedia informasi terkait obat hewan yang diedarkan  
● Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan  
9 Persyaratan 
Produk/Prose
s/Jasa  ● Persyaratan produk yang dihasilkan:  
- Memiliki nomor pendaftaran obat hewan  
- Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya  
- Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara  
- Memiliki penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
- Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan  
● Persyaratan proses:  
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan  
- Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH  
10 Sistem 
Manajemen ● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
- Perencanaan  - 2474 - 
Usaha  - Pengelolaan  
- Komunikasi pelanggan  
- Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi.  
Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
- Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya  
- Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian  
● Tersedia Prosedur:  
- Prosedur kebersihan ruangan  
- Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan  
- Prosedur pengarsipan dokumen  
- Prosedur penerimaan obat hewan  
- Prosedur penyimpanan obat hewan  
- Prosedur pengeluaran obat hewan  
- Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa  
- Prosedur terkait s istem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)  
- Prosedur pemantauan suhu  
- Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok  
- Prosedur pemusnahan obat hewan  
● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
- Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  - 2475 - 
- Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
● Pelaporan  
- Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala  
11 Penilaian 
kesesuaian 
dan 
pengawasan  ● Penilaian Kesesuaian  
- Tingkat resiko usaha perdagangan eceran obat tradisional untuk hewan: Menengah Tinggi  
- Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui pernyataan kesesuaian diri ( self declaration )   
 
CHECKLIST  PENILAIAN KESESUAIAN  
NO DETAIL PEMERIKSAAN  YA TIDAK  N/A 
1. PERSAYARATAN ADMINISTRASI     
 a. Surat pernyataan memiliki atau menguasai 
sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan 
usahanya     
 b. Surat pernyataan memiliki atau menguasai 
tempat penyimpanan obat hewan yang dapat 
menjamin terjaganya mutu     
 c. Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai 
Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)     - 2476 - 
 d. Surat pernyataan PJTOH     
 e. Ijasah PJTOH  
    
2. ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA     
 a. Apakah tersedia struktur organisasi yang 
terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi 
dan pembagian pembagian kewenangan setiap 
personil, termasuk  
kedudukan dan uraian tugas PJTOH.     
 b. Apakah PJTOH merupakan karyawan tetap dan 
bekerja full time di perusahaan obat hewan?     
 d. Apakah tersedia prosedur terkait sistem K3 
(Kesehatan dan Keselamatan Kerja)?     
3. SARANA     
 a. Apakah tersedia jalur layanan pengaduan 
konsumen?     
4. BANGUNAN DAN PERALATAN     
 a. Apakah kebersihan dan kerapian ruangan dijaga 
serta dipelihara?     
 b. Apakah dilengkapi dengan catatan kebersihan    - 2477 - 
ruangan?  
 c. Apakah tersedia prosedur pemeliharaan 
kebersihan ruangan     
 d. Apakah ventilasi dan penerangan di ruangan 
memadai?     
 e. Apakah mempunyai ruang penyimpanan yang 
memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan 
obat?     
 f. Apakah dilengkapi dengan alat pemadam 
kebakaran sesuai standar K3?     
 g. Apakah dilengkapi dengan alat pemantau suhu 
yang telah dikalibrasi?     
 h. Apakah dilengkapi dengan catatan pemantauan 
suhu?     
 i. Apakah tersedia prosedur pemantauan suhu     
 j. Apakah dilengkapi dengan pest control ?    
 k. Apakah tersedia area penolakan ( rejected)  yang 
berada di lokasi yang terkunci?  
 
    - 2478 - 
 
 
 
5. PENGADAAN     
 a. Apakah tersedia prosedur untuk 
pengadaan/pembelian barang?  
Dan apakah dalam prosedur tersebut memuat 
proses pengadaan, format surat pesanan dan 
peran PJTOH dalam proses pengadaan     
6. PENANGANAN PRODUK     
 a. Apakah tersedia prosedur penerimaan obat 
hewan yang mencakup antara lain  
a) Penerimaan/pembelian barang berada di 
bawah pengawasan PJTOH  
b) Penerimaan barang dilakukan pemeriksaan 
kesesuain fisik dan dokumen 
pembelian/penjualan terhadap barang 
tersebut antara lain: nama barang, nomor 
pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, 
kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain    - 2479 - 
lain. Serta mutu produk  secara fisik  
c) Setiap penerimaan barang dicatat pada kartu 
stok dan catatan penerimaan (manual atau 
elektronik)  
d) Pengarsipan dokumen pesanan barang dan 
faktur atau bukti pembelian  
 b Apakah tersedia prosedur penyimpanan obat 
hewan yang mencakup antara lain:  
a) Sistem penyimpanan obat hewan  
b) Tempat penyimpanan obat hewan terpisah 
dari komoditi lain  
c) Penyimpanan obat hewan menggunakan 
pallet/rak  
d) Pengaturan suhu penyimpanan  
e) Penanganan produk yang mendekati 
kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, 
tutup atau yang diduga kemungkinan 
mengalami kontaminasi dan yang akan 
dimusnahkan?  
    - 2480 - 
 
 
 
 c
. Apakah tersedia prosedur pengeluaran obat 
hewan yang mencakup antara lain:  
a) Pengeluaran/penjualan barang berada di 
bawah pengawasan PJTOH  
b) Sistem Pengeluaran obat hewan FIFO/FEFO  
c) Pengeluaran barang dilakukan pemeriksaan 
kesesuain fisik dan dokumen penjualan 
terhadap barang tersebut antara lain: nama 
barang, nomor pendaftaran, nom or bets, 
tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, 
jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu 
produk secara fisik  
d) Setiap pengeluaran barang dicatat pada kartu 
stok (manual atau elektronik)  
e) Penjualan bahan baku antibiotik 
mensyaratkan surat pesanan dari produsen  
obat hewan     - 2481 - 
f) Penjualan obat hewan golongan obat keras 
mensyaratkan adanya resep dokter hewan  
g) Penjualan obat hewan di dalam negeri 
dilakukan terhadap unit usaha yang telah 
memiliki perizinan barusaha di bidang obat 
hewan  
h) Pengarsipan dokumen penjualan barang dan 
faktur atau bukti penjualan  
 d.  Apakah tersedia prosedur pemusnahan antara 
lain mencakup:  
a) Cara pemusnahan: Dibakar/inaktivasi dengan 
autoklaf/lainnya ……..  
b) Berita Acara Pemusnahan  
c) Disaksikan oleh petugas Dinas terkait     
 e. Apakah tersedia prosedur pengembalian obat 
hewan kepada pemasok     
 f. Apakah tersedia tempat penyimpanan obat 
hewan yang rusak, kadaluwarsa atau yang akan 
dikembalikan ke pemasok?  
    - 2482 - 
 
 
 
 g.  Apakah tersedia prosedur penarikan kembali 
obat hewan yang telah dijual ( Recall ) untuk 
golongan obat keras  
    
 h. Apakah tersedia prosedur penanganan produk 
kembalian dan kadaluwarsa yang mencakup 
antara lain:  
a) Penyimpanan obat hewan yang telah 
kadaluarsa  
b) Penerimaan produk kembalian termasuk 
pemeriksaan fisik dan dokumen produk 
kembalian yang dapat diterima  
c) Penarikan kembali terhadap obat hewan yang 
tidak layak jual  
d) Penanganan terhadap produk kembalian dan 
obat hewan yang tidak layak jual, termasuk 
penyimpanannya     - 2483 - 
 
 
 
 
● Pengawasan  
- Evaluasi terhadap penerbitan perizinan berusaha dilakukan selambat lambatnya 1 tahun setelah perizinan 
berusaha berlaku efektif.  
- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:  
o Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
o Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan  
- Pengawasan dilakukan secara langsung  dan secara tidak langsung.  
o pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha.  
o pengawas an tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan 
melalui saluran pengaduan masyarakat  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana: Pengawas Obat Hewan Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Pengawas Obat Hewa n 
Provinsi dan Pengawas Obat Hewan Pusat  
- Bentuk: Laporan hasil pengawasan  
- Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku  
- Saluran Pengaduan Masyarakat  - 2484 - 
o Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L  
 
 
STANDAR USAHA PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN  
NO KBLI 47728  
PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN  
1. Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan eceran kosmetik untuk hewan, seperti parfum, 
shampo, sabun, bedak, krim atau lotion, dan lainnya  
2 Istilah dan 
Definisi  ● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau 
memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan 
sediaan obat hewan alami.  
● Apotek Veteriner adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari 
distributor.  
● Depo obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari 
distributor  
● Petshop adalah unit usaha yang melakukan usaha penye diaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor  
● Poultry Shop adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari 
distributor  
● Toko obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hew an selain - 2485 - 
obat keras  
● Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang 
berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang 
memiliki Surat Izin Ke rja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) 
terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang 
bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendi stibusian/penjualan obat hewan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan  
3 Penggolongan 
Usaha  ● Apotek Veteriner, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan  
● Depo obat hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan  
● Petshop, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan  
● Poultry shop, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran d ari distributor obat hewan  
● Toko obat hewan yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan yang tidak termasuk dalam klasifikasi obat 
keras, secara eceran dari distributor obat hewan  
4 Persyaratan 
Umum Usaha  
  ● Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan  
● Memiliki struktur organisasi  
● Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen  
● Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  ● Memiliki PJTOH  
● Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya  
● Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu  - 2486 - 
● Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP)  
6 Sarana  
 ● Tersedia sarana kebersihan  
● Tersedia pest control  
● Tersedia area penolakan ( rejected)  yang berada di lokasi yang terkunci  
● Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai  
● Tersedia tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat  
● Tempat penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain  
● Tersedia pallet/rak untuk penyi mpanan obat hewan  
● Tersedia alat pemadam kebakaran  
● Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi  
7 Struktur 
organisasi 
SDM dan 
SDM  
 ● Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam 
organisasi usaha.  
● Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang obat hewan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja s esuai dengan 
peraturan perundang -undangan di bidang ketenagakerjaan  
● Memiliki PJTOH:  
- Apotek veteriner: PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan dan 1 orang apoteker yang 
merupakan karyawan tetap dan bekerja full time  - 2487 - 
- Depo obat hewan, Petshop dan Poultry Shop: PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan 
atau apoteker yang bekerja tidak tetap dan 1 orang paramedik veteriner yang bekerja tetap, di bawah 
penyeliaan dokter hewan  atau asisten apoteker yang bekerja tetap, di bawah penyeliaan apoteker  
- Toko Obat Hewan: PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri dari 1 orang paramedik veteriner atau asisten 
apoteker yang bekerja tidak tetap  
● PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan p erusahaan  
● PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya 
selambat -lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan  
8 Pelayanan  ● Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen  
● Tersedia informasi terkait obat hewan yang diedarkan  
● Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  ● Persyaratan produk yang dihasilkan:  
- Memiliki nomor pendaftaran obat hewan  
- Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya  
- Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara  
- Memiliki penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
- Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan  
● Persyaratan proses:  
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan  
- Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH  - 2488 - 
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  ● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
- Perencanaan  
- Pengelolaan  
- Komunikasi pelanggan  
- Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi.  
Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
- Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya  
- Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian  
● Tersedia Prosedur:  
- Prosedur kebersihan ruangan  
- Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan  
- Prosedur pengarsipan dokumen  
- Prosedur penerimaan obat hewan  
- Prosedur penyimpanan obat hewan  
- Prosedur pengeluaran obat hewan  
- Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa  
- Prosedur terkait s istem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)  
- Prosedur pemantauan suhu  
- Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok  
- Prosedur pemusnahan obat hewan  - 2489 - 
● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
- Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
- Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
 
● Pelaporan  
- Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala  
11 Penilaian 
kesesuaian 
dan 
pengawasan  ● Penilaian Kesesuaian  
- Tingkat resiko usaha perdagangan eceran kosmetik untuk hewan: Menengah Tinggi  
- Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui pernyataan kesesuaian diri ( self declaration )   
 
CHECKLIST  PENILAIAN KESESUAIAN  
NO DETAIL PEMERIKSAAN  YA TIDAK  N/A 
1. PERSAYARATAN ADMINISTRASI     
 a. Surat pernyataan memiliki atau menguasai 
sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan 
usahanya     
 b. Surat pernyataan memiliki atau menguasai 
tempat penyimpanan obat hewan yang dapat 
menjamin terjaganya mutu     - 2490 - 
 c. Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai 
Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)     
 d. Surat pernyataan PJTOH     
 e. Ijasah PJTOH     
2. ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA     
 a. Apakah tersedia struktur organisasi yang 
terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi 
dan pembagian pembagian kewenangan setiap 
personil, termasuk  
kedudukan dan uraian tugas PJTOH.     
 b. Apakah PJTOH merupakan karyawan tetap dan 
bekerja full time di perusahaan obat hewan?     
 d. Apakah tersedia prosedur terkait sistem K3 
(Kesehatan dan Keselamatan Kerja)?     
3. SARANA     
 a. Apakah tersedia jalur layanan pengaduan 
konsumen?     
4. BANGUNAN DAN PERALATAN     
 a. Apakah kebersihan dan kerapian ruangan dijaga 
serta dipelihara?     - 2491 - 
 b. Apakah dilengkapi dengan catatan kebersihan 
ruangan?     
 c. Apakah tersedia prosedur pemeliharaan 
kebersihan ruangan     
 d. Apakah ventilasi dan penerangan di ruangan 
memadai?     
 e. Apakah mempunyai ruang penyimpanan yang 
memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan 
obat?     
 f. Apakah dilengkapi dengan alat pemadam 
kebakaran sesuai standar K3?     
 g. Apakah dilengkapi dengan alat pemantau suhu 
yang telah dikalibrasi?     
 h. Apakah dilengkapi dengan catatan pemantauan 
suhu?     
 i. Apakah tersedia prosedur pemantauan suhu     
 j. Apakah dilengkapi dengan pest control ?    
 k. Apakah tersedia area penolakan ( rejected)  yang 
berada di lokasi yang terkunci?     
5. PENGADAAN     - 2492 - 
 a. Apakah tersedia prosedur untuk 
pengadaan/pembelian barang?  
Dan apakah dalam prosedur tersebut memuat 
proses pengadaan, format surat pesanan dan 
peran PJTOH dalam proses pengadaan     
6. PENANGANAN PRODUK     
 a. Apakah tersedia prosedur penerimaan obat 
hewan yang mencakup antara lain  
a) Penerimaan/pembelian barang berada di 
bawah pengawasan PJTOH  
b) Penerimaan barang dilakukan pemeriksaan 
kesesuain fisik dan dokumen 
pembelian/penjualan terhadap barang 
tersebut antara lain: nama barang, nomor 
pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, 
kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain 
lain. Serta mutu produk  secara fisik  
c) Setiap penerimaan barang dicatat pada kartu 
stok dan catatan penerimaan (manual atau 
elektronik)  
d) Pengarsipan dokumen pesanan barang dan    - 2493 - 
faktur atau bukti pembelian  
 b Apakah tersedia prosedur penyimpanan obat 
hewan yang mencakup antara lain:  
a) Sistem penyimpanan obat hewan  
b) Tempat penyimpanan obat hewan terpisah 
dari komoditi lain  
c) Penyimpanan obat hewan menggunakan 
pallet/rak  
d) Pengaturan suhu penyimpanan  
e) Penanganan produk yang mendekati 
kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, 
tutup a tau yang diduga kemungkinan 
mengalami kontaminasi dan yang akan 
dimusnahkan?     
 c
. Apakah tersedia prosedur pengeluaran obat 
hewan yang mencakup antara lain:  
a) Pengeluaran/penjualan barang berada di 
bawah pengawasan PJTOH  
b) Sistem Pengeluaran obat hewan FIFO/FEFO  
c) Pengeluaran barang dilakukan pemeriksaan 
kesesuain fisik dan dokumen penjualan    - 2494 - 
terhadap barang tersebut antara lain: nama 
barang, nomor pendaftaran, nomor bets, 
tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, 
jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu 
produk secara fisik  
d) Setiap pengeluaran barang dicatat pada kartu 
stok (manual atau elektronik)  
e) Penjualan bahan baku antibiotik 
mensyaratkan surat pesan an dari produsen 
obat hewan  
f) Penjualan obat hewan golongan obat keras 
mensyaratkan adanya resep dokter hewan  
g) Penjualan obat hewan di dalam negeri 
dilakukan terhadap unit usaha yang telah 
memiliki perizinan barusaha di bidang obat 
hewan  
h) Pengarsipan dokumen penjualan barang dan 
faktur atau bukti penjualan  
 d.  Apakah tersedia prosedur pemusnahan antara 
lain mencakup:  
a) Cara pemusnahan: Dibakar/inaktivasi dengan    - 2495 - 
autoklaf/lainnya ……  
b) Berita Acara Pemusnahan  
c) Disaksikan oleh petugas Dinas terkait  
 e. Apakah tersedia prosedur pengembalian obat 
hewan kepada pemasok     
 f. Apakah tersedia tempat penyimpanan obat 
hewan yang rusak, kadaluwarsa atau yang akan 
dikembalikan ke pemasok?     
 g.  Apakah tersedia prosedur penarikan kembali 
obat hewan yang telah dijual ( Recall ) untuk 
golongan obat keras     
 h. Apakah tersedia prosedur penanganan produk 
kembalian dan kadaluwarsa yang mencakup 
antara lain:  
a) Penyimpanan obat hewan yang telah 
kadaluarsa  
b) Penerimaan produk kembalian termasuk 
pemeriksaan fisik dan dokumen produk 
kembalian yang dapat diterima  
c) Penarikan kembali terhadap obat hewan yang 
tidak layak jual     - 2496 - 
d) Penanganan terhadap produk kembalian dan 
obat hewan yang tidak layak jual, termasuk 
penyimpanannya  
 
 
● Pengawasan  
- Evaluasi terhadap penerbitan perizinan berusaha dilakukan selambat lambatnya 1 tahun setelah perizinan 
berusaha berlaku efektif.  
- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:  
o Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
o Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan  
- Pengawasan dilakukan secara langsung  dan secara tidak langsung.  
o pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha . 
o pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan 
melalui saluran pengaduan masyarakat  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana: Pengawas Obat Hewan Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Pengawas  Obat Hewan 
Provinsi dan Pengawas Obat Hewan Pusat  
- Bentuk: Laporan hasil pengawasan  
- Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku  - 2497 - 
- Saluran Pengaduan Masyarakat  
o Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L  
  
 
STANDAR USAHA PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK HEWAN  
NO KBLI 47729  
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK LAINNYA  
1. Ruang 
Lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan eceran khusus lainnya yang belum tercakup 
dalam kelompok 47721 s.d. 47728, seperti alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk hewan antara 
lain berbagai macam alat labora torium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol 
serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan 
perlengkapan profesi kedokteran hewan seperti (instrumen dan pesa wat bedah, instrumen dan pesawat perawatan 
gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah, dan lainnya), alat kesehatan hewan, dan alat -
alat diagnosa medis, dan lainnya  
2 Istilah dan 
Definisi  ● Peralatan kesehatan hewan adalah alat dan mesin yang disiapkan dan digunakan sebagai alat bantu dalam 
pelayanan kesehatan hewan  
● Apotek Veteriner adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari 
distributor.  
● Depo obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari - 2498 - 
distributor  
● Petshop adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor  
● Poultry Shop adalah unit usaha yang melakuk an usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari 
distributor  
● Toko obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan selain 
obat keras  
● Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah adalah tenaga teknis berke warganegaraan Indonesia yang 
berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang 
memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) 
terintegrasi , asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang 
bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/ pengeluaran/pemasukan/pendistibusian/penjualan obat hewan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan  
3 Penggolongan 
Usaha  ● Apotek Veteriner, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan  
● Depo obat hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan  
● Petshop, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan  
● Poultry shop, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan  
● Toko obat hewan yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan yang tidak termasuk dalam klasifikasi obat 
keras, secara eceran dari distributor obat hewan  - 2499 - 
4 Persyaratan 
Umum Usaha  
  ● Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan  
● Memiliki struktur organisasi  
● Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen  
● Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  ● Memiliki PJTOH  
● Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya  
● Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu  
● Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP)  
6 Sarana  
 ● Tersedia sarana kebersihan  
● Tersedia pest control  
● Tersedia area penolakan ( rejected)  yang berada di lokasi yang terkunci  
● Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai  
● Tersedia tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan  
● Tempat penyimpanan terpisah dengan komoditi lain  
● Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan  
● Tersedi a alat pemadam kebakaran  
● Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi  
7 Struktur 
organisasi 
SDM dan ● Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam 
organisasi usaha.  
● Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan  - 2500 - 
SDM  
 ● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang obat hewan  
● Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan 
peraturan pe rundang -undangan di bidang ketenagakerjaan  
● Memiliki PJTOH:  
- Apotek veteriner: PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan dan 1 orang apoteker yang 
merupakan karyawan tetap dan bekerja full time  
- Depo obat hewan, Petshop dan Poultry Shop: PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter he wan 
atau apoteker yang bekerja tidak tetap dan 1 orang paramedik veteriner yang bekerja tetap, di bawah 
penyeliaan dokter hewan  atau asisten apoteker yang bekerja tetap, di bawah penyeliaan apoteker  
- Toko Obat Hewan: PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri da ri 1 orang paramedik veteriner atau asisten 
apoteker yang bekerja tidak tetap  
● PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan  
● PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatih an di bidangnya 
selambat -lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan  
8 Pelayanan  ● Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen  
● Tersedia informasi terkait obat hewan yang diedarkan  
● Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan  
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/Jasa  ● Persyaratan produk yang dihasilkan:  
- Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya  
- Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  - 2501 - 
- Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan  
● Persyaratan proses:  
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan  
- Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH  
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  ● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
- Perencanaan  
- Pengelolaan  
- Komunikasi pelanggan  
- Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi.  
Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.  
- Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya  
- Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian  
● Tersedia Prosedur:  
- Prosedur kebersihan ruangan  
- Prosedur pengadaan/pembelian  
- Prosedur pengarsipan dokumen  
- Prosedur penerimaan  
- Prosedur penyimpanan  
- Prosedur pengeluaran  
- Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa  - 2502 - 
- Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja ) 
- Prosedur pemantauan suhu  
- Prosedur penarikan Kembali (Recall)  
- Prosedur pengembalian kepada pemasok  
- Prosedur pemusnahan  
● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi  
- Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
- Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha  
● Pelaporan  
- Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala  
11 Penilaian 
kesesuaian 
dan 
pengawasan  ● Penilaian Kesesuaian  
- Tingkat resiko usaha perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan 
kosmetik lainnya: Menengah Tinggi  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi 
lapangan  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana: Dinas Kabupaten/Kota  
- Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya  
- Bentuk: Laporan hasil inspeksi   - 2503 - 
 
 
 
 
 
CHECKLIST  PENILAIAN KESESUAIAN  
NO DETAIL PEMERIKSAAN  YA TIDAK  N/A 
1. PERSAYARATAN ADMINISTRASI     
 a. Surat pernyataan memiliki atau menguasai 
sarana/peralatan untuk melakukan 
kegiatan usahanya     
 b. Surat pernyataan memiliki atau menguasai 
tempat penyimpanan obat hewan yang 
dapat menjamin terjaganya mutu     
 c. Surat pernyataan pimpinan bahwa 
mempunyai Penanggungjawab Teknis Obat 
Hewan (PJTOH)     
 d. Surat pernyataan PJTOH     
 e. Ijasah PJTOH     
2. ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA     - 2504 - 
 a. Apakah tersedia struktur organisasi yang 
terdokumentasi yang menguraikan tugas, 
fungsi dan pembagian pembagian 
kewenangan setiap personil, termasuk  
kedudukan dan uraian tugas PJTOH.     
 b. Apakah PJTOH merupakan karyawan tetap 
dan bekerja full time di perusahaan obat 
hewan?     
 d. Apakah tersedia prosedur terkait sistem K3 
(Kesehatan dan Keselamatan Kerja)?     
3. SARANA     
 a. Apakah tersedia jalur layanan pengaduan 
konsumen?     
4. BANGUNAN DAN PERALATAN     
 a. Apakah kebersihan dan kerapian ruangan 
dijaga serta dipelihara?     
 b. Apakah dilengkapi dengan catatan 
kebersihan ruangan?     
 c. Apakah tersedia prosedur pemeliharaan 
kebersihan ruangan     - 2505 - 
 d. Apakah ventilasi dan penerangan di 
ruangan memadai?     
 e. Apakah mempunyai ruang penyimpanan 
yang memadai sesuai dengan kriteria 
penyimpanan obat?     
 f. Apakah dilengkapi dengan alat pemadam 
kebakaran sesuai standar K3?     
 g. Apakah dilengkapi dengan alat pemantau 
suhu yang telah dikalibrasi?     
 h. Apakah dilengkapi dengan catatan 
pemantauan suhu?     
 i. Apakah tersedia prosedur pemantauan suhu     
 j. Apakah dilengkapi dengan pest control ?    
 k. Apakah tersedia area penolakan ( rejected)  
yang berada di lokasi yang terkunci?     
5. PENGADAAN     
 a. Apakah tersedia prosedur untuk 
pengadaan/pembelian barang?  
Dan apakah dalam prosedur tersebut 
memuat proses pengadaan, format surat    - 2506 - 
pesanan dan peran PJTOH dalam proses 
pengadaan  
6. PENANGANAN PRODUK     
 a. Apakah tersedia prosedur penerimaan obat 
hewan yang mencakup antara lain  
a) Penerimaan/pembelian barang berada di 
bawah pengawasan PJTOH  
b) Penerimaan barang dilakukan 
pemeriksaan kesesuain fisik dan 
dokumen pembelian/penjualan terhadap 
barang tersebut antara lain: nama 
barang, nomor pendaftaran, nomor bets, 
tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, 
jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu 
produk  secara fisik  
c) Setiap penerimaan barang dicatat pada 
kartu stok dan catatan penerimaan 
(manual atau elektronik)  
d) Pengarsipan dokumen pesanan barang 
dan faktur atau bukti pembelian     - 2507 - 
 b Apakah tersedia prosedur penyimpanan 
obat hewan yang mencakup antara lain:  
f) Sistem penyimpanan obat hewan  
g) Tempat penyimpanan obat hewan 
terpisah dari komoditi lain  
h) Penyimpanan obat hewan menggunakan 
pallet/rak  
i) Pengaturan suhu penyimpanan  
j) Penanganan produk yang mendekati 
kadaluarsa, mengalami kerusakan 
kemasan, tutup atau yang diduga 
kemungkinan mengalami kontaminasi 
dan yang akan dimusnahkan?     
 c
. Apakah tersedia prosedur pengeluaran obat 
hewan yang mencakup antara lain:  
a) Pengeluaran/penjualan barang berada di 
bawah pengawasan PJTOH  
b) Sistem Pengeluaran obat hewan 
FIFO/FEFO  
c) Pengeluaran barang dilakukan    - 2508 - 
pemeriksaan kesesuain fisik dan 
dokumen penjualan terhadap barang 
tersebut antara lain: nama barang, nomor 
pendaftaran, nomor bets, tanggal 
kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah 
barang, dan lain lain. Serta mutu produk 
secara f isik 
d) Setiap pengeluaran barang dicatat pada 
kartu stok (manual atau elektronik)  
e) Penjualan bahan baku antibiotik 
mensyaratkan surat pesanan dari 
produsen obat hewan  
f) Penjualan obat hewan golongan obat 
keras mensyaratkan adanya resep dokter 
hewan  
g) Penjualan ob at hewan di dalam negeri 
dilakukan terhadap unit usaha yang 
telah memiliki perizinan barusaha di 
bidang obat hewan  
h) Pengarsipan dokumen penjualan barang - 2509 - 
dan faktur atau bukti penjualan  
 d.  Apakah tersedia prosedur pemusnahan 
antara lain mencakup:  
a) Cara pemusnahan: Dibakar/inaktivasi 
dengan autoklaf/lainnya ……  
b) Berita Acara Pemusnahan  
c) Disaksikan oleh petugas Dinas terkait     
 e. Apakah tersedia prosedur pengembalian 
obat hewan kepada pemasok     
 f. Apakah tersedia tempat penyimpanan obat 
hewan yang rusak, kadaluwarsa atau yang 
akan dikembalikan ke pemasok?     
 g.  Apakah tersedia prosedur penarikan 
kembali obat hewan yang telah dijual 
(Recall ) untuk golongan obat keras     
 h. Apakah tersedia prosedur penanganan 
produk kembalian dan kadaluwarsa yang 
mencakup antara lain:  
a) Penyimpanan obat hewan yang telah 
kadaluarsa     - 2510 - 
b) Penerimaan produk kembalian termasuk 
pemeriksaan fisik dan dokumen produk 
kembalian yang dapat diterima  
c) Penarikan kembali terhadap obat hewan 
yang tidak layak jual  
d) Penanganan terhadap produk kembalian 
dan obat hewan yang tidak layak jual, 
termasuk penyimpanannya  
 
● Pengawasan  
- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:  
o Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus  
o Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses  
- Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan  
- Pengawasan dilakukan secara langsung  dan secara tidak langsung.  
o pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha.  
o pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan 
melalui saluran pengaduan masyarakat  
- Metode: Checklist  dan narasi  
- Pelaksana: Pengawas Obat Hewan Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Pengawas O bat Hewan 
Provinsi dan Pengawas Obat Hewan Pusat  - 2511 - 
- Bentuk: Laporan hasil pengawasan  
- Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku  
- Saluran Pengaduan Masyarakat  
o Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L  
STANDAR USAHA  AMBULATORI  
NO KBLI 75000  
AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN  
1 Ruang 
lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok  yang mencakup kegiatan perawatan dan pemeriksaan 
kesehatan hewan untuk hewan ternak dan hewan piaraan yang dilakukan oleh dokter hewan, kegiatan asisten 
dokter hewan atau pembantu pribadi dokter hewan lainnya, kegiatan klinik patologi dan diagnosis lain terhadap 
hewan, kegiatan ambulans hewan, kegiatan vaksinasi hewan dan laboratorium penelitian kesehatan hewan  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakuka n usaha dan/atau kegiatan 
Ambulatori;  
b. Ambulatori adalah pelayanan Kesehatan Hewan yang bersifat bergerak berupa Klinik Hewan keliling atau house 
call; 
c. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan te lah 
memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner;  
d. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan 
adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah - 2512 - 
Penyeliaan Dokter Hewan;  
e. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti 
tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan;  
f. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah 
bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah 
Penyeliaan Dokter Hewan;  
g. Surat Izin Paramedik Ve teriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti 
tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten 
teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan;  
h. Komitme n adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial 
atau Operasional.  
3. Penggolongan 
Usaha  Penggolongan izin usaha veteriner didasarkan atas sifat pelayanan, fasilitas, serta pengelola.  
Ambulatori adalah usaha dengan jenis pelayanan bergerak/keliling dan memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan 
atau home care yang dilakukan oleh Dokter Hewan atau paramedik kesehatan hewan yang mempunyai izin Praktik , 
serta pengelolaannya oleh perseor angan/non perseorangan;  
 
Tingkat Risiko Usaha  
Ambulatori masuk dalam risiko menengah tinggi karena sifat dari usaha ini hanya untuk layanan rawat jalan dan 
tidak menggunakan x -ray sehingga dalam penerbitan izin usaha bisa dilaksanakan sambil berjalannya u saha yang 
dilakukan oleh pelaku usaha. Pengawasan dalam pelaksanaan usaha ambulatori ini pada evaluasi pemenuhan - 2513 - 
standar terutama persyaratan adanya izin bagi petugas baik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner.   
4. Persyaratan 
Umum Usaha  a. Skala Usaha Kecil 
Untuk memperoleh izin usaha Veteriner Ambulatori, dilengkpi persyaratan sebagai berikut :  
a. Surat permohonan;  
b. Surat Izin Praktik bagi Dokter Hewan;  
c. Surat Izin Pelayanan Paramedik bagi Paramedik yang menjadi Asisten Dokter Hewan;  
d. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).  
b. Skala Usaha Menengah  
- 
c. Skala Usaha Besar  
- 
Durasi pemenuhan persyaratan dari pelaku usaha maksimal 2 bulan sebelum operasional  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  a. Skala Usaha Kecil  
Pelaku usaha melakukan pemenuhan Komitmen, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan teknis, berisi 
kesanggupan menyampaikan:  
1. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang 
dipersyaratkan untuk Ambulatori sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan men genai 
pelayanan jasa medik veteriner.  
2. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan;  - 2514 - 
3. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan; dan  
4. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan 
berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.  
 
 
b. Skala Usaha Menengah  
       - 
c. Skala Usaha Besar  
- 
6 Sarana  a. Skala Usaha Kecil  
 
No. Unit 
Pelayanan  Jenis  Bentuk  Keterangan  
 
1 2 3 4 5  
1. Ambulatori  Peralatan  Pendiagnosaan  Termometer   
Stetoskop   
Tindakan  Disposable syringe   
Disposable   
Needle   
Infusion set   - 2515 - 
Operasi minor  Gunting bengkok dan 
lurus   
Arteri klem   
Pinset   
Scalpel   
Perlengkapan  Kartu nama     
Buku resep     
Rekam medis     
Baju praktik     
Tempat 
penyimpanan 
obat dan alat    
 
Obat-obatan  Alkohol     
Antiseptik     
Antipiretik     
Analgesik     
Cairan infus 
NaCl   
 
Vitamin dan 
mineral    
 - 2516 - 
 
b. Skala Usaha Menengah  
- 
c. Skala Usaha Besar  
- 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM dan 
SDM a. Skala Usaha Kecil  
1. Tenaga Medik Veteriner  
a) Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH;  
b) SIP DRH berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehatan Hewan dengan masa berlaku selama 
pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha;  
c) SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada:  
1. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau  
2. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis.  
2. Tenaga Paramedik Veteriner  
Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik 
Veteriner dalam kegiatan Ambulatori yang berada di bawah penyeliaan dokter hewan wajib memiliki SIPP 
berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehatan Hewan dengan masa berlaku selama pelaku usaha 
menjalankan kegiatan usaha dengan rincian sebagai berikut:  
a)    SIPP Keswan untuk Tenaga Parame dik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan;  
b)   SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran hewan;  - 2517 - 
c)    SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedoktera n hewan; 
atau 
d)   SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan.  
b. Skala Usaha Menengah  
 
c. Skala Usaha Besar  
- 
8 Pelayanan  a. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Kecil  
1.  Pelayanan Medis minimum Ambulatori  
     Pelayanan medis dilakukan oleh staf medis yang terdiri dari tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner 
yang menjadi Asisten Dokter Hewan baik untuk pelayanan rawat jalan antara lain:  
a. Pemeriksaan fisik dan klinis hewan;  
b. Menentukan diagnosa dan prognosa;  
c. Terapi dan pengobatan;  
d. Konsultasi Kesehatan hewan;  
e. Melakukan Medik Reproduksi;  
f. Menerbitkan surat Kesehatan Hewan;  
g. Menerbitkan surat keterangan kematian hewan;  
h. Menerbitkan surat keteranga n status reproduksi;  
i. Memberi rujukan kepada pasien ke Klinik Hewan atau Rumah Sakit Hewan;  - 2518 - 
j. Konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat.  
2. Pelayanan Paramedik Veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan  
a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas dengan penyeliaan dokter hewan;  
b. inseminasi buatan;  
c. diagnosa kebuntingan;  
d. penentuan umur kebuntingan;  
e. pertolongan kelahiran, dengan penyeliaan dokter hewan untuk kelahiran non normal;  
f. manajemen reproduksi;  
g. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan;  
h. Pemberian layanan yang dilakukan oleh paramedik veteriner terbatas pada Tindakan non parenteral, segala 
tindakan parenteral harus memperoleh penyeliaan oleh Dokter He wan. 
 b. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Menengah  
- 
c. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Besar  
- 
9 Persyaratan 
Layanan 
Jasa  
 a. Skala Usaha Kecil  
Dalam pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan 
berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat 
dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokt eran hewan yang menjadi kompetensinya dan 
dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk - 2519 - 
dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya.  
b. Skala Usaha Menengah  
- 
c. Skala Usaha Besar  
- 
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  a. Skala Usaha Kecil  
Pelaku Usaha menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
1. Dokumentasi  
a) Melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner;  
b) Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Rekam Medik Veteriner  
2. Pelaporan  
a) Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner ditemukan hasil 
diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan 
menular eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner 
kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan;  
b) Pelaporan berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan  sistem daring informasi Kesehatan 
Hewan Nasional (iSIKHNAS);  
c) Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan dengan:  
1) memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau 
Penyakit Hewan menular e ksotik kepada gubernur dan Menteri;  
2) melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan dalam - 2520 - 
peraturan perundang -undangan.  
b. Skala Usaha Menengah  
- 
c. Skala Usaha Besar  
- 
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian Skala Usaha Kecil  
Dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangan di wilayah 
kerjanya dan atau kementerian/lembaga (untuk penanaman modal asing) terhadap pemenuhan komitmen dan 
standar oleh unit usaha  veteriner ambulatori.  
1. Penilaian Kesesuaian Ambulatori  
Pemberian izin usaha bisa dilaksanakan sambil berjalannya usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. 
Pemberian izin usaha ambulatori dilakukan setelah pelaku usaha memenuhi pernyataan pemenuhan 
komitmen dan kewajiban. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim t eknis.  skema penilaian kesesuaian 
sebagai berikut:  
a. Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangan di 
wilayah kerjanya melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku Usaha 
menyampaikan peme nuhan atas Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar;  
b. Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 1, DPMPTSP melakukan notifikasi ke 
sistem OSS;  
c. Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian kesesuaian paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku - 2521 - 
Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar;  
d. Atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada poin 3, Pusat PVTPP melakukan notifikasi ke sistem OSS.  
e. Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi k e sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan poin 4 
dilakukan paling lama 2 (dua) Hari;  
  
f. Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 5, Pelaku Usaha dapat melengkapi 
pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;  
g. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 5, Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha 
Veteriner (SIVET) dan Sertifikat Standar yang berlaku efektif dilengkapi dengan pejabat pemberi 
persetujuan.  
 
2. Pengawasan Ambulatori  
1) Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian/Provinsi/ kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi 
kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas izin usaha veteriner sesuai dengan 
kewenangannya;  
2) Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan penga wasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan;  
3) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan 
dan kesehatan hewan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan 
(post-audit). Ada pun pemenuhan kewajiban yang diawasi adalah:  
a. memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai - 2522 - 
dengan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan mengenai 
pelayanan jasa medik veteriner;  
b. menggunakan obat hewan yang terdaftar; d an  
c. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan.  
 
4) Menteri/Gubernur atau bupati/walikota melakukan pengawasan atas:  
a. pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha;  
b. pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan/atau  
c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha.  
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
5) Pengawasan yang dilakukan oleh menteri/gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada 
poin 4) dilakukan oleh PVTPP/DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.  
b. Penilaian Kesesuaian Skala Usaha Besar  
- 
c. Penilaian Kesesuaian Skala Usaha Besar  
- 
 
 
 
 
 - 2523 - 
 
 
 
 
 
STANDART USAHA KLINIK HEWAN  
NO  KBLI 75000  
AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN  
1 Ruang 
lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok  yang mencakup kegiatan perawatan dan pemeriksaan 
kesehatan hewan untuk hewan ternak dan hewan piaraan yang dilakukan oleh dokter hewan, kegiatan asisten 
dokter hewan atau pembantu pribadi dokter hewan lainnya, kegiatan klinik patologi dan diagosis lain terhadap 
hewan, kegiatan ambulans hewan, kegiatan vaksinasi hewan dan laboratorium penelitian kesehatan h ewan  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Klinik 
Hewan;  
b. Klinik Hewan adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang memiliki Dokter Hewan praktik dan 
fasilitas untuk penanganan hewan;  
c. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah 
memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner;  
d. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan 
adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah - 2524 - 
Penyeliaan Dokter Hewan;  
e. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang sel anjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti 
tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan;  
f. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah 
bukti te rtulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah 
Penyeliaan Dokter Hewan;  
g. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti 
tertulis untuk melakukan prak tik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten 
teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan;  
h. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial 
atau Operasional.  
3. Penggolongan 
Usaha  Penggolongan izin usaha veteriner didasarkan atas sifat pelayanan, fasilitas, serta pengelola.  
Klinik Hewan adalah usaha dengan jenis pelayanan menetap di satu tempat dengan atau tanpa ambulatori, dengan 
fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap, serta pengelolaannya oleh perseorangan/non perseorangan;  
 
Tingkat Risiko Usaha  
Klinik Hewan masuk dalam risiko tinggi karena kegiatan usahanya berdampak pada kesehatan, keselamatan dan 
lingkungan. Risiko tinggi terkait terc emarnya lingkungan oleh mikroorganisme yang tahan lama di lingkungan yang 
mengakibatkan penularan penyakit, limbah berupa senyawa kimia oleh bahan dan obat -obatan, kemasan dan 
peralatan yang tajam yang membahayakan masyarakat sekitar, dan adanya bahaya ak ibat x -ray. Persyaratan baik - 2525 - 
sarana -prasarana dan SDM harus dipenuhi sebelum izin usaha diberikan kepada pelaku usaha untuk memitigasi 
risiko kepada masyarakat dan lingkungan. Pengawasan yang dilakukan harus dilakukan berkala terkait kewajiban 
pemenuhan st andar yang tetap dipenuhi selama pelaku usaha menjalankan usahanya .  
4. Persyaratan 
Umum 
Usaha  a. Skala Usaha Kecil  
- 
b. Skala Usaha Menengah  
Untuk memperoleh izin usaha Veteriner Klinik Hewan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut :  
1. Surat permohonan;  
2. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau badan hukum;  
3. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan Kesehatan Hewan;  
4. Surat Izin Praktik bagi Dokter Hewan;  
5. Surat Izin Pelayanan Paramedik bagi Paramedik yang menjadi Asist en Dokter Hewan; dan  
6. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).  
c. Skala Usaha Besar  
- 
Durasi pemenuhan persyaratan dari pelaku usaha paling cepat 2 bulan sebelum operasional  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  a. Skala Usaha Kecil  
- 
b.      Skala Usaha Menengah  
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis antara lain:  - 2526 - 
1.   Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang 
dipersyaratkan untuk Klinik Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undang an mengenai 
pelayanan jasa medik veteriner;  
2.   Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan;  
3.   Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan;  
4.   Pernyataan pada poin 1 berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan 
berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota;  
5.   Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN);  
6.   Memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); dan  
7.   Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan 
limbah.  
c. Skala Usaha Besar  
- 
6 Sarana  a. Skala Usaha Kecil  
- 
b. Skala Usaha Menengah  
 
Unit 
Pelayanan  Jenis  Bentuk  Keterangan  
 - 2527 - 
1 2 3 4  
Klinik 
Hewan  Fasilitas  Papan Nama     
Ruang praktik     
Ruang 
administrasi    
 
Ruang tunggu     
Ruang 
observasi/rawat 
inap Kapasitas maksimal 
10 ekor hewan kecil   
Ruang operasi     
Ruang preparasi     
Peralatan  Pendiagnosaan  Termometer   
Stetoskop   
Percussion hammer   
Ophthalmoscope   
Otoscope   
Doppler atau USG   
Peralatan 
laboratorium  Mikroskop binokular   
Centrifuge   
Alat periksa darah   - 2528 - 
Alat urinalisis   
Tindakan  Disposable syringe   
Disposable needle   
Infusion set   
Feeding force catheter   
Urine Catheter   
IV Catheter   
Tiang Infus   
Bedah mayor  Gunting bengkok dan 
lurus   
Arteri klem   
Pinset   
Scalpel   
Kidney Tray   
Benang Operasi   
Tabung Oksigen 
lengkap   
Scalpel handle   
Towel clamp   
Alis tissue forcep   - 2529 - 
Sterilisator   
Endotracheal tube   
Laryngoscope   
   
Perlengkapan  Kartu nama     
Buku resep     
Rekam medis     
Baju praktik     
Baju bedah     
Pengukur bobot 
badan    
 
Meja 
konsultasi/admin
istrasi    
 
Meja periksa     
Tempat 
penyimpanan 
obat dan alat    
 
Lemari pendingin     
Meja bedah     - 2530 - 
Lampu operasi     
Tiang infus     
X-Ray Viewer     
Baskom stainless     
Container 
stainless    
 
Instalasi 
Farmasi  Alkohol     
Antiseptik     
Antibiotik     
Antipiretik     
Analgesik     
Antihistamina     
Anti parasit     
Lidocain     
Sedativa     
Cairan infus  Minimal NaCl dan 
LRL  
Vitamin dan 
mineral    
 
Vaksin     - 2531 - 
Anaesthetikum     
Glucocorticoid/ 
Corticosteroid    
 
NSAID     
 
c. Skala Usaha Besar  
- 
7 Struktur 
Organisasi 
SDM dan 
SDM a. Skala Usaha Kecil  
- 
b. Skala Usaha Menengah  
1. Tenaga Medik Veteriner  
1) Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH;  
2) SIP DRH berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehatan Hewan dengan masa berlaku selama 
pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha;  
3) SIP DRH  sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada:  
● Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau  
● Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis.  
2. Tenaga Paramedik Veteriner  
Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik 
Veteriner dalam kegiatan di Klinik Hewan yang berada di bawah penyeliaan dokter hewan wajib memiliki SIPP - 2532 - 
berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehatan Hewan dengan masa b erlaku selama pelaku usaha 
menjalankan kegiatan usaha  
c. Skala Usaha Besar  
- 
8 Pelayanan  a. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Kecil:  
– 
b. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Menengah:  
A. Pelayanan Medis minimum Klinik Hewan  
Pelayanan medis dilakukan oleh staf medis yang terdiri dari tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner yang 
menjadi Asisten Dokter Hewan baik untuk pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap antara lain:  
a. Pemeriksaan fisik dan klinis hewan;  
b. Menentukan diagnosa dan prognosa;  
c. Terapi dan pengobatan;  
d. Konsultasi Kesehatan hewan;  
e. melakukan Medik Reproduksi;  
f. menerbitkan surat Kesehatan Hewan;  
g. menerbitkan surat keterangan kematian hewan;  
h. menerbitkan surat keterangan status reproduksi;  
i. memberi rujukan kepada pasien Klinik Hewan atau Rumah Sakit Hewan;  
j.  konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat.  - 2533 - 
 
B. Pelayanan Paramedik Veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan  
a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas dengan penyeliaan dokter hewan;  
b. inseminasi buatan;  
c. diagnosa kebuntingan;  
d. penentuan umur kebuntingan;  
e. pertolongan kelahiran, dengan penyeliaan dokter hewan untuk kelahiran non normal;  
f. manajemen reproduksi;  
g. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan;  
h. Pemberian layanan yang dilakukan oleh paramedik veteriner terbatas pada Tindakan non parenteral, segala 
tindakan parenteral harus memperoleh penyeliaan oleh Dokter Hewan.  
 
C. Pelayanan administratif Klinik Hewan  
Merupakan fungsi staf yang mencakup urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, logistik dan 
juga mencakup unsur tata usaha pasien yaitu administrasi, rujukan serta pengeluaran pasien.  
 
D. Pelayanan Medis minimum Klinik Hewan  
Pelayanan medis dilakukan oleh staf medis yang terdiri dari tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner yang 
menjadi Asisten Dokter Hewan baik untuk pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap antara lain:  
1. pemeriksaan fisik dan klinis hewan;  - 2534 - 
2. menentukan diagnosa dan prognosa;  
3. terapi dan pengobatan;  
4. konsultasi Kesehatan hewan;  
5. melakukan Medik Reproduksi;  
6. menerbitkan surat Kesehatan Hewan;  
7. menerbitkan surat keterangan kematian hewan;  
8. menerbitkan surat keterangan status reproduksi;  
9. menerima dan memberi rujukan kepada pasien;  
10. konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat.  
 
E. Pelayanan penunjang medis  
1. Laboratorium Klinik  
Fungsinya untuk memberikan informasi kepada tenaga medis untuk peneguhan diagnosa dalam 
mendukung upaya penyembuhan dan pemulihan.  
2. Radiologi (x -ray) 
Fungsinya untuk menunjang diagnosa dalam pengobatan dan terapi pasien. Bangunan dan peralatan 
untuk pelaya nan ini mempunyai persyaratan khusus dan dioperasikan oleh petugas yang tersertifikasi.  
3. Farmasi  
Fungsinya untuk penyediaan obat -obatan dan alat mesin kesehatan hewan mendukung upaya 
penyembuhan dan pemulihan.  - 2535 - 
4. Gizi 
Pelayanan gizi ini sering juga dimasukkan dalam kelompok pelayanan administrasi atau terpisah dari 
kegiatan sendiri. Kegiatannya menunjang upaya penyembuhan dan pemulihan. Kegiatannya berkisar dari 
usaha dapur sampai pengolahan diet.  
c. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disedi akan oleh pelaku Skala Usaha Besar  
- 
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/ Jasa  
 a. Skala Usaha Kecil  
– 
b. Skala Usaha Menengah  
Dalam pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan 
berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat 
dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan 
dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi ko de etik dan (untuk 
dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya.  
c. Skala Usaha Besar  
– 
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  a. Skala Usaha Kecil  
     - 
b. Skala Usaha Menengah  
Pelaku Usaha menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  - 2536 - 
1.   Perencanaan  
a)    Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan;  
b)   Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan pemilik;  
c)    Menetapkan penambahan alat -alat diagnostik dan alat pengobatan maupun bangunan baru.  
2.   Pengorganisasian  
a)    Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan;  
b)   Menetapkan tanggung jawab personal;  
c)    Menetapkan pola komunikasi dan pelaporan klinik hewan.  
3.   Personil  
a)    Menetapkan strata staf;  
b)   Evaluasi, pelatihan dan pengembangan manajemen personil.  
4.   Pelayanan  
a)    Menetapkan standar pelayanan kepada klien baik pelayanan rawat jalan, inap maupun darurat;  
b)   Menetapkan standar pelayanan pasien baik pelayanan rawat jalan, inap maupun darura t; 
c)    Komunikasi dengan klien.  
5.   Dokumentasi  
a)    Melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner;  
b)   Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Rekam Medik Veteriner.  
6.   Pelaporan  
a)    Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner ditemukan hasil - 2537 - 
diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan 
menular eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otorita s Veteriner 
Kabupaten/Kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan;  
b)   Pelaporan berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan 
Hewan Nasional (iSIKHNAS);  
c)    Pejabat Otoritas Veteriner Kab upaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan dengan:  
1)     Memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau 
Penyakit Hewan menular eksotik kepada gubernur dan Menteri;  
2)     Melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan dalam 
peraturan perundang -undangan.  
c. Skala Usaha Besar  
- 
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  a. Skala Usaha Kecil  
- 
b.   Skala Usaha Menengah  
Dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangan di wilayah 
kerjanya dan/atau kementerian/lembaga (untuk penanaman modal asing) terhadap pemenuhan komitmen dan 
standar oleh unit usaha veteriner klinik hewan.  
  
1.  Penilaian Kesesuaian Ambulatori  - 2538 - 
Pemberian izin usaha bisa dilaksanakan sambil berjalannya usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. 
Pemberian izin usaha ambulatori dilakukan setelah pelaku usaha memenuhi pernyataan pemenuhan 
komitmen dan kewajiban. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. Skema penilaia n kesesuaian 
sebagai berikut:  
a) Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangan di 
wilayah kerjanya melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku Usaha 
menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan  kewajiban secara lengkap dan benar;  
b) Atas hasi penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin a), DPMPTSP melakukan notifikasi ke 
sistem OSS;  
c) Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian kesesuaian paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku 
Usaha me nyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar;  
d) Atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada poin c), Pusat PVTPP melakukan notifikasi ke sistem 
OSS;  
e) Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud  pada poin b) dan poin 
d) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari;  
f) Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e), Pelaku Usaha dapat melengkapi 
pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;  
g) Atas notifikasi kesesuaian s ebagaimana dimaksud pada poin e), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha 
Veteriner dalam bentuk Sertifikat Standar yang berlaku efektif dilengkapi dengan pejabat pemberi 
persetujuan.  - 2539 - 
 2.  Penilaian Kesesuaian Klinik Hewan  
Pemberian izin untuk klinik hewan dib erikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar dipenuhi 
pelaku usaha. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis.  skema penilaian kesesuaian sebagai berikut:  
a) Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangan di 
wilayah kerjanya melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku Usaha 
menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan be nar; 
b) Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin a), DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS;  
c) Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian kesesuaian paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku 
Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secar a lengkap dan benar;  
d) Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin c), Pusat PVTPP melakukan notifikasi ke sistem OSS;  
e) Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin b) dan poin 
d) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari;  
f) Atas notifikasi ketidak sesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e), Pelaku Usaha dapat mengajukan 
ulang pemenuhan Komitmen dan standar dengan jangka waktu 2 (dua) bulan;  
g) Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e), Lembaga OSS mengeluarkan I zin Usaha 
Veteriner dalam bentuk Surat Izin Veteriner (SIVET) dan Sertifikat Standar yang berlaku efektif dilengkapi 
dengan pejabat pemberi persetujuan.  
  
3.  Pengawasan Klnik Hewan  
a) Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian/ Provinsi/Kabupaten/Kota bersama dengan organisasi profesi - 2540 - 
kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas izin usaha veteriner sesuai dengan 
kewenangannya;  
b) Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang dib erikan;  
c) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Dinas yang membidangi fungsi 
Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme 
pengawasan (post -audit).  
- Adapun pemenuhan kewajiban yang diawasi adalah:  
1) Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai 
dengan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan mengenai 
pelayanan jasa medik veteriner;  
2) Menggunakan obat hewan ya ng terdaftar; dan  
3) Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan.  
d)  Menteri/Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas:  
1) Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha;  
2) Pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan/atau  
3) Usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah m endapatkan perizinan berusaha.  
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
e) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri/Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada 
poin d) dilakukan oleh PVTPP/DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya;  
c. Skala Usaha Besar  - 2541 - 
- 
 
 
 
 
STANDAR USAHA RUMAH SAKIT HEWAN  
NO KBLI 75000  
AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN  
1 Ruang 
lingkup  Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok  yang mencakup kegiatan perawatan dan pemeriksaan 
kesehatan hewan untuk hewan ternak dan hewan piaraan yang dilakukan oleh dokter hewan, kegiatan asisten 
dokter hewan atau pembantu pribadi dokter hewan lainnya, kegiatan klinik patologi dan diagosis lain terhadap 
hewan, kegiatan ambulans hewan, kegiatan vaksinasi hewan dan laboratorium penelitian kesehatan hewan  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Rumah 
Sakit Hewan;  
b. Rumah Sakit Hewan yang selanjutnya disingkat RSH adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang 
dikelola oleh suatu manajemen yang memiliki Dokter Hewan sebagai penanggung jawab, dan memiliki fa silitas 
untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu, pelayanan gawat darurat, laboratorium 
diagnostik, rawat inap, rawat jalan, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan 
Medik Veteriner yang bersifat ru jukan;  
c. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah - 2542 - 
memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner;  
d. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan 
adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah 
Penyeliaan Dokter Hewan;  
e. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Insemina tor adalah bukti 
tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan;  
f. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah 
bukti tertulis untuk melakukan praktik  pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah 
Penyeliaan Dokter Hewan;  
g. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti 
tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buata n, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten 
teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan;  
h. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial 
atau Operasional.  
3. Penggolongan 
Usaha  Penggolongan izin usaha veteriner didasarkan atas sifat pelayanan, fasilitas, serta pengelola.  
Rumah Sakit Hewan adalah usaha dengan jenis pelayanan menetap disatu tempat dengan atau tanpa ambulatori 
serta menerima layanan rujukan dari ambulatori dan/atau klinik hewan, memiliki fasilitas lengkap dengan 
pengelola manajemen dengan fasilitas pelayanan rawat jalan, rawat inap, darurat dan laboratorium diagnosis serta 
pengelolaannya oleh perseorangan/non perseorangan.  
 - 2543 - 
Tingkat Risiko Usaha  
Rumah Sakit Hewan masu k dalam risiko tinggi karena kegiatan usahanya berdampak pada Kesehatan, keselamatan 
dan lingkungan. Risiko tinggi terkait tercemarnya lingkungan oleh mikroorganisme yang tahan lama di lingkungan 
yang mengakibatkan penularan penyakit, limbah berupa senyawa  kimia oleh bahan dan obat -obatan, kemasan dan 
peralatan yang tajam yang membahayakan masyarakat sekitar, dan adanya bahaya akibat x -ray. Persyaratan baik 
sarana -prasarana dan sdm harus dipenuhi sebelum izin usaha diberikan kepada pelaku usaha untuk memit igasi 
risiko kepada masyarakat dan lingkungan. Pengawasan yang dilakukan harus dilakukan berkala terkait kewajiban 
pemenuhan standar yang tetap dipenuhi selama pelaku usaha menjalankan usahanya .  
4. Persyaratan 
Umum Usaha  a. Skala Usaha Kecil  
– 
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
Untuk memperoleh izin usaha Veteriner Rumah Sakit Hewan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut :  
a. surat permohonan;  
b. fotokopi akta pendirian badan usaha atau badan hukum;  
c. surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan Kesehatan Hewan; dan  
d. Surat Izin Praktik bagi Dokter Hewan;  
e. Surat Izin Pelayanan Paramedik bagi Paramedik yang menjadi Asisten Dokter Hewan;  
f. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).  - 2544 - 
 
Durasi pemenuhan persyaratan dari pelaku usaha paling cepat 2 bulan sebelum operasional  
5 Persyaratan 
Khusus 
Usaha  a. Skala Usaha Kecil  
– 
 
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis antara lain:  
a. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang 
dipersyaratkan untuk RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan mengenai pelayanan 
jasa medik veteriner.  
b. menggunakan dan/atau memperdagangk an obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan;  
c. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan.  
d. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan 
berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.  
e. Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN)  
f. Memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); dan  
g. Memil iki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau berkerjasama dengan Lembaga - 2545 - 
lain dalam pengelolaan limbah.  
6 Sarana  a. Skala Usaha Kecil  
– 
b. Skala Usaha Menengah  
– 
 
c. Skala Usaha Besar  
Unit 
Pelayanan  Jenis  Bentuk  Keterangan  
 
1 2 3 4  
Rumah Sakit 
Hewan (RSH)  
Fasilitas  Papan Nama     
Ruang praktik     
Ruang administrasi     
Ruang tunggu     
Ruang observasi/  
rawat inap     
Ruang operasi     
Ruang preparasi     
Ruang gawat darurat     
Ruang isolasi     - 2546 - 
Ruang laboratorium     
Ruang X-Ray berlapis     
Pb    
Ruang obat     
Ruang sterilisasi alat     
Ruang rapat dokter     
Ruang  perpustakaan     
Gudang bahan dan 
peralatan     
Ruang istirahat 
dokter/paramedik     
Perlengkapan  Pendiagnosaan  Termometer   
Stetoskop   
Percussion hammer   
Opthalmoscope   
Otoscope   
Doppler atau USG   
X-Ray  
EKG  
Peralatan Mikroskop  - 2547 - 
laboratorium  binokular  
Centrifuge   
Alat periksa darah   
Alat urinalisis   
Mesin kimia darah   
Tindakan Peralatan 
laboratorium  Disposible syringe   
Disposible needle   
Infusion set   
Feeding force 
catheter   
Urin Catheter   
IV Catheter   
Tindakan Bedah 
lengkap  Nebulizer   
Gunting bengkok 
dan lurus   
Arteri klem   
Pinset   
Scalpel   
Kidney Tray   
Benang Operasi   - 2548 - 
Bedah lengkap  Tabung Oksigen 
lengkap   
Kartu nama  Mesin Anasthesi 
Gas  
Buku resep  Scaler compressor   
Rekam medis     
Baju praktik     
Baju bedah     
Pengukur bobot 
badan     
Meja 
konsultasi/administra
si    
Meja periksa     
Tempat penyimpanan 
obat dan alat     
Instalasi 
Farmasi yang 
memiliki obat -
obatan minimal  Lemari pendingin     
Meja bedah     
Lampu operasi     
Tiang infus     - 2549 - 
X-Ray Viewer     
Baskom stainless     
Container  stainless     
IZIN nuklir     
Meja X-ray    
Alat Pelindung  Apron, sarung 
tangan, pelindung 
leher   
IR Lamp     
Alkohol     
Antiseptik     
Antibiotik     
Antipiretik     
Analgesik     
Antihistamina     
Anti parasite     
Lidocain     
Sedativa     
Cairan infus  Minimal NaCl dan 
LRL  - 2550 - 
Vitamin dan mineral     
Vaksin     
Adrenalin/ Epinephrine     
Atropin  sulfas     
Magnesium Klorid     
Calcium Cloride     
Glucose     
Obat Oral     
Antitoksin     
Antidota     
Vaksin     
Adrenalin/ Epinephrine     
Atropin  sulfas     
Magnesium Klorid     
Calcium Cloride     
Glucose     
Obat Oral     
Antitoksin     
Antidota     
 
7 Struktur a. Skala Usaha Kecil  - 2551 - 
Organisasi 
SDM dan 
SDM –  
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
1.   Tenaga Medik Veteriner  
a)    Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH.  
b)     SIP DRH berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehatan Hewan dengan masa berlaku selama 
pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.  
c)      SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada:  
1.         Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau  
2.         Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis.  
2.   Tenaga Paramedik Veteriner  
Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik 
Veteriner dalam kegiatan di Rumah Sakit Hewan yang berada di bawah penyeliaan dokter hewan wajib 
memiliki SIPP berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehat an Hewan dengan masa berlaku selama 
pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.  
8 Pelayanan  a. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Kecil  
– 
b. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Menengah  
– - 2552 - 
c. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Besar:  
A. Pelayanan Medis minimum Rumah Sakit Hewan  
Pelayanan medis dilakukan oleh staf medis yang terdiri dari tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner 
yang menjadi Asisten Dokter Hewan baik untuk pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap antara lain:  
1) Pemeriksaan fisik dan klinis hewan  
2) Menentukan diagnosa dan prognosa  
3) Terapi dan pengobatan  
4) Konsultasi Kesehatan hewan  
5) melakukan Medik Reproduksi;  
6) menerbitkan surat Kesehatan Hewan.  
7) menerbitkan surat keterangan kematian hewan;  
8) menerbitkan surat keterangan status reproduksi;  
9) menerima dan memberi rujukan kepada pasien;  
10)konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat;  
 
B. Pelayanan Paramedik Veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan  
a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas dengan penyeliaan dokter hewan;  
b. inseminasi buatan;  
c. diagnosa kebuntingan;  
d. penentu an umur kebuntingan;  - 2553 - 
e. pertolongan kelahiran, dengan penyeliaan dokter hewan untuk kelahiran non normal;  
f. manajemen reproduksi;  
g. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan;  
h. Pemberian layanan yang dilakukan oleh pa ramedik veteriner terbatas pada Tindakan non parenteral, 
segala tindakan parenteral harus memperoleh penyeliaan oleh Dokter Hewan  
 
C. Pelayanan administratif Rumah Sakit Hewan  
Merupakan fungsi staf yang mencakup urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, logistik dan 
juga mencakup unsur tata usaha pasien yaitu administrasi, rujukan serta pengeluaran pasien.  
 
D. Pelayanan Medis minimum Rumah Sakit Hewan  
Pelayanan medis dilakukan oleh staf medis yang terdiri dari tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner 
yang menjadi Asisten Dokter Hewan baik untuk pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap antara lain:  
1. pemeriksaan fisik dan klinis hewan;  
2. menentukan diagnosa dan prognosa;  
3. terapi dan pengobatan;  
4. konsultasi Kesehatan hewan;  
5. melakukan Medik Reproduksi;  
6. menerbitkan surat Kesehatan Hewan;  
7. menerbitkan surat keterangan kematian hewan;  - 2554 - 
8. menerbitkan surat keterangan status reproduksi;  
9. menerima rujukan pasien;  
10. konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masya rakat.  
 
 
E. Pelayanan penunjang medis  
1. Laboratorium Klinik  
Fungsinya untuk memberikan informasi kepada tenaga medis untuk peneguhan diagnosa dalam 
mendukung upaya penyembuhan dan pemulihan.  
2. Radiologi (x -ray) 
Fungsinya untuk menunjang diagnosa dalam pengobatan dan terapi pasien. Bangunan dan peralatan 
untuk pelaya nan ini mempunyai persyaratan khusus dan dioperasikan oleh petugas yang tersertifikasi.  
3. Farmasi  
Fungsinya untuk penyediaan obat -obatan dan alat mesin kesehatan hewan mendukung upaya 
penyembuhan dan pemulihan.  
4. Gizi 
Pelayanan gizi ini sering juga dimasukkan dalam kelompok pelayanan administrasi atau terpisah dari 
kegiatan sendiri. Kegiatannya menunjang upaya penyembuhan dan pemulihan. Kegiatannya berkisar dari 
usaha dapur sampai pengolahan diet.  
 - 2555 - 
 
 
 
 
 
9 Persyaratan 
Produk/ 
Proses/ Jasa  
 a. Skala Usaha Kecil  
–  
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  
Dalam pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan 
berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat 
dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan 
dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (un tuk 
dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya  
10 Sistem 
Manajemen 
Usaha  a. Skala Usaha Kecil  
–  
b. Skala Usaha Menengah  
– 
c. Skala Usaha Besar  - 2556 - 
Pelaku Usaha menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:  
1. Perencanaan  
1) Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
2) Menetapkan masalah -masalah yang menjadi pertimbangan  pemilik.  
3) Menetapkan penambahan alat -alat diagnostik dan alat pengobatan maupun bangunan baru.  
2. Pengorganisasian  
1) Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan  
2) Menetapkan tanggung jawab personal  
3) Menetapkan pola komunikasi dan pelaporan dalam rumah sakit hewan.  
 
3. Personil  
1) Menetapkan strata staf  
2) Evaluasi, pelatihan dan pengembangan manajemen personil.  
 
4. Pelayanan  
1) Menetapkan standar pelayanan kepada klien baik pelayanan rawat jalan, inap maupun darurat.  
2) Menetapkan standar pelayanan pasien baik pelayanan rawat jalan, inap maupun darurat.  
3) Komunikasi dengan klien  
 
5. Dokumentasi  - 2557 - 
1) Melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner  
2) Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Rekam Medik Veteriner  
 
 
 
6. Pelaporan  
1) Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner ditemukan hasil 
diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan 
menular eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner 
kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan.  
2) Pelaporan berupa d ata dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan 
Hewan Nasional (iSIKHNAS).  
3) Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan dengan:  
a. memberikan rekomendasi kepada bupati/ wali kota untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau 
Penyakit Hewan menular eksotik kepada gubernur dan Menteri;  
b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakir Hewan sesuai dengan ketentuan dalam 
peraturan perundang -undangan.  
11 Penilaian 
Kesesuaian 
dan a. Skala Usaha Kecil  
–  
b. Skala Usaha Menengah  - 2558 - 
Pengawasan  – 
c. Skala Usaha Besar  
Dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangan di wilayah 
kerjanya dan atau kementerian/lembaga (untuk penanaman modal asing) terhadap pemenuhan komitmen dan 
standar oleh unit usaha veteriner rumah sakit hewan.  
1. Penilaian Kesesuaian Rumah Sakit Hewan  
Pemberian izin untuk klinik hewan dan rumah sakit hewan diberikan setelah semua komitmen, kewajiban 
dan standar dipenuhi pelaku usaha. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis.  skema penilaian 
kesesuaian sebagai berikut:  
1) Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangan di 
wilayah kerjanya melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) H ari sejak Pelaku Usaha 
menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar.  
2) Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin a), DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS.  
3) Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian kesesuaian palin g lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku 
Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar.  
4) Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin c), Pusat PVTPP melakukan notifikasi ke sistem OSS.  
5) Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin b) dan poin d) 
dilakukan paling lama 2 (dua) Hari.  
6) Atas notifikasi ketid ak sesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e), Pelaku Usaha dapat mengajukan 
ulang pemenuhan Komitmen dan standar dengan jangka waktu 2 (dua) bulan.  - 2559 - 
7) Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha 
Veteriner  dalam bentuk surat ijin veteriner (SIVET) dan sertifikat standar yang berlaku efektif dilengkapi 
dengan pejabat pemberi persetujuan.  
 
 
2. Pengawasan Rumah Sakit Hewan  
1) Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian/ Provinsi/kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi 
kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas izin usaha veteriner sesuai dengan 
kewenangannya.  
2) Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang 
diberikan.  
3) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan atau Dinas yang membidangi fungsi 
peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme 
pengawasan (post -audit). Adapun pemenuhan kewajiban yang diawasi adalah:  
a. memenuhi dan memelihara  fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai 
dengan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan mengenai 
pelayanan jasa medik veteriner;  
b. menggunakan obat hewan yang terdaftar; dan  
c. memenuhi persyarata n kesejahteraan hewan.  
4) Menteri/Gubernur atau bupati/walikota melakukan pengawasan atas:  
a. pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha;  - 2560 - 
b. pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan/atau  
c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha.  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
5) Pengawasan yang dilakukan oleh menteri/gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada 
poin d) dilakukan oleh PVTPP/DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.  
 
STAN DAR PRODUK/ KEGIATAN PENUNJANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
 
STANDAR PELAYANAN JASA LABORATORIUM VETERINER  
No   PELAYANAN JASA LABORATORIUM VETERINER  
71202 (Jasa Pengujian Laboratorium)  
75000 (Aktivitas Kesehatan Hewan)  
86903 (Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan)  
1 Ruang 
lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner 
mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.  
2 Istilah dan 
Definisi  ● Laboratorium veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang 
pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.  
● Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial 
atau Operasional.  
● Analis Laboratorium adalah seseorang yang bertugas melayani pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan - 2561 - 
pengujian sampel untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit dan faktor -faktor yang mempengaruhi.  
3. Persyaratan 
Umum  ● Melaksanakan Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL ). 
● Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai dengan Ketentuan Lembaga  OSS 
4. Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa A. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus 
memenuhi persyaratan laboratorium dan cara berlaboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007)  
B. Sumber daya manusia;  
a. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekura ng-kurangnya seorang Dokter Hewan  
b. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang -kurangnya 1 (satu) orang analis laboratorium, 1 (satu) 
orang (Paramedik Veteriner) dan 1 tenaga administrasi.  
c. Dokter Hewan penanggung jawab memiliki Nomor Registrasi Veterin er.  
d. Paramedik Veteriner memiliki Nomor Registrasi Paramedik Veteriner  
C. Memiliki Kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolekuler  
5 Sarana  Sarana laboratorium veteriner meliputi:  
A. PRASARANA  
1)   Lokasi laboratorium veteriner mudah dijangkau oleh transportasi, terpisah dari lingkungan pemukiman, dan 
sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);  
2)   Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya ; 
3)   Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukannya.  
 
B. PERSYARATAN BANGUNAN  - 2562 - 
No. Jenis Kelengkapan  Syarat Minimal  Ada Tida
k Keteranga
n 
1 Gedung  Permanen        
2 Luas Gedung  750 m2        
3 Luas Tanah  1000 m2        
4 Ventilasi  AC 1 PK/ 20m2        
5 Listrik  50 kVA        
6 Penerangan (Lampu)  5 watt/ m2        
7 Tata ruang:          
Ruang Kepala Laboratorium  Wajib        
Aula Tidak Wajib        
Ruang Rapat  Wajib        
Ruang mekanik  Wajib        
Ruang tunggu  Wajib        
Ruang penerimaan spesimen/sampel  Wajib        
Ruang nekropsi  Wajib        
Ruang Tata usaha  Wajib        
Ruang administrasi laboratorium  Wajib        
Ruang Pengujian  Wajib        
Ruang BSL  Wajib        - 2563 - 
Ruang pembuatan media  Tidak Wajib        
Ruang sterilisasi  Wajib        
Ruang pendingin  Tidak Wajib        
Ruang Hewan Percobaan  Tidak Wajib       
Ruang perpustakaan  Tidak Wajib        
Ruang ganti pakaian  Tidak Wajib        
Ruang Makan  Tidak Wajib        
Ruang Ibadah  Tidak Wajib        
Toilet/kamar kecil  Wajib        
Gudang  Tidak Wajib        
Garasi  Tidak Wajib        
Ruang Keamanan  Tidak Wajib       
Tempat penampungan /pengolahan 
sederhana limbah cair  Wajib        
Tempat penampungan /pengolahan 
sederhana limbah padat  Wajib        
Lain-lain         
 
C. PERSYARATAN PERALATAN  
No Laboratorium  Jenis Peralatan  Ada Tida Keterangan  - 2564 - 
k 
1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Patologi:          
a. Nekropsi  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Rail and mechanical hoist        
Meja otopsi hewan besar        
Meja otopsi untuk hewan kecil        
Chainsaw        
Gergaji tulang        
Timbangan        
Pisau nekropsi        
Scalpel        
Pinset anatomis & sirurgis        
Bone -cutting forceps        
Bone chisels        
Martil        
Kampak        
Forceps        
Gunting        
Pengasah        
Jarum fiksasi        
Pita ukur        - 2565 - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  Botol specimen        
Aspirator botol 10 ml        
Aspirator botol 5 ml        
Container screw cap: 250cc, 100cc, 50cc        
Head fixer        
Freezer (0 s/d – 20oC)        
b. Histopatologi  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Automatic tissue processor        
Automatic staining jar        
Hood Laminar        
Paraffin oven        
Microtome        
Cryostat or freezing microtome        
Microtome knife sharpener        
Microtome knifes        
Pinset lurus runcing        
Pinset bengkok runcing        
Mikroskop        
Binocular        
Mikroskop Fluorescent        
Vaccum infiltration apparatus        - 2566 - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  Gelas objek        
Cover glass        
Flotation bath        
Cassete for embedding        
Base mold        
Refrigerator (2 -8 0C)        
c. Patologi Klinik  
  
  
  
  
  
  
  
  Mikroskop binokular        
Refrigerator (2 -8 0C)        
Freezer (0 s/d -20 0C)        
Centrifuge Reguler        
Micro -haematocrit        
Sentrifuge haematocrite        
pH meter        
Haemoglobino -meter        
Haemacytome -meter        
d. Peralatan 
Penunjang  
  
  
  Sarung Tangan        
Masker        
Penutup kepala        
Goggle        
Sepatu boot        - 2567 - 
  
  
  
    
  
  
  Apron        
Warepack       
Kamera DSLR (Digital Single Lens Reflects)        
e. Lain-lain         
2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Bakteriologi  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Refrigerator (2 -8°C)        
Freezer (0 s/d -20) °C        
Bio Safety Cabinet        
Incubators: 45°C, 37°C, 25°C        
Water baths (30 -60°C)        
Centrifuges regular        
Mikroskop Binokular        
Analytical Balances        
pH meter        
Botol Durham         
Meja laboratorium        
Autoclave        
Sterilisator        
Stomacher        
Bacterial counter        - 2568 - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Cawan petri        
Pipet ukur        
Mikropipet        
Multi channel pipet        
Tip 200ul        
Gelas objek        
Ose        
Tabung reaksi 5ml, 10ml, 15 ml, 20ml        
Kantong plastik 50 gr, 100 gr, 500gr, 1kg        
Cotton Swab        
Rak tabung        
Bunsen burner        
Alat pencatat suhu        
Peralatan aquadestilata       
Peralatan uji aglutilasi        
Pipet Pasteur        
Plate Micro plate        
Stick glas        
Droping pipet         
Pakaian laboratorium        - 2569 - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Air Conditioner        
Pippete volumetrix (1 ml, 2 ml, 5 ml, dan 10 
ml)        
Botol duran (100 ml, dan 250 ml)        
Erlenmeyer (250ml, 500ml, dan 1000ml)        
Gelas ukur (100ml dan 1000ml)        
Kapas        
Slide glass        
Cover glass        
Alluminium foil        
Gunting        
Pinset        
Micropipet 10 ul, -50 ul, 5 -50 ul, 2 -20ul A,B 
Multichannel pipet 5 -50 ul, 10 -100 ul        
Micromixer        
Inkubator CO2     
3 
  
  
  Serologi/ Virologi  
  
  
  Lemari pendingin Refrigerator 2 -8 °C       
Incubator 37°C        
Water baths: 56°C, 37°C        
Centrifuge        - 2570 - 
  
  
  
  
    
  
  
  
  pH meter        
Torsion balance Analitic Balance       
Botol erlenmeyer, botol reaksi/duran botol        
Stik gelas        
Plate Microplate V/U type        
4 Parasitologi  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Refrigerator       
Inkubator CO2     
Balance, aliding weight       
Mikroskop Binocular        
Homogenizer -Mixer        
Cawan Petri        
Objek gelas        
Baskom        
Selang        
Tap water        
Plastic        
Fallor ball        
Erlenmeyer        
Gelas biker, baker glass        
Botol pewarnaan        - 2571 - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Stop wacth        
Pipet volumetrik lokal        
Corong pengendap, corong glas        
Hematokrit tube        
Sentrifuge hematocrit        
Lempengan gelas berparit        
Magnetic sterer        
Cover glass, slide glas Mc. Master EPG        
Tabung sentrifus        
Whitlock universal egg comerting chamber        
Petridish 10 cm        
Gelas ukur        
Scapel        
Gunting, disecting scissor        
Pinset        
5 
  
  Peralatan Surveilans  
  
  GPS/alat setara yang dapat 
menginformasikan lokasi        
Peta Wilayah        
Data populasi        
6 Peralatan Dapur  Autoclave Ordinary        - 2572 - 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  Dry-heat sterilizer        
Water still apparatus        
Balance (torsion, analytical)       
Pipet washer dan dryer        
Washing machine for laboratory glassware       
PH meter        
Portable autoclave (perssure cooker)        
Water deionizer and/or demineralizer        
Brushing machine        
 
D. PERSYARATAN BAHAN  
No. Laboratorium  Jenis Bahan  Ada Tida
k Keteranga
n 
1 
  
  
  
  
  
  Bakteriologi  
  
  
  
  
  
  NaCl       
Alkohol 96%        
Phenol        
Formalin        
Nutrian Agar        
Briliant Green Agar        
Saborand Dextrose Agar        - 2573 - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Mc Conkey Agar        
Reagen VP        
Triple  Sugar Iron Agar        
Escherichia Coli Broth        
Giemsa        
RBPT        
Antigen Pullorum        
Antigen CRD        
Conjugate antibovine        
Lugol        
Kristal violet        
Safranin        
Basic Fuchsin        
Methgylene blue        
Microbac Kit        
Ph meter     
2 
  
  
  Serologi/ Virologi  
  
  
  KCl       
NaCl       
Na2HPO4        
KH2PO4        - 2574 - 
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  Na2CO3        
NaHCO3        
Citric Acid        
Natrium Citric        
Methylene blue        
Basic Fucsin        
Transpor Media       
Gliserin        
Media PBS; media penumbuh     
3 
  Parasitologi  
  Pewarnaan Giemsa        
Garam dapur        
4 Patologi  Formalin        
 
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  ● Penilaian Kesesuaian  
● Dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi sesuai kewenangan di 
wilayah kerjanya terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh laboratorium veteriner.  
● Pemberian izin untuk Laboratorium veteriner diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar 
dipenuhi pelaku usaha. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis.  Skema penilaian kesesuaian  sebagai 
berikut:  
1. Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi sesuai kewenangan di 
wilayah kerjanya melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku Usaha - 2575 - 
menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar.  
2. Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin 1, DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS.  
3. Penyampaian  hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS s ebagaimana dimaksud pada poin 2  dilakukan 
paling lama 2 (dua) Hari.  
4. Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 3, Pelaku Usaha dapat mengajukan ulang 
pemenuhan Komitmen dan standar dengan jangka waktu 2 (dua) bulan.  
5. Atas notifikasi ke sesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 3, Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha 
Laboratorium Veteriner dan sertifikat standar yang berlaku efektif dilengkapi dengan pejabat pemberi 
persetujuan.  
 
● Pengawasan  
1. Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian/Provinsi/ kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran 
hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas izin usaha laboratorium kesehatan hewan sesuai dengan 
kewenangannya.  
2. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan atau  Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan 
kesehatan hewan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post -audit). 
Adapun pemenuhan kewajiban yang diawasi adalah memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, 
peralatan, ses uai dengan yang dipersyaratkan;  
3. Menteri/Gubernur melakukan pengawasan atas:  
a. pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha;  - 2576 - 
b. pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan/atau  
c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan  perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
4. Pengawasan yang dilakukan oleh menteri/gubernur sebagaimana dimaksud pada poin 3 dilakukan oleh 
PVTPP/DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.  
 
STANDAR REGISTRASI PRODUK HEWAN  
 REGISTRASI PRODUK HEWAN  
01413 Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah  
01443 Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah  
01462 Pembibitan dan Budidaya Ayam Ras Petelur  
01465 Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek  
01466 Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh  
01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah  
01497 Pembibitan dan Budidaya Burung Walet  
02307 Pemungutan Madu  
10110 Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas  
10120 Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas  
10130 Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging dan Daging Unggas  
10510 Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim  - 2577 - 
46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya  
4632   Perdaganagn Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan  
46321 Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan  
46322 Pe rdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan  
46323  Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya  
46325 Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur  
46326 Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu  
46327 Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani  
47214 Perdagangan Eceran Hasil Peternakan  
47219 Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya  
46329 Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan pemberian nomor 
registrasi produk hewan berupa produk segar asal hewan yang dikemas untuk diedarkan yang diproduksi di dalam 
negeri, dimasukkan ke dan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau 
diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan 
kebutuhan dan kemaslahatan manusia.  
b. Registrasi adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh nomor Registrasi Produk Hewan berupa produk segar 
asal hewan yang dikemas untuk diedarkan serta telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.  
c. Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah 
dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk 
- 2578 - 
hewan.  
d. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan 
hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.  
e. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Produk Hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke 
luar negeri.  
f. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Produk Hewa n dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
g. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Produk Hewan kepada 
masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.  
h. Otoritas Veteriner adalah kelembag aan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan 
memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.  
i. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya b erdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan 
Kesehatan Hewan.  
j. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah 
Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang salah s atu tugas fungsi melaksanakan tugas 
di bidang kesehatan masyarakat veteriner.  
k. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah unsur perangkat daerah provinsi yang 
menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat veteriner.  
l. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah unsur perangkat daerah 
kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat veteriner.  
- 2579 - 
3 Persyaratan 
Umum  1. Pelaku Usaha  
Pelaku Usaha yang dapat melakukan registrasi produk hewan adalah:  
a. Perseorangan (orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan 
hukum);  
b. Perseroan terbatas;  
c. Badan Usaha Milik Negara;  
d. Badan Usaha Milik Daerah; dan  
e. Kope rasi. 
 
2. Persyaratan Administrasi  
Pelaku usaha dalam mengajukan permohonan nomor Registrasi Produk Hewan harus memenuhi persyaratan 
administrasi untuk:  
a. Produk hewan yang diproduksi di dalam negeri:  
1) Surat permohonan;  
2) Nomor Induk Berusaha;  
3) Identitas diri, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Paspor pimpinan perusahaan atau kuasa dari 
pimpinan perusahaan;  
4) Nomor Pokok Wajib Pajak;  
5) Profil perusahaan;  
6) Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;  - 2580 - 
7) Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar.  
 
b. Produk hewan yang dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia:  
1) Surat permohonan;  
2) Nomor Induk Berusaha;  
3) Identitas diri, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Paspor pimpinan perusahaan atau kuasa dari 
pimpinan perusahaan;  
4) Nomor Pokok Wajib Pajak;  
5) Profil perusahaan;  
6) Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;  
7) surat rekomendasi pemasukan Produk Hewan;  
8) Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar.  
 
c. Produk hewan yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia:  
1) Surat permohonan;  
2) Nomor Induk Berusaha;  
3) Identitas diri, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Paspor pimpinan perusahaan atau kuasa dari 
pimpinan perusahaan;  
4) Nomor Pokok Wajib Pajak;  
5) Profil perusahaan;  - 2581 - 
6) Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;  
7) Surat pernyat aan bahwa dokumen yang disampaikan benar.  
 
 
 
3. Kewajiban Pelaku Usaha  
a. Mencantumkan nomor registrasi Produk Hewan pada label dan kemasan;  
b. Pencantuman nomor Registrasi pada label dan kemasan harus mudah dibaca dan menggunakan bahan yang 
tidak mudah lepas, tidak mudah luntur, serta tidak mudah rusak;  
c. menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Gubernur atau Bupati/walikota 
melalui Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk Produk Hewan yang berasal dari produksi dalam negeri 
secar a berkala setiap 6 (enam) bulan; dan  
d. menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik 
Indonesia secara berka la setiap 6 (enam bulan).  
 
4. Tata Cara Penulisan Nomor Registrasi  
a. Penulisan nomor registrasi terdiri dari rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan kode asal Produk 
Hewan, kode lokasi provinsi, kategori jenis Produk Hewan dan nomor registrasi.  
 - 2582 - 
b. Kode Produk Hewan dinyatakan dengan huruf, yaitu:  
1) PHD : Produk Hewan produksi dalam negeri  
2) PHL : Produk Hewan yang dimasukkan dari luar negeri  
3) Nomor Urut Provinsi lokasi unit usaha yang meregistrasi Produk Hewan sesuai dengan kode statistik,  
 
contoh:  
31 : DKI Jakarta  
32 : Jawa Barat  
36 : Banten  
4) Nomor urut kabupaten/kota lokasi unit usaha yang meregistrasi Produk Hewan, sesuai dengan kode 
statistik, contoh:  
Bogor    : 11  
Cirebon : 19  
5) Nomor kategori jenis Produk Hewan,  contoh:  
Daging ayam segar dingin : 04.05  
Daging sapi beku              : 05.01  
6) Tahun Registrasi, contoh:  
21 : 2021  
22 : 2022  
7) Nomor urut Registrasi, contoh:  - 2583 - 
00001  : Urutan angka pemberian no. 1  
00010  : Urutan angka pemberian no. 10  
 
 
 
c. Tata cara penulisan Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah sebagai berikut:  
1) Kode Produk Hewan  : Produk Hewan produksi dalam negeri (PHD)  
Nomor urut Provinsi  : Jawa Barat (32)  
Nomor urut Kabupaten  : Bogor (11)  
Kategori Produk Hewan  : Daging ayam segar  dingin (04.05)  
Tahun   : 2021 (21)  
Nomor Registrasi  : 00001  
Penulisan  : PHD 321104052100001  
 
2) Kode Produk Hewan  : Produk Hewan dari luar negeri (PHL)  
Nomor urut Provinsi  : DKI Jakarta (31)  
Nomor urut Kabupaten  : Jakarta Utara (16)  
Kategori Produk Hewan  : Daging sapi beku (05.01)  
Tahun   : 2021 (21)  
Nomor Registrasi  : 00002  - 2584 - 
Penulisan  : PHL 311605012100002  
 
d. Masa berlaku  
       Nomor Registrasi berlaku selama 5 (lima) tahun.  
 
e. PNBP  
Penerbitan rekomendasi pengeluaran dikenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian.  
 
f. Durasi Pemenuhan Persyaratan  
Sesuai ketentuan/Kementerian Lembaga.  
4 Persyaratan 
khusus atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 1) Persyaratan Teknis  
Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan teknis untuk:  
a. Produk hewan yang diproduksi di dalam negeri:  
1) Berasal dari unit usaha yang memiliki NKV sesuai  ketentuan peraturan perundang -undangan;  
2) memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil uji yang 
diterbitkan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menter i;  
3) memiliki sertifikat halal sesuai  ketentuan peraturan perundang -undangan;  
4) rancangan label pada kemasan Produk Hewan yang memuat paling sedikit nomor Registrasi; dan  
5) contoh jenis dan kemasan Produk Hewan.  - 2585 - 
 
b. Produk hewan yang dimasukkan ke dalam Wilayah N egara Republik Indonesia:  
1) Berasal dari Negara dan Unit Usaha yang sudah disetujui pemasukannya;  
2) memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan dari negara asal yang dibuktikan dengan 
dokumen:  
i. sertifikat kesehatan Produk Hewan ( Certificate of Health ); 
ii. fotokopi sertifikat asal Produk Hewan ( Certificate of Origin ); 
iii. fotokopi sertifikat analisis ( Certificate of Analysis ), dan  
iv. fotokopi sertifikat halal (Certificate of Halal) bagi yang dipersyaratkan.  
c. Produk hewan yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis 
negara tujuan.  
 
2) Jenis Produk  
No Kode 
Kategori  Uraian  
PANGAN  
1.  01 Susu Segar adalah cairan dari ambing sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, 
dan hewan ternak penghasil susu lainnya yang sehat yang diperoleh dengan 
cara pemerahan yang benar, yang kandungan alamainya tidak diurangi atau 
ditambah sesuatu apapun, dan belum mendapatkan perlakuan apapun - 2586 - 
kecuali pendinginan.  
 01.01  
01.02  
01.03  
01.04  Susu Sapi  
Susu Kerbau  
Susu Kambing/Domba  
Susu Ternak lainnya  
2.  02 Daging/karkas termasuk jeroan dan kulit segar  dalam bentuk utuh dan 
potongan tanpa perlakuan.  
 02.01  
02.02  
02.03  
02.04  
02.05  
02.06  
02.07  
02.08  
02.09  Dari Sapi  
Dari Kerbau  
Dari Kambing/Domba  
Dari Babi  
Dari Ayam  
Dari Bebek/Itik  
Dari Burung Puyuh  
Dari Unggas Lain  
Dari Hewan Buruan Lain  
3.  03 Daging/karkas segar yang dihaluskan atau dilepaskan dari tulangnya 
(mechanically deboned meat ) yang didinginkan atau dibekukan ( chilled /frozen ). - 2587 - 
 03.01  
03.02  
03.03  
03.04  
03.05  
03.06  
03.07  
03.08  
03.09  Daging Sapi  
Daging Kerbau  
Dari Kambing/Domba  
Dari Babi  
Dari Ayam  
Dari Bebek/Itik  
Dari Burung Puyuh  
Dari Unggas Lain  
Dari Hewan Buruan Lain  
4.  04 Daging/karkas termasuk jeroan dan kulit  dalam bentuk utuh dan potongan 
yang didinginkan ( chilled ). 
 04.01  
04.02  
04.03  
04.04  
04.05  
04.06  
04.07  
04.08  Dari Sapi  
Dari Kerbau  
Dari Kambing/Domba  
Dari Babi  
Dari Ayam  
Dari Bebek/Itik  
Dari Burung Puyuh  
Dari Unggas Lain  - 2588 - 
04.09  Dari Hewan Buruan Lain  
5.  05 Daging/karkas termasuk jeroan dan kulit  dalam bentuk utuh dan potongan 
yang dibekukan ( frozen ). 
 05.01  
05.02  
05.03  
05.04  
05.05  
05.06  
05.07  
05.08  
05.09  Dari Sapi  
Dari Kerbau  
Dari Kambing/Domba  
Dari Babi  
Dari Ayam  
Dari Bebek/Itik  
Dari Burung Puyuh  
Dari Unggas Lain  
Dari Hewan Buruan Lain  
6.  06 Telur segar dalam kerabang tidak mengandung bahan tambahan. Pewarna 
pangan dapat digunakan untuk dekorasi, pewarnaan atau pemberian cap 
pada kerabang telur.  
 06.01  
06.02  
06.03  Telur Ayam  
Telur Bebek/Itik  
Telur Puyuh  - 2589 - 
06.04  Telur Konsumsi Lainnya  
7.  07 Telur asin (mentah dan matang), telur pindang, telur pidan, halidan, dan telur 
diawetkan dengan cara lain.  
 07.01  
07.02  
07.03  
07.04  Telur Ayam  
Telur Bebek/Itik  
Telur Puyuh  
Telur Konsumsi Lainnya  
8.  08 Madu adalah cairan manis yang dihasilkan oleh lebah madu berasal dari 
berbagai sumber nektar. Aktivitas enzim diastase tidak kurang dari 3 DN.  
9.  09 Sarang burung walet kering matahari dan kering oven.  
 
3) Produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu harus dibuktikan dengan sertifikat hasil uji 
yang diterbitkan oleh laboratorium veteriner yang teakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri yang paling sedikit 
memuat:  
1) pemeriksaan fisik;  
2) pemeriksaan biologi; dan  
3) pemeriksaan kimia.  
5 Sarana  Produk hewan berasal dari unit usaha yang memiliki NKV sesuai peraturan perundangan yang berlaku.  
 - 2590 - 
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  1. Penilaian Kesesuaian  
Menengah Tinggi/MT: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara 
formal dari K/L yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada.  
Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. 
Proses penilaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan 
Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan me lalui tahapan sebagai 
berikut:  
 
a. Untuk memperoleh nomor Registrasi, Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara daring kepada Direktur 
Jenderal melalui Kepala PPVTPP, dan permohonan tersebut diproses pada hari kerja. Permohonan tersebut 
dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.  
b. Salah satu persyaratan teknis untuk memperoleh registrasi yaitu memiliki sertifikat NKV. Sertifikat NKV 
memiliki 3 tingkatan NKV dengan kategori:  
1) tingkat 1 (satu) yang berarti sangat baik;  
2) tingkat 2 (dua) yang berarti baik; dan  
3) tingkat 3 (tiga) yang berarti cukup.  
UMKM dapat diarahkan untuk ber NKV minimal tingkat  3, jika masih belum memenuhi persyaratan tingkat  3 
tetap bisa dilakukan pembinaan selama 5 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
c. Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan secara daring, melakukan verifikasi persyaratan administrasi 
dan persyaratan teknis untuk memberikan jawaban me nolak atau menyetujui. Permohonan ditolak apabila - 2591 - 
persyaratan administrasi dan kelengkapan persyaratan teknis tidak lengkap dan/atau tidak benar. 
Permohonan ditolak kepada pemohon disertai alasan penolakannya secara daring. Permohonan diterima 
apabila tela h memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Permohonan diterima dan 
diteruskan kepada Direktur Jenderal secara daring.  
d. Direktur Jenderal setelah menerima permohonan, melakukan kajian teknis untuk memberikan jawaban 
menolak atau menyetujui.  Permohonan ditolak apabila persyaratan teknis tidak lengkap dan/atau tidak benar. 
Permohonan ditolak diberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakannya secara daring. Permohonan 
disetujui apabila memenuhi persyaratan teknis.  
e. Permohonan yang disetujui selajutnya akan diterbitkan nomor Registrasi oleh Direktur Jenderal atas nama 
Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. Nomor Registrasi dibuat dalam bentuk huruf dan angka.  
f. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Registrasi berlaku  mutatis mutandis terhadap 
permohonan perubahan maupun perpanjangan nomor Registrasi.  
 
2. Pengawasan  
a. Pengawasan dilakukan terhadap Produk hewan yang beredar baik yang diproduksi dalam negeri dan 
dimasukkan dari luar negeri. Pengawasan dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi 
sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Kement erian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai 
dengan kewenangannya.  
b. Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan kesesuaian persyaratan teknis registrasi produk hewan 
terhadap produk hewan yang diregistrasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan peredaran p roduk - 2592 - 
hewan.  
c. Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran produk hewan 
lintas daerah/provinsi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota.  
d. Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan peredaran produk hewan di wilayahnya  
e. Pengawasan peredaran produk hewan oleh Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota dilakukan terhadap 
kesesuaian nomor registrasi dengan produk Hewan yang diregistrasi meliputi:  
1) kondisi fisik pangan asal hewan dengan mempergunakan panca indera manusia dan apabila ditemukan 
penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut terhadap pemenuhan 
persyaratan mutu dan keamanan pangan.  
2) kemasan dan label (dilakukan ter hadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal 
produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan).  
f. Produk hewan yang beredar, selain diawasi oleh pengawas Kesmavet, dapat dilakukan  pengawasan oleh 
masyarakat  berupa laporan dugaan penyimpangan  
g. Laporan oleh masyarakat disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan 
dan tindak lanjut.  
h. Pengawasan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu -waktu apabila diketahui adanya 
penyimpangan.  
i. Laporan hasil pengawasan disampaikan oleh Direktur Jenderal, Kepala dinas provinsi, dan Kepala dinas 
kabupaten/kota kepada Menteri, Gubern ur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya  
j. Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki pengawas Kesmavet,maka pelaksanaan - 2593 - 
pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet Pusat atau Provinsi.  
k. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan  produk hewan dapat dilakukan melalui aplikasi 
Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam aplikasi 
Dilan Kesmavet di  http://dilankesmavet.perta nian.go.id/kolam  
 
 
 
 
 
STANDAR SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER  
NO SERT IFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER  
01412  Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah  
01414  Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah  
01443  Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah  
01444  Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah  
01462  Budidaya Ayam Ras Petelur  
01464  Budidaya Ayam Lokal Dan Persilangannya  
01465  Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan/Atau Bebek  
01466  Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh  
01469  Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainny a - 2594 - 
01493  Pembibitan Dan Budidaya Lebah  
01497  Pembibitan Dan Budidaya Burung Walet  
01499  Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya  
02307  Pemungutan Madu  
10110  Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas  
10120  Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepa kan Daging Unggas  
10130  Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas  
10510  Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim  
10531  Industri Pengolahan Es Krim  
10590  Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya  
10799  Industri Produk Makanan Lainnya  
10801  Industri Ransum Makanan Hewan  
15111  Industri Pengawetan Kulit  
15112  Industri Penyamakan Kulit  
46321  Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan  
46322  Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan  
46323  Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya  
46325  Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur  
46326  Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu  
46327  Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani  - 2595 - 
46329  Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil  Pe ternakan Dan Perikanan Lainnya  
47111  Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Ini 
Market/Supermarket/Hypermarket  
47214  Perdagangan Eceran Hasil Peternakan  
52101  Pergudangan Dan Penyimpanan  
52102  Aktivitas Col d Storage  
1 Ruang 
Lingkup  
  
  
  
  
  
  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku unit usaha produk hewan yang menjalan kegiatan 
memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan, dan/ atau mengeluarkan 
hewan dan produk hewan secara teratur da n terus menerus untuk tujuan komersial, serta pelaporan dan 
pengawasan.  
Kode Jenis Unit Usaha Produk Hewan yang wajib ber NKV yaitu:  
1. Rumah Potong Hewan Ruminansia  
2. Rumah Potong Hewan Unggas  
3. Rumah Potong Hewa Babi  
4. Budidaya Unggas Petelur  
5. Budidaya Ternak Pera h 
6. Usaha Pengelolahan Daging  
7. Usaha Pengelolaan Susu  
8. Usaha Pengelolaan Telur  - 2596 - 
9. Kios Daging  
10. Ritel 
11. Gudang Berpendingin  
12. Gudang Kering  
13. Usaha Penampung Susu  
14. Usaha Pengumpulan, Pengemasan, dan Pelabelan Telur Konsumsi  
15. Usaha Penanganan Atau Pengelolaan Madu  
16. Usaha Pencucian Sarang Burung Walet  
17. Usaha Pengelolaan Produk Pangan Asal Hewan  
18. Usaha Pengelolaan Produk Hewan Nonpangan  
19. Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet  
20. Usaha Rumah Sarang Burung Walet  
21. Usaha Pengumpulan Sarang Burung Walet  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah nomor registrasi unit 
usaha produk hewan berupa sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan 
sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.  
b. Unit usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, 
menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan, dan/atau mengeluarkan hewan dan produk hewan secara terat ur 
dan terus menerus untuk tujuan komersial.  - 2597 - 
c. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau 
diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan 
kebutuhan d an kemaslahatan manusia.  
d. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Produk Hewan ke luar negeri dari dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia.  
e. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.  
f. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit  dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor -faktor lingkungan 
yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.  
g. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut 
ukuran perilaku alami hewa n yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan 
setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.  
h. Keamanan produk hewan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah produk hewan dari 
kemungkinan  cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan 
kesehatan manusia dan lingkungan.  
i. Audit adalah serangkaian kegiatan penilaian terhadap tingkat kesesuaian dengan persyaratan Higiene dan Sanitasi 
oleh auditor Nomor Kontrol Veteriner.  
j. Auditor Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Auditor NKV adalah dokter hewan berwenang dan 
memiliki sertifikat sebagai Auditor NKV.  
k. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap penerapan cara yang baik di Uni t Usaha Produk 
Hewan yang telah memperoleh Nomor Kontrol Veteriner.  - 2598 - 
l. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan 
kesehatan masyarakat veteriner yang terkendali.  
m. Pengawas Kesmavet adalah dokter hewan be rwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang kesehatan 
masyarakat veteriner dan ditugaskan sebagai pengawas kesehatan masyarakat veteriner.  
n. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota 
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan 
kesehatan hewan.  
o. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki 
kompetensi dalam penyelenggaraan kesehat an hewan.  
p. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.  
q. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat 
pimpinan tinggi madya yang melak sanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.  
r. Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan kesehatan hewan 
dan kesehatan masyarakat veteriner.  
s. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daer ah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan 
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.  
t. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 
hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.  
3 Persyaratan 
Umum  1) Persyaratan Administrasi  
Pelaku usaha dalam memperoleh Nomor Kontrol Veteriner mengajukan permohonan kepada gubernur melalui - 2599 - 
Dinas Daerah Provinsi secara daring dengan melengkapi persayaratan administrasi dan teknis. Persyaratan 
administrasi meliputi:  
 
 
 
 
 
 
 
a. Surat permohonan dengan format sebagai berikut:  
 
KOP PERUSAHAAN  
.............., Tanggal/Bulan/ Tahun  
Nomor :     
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal :  Permohonan Nomor Kontrol Veteriner  
    
Kepada Yth.:  
Kepala Dinas Propinsi  
Alamat.....................  
................................  - 2600 - 
 
Bersama ini kami mengajukan permohonan Nomor Kontrol Veteriner atas nama:  
Nama Perusahaan    :  
Alamat Perusahaan   :  
Alamat Tempat Usaha    :  
Nama  Pimpinan/Penanggung Jawab :  
Jenis Unit Usaha Produk Hewan  :  
 
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan  permohonan sebagai berikut:  
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);  
b. Fotokop i Nomor Induk Berusaha (NIB)  
c. Surat rekomendasi Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi   
d. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;  
e. Bukti perjanjian pengelolaan usaha bagi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di tempat usaha milik orang 
lain;  
f. Surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bahwa dokumen yang  disampaikan benar dan sah;  
g. Surat kuasa bermeterai (bila diwakilkan oleh pihak lain).  
Demikian surat permohonan ini disampaikan untuk diproses lebih lanjut. Atas  
perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.  
  
Hormat kami,  - 2601 - 
Pimpinan Perusahaan,  
ttd 
 
(Nama Jelas, Jabatan, Stempel Perusah aan) 
Tembusan Yth.:  
Bupati/Wali Kota.  
 
 
 
b. Fotocopy Nomor Induk Berusaha  
c. Surat kuasa bermeterai apabila diwakilkan oleh orang lain  
d. Surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat dengan format;  
 
KOP DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 
.....….. , Tanggal/Bulan/Tahun  
Nomor :     
Lampiran :  
Perihal  :  Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner  
    
Kepada Yth.:  - 2602 - 
Kepala Dinas Propinsi  
Alamat .....................  
................................  
 
Menindaklanjuti surat permohonan dari PT/CV/UD ................. Nomor  ..................... tanggal/bulan/tahun 
perihal permohonan rekomendasi Nomor  Kontrol Veteriner untuk jenis usaha ........................... dengan data 
sebagai  berikut:  
 
Nama Perusahaan  :  
Nama  Pimpinan/Penanggung Jawab :  
Alamat  Perusahaan  :  
Alamat Unit Usaha   :  
 
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerapan higiene sanitasi pada Unit  Usaha tersebut maka Dinas 
…………… memberikan rekomendasi untuk  dilakukan Audit NKV.  
 
Demikian surat rekomendasi ini disampaikan untuk diproses lebih lanjut. Atas  perkenan Bapak/Ibu kami 
ucapkan terima kasih.  
 
 Kepala Dinas,  - 2603 - 
    ttd 
 (Nama Jelas, NIP, Stempel Dinas)  
 
Tembusan Yth.:  
Bupati/Wali Kota   
 
 
 
e. Perjanjian pengelolaan usaha jika kegiatan di tempat usaha milik orang lain; dengan f ormat:  
 
KOP PERUSAHAAN  
  
PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
………………..  
DENGAN  
………………..  
TENTANG PENGELOLAAN USAHA  
  
Pada hari ini .... Tanggal ... Bulan .. Tahun .... (../../....) kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan - 2604 - 
sebagai berikut:  
 
Pihak Kesatu  
(Nama), selaku ...., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  (PT/CV/UD),  jenis usaha ….., yang 
berkedudukan di (alamat),  untuk selanjutnya disebut “Pihak Kesatu”.  
 
Pihak Kedua  
(Nama), selaku ...., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  (PT/CV/UD),  jenis usaha ….., yang 
berkedudukan di (alamat),  untuk selanjutnya disebut“Pihak Kedua”.  
 
Berdasarkan hal -hal tersebut diatas, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut Para Pihak, telah 
sepakat mengikatkan diri dalam perjanji an kerjasama tentang Pengelolaan Usaha dengan ketentuan sebagai 
berikut :  
Pasal 1  
Kerjasama  
...................................  
Pasal 2  
Harga dan Pembayaran  
....................................  
Pasal 3  - 2605 - 
Hak dan Kewajiban  
...................................  
Pasal 4  
Jangka Waktu  
...................................  
(Pengaturan substansi dalam perjanjian kerjasama dimaksud sesuai dengan kebutuhan Pihak Kesatu dan Pihak 
Kedua)  
 
Demikianlah perjanjian dibuat dan ditandatangani pada hari tanggal seperti tersebut pada awal perjanjian ini 
dalam rangkap 2 (dua) keduanya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.  
 
 
Pihak Kedua,                                           Pihak Kesatu,  
(materai di Pihak Kesatu atauPihak Kedua)  
 
Ttd                                                                           ttd 
  
  
(Nama Jelas, Jabatan,                                                                         Nama Jelas, Jabatan, Stempel  
Stempel Perusahaan)                                                              Perusahaan)  - 2606 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
f. Surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah dengan 
format  
 
 
KOP PERUSAHAAN  
 
SURAT PERNYATAAN  
 
Saya yang bertandatangan di bawah ini:  
 
Nama :  
Jabatan :  - 2607 - 
Alamat :  
 
Menyatakan bahwa dokumen yang dilampirkan pada p ermohonan sertifikasi  Nomor Kontrol Veteriner PT/CV/UD 
……….… Nomor ………………  tanggal/bulan/tahun adalah benar dan sah.  
 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar -benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan 
dokumen tidak benar dan tidak sah, saya siap menerima sanksi/hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.  
……………..,tanggal/bulan/tahun  
 
 
 
Ttd 
Dan materai  
 
(Nama Jelas, Jabatan, Stempel Perusahaan)  
  
 
 
 - 2608 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. Persyaratan administrasi tersebut disampaikan dengan mengisi Formulir Data Umum Unit usaha Produk 
Hewan secara daring dengan format sebagai berikut:  
 
Formulir Data Umum  
  
Pengisian kolom pertanyaan pada Data Umum harus dijawab dengan jelas: apabila pertanyaan dianggap tidak jelas 
dengan jenis unit usaha: maka pertanyaan cukup dijawab dengan TS (Tidak sesuai).  
 
1.Nama Unit Usaha (Perusahaan)  ………………………………………  
2.   Jenis Unit Usaha  ………………………………………  - 2609 - 
3.  Alamat:  
a.  Kantor Pusat   
b.  Unit Usaha    
……………………………………….  
……………………………………….  
4.  Perizinan Usaha:  
a.  Izin Usaha Peternakan/ RPH  
b.  SIUP 
c.  NPWP    
……………………………………….  
……………………………………….………
………………………….  
5.  Penanggung Jawab Teknis  
a.     Nama  
b.     Gelar    
……………………………………….  
……………………………………….  
6.  Riwayat Unit Usaha/ 
Perusahaan  
a.  Tahun Unit Usaha didirikan  
b.  Tahun mulai beroperasi/ 
produksi    
  
……………………………………….  
  
……………………………………….  
7.  Kapasitas   
(disesuaikan dengan jenis unit ……………………………………ekor/hari 
atau kg/hari atau ton/hari atau - 2610 - 
usaha*):   liter/hari  
8.  Produksi rata -rata per hari 
(disesuaikan dengan jenis unit 
usaha)  ……………………………………….  
9.  Jenis Produk Akhir  
   (disesuaikan dengan jenis unit 
usaha)  a.  …………………………………  
b.  …………………………………  
c.  …………………………………  
10.  Pemasaran Produk ke :  
    (disesuaikan dengan jenis  
    unit usaha)  Jenis Produk  
  a. Luar Negeri    
  
  
  b. Dalam Negeri    
 - 2611 - 
 
11.  Merk Dagang  
        (disesuaikan dengan jenis unit 
usaha)  a. …………………………………  
b. …………………………………  
c. ………………………………....  
12.  Jumlah Karyawan :  Laki-laki Perempuan  
Pengolaha
n Admin  Pengolah
an Admin  
       
13 Penanggung Jawab:   
(Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  a.    Unit Usaha  
b.   Produksi  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
c.    Mutu  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  - 2612 - 
d.   Higiene Sanitasi  (Ada/Tidak)*  
(Nama) …………………………. …  
14. Asal Bahan Baku Produk Asal 
Hewan yang Digunakan:  
a. Dari perusahaan sendiri  
b. Dari anak perusahaan  
1)  Nama  
2)  Alamat  
3)  Jenis bahan baku:  
c.  Dari pemasok/supplier:  
1)  Nama    
2)  Alamat   
3)  Jenis bahan baku    
   
…………………………………  
  
…………………………………  
…………………………………  
…………………………………  
  
…………………………………  
…………………………………  
…………………………………  
15. Suplai air bersih berasal dari:  
a.  Air Tanah:  
1)  Sumur Dangkal  
2)  Sumur Dalam  
3)  Danau    
  
  
Kapasitas...........................m3/hari  
  - 2613 - 
4)  Sungai  
b.  Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM)    
  
Kapasitas ..........................m3/hari  
16.  Es berasal dari:  
a.  Produksi Sendiri  
b.  Membeli dari:  
1)  ............................  
2)  ............................  
c.   Bentuk es:  
1)  Balok  
2)  Curah    
Kapasitas.........................ton/hari  
  
Volume............................ton/hari  
  
  
Volume............................ton/hari  
Volume............................ton/hari  
17. Kebutuhan es rata -rata per hari 
(disesuaikan dengan jenis unit 
usaha)  Volume............................ton/hari  - 2614 - 
18. Sistem Pembekuan Produk 
(disesuaikan dengan jenis unit 
usaha)  
  a. Air Blast Freezer (ya/tidak) *  
b. Contact Plate Freezer (ya/tidak)*  
c.Brine Freezer  (ya/tidak) *  
b. Cryogenic Freezer   (ya/tidak)*  
c.ndividual Quick Freezer (ya/tidak)*  
Keterangan :  
*) Coret yang tidak perlu  
 
2)  Kewajiban Pelaku Usaha  
a) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh 
Nomor Kontrol Veteriner kepada Gubernur melalui Dinas daerah Propinsi secara daring.  
b) Setiap Unit Usaha Produk Hewan yang telah memperoleh Nomor Kontrol Veteriner wajib mencantumkan logo 
dan nomor kontrol veteriner pada label dan kemasan Produk Hewan, kecuali Produk Hewan nonpangan 
diletakan di tempat yang mudah dilihat di unit usaha.  
c) Tata cara pencantuman NKV sebagaimana diatur sebagai berikut:  
 
TATA CARA PENCANTUMAN NOMOR KONTROL VETERINER UNIT USAHA PRODUK HEWAN  
 
(1) Penulisan NKV terdiri dari rangkaian angka yang menunjukan jenis usaha, lokasi, dan nomor urut 
registrasi unit usaha yang bersangkutan. Lokasi dituliskan dengan nomor berdasarkan kode statistik - 2615 - 
tempat unit usaha tersebut.  
a. Jenis Unit Usaha dinyatakan dengan huruf, yaitu:  
 
1. RPHR  : Rumah Potong Hewan Ruminansia  
2. RPHU  : Rumah Potong Hewan Unggas  
3. RPHB  : Rumah Potong Hewan Babi  
4. BUP : Budidaya Unggas Petelur  
5. BTP : Budidaya Ternak Perah  
6. UPD : Usaha Pengolahan Daging  
7. UPS : Usaha Pengolahan Susu  
8. UPT : Usaha Pengolahan Telur  
9. KD : Kios Daging  
10. Ritel : Ritel 
11. CS : Gudang Berpendingin  
12. GK : Gudang Kering  
13. MCU  : Usaha Penampungan Susu  
14. UPPPTK  : Usaha Pengumpulan, Pengemasan dan Pelabelan Telur Konsumsi  
15. UPM : Usaha Penanganan atau Pengolahan Madu  
16. UPSBW  : Usaha  Pencucian Sarang Burung Walet  
17. UPPP  : Usaha Pengolahan Produk Pangan Asal Hewan  - 2616 - 
18. UPPN  : Usaha Pengolahan Produk Hewan Nonpangan  
19. UPSBW  : Usaha Pengolahan Sarang Burung Walet  
20 URSBW  : Usaha Rumah Sarang Burung Walet  
21 UKSBW  : Usaha Pengumpulan Sarang Burung Walet  
 
b. Nomor urut pemberian NKV dinyatakan dengan angka yang menunjukkan urutan angka pemberian NKV.  
 
(2) Tata cara penulisan NKV sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah sebagai berikut :  
Jenis Usaha :Rumah Potong Hewan Unggas (RPH -U) 
Nomor Urut : 005  
Lokasi (kode statistik) : Provinsi Jawa Barat (32), Kota Depok (76), Kecamatan Sawangan (01), nomor urut 
RPH-U yang  bersertifikat NKV (005)  
 
Penulisan : RPHU -327601 -005 
(3) Jika berdasarkan hasil surveilans unit usaha produk hewan mengalami perubahan tingkat maka diterbitkan 
Sertifikat NKV tanpa mengubah Nomor Kontrol Veteriner.  
(4) Jika terjadi perubahan nama pemilik Unit Usaha Produk Hewan dan/atau Nama Unit Usa ha Produk Hewan 
maka diterbitkan Sertifikat NKV tanpa mengubah NKV.  
  
d) Setiap unit usaha yang telah memiliki NKV wajib melakukan:  
- 2617 - 
1. Pengujian terhadap produk akhir pada laboratorium yang terakreditasi minimal 1 kali dalam setahun;  
2. Pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali 
setahun;  
3. Pengujian laboratorium untuk melihat efekti fitas program sanitasi dilakukan di laboratorium eksternal 
terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.  
4. Alat ukur temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakraditasi minimal 1 (satu) kali setahun.  
 
3)  Kewajiban Pemerintah  
 
a)    Sertifikasi  
1.  Dinas Daerah Provinsi memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi paling lama 3 (tiga) 
hari kerja sejak diterimanya permohonan.  
2.  Dalam hal persyaratan administrasi tidak lengkap atau tidak benar, Dinas Daerah Provinsi me nolak dan 
mengembalikan permohonan secara daring.  
3.  Dalam hal persyaratan administrasi tersebut sudah lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi meneruskan 
kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner.  
4. Sertifikat NKV  memiliki  3 tingkatan NKV dengan kategori :  
a. tingkat 1 (satu) yang berarti sangat baik;  
b. tingkat 2 (dua) yang berarti baik; dan  
c. tingkat 3 (tiga) yang berarti cukup.  - 2618 - 
UMKM dapat diarahkan untuk ber NKV minimal tingkat  3, jika masih belum memenuhi persyaratan tingkat  
3 tetap bisa dil akukan pembinaan selama 5 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  
 
b)   Pembinaan  
1. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan 
terhadap Unit Usaha Produk Hewan dan Auditor NKV sesuai dengan kewenangannya.  
2. Pembinaan terhadap Unit Usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada Point 1 dilakukan terhadap:  
a. Unit Usaha Produk Hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner; dan  
b. Unit Usaha Produk Hewan yang belum memiliki Nomor Kontrol Veteriner.  
3. Pembinaan terhadap Unit Usaha Produk Hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner, dilakukan oleh 
Direktorat Je nderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Dinas Daerah Provinsi sesuai dengan 
kewenangannya.  
4. Pembinaan terhadap Unit Usaha Produk Hewan yang belum memiliki Nomor Kontrol Veteriner, dilakukan 
oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.  
5. Pembinaan Unit Usaha Produ k Hewan sebagaimana dimaksud pada Point 4, dilakukan oleh Dinas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam rangka perbaikan terhadap temuan hasil Audit.  
6. Pembinaan sebagimana dimaksud Point 5 tersebut diberikan waktu paling lama 5 (lima) tahun.  
7. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Unit Usaha Produk Hewan belum memenuhi persyaratan Nomor 
Kontrol Veteriner, Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota - 2619 - 
untuk mencabut izin usaha.  
  
c)    Pelaporan  
1. Laporan kegiatan Nomor Kontrol Veteriner berupa:  
a.    hasil Audit;  
b.   penerbitan Nomor Kontrol Veteriner; dan  
c.    pencabutan Nomor Kontrol Veteriner.  
2. Dinas Daerah Kabupaten/Kota melaporkan perkembangan pembinaan Unit Usaha yang tidak memenuhi 
persyaratan teknis Nomor Kontrol Veteri ner kepada Dinas Daerah Provinsi.  
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada Point 1. dan laporan perkembangan pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada Point 2. di atas disampaikan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi kepada Direktur Jenderal 
melalui direktur yang membidan gi fungsi kesehatan masyarakat veteriner setiap 6 (enam) bulan.  
4. Pelaporan Sertifikasi NKV disampaikan meliputi Nama Dinas, Propinsi, Periode, Nama Perusahaan, Alamat, 
Jenis Unit Usaha NKV, Tanggal Penerbitan, Tingkatan NKV. Laporan unit usaha yang dilakuka n pencabutan 
NKV dilaporkan dengan menambahkan informasi nomor surat dan tanggal tencabutan  serta alasan 
pencabutan NKV.  
 
4)  Masa berlaku  
Nomor Kontrol Veteriner berlaku selama 5 (lima tahun) dan setelah habis masa berlaku pelaku usaha wajib 
mengajukan permohonan untuk mendapatkan nomor kontrol veteriner yang baru.  - 2620 - 
4 Persyaratan 
khusus atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 1)  Persyaratan Teknis  
 
a) Persyaratan khusus meliputi persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memeitigasi 
resiko yang dapat dihasilkan oleh proses produksi produk hewan.  
b) Persyaratan Teknis tersebut meliputi:  
1. prasarana dan sarana memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi, biosekuriti, dan kesejahteraan hewan;  
2. mempunyai dokte r hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi 
Unit Usaha Rumah Potong Hewan ruminansia, Rumah Potong Hewan Unggas, Rumah Potong Hewan Babi, 
Budidaya Unggas Petelur dan Bududaya Sapi Perah, Gudang berpendingin yang melakukan Importasi ; 
dan 
3. memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang Higiene dan Sanitasi atau kesejahteraan hewan bagi 
yang dipersyaratkan.  
c) Persyaratan teknis Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan disampaikan dengan 
mengisi f ormulir data khusus secara daring.  
d) Formulir data khusus sebagaimana berikut:  
   
    Formulir Data Khusus  
  
Pengisian kolom pertanyaan pada Data Khusus harus dijawab dengan jelas, apabila pertanyaan dianggap tidak 
jelas dengan jenis unit usaha, maka pertanyaan cukup dijawab dengan TS (Tidak sesuai).  - 2621 - 
 
1) Unit Usaha sudah mempunyai Standard Operating 
Procedures  (SOP) atau Panduan Mutu  (ada/tidak ada) *  
2) Dokter Hewan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil 
sebagai Penanggung Jawab Teknis (khusus untuk unit 
usaha yang dipersyaratkan)  
a. Rumah Potong Hewan  
b. Budi daya Unggas Petelur  
c. Budi daya Ternak Perah  
d. Gudang Berpendingin (bagi unit usaha pemasukan 
produk he wan) (ada/tidak ada) *  
Nama:  
3) Dokter hewan berwenang yang bertanggung jawab dalam 
pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner  (ada/tidak ada) *  
Nama:  
4) Unit Pengolahan sudah menerapkan Sistem Jaminan 
Keamanan Pangan? Jika sudah, sebutkan ruang 
lingkupnya.  (ada/tidak ada) *  
 
5) Apakah pekerja sudah mendapatkan pelatihan tentang 
praktek higiene?  
Jika sudah, siapa penyelenggara, tenaga pelatih, waktu 
dan tempat pelaksanaan?  (iya/tidak) *  - 2622 - 
Berapa orang dan bagian apa saja yang terlibat dalam 
pelatihan ?  
6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?  Nama Unit Usaha:  
No NKV/ establisment 
number  
7) Memiliki SOP Kesrawan untuk Unit Usaha Budi daya dan 
RPH  (ada/tidak ada) *  
8) Memiliki sertifikat kompartemen untuk Unit Usaha Budi 
daya Ayam Petelur  (ada/tidak ada)*  
9) Memiliki Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang 
melaksanakan pemeriksaan ante mortem  dan post mortem  
untuk Unit Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia/ 
Babi/ Unggas   (ada/tidak ada)*  
Nama Dokter Hewan:  
Nama Paramedik:  
10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk Unit Usaha 
Pengeluaran Produk Hewan  (ada/tidak ada)*  
 
Keterangan :  
*) Coret yang tidak perlu.  
 
1) Untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan harus memenuhi persyaratan 
Higiene dan Sanitasi dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan secara terus - 2623 - 
menerus.  
 
2) Cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan meliputi cara yang baik:  
a. di tempat budi daya;  
b. di tempat produksi pangan asal hewan;  
c. di tempat produksi Produk Hewan nonpangan;  
d. di rumah potong hewan;  
e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan  
f. dalam pengangkutan  
 
3) Cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan sebag aimana dimaksud dalam Point  2 s esuai 
ketentuan sebagai  berikut:  
 
A. Rantai Produksi Pada Rumah Potong Hewan Ruminansia  
 
1. Praktik Veteriner yang Baik (Good Veterinary Practices)  
a. setiap hewan yang datang disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan 
(SKKH).  
b. melakukan pencatatan kesehatan ternak.  
c. pemeriksaan ante mortem dan post mortem dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik.  - 2624 - 
 
2. Biosekuriti  
a. hewan yang baru datang tidak disatukan dengan hewan yang sudah ada di kandang penampungan.  
b. kompleks Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH -R) harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah 
untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.  
c. kandang dijaga kebersihannya.  
 
3. Kesejahteraan Hewan  
a. terdapat fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, dan pagar pembatas) dalam keadaan baik dan terawat 
dan rampa tidak curam (kurang 30°C).  
b. kandang penampungan sementara berjarak  paling  kurang 10 (sepuluh) meter dari bangunan utama dan 
memiliki daya tampung 1,5 kali dari rata -rata jumlah pemotongan hewan setiap hari.  
c. kandang penam pungan terbuat dari bahan yang tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan fasilitas 
kandang penampungan tidak rusak sehingga tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan memungkinkan 
untuk dilakukan tindakan higiene sanitasi kandang.  
d. kepadatan hewan di kanda ng penampungan 2,5 – 4 m2 per ekor untuk kandang dengan atap tertutup semua 
dan kepadatan 5 - 9 m2 per ekor untuk kandang dengan atap tertutup sebagian.  
e. lantai kandang penampungan terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, 
tidak licin, dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi.  
f. atap terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan.  - 2625 - 
g. tersedia tempat pakan dan minum yang mudah diakses oleh ternak dan muda h dibersihkan.  
h. pakan dan bahan pakan yang digunakan tersedia secara cukup dan air minum tersedia secara tidak terbatas 
(ad libitum ) setiap hari dan berkesinambungan.  
i. terdapat jalur penggiringan hewan ( gang way ) dari kandang menuju tempat penyembelihan, den gan lantai 
yang tidak licin dan dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dengan lebar hanya cukup untuk 
satu ekor sehingga hewan tidak dapat berbalik.  
j. jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didesain sehingga tida k 
terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stres dan 
takut.  
 
4. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan  
a. bangunan  
1) Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya.  
2) Terdapat pemisahan fisik antara RPH -R, Rumah Potong Hewan Babi (RPH -B), dan Rumah Potong Hewan 
Unggas (RPH -U). 
3) Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH -R paling kurang meliputi bangunan utama, area penurunan 
hewan dan kandang penampungan/k andang istirahat hewan, kandang penampungan khusus ternak 
ruminansia betina produktif, kandang isolasi, ruang pelayuan berpendingin (chilling room), area pemuatan 
(loading) karkas/daging dan jeroan, serta fasilitas pemusnahan bangkai/insinerator.  
4) Bangunan utama RPH -R harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.  - 2626 - 
5) Daerah kotor meliputi area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area pengeluaran 
darah, area penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempa t kaki sampai metatarsus dan 
metakarpus, pengulitan, pengeluaran isi rongga dada dan isi rongga perut), ruang untuk jeroan hijau, ruang 
untuk jeroan merah, ruang untuk kepala dan kaki, ruang untuk kulit, dan area pemuatan (loading) jeroan.  
6) Daerah bersih me liputi area untuk pemeriksaan post mortem, penimbangan karkas, dan area pemuatan 
(loading) karkas/daging.  
7) Tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, 
sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat b erjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan 
disesuaikan dengan kapasitas pemotongan.  
8) Dinding paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, 
tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfek si, serta tidak mudah mengelupas.  
9) Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk 
meletakkan barang.  
10) Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, landai ke arah sal uran 
pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi.  
11) Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, 
maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan  celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap 
air. 
12) Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung.  
13) Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung.  - 2627 - 
14) Langit -langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, terbu at dari 
bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka.  
15) Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan, dan mempunyai intensitas cahaya 
540 luks untuk area pemeriksaan post mortem dan 220  luks untuk area proses pemotongan.  
16) Lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik 
terhadap produk.  
17) Bangunan dilengkapi dengan sistem sirkulasi  udara yang baik.  
18) Desain bangunan mampu mencegah masuk dan bers arangnya serangga, rodensia, burung dan/atau 
binatang pengganggu lainnya.  
19) Kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, terbuat dari bahan 
yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan d an didisinfeksi.  
20) Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai 
sebagai tempat untuk meletakkan barang.  
b. fasilitas  
1) Tersedia air bersih yang memadai.  
2) Tersedia sumber listrik yang memadai.  
3) Lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring.  
4) Bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga 
kebersihannya.  
5) Pintu kamar mandi/toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi.  - 2628 - 
6) Ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dan di daerah bersih terpisah.  
7) Ruang ganti pakaian kerja terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan.  
8) Memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu boot dan fasilitas foot dip pada  pintu masuk ruang produksi 
yang berfungsi baik (berisi disinfektan).  
9) Memiliki fasilitas cuci tangan pada toilet dan ruang produksi yang berfungsi dengan baik dan tidak 
dioperasikan dengan tangan, tersedia air bersih dan dilengkapi dengan sabun cair dan sa nitiser serta 
petunjuk untuk mencuci tangan.  
 
c. peralatan dan wadah  
1) Seluruh peralatan, wadah, dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari kayu 
dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi serta mudah 
dirawat.  
2) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah 
berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi.  
3) Pelumas untuk peralatan yang kontak deng an daging dan jeroan harus food grade (aman untuk pangan).  
4) Peralatan untuk membersihkan dan mendisinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup 
sehingga proses pembersihan dan disinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik da n 
efektif.  
5) Desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat difungsikan.  
6) Peralatan dan wadah yang kontak dengan daging harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum - 2629 - 
digunakan serta diadakan pembersihan secara  benar setiap selesai digunakan.  
 
5. Penanganan Daging  
a. penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal yang tersertifikasi sesuai dengan prosedur 
penyembelihan halal.  
b. pisau yang digunakan menyembelih cukup panjang dan tajam selama proses penyembelihan.  
c. peralatan pemingsanan ditempatkan di posisi yang benar pada kepala hewan pada saat proses 
pemingsanan.  
d. waktu antara proses pemingsanan dan proses penyembelihan dilakukan tidak lebih dari 30 detik.  
e. proses penyelesaian penyembelihan dilakukan setelah hewan mati sempurna dengan pemeriksaan refleks 
kornea (tidak dilakukan untuk penyembelihan dengan pemingsanan), pemeriksaan pernafasan (gerakan 
costae), dan kesempurnaan pengeluaran darah dengan teknik yang benar.  
f. temperatur di ruang penanganan kar kas dan daging tidak lebih dari 15ºC.  
g. rumah potong hewan ruminansia yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin harus memiliki ruang 
penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging 
pada 0 - 4ºC (chilled meat)  atau -10ºC (frozen), serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi 
udara.  
h. ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan termometer atau display temperatur yang mudah 
dibaca.  
i. karkas ternak ruminansia dicap sebagai hasil pemeriksaan post mortem dengan cap/stempel yang terbuat - 2630 - 
dari bahan yang diperbolehkan untuk pangan.  
 
6. Higiene Personel  
a. Kesehatan pekerja yang  menangani  langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun.  
b. Pekerja yang menangani langsung produk mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi.  
c. pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya.  
d. perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, 
tutup kepala dan sepatu boot yang harus di sediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja.  
e. selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat 
mengkontaminasi produk.  
 
 
 
7. Higiene Sanitasi  
a. tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran.  
b. sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didisain agar aliran limbah 
mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan 
bau, dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia.  
c. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) pembersihan dan disinfeksi.  
d. bahan pembersih, desinfektan/sanitiser, dan bahan -bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh - 2631 - 
(tidak bocor) dan berpenutup, harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, kon sentrasi, dan 
petunjuk cara pemakaian.  
e. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan (diizinkan).  
f. memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu lainnya 
yang dilakukan secara efe ktif. 
 
8. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi  
a. pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir dilakukan di laboratorium  eksternal  terakreditasi  
minimal  1 (satu) kali setahun.  
b. jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana, seperti 
uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah, pengujian cemaran mikroba seperti 
Total Plate Count (TPC), Coliform, E. coli, Staphylococcus sp., Salmonella sp., serta pengujian parasit.  
c. pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali 
setahun.  
d. pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi dilakukan di laboratorium eksternal 
terakreditasi minimal 1 (satu) kali seta hun. 
e. alat ukur temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.  
 
B. Rantai Produksi Pada Rumah Potong Hewan Unggas  
 - 2632 - 
1. Praktik Veteriner yang Baik (Good Veterinary Practices)  
a. setiap hewan yang datang disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan 
(SKKH).  
b. melakukan pencatatan kesehatan ternak.  
c. pemeriksaan ante mortem dan post mortem dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik.  
d. ada perlakuan khusus yang menjamin hewan sakit/hewan yang diduga sakit/hewan mati agar tidak masuk 
ke dalam rantai pangan.  
 
2. Biosekuriti  
a. keranjang unggas hidup yang baru datang tidak disatukan dengan keranjang unggas hidup yang sudah ada 
di area peristirahatan.  
b. keranjang unggas hidup dan permukaan alat transportasi unggas yang kontak dengan keranjang unggas 
hidup dicuci atau dibersihkan sebelum keluar dari Rumah Potong Hewan Unggas (RPH -U). 
c. kompleks RPH -U harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya unggas hidup 
dengan keluarnya ka rkas, daging, dan jeroan.  
 
3. Kesejahteraan Hewan  
a. sebelum penyembelihan unggas diistirahatkan sekurang - kurangnya 30 menit.  
b. tersedia blower atau kipas angin di area peristirahatan unggas hidup yang memadai dan berfungsi dengan 
baik saat unggas diistirahatkan.  - 2633 - 
c. jumlah karkas yang memar sebanyak -banyaknya 5% dari jumlah pemotongan.  
d. atap di area peristirahatan terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi hewan dengan baik dari 
panas dan hujan.  
e. penurunan keranjang unggas hidup dari alat angkut d ilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan 
hewan.  
f. penggantungan unggas pada alat penggantung sebelum disembelih dilakukan dengan memperhatikan aspek 
kesejahteraan hewan.  
 
4. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan  
a. bangunan  
1) Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya.  
2) Terdapat pemisahan fisik antara RPH -U, RPH -R, dan RPH -B. 
3) Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH -U paling kurang meliputi bangunan utama, area penurunan 
dan pengistirahatan unggas, t empat penanganan jeroan, area pemuatan karkas/daging unggas ke dalam 
alat angkut (loading), fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau 
insinerator, penanganan limbah padat dan cair, dan gudang penyimpanan (kemasan, baha n kimia, dan 
peralatan pendukung).  
4) Bangunan utama RPH -U harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.  
5) Dalam kompleks RPH -U yang menghasilkan produk akhir berupa karkas/daging unggas segar harus 
memiliki ruang penyimpanan dingin  (chiller) dan apabila produk akhir berupa karkas/daging unggas beku - 2634 - 
(frozen) harus memiliki ruang pembekuan cepat (blast freezer) dan ruang penyimpanan beku (cold storage).  
6) Daerah kotor meliputi penurunan keranjang unggas hidup dan penggantungan unggas se belum disembelih, 
penyembelihan dan area pengeluaran darah, perendaman air panas dan pencabutan bulu, pengeluaran 
jeroan, pemisahan kepala dan kaki, serta pemeriksaan post mortem.  
7) Daerah bersih meliputi area untuk pencucian dan pendinginan karkas, pemotong an karkas, pemisahan 
tulang dari daging (deboning section), penimbangan, seleksi karkas, serta pengemasan dan pelabelan 
karkas/daging.  
8) Tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, 
sehingga seluruh kegi atan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan 
disesuaikan dengan kapasitas pemotongan.  
9) Dinding paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, 
tahan terhadap benturan keras, mud ah dibersihkan dan didisinfeksi, serta tidak mudah mengelupas.  
10) Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk 
meletakkan barang.  
11) Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, landai ke arah saluran 
pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi.  
12) Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, 
maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan  celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap 
air. 
13) Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung.  - 2635 - 
14) Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung.  
15) Area pemotongan dan pengeluaran darah harus dilengkapi dengan f asilitas penampungan darah sementara 
untuk mencegah darah masuk ke saluran pembuangan limbah cair.  
16) Langit -langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, terbuat dari 
bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, mudah di bersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka.  
17) Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas cahaya 
540 luks untuk area pemeriksaan post mortem dan 220 luks untuk area proses pemotongan.  
18) Lampu di ruang produksi dan  penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik 
terhadap produk.  
19) Bangunan dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik.  
20) Desain bangunan mampu mencegah masuknya dan bersarangnya serangga, rodensia, burung, dan/atau 
binatang pengga nggu lainnya.  
21) Kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, terbuat dari bahan 
yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi.  
22) Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai 
sebagai tempat untuk meletakkan barang.  
 
b. fasilitas  
1) Tersedia air bersih yang memadai.  
2) Es yang digunakan terbuat dari air bersih dan ditangani dengan baik.  - 2636 - 
3) Tersedia sumber listrik yang memadai.  
4) Lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring.  
5) Bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga 
kebersihannya.  
6) Pintu kamar mandi/toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produks i. 
7) Ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dan di daerah bersih terpisah.  
8) Ruang ganti pakaian kerja terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan.  
9) Memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu boot dan fasilitas Foot Dip pada pintu masuk ruang produksi 
yang berfungsi baik (berisi disinfektan).  
10) Memiliki fasilitas cuci tangan pada toilet dan ruang produksi yang berfungsi dengan baik,  tidak 
dioperasikan dengan tangan dan tersedia air bersih, dilengkapi sabun cair dan san itiser serta petunjuk 
untuk mencuci tangan.  
 
c. peralatan  
1) Seluruh peralatan, wadah, dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari kayu 
dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi serta mudah 
dirawat.  
2) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah 
berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi.  
3) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroa n harus food grade (aman untuk pangan).  - 2637 - 
4) Peralatan untuk membersihkan dan mendisinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup 
sehingga proses pembersihan dan disinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan 
efektif.  
5) Desain p eralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat difungsikan.  
6) Peralatan dan wadah yang kontak dengan daging harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum 
digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap seles ai digunakan.  
 
5. Penanganan Daging  
a. penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal yang tersertifikasi sesuai dengan prosedur 
penyembelihan halal.  
b. pisau yang digunakan menyembelih cukup panjang dan tajam selama proses penyembelihan.  
c. penyembelihan dapat dilakukan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan terlebih dahulu.  
d. penyembelihan unggas dengan pemingsanan dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. 
Untuk pemingsanan ayam besaran voltase yang digunakan 15 - 80 Volt de ngan kuat arus 0,1 - 0,5 Ampere 
dalam waktu selama 3 - 22 detik.  
e. juru sembelih halal harus memastikan hewan masih hidup setelah proses pemingsanan sebelum 
disembelih.  
f. dilakukan pemeriksaan kesempurnaan penyembelihan dan tindakan koreksi apabila diperlukan.  
g. unggas yang telah disembelih dicelupkan pada air panas dengan suhu 52 – 700C selama 1,5 – 2 menit 
sebelum pencabutan bulu.  - 2638 - 
h. setelah pencabutan bulu dilakukan pengeluaran jeroan, pelepasan kepala dan kaki.  
i. penanganan karkas dan daging dilakukan dalam rantai dingin meliputi pemotongan bagian -bagian karkas, 
pelepasan tulang, pengemasan, pembekuan, dan pelabelan.  
j. temperatur di ruang penanganan karkas dan daging tidak lebih dari 15ºC.  
k. rumah Potong Hewan Unggas yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin har us memiliki ruang 
penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging 
pada 0 -4ºC (chilled meat) atau -10ºC (frozen), serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi 
udara.  
l. ruang penyimpanan berpendingin  dilengkapi dengan termometer atau display temperatur yang mudah 
dibaca.  
m. karkas dan daging unggas harus dikemas atau dalam wadah untuk mencegah kontaminasi silang.  
n. karkas dan daging unggas yang dihasilkan disertai label pada kemasannya yang memuat informas i untuk 
ketelusuran.  
o. penyimpanan produk pada chiller atau cold storage tidak kontak langsung dengan lantai, dinding dan 
langit -langit.  
p. alat angkut karkas dan daging unggas dapat mempertahankan temperatur produk sesuai dengan yang 
dipersyaratkan.  
 
6. Higiene Personel  
a. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun.  - 2639 - 
b. pekerja yang menangani langsung produk mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi.  
c. pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perle ngkapannya.  
d. perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, 
tutup kepala, dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja.  
e. selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat 
mengkontaminasi produk.  
 
 
7. Higiene Sanitasi  
a. tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran.  
b. sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didesain agar aliran limbah 
mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan 
bau, dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia.  
c. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) pembersihan dan disinfeksi.  
d. bahan pembersih, desin fektan/sanitiser, dan bahan -bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh 
(tidak bocor) dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi, dan 
petunjuk cara pemakaian.  
e. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai de ngan peraturan perundangan (diizinkan).  
f. memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu lainnya 
yang dilakukan secara efektif.  - 2640 - 
 
8. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi  
a. pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi 
minimal 1 (satu) kali setahun.  
b. jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana, seperti 
uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan p engeluaran darah, pengujian cemaran mikroba seperti 
Total Plate Count (TPC), Coliform, E. coli, Staphylococcus sp., Salmonella sp., serta pengujian parasit.  
c. pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali 
setahun.  
d. pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi dilakukan di laboratorium eksternal 
terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.  
e. alat ukur temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakraditasi minimal 1 (satu) kali setah un. 
 
C. Rantai Produksi Pada Rumah Potong Hewan Babi  
 
1. Praktik Veteriner yang Baik (Good Veterinary Practices)  
a. setiap hewan yang datang disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan 
(SKKH).  
b. melakukan pencatatan kesehatan ternak.  
c. pemeriksaan ante mortem dan post mortem dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik.  - 2641 - 
 
2. Biosekuriti  
a. hewan yang baru datang tidak disatukan dengan hewan yang sudah ada di kandang penampungan.  
b. kompleks Rumah Potong Hewan Babi (RPH -B) harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk 
masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.  
c. kandang dijaga kebersihannya.  
 
3. Kesejahteraan Hewan  
a. terdapat fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, dan pagar pembatas) dalam keadaan baik dan terawat 
dan rampa tidak curam (kurang 20°C).  
b. kandang penampungan sementara berjarak paling kurang 10 meter dari bangunan utama dan memiliki 
daya tampung 1,5 kali dari rata -rata jumlah pemotongan hewan setiap hari.  
c. kandang penampungan terbuat dari bahan yang tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan fasilitas 
kandang penampungan tidak rusak sehingga tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan memungkinkan 
untuk dilakukan tindakan higiene sanitasi kandang.  
d. kepadatan hewan di kandang penampungan 0,6 – 0,75 m2 per ekor.  
e. lantai kandang penampungan terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, 
tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi.  
f. atap terbu at dari bahan yang kuat dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan.  
g. tersedia tempat pakan dan minum yang mudah diakses oleh ternak dan mudah dibersihkan.  - 2642 - 
h. pakan dan bahan pakan yang digunakan tersedia secara cukup dan air minum tersedia sec ara tidak 
terbatas (ad libitum) setiap hari dan berkesinambungan.  
i. terdapat jalur penggiringan hewan (gang way) dari kandang menuju tempat penyembelihan dengan lantai 
tidak licin, dan dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dengan lebar hanya cuk up untuk satu 
ekor sehingga hewan tidak dapat berbalik.  
j. jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didisain sehingga tidak 
terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stres dan 
takut. 
 
4. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan  
a. Bangunan  
1) Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya.  
2) Pemisahan  fisik antara  RPH-B, RPH-R, dan RPH -U. 
3) Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH -B paling kurang meliputi bangunan utama, area penurunan 
hewan dan kandang penampungan/kandang istirahat hewan, kandang isolasi, ruang pelayuan berpendingin 
(chilling room), area pemuatan (loading) karkas/daging dan jeroan, serta fasilitas pemusnaan 
bangkai/insinera tor. 
4) Bangunan utama RPH -B harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.  
5) Daerah kotor meliputi area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area pengeluaran 
darah, area penyelesaian proses penyembelihan (perendaman  air panas, pengerokan rambut, pengeluaran - 2643 - 
isi dada dan isi perut), ruang untuk jeroan hijau, ruang untuk jeroan merah, dan area pemuatan (loading) 
jeroan.  
6) Daerah bersih meliputi area untuk pemeriksaan post mortem, penimbangan karkas, dan area pemuatan 
(loading) karkas/daging.  
7) Tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, 
sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan 
disesuaikan dengan kapasitas pemoton gan. 
8) Dinding paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, 
tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi serta tidak mudah mengelupas.  
9) Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagi an yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk 
meletakkan barang.  
10) Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, landai ke arah saluran 
pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi.  
11) Permukaan lantai harus ra ta, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, 
maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan  celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap 
air. 
12) Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung.  
13) Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung.  
14) Langit -langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, terbuat dari 
bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, dan tidak ada luba ng atau celah - 2644 - 
terbuka.  
15) Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan, dan mempunyai intensitas cahaya 
540 luks untuk area pemeriksaan post mortem dan 220 luks untuk area proses pemotongan.  
16) Lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik 
terhadap produk.  
17) Bangunan dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik.  
18) Desain bangunan mampu mencegah masuk dan bersarangnya serangga, rodensia, burung, dan/atau 
binatang pengganggu lainnya.  
19) Kusen pintu, jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, terbuat dari bahan yang 
tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi.  
20) Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagia n yang memungkinkan dipakai 
sebagai tempat untuk meletakkan barang.  
 
b. Fasilitas  
1) Tersedia air bersih yang memadai.  
2) Tersedia sumber listrik yang memadai.  
3) Lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring.  
4) Bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga 
kebersihannya.  
5) Pintu kamar mandi/toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi.  - 2645 - 
6) Ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dan di daerah bersih terpisah.  
7) Ruang ganti pakaian terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan.  
8) Memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu boot dan fasilitas foot dip pada pintu masuk ruang produksi 
yang berfungsi baik (berisi disinfektan).  
9) Memiliki fasili tas cuci tangan pada toilet dan ruang produksi yang berfungsi dengan baik, tidak dioperasikan 
dengan tangan, tersedia air bersih yang dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser serta petunjuk untuk 
mencuci tangan.  
 
c. Peralatan  
1) Seluruh peralatan, wadah dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari kayu 
dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didisinfeksi serta mudah 
dirawat.  
2) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah 
berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan, dan mudah didisinfeksi.  
3) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus f ood grade (aman untuk pangan).  
4) Peralatan untuk membersihkan dan mendisinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup 
sehingga proses pembersihan dan disinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan 
efektif.  
5) Desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat difungsikan.  
6) Peralatan dan wadah yang kontak dengan daging harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum - 2646 - 
digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai diguna kan. 
 
5. Penanganan Daging  
a. penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih sesuai dengan prosedur penyembelihan.  
b. alat/pisau yang digunakan menyembelih atau mematikan cukup panjang dan tajam selama proses 
penyembelihan.  
c. peralatan pemingsanan ditempatkan di posisi yang benar pada kepala hewan pada saat proses 
pemingsanan.  
d. waktu antara proses pemingsanan dan proses penyembelihan dilakukan tidak lebih dari 30 detik.  
e. proses penyelesaian pemotongan dilakukan setelah hewan mati sempurna dengan pemeriksaan refleks 
kornea (tidak dilakukan untuk penyembelihan dengan pemingsanan), pemeriksaan pernafasan (gerakan 
costae), dan kesempurnaan pengeluaran darah dengan teknik yang benar.  
f. temperatur di ruang penanganan karkas dan daging tidak lebih dari 15ºC.  
g. RPH-B yang dileng kapi dengan fasilitas pendingin harus memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang 
mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging pada 0 -4ºC (chilled meat) atau -
10ºC (frozen) serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi uda ra. 
h. ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan termometer atau display suhu yang mudah dibaca.  
i. karkas babi dicap sebagai hasil pemeriksaan post mortem dengan cap/stempel yang terbuat dari bahan 
yang diperbolehkan untuk pangan.  
 - 2647 - 
6. Higiene Personel  
a. kesehatan  pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun.  
b. Pekerja yang menangani langsung produk mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi.  
c. pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapann ya. 
d. perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, 
tutup kepala, dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja.  
e. selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, m erokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat 
mengkontaminasi produk.  
 
7. Higiene sanitasi  
a. tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran.  
b. sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didesain agar aliran limbah 
mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan 
bau, dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia.  
c. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) pembersihan dan disinfeksi.  
d. bahan pembersih, desinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak 
bocor) dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, kon sentrasi, dan 
petunjuk cara pemakaian.  
e. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan.  
f. memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya - 2648 - 
yang dilakukan secara efektif.  
 
8. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi  
a. pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir dilakukan di laboratorium  eksternal  terakreditasi  
minimal  1 (satu) kali setahun.  
b. jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian k imiawi sederhana, seperti 
uji awal pembusukan daging, uji kesempurnaan pengeluaran darah, dan pengujian cemaran mikroba seperti 
Total Plate Count (TPC), Coliform, E. coli, Staphylococcus sp., Salmonella sp., serta pengujian parasit.  
c. pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali 
setahun.  
d. pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi dilakukan di laboratorium eksternal 
terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.  
e. alat uku r temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.  
 
D. Rantai Produksi Pada Budi Daya Unggas Petelur  
 
1. Praktik Veteriner yang Baik (Good Veterinary Practices ) 
a. ada dokter hewan yang bertanggung jawab di Peternakan.  
b. pemberian obat keras (seperti antibiotik) untuk unggas dan obat bebas terbatas (seperti disinfektan) harus 
sesuai dengan ketentuan dan aturan dan/atau di bawah pengawasan dokter hewan.  - 2649 - 
c. melakukan vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan dalam bidang kesehatan 
hewan.  
d. pakan dan bahan pakan yang digunakan tidak mengandung bahan yang dilarang penggunaannya oleh 
peraturan perundangan.  
e. pakan dan bahan pakan yang digunakan tidak mengandung antibiotik dan/atau antipar asitik, kecuali 
untuk tujuan pengobatan (terapeutik) atas rekomendasi dokter hewan.  
f. dilakukan pencatatan rekaman program vaksinasi dan pengobatan dengan antibiotik.  
g. air yang diberikan bersih dan tidak mengandung zat berbahaya bagi kesehatan unggas.  
h. melakuk an pembersihan dan penyucian kandang baik terhadap kandang baru maupun kandang yang telah 
dikosongkan.  
i. menjaga kebersihan dan sanitasi seluruh komplek lokasi peternakan sehingga memenuhi syarat higienis.  
 
 
2. Biosekuriti  
a. area peternakan berpagar dan berpintu atau tidak dapat diakses bebas oleh orang dan hewan lain dari 
sekitar peternakan.  
b. pintu masuk ke area peternakan dapat mencegah atau mengendalikan masuknya orang yang tidak 
berkepentingan, hewan lain, dan/atau barang -barang yang dapat membawa agen  penyakit.  
c. tersedia fasilitas pembersih dan disinfeksi untuk orang, hewan, kendaraan, dan peralatan.  
d. persyaratan higiene personel diberlakukan sama pada pekerja dan tamu/pengunjung yang memasuki area - 2650 - 
peternakan.  
e. tersedia fasilitas untuk pemusnahan bangkai hewan.  
 
3. Kesejahteraan Hewan  
a. konstruksi kandang didesain agar tidak menyakiti, tidak melukai, tidak menyebabkan hewan stress, 
dan/atau dapat melindungi hewan dari cuaca, predator, dan hewan pengganggu lainnya.  
b. kandang dibuat dari bahan/material yang tidak dapat melukai hewan dan tidak berbahaya bagi kesehatan 
hewan.  
c. ukuran dan desain kandang disesuaikan dengan kepadatan hewan, jenis/ras, dan fungsi kandang yang 
digunakan.  
d. hewan dapat mengakses pakan yang cukup serta air minum secar a tidak terbatas (ad libitum).  
e. pakan memiliki komposisi/formulasi ransum yang memungkinkan setiap hewan memperoleh kesehatan 
yang baik, memenuhi kebutuhan fisiologis hewan, dan mencegah gangguan metabolik/malnutrisi dengan 
kuantitas dan kualitas yang cukup.  
f. hewan yang dipelihara dengan sistem umbaran (free range), jumlah pakan yang tersedia di padang umbaran 
tersebut harus mencukupi kebutuhan hewan yang ada di area tersebut.  
 
4. Bangunan, fasilitas, dan peralatan  
a. bangunan secara umum harus bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa 
terpelihara kebersihannya.  - 2651 - 
b. jenis bangunan sekurang -kurangnya terdiri atas kandang pemeliharaan, kandang isolasi ayam sakit, 
gudang penyimpanan pakan, peralatan, dan tempat penyimpanan oba t, gudang penyimpanan telur, fasilitas 
penanganan limbah, dan tempat pemusnahan/pembakaran bangkai ayam.  
c. bangunan dikelilingi oleh pagar setinggi sekurang -kurangnya 2 (dua) meter dengan pintu masuk tunggal 
(one way system) untuk kendaraan dan orang yang  selalu tertutup dan dilengkapi dengan alat disinfeksi.  
d. bangunan kandang, kandang isolasi, gudang penyimpanan pakan obat, dan telur serta bangunan lainnya 
ditata agar aliran air, saluran pembuangan limbah, dan udara tidak menimbulkan penyakit.  
e. ada te mpat khusus untuk menyimpan peralatan, wadah/tray telur, dan kemasan.  
f. bangunan dilengkapi dengan kamar mandi/toilet yang selalu terjaga kebersihannya serta memiliki fasilitas 
pencuci tangan.  
g. kandang didesain agar memiliki sistem sirkulasi yang cukup untuk sirkulasi udara.  
h. tersedia pasokan air dan listrik yang memadai.  
i. peralatan, wadah telur, dan tray dalam kondisi bersih dan terawat.  
5. Penanganan Produk  
a. proses seleksi telur dilakukan terhadap telur utuh, telur rusak, telur bersih, telur kotor, maupun telur retak 
dan pecah.  
b. kerabang dari telur yang pecah dikumpulkan dan dibuang di tempat sampah yang tertutup.  
c. penanganan telur yang pecah dan kerabang dari telur yang pecah ditangani dengan baik.  
d. dilakukan sistem first in first out (FIFO) di gudang penyimpanan telur.  
e. sebelum dan sesudah menangani telur, petugas harus mencuci tangan.  - 2652 - 
f. pembersihan dan pelabelan telur menggunakan bahan yang diperbolehkan dan aman untuk pangan.  
g. telur disimpan di gudang penyimpanan telur dan tidak diletakkan di temp at yang terkena sinar matahari 
langsung.  
h. dilakukan pemeriksaan mikrobiologis di laboratorium eksternal terakreditasi terhadap telur secara rutin.  
 
6. Higiene Personel  
a. Pekerja yang menangani  telur telah mengikuti pelatihan higiene sanitasi.  
b. pekerja yang menangani unggas dan telur harus sehat.  
c. pekerja harus diperiksa kesehatannya minimum 1 (satu) kali dalam setahun.  
d. pekerja mencuci tangan sebelum dan sesudah menangani telur.  
e. Standard  Operating  Procedures  (SOP)   mencuci tangan dipasang pada tempat fasilitas  cuci tangan.  
f. pekerja harus senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapan.  
g. selama bekerja, pekerja dilarang makan, merokok, bersin, batuk, dan meludah.  
7. Higiene Sanitasi  
a. peralatan yang digunakan harus segera dibersihkan setelah digunakan.  
b. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus tetap dirawat baik dan disimpan secara baik 
jika tidak digunakan. Bahan pembersih dan disinfektan tidak boleh disimpan bersama - sama dengan telur.  
c. bahan pembersih, desinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak 
bocor) dan berpenutup, dan harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi dan 
petunjuk cara pemakaian.  - 2653 - 
d. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan  peraturan perundangan.  
e. harus memiliki dan melaksanakan program pengawasan higiene dan sanitasi.  
f. memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu lainya. Program 
tersebut mencakup pola program pengawasan dan pemantauan yang ef ektif.  
g. sampah dan limbah ditangani dengan baik.  
h. tersedia fasilitas pembersih dan disinfeksi untuk orang, hewan, kendaraan, dan peralatan.  
 
E. Rantai Produksi Pada Budi Daya Ternak Perah  
 
1. Praktik Veteriner yang Baik ( Good Veterinary Practices ) 
a. pakan dan bahan pakan yang digunakan tidak mengandung bahan yang dilarang penggunaannya oleh 
peraturan perundangan.  
b. pemberian obat keras (antibiotik) dan obat bebas terbatas (disinfektan) di bawah pengawasan dokter hewan.  
c. pakan dan bahan pakan yang digunakan tidak m engandung antibiotik dan/atau antiparasitik, kecuali 
untuk tujuan pengobatan (terapeutik) atas rekomendasi dokter hewan.  
d. pakan tidak mengandung tepung tulang dan daging ruminasia.  
e. memiliki program pencegahan atau pengendalian zoonosis, terutama Brucellosis , oleh Peternak atau Dinas 
yang membidangi kesehatan hewan.  
f. air yang diberikan bersih dan tidak mengandung zat berbahaya bagi kesehatan hewan.  
g. melakukan pencatatan kesehatan ternak.  - 2654 - 
h. menjaga kebersihan dan sanitasi seluruh komplek lokasi peternakan sehingga  memenuhi syarat higienis.  
 
2. Biosekuriti  
a. Hewan yang sakit dipisahkan dari hewan yang sehat.  
b. area peternakan berpagar, berpintu, dan tidak dapat diakses bebas oleh orang atau hewan lain.  
c. tersedia fasilitas pembersihan dan disinfeksi untuk orang, hewan, kendaraan, dan peralatan.  
 
3. Kesejahteraan Hewan  
a. tersedia tempat pakan dan minum yang mudah diakses oleh ternak perah.  
b. pakan dan bahan pakan yang digunakan tersedia secara cukup dan air minum tersedia secara tidak 
terbatas (ad libitum) setiap hari dan berkesinambungan.  
c. pakan memiliki komposisi/formulasi ransum yang memungkinkan setiap hewan memperoleh kesehatan 
yang baik, memenuhi kebutuhan fisiologis hewan, dan mencegah gangguan metabolik/malnutrisi dengan 
kualitas dan kuantitas yang cukup.  
d. ukuran dan desain kandang sesuai dengan kepadatan hewan, jenis atau ras, dan fungsi kandang yang 
digunakan dapat mencegah terjadinya risiko cedera dan penyakit serta memungkinkan hewan untuk bebas 
bergerak, berbaring, makan, dan minum.  
e. kandang didesain, dibuat, dan d ipelihara untuk dapat memberikan perlindungan terhadap cuaca, menjaga 
kualitas udara, melindungi dari cedera, melindungi dari hama atau hewan penganggu, dan memungkinkan 
untuk dilakukan tindakan higiene sanitasi kandang.  - 2655 - 
 
4. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan  
a. bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya.  
b. jenis bangunan sekurang -kurangnya terdiri atas kandang pemeliharaan, kandang isolasi hewan yang sakit, 
gudang penyimpanan pakan, peralatan, dan tempat penyimpanan obat, serta ruang untuk penyimpanan 
susu sebelum didistribusikan.  
c. peralatan dan wadah yang kontak langsung dengan susu terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, 
didisinfeksi, terawat dengan baik, dan disimpan di tempat seharusnya.  
d. tersedia pasokan air bersih yang memadai/cukup untuk memelihara kebersihan ternak, fasilitas, dan 
peralatan.  
 
 
 
5. Penanganan Susu  
a. Kandang dibersihkan sebelum pemerahan.  
b. ambing dan tubuh bagian belakang dibersihkan sebelum pemerahan dengan menggunakan bahan yang 
aman.  
c. dilakukan upaya pencegahan terkontaminasinya susu oleh bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik.  
d. wadah penampung dan milk can terbuat dari bahan yang aman, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu 
mencegah terjadinya kontaminasi  terhadap produk.  - 2656 - 
e. susu yang diperah dikirim ke unit penampungan susu kurang dari 2 (dua) jam.  
 
6. Higiene Personel  
a. pekerja yang menangani ternak dan susu harus sehat.  
b. pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya.  
c. selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat 
mengkontaminasi produk.  
d. pekerja harus diperiksa kesehatannya minimal 1 (satu) tahun sekali.  
e. pekerja telah mengikuti pelatihan higiene sanitasi.  
f. tamu/pengunjung dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat 
mengkontaminasi produk.  
g. Standard Operating Procedures (SOP) mencuci tangan dipasang pada tempat fasilitas pencuci tangan.  
 
7. Higiene Sanitasi  
a. tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran.  
b. peralatan yang digunakan harus segera dibersihkan setelah digunakan.  
c. peralatan pembersih harus tetap dirawat baik dan disimpan secara baik jika tidak digunakan.  
d. bahan pembersih, desinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak 
bocor) dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda. label minimum berisi nama, konsentrasi, dan 
petunjuk cara pemakaian.  - 2657 - 
e. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan.  
f. harus memiliki dan melaksanakan program pe ngawasan higiene dan sanitasi.  
g. terdapat program pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu lainnya.  
 
F. Rantai Produksi Pada Usaha Pengolahan Daging  
 
1. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan  
a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
b. bangunan terdiri atas ruang produksi, ruang penyimpanan (bahan baku, produk akhir, peralatan, kemasan, 
bahan kimia), ruang kantor, dan fasilitas penanganan limbah.  
c. bangunan harus diranc ang atau dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses sehingga setiap tahap 
prosesnya dapat mencegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar.  
d. dinding terbuat dari bahan yang tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan 
didisinfeks i, tidak mudah mengelupas, dan mempunyai insulator yang baik.  
e. dinding harus rata, tidak berlubang, dan didesain untuk menghindari perletakan atau penyimpanan barang 
dan alat.  
f. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, tidak mudah korosif, tidak  berlubang, dan mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi.  
g. sudut pertemuan antara dinding dan dinding serta dinding dan lantai harus berbentuk lengkung atau - 2658 - 
mudah dibersihkan.  
h. langit -langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah 
terbuka, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan 
kondensasi.  
i. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intesitasnya agar penanganan produk dan pembersihan 
dapat dilakukan dengan benar.  
j. penerangan di ruang produksi dan penyimpanan berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap 
produk.  
k. sistem sirkulasi udara di ruang produksi baik.  
l. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum sebagai bahan baku.  
m. tersedia air yang memenuhi  persyaratan air minum atau persyaratan air bersih untuk mencuci peralatan, 
wadah, dan permukaan yang kontak langsung dengan produk termasuk air untuk mencuci tangan.  
n. pengujian air dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali dal am setahun.  
o. tersedia sumber listrik yang memadai.  
p. bangunan memiliki toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihan dan 
sanitasinya.  
q. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi.  
r. ruang ganti pakaian dipisahkan an tara ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti 
pakaian untuk pekerja di daerah bersih, terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar 
bangunan.  - 2659 - 
s. memiliki fasilitas cuci tangan pada setiap pintu masuk ruang produksi dan toilet yang dilengkapi dengan 
sabun cair, sanitiser, pengering tangan dan tempat sampah tertutup yang selalu terjaga kebersihannya.  
t. semua peralatan dan wadah yang digunakan harus terbuat dari bahan yang tidak korosif, tidak mudah 
mengelupas, tidak bere aksi dengan produk, dan mudah dibersihkan serta didisinfeksi.  
u. peralatan, mesin dan wadah harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan.  
 
2. Penanganan Produk  
a. bahan baku daging berasal dari unit usaha yang yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) atau 
establishment number yang telah disetujui oleh Pemerintah.  
b. bahan baku daging yang digunakan dilengkapi dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan 
Produk Hewan.  
c. alat angkut harus dalam keadaan bersih dan terawat dengan temperatur dan kelembaban yang sesuai 
untuk mencegah kerusakan produk. Temperatur alat angkut untuk produk daging beku pada temperatur 
maksimum -18°C, sedangkan untuk produk daging dingin pada temperatur 0 - 7°C. 
d. alat angkut yang digunakan untuk pengangkut an produk dingin/beku harus dilengkapi dengan fasilitas 
pengatur suhu dan dilakukan pemeriksaan suhu alat angkut selama pengangkutan.  
e. penanganan produk yang meliputi proses penerimaan, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan harus 
dilaksanakan secara higie nis dalam kondisi temperatur ruang yang sesuai untuk mencegah kerusakan 
produk.  
f. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) pengolahan yang terdokumentasi.  - 2660 - 
g. bahan baku daging yang sampai harus segera diperiksa dan jika ada yang rusak harus dipisahkan dan 
ditempatkan pada tempat khusus.  
h. bahan tambahan pangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.  
i. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, kemasan, dan bahan kimia terpisah.  
j. gudang penyimpanan bahan baku atau produk akhir dalam keadaan bersih dengan tempera tur dan 
kelembaban sesuai dengan yang dipersyaratkan. Temperatur gudang penyimpanan daging beku di suhu 
maksimum -18°C, sedangkan untuk daging dingin disimpan pada suhu 0 - 7°C. 
k. gudang penyimpanan (cold storage atau chiller) harus memiliki ruangan ante roo m. 
l. menerapkan sistem first in first out (FIFO).  
m. alat pengukut temperatur dan kelembaban harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi oleh pihak eksternal 
terakraditasi minimal 1 (satu) kali setahun.  
n. pengujian bahan baku dan produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi dilakukan 
minimal 1 (satu) kali dalam setahun.  
o. deteksi logam menggunakan metal detector dilakukan terhadap produk akhir.  
p. kemasan produk berasal dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu 
mence gah terjadinya kontaminasi pada produk.  
q. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan 
ruang terjaga, dan tidak boleh diletakan langsung di lantai.  
 
3. Higiene Personel  - 2661 - 
a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus dan alat 
pelindung diri serta senantiasa menjaga kebersihanya.  
b. pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri harus dilepas bila akan menggunakan toilet.  
c. setiap pekerja yang menangani langsung p roduk harus sehat, tidak memiliki luka terbuka dan/atau 
memiliki penyakit yang dapat ditularkan melalui daging.  
d. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun.  
e. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani  kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.  
f. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera 
diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya.  
g. setiap pekerja harus s enantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama setelah 
menangani produk dan menggunakan toilet.  
h. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser, dan 
dibilas dengan seksama.  
i. petunjuk untuk me ncuci tangan dipasang pada fasilitas cuci tangan.  
j. setiap pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan mengenakan aksesoris seperti cincin, 
gelang dan jam tangan.  
k. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah atau membuang ingus di ru ang kerja.  
l. setiap pekerja dilarang batuk atau bersin langsung di depan produk.  
m. setiap pekerja pernah mengikuti pelatihan higiene sanitasi.  
n. unit usaha harus mempunyai program pelatihan penanganan daging yang higienis.  - 2662 - 
 
4. Higiene Sanitasi  
a. memiliki fasilitas limbah yang memadai.  
b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan 
dan pengawasannya.  
c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup.  
d. memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan/atau  binatang pengganggu lainnya.  
e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi 
persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda.  
f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralata n pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak 
digunakan.  
g. memiliki sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
1) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan.  
2) Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan 
kesehatan lingkungan.  
 
G. Rantai Produksi Pada Usaha Pengolahan Susu  
 
1. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan  
a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara - 2663 - 
kebersihannya.  
b. bangunan terdiri atas ruang produksi, ruang penyimpanan (bahan baku, produk akhir, peralatan, kemasan, 
bahan kimia), ruang kantor, dan fasilitas penanganan limbah.  
c. bangunan harus dirancang atau dimodifikasi sedemikian rupa sesuai  alur proses sehingga setiap tahap 
prosesnya dapat mencegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar.  
d. dinding terbuat dari bahan yang tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi, tidak mudah mengelupas, dan mempunyai ins ulator yang baik.  
e. dinding harus rata, tidak berlubang, dan didesain untuk menghindari perletakan atau penyimpanan barang 
dan alat.  
f. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, tidak mudah korosif, tidak berlubang, dan mudah 
dibersihkan dan didisi nfeksi.  
g. sudut pertemuan antara dinding dan dinding serta dinding dan lantai harus berbentuk lengkung atau 
mudah dibersihkan.  
h. langit -langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah 
terbuka, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan 
kondensasi.  
i. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intesitasnya agar penanganan produk dan pembersihan 
dapat dilakukan dengan benar.  
j. penerangan di ruang produksi dan penyimpanan berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap 
produk.  - 2664 - 
k. sistem sirkulasi udara di ruang produksi baik.  
l. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum sebagai bahan baku.  
m. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum atau persyaratan air bersih untuk mencuci peralatan, 
wadah dan permukaan yang kontak langsung dengan produk termasuk air untuk mencuci tangan.  
n. pengujian air dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun.  
o. tersedia sumber l istrik yang memadai.  
p. bangunan memiliki toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihan dan 
sanitasinya.  
q. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi.  
r. ruang ganti pakaian dipisahkan antara ruang ganti pakaian untu k pekerja di daerah kotor dari ruang ganti 
pakaian untuk pekerja di daerah bersih, terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar 
bangunan.  
s. memiliki fasilitas cuci tangan pada setiap pintu masuk ruang produksi dan toilet yang dilengkapi de ngan 
sabun cair, sanitiser, pengering tangan dan tempat sampah tertutup yang selalu terjaga kebersihannya.  
t. semua peralatan dan wadah yang digunakan harus terbuat dari bahan yang tidak korosif, tidak mudah 
mengelupas, tidak bereaksi dengan produk, dan mudah  dibersihkan serta didisinfeksi.  
u. peralatan, mesin, dan wadah harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan.  
 
2. Penanganan Produk  
a. bahan baku susu berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner atau establishment - 2665 - 
number yang telah disetujui oleh Pemerintah.  
b. alat angkut harus dalam keadaan bersih dan terawat dengan temperatur dan kelembaban yang sesuai 
untuk mencegah kerusakan produk. Temperatur untuk alat angkut susu (raw milk) maksimum 40C.  
c. alat angkut yang digunakan unt uk pengangkutan produk dingin/beku harus dilengkapi dengan fasilitas 
pengatur suhu dan dilakukan pemeriksaan suhu alat angkut selama pengangkutan.  
d. penanganan produk yang meliputi proses penerimaan, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan harus 
dilaksanakan  secara higienis dalam kondisi temperatur ruang yang sesuai untuk mencegah kerusakan 
produk.  
e. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) penanganan yang terdokumentasi.  
f. bahan baku yang diterima ditangani secara higienis dan disimpan pada gudang/tempat pen yimpanan 
sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan.  
g. bahan baku susu yang sampai harus segera diperiksa dan jika ada yang rusak harus dipisahkan dan 
ditempatkan pada tempat khusus.  
h. bahan tambahan pangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.  
i. gudang penyimpana n bahan baku, produk akhir, kemasan, dan bahan kimia terpisah.  
j. gudang penyimpanan bahan baku atau produk akhir dalam keadaan bersih dengan temperatur dan 
kelembaban sesuai dengan yang dipersyaratkan.  
k. menerapkan sistem first in first out (FIFO).  
l. Alat pengukur temperatur dan kelembaban harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi oleh pihak eksternal 
terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.  - 2666 - 
m. pengujian bahan baku dan produk akhir dilakukan di laboratorium  eksternal   terakreditasi   dilakukan   
minimal  1 (satu) kali dalam setahun.  
n. deteksi logam menggunakan metal detector dilakukan terhadap produk akhir.  
o. kemasan produk berasal dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu 
mencegah terjadinya kontaminasi pada produk.  
p. penyimpanan pro duk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan 
ruang terjaga, dan tidak boleh diletakan langsung di lantai.  
 
3. Higiene Personel  
a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus memakai pakaian kerja khusus dan alat pelindung 
diri serta senantiasa menjaga kebersihanya.  
b. pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri harus dilepas bila akan menggunakan toilet.  
c. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat, tidak memiliki luka terbuka, dan/atau 
memiliki pe nyakit yang dapat ditularkan melalui susu.  
d. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun.  
e. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.  
f. setiap pekerja yang terluka s aat bekerja, harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera 
diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air, setelah itu baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaanya.  
g. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan 
membilas dengan seksama, setelah menangani daging dan mengunakan toilet.  - 2667 - 
h. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser, dan 
dibilas dengan seksama.  
i. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pad a fasilitas cuci tangan.  
j. setiap pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan mengenakan aksesoris seperti cincin, 
gelang, dan jam tangan.  
k. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja.  
l. setiap pekerja yang menangani langsung produk dilarang batuk atau bersin langsung di depan produk.  
m. setiap pekerja pernah mengikuti pelatihan higiene sanitasi.  
n. unit usaha harus mempunyai program pelatihan penanganan susu yang higienis.  
 
4. Higiene Sanitasi  
a. limbah ditangani dengan baik.  
b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan 
dan pengawasannya.  
c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup.  
d. memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu lainnya.  
e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi 
persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda.  
f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan  pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak 
digunakan.  - 2668 - 
g. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
1) memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan.  
2) didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan 
kesehatan lingkungan.  
 
H. Rantai Produksi Pada Usaha Pengolahan Telur  
 
1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan  
a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
b. bangunan terdiri atas ruang produksi, ruang penyimpanan (bahan baku, produk akhir, peralatan, kemasan, 
bahan kimia), ruang kantor, dan fasilitas penanganan limbah.  
c. bangunan harus dirancang atau dimodifikasi sedemikian rupa sesuai  alur proses sehingga setiap tahap 
prosesnya dapat mencegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar.  
d. dinding terbuat dari bahan yang tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi, tidak mudah mengelupas, dan mempunyai ins ulator yang baik.  
e. dinding harus rata, tidak berlubang, dan didesain untuk menghindari perletakan atau penyimpanan barang 
dan alat.  
f. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, tidak mudah korosif, tidak berlubang, dan mudah 
dibersihkan dan didisi nfeksi.  - 2669 - 
g. sudut pertemuan antara dinding dan dinding serta dinding dan lantai harus berbentuk lengkung atau 
mudah dibersihkan.  
h. langit -langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah 
terbuka, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan 
kondensasi.  
i. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intesitasnya agar penanganan produk dan pembersihan 
dapat dilakukan dengan benar.  
j. penerangan di ruang produksi dan penyimpanan berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap 
produk.  
k. sistem sirkulasi udara di ruang produksi baik.  
l. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum sebagai bahan baku.  
m. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum atau persyaratan air bersih untuk mencuci peralatan, 
wadah, dan permukaan yang kontak langsung dengan produk termasuk air untuk mencuci tangan.  
n. pengujian air dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun.  
o. tersedia sumber listrik yang mem adai.  
p. bangunan memiliki toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihannya.  
q. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi.  
r. ruang ganti pakaian dipisahkan antara ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor da ri ruang ganti 
pakaian untuk pekerja di daerah bersih, terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar 
bangunan.  - 2670 - 
s. memiliki fasilitas cuci tangan pada setiap pintu masuk ruang produksi dan toilet yang dilengkapi dengan 
sabun cair, sanitiser, pengering tangan, dan tempat sampah tertutup yang selalu terjaga kebersihannya.  
t. semua peralatan dan wadah yang digunakan harus terbuat dari bahan yang tidak korosif, tidak mudah 
mengelupas, tidak bereaksi dengan produk, dan mudah dibersihkan serta didisinf eksi. 
u. peralatan, mesin, dan wadah harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan.  
 
2. Penanganan Produk  
a. bahan baku telur berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner atau establishment number 
yang telah disetujui oleh Pemerintah.  
b. bahan baku telur yang digunakan dilengkapi dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan 
Produk Hewan.  
c. alat angkut harus dalam keadaan bersih dan terawat dengan temperatur dan kelembaban yang sesuai 
dengan yang dipersyaratkan.  
d. penanganan produk yang meliputi proses penerimaan, pengolahan, pengemasan dan penyimpanan harus 
dilakukan secara higienis dalam kondisi temperatur dan kelembaban ruang yang sesuai dengan yang 
dipersyaratkan.  
e. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) penanganan yang terdokumentasi.  
f. bahan baku telur yang sampai harus segera diperiksa dan jika ada yang rusak harus dipisahkan dan 
ditempatkan pada tempat khusus.  
g. bahan tambahan pangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.  - 2671 - 
h. gudang penyimpanan bahan baku, pr oduk akhir, kemasan, dan bahan kimia terpisah.  
i. gudang penyimpanan bahan baku atau produk akhir dalam keadaan bersih dengan temperatur dan 
kelembaban sesuai dengan yang dipersyaratkan.  
j. menerapkan sistem first in first out (FIFO).  
k. alat pengukur temperatur da n kelembaban harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi oleh pihak eksternal 
terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.  
l. pengujian bahan baku dan produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi dilakukan 
minimal 1 (satu) kali dalam setahun.  
m. deteksi logam menggunakan metal detector dilakukan terhadap produk akhir.  
n. kemasan produk terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu mencegah 
terjadinya kontaminasi pada produk.  
o. penyimpanan produk harus ditata sed emikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan 
ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai  
3. Higiene Personel  
a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus dan alat 
pelindung diri serta senantiasa menjaga kebersihannya.  
b. pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri harus dilepas bila akan menggunakan toilet.  
c. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat, tidak memiliki luka terbuka, dan/atau 
memiliki penyakit yang dapat d itularkan melalui telur.  
d. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun.  - 2672 - 
e. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.  
f. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera 
diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya.  
g. setiap pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama setelah 
menangani pro duk dan menggunakan toilet.  
h. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser, dan 
dibilas dengan seksama.  
i. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada fasilitas cuci tangan.  
j. setiap pekerja yang menangani langsun g produk tidak diperbolehkan mengenakan aksesoris seperti cincin, 
gelang, dan jam tangan.  
k. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja.  
l. setiap pekerja dilarang batuk atau bersin langsung di depan produk.  
m. setiap pekerja pernah mengikuti pelatihan higiene sanitasi  
4. Higiene Sanitasi  
a. memiliki fasilitas penanganan limbah yang memadai.  
b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan 
dan pengawasannya.  
c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup.  
d. memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya.  
e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi - 2673 - 
persyaratan, b erada dalam wadah yang utuh dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda.  
f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus disimpan secara baik jika tidak digunakan.  
g. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
1) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan.  
2) Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan 
kesehatan lingkungan.  
 
I. Rantai Produksi Pada Ritel dan Kios Daging  
 
1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan  
a. bangunan harus bersifat permanen, terbuat dari bahan yang kuat dan mudah perawatanya.  
b. konstruksi bangunan harus didesain sesuai dengan alur proses/ kerja.  
c. memiliki ruang yang cukup dan leluasa untuk bekerja.  
d. ruangan harus senantiasa terjaga tetap  bersih, kering, dan bebas debu dan kotoran.  
e. dinding terbuat dari bahan yang kedap air minimal setinggi 2 (dua) meter, tidak mudah korosif, tidak toksik, 
tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, dan mudah didisinfeksi.  
f. lantai terbuat dari bahan yang keda p air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tidak licin, mudah dibersihkan, 
dan mudah didisinfeksi  
g. sudut pertemuan antar dinding dengan dinding dan antara dinding dengan lantai harus berbentuk lengkung 
atau mudah dibersihkan.  - 2674 - 
h. langit -langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah 
terbuka, kuat, mudah dibersihkan, dan didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam 
ruangan.  
i. sirkulasi udara harus terjamin baik dan dilengkapi dengan penyejuk ru angan.  
j. memiliki sumber air bersih (air memenuhi persyaratan air bersih) yang memadai.  
k. memiliki sumber listrik yang memadai.  
l. lampu harus memiliki pelindung.  
m. memiliki fasilitas pencucian peralatan.  
n. memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun cair, disinfektan, dan pengering serta petunjuk 
cara mencuci tangan.  
o. zona (penerimaan, penyimpanan, penanganan, dan penjajaan) daging ruminansia dan unggas harus terpisah 
secara fisik dengan zona penjualan daging babi dan ikan.  
p. fasilitas dan peralatan untu k penanganan daging ruminansia dan unggas harus secara khusus 
peruntukannya, terpisah dengan daging babi dan ikan.  
q. pekerja yang menangani daging babi tidak boleh menangani daging ruminansia dan unggas, serta 
sebaliknya.  
r. Peralatan penanganan daging tidak mu dah patah/pecah, tidak bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah 
dibersihkan, dan didensifeksi.  
s. peralatan penanganan produk harus selalu terjaga kebersihannya dan terawat.  
t. memiliki sarana penyimpanan beku dengan suhu maksimum  - 2675 - 
u. -18°C dan sarana penyimpanan  dingin dengan suhu maksimum 4°C.  
v. tempat penjajaan (show case) produk dingin dilengkapi alat pendingin dengan suhu pendingin maksimum 
7°C dan untuk produk beku dilengkapi dengan alat pendingin dengan suhu maksimum -10°C.  
w. penjajaan daging pada show case ter pisah dengan jeroan.  
x. bagian dalam dari sarana pendingin dan peralatan didalamnya harus tidak mudah korosif, tidak toksik, 
tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, dan mudah didensifeksi.  
 
2. Penanganan produk  
a. produk berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV).  
b. khusus Ritel, dilakukan pemisahan penanganan dan wadah untuk telur utuh dan telur yang pecah.  
c. alat angkut yang digunakan untuk pengangkutan produk harus dalam keadaan bersih dan terawat.  
d. alat angkut yang digunakan un tuk pengangkutan produk dingin/beku harus dilengkapi dengan fasilitas 
pengatur suhu dan dilakukan pemeriksaan suhu alat angkut selama pengangkutan.  
e. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan 
ruang te rjaga, dan tidak boleh diletakan langsung di lantai.  
f. produk yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu (first in first out).  
g. produk yang telah dicairkan tidak boleh dibekukan kembali.  
h. produk dijajakan dalam show case yang dilengkapi ter mometer dan alat pendingin sehingga mudah terlihat 
konsumen.  
i. daging ditempatkan pada wadah atau tetap dalam kemasan, dipisahkan dari jeroan.  - 2676 - 
j. apabila daging diberi label, maka label harus terbuat dari bahan yang tidak toksik dan dapat dibersihkan.  
k. kemasan d aging dibuat dari bahan yang tidak toksik dan dapat mencegah daging dari kontaminasi lain.  
l. kemasan harus dapat menjaga daging selama penyimpanan dan penjajaan.  
m. daging yang diberikan kepada konsumen harus dikemas secara baik.  
 
3. Higiene Personel  
a. setiap pekerja yang menangani langsung daging harus mengenakan pakaian kerja khusus yang dilengkapi 
dengan apron, penutup kepala, dan sarung tangan serta senantiasa menjaga kebersihanya.  
b. perlengkapan apron, penutup kepala, dan sarung tangan harus dilepas bila akan menggunakan toilet.  
c. setiap pekerja yang menangani langsung daging harus sehat, tidak memiliki luka terbuka dan atau memiliki 
penyakit yang dapat ditularkan melalui daging.  
d. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mu ngkin terjadi.  
e. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera 
diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaanya.  
f. setiap pekerja yang menangani langsung daging ha rus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan 
membilas dengan seksama, setelah menangani daging dan mengunakan toilet.  
g. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun cair dan sanitiser.  
h. petunjuk untuk mencuci tangan di pasang pada tempat yang penting dan mudah terlihat.  
i. setiap pekerja yang menangani langsung daging harus senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan 
perlengkapan kerjanya serta kerapian diri.  - 2677 - 
j. setiap pekerja yang menangani langsung daging tidak diperbol ehkan mengenakan aksesoris seperti cincin, 
gelang, dan jam tangan.  
k. setiap pekerja yang menangani langsung daging dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau 
membuang ingus di ruang kerja.  
l. setiap pekerja yang menangani langsung daging dilarang batuk atau bersin langsung di depan daging.  
m. unit usaha harus mempunyai program pelatihan penanganan daging yang higienis.  
 
4. Higiene Sanitasi  
a. limbah dan kotoran ditangani dengan baik.  
b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan, 
dan pengawasannya.  
c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup.  
d. memiliki tempat sampah yang berpenutup.  
e. tempat penjajaan produk hewan harus terawat dan bersih.  
f. bahan pembersih dan desinfektan yang digunakan harus memenuhi per syaratan food grade dan 
penggunaannya tidak boleh kontak langsung dengan produk.  
g. bahan pembersih dan disinfektan/sanitiser harus tersimpan di ruang khusus dalam wadah tertutup, utuh, 
tidak bocor, dan diberi tanda/label yang jelas.  
h. unit usaha harus memiliki  program pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu lainya 
serta pemantauan secara efektif.  - 2678 - 
 
J. Rantai Produksi Pada Gudang Pendingin  
 
1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan  
a. bangunan secara umum harus bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa 
terpelihara kebersihannya.  
b. memiliki ruang (working space) yang cukup dan leluasa  untuk bekerja.  
c. dinding bagian dalam berwarna terang dari bahan yang tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah 
dibersihkan dan didensif eksi, tidak mudah mengelupas, serta mempunyai isolator yang baik.  
d. lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan, dan 
didensifeksi.  
e. sudut pertemuan antara dinding dan lantai serta dinding dengan langi t-langit harus berbentuk lengkung 
atau mudah dibersihkan.  
f. langit -langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan.  
g. langit -langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat 
mudah d ibersihkan, dan didensifeksi  
h. memiliki sumber air bersih yang memadai.  
i. memiliki sumber listrik yang memadai. Jika menggunakan sumber listrik PLN harus menyediakan genset. 
Jika ada jaminan listrik tersedia sepanjang waktu tidak perlu menyediakan genset.  
j. bang unan dilengkapi dengan kamar mandi/toilet yang selalu terjaga kebersihannya serta memiliki fasilitas - 2679 - 
pencuci tangan tangan (wastafel) yang dilengkapi dengan sanitiser dan pengering tangan dan tempat sampah 
tertutup. Pintu kamar mandi tidak mengarah ke pint u cold storage.  
 
2. Penanganan produk  
a. penerimaan  
1) Produk berasal dari unit usaha yang mempunyai Nomor Kontrol Veteriner.  
2) Daging yang masuk harus dilengkapi dengan surat Persetujuan Pemasukan Daging dari Direktorat 
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan (untuk daging 
impor/antar negara); Surat Keterangan dari Karantina (untuk daging lokal antar pulau), serta Surat 
Keterangan Kesehatan dan Surat Keterangan Asal Daging (untuk daging lokal antar dae rah). 
3) Daging yang sampai harus segera diperiksa. Bila ada yang rusak harus segera dipisahkan dan dikirim ke 
laboratorium eksternal terakreditasi untuk dilakukan pengujian.  
4) Timbangan untuk daging harus dalam kondisi baik dan ditera (kalibrasi) secara berkala.  
 
b. penyimpanan  
1) Ruang penyimpanan, rak, wadah, dan fasilitas lain harus bersih sebelum daging dimasukkan.  
2) Daging yang pertama datang/masuk kedalam cold storage harus dikeluarkan terlebih dahulu (First In 
First Out/FIFO).  
3) Penyimpanan daging harus dipisahkan menurut jenis, kemasan dan suhu penyimpanan, khusus daging 
babi disimpan pada cold storage yang terpisah.  - 2680 - 
4) Penyimpanan daging harus secara baik dan mempunyai jarak agar suhu terdistribusi secara merata.  
5) Penyimpanan d ingin: Daging yang dikemas (vaccum, karton) disimpan pada suhu 0 sampai 40C.  
6) Penyimpanan beku: Daging yang dikemas (vaccum, karton) disimpan pada suhu maksimum -180C.  
 
3. Higiene Personel  
a. harus memiliki dan melaksanakan program pelatihan tentang penanganan higienis bagi seluruh pekerja. 
Pelatihan tersebut harus terjadwal, bertahap, dan berkesinambungan.  
b. setiap pekerja yang menangani langsung daging harus benar sehat, tidak memiliki luka infeksi, tidak 
menderita diare atau radang, serta tidak memba wa agen penyakit yang dapat ditularkan melalui daging.  
c. pekerja dan setiap orang yang bekerja pada cold storage  
d. harus memakai pakaian khusus yang bersih.  
e. semua pekerja harus diperiksa secara rutin kesehatanya minimum satu kali dalam setahun.  
f. harus memilik f asilitas pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK) untuk menangani kecelakaan yang 
terjadi.  
g. peringatan untuk mencuci tangan diletakan di tempat penting, misalnya kamar mandi.  
h. setiap pekerja harus senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkap anya.  
i. selama bekerja pekerja dilarang makan, merokok, meludah atau membuang ingus di sembarang tempat 
(harus dilakukan di kamar mandi).  
 
4. Higiene Sanitasi  - 2681 - 
a. bangunan, fasilitas, dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, bersih dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
b. semua ruangan harus dijaga agar tetap bersih, bebas debu/kotoran, kering, dan terawat.  
c. penyimpanan barang hanya dapat dilakukan bila ruangan benar bersih.  
d. peralatan dan ruangan harus mempunyai jadwal pembersihan yang teratur dan sesuai dengan prosedur 
yang ditetapkan.  
e. memiliki fasilitas tirai plastik dan/atau air curtain untuk menjaga suhu bagian dalam cold storage selama 
pemasukan dan pengeluaran barang.  
f. peralatan yang digunakan harus segera dibersihan setelah digunakan dan diber sihkan.  
g. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus tetap dirawat baik dan disimpan secara baik 
jika tidak digunakan. Bahan pembersih dan disinfektan tidak boleh disimpan bersama -sama dengan daging.  
h. bahan pembersih dan dinsinfektan yang digunakan harus memenuhi persyaratan yang digunakan untuk 
pangan (food grade). Pada saat penggunaan bahan pembersih dan disinfektan tersebut, bahan tersebut tidak 
boleh kontak langsung dengan karkas, daging, atau kemas an. 
i. bahan pembersih, disinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak 
bocor) dan berpenutup, harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi, dan petunjuk 
cara pemakaian.  
j. harus memiliki dan melaksanakan prog ram pengawasan higiene dan sanitasi.  
k. perlu dilakukan segala tindakan pencegahan agar hama tidak mencemari daging, peralatan, dan fasiltas lain.  
l. harus memiliki program pengendalian hama terpadu terhadap serangga, burung, rodensia, dan hama lainya. - 2682 - 
Program t ersebut mencakup pola program pengawasan dan pemantauan yang efektif.  
m. penggunaan pestisida sedapat mungkin dihindari.  
n. apabila harus menggunakan insektisida, maka daging dan peralatan harus dibersihkan secara seksama 
sebelum digunakan kembali.  
o. manajemen harus menunjuk pekerja yang bertanggung jawab terhadap jaminan pelaksanaan higiene dan 
sanitasi.  
 
K. Rantai Produksi Pada Gudang Kering  
 
1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan  
a. bangunan secara umum harus bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa 
terpelihara kebersihannya.  
b. memiliki ruang (working space) yang cukup dan leluasa  untuk bekerja.  
c. dinding terbuat dari bahan yang tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi, tidak mudah mengelupas, se rta mempunyai insulator yang baik.  
d. lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan, dan 
didisinfeksi.  
e. sudut pertemuan antara dinding serta dinding dan lantai harus berbentuk lengkung atau mudah 
dibersi hkan.  
f. langit -langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran, terbuat dari bahan yang kedap air dan tidak - 2683 - 
mudah mengelupas.  
g. memiliki sumber air bersih yang memadai.  
h. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang penyimpanan.  
i. tersedia alat penguk ur temperatur dan kelembaban ruang yang mudah terbaca dan dikalibrasi oleh pihak 
eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.  
 
2. Penanganan produk  
a. Penerimaan  
1) produk berasal dari unit usaha yang mempunyai Nomor Kontrol Veteriner atau establisment number yang 
telah disetujui oleh Pemerintah.  
2) produk yang masuk harus dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Produk 
Hewan.  
3) produk yang sampai harus segera diperiksa. Bila ada produk dengan kemasan rusak harus dip isahkan dan 
ditempatkan pada tempat khusus.  
 
b. Penyimpanan  
1) ruang penyimpanan, rak, wadah, dan fasilitas lain harus bersih dan dijaga kebersihannya.  
2) menerapkan sistem First In First Out (FIFO).  
3) temperatur dan kelembaban ruang disesuaikan dengan jenis produk.  
 - 2684 - 
3. Higiene personel  
a. harus memiliki dan melaksanakan program pelatihan tentang penanganan higienis bagi seluruh pekerja. 
Pelatihan tersebut harus terjadwal, bertahap, dan berkesinambungan.  
b. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat, tidak memiliki luka terbuka, tidak menderita 
diare atau radang, serta tidak membawa agen penyakit yang dapat ditularkan melalui produk.  
c. semua pekerja yang menangani langsung produk harus diperiksa secara rutin kesehatannya minimum 1 
(satu) kali dala m setahun.  
d. harus memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) untuk menangani kecelakaan yang 
terjadi.  
e. petunjuk untuk mencuci tangan diletakan di tempat penting.  
f. setiap pekerja harus senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perleng kapanya.  
g. selama bekerja pekerja dilarang makan, merokok, meludah, atau membuang ingus/lendir hidung 
disembarang tempat.  
 
4. Higiene sanitasi  
a. bangunan, fasilitas, dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, bersih, dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
b. semua ruangan harus dijaga agar tetap bersih, bebas debu/kotoran, kering, dan terawat.  
c. peralatan dan ruangan harus mempunyai jadwal pembersihan yang teratur dan sesuai dengan prosedur 
yang ditetapkan.  - 2685 - 
d. peralatan yang digunakan harus segera di bersihan setelah digunakan dan dibersihkan.  
e. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus tetap dirawat baik dan disimpan secara baik 
jika tidak digunakan.  
f. bahan pembersih, disinfektan, dan bahan kimia termasuk bahan kimia untuk pengendalian serangga dan 
rodensia yang digunakan harus memenuhi persyaratan.  
g. bahan pembersih, disinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak 
bocor) dan berpenutup, harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi dan p etunjuk 
cara pemakaian.  
h. harus memiliki dan melaksanakan program pengawasan higiene dan sanitasi.  
i. harus memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya.  
 
L. Rantai Produksi Pada Usaha Penampungan Susu  
 
1. bangunan, fasilitas, dan peralatan  
a. bangunan harus dirancang atau dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses sehingga setiap tahap 
prosesnya dapat tercegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar termasuk serangga dan burung.  
b. ruang proses, pemeriksaan, dan penyimpanan tidak berhubungan langsung dengan bagian luar gedung.  
c. dinding dan lantai harus mudah dibersihkan dan didisinfeksi. Jika ada bagian yang retak/berlubang harus 
segera ditutup/ditambal secara merata.  
d. jika ada bagian bangunan yang catnya terkelupas harus segera diperbaiki.  - 2686 - 
e. kondisi ruang proses, pemeriksaan, dan penyimpanan harus senantiasa terjaga kebersihanya.  
f. pencahayaan di semua area pemeriksaan dan penyimpanan harus cukup intesitasnya agar penanganan 
produk dan pembersihan dapat  dilakukan dengan benar.  
g. lampu di area produksi harus tahan getaran (safety type) dan berpelindung untuk mencegah pencemaran 
fisik terhadap produk.  
h. semua peralatan yang digunakan harus terbuat dari bahan yang tidak korosif, tidak mudah mengelupas, 
tidak be reaksi dengan susu, tidah merubah warna, bau, dan rasa susu.  
i. peralatan yang digunakan harus mudah dibersihkan dan didisinfeksi (seperti tidak bersudut, tidak terbuat 
dari kayu).  
j. desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi si lang saat difungsikan.  
k. peralatan harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan serta dilakukan pembersihan 
secara benar setiap selesai digunakan.  
 
2. Penanganan susu  
a. susu yang diterima dari peternak jika tidak dalam kondisi dingin maka harus berasal dari hasil pemerahan 2 
(dua) jam sebelumnya.  
b. susu yang diterima dari peternak menggunakan wadah susu (milk can).  
c. susu yang dikumpulkan disimpan di ruangan dengan suhu dingin (suhu 0 sampai 4°C).  
d. setiap sarana pengangkut susu (mobil tangki) ya ng digunakan dalam penyetoran susu harus dalam keadaan 
bersih.  - 2687 - 
e. setiap orang yang melakukan penyetoran susu harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan guna 
menjaga terjadinya kerusakan ataupun kontaminasi susu.  
f. semua sarana dan peralatan yang digunakan setelah penyetoran susu harus dibersihkan di tempat yang 
telah tersedia dengan prosedur yang telah ditetapkan.  
g. setiap orang yang memasuki area penyetoran tidak diperbolehkan melewati batas ruang tertentu atau hanya 
boleh memasuki tempat yang telah ditentuk an. 
 
3. Higiene personel  
a. setiap pekerja yang menangani susu harus mengenakan pakaian kerja khusus serta senantiasa menjaga 
kebersihannya.  
b. setiap pekerja yang menangani susu harus sehat, tidak memiliki luka terbuka dan/atau memiliki penyakit 
yang dapat ditularkan melalui susu.  
c. kesehatan pekerja yang menangani langsung susu diperiksa minimal 1 (satu) tahun sekali.  
d. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.  
e. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus me nghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera 
diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya.  
f. setiap pekerja harus mencuci tangan sebelum dan setelah menangani susu.  
g. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) cuci tangan yang baik dan benar.  
h. peringatan untuk mencuci tangan dipasang pada tempat yang penting dan mudah terlihat.  
i. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah atau membuang ingus di ruang kerja, serta batuk - 2688 - 
atau bersin langsung di depa n produk.  
j. setiap pekerja yang menangani langsung susu tidak diperbolehkan mengenakan cincin, gelang, dan jam 
tangan.  
k. setiap pekerja yang menangani langsung susu pernah mengikuti pelatihan higiene dan sanitasi.  
 
4. Higiene sanitasi  
a. lingkungan dalam gedung harus terpelihara kebersihanya, rapi, bebas debu, dan bebas sampah.  
b. tempat sampah di dalam dan luar ruang pengumpulan susu harus tertutup, terpelihara dengan baik, dan 
secara teratur diangkut/dibuang agar tidak tertimbun berlebihan.  
c. saluran air di s ekitar bangunan terpelihara, bersih, dijamin lancar alirannya, sehingga tidak menimbulkan 
air tergenang.  
d. unit usaha pengumpulan susu harus mempunyai sistem pengendalian serangga, rodensia, dan/atau 
binatang pengganggu lainnya.  
b. penggunaan bahan kimia dan disinfektan harus tertib, teratur, dan terkendali sesuai dengan petunjuk yang 
direkomendasikan.  
c. bahan kimia, bahan pembersih, dan disinfektan diberi label dan disimpan pada tempat khusus.  
 
M. Rantai Produksi  Pada  Usaha Pengumpulan, Pengemasan, dan Pelabelan T elur Konsumsi  
 
1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan  - 2689 - 
a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
b. fasilitas dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, bersih, dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
c. peralatan dan ruangan harus mempunyai jadwal pembersihan yang teratur dan sesuai dengan prosedur 
yang ditetapkan.  
d. memiliki ruang (working space) yang cukup dan leluasa untuk bekerja.  
e. memiliki ruang khusus untuk penyimpanan produk  yang sudah dikemas, produk yang rusak, peralatan, dan 
kemasan.  
f. dinding dan lantai serta langit -langit mudah dibersihkan dan didensifeksi.  
g. memiliki sumber air bersih yang memadai.  
h. memiliki sumber listrik yang memadai.  
i. bangunan dilengkapi dengan toilet yang  selalu terjaga kebersihannya.  
j. memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser, pengering tangan, tempat 
sampah tertutup, dan petunjuk untuk mencuci tangan.  
k. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang penanganan produk.  
l. sistem sirkulasi udara di ruang produksi baik.  
m. gudang atau ruang penyimpanan didesain untuk memiliki temperatur dan kelembaban ruangan yang sesuai.  
n. penerangan  dalam  ruangan  intesitasnya memadai  untuk pemeriksaan.  
o. lampu harus memiliki pelindung dan mudah dibersihkan.  - 2690 - 
 
2. Penanganan produk  
a. produk berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner.  
b. produk yang digunakan dilengkapi dengan sertifikat veteriner.  
c. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) penanganan produk yang terdokumentasi.  
d. penanganan telur yang pecah dan telur utuh dipisahkan.  
e. dilakukan pemisahan wadah antara telur yang pecah dan telur utuh.  
f. kerabang telur yang pecah dikumpulkan di tempat sampah yang tertutup.  
g. pembersihan dan pelabelan telur menggunakan bahan  yang aman untuk pangan (food grade).  
h. alat angkut yang digunakan untuk mengangkut telur harus tertutup dan dalam kondisi yang bersih.  
i. ruang penyimpanan telur yang belum dikemas dengan yang sudah dikemas terpisah.  
j. telur yang lebih awal datang/masuk harus di keluarkan terlebih dahulu secara First In First Out (FIFO).  
k. penanganan telur pada setiap tahap dilakukan secara higienis.  
l. kemasan produk berasal dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu mencegah 
terjadinya kontaminasi pada prod uk. 
m. penyimpanan telur harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang 
terjaga, dan tidak boleh diletakan langsung di lantai.  
 
3. Higiene personel  
a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus yang senantiasa - 2691 - 
terjaga kebersihannya.  
b. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat, serta tidak memiliki luka terbuka dan/atau 
memiliki penyakit yang dapat ditularkan melalui produk.  
c. memiliki fasilitas pertolongan pertama  untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.  
d. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati 
dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya.  
e. setiap  pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama, setelah 
menangani produk dan mengunakan toilet.  
f. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser, dan dibilas 
dengan seksama.  
g. setiap pekerja harus senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian dan perlengkapan kerjanya serta kerapian 
diri. 
h. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja.  
i. setiap pekerja pernah mengikuti pelatihan higiene sa nitasi.  
 
4. Higiene Sanitasi  
a. bahan pembersih, disinfektan dan peralatan pembersih harus tetap dirawat dan disimpan dengan baik.  
b. bahan pembersih, disinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor) 
dan berpenutup, harus diberi label/tanda.  
c. harus memiliki dan melaksanakan program pengawasan higiene dan sanitasi.  - 2692 - 
d. memiliki program pengendalian terhadap serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya.  
e. kotoran, sampah, dan telur yang rusak ditangani dengan baik.  
 
N. Rantai Produksi Pada Usaha Penanganan dan Pengolahan Madu  
 
1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan  
a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
b. bangunan terdiri atas ruang produksi, ruang penyimpanan (bahan baku, produk akhir, peralatan, kemasan, 
bahan kimia), ruang kantor, dan fasilitas penanganan limbah.  
c. bangunan harus dirancang atau dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses sehingga setiap tahap 
prosesnya dapat mencegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar.  
d. dinding terbuat dari bahan yang tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi, tidak mudah mengelupas, dan mempunyai insulator yang baik.  
e. dinding harus rata, tidak berlubang, dan didesain unt uk menghindari perletakan atau penyimpanan barang dan 
alat. 
f. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, tidak mudah korosif, tidak berlubang, dan mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi.  
g. sudut pertemuan antara dinding dan dinding serta dinding dan la ntai harus berbentuk lengkung atau mudah 
dibersihkan.  - 2693 - 
h. langit -langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah terbuka, 
mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan k ondensasi.  
i. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intesitasnya agar penanganan produk dan pembersihan 
dapat dilakukan dengan benar.  
j. penerangan di ruang produksi dan penyimpanan berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap 
produk.  
k. sistem si rkulasi udara di ruang produksi baik.  
l. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum atau persyaratan air bersih untuk mencuci peralatan, 
wadah, dan permukaan yang kontak langsung dengan produk termasuk air untuk mencuci tangan.  
m. pengujian air dilakukan d i laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun.  
n. tersedia sumber listrik yang memadai.  
o. bangunan memiliki toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihan dan 
sanitasinya.  
p. pintu toilet tidak berhubungan l angsung dengan ruang produksi.  
q. ruang ganti pakaian dipisahkan antara ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti 
pakaian untuk pekerja di daerah bersih, terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar 
bangunan.  
r. memili ki fasilitas cuci tangan pada setiap pintu masuk ruang produksi dan toilet yang dilengkapi dengan sabun 
cair, sanitiser, pengering tangan, dan tempat sampah tertutup yang selalu terjaga kebersihannya.  
s. semua peralatan dan wadah yang digunakan harus terbuat dari bahan yang tidak korosif, tidak mudah - 2694 - 
mengelupas, tidak bereaksi dengan produk, dan mudah dibersihkan serta didisinfeksi.  
t. peralatan, mesin dan wadah harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan.  
 
2. Penanganan produk  
a. alat angkut harus dalam keadaan bersih dan terawat dengan temperatur dan kelembaban yang sesuai dengan 
yang dipersyaratkan.  
b. penanganan produk yang meliputi proses penerimaan, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan harus 
dilakukan secara higienis dalam kondisi tempera tur dan kelembaban ruang yang sesuai dengan yang 
dipersyaratkan.  
c. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) penanganan yang terdokumentasi.  
d. bahan tambahan pangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.  
e. area pengisian produk ke dalam kemasan primer terpisah dengan ruangan lain dan tidak memungkinkan 
terjadinya kontaminasi.  
f. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, kemasan, dan bahan kimia terpisah.  
g. gudang penyimpanan bahan baku atau produk akhir dalam keadaan bersih dengan temperatur dan 
kelembaba n sesuai dengan yang dipersyaratkan.  
h. menerapkan sistem First In First Out (FIFO).  
i. alat pengukur temperatur dan kelembaban harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi oleh pihak eksternal 
terakraditasi minimal 1 (satu) kali setahun.  
j. pengujian produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi dilakukan terhadap minimal 1 (satu) - 2695 - 
kali dalam setahun.  
k. deteksi logam menggunakan metal detector dilakukan terhadap produk akhir.  
l. kemasan produk terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan p roduk, dan mampu mencegah 
terjadinya kontaminasi pada produk.  
m. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang 
terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai.  
 
3. Higiene personel  
a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus dan alat pelindung 
diri serta senantiasa menjaga kebersihanya.  
b. pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri harus dilepas bila akan menggunakan toilet.  
c. setiap pekerja yang menanga ni langsung produk harus sehat dan tidak memiliki luka terbuka.  
d. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.  
e. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus sege ra diobati 
dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya.  
f. setiap pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama setelah 
menangani produk dan menggunakan toilet.  
g. setiap pekerja yang kon tak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser, dan dibilas 
dengan seksama.  
h. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada fasilitas cuci tangan.  - 2696 - 
i. setiap pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan mengenakan aksesoris s eperti cincin, 
gelang, dan jam tangan.  
j. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja.  
k. setiap pekerja dilarang batuk atau bersin langsung di depan produk.  
l. setiap pekerja pernah mengikuti pelatihan higiene sanitas i. 
 
4. Higiene sanitasi  
a. Memiliki fasilitas penanganan limbah yang memadai.  
b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan, dan 
pengawasannya.  
c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup.  
d. memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya.  
e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi 
persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda . 
f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus disimpan secara baik jika tidak digunakan.  
g. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
1) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan.  
2) Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan 
kesehatan lingkungan.  
 - 2697 - 
O. Rantai Produksi Pada Usaha Pencucian Sarang Burung Walet  
 
1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan  
a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
b. bangunan terdiri atas ruang produksi, ruang pengemasan, ruang penyimpanan (bahan baku, produk akhir, 
peralatan, kemasan, bahan kimia), dan ruang kantor.  
c. bangunan harus dirancang atau di modifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses sehingga setiap tahap 
prosesnya dapat mencegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar.  
d. dinding berwarna terang, terbuat dari bahan yang tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah 
dibersihkan dan didis infeksi, tidak mudah mengelupas, dan mempunyai insulator yang baik.  
e. dinding harus rata, tidak berlubang, dan didisain untuk menghindari perletakan atau penyimpanan barang dan 
alat. 
f. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, tidak mudah korosif,  tidak berlubang, dan mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi.  
g. sudut pertemuan antar dinding, antara dinding dan lantai, serta dinding dan langit -langit harus berbentuk 
lengkung atau mudah dibersihkan.  
h. langit -langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak 
berlubang atau celah terbuka, kuat, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi.  
i. langit -langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan.  - 2698 - 
j. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intesitasnya agar penanganan produk dan pembersihan 
dapat dilakukan dengan benar.  
k. lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik 
terhadap produk.  
l. ruang produksi dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara  yang baik.  
m. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum yang memadai untuk proses produksi.  
n. tersedia sumber listrik yang memadai.  
o. bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup, selalu terjaga kebersihan dan 
sanitasinya.  
p. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi.  
q. ruang ganti pakaian terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan.  
r. memiliki fasilitas cuci tangan/wastafel pada kamar mandi dan setiap pintu masuk ruang produksi yang s elalu 
terjaga kebersihannya. Dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser, dan pengering tangan serta tempat sampah 
tertutup.  
s. semua peralatan dan wadah yang digunakan harus terbuat dari bahan yang tidak korosif, tidak mudah 
mengelupas, tidak bereaksi dengan pro duk, dan mudah dibersihkan serta didisinfeksi.  
t. peralatan yang digunakan harus memiliki bentuk sedemikian rupa sehingga mudah dibersihkan.  
u. desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat difungsikan.  
v. peralatan harus t erjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan serta diadakan pembersihan 
secara benar setiap selesai digunakan.  - 2699 - 
 
2. Penanganan produk  
a. penanganan produk yang meliputi proses penerimaan, pencucian, pengemasan dan penyimpanan harus 
dilaksanakan secara higienis dalam kondisi temperatur ruang yang sesuai untuk mencegah kerusakan produk.  
b. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) pengolahan yang terdokumentasi.  
c. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, kemasan, dan bahan kimia terp isah. 
d. gudang penyimpanan dalam keadaan bersih dengan temperatur dan kelembaban yang sesuai untuk mencegah 
kerusakan produk.  
e. termometer harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali 
setahun.  
f. pengujian keam anan pangan terhadap produk akhir di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) 
tahun sekali.  
g. kemasan produk berasal dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu mencegah 
terjadinya kontaminasi pada produk.  
h. penyimpanan p roduk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang 
terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai.  
 
3. Higiene personel  
a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakainan kerja khusus yang dilengkapi 
dengan alat pelindung diri serta menjaga kebersihannya.  - 2700 - 
b. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun.  
c. perlengkapan penutup kepala dan masker harus dilepas bila akan menggunakan toilet/kamar  mandi.  
d. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat dan tidak memiliki luka terbuka.  
e. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.  
f. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pek erjaan dan luka tersebut harus segera diobati 
dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya.  
g. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun cair setelah 
menangani produk dan menggunakan toilet/kamar mandi.  
h. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar harus mencuci tangan dengan sabun cair.  
i. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada tempat yang penting dan mudah terlihat.  
j. setiap pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan mengenakan cincin, gelang, dan jam 
tangan.  
 
5. Higiene Sanitasi  
a. memiliki fasilitas limbah yang memadai.  
b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan, dan 
pengawasannya.  
c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup.  
d. memiliki program pengendalian rodensia, serangga, burung, dan binatang pengganggu lainnya.  
e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi - 2701 - 
persyaratan, berada dalam wad ah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda.  
f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak 
digunakan  
g. memiliki sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
1) Memil iki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan.  
2) Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan 
kesehatan lingkungan.  
 
P. Rantai Produksi Pada Usaha Pengolahan Produk Pangan Asal Hewan  
 
1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan  
a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
b. bangunan terdiri atas ruang produksi, ruang penyimpanan (bahan baku, produk akhir, peralatan, kemasan, 
bahan kimia), ruang kantor, dan fasilitas penanganan limbah.  
c. bangunan harus dirancang atau dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses sehingga setiap tahap 
prosesnya dapat mencegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar.  
d. dinding terbuat dari bahan yang ti dak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi, tidak mudah mengelupas, dan mempunyai insulator yang baik.  
e. dinding harus rata, tidak berlubang, dan didesain untuk menghindari perletakan atau penyimpanan barang dan - 2702 - 
alat. 
f. lanta i terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, tidak mudah korosif, tidak berlubang, dan mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi.  
g. sudut pertemuan antara dinding dan dinding serta dinding dan lantai harus berbentuk lengkung atau mudah 
dibersihkan.  
h. langit -langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah terbuka, 
mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi.  
i. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intesit asnya agar penanganan produk dan pembersihan 
dapat dilakukan dengan benar.  
j. penerangan di ruang produksi dan penyimpanan berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap 
produk.  
k. sistem sirkulasi udara di ruang produksi baik.  
l. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum sebagai bahan baku.  
m. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum atau persyaratan air bersih untuk mencuci peralatan, 
wadah, dan permukaan yang kontak langsung dengan produk termasuk air untuk mencuci tangan.  
n. pengujian air dilakuk an di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun.  
o. tersedia sumber listrik yang memadai.  
p. Bangunan memiliki toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihan dan 
sanitasinya.  
q. Pintu toilet tidak berhubung an langsung dengan ruang produksi.  - 2703 - 
r. ruang ganti pakaian dipisahkan antara ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti 
pakaian untuk pekerja di daerah bersih, terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar 
bangunan.  
s. memiliki fasilitas cuci tangan pada setiap pintu masuk ruang produksi dan toilet yang dilengkapi dengan sabun 
cair, sanitizer, pengering tangan, dan tempat sampah tertutup yang selalu terjaga kebersihannya.  
t. semua peralatan dan wadah yang digunakan harus terb uat dari bahan yang tidak korosif, tidak mudah 
mengelupas, tidak bereaksi dengan produk, dan mudah dibersihkan serta didisinfeksi.  
u. peralatan, mesin dan wadah harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan.  
 
2. Penanganan produk  
a. bahan baku produk hewan berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner atau establishment 
number yang telah disetujui oleh Pemerintah.  
b. bahan baku produk hewan yang digunakan dilengkapi dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan 
Kesehatan Pr oduk Hewan.  
c. alat angkut harus dalam keadaan bersih dan terawat dengan temperatur dan kelembaban yang sesuai dengan 
yang dipersyaratkan.  
d. penanganan produk yang meliputi proses penerimaan, pengolahan, pengemasan dan penyimpanan harus 
dilakukan secara higieni s dalam kondisi temperatur dan kelembaban ruang yang sesuai dengan yang 
dipersyaratkan.  
e. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) penanganan yang terdokumentasi.  - 2704 - 
f. bahan baku produk hewan yang sampai harus segera diperiksa dan jika ada yang rusak harus di pisahkan dan 
ditempatkan pada tempat khusus.  
g. bahan tambahan pangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.  
h. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, kemasan, dan bahan kimia terpisah.  
i. gudang penyimpanan bahan baku atau produk akhir dalam keadaan bersih dengan temperatur dan 
kelembaban sesuai dengan yang dipersyaratkan.  
j. menerapkan sistem First In First Out (FIFO).  
k. alat pengukut temperatur dan kelembaban harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi oleh pihak eksternal 
terakraditasi minimal 1 (satu) kal i setahun.  
l. pengujian bahan baku dan produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi dilakukan terhadap 
minimal 1 (satu) kali dalam setahun.  
m. deteksi logam menggunakan metal detector dilakukan terhadap produk akhir.  
n. kemasan produk terbuat dari  bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu mencegah 
terjadinya kontaminasi pada produk.  
o. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang 
terjaga, dan tidak boleh diletakkan lan gsung di lantai.  
 
3. Higiene Personel  
a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus dan alat pelindung 
diri serta senantiasa menjaga kebersihanya.  - 2705 - 
b. pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri harus dilepas bila akan menggunakan toilet.  
c. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat dan tidak memiliki luka terbuka.  
d. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.  
e. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati 
dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya.  
f. setiap pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama setelah 
menangani pro duk dan menggunakan toilet.  
g. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser, dan dibilas 
dengan seksama.  
h. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada fasilitas cuci tangan.  
i. setiap pekerja yang menangani langsun g produk tidak diperbolehkan mengenakan aksesoris seperti cincin, 
gelang, dan jam tangan.  
j. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja.  
k. setiap pekerja dilarang batuk atau bersin langsung di depan produk.  
l. setiap  pekerja pernah mengikuti pelatihan higiene sanitasi.  
 
4. Higiene sanitasi  
a. memiliki fasilitas penanganan limbah yang memadai.  
b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan dan 
pengawasannya.  - 2706 - 
c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup.  
d. memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya.  
e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi 
persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda.  
f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus disimpan secara baik jika tidak digunakan  
g. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
1) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan  
2) Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan 
kesehatan lingkungan  
 
Q. Rantai Produksi Pada Usaha Pengolahan Produk Hewan Nonpangan  
 
1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan  
a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
b. dinding dan lantai serta langit -langit mudah dibersihkan dan didisinsifeksi.  
c. memiliki sumber air bersih yang cukup da n tersedia terus menerus.  
d. memiliki sumber listrik yang memadai.  
e. bangunan dilengkapi dengan kamar mandi/toilet yang selalu terjaga kebersihan dan sanitasinya.  
f. memiliki fasilitas pencuci tangan yang dilengkapi dengan sanitiser dan pengering tangan dan tempat  sampah - 2707 - 
tertutup.  
g. pintu kamar mandi toilet tidak mengarah ke ruang penanganan produk.  
h. ruang produksi dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik.  
i. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intesitasnya agar penanganan produk dan pembersihan 
dapa t dilakukan dengan benar.  
 
2. Penanganan produk  
a. bahan baku yang digunakan berasal dari daerah yang tidak sedang wabah penyakit hewan menular yang 
bersifat zoonotik yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).  
b. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) penanganan produk yang terdokumentasi.  
c. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, dan bahan kimia terpisah.  
d. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebe rsihan ruang 
terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai.  
e. produk yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu secara First In First Out (FIFO).  
f. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
1) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan.  
2) Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan 
lingkungan.  
 
3. Higiene Personel  - 2708 - 
a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus sesuai dengan yang 
dipersyaratkan dan senantiasa terjaga kebersihannya.  
b. setiap pekerja yang menangani langsung produk dilakukan pemeriksaan kesehatan dilakukan minimal 1 (satu) 
kali setahun.  
c. memiliki fasilitas pertolongan pe rtama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.  
d. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati 
dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya.  
e. setiap pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama, setelah 
menangani produk dan mengunakan toilet/kamar mandi.  
f. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser dan dibilas 
dengan seksama.  
g. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja.  
 
4. Higiene dan sanitasi  
a. peralatan dan ruangan harus mempunyai jadwal pembersihan yang teratur dan sesuai dengan prosedur yang 
ditetapkan.  
b. fasilitas dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, bersih, dan senantiasa terpelihara kebersihannya.  
c. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak 
digunakan.  
d. bahan pembersih, disinfektan, sa nitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi - 2709 - 
persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda.  
e. memiliki program pengendalian hama terhadap serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya.  
 
R. Rantai  Produksi Pada Usaha Pengolahan Sarang Burung Walet  
 
1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan  
a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
b. desain bangunan mencegah masuk dan bersarangnya serangga dan rodensia.  
c. bangunan terdiri atas ruang produksi, ruang penyimpanan (bahan baku, produk akhir, peralatan, kemasan, 
bahan kimia), ruang kantor, dan fasilitas penanganan limbah.  
d. bangunan harus dirancang atau dimodifikasi sedemikian ru pa sesuai alur proses sehingga setiap tahap 
prosesnya dapat mencegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar.  
e. dinding setinggi minimal 2 (dua) meter terbuat dari bahan yang kedap air, tidak bersifat toksik, tidak mudah 
mengelupas, mudah dibersihkan, dan d idisinfeksi.  
f. dinding harus rata, tidak berlubang, dan didesain untuk menghindari perletakan atau penyimpanan barang 
dan alat.  
g. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, tidak mudah korosif, tidak berlubang, dan mudah 
dibersihkan dan didisinfeks i. 
h. sudut pertemuan antar dinding, antara dinding dan lantai, serta dinding dan langit -langit harus berbentuk - 2710 - 
lengkung atau mudah dibersihkan.  
i. langit -langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah terbuka, 
mudah  dibersihkan dan didisinfeksi.  
j. langit -langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan.  
k. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intesitasnya agar penanganan produk dan pembersihan 
dapat dilakukan dengan benar.  
l. penerangan di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung atau terbuat dari bahan yang dapat 
mencegah pencemaran fisik terhadap produk.  
m. ruang produksi memiliki sistem sirkulasi udara yang baik.  
n. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum da n dilakukan pengujian secara berkala minimal 1 (satu) 
kali setahun di laboratorium eksternal terakreditasi.  
o. tersedia sumber listrik yang memadai.  
p. bangunan memiliki toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihannya.  
q. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi.  
r. ruang ganti pakaian terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan.  
s. ruang ganti pakaian pekerja di ruang bersih dan pekerja di daerah kotor terpisah.  
t. memiliki fasilitas cuci  tangan pada setiap pintu masuk ruang produksi dan toilet yang dilengkapi dengan sabun 
cair, sanitiser, dan pengering tangan, tempat sampah tertutup dan petunjuk untuk mencuci tangan serta selalu 
terjaga kebersihannya.  
u. peralatan dan wadah yang kontak denga n produk harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, tidak - 2711 - 
mudah mengelupas, tidak bereaksi dengan produk, tidak bersifat toksik, dan mudah dibersihkan serta 
didisinfeksi.  
v. peralatan dan wadah yang kontak dengan produk harus terjamin dalam keadaan be rsih dan kering sebelum 
digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan. Selama proses produksi 
peralatan harus terjamin bebas dari kontaminasi.  
 
2. Higiene personel  
a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus memakai pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri 
yang dipersyaratkan serta senantiasa dijaga kebersihanya.  
b. pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri harus dilepas bila akan menggunakan toilet.  
c. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat dan ti dak memiliki luka terbuka.  
d. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun.  
e. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.  
f. setiap pekerja yang terluka saat bekerja haru s menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati 
dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya.  
g. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas 
dengan seksama setelah mengunakan toilet.  
h. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser, dan dibilas 
dengan seksama.  
i. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada tempat yang penting dan mudah terlihat.  - 2712 - 
j. setiap pe kerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan memakai aksesoris seperti cincin, gelang, 
dan jam tangan.  
k. setiap pekerja yang menangani langsung produk dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang 
ingus di ruang kerja.  
l. setiap pekerja yang menangani langsung produk dilarang batuk atau bersin langsung di depan produk.  
m. unit usaha harus mempunyai program pelatihan penanganan produk yang higienis.  
 
3. Penanganan produk  
a. produk berasal dari unit usaha yang mempunyai Nomor Kontrol Veteriner.  
b. penanganan produk yang meliputi proses penerimaan, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan harus 
dilaksanakan secara higienis dalam kondisi temperatur ruang yang dipersyaratkan.  
c. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) pengolahan yang terdok umentasi.  
d. bahan baku yang diterima ditangani secara higienis dan disimpan pada gudang/tempat penyimpanan sesuai 
dengan temperatur yang dipersyaratkan.  
e. bahan tambahan pangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.  
f. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir , kemasan, dan bahan kimia terpisah. Penyimpanan bahan 
baku atau produk akhir dilakukan berdasarkan jenis dan kemasan.  
g. gudang penyimpanan dalam keadaan bersih dengan temperatur dan kelembaban yang dipersyaratkan untuk 
mencegah kerusakan produkdan dilakukan  pemeriksaan secara berkala.  
h. produk yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu secara First In First Out (FIFO).  - 2713 - 
i. termometer harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi secara berkala.  
j. pengujian laboratorium eksternal terakreditasi dilakuka n terhadap bahan baku dan produk akhir minimal 1 
(satu) kali setahun.  
k. pemeriksaan kandungan logam pada produk akhir.  
l. kemasan produk berasal dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu mencegah 
terjadinya kontaminasi pada produk.  
m. area pengisian produk ke dalam kemasan primer terpisah dengan ruangan lain dan tidak memungkinkan 
terjadinya kontaminasi.  
n. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang 
terjaga, dan tidak boleh dile takan langsung di lantai.  
 
 
 
4. Higiene sanitasi  
a. limbah dan kotoran ditangani dengan baik.  
b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan, dan 
pengawasannya.  
c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup.  
d. memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya.  
e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi - 2714 - 
persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup, serta ha rus diberi label/tanda.  
f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak 
digunakan.  
g. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
1) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan.  
2) Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan 
kesehatan lingkungan.  
 
S. Rantai Produksi Pada Usaha Rumah Sarang Burung Walet  
 
1. Biosekuriti  
a. bangunan  rumah sarang burung  wallet memiliki pagar pelindung.  
b. area di dalam pagar pelindung dan di dalam rumah sarang burung walet tidak boleh memelihara unggas 
lainnya.  
c. bangunan rumah sarang burung walet didesain sedemikian rupa untuk mencegah masuknya hewan 
pengganggu.  
d. pintu terbuat dari b ahan yang kuat dan dapat mencegah atau mengendalikan masuknya orang yang tidak 
berkepentingan, hewan lain, dan/atau barang -barang yang dapat membawa agen penyakit.  
e. tersedia fasilitas disinfeksi dan fasilitas cuci tangan di pintu masuk/keluar rumah sarang b urung walet yang 
digunakan untuk pencegahan kontaminasi dari pekerja/tamu.  - 2715 - 
f. timbunan kotoran burung di dalam rumah sarang burung walet dibersihkan secara berkala.  
g. dalam hal terjadi penyakit, maka semua limbah yang berasal dari rumah sarang burung walet haru s 
dimusnahkan.  
h. tersedia fasilitas dan/atau prosedur untuk pemusnahan burung yang mati.  
i. persyaratan higiene personel diberlakukan sama pada  pekerja dan tamu/pengunjung yang memasuki rumah 
sarang burung walet.  
 
2. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan  
a. bangunan secara umum harus bersifat permanen, terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
b. desain rumah sarang burung walet dibuat sedemikian rupa seperti habitat alaminya yaitu agak gelap dan 
lembab.  
c. dinding memiliki konstruksi y ang kuat dan tahan lama.  
d. rumah sarang burung walet yang berukuran cukup besar dapat diberikan sekat dinding sebagai 
pembatas/pemisah ruangan yang dapat berfungsi untuk menstabilkan suhu dan kelembaban di dalam rumah 
sarang burung walet, mengurangi intensit as cahaya yang masuk dan meredam polusi suara dari luar rumah 
sarang burung walet.  
e. langit -langit atau atap terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak korosif dan tidak bocor.  
f. rumah walet yang memiliki lubang di bagian atap sebagai tempat masuk dan keluarnya burung walet maka 
dibagian dasar lubang tersebut dibuat wadah/bak sebagai penampungan air hujan.  - 2716 - 
g. rumah sarang burung walet didesain agar memiliki sirkulasi udara sedemikian rupa sehingga rumah sarang 
burung walet menjadi nyaman seperti kondisi ha bitat alaminya.  
h. bangunan dapat dibuat beberapa tingkat dengan ukuran setiap ruangan mencukupi untuk keleluasaan burung 
terbang.  
i. rumah sarang burung walet dilengkapi dengan sirip yang merupakan tempat bertengger dan tempat burung 
walet membuat sarang.  
j. sirip terbuat dari bahan yang kuat dan dapat dilapisi dengan bahan yang tidak korosif dan tidak toksik.  
k. peralatan, wadah dan kemasan terbuat dari bahan yang tidak berbahaya dan mudah dibersihkan.  
l. rumah sarang burung walet dapat dipasang audio (suara burung wale t) untuk menciptakan suasana seperti 
habitat alaminya sehingga populasi yang ada tetap stabil atau bertambah.  
m. memiliki sumber air bersih yang digunakan untuk kegiatan kebersihan pekerja, mengisi bak, pembersihan 
kotoran, pembasahan dinding dan pemanenan.  
n. memiliki tempat khusus untuk menyimpan peralatan, wadah dan kemasan.  
o. peralatan, wadah, dan kemasan dalam kondisi bersih dan terawat.  
 
3. Penanganan Produk  
a. pemanenan rumah sarang burung walet dilakukan dengan memperhatikan kelestariannya. Hal -hal yang perlu 
diperhatikan dalam pemanenan antara lain : 
- Sarang burung walet sedang tidak berisi telur dan anakan burung walet sudah meninggalkan sarangnya;  
- Dilakukan pada siang hari; dan  - 2717 - 
- Tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram.  
b. pemanenan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan/perlengkapan panen yang sesuai.  
c. wadah penampungan hasil panen dalam kondisi baik dan bersih.  
d. alat angkut yang digunakan untuk mengirim sarang burung walet ke tempat pemrosesan dalam kondisi baik 
dan bersih. Sarang burung walet yang diangkut dikemas sehingga terlindung dari air atau kontaminan selama 
pengiriman.  
e. jika sarang burung walet tidak langsung dikirim ke tempat pemrosesan, dapat disimpan di ruang penyimpanan 
sementara yang tertutup, terjaga kebersihannya dan tidak dicampur dengan bahan lain yang berisiko dapat 
mencemari.  
 
 
 
 
4. Higiene Personel  
a. pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus yang dilengkapi dengan 
alat pelindung diri serta menjaga kebersihannya.  
b. pekerja yang menangani langsung produk harus sehat dan tidak memiliki luka terbuka.  
c. pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan 
ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya . 
d. pekerja mencuci tangan sebelum dan sesudah menangani sarang burung walet.  - 2718 - 
e. pekerja yang kontak dengan bahan tercemar harus mencuci tangan dengan sabun.  
f. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada tempat yang mudah terlihat.  
g. pekerja yang menangani langsung  produk tidak diperbolehkan mengenakan cincin, gelang, kalung dan jam 
tangan.  
h. selama bekerja, pekerja dilarang makan, merokok dan meludah.  
i. pekerja tidak diperbolehkan bersin dan batuk langsung ke arah produk.  
 
5. Higiene Sanitasi  
a. peralatan yang digunakan harus segera dibersihkan setelah digunakan.  
b. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus tetap dirawat baik dan disimpan secara baik jika 
tidak digunakan.  
c. bahan pembersih dan disinfektan disimpan pada tempat khusus dan tidak dicamp ur dengan sarang burung 
walet.  
d. bahan pembersih, disinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor), 
berpenutup, dan harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi dan petunjuk cara 
pemakaian.  
e. bahan kim ia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan.  
f. memiliki program pengendalian rodensia dan/atau binatang pengganggu lainya. Program tersebut mencakup 
pola program pengawasan dan pemantauan yang efektif.  
g. sampah dan limbah ditangani deng an baik.  - 2719 - 
 
T. Rantai Produksi Pada Usaha pengumpulan sarang burung wallet  
 
1. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan  
a. bangunan secara umum harus bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
b. memiliki ruang (working space) yang cukup dan leluasa  untuk bekerja.  
c. dinding mudah dibersihkan dan didisinfeksi, tidak mudah mengelupas, serta mempunyai insulator yang baik.  
d. lantai tidak licin serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi.  
e. langit -langit didesain agar tidak t erjadi akumulasi kotoran, terbuat dari bahan yang kedap air dan tidak mudah 
mengelupas.  
f. memiliki ruang khusus untuk penyimpanan produk.  
g. memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, sanitiser, pengering tangan, tempat sampah 
tertutup, dan pe tunjuk untuk mencuci tangan.  
h. memiliki sumber listrik yang memadai.  
i. bangunan  dilengkapi  dengan  toilet  yang selalu terjaga kebersihan dan sanitasinya.  
j. pintu  toilet  tidak  berhubungan langsung dengan ruang penyimpanan.  
k. sistem sirkulasi udara di ruang penanganan produk baik.  
l. gudang atau ruang penyimpanan didesain untuk memiliki temperatur dan kelembaban ruangan yang sesuai.  
m. penerangan dalam ruangan intensitasnya memadai untuk pemeriksaan.  - 2720 - 
n. lampu harus memiliki pelindung dan mudah dibersihkan.  
 
2. Penanganan  Produk  
a. produk berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner.  
b. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) penanganan produk yang terdokumentasi.  
c. sarang burung walet yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu First In First Out (FIFO).  
d. penanganan sarang burung walet pada setiap tahap dilakukan secara higienis.  
e. wadah dan kemasan produk berasal dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk dan mampu 
mencegah terjadinya kontaminasi pada produk.  
f. penyimpanan sar ang burung walet harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, 
kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai.  
g. pembersihan peralatan menggunakan bahan yang aman untuk pangan (food grade).  
h. alat angkut yang digunakan harus tertutup dan dalam kondisi yang bersih.  
3. Higiene Personel  
a. pekerja harus senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapanya.  
b. Pekerja yang  menangani  langsung  produk harus sehat dan/atau tidak memiliki luka terbuka.  
c. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.  
d. pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan 
ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan m elanjutkan pekerjaannya.  
e. pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan sanitiser setelah menangani - 2721 - 
produk, menggunakan toilet dan kontak dengan bahan tercemar.  
f. selama bekerja, pekerja dilarang makan, merokok dan meludah.  
g. pekerja tida k diperbolehkan bersin dan batuk langsung ke arah produk  
 
4. Higiene Sanitasi  
a. bangunan, fasilitas, dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, bersih, dan senantiasa terpelihara 
kebersihannya.  
b. semua ruangan harus dijaga agar tetap bersih, bebas debu/kotoran, kering, dan terawat.  
c. ruangan harus mempunyai jadwal pembersihan yang teratur dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.  
d. peralatan yang digunakan harus segera dibersihan setelah digunakan.  
e. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih  harus tetap dirawat baik dan disimpan secara baik jika 
tidak digunakan.  
f. bahan pembersih, disinfektan, dan bahan kimia termasuk bahan kimia untuk pengendalian serangga dan 
rodensia yang digunakan harus memenuhi persyaratan.  
g. bahan pembersih, disinfektan/san itiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor), 
berpenutup, dan harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi dan petunjuk cara 
pemakaian.  
h. harus memiliki dan melaksanakan program pengawasan higiene sanitasi.  
i. memiliki program pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya.    Programtersebut 
mencakup pola program pengawasan dan pemantauan yang efektif.  - 2722 - 
j. sampah dan limbah ditangani dengan baik  
5 Persyaratan 
Sarana  1) Setiap unit usaha produk hewan yang mengajukan NKV harus memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi 
persyaratan higiene dan sanitasi antara lain:  
a) Persyaratan Lokasi;  
b) Persyaratan sarana pendukung;  
c) Persyaratan Tata Letak, Disain dan Konstruksi;  
d) Persyaratan Peralatan  
2) Persyara tan Lokasi diantaranya:  
a) Memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang Daerah (RDTRD) sesuai 
jenis unit usaha;  
b) tidak berada di daerah rawan banjir, rawan longsor, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya;  
c) tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan.  
3) Persyaratan sarana Pendukung diantaranya:  
a) akses jalan yang baik;  
b) sumber air yang memenuhi persyaratan;  
c) sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus;  
d) fasilitas penanganan limbah padat dan cair. 
4) Persyaratan Tata Letak, Disain dan Konstruksi meliputi persyaratan:  
a) Tata letak bangunan  - 2723 - 
b) Disain bangunan  
c) Konstruksi bangunan  
5) Persyaratan peralatan meliputi:  
a) Persyaratan peralatan minimal yang harus dimiliki;  
b) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah 
dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat;  
c)      Sarana kebersihan dan cuci tangan.  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
 
Pejabat Otoritas Veteriner provinsi memberikan Nomor Kontrol Veteriner berdasarkan analisis dari hasil Penilaian 
Keseusian yang dilakukan oleh Tim Auditor NKV Provinsi. Penilaian kesesuaian penerapan persyaratan teknis di unit 
usaha produk hewan melalui au dit yang dilakukan oleh Auditor NKV.  
 
1) Auditor NKV  
a) Tim Auditor NKV provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan persyaratan sebagai berikut:  
1. Merupakan dokter hewan berstatus Aparatur Sipil Negara;  
2. Ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang;  
3. Memiliki sertifikat pelatihan Auditor NKV; dan  
4. bertugas pada unit kerja yang menyelenggarakan fungsi kesehatan hewan dan/atau kesehatan masyarakat 
veteriner.  - 2724 - 
b) Sertifikat pelatihan Auditor NKV diperoleh setelah dinyatakan lulus pelatihan auditor N KV yang 
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Direktorat Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan Bersama DInas Propinsi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Pengangkatan sebagai Auditor NKV dalam bentuk keputusan gubernur dengan format :  
 
KOP 
 
KEPUTUSAN GUBERNUR (PROVINSI)  
NOMOR  
TENTANG  - 2725 - 
PENGANGKATAN SEBAGAI AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
GUBERNUR (PROVINSI),  
 
Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka penilaian persyaratan teknis Nomor Kontrol Veteriner yang objektif 
dan akuntable perlu mengangkat Auditor Nomor Kontrol Veteriner yang telah memenuhi 
persyaratan;  
  b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta 
untuk melaksanakan ketentuan Pasal .. Peraturan Ment eri Pertanian Nomor .. Tahun …. 
tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner, perlu menetapkan Keputusan Gubernur 
tentang Pengangkatan Sebagai Auditor Nomor Kontrol Veteriner;  
 
Mengingat  :   a.  Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kese hatan Hewan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 18 
Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia - 2726 - 
Nomor 5619);  
b. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 N omor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N egara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 6019);  
d. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan 
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 -2019;  
e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 
(Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
f. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);  
g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi 
dan T ata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 1243);  - 2727 - 
h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ../Permentan/ ……/../…. tentang Sertifikasi Nomor 
Kontrol Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun …. Nomor ….);  
 
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan :  
 
KESATU  :  Mengangkat nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Auditor Nomor Kontrol Veteriner.  
 
KEDUA  :  Dalam hal Auditor Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU, 
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  
 
KETIGA  :  Auditor Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, 
melaksanakan tugas pada unit kerja yang menyelenggarakan fungsi kesehatan hewan 
dan/atau kesehatan masyarakat veteriner.  
 
KEEMPAT  :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
 
 - 2728 - 
Ditetapkan di ..................  
pada tanggal  
 
 
  GUBERNUR (PROVINSI),  
 
 
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:  
1. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan  
2. Kepala dinas provinsi seluruh Indonesia yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan  
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR (PROVINSI) TENTANG PENGANGKATAN AUDITOR NOMOR KONTROL 
VETERINER  
NOMOR   : 
TANGGAL  : 
 
AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER  
 
1. ……  
2. ...... 
3. ...... - 2729 - 
4. ...... 
5. ......, dst  
 
Ditetapkan di .................  
pada tanggal  
 
GUBERNUR (PROVINSI),  
 
 
 
……………………………  
 
 
d) Auditor NKV yang telah ditetapkan mempunyai tugas antara lain; 
1. melaksanakan Audit terhadap penerapan persyaratan teknis di Unit Usaha; dan  
2. melaksanakan Surveilans di Unit Usaha yang telah memperoleh Nomor Kontrol Veteriner.  
3. Auditor NKV dalam melaksanakan tugasnya harus menunjukkan surat tugas dan tanda pengenal Auditor 
NKV.  
e) Auditor NKV diberhentikan jika yang bersangkutan:  
1. berhenti atau diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara, apabila yang bersangkutan:  - 2730 - 
a. mencapai batas usia pensiun;  
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;  
c. meninggal dunia;  
d. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai auditor NKV; 
atau 
e. melanggar kode etik kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
2. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang;  
3. melakukan sertifikasi tidak sesuai dengan  prosedur; atau  
4. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.  
f) Pemberhentian sebagai Auditor NKV pada Dinas Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Kepala Dinas 
Daerah Provinsi atau Direktur Jenderal;  
g) Usulan pemberhentian Auditor NKV harus disertai alasan sebagaimana pada butir 5.  
h) Pemberhentian sebagai Auditor NKV dalam bentuk keputusan gubernur.  
2)  Pelaksanaan dan Hasil Audit  
a) Pelaksanaan audit dilakukan dalam rangka penilaian kesesuaian penerapan persyaratan  teknis di unit usaha 
produk hewan berdasarkan surat penugasan dari Kepala Dinas Daerah Provinsi.  
b) Dalam melaksanakan audit, Tim Auditor harus memiliki keanggotaan berjumlah ganjil, paling sedikit terdiri 
dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) anggota.  
c) Penil aian kesesuaian dilakukan oleh Tim Auditor dengan memperhatikan:  
1. Data Umum Unit Usaha Produk Hewan  - 2731 - 
2. Data Khusus Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan; dan  
3. Pemeriksaan kelayakan dasar penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan.  
d) Pemeriksaan Kelayakan Dasar penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan dilakukan dengan 
menilai aspek -aspek yang diantaranya terdiri dari:  
1. Praktek Veteriner yang baik;  
2. Aspek Biosecurity;  
3. Kesejahteraan Hewan;  
4. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan;  
5. Penanganan Produk;  
6. Higiene Personil;  
7. Higiene Sanitasi;  
8. Pengujian Laboratorium  
 
e) Audit terhadap persyaratan teknis dilakukan dengan mengacu kepada lembar pemeriksaan kelayakan dasar 
sebagaimana berikut :  
1. KELAYAKAN DAFTAR AUDIT DASAR  
UNIT USAHA RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA (RPH -R) 
 
Aspek yang dinilai  M
N M
Y O
K KE
T - 2732 - 
1. Praktik Veteriner yang Baik ( Good Veterinary Practices ) 
1. Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem  
1.1. Pemeriksaan antemortem tidak dilakukan 
secara teratur  
1.2. Pemeriksaanantemortem tidak terdokumentasi 
dengan baik  
1.3. Pemeriksaan postmortem tidak dilakukan 
secara teratur  
1.4. Pemeriksaan postmortem tidak 
terdokumentasi dengan baik   
 
X 
 
 
X  
X 
 
 
X 
 
   
2. Biosekuriti  
2. Setiap hewan yang datang tidak disertai dengan 
Sertifikat Veteriner atau Surat KET Kesehatan 
Hewan (SKKH)   X 
  
3. Hewan yang baru datang disatukan dengan hewan 
yang sudah ada di kandang penampungan  X  
  
3. Kesejahteraan Hewan      
4. Penerimaan Hewan  
4.1. Fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai,  
  
X   
 - 2733 - 
pagar pembatas) tidak ada  
4.2. Fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, 
pagar pembatas) ada  dalam keadaan rusak, 
atau rampa curam (melebihi 30°)  
4.3. Kandang penampungan sementara dibuat dari 
bahan yang da pat menyebabkan hewan 
cidera/terluka  
4.4. Terdapat kerusakan fasilitas kandang 
penampungan yang dapat menyebabkan 
hewan cidera/terluka  
4.5. Hewan ditempatkan dalam kandang 
penampungan terlalu padat (kepadatan 2.5 –4 
m2 per ekor untuk kandang dengan atap 
tertutup se mua, dan kepadatan 5 –9 m2 per 
ekor untuk kandang dengan atap tertutup 
sebagian)  
4.6. Lantai kandang penampungan dalam keadaan 
terlalu kotor, berlubang dan licin   
X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
4. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan  - 2734 - 
5. Lokasi Unit Usaha dan Lingkungan  
5.1. Terdapat debu yang berlebihan di jalanan dan 
tempat parkir  
5.2. Tidak ada pemisahan fisik antara RPH -B, RPH -
R, dan RPH -U 
5.3. Sistem pembuangan limbah cair/saluran tidak 
baik  
X 
 
 
 
X  
 
 
X 
   
6. Tidak ada kandang isolasi untuk hewan sakit atau 
hewan yang diduga sakit  X  
  
7. Kotor dan tidak terawat  X    
8. KonstruksiBangunan Utama  
8.1. Tidak dilakukan pemisahan secara fisik antara 
ruang bersih dari ruang kotor  
8.2. Konstruksi bangunan tidak mencegah masuk 
dan bersarangnya serangga dan rodensia  
8.3. Ruang produksi berhubungan langsung dengan 
toilet/kamar mandi, tempat ganti pakaian, 
tempat tinggal, garasi dan bengkel    
X 
 
X  
 
X   
9. Langit -Langit Ruang Produksi  
9.1. Tidak bebas dari kemungkinan cat atau   
X   - 2735 - 
material lain rontok/jatuh  
9.2. Terdapat kondensasi di langit -langit atau 
langsung di atas karkas/daging tidak dikemas 
atau yang memungkinkan produk tercemar   
X 
10. Dinding Ruang Produksi  
10.1.  Dinding setinggi kurang dari 3 meter terbuat 
dari bahan yang tidak kedap air, retak, 
berlubang, bersifat toksik, tidak mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi  
10.2.  Ada bagian dinding yang memungkinkan untuk 
meletakkan/menyimpan barang/peralatan  
10.3.  Pertemuan antara dinding dan dinding tidak 
lengkung   
 
 
 
X 
 
X  
X 
 
  
11. Lantai Ruang Produksi  
11.1.  Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, retak, 
berlubang dan tidak mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
11.2.  Pertemuan antara lantai dan dinding tidak 
lengkung  
11.3.  Air tidak mengalir ke saluran pembuangan,  
 
 
X 
 
X  
X 
 
 
 
   - 2736 - 
terdapat banyak kotoran, darah, genangan air 
atau limbah cair di atas lantai  
12. Penerangan  
12.1.  Lampu di ruang produksi dan ruang 
penyimpanan tidak berpelindung  
12.2.  Intensitas cahaya di area pemeriksaan 
antemortem dan postmortem  kurang dari 540 
luks  
12.3.  Intensitas cahaya di area produksi kurang dari 
220 luks   
 
 
 
 
X  
X 
 
X 
 
   
13. Sirkulasi Udara  
13.1.  Sirkulasi udara tidak baik (pengap)  
13.2.  Udara mengalir dari daerah kotor ke daerah 
bersih   
X 
  
 
X   
14. Saluran pembuangantidak lancar dan/atau tidak 
tertutup  X  
  
15. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai   X   
16. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai   X   - 2737 - 
17. Fasilitas Foot  Dip dan Fasilitas Cuci Tangan  
17.1.  Pintu masuk ruang pengolahan tidak memiliki 
foot dip  
17.2.  Foot dip  tidak berfungsi baik (tidak berisi 
disinfektan)  
17.3.  Tidak memiliki fasilitas untuk membersihkan 
sepatu boot  
17.4.  Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi atau tidak 
tersedia air bersih, tidak dilengkapi sabun cair 
dan sanitiser serta terdapat petunjuk untuk 
mencuci tangan  
17.5.  Fasilitas cuci tangan dioperasikan dengan 
tangan  
 
  
X 
X 
X 
 
 
 
 
X  
 
 
 
 
X 
 
 
   
18. Toilet  
18.1.  Tidak tersedia toilet untuk pekerja dalam 
jumlah cukup  
18.2.  Pintu berhubungan langsung dengan ruang 
produksi   
X 
 
X 
  
 
X 
 
   - 2738 - 
18.3.  Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk 
mencuci  tangan dalam toilet  
18.4.  Tidak tersedia air bersih yang memadai, tidak 
dilengkapi sabun cair dan sanitizer  serta 
petunjuk untuk mencuci tangan  X  
 
 
19. Ruang Ganti Pakaian  
19.1.  Tidak ada  
19.2.  Tidak dipisahkan antara ruang ganti pakaian 
untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti 
pakaian untuk pekerja di daerah bersih  
19.3.  Jalur pekerja dari ruang ganti pakaian menuju 
ruang produksi melalui ruang terbuka di luar 
bangunan utama   
X 
X 
 
 
X  
  
20. Peralatan dan Wadah  
20.1.  Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, 
mudah korosif, toksik, tidak mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi  
20.2.  Peralatan yang kontak langsung dengan produk 
tidak dicuci dan disanitasi setelah digunakan 
serta disimpan di tempat yang  seharusny a   
X 
 
X   - 2739 - 
5. Penanganan Produk  
21. Penyembelihan  
21.1.  Penyembelihan tidak dilakukan oleh Juru 
Sembelih Halal yang tersertifikasi  
21.2.  Penyembelihan tidak mengikuti prosedur 
penyembelihan halal  
21.3.  Pisau yang digunakan menyembelih tidak 
cukup panjang dan tidak tajam  
21.4.  Pisau yang digunakan dalam proses 
penyembelihan tidak dijaga tetap tajam antara 
penyembelihan tiap hewan   
 
 
 
 
X 
 
X  
X 
 
X 
 
 
   
22. Penanganan Dalam Penyelesaian Penyembelihan  
22.1.  Proses penyelesaian pemotongan dilakukan 
sebelum hewan mati sempurna  
22.2.  Temperatur di ruang penanganan karkas dan 
daging lebih dari 15ºC    
X 
 
X   
23. Cap/stempel dan Label  
23.1.  Karkas ternak ruminansia tidak dicap sebagai 
hasil pemeriksaan postmortem  
23.2.  Cap/stempel tidak terbuat dari bahan yang   
X 
 
X   - 2740 - 
diperbolehkan untuk pangan   
24. Proses Penyembelihan dengan Pemingsanan (bagi 
RPH-R yang melakukan proses pemingsanan sebelum 
penyembelihan)  
24.1.  Peralatan pemingsanan tidak ditempatkan di 
posisi yang benar pada kepala hewan pada 
saat proses pemingsanan  
24.2.  Waktu antara proses pemingsanan dan proses 
penyembelihan dilakukan lebih dari 30 detik   
 
 
 
 
X  
 
X 
 
 
 
   
25. Proses Penyembelihan tanpa Pemingsanan  
25.1.  Waktu antara hewan yang  sudah direbahkan 
dan penyembelihan dilakukan lebih dari 30 
detik  
25.2.  Tidak dilakukan pemeriksaan refleks kornea 
atau pemeriksaan refleks kornea tidak 
dilakukan dengan teknik yang benar, sebelum 
dimulai proses penanganan lebih lanjut   
X 
 
 
  
 
 
X 
  
26. Transportasi/Alat angkutdaging tidak mencegah 
kontaminas   X 
  - 2741 - 
6. Higiene Personel  
27. Kesehatan pekerja yang menangani langsung produk 
tidak diperiksa minimal 1 kali setahun   X 
  
28. Pekerja yang menangani langsung produk tidak 
mencegah terkontaminasinya karkas, daging, dan 
jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik   X 
  
29. Pekerja yang menangani langsung produk tidak 
mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi  X  
  
7. Higiene Sanitasi  
30. Penanganan Limbah dan Kotoran  
30.1.  Limbah dan kotoran  tidak ditangani dengan 
baik  
30.2.  Fasilitas pembuangan sampah/kotoran  dalam 
ruang produksi tidak tertutup   
 
X 
  
X 
   
31. Tidak memiliki Standard Operating Procedures (SOP) 
pembersihan dan disinfeksi  X 
  
  
32. Program Pengendalian Serangga, Rodensia dan/atau 
Binatang Pengganggu Lainnya  
32.1.  Tidak memiliki program tertulis dalam  
 
X  
 
   - 2742 - 
pengendalian serangga, rodensia dan/atau 
binatang pengganggu lainnya  
32.2.  Pengendalian serangga, rodensia dan/atau 
binatang pengganggu lainnya di ruang 
produksi tidak dilakukan secara efektif   
 
X 
33. Bahan -Bahan Kimia  
33.1.  Bahan kimia dan sanitiser tidak diberi label 
dan tidak disimpan pada ruang khusus dan 
terpisah dengan ruang yang lain  
33.2.  Penggunaan bahan kimia dan sanitiser 
yangtidak diizinkan dan tidak sesuai dengan 
persyaratan    
X 
 
 
X   
8. Pengujian oleh Pihak Eksternak Terakreditasi  
34. Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap 
produk akhir di laboratorium minimal 1 kali setahun  X  
  
35. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersihdi 
laboratorium minimal 1 kali setahun   X  
 
36. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat 
efektifitas program sanitasi di laboratorium  X   
 - 2743 - 
37. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kali setahun   X   
KET :   
MN = Penyimpangan Minor  
MY = Penyimpangan Mayor  
OK = Tidak ada Penyimpangan  
 
 
 
 
 
 
 
 
Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Unit Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH -R) 
 
1.   Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor  38 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  37 Penyimpangan  - 2744 - 
2.    Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingk
at Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  Kriteria Penilaian  
I ≤8 ≤4 Jumlah penyimpangan 
maksimal 12,  
mayor maksimal 4  
II ≤13 ≤10 Jumlah penyimpangan 
maksimal 23, mayor maksimal 
10 
III  ≤19 Jumlah penyimpangan 
maksimal 37  
3.    KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat baik (kualifikasi ekspor)  
b. Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
2. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR  
UNIT USAHA RUMAH POTONG HEWAN UNGGAS (RPH -U) 
 - 2745 - 
Aspek yang dinilai  M
N MY OK KET 
1. Praktik Veteriner yang Baik ( Good Veterinary Practices ) 
1. Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem  
1.1. Pemeriksaan antemortem tidak dilakukan 
secara teratur  
1.2. Pemeriksaan antemortem tidak 
terdokumentasi dengan baik  
1.3. Pemeriksaan postmortem tidak dilakukan 
secara teratur  
1.4. Pemeriksaan postmortem tidak 
terdokumentasi dengan baik  
  
 
X 
 
X  
X 
 
X 
 
  
2. Tidak ada perlakuan khususyang menjamin hewan 
sakit/hewan yang diduga sakit/hewan mati masuk ke 
dalam rantai pangan  X    
2. Biosekuriti  - 2746 - 
3. Setiap hewan yang datang tidak disertai dengan 
Sertifikat Veteriner atau Surat KET Kesehatan Hewan 
(SKKH)   X   
4. Keranjang unggas hidup dan permukaan alat  
transportasi unggasyang kontak dengan keranjang 
unggas hidup tidak dicuci atau dibersihkan sebelum 
keluar dari RPH -U  X   
3. Kesejahteraan Hewan  
5. Sebelum penyembelihan unggas tidak diistirahatkan 
kurang dari 30 menit  X    
6. Blower atau kipas angin di area peristirahatan unggas 
tidak tersedia dan tidak memadai atau tidak 
difungsikan dengan baik saat unggas diistirahatkan  X    
7. Ditemukan memar pada karkas lebih dari 5% dari 
jumlah pemotongan   X   
4. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan  
8. Lokasi Unit Usaha dan Lingkungan  
8.1. Terdapat debu dan sampah yang berlebihan di 
jalanan dan tempat parkir   
X 
  
 
   - 2747 - 
8.2. Tidak ada pemisahan fisik antara RPH -B, RPH -R, 
dan RPH -U 
8.3. Sistem pembuangan limbah cair/saluran tidak 
baik  
X X 
 
9. Kotor dan tidak terawat  X    
10. Konstruksi Bangunan Utama  
10.1.  Tidak dilakukan pemisahan secara fisik antara 
ruang bersih dari ruang kotor  
10.2.  Konstruksi bangunan tidak mencegah masuk 
dan bersarangnya serangga dan rodensia  
10.3.  Ruang produksi berhubungan langsung dengan 
toilet/kamar mandi, tempat ganti pakaian, 
tempat tinggal, garasi dan bengkel   
 
 
 
 
 
 
  
X 
 
X  
 
X   
11. Langit -langitRuang Produksi  
11.1.  Tidak bebas dari kemungkinan catatau material 
lain rontok/jatuh  
11.2.  Terdapat kondensasi di langit -langit atau 
langsung di atas karkas/daging tidak dikemas 
atau yang memungkinkan produk tercemar   
 
 
 
 
  
X 
 
X   
12. Dinding Ruang Produksi      - 2748 - 
12.1.  Dinding pada ruang kotor setinggi kurang dari 3 
meter terbuat dari bahan yang tidak kedap air  
12.2.  Dinding pada ruang produksiterbuat dari bahan 
yang tidak kedap air, retak, berlubang, bersifat 
toksik, tidak mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
12.3.  Ada bagian dinding yang memungkinkan untuk 
meletakkan/ menyimpan barang/peralatan  
12.4.  Pertemuan antara dinding dan  dinding tidak 
lengkung   
 
 
 
 
X 
 
X X 
 
X 
 
 
 
 
 
13. Lantai Ruang Produksi  
13.1.  Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, retak, 
berlubang dan tidak mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
13.2.  Pertemuan antara lantai dan dinding tidak 
lengkung  
13.3.  Air tidak mengalir ke saluran pembuangan, 
terdapat banyak kotoran, darah, genangan air 
atau limbah cair di atas lantai   
 
 
 
X 
 
  
X 
 
X 
 
 
   - 2749 - 
14. Penerangan  
14.1.  Lampu di ruang produksi dan ruang 
penyimpanan tidak berpelindung  
14.2.  Intensitas cahaya di area pemeriksaan 
antemortem dan postmortem  kurang dari 540 
luks  
14.3.  Intensitas cahaya di area produksi kurang dari 
220 luks   
 
 
 
 
X  
X 
 
X 
 
   
15. Sirkulasi Udara Di Ruang Produksi  
15.1.  Sirkulasi udara tidak baik (pengap)  
15.2.  Udara mengalir dari daerah kotor ke daerah 
bersih  
15.3.  Terjadi akumulasi  kotoran atau kondensasi di 
ruang proses pengolahan dan penyimpanan 
produk   
X 
 
X 
  
 
X   
16. Saluran pembuangantidak lancar dan/atau tidak 
tertutup  X    
17. Pasokan Air Bersih dan Es  
17.1.  Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai  
17.2.  Es yang digunakan tidak terbuat dari air bersih    
X 
X   - 2750 - 
17.3.  Es yang bersentuhan dengan produk tidak 
ditangani dengan baik (misalkan wadah atau 
alas kotor)  X 
 
18. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai untuk 
operasional RPH -U  X   
19. Ruang Ganti Pakaian  
19.1.  Tidak ada  
19.2.  Tidak dipisahkan antara ruang ganti pakaian 
untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti 
pakaian untuk pekerja di daerah bersih  
19.3.  Jalur pekerja dari ruang ganti pakaian menuju 
ruang produksi melalui ruang terbuka di luar 
bangunan utama   
X 
X 
 
 
X    
20. Fasilitas Foot Dip  dan Cuci Tangan  
20.1.  Pintu masuk ruang produksi tidak memiliki foot 
dip 
20.2.  Foot dip tidak berfungsi baik (tidak berisi 
disinfektan)  
20.3.  Tidak memiliki fasilitas untuk membersihkan  
sepatu boot   
X 
X 
X 
 
 
X  
 
 
 
X 
 
   - 2751 - 
20.4.  Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi atau tidak 
dilengkapi sabun cair, sanitizer dan petunjuk 
untuk mencuci tangan  
20.5.  Fasilitas cuci tangan dioperasikan dengan 
tangan  
21. Toilet  
21.1.  Tidak tersedia toilet untuk pekerja dalam 
jumlah cukup  
21.2.  Pintu berhubungan langsung dengan ruang 
produksi  
21.3.  Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk mencuci  
tangan dalam toilet  
21.4.  Tidak tersedia air bersih yang memadai, tidak 
dilengkapi sabun cair dan sanitizer  serta 
petunjuk untuk mencuci tangan   
X 
 
X 
 
X  
 
  
 
X 
 
 
 
 
   
22. Peralatan dan Wadah  
22.1.  Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah 
korosif, toksik, tidak mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
22.2.  Peralatan yang kontak langsung dengan produk  
 
 
 
  
X 
 
X   - 2752 - 
tidak dicuci dan disanitasi setelah digunakan 
serta disimpan di tempat yang  seharusnya  
22.3.  Peralatan yang tidak kontak langsung dengan 
produk tidak dicuci dan disanitasi setelah 
digunakan serta tidak disimpan di tempat yang  
seharusnya   
X 
 
 
5. Penanganan Produk  
23. Penyembelihan  
23.1.  Penyembelihan tidak dilakukan oleh Juru 
Sembelih Halal yang tersertifikasi  
23.2.  Penyembelihan tidak mengikuti prosedur 
penyembelihan halal  
23.3.  Pisau yang digunakan dalam proses 
penyembelihan tidak dijaga tetap tajam antara 
penyembelihan tiap hewan   
X 
 
 
 
X  
 
 
X 
 
 
   
24. Penanganan Dalam Penyelesaian Penyembelihan  
24.1.  Proses penyelesaian pemotongan dilakukan 
sebelum hewan mati sempurna  
24.2.  Temperatur di ruang penanganan karkas dan 
daging lebih dari 15ºC   
 
 
X 
  
X 
 
 
   - 2753 - 
25. Label  
25.1.  Produk yang dihasilkan tidak disertai label pada 
kemasannya  
25.2.  Label tidak memuat informasi untuk 
ketelusuran    
X 
 
X   
26. Tidak memiliki fasilitas pembekuan cepat ( blast 
freezer ) X    
27. Ruangan blast freezer  dan cold storage tidak 
dilengkapi dengan display termometer yang mudah 
dilihat  X    
28. Tidak dilakukan pencatatan  monitoring temperatur 
secara teratur  X    
29. Penyimpanan Produk Akhir  
29.1.  Tidak memiliki gudang pendingin ( cold storage ) 
untuk menyimpan produk dingin atau produk 
beku  
29.2.  Tidak dilakukan pemisahan antara produk 
akhir dari produk/bahan lain dalam gudang 
pendingin  
29.3.  Tidak dilakukan pengecekan temperatur gudang  
X  
 
 
X 
 
X    - 2754 - 
pendinginsecara teratur selama penyimpanan 
produk akhir  
30. Proses Penyembelihan dengan Pemingsanan (bagi 
RPH-U yang Melakukan Proses Pemingsanan Sebelum 
Penyembelihan)  
30.1.  Fasilitas  pemingsanan tidak dilengkapi dengan 
indikator tegangan listrik  
30.2.  Fasilitas pemingsanan tidak dipantau secara 
berkala   
 
 
 
X  
 
X 
 
   
31. Waktu penirisan darah kurang dari 3 menit   X   
32. Transportasi/Alat angkut daging tidak mencegah 
kontaminasi   X   
6. Higiene Personel  
33. Kesehatan pekerja yang menangani langsung produk 
tidak diperiksa minimal 1 kali setahun   X   
34. Pekerja yang menangani langsung produk tidak 
mencegah terkontaminasinya karkas, daging, dan 
jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik   X   
35. Pekerja yang menangani langsung produk tidak X    - 2755 - 
mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi  
7. Higiene dan Sanitasi  
36. Penanganan Limbah dan Kotoran  
36.1.  Limbah dan kotoran  tidak ditangani dengan 
baik  
36.2.  Fasilitas pembuangan sampah/kotoran  dalam 
ruang produksi tidak tertutup   
 
X 
  
X 
 
   
37. Program Pengendalian Serangga, Rodensia dan/atau 
Binatang Pengganggu Lainnya  
37.1.  Tidak memiliki program tertulis dalam 
pengendalian serangga, rodensia dan/atau 
binatang pengganggu lainnya  
37.2.  Pengendalian serangga, rodensia dan/atau 
binatang pengganggu lainnya di lingkungan 
produksi tidak dilakukan secara efektif   
 
X  
 
 
 
 
X   
38. Program Pembersihan dan Disinfeksi  
38.1.  Tidak memiliki Standard Operasional Prosedur 
(SOP) pembersihan dan disinfeksi  
38.2.  Metode pembersihan dan disinfeksi tidak efektif   
X 
 
X    - 2756 - 
39. Bahan -Bahan Kimia  
39.1.  Bahan kimia dan sanitizer tidak diberi label dan 
tidak disimpan di tempat yang seharusnya  
39.2.  Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang 
tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan 
persyaratan    
X 
 
X   
8. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi  
40. Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap 
produk akhir di laboratorium minimal 1 kali setahun  X    
41. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di 
laboratorium minimal 1 kali setahun   X   
42. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat 
efektifitas program sanitasi di laboratorium  X    
43. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kalisetahun   X   
KET :  
MN = Penyimpangan Minor  
MY = Penyimpangan Mayor  
OK = Tidak ada Penyimpangan  
 
Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  - 2757 - 
Unit Usaha Rumah Potong HewanUnggas  
 
1.   Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor  43 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  41 Penyimpangan  
2.    Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  Kriteria Penilaian  
I ≤9 
 ≤4 
 Jumlah penyimpangan 
maksimal 13,  
mayor maksimal 4  
II ≤15 
 ≤10 
 Jumlah penyimpangan 
maksimal 25,  
mayor maksimal 10  
III  ≤20 Jumlah penyimpangan 
maksimal 42  
3.    KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat Baik (Kualifikasi ekspor)  
b. Tingkat  II  Baik - 2758 - 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
 
3. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR  
UNIT USAHA RUMAH POTONG HEWAN BABI (RPH -B) 
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK KET 
I. Praktik Veteriner yang Baik ( Good Veterinary Practices ) 
1. Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem  
I.1. Pemeriksaan antemortem tidak dilakukan 
secara teratur  
I.2. Pemeriksaan antemortem tidak 
terdokumentasi dengan baik  
I.3. Pemeriksaan postmortem tidak dilakukan 
secara teratur  
I.4. Pemeriksaan postmortem tidak 
terdokumentasi dengan baik   
 
 
X 
 
 
 
X  
X 
 
 
 
X 
 
 
   
II. Biosekuriti  
2. Setiap hewan yang datang tidak disertai dengan  X   - 2759 - 
Sertifikat Veteriner atau Surat KET Kesehatan 
Hewan (SKKH)  
3. Hewan yang baru datang disatukan dengan hewan 
yang sudah ada di kandang penampungan  X  
  
III. Kesejahteraan Hewan  
4. Penerimaan Hewan  
4.1. Fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, 
pagar pembatas) tidak ada  
4.2. Fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, 
pagar pembatas) ada  dalam keadaan rusak, 
atau rampa curam (melebihi 20°)  
4.3. Kandang penampungan sementara dibuat 
dari bahan yang dapat menyebabkan hewan 
cidera/terluka atau terdapat kerusakan 
fasilitas kandang penampungan yang dapat 
menyebabkan hewan  cidera/terluka  
4.4. Hewan ditempatkan dalam kandang 
penampungan terlalu padat (kepadatan0,6 – 
0,75 m2 per ekoruntuk kandang dengan atap 
tertutup)   
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X  
X 
  - 2760 - 
4.5. Lantai kandang penampungan dalam 
keadaan terlalu kotor, berlubang dan licin  
III. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan  
5. Lokasi Unit Usaha dan Lingkungan  
5.1. Terdapat debu yang berlebihan di jalanan 
dan tempat parkir  
5.2. Tidak ada pemisahan fisik antara RPH -B, 
RPH-R, dan RPH -U 
5.3. Sistem pembuangan limbah cair/saluran 
tidak baik   
X 
 
 
 
X  
 
 
X 
 
   
6. Tidak ada kandang isolasi untuk hewan sakit atau 
hewan yang diduga sakit  X   
 
7. Kotor dan tidak terawat  X    
8. KonstruksiBangunan Utama  
8.1. Tidak dilakukan pemisahan secara fisik 
antara ruang bersih dari ruang kotor  
8.2. Konstruksi bangunan tidak mencegah 
masuk dan bersarangnya serangga, rodensia 
dan binatang pengganggu lainnya   
 
 
 
 
  
X 
 
X  
 
  
 - 2761 - 
8.3. Ruang produksi berhubungan langsung 
dengan toilet/kamar mandi, tempat tinggal, 
garasi dan bengkel   
 
 X 
9. Langit -langit Ruang Produksi  
9.1. Tidak bebas dari kemungkinan cat atau 
material lain rontok/jatuh  
9.2. Terdapat kondensasi di langit -langit atau 
langsung di atas karkas/daging tidak 
dikemas atau yang memungkinkan produk 
tercemar   
 
 
 
 
  
X 
 
X  
 
10. Dinding Ruang Produksi  
10.1.  Dinding setinggi kurang dari 3 meter terbuat 
dari bahan yang tidak kedap air, retak, 
berlubang, bersifat toksik, tidak mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi  
10.2.  Ada bagian dinding yang memungkinkan 
untuk meletakkan/menyimpan 
barang/peralatan  
10.3.  Pertemuan antara di nding dan dinding tidak 
lengkung   
 
 
 
X 
 
X  
X 
 
 
 
 
  
 - 2762 - 
11. Lantai Ruang Produksi  
11.1.  Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, 
retak, berlubang dan tidak mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi  
11.2.  Pertemuan antara lantai dan dinding tidak 
lengkung  
11.3.  Air tidak mengalir ke saluran pembuangan, 
terdapat banyak kotoran, darah, genangan 
air atau limbah cair di atas lantai   
 
 
 
X 
X 
 
  
X 
 
 
 
 
 
  
 
12. Penerangan  
12.1.  Lampu di ruang produksi dan ruang 
penyimpanan tidak berpelindung  
12.2.  Intensitas cahaya di area pemeriksaan 
antemortem dan postmortem  kurang dari 
540 luks  
12.3.  Intensitas cahaya di area produksi kurang 
dari 220 luks   
 
 
 
 
X 
  
X 
 
X 
  
 
13. Sirkulasi Udara  
13.1.  Sirkulasi udara tidak baik (pengap)  
13.2.  Udara mengalir dari daerah kotor ke daerah  
X 
  
 
X  
 - 2763 - 
bersih  
14. Saluran pembuangantidak lancar dan/atau tidak 
tertutup  X   
 
15. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai   X   
16. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai   X   
17. Fasilitas Foot Dip  dan Cuci Tangan  
17.1.  Pintu masuk ruang pengolahan tidak 
memiliki foot dip  
17.2.  Foot dip  tidak berfungsi baik (tidak berisi 
disinfektan)  
17.3.  Tidak memiliki fasilitas untuk membersihkan 
sepatu boot  
17.4.  Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi atau 
tidak dilengkapi sabun cair, sanitizerdan 
petunjuk untuk mencuci tangan  
17.5.  Fasilitas cuci tangan dioperasikan dengan 
tangan   
X 
X 
X 
 
 
 
 
X  
 
 
 
 
X 
 
 
  
 
18. Toilet  
18.1.  Tidak tersedia toilet untuk pekerja dalam  
X  
  
 - 2764 - 
jumlah cukup  
18.2.  Pintu berhubungan langsung dengan ruang 
produksi  
18.3.  Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk 
mencuci  tangan, sabun cair dan sanitiser   
 
X 
  
X 
 
 
 
 
19. Ruang Ganti Pakaian  
19.1.  Tidak ada  
19.2.  Tidak dipisahkan antara ruang ganti pakaian 
untuk pekerja di daerah kotor dari ruang 
ganti pakaian untuk pekerja di daerah bersih  
19.3.  Jalur pekerja dari ruang ganti pakaian 
menuju ruang produksi melalui ruang 
terbuka di luar bangunan utama   
X 
X 
 
 
X   
 
20. Peralatan dan Wadah  
20.1.  Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, 
mudah korosif, toksik, tidak mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi  
20.2.  Peralatan dan wadahyangkontak langsung 
dengan produk tidak dicuci dan disanitasi  
 
 
 
 
  
X 
 
 
X  
 - 2765 - 
setelah digunakan serta disimpan di tempat 
yang  s eharusnya.   
IV. Penanganan Produk  
21. Penyembelihan  
21.1.  Alat/Pisau yang digunakan 
untukmenyembelih atau mematikan tidak 
cukup panjang dan tidak tajam  
21.2.  Alat/Pisau yang digunakan dalam proses 
penyembelihan atau mematikan tidak dijaga 
tetap tajam antara penyembelihan tiap 
hewan   
X 
 
 
X   
 
22. Penanganan Dalam Penyelesaian Penyembelihan  
22.1.  Proses penyelesaian pemotongan 
dilakukan sebelum hewan mati sempurna  
22.2.  Tidak tersediafasilitas air panas untuk 
membersihkan rambut  
22.3.  Temperatur di ruang penanganan karkas 
dan daging lebih dari 15ºC   
 
 
X 
 
  
X 
 
 
 
X  
 
23. Cap/stempel dan Label  
23.1.  Karkas tidak dicap sebagai hasil pemeriksaan   
X  
 - 2766 - 
postmortem  
23.2.  Cap/stempel tidak terbuat dari bahan yang 
diperbolehkan untuk pangan   
X 
 
24. Proses Penyembelihan dengan Pemingsanan (bagi 
RPH-B yang Melakukan Proses Pemingsanan 
Sebelum Penyembelihan)  
24.1.  Peralatan pemingsanan tidak ditempatkan 
di posisi yang benar pada kepala hewan pada 
saat proses pemingsanan  
24.2.  Waktu antara proses pemingsanan dan 
proses penyembelihan dilakukan lebih dari 30 
detik   
 
 
 
 
 
X  
 
 
X 
 
 
 
  
 
25. Proses Penyembelihan tanpa Pemingsanan  
25.1.  Waktu antara hewan yang  sudah 
direbahkan dan penyembelihan dilakukan 
lebih dari 30 detik  
25.2.  Tidak dilakukan pemeriksaan refleks 
kornea atau pemeriksaan refleks kornea tidak 
dilakukan dengan teknik yang benar, sebelum 
dimulai proses penanganan lebih lanjut   
X 
 
 
  
 
 
X  
 - 2767 - 
26. Transportasi/Alat angkut daging tidak mencegah 
kontaminasi   X  
 
V. Higiene Personel  
27. Kesehatan pekerja yang menangani langsung 
produk tidak diperiksa minimal 1 kali setahun   X  
 
28. Pekerja yang menangani langsung produk tidak 
mencegah terkontaminasinya karkas, daging, dan 
jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau 
fisik  X  
 
29. Pekerja yang menangani langsung produk tidak 
mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi  X   
 
VI. Higiene dan Sanitasi  
30. Penanganan Limbah dan Kotoran  
30.1.  Limbah dan kotoran  tidak ditangani dengan 
baik  
30.2.  Fasilitas pembuangan sampah/kotoran  
dalam ruang proses tidak tertutup   
 
X  
X 
 
  
 
31. Tidak memiliki Standard Operating Procedures  
(SOP) pembersihan dan disinfeksi  X   
 - 2768 - 
32. Program Pengendalian Serangga, Rodensia 
dan/atau Binatang Pengganggu Lainnya  
32.1.  Tidak memiliki program tertulis dalam 
pengendalian serangga, rodensia dan 
binatang pengganggu lainnya  
32.2.  Pengendalian serangga, rodensia dan/atau 
binatang pengganggu lainnya di ruang 
produksi tidak dilakukan secara efektif   
 
X  
 
 
 
X  
 
33. Bahan -Bahan Kimia  
33.1.  Bahan kimia dan/atau sanitizer tidak diberi 
label dan tidak disimpan pada ruang khusus 
dan terpisah dengan ruang yang lain  
33.2.  Penggunaan bahan kimia dan sanitizer 
yangtidak diizinkan dan tidak sesuai dengan 
persyaratan    
X 
 
 
X  
 
VII. Pengujianoleh Pihak Eksternal Terakreditasi  
34. Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap 
produk akhir di laboratorium minimal 1 kali 
setahun  X   
 - 2769 - 
35. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di 
laboratorium minimal 1 kali setahun   X  
 
36. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat 
efektifitas program sanitasi di laboratorium  X   
 
37. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kalisetahun   X   
KET :  
MN = Penyimpangan Minor  
MY = Penyimpangan Mayor  
OK = Tidak ada Penyimpangan  
 
 
 
 
Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
pada Unit Usaha Rumah Potong Hewan Babi (RPH -B) 
 
1.   Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor  37 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  35 Penyimpangan  - 2770 - 
2.    Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  Kriteria Penilaian  
I ≤7 ≤3 Jumlah penyimpangan  
maksimal 10,  
mayor maksimal 3  
II ≤11 ≤8 Jumlah penyimpangan  
maksimal 19, mayor maksimal 8  
III  ≤16 Jumlah penyimpangan  
maksimal 36  
3.    KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat Baik (kualifikasi ekspor)  
b. Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
 
4. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR  
UNIT USAHA BUDIDAYA UNGGAS PETELUR  
 - 2771 - 
Aspek yang dinilai  MN MY OK KET 
I. PraktikVeteriner yang Baik ( Good Veterinary Practices ) 
1. Pemberian obat keras (seperti antibiotik) untuk 
unggas dan obat bebas terbatas (seperti 
disinfektan) tidak sesuai ketentuan dan aturan 
dan/atau tidak dibawah pengawasan dokter 
hewan   X   
2. Tidak dilakukan pencatatan rekaman program 
vaksinasi dan pengobatan dengan antibiotik  X    
II. Biosekuriti  
3. Area peternakan dan pintu masuk ke area 
peternakan tidak dapat mencegah atau 
mengendalikan masuknya orang yang tidak 
berkepentingan, hewan lain dan/atau barang -
barang yang dapat membawa agen penyakit   X   
4. Tidak tersedia fasilitas untuk pemusnahan 
bangkai hewan   X   
III. Kesejahteraan Hewan  
5. Konstruksi dan desain kandang dapat menyakiti, X    - 2772 - 
melukai, menyebabkan hewan stress, dan/atau 
tidak melindungi hewan dari predator dan hewan 
pengganggu  
6. Kandang dibuat dari bahan/material yang dapat 
melukai hewan dan berbahaya bagi kesehatan 
hewan.  X    
IV. Bangunan, FasilitasdanPeralatan  
7. Bangunan, fasilitas dan peralatan kotor dan tidak 
terawat dengan baik  X    
8. Pintu masuk ke peternakan tidak dilengkapi 
fasilitas desinfeksi   X   
9. Tidak tersedia fasilitas cuci tangan yang berfungsi 
dengan baik dilengkapi dengan sabun dan/atau 
sanitizer  X    
10. Tidak memiliki gudang/tempat khusus untuk 
menyimpan telur   X   
11. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai  X    
12. Peralatan, wadah/ tray telur dalam kondisi kotor 
dan tidak terawat dengan baik   X 
   - 2773 - 
13. Peralatan, wadah/ tray telur dan kemasan tidak 
disimpan pada tempat khusus  X  
   
V. Penanganan Telur  
14. Tidak ada proses seleksi antara telur utuh dan 
telur rusak (retak dan pecah) serta disimpan pada 
wadah/ tray yang sama   
 
 X   
15. Kerabang dari telur yang pecah tidak 
dikumpulkan dan dibuang di tempat sampah 
yang tertutup  X    
16. Pembersihan 
danpelabelantelurmenggunakanbahan yang 
dilarangdantidakamanuntukpangan  X    
17. Tidak dilakukan pemeriksaan mikrobiologis di 
laboratorium eksternal terakreditasi terhadap 
telur minimal 1 kali setahun  X    
VI. Higiene Personel  
18. Kesehatan pekerja yang menangani langsung 
unggas dan telur tidak diperiksa minimal 1 kali 
setahun  X    - 2774 - 
19. Pekerja yang kontak langsung dengan produk 
tidak mencegah terkontaminasinya telur dari 
bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik   X   
20. Pekerja yang menangani langsung unggas dan 
telur tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene 
sanitasi dan kesejahteraan hewan  X    
VII. HigieneSanitasi  
21. Sampah dan limbah tidak ditangani dengan baik  X    
22. Tidak tersedia fasilitas pembersih dan disinfeksi 
untuk orang, hewan, kendaraan, dan peralatan   X   
23. Tidak terdapat pengendalian terhadap serangga, 
rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya   X   
24. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak 
diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan 
dan/atau tidak diberi label dan tidak disimpan 
dengan baik   X   
KET :   
MN = Penyimpangan Minor  
MY = Penyimpangan Mayor  
OK = Tidak ada Penyimpangan  - 2775 - 
 
Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Unit Usaha Budidaya Unggas Petelur  
1. Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor   13 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  11 Penyimpangan  
2.  Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
MN 
(Minor)  MY 
(Mayor)  KET 
I ≤3 ≤1 Jumlah penyimpangan 
maksimal 4,  
mayor maksimal 1  
II ≤5 ≤3 Jumlah penyimpangan 
maksimal 8,  
mayor maksimal 3  
III  ≤6 Jumlah penyimpangan 
maksimal 12  
3.  Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  - 2776 - 
a. Tingkat  I  Sangat Baik (kualifikasi ekspor)  
b Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
5. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR  
UNIT USAHA BUDIDAYA TERNAK PERAH  
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK KET 
I. Praktik Veteriner yang Baik ( Good Veterinary Practices ) 
1. Pemberian obat keras (antibiotik)dan obat bebas 
terbatas (disinfektan) tidak dibawah pengawasan 
dokter hewan   X   
2. Pakan yang diberikan mengandung tepung daging 
dan tulang ruminansia   X   
3. Tidak ada pemeriksaan kesehatan ambing secara 
teratur  X    
4. Tidak dilakukan pencatatan kesehatan ternak 
perah  X    
5. Tidak memiliki program pengendalian penyakit  X  *Untuk - 2777 - 
zoonotik terutama Brucellosis dan Tubercullosis  daerah 
endemis  
II. Kesejahteraan Hewan  
6. Konstruksi dan desain kandang dapat menyakiti, 
melukai, menyebabkan hewan stress, dan/atau 
tidak melindungi hewan dari predator dan hewan 
pengganggu  X  
   
7. Ukuran dan desain kandang tidak disesuaikan 
dengan kepadatan hewan, jenis/ras, dan fungsi 
kandang yang digunakan  X    
8. Tidak tersedia pasokan air bersih yang 
memadai/cukup untuk memelihara kebersihan 
ternak, fasilitas dan peralatan   X   
III. Biosekuriti  
9. Tidak ada pemisahan antara hewan sakit dan 
sehat   X   
10. Area peternakan tidak berpagar dan berpintu atau 
dapat diaksesbebas oleh orang dan hewan lain dari 
sekitar peternakan  X    - 2778 - 
IV. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  
11. Bangunan, fasilitas dan peralatan kotor dan tidak 
terawat dengan baik  X 
    
12. Peralatan dan wadah yang kontak langsung 
dengan susu terbuat dari bahan yang  dapat 
mencemari susu, tidak mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi   X 
   
13. Peralatan dan wadah tidak terawat dengan baik 
atau tidak disimpan di tempat yang  seharusnya  X    
V. Penanganan Susu  
14. Kebersihan ambing dan tubuh bagian belakang 
tidak dijaga dengan baik atau dibersihkan dengan 
bahan yang tidak diizinkan sebelum pemerahan   
 
 X 
 
   
15. Tidak dilakukan pembersihan kandang sebelum 
pemerahan  X    
16. Tidak dilakukan upaya pencegahan 
terkontaminasinya susu oleh bahaya biologis, 
kimiawi, dan/atau fisik   X 
   
VI. Higiene Personel  - 2779 - 
17. Kesehatan pekerja yang menangani langsung 
ternak perah dan susu tidak diperiksa minimal 1 
kali setahun  X    
18. Pekerja yang kontak langsung dengan susu tidak 
mencegah terkontaminasinya susu dari bahaya 
biologis, kimiawi, dan/atau fisik   X   
19. Pekerja yang menangani langsung ternak perah 
dan susu tidak mendapatkan pelatihan terkait 
higiene sanitasi dan kesejahteraan hewan  X    
VII.Higiene Sanitasi  
20. Tidak tersedia fasilitas pembersih dan disinfeksi 
untuk orang, hewan, kendaraan, dan peralatan  X    
21. Sampah dan limbah tidak ditangani dengan baik  X    
22. Tidak terdapat pengendalian terhadap serangga, 
rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya  X    
23. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak 
diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan 
dan/atau tidak diberi label dan tidak disimpan 
dengan baik   X   
KET :   - 2780 - 
MN = Penyimpangan Minor  
MY = Penyimpangan Mayor  
OK = Tidak ada Penyimpangan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
pada Unit Usaha Budidaya Ternak Perah  
 
1.   Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor  13 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  10 Penyimpangan  
2.    Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  - 2781 - 
MN 
(Minor)  MY 
(Mayor)  KET 
I ≤3 
 ≤1 
 Jumlah penyimpangan 
maksimal 4,  
mayor maksimal 1  
II ≤5 
 ≤3 
 Jumlah penyimpangan 
maksimal 8, mayor 
maksimal 3  
III  ≤5 Jumlah penyimpangan 
maksimal 11  
3.    KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat Baik (kualifikasi 
ekspor)  
b. Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
 
6. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR  
UNIT USAHA PENGOLAHAN DAGING  
 - 2782 - 
Aspek yang dinilai  M
N M
Y O
K KE
T 
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  
1. Bangunan tidak  dirancang/dimodifikasi 
sedemikian rupa sesuai alur proses dan 
menghambat program sanitasi   X   
2. Tidak terawat dan kotor  X    
3. Tidak dipisahkan pintu masuk untuk bahan baku 
dari pintu keluar produk akhir   X   
4. Lantai  
4.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, 
tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi  
4.2. Pertemuan antara lantai dan dinding tidak 
lengkung  
4.3. Terdapat genangan air atau air tidak mengalir 
ke saluran pembuangan  
4.4. Permukaan retak atau berlubang   
 
 
X 
 
 
X  
X 
 
 
X 
 
   
5. Dinding  
5.1. Dinding setinggi kurang dari 2 meter terbuat  
X  
   - 2783 - 
dari bahan yang tidak kedap air, bersifat 
toksik, tidak mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
5.2. Permukaan retak atau berlubang  
5.3. Tidak didisain untuk menghindari peletakan/ 
penyimpanan barang/alat  
5.4. Pertemuan antara di nding dan dinding tidak 
lengkung   
 
X 
X 
 
X  
 
 
 
 
6. Langit -langit  
6.1. Tidak bebas dari kemungkinan catnya 
rontok/jatuh atau dalam keadaan kotor dan 
tidak terawat  
6.2. Retak atau berlubang  
6.3. Terbuat dari bahan yang tidak mudah 
dibersihkan   
X 
 
X 
X  
 
 
 
   
7. Penerangan  
7.1. Lampu di ruang produksi tidak berpelindung  
7.2. Lampu di ruang penyimpanan bahan baku 
tidak berpelindung  
7.3. Intensitas cahaya di area produksi kurang  
 
X 
 
X   
X 
 
 
   - 2784 - 
dari 220 luks  
7.4. Intensitas cahaya di area pemeriksaan 
(inspeksi) tidak cukup (kurang dari 540 luks)   
X 
  
 
8. Sirkulasi Udara  
8.1. Sirkulasi udara di ruang produksi tidak baik 
(pengap)  
8.2. Udara mengalir dari daerah kotor ke daerah 
bersih   
X 
  
 
X   
Pasokan Air  
9.1. Air/Esyang digunakan sebagai bahan baku 
tidak memenuhi persyaratan air minum  
9.2. Tidak tersedia air yang memenuhi 
persyaratan air bersih atau air minum untuk 
mencuci dan membilas peralatan atau 
permukaan yang kontak dengan produk 
termasuk air yang digunakan untuk mencuci 
tangan    
X 
 
X 
   
10. PasokanListrik  
10.1.  Tidak tersedia pasokan listrik yang   
X   - 2785 - 
memadai  
10.2.  Tidak memiliki genset atau jaminan 
pasokan listrik sepanjang waktu   
X 
11. SaluranPembuangan  
11.1.  Saluran pembuangan tidak lancar  
11.2.  Saluran pembuangan tidak tertutup   
 
X  
X   
12. Toilet  
12.1.  Tidak tersedia toilet untuk pekerja dalam 
jumlah cukup  
12.2.  Pintu berhubungan langsung dengan ruang 
produksi  
12.3.  Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk 
mencuci  tangan, sabun cair, dan sanitiser   
X 
 
 
X 
  
 
 
X 
 
   
13. Ruang Ganti Pakaian  
13.1.  Tidak ada  
13.2.  Jalur pekerja dari ruang ganti pakaian 
menuju ruang produksi melalui ruang 
terbuka di luar bangunan utama   
X 
X    
14. Fasilitas Cuci Tangan dan Foot Dip /shoe sanitizing 
mats  
  
X   - 2786 - 
14.1.  Pintu masuk ruang pengolahan tidak 
memiliki fasilitas cuci tangan dan foot 
dip/shoe sanitizing mats  
14.2.  Foot dip/ shoe sanitizing mats  tidak 
berfungsi dengan baik (tidak berisi 
disinfektan)  
14.3.  Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi atau 
tidak tersedia air bersih, tidak dilengkapi 
sabun cair dan desinfektan serta terdapat 
petunjuk untuk mencuci tangan  
14.4.  Fasilitas cuci tangan dioperasikan dengan 
tangan   
X 
 
 
 
 
 
X  
 
 
X 
 
 
 
15. Peralatan dan Wadah  
15.1.  Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, 
mudah korosif, toksik, tidak mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi  
15.2.  Peralatan yang kontak langsung dengan 
produk tidak ditangani dengan baik dan 
tidak terawat  dan tidak disimpan di tempat 
yang seharusnya   
 
 
 
 
 
  
X 
 
 
X 
 
   - 2787 - 
II. Bahan Baku dan Penanganan Produk  
16. Daging berasal dari unit usaha yang tidak 
mempunyai NKV   X 
   
17. Penerimaan  
a. Tidak dilakukan pengecekan temperatur 
daging   
b. Tidak dilakukan pencatatan asal daging   
 
X  
X   
18. Pengolahan  
a. Suhu ruang pengolahan lebih dari 15ºC  
b. Tidak memiliki StandardOperating Procedures  
(SOP) pengolahan   
 
X 
  
X 
   
19. Kemasan  
 Terbuat dari bahan yang toksik, bereaksi 
dengan produk, dan tidak mampu mencegah 
terjadinya kontaminasi terhadap produk  
 Tidak disimpan pada ruang khusus   
 
 
 
X  
X 
 
 
   
20. Tidak dilakukan deteksi logam pada produk akhir   X   - 2788 - 
21. Penyimpanan  
a. Tidak dilakukan pemisahan ruang 
penyimpanan, peralatan, dan petugas yang 
menangani daging babi dari yang menangani 
daging ruminansia dan unggas  
b. Penyimpanan daging segar  pada suhu lebih 
dari 7ºC atau daging beku lebih dari -18ºC 
dan tidak dipisahkan dengan bahan  baku 
lain 
c. Penyimpanan produk akhir dalam gudang 
penyimpanan tidak dipisahkan dengan 
bahan/produk  lain  
d. Penyimpanan daging tanpa kemasan dalam 
chiller  atau freezer   kontak langsung dengan 
rak atau lantai  
e. Tidak menerapkan sistem first in first out 
(FIFO)   
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
X  
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
   
22. Tidak memiliki display temperatur yang mudah 
dibaca pada ruang produksi dan penyimpanan  X    
III. Higiene Personel  - 2789 - 
23. Kesehatan pekerja yang menangani langsung 
produk tidak diperiksa minimal 1 kali setahun   X   
24. Pekerja yang menangani langsung produk tidak 
mencegah terkontami -nasinya produk dari bahaya 
biologis, kimiawi, dan/atau fisik   X   
25. Pekerja yang menangani langsung produk tidak 
mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi  X    
III. Higiene Sanitasi  
26. Penanganan Limbah dan Kotoran  
a) Limbah dan kotoran  tidak ditangani dengan 
baik  
b) Fasilitas pembuangan sampah/kotoran  
dalam ruang produksi tidak tertutup   
 
X  
X   
27. Tidakmemiliki  SOP pembersihan dan disinfeksi 
serta dokumentasi rekaman pelaksanaan 
pembersihan dan disinfeksi  X 
  
 
   
28. Program Pengendalian Serangga, 
Rodensiadan/atau  Binatang Pengganggu lainnya  
 a) Pengendalian serangga, rodensia dan/atau  
 
  
 
X   - 2790 - 
binatang pengganggu lainnya di lingkungan unit 
usaha tidak dilakukan secara efektif  
 b) Tidak memiliki program tertulis dalam 
pengendalian serangga, rodensia dan/atau 
binatang pengganggu lainnya   
 
X  
  
 
 
 
29. Bahan -Bahan Kimia  
 a. Bahan kimia, sanitizer dan bahan tambahan 
pangan tidak diberi label dan tidak disimpan pada 
ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang 
lain 
 b. Penggunaan bahan kimia, sanitizer, dan bahan 
tambahan pangan yang tidak diizinkan dan tidak 
sesuai dengan persya ratan    
X 
 
 
X 
 
   
IV. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi  
30. Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap 
produk akhir di laboratorium minimal 1 kali 
setahun   X 
   
31. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih 
di laboratorium minimal 1 kali setahun   X   - 2791 - 
32. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat 
efektifitas program sanitasi di laboratorium  X    
33. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1kalisetahun   X   
KET :   
MN = Penyimpangan Minor  
MY = Penyimpangan Mayor  
OK = Tidak ada Penyimpangan  
 
 
 
 
Penentuan TingkatNomor Kontrol Veteriner  
Unit Usaha Pengolahan Daging  
 
1.   Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor  33 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  32 Penyimpangan  
2.  Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  - 2792 - 
Minor  Mayor  KET 
I ≤9 ≤4 Jumlah penyimpangan 
maksimal 13,  
mayor maksimal 4  
II ≤15 ≤9 Jumlah penyimpangan 
maksimal 24,  
 mayor maksimal 9  
III  ≤16 Jumlah penyimpangan 
maksima l32  
3.    KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat Baik (kualifikasi ekspor)  
b. Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
 
7. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR  
UNIT USAHA PENGOLAHAN SUSU  
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK KET - 2793 - 
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  
1. Bangunan tidak  
dirancang/dimodifikasi 
sedemikian rupa sesuai alur 
proses dan menghambat 
program sanitasi   X   
2. Tidak terawat dan kotor  X    
3. Tidak dipisahkan antara pintu 
masuk untuk bahan baku dari 
pintu keluar produk akhir   X   
4. Lantai  
4.1. Terbuat dari bahan yang 
tidak kedap air, tidak 
mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
4.2. Pertemuan antara lantai 
dan dinding tidak 
lengkung  
4.3. Terdapat genangan air 
atau air tidak mengalir ke  
 
 
 
X 
 
X 
 
 
X  
X 
 
 
 
 
 
 
 
   - 2794 - 
saluran pembuangan  
4.4. Permukaan retak atau 
berlubang  
5. Dinding  
1) Dinding setinggi kurang 
dari 2 meter terbuat dari 
bahan yang tidak kedap 
air, bersifat toksik, tidak 
mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
2) Permukaan retak atau 
berlubang  
3) Tidak didisain untuk 
menghindari peletakan/ 
penyimpanan barang/alat   
X 
 
 
 
X 
 
X    
6. Langit -langit  
6.1. Tidak bebas dari 
kemungkinan catnya 
rontok/jatuh atau dalam 
keadaan kotor dan tidak  
X 
 
 
X  
 
 
 
   - 2795 - 
terawat  
6.2. Retak atau berlubang  
6.3. Terbuat dari bahan yang 
tidak mudah dibersihkan  X  
7. Penerangan  
a. Lampu di ruang produksi 
tidak berpelindung  
b. Lampu di ruang 
penyimpanan bahan baku 
tidak berpelindung   
 
 
X  
X 
 
 
   
8. Sirkulasi Udara  
Sirkulasi udara di ruang 
produksi tidak baik 
(pengap)  
Udara mengalir dari 
daerah kotor ke daerah 
bersih   
X 
 
 
  
 
 
X 
   
Pasokan Air  
9.1. Air yang digunakan  
  
X   - 2796 - 
sebagai bahan baku tidak 
memenuhi persyaratan air 
minum  
9.2. Tidak tersedia air yang 
memenuhi persyaratan air 
bersih atau air minum 
untuk mencuci dan 
membilas peralatan atau 
permukaan yang kontak 
dengan produk termasuk 
air yang d igunakan untuk 
mencuci tangan   
 
X 
 
10. Pasokan Listrik  
10.1.  Tidak tersedia pasokan 
listrik yang memadai  
10.2.  Tidak memiliki genset 
atau jaminan pasokan 
listrik sepanjang waktu    
X 
 
X   
11. Saluran pembuangan tidak 
lancar dan/atau tidak tertutup  X 
  
   - 2797 - 
12. Toilet  
12.1.  Tidak tersedia toilet untuk 
pekerjadalam jumlah 
cukup  
12.2.  Pintu berhubungan 
langsung dengan ruang 
produksi  
12.3.  Tidak dilengkapi dengan 
fasilitas untuk mencuci  
tangan, sabun cair, 
dansanitiser   
X 
 
 
 
X 
  
 
 
X 
 
 
 
   
13. Ruang Ganti Pakaian  
13.1.  Tidak ada  
13.2.  Jalur pekerja dari ruang 
ganti pakaian menuju 
ruang produksi melalui 
ruang terbuka di luar 
bangunan utama   
X 
X    
14. Fasilitas Foot Dip /Shoe 
Sanitizing Mats  dan Cuci  
  
   - 2798 - 
Tangan  
14.1.  Pintu masuk ruang 
pengolahan tidak memiliki 
fasilitas cuci tangan dan 
foot dip /shoe sanitizing 
mats 
14.2.  Foot dip/ shoe sanitizing 
mats tidak berfungsi 
dengan baik (tidak berisi 
disinfektan)  
14.3.  Fasilitas cuci tangan tidak 
berfungsi atau tidak 
tersedia air bersih, tidak 
dilengkapi sabun cair dan 
desinfektan serta terdapat 
petunjuk untuk mencuci 
tangan  
14.4.  Fasilitas cuci tangan 
dioperasikan dengan 
tangan   
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 - 2799 - 
15. Peralatan dan Wadah  
a. Terbuat dari bahan yang 
tidak kedap air, mudah 
korosif, toksik, tidak 
mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
b. Peralatan yang kontak 
langsung dengan produk 
tidak ditangani dengan 
baik, tidak terawat dan 
tidak disimpan di tempat 
yang seharusnya   
 
 
 
 
 
 
 
  
X 
 
 
 
X 
 
 
   
B. Fasilitas Pendingin ( Cooling 
Unit) 
16.1.  Fasilitaspendingin/ cooling 
unit tidak dapat 
mendinginkan dan 
mempertahankan 
temperatur susu di bawah 
4ºC  
 
 
 
 
X 
 
  
 
X 
 
 
 
 
   - 2800 - 
16.2.  Cooling unit  tidak 
memiliki display 
temperatur yang mudah 
dibaca  
16.3.  Fasilitas pendingintidak 
memiliki log pencatatan 
temperatur  X  
 
II. Bahan Baku dan Penanganan Produk  
17. Bahan baku berasal dari unit 
usaha yang tidak mempunyai 
NKV atau establishment number  
yang telah disetujui Pemerintah  
18. Produk yang di ekspor tidak 
dilengkapi dengan Sertifikat 
Veteriner yang ditanda tangani 
oleh Otoritas Veteriner 
Kesmavet Pusat   X 
 
 
 
X   
19. Penerimaan  
18.1.  Tidak dilakukan 
pengecekan temperatur  
 
  
X 
   - 2801 - 
bahan baku sususegar  
18.2.  Tidak dilakukan upaya 
pencegahan diterimanya 
susu yang tidak 
memenuhi persyaratan 
keamanan dan mutu susu 
segar  
18.3.  Container yang telah 
digunakan membawa 
susu tidak langsung 
dibersihkan dengan air 
bersih dan didisinfeksi di 
UPS  
 
 
 
 
 
X  
X 
 
19. Tidak memiliki Standar 
Operating Procedures  
(SOP)penerimaan, penyimpanan 
dan pengolahan  X    
20. Kemasan  
20.1.  Terbuat dari bahan yang 
toksik, bereaksi dengan  
 
  
X 
   - 2802 - 
produk, dan tidak mampu 
mencegah terjadinya 
kontaminasi terhadap 
produk  
20.2.  Tidak disimpan pada 
ruang khusus   
 
 
X  
 
 
21. Tidak dilakukan deteksi logam 
pada produk akhir   X   
22. Penyimpanan  
22.1.  Tidak menerapkan sistem 
first in first out  (FIFO)  
22.2.  Penyimpanan produk 
akhir dalam gudang 
penyimpanan tidak 
dipisahkan dengan 
bahan/produk lain  
22.3.  Temperatur tempat 
penyimpanan bahan baku 
dan produk olahan tidak 
sesuai dengan suhu yang  
X 
 
X 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
   - 2803 - 
dipersyaratkan  
III. Higiene Personel  
23. Pemeriksaan kesehatan pekerja 
yang menangani langsung 
produk dilakukan minimal 1 
kali setahun   X   
24. Pekerja yang menangani 
langsung produk tidak 
mencegah terkontaminasinya 
produk dari bahaya biologis, 
kimiawi, dan/atau fisik   X   
25. Pekerja yang menangani 
langsung produk tidak 
mendapatkan pelatihan terkait 
higiene sanitasi  X    
IV. Higiene Sanitasi  
26. Penanganan Limbah dan 
Kotoran  
26.1.  Limbah dan kotoran   
 
  
X   - 2804 - 
tidak ditangani dengan 
baik 
26.2.  Fasilitas pembuangan 
sampah/kotoran  dalam 
ruang produksi tidak 
tertutup  X 
27. Tidakmemiliki  SOP 
pembersihan dan disinfeksi 
serta dokumentasi rekaman 
pelaksanaan pembersihan dan 
disinfeksi  X 
 
  
 
 
   
28. Program Pengendalian 
Serangga, Rodensiadan/atau  
Binatang Pengganggu lainnya  
28.1.  Pengendalian serangga, 
rodensia dan/atau 
binatang pengganggu 
lainnya di lingkungan 
unit usaha tidak 
dilakukan efektif   
 
 
 
 
 
 
X  
 
 
X 
 
 
 
 
   - 2805 - 
28.2.  Tidak memiliki program 
tertulis dalam 
pengendalian serangga, 
rodensia dan/atau 
binatang pengganggu 
lainnya   
29. Bahan -Bahan Kimia  
a. Bahan kimia, sanitizer 
dan bahan tambahan 
pangan tidak diberi label 
dan tidak disimpan pada 
ruang khusus dan 
terpisah dengan ruang 
yang lain  
b. Penggunaan bahan kimia, 
sanitizer, dan bahan 
tambahan pangan yang 
tidak diizinkan dan tidak 
sesuai dengan 
persyaratan    
X 
 
 
 
 
 
X 
 
   - 2806 - 
V. Pengujian oleh PihakEksternal Terakreditasi  
b) Tidak ada pengujian keamanan 
pangan terhadap produk akhir 
di laboratorium minimal 1 kali 
setahun   X 
   
c) Tidak dilakukan pemeriksaan 
kualitas air bersih di 
laboratorium minimal 1 kali 
setahun   X   
d) Tidak ada pengujian 
laboratorium untuk melihat 
efektifitas program sanitasi di 
laboratorium  X    
e) Peralatan tidak dikalibrasi 
minimal 1 kalisetahun   X   
KET :   
MN = Penyimpangan Minor  
MY = Penyimpangan Mayor  
OK = Tidak ada Penyimpangan  
 - 2807 - 
Penentuan TingkatNomor Kontrol Veteriner  
Unit Usaha Pengolahan Susu  
 
1.   Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor  31 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  31 Penyimpangan  
2.    Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  KET 
I ≤5 ≤3 Jumlah penyimpangan 
maksimal 8,  
mayor maksimal 3  
II ≤9 ≤7 Jumlah penyimpangan 
maksimal 16,  
mayor maksimal 7  
III  ≤14 Jumlah penyimpangan 
maksimal 30  
3.    KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat Baik (kualifikasi ekspor)  - 2808 - 
b. Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR  
UNIT USAHA PENGOLAHAN TELUR  
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK KET 
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  - 2809 - 
1. Bangunan tidak dirancang/ 
dimodifikasi sedemikian rupa 
sesuai alur prosesdan 
menghambat program sanitasi   X   
2. Tidak terawat dan kotor  X    
3. Tidak dipisahkan antara pintu 
masuk untuk bahan baku dari 
pintu keluar produk akhir   X   
4. Lantai  
4.1. Terbuat dari bahan yang 
tidak kedap air, tidak 
mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
4.2. Pertemuan antara lantai 
dan dinding tidak 
lengkung  
4.3. Terdapat genangan air 
atau air tidak mengalir ke 
saluran pembuangan  
4.4. Permukaan retak atau  
X 
 
 
X 
 
X 
 
X  
 
 
 
 
 
 
 
   - 2810 - 
berlubang  
5. Dinding  
5.1. Dinding setinggi kurang 
dari 2 meter terbuat dari 
bahan yang tidak kedap 
air, bersifat toksik, tidak 
mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
5.2. Permukaan retak atau 
berlubang   
X 
 
 
 
 
X 
    
6. Langit -langit di ruang produksi 
tidak bebas dari kemungkinan 
catnya rontok/jatuh dan 
terjadi akumulasi kotoran atau 
kondensasi   
 
 X 
 
   
7. Penerangan  
7.1. Lampu di ruang produksi 
tidak berpelindung  
7.2. Lampu di ruang 
penyimpanan bahan baku  
 
 
X 
  
X 
 
 
   - 2811 - 
tidak berpelindung  
8. Sirkulasi Udara  
8.1. Sirkulasi udara di ruang 
produksi tidak baik 
(pengap)  
8.2. Udara mengalir dari 
daerah kotor ke daerah 
bersih   
X 
 
 
  
 
 
X   
9.     Pasokan Air  
a. Air yang digunakan 
sebagai bahan baku tidak 
memenuhi persyaratan 
air minum  
b. Tidak tersedia air yang 
memenuhi persyaratan 
air bersih atau air minum 
untuk mencuci dan 
membilas peralatan 
ataupermukaan yang 
kontak dengan produk  
 
 
 
 
  
X 
 
 
X 
 
 
 
   - 2812 - 
termasuk air yang 
digunakan untuk 
mencuci tangan  
10. Pasokan Listrik  
10.1.  Tidak tersedia pasokan 
listrik yang memadai  
10.2.  Tidak memiliki gensetatau 
jaminan pasokan listrik 
sepanjang waktu   
X 
 
X  
 
 
   
11. Saluran pembuangan tidak 
lancar dan tidak tertutup  X 
    
12. Toilet    
12.1.  Tidak tersedia toilet 
untuk pekerja dalam 
jumlah cukup  
12.2.  Pintu berhubungan 
langsung dengan ruang 
produksi  
12.3.  Tidak dilengkapi dengan 
fasilitas untuk mencuci   
X 
 
 
 
X 
 
  
 
 
X 
 
 
 
 
   - 2813 - 
tangan dalam toilet 
yang dilengkapi dengan 
air bersih, sabun cair 
dan sanitizer  
13. Ruang Ganti Pakaian  
13.1.  Tidak dipisahkan antara 
ruang ganti pakaian 
untuk pekerja di daerah 
kotor dari ruang ganti 
pakaian untuk pekerja 
di daerah bersih  
13.2.  Jalur pekerja dari ruang 
ganti pakaian menuju 
ruang produksi melalui 
ruang terbuka di luar 
bangunan utama   
X 
 
 
 
 
X 
 
    
14. Fasilitas  Foot Dip /shoe 
sanitizing mats  dan Cuci 
Tangan  
14.1.  Pintu masuk ruang  
 
 
  
 
X 
   - 2814 - 
pengolahan tidak 
memiliki fasilitas cuci 
tangan dan foot dip/shoe 
sanitizing mats  
14.2.  Foot dip/ shoe sanitizing 
mats tidak berfungsi 
dengan baik (tidak berisi 
disinfektan)  
14.3.  Fasilitas cuci tangan 
tidak berfungsi atau 
tidak tersedia air bersih, 
tidak dilengkapi sabun 
cair dan sanitiser serta 
terdapat petunjuk untuk 
mencuci tangan  
14.4.  Fasilitas cuci tangan 
dioperasikan dengan 
tangan   
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
  
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 - 2815 - 
15. Peralatan dan Wadah  
15.1.  Terbuat dari bahan yang 
tidak kedap air, mudah 
korosif, toksik, tidak 
mudah dibersihkan dan 
desinfeksi  
15.2.  Peralatan dan wadah 
yang bersentuhan 
langsung dengan produk 
tidak ditangani dengan 
baik, tidak terawat dan 
tidak disimpan di tempat 
yang seharusnya   
 
 
 
 
 
 
  
X 
 
 
 
X 
 
 
   
II. Bahan Baku dan Penanganan Produk  
16. Bahan baku berasal dari unit 
usaha yang tidak mempunyai 
NKV atau establishment 
number  yang telah disetujui 
Pemerintah  
17. Produk yang di ekspor tidak  X 
 
 
 
 
X   - 2816 - 
dilengkapi dengan Sertifikat 
Veteriner yang ditanda tangani 
oleh Otoritas Veteriner 
Kesmavet Pusat  
18. Tidak memiliki 
StandardOperating Procedures  
(SOP) penerimaan, 
penyimpanan dan pengolahan  X 
 
  
   
19. Kemasan  
18.1.  Terbuat dari bahan yang 
toksik, bereaksi dengan 
produk, dan tidak 
mampu mencegah 
terjadinya kontaminasi 
terhadap produk.  
18.2.  Tidak disimpan pada 
ruang khusus.   
 
 
 
 
 
 
X 
  
X 
 
 
 
 
   
19. Tidak dilakukan deteksi logam 
terhadap produk akhir   X   
20. Penyimpanan      - 2817 - 
20.1.  Tidak menerapkan 
sistem first  in first out  
(FIFO)  
20.2.  Penyimpanan produk 
akhir dalam gudang 
penyimpanan tidak 
dipisahkan dengan 
bahan/produk lain  
20.3.  Temperatur tempat 
penyimpanan bahan 
baku dan produk olahan 
tidak sesuai dengan 
suhu yang 
dipersyaratkan  X 
 
X 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
X 
 
 
21. Tidak memiliki display 
temperatur yang mudah 
dibaca pada ruang produksi 
dan penyimpanan  X    
III. Higiene Personel  
22. Pemeriksaan kesehatan  X   - 2818 - 
pekerja yang menangani 
langsung produk dilakukan 
minimal 1 kali setahun  
23. Pekerja yang menangani 
langsung produk tidak 
mencegah terkontaminasinya 
produk dari bahaya biologis, 
kimiawi, dan/atau fisik   X   
24. Pekerja yang menangani 
langsung produk tidak 
mendapatkan pelatihan terkait 
higiene sanitasi  X    
IV. Higiene Sanitasi  
25. Penanganan Limbah dan 
Kotoran  
25.1.  Limbah dan kotoran  
tidak ditangani dengan 
baik 
25.2.  Fasilitas pembuangan 
sampah/kotoran  dalam  
X 
 
X    - 2819 - 
ruang produksi tidak 
tertutup.  
26. Tidakmemiliki  SOP 
pembersihan dan disinfeksi 
serta dokumentasi rekaman 
pelaksanaan pembersihan dan 
disinfeksi  X 
    
27. Pengendalian 
Serangga,Rodensia dan/atau 
Binatang Pengganggu Lainnya  
27.1.  Pengendalian serangga, 
rodensia dan/atau 
binatang pengganggu 
lainnya di lingkungan 
unit usaha tidak 
dilakukan secara efektif  
27.2.  Tidak memiliki program 
tertulis dalam 
pengendalian serangga, 
rodensia dan/atau  
 
 
 
 
 
 
 
X  
  
 
 
X 
 
 
 
 
 
   - 2820 - 
binatang pengganggu 
lainnya  
28. Bahan -bahan Kimia  
28.1.  Bahan kimia, sanitizer 
dan bahan tambahan 
pangan tidak diberi label 
dan tidak disimpan pada 
ruang khusus dan 
terpisah dengan ruang 
yang lain  
28.2.  Penggunaan bahan 
kimia, sanitizer, dan 
bahan tambahan pangan 
yang tidak diizinkan dan 
tidak sesuai dengan 
persyaratan    
X 
 
 
 
 
 
X 
   
V. Pengujian oleh PihakEksternal Terakreditasi  
29. Tidak ada pengujian 
keamanan pangan terhadap 
produk akhir di laboratorium  X 
   - 2821 - 
minimal 1 kali setahun  
30. Tidak dilakukan pemeriksaan 
kualitas air (air yang 
memenuhi persyaratan air 
minum atau air bersih)di 
laboratorium minimal 1 kali 
setahun   X   
31. Tidak ada pengujian 
laboratorium untuk melihat 
efektifitas program sanitasi di 
laboratorium  X    
32. Peralatan tidak dikalibrasi 
minimal 1kalisetahun   X   
KET :   
MN = Penyimpangan Minor  
MY = Penyimpangan Mayor  
OK = Tidak ada Penyimpangan  
 
 
 - 2822 - 
Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Unit Usaha Pengolahan Telur  
 
1.   Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor  29 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  25 Penyimpangan  
2.   Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  KET 
I ≤5 ≤2 Jumlah penyimpangan 
maksimal 7,  
mayor maksimal 2  
II ≤8 ≤5 Jumlah penyimpangan 
maksimal 13, mayor 
maksimal 5  
III  ≤10 Jumlah penyimpangan 
maksimal26  
3.    KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat Baik (kualifikasi ekspor)  - 2823 - 
b. Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR  
UNIT USAHA RITELATAU KIOS DAGING  
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK KET 
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  - 2824 - 
1. Bangunan tidak  
dirancang/dimodifikasi sedemikian 
rupa sesuai alur proses dan 
menghambat program sanitasi  X    
2. Tidak terawat dan kotor  X    
3. Lantai  
3.1. Berlubang,banyak genangan air 
atau air tidak mengalir ke 
saluran pembuangan  
3.2. Terbuat dari bahan yang tidak 
kedap air, tidak mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi   
 
 
 
 
X  
X 
 
  
 
  
4. Dinding pada area penanganan  
4.1. Setinggi kurang dari 2 meter, 
terbuat dari bahan yang tidak 
kedap air, tidak mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi  
4.2. Permukaandinding 
berlubang/retak/ mengelupas   
X 
 
 
 
X  
 
   - 2825 - 
5. Langit -langit tidak mudah 
dibersihkandan   terjadi akumulasi 
kotoran dalam ruangan  X    
6. Penerangan  
6.1. Lampu dalam show case daging 
tidak berpelindung  
6.2. Intensitas penerangan di tempat 
penjajaan daging tidak memadai 
atau kurang dari 220 luks   
 
 
 
X  
X   
7. Zona (tempat penyimpanan, 
penanganan dan penjajaan) daging 
babi tidak terpisah secara fisik 
dengan zona daging ruminansia dan 
unggas   X   
8. Tempat penjajaan daging, peralatan, 
dan pekerja yang menangani daging 
babi tidak dilakukan pemisahan 
dengan daging ruminansia dan 
unggas   X   - 2826 - 
9. Tempat penjajaan/ Showcase Daging  
9.1. Temperatur pada showcase  
daging segar lebih  dari 7 °C dan 
showcase  daging beku lebih 
dari -10ºC  
9.2. Tidak dilengkapi dengan display 
temperatur yang berfungsi baik 
dan mudah dilihat  
9.3. Tidak dilakukan pencegahan 
terjadinya kontaminasi silang 
untuk daging yang tidak kemas  
9.4. Kondisi tempat penjajaan 
daging tidak terawat dan kotor  
9.5. Penjajaan daging pada 
showcase  tidak dipisahkan dari 
jeroan   
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
  
 
X 
 
 
 
 
 
X   
10. Tidak tersedia pasokan air bersih 
yang memadai   X   
11. SumberListrik  
11.1.  Tidak tersedia pasokan listrik   
X   - 2827 - 
yang memadai  
11.2.  Tidak memiliki genset atau 
jaminan pasokan listrik 
sepanjang waktu   
X 
12. Fasilitas Pendingin(gudang 
penyimpan daging segaratau daging 
beku)  
12.1.  Temperatur daging lebih dari 
4OC untuk daging segar dan 
lebih dari -18OC untuk daging 
beku  
12.2.  Tidak memiliki display 
temperatur yang berfungsi dan 
mudah dilihat   
 
 
 
 
 
 
X 
  
 
 
X 
 
 
   
13. Sirkulasi udara tidak baik (pengap, 
bau) X 
    
14. Saluran pembuangan tidak lancardan 
tidak tertutup  X    - 2828 - 
15. Fasilitas Cuci Tangan  
15.1.  Tidak tersedia fasilitas cuci 
tangan  
15.2.  Tidak berfungsi atau tidak 
dilengkapi dengan sabun cair, 
sanitizer dan petunjuk untuk 
mencuci tangan   
 
 
 
 
  
X 
 
X 
 
 
   
16. Peralatan dan Wadah Untuk 
Menangani Daging  
16.1.  Terbuat dari bahan yang tidak 
kedap air, toksik,  mudah 
berkarat/korosif, tidak mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi  
16.2.  Tidak terawat dan kotor  
16.3.  Tidak disimpan di tempat yang  
seharusnya sehingga 
memungkinkan terjadinya 
kontaminasi   
 
 
 
 
 
 
 
X  
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
   
II. Penerimaan dan Penanganan Produk  
17. Produk berasal dari unit usaha yang  X   - 2829 - 
tidak mempunyai NKV  
18. Tidak memiliki Standar Operasional 
Prosedur (SOP) penerimaan produk 
hewan sesuai dengan persyaratan 
suhu produk  X    
19. Penyimpanan produk daging tidak 
dilakukan pemisahan dengan produk 
lainnya   X   
20. Penyimpanan produk mencegah 
tersebar meratanya udara dingin 
dalam ruang cold storage  X    
21. Penyimpanan produk tidak mencegah 
terjadinya kontaminasi silang (seperti 
produk menyentuh 
dinding/atap/lantai)  X    
22. Pallet tidak terawat dan/atau kotor  X    
23. Tidak memiliki sistem  first in first 
out(FIFO)  X    
24. Kemasan produk rusak  X    - 2830 - 
25. Kemasan primer atau yang kotak 
langsung dengan daging dan 
olahannya yang tidak dikemastidak 
disimpan pada tempat khusus  X    
III. Higiene Personel  
26. Kesehatan pekerja yang menangani 
langsung produk tidak diperiksa 
minimal 1 kali setahun   X   
27. Pekerja yang menangani langsung 
produk tidak mencegah 
terkontaminasinya produk dari 
bahaya biologis, kimiawi, dan/atau 
fisik  X   
28. Pekerjayang menangani langsung 
produk tidak mendapatkan pelatihan 
terkait higiene sanitasi  X    
IV. Higiene Sanitasi  
29. Sampah dan limbah tidak ditangani 
dengan baik  X    - 2831 - 
30. TindakanPengendalian Serangga, 
Rodensia dan/atau Binatang 
Pengganggu Lainnya  
30.1.  Tidak memiliki tindakan 
pengendalian serangga, 
rodensia dan/atau binatang 
pengganggu lainnya di 
lingkungan unit usaha  
30.2.  Tidak memiliki program tertulis 
dalam pengendalian serangga, 
rodensia dan/atau binatang 
pengganggu lainnya   
 
 
 
 
 
 
 
X  
 
 
X 
   
31. ProgramPembersihan dan Disinfeksi  
31.1.  Tidak memiliki Standard 
Operasional Prosedur (SOP) 
pembersihan dan disinfeksi  
31.2.  Metode pembersihan dan 
disinfeksi tidak efektif  
31.3.  Kegiatan pembersihan  dan 
disinfeksi tidak dilakukan  
 
 
 
 
X 
 
X  
 
X   - 2832 - 
secara rutin   
32. Bahan -Bahan Kimia  
32.1.  Bahan kimia dan/atau sanitizer 
tidak diberi label dan tidak 
disimpan pada ruang khusus 
dan terpisah dengan ruang yang 
lain 
32.2.  Penggunaan bahan kimia 
dan/atau sanitizer yang tidak 
diizinkan dan tidak sesuai 
dengan persyaratan    
 
X 
 
 
 
 
X 
   
V. Pengujianoleh Pihak Eksternal Terakreditasi  
33. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas 
air bersih di laboratorium minimal 1 
kali setahun   X   
34. Tidak ada pengujian laboratorium 
untuk melihat efektifitas program X    - 2833 - 
sanitasi di laboratorium  
35. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 
kalisetahun   X   
KET :   
MN = Penyimpangan Minor  
MY = Penyimpangan Mayor  
OK = Tidak ada Penyimpangan  
 
 
 
Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Pada Unit UsahaRitelatau Kios Daging  
 
1.   Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor  27 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  25 Penyimpangan  
2.    Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  KET - 2834 - 
I ≤6 ≤2 Jumlah penyimpangan 
maksimal 8,  
mayor maksimal 2  
II ≤10 ≤6 Jumlah penyimpangan 
maksimal 16, mayor 
maksimal 6  
III  ≤12 Jumlah penyimpangan 
maksimal25  
3.    KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat Baik (kualifikasi ekspor)  
b. Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
10. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR  
UNIT USAHA GUDANG BERPENDINGIN  
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK KET 
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  
1. Bangunan tidak   X   - 2835 - 
dirancang/dimodifikasi sedemikian 
rupa sesuai alur proses dan 
menghambat program sanitasi  
2. Konstruksi bangunan tidak 
mencegah terjadinya kontaminasi 
produk dengan udara luar atau 
terjadinya perubahan suhu produk 
yang dipengaruhi oleh suhu diluar 
cold storage/container   X   
3. Tidak memiliki tempatk husus untuk 
penyimpanan produk hewan yang 
rusak  X    
4. Tidak terawat dan kotor  X    
5. Dinding  
5.1. Tidak terbuat dari bahan yang 
dapat mempertahankan 
stabilitas suhu dalam ruang cold 
storage  
5.2. Terbuat dari bahan yang tidak 
mudah dibersihkan dan  
 
 
 
 
X 
  
X 
 
   - 2836 - 
didisinfeksi dan permukaan 
dinding berlubang/ retak/m 
engelupas   
6. Lantai terbuat dari bahan yang tidak 
kedap air dan tidak mudah 
dibersihkan  X 
  
 
  
 
  
7. Langit -langit  
7.1. Terjadi akumulasi kotoran dan 
kondensasi  
7.2. Terbuat dari bahan yang tidak 
kedap air, mudah mengelupas 
dan tidak mudah dibersihkan   
 
 
X  
X   
8. Kondisi blower kotor dan tidak 
terawat  X    
9. Pasokan Listrik  
9.1. Tidak tersedia pasokan listrik 
yang memadai  
9.2. Tidak memiliki genset atau tidak   
X 
 
X   - 2837 - 
ada jaminan pasokan listrik 
sepanjang waktu  
10. Tidak tersedia pasokan air bersih 
yang memadai  X    
11. FasilitasPendingin  
11.1.  Tidak memiliki display 
temperatur yang berfungsi dan 
mudah dilihat  
11.2.  Temperatur tidak mampu 
menjaga atau 
mempertahankan suhu produk 
kurang dari -18OC  
11.3.  Termometer tidak dikalibrasi 
oleh pihak eksternal 
terakreditasi minimal 1 kali 
setahun  
11.4.  Tidak memiliki log pencatatan 
suhu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
  
X 
 
 
X 
 
 
X 
   
12. Toilet  
12.1.  Tidak tersedia toilet untuk  
X  
   - 2838 - 
pekerja dalam jumlah cukup  
12.2.  Pintu berhubungan langsung 
dengan ruang produksi  
12.3.  Tidak dilengkapi dengan 
fasilitas untuk mencuci  
tangan dalam toilet  
12.4.  Tidak tersedia air bersih yang 
memadai, tidak dilengkapi 
sabun cair dan sanitizer  serta 
petunjuk untuk mencuci 
tangan   
 
 
X 
 
 
X  
 
  
X 
 
 
 
 
 
13. Tidak mempunyai ruangganti 
pakaian untuk pekerja  X 
    
14. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi 
dan tidak dilengkapi dengan sabun 
cair, sanitaizer dan/atau petunjuk 
untuk mencuci tangan  X 
 
 
    
15. Peralatan dan Wadah  
15.1.  Terbuat dari bahan yang tidak 
kedap air, mudah korosif, tidak  
X 
  
   - 2839 - 
mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
15.2.  Tidak memiliki tempat khusus 
untuk menyimpan peralatan   
 
X 
II. Penanganan Produk  
16. Produkberasaldari unit usaha yang 
tidakmempunyai NKV   X   
17. Tidak memiliki Standar Operasional 
Prosedur (SOP) penerimaan dan 
pengiriman produk hewan sesuai 
dengan persyaratan suhu produk   X   
18. Produk tidak dikemas   X   
19. Produk tidak disimpan pada rak atau 
kontak langsung dengan lantai   X   
20. Produk menyentuh dinding dan/atau 
langit -langit   X   
21. Penempatan produk pada rak dalam  
ruang cold storage  menyebabkan 
kerusakan terhadap kemasan/boks  X    - 2840 - 
22. Tidak memiliki sistem first in first out 
(FIFO)  X    
23. Jika ada penanganan produk seperti 
memotong daging ( meat cutting ), 
maka:  
23.1.  Ruang penanganan 
memungkinkan terjadinya 
kontaminasi bahaya biologis, 
kimia dan fisik  
23.2.  Suhu ruang penanganan lebih 
dari 15ºC   
 
 
 
 
 
 
X  
 
 
X 
 
 
 
   
III. Higiene Personel  
24. Kesehatan pekerja yang menangani 
langsung produk tidak diperiksa 
minimal 1 tahun sekali  X    
25. Pekerja yang menangani langsung 
produk tidak mencegah terkontami -
nasinya produk dari bahaya biologis, 
kimiawi, dan/atau fisik  X    - 2841 - 
26. Pekerja yang menangani langsung 
produk tidak mendapatkan pelatihan 
terkait higiene sanitasi  X    
IV. Higiene Sanitasi  
27. Penanganan sampah tidak baik  X    
28. Program Pembersihan dan Disinfeksi  
28.1.  Tidak memiliki SOP 
pembersihan dan disinfeksi  
28.2.  Metode pembersihan dan 
disinfeksi tidak efektif  
28.3.  Kegiatan pembersihan dan 
disinfeksi tidak dilakukan 
secara rutin   
 
X 
 
 
X 
    
29. Program Pengendalian Serangga, 
Rodensia dan/atau Binatang 
Pengganggu Lainnya  
29.1.  Tidak memiliki program tertulis 
dalam pengendalian serangga,  
rodensia dan/atau binatang 
pengganggu lainnya   
 
 
X  
 
 
 
 
 
   - 2842 - 
29.2.  Pengendalian serangga, 
rodensia dan/atau binatang 
pengganggu lainnya di 
lingkungan unit usaha tidak 
dilakukan secara efektif  X 
30. Bahan -Bahan Kimia  
30.1.  Bahan kimia dan sanitizer 
tidak diberi label dan tidak 
disimpan di tempat yang 
seharusnya  
30.2.  Penggunaan bahan kimia dan 
sanitizer yang tidak diizinkan 
dan tidak sesuai persyaratan    
X 
 
 
 
X   
KET: 
MN = Penyimpangan Minor  
MY = Penyimpangan Mayor  
OK    = Tidak ada Penyimpangan   
 
Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Unit Usaha Gudang Berpendingin  - 2843 - 
 
1.   Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor  25 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  19 Penyimpangan  
2.   Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  KET 
I ≤5 ≤2 Jumlah penyimpangan 
maksimal 7,  
mayor maksimal 2  
II ≤9 ≤5 Jumlah penyimpangan 
maksimal 14, mayor 
maksimal 5  
III  ≤9 Jumlah penyimpangan 
maksimal 22  
3.    KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat Baik (kualifikasi ekspor)  
b. Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 - 2844 - 
 
11. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR  
UNIT USAHA GUDANG KERING  
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK KET 
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  
1. Bangunan tidak  dirancang/dimodifikasi 
sedemikian rupa sesuai alur proses dan 
menghambat program sanitasi dan tidak 
mencegah terjadinya kontaminasi produk 
sertamemiliki temperatur dan kelembaban 
ruangan yang sesuai dengan sifat 
produkyang disimpan   X   
2. Tidak memiliki tempat khusus untuk 
produk hewan yang kadaluarsa atau 
kemasannya rusak  X    
3. Tidak terawat dan kotor  X    
4. Sirkulasi udara di ruang penyimpanan 
tidak baik (pengap)  X 
    - 2845 - 
5. Dinding terbuat dari bahan yang tidak 
mudah dibersihkan dan didisinfeksi dan 
permukaan dinding berlubang/ 
retak/mengelupas  X 
 
 
  
 
   
6. Lantai terbuat dari bahan yang tidak kedap 
air dan tidak mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  X 
  
 
  
 
  
7. Langit -langit di ruang produksi tidak bebas 
dari kemungkinan catnya rontok/jatuh 
dan terjadi akumulasi kotoran atau 
kondensasi  X    
8. Tidak tersedia pasokan listrik yang 
memadai  X  
   
9. Tidak tersedia fasilitas cuci tangan yang 
berfungsi dan tidak dilengkapi dengan 
sabun cair, sanitizer dan petunjuk untuk 
mencuci tangan  X 
 
 
  
 
 
   
10. Pintu toilet berhubungan langsung dengan 
ruang penyimpanan   
 X   - 2846 - 
11. Peralatan  
11.1.  Terbuat dari bahan yang tidak kedap 
air, mudah korosif, tidak mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi  
11.2.  Tidak memiliki tempat khusus untuk 
menyimpan peralatan   
X 
 
 
 
X  
   
12. Tidak tersedia alat pengukur temperatur 
dan kelembaban ruang yang mudah 
terbaca dan tidak dikalibrasi oleh pihak 
eksternal terakreditasi minimal 1 kali 
setahun   X   
II. Penanganan Produk  
13. Produkberasaldari unit usaha yang 
tidakmempunyai NKV   X   
14. Tidak memiliki Standar Operasional 
Prosedur (SOP) penerimaan, penyimpanan 
dan pengiriman produk hewan sesuai 
dengan persyaratan temperatur dan 
kelembabanproduk   X   - 2847 - 
15. Ditemukan produk dengan kemasan rusak 
atau terbuka dan tidak ditempatkan pada 
tempat khusu s  X   
16. Produk menyentuh dinding, atap dan/atau 
lantai   X   
17. Penempatan produk tidak sesuai dengan 
persyaratan, seperti jumlah maksimal 
tumpukan  X    
18. Tidak memiliki sistem first in first out (FIFO)  X    
III. Higiene Personel  
19. Kesehatan pekerja yang menangani 
langsung produk tidak diperiksa minimal 1 
tahun sekali  X    
20. Pekerja yang menangani langsung produk 
tidak mencegah terkontaminasinya produk 
dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau 
fisik X    
21. Pekerja yang menangani langsung produk 
tidak mendapatkan pelatihan terkait X    - 2848 - 
higiene sanitasi  
IV. Higiene Sanitasi  
22. Penanganan sampah tidak baik  X    
23. Program Pembersihan dan Disinfeksi  
23.1.  Tidak memiliki SOP pembersihan 
dan disinfeksi  
23.2.  Pembersihan dan disinfeksi tidak 
efektif   
X 
 
X    
24. Program Pengendalian Serangga, Rodensia 
dan/atau Binatang Pengganggu Lainnya  
24.1.  Tidak memiliki program tertulis 
dalam pengendalian serangga, 
rodensia dan/atau binatang 
pengganggu lainnya  
24.2.  Pengendalian serangga, rodensia 
dan/atau binatang pengganggu 
lainnya di lingkungan unit usaha 
tidak dilakukan secara efektif   
 
 
X  
 
 
 
 
 
 
X   
25. Bahan - Bahan Kimia      - 2849 - 
25.1.  Bahan Kimia dan sanitizer tidak 
diberi label dan tidak disimpan di 
tempat yang seharusnya  
25.2.  Penggunaan bahan kimia dan 
sanitizer yang tidak diizinkan dan 
tidak sesuai persyaratan  X 
 
 
X 
KET: 
MN = Penyimpangan Minor  
MY = Penyimpangan Mayor  
OK = Tidak ada Penyimpangan   
Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Unit Usaha Gudang Kering  
 
1.   Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor  19 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  10 Penyimpangan  
2.   Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  KET - 2850 - 
I ≤3 ≤1 Jumlah penyimpangan 
maksimal 4,  
mayor maksimal 1  
II ≤6 ≤3 Jumlah penyimpangan 
maksimal 9, mayor 
maksimal 3  
III  ≤5 Jumlah penyimpangan 
maksimal14  
3.    KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat Baik (kualifikasi 
ekspor)  
b. Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
 
12. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR  
UNITUSAHA PENAMPUNGAN SUSU  
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK KET - 2851 - 
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  
1. Bangunan tidak  dirancang/dimodifikasi 
sedemikian rupa sesuai alur proses dan 
menghambat program sanitasi  X    
2. Kotor dan tidak terawat  X    
3. Saluran pembuangan tidak lancar 
dan/atau tidak tertutup  X    
4. Lantai  
4.1. Berlubang, banyak genangan air 
atau air tidak mengalir ke saluran 
pembuangan  
4.2. Terbuat dari bahan yang tidak 
kedap air, tidak mudah dibersihkan 
dan didesinfeksi  
4.3. Pertemuan antara lantai dan 
dinding tidak lengkung   
X 
 
 
X 
 
X  
 
  
 
  
5. Dinding  
5.1. Dinding setinggi kurang dari 2 
meter, terbuat dari bahan yang  
X 
    - 2852 - 
tidak kedap air, tidak mudah 
dibersihkan dan didesinfeksi  
5.2. Permukaan dinding berlubang/ 
retak/ mengelupas   
 
 
X 
6. Langit -langit tidak mudah dibersihkan 
dan   terjadi akumulasi kotoran dalam 
ruangan  X    
7. Lampu di ruang penerimaandan ruang 
penampungan produk tidak berpelindung  X    
8. Sirkulasi udara di ruangpenerimaandan 
ruang penampunganproduk tidak baik 
(pengap, bau)  X 
    
9. SumberAir  
9.1. Tidak tersedia pasokan air bersih 
yang memadai  
9.2. Air untuk proses pembersihan dan 
sanitasi tidak memenuhi 
persyaratan air bersih  
9.3. Tidak tersedia pasokan air panas 
untuk proses pembersihan dan  
X 
 
 
 
 
 
X  
 
 
X 
 
 
 
   - 2853 - 
desinfeksi   
10. Sumber Listrik  
10.1.  Tidak tersedia pasokan listrik yang 
memadai  
10.2.  Tidak memiliki genset    
X 
 
X   
11. Tidak tersedia fasilitas cuci tangan yang 
berfungsi atau tidak dilengkapi dengan 
sabun cair, sanitizer dan petunjuk untuk 
mencuci tangan   
 
 
 X 
   
12. Tidak tersedia toilet yang dilengkapi 
denganfasilitas cuci tangan yang 
dilengkapi sabun cair, sanitizer dan 
petunjuk untuk mencuci tangan  X 
 
    
13. Peralatan  
13.1.  Terbuat dari bahan yang tidak 
kedap air, mudah korosif, toksik,  
 
  
X 
   - 2854 - 
bereaksi dengan susu, merubah 
warna, bau dan rasa susu  
13.2.  Tidak mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
13.3.  Tidak disimpan di tempat yang  
seharusnya sehingga 
memungkinkan terjadinya 
kontaminasi silang atau 
menghambat proses pembersihan  
13.4.  Peralatan, tangki susu dan wadah 
tidak dicuci dengan bersih dan 
disanitasi setelah digunakan   
 
 
 
 
X  
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
II. Penanganan Produk  
14. Susu berasal dari unit usaha yang tidak 
mempunyai NKV   X   
15. Tidak ada pengujian sederhana terhadap 
susu segar yang diterima   
 X   
16. Tidak dilakukan dokumentasi terhadap 
hasil pengujian  X    - 2855 - 
17. Tidak ada upaya segera menurunkan 
temperatur susu di bawah 40C  X   
18. Cooling unit  tidak memiliki display 
temperatur yang mudah dilihat  X    
19. Fasilitas pendinginTidak memiliki log 
pencatatan temperatur  X    
III. Higiene Personel  
20. Kesehatan pekerja yang menangani 
langsung susu tidak diperiksa minimal 1 
tahun sekali   X   
21. Pekerja yang menangani langsung susu 
tidak mencegah terkontaminasinya 
produk dari bahaya biologis, kimiawi, 
dan/atau fisik   X   
22. Pekerja yang menangani langsung susu 
tidak mendapatkan pelatihan terkait 
higiene sanitasi  X    
IV. Higiene Sanitasi  
23. Penanganan sampah dan limbah tidak  X   - 2856 - 
baik 
24. ProgramPembersihan dan Disinfeksi  
24.1.  Tidak memiliki Standard 
Operasional Prosedur (SOP) 
pembersihan dan disinfeksi  
24.2.  Metode pembersihan dan disinfeksi 
tidak efektif   
 
 
 
X 
  
 
X   
25. Tidak terdapat pengendalian terhadap 
serangga,rodensia danbinatang 
pengganggu lainnya   X   
26. Bahan -Bahan Kimia  
26.1.  Penggunaan bahan kimia dan 
sanitizer yang tidak diizinkan dan 
tidak sesuai dengan instruksi pada 
label dan persyaratan  
26.2.  Bahan Kimia dan sanitizer tidak 
diberi label dan tidak disimpan 
pada ruang khusus dan terpisah 
dengan ruang yang lain    
X 
 
 
 
X 
 
   
V. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi  - 2857 - 
27. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air 
bersih di laboratorium minimal 1 kali 
setahun   X   
28. Tidak ada pengujian laboratorium untuk 
melihat efektifitas program sanitasi di 
laboratorium  X    
29. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kali 
setahun   X   
KET :   
MN = Penyimpangan Minor  
MY = Penyimpangan Mayor  
OK = Tidak ada Penyimpangan  
 
 
 
Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Unit Usaha Penampungan Susu  
 
1.   Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) - 2858 - 
a. Penyimpangan Minor  21Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  19 Penyimpangan  
2.   Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  KET 
I ≤5 ≤2 Jumlah penyimpangan 
maksimal 7,  
mayor maksimal 2  
II ≤9 ≤4 Jumlah penyimpangan 
maksimal 13,  
mayor maksimal 4  
III  ≤10 Jumlah penyimpangan 
maksimal 20  
 
3.    KETTingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat Baik (kualifikasi ekspor)  
b. Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
 - 2859 - 
13. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR  
UNIT USAHA PENGUMPULAN, PENGEMASAN  
DAN PELABELAN TELUR KONSUMSI  
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK KET 
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  
1. Bangunan tidak dirancang/dimodifikasi 
sedemikian rupa sesuai alur prosesdan 
menghambat program sanitasi  X 
 
   
  
2. Tidak terawatdan kotor  X    
3. Sirkulasi udara di ruang penanganan 
danproduksi tidak baik (pengap)  X 
    
4. Tidak tersedia pasokan air bersih yang 
memadai  X    
5. Peralatan, wadah/ tray telur dalam kondisi 
kotor dan tidak terawat dengan baik   X 
   
6. Peralatan, wadah/ tray telur dan kemasan 
tidak disimpan pada tempat khusus  X  
   
7. Tidak tersedia fasilitas cuci tangan yang  X   - 2860 - 
berfungsi atau tidak dilengkapi dengan 
sabun cair, sanitizer dan petunjuk untuk 
mencuci tangan   
 
  
 
 
8. Tidak tersedia toilet yang dilengkapi dengan 
fasilitas cuci tangan yang dilengkapi sabun 
cair, sanitizer dan petunjuk untuk mencuci 
tangan  X 
 
    
II. Sumber dan Penanganan Produk  
9. Telur berasal dari unit usaha yang tidak 
mempunyai NKV   X   
10. Produk yang di ekspor tidak dilengkapi 
dengan Sertifikat Veteriner yang ditanda 
tangani oleh Otoritas Veteriner Kesmavet 
Pusat   X   
11. Tempat penanganan dan penyimpanan 
telur tidak dibedakan berdasarkan jenis 
unggas (ayam, bebek, puyuh)  X    
12. Telur yang dikemas atau dilabel dalam 
keadaan kotor   X   - 2861 - 
13. Tidak ada proses seleksi antara telur utuh 
dan telur rusak (retak dan pecah) serta 
disimpan pada wadah/ tray yang sama   
 
 X   
14. Kerabang dari telur yang pecah tidak 
dikumpulkan dan dibuang di tempat 
sampah yang tertutup  X    
15. Pembersihan dan pelabelan telur 
menggunakan bahan yang dilarang dan tidak 
aman untuk pangan  X    
16. Pelabelan tiap telur tidak menggunakan 
bahan food grade   X 
   
17. Tidak dilakukan pemeriksaan mikrobiologis 
di laboratorium eksternal terakreditasi 
terhadap telur minimal 1 kali setahun  X    
III. Higiene Personel  
18. Kesehatan pekerja yang menangani 
langsungtelur tidak diperiksa minimal 1 
tahun sekali  X    
19. Pekerja yang menangani langsung telur X    - 2862 - 
tidak mencegah terkontamin asinya produk 
dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau 
fisik 
20. Pekerja yang menangani langsung telur 
tidak mendapatkan pelatihan terkait 
higiene sanitasi  X    
IV. HigieneSanitasi  
21. Penanganansampah tidak baik  X    
22. Tidak terdapat pengendalian terhadap 
serangga,rodensia dan/atau hewan 
pengganggu lainnya   X   
23. Bahan -Bahan  Kimia  
22.1.  Bahan Kimia dan sanitizer tidak 
diberi label dan tidak disimpan pada 
ruang khusus dan terpisah dengan 
ruang yang lain  
22.2.  Penggunaan bahan kimia dan 
sanitizer yang tidak diizinkan dan 
tidak sesuai persyaratan    
X 
 
 
 
 
X   
KET :   - 2863 - 
MN = Penyimpangan Minor  
MY = Penyimpangan Mayor  
OK = Tidak ada Penyimpangan  
 
Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Unit Usaha Pengumpulan, Pengemasan  dan Pelabelan Telur Konsumsi  
 
1.   Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
c. Penyimpangan Minor  14 Penyimpangan  
d. Penyimpangan Mayor  10 Penyimpangan  
2.    Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
 
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  KET 
I ≤3 ≤2 Jumlah penyimpangan 
maksimal 5,  
mayor maksimal 2  
 
II ≤6 ≤4 Jumlah penyimpangan 
maksimal 10, mayor - 2864 - 
maksimal 4  
III  ≤6 Jumlah penyimpangan 
maksimal 11  
3.    KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat Baik (kualifikasi ekspor)  
b. Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
 
 
 
 
 
 
14. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR  
UNIT USAHA PENANGANAN/PENGOLAHAN MADU  
 
 Aspek yang dinilai  MN MY OK KET 
I. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan  - 2865 - 
1. Bangunan tidak dirancang/dimodifikasi 
sedemikian rupa sesuai alur prosesdan 
menghambat program sanitasi   X   
2. Tidak terawat dan kotor  X    
3. Tidak dipisahkan antara pintu masuk 
untuk bahan baku dari pintu keluar produk 
akhir   X   
4. Lantai terbuat dari bahan yang tidak kedap 
air, tidak mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi, berlubang dan banyak 
genangan air  X 
 
 
  
 
  
 
  
5. Dinding terbuat dari bahan yang tidak 
kedap air, tidak mudah dibersihkan dan 
didesinfeksi, dan permukaan dinding 
berlubang/ retak/mengelupas  X 
 
 
    
6. Langit -langit di ruang produksi tidak bebas 
dari kemungkinan catnya rontok/jatuh dan 
terjadi akumulasi kotoran  X    
7. Lampu di ruang  X   - 2866 - 
penanganan/pengolahantidak berpelindung   
8. Sirkulasi udara di ruang proses produksi 
tidak baik (pengap)  X    
9. Saluran pembuangan tidak lancar  X    
10. Tidak tersedia pasokan listrik yang 
memadai  X  
   
11. Tidak tersedia air yang memenuhi 
persyaratan air bersih atau air minum 
untuk mencuci dan membilas peralatan 
atau permukaan yang kontak dengan 
produk termasuk air yang digunakan untuk 
mencuci tangan   X   
12. Toilet  
12.1.  Tidak tersedia toilet untuk pekerja 
dalam jumlah cukup  
12.2.  Pintu berhubungan langsung dengan 
ruang penanganan/pengolahan  
12.3.  Tidak dilengkapi dengan fasilitas 
untuk mencuci  tangan dalam toilet,  
X 
 
 
 
 
X  
 
 
X 
 
 
   - 2867 - 
tidak tersedia air bersih yang 
memadai, tidak dilengkapi sabun cair 
dan sanitiser   
 
 
13. Tidak ada ruangganti pakaian  X    
14. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi dan 
tidak dilengkapi dengan sabun cair, 
sanitiser dan/atau petunjuk untuk mencuci 
tangan   X 
   
15. Peralatan dan Wadah  
15.1.  Terbuat dari bahan yang tidak kedap 
air, mudah korosif, toksik, tidak 
mudah dibersihkan dan disinfeksi  
15.2.  Peralatan dan wadah yang 
bersentuhan langsung dengan 
produk tidak ditangani dengan baik 
dan tidak terawat dandisimpan 
ditempat yang seharusnya sehingga  
 
 
 
 
 
 
 
  
X 
 
 
 
X 
 
 
   - 2868 - 
memungkinkan terjadinya 
kontaminasi silang atau menghambat 
proses pembersihan   
 
 
II. Bahan Baku dan Penanganan Produk  
16. Produk yang di ekspor tidak dilengkapi 
dengan Sertifikat Veteriner yang ditanda 
tangani oleh Otoritas Veteriner Kesmavet 
Pusat  
17. Bahan baku berasal dari unit usaha yang 
tidak mempunyai NKV atau establishment 
number yang telah disetujui Pemerintah  
18. Tidak memiliki Standard Operating 
Procedures  (SOP)penangananmadu   
 
 
 
 
 
 
 
 
X X 
 
 
 
 
X   
19. Area pengisian produk ke dalam kemasan 
primer memungkinkan terjadinya 
kontaminasi   X   - 2869 - 
20. Kemasan  
20.1.  Terbuat dari bahan yang toksik, 
bereaksi dengan produk, dan tidak 
mampu mencegah terjadinya 
kontaminasi terhadap produk  
20.2.  Tidak disimpan pada ruang khusus   
 
 
 
 
X  
X   
21. Tidak dilakukan deteksi logam terhadap 
produk akhir   X   
22. Penyimpanan  
22.1.  Tidak menerapkan sistem first in first 
out (FIFO)  
22.2.  Penyimpanan produk akhir dalam 
gudang penyimpanan tidak 
dipisahkan dengan bahan/produk 
lain  
22.3.  Temperatur dan kelembaban tempat 
penyimpanan bahan baku dan 
produk olahan tidak sesuai dengan 
suhu yang dipersyaratkan   
X 
 
X 
 
 
 
X    
III. Higiene Personel  - 2870 - 
23. Pemeriksaan kesehatan pekerja yang 
menangani langsung produk dilakukan 
minimal 1 kali setahun   X   
24. Pekerja yang menangani langsung produk 
tidak mencegah terkontami -nasinya produk 
dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau 
fisik  X   
25. Pekerja yang menangani langsung produk 
tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene 
sanitasi  X    
IV. Higiene Sanitasi  
26. Penanganan Limbah dan Kotoran  
26.1.  Limbah dan kotoran  tidak ditangani 
dengan baik  
26.2.  Fasilitas pembuangan 
sampah/kotoran  dalam ruang proses 
tidak tertutup   
X 
 
X    
27. Tidak memiliki SOP pembersihan dan 
disinfeksi  X 
    - 2871 - 
28. PengendalianSerangga,Rodensia dan/atau 
Binatang Pengganggu Lainnya  
28.1.  Pengendalian serangga, rodensia 
dan/atau binatang pengganggu 
lainnya di lingkungan unit usaha 
tidak dilakukan secara efektif  
28.2.  Tidak memiliki program tertulis 
dalam pengendalian serangga, 
rodensia dan binatang pengganggu 
lainnya   
 
 
 
 
 
X  
 
 
X   
29. Bahan -bahan Kimia  
29.1.  Bahan kimia, sanitizer dan bahan 
tambahan pangan tidak diberi label 
dan tidak disimpan pada ruang 
khusus dan terpisah dengan ruang 
yang lain  
29.2.  Penggunaan bahan kimia, sanitizer, 
dan bahan tambahan pangan yang 
tidak diizinkan dan tidak sesu ai 
dengan persyaratan    
X 
 
 
 
 
X   - 2872 - 
V. Pengujian oleh PihakEksternal Terakreditasi  
30. Tidak ada pengujian keamanan pangan 
terhadap produk akhir di laboratorium 
minimal 1 kali setahun   X 
   
31. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air 
(air yang memenuhi persyaratan air minum 
atau air bersih) laboratorium minimal 1 kali 
setahun   X   
32. Tidak ada pengujian laboratorium untuk 
melihat efektifitas program sanitasi di 
laboratorium  X    
KET :   
MN = Penyimpangan Minor  
MY = Penyimpangan Mayor  
OK = Tidak ada Penyimpangan  
 
 
 
 
Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  - 2873 - 
Unit Usaha Penanganan/Pengolahan Madu  
 
1.   Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor  21 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  20 Penyimpangan  
2.    Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  KET 
I ≤3 ≤2 Jumlah penyimpangan  
maksimal 5,  
mayor maksimal 2  
II ≤6 ≤4 Jumlah penyimpangan 
maksimal10,  
mayor maksimal 4  
III  ≤8 Jumlah penyimpangan  
maksimal 18  
3.    KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat Baik (kualifikasi ekspor)  
b. Tingkat  II  Baik - 2874 - 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
 
 
15. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR  
UNIT USAHA PENCUCIAN SARANG BURUNG WALET  
 
 Aspek yang dinilai  MN MY OK KET 
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  
1. Bangunan tidak dirancang/dimodifikasi 
sedemikian rupa sesuai alur prosesdan 
menghambat program sanitasi   X   
2. Tidak terawat dan kotor  X    
3. Tidak memiliki gudang untuk penyimpanan 
bahan baku   X   
4. Tidak memiliki ruang pengemasan yang 
terpisah dari ruang yang lain   X   
5. Lantai terbuat dari bahan yang tidak kedap 
air dan tidak mudah dibersihkan  X 
  
  
  - 2875 - 
6. Dinding  
6.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap 
air,tidak mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
6.2. Permukaan retak atau berlubang  
6.3. Tidak didisain untuk menghindari 
peletakan/ penyimpanan barang/alat   
X 
 
 
X 
X    
7. Langit -langit di ruang produksi tidak bebas 
dari kemungkinan catnya rontok/jatuh dan 
terjadi akumulasi kotoran atau kondensasi   X   
8. Penerangan  
8.1. Lampu di ruang penanganan tidak 
berpelindung  
8.2. Intensitas cahaya di area produksi 
kurang dari 220 luks   
 
 
X  
X   
9. Sirkulasi udara di ruang proses produksi 
tidak baik (pengap)  X 
    
10. Pasokan air bersih  
a. Tidak tersedia pasokan air bersih yang 
memadai   
 
  
X 
   - 2876 - 
b. Air untuk proses produksi, mencuci dan 
membilas peralatan/permukaan yang 
kontak dengan produk tidak memenuhi 
persyaratan air minum   
 
 
 X 
 
 
 
2) Toilet  
a. Tidak tersedia toilet untuk pekerja 
dalam jumlah cukup  
b. Pintu berhubungan langsung dengan 
ruang produksi  
c. Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk 
mencuci  tangan dalam toilet  
d. Tidak tersedia air bersih yang memadai, 
tidak dilengkapi sabun cair dan 
sanitizer  serta petunjuk untuk mencuci 
tangan   
X 
 
 
 
X 
 
 
X  
 
 
X 
   
3) Ruang Ganti Pakaian  
a. Tidak ada  
b. Jalur pekerja dari ruang ganti pakaian 
menuju ruang produksi melalui ruang 
terbuka di luar bangunan utama   
 
X  
X   - 2877 - 
4) Fasilitas Cuci Tangan dan Foot Dip /Shoe 
Sanitizing Mats  
a. Pintu masuk ruang produksi tidak 
memiliki fasilitas cuci tangan dan foot 
dip/shoe sanitizing mats  
b. Foot dip/shoe sanitizing mats  tidak 
berfungsi dengan baik (tidak berisi 
disinfektan)  
c. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi 
atau tidak tersedia air bersih, tid ak 
dilengkapi sabun cair dan sanitizer serta 
petunjuk untuk mencuci tangan  
d. Fasilitas cuci tangan dioperasikan 
dengan tangan   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X  
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
   
5) Peralatan dan Wadah  
a. Terbuat dari bahan yang tidak kedap 
air, mudah korosif, toksik, tidak mudah 
dibersihkan dan didesinfeksi  
b. Tidak terawat dengan baik atau tidak 
disimpan di tempat yang  seharusnya   
 
 
 
X  
X 
 
 
 
   - 2878 - 
II. Penanganan Produk  
6) Bahan baku berasal dari unit usaha yang 
tidak mempunyai NKV  
7) Produk yang di ekspor tidak dilengkapi 
dengan Sertifikat Veteriner yang ditanda 
tangani oleh Otoritas Veteriner Kesmavet 
Pusat  
8) Tidak ada proses pemanasan atau proses lain 
untuk mengeliminasi agen foodborne  zoonosis 
dan avian influenza (flu burung)   X 
 
X 
 
 
 
X   
9) Kemasan primer terbuat dari bahan yang 
toksik, bereaksi dengan produk, dan tidak 
mampu mencegah terjadinya kontaminasi 
terhadap produk   X   
10) Penyimpanan  
a. Tidak memiliki gudang penyimpan 
produk akhir  
b. Tidak ada tempat penyimpanan produk 
akhir yang suhunya kurang dari 5ºC   
 
 
X 
  
X   
III. Higiene Personel  - 2879 - 
11) Pemeriksaan kesehatan pekerja yang 
menangani langsung produk tidak dilakukan 
minimal 1 kali setahun   X   
12) Pekerja yang menangani langsung produk 
tidak mencegah terkontami -nasinya sarang 
burung walet dari bahaya biologis, kimiawi, 
dan/atau fisik   X   
13) Pekerja yang menangani langsung produk 
tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene 
sanitasi secara berkala  X    
IV. Higiene Sanitasi  
14) Limbah dan kotoran  tidak ditangani dengan 
baik X    
15) Program Pembersihan dan Disinfeksi  
a. Tidak memiliki Standar Operasional 
Prosedur (SOP) pembersihan dan 
disinfeksi  
b. Metode pembersihan dan disinfeksi 
tidak efektif   
X 
 
 
X 
    - 2880 - 
c. Kegiatan pembersihan dan desinfeksi 
tidak dilakukan secara rutin  
16) Program Pengendalian Serangga dan Rodensia  
a. Tidak memiliki program tertulis dalam 
pengendalian serangga, rodensia 
dan/atau binatang penggangu lainnya  
b. Pengendalian serangga, rodensia 
dan/atau binatang pengganggu lainnya 
di lingkungan unit usaha tidak 
dilakukan secara efektif   
X 
 
 
 
  
 
 
 
X   
17) Bahan -bahan Kimia  
a. Bahan kimia dan/atau sanitizer tidak 
diberi label dan tidak disimpan pada 
ruang khusus dan terpisah dengan 
ruang yang lain  
b. Penggunaan bahan kimia dan/atau 
sanitizer yangtidak diizinkan dan tidak 
sesuai dengan persyaratan    
X 
 
 
 
X   
V. Pengujianoleh Pihak Eksternal Terakreditasi  
18) Tidak ada pengujian keamanan pangan X    - 2881 - 
terhadap produk akhir di laboratorium 
minimal 1 kali setahun   
19) Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas dan 
keamanan air minum (air yang digunakan 
untuk produksi dan proses sanitasi) di 
laboratorium minimal 1kali setahun   X   
20) Tidak ada pengujian laboratorium untuk 
melihat efektifitas program sanitasi di 
laboratorium  X    
21) Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kali 
setahun   X   
KET :   
MN = Penyimpangan Minor  
MY = Penyimpangan Mayor  
OK = Tidak ada Penyimpangan  
 
Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Unit Usaha Pencucian Sarang Burung Walet  
 - 2882 - 
1.   Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor  23 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  24 Penyimpangan  
2.    Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
MN (Minor)  MY (Mayor)  KET 
I ≤4 ≤2 Jumlah penyimpangan 
maksimal 6,  
mayor maksimal 2  
II ≤6 ≤5 Jumlah penyimpangan 
maksimal 11, mayor 
maksimal 5  
III  ≤11 Jumlah penyimpangan 
maksimal 22  
3.    KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat Baik (kualifikasi ekspor)  
b. Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
 - 2883 - 
16. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR  
UNIT USAHA PENGOLAHAN PANGAN ASAL HEWAN LAINNYA  
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK KET 
II. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  
1. Bangunan tidak  dirancang/ dimodifikasi 
sedemikian rupa sesuai alur proses dan 
menghambat program sanitasi   X   
2. Tidak terawat dan kotor  X    
3. Tidak dipisahkan pintu masuk untuk bahan 
baku dari pintu keluar produk akhir   X   
4. Lantai  
4.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap 
air, tidak mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
4.2. Pertemuan antara lantai dan dinding 
tidak lengkung  
4.3. Terdapat genangan air atau air tidak 
mengalir ke saluran pembuangan   
X 
 
 
X 
 
X 
  
 
 
 
 
 
 
   - 2884 - 
4.4. Permukaan retak atau berlubang   
X  
 
5. Dinding  
 5.1. Dinding setinggi kurang dari 2 meter 
terbuat dari bahan yang tidak kedap air, 
bersifat toksik, tidak mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
 5.2. Permukaan retak atau berlubang   
X 
 
 
 
X  
   
6. Langit -langit di ruang produksi tidak bebas 
dari kemungkinan catnya rontok/jatuh dan 
terjadi akumulasi kotoran atau kondensasi   
 
 X 
 
   
7. Penerangan  
7.1. Lampu di ruang produksi tidak 
berpelindung  
7.2. Lampu di ruang penyimpanan bahan 
baku tidak berpelindung   
 
 
 
X  
 
X 
 
   
8. Sirkulasi Udara  
 8.1. Sirkulasi udara di ruang produksi tidak 
baik (pengap)  
 8..2. Udara mengalir dari daerah kotor ke  
X 
 
  
 
 
X   - 2885 - 
daerah bersih    
 9.  Pasokan Air  
 9.1. Air yang digunakan sebagai bahan baku 
tidak memenuhi persyaratan air minum  
 9.2. Air untuk proses produksi, mencuci dan 
membilas peralatan/ permukaan yang 
kontak dengan produk tidak memenuhi 
persyaratan air bersih    
X 
 
X 
 
 
   
10. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai  X    
11. Saluran pembuangan tidak lancar dan tidak 
tertutup  X 
    
12. Toilet  
12.1.  Tidak tersedia toilet untuk pekerja 
dalam jumlah cukup  
12.2.  Pintu berhubungan langsung dengan 
ruang produksi  
12.3.  Tidak dilengkapi dengan fasilitas 
untuk mencuci  tangan dalam toilet 
yang dilengkapi sabun cair dan 
sanitiser   
X 
 
 
 
X 
 
 
  
 
 
X 
 
 
 
 
   - 2886 - 
13. Ruang Ganti Pakaian  
13.1.  Tidak dipisahkan antara ruang ganti 
pakaian untuk pekerja di daerah kotor 
dari ruang ganti pakaian untuk pekerja 
di daerah bersih  
13.2.  Jalur pekerja dari ruang ganti pakaian 
menuju ruang produksi melalui ruang 
terbuka di luar bangunan utama   
X 
 
 
 
X 
    
14. Fasilitas Cuci Tangan dan Foot Dip /shoe 
sanitizing mats  
a. Pintu masuk ruang pengolahan tidak 
memiliki fasilitas cuci tangan dan foot 
dip/shoe sanitizing mats  
b. Foot dip/ shoe  sanitizing mats  tidak 
berfungsi dengan baik (tidak berisi 
disinfektan)  
c. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi 
atau tidak tersedia air bersih, tidak 
dilengkapi sabun cair dan desinfektan 
serta terdapat petunjuk untuk  
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
  
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
   - 2887 - 
mencuci tangan  
d. Fasilitas cuci tangan dioperasikan 
denga n tangan   
X 
  
 
 
15. Peralatan dan Wadah  
 15.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap 
air, mudah korosif, toksik, tidak mudah 
dibersihkan dan desinfeksi  
 15.2. Peralatan dan wadah yang bersentuhan 
langsung dengan produktidak ditangani 
dengan baik dan tidak terawat dan tidak 
disimpan di tempat yang seharusnya 
sehingga memungkinkan terjadinya 
kontaminasi silang atau menghambat proses 
pembersihan   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
X 
 
 
X 
 
 
 
 
   
III. Bahan Baku dan Penanganan Produk  
16. Bahan baku berasal dari unit usaha yang 
tidak mempunyai NKV atau establishment 
number  yang telah disetujui Pemerintah  
17. Produk yang di ekspor tidak dilengkapi 
dengan Sertifikat Veteriner yang ditanda  X 
 
 
X   - 2888 - 
tangani oleh Otoritas Veteriner Kesmavet 
Pusat  
18. Tidak memiliki StandardOperating 
Procedures  (SOP) penerimaan, penyimpanan 
dan pengolahan  X 
 
  
   
19. Tidak dilakukan deteksi logam pada produk 
akhir   X 
   
20. Kemasan  
19.1.  Terbuat dari bahan yang toksik, 
bereaksi dengan produk, dan tidak 
mampu mencegah terjadinya 
kontaminasi terhadap produk  
19.2.  Tidak disimpan pada ruang khusus   
 
 
 
 
X  
X 
 
 
 
   
20. Penyimpanan  
20.1. Tidak menerapkan sistem first in first 
out (FIFO)  
20.2. Penyimpanan produk akhir dalam 
gudang penyimpanan tidak dipisahkan 
dengan bahan/produk lain  
20.3. Temperatur tempat penyimpanan  
X 
 
X 
 
 
  
 
 
 
 
 
X  
 
 
 
 
 
  - 2889 - 
bahan baku dan produk olahan tidak 
sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan    
  
IV. Higiene Personel  
 21. Pemeriksaan kesehatan pekerja yang 
menangani langsung produk dilakukan 
minimal 1 kali setahun   X   
 22. Pekerja yang menangani langsung 
produk tidak mencegah terkontaminasinya 
produk dari bahaya biologis, kimiawi, 
dan/atau fisik   X   
 23. Pekerja yang menangani langsung 
produk tidak mendapatkan pelatihan terkait 
higiene sanitasi  X 
   
V. Higiene Sanitasi  
 24. Penanganan Limbah dan Kotoran  
 24.1. Limbah dan kotoran  tidak 
ditangani dengan baik  
 24.2. Fasilitas pembuangan 
sampah/kotoran  dalam ruang produksi  
X 
 
X  
   - 2890 - 
tidak tertutup  
 25. Tidak memiliki SOP pembersihan dan 
disinfeksi  X  
   
26. Program Pengendalian Serangga, Rodensia 
dan/atau Binatang Pengganggu Lainnya  
26.1.  Pengendalian serangga, rodensia 
dan/atau binatang pengganggu 
lainnya di lingkungan unit usaha 
tidak dilakukan efektif  
26.2.  Tidak memiliki program tertulis dalam 
pengendalian serangga, rodensia 
dan/atau binatang pengganggu 
lainnya   
 
 
 
 
 
X   
 
X 
 
 
 
 
   
27. Bahan -Bahan Kimia  
27.1.  Bahan kimia, sanitizer dan bahan 
tambahan pangan tidak diberi label 
dan tidak disimpan pada ruang 
khusus dan terpisah dengan ruang 
yang lain  
27.2.  Penggunaan bahan kimia, sanitizer,   
X 
 
 
 
 
X   - 2891 - 
dan bahan tambahan pangan yang 
tidak diizinkan dan tidak sesuai 
dengan persyaratan   
 
 
VI. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi  
28. Tidak ada pengujian keamanan pangan 
terhadap produk akhir di laboratorium 
minimal 1 kali setahun   X 
   
29. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air 
bersihdi laboratorium minimal 1 kali 
setahun   X   
30. Tidak ada pengujian laboratorium untuk 
melihat efektifitas program sanitasi di 
laboratorium  X    
31. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 
kalisetahun   X   
 
KET :   
MN = Penyimpangan Minor  
MY = Penyimpangan Mayor  
OK = Tidak ada Penyimpangan  - 2892 - 
 
 
Penentuan Level/Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Pada Unit Usaha Pengolahan Pangan Asal Hewan Lainnya  
 
1.   Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor  27 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  25 Penyimpangan  
2.    Level/Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Level 
/Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  KET 
I ≤5 ≤2 Jumlah penyimpangan 
maksimal 7,  
mayor maksimal 2  
II ≤8 ≤5 Jumlah penyimpangan 
maksimal 13,  
mayor maksimal 5  
III  ≤10 Jumlah penyimpangan 
maksimal 25  - 2893 - 
 
3.    KET Level/Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
1 Level  I  Sangat Baik (kualifikasi 
ekspor)  
2 Level  II  Baik 
3 Level  III  Cukup  
 
 
17. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR  
 UNIT USAHA TEMPAT PENGOLAHAN PRODUK HEWAN NONPANGAN  
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK KET 
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  
1. Bangunan tidak  
dirancang/dimodifikasi 
sedemikian rupa sesuai alur 
proses dan menghambat 
program sanitasi  X  
  
2. Tidak terawat dan kotor  X    - 2894 - 
3. Saluran pembuangan tidak 
lancar dan tidak tertutup  X  
  
4. Sirkulasi udara di ruang 
proses produksi tidak baik 
(pengap)  X 
  
  
5. Tidak tersedia pasokan 
listrik yang memadai  X  
  
6. Tidak tersedia pasokan air 
bersih yang memadai  X  
  
7. Tidak ada ruangganti 
pakaian  X    
8. Fasilitas cuci tangan tidak 
berfungsi atau tidak 
dilengkapi dengan sabun 
cair, sanitizer dan petunjuk 
untuk mencuci tangan  X    
II. Bahan Baku dan Penanganan Produk  
9. Bahanbaku tidakdilengkapi 
dengan Sertifikat Veteriner  
 X 
   - 2895 - 
atau Surat KET Kesehatan 
Hewan (SKKH)   
  
 
10. Tidakada tahapan yang 
dapat menghilangkan 
bahaya biologis (agen 
patogen)   X   
III. HigienePersonel  
11. Tidak dilakukan 
pemeriksaan kesehatan 
pekerja yang menangani 
langsung produk minimal 1 
kali setahun  X    
12. Pekerja yang 
menanganiproduktidakmen
genakanalatpelindungdiri   X   
IV. Higiene Sanitasi  
13. Sampah dan limbahtidak 
ditangani dengan baik  X    
14. Bahan kimiatidak diberi  X   - 2896 - 
label dan tidak disimpan 
pada ruang khusus dan 
terpisah dengan ruang yang 
lain  
 
 
KET :   
MN = Penyimpangan Minor  
MY = Penyimpangan Mayor  
OK = Tidak ada Penyimpangan  
 
 
 
 
 
 
 
 
Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Unit Usaha Tempat Pengolahan Produk Hewan Nonpangan  
 
1.   Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) - 2897 - 
a. Penyimpangan Minor  10 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  4 Penyimpangan  
2.    Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  KET 
I ≤2 ≤1 Jumlah penyimpangan 
maksimal3,  
mayor maksimal 1  
 
II ≤3 ≤2 Jumlah penyimpangan 
maksimal 5,  
mayor maksimal 2  
III  ≤3 Jumlah penyimpangan  
Maksimal 7  
3.    KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat Baik (kualifikasi ekspor)  
b. Tingkat  
II Baik 
c. Tingkat  Cukup  - 2898 - 
III 
 
 
18. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR  
UNIT USAHA TEMPAT PENGOLAHAN SARANG BURUNG WALET  
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK KET 
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  
1. Bangunan tidak 
dirancang/dimodifikasi 
sedemikian rupa sesuai alur 
prosesdan menghambat program 
sanitasi   X   
2. Tidak terawat dan kotor  X    
3. Tidak dipisahkan antara pintu 
masuk untuk bahan baku dari 
pintu keluar produk akhir   X   
4. Lantai  
4.1. Terbuat dari bahan yang  
X  
   - 2899 - 
tidak kedap air, tidak mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi  
4.2. Pertemuan antara lantai dan 
dinding tidak lengkung  
4.3. Terdapat genangan air atau 
air tidak mengalir ke saluran 
pembuangan  
4.4. Permukaan retak atau 
berlubang   
 
X 
 
X 
 
 
X  
 
 
 
 
 
 
 
5. Dinding  
5.1. Dinding setinggi kurang dari 
2 meter terbuat dari bahan 
yang tidak kedap air, bersifat 
toksik, tidak mudah 
dibersihkan dan didisinfeksi  
5.2. Permukaan retak atau 
berlubang  
5.3. Tidak didisain untuk 
menghindari peletakan/ 
penyimpanan barang/alat   
X 
 
 
 
 
X 
 
X    - 2900 - 
6. Langit -langit di ruang produksi 
tidak bebas dari kemungkinan 
catnya rontok/jatuh dan terjadi 
akumulasi kotoran atau 
kondensasi   
 
 
 X 
 
 
   
7. Penerangan  
7.1. Lampu di ruang produksi 
tidak berpelindung  
7.2. Lampu di ruang 
penyimpanan bahan baku 
tidak berpelindung   
 
 
X 
 
  
X 
 
 
 
   
8. Sirkulasi Udara  
8.1. Sirkulasi udara di ruang 
produksi tidak baik (pengap)  
8.2. Udara mengalir dari daerah 
kotor ke daerah bersih   
X 
 
 
  
 
 
X   
9. Tidak tersedia pasokan airyang 
memenuhi persyaratan air 
minum untuk proses produksi, 
mencuci dan membilas  X 
 
 
   - 2901 - 
peralatan/permukaan yang 
kontak dengan produk dan tidak 
dilakukan pengujian di 
laboratorium eksternal 
terakreditasi minimal 1 kali 
setahun   
10. Tidak tersedia pasokan listrik 
yang memadai  X  
   
11. Saluran pembuangan tidak 
lancar dan tidak tertutup  X 
    
12. Toilet  
12.1.  Tidak tersedia toilet untuk 
pekerja dalam jumlah 
cukup  
12.2.  Pintu berhubungan 
langsung dengan ruang 
produksi  
12.3.  Tidak dilengkapi dengan 
fasilitas untuk mencuci  
tangan dalam toilet, air  
X 
 
 
 
 
 
X 
  
 
 
 
X 
 
 
 
 
   - 2902 - 
bersih yang memadai, 
sabun cair dan sanitizer  
13. Ruang Ganti Pakaian  
13.1.  Tidak dipisahkan antara 
ruang ganti pakaian untuk 
pekerja di daerah kotor dari 
ruang ganti pakaian untuk 
pekerja di daerah bersih  
13.2.  Jalur pekerja dari ruang 
ganti pakaian menuju 
ruang produksi melalui 
ruang terbuka di luar 
bangunan utama   
 
 
 
 
 
X 
 
  
X   
14. Fasilitas Foot Dip /shoe sanitizing 
matsdan Cuci Tangan  
14.1.  Pintu masuk ruang 
pengolahan tidak memiliki 
fasilitas cuci tangan dan  
 
X 
 
  
 
 
 
   - 2903 - 
foot dip/shoe sanitizing 
mats 
14.2.  Foot dip/shoe sanitizing 
mats tidak berfungsi 
dengan baik (tidak berisi 
disinfektan)  
14.3.  Fasilitas cuci tangan tidak 
berfungsi atau tidak 
tersedia air bersih, t idak 
dilengkapi sabun cair dan 
desinfektan serta terdapat 
petunjuk untuk mencuci 
tangan  
14.4.  Fasilitas cuci tangan 
dioperasikan dengan 
tangan   
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
  
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
15. Peralatan dan Wadah  
15.1.  Terbuat dari bahan yang 
tidak kedap air, mudah 
korosif, toksik, tidak  
 
 
  
X 
 
   - 2904 - 
mudah dibersihkan dan 
disinfeksi  
15.2.  Peralatandan wadah yang 
bersentuhan langsung 
dengan produktidak 
ditangani dengan baik dan 
tidak terawat dan tidak 
disimpan di tempat yang 
seharusnya sehingga 
memungkinkan terjadinya 
kontaminasi silang  atau 
menghambat proses 
pembersihan   
X 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
II. Bahan Baku danPenanganan Produk  
16. Produkberasaldari unit usaha 
yang tidak mempunyai NKV  
17. Produk yang diekspor tidak 
disertai dengan Sertifikat 
Veteriner yang ditandatangani 
oleh Otoritas Veteriner Kesmavet  X 
 
 
X   - 2905 - 
Pusat  
18. Tidak memiliki 
StandarOperasionalProsedur 
(SOP)penerimaandan pengolahan 
produk   
 
 X 
 
   
19. Area pengisian produk ke dalam 
kemasan primer memungkinkan 
terjadinya kontaminasi   X 
   
20. Kemasan  
19.1.  Terbuat dari bahan yang 
toksik, bereaksi dengan 
produk, dan tidak mampu 
mencegah terjadinya 
kontaminasi terhadap 
produk  
19.2.  Tidak disimpan pada ruang 
khusus   
 
 
 
 
 
 
X 
  
X 
 
 
 
 
 
 
   - 2906 - 
21. Penyimpanan  
20.1.  Tidak menerapkan sistem 
first in first out  (FIFO)  
20.2.  Temperatur tempat 
penyimpanan bahan baku 
dan produk olahan tidak 
sesuai dengan suhu yang 
dipersyaratkan  
20.3.  Penyimpanan produk akhir 
dalam gudang 
penyimpanan tidak 
dipisahkan dengan 
bahan/produk lain   
X 
 
 
 
 
 
 
X  
 
 
X 
   
III. Higiene Personel  
22. Pemeriksaan kesehatan pekerja 
yang menangani langsung 
produk dilakukan minimal 1 kali 
setahun   X   
23. Pekerja yang menangani 
langsung produk tidak mencegah  X   - 2907 - 
terkontaminasinya produk dari 
bahaya biologis, kimiawi, 
dan/atau fisik  
24. Pekerja yang menangani 
langsung produk tidak 
mendapatkan pelatihan terkait 
higiene sanitasi  X    
IV. Higiene Sanitasi  
25. Penanganan Limbah dan Kotoran  
24.1.  Limbah dan kotoran  tidak 
ditangani dengan baik  
24.2.  Fasilitas pembuangan 
sampah/kotoran  dalam 
ruang produksi tidak 
tertutup   
X 
 
X    
25. Tidak memiliki SOP pembersihan 
dan disinfeksi  X 
    
26. Program Pengendalian Serangga, 
Rodensia dan/atau Binatang  
  
   - 2908 - 
Pengganggu Lainnya  
26.1.  Pengendalian serangga, 
rodensia dan/atau 
binatang pengganggu 
lainnya di lingkungan unit 
usaha tidak dilakukan 
secara efektif  
26.2.  Tidak memiliki program 
tertulis dalam pengendalian 
serangga, rodensia 
dan/atau binatang 
pengganggu lainnya   
 
 
 
 
 
 
X  
  
X 
27. Bahan -Bahan Kimia  
27.1.  Bahan kimia, sanitizer 
dan/atau bahan tambahan 
pangan tidak diberi label 
dan tidak disimpan pada 
ruang khusus dan terpisah 
dengan ruang yang lain  
27.2.  Penggunaan bahan kimia,   
X 
 
 
 
 
 
X   - 2909 - 
sanitizer, dan/atau bahan 
tambahan pangan yang 
tidak diizinkan dan tidak 
sesuai dengan persyaratan   
 
V. Pengujian olehPihakEksternal Terakreditasi  
28. Tidak ada pengujian keamanan 
pangan terhadap produk akhir di 
laboratorium minimal 1 kali 
setahun   X 
   
29. Tidak ada pengujian 
laboratorium untuk melihat 
efektifitas program sanitasi di 
laboratorium  X    
 
 
KET :  
MN = Penyimpangan Minor  
MY = Penyimpangan Mayor  
OK = Tidak ada Penyimpangan  
 - 2910 - 
Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Unit Usaha Tempat Pengolahan Sarang Burung Walet  
 
1.   Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
c. Penyimpangan Minor  28 Penyimpangan  
d. Penyimpangan Mayor  22 Penyimpangan  
2.    Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  KET 
I ≤5 ≤2 Jumlah penyimpangan 
maksimal 7,  
mayor maksimal 2  
II ≤9 ≤5 Jumlah penyimpangan 
maksimal 14, mayor maksimal 
5 
III  ≤10 Jumlah penyimpangan 
maksimal 24  
3.    KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat  I  Sangat Baik (kualifikasi ekspor)  - 2911 - 
b. Tingkat  II  Baik 
c. Tingkat  III  Cukup  
 
 
19. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR  
UNIT USAHA RUMAH SARANG BURUNG WALET  
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK KET 
I. Biosekuriti  
1. Area rumah walet dan pintu 
masuk rumah walet tidak 
dapat mencegah atau 
mengendalikan masuknya 
orang yang tidak 
berkepentingan, hewan lain 
dan/atau barang - barang 
yang dapat membawa agen 
penyakit   X   
2. Timbunan kotoran burung di X    - 2912 - 
dalam rumah walet tidak 
dibersihkan secara berkala  
3. Tidak tersedia fasilitas 
atau prosedur untuk 
pemusnahan burung 
yang mati  X    
II. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  
4. Bangunan, fasilitas dan 
peralatan kotor dan tidak 
terawat dengan baik  
 X    
5. Pintu masuk ke rumah walet 
tidak dilengkapi fasilitas 
desinfeksi  X    
6. Sirip tempat burung walet 
membuat sarang terbuat 
atau dilapisi bahan yang 
korosif dan atau toksik   X   - 2913 - 
7. Tidak tersedia fasilitas cuci 
tangan yang berfungsi 
dengan baik dilengkapi 
dengan sabun dan/atau 
sanitizer   X   
8. Tidak tersedia pasokan air 
bersih yang memadai  X    
9. Peralatan dan wadah dalam 
kondisi kotor dan tidak 
terawat dengan baik  X    
III. Penanganan Produk  
10. Peralatan dan wadah 
penampungan hasil 
panen dalam kondisi 
kotor dan tidak terawat 
dengan baik  X    - 2914 - 
11. Alat angkut yang 
digunakan dalam kondisi 
kotor dan tidak terawat 
dengan baik  X    
12. Kemasan yang digunakan 
untuk pengiriman sarang 
burung walet dalam 
kondisi kotor  X    
VI. Higiene Personel      
13. Pekerja yang menangani 
langsung sarang burung 
walet dalam keadaan tidak 
sehat  X    
14. Pekerja yang kontak 
langsung dengan sarang 
burung walet tidak 
mencegah 
terkontaminasiny a sarang 
burung walet dari bahaya 
biologis, kimiawi, dan/atau X    - 2915 - 
fisik 
VII. Higiene Sanitasi  
15. Sampah dan limbah tidak 
ditangani dengan baik  X    
16. Tidak terdapat 
pengendalian terhadap 
serangga, rodensia 
dan/atau binatang 
pengganggu lainnya  X    
17. Penggunaan bahan kimia 
dan sanitizer yang tidak 
diizinkan dan tidak sesuai 
dengan persyaratan 
dan/atau tidak diberi label 
dan tidak disimpan dengan 
baik  X   
Keterangan :  
MN =  Penyimpangan Minor  
MY =  Penyimpangan Mayor  
OK =  Tidak ada Penyimpangan  - 2916 - 
 
Penentuan Tingkat  Nomor Kontrol Veteriner  
Unit Usaha Rumah Sarang Burung Walet  
 
1. Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor  13 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  4 Penyimpangan  
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingkat  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  Keterangan  
I 3 0 Jumlah penyimpangan 
maksimal 3,  
mayor maksimal 0  
II 5 ≤
1 Jumlah penyimpangan 
maksimal 6,  
mayor maksimal 1  
III  ≤
2 Jumlah penyimpangan 
maksimal 8  
 - 2917 - 
3. Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat I  Sangat Baik (kualifikasi ekspor)  
b. Tingkat II  Baik 
c. Tingkat III  Cukup  
 
 
20. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR  
UNIT USAHA PENGUMPULAN SARANG BURUNG WALET  
 
Aspek yang dinilai  MN MY OK KET 
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  
1. Bangunan tidak dirancang/ dimodifikasi 
sedemikian rupa sesuai alur proses dan 
menghambat program sanitasi dan tidak 
mencegah terjadinya kontaminasi 
produk serta memiliki temperatur dan 
kelembaban ruangan yang sesuai 
dengan sifat produkyang disimpan  X    
2. Tidak terawat dan kotor  X    - 2918 - 
3. Sirkulasi udara di ruang penyimpanan 
tidak baik (pengap)  X    
4. Dinding  terbuat  dari bahan yang tidak 
mudah dibersihkan dan didisinfeksi dan 
permukaan dinding 
berlubang/retak/mengelupas  X    
5. Lantai terbuat dari bahan yang tidak 
kedap air dan tidak mudah dibersihkan 
dan didisinfeksi  X    
6. Langit -langit di ruang penanganan 
produktidak bebas dari kemungkinan 
catnya rontok/jatuh dan terjadi 
akumulasi kotoran atau kondensasi  X    
7. Tidak tersedia  pasokan listrik 
yang memadai  X    
8. Tidak  tersedia  fasilitas cuci tangan 
yang berfungsi dan tidak dilengkapi 
dengan sabun cair, sanitizer dan 
petunjuk untuk mencuci tangan   X   - 2919 - 
9. Pintu toilet berhubungan langsung 
dengan ruang penyimpanan   X   
10. Peralatan  
a. Terbuat dari bahan  yang tidak 
kedap air, mudah korosif,tidak 
mudah dibersihkan dan 
didisinfeksi  
b. Tidak memiliki tempat khusus 
untuk menyimpan peralatan   
X 
 
 
 
X    
II. Penanganan Produk  
11.  Produk berasal dari unit usaha yang 
tidak mempunyai NKV   X   
12.  Tidak  memiliki  Standar Operasional 
Prosedur (SOP) penerimaan, 
penyimpanan  dan pengiriman sarang 
burung walet  X    - 2920 - 
13. Produk ditempatkan dalam wadah 
yang kotor dan atau memungkinkan 
terjadinya  
Kontaminasi  X    
14.  Produk menyentuh dinding,  
atap dan/atau lantai  X    
15. Penempatan produk tidak sesuai 
dengan persyaratan, seperti jumlah 
maksimal tumpukan  X    
16. Tidak memiliki sistem first in  
first out (FIFO)  X    
III. Higiene Personal  
17. Pekerja yang menangani langsung 
sarang burung walet tidak dalam 
keadaan sehat  X    
18. Pekerja yang menangani langsung 
sarang burung walet tidak 
mencegah terkontaminasinya 
sarang burung walet dari bahaya X    - 2921 - 
biologis, kimiawi dan/atau Fisik  
IV. Higiene Sanitasi  
19. Penanganan sampah tidak baik  X    
20. Program Pembersihan dan 
Disinfeksi  
20.1. Tidak memiliki SOP 
pembersihan dan disinfeksi   
X    
20.2. Pembersihan dandisinfeksi tidak 
efektif  X    
21. Program Pengendalian serangga, 
Rodensia dan/atau Binatang 
Pengganggu Lainnya  
21.1.  Tidak memiliki program tertulis 
dalam pengendalian serangga, 
rodensia dan/atau binatang 
pengganggu lainnya  
21.2.  Pengendalian serangga, rodensia 
dan/atau binatang pengganggu  
 
 
X  
 
 
 
 
 
 
X   - 2922 - 
lainnya di lingkungan unit usaha 
tidak dilakukan secara efektif  
22. Bahan - Bahan Kimia  
22.1.  Bahan Kimia dan sanitizer tidak 
diberi label dan tidak disimpan di 
tempat yang seharusnya  
22.2.  Penggunaan bahan kimia dan 
sanitizer yang tidak diizinkan dan 
tidak sesuai persyaratan   
X  
 
 
 
X   
Keterangan  
MN = Penyimpangan 
Minor  
MY = Penyimpangan 
Mayor  
OK = Tidak ada 
Penyimpangan  
  
Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Unit Usaha Pengumpulan Sarang Burung Walet  
 - 2923 - 
1. Jumlah Penyimpangan ( Incompliance ) 
a. Penyimpangan Minor  21 Penyimpangan  
b. Penyimpangan Mayor  5 Penyimpangan  
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
Tingka
t Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  Keterangan  
I 5 0 Jumlah penyimpangan 
maksimal 5,  
mayor maksimal 0  
II 8 ≤
1 Jumlah penyimpangan 
maksimal 9,  
mayor maksimal 1  
III  ≤
2 Jumlah penyimpangan  
maksimal 13  
3. Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner  
a. Tingkat I  Sangat Baik (kualifikasi ekspor)  
b. Tingkat II  Baik 
c. Tingkat III  Cukup  
 
 - 2924 - 
f) Hasil pemeriksaan kelayakan dasar penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan harus disertai 
rekomendasi tindakan perbaikan terhadap temuan sesuai format:  
 
HASIL AUDIT  
 
JENIS AUDIT    :  Audit/Surveilan  
NAMA PERUSAHAAN   : 
ALAMAT PERUSAHAAN  : 
JENIS USAHA    : 
 
N
o
. Temuan 
Ketidaksesuaian  Rekomendasi 
Perbaikan  Waktu 
Perbaikan  
1
. 
 
2
. 
 
3  
 
 
   - 2925 - 
 
 Auditor :  
1. 
2. 
3. Pendamping 
kab/Kota:  
1. 
2 
 Auditee :  
1. 
2. 
 
g) Rekomendasi tindakan perbaikan terhadap temuan menjadi pertimbangan pejabat Otoritas Veteriner provinsi 
dalam melakukan analisis sebelum menerbitkan Nomor Kontrol Veteriner.  
h) Hasil analisis sebagaimana dimaksud berupa:  
1. tidak memenuhi persyaratan teknis; atau  
2. memenuhi persyaratan teknis.  
i) Dalam hal hasil analisis tidak memenuhi persyaratan teknis, pejabat Otoritas Veteriner provinsi 
menyampaikan kepada pemohon melalui Dinas Daerah Provinsi secara daring.  
j) Dalam hal hasil analisis memenuhi persyaratan teknis, pejabat Otoritas Veteriner provinsi menerbitkan 
Nomor Kontrol Veteriner.  
k) Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud disampaikan oleh pejabat Otoritas Veteriner provinsi kepada 
pemohon melalui Dinas Daerah Provinsi secara daring.  
l) Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaks ud memuat informasi tingkat Nomor Kontrol Veteriner.  
m) Informasi tingkat Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud terdiri atas:  - 2926 - 
1. tingkat 1 (satu) yang berarti sangat baik;  
2. tingkat 2 (dua) yang berarti baik; dan  
3. tingkat 3 (tiga) yang berarti cukup.  
n) Tingkat  Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan jumlah temuan 
ketidaksesuaian persyaratan teknis dengan keadaan di lokasi dan kondisi setiap jenis Unit Usaha Produk 
Hewan.  
o) Tingkat Nomor Kontrol Veteriner menentukan waktu pelaksanaan Su rveilans.  
p) Hasil Audit dilaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dengan tembusan kepada Direktur 
Jenderal.  
q) Pejabat Otoritas Veteriner provinsi menerbitkan Nomor Kontrol Veteriner dengan format :  
 
 
 
1. Rumah Potong Hewan Ruminansia  
                
PROVINSI …  
 
SERTIFIKAT  
NOMOR KONTROL VETERINER  
RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA (RPH -R) 
 
Logo 
Provinsi  - 2927 - 
                                    Nomor :   
 
Berdasarkan Undang -undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto  Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 
Kesejahteraan Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian No. ..... tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner 
Unit Usaha Produk Hewan, telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan administratif dan 
teknis Rumah Potong Hewan Ruminansia di bawah ini:  
Nama Unit Usaha  :............................  
Alamat Unit Usaha  :............................  
Desa/Kelur ahan   :............................  
Kecamatan   :............................  
Kabupaten/Kota   :............................  
Provinsi   :............................  
Dari hasil pemeriksaan dan penilaian di atas, dinyatakan bahwa Rumah Potong Hewan Ruminansia tersebut 
dinilai layak dan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai ketentuan persyaratan teknis 
dan administratif yang berlaku sehingga diberikan Nomor Kontrol Veteriner (NKV): ............................. Tingkat 
………….  
Nomor  Kontrol Veteriner ini berlaku selama 5 Tahun sejak ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Pertanian No. ..... tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan.  
Demikian NKV ini diberikan untuk dapat dipergunakan seba gaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.  - 2928 - 
 
 
DITETAPKAN DI  : 
PADA TANGGAL         :  
 
PEJABAT OTORITAS VETERINER  
-------------------------------------------
- 
NIP .......................  
 
 
 
 
KETENTUAN PERSYARATAN TEKNIS  
1. Nomor Kontrol Veteriner yang diperoleh wajib dicantumkan pada daging dan/atau label dan kemasan 
produk daging ruminansia.  
2. Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH -R) wajib menerapkan cara yang baik di RPH -R, meliputi 
penerapan kesejahteraan hewan, biosekuriti, pemotongan hewan yang baik, serta higiene sanitasi untuk 
menjamin daging yang dihasilkan aman, sehat, dan utuh untuk dikonsumsi manusia.  
3. RPH-R harus dibawah pengawasan dokter hewan yang ditunjuk pemerintah.  - 2929 - 
4. PRH-R harus mempekerjakan Dokter Hewan sebagai penanggung jawab teknis terhadap penerapan 
higiene sanitasi, pemeriksaan antemortem dan postmortem, serta kesejahteraan hewan.  
5. RPH-R wajib melaksanakan pemeriksaan antemortem dan postmortem yang dilakukan oleh Dokter Hewan 
penanggung jawab teknis atau oleh paramedik veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan.  
6. Karkas, daging, dan/atau jeroan yang telah lulus pemeriksaan postmortem dan dinyatakan aman dan 
layak dikonsumsi manusia harus distempel oleh Dokter Hewan penanggung jawab di RPH -R, yang 
bertuliskan “telah diperiksa oleh Dok ter Hewan” dan disertai dengan Surat keterangan Kesehatan Daging.  
7. RPH-R harus melakukan pengujian cemaran mikrobiologi dan residu secara berkala terhadap produk 
akhir pada laboratorium eksternal terakreditasi.  
8. Pengangkutan produk akhir harus menggunakan wadah dan alat angkut yang memenuhi persyaratan 
yang dapat mencegah produk tercemar bahaya biologis, kimiawi dan fisik, tercemar dengan produk 
nonhalal serta mampu mempertahankan temperatur produk.  
9. Proses pembuangan serta pengelolaan limbah har us dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan 
ketentuan pengelolaan lingkungan.  
10. Air yang digunakan dalam proses untuk proses penanganan produk, mencuci dan membilas 
peralatan/permukaan yang kontak dengan produk harus memenuhi persyaratan kualitas air bersih.  
11. Nomor Kontrol Veteriner dapat dicabut apabila pemegang NKV tersebut tidak mengindahkan ketentuan 
teknis dan peraturan perundang -undangan yang berlaku.  
 
2. Rumah Potong Hewan Unggas  - 2930 - 
 
                PROVINSI …  
 
SERTIFIKAT  
NOMOR KONTROL VETERINER  
RUMAH POTONG HEWAN UNGGAS (RPH -U) 
                                    Nomor :   
 
Berdasarkan Undang -undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto  Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 
Kesejahteraan Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian No. ..... tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner 
Unit Usaha Produk Hewan, telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan administratif dan 
teknis Rumah Potong Hewan Unggas di bawah ini:  
Nama Unit Usaha   :............................  
Alamat Unit Usaha   :............................  
Desa/Kelurahan    :............................  
Kecamatan    :............................  
Kabupaten/Kota    :............................  
Provinsi    :............................      
Dari hasil pemeriksaan dan penilaian di atas,  dinyatakan bahwa Rumah Potong Hewan Unggas tersebut dinilai 
 
Logo 
Provinsi  - 2931 - 
layak dan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai ketentuan persyaratan teknis dan 
administratif yang berlaku sehingga diberikan Nomor Kontrol Veteriner (NKV): ................ ....... Tingkat………….  
NKV ini berlaku selama 5 Tahun sejak ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian 
No...... tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan.  
Demikian NKV ini diberikan untuk dapat dipergunakan  sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.  
 
DITETAPKAN DI  : 
PADA TANGGAL         :  
 
PEJABAT OTORITAS VETERINER  
-------------------------------------------
- 
NIP .......................  
KETENTUAN PERSYARATAN TEKNIS  
1. Nomor Kontrol Veteriner yang diperoleh wajib dicantumkan pada label dan kemasan produk daging unggas.  
2. Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPH -U) wajib menerapkan cara yang baik di RPH -U, meliputi penerapan 
kesejahteraan hewan, biosekuriti, pemotongan hewan yang baik dan halal, serta higiene sanitasi untuk 
menjamin daging yang dihasilkan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) untuk dikonsumsi manusia.  
3. RPH-U harus dibawah pengawasan dokter hewan yang ditunjuk pemerintah.  
4. RPH-U harus mempekerjakan Dokter Hewan sebagai penanggung jawab tekni s terhadap penerapan higiene - 2932 - 
sanitasi, pemeriksaan antemortem dan postmortem, biosekuriti  dan kesejahteraan hewan.  
5. RPH-U harus melaksanakan pemeriksaan antemortem dan postmortem yang dilakukan oleh Dokter Hewan 
penanggung jawab teknis atau oleh paramedik veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan.  
6. RPH-U harus memiliki fasilitas rantai dingin.  
7. Pengangkutan produk akhir harus menggunakan wadah dan alat angkut yang memenuhi persyaratan yang 
dapat mencegah produk tercemar bahaya biologis, kimiawi dan fisik, tercemar produk non halal serta mampu 
mempertahankan temperatur produk.  
8. RPH-U harus melakukan pengujian cemaran mikrobiologi dan residu secara berkala terhadap produk akhir 
pada laboratorium eksternal terakreditasi.  
9. Proses pembuangan serta pengolaha n limbah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan 
pengelolaan lingkungan.  
10. Air yang dipergunakan dalam proses penanganan produk, mencuci dan membilas peralatan/permukaan yang 
kontak dengan produk harus memenuhi persyaratan kualitas air bersi h. 
11. Nomor Kontrol Veteriner dapat dicabut apabila pemegang NKV tersebut tidak mengindahkan ketentuan teknis 
dan peraturan perundang -undangan yang berlaku.  
 
3. Rumah Potong Hewan Babi  
 
                     
PROVINSI …  
 
SERTIFIKAT  
NOMOR KONTROL VETERINER  
RUMAH POTONG HEWAN BABI (RPH -B) 
 
Logo 
Provinsi  - 2933 - 
STANDAR PENDAFTARAN PAKAN  
NO IZIN PENDAFTARAN PAKAN  
10801 (Industri Ransum Makanan Hewan)  
10802 (Industri Konsentrat Makanan Hewan)  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha produsen pakan mencakup persyaratan 
pendaftaran, tata cara pendaftaran, dan kewajiban pelaku usaha.  
2 Istilah dan 
Definisi  
 ● Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan 
kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.  
● Pendaftaran Pakan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan agar Pakan yang 
dibuat dapat  diedarkan.  
● Peredaran Pakan adalah kegiatan penyaluran Pakan di dalam negeri atau pengeluaran Pakan ke luar negeri baik 
yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan.  
● Nomor Pendaftaran Pakan yang selanjutnya disingkat NPP adalah surat keterangan yan g memuat huruf dan angka 
yang menerangkan identitas Pakan yang berfungsi sebagai tanda keabsahan Pakan untuk diedarkan.  
● Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah serangkaian kegiatan dan tata cara menguji sampel Pakan untuk 
mengetahui mutu dan keamanan Paka n. 
● Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah laboratorium milik pemerintah atau pemerintah daerah 
yang telah terakreditasi untuk menyelenggarakan pelayanan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.  
● Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan adalah keterangan tertu lis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang 
menyatakan bahwa Pakan yang didaftarkan telah lulus uji mutu dan keamanan Pakan.  
● Label Pakan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pakan yang berbentuk gambar, - 2934 - 
tulisan, kombinasi k eduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pakan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan 
pada, atau merupakan bagian kemasan Pakan.  
● Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan 
Standardisasi Nasional dan  berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  
● Persyaratan Teknis Minimal Pakan yang selanjutnya disebut PTM Pakan adalah persyaratan teknis mutu dan 
keamanan Pakan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.  
● Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau  korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 
hukum yang melakukan kegiatan pembuatan Pakan dan/atau memasukkan Pakan dengan maksud baik untuk 
diedarkan maupun tidak untuk diedarkan  
● Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disebut Wastukan ada lah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung 
jawab dan wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan 
mutu bahan Pakan dan Pakan.  
● Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit 
kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan 
varietas tanaman dan perizinan pertania n.  
● Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan 
peternakan dan/atau membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.  
● Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Dir ektur Jenderal adalah Direktur 
Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.  
3 Persyaratan 
Umum  ● Surat permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP  
● Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.  - 2935 - 
4 Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 1. Pendaftaran Pakan dalam Negeri  
a. Non UMKM  
1) Sertifikat Lulus Pengujian  
2) Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Type A  
3) Contoh label  
Label paling kurang memuat:  
- NPP; 
- merek dagang;  
- Nama dan alamat perusahaan/produsen dan/atau Pelaku Usaha pemasukan/ pengeluaran;  
- jenis dan kode Pakan;  
- kandungan nutrisi;  
- kandungan aflatoksin;  
- bahan Pakan yang digunakan;  
- imbuhan Pakan yang digunakan;  
- berat bersih;  
- cara penggunaan; dan  
tanggal dan kode produksi.  
4) Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase  
5) Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan  
b. UMKM  
1) Sertifikat Lulus Pengujian  - 2936 - 
2) Minimal Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Type B  
3) Contoh label  
Label paling kurang memuat:  
- NPP; 
- merek dagang;  
- Nama dan alamat perusahaan/produsen dan/ atau Pelaku Usaha pemasukan/ pengeluaran;  
- jenis dan kode Pakan;  
- kandungan nutrisi;  
- kandungan aflatoksin;  
- bahan Pakan yang digunakan;  
- imbuhan Pakan yang digunakan;  
- berat bersih;  
- cara penggunaan; dan  
- tanggal d an kode produksi.  
4) Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase  
5) Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan  
2. Khusus untuk pakan kontrak ( Toll Manufacturing ) 
1) Sertifikat lulus pengujian  
2) Sertifikat CPPB produsen pakan penerima kontrak (Type A untuk Non UMKM dan Type B untuk UMKM)  
3) Perjanjian Kontrak  
4) Contoh Label  - 2937 - 
Label paling kurang memuat:  
- NPP; 
- merek dagang;  
- Nama dan alamat perusahaan/produsen dan/atau Pelaku Usaha pemasukan/pengeluaran;  
- jenis dan kode Pakan;  
- kandungan nutrisi;  
- kandungan aflatoksin;  
- bahan Pakan yang digunakan;  
- imbuhan Pakan yang digunakan;  
- berat bersih;  
- cara penggunaan; dan  
- tanggal dan kode produksi.  
5) Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase  
6) Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan  
3. Pendaftaran Pakan Impor  
1) Certificate Of Analysis  dari laboratorium yang ditunjuk Negara Asal  
2) Sertifikat Good Manufacturing Practices  (GMP) dari Negara Asal  
3) Contoh label  
4) Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase  
5) Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan  
4. Pengalihan  Nomor Pendaftaran Pakan  - 2938 - 
1)   Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Pakan  
2)   Pernyataan dari pemohon sebagai pemilik nomor pendaftar bahwa bersedia mengalihkan nomor pendaftaran.  
3)   Pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa bersedia menerima pengalihan 
nomor pendaftaran.  
4)   Akte notaris tentang kesepakatan pengalihan nomor pendaftaran antara pemilik nomor pendaftaran dengan 
perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran.  
5 Sarana  
 -  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 ● Penilaian Kesesuaian  
● Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan 
yang ditetapkan.  
● Pelaksana: Kementerian Pertanian  
● Pengawasan  
● Pengawasan dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.  
● Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
● Kewajiban pelaku usaha:  
▪ Melaporkan produksi pakan;  
▪ Tidak menggunakan hormon sintetik dan antibiotik pada pakan;  
▪ Melakukan perpanjangan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nomor Pendaftaran Pakan  
 - 2939 - 
STANDAR SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN YANG BAIK (CPPB)  
NO SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN YANG BAIK (CPPB)  
10801 (Industri Ransum Makanan Hewan)  
10802 (Industri Konsentrat Makanan Hewan)  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha produsen pakan mencakup persyaratan 
penilaian, tata cara penilaian, dan kewajiban pelak u usaha.  
2 Istilah dan 
Definisi  ● Pembuatan Pakan adalah kegiatan mencampur dan mengolah berbagai bahan pakan untuk dijadikan pakan 
termasuk pengemasan pakan.  
● Cara Pembuatan Pakan yang Baik yang selanjutnya disebut CPPB adalah proses pembuatan pakan sesuai dengan 
persyaratan mutu dan keamanan pakan.  
● Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan 
kepad a hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.  
● Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lainnya yang layak dipergunakan 
sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.  
● Imbuhan pakan ( Feed additive ) yang selanjutnya disingkat FA adalah bahan baku pakan yang tidak mengandung 
zat gizi atau nutrisi ( nutrien ), yang tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu.  
● Pelengkap pakan ( Feed supplement ) yang selanjutnya disingkat FS adalah zat y ang secara alami sudah terkandung 
dalam pakan, tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan.  
● Cemaran adalah bahan fisik, kimiawi, dan/atau biologik yang terdapat dalam vahan pakan dan/atau pakan, yang 
dapat mengakibatkan turunnya m utu dan/atau mengganggu kesehatan ternak dan manusia.  - 2940 - 
● Kontaminasi adalah pencemaran terhadap bahan pakan dan/atau pakan yang disebabkan oleh media pembawa 
kontaminan.  
● Pengemasan Pakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pembungkusan pakan dengan maksud agar 
terlindungi dari pencemaran.  
● Label Pakan adalah setiap keterangan mengenai pakan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau 
bentuk lain yang disertakan pada pakan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, dan merupakan bagian dari 
kemasan pakan.  
● Inspeksi Internal adalah pemeriksaan, pemantauan dan análisis kegiatan yang berkaitan dengan cara pembuatan 
pakan yang sesuai dengan tahapan pada seluruh aspek pembuatan pakan.  
● Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disingkat Wastukan ad alah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 
tanggungjawab dan wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan 
pengawasan dan pengujian mutu pakan.  
● Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya diseb ut Direktur Jenderal adalah pejabat 
pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
● Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 
hukum yang didiri kan dan berkedudukan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan 
kegiatan di bidang pembuatan pakan untuk tujuan komersial.  
 
 
 - 2941 - 
3 Persyaratan 
Umum  ● Surat permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP  
● Profil pelaku usaha pakan yang berisi Jumlah investasi dan omset, jumlah dan kapasitas produksi, jenis pakan 
yang diproduksi, dan jumlah karyawan  
● Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.  
4 Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa a. Non UMKM  
1. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas -batasannya;  
2. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi;  dan  
3. Sistem jaminan mutu yang terdokumentasi:  
 
b. UMKM  
1) Foto Lokasi  
2) Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi;  dan  
3) Pernyataan penerapan jaminan mutu . 
 
c. Pengalihan Sertifikat CPPB  
1)  Sertifikat CPPB  
2)  Surat Permohonan pengalihan sertifikat CPPB kepada direktur Jenderal  
3)   Akta notaris tentang kesepakatan pengalihan sertifikat CPPB  
5 Sarana  -   
 - 2942 - 
6 Penilaian 
kesesuaian 
dan 
pengawasan  ● Penilaian Kesesuaian  
● Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan dan penilaian 
lapang sesuai persyaratan yang ditetapkan.  
● Penilaian kesesuaian terhadap 9 unsur penilaian CPPB:  
a. Lokasi;  
- Memiliki izin usaha dari pemerintah setempat  
- Bebas dari cemaran limbah industry, pertanian, pemukiman dan cemaran limbah lainnya  
b. Bangunan;  
- Bangunan memenuhi persyaratan Teknik bangunan dan hygiene sanitasi  
- Memiliki bangunan produksi dengan persyaratan: (1) memiliki ruang operator produksi; (2) luas 
ruangan sesuai dengan jenis alat, mesin dan SDM serta kapasitas produksi; (3) memiliki ruang 
produksi yang tidak mengakibatkan pencemaran; dan (4 ) tersedia tempat khusus pencampuran 
imbuhan pakan  
- Memiliki bangunan Gudang yang sesuai dengan kapasitas barang yang disimpan, terdapat pemisah 
antara satu ruangan dengan yang lain sehingga tidak mengakibatkan cemaran;  
- Dinding, lantai, atap dan langit -langit produksi terbuat dari bahan yang tahan lama, tahan terhadap 
air, permukaan halus dan mudah dibersihkan;  
- Memiliki penerangan yang sesuai dengan kebutuhan;  
- Memiliki ventilasi dan pengatur suhu ruangan yang menjamin peredaran udara dengan baik, dapat 
mengh ilangkan uap, gas, bau, debu dan panas yang dapat merugikan terhadap hasil produksi.  - 2943 - 
c. Personalia;  
- Semua karyawan memahami tugas dan tanggung jawab masing -masing;  
- Memiliki manager produksi, petugas penjamin mutu pakan, dan Penanggung Jawab Teknis Obat 
Hewan (PJTOH);  
- Memiliki program, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan karyawan mengenai prinsip pembuatan pakan 
yang baik.  
d. Hiegiene dan Sanitasi;  
- Bangunan memiliki fasilitas sanitasi seperti penyediaan air; pembuangan limbah padat, cair dan gas; 
sarana toilet yang bersih dan cukup, sarana cuci tangan dan fasilitas desinfeksi ( biosecurity ); 
- Memiliki program Kesehatan karyawan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala;  
- Karyawan menggunakan APD lengkap pada bagian produksi, gudang, dan laboratorium;  
- Memiliki ruang khusus merokok, makan dan tempat berganti pakaian dan penyimpanan barang 
pribadi karyawan;  
- Memiliki catatan pembersihan, sanitasi dan inspeksi sebelum penggunaan peralatan dan bangunan;  
- Memiliki pencegahan masuk binatang/hama di setiap bangun an; 
- Melakukan pembasmian jasad renik, serangga, dan binatang pengerat pada setiap bangunan;  
e. Bahan Pakan;  
- Memiliki prosedur dan standar serta catatan dalam penerimaan bahan pakan;  
- Memiliki catatan tindak lanjut dari ketidaksesuaian penerimaan serta catat an penolakan bahan 
pakan;  - 2944 - 
- Melakukan evaluasi terhadap pemasok bahan pakan yang diterima atau ditolak untuk kepentingan 
perusahaan;  
- Memiliki prosedur dan catatan penyimpanan bahan pakan.  Penyimpanan bahan pakan didasarkan 
sesuai kelompok bahan pakan serta melakukan Tindakan menjaga mutu bahan pakan saat 
penyimpanan.  
f.  Produksi Pakan;  
- Alat dan perlengkapan produksi  memiliki permukaan yang halus, tidak berlubang atau bercelah, 
tidak mengelupas/berkarat, dan tidak menyerap air;  
- Alat ukur (timbangan, t hermometer, barometer, dll) dikalibrasi oleh jawatan meterologi atau pihak 
yang berkompeten;  
- Melakukan uji homogenitas pada alat mixer;  
- Memiliki SOP pencampuran pakan termasuk FA/FS dan jenis pakan tertentu;  
- Memiliki catatan perlakuan atas pakan yang tidak  lulus uji mutu pakan, pakan sweeping, serta re -
produksi;  
- Label dan kemasan pakan memenuhi aturan yang berlaku.  
g. Pengawasan Mutu;  
- Memiliki SOP pengawasan mutu;  
- Memiliki standar bahan pakan dan pakan;  
- Memiliki SOP dan catatan penggunaan obat hewan dalam p akan;  
- Melakukan kalibrasi peralatan produksi dan laboratorium;  - 2945 - 
- Memiliki SOP pemeriksaan mutu bahan pakan dan pakan.  
h.   Inspeksi Internal;  
- Melakukan program inspeksi internal;  
- Melakukan tindak lanjut penyelesaian temuan inspeksi internal.  
i.  Penanganan terhadap hasil pengamatan, keluhan dan penarikan kembali pakan yang beredar.  
- Memiliki SOP dan catatan hasil penanganan keluhan/pengaduan;  
- Memiliki SOP dan catatan tindak lanjut penarikan Kembali pakan yang beredar;  
- Melakukan survey kepuasan pela nggan.  
● Pelaksana: Kementerian Pertanian  
● Tata cara penilaian CPPB  
-    Pelaksana: Penilaian CPPB dilaksanakan oleh Tim Auditor CPPB Ditjen PKH, Dinas Provinsi dan Dinas 
Kabupaten/Kota;  
-    Penilaian CPPB:  
 
Type Jumlah Temuan  
Minor  Mayor  
A ≤5 0 
B ≤7 ≤5 - 2946 - 
 
-    Tata cara perhitungan penilaian sesuai dengan SOP Penilaian CPPB  
 
● Pengawasan  
● Pengawasan dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.  
● Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
● Kewajiban pelaku usaha:  
− Menindaklanjuti hasil ketidaksesuaian penilaian Tim Audit  
− Menerapkan cara pembuatan pakan yang baik dalam proses produksi  
● Pelaksana: Kementerian Pertanian  
− Menindaklanjuti hasil ketidaksesuaian penilaian Tim Audit  
− Menerapkan cara pembuatan pakan yang baik dalam proses produksi  
 
 
 
 
 
 
 
 - 2947 - 
STANDAR IZIN PENDAFTARAN OBAT HEWAN  
NO IZIN PENDAFTARAN OBAT HEWAN  
20233 (Industri Kosmetik Untuk Hewan);  
21013 (Industri Produk Farmasi Untuk Hewan);  
21014 (Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan);   
21023 (Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan);  
21024 (Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan);  
46444 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan) ;  
46445 (Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan);  
46446 (Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan);  
46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan);  
46448 (Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan);  
46692 (Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan)  
1. Ruang 
lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk memperoleh nomor pendaftaran 
obat hewan dalam bentuk izin pendaftaran obat hewan mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan 
kewajiban pelaku usaha.  
 
 
 
 - 2948 - 
2. Istilah dan 
Definisi  ● Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau 
memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan 
alami.  
● Obat Hewan baru adalah Obat Hewan yang mengandung zat berkhasiat baru, zat berkhasiat  lama tetapi 
indikasinya baru, mengandung kombinasi baru dari zat berkhasiat lama, formulasi baru termasuk zat 
tambahannya, dan/atau cara pemberian baru yang belum pernah disetujui di Indonesia.  
● Pendaftaran Obat Hewan adalah serangkaian kegiatan pendaftara n obat hewan melalui evaluasi mutu dan 
dokumen pendaftaran obat hewan untuk mendapatkan nomor pendaftaran.  
● Pendaftaran Baru adalah pemberian nomor pendaftaran untuk obat hewan yang baru pertama kali didaftarkan di 
Indonesia.  
● Pendaftaran Ulang adalah pembah aruan nomor pendaftaran Obat Hewan yang masa berlakunya sudah habis.  
● Nomor Pendaftaran Obat Hewan adalah keterangan yang memuat mengenai huruf dan angka yang menerangkan 
identitas obat hewan, yang berfungsi sebagai tanda keabsahan obat hewan yang dapat die darkan.  
● Dokumen Pendaftaran Obat Hewan adalah kumpulan kelengkapan persyaratan pendaftaran Obat Hewan yang 
memuat informasi pelaku usaha pendaftaran dan informasi data teknis Obat Hewan yang akan didaftarkan.  
● SK Nomor Pendaftaran Obat Hewan adalah Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk obat 
hewan yang didaftarkan dengan masa berlaku 10 tahun sejak diterbitkan yang disahkan oleh Direktur Jenderal 
atas nama Menteri.  
 
 - 2949 - 
● SK Perubahan Nomor Pendaftaran Obat Hewan adalah Surat Keputus an yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian 
atas perubahan dokumen teknis obat hewan yang telah mempunyai nomor pendaftaran yang berlaku efektif, yang 
disahkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.  
● SK Pengalihan Nomor Pendaftaran Obat Hewan adalah Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian 
untuk peralihan kepemilikan atas obat hewan yang telah mempunyai nomor pendaftaran yang berlaku efektif, yang 
disahkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.  
● Pengujian Obat Hewan adalah serangkaian kegiat an untuk menilai mutu, khasiat, dan keamanan Obat Hewan.  
● Sertifikat Mutu Obat Hewan yang selanjutnya disebut sertifikat mutu adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan 
oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Obat Hewan yang didaftarkan telah lul us uji mutu, khasiat, 
dan keamanan Obat Hewan.  
● Komisi Obat Hewan yang selanjutnya disingkat KOH adalah kumpulan tenaga profesional di bidang obat hewan 
yang mempunyai tugas melakukan pengkajian dokumen pendaftaran obat hewan baru dan kebijakan lain di 
bidang Obat Hewan.  
● Penilai Pendaftaran Obat Hewan yang selanjutnya disingkat PPOH adalah kumpulan tenaga profesional di bidang 
obat hewan yang mempunyai tugas melakukan penilaian dokumen pendaftaran obat hewan terhadap kelayakan 
mutu, khasiat  dan keamanan Oba t Hewan melalui dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha.  
● Pembuatan Obat Hewan berdasarkan Kontrak yang selanjutnya disebut Kontrak Kerja Sama (Toll Manufacturing) 
adalah pembuatan Obat Hewan oleh penerima kontrak berdasarkan perjanjian antara penerima kontrak dengan 
pemberi kontrak sesuai  
● Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan Obat Hewan - 2950 - 
yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk 
memastikan  agar keamanan, khasiat, dan mutu obat hewan yang diproduksi konsisten dan sesuai dengan 
persyaratan dan tujuan penggunaannya.  
● Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yang selanjutnya disingkat BBPMSOH adalah Unit 
Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyelenggarakan fungsi pengujian 
mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan.  
3. Persyaratan 
Umum  ● Memiliki izin usaha produsen obat hewan dan/atau izin usaha importir obat hewan.  
● Obat hewan yang didaftarkan belum/tidak terdaftar atas nama perusahaan lain.  
● Nomor pendaftaran obat hewan diberikan untuk produk jadi obat hewan, bahan setengah jadi atau bahan baku 
obat hewan dengan nama dagang.  
● Nomor pendaftaran obat hewan berlaku selam a 10 (sepuluh) tahun.  
● Durasi pemenuhan persyaratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.  
● Selama Nomor Pendaftaran Obat Hewan masih berlaku pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk:  
- menjamin obat hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu kadaluarsa nomor pendaftarannya,  
- menjamin obat hewan yang diedarkan memenuhi standar mutu,  
- menjamin obat hewan diedarkan memiliki label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan,  
- melakukan penarikan ( recall ) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan,  
- melakukan tindak lanjut terhadap obat produk kembalian ( return ) sesuai ketentuan,  
- menjamin obat yang diedarkan mempunyai isi atau kandungan yang sesuai dengan yang didaftarkan, dan  
- menyampaikan laporan eksistensi nomor pendaftaran obat hewan per tahun.  - 2951 - 
4. Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 1. Pendaftaran Baru  
a. Obat hewan dalam negeri  
- Hasil Persetujuan PPOH dan/atau KOH terhadap dokumen pendaftaran obat hewan.  
- Sertifikat keamanan lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, untuk obat hewan 
yang berasal dari produk rekayasa genetik/ genetically modified organism  (GMO).  
- Sertifikat CPOHB sesuai dengan ruang lingkup obat hewan yang didaftarkan atau surat pernyataan yang 
berisi kesanggupan menerapkan CPOHB dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun 
setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan.  
- Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH.  
 
b. Obat hewan asal impor  
- Hasil Persetujuan PPOH dan/atau KOH terhadap dokumen pendaftaran obat hewan.  
- Sertifikat keamanan lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, untuk obat hewan 
yang berasal dari produk rekayasa genetik/ genetically modified organism  (GMO).  
- Sertifikat Keterangan Asal ( Certifi cate of Origin ) yang  dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal dan 
disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan.  
- Sertifikat Keterangan Bebas Jual  (Certificate of Free Sale) yang  dikeluarkan oleh lembaga berwen ang di 
negara asal dan disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan.  
- Sertifikat GMP  (Certificate of Good Manufacturing Practices )/sertifikat yang setara yang  dikeluarkan oleh 
lembaga berwenang di negara asal dan disah kan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat - 2952 - 
sertifikat dikeluarkan.  
- Sertifikat GMO/Non -GMO (Certificate of GMO/non GMO) untuk produk probiotik, enzim, asam amino dan 
biologik yang dikeluarkan oleh lembaga kompeten di negara asal dan disahkan ol eh Perwakilan Republik 
Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan.  
- Sertifikat registrasi  (Certificate of Registration ) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal dan 
disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifika t dikeluarkan.  
- Dalam hal Sertifikat registrasi tidak diterbitkan oleh pemerintah negara asal, maka harus melampirkan 
(Veterinary health certificate /dokumen yg setara yang menyatakan bahwa berdasarkan peraturan di negara 
tersebut, produk tersebut tidak dipe rsyaratkan diregistrasi dan pemerintah negara asal melakukan 
pengawasan terkait mutu, khasiat dan keamanan produk tersebut, diterbitkan oleh pemerintah negara asal 
dan disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan.  
- Surat penunjukan ( Letter of Appointment ) dari principal.  
- Surat hasil penilaian  kesesuaian penerapan GMP (On-site review ) untuk obat hewan yang didaftarkan untuk 
pertama kali merupakan obat hewan dengan ruang lingkup sediaan baru dan/atau berasal dari 
produsen /pabrik yang belum pernah melakukan pemasukan untuk sediaan yang akan didaftarkan.  
- Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH.  
 
c. Obat hewan kontrak ( toll manufacturing ) 
- Hasil Persetujuan PPOH dan/atau KOH terhadap dokumen pendaftaran obat hewan.  
- Sertifikat keamanan lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, untuk obat hewan - 2953 - 
yang berasal dari produk rekayasa genetik/ genetically modified organism  (GMO).  
- Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima kontrak  yang masih berlaku sesuai dengan bentuk 
sediaan Obat yang dikontrakkan.  
- Perjanjian pembuatan obat hewan berdasarkan kontrak ( toll manufacturing ) antara Pemberi Kontrak dengan 
Penerima Kontrak.  
- Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH.  
 
d. Obat hewan lisensi  
- Hasil Persetujuan PPOH dan/atau KOH terhadap dokumen pendaftaran obat hewan.  
- Sertifikat keamanan lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, untuk obat hewan 
yang berasal dari produk rekayasa genetik/ genetically modified organism  (GMO).  
- Produsen obat hewan dalam negeri.  
- Perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.  
- Sertifikat GMP produsen obat hewan pemberi lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat 
hewan yang dilisensikan.  
- Sertifikat CPOHB produsen ob at hewan penerima lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan 
obat hewan yang dilisensikan.  
- Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH.  
 
 - 2954 - 
2. Pendaftaran Ulang  
a. Obat hewan dalam negeri  
- Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan.  
- Pernyataan dari pimpinan perusahaan bahwa obat hewan yang didaftarkan ulang tidak mengalami 
perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, self life (umur simpan obat), indikasi, dan/atau rute 
pemberian.  
- Sertifikat CPOHB sesuai dengan ruang lingkup o bat hewan yang didaftarkan.  
- Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH.  
b. Obat hewan asal impor  
- Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan.  
- Pernyataan dari pimpinan perusahaan bahwa obat hewan yang didaftarkan ulang tidak mengalami 
perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, self life (umur simpan obat), indikasi, dan/atau rute 
pemberian.  
- Surat penunjukan ( Letter of Appointment ) dari principal.  
- Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH.  
 
c. Obat hewan lisensi  
- Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan.  
- Pernyataan dari pimpinan perusahaan bahwa obat hewan yang didaftarkan ulang tidak mengalami 
perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, self life (umur simpan obat), indikasi, dan/atau rute - 2955 - 
pemberian.  
- Perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.  
- Sertifikat GMP produsen obat hewan pemberi lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat 
hewan yang dilisensikan.  
- Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan 
obat he wan yang dilisensikan.  
- Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH.  
 
3. Persetujuan Perubahan Nomor Pendaftaran Obat Hewan  
a. Perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, shelf life , rute pemberian, hewan target, dan/atau bahan 
kemasan  
- Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan.  
- Hasil Persetujuan PPOH terhadap perubahan dokumen pendaftaran obat hewan.  
- Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH.  
b. Perubahan indikasi, dan/atau waktu henti obat  
- Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan.  
- Hasil Persetujuan PPOH terhadap perubahan dokumen pendaftaran obat hewan.  
c. Perubahan nama produk, nama pabrik, ukuran wadah/kemasan, dan/atau volume kemasan  
- Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan.  
- Hasil Persetujuan terhadap perubahan dokumen pendaftaran o bat hewan.  - 2956 - 
d. Perubahan desain label/etiket  
- Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan.  
- Justifikasi perubahan desain label/etiket.  
 
4. Persetujuan Pengalihan Nomor Pendaftaran Obat Hewan  
a. Obat hewan dalam negeri  
- Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan.  
- Pernyataan dari pemohon sebagai pemilik nomor pendaftaran bahwa bersedia mengalihkan nomor 
pendaftaran.  
- Pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa bersedia menerima pengalihan 
nomor pendaftaran.  
- Akta notaris tentang kesep akatan pengalihan nomor pendaftaran antara pemilik nomor pendaftaran dengan 
perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran.  
- Pernyataan dari penerima nomor pendaftaran bahwa obat hewan yang akan diproduksi tidak mengalami 
perubahan komposisi, lokasi pabri k, proses produksi, self life (umur simpan obat), indikasi, dan/atau rute 
pemberian.  
- Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima pengalihan nomor pendaftaran.  
- Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH yang diterbitkan untuk obat hewan dari perusahaan 
penerima pengalihan nomor pendaftaran.  
 - 2957 - 
b. Obat hewan asal impor  
- Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan.  
- Pernyataan dari pemohon sebagai pemilik nomor pendaftaran bahwa bersedia mengalihkan nomor 
pendaftaran.  
- Pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa bersedia menerima pengalihan 
nomor pendaftaran.  
- Akta notaris tentang kesepakatan pengalihan nomor pendaftaran antara pemilik nomor pendaftaran dengan 
perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran.  
- Pernyataan dari princ ipal bahwa sudah tidak bekerja sama dengan perusahaan pemilik nomor pendaftaran, 
dan kerja sama dialihkan ke perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran.  
- Letter of Appointment dari principal ke perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran.  
- Sertifi kat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH yang diterbitkan untuk obat hewan dari perusahaan 
penerima pengalihan nomor pendaftaran.  
 
c. Obat hewan asal impor ke produsen dalam negeri  
- Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan.  
- Pernyataan dari pemohon sebagai pemilik nomor pendaftaran bahwa bersedia mengalihkan nomor 
pendaftaran.  
- Pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa bersedia menerima pengalihan 
nomor pendaftaran.  - 2958 - 
- Akta notaris tentang kesepakatan pengalihan nomor pendaftaran antara pemilik nomor pendaftaran dengan 
perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran.  
- Dokumen induk obat hewan (Drug master file/DMF)  
- Pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa seluruh dokumen induk obat 
hewan be serta proses produksinya tidak mengalami perubahan dan masih sesuai formulasi yang 
didaftarkan.  
- Pernyataan dari principal/produsen bahwa sudah tidak bekerja sama dengan perusahaan pemilik nomor 
pendaftaran dan proses produksi obat hewan dialihkan ke perus ahaan penerima pengalihan nomor 
pendaftaran.  
- Perjanjian pengalihan produksi obat antara principal/produsen dengan penerima pengalihan nomor 
pendaftaran.  
- Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima pengalihan nomor pendaftaran.  
- Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH yang diterbitkan untuk obat hewan dari perusahaan 
penerima pengalihan nomor pendaftaran.  
 
5. Persetujuan Penggunaan Darurat Obat Hewan  
- Produsen obat hewan dalam negeri.  
- Surat pernyataan pendaftar yang menyatakan antara lain:  
a. Obat hewan yang didaftarkan dibutuhkan segera dalam rangka penanggulangan penyakit yang 
menyebabkan kematian hewan di beberapa wilayah dan belum ada alternatif pengobatan yang memadai,  - 2959 - 
b. Bertanggung jawab terhadap mutu obat hewan,  
c. Melakukan uji lapang untuk memastikan efektivitas dan keamanan,  
d. Melakukan monitoring efek samping obat hewan (MESOH), dan  
e. Melaporkan realisasi produksi dan distribusi obat hewan selama persetujuan penggunaan darurat kepada 
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
- Proposal u ji lapang.  
- Hasil Persetujuan PPOH dan/atau KOH terhadap dokumen pendaftaran obat hewan dan persetujuan terhadap 
huruf c dan huruf d.  
- Sertifikat keamanan lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, untuk obat hewan 
yang berasal dari prod uk rekayasa genetik/genetically modified organism (GMO).  
- Sertifikat CPOHB sesuai dengan ruang lingkup obat hewan yang didaftarkan.  
5. Sarana  -  
 
6. Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  1. Penilaian Kesesuaian  
a. Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen pendaftaran obat hewan dan 
hasil pengujian mutu obat hewan.  
b. Pelaksana: Kementerian Pertanian  
c. Dokumen pendaftaran obat hewan terdiri dari Lampiran A sampai dengan Lampiran L:  
- Lampiran A : Komposisi obat hewan  
- Lampiran B  : Proses pembuatan sediaan obat jadi  - 2960 - 
- Lampiran C : Pemeriksaan obat jadi  
- Lampiran D : Pemeriksaan bahan baku  
- Lampiran E : Pemeriksaan stabilitas  
- Lampiran F : Daya farmakologi obat hewan  
- Lampiran  G :  Publikasi percobaan klinik di lapangan  
- Lampiran H :  Keterangan tentang wadah dan bungkus  
- Lampiran I  :  Keterangan tentang tutup wadah  
- Lampiran J :  Keterangan tentang penandaan  
- Lampiran K :  Contoh sediaan dan standar zat berkhasiat  
- Lampiran L :   CoO, CoFS, CoR, CoGMP, LoA, CoGMO/Non -GMO, Se rtifikat CPOHB, Sertifikat Keamanan 
Hayati, atau keterangan lainnya.  
d. Pemenuhan persyaratan dokumen pendaftaran baru berdasarkan jenis sediaan  
- Biologik : Lampiran A s.d L  
- Farmasetik : Lampiran A s.d L  
- Bahan baku obat hewan : Lampiran A, B, C, H, I, J, dan L  
- Feed additive  : Lampiran A s.d L  
- Feed supplement  : Lampiran A, B, C, D, E, H, I, J, dan L  
- Feed supplement  khusus pesanan pabrik pakan ternak/perusahaan peternakan ( customized 
premix/customix ) : Lampiran A, B, C, J, dan surat pesanan pabrik/perusahaan .  
Obat hewan customix  terdaftar yang mengalami perubahan komposisi dapat diberikan nomor pendaftaran - 2961 - 
khusus setelah Lampiran A dan Lampiran C terbaru disetujui oleh PPOH/KOH.  
- Obat alami untuk hewan : Lampiran A, B, C, D, F, H, J, dan L  
Komposisi obat alam i tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) bahan baku yang mempunyai efek farmakologik.  
- Peralatan/bahan diagnostik  : Lampiran A, B,C, D, G, J, K,  dan L  
- Probiotik : Lampiran A s.d E sebagaimana berlaku pada sediaan biologik dan Lampiran F s.d L sebagaimana 
berlaku pada sediaan farmasetik.  
Jumlah spesies kuman yang terkandung maksimum 5 (lima) spesies. Dikelompokkan ke dalam golongan 
sediaan feed additive  karena pemakaiannya dicampur dalam pakan.  
- Prebiotik : Lampiran A s.d L sebagaimana berlaku pada sediaan fa rmasetik.  
Dikelompokkan ke dalam golongan sediaan feed additive  karena pemakaiannya dicampur dalam pakan.  
- Enzim : Lampiran A s.d L sebagaimana berlaku pada sediaan farmasetik.  
Dikelompokkan ke dalam golongan sediaan feed additive  karena pemakaiannya dicampur dalam pakan.  
e. Pemenuhan persyaratan dokumen pendaftaran ulang: Lampiran A, C, J, dan L.  
Obat hewan yang telah habis masa berlaku nomor pendaftarannya tidak didaftarkan ulang, maka diberlakukan 
sebagai pendaftaran baru.  
f. Pemenuhan persyaratan dokumen pendaftaran obat hewan untuk pengalihan nomor pendaftaran : Lampiran A 
s.d L 
g. Pemenuhan persyaratan dokumen pendaftaran obat hewan untuk perubahan nomor pendaftaran  
- Komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, shelf life, rute pemberian, hewan target, bahan kemasan, dan 
nama produk : Lampiran A s.d L  - 2962 - 
- Indikasi : Lampiran G  
- Waktu henti obat : Lampiran F  
- Nama pabrik : Lampiran C, J, dan L  
- Ukuran wadah/kemasan dan volume kemasan : Lampiran A, J, K, dan L  
h. Pemenuhan sertifikat hasil pengujian mutu obat hewan  
Pengujian mutu obat hewan dilakukan untuk memenuhi standar mutu, khasiat, dan keamanan obat hewan. 
Sertifikat hasil pengujian mutu obat hewan diterbitkan oleh BBPMSOH. Standar pengujian mutu obat hewan 
mengacu pada persyaratan minimal pada Farmakope Obat H ewan Indonesia (FOHI) atau Farmakope Obat 
Hewan negara lain yang setara.  
Sampel obat hewan yang akan diuji berupa:  
- Sampel Obat hewan ber etiket, mencantumkan komposisi zat aktif, memiliki nomor batch  yang sama dan 
memiliki waktu kadaluarsa untuk produk bi ologik minimal 9 bulan dan  produk farmasetik dan premiks 
minimal 6 bulan.  
- Obat hewan dengan nama dagang yang sama dan susunan isi yang sama dengan ukuran kemasan yang 
berbeda, harus dicantumkan ukuran kemasannya dalam formulir permohonan pengujian.  
- Jumlah  sampel obat hewan sesuai dengan kebutuhan pengujian (lampiran jumlah sampel).  
- Menyediakan standar zat berkhasiat dan/atau zat tak berkhasiat sebagai bahan baku dalam kualitas yang 
cukup untuk pemeriksaan (khususnya untuk pendaftaran baru).  
 
 - 2963 - 
2. Pengawasan  
a. Pengawasan peredaran obat hewan dilakukan oleh Pengawas Obat Hewan di Kementerian, Provinsi, dan/atau 
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan BBPMSOH dalam rangka pendaftaran obat hewan, 
pemantauan obat hewan, dan pengawasan sewaktu -waktu . 
b. Pengawasan dilakukan terhadap mutu, khasiat, dan keamanan Obat Hewan antara lain:  
- Kesesuaian nomor pendaftaran Obat Hewan dengan nama produk, komposisi, indikasi, hewan target, dosis 
dan cara pemberian Obat Hewan.  
- Obat Hewan yang telah memiliki nomor pendaftaran dan telah diedarkan ternyata berdasarkan hasil 
pengawasan di lapangan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diketahui mengandung 
zat yang berbahaya terhadap keamanan hewan, manusia, dan lingkungan, nomor pendaftaran yang te lah 
diterbitkan dapat ditinjau kembali atau dicabut.  
c. Pengawasan dilakukan secara berkala berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu -waktu apabila 
ada penyimpangan terhadap ketentuan dalam peredaran Obat Hewan.  
d. Pengawas obat hewan menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala atau sewaktu -waktu kepada 
pimpinan unit kerja terkait  
e. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Pengawas Obat Hewan melalui sertifikasi/ pelatihan/ sosialisasi.  
f. Membuka saluran pengaduan masyarakat.  
 
 
 
 - 2964 - 
STANDAR SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT HEWAN YANG BAIK (CPOHB)  
NO SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT HEWAN YANG BAIK (CPOHB)  
20233 (Industri Kosmetik Untuk Hewan);  
21013 (Industri Produk Farmasi Untuk Hewan);  
21014 (Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan);  
21023 (Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan);  
21024 (Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan);  
1. Ruang 
lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam ra ngka memperoleh izin sertifikasi 
CPOHB yang mencakup persyaratan dokumen teknis, persyaratan dokumen teknis berdasarkan jenis fasilitas 
produksi obat hewan terdiri atas cara pembuatan obat hewan (Biologik, Farmasetik, dan Premiks), kosmetik untuk 
hewan, ob at tradisional untuk hewan serta persyaratan dokumen teknis berdasarkan pengalihan fasilitas produksi, 
penambahan/perluasan ruang lingkup fasilitas produksi, perubahan nama dan alamat fasilitas produksi.  
2. Istilah dan 
Definisi  ● Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau 
memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan 
alami  
● Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan obat hewan 
yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk 
memastikan agar keamanan, khasiat, dan mutu obat hewan yang diproduksi konsisten dan sesuai dengan 
persyaratan  dan tujuan penggunaannya.  
 - 2965 - 
● Pembuatan obat hewan adalah proses kegiatan pengolahan, pencampuran, dan/atau pengubahan bentuk bahan 
baku obat hewan menjadi obat hewan.  
● Bahan awal adalah semua bahan baku dan bahan pengemas yang digunakan dalam produksi obat h ewan.  
● Pemastian mutu adalah suatu konsep yang mencakup semua bagian sistem mutu yang akan mempengaruhi mutu 
obat hewan yang dihasilkan untuk memastikan bahwa obat hewan yang dihasilkan bermutu sesuai dengan tujuan 
pemakaiannya.  
● Inspeksi Internal adalah ke giatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak produsen terhadap seluruh aspek 
pembuatan obat hewan.  
● Produsen obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pembuatan, 
penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan.  
● Produk Jadi adalah suatu produk obat hewan yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan.  
● Bahan Baku Obat Hewan adalah bahan yang digunakan untuk pembuatan obat hewan.  
3. Persyaratan 
Umum  1. Memiliki Izin Usaha Produsen Obat Hewan  
2. memiliki rencana pembuatan obat hewan ( master design ) dan daftar obat hewan yang akan dibuat.  
4. Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, A. Dokumen teknis Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) terdiri dari:  
1. Sertifikasi (permohonan baru)  
1) denah bangunan ( layout ) pabrik yang dilengkapi dengan sistem tata udara dan tata pengolahan air yang 
sesuai dengan pedoman cara pembuatan obat hewan yang baik;  
2) dokumen induk cara pembuatan obat hewan yang baik (site master file/SMF) atau dokumen setara yang 
menguraikan dengan lengkap proses bisnis pembuatan obat hewan;  - 2966 - 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 3) persetujuan Penilai Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (PCOHB); dan  
2. Resertifikasi (permohonan ulang)  
1) daftar perubahan bermakna sejak inspeksi CPOHB terakhir;  
2) surat hasil corrective action and preventive action  (CAPA) dan daftar penyimpanan sejak inspeksi CPOHB 
terakhir;  
3) Daftar berita acara penilaian (BAP) inspeksi internal/ self assessment /inspkeksi ekste rnal yang dilaksanakan 
tiap tahun;  
4) Salinan sertifikat CPOHB yang telah diterbitkan sebelumnya.  
 
B. Persyaratan dokumen teknis CPOHB berdasarkan jenis fasilitas produksi obat hewan terdiri atas cara pembuatan 
obat hewan (Biologik, Farmasetik, dan Premiks), kos metik untuk hewan, obat tradisional untuk hewan  
1. Cara Pembuatan Obat Hewan (Biologik, Farmasetik, dan Premiks)  
No Jenis 
Fasilitas 
Produksi  Persyaratan Khusus  
1) Biologik  - memiliki fasilitas produksi yang 
terpisah masing -masing antara 
fasilitas produksi vaksin zoonosis 
dengan non zoonosis, virus dengan 
non virus (bakteri, protozoa, dll), - 2967 - 
diagnostik.  
2) Farmasetik  - memiliki fasilitas produksi yang 
terpisah masing -masing antara 
fasilitas produksi steril dengan non 
steril, betalaktam dengan non 
betalaktam, hormon, desinfektan.  
3) Premiks  - memiliki fasilitas produksi yang 
terpisah antara premiks serbuk 
dengan cairan.  
4) Panduan mutu/dokumen setara (manual mutu, 
prosedur mutu, instruktur kerja, dan formulir kerja) 
yang menguraikan dengan lengkap proses bisnis, 
untuk menjamin pembuatan obat sesuai dengan 
ketentuan CPOHB yang meliputi :  
1. sistem mutu industri farmasi untuk hewan;   
2. personalia;  
3. bangunan -fasilitas;  
4. peralatan;  
5. produksi;  
6. cara penyimpanan dan pengiriman obat yang - 2968 - 
baik;  
7. pengawasan mutu;  
8. inspeksi diri;  
9. keluhan dan penarikan produk;  
10. dokumentasi;  
11. kegiatan alih daya;  
12. kualifikasi dan validasi;  
13. pembuatan produk steril;  
14. pembuatan bahan dan produk biologi untuk 
penggunaan hewa n; 
15. pembuatan bahan obat hewan yang dibuat 
dengan kultur/ fermentasi sel;  
16. pembuatan produk darah;  
17. system komputerisasi;  
18. sampel pembanding dan sampel pertinggal;  
19. pelulusan real time dan pelulusan parametris; dan  
20. manajemen risiko mutu.  
5) denah bangunan dan Konsep Desain Sistem Tata 
Udara (KDSTU) yang sesuai dengan pedoman CPOHB;  
6) daftar seluruh alat produksi yang dibutuhkan untuk - 2969 - 
tiap bentuk sediaan yang akan disertifikasi;  
7) daftar seluruh alat laboratorium yang dibutuhkan 
untuk me lakukan pengujian produk yang akan 
diproduksi sesuai dengan metode yang tercantum 
dalam kompendia resmi;  
8) daftar nomor dan judul prosedur tetap penggunaan 
seluruh peralatan produksi dan peralatan 
laboratorium;  
9) ringkasan laporan kualifikasi sarana p enunjang kritis 
sampai dengan tahap kualifikasi kinerja, kualifikasi 
untuk sistem pengolahan air minimal sampai dengan 
tahap kualifikasi kinerja fase 1 (satu);  
10) alur atau bagan proses produksi jika mengajukan 
sertifikasi bahan obat hewan;  
11) surat pernyataan dari apoteker penanggung jawab 
pemastian mutu yang menyatakan telah tersedia 
dokumen sebagai berikut:  
a. sistem mutu dan sistem dokumentasi, spesifikasi 
baha n awal dan produk jadi, prosedur transfer 
teknologi dari Penelitian dan Pengembangan - 2970 - 
(Research and Development/R&D) ke Produksi, 
prosedur pengolahan, pembersihan, dan pengujian 
yang terkait dengan aktivitas yang akan dilakukan;  
b. daftar personil kunci yang mempunyai kompetensi 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 
tercantum dalam struktur organisasi;  
c. uraian tugas sampai dengan tingkat penyelia;  
d. dokumen kualifikasi instalasi dan operasional 
peralatan produksi dan pengujian, khusus untuk 
sterilisator termas uk kualifikasi kinerja;  
e. dokumen protokol validasi proses aseptis jika akan 
memproduksi sediaan steril secara aseptis; dan  
f. dokumen validasi metode analisis, protokol 
kualifikasi kinerja alat/validasi proses, dan 
protokol validasi pembersihan.  
 
2. Pembuatan Kosmetik untuk Hewan  
1) Memiliki dokumen denah/layout bangunan Industri Kosmetik untuk hewan;  
2) Memiliki dokumen manual mutu, prosedur mutu, instruktur kerja, dan formulir kerja yang meliputi :  
- sistem manajemen mutu;  
- personalia;  - 2971 - 
- bangunan dan fasilitas;  
- peralatan;  
- sanitasi dan higiene dan sanitasi;  
- produksi;  
- pengawasan mutu;  
- dokumentasi;  
- audit internal;  
- penyimpanan;  
- kontrak produksi dan pengujian; dan  
- penanganan keluhan dan penarikan produk.  
 
3. Pembuatan Obat Tradisional unt uk Hewan  
a) dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan;  
b) memiliki dokumen sistem mutu yaitu dokumen manual mutu, prosedur mutu, instruktur kerja, dan formulir 
kerja yang meliputi:  
- Manajemen Mutu  
- Personalia  
- Bangunan, Fasilitas dan Peralatan  
- Sanitasi dan Higiene dan sanitasi  
- Dokumentasi  
- Produksi  - 2972 - 
- Pengawasan Mutu  
- Pembuatan dan Analisis Berdasarkan Kontrak  
- Cara Penyimpanan dan Pengiriman Obat Tradisional untuk Hewan Yang Baik  
- Keluhan Terhadap Produk, Penarikan Kembalian Produk dan Produ k Kembalian  
- Inspeksi Diri  
 
C. Persyaratan dokumen teknis CPOHB berdasarkan pengalihan fasilitas produksi, penambahan/perluasan ruang 
lingkup fasilitas produksi, perubahan nama dan alamat fasilitas produksi.  
1) Pengalihan fasilitas produksi  :  
- daftar perubahan fasilitas;  
- dokumen pengendalian perubahan; dan  
- dokumen kualifikasi/validasi terkait perubahan.  
2) Penambahan/perluasan ruang lingkup fasilitas produksi  
- dokumen izin usaha sebagai produsen obat hewan yang sudah diperbaharui;  
- dokumen denah/layout penambahan/perluasan fasilitas produksi yang diajukan;  
- dokumen sistem mutu yang sudah diperbaharui sesuai dengan penambahan/perluasan ruang lingkup;  
- dokumen penunjang lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan CPOHB.  
3) Perubahan administrasi  fas ilitas produksi  
- dokumen teknis berupa dokumen pendukung terkait perubahan administrative  
 
 - 2973 - 
5. Sarana  - Fasilitas produksi yang dimiliki merupakan fasilitas yang khusus diperuntukan untuk proses pembuatan yang 
terpisah dari fasilitas umum lainnya (seperti perumahan, perkantoran, dll);  
- Fasilitas produksi obat hewan jenis sediaan farmasetik (antibiotik betalaktam) harus terpisah secara fisik dengan 
bangunan fasilitas produksi obat hewan jenis sediaan lainnya;  
- Fasilitas produksi obat hewan harus memil iki sarana pengolahan limbah terpadu atau kerjasama dengan pihak 
ketiga untuk melakukan pengolahan limbah (padat, semi padat, dan cair) yang dihasilkan oleh fasilitas produksi 
obat hewan.  
6. Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  1. Penilaian Kesesuaian  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen permohonan CPOHB ( ondesk 
review ) dan Inspeksi/audit ( onsite review ) ke fasilitas produksi obat hewan.  
- Pelaksana: Kementerian Pertanian,  
 
2. Pengawasan  
a. Pengawasan dilakuka n dengan inspeksi/monitoring/surveilans terhadap kesesuaian pemenuhan aspek 
produksi dengan aspek CPOHB;  
b. Pengawasan monitoring/surveilans dilakukan minimal secara rutin dalam 2 (dua) tahun sekali;  
c. Pelaksana: Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah.  
 
 
 
 - 2974 - 
STANDAR PRAKTIK DOKTER HEWAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)  
NO PRAKTIK DOKTER HEWAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESI (WNI)  
75000 (Aktivitas Kesehatan Hewan)  
01621 (Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak)  
01622 (Jasa Perkawinan Ternak)  
1. Ruang 
lingkup  Standar ini mengatur tentang persyaratan dalam pelaksanaan praktik dokter hewan meliputi persyaratan kompetensi, 
sarana yang harus dimiliki dan pelayanan minimal yang harus dilakukan oleh Dokter Hewan Praktik Warga Negara 
Indonesia  
2. Istilah dan 
Definisi  a. Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang 
diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.  
b. Praktik Kedokteran Hewan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter hewan terhadap pasien dalam 
melaksanakan upaya kesehatan hewan.  
c. Dokter Hewan adalah adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik 
Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.  
d. Surat Izin Praktik D okter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah 
memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.  
3. Persyaratan 
Umum  Untuk melakukan praktik pelayanan jasa , dilengkapi persyaratan sebagai berikut:  
a. Surat Permohonan;  
b. Memiliki NIB;  
c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;  - 2975 - 
d. fotokopi ijazah Dokter Hewan;  
e. fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;  
f. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat  
g. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan  
h. surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.  
4. Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa Untuk melakukan praktik pelayanan jasa kesehatan hewan, pelaku praktik pelayanan jasa kesehatan hewan 
melakukan pemenuhan komitmen, yaitu dengan kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:  
1. Dalam pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan 
berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat 
dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang  menjadi kompetensinya dan 
dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk 
dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya;  
2. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/a tau instalasi farmasi sesuai dengan yang 
dipersyaratkan untuk praktik mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
3. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan;  
4. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan;  
5. Pernyataan pada poin 2 berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan 
penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.  
5. Sarana  Sarana Pelayanan Kesehatan Hewan Praktik Dokter Hewan  - 2976 - 
 
No Jenis  Bentuk  Keterangan  
1. Fasilitas  Papan nama   
Ruang praktik   
2. Peralatan  Pendiagnosaan  Termometer  
Stetoskop  
Mikroskop  
Otoscope  
Opthalmoscope  
Tindakan  Disposable syringe  
Disposable needle  
Infusion set  
IV catheter 20 G, 22 G dan 24 
G 
Tiang Infus  
Operasi minor  Gunting bengkok dan lurus  
Arteri klem  
Pinset  
Scalpel  
Kidney Tray  - 2977 - 
Scalpel handle  
Towel clamp  
Alis tissue forcep  
Sterilisator  
3. Perlengkap
an Kartu nama   
Buku resep   
Rekam medis   
Baju praktik   
Baju bedah   
Pengukur bobot badan   
Meja konsultasi/ 
administrasi   
Meja periksa   
Tempat penyimpanan 
obat dan alat   
4. Obat-
obatan  Alkohol   
Antiseptik   
Antibiotik   
Antipiretik   
Analgesik   - 2978 - 
Antihistamina   
Anti parasite   
Lidocain   
Sedativa   
Cairan infus  minimal NaCl dan LRL  
Vitamin dan mineral   
Anaestetikum   
Glucocorticoid / Steroid   
NSAID   
 
6. Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh pelaku praktik pelayanan jasa Kesehatan 
hewan dilakukan oleh Pejabat Otoritas Veteriner (POV) dibantu oleh Tim Teknis Dinas sesuai kewenangan di 
wilayah kerjanya dan Pelimpahan kewenangan perizinan dilakukan setelah Kabupaten/Kota memiliki POV 
Kabupaten/Kota dan Dokter Hewan Berwenang sesuai bidangnya. Apabila Kabupaten/Kota belum memiliki POV 
maka kewenangan diberikan kepada POV Prov insi. Apabila Provinsi belum memiliki POV maka kewenangan 
perizinan ada di Kementerian Pertanian.  
 
Penilaian Kesesuaian Praktik Dokter Hewan  
Pemberian izin Praktik Dokter Hewan diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar dipenuhi pelaku 
prakti k. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis.  Skema penilaian kesesuaian  sebagai berikut :  - 2979 - 
a. Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota/Provinsi melakukan 
penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku praktik menyampaikan pemenuhan atas Komitmen 
dan kewajiban secara lengkap dan benar.  Penilaian kesesuaian dilakukan dalam hal pemenuhan standar yang 
dipersyaratkan.  
b. Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin a, DPMPTSP melakukan  notifikasi ke sistem 
OSS.  
c. Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin a dilakukan paling 
lama 2 (dua) Hari.  
d. Apabila daerah belum memiliki POV atau terjadi keterlambatan dalam hal penilaian kesesuaian, maka peni laian 
dilimpahkan ke Pusat.  
e. Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian kesesuaian paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha 
menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar.  
f. Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin e, Pusat PVTPP melakukan notifikasi ke sistem OSS.  
g. Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e, Pelaku praktik dapat melengkapi 
pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.  
h. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana di maksud pada poin e, Lembaga OSS mengeluarkan Izin Praktik Dokter 
Hewan  dalam bentuk SIP Dokter Hewan yang berlaku efektif dilengkapai dengan pejabat pemberi persetujuan.  
B. Pengawasan  
1. Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan 
pembinaan dan pengawasan atas pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan oleh Dokter Hewan dan 
Paramedik Veteriner sesuai dengan kewenangannya.  - 2980 - 
2. Izin Praktik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner berlaku di wilayah  Kabupaten/Kota diterbitkannya izin 
tersebut.  
3. Apabila Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner melakukan Praktik di luar wilayah kabupaten/kota pemberi 
izin, maka wajib melakukan pengurusan izin baru sesuai lokasi Kab/Kota tempat melakukan praktik atau 
pelayan an. 
4. Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan.  
5. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kab/Kota melakukan pemeriksaan 
pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post -audit).  Adapun pemenuhan kewajiban yang 
diawasi adalah :  
a. masa berlaku SIP DRH;  
b. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP DRH dan  
c. praktik kedokteran hewan.  
6. Menteri/Gubernur atau bupati/walikota melakukan pengawasan atas:  
a. pemenuhan Komitmen Perizinan praktik Dokter Hewan;  
b. pemenuhan kewajiban Pelaku praktik Dokter Hewan; dan/atau  
c. kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha.  
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
7. Pengawasan yang dilakukan oleh menteri/gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada poin 6 
dilakukan oleh PVTPP/DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.  
 
 - 2981 - 
STANDAR PRAKTIK DOKTER HEWAN UNTUK WARGA NEGARA ASING (WNA)  
NO PRAKTIK DOKTER HEWAN UNTUK WARGA NEGARA ASING (WNA)  
75000 (Aktivitas Kesehatan Hewan)  
01621 (Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak)  
01622 (Jasa Perkawinan Ternak)  
1. Ruang 
lingkup  Standar ini mengatur tentang persyaratan dalam pelaksanaan praktik dokter hewan meliputi persyaratan kompetensi, 
sarana yang harus dimiliki dan pelayanan minimal yang harus dilakukan oleh Dokter Hewan Praktik Warga Negara 
Asing  
2. Istilah dan 
Definisi  a. Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang 
diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.  
b. Praktik Kedokteran Hewan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter hewan terhadap pasien dalam 
melaksanakan upaya kesehatan hewan.  
c. Dokter Hew an adalah adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik 
Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.  
d. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan tela h 
memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.  - 2982 - 
3. Persyaratan 
Umum  a. Surat Permohonan;  
b. Memiliki NIB;  
c. fotokopi paspor;  
d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;  
e. fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;  
f. fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah 
tersumpah;  
g. fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga 
internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
h. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian 
bahasa Indonesia dari lembaga baha sa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia;  
i. fotokopi Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;  
j. fotokopi surat izin praktik dari negara asal;  
k. tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal ya ng dibuktikan dengan surat 
keterangan tertulis dari pejabat Otoritas Veteriner negara asal;  
l. fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal;  
m. terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;  
n. surat pern yataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;  
o. fotokopi Sertifikat Kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropik di Indonesia;  
p. memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis - 2983 - 
pelayanan yang diberikan yang dib uktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di 
Indonesia;  
q. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang -undangan dan etika profesi; dan  
r. surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan  
s. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis.  
4. Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa Untuk melakukan praktik pelayanan jasa kesehatan hewan, pelaku praktik pelayanan jasa kesehatan hewan 
melakukan pemenuhan Komitmen, yaitu dengan kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:  
a. Dalam pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan 
berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya  dalam pendidikan kedokteran hewan dan dapat 
dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan 
dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk 
dokter h ewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya;  
b. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang 
dipersyaratkan untuk praktik mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
c. Menggu nakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan;  
d. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan;  
e. Pernyataan pada poin 2 berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan 
penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.  - 2984 - 
5. Sarana  Sarana Pelayanan Kesehatan Hewan Praktik Dokter Hewan:  
 
No Jenis  Bentuk  Keterangan  
1. Fasilitas  Papan nama   
Ruang 
praktik   
2. Peralatan  Pendiagnosaa
n Termometer  
Stetoskop  
Mikroskop  
Otoscope  
Opthalmoscope  
Tindakan  Disposable syringe  
Disposable needle  
Infusion set  
IV catheter 20 G, 22 G 
dan 24 G  
Tiang Infus  
Operasi 
minor  Gunting bengkok dan 
lurus  
Arteri klem  - 2985 - 
Pinset  
Scalpel  
Kidney Tray  
Scalpel handle  
Towel clamp  
Alis tissue forcep  
Sterilisator  
3. Perlengkapan  Kartu nama   
Buku resep   
Rekam medis   
Baju praktik   
Baju bedah   
Pengukur 
bobot badan   
Meja 
konsultasi/ 
administrasi   
Meja periksa   
Tempat 
penyimpanan  - 2986 - 
obat dan alat  
4. Obat-obatan  Alkohol   
Antiseptik   
Antibiotik   
Antipiretik   
Analgesik   
Antihistamin
a  
Anti parasite   
Lidocain   
Sedativa   
Cairan infus  minimal NaCl dan 
LRL 
Vitamin dan 
mineral   
Anaestetikum   
Glucocorticoi
d / Steroid   
NSAID   
 - 2987 - 
 
6. Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh pelaku praktik pelayanan jasa Kesehatan 
hewan dilakukan oleh Pejabat Otoritas Veteriner (POV) dibantu oleh Tim Teknis Dinas sesuai kewenangan di 
wilayah kerjanya dan pelimpahan kewenangan perizinan dilakukan setelah Kabupaten/Kota memiliki Pejabat 
Otoritas Veteriner (POV ) Kabupaten/Kota dan Dokter Hewan Berwenang sesuai bidangnya. Apabila 
Kabupaten/Kota belum memiliki POV maka kewenangan diberikan kepada POV Provinsi. Apabila Provinsi belum 
memiliki POV maka kewenangan perizinan ada di Kementerian Pertanian.  
 
Penilaian Ke sesuaian Praktik Dokter Hewan  
Pemberian izin Praktik Dokter Hewan diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar dipenuhi pelaku 
praktik. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. Skema penilaian kesesuaian  sebagai berikut :  
1. Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota/Provinsi melakukan 
penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku praktik menyampaikan pemenuhan atas 
Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar.  Penilaian kese suaian dilakukan dalam hal pemenuhan 
standar yang dipersyaratkan.  
2. Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 1, DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem 
OSS.  
3. Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pa da poin 2  dilakukan 
paling lama 2 (dua) Hari.  - 2988 - 
4. Apabila daerah belum memiliki POV atau terjadi keterlambatan dalam hal penilaian kesesuaian, maka penilaian 
dilimpahkan ke Pusat.  
5. Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian kesesuaian paling lama 5 (l ima) Hari sejak Pelaku Usaha 
menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar.  
6. Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin 5, Pusat PVTPP melakukan notifikasi ke sistem OSS.  
7. Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 5, Pelaku praktik dapat melengkapi 
pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.  
8. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 5, Lembaga OSS mengeluarkan Izin Praktik Dokter 
Hewan  dalam bentuk SIP Dokter Hewan dala m bentuk SIP Dokter Hewan yang berlaku efektif dilengkapi 
dengan pejabat pemberi persetujuan.  
 
B. Pengawasan  
1. Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan 
pembinaan dan pengawasan atas pelayanan Kesehatan hewan yang dilakukan oleh Dokter Hewan dan 
Paramedik Veteriner sesuai dengan kewenangannya.  
2. Izin Praktik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner berlaku di wilayah Kabupaten/Kota diterbitkannya izin 
tersebut.  
3. Apabila Dokter Hewan dan Param edik Veteriner melakukan Praktik di luar wilayah kab/kota pemberi izin, 
maka wajib melakukan pengurusan izin baru sesuai lokasi Kab/Kota tempat melakukan praktik atau 
pelayanan.  - 2989 - 
4. Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan m edik yang diberikan.  
5. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kab/Kota melakukan pemeriksaan 
pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post -audit). Adapun pemenuhan kewajiban yang 
diawasi adalah :  
a. masa berlaku SIP DRH;  
b. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP DRH dan  
c. praktik kedokteran hewan.  
6. Menteri/Gubernur atau bupati/walikota melakukan pengawasan atas:  
a. pemenuhan Komitmen Perizinan praktik Dokter Hewan;  
b. pemenuhan kewajiban Pelaku praktik Dokter Hewan; dan/atau  
c. kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha,  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.  
7. Pengawasan yang dilakukan oleh menteri/gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada poin 6 
dilakukan oleh PVTPP/DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.  
 
 
 
 
 
 
 - 2990 - 
 
STANDAR PELAYANAN PARAMEDIK VETERINER  
NO IZIN PELAYANAN PARAMEDIK VETERINER  
75000 (Aktivitas Kesehatan Hewan)  
01621 (Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak)  
01622 (Jasa Perkawinan Ternak)  
1 Ruang 
lingkup  Standar ini mengatur tentang persyaratan dalam pelaksanaan Pelayanan Paramedik Veteriner meliputi persyaratan 
kompetensi, sarana yang harus  dimiliki dan pelayanan minimal yang harus dilakukan oleh Paramedik Veteriner  
2 Istilah dan 
Definisi  1. Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau 
memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan 
di bawah penyeliaan Dokter Hewan.  
2. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah 
memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa M edik Veteriner.  
3. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah 
bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter 
Hewan.  
4. Surat Izin Param edik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti 
tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.  
5. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang  selanjutnya disebut SIPP PKb adalah 
bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah - 2991 - 
Penyeliaan Dokter Hewan.  
6. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP A TR adalah bukti 
tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten 
teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.  
7. Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner adalah tempat yang memberikan pelayan an Kesehatan Hewan atau Medik 
Reproduksi.  
3. Persyaratan 
Umum  Untuk melakukan praktik pelayanan jasa , dilengkapi persyaratan sebagai berikut:  
a. Surat Permohonan;  
b. Memiliki NIB;  
c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;  
d. fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, ijazah diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang 
Kesehatan Hewan  
e. fotocopi sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian.  
f. fotocopi sertifikat kompetensi yang dikelua rkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah tersertifikasi oleh 
BNSP;  
g. surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner;  
h. surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner, dan  
i. surat rekomendasi sebagaimana dimaksu d pada poin g dikecualikan jika di wilayah kabupaten/kota belum 
terdapat organisasi profesi paramedik veteriner.  
4. Persyaratan Untuk melakukan praktik pelayanan jasa kesehatan hewan, pelaku praktik pelayanan jasa kesehatan hewan - 2992 - 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa melakukan pemenuhan komitmen, yaitu dengan kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:  
1. Dalam pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan 
berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat 
dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan 
dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kese hatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk 
dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya;  
2. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang 
dipersyaratkan untuk praktik mandiri sesu ai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
3. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan;  
4. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan;  
5. Pernyataan pada poin 2 berupa  surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan 
penilaian teknis.  
5 Sarana  Sarana Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan Paramedik Veteriner  
No Paramedik 
Veteriner  Jenis  Keterangan  
1. Tenaga 
Paramedik 
Veteriner 
Kesehatan Alat transportasi   Motor / Mobil  
Peralatan 
pelayanan 
kesehatan pada Alat pengukur 
suhu  
Spuit (50cc, 20cc, - 2993 - 
Hewan  ternak 
ruminansia  10cc dan 3cc)  
Uterine 
injector/cateter 
intrauterine  
Perlengkapan  Pakaian lapangan  
Plastic gloves  
Jas hujan  
Sepatu bot  
Lampu senter  
Handuk  
Tali 
Sabun  
Tas 
Peralatan 
pelayanan 
Kesehatan pada 
ternak unggas  Automatic injection  
Cooler box  
2. Tenaga 
Paramedik 
Veteriner Alat transportasi   Motor / Mobil  
Peralatan 
inseminasi  Nitrogen (N2) cair 
dan semen - 2994 - 
inseminasi 
buatan dan 
Tenaga 
Paramedik 
Veteriner 
pemeriksaan 
kebuntingan  beku/cair  
Gun inseminasi 
buatan  
Gunting, pinset  
Termos N2 cair 
atau container  
transpor dengan 
kapasitas 1 - 2 
liter 
Perlengkapan  Pakaian lapangan  
Plastic sheath  
Plastic gloves  
Jas hujan  
Sepatu bot  
Lampu senter  
Handuk  
Tali 
Sabun  
Kertas tisu  
Tas inseminasi - 2995 - 
buatan  
3. Tenaga 
Paramedik 
Veteriner 
asisten 
teknik 
reproduksi  Alat transportasi   Motor / Mobil  
Peralatan  Cateter 
intrauterine  
spuit (50cc, 20cc 
dan 10cc)  
Obat bebas  
Perlengkapan  Pakaian lapangan  
Plastic sheath  
Plastic gloves  
Jas hujan  
Sepatu bot  
Lampu senter  
Handuk  
Tali 
Sabun  
Kertas tisu  
 
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh pelaku praktik pelayanan jasa Kesehatan 
hewan dilakukan oleh Pejabat Otoritas Veteriner dibantu oleh Tim Teknis Dinas sesuai kewenangan di wilayah - 2996 - 
Pengawasan  kerjanya dan Pelimpahan kewenangan perizina n dilakukan setelah Kabupaten/Kota memiliki Pejabat Otoritas 
Veteriner (POV) Kabupaten/Kota dan Dokter Hewan Berwenang sesuai bidangnya. Apabila Kabupaten/Kota belum 
memiliki POV maka kewenangan diberikan kepada POV Provinsi. Apabila Provinsi belum memilik i POV maka 
kewenangan perizinan ada di Kementerian Pertanian.  
 
Penilaian Kesesuaian Praktik Pelayanan Paramedik  
Pemberian izin Pelayanan Paramedik Veteriner diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar 
dipenuhi pelaku praktik. Penilaian kesesuai an dilakukan oleh tim teknis.  skema penilaian kesesuaian  sebagai 
berikut :  
1. Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota/Provinsi melakukan 
penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku praktik menyampaikan pemenuhan atas 
Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar.  Penilaian kesesuaian dilakukan dalam hal pemenuhan 
standar yang dipersyaratkan.  
2. Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 1, DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem 
OSS.  
3. Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin 2  dilakukan 
paling lama 2 (dua) Hari.  
4. Apabila daerah belum memiliki POV atau terjadi keterlambatan dalam hal penilaian kesesuaian, maka penilaian 
dilimpah kan ke Pusat.  
5. Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian kesesuaian paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha - 2997 - 
menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar.  
6. Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin 5, Pusat PVTPP me lakukan notifikasi ke sistem OSS.  
7. Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 5, Pelaku praktik dapat melengkapi 
pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.  
8. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada po in 5, 1.    Lembaga OSS mengeluarkan Izin Pelayanan 
Paramedik Veteriner dalam bentuk SIPP Paramedik Veteriner, SIPP Inseminator, SIPP Pemeriksa Kebuntingan, 
atau SIPP Asisten Teknik Reproduksi dalam bentuk sertifikat standar yang berlaku efektif dilengkapi dengan 
pejabat pemberi persetujuan.  
 
B. Pengawasan  
1. Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan 
pembinaan dan pengawasan atas pelayanan Kesehatan hewan yang dilakukan oleh Paramedik Veteriner sesuai 
dengan kewenangannya.  
2. Pengawasan terhadap kompetensi Paramedik Veteriner dilakukan dengan bekerjasama dengan LSP penerbit 
Sertifikat Kompetensi Paramedik Veteriner.  
3. Izin Pelayanan Paramedik Veteriner berlaku di wilayah Kabupaten/Kota diterbitkannya izin tersebut.  
4. Apabila Paramedik Veteriner melakukan Pelayanan di luar wilayah kab/kota pemberi izin, maka wajib 
melakukan pengurusan izin baru sesuai lokasi Kab/Kota tempat melakukan pelayanan.  
5. Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas  mutu pelayanan medik yang diberikan.  
6. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kab/Kota melakukan pemeriksaan - 2998 - 
pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post -audit). Adapun pemenuhan kewajiban yang 
diawasi adalah :  
a. pemenuhan persy aratan terhadap penerbitan Izin dan  
b. Pelayanan Paramedik Veteriner.  
7. Menteri/Gubernur atau bupati/walikota melakukan pengawasan atas:  
a. pemenuhan Komitmen Perizinan Pelayanan Paramedik Veteriner;  
b. pemenuhan kewajiban Pelaku Pelayanan Paramedik Veteriner; dan/atau  
c. kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha.  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.  
8. Pengawasan yang dilakukan oleh menteri/gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada poin 6 
dilakukan oleh PVTPP/DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.  
9. Dalam hal Paramedik Veteriner telah memiliki perizinan sebelum peraturan ini  terbit maka dapat tetap 
melaksanakan kegiatan usahanya dengan syarat Izin yang dimiliki dikeluarkan oleh Dinas Yang Membidangi 
Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Lembaga Pelatihan yang bekerjasama dengan Badan SDM atau 
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah tersertifikasi oleh BNSP yang akan diverifikasi oleh Dinas Yang  
Membidangi Fungsi Peternakan dan Keswan Kabupaten/Kota/Provinsi.  
10. Bagi Paramedik Veteriner yang telah memiliki izin sebelum diterbitkannya peraturan ini namun tidak sesuai 
dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan ini maka diwajibkan mengikuti Pelatihan d i Lembaga Pelatihan 
SDM Kementerian Pertanian dan mengikuti Sertifikasi Kompetensi di LSP yang sudah tersertifikasi BNSP.  
 
 - 2999 - 
STANDAR  IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN TERINTEGRASI  
NO IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN TERINTEGRASI  
75000 (Aktivitas Kesehatan Hewan)  
1 Ruang 
lingkup  Standar ini mengatur tentang persyaratan dalam pelaksanaan Praktik Dokter Hewan yang terintegrasi dengan 
Perusahan di bidang Peternakan dan Keswan meliputi persyaratan kompetensi, sarana yang harus dimiliki dan 
pelayanan minimal yang harus d ilakukan oleh Dokter Hewan  
2 Istilah dan 
Definisi  1. Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang 
diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.  
2. Praktik Kedokteran Hewan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter hewan terhadap pasien dalam 
melaksanakan upaya kesehatan hewan.  
3. Dokter Hewan adalah adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan edik 
Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.  
4. Izin Praktik Terintegrasi adalah bukti tertulis bahwa sudah memenuhi persyaratan melaksanakan praktik 
pelayanan jasa medik di Perusahaan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
3. Persyaratan 
Umum  Untuk melakukan praktik pelayanan jasa kesehatan hewan terintegrasi di Perusahaan Peternakan dan Kesehatan 
Hewan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:  
1. Surat Permohonan;  
2. Memilik NIB perusahaan;  
3.  pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;  
4. fotokopi ijazah Dokter Hewan;  - 3000 - 
5. fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;  
6. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profe si kedokteran hewan yang berkedudukan di Pusat  
7. fotokopi surat keterangan dari Perusahaan bahwa dokter hewan tersebut benar bekerja di Perusahaan  
4. Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa Untuk melakukan praktik pelayanan jasa kesehatan hewan terintegrasi di Perusahaan Peternakan dan Kesehatan 
Hewan, pelaku praktik pelayanan jasa Kesehatan hewan melakukan pemenuhan Komitmen, yaitu dengan 
kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:  
1. Dalam pelayanan jasa me dik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan 
secara terintegrasi berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran 
hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana ked okteran hewan yang menjadi 
kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode 
etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya;  
2. Pernyataan memiliki fasilitas praktik  dan/ atau instalasi farmasi sesuai dengan peraturan perusahaan  
3. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan;  
4. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan.  
5 Sarana  Sarana Pelayanan Kesehatan Hewan Praktik Dokter Hewan Terintegrasi:  
No
. Jenis  Bentuk  Keterangan  
1. Peralatan  Pendiagnosaan  Termometer  
Stetoskop  - 3001 - 
Tindakan  Disposable syringe  
Disposable needle  
Infusion set  
 Gunting bengkok 
dan lurus  
Arteri klem  
Pinset  
Scalpel  
Kidney Tray  
2. Perlengkapan  Kartu nama   
Buku resep   
Rekam medis   
Baju praktik   
Baju bedah   
Meja 
konsultasi/adm
inistrasi   
Tempat 
penyimpanan 
obat dan alat   - 3002 - 
4. Obat-obatan  Alkohol   
Antiseptik   
Antibiotik   
Antipiretik   
Analgesik   
Antihistamina   
Anti parasite   
Lidocain   
Sedativa   
Cairan infus  minimal NaCl dan 
LRL 
Vitamin dan 
mineral   
 
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh pelaku praktik pelayanan jasa Kesehatan 
hewan terintegrasi dilakukan oleh Kementerian Pertanian.  
 
 
 
     Penilaian Kesesuaian Praktik Dokter Hewan  - 3003 - 
Pemberian izin Praktik Dokter Hewan terint egrasi diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar 
dipenuhi pelaku praktik. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. Skema penilaian kesesuaian  sebagai 
berikut :  
1. Tim Teknis Kementerian Pertanian melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak 
perusahaan menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan kewajiban Dokter Hewan di Perusahaannya secara 
lengkap dan benar.  
2. Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaim ana dimaksud pada poin 1, PVTPP melakukan notifikasi ke sistem 
OSS.  
3. Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 1, Pelaku praktik dapat melengkapi 
pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.  
4. Atas notifikasi keses uaian sebagaimana dimaksud pada poin 2, Lembaga OSS mengeluarkan Izin Praktik Dokter 
Hewan Terintegrasi dalam bentuk    SIP Dokter Hewan Terintegrasi yang berlaku efektif dilengkapi dengan 
pejabat pemberi persetujuan.  
 
Pengawasan  
1. Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan dan 
pengawasan atas pelayanan Kesehatan hewan yang dilakukan oleh Dokter Hewan sesuai dengan kewenangannya.  
2. Izin Praktik Dokter Hewan Terintegrasi berlakunya untuk kegiata n jasa medik yang dilakukan di Perusahaan 
pendaftar di seluruh wilayah Indonesia.  
3. Apabila Dokter Hewan melakukan Praktik di luar perusahaan wajib mengajukan izin praktik mandiri.  - 3004 - 
4. Izin praktik terintegrasi dengan izin usaha perusahaan tempat bekerja dan tid ak dapat digunakan untuk kegiatan 
jasa medik di unit usaha lain.  
5. Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan.  
6. Kementerian Pertanian melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan  (post-
audit). Adapun pemenuhan kewajiban yang diawasi adalah :  
a. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP dan  
b. praktik kedokteran hewan.  
7. Menteri melakukan pengawasan atas:  
a. pemenuhan Komitmen Perizinan praktik Dokter Hewan  
b. pemenuhan kewajiban Pelaku praktik Dokter Hewan; dan/atau  
c. kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha.  
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.  
8. Pengawasan yang dilakukan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada poin 9 dilakukan oleh PVTPP sesuai 
dengan kewenangannya.  
 
 
 
 
 
 
STANDAR IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER TERINTEGRASI  - 3005 - 
NO IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER TERINTEGRASI  
75000 (Aktivitas Kesehatan Hewan)  
1 Ruang 
lingkup  Standar ini mengatur tentang persyaratan dalam pelaksanaan pelayanan Paramedik Veteriner yang terintegrasi 
dengan Perusahan di bidang Peternakan dan Keswan meliputi persyaratan kompetensi, sarana yang harus dimiliki 
dan pelayanan minimal yang harus dilakukan oleh Paramedik Veteriner  
2 Istilah dan 
Definisi  1. Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau 
memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan 
di bawah penyeliaan Dokter Hewan.  
2. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah 
memenuhi syarat untuk melakukan prak tik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.  
3. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah 
bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter 
Hewan. 
4. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti 
tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.  
5. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah 
bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah 
Penyeliaan Dokter Hewan.  
6. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yan g selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti 
tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten - 3006 - 
teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.  
7. Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner adalah te mpat yang memberikan pelayanan Kesehatan Hewan atau Medik 
Reproduksi.  
3. Persyaratan 
Umum  Untuk melakukan praktik pelayanan jasa kesehatan hewan terintegrasi di Perusahaan Peternakan dan Kesehatan 
Hewan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:  
1. Surat Permohonan;  
2. Memiliki NIB perusahaan;  
3. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;  
4. fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, ijazah diploma Kesehatan Hewan atau ijazah sekolah kejuruan bidang 
Kesehatan Hewan;  
5. sertifikat pelatiha n yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian;  
6. fotocopi  sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah tersertifikasi oleh 
BNSP;  
7. surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner.  
4. Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, Untuk melakukan praktik pelayanan jasa kesehatan hewan terintegrasi di Perusahaan Peternakan dan Kesehatan 
Hewan, pelaku praktik pelayanan jasa Kesehatan hewan melakukan pemenuhan Kom itmen, yaitu dengan 
kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:  
1. Dalam pelayanan jasa medik veteriner paramedik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan 
hewan wajib mematuhi kode etik;  
2. Pernyataan memiliki fasilitas praktik  dan /atau instalasi farmasi sesuai dengan peraturan perusahaan  - 3007 - 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 3. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan;  
4. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan;  
5 Sarana  Sarana Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan Paramedik Veteriner  
Jenis  Keterangan  
Peralatan pelayanan 
kesehatan  Alat pengukur suhu  
Spuit (50cc, 20cc, 10cc dan 3cc)  
Uterine injector/cateter 
intrauterine  
Perlengkapan  Pakaian lapangan  
Plastic gloves  
Jas hujan  
Sepatu bot  
Lampu senter  
Handuk  
Tali 
Sabun  
Tas 
Peralatan pelayanan 
Kesehatan pada ternak Automatic injection  
Cooler box  - 3008 - 
unggas  
 
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh pelaku praktik pelayanan jasa Kesehatan 
hewan terintegrasi dilakukan oleh Kementerian Pertanian.  
 
Penilaian Kesesuaian Pelayanan Paramedik Veteriner  
Pemberian izin Pelayanan Paramedik Veteriner Terintegrasi diberikan set elah semua komitmen, kewajiban dan 
standar dipenuhi pelaku pelayanan. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis.  skema penilaian kesesuaian  
sebagai berikut :  
1. Tim Teknis Kementerian Pertanian melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak 
perusahaan menyampaikan pemenuhan atas Komitmen Paramedik Veteriner di Perusahaannya secara lengkap 
dan benar.  
2. Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dim aksud pada poin 1, PVTPP melakukan notifikasi ke sistem 
OSS.  
3. Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 1, Pelaku praktik dapat melengkapi 
pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.  
4. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 2, Lembaga OSS mengeluarkan Izin Pelayanan 
Paramedik Terintegrasi dalam bentuk sertifikat standar.  
Pengawasan  
1. Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan da n - 3009 - 
pengawasan atas pelayanan Kesehatan hewan yang dilakukan oleh Paramedik Veteriner sesuai dengan 
kewenangannya.  
2. Izin Praktik Paramedik Veteriner Terintegrasi berlaku untuk kegiatan jasa medik yang dilakukan di Perusahaan 
pendaftar di seluruh wilayah Indon esia. 
3. Apabila Paramedik Veteriner melakukan Praktik di luar perusahaan wajib mengajukan izin praktik mandiri.  
4. Izin praktik terintegrasi dengan izin usaha perusahaan tempat bekerja dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan 
jasa medik di unit usaha lain.  
5. Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan.  
6. Kementerian Pertanian melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post -
audit). Adapun pemenuhan kewajiban yang diawasi adalah :  
a. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP dan  
b. praktik kedokteran hewan.  
7. Menteri melakukan pengawasan atas:  
a. pemenuhan Komitmen Perizinan praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner ;  
b. pemenuhan kewajiban Pelaku praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner ; dan/atau  
c. kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha.  
Sesuai deng an ketentuan peraturan perundang - undangan.  
8. Pengawasan yang dilakukan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada poin 9 dilakukan oleh PVTPP sesuai 
dengan kewenangannya.  
STANDAR KOMPARTEMEN BEBAS/BEBAS KASUS PENYAKIT HEWAN  
NO KOMPARTEMEN BEBAS/BEBAS KASUS PENYAKIT HEWAN  - 3010 - 
01411  
01412  
01413  
01420  
01441  
01443  
01444  
01450  
01461  
01462  
01463  
01464  
01465  
01468  
01466  
01467  
01469  
01491  
01495  
01497  Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong (Pembibitan)  
Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah (Budidaya)  
Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong (Pembibitan)  
Peternakan Kuda dan Sejenisnya (Budidaya)  
Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong (Pembibitan)  
Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah (Pembibitan)  
Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah (Pembibitan)  
Peternakan Babi  
Budidaya Ayam Ras Pedaging  
Budidaya  Ayam Ras Petelur  
Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya  
Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya  
Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek  
Pembibitan Ayam Ras  
Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh (Budidaya)  
Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati  
Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya  
Pembibitan Dan Budidaya Burung Unta  
Pembibitan Dan Budidaya Kelinci  
Pembibitan dan Budidaya Burung Walet  - 3011 - 
01499  
01623  Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya  
Jasa Penetasan Telur  
1 Ruang 
lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat kompartemen 
bebas/bebas kasus penyakit hewan tertentu.  
2 Istilah dan 
Definisi  - Kompartemen adalah suatu peternakan dan lingkungannya yang terdiri dari satu kelompok hewa n atau lebih yang 
memiliki status kesehatan hewan.  
- Penataan Kompartemen adalah serangkaian kegiatan untuk mengkondisikan suatu usaha peternakan hewan agar 
memiliki status kesehatan hewan.  
- Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki 
kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.  
3. Persyaratan 
Umum  - Memiliki pedoman cara beternak yang baik bagi peternakan komersial; atau  
- Memiliki pedoman cara pembibitan yang baik bagi peternakan pembibit;  
- Melampirkan denah peternakan;  
- Durasi pemenuhan sesuai ketentuan Lembaga OSS . 
4 Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, - Surat permohonan;  
- Dokumen program surveilans ;  
- Dokumen program biosekuriti ;  
- Dokumen program biosafety;  
- Dokumen program vaksinasi apabila dilakukan vaksinasi;  
- Dokumen sumber bibit;  - 3012 - 
Proses, 
dan/atau 
Jasa - Dokumen sumber dan pemberian pakan dan/atau bahan pakan;  
- Dokumen pencatatan dan pelaporan  
5 Sarana  - Lahan peternakan dilengkapi pagar keliling dengan akses masuk dibatasi.  
- Memiliki penanggung jawab unit usaha yang memahami dan mampu menerapkan tata cara beternak yang baik 
dan/atau tata cara pembibitan yang baik.  
- Memiliki prosedur biosekuti, manajemen kesehatan hewan, sur veilan dan kewaspadaan terhadap masuknya 
penyakit hewan ( early warning system)  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  ● Penilaian Kesesuaian  
- Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dilakukan inspeksi lapangan oleh tim inspeksi.  
- Inspeksi lapangan dilaksanakan berdasarkan skema kompartemen bebas penyakit hewan yang disusun oleh 
Lembaga Inspeksi.  
- Penilaian dilakukan dalam bentuk review dokumen  dan penilaian ke unit yang mengajukan kompartemen. 
Inspeksi disertai pengambilan sampel dalam rangka surveilans penyakit hewan oleh petugas laboratorium 
veteriner pemerintah . 
- Tim inspeksi berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua me rangkap anggota dan 2 (dua) 
orang anggota.  
- Tim inspeksi memiliki Surat Tugas.  
- Inspektur memiliki sertifikat inspektur/auditor.  
- Hasil inspeksi lapangan dilakukan penilaian akhir oleh Panitia Teknis.  - 3013 - 
- Panitia Teknis berjumlah paling kurang 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota 
yang berasal dari Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan dan 1 (satu) orang anggota yang berasal dari ahli penyakit 
hewan sesuai permohonan status kompartemen.  
- Hasil Penilaian akhir telah memenuhi bebas penyakit hewan diterbitkan Sertifikat Kompartemen Bebas Penyakit 
Hewan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan an. Menteri  
● Pengawasan  
- Pengawasan dilakukan melalui pembinaan berkala oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Keseha tan Hewan 
dan/atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi/kabupaten/kota.  Salah 
satu yang ditekankan yaitu Pemerintah melakukan pembinaan penerapan kompartemen bebas penyakit bagi 
UMKM.  
- Sertifikat Kompartemen Bebas Penyak it Hewan berlaku selama tidak ditemukan adanya kasus melalui 
rekonfirmasi status bebas.  
- Rekonfirmasi status bebas dilakukan oleh pemegang sertifikat melalui iSIKHNAS.  
- Rekonfirmasi status kompartemen memuat informasi paling kurang:  
▪ hasil surveilans;  
▪ hasil i nvestigasi terhadap kasus yang muncul;  
▪ perubahan terhadap isi dokumen persyaratan teknis. (jenis persyaratan teknis sebagai rekonfirmasi);  dan 
- Rekonfirmasi dilaksanakan sekali dalam setahun dengan periode 1 Januari sd 31 Desember, dilaporkan lambat 
31 Jan uari tahun berikutnya.  
STANDAR SERTIFIKAT VETERINER LALU LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN, DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA 
ANTARKABUPATEN/KOTA ATAU PROVINSI DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  - 3014 - 
NO SERTIFIKAT VETERINER LALU LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN, DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA ANTAR 
KABUPATEN/KOTA ATAU PROVINSI DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  
62023 Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan Yang Menggunakan Sertifikat Elektronik  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, 
dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Antar kabupaten/Kota atau Provinsi  Dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.  
2 Istilah dan 
Definisi  1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, 
dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.  
2. Hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang selanjutnya disebut HPM adalah semua 
hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya selain hewan air.  
3. Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabu paten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi.  
4. Kawasan adalah pulau, zona, kompartemen, unit konservasi, dan tempat terisolasi dengan batas -batas buatan 
dan/atau alami yang diberlakukan tindakan pengamanan untuk melindungi Hewan dan lingkungan hidup dari 
Penyakit Hewan.  
5. Lalu lintas adalah kegiatan melalulintaskan HPM antar kabupaten/kota, antar provinsi, atau Kawasan dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
6. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan HPM dari kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya, dari satu 
provinsi ke provinsi lain, atau dari satu Kawasan ke Kawasan lainnya.  
7. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan HPM dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya atau dari 
satu provinsi ke provinsi lain, atau dari satu Kawasan ke Kawasan lainnya.  - 3015 - 
8. Penyakit  Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta 
Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media 
perantara mekanis seperti air, udara, tan ah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara 
biologis seperti virus,bakteri, amuba, atau jamur.  
9. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau 
angka kesakitan yang tinggi pada Hewan,  dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat 
zoonotik.  
10. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki 
kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.  
11. Dokter Hewan Berwenang  adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan 
Kesehatan Hewan.  
12. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan  oleh Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota 
yang menyatakan bahwa HPM telah memenuhi persyaratan daerah tujuan.  
13. Dinas Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD provinsi atau 
kabupaten/kota yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan.  
14. Provinsi atau kabupaten/kota penerima adalah provinsi atau kabupaten/kota yang menerima pemasukan HPM.  
15. Provinsi atau kabupaten/kota pengirim adalah provinsi atau kabupaten/kota yang mengeluarkan HPM.  
16. Setiap orang ada lah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 
hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.  - 3016 - 
17. Hewan kebutuhan khusus adalah hewan yang membutuhkan perawatan, kesehatan, vitamin dan vaksin agar 
kualitas hidupnya tetap terjaga dan untuk menghindari dari berbagai macam penyakit.  
18. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik 
yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh man usia. 
19. Hewan Laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, 
pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit 
manusia.  
20. Ternak adalah hewan peliharaan yang produ knya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, 
jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.  
21. Hewan Kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan/atau 
keindahan.  
22. Hewan eksotik adala h hewan yang tidak lazim dipelihara oleh manusia sebagai hewan kesayangan.  
23. Daerah Bebas adalah Wilayah atau Kawasan yang tidak pernah ditemukan adanya agen Penyakit Hewan 
menular/bebas historis atau yang semula terdapat kasus atau agen Penyakit Hewan menul ar dan setelah 
dilakukan pengamatan tidak ditemukan kasus atau agen Penyakit Hewan menular.  
 
 
 
24. Daerah Terduga adalah Wilayah atau Kawasan yang masih berstatus bebas penyakit yang berbatasan langsung 
dengan daerah wabah tanpa dibatasi oleh batas alam seperti laut, sungai, gunung, kawasan hutan alam maupun - 3017 - 
daerah bebas lainnya yang mempunyai batas alam dengan frekuensi lalu lintas HPM tinggi dan berada di luar 
Wilayah kerja karantina.  
25. Daerah Tertular adalah Wilayah atau Kawasan dengan situasi sporadis, endemis, kejadian luar biasa, atau wabah 
yang ditemukan kasus Penyakit Hewan menular tertentu pada populasi Hewan rentan.  
3 Persyaratan 
Umum  Setiap Orang yang mengajukan permohonan Sertifikat Veteriner Lalu Lintas HPM Antar Kabupaten/Kota atau Provinsi 
Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:  
a. Surat Rekomendasi Pemasukan yang diterbitkan Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima untuk HPM 
yang dilalulintaskan antar kabupaten/kota atau Kawasan dalam satu provinsi atau Surat Rekomendasi 
Pemasukan yang diterbitkan Pejabat Otoritas Veteriner provinsi penerima dan  Surat Rekomendasi Pengeluaran 
yang diterbitkan Pejabat Otoritas Veteriner provinsi pengirim untuk HPM yang dilalulintaskan antar provinsi.  
b. Rekomend asi Pengeluaran dari Provinsi didasarkan kepada Rekomendasi Pemasukan dari Provinsi Penerima.  
c. Rekomendasi Pemasukan dan Rekomendasi Pengeluaran memuat informasi:  
- Nama pemohon  
- Alamat  
- Provinsi Asal  
- Kabupaten/Kota Asal  
- Kawasan Asal  
- Kabupaten/Kota Tujuan  
- Jenis  HPM 
- Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan  - 3018 - 
Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan Daerah Penerima diumumkan di website Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota atau Provinsi  
d. Rekomendasi Pemasukan atau Rekomendasi Pengeluaran berlaku selama tidak ada perubahan persyaratan teknis 
Kesehatan Hewan.  
e. Sertifikat Veteriner memuat informasi:  
- Nama Pemilik  
- Alamat  
- Provinsi Asal  
- Kabupaten/Kota Asal  
- Kawasan Asal  
- Provinsi Tujuan  
- Kabupaten/Kota Tujuan  
- Kawasan Tujuan  
- Jenis HPM  
- Jumlah  
- Telah memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan daerah tujuan yang disesuaikan dengan Rekomendasi 
masukan dan Rekomendasi Pengeluaran  
Sertifikat Veteriner berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman atau 30 (tiga puluh) hari.  
4 Persyaratan 
khusus Persyaratan kesehatan HPM diberikan berdasarkan:  
1. pemeriksaan fisik; dan/atau  - 3019 - 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 2. hasil uji dari Laboratorium Veteriner yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri.  
3.   Status Daerah, dari:  
a. Bebas ke Bebas, Tertular atau Terduga  
b.  Terduga ke Terduga atau Tertular  
c.  Tertular ke Tertular  
d. Tertular ke bebas atau Terduga sepanjang dapat memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan 
berdasarkan kajian risiko dari Pejabat Otoritas Veteriner Kabu paten/Kota, Provinsi, Kesehatan Hewan, atau 
Kesehatan Masyarakat Veteriner  
 
Status dan situasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri 
Pertanian dan didasarkan pada rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner Nasional.  Status dan situasi tiap daerah 
dan Kawasan diumumkan melalui website Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.  
 
Hasil uji Laboratorium Veteriner dikecualikan untuk:  
a. HPM yang berasal dari Daerah Bebas penyakit hewan menular tertentu; dan/atau  
b. Surat Rekomendasi Pemasukan yang tidak mempersyaratkan hasil uji laboratorium dalam persyaratan teknis 
kesehatan hewan.  
 
Lalu lintas HPM dilarang apabila suatu Daerah Tertular dengan situasi wabah.  
 - 3020 - 
Pelarangan lalu lintas hanya untuk:  
a. hewan rentan terhadap kejad ian penyakit hewan;  
b. produk hewan yang berpotensi menyebarkan penyakit;  
c. media biologis yang rentan terhadap kejadian penyakit hewan; atau  
d. media mekanis yang belum dilakukan desinfeksi  
5 Sarana  Lalu lintas HPM meliputi:  
a. Pemasukan HPM ke kabupaten/kota penerima dari kabupaten/kota pengirim dalam satu provinsi;  
b. Pemasukan HPM ke provinsi penerima dari provinsi pengirim;   
c. Pengeluaran HPM dari provinsi pengirim; dan/atau  
d. Pemasukan atau pengeluaran antar Kawasan dalam satu ka bupaten/kota.  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 Penilaian kesesuaian  
Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan umum dan khusus oleh 
Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota atau Provinsi pengirim dan Kabupaten/Kota atau Provinsi penerima 
sesuai kewenanganya.  
 
Pengawasan  
Pengawasan lalu lintas HPM dilakukan oleh:  
a. dinas kabupaten/kota di dalam daerah kabupaten/kota;  
b. dinas provinsi di perbatasan provinsi; dan/atau  
c. dinas provinsi di dalam daerah provinsi.  - 3021 - 
 
Pengawasan di perbatasan provinsi dilakukan di Pos Pemeriksaan Keseha tan Hewan ( check point ). 
Pengawasan dapat dilakukan di tempat peredaran, penyimpanan, dan/atau pemeliharaan hewan.  
 
Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan harus:  
a. dipimpin oleh Dokter Hewan atau Paramedik Veteriner; dan  
b. dilengkapi dengan sarana prasarana.  
 
Sarana dan prasarana terdiri atas bangunan, tempat parkir, peralatan pemeriksaan fisik, dan tindakan biosekuriti.  
 
Pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan persyaratan:  
a. dokumen; dan  
b. pemeriksaan fisik.  
Pemeriksaan persyaratan dokumen meliputi:  
a. Sertifikat Veteriner dan/atau surat keterangan hasil uji Laboratorium Veteriner;  
b. Surat Rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi penerima.  
Selain pemeriksaan persyaratan dokumen, pemeriksaan dilakukan terhadap:  
a. keaslian dan kesesuaian Sertifikat Veteriner dengan surat keterangan hasil uji;  
b. keaslian dan kesesuaian Sertifikat Veteriner dengan Surat Rekomendasi Pemasukan dari provinsi penerima; dan  
c. kesesuaian Sertifikat Veteriner dengan fisik.  - 3022 - 
Pemeriksaan fisik dilakukan melalui  pemeriksaan organoleptik.  
 
HPM dilakukan pemeriksaan persyaratan di Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan dengan ketentuan:  
a. dimasukkan ke provinsi penerima dalam hal telah memenuhi persyaratan dengan menerbitkan Surat Pelepasan;  
b. ditahan paling lama 14 (empat belas) hari dalam hal belum memenuhi persyaratan dengan menerbitkan surat 
penahanan.  
c. Ditolak atau dimusnahkan dalam hal tidak memenuhi persyaratan dengan menerbitkan surat penolakan atau 
pemusnahan  
Biaya pemeliharaan selama m asa penahanan, penolakan dan pemusnahan dibebankan kepada pemilik HPM.  
 
HPM yang dilalulintaskan melewati provinsi yang bukan provinsi penerima tidak dilakukan pengawasan sepanjang 
tidak dilakukan bongkar muat.  
Penerbitan persyaratan umum, persyaratan khus us atau persyaratan teknis produk, proses, dan/atau jasa, penilaian 
kesesuaian dan pengawasan dilaksanakan secara daring dengan menggunakan ISIKHNAS.  
 
 
 
 
 
STANDAR SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA TERNAK YANG BAIK  - 3023 - 
NO SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA TERNAK YANG BAIK  
01411 Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong  
01412 Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah  
01413 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong  
01414 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah  
01420 Peternakan Kuda dan Sejenisnya  
01441 Pembibibitan dan Budidaya Domba Potong  
01442 Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong  
01443 Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah  
01444 Pembibitan dan Budidaya Domba Perah  
01450 Peternakan Babi  
01461 Budidaya Ayam Ras Pedaging  
01462 Budidaya Ayam Ras Petelur  
01463 Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya  
01464 Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya  
01465 Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek  
01466 Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh  
01467 Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati  
01468 Pembibitan Ayam Ras  
01469 Pembibitan dan Budidaya Te rnak Unggas Lainnya  - 3024 - 
01491 Pembibitan dan Budidaya Burung Unta  
01492 Pengusahaan Kokon / Kepompong Ulat Sutera  
01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah  
01494 Pembibitan dan Budidaya Rusa  
01495 Pembibitan dan Budidaya Kelinci  
01496 Pembibitan dan Budidaya Cacing  
01497 Pembibitan dan Budidaya Walet  
01499 Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan sertifikasi Cara Budidaya 
Ternak yang Baik (GFP), persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usahanya dalam melakukan usahanya 
mencakup :  
- Persyaratan proses pemasukan/p engeluaran yang dioperasikan oleh pelaku usaha, dan/atau  
- Persyaratan produk benih/bibit ternak yang akan dimasukkan/dikeluarkan oleh pelaku usaha.  
2 Istilah dan 
Definisi  1. Sertifikat Cara Budidaya Ternak Yang Baik (Good Farming Practices) selanjutnya disebut Sertifikat GFP adalah 
sertifikat yang menerangkan kesesuaian manajemen pemeliharaan terhadap penerapan pedoman budidaya ternak 
yang baik.  
2. Budidaya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan budi daya se cara 
berkesinambungan untuk menghasilkan ternak potong, daging dan produk ikutannya.  
 
3. Penilaian adalah rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk memberikan jaminan mutu bahwa produk - 3025 - 
yang dihasilkan telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan . 
4. Tim Penilai adalah kelompok kerja yang terdiri dari Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Medik 
Veteriner dan Paramedik Veteriner, atau petugas yang ditunjuk  
5. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun 
yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.  
6. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau koorporasi yang  melakukan usaha peternakan;  
7. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan 
kegiatan di bidang pe mbuatan pakan untuk tujuan komersial.  
8. Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang 
untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil  
9. Dinas adalah Instansi yang membidangi fungsi peternakan dan atau Kesehatan Hewan di 
provinsi/kabupaten/kota.  
10. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat 
pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
3 Persyaratan 
Umum  Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan sertifikasi GFP memenuhi persyaratan administrasi 
sebagai berikut:  
a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada:  
1)   Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi - 3026 - 
dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri;  
2)  Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha 
berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;  
3)  Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota dalam hal 
kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota.  
b. menyampaikan profil pelaku usaha yang berisi informas i minimal, antara lain: Alamat, Jumlah investasi dan 
omset, jumlah dan kapasitas produksi, jenis dan rumpun  ternak yang diproduksi, dan jumlah karyawan  
4 Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan sertifikasi GFP memenuhi persyaratan khusus usaha 
minimal sebagai berikut:  
a. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas -batasannya;  
b. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi;  
c. Dokumen jaminan mutu/SOP; dan  
d. Pernyataan diri ( self declare ) telah melaksanakan cara budidaya ternak yang baik  
5 Sarana  Sarana dan fasilitas minimum yang harus dimiliki pemohon rekomendasi sertifikasi GFP:  
a. Lokasi dan Bangunan  
b. Air dan lahan  
c. Alat dan Mesin Peternakan  - 3027 - 
d.  Bibit 
e. Pakan  
f. Obat hewan  
g. Tenaga kerja  
h. Alat angkut  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian dilakukan oleh tim penilai melalui inspeksi kepada pelaku usaha menggunakan checklist kesesuaian GFP 
. 
B. Pengawasan  
1. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on-spot) dan secara tidak langsung:  
a. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak dan/atau petugas yang ditunjuk oleh 
kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota/provinsi/ Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;  
b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkal a oleh pelaku usaha kepada Pemerintah 
Pusat dan Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
2. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabi la diperlukan.  
3. Evaluasi penerapan GFP dilaksanakan paling kurang 1 kali selama periode masa berlaku sertifikat GFP 
dan/atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
 
 
STANDAR SERTIFIKASI CARA PEMBIBITAN TERNAK YANG BAIK  - 3028 - 
NO SERTIFIKASI CARA PEMBIBITAN TERNAK YANG BAIK  
01411 Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong  
01412 Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah  
01413 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong  
01414 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah  
01420 Peternakan Kuda dan Sejenisnya  
01441 Pembibibitan dan Budidaya Domba Potong  
01442 Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong  
01443 Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah  
01444 Pembibitan dan Budidaya Domba Perah  
01450 Peternakan Babi  
01461 Budidaya Ayam Ras Pedaging  
01462 Budidaya Ayam Ras Petelur  
01463 Pembibitan  Ayam Lokal dan Persilangannya  
01464 Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya  
01465 Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek  
01466 Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh  
01467 Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati  
01468 Pembibitan Ayam Ras  
01469 Pembibitan  dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya  - 3029 - 
01491 Pembibitan dan Budidaya Burung Unta  
01492 Pengusahaan Kokon / Kepompong Ulat Sutera  
01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah  
01494 Pembibitan dan Budidaya Rusa  
01495 Pembibitan dan Budidaya Kelinci  
01496 Pembibitan dan Budidaya Cacing  
01497 Pembibitan dan Budidaya Walet  
01499 Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan sertifikasi Cara 
Pembibitan Ternak yang Baik (GBP), persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usahanya dalam melakukan 
usahanya mencakup :  
- Persyaratan proses pemasukan/pengeluaran yang dioperasikan oleh pelaku usaha, dan/atau  
- Persyaratan produk benih/bibit ternak yang akan dimasukkan/dikeluarkan oleh pelaku usaha.  
2 Istilah dan 
Definisi  1. Sertifikat Cara Perbibitan Ternak Yang Baik (Good Breeding Practices) selanjutnya disebut Sertifikat GBP adalah 
sertifikat yang menerangkan kesesuaian manajemen pemeliharaan terhadap penerapan pedoman pembibitan 
ternak yang baik.  
2. Pembibitan adalah kegiatan budi daya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendir i atau diperjualbelikan.  
3. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya 
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  
4. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai  penghasil  pangan, bahan baku - 3030 - 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
5. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.  
6. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korp orasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak 
berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.  
7. Pelaku Usaha Pembibitan Sapi Potong yang sel anjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan 
yang melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan sap i 
potong.  
8. Rumpun Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan ternak dari suatu jenis yang mempunyai 
ciri fenotipe yang khas dan ciri tersebut dapat diwariskan pada keturunannya.  
9. Galur Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok ind ividu ternak dalam satu rumpun yang 
mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan.  
10. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu 
rumpun atau galur g una mencapai tujuan tertentu.  
11. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian 
berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu.  
12. Silsilah adalah catatan meng enai asal -usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor, performa dari ternak, 
dan tetua penurunnya.  
13. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang - 3031 - 
diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berpro duksi, dan berkembang biak.  
14. Biosecurity adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit hewan ke induk 
semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak 
mengontaminasi atau tidak disalahgunakan.  
15. Sistim Ekstensif/Pastura adalah kegiatan pembibitan yang dikembangkan dalam padang penggembalaan.  
16. Sistim Intensif adalah kegiatan pembibitan yang dikembangkan dalam kandang.  
17. Sistim Semi Intensif adalah kegiatan pem bibitan yang dikembangkan melalui penggembalaan pada siang hari 
dan dikandangkan pada sore harinya. Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup 
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak yang diduduki oleh 
Pegawai Negeri Sipil  
18. Dinas adalah Instansi yang membidangi fungsi peternakan dan atau Kesehatan Hewan di 
provinsi/kabupaten/kota.  
19. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat 
pimpi nan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
3 Persyaratan 
Umum  Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan sertifikasi GFP memenuhi persyaratan administrasi 
sebagai berikut:  
a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada:  
1)   Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi 
dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri;  
2)   Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha - 3032 - 
berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;  
3)   Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota dalam hal 
kegiatan usaha berada di dae rah kabupaten/kota.  
b. menyampaikan profil pelaku usaha yang berisi informasi minimal, antara lain: Alamat, Jumlah investasi dan 
omset, jumlah dan kapasitas produksi, jenis dan rumpun  ternak yang diproduksi, dan jumlah karyawan  
4 Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan sertifikasi GBP memenuhi persyaratan khusus usaha 
minimal sebagai berikut:  
a. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas -batasannya;  
b. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi;  
c. Dokumen jaminan mutu/SOP; dan  
d. Pernyataan diri ( self declare ) telah melaksanakan cara pembibitan ternak yang baik  
 
5 Sarana  Sarana dan fasilitas minimum yang harus dimiliki pemohon rekomendasi sertifikasi GBP:  
a. Lokasi dan Bangunan  
b. Air dan lahan  
c. Alat dan Mesin Peternakan  
d.  Bibit 
e. Pakan  - 3033 - 
f. Obat hewan  
g. Tenaga kerja  
h. Alat angkut  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  
 A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian dilakukan oleh tim penilai melalui inspeksi kepada pelaku usaha menggunakan checklist kesesuaian GBP 
. 
B. Pengawasan  
1. Pengawasan dilakukan secara langsung ( on-spot) dan secara tidak langsung:  
a. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak dan/atau petugas yang ditunjuk oleh 
kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota/provinsi/ Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;  
b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pelaku usaha kepada Pemerintah 
Pusat dan Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
2. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
3. Evaluasi penerapan GBP dilaksanakan paling kurang 1 kali selama periode masa berlaku sertifikat GBP 
dan/atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
 
 
 
 
STANDAR SERTIFIKASI TANAMAN PAKAN TERNAK (SERTIFIKASI BENIH BINA ) - 3034 - 
No SERTIFIKASI TANAMAN PAKAN TERNAK (SERTIFIKASI BENIH BINA ) 
01191 (Pertanian Tanaman Pakan Ternak);  
01192 (Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha 
sertifikasi benih bina tanaman pakan ternak dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pakan Ternak 
(TPT) mencakup persyaratan umum dan persyara tan khusus.  
2 Istilah dan 
Definisi  1. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat Benih;  
2. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut sebagai Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk 
memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman;  
3. Benih Bina adalah Benih dari varietas unggul tanaman pakan ternak yang telah dilepas, yang diproduksi dan 
peredarannya diawasi;  
4. Benih Penjenis ( Breeder Seed ) yang selanjutnya disebut BS adalah Benih yang dip roduksi dari NS;  
5. Benih Dasar ( Foundation Seed ) yang selanjutnya disebut BD adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi 
standar mutu kelas BD;  
6. Benih Pokok ( Stock Seed ) yang selanjutnya disebut BP adalah keturunan pertama dari BD atau BS yang 
memenuhi sta ndar mutu kelas BP;  
7. Benih Sebar ( Extension Seed ) yang selanjutnya disebut BR adalah keturunan pertama dari BP yang memenuhi 
standar mutu kelas BR;  
 
8. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi Benih yang meliputi BS, - 3035 - 
BD, dan BP; 
9. Benih Hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua atau lebih tetua 
pembentuknya (galur induk/inbrida homozygot);  
10. Benih Varietas lokal adalah Benih yang diproduksi dari varietas lokal;  
11. Tanaman Pakan Ternak yang sela njutnya disingkat TPT adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji -bijian 
yang dibudidayakan untuk pakan ternak;  
12. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, 
biji, dan sifat -sifat lain yang d apat dibedakan dalam jenis yang sama;  
13. Varietas Lokal adalah varietas tanaman yang telah beradaptasi dan berkembang pada lokasi tertentu;  
14. Pendaftaran Varietas Lokal adalah serangkaian kegiatan mendaftarkan suatu varietas lokal untuk kepentingan 
produksi, se rtifikasi, dan peredaran Benih;  
15. Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut Pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.  
16. Institusi Pemuliaan adalah lembaga/institusi dimana pemulia berada, atau UPT Pusat/Daerah, yang mempunyai 
tugas dan fungsi pr oduksi serta pengembangan tanaman pakan ternak;  
17. Perbanyakan Generatif adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel reproduksi;  
18. Perbanyakan Vegetatif adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui penyerbukan;  
19. Sertifikat Benih adalah keterangan tentang pemen uhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh 
lembaga sertifikasi pada kelompok Benih yang disertifikasi;  
 
20. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk - 3036 - 
mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu;  
21. Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga penilai kesesuaian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang -
undangan untuk melakukan sertifikasi;  
22. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu Benih, dan masa akhir edar 
Benih;  
23. Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis Benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau 
kesehatan Benih;  
24. Produsen Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang mela kukan proses Produksi 
Benih;  
25. Pengedar Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan penyaluran Benih;  
26. Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disingkat Wastukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 
tanggung jawab, w ewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan 
pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang -undangan;  
27. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang tanaman p akan ternak 
di Provinsi/Kabupaten/Kota;  
28. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis 
operasional dan/atau penunjang tertentu dari Kementerian Pertanian dalam rangka melaksanakan pengawasan 
dan/atau s ertifikasi benih;  
 
29. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi perangkat daerah yang - 3037 - 
melaksanakan pengawasan dan Sertifikasi Benih;  
30. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut dengan Direktur Jenderal adalah 
pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 
tanaman pakan ternak;  
31. Tim Penilai Kelayakan Teknis yang selanjutnya disingkat TPKT adalah Tim yang dibentuk oleh Dirjen yang 
bertuga s melakukan penilaian teknis terhadap kelayakan kegiatan produksi benih tanaman pakan ternak.  
3 Persyaratan 
Umum  1. Varietas tanaman pakan ternak tersebut sudah dilepas  
2. Memiliki izin/rekomendasi produksi benih tanaman pakan ternak  
 
Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.  
4. Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 1. Sertifikasi benih bina diajukan oleh Produsen benih.  
2. Untuk mendapatkan sertifikat benih, produsen benih harus mengikuti prosedur sertifikasi benih bina atau 
sistem standardisasi nasional.  
3. Untuk memperoleh sertifikat, Produsen benih bina harus mengajukan permohonan sertifikasi benih kepada:  
a. UPT yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman hijauan 
pakan ternak;  
b. UPTD; atau  
c. Produsen benih bina yang mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang terakreditasi  
 
4. Pengajuan permohonan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus dilengkapi dengan persyaratan:  - 3038 - 
a. Surat izin produksi benih bina dari bupati/walikota atau rekomendasi dari kepala UPT/UPTD;  
b. Surat penetapan kebun sumber benih yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; dan  
c. Sesuai dengan prosedur sertifikasi.  
5. Penetapan kebun su mber benih sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b diperuntukan bagi benih TPT 
tahunan.  
6. Sertifikat Benih Bina diterbitkan oleh UPTD/UPT;  
7. Sertifikat Benih Bina berisi:  
a. Nama produsen dan alamat;  
b. Jenis tanaman;  
c. Standar mutu Benih;  
d. Tanggal pengujian Benih;  
8. Sertifikat kelas BS yang belum menerapkan sistem manajemen mutu dapat diterbitkan oleh pemulia yang telah 
memiliki sertifikat kompetensi.  
9. Sertifikat kelas BS yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu diterbitkan oleh pimpinan institusi 
pemuliaan.  
10. Produsen benih bina wajib melaporkan produksi kepada LSSM  setiap bulan dengan tembusan kepada Direktur 
Jenderal dan kepala UPTD  
 
 
11. Laporan produksi paling sedikit berupa:  - 3039 - 
a. Jenis  
b. Varietas  
c. Volume produksi  
d. Stok benih  
12. Sertifikasi diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang terakreditasi oleh lembaga 
akredetasi sesuai dengan lingkup di bidang perbenihan  
13. LSSM dalam melakukan kegiatannya wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) tahun 
sekal i. 
14. Laporan LSSM meliputi:  
a. Nama dan alamat lembaga yang memberikan akredetasi  
b. Status dan nomor registrasi  
c. Ruang lingkup akredetasi  
d. Perubahan yang terkait dengan akredetasi lembaga  
e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen mutu yang diberikan meliputi:  
1) Nama dan alamat perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang telah 
disertifikasi  
2) Ruang lingkup benih dan varietas yang diproduksi  
3) Lokasi produksi benih bina  
4) Nomor dan masa berlaku sertifikat sistem manajemen mutu yang dibe rikan  
15. Apabila terjadi perubahan sertifikat baru atau pembekuan sertifikat, LSSM harus memberitahukan secara - 3040 - 
tertulis kepada Direktur Jenderal Paling Lama 7 (tujuh) hari kerja.  
16. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, produsen benih bina harus mendapatkan jawaban ditolak atau diterima.  
17. Benih Bina yang tidak memenuhi persyaratan disampaikan surat penolakan secara tertulis oleh penerima 
permohonan disertai alasan penolakannya.   
18. Benih bina yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus diterbitkan sertifikat Benih Bina oleh 
pemberi sertifikat.  
19. Sertifikat Benih Bina berisi:  
a. Nama dan Alamat Produsen;  
b. Jenis Tanaman;  
c. Standar Mutu Benih;  
d. Tanggal Pengujian Benih.  
20. Sertifikat untuk  kelas BS yang belum menerapkan sistem manajemen mutu diterbitkan oleh Pemulia yang telah 
memiliki sertifikat kompetensi, sedangkan sertifikat untuk kelas BS yang telah menerapkan sistem manajemen 
mutu diterbitkan oleh pimpinan Institusi Pemuliaan.  
21. Biaya P roses sertifikasi dibebankan kepada pemohon/produsen.  
22. Prosedur sertifikasi meliputi:  
a. Pemeriksaan:  
1) Kebenaran Benih Sumber;  
a) Dibuktikan dengan kepemilikan surat keputusan penetapan kebun sumber benih.  
b) Untuk memperoleh surat keputusan penetapan kebun sumber benih harus memenuhi ketentuan sebagai - 3041 - 
berikut:  
(1) Persyaratan Kebun Sumber Benih meliputi:  
(a)  Tanah dan iklim  
Persyaratan tanah dan iklim kebun sumber Benih meliputi ketinggian tempat, topografi, drainase, kesuburan 
tanah, jenis tanah, keasaman tanah, curah hujan.  
(b) Lokasi  
Persyaratan lokasi kebun sumber Benih meliputi aksesibilitas (akses lahan mudah dijangkau), Ketersediaan 
dan tata kelola air, terisolasi dari jenis tanaman lain, luasan lahan (minimal 0,25 Ha untuk legum dan 0 ,5 
Ha untuk rumput pada satu hamparan), keamanan lahan meliputi status lahan, bukan daerah endemik 
penyakit (bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan/OPT), aman dari gangguan banjir/longsor, di 
daerah pengembangan peternakan.  
(2) Prosedur Penilaian dan Pen etapan Kebun Sumber Benih meliputi:  
(a) Penetapan Tim  
Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dan Penetapan Kebun Sumber Benih yang ditetapkan oleh 
Dirjen, paling kurang terdiri dari unsur Direktorat Pakan, pemulia, ahli TPT, Wastukan, UPT/UPTD, 
Laboratorium pengujian mutu pakan, Dinas setempat.  
(b) Penilaian Kebun Sumber Benih  
Penilaian Kebun Sumber Benih meliputi:  
i. Pemeriksaan dokumen, meliputi:  
● Surat Permohonan  - 3042 - 
● Izin usaha produksi  
● Surat keterangan pelaksanaan waktu panen  
ii. Pemeriksaan lapangan  
  
(3) Pelaporan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kebun Sumber Benih dan 
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kebun Sumber Benih.  
(4) Penetapan Kebun Sumber Benih ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatang ani 
Dirjen atas nama Menteri.  
(5) Evaluasi dilakukan sekurang -kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Pengawas Mutu Pakan 
pusat/Prov/Kab/Kota. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Dirjen.  
2) Lapangan dan Pertanaman;  
a) Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan metode  sebagai berikut:  
(1) Dilakukan untuk klarifikasi dokumen permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman, 
dan pemeriksaan proses pengolahan benih bina;  
(2) Pemeriksaan Pendahuluan:  
(a) Dilaksanakan sebelum tanam sampai dengan tanam sesuai deng an jenis komoditasnya untuk memastikan 
kebenaran lokasi, persyaratan lahan dan Benih sumber.  
(b) Persyaratan lahan meliputi isolasi dan unit sertifikasi.  
(3) Klarifikasi dokumen dilaksanakan oleh Wastukan, dalam hal Kabupaten/Kota belum terdapat Wastukan, 
Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Wastukan dari Dinas Kabupaten/Kota terdekat - 3043 - 
atau Wastukan dari Dinas Provinsi, atau Wastukan dari Pemerintah  Pusat.  
(4) Pemeriksaan lapangan bisa dilakukan terhadap Benih dalam bentuk pohon, setek, pols, dan stolon.  
(5) Rincian mengenai standar mutu benih pakan ternak dalam bentuk pols, stolon, setek, dan pohon dalam 
polybag berdasarkan kelas benih dan jenis ta naman.  
(6) Hasil pemeriksaan lapangan pendahuluan dilaporkan kepada kepala UPT/UPTD yang melaksanakan 
pengawasan dan sertifikasi Benih dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.  
b) Pemeriksaan Pertanaman  
(1) Pemeriksaan Pertanaman dilakukan untuk mengetahui  kebenaran varietas dan kemurnian genetik serta 
ada tidaknya persilangan atau tercampurnya pertanaman dengan tanaman lain atau varietas lain 
dan/atau ada tidaknya organisme pengganggu tumbuhan terutama yang terbawa Benih sesuai dengan 
komoditasnya;  
(2) Pemeriksaan Pertanaman dilaksanakan pada fase pertumbuhan tertentu, sesuai dengan jenis 
komoditasnya untuk memastikan mutu Benih.  
(3) Hasil pemeriksaan tanaman dinyatakan lulus apabila sudah memenuhi standar kemurnian genetik;  
(4) Pertanaman yang tidak memenu hi standar kemurnian genetik dapat dilakukan satu kali pemeriksaan 
ulang;  
(5) Apabila hasil pemeriksaan ulang tidak memenuhi standar kemurnian genetik, maka sertifikasi tidak 
dilanjutkan;  
(6) Hasil pemeriksaan pertanaman diberitahukan kepada produsen;  
(7) Hasil pertanaman yang lulus pemeriksaan lapangan ditetapkan sebagai Kelompok Benih. Kelompok Benih - 3044 - 
diberi identitas yang jelas dan mudah dilihat.  
(8) Identitas paling sedikit meliputi jenis, varietas, nomor kelompok Benih, nomor induk sertifikasi, blok da n 
tanggal panen.  
b. Pengujian laboratorium:  
c. Untuk mengetahui kesesuaian mutu benih dalam bentuk biji dilakukan pengujian di laboratorium  
d. Pengujian laboratorium dilakukan terhadap contoh benih yang mewakili kelompok benih  
e. Pengujian mutu Benih terdiri atas fis ik, fisiologis, dan/atau tanpa kesehatan Benih sesuai dengan 
deskripsi tanaman hijauan pakan ternak, sedangkan untuk kemurnian genetik diambilkan dari hasil 
pemeriksaan lapangan  
f. Pengujian laboratorium dapat dilakukan di:  
g. UPTD;  
h. UPT yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman 
hijauan pakan ternak; atau  
i. Lembaga pengujian yang terakreditasi.  
j. Pengujian laboratorium dilakukan untuk mengetahui kesesuaian standar mutu Benih dalam bentuk 
biji meliputi  aspek kemurnian, kotoran, biji tanaman lain, kadar air, daya kecambah dan kesehatan 
Benih.  
k. Standar mutu benih tanaman pakan ternak sesuai standar yang ditetapkan.  
l. Pengambilan contoh Benih dan pengujian mutu Benih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam dokumen International Seed Testing Associaton (ISTA);  - 3045 - 
m. Contoh Benih yang memenuhi standar mutu dinyatakan lulus uji oleh Laboratorium.  
n. Contoh Benih yang tidak memenuhi standar mutu dapat dilakukan pengujian ulang maksimal 1 (satu) 
kali. 
o. Hasil p engujian Laboratorium dilaporkan kepada Kepala UPTD/UPT/Lembaga pengujian yang 
mendapatkan sertifikat dari LSSM yang melaksanakan pengawasan dan sertifikasi Benih dengan 
tembusan Direktur Jenderal.  
 
Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha paling lam bat 6 (enam) bulan.  
5 Sarana  Untuk dapat memenuhi persyaratan khusus, pelaku usaha harus memiliki sarana minimal berupa :  
a. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber;  
b. Memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman; 
dan 
c. Memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan.  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan 
yang ditetapkan. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan 
Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
 
 
b. Pengawasan  - 3046 - 
1.  Pengawasan secara langsung dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu -waktu jika terdapat 
dugaan ketidaksesuaian mutu benih yang beredar dengan standar mutu Benih.  
2.  Pengawasan terhadap kegiatan sertifikasi Benih tanaman pakan ternak dilakukan oleh  Wastukan.  
3. Dalam hal Kabupaten/Kota belum terdapat Wastukan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan 
Wastukan dari Dinas Kabupaten/Kota terdekat atau Wastukan dari Dinas Provinsi, atau Wastukan dari 
Pemerintah Pusat.  
4.  Pengawasan sertifikasi meliputi:  
− Pemeriksaan terhadap kesesuaian prosedur sertifikasi;  
− Pengawasan terhadap proses pengujian benih;  
− Pengawasan pemasangan label  
− Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan danpendaftaran benih;  
− Pemeriksaan masa berlaku sertifi kat. 
 
Pengawasan Benih Bina  
a. Pemeriksaan pemasangan label  
Benih bina yang diedarkan wajib diberi label, dan dilakukan Pemeriksaan pemasangan label yang meliputi 
pemeriksaan label dan kemasan.  
1)          1)   Pemeriksaan Label  
a) Label mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan dalam Bahasa Indonesia;  
b) Jumlah label yang dibuat sebanyak jumlah Benih yang lulus sertifikasi;  - 3047 - 
c) Label paling sedikit memuat keterangan:  
(1) Nomor Sertifikasi Benih (NSB);  
(2) Jenis dan varietas tanaman;  
(3) Kelas  Benih;  
(4) Data mutu Benih;  
(5) Akhir masa edar Benih;  
(6) Nama dan alamat produsen;  
(7) Tulisan “BENIH BINA BERSERTIFIKAT”.  
d) Ukuran label disesuaikan dengan rasio panjang : lebar = 2:1;  
e) Warna Label Benih Bina untuk kelas:  
(1) BS berwarna kuning;  
(2) BD berwarna putih;  
(3) BP berwarna ungu; dan  
(4) BR berwarna biru.  
f) Label untuk kelas BS:  
(1) Diberikan dalam bentuk surat keterangan pemulia tanaman dan/atau label Benih yang 
menerangkan tentang kemurnian varietas;  
(2) Diterbitkan oleh institusi pe muliaan yang bersangkutan  
g) Label Benih Bina disediakan oleh produsen dengan dilegalisasi oleh UPT/UPTD;  
h) Legalisasi label berupa nomor seri label dan stempel, hologram atau segel.  - 3048 - 
i) Label dipasang oleh produsen Benih Bina sesuai dengan jenis Benih da n komoditasnya.  
j) Pemasangan label diawasi oleh Pengawas Mutu Pakan;  
k) Dalam hal tidak tersedia Pengawas Mutu Pakan di Lokasi Produsen, pemasangan label diawasi oleh 
Petugas yang ditunjuk oleh Dinas.  
 
2) Pemeriksaan Kemasan  
a) Kemasan dapat berupa kantong/wadah/ karung/polybag atau ikatan dalam satuan volume tertentu;  
b) Kemasan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan dapat melindungi mutu serta 
kesehatan Benih.  
c) Kemasan Benih dalam bentuk kantong/karung paling sedikit memuat informasi :  
(1) Identitas produsen dan/atau pengedar Benih;  
(2) Jenis komoditas dan nama varietas;  
(3) Volume Benih dalam kemasan;  
(4) Perlakuan khusus yang diperlukan;dan  
(5) Bahan aktif pestisida dan bahan kimia yang diaplikasikan.  
 
 
 
 
b. Pelabelan Ulang  - 3049 - 
1) Pelabelan ulang dilakukan terhadap benih bina:  
2) Masa edarnya menjelang berakhir (diajukan paling lambat 14 hari menjelang habis masa berlaku label), 
atau;  
3) Benih asal impor (label sebelumnya dikeluarkan oleh negara lain)  
4) Pelabelan ulang benih dalam bentuk biji dilakukan setelah lulus pengujian mutu Benih di laboratorium, 
sedangkan benih dalam bentuk pohon dalam polybag, setek, pols dan stolon dilakukan pe meriksaan di 
gudang atau tempat penyimpanan;  
5) Pelabelan ulang benih impor (yang berasal dari negara lain) dilakukan sebelum benih diedarkan dan 
dilakukan setelah lulus pengujian mutu Benih di laboratorium, pemeriksaan dokumen dan gudang atau 
tempat penyi mpanan;  
6) Pelabelan ulang untuk Benih yang beredar dilakukan di UPT/UPTD di wilayah benih beredar atas 
permohonan produsen benih yang bersangkutan;  
7) Pemeriksaan di gudang atau tempat penyimpanan Benih Bina dilakukan oleh UPT/UPTD.  
8) Pelaksanaan pelabe lan ulang diawasi oleh Pengawas Mutu Pakan;  
 
 
 
 
 
C.    Kewajiban  - 3050 - 
Produsen Benih dalam memproduksi Benih Bina wajib:  
a. Bertanggungjawab atas mutu Benih Bina yang diproduksi;  
b. Mendokumentasikan data Benih yang diproduksi; dan  
c. Memberikan keterangan kepada pengawas Benih dan/atau pengawas mutu pakan jika diperlukan  
 
 
D. Pencabutan Sertifikat Benih Bina  
Pencabutan sertifikat benih bina dilakukan apabila:  
a. Data kelompok Benih Bina tidak sesuai dengan data awal kelompok Benih Bina yang diajukan;  
b. Kelompok Benih Bina dipindah tempat tanpa dilaporkan kepada UPTD/UPT yang melaksanakan 
pengawasan dan sertifikasi benih.  
 
Pencabutan sertifikat benih bina dilakukan oleh pemberi sertifikat. Pencabutan sertifikat benih bina disampaikan 
kepada p elaku usaha, dan dilaporkan sebagai berikut:  
a. UPTD kepada Dinas  
b. UPT kepada Direktur Jenderal  
 
 
 
 
STANDAR SERTIFIKASI  TANAMAN PAKAN TERNAK  (SERTFIKASI  BENIH VARIETAS LOKAL )  - 3051 - 
No SERTIFIKASI TANAMAN PAKAN TERNAK  (SERTFIKASI  BENIH VARIETAS LOKAL )  
01191 (Pertanian Tanaman Pakan Ternak);  
01192 (Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha 
sertifikasi benih varietas lokal tanaman pakan ternak dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Benih Varietas Lokal 
Tanaman Pakan Ternak (TPT) mencakup persyarat an umum dan persyaratan khusus.  
2 Istilah dan 
Definisi  1. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rang ka penerbitan sertifikat Benih;  
2. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut sebagai Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk 
memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman;  
3. Benih Bina adalah Benih dari varietas unggul tanaman pakan ternak yang telah dilepas, yang diproduksi dan 
peredarannya diawasi;  
4. Benih Penjenis (Breeder Seed) yang selanju tnya disebut BS adalah Benih yang diproduksi dari NS;  
5. Benih Dasar (Foundation Seed) yang selanjutnya disebut BD adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi 
standar mutu kelas BD;  
6. Benih Pokok (Stock Seed) yang selanjutnya disebut BP adalah keturuna n pertama dari BD atau BS yang 
memenuhi standar mutu kelas BP;  
7. Benih Sebar (Extension Seed) yang selanjutnya disebut BR adalah keturunan pertama dari BP yang memenuhi 
standar mutu kelas BR;  
 
8. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan u ntuk memproduksi Benih yang meliputi BS, - 3052 - 
BD, dan BP;  
9. Benih Hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua atau lebih tetua 
pembentuknya (galur induk/inbrida homozygot);  
10. Benih Varietas lokal adalah Benih yang diprod uksi dari varietas lokal;  
11. Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPT adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji -bijian 
yang dibudidayakan untuk pakan ternak;  
12. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, p ertumbuhan, daun, bunga, buah, 
biji, dan sifat -sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama;  
13. Varietas Lokal adalah varietas tanaman yang telah beradaptasi dan berkembang pada lokasi tertentu;  
14. Pendaftaran Varietas Lokal adalah serangkaian k egiatan mendaftarkan suatu varietas lokal untuk kepentingan 
produksi, sertifikasi, dan peredaran Benih;  
15. Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut Pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.  
16. Institusi Pemuliaan adalah lembaga/institusi dimana pemulia berada, atau UPT Pusat/Daerah, yang mempunyai 
tugas dan fungsi produksi serta pengembangan tanaman pakan ternak;  
17. Perbanyakan Generatif adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel reproduksi;  
18. Perbanyakan Vegetatif adalah perbany akan tanaman tanpa melalui penyerbukan;  
19. Sertifikat Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh 
lembaga sertifikasi pada kelompok Benih yang disertifikasi;  
20. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah pr oses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk 
mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu;  - 3053 - 
21. Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga penilai kesesuaian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang -
undangan untuk melakukan sertifikasi;  
22. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu Benih, dan masa akhir edar 
Benih;  
23. Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis Benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau 
kesehat an Benih;  
24. Produsen Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan proses Produksi 
Benih;  
25. Pengedar Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan penyaluran 
Benih;  
26. Pengawas Mutu P akan yang selanjutnya disingkat Wastukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan 
pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perund ang-undangan;  
27. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang tanaman pakan ternak 
di Provinsi/Kabupaten/Kota;  
28. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis 
operasional dan/atau penunjang tertentu dari Kementerian Pertanian dalam rangka melaksanakan pengawasan 
dan/atau sertifikasi benih;  
 
29. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi perangkat daerah yang - 3054 - 
melaksanakan pengawa san dan Sertifikasi Benih;  
30. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut dengan Direktur Jenderal adalah 
pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di 
bidang tanaman pak an ternak;  
31. Tim Penilai Kelayakan Teknis yang selanjutnya disingkat TPKT adalah Tim yang dibentuk oleh Dirjen yang 
bertugas melakukan penilaian teknis terhadap kelayakan kegiatan produksi benih tanaman pakan ternak.  
3 Persyaratan 
Umum  1. Varietas tanaman pakan ternak tersebut sudah dilepas  
2. Varietas local sudah terdaftar  
3. Memiliki izin/rekomendasi produksi benih tanaman pakan ternak  
Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.  
4. Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 1. Sertifikasi Benih varietas lokal diajukan oleh:  
a. Petani;  
b. Kelompok tani;  
c. Gabungan kelompok tani; atau  
d. UPT/UPTD.  
2. Untuk memperoleh sertifikat benih varietas lokal, Petani, Kelompok tani, Gabungan kelompok tani, UPT/UPTD 
harus mengajukan permohonan sertifikasi kepada UPT/UPTD setelah didaftar oleh Dinas.  
3. UPT/UPTD memeriksa kebenaran permohonan sertifikasi berdasarkan prosedur sertifikasi benih varietas lokal;  
4. Sertifikat Benih Varietas Lokal paling kurang memuat:  
a. Nama dan Alamat Produsen;  - 3055 - 
b. Jenis Tanaman;  
c. Standar Mutu Benih;  
d. Tanggal Pengujian Benih.  
5. Sertifikat Benih Varietas Lokal disampaikan kepada petani, kelompok tani, Gabungan kelompok tani, Prod usen 
benih.  
6. Sertifikat Benih Varietas Lokal dilaporkan kepada Dinas dan Direktur Jenderal.   
7. Biaya Proses sertifikasi benih varietas lokal dibebankan kepada pemohon/produsen.  
Prosedur Sertifikasi Benih Varietas Lokal terdiri dari:  
a. Pemeriksaan Pend ahuluan dan Pertanaman  
1) Pemeriksaan pendahuluan :  
a) Dilaksanakan sebelum tanam sampai dengan tanam sesuai dengan jenis komoditasnya untuk 
memastikan kebenaran lokasi, dan persyaratan lahan.  
b) Persyaratan lahan meliputi isolasi dan unit sertifikasi.  
c) Hasil pemeriksaan pendahuluan dilaporkan.  
2) Pemeriksaan pertanaman  
a) Pemeriksaan pertanaman adalah untuk memastikan terdapat pertanaman di lokasi sesuai dengan surat 
pernyataan dari Dinas;  
b) Pemeriksaan kebenaran lokasi dan kesesuaian jenis tanaman dilakukan untuk benih tanaman pakan 
ternak dalam bentuk pols, setek, stolon, dan pohon dalam bentuk polybag.  
c) Pemeriksaan pertanaman bertujuan untuk mengetahui kebenaran varietas dan kemurnian fisik/fenotip;  - 3056 - 
d) Pemeriksaan pertanaman dilaksanakan  oleh Pengawas Mutu Pakan.  
e) Hasil pemeriksaan tanaman dinyatakan lulus apabila sudah memenuhi kemurnian fisik/fenotip;  
f) Hasil pertanaman yang lulus pemeriksaan lapangan ditetapkan sebagai Kelompok Benih oleh 
UPT/UPTD;  
g) Kelompok Benih diberi identita s yang jelas dan mudah dilihat.  
h) Identitas paling sedikit meliputi jenis, varietas, nomor kelompok Benih, nomor induk sertifikasi, blok 
dan tanggal panen.  
i) Pertanaman yang tidak memenuhi kemurnian fisik/fenotip dapat dilakukan satu kali pemeriksaan 
ulang; 
j) Apabila hasil pemeriksaan ulang tidak memenuhi kemurnian fisik/fenotip, maka sertifikasi tidak 
dilanjutkan;  
k) Hasil pemeriksaan pertanaman dilaporkan sesuai dan diberitahukan kepada produsen.  
 
b. Pengujian Laboratorium  
1) Untuk mengetahui kesesuaia n mutu benih dalam bentuk biji dilakukan pengujian di laboratorium  
2) Pengujian laboratorium dilakukan terhadap contoh benih yang mewakili kelompok benih  
3) Pengujian laboratorium dilakukan untuk menguji mutu benih yang meliputi kadar air, daya kecambah d an 
kemurnian benih.  
4) Pengujian laboratorium dapat dilakukan di:  
a) UPTD;  - 3057 - 
b) UPT yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman 
hijauan pakan ternak; atau  
c) Lembaga pengujian yang terakreditasi.  
5) Pengambilan contoh Benih dan pengujian mutu Benih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum 
dalam dokumen International Seed Testing Associaton (ISTA);  
6) Contoh Benih yang tidak memenuhi standar mutu dapat dilakukan pengujian ulang maksimal 1 (satu) kali.  
7) Hasil pengujian Laboratorium dilaporkan kepada Kepala UPT/UPTD dengan tembusan Direktur Jenderal.  
 
Durasi pemenuhan persyaratan 6 (enam) bulan  
5 Sarana  Untuk dapat memenuhi persyaratan khusus, pelaku usaha harus memiliki sarana minimal berupa :  
1. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber;  
2. Memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman; 
dan 
3. Memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan.  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
      Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan 
yang ditetapkan. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan 
Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
 
B. Pengawasan  - 3058 - 
1. Pengawasan secara langsung dilakukan secara be rkala 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu -waktu jika terdapat 
dugaan ketidaksesuaian mutu benih yang beredar dengan standar mutu Benih.  
2. Pengawasan terhadap kegiatan sertifikasi Benih tanaman pakan ternak dilakukan oleh Wastukan.  
3. Dalam hal Kabupaten/Ko ta belum terdapat Wastukan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan 
Wastukan dari Dinas Kabupaten/Kota terdekat atau Wastukan dari Dinas Provinsi, atau Wastukan dari 
Pemerintah Pusat.  
4. Pengawasan sertifikasi meliputi:  
a. Pemeriksaan terhadap ke sesuaian prosedur sertifikasi;  
b. Pengawasan terhadap proses pengujian benih;  
c. Pengawasan pemasangan label  
d. Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan danpendaftaran benih;  
e. Pemeriksaan masa berlaku sertifikat.  
 
Pengawasan Benih Varietas Lokal  
a. Pemeriksaan Label dan Kemasan  
Benih Varietas Lokal yang diedarkan wajib diberi label, dan dilakukan pemeriksaan pemasangan label yang 
meliputi :  
1) Pemeriksaan Label:  
a) Label mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan dalam Bahasa Indonesia;  
b) Jumlah label yang dibuat sebanyak jumlah Benih yang lulus sertifikasi;  - 3059 - 
c) Label paling sedikit memuat keterangan:  
(1) Nomor Sertifikasi Benih (NSB);  
(2) Jenis dan varietas tanaman;  
(3) Kelas Benih;  
(4) Data mutu Benih;  
(5) Akhir masa e dar Benih; (Akan diuraikan dalam petunjuk kerja)  
(6) Nama dan alamat produsen;  
(7) Tulisan “BENIH VARIETAS LOKAL BERSERTIFIKAT”  
d) Ukuran label disesuaikan dengan rasio panjang : lebar = 2:1;  
e) Warna Label Benih Varietas Lokal berwarna biru (setara dengan kelas BR).  
f) Label Benih Varietas Lokal disediakan oleh produsen dengan dilegalisasi oleh UPT/UPTD;  
g) Legalisasi label berupa nomor seri label dan stempel.  
h) Label dipasang oleh produsen B enih Varietas Lokal sesuai dengan jenis Benih dan komoditasnya.  
2) Pemeriksaan Kemasan  
a) Kemasan dapat berupa kantong/ wadah/karung /polybag atau ikatan dalam satuan volume tertentu;  
b) Kemasan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan dapat mel indungi mutu serta kesehatan 
Benih.  
c) Kemasan Benih dalam bentuk kantong/karung paling sedikit memuat informasi :  
 
(1) Identitas produsen dan/atau pengedar Benih;  - 3060 - 
(2) Jenis komoditas dan nama varietas;  
(3) Volume Benih dalam kemasan;  
(4) Perlakuan khusus yang diperlukan; dan  
(5) Bahan aktif pestisida dan bahan kimia yang diaplikasikan.  
 
b. Pelabelan Ulang  
1) Pelabelan ulang dilakukan terhadap benih varietas local yang masa edarnya menjelang berakhir (diajukan 
paling lambat 14 hari menjelang habis masa berlaku label).  
2) Pelabelan ulang benih dalam bentuk biji dilakukan setelah lulus pengujian mutu Benih di laboratorium, 
sedangkan benih dalam bentuk pohon dalam polybag, setek, pols dan stolon dilakukan pemeriksaan di gudang 
atau temp at penyimpanan;  
3) Pelabelan ulang untuk Benih yang beredar dilakukan di UPT/UPTD di wilayah benih beredar atas permohonan 
produsen benih yang bersangkutan;  
4) Pemeriksaan di gudang atau tempat penyimpanan Benih Varietas Lokal dilakukan oleh UPT/UPTD.  
5) Pelaksanaan pelabelan ulang diawasi oleh Pengawas Mutu Pakan;  
 
 
 
 
C. Kewajiban  - 3061 - 
Petani, kelompok tani, atau gabungan kelompok tani, dan Produsen Benih dalam memproduksi Benih varietas 
lokal wajib:  
1. Bertanggungjawab atas mutu Benih varietas lokal yang diproduksi;  
2. Mendokumentasikan data Benih yang diproduksi; dan  
3. Kesediaan memberikan keterangan kepada pengawas Benih dan/atau pengawas mutu pakan jika diperlukan.  
 
D. Pencabutan Sertifikat Benih V arietas Lokal  
1. Sertifikat Benih Varietas Lokal dapat dicabut apabila data kelompok Benih Varietas Lokal tidak sesuai dengan 
data awal kelompok Benih Varietas Lokal.  
2. Pencabutan sertifikat benih varietas lokal disampaikan kepada pemohon dan dilaporkan k epada Dinas dan 
Direktur Jenderal sesuai kewenangannya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR PEREDARAN BENIH BINA TANAMAN PAKAN TERNAK  - 3062 - 
NO PEREDARAN BENIH BINA TANAMAN PAKAN TERNAK  
01191 (Pertanian Tanaman Pakan Ternak);  
01192 ( Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula))  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha 
peredaran benih bina tanaman pakan ternak dalam Penyelenggaraan Peredaran Benih Bina Tanaman Pakan Terna k 
(TPT) mencakup persyaratan umum dan persyaratan khusus.  
2 Istilah dan 
Definisi  1. Peredaran Benih adalah kegiatan dalam rangka penyaluran dan/atau pemasaran Benih;  
2. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut sebagai Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk 
memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman;  
3. Benih Bina adalah Benih dari varietas unggul tanaman pakan ternak yang telah dilepas, yang diproduksi dan 
peredarannya diawasi;  
4. Benih Penjenis (Breeder Seed) yang selanju tnya disebut BS adalah Benih yang diproduksi dari NS;  
5. Benih Dasar (Foundation Seed) yang selanjutnya disebut BD adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi 
standar mutu kelas BD;  
6. Benih Pokok (Stock Seed) yang selanjutnya disebut BP adalah keturuna n pertama dari BD atau BS yang 
memenuhi standar mutu kelas BP;  
7. Benih Sebar (Extension Seed) yang selanjutnya disebut BR adalah keturunan pertama dari BP yang memenuhi 
standar mutu kelas BR;  
 
8. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi Benih yang meliputi BS, BD, - 3063 - 
dan BP;  
9. Benih Hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua atau lebih tetua 
pembentuknya (galur induk/inbrida homozygot);  
10. Benih Varietas lokal adalah Benih yang diproduksi dari varietas lokal;  
11. Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPT adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji -bijian 
yang dibudidayakan untuk pakan ternak;  
12. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk  tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, 
biji, dan sifat -sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama;  
13. Varietas Lokal adalah varietas tanaman yang telah beradaptasi dan berkembang pada lokasi tertentu;  
14. Pendaftaran Varietas Lokal adalah se rangkaian kegiatan mendaftarkan suatu varietas lokal untuk kepentingan 
produksi, sertifikasi, dan peredaran Benih;  
15. Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut Pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.  
16. Institusi Pemuliaan adalah lembaga /institusi dimana pemulia berada, atau UPT Pusat/Daerah, yang mempunyai 
tugas dan fungsi produksi serta pengembangan tanaman pakan ternak;  
17. Perbanyakan Generatif adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel reproduksi;  
18. Perbanyakan Vegetatif ada lah perbanyakan tanaman tanpa melalui penyerbukan;  
19. Sertifikat Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh 
lembaga sertifikasi pada kelompok Benih yang disertifikasi;  
 
20. Sertifikasi Sistem Manajemen Mu tu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk - 3064 - 
mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu;  
21. Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga penilai kesesuaian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang -
undangan untuk mel akukan sertifikasi;  
22. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu Benih, dan masa akhir edar 
Benih;  
23. Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis Benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau 
kesehatan Benih;  
24. Produsen Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan proses Produksi 
Benih;  
25. Pengedar Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan penyaluran Benih;  
26. Pengawas Mutu Paka n yang selanjutnya disingkat Wastukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan 
pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang -undangan;  
27. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang tanaman pakan ternak di 
Provinsi/Kabupaten/Kota;  
28. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis 
operasional dan/atau penunjang tertentu dari Kementerian Pertanian dalam rangka melaksanakan pengawasan 
dan/atau sertifikasi benih;  
 
29. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi perangkat daerah yang - 3065 - 
melaksanakan pengawasan dan Sertifikasi Benih;  
30. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut dengan Direktur Jenderal adalah 
pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi d i bidang 
tanaman pakan ternak;  
31. Tim Penilai Kelayakan Teknis yang selanjutnya disingkat TPKT adalah Tim yang dibentuk oleh Dirjen yang 
bertugas melakukan penilaian teknis terhadap kelayakan kegiatan produksi benih tanaman pakan ternak.  
3 Persyaratan 
Umum  1. Varietas tanaman pakan ternak tersebut sudah dilepas  
2. Benih tanaman pakan ternak yang kan diedarkan sudah memiliki sertifikat benih  
 
Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.  
4. Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 1. Benih Bina dan Benih Varietas Lokal dapat diedarkan oleh:  
a. Perseorangan (Peternak, kelompok ternak, dan/atau gabungan kelompok peternak);  
b. Badan Usaha Bidang Usaha Benih Pakan Ternak; atau  
c. UPT dan/atauUPTD;  
2. Benih Bina dan Benih Varietas Lokal yang akan diedarkan harus berlabel.  
3. Pengedar Benih sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memperoleh Rekomendasi dari UPT/UPTD.  
4. Dalam hal UPT/UPTD sebagai pengedar benih harus memperoleh rekomendasi:  
a. UPT oleh Direktur Jenderal  
b. UPTD oleh Dinas sesuai kewenangannya.  
5. Untuk memperoleh Rekomendasi dari UPTD/UPT Pengedar Benih mengajukan permohonan secara manual atau - 3066 - 
daring kepada UPT/UPTD yang melaksanakan tugas dan fu ngsi di bidang pengawasan dan Sertifikasi Benih 
Tanaman Pakan Ternak  
6. Permohonan harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:  
a. Kartu Tanda Penduduk;  
b. NPWP;  
c. Surat keterangan kepemilikan /penguasaan sarana penyimpanan Benih  
7. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 7 tidak melengkapi 
persyaratan administrasi, maka permohonan dianggap ditarik kembali.  
8. Apabila Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6, dilakukan 
penilaian persyaratan kelayakan teknis oleh Wastukan UPT/UPTD.  
9. Penilaian persyaratan kelayakan teknis dilakukan terhadap kesesuaian dan kebenaran dokumen persyaratan 
teknis.  
10. Apabila hasil penilaian kelayakan teknis tidak mem enuhi persyaratan, dilakukan penolakan secara tertulis 
kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.  
11. Apabila hasil penilaian kelayakan teknis memenuhi persyaratan diterbitkan rekomendasi pengedar benih oleh:  
a. UPTD/UPT untuk Perseorangan dan badan usaha;  
b. dinas untuk UPTD.  
c. Direktur Jenderal untuk UPT.  
 
12. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 berlaku selama Pengedar Benih masih operasional.  - 3067 - 
 
Durasi pemenuhan persyaratan paling lambat 6 (enam) bulan  
5 Sarana  Untuk dapat memenuhi persyaratan khusus, pelaku usaha harus memiliki:  
1. gudang / tempat penyimpanan benih;  
2. alat dan mesin pengolahan benih;  
3. alat dan mesin pengemasan;  
4. sarana transportasi;  
5. pangsa pasar benih tanaman pakan ternak;  
6. tenaga ah li dan/atau terampil di bidang perbenihan;  
7. tenaga pemasaran benih.  
8. Sarana dan prasarana pendukung lainnya  
6 Penilaian 
kesesuaian 
dan 
pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
     Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang 
ditetapkan. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan 
Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
 
B. Pengawa san 
1. Pengawasan secara langsung dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu -waktu jika terdapat 
dugaan ketidaksesuaian mutu benih yang beredar dengan standar mutu Benih.  
2. Pengawasan terhadap kegiatan peredaran Benih tanaman pakan ternak  dilakukan oleh Wastukan.  - 3068 - 
3. Dalam hal Kabupaten/Kota belum terdapat Wastukan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan 
Wastukan dari Dinas Kabupaten/Kota terdekat atau Wastukan dari Dinas Provinsi, atau Wastukan dari 
Pemerintah Pusat.  
4. Pengawas an peredaran benih meliputi:  
a. Pengawasan dokumen benih melalui pengecekan mutu dan/atau pelabelan ulang;  
b. Pengawasan terhadap kesesuaian label;  
c. Pengawasan terhadap sarana penyimpanan benih;  
d. Pengawasan rekomendasi peredaran benih TPT;  
e. Pemeriksaan dokum en dan catatan peredaran benih.  
Tindak lanjut hasil pengawasan:  
a. Dalam hal terdapat dugaan ketidaksesuaian mutu benih yang beredar dengan standar mutu Benih maka:  
1) Dilakukan pengecekan mutu Benih, paling lama dalam waktu 30 (tiga pulu h) hari kerja melalui uji 
laboratorium dan/atau uji lapangan sesuai dengan jenis tanaman. Benih dalam masa pengecekan 
diberhentikan sementara dari peredaran;  
2) Apabila hasil pengecekan mutu Benih tidak memenuhi standar mutu, maka Benih harus ditarik dari 
peredaran. Penarikan Benih yang beredar menjadi tanggung jawab produsen dan/atau pengedar Benih.  
b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pengawas Mutu Pakan belum menyampaikan hasil pengecekan 
mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), Benih dianggap masih memenuhi standar mutu dan dapat 
diedarkan.  
C. Kewajiban  - 3069 - 
     Pengedar Benih Bina m empunyai kewajiban:  
a. Bertanggung jawab atas mutu Benih yang diedarkan;  
b. Melakukan pencatatan dan penyimpanan dokumen Benih yang diedarkan selama 1 (satu) tahun; dan  
c. Memberikan data atau keterangan yang diperlukan Dinas.  
 
Pengedar Benih Varietas Lokal mempunyai kewajiban:  
a. Bertanggung jawab atas mutu Benih yang diedarkan;  
b. Memberikan data atau keterangan yang diperlukan Dinas.  
 
D. Pencabutan Rekomendasi Peredaran Benih  
Rekomendasi sebagai pengedar benih bina atau benih varietas lokal pengedaran benih dapat dicabut apabila 
pengedar benih:  
a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perbenihan tanaman yang berlaku;  
b. tidak menjalankan kewajiban sebagai pengedar benih bina atau benih varietas lokal;  
c. mengundurkan diri se bagai pengedar benih;  
d. tidak beroperasional.  
 
Pencabutan rekomendasi sebagai pengedar benih disampaikan kepada Pengedar Benih.  
 
 
STANDAR PELEPASAN VARIETAS TANAMAN PAKAN TERNAK  - 3070 - 
NO PELEPASAN VARIETAS TANAMAN PAKAN TERNAK  
01191 (Pertanian Tanaman Pakan Ternak);  
01192 (Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Pelepasan Varietas 
Tanaman Pakan Ternak (TPT) yang mencakup :  
a. Pengujian  
b. Evaluasi dan Penilaian  
c. Pelepasan Varietas  
d. Pengawasan  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pelepasan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Pelepasan adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu 
varietas hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi dari luar negeri yang menyatakan bahwa varietas tersebut 
merupakan varietas unggul yang dapat diedarkan.  
b. Penarikan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Penarikan adalah pembatalan pengakuan pemerintah 
terhadap suatu var ietas yang sudah dilepas karena sudah tidak memberikan manfaat dan/atau tidak memenuhi 
kelayakan.  
c. Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPT adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji -bijian 
yang sengaja dibudidayakan untuk pakan ternak.  
d. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies 
yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik 
genotipe atau kombinasi genotipe yang da pat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang -- 3071 - 
kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.  
e. Varietas TPT selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman pakan ternak dari suatu jenis atau  spesies 
yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, batang, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi 
karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dalam jenis atau spesies yang sama oleh 
sekurang - kurangnya satu sifat yang m enentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.  
f. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh pemerintah yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil 
dan/atau sifat -sifat lainnya.  
g. Varietas pembanding adalah varietas unggul yang  digunakan sebagai pembanding dalam uji adaptasi dan observasi 
untuk mengetahui keunggulan galur harapan dan/atau calon varietas yang diuji.  
h. Varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi  
milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara.  
i. Pemuliaan TPT yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian 
jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik.  
j. Pemulia TPT yang selanjutnya disebut Pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.  
k. Penyelenggara pemuliaan TPT yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pemuliaan adalah orang perseorangan, 
badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah y ang menyelenggarakan rangkaian kegiatan penelitian dan 
pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas.  
l. Tim Penilai Varietas Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPV TPT adalah tim yang mempunyai 
tugas memberikan saran rumusa n prosedur standar pengujian, penilaian, pelepasan, dan penarikan Varietas.  
m. Uji adaptasi adalah kegiatan uji lapang di beberapa agroekologi bagi tanaman semusim, untuk mengetahui - 3072 - 
keunggulan dan interaksi varietas terhadap lingkungan.  
n. Observasi adalah  kegiatan uji lapang di beberapa agroekologi bagi tanaman tahunan, untuk mengetahui sifat -sifat 
unggul dan daya adaptasi varietas terhadap lingkungan, atau bagi tanaman semusim yang sudah merupakan 
varietas lokal untuk pemurnian varietas.  
o. Unit pengujian  adalah satu paket pengujian yang terdiri dari beberapa petak uji atau beberapa individu tanaman 
(pohon) uji yang memenuhi kaidah statistik.  
p. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut dengan Dirjen adalah pejabat 
pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas pembinaan komoditas 
tanaman pakan ternak.  
q. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian yang selanjutnya disebut Pusat PVTPP adalah unit 
kerja Eselon II di lingkungan Ke menterian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.  
3 Persyaratan 
Umum  Persyaratan umum pengajuan Pelepasan Varietas Tanaman Pakan Ternak :  
a. memiliki tanda daftar varietas tanaman pakan ternak  
 
Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.  
4 Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan Persyaratan khusus pelepasan varietas tanaman pakan ternak harus melalui 3 tahapan proses pelepasan, yaitu:  
a. Pengujian  
b. Evaluasi dan Penilaian  
Proses permohonan pengujian serta evaluasi dan penilaian dilakukan di Ditjen teknis secara manual.  - 3073 - 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa c. Pelepasan Varietas (seca ra online)  
 
1. Pengujian  
Pengujian calon varietas TPT dilakukan melalui uji adaptasi, uji mutu hasil dan uji potensi produksi benih sebagai 
berikut:  
a. Uji Adaptasi  
1) Uji adaptasi dapat dilaksanakan melalui Uji Multi lokasi dan Observasi.  
a) Uji Multi Lokasi  
(1) Uji adaptasi dengan uji Multi Lokasi dilakukan terhadap calon varietas hasil pemuliaan yang akan 
dilepas.  
(2) Untuk varietas hibrida selain uji adaptasi dilakukan uji potensi produksi benih.  
(3) Pengujian adaptasi yang dilakukan harus meme nuhi ketentuan sebagai berikut:  
(a) paling sedikit dilakukan 3 (tiga) unit pengujian di lokasi berbeda pada 2 (dua) tipe agroekologi 
di daerah pe ngembangan dalam 1 (satu) tahun .  U ntuk calon Varietas spesifik lokasi 
pelaksanaannya terbatas pada lokasi are a 
(b) pengembangan spesifik, tidak perlu dilakukan pengujian pada tipe agroekologi yang berbeda  
(c) di setiap unit pengujian harus ada varietas pembanding.  
(4) Pengujian adaptasi harus memperhatikan bahan pengujian, metoda uji adaptasi, rancangan 
percoba an dan pengamatan sebagai berikut:  
(a) Bahan pengujian  - 3074 - 
Bahan pengujian adalah benih calon varietas yang akan di lepas baik berupa 
galur/mutan/hibrida yang berasal dari hasil pemuliaan atau introduksi.  
(b) Metoda Uji Adaptasi  
i. Pemilihan Lokasi:  
Lokasi harus sesuai untuk budidaya jenis TPT yang bersangkutan dan dapat mewakili kondisi 
lingkungan tumbuh TPT dan calon varietas;  
ii. Mengacu kepada peta agroekosistem utama atau peta kesesuaian lahan;  
- Lahan yang digunakan harus mempunyai kesuburan tan ah yang relatif sama dan harus 
jelas sejarah penggunaannya;  
- Lahan yang digunakan dapat merupakan milik petani/ peternak yang mendukung 
pelaksanaan uji adaptasi.  
(c) Rancangan Percobaan  
i. Rancangan percobaan harus sesuai dengan kaidah statistik;  
ii. Petak percobaan yaitu unit luasan tempat percobaan untuk meletakkan perlakuan dan 
diatur secara acak;  
iii. Bentuk petak percobaan, dapat berupa petak baris maupun petak berjarak tanam;  
iv. Petak percobaan harus dibuat dengan ukuran yang sama  sesuai dengan rancangan 
percobaan yang digunakan;  
v. Jumlah ulangan dan perlakuan harus sesuai dengan kaidah statistik;  
vi. Varietas pembanding harus selalu digunakan dalam pengujian.  - 3075 - 
vii. Jenis tanaman, total unit minimum, jumlah individu dan lama penguj ian sebagaimana pada 
Tabel 1 berikut ini.  
Jenis 
Tanaman  Total Unit 
(Minimum)  Jumlah 
individu  Lama Pengujian  
Rumput  
tegak  3 unit  100 per petak  2 lokasi dengan 
agroekologi 
yang berbeda 
per tahun  
Rumput 
menjalar  3 unit  100 per petak  2 lokasi dengan 
agroekologi 
yang berbeda 
per tahun  
Leguminosa 
pohon  3 unit  10 pohon per 
baris  2 lokasi dengan 
agroekologi 
yang berbeda 
per tahun  
Leguminosa 
perdu  5 baris  10 pohon per 
baris  2 lokasi dengan 
agroekologi 
yang berbeda 
per tahun  - 3076 - 
Leguminosa 
herba  10 baris  10 pohon per 
baris  2 lokasi dengan 
agroekologi 
yang berbeda 
per tahun  
viii. Volume Benih Penjenis atau Breeder Seed (BS) yang harus tersedia sebagai syarat pelepasan 
varietas sebagaimana Tabel 2 berikut:  
No Jenis Tanaman  Jumlah minimal 
benih penjenis 
(BS) tersedia 
(generatif)  Jumlah minimal 
benih penjenis 
(BS) tersedia 
(vegetatif)  
1 Rumput  500 g  1.000 stek/pols  
2 Leguminosa herba  2 kg 1 kg 
3 Leguminosa 
perdu  2 kg 1 kg 
4 Leguminosa 
pohon  2 kg 1 kg 
 
ix. Pengamatan  
Parameter yang diamati meliputi:  
- Karakter morfologi terutama sifat -sifat yang diunggulkan antara lain habitus (sifat - 3077 - 
tumbuh), daun, batang, bunga, buah/polong, dan biji;  
- Potensi hasil hijauan, kualitas hijauan, ketahanan terhadap penyakit dan ketahanan 
terhadap cekaman lingkungan;  
- Penjelasan mengenai karakter morfologi dan data agronomi mengacu pada Deskripsi 
Varietas TPT.  
- Analisa data dilakukan sesuai dengan kaidah s tatistik.  
- Deskripsi Calon Varietas hasil uji adaptasi  
 
b) Uji Observasi  
(1) Observasi dilakukan terhadap calon varietas lokal yang mempunyai keunggulan serta tanaman 
tahunan yang akan dilepas  
(2) Pelaksanaan observasi dilakukan dengan:  
(a) Dapat diselaraskan dengan uji untuk kepentingan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang 
meliputi uji kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan (BUSS);  
(b) Dirancang sesuai kaidah statistik atau pengamatan terhadap pertanaman yang sudah ada di 
lapangan;  
(c) Paling sedikit dilakukan di 2 (dua) kondisi agroekologi berbeda selama 1(satu) tahun;  
(d) Varietas yang diuji harus dibandingkan dengan varietas unggul yang sudah dikenal masyarakat 
sejak 5 (lima) tahun terakhir dan sampai saat ini masih berkembang secar a baik;  
(3) Observasi harus memperhatikan bahan observasi, metode observasi, rancangan percobaan dan 
pengamatan sebagai berikut:  - 3078 - 
(a) Bahan Pengujian  
Bahan pengujian adalah benih calon varietas yang akan di lepas baik yang berasal dari varietas 
lokal maupun tanaman tahunan  
(b) Metode Observasi  
Metode pemilihan/penentuan varietas lokal didasarkan pada sifat -sifat yang dikehendaki sesuai 
dengan keunggulan  yang menonjol/terbaik dan berbeda dengan varietas lokal lainnya. Varietas 
lokal tersebut berasal dari lokasi pertanaman melalui metode pemurnian varietas. Hasil pemurnian 
varietas dilakukan untuk mendapatkan benih/varietas dengan cara seleksi positif (tan aman yang 
dikehendaki/terpilih) yang akan dipergunakan sebagai bahan pengamatan dalam observasi untuk 
mengetahui sifat -sifat tanaman yang dituangkan dalam deskripsi varietas.  
(c) Rancangan Percobaan  
Rancangan dilakukan dengan:  
i. Metode pengambilan contoh:  
- Pengambilan contoh harus mewakili wilayah agroekologi dimana calon varietas tersebut telah 
lama berkembang;  
- Jumlah contoh harus mengikuti metode yang sesuai bagi masing -masing komoditas;  
- Pada pertanaman yang telah tersedia datanya diambil berdasarka n jumlah contoh 
tanaman/ubinan yang memenuhi kaidah statistik;  
- Sebagai pembanding dapat digunakan varietas lain yang telah dilepas atau yang terbaik di 
lingkungan tumbuh calon varietas tersebut;  
- Jumlah unit untuk observasi TPT minimum 2, dan waktu peng ujian selama 1 (satu) tahun.  - 3079 - 
ii. Jumlah ulangan dan ukuran petak uji/plot.  
- Jumlah ulangan disesuaikan dengan luasan areal penyebaran mengikuti kaidah statistik;  
- Ukuran petak, untuk tanaman semusim dan tahunan tergantung masing -masing komoditas.  
(d) Pengamatan  
i. Parameter yang diamati dalam observasi sama dengan pengamatan pada uji adaptasi;  
ii. Hasil pengamatan digunakan untuk membandingkan keunggulan serta menilai kebenaran dan 
kemiripan calon varietas unggul lokal dengan tanaman sej enis varietas lain yang telah dilepas.  
iii. Apabila terdapat kemiripan dengan tanaman sejenis varietas lain perlu dilakukan uji BUSS. 
Jika hasil uji BUSS secara fenotip tidak menunjukkan perbedaan yang jelas dengan varietas 
lain, harus dilakukan pengujian  DNA (penanda);  
iv. Calon varietas yang cocok untuk musim hujan dan musim kemarau diuji dengan cara observasi 
minimal 1 lokasi pada kedua musim dimaksud. Sedang untuk calon varietas yang cocok hanya 
pada musim kemarau atau musim hujan saja, diuji dengan ca ra observasi pada musim yang 
bersangkutan, minimal pada 3 (tiga) lokasi berbeda;  
v. Untuk kebutuhan pelepasan varietas diperlukan data pendukung antara lain luas 
pengembangan calon varietas, jumlah petani yang menanam dan lamanya pembudidayaan, 
data produk si dan kontribusinya terhadap pengembangan wilayah dan kesejahteraan petani 
setempat, penerimaan petani terhadap calon varietas tersebut;  
vi. Analisis data dilaksanakan sesuai dengan kaidah statistik.  
 
b. Uji Mutu Hasil  - 3080 - 
1) Uji mutu TPT dilakukan untuk mengetahui mutu TPT calon varietas unggul yang diusulkan untuk dilepas.  
2) Uji ini dapat dilakukan oleh laboratorium milik pemerintah atau swasta yang terakreditasi. Indikator mutu 
TPT yang perlu diuji sebagaimana tercantum pa da Tabel 3 berikut ini : 
 
Komoditas  Indikator Mutu  Satuan  
Rumput/Leguminosa/ta
naman lainnya  Kadar air  % 
Bahan kering (BK)  % 
Protein kasar  % 
NDF % 
ADF  % 
Anti Nutrisi  % 
Bahan Toksik  % 
 
 
c. Uji Potensi Produksi Benih TPT  
1) Untuk calon Varietas hibrida selain dilakukan uji adaptasi dilakukan uji potensi produksi benih.  
2) Pengujian mencakup pengukuran kemampuan produksi dan kualitas benih dibandingkan dengan tetuanya.  
3) Lokasi uji potensi produksi benih salah 1 (satu) nya harus dilaksanakan di lembaga pemerintah.  
4) Prosedur Uji Potensi Produksi Benih dilaporkan kepada TPV TPT.  
5) Metode pengujian disesuaikan dengan jenis TPT sesuai rancangan pada Tabel 1.  - 3081 - 
6) Pengaturan petak pengujian, ukuran, dan ulangan sebagaimana terc antum pada Tabel 1.  
 
Tata Cara Pengujian  
a) Untuk melakukan pengujian Penyelenggara Pemuliaan mengajukan surat permohonan rencana pengujian 
kepada Dirjen;  
b) Dirjen setelah menerima permohonan rencana pengujian menugaskan TPV TPT melakukan verifikasi terha dap 
rencana pengujian didasarkan pada ketentuan mengenai metode uji;  
c) Penyelenggara Pemuliaan melakukan pengujian sesuai dengan ketentuan mengenai metode uji;  
d) Pada saat pelaksanaan pengujian dapat dilakukan supervisi oleh TPV TPT minimal 3 (tiga) oran g; 
e) Supervisi dilakukan oleh TPV TPT ke lokasi:  
a. uji adaptasi, pada fase vegetatif dan fase generatif.  
b. observasi, untuk varietas tanaman tahunan dan varietas  lokal dilakukan peninjauan pada fase vegetatif.  
f) Penyelenggara Pemuliaan setelah melaksa nakan pengujian menyusun Laporan hasil akhir pelaksanaan 
pengujian kepada TPV TPT;  
 
2. Evaluasi dan Penilaian  
a) Evaluasi dan penilaian oleh TPV TPT dilakukan terhadap keunggulan dan kesesuaian calon Varietas yang akan 
dilepas meliputi:  
1) daya hasil;  
2) ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama;  
3) toleransi terhadap cekaman lingkungan;  - 3082 - 
4) kecepatan berproduksi;  
5) mutu hasil tinggi dan/atau ketahanan simpan;  
6) toleransi benih terhadap kerusakan mekanis;  
7) nilai ekonomis dan/atau;  
8) batang bawah untuk perbanyakan klonal, harus mempunyai perakaran yang kuat, ketahanan terhadap 
hama/penyakit akar, dan kompatibilitas  
b) Kesesuaian terhadap keunggulan dan kesesuaian calon Varietas yang akan dilepas meliputi :  
1) sejarah/asal usul  
2) kebenaran silsilah  
3) deskripsi, dan  
4) metode pemuliaan  
c) Hasil evaluasi dan penilaian kelayakan calon Varietas dalam bentuk Berita Acara Evaluasi dan Penilaian oleh 
TPV TPT disampaikan kepada Penyelenggara Pemuliaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tig a) hari kerja 
sejak pelaksanaan sidang;  
d) Hasil evaluasi dan penilaian kelayakan calon Varietas dapat berupa:  
1) perbaikan, dengan memerintahkan kepada Penyelenggara Pemuliaan untuk melengkapi data dan informasi 
paling lama 14 (empat belas) hari kerja. T PV TPT sejak menerima kelengkapan data dan informasi, paling 
lama 3 (tiga) hari kerja memeriksa dan menilai kelengkapan data dan informasi. Apabila seluruh perbaikan 
telah dilengkapi oleh penyelenggara pemuliaan, TPV TPT mengeluarkan Rekomendasi Pelepasan Varietas.  
2) Penolakan, diberitahukan kepada Penyelenggara Pemuliaan dalam Berita Acara Hasil Penilaian dan Evaluasi 
dengan disertai alasan penolakan;  - 3083 - 
3) Rekomendasi untuk dilepas, diberitahukan kepada Penyelenggara Pemuliaan dalam bentuk Berita Acara 
Hasil Penilaian dan Evaluasi dan Rekomendasi pelepasan  
3. Pelepasan Varietas  
a) Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Pemuliaan:  
1) ringkasan laporan hasil akhir pelaksanaan pengujian;  
2) surat keterangan persetujuan nama Varietas;  
3) pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (breeder seed) tersedia, baik dalam jumlah yang cukup untuk 
perbanyakan lebih lanjut ;  
4) rencana pengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun kedepan;   
5) rekomendasi Tim Penilai Varietas;  
6) deskripsi  varietas; dan  
7) foto morfologi varietas.  
b) Untuk pelepasan varietas lokal selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus 
melampirkan tanda daftar.  
c) Untuk pelepasan Varietas introduksi, selain memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada huruf a), 
harus melampirkan izin dari pemilik varietas.  
d) Untuk pelepasan Varietas hibrida, Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a), harus 
melampirkan deskripsi tetua.  
e) Untuk pelepasan Calon Varietas hibrida introduks i yang benihnya dapat diproduksi di Indonesia, selain 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a), harus dilengkapi dengan surat jaminan dari 
pengusul;  - 3084 - 
 
 
f) Untuk Varietas yang telah terdaftar di PPVTPP nama Varietas yang diusulkan harus sesuai dengan yang 
tercantum dalam pendaftaran Varietas.  
 
Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha paling lambat 6 (enam) bula  
5 Sarana  Sarana yang diperlukan :  
a. Alat dan bahan untuk pengujian  
b. peralatan kantor dan  
c. media telekomunikasi  
6 Penilaian 
Kesesuain 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang 
ditetapkan.  
1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu Tim Penilai Varietas Tanaman Pakan Ternak (TPV 
TPT) untuk telaah kelengkapan dokumen, penilaian dan  evaluasi usulan pelepasan varietas tanaman pakan 
ternak dan memberikan rekomendasi kepada pemohon  
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hew an menetapkan dan mengesahkan SK Pelepasan Varietas TPT 
berdasarkan rekomendasi dari TPV TPT.  
3. PPVTPP menyampaikan SK Pelepasan Varietas TPT kepada pemohon  
 - 3085 - 
B. Pengawasan  
Terhadap Varietas Yang Telah dilepas dilakukan pengawasan sebagai berikut:  
1. Pengawasan Rutin  
Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan menugaskan Tim Penilai Varietas 
Tanaman Pakan Ternak dan Pengawas Mutu Pakan, sebagai berikut:  
a. Pengawasan dalam hal peredaran varietas yang telah dilepas dilakukan berdasarkan laporan setiap 6 bulan 
oleh pemilik varietas.  
b. Pengawasan terhadap varietas yang telah dilepas dalam hal kesesuaian deskripsi varietas saat dilepas dan 
setelah berkembang di masyarakat dilakukan setiap tahun;  
c. Pengawasan dilakukan  terhadap ada tidaknya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan dan /atau 
penyakit baru yang berbahaya serta ada tidaknya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan 
manusia dan/atau kesehatan hewan setelah varietas yang dilepas dikembangkan di mas yarakat;  
d. Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan oleh pemilik varietas, berdasarkan kuisioner tingkat kepuasan 
pengguna dan berdasarkan pengaduan masyarakat.  
 
2. Inspeksi Lapangan  
Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan menugaskan Tim Penilai Varietas 
Tanaman Pakan Ternak dan Pengawas Mutu Pakan, sebagai berikut:  
a. Inspeksi lapangan dilakukan setahun sekali untuk mengevaluasi, melihat keragaan dan kesesuaian 
varietas yang telah dilepas dengan deskripsi varietas.  - 3086 - 
b. Inpeksi Lapangan dilakukan berdasarkan laporan oleh pemilik varietas, berdasarkan kuisioner tingkat 
kepuasan pengguna dan berdasarkan pengaduan masyarakat.  
 
3. Kewajiban  
a. Melaporkan pengembangan produksi benih tiap 6 (bulan). Laporan mencakup :  
1) Jenis  
2) Bentuk  
3) Jumlah  
4) Area Distribusi/pengembangan benih  
 
4. Penarikan Varietas Tanaman Pakan Ternak  
 
Terhadap Varietas TPT yang telah dilepas dan dianggap tidak memberikan manfaat dan/atau tidak memenuhi 
kelayakan berdasarkan laporan dari petugas l apangan ataupun masyarakat, Menteri yang dalam pelaksanaannya 
dimandatkan kepada Direktur Jenderal dapat melakukan penarikan varietas TPT.  
 
Varietas TPT yang tidak memberikan manfaat dan/atau tidak memenuhi kelayakan apabila :  
a. Menyebarkan organisme pengganggu tumbuhan, hama, dan/atau penyakit baru yang berbahaya; dan/atau  
b. Menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan tanaman lain, kesehatan hewan dan/atau 
kesehatan manusia.  - 3087 - 
 
 
Untuk mengetahui Varietas yang tidak memberi kan manfaat dan/atau tidak memenuhi kelayakan dilakukan 
evaluasi secara berkala oleh Direktur Jenderal dengan menugaskan TPV TPT.  
 
Jika hasil evaluasi terbukti Varietas tersebut menyebarkan organisme pengganggu tumbuhan, hama, dan/atau 
penyakit baru yang berbahaya dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan 
manusia, dan/atau kesehatan hewan, TPV menyampaikan usulan penarikan kepada Dirjen dalam bentuk Laporan 
Hasil Evaluasi Pelepasan Varietas TPT oleh TPV.  
 
Penarikan varietas d itetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan 
disampaikan kepada Penyelenggara Pemuliaan melalui PVTPP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 3088 - 
 
 
STANDAR REKOMENDASI PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN DAN/ATAU OLAHANNYA UNTUK PANGAN  
NO REKOMENDASI PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN DAN/ATAU OLAHANNYA UNTUK PANGAN  
10110 Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Bukan Daging Unggas  
10120 Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas  
10130 Kegiatan Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas  
10750  Industri Makanan dan Masakan Olahan  
46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya  
4632  Perdaganagan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian dan Perikanan  
46321 Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya  
46322 Perdaganagan Besar Daging Ayam dan Dagign Ayam Olahannya  
46323 Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahannya  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan penerbitan rekomendasi 
pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya untuk pangan.  
2 Istilah dan 
Definisi  1. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, daging, jeroan (Edible Offal), dan/atau olahannya dari luar 
negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  
2. Pangan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau di proses 
untuk keperluan konsumsi.  
3. Karkas adalah bagian dari tubuh ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan - 3089 - 
jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta 
lemak  yang berlebih atau karkas dari selain jenis ruminansia  dapat berupa segar dingin (chilled carcass) atau 
beku (frozen carcass).  
4. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas ruminansia yang terdiri atas daging potongan primer (prime cut), 
daging poton gan sekunder (secondary cut), daging variasi (variety/fancy meats), dan daging industri 
(manufacturing meat), atau daging dari selain jenis ruminansia  dapat berupa segar dingin (chilled meat) atau 
beku (frozen meat).  
5. Jeroan (Edible Offal) adalah organ dalam selain karkas dan daging, berasal dari jenis ruminansia dan selain jenis 
ruminansia yang lazim, layak, aman, dan sehat dikonsumsi manusia.  
6. Daging Olahan adalah daging yang diproses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan 
tambaha n.  
7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.  
8. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan teknis yang menyatakan 
karkas, Daging, Jeroan (Edible Offal), dan/atau olahannya memenuhi persyaratan Kesmavet.  
9. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmave t adalah segala urusan yang berhubungan 
dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.  
10. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta 
hewa n dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media 
perantara mekanis.  - 3090 - 
11. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan karkas, 
Daging, Jeroan (Edible Offa l), dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.  
12. Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu Unit Usaha di Negara Asal 
yang menjalankan kegiatan produksi karkas, Daging, Jeroan (Edible Offal), da n/atau olahannya secara teratur 
dan terus menerus dengan tujuan komersial.  
13. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai 
bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk 
hewan pada unit usaha produk hewan.  
14. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki 
kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.  
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, 
yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.  
16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga O SS adalah 
lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi 
penanaman modal.  
17. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang 
pribadi atau badan denga n memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau 
pemanfaatan sumberdaya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang -undangan, yang 
menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dike lola dalam mekanisme 
anggaran pendapatan dan belanja negara.  - 3091 - 
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan 
hewan.  
19. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementeri an Pertanian yang 
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.  
20. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP 
adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Ke menterian Pertanian yang melaksanakan tugas dan 
fungsi di bidang perizinan pertanian.  
21. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang 
menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.  
22. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah 
kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.  
3 Persyaratan 
Umum  1. Pelaku Usaha  
Pelaku Usaha yang dapat melakukan pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya adalah:  
a. perseorangan (orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan 
hukum)  
b. perseroan terbatas;  
c. badan usaha milik negara;  
d. badan usaha milik d aerah;  
e. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap)  
f. koperasi;  - 3092 - 
g. lembaga sosial; dan  
h. perwakilan negara asing/lembaga internasional.  
2. Persyaratan administrasi  
Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan rekomendasi pemasukan karkas, daging, jeroan 
dan/atau jeroan untuk pangan memenuhi persyaratan administrasi:  
a. Perusahaan Peternakan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah  
1) Surat permohonan;  
2) NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir;  
3) Akta pendirian dan perubahan terakhir;  
4) Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan yang berpendingin (chiller atau cold 
storage) dan/atau atau tidak berpendingin dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen 
pendukungnya, kecuali untuk pemasukan Daging Olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas 
berpendingin sebagaimana informasi pada label produk;  
5) NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peratu ran perundang -undangan;  
6) sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh 
otoritas halal Indonesia;  
7) rekomendasi Dinas Provinsi;  
8) mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang Kesmavet, d ibuktikan dengan surat pengangkatan 
atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan;  
9) surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah; dan  - 3093 - 
10) tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait dengan Rekomendasi.  
  
b. Lembaga sosial  
1) Surat permohonan;  
2) Penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang;  
3) Keterangan pemberian hibah dari Negara Asal ;  
4) Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan yang berpendingin (chiller atau cold 
storage ) atau tidak berpendingin dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen 
pendukungnya, kecuali untuk pemasukan Daging Olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas 
berpendingin sebagaimana informasi pada label produk;  
5) NKV dan hasil penilai an untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang -undangan;  
6) Mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang Kesmavet, dibuktikan dengan surat pengangkatan 
atau kontrak kerja dari pimpinan lembaga sosial;  
7) Surat pernyataan tidak akan mem perjualbelikan karkas, Daging, Jeroan (Edible Offal), dan/atau 
olahannya;  
8) sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh 
otoritas halal Indonesia;  
9) keterangan calon penerima; dan  
10) surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.  
 - 3094 - 
 
 
c. Perwakilan negara asing/lembaga internasional  
1) Surat permohonan;  
2) Identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan;  
3) Bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (chiller atau cold storage) atau tidak berpendingin;  
4) Surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan;  
5) Sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh 
otoritas halal Indonesia; dan  
6) Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.  
 
3. Tujuan penggunaan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau olahannya  
a. Keperluan umum diperuntukkan bagi hotel, restoran, katering, industri, pasar, dan/atau tempat lain yang 
memiliki rantai dingin.  
b. Keperluan khusus, meliputi:  
1) kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah, sosial, atau  kepentingan penanggulangan bencana;  
2) keperluan perwakilan negara asing/lembaga internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;  
3) keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau  
4) contoh yang tidak diperdagangkan (keperluan pameran) sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram.  
 - 3095 - 
 
 
4. Kewajiban Pelaku Usaha  
a. Pelaku Usaha yang akan melakukan Pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya untuk pangan 
wajib memiliki persetujuan impor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri;  
b. mencegah masuk dan menyebarnya Penyakit He wan Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan;  
c. melaporkan pelaksanaan Pemasukan baik terealisasi maupun tidak terealisasi terhadap karkas, Daging, Jeroan 
(Edible Offal), dan/atau olahannya setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada 
Direktur Jenderal secara daring melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan melampirkan scan 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk jenis produk yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi 
Pemasukan secara el ektronik. Dalam hal pelaporan melalui Indonesia National Single Window (INSW) belum 
operasional, pelaporan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara daring; dan  
d. dilarang memindahtangankan Rekomendasi kepada pihak lain.  
 
5. Masa Berlaku Rekomendasi  
Masa berlaku Rekomendasi untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan 
Rekomendasi.  
 - 3096 - 
 
 
6. Perubahan Rekomendasi  
a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perubahan Rekomendasi secara daring kepada Direktur Jenderal 
melalui Kepala PPVTPP. Permohonan perubahan Rekomendasi harus melampirkan:  
1) Rekomendasi yang masih berlaku; dan  
2) Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan alasan pengajuan permohonan perubahan Rekomendasi.  
b. Permohonan perubahan Rekomendasi dapat diterima jika memenuhi persyaratan Pemasukan.  
c. Pelaku usaha dapat mengajukan perubahan Rekomendasi kecuali untuk perubahan Nomor Rekomendasi dan 
Masa Berlaku Rekomendasi.  
 
7. PNBP  
Penerbitan rekomendasi pemasukan serta penilaian dokumen unit usaha negara asal dikenai tarif PNBP sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian.  
 
8. Durasi Pemenuhan Persyaratan  
Sesuai dengan ketentuan Lembaga  OSS. 
 
4 Persyaratan 
khusus 1. Jenis Karkas, Daging, Jeroan (edible offal), dan/atau Olahannya yang dapat dimasukkan ke  dalam wilayah 
Republik Indonesia adalah:  - 3097 - 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa  
 
 
a. Jenis Lembu  
N
O POS TARIF/  
HS CODE  URAIAN 
BARANG  KETERANGAN  
KATEGORI 
DAGING  JENIS ITEM 
POTONGAN 
(INTERNATIONAL)  JENIS ITEM POTONGAN 
(INDONESIA)  
1 2 3 4 5 6 
1 02.01  Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin  
2 0201.10.00  Karkas dan setengah karkas  
3 0201.20.00  Potongan 
daging lainnya, 
bertulang (Bone 
in) Potongan Primer  
(Prime Cuts)  Short loin  Has Pendek  
Rump & Loin  Has dan tanjung 
bertulang  
T-Bone Steak  Steak has pendek  
Short Ribs  Iga pendek  
OP Ribs/Ribs  Lamusir utuh bertulang  
dan nama atau jenis lain yang berasal dari 
bagian punggung dan dada  
Potongan Knuckle  Daging kelapa  - 3098 - 
Sekunder 
(Secondary  
Cuts)  Topside/  
inside  Penutup utuh  
Outside  Pendasar dengan gandik  
Chuck  Sampil  
Blade/Cold  Sampil kecil  
dan nama atau jenis  lain yang berasal dari 
bagian paha depan dan paha belakang  
4 0201.30.00  Daging tanpa 
tulang 
(Boneless)  Potongan Primer  
(Prime Cuts)  Tenderloin Side 
Strap Off  Has dalam tanpa anakan  
Tenderloin/ Side 
Strap Off  Has dalam dengan 
anakan  
Butt  tenderloin  Ujung has dalam  
Striploin/ sirloin  Has luar  
Trip-trip /Bottom 
sirloin triangle  Pangkal tanjung bawah 
bersih  
Fillet of loin  Irisan daging pinggang  
Chuck loin  Has sampil  
Short plate  Sandung lamur  
Sirloin Butt/  
Rostbiff  Has tanjung bersih  - 3099 - 
dan nama atau jenis lain yang berasal dari 
punggung dan dada  
Potongan 
Sekunder 
(Secondary  
Cuts)  Knuckle  Daging kelapa  
Topside/  
inside  Penutup utuh  
Outside  Pendasar dengan gandik  
Chuck  Sampil  
Blade/Cold  Sampil kecil  
dan nama atau jenis  lain yang berasal dari 
bagian paha depan dan paha belakang  
Potongan 
Industri 
/Manufacturing 
Meat  Trimmings 65sampai 
dengan 95 -CL Tetelan 65 sampai 
dengan 95 -CL 
Hindquarter  Prosot Belakang  
Forquarter  Prosot Depan  
dan nama atau jenis daging industri lainnya.  
5 02.02  Daging binatang jenis lembu, beku.  
6 0202.10.00  Karkas dan setengah karkas  
7 
 0202.20.00  Potongan 
daging lainnya, 
bertulang (Bone Potongan Primer  
(Prime Cuts)  Shortloin  Has pendek  
Rump &Loin  Has  dan  tanjung 
bertulang  - 3100 - 
in) T-BoneSteak  Steak has  Pendek  
Short Ribs  lgaPendek  Bertulang  
OP Ribs/Ribs  
Prepared  Lamusir utuh  
Brisket/Short plate  Lamusir utuh bertulang  
dan nama atau jenis lain yang berasal dari 
bagian punggung dan dada  
Potongan  
Sekunder  
(Secondary  
Cuts)  Brisket plate/Ribs   
Spare Ribs   
Back Ribs   
Konro Ribs   
Neck Meat Bone in   
Shink/Shank   
dan nama atau jenis lain yang berasal dari 
bagian paha depan dan paha belakang  
8 
 0202.30.00  Daging tanpa 
tulang 
(Boneless)  Potongan Primer    
(Prime Cuts)  Tenderloin Side  
Strap Off  Has dalam tanpa anakan  
Tenderloin  Has dalam dengan 
anakan  
Butt Tenderloin  Ujung has dalam  - 3101 - 
Striploin/sirloin  Has luar  
Tri-Tip/Bottom  
Sirloin  Triangle  Pangkal tanjung bawah 
bersih  
Cuberoll/ Rib Eye  Lamusir  
Tenderloin steak  Steak has  Dalam  
Striploin steak  Steak has luar  
Cuberoll/ Rib  
Eyesteak  Steak lamusir  
Topsirloin  Pangkal tanjung atas  
Sirloin Butt/ Rostbiff  Has tanjung bersih  
Rump cap  Steak tanjung  
Fillet  of loin  Irisan daging  Pinggang  
Chuck loin  Has sampil  
Short Ribs  Daging lga  Pendek  
Short plate  Sandung  Lamur  
dan nama atau jenis lain yang berasal dari 
bagian punggung dan dada  
Potongan  
Sekunder  
(Secondary Cut)  Knuckle  Daging kelapa  
Topside/ inside  Penutup utuh  
Silverside  Pendasar utuh  - 3102 - 
 Outside  Pendasar dengan gandik  
Chuck  Sampil  
Blade/Clod  Sampil kecil  
dan nama atau jenis lain yang berasal dari 
bagian paha depan dan paha belakang  
Daging  
Industri  
(manufacturing  
meat)  Trimmings 65 
sampai dengan  
95-CL Tetelan 65 sampai  
65 CL sampai dengan  
95-CL 
Disnewed  minced 
beef/Finely  Textured  
Meat Daging giling  
 
Diced/block  Beef Daging  balok/dadu  
Topside/Inside  Penutup Utuh  
Brisket  Sandung  Lamur  
Forquarter  Prosot  Depan  
Hindquarter  Prosot  Belakang  
dan nama atau jenis daging industri lainnya  
9 02.06  Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri -biri, kambing, 
kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku  
dari binatang jenis lembu, segar atau dingin:  - 3103 - 
10 ex. 
0206.10.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Daging variasi 
(Fancy and 
variety meat)  
Bonless/ tanpa 
tulang  Tounge -long cut  Lidah potongan panjang  
Tounge  Lidah  
Tounge -short cut  Lidah potongan pendek  
Tounge -short cut 
special trim  Lidah potongan spesial  
Tounge Swiss cut 
special trim  Lidah potongan swiss 
special  
Tounge -long cut  Lidah potongan panjang  
Tounge  Lidah  
Body fat  Lemak badan  
Daging variasi  
(Fancy and 
variety meat) 
Bone in / dengan 
Tulang  Tail (6070/ V 6561)  Buntut  
Tailpieces  Potongan  Buntut  
Feet Kaki 
Heart  Jantung  
Lung  Paru-paru 
 Dari binatang jenis lembu, beku:  
12 ex. 
0206.21.00   Daging variasi  
(Fancy and 
variety meat) 
Boneless/ tanpa Tounge  Lidah  
Tounge -longcut  Lidah potongan panjang  
Tounge -short  Cut Lidah potongan pendek  
Tounge -short cut Lidah potongan spesial  - 3104 - 
tulang  special trim  
Tounge  Swiss cut 
special trim  Lidah potongan swiss 
spesial  
Tongue  Root/ Throat  
Trim Pangkal Lidah  
13 0206.22.00  --Hati  --Livers   
14 ex. 
0206.29.00  Lain-lain Daging variasi  
(Fancy and 
variety meat) 
Boneless/ tanpa 
tulang  Cheek Meat  Daging Pipi  
Head Meat  Daging  Kepala  
Lips Bibir  
Tendon  Urat 
Heart  Jantung  
Lung  Paru 
Body fat  Lemak badan  
Daging variasi 
(Fancy and 
variety meat) 
Bone in/ dengan  
Tulang  Tail Buntut  
Tail pieces  Potongan  Buntut  
Feet  Kaki 
II. PRODUK HEWAN OLAHAN  
16 02.10  Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, - 3105 - 
dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang 
dapat dimakan.  
17 ex. 
0210.20.00  - Daging binatang jenis lembu  
18 16.01  - Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya yang 
dapat dimakan  
19 ex. 
1601.00.10  - Dalam 
kemasan kedap 
udara  Daging lembu  
20 ex. 
1601.00.90  - Lain-lain Daging lembu  
21 16.02  Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan  
22 ex.  
1602.50.00  - Dari binatang 
jenis lembu  Daging lembu  
 
Selain jenis lembu  
 
NO POS TARIF/  
HS CODE  URAIAN BARANG  KETERANGAN  
1 2 3 4 - 3106 - 
I KARKAS DAN DAGING YANG BERASAL DARI SELAIN JENIS LEMBU  
 02.03  Daging babi, segar, dingin atau beku.  
  Segar ataudingin  
1. 0203.11.00  --Karkas dan setengah karkas   
2. 0203.12.00  --Paha, bahu dan potongannya, 
bertulang   
3. 0203.19.00  --Lain-lain  
  - Beku:  
4. 0203.21.00  --Karkas dan setengah karkas   
5. 0203.22.00  --Paha, bahu dan potongannya,  
   Bertulang   
  - Beku:  
6. 0203.29.00  --Lain-lain  
 02.04  Daging biri -biri atau kambing,  
segar, dingin atau beku.   
7. 0204.10.00  - Karkas dan setengah 
karkas dari biri -biri muda, segar 
atau dingin   
8. 0204.21.00  -- Karkas dan setengah 
karkas   - 3107 - 
9. 0204.22.00  --Potongan daging lainnya, 
bertulang   
10. 0204.23.00  --Daging tanpa tulang   
11. 0204.30.00  -Karkas dan setengah karkas  
  dari biri -biri muda, beku   
-Daging lainnya dari biri -biri, 
beku:   
12. 0204.41.00  --Karkas dan setengah karkas   
13. 0204.42.00  --Potongan daging lainnya, 
bertulang   
14. 0204.43.00  --Daging tanpa tulang   
15. 0204.50.00  -   Daging Kambing   
16. 0205.00.00  Daging kuda, keledai, bagal  atau hinnie, segar, dingin atau 
beku.  
17.  02.06  Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri -
biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin 
atau beku.  
22. 0206.30.00  - Dari babi, segar atau dingin   
  - Dari babi, beku :   
23. 0206.41.00  - - Hati  - 3108 - 
24. 0206.49.00  - - Lain-lain  
25. 0206.80.00  - Lain-lain, segar atau dingin   
26. 0206.90.00  - Lain-lain, beku   
27. 02.07  Daging dan sisanya yang  dapat dimakan, dari unggas pada pos 
01.05, segar, dingin atau beku.  
-Dari ayam spesies Gallus domesticus:  
28. 0207.11.00  --Tidak dipotong menjadi bagian -
bagian, segar atau dingin  Karkas ayam utuh segar 
dingin  
29. 0207.12.00  --Tidak dipotong menjadi bagian -
bagian, beku  Karkas ayam utuh beku  
30. 0207.13.00  - - Potongan dan sisanya, segar 
atau dingin   
31. 0207.14  - - Potongan dan sisanya, beku :   
32. 0207.14.10  - - - Sayap   
33. 0207.14.20  - - - Paha   
34. 0207.14.30  - - - Hati 
- - - Lain-lain :   
35. 0207.14.91  
 - - - - Daging yang dihilangkan 
tulangnya atau dipisahkan 
dengan mesin   - 3109 - 
 -Dari kalkun:  
36. 0207.24.00  --Tidak dipotong menjadi bagian -
bagian, segar atau dingin  
 Karkas Kalkun utuh segar 
dingin  
37. 0207.25.00  --Tidak dipotong menjadi bagian -
bagian, beku  Karkas Kalkun utuh beku  
38. 0207.26.00  - - Potongan dan sisanya, segar 
atau dingin   
39. 0207.27  - - Potongan dan sisanya, beku :   
40. 0207.27.10  - - - Hati 
- - - Lain-lain :   
41. 0207.27.91  - - - - Daging yang dihilangkan 
tulangnya atau dipisahkan 
dengan mesin   
42. 0207.27.99  - - - - Lain-lain  
 -Dari bebek:  
43. 0207.41.00  --Tidak dipotong menjadi bagian -
bagian,segar atau dingin  Karkas Itik utuh segar dingin  
44. 0207.42.00  --Tidak dipotong menjadi bagian -
bagian, beku  Karkas Itik utuh beku  - 3110 - 
45. 0207.43.00  --Hati berlemak, segar atau 
dingin   
46. 0207.44.00  - - Lain-lain, segar atau dingin   
47. 0207.45.00  --Lain-lain,beku   
  - Dari angsa :   
48. 0207.51.00  - - Tidak dipotong menjadi 
bagian -bagian, segar atau dingin  Karkas Angsa utuh segar 
dingin  
49. 0207.52.00  - - Tidak dipotong menjadi 
bagian -bagian, beku  Karkas Angsa utuh beku  
50. 0207.53.00  - - Hati berlemak, segar atau 
dingin   
51. 0207.54.00  - - Lain-lain, segar atau dingin   
52. 0207.55.00  - - Lain-lain, beku   
53. 0207.60.00  - Dari ayam guinea   
54. 02.08  Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, 
segar, dingin atau beku.  
55. 0208.10.00  - Dari kelinci atau hare   
61. 0208.60.00  - Dari Unta dan camelid lainnya 
(Camelidae)   
62. 0208.90  - Lain-lain :   - 3111 - 
63. 0208.90.10  - - Kaki kodok   
64. ex. 
0208.90.90  --Lain-lain Karkas Kanguru  
Setengah karkas kanguru  
Daging Kanguru  
Karkas Rusa  
Setengah karkas rusa  
Daging Rusa  
65. 02.09  Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak dicairkan 
atau diekstraksi dengan cara lain, segar, dingin, beku, 
diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi.  
66. 0209.10.00  - Dari babi   
67. 0209.90.00  - Lain-lain  
68. 02.10  Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air 
garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari 
daging dan sisanya yang dapat dimakan.  
- Daging babi :   
69. 0210.11.00  - - Paha, bahu dan potongannya, 
bertulang   
70. 0210.12.00  
 - - Perut (streaky) dan 
potongannya   - 3112 - 
71. 0210.19  - - Lain-lain :   
72. 0210.19.30  - - - Bacon atau paha, tanpa 
tulang   
73. 0210.19.90  - - - Lain-lain  
79. 0210.99  - - Lain-lain :   
81. 0210.99.20  - - - Kulit babi dikeringkan   
82. 0210.99.90  - - - Lain-lain  
II. PRODUK HEWAN OLAHAN  
83. 16.01  Sosis dan produk semacamnya, 
dari daging, sisa daging atau 
darah;   olahan makanan berasal 
dari produk ini.  
 
  
84. ex. 
1601.00.10  -Dalam kemasan kedap udara  Selain daging lembu  
85. ex. 
1601.00.90  -Lain-lain Selain daging lembu  
86. 16.02  Daging, sisa daging atau darah 
lainnya yang  diolah atau  - 3113 - 
diawetkan.  
87. 16.02.10  -Olahan homogen:   
88. ex. 
1602.10.10  --Mengandung babi, dalam 
kemasan kedap udara untuk 
penjualan eceran  Dari daging babi  
89. ex. 
1602.10.90  --Lain-lain Hanya dari daging  
Ruminansia besarIkecil  
90. ex. 
1602.20.00  -Dari hati  binatang  Hanya dari hati bebek  
  - Dari unggas dari pos 01.05 :   
91. 1602.31  - - Dari kalkun:   
92. 1602.31.10  - - - Dalam kemasan kedap udara 
untuk penjualan eceran  
- - - Lain-lain :   
93. 1602.31.91  - - - - Daging yang dihilangkan 
tulangnya atau dipisahkan 
dengan mesin   
94. 1602.31.99  - - - - Lain-lain  
95. 1602.32  - - Unggas dari spesies Gallus 
domesticus :   - 3114 - 
96. 1602.32.10  - - - Kari ayam, dalam kemasan 
kedap udara untuk penjualan 
eceran   
97. 1602.32.90  - - - Lain-lain  
98. 1602.39.00  - - Lain-lain 
-  Dari  babi:   
99. 1602.41  -- Paha dan potongannva:   
100. 1602.41.10  --- Dalam kemasan kedap udara 
untuk penjualan eceran   
101. 1602.41.90  ---Lain-lain  
102. 1602.42  --Bahu dan potongannya:   
103. 1602.42.10  --- Dalam kemasan kedap udara 
untuk penjualan eceran   
104. 1602.42.90  ---Lain-lain  
105 1602.49  --Lain-lain, termasuk  
    campuran:  
---Luncheon meat:   
  
106 1602.49.11  ----Dalam kemasan kedap udara 
untuk penjualan eceran   
107 1602.49.19  ----Lain-lain  - 3115 - 
--- Lain-lain:  
108 1602.49.91  ----  Dalam kemasan kedap 
udara untuk penjualan eceran   
109 1602.49.99  ----  Lain-lain  
110 1602.90  -Lain-lain, termasuk olahan dari 
darah binatang:   
111 1602.90.10  -- Kari domba, dalam kemasan 
kedap udara   
112 ex.1602.90.90  -- Lain-lain Kecuali olahan sisa daging 
dan darah  
 
2. Masa Penyimpanan  
Persyaratan masa penyimpanan sebagai berikut:  
a. karkas, Daging, dan Jeroan ( Edible Offal ) beku (frozen) paling lama 6 (enam) bulan sejak pemotongan ternak 
hingga batas waktu tiba di wilayah negara Republik Indonesia, pada temperatur penyimpanan maksimum 
minus 18 ⁰C;  
b. karkas dan Daging segar dingin ( chilled)  paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemotongan ternak hingga batas 
waktu tiba di wila yah negara Republik Indonesia, pada temperatur penyimpanan maksimum 4 ⁰C; dan  
c. Daging Olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label 
produk.  - 3116 - 
3. Persyaratan Negara Asal  
Persyaratan negara asal sebagai berikut : 
 
a. Negara asal bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine 
Pleuropneumonia (CBPP), dan Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)  untuk Pemasukan karkas, Daging, 
Jeroan ( Edible Offal ) dan/atau olahannya dari hewan ru minansia besar;  
b. Negara asal bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Sheep and Goat Pox, Peste 
des Petits Ruminants (PPR), dan Scrapie untuk Pemasukan karkas, Daging, dan Jeroan (Edible Offal) 
dan/atau olahannya dari hewan rum inansia kecil;  
d. Negara asal bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Classical Swine Fever (CSF)/Hog Cholera dan 
African Swine Fever (ASF) untuk Pemasukan karkas, daging dan/atau olahannya dari hewan babi;   
e. Negara asal bebas dari Penyakit Highly Pa thogenic Avian Influenza (HPAI), dan paling sedikit dalam jangka 
waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dalam radius 50 (lima puluh) kilometer sebelum pelaksanaan 
pengeluaran dari Negara Asal telah dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit Newcastle D isease (ND), 
Duck Viral Hepatitis (DVH), dan Duck Viral Enteritis (DVE)  untuk pemasukan karkas dan/atau olahannya dari 
hewan unggas.  
f. Pemasukan Daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko Bovine Spongiform Encephalopathy 
(BSE) dapat dikenda likan (controlled BSE risk), dapat ditetapkan sebagai Negara Asal dengan daging berupa:  
1) daging tanpa tulang (boneless/deboned meat), kecuali yang dipisahkan secara mekanis (Mechanically 
Separated Meat/MSM dan Mechanically Deboned Meat/MDM); atau  
2) daging dengan tulang (bone -in meat) yang harus berasal dari :  - 3117 - 
a) ternak yang lahir dan dibesarkan di Negara Asal serta sepanjang hidupnya tidak pernah diberikan 
pakan yang mengandung bahan pakan asal ruminansia;  
b) ternak berumur paling tinggi 30 (tiga pulu h) bulan;  
c) ternak yang telah lulus pemeriksaan ante mortem dan tidak dipingsankan (stunning) dengan cara 
menyuntikkan udara atau gas bertekanan ke rongga kepala; dan  
d) karkas telah lulus pemeriksaan post mortem dan telah dilakukan tindakan pencegahan 
terkontaminasi  Specified Risk Material (SRM).   
g. Dalam hal Negara Asal belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dapat ditetapkan sebagai Negara Asal 
untuk pemasukan daging ruminansia olahan dan daging babi olahan dengan persyaratan telah:  
1) dilakukan pengalengan dengan kondisi Daging Olahan telah dipanaskan dalam wadah tertutup kedap 
udara hingga suhu internal paling sedikit 70 ⁰C selama 30 menit;  
2) dilakukan pemasakan dengan kondisi Daging Olahan telah dipisahkan limfoglandula ( deglanded ), 
tulangnya (deboned) dan lemaknya (deffated), serta dipanaskan hingga suhu internal paling sedikit 70 ⁰C 
selama 30 menit; dan  
3) dilakukan pengeringan setelah penggaraman dengan kondisi setelah pelayuan (rigor mortis) selesai, 
Daging Olahan yang dipisahkan limfogland ula (deglanded ) dan tulangnya (deboned), diberikan garam 
(NaCl) dan dikeringkan sepenuhnya (rasio kelembaban protein tidak lebih dari 2.25:1 atau aktivitas air 
(Aw) tidak lebih dari 0.85) serta tidak rusak dalam suhu ruangan saat penyimpanan.  
h. Status pe nyakit hewan di Negara Asal didasarkan pada laporan resmi Badan Kesehatan Hewan Dunia ( World 
Organization for Animal Health/Office International des Epizooties).  
i. Negara asal disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko k esehatan hewan - 3118 - 
dan kesehatan masyarakat veteriner.  
 
 
4. Persyaratan Unit Usaha  
Persyaratan unit usaha negara asal sebagai berikut:  
a. di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai Unit Usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner Negara Asal;  
b. tidak menerima h ewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara tertular Penyakit Hewan 
Menular;  
c. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan 
dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan yang diterbit kan oleh otoritas kompeten yang diakui 
secara internasional; dan  
d. Unit usaha disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan 
dan kesehatan masyarakat veteriner.  
 
5. Persyaratan kemasan  
Kemasan produk harus :  
a. dikemas di Negara Asal dan memiliki label; dan  
b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk Pangan (foodgrade), serta tidak bersifat toksik.  
 
6. Persyaratan label  
Label menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris dengan mencantumkan :  - 3119 - 
a. negara tuj uan Indonesia;  
b. nomor registrasi Unit Usaha ( Establishment Number );  
c. tanggal penyembelihan, pemotongan, tanggal produksi untuk Daging Olahan serta baik sebelum dikonsumsi 
(best before);   
d. jumlah, jenis, dan spesifikasi karkas, Daging, Jeroan ( Edibl e Offal ), dan/atau olahannya; dan  
e. tanda halal bagi yang dipersyaratkan.  
 
7. Persyaratan Pengangkutan  
Persyaratan pengangkutan produk sebagai berikut :  
a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah negara Republik Indonesia;  
b. karkas, Daging, Jeroan ( Edible Offal ), dan/atau olahannya sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus 
dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal;  
c. pemasukan dengan cara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -undangan di 
bidang karantina hewan;  
d. pengangkutan karkas, Daging, Jeroan ( Edible Offal ), dan/atau olahannya untuk yang bersertifikat halal dan 
yang tidak bersertifik at halal dilarang dalam satu kontainer; dan  
e. setibanya di tempat pemasukan, karkas, Daging, Jeroan ( Edible Offal ), dan/atau olahannya dikenai tindakan 
karantina hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang karantina hewan.  
5 Sarana  Pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemasukan karkas, daging, jeroan (Edible Offal ), dan/atau olahannya yang 
memperoleh rekomendasi harus:  - 3120 - 
1. Menguasai gudang yang memiliki NKV sesuai dengan jenis produk.  
2. Menguasai alat transportasi berpendingin  untuk produk daging yang membutuhkan pelakuan suhu dingin.  
 
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Tinggi/T: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L 
yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada.  
 
1. Penilaian kesesuaian rekomendasi  
Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. 
Proses penilaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Variet as Tanaman dan Perizinan  Pertanian (PPVTPP) dan Tim 
Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:  
1. Untuk memperoleh Rekomendasi, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Rekomendasi secara daring kep ada 
Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP dimana pelaku usaha dapat mengajukan permohonan setiap waktu.  
2. Kepala PPVTPP melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dengan hasil 
pemeriksaan:  
a. Tidak lengkap atau benar, permohonan ditolak (akan diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku 
Usaha disertai alasan penolakannya secara daring); atau  
b. lengkap dan benar, permohonan diterima (akan diteruskan kepada Direktur Jenderal).  
3. Direktur Je nderal kemudian melakukan kajian teknis untuk memeriksa pemenuhan persyaratan teknis 
kesehatan hewan dan Kesmavet, dengan hasil pemeriksaan:  - 3121 - 
a. tidak lengkap atau benar, permohonan ditolak (akan diberitahukan melalui Kepala PPVTPP kepada Pelaku 
Usaha diser tai alasan penolakannya secara daring) atau  
 
b. memenuhi persyaratan, rekomendasi teknis diberikan oleh Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas 
Veteriner nasional kepada Menteri.  
4. Menteri kemudian menerbitkan Rekomendasi yang dimandatkan kepada Direktur Jenderal. Rekomendasi 
tersebut disampaikan secara daring oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP  
5. Kepala PPVTPP akan menyampaikan Rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perdagangan melalui portal Indon esia National Single Window (INSW) dengan 
tembusan disampaikan kepada Pelaku Usaha.  
6. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan rekomendasi wajib mengajukan persetujuan impor kepada menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling  lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
penerbitan rekomendasi. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengajukan Persetujuan Impor 
maka rekomendasi dinyatakan tidak berlaku.  Rekomendasi yang diberikan hanya berlaku untuk satu kali 
pengajuan persetuju an impor.  
7. Rekomendasi, paling sedikit memuat:  
a. nomor Rekomendasi;  
b. masa berlaku Rekomendasi;  
c. nama, NPWP, dan alamat Pelaku Usaha;  
d. alamat gudang penyimpanan sesuai dengan jenis produk;  - 3122 - 
e. nomor dan tanggal surat permohonan;  
f. Negara Asal;  
g. nama dan nomor Unit Usaha (establishment);  
h. kode HS dan uraian produknya termasuk jumlah Kilogram (Kg) per kode HS;  
i. persyaratan teknis Kesmavet;  
j. tempat pemasukan; dan  
k. tujuan penggunaan .  
8. Nomor Rekomendasi dicantumkan dalam sertifikat kesehatan (certificate of health) yang akan menyertai 
produk pada setiap pengiriman.  
9. Masa berlaku Rekomendasi untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan 
Rekomendasi.  
10. Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada Rekomendasi terjadi wabah Penyakit Hewan Menular, 
Rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku.  
 
2. Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal  
Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal dilakukan melaui tahapan :  
1. Karkas, Daging, Jeroan ( Edible Offal ), dan/atau olahannya yang dimasukkan ke dalam wilayah negara 
Republik Indonesia harus berasal dari Negara Asal dan Unit Usaha yang telah disetujui oleh Menteri dengan 
mempertimbangkan:  
a. status Penyakit Hewan menular di Negara Asal; dan  - 3123 - 
b. hasil analisis risiko yang dilakukan melalui tahapan:  
1) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem penyelenggaraan 
kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal;  
2) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan ( on site review ) sistem jamina n keamanan 
pangan di Unit Usaha; dan  
3) evaluasi risiko Pemasukan.  
2. Proses persetujuan dari Menteri, maka otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan persetujuan 
Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen:  
a. surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; dan  
b. kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan Otoritas Veteriner nasional. Kuesioner 
Negara Asal harus diisi oleh otoritas kompeten Negara Asal sedangkan Kuesioner Unit Usaha harus diisi 
oleh penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal atau 
perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.  
3. Kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha harus:  
a. dilengkapi deng an dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuesioner dan/atau dokumen terkait 
dengan sistem jaminan keamanan pangan; dan  
b. disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, termasuk dokumen pendukung dan dokumen 
terkait  
4. Dokumen yang telah d ikirimkan dilakukan pemeriksaan atas:  
a. kelengkapan dan kebenaran permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha  - 3124 - 
b. pemenuhan persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha  
5. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh tim penilai dokumen yang terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan 
Karantina Hewan. Tim penilai dokumen melakukan pemer iksaan dokumen sebagaimana dimaksud paling 
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan persetujuan diterima.  
6. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, Direktur 
Jenderal menyampaikan surat pemenuh an kelengkapan dokumen persyaratan kepada otoritas kompeten di 
Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. Otoritas kompeten di Negara Asal harus 
melengkapi dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat pemenuhan kele ngkapan 
diterima. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan 
Negara Asal untuk Indonesia tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan persetujuan Negara Asal 
dan/atau Unit Usaha dianggap ditarik kembal i.  
7. Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan memenuhi persyaratan, proses 
persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dilanjutkan ketahap verifikasil apangan. Adapun  Hasil 
pemeriksaan ini disampaikan Direktur Jenderal kepada oto ritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan 
Negara Asal untuk Indonesia.  
8. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim penilai verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian informasi 
dalam permohonan persetujuan dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan 
produk hewan atau keamanan pangan di Negara Asal dan/atau Unit Usaha. Tim penilai verifikasi lapangan 
terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Komisi Ahli Kesehatan 
Hewan, Kesehatan Masyaraka t Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai verifikasi lapangan melakukan 
verifikasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil pemeriksaan dokumen diterima otoritas kompeten - 3125 - 
Negara Asal.  
 
 
9. Hasil verifikasi lapangan disampaikan oleh tim penilai verifikasi lapangan kepada Direktur Jenderal untuk 
dilakukan evaluasi risiko Pemasukan.  
10. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan oleh tim penilai dokumen dan tim penilai verifikasi lapangan untuk 
menilai hasil verifikasi lapangan. Evaluasi risiko Pemasukan  dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan 
terhitung sejak hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada Direktur Jenderal.  
11. Apabila hasil evaluasi risiko Pemasukan menyatakan bahwa Negara Asal dan/atau Unit Usaha:  
a. memenuhi persyaratan Negara Asal da n/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur 
Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan 
rekomendasi teknis persetujuan; atau  
b. tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Us aha dan berdasarkan hasil analisis risiko, 
Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan 
rekomendasi teknis penolakan.  
c. Rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan diberikan Direktur Jenderal se laku pejabat Otoritas 
Veteriner nasional kepada Menteri.  
12. Apabila Menteri atas rekomendasi persetujuan atau penolakan dari Direktur Jenderal:  
a. menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, ditetapkan Keputusan Menteri; atau  
b. menolak permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, dikeluarkan surat penolakan.  
13. Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan M enteri atau mengeluarkan surat penolakan 
kepada Direktur Jenderal.  - 3126 - 
14. Rekomendasi teknis persetujuan memuat persyaratan kesehatan (health requirements) dan model sertifikat 
kesehatan ( health certificate ).  
 
15. Terhadap Negara Asal dan/atau Unit Usaha ya ng telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dilakukan 
penyusunan protokol teknis persyaratan kesehatan ( health protocol ):  
a. yang disepakati antara Otoritas Veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal; dan  
b. paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan.  
 
B. Pengawasan  
1. pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet terhadap Karkas, Daging, Jeroan ( Edible Offal ), 
dan/atau olahannya dilakukan setelah tindakan karantina berupa pembebasan;  
2. Pengawasan pada huruf a dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai 
pengawas Kesmavet pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.  
3. Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan 
Karkas, Daging, Jeroan ( Edible Offal ), dan/atau olahannya ke wilayah NKRI.  
4. Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap 
pemenuhan persyaratan teknis pemasukan Karkas, Daging, Jeroan (Edible Offal), dan/atau olahannya ke 
wilayah provinsi.  
5. Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis di unit 
usaha.  
6. Pengawasan oleh Pengawas Kesmavet di unit usaha dilakukan melalui pemeri ksaan terhadap:  
a. kondisi fisik karkas, Daging, Jeroan (Edible Offal), dan/atau olahannya dengan mempergunakan panca - 3127 - 
indera manusia dan apabila ditemukan penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian 
lebih lanjut.  
b. Dokumen  (pemeriksaan ter hadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertifat halal bagi yang 
dipersyaratkan).  
c. kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal 
produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk,  serta tanda halal bagi yang 
dipersyaratkan).  
d. tempat penyimpanan dan alat angkut (meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan 
sesuai dengan jenis karkas, Daging, Jeroan (Edible Offal), dan/atau olahannya, serta pemisahan produk 
halal dan non halal).  
7. Karkas, Daging, Jeroan ( Edible Offal ), dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan karantina berupa 
pembebasan, selain diawasi oleh pengawas, dapat dilakukan pengawasan oleh masyarakat berupa laporan 
dugaan penyimpangan terhadap  Karkas, Daging, Jeroan ( Edible Offal ), dan/atau olahannya yang beredar.  
8. Laporan oleh masyarakat disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan 
dan tindak lanjut.  
9. Pengawasan dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan atau s ewaktu -waktu apabila diketahui adanya dugaan 
penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet.  
10. Pengawas Kesmavet melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu -waktu kepada Direktur 
Jenderal, dan kepala Dinas Provinsi at au kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.  
11. Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki pengawas Kesmavet,maka pelaksanaan 
pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet Pusat atau Provinsi.  
12. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan Karkas, Daging, Jeroan (Edible Offal), dan/atau - 3128 - 
olahannya dapat dilakukan melalui aplikasi Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner 
(Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam aplikasi Dilan Kesmavet d i 
http://dilankesmavet.pertanian.go.id/kolam  
STANDAR REKOMENDASI PEMASUKAN DAGING TANPA TULANG DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU 
ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN  
NO REKOMENDASI PEMASUKAN DAGING TANPA TULANG DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA 
DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN  
46321 Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Olahan Sapi  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyarata n dalam penyelenggaraan penerbitan rekomendasi 
pemasukan daging tanpa tulang dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal 
untuk pangan.  
2 Istilah dan 
Definisi  1. Dalam Hal Tertentu adalah keadaan mendesak akibat bencana, kurangnya ketersediaan daging, dan/atau 
tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.  
2. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan daging tanpa tulang dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik 
Indonesi a. 
3. Pangan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses 
untuk keperluan konsumsi.  
4. Daging Tanpa Tulang adalah bagian dari otot skeletal dari karkas yang sudah tidak mengandung tulang (deboned) 
dan limf oglandula (deglanded) terdiri atas daging potongan primer (prime cut), daging potongan sekunder 
(secondary cut), dan daging industri (manufacturing meat) dalam bentuk beku (frozen meat).  - 3129 - 
5. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan teknis yang menyatakan 
daging beku tanpa tulang dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan 
kesehatan masyarakat veteriner.  
6. Zona Dalam Suatu Negara adalah bagian dari suatu negara yang m empunyai batas alam, status kesehatan 
populasi hewan, status epidemiologik penyakit hewan menular, dan efektivitas daya kendali.  
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimili ki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 
dipisahkan.  
8. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit 
kerja pada Kementerian Pertanian yang melaksan akan tugas dan fungsi perizinan pertanian.  
9. Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties yang 
selanjutnya disingkat WOAH/OIE adalah suatu badan yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian,  
status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan 
sanitary di bidang kesehatan hewan.  
10. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta 
hewan da n media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media 
perantara mekanis.  
11. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.  
12. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala u rusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang 
secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.  - 3130 - 
13. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan daging 
tanpa tulang ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan 
hewan.  
15. Unit Usaha Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu unit usaha di negara asal yang 
menj alankan kegiatan produksi daging tanpa tulang secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.  
16. Tindakan karantina hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
mencegah hama penyakit hewan karantina mas uk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah Negara Republik 
Indonesia.  
17. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai 
bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk 
hewan pada unit usaha produk hewan.  
18. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.  
19. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian yang melaksanakan tugas dan 
fungsi di bidang kesehatan masyarakat veteriner.  
20. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP 
adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Keme nterian Pertanian yang melaksanakan tugas dan 
fungsi di bidang perizinan pertanian.  
21. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang 
pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak  langsung atas layanan atau - 3131 - 
pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang -undangan, yang 
menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme 
anggaran pendapatan dan belanja negara.  
3 Persyaratan 
Umum  Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemasukan produk hewan ke dalam wilayah negara republik indonesia yang 
berasal dari negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan 
produk hewan. Pemasukan produk hewan tersebu t berupa daging beku tanpa tulang yang berasal dari karkas ternak 
sapi dan/atau kerbau. Pemasukan daging beku tanpa tulang dilakukan untuk kecukupan pasokan kebutuhan daging 
secara nasional.  
 
1. Tahapan Penugasan kepada BUMN  
Pengajuan permohonan rekomendasi oleh BUMN dapat dilakukan  setelah mendapatkan surat penugasan dari 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN berdasarkan:  
a. hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koo rdinasi di 
bidang perekonomian; dan  
b. usulan dari:  
1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, 
dalam hal terjadi kekurangan ketersediaan daging sapi akibat terjadi wabah penyakit hewan dan/atau 
bencana a lam; dan/atau  
2) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dalam hal tingginya 
harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.  - 3132 - 
 
 
 
2. Persyaratan Administrasi  
BUMN pada saat melakukan pengajuan permohonan harus  memenuhi persyaratan:  
a. Surat permohonan;  
b. NIB; 
c. surat penugasan dari Menteri BUMN;  
d. surat usulan penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan 
dan kesehatan hewan atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;  
e. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (cold storage) yang telah memiliki NKV.  
f. NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang -undangan;  
. sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh 
otoritas ha lal Indonesia.  
 
3. Tujuan penggunaan  
Tujuan penggunaan produk yang dimasukkan adalah untuk bantuan bencana alam, stabilisasi harga melalui 
kegiatan operasi pasar dan/atau pemenuhan kebutuhan bahan baku industri. Dalam melakukan kegiatan 
operasi pasar, BUMN berkoordinasi dengan Dinas yang memb idangi fungsi peternakan dan kesehatan di 
provinsi dan kabupaten/kota setempat dalam rangka menjaga penerapan rantai dingin sehingga keamanan - 3133 - 
daging dapat terjaga.  
 
 
4. Kewajiban BUMN  
a. memiliki persetujuan impor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri.  
b. mencegah masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
c. melaporkan pelaksanaan Pemasukan baik terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulan paling lambat 
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara daring melalui Indonesia National 
Single Window (INSW) dengan melampirkan scan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk j enis produk 
yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Pemasukan secara elektronik. Dalam hal pelaporan 
melalui Indonesia National Single Window (INSW) belum operasional, pelaporan disampaikan kepada 
Direktur Jenderal secara daring.  
d. melaporkan d istribusi daging tanpa tulang setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan 
berikutnya kepada Direktur Jenderal secara daring.  
e. dilarang memindahtangankan Rekomendasi kepada pihak lain.  
f. dilarang mengajukan perubahan negara atau zona asal da n Unit Usaha asal diluar yang telah ditetapkan 
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.  
g. dilarang melakukan pemasukan jenis/kategori daging beku tanpa tulang selain yang tercantum dalam - 3134 - 
Rekomendasi.  
 
 
5. Masa berlaku Rekomendasi  
a. Masa berlaku Rekomendasi sesuai dengan waktu penugasan yang diberikan dalam surat penugasan dari 
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.  
b. Rekomendasi  wajib menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan.  
 
6. PNBP  
Penerbitan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran serta penilaian dokumen unit usaha negara asal dikenai 
tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian 
Pertanian . 
 
7. Durasi Pemenuhan Persyaratan  
Sesuai dengan ketentuan Lembaga  OSS 
4 Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 1. Persyaratan jenis daging  
Jenis daging beku tanpa tulang yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia adalah:  
 
NO. POS TARIF/  
HS CODE  URAIAN 
BARANG  KETERANGAN  - 3135 - 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa    KATEGORI 
DAGING  JENIS ITEM 
POTONGAN 
(INTERNATIONAL ) JENIS ITEM 
POTONGAN 
(INDONESIA)  
1 2 3 4 5 6 
1 02.02  Daging binatang jenis lembu, beku.  
2 
 0202.30.00  Daging tanpa 
tulang 
(Boneless)  Potongan 
Primer    (Prime 
Cuts)  Tenderloin Side  
Strap Off  Has dalam tanpa 
anakan  
Tenderloin  Has dalam dengan 
anakan  
Butt Tenderloin  Ujung has dalam  
Striploin/sirloin  Has luar  
Tri-Tip/ Bottom  
Sirloin  Triangle  Pangkal tanjung bawah 
bersih  
Cuberoll/ Rib Eye  Lamusir  
Tenderloin steak  Steak has  dalam  
Striploin steak  Steak has luar  
Cuberoll/ Rib  
Eyesteak  Steak lamusir  
Topsirloin  Pangkal tanjung atas  
Sirloin Butt/ Has tanjung bersih  - 3136 - 
Rostbiff  
Rump cap  Steak tanjung  
Fillet  of loin  Irisan daging  pinggang  
Chuck loin  Has sampil  
Short plate  Sandung  Lamur  
Potongan  
Sekunder  
(Secondary Cut)  
 Knuckle  Daging kelapa  
Topside/ inside  Penutup utuh  
Silverside  Pendasar utuh  
Outside  Pendasar dengan 
gandik  
Chuck  Sampil  
Blade/Clod  Sampil kecil  
Daging  
Industri  
(manufacturing  
meat)  Trimmings 65 
sampai dengan 95 -
CL Tetelan 65 sampai 65 
CL sampai dengan 95 -
CL 
Disnewed  
minced beef/Finely  
Textured  Meat  Daging giling  
 
Diced/block  Beef Daging  balok/dadu  
Topside/ Inside  Penutup Utuh  - 3137 - 
Brisket  Sandung  Lamur  
Forquarter  Prosot  Depan  
Hindquarter  Prosot  Belakang  
 
2. Persyaratan Negara Asal  
Persyaratan negara asal sebagai berikut :  
a. negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) atau negara yang belum bebas penyakit mulut 
dan kuku yang telah memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh badan 
kesehatan hewan dunia (WOAH/OIE) serta bebas Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia 
(CBPP), dan memiliki risiko Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) negligible;  
b. Penetapan Negara Asal negara yang belum beb as penyakit mulut dan kuku yang telah memiliki program resmi 
pengendalian penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh badan kesehatan hewan dunia (WOAH/OIE) 
dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh badan kesehatan hewan dunia (WOAH/OIE).  
c. Status penyakit hewan di Negara Asal didasarkan pada laporan resmi Badan Kesehatan Hewan Dunia (World 
Organization for Animal Health/Office International des Epizooties).  
d. Negara asal disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa ri siko kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner.  
 
3. Persyaratan unit usaha  
Persyaratan unit usaha negara asal sebagai berikut:  - 3138 - 
a. terdaftar sebagai Unit Usaha ekspor di Negara Asal;  
b. dibawah pengawasan dan terdaftar sebagai Unit Usaha pengeluar an oleh otoritas veteriner Negara Asal;  
c. menerima hewan dan/atau mengolah Produk Hewan yang berasal hanya dari daerah yang tidak sedang terjadi 
wabah penyakit mulut dan kuku, Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia, dan Bovine 
Spongif orm Encephalopathy (BSE);  
d. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan 
sertifikat sistem jaminan keamanan pangan dari otoritas kompeten yang diakui secara internasional; dan  
e. selalu menerapka n sistem jaminan kehalalan untuk seluruh proses produksi (fully dedicated for halal practices) 
serta mempunyai pegawai tetap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyembelihan, pemotongan, 
penanganan, dan pemrosesan secara halal.  
f. mempunyai juru sem belih halal yang disupervisi oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal 
Indonesia.  
g. Unit usaha disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner.  
 
4. Persyaratan penanganan daging di negara asal  
a. Negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku  :  
1) berasal dari ternak sapi dan/atau kerbau yang dilahirkan dan dipelihara di zona bebas yang dibatasi secara 
jelas oleh batas alam (natural barrier) yang dapat mencegah masuknya ternak ke dalam zona bebas;  
2) berasal dari ternak sapi dan/atau kerbau yang di potong di Unit Usaha atau rumah potong hewan ruminansia 
dan telah lulus pemeriksaan ante mortem dan post mortem khususnya untuk pemeriksaan penyakit mulut - 3139 - 
dan kuku;  
3) berasal dari karkas yang telah dipisahkan limfoglandula dan dilayukan (aging) pada temp eratur lebih tinggi 
dari 2⁰C selama minimal 24 jam setelah penyembelihan sehingga pH mencapai kurang dari 6,0 yang diukur 
pada bagian tengah otot longisimus dorsi; dan  
4) dilakukan pemisahan daging dari tulang secara manual.  
b. negara belum bebas penyaki t mulut dan kuku yang telah memiliki program pengendalian resmi penyakit mulut 
dan kuku yang ditetapkan oleh WOAH/OIE :  
1) berasal dari ternak yang sekurang -kurangnya selama 3 bulan dipelihara dalam suatu wilayah yang memiliki 
program resmi pengendalian pe nyakit mulut dan kuku;  
2) berasal dari ternak yang telah divaksinasi penyakit mulut dan kuku sekurang -kurangnya 2 kali sebelum 
dipotong;  
3) disembelih pada bulan ke -2 sampai dengan bulan ke -6 setelah ternak divaksinasi terakhir;  
4) berasal dari ternak ya ng ditampung atau dikarantina selama 30 hari dan tidak ada kasus penyakit mulut dan 
kuku dalam radius 10 km selama periode penampungan atau karantina;  
5) berasal dari ternak yang ditransportasikan menggunakan alat angkut yang telah dibersihkan dan telah 
didesinfeksi langsung dari tempat penampungan atau karantina ke Unit Usaha atau rumah potong hewan 
ruminansia yang disetujui tanpa kontak dengan ternak lain yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;  
6) dipoto ng di rumah potong hewan ruminansia dan Unit Usaha ekspor yang berlokasi di wilayah yang memiliki 
program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku;  
7) tidak terjadi kasus penyakit mulut dan kuku sekurang -kurangnya 1 bulan sampai pengapalan daging beku - 3140 - 
tanpa tulang;  
8) melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem dalam jangka waktu maksimal 24 jam sebelum dan 
setelah penyembelihan dan tidak ditemuka n gejala penyakit mulut dan kuku; dan  
9) berasal dari karkas yang telah dipisahkan limfoglandula dan dilayukan (aging) pada temperatur lebih tinggi 
dari 2⁰C selama minimal 24 jam setelah penyembelihan sehingga pH mencapai kurang dari 6,0 yang diukur 
pada bagian tengah otot longisimus dorsi.  
 
5. Persyaratan kemasan  
a. asli dari Negara Asal dan memiliki label; dan  
b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk pangan (food grade), serta tidak bersifat toksik.  
 
6. Persyaratan label  
Label menggunakan bahasa Ind onesia dan Bahasa Inggris dengan mencantumkan paling kurang:  
a. negara tujuan Indonesia;  
b. nomor registrasi Unit Usaha (Establishment Number);  
c. tanggal penyembelihan, pemotongan, dan tanggal produksi;  
d. jenis ternak;  
e. jumlah, dan jenis potongan daging beku tanpa tulang; dan  
f. tanda halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang -undangan.  
 
7. Persyaratan pengangkutan  - 3141 - 
a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat Pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia;  
b. dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal sebelum dimuat ke dalam alat angkut; dan  
c. tidak dalam satu kontainer dengan Produk Hewan yang t idak bersertifikat halal sesuai ketentuan perundang -
undangan..  
d. setibanya di tempat pemasukan dikenai tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan di bidang karantina hewan.  
 
8. Masa Penyimpanan  
Persyaratan masa penyimp anan daging sebagai berikut:  
a. Masa penyimpanan daging beku tanpa tulang, paling lama 6 (enam) bulan sejak waktu pemotongan ternak sampai 
tiba di wilayah Negara Republik Indonesia.  
b. Penyimpanan daging beku tanpa tulang paling tinggi pada suhu temperatu r minus 180C.  
8. Masa Penyimpanan  
Persyaratan masa penyimpanan daging sebagai berikut:  
a. Masa penyimpanan daging beku tanpa tulang, paling lama 6 (enam) bulan sejak waktu pemotongan ternak sampai 
tiba di wilayah Negara Republik Indonesia.  
b. Penyimpanan daging beku tanpa tulang paling tinggi pada suhu temperatur minus 180C.  
5 Sarana  BUMN yang melakukan kegiatan pemasukan daging tanpa tulang yang memperoleh rekomendasi harus:  
a. Menguasai gudang berpendingin ( cold storage ) yang yang memiliki NKV;  
b. Menguasai alat transportasi berpendingin.  - 3142 - 
 
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Tinggi/T: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L 
yang berwenang. Pemenuha n terhadap standar apabila ada.  
1. Penilaian kesesuaian rekomendasi  
Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. 
Proses penilaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim 
Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapahan sebagai berikut:  
a. Untuk memperoleh Rekomendasi, BUMN mengajukan permohonan Rekomendasi secar a daring kepada Direktur 
Jenderal melalui Kepala PPVTPP dimana BUMN dapat mengajukan permohonan setiap waktu.  
b. Kepala PPVTPP melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dengan hasil 
pemeriksaan:  
1) tidak lengkap atau benar, ji ka permohonan ditolak (akan diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada BUMN 
disertai alasan penolakannya secara daring) atau  
2) lengkap dan benar, jika permohonan diterima (akan diteruskan kepada Direktur Jenderal).  
c. Direktur Jenderal kemudian melakukan kajian teknis untuk memeriksa pemenuhan persyaratan teknis 
kesehatan hewan dan Kesmavet, dengan hasil pemeriksaan:  
1) tidak len gkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan melalui Kepala PPVTPP kepada 
BUMN disertai alasan penolakannya secara daring) atau  
2) memenuhi persyaratan, rekomendasi teknis diberikan oleh Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas - 3143 - 
Veteriner nasional kepada Menteri.  
d. Menteri kemudian menerbitkan Rekomendasi yang dimandatkan kepada Direktur Jenderal. Rekomendasi 
tersebut disampaikan secara daring oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP.  
 
e. Kepala PPVTPP menyampaikan Rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perdagangan melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) dengan tembusan disampaikan 
kepada BUMN.  
f. BUMN yang telah mendapatkan Rekomendas i wajib mengajukan persetujuan impor kepada menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
penerbitan rekomendasi. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengajukan Persetujuan Impo r maka 
rekomendasi dinyatakan tidak berlaku.  Rekomendasi yang diberikan hanya berlaku untuk satu kali pengajuan 
persetujuan impor.  
g. Rekomendasi, paling sedikit memuat:  
1) nomor Rekomendasi;  
2) masa berlaku Rekomendasi;  
3) nama, NPWP, dan alamat Pelaku Usaha;  
4) alamat gudang penyimpanan berpendingin (cold storage);  
5) nomor dan tanggal surat permohonan;  
6) Negara Asal;  
7) nama dan nomor Unit Usaha (establishment);  - 3144 - 
8) kode HS dan uraian produknya termasuk jumlah Kilogra m (Kg) per kode HS;  
9) persyaratan teknis Kesmavet;  
10) tempat pemasukan; dan  
11) tujuan penggunaan.  
h. Nomor Rekomendasi dicantumkan dalam sertifikat kesehatan (Certificate of Health) yang akan menyertai produk 
pada setiap pengiriman.  
i. Masa berlaku Rekomendasi untuk jangka waktu sesuai dengan waktu penugasan yang diberikan dalam surat 
penugasan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.  
j. Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada Rekomendasi terjadi wabah Penyakit  Hewan Menular, 
Rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku.  
 
2. Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal  
Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal dilakukan melalui tahapan:  
1. Daging beku tanpa tulang yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus berasal dari 
Negara Asal dan Unit Usaha yang telah disetujui oleh Menteri dengan mempertimbangkan:  
a. status Penyakit Hewan menular di Negara Asal; dan  
b. hasil analisis risiko yang d ilakukan melalui tahapan:  
1) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem penyelenggaraan 
kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal;  
2) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem jaminan keamanan - 3145 - 
pangan di Unit Usaha; dan  
3) evaluasi risiko Pemasukan.  
2. Proses persetujuan dari Menteri, maka otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan perset ujuan 
Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen:  
a. surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; dan  
b. kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan Otoritas Veteriner nasional. Kuesioner 
Negara Asal harus diisi oleh otoritas kompeten Negara Asal sedangkan Kuesioner Unit Usaha harus diisi oleh 
penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverif ikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal atau perwakilan 
Negara Asal untuk Indonesia.  
3. Kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha harus:  
a. dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuesioner dan/atau dokumen terkait 
dengan sistem jam inan keamanan pangan; dan  
b. disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, termasuk dokumen pendukung dan dokumen 
terkait.  
4. Dokumen yang telah dikirimkan dilakukan pemeriksaan atas:  
a. kelengkapan dan kebenaran permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha  
b. pemenuhan persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha.  
5. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh tim penilai dokumen yang terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal 
Peternaka n dan Kesehatan Hewan, dan/atau Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, 
dan Karantina Hewan. Tim penilai dokumen melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud paling - 3146 - 
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan persetujuan diter ima. 
6. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, Direktur 
Jenderal menyampaikan surat pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan kepada otoritas kompeten di 
Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Ind onesia. Otoritas kompeten di Negara Asal harus melengkapi 
dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat pemenuhan kelengkapan diterima. Apabila 
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Neg ara Asal untuk 
Indonesia tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha 
dianggap ditarik kembali.  
7. Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan memenuhi persyaratan, proses persetujuan 
Negara Asal dan/atau Unit Usaha dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan. Adapun  Hasil pemeriksaan ini 
disampaikan Direktur Jenderal kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk 
Indonesia.  
8. Verifikasi lapangan dilakukan ol eh tim penilai verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian informasi dalam 
permohonan persetujuan dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk 
hewan atau keamanan pangan di Negara Asal dan/atau Unit Usaha. Tim penilai verif ikasi lapangan terdiri atas 
perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian, dan/atau Komisi 
Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai verifikasi lapangan 
melakukan verif ikasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil pemeriksaan dokumen diterima otoritas 
kompeten Negara Asal.  
9. Hasil verifikasi lapangan disampaikan oleh tim penilai verifikasi lapangan kepada Direktur Jenderal untuk - 3147 - 
dilakukan evaluasi risiko Pemasu kan.  
10. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan oleh tim penilai dokumen dan tim penilai verifikasi lapangan untuk menilai 
hasil verifikasi lapangan. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 
hasil verifikasi lapang an disampaikan kepada Direktur Jenderal.  
11. Apabila hasil evaluasi risiko Pemasukan menyatakan bahwa Negara Asal dan/atau Unit Usaha:  
a. memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur 
Jenderal selaku p ejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi 
teknis persetujuan; atau  
b. tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, 
Direktur Jenderal selaku pejabat Otorita s Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan 
rekomendasi teknis penolakan.  
c. Rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan diberikan Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas 
Veteriner nasional kepada Menteri.  
12. Apabila Menteri atas rekomendasi persetujuan atau penolakan dari Direktur Jenderal:  
a. menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, ditetapkan Keputusan Menteri; atau  
b. menolak permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, dikeluark an surat penolakan.  
13. Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan Menteri atau mengeluarkan surat penolakan kepada 
Direktur Jenderal.  
14. Rekomendasi teknis persetujuan memuat persyaratan kesehatan (health requirements) dan model sertifikat 
kesehatan (health certificate).  - 3148 - 
15. Terhadap Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dilakukan 
penyusunan protokol  teknis persyaratan kesehatan (health protocol):  
a. yang disepakati antara Otoritas Veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal; dan  
b. paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan.  
B. Pengawasan  
1. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet terhadap daging beku tanpa tulang dilakukan setelah 
tindakan karantina berupa pembebasan.  
2. Pengawasan pada huruf a dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas 
Kesmave t pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.  
3. Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan. Daging 
beku tanpa tulang ke wilayah NKRI.  
4. Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan  pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap 
pemenuhan persyaratan teknis pemasukan ke wilayah provinsi.  
5. Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis di unit 
usaha.  
6. Pengawasan oleh Pengawas Kesmavet di unit usaha dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:  
a) kondisi fisik Daging beku tanpa tulang dengan mempergunakan panca indera manusia dan apabila 
ditemukan penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut.  
b) Dokumen  (pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertifat halal bagi yang 
dipersyaratkan )  - 3149 - 
c) kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal 
produksi dan/atau tanggal kedaluwars a, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan).  
d) tempat penyimpanan dan alat angkut (meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan 
sesuai dengan jenis Daging beku tanpa tulang, serta pemisahan produk halal dan non halal).  
7. Daging beku tanpa tulang yang telah dilakukan tindakan karantina yang telah dilakukan tindakan karantina 
berupa pembebasan, selain diawasi oleh Pengawas Kesmavet, dapat dilakukan pengawasan oleh masyarakat 
berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap daging beku tanpa tulang yang beredar.  
8. Laporan oleh masyarakat disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan dan 
tindak lanjut.  
9. Pengawasan dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan atau sewaktu -waktu apabila diket ahui adanya dugaan 
penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet.  
10. Pengawas Kesmavet melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu -waktu kepada Direktur 
Jenderal, dan kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya.  
11. Dalam hal di wilayah provinsi atau Kabupaten/Kota belum memiliki pengawas Kesmavet, maka pelaksanaan 
pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet Pusat atau Provinsi.  
12. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan Daging beku tanpa tulang tanpa limfoglandula  dapat 
dilakukan melalui aplikasi Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang 
terintegrasi dalam aplikasi Dilan Kesmavet di http://dilankesmavet.pertanian.go.id/kola m. 
 
 
 - 3150 - 
 
 
 
 
STANDAR REKOMENDASI PEMASUKAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN  
NO REKOMENDASI PEMASUKAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN  
01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah  
02307 Pemungutan Madu  
10510 Industri Pengolahan Susu Segar  
10520 Industri Pengolahan Susu Bubuk  
10531 Industri Pengolahan Es Krim  
10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan  
10791 Indutri Makanan Bayi  
46319 Perdaganagn Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya,  
46325 Perdaganagn Besar Telur dan Ha sil Olahan Telur,  
46326 Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu  
46327 PerdaganagnBesar minyak dan Lemak Hewani,  
47214 Perdagangan Eceran Hasil Peternakan,  
47219 Perdaganagn Ecaeran Hasil Pertanian Lainnya,  
46329 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minum an Lainnya Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya  - 3151 - 
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan perizinan pemasukan 
produk pangan asal hewan  
2 Istilah dan 
Definisi  1. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan produk pangan asal hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia.  
2. Produk Pangan Asal Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau diolah atau 
diproses untuk keperluan konsumsi.  
3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.  
4. Rekomendasi Pemasukan dan/atau Izin Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi dan/atau Izi n 
Pemasukan adalah keterangan teknis yang menyatakan produk hewan memenuhi persyaratan Kesehatan 
Masyarakat Veteriner.  
5. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan 
dengan hewan dan produk hewan y ang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.  
6. Penyakit Hewan  Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta 
hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau t idak langsung dengan media 
perantara mekanis.  
7. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan produk 
hewan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  
8. Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu Unit Usaha di Negara Asal 
yang menjalankan kegiatan produksi  produk hewan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.  - 3152 - 
9. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adal ah sertifikat sebagai 
bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk 
hewan pada unit usaha produk hewan.  
10. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki 
kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.  
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbad an hukum, 
yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.  
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah 
lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang koordinasi pribadi 
penanaman modal.  
13. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang 
pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau 
pema nfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang -undangan, yang 
menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme 
anggaran pendapatan dan belanja negara.  
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan 
hewan.  
15. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang 
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan ke sehatan hewan.  
16. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP - 3153 - 
adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan 
fungsi di bidang perizinan pertanian.  
17. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang 
menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.  
18. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kot a adalah perangkat daerah 
kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.  
3 Persyaratan 
Umum  1. Pelaku Usaha  
Pelaku Usaha yang dapat melakukan pemasukan pangan asal hewan adalah:  
a. perseorangan (orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan 
hukum)  
b. perseroan terbatas;  
c. badan usaha milik negara;  
d. badan usaha milik daerah;  
e. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap)  
f. koperasi;  
g. lembaga sosial;  dan 
h. perwakilan negara asing/lembaga internasional.  
 
2. Persyaratan administrasi  
      Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan pangan asal hewan harus memenuhi - 3154 - 
persyaratan administrasi:  
a. Pelaku Usaha perseorangan, perseroan ter batas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 
persekutuan komanditer dan koperasi berupa:  
1) surat permohonan;  
2) NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir;  
3) Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan disertai dokumen bukti pendukungnya;  
4) NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang -undangan;  
5) sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikat halal yang diakui oleh Otoritas 
Halal Indonesia ; 
6) rekomendasi Dinas Provinsi;  
7) sertifikat analisis atau certificate of analysis  yang diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi dari negara 
asal; 
8) sertifikat negara asal ( certificate of origin ) dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jika baru 
pertama kali melakukan pemasukan;  
9) sertifikat veteriner ( Veterinary Certificate ) yang diterbitkan otoritas negara asal dari pemasukan sebelumnya atau 
surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan;  
10) surat pernyataan bermaterai tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait dengan rekomendasi;  
11) surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah; dan  
 
b. Lembaga sosial berupa:  - 3155 - 
1) surat permohonan;  
2) penetapan sebagai lembaga sosial dari instasi berwenang;  
3) keterangan pemberian hibah dari Negara Asal;  
4) Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan disertai dokumen bukti pendukungnya;  
5) NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai deng an peraturan perundang -undangan;  
6) bukti penguasaan tempat penyimpanan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner disertai bukti/dokumen 
pendukungnya;  
7) sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikat halal yang diakui  oleh Otoritas 
Halal Indonesia;  
8) sertifikat analisis atau certificate of analysis  yang diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi dari negara 
asal; 
9) sertifikat negara asal ( certificate of origin ) dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan be rmaterai jika baru 
pertama kali melakukan pemasukan;  
10) sertifikat veteriner ( Veterinary Certificate ) yang diterbitkan otoritas negara asal dari pemasukan sebelumnya atau 
surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan;  
11) keterang an calon penerima; dan  
12) surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.  
 
c. perwakilan negara asing/lembaga internasional berupa:  
1) surat permohonan;  - 3156 - 
2) identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan;  
3) bukti penguasaan tempat penyimpanan;  
4) sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikat halal yang diakui oleh Otoritas 
Halal Indonesia;  
5) surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak untuk diedarkan; dan  
6) surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.  
 
3. Kewajiban Pelaku Usaha  
a. Pelaku Usaha yang akan melakukan pemasukan produk pangan asal hewan wajib memiliki persetujuan impor 
yang diterbitkan oleh menteri yang menyel enggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah 
memperoleh rekomendasi dari Menteri untuk produk hewan yang membutuhkan Persetujuan Impor;  
b. mencegah masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan;  
c. melaporkan pelaksanaan Pemasukan baik terealisasi maupun tidak terealisasi terhadap Pangan asal hewan 
setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara daring 
melalui Indonesia National Single Wi ndow (INSW) dengan melampirkan scan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 
untuk jenis produk yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Pemasukan secara elektronik. Dalam hal 
pelaporan melalui Indonesia National Single Window (INSW) belum operasional, pe laporan disampaikan kepada 
Direktur Jenderal secara daring; dan  
d. dilarang memindahtangankan Rekomendasi Pemasukan kepada pihak lain.  - 3157 - 
 
4. Masa berlaku rekomendasi dan/atau izin pemasukan  
      Masa berlaku Rekomendasi dan/atau Izin Pemasukan untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 
tanggal diterbitkan Rekomendasi dan/atau Izin Pemasukan.  
 
5. PNBP  
      Penerbitan rekomendasi dan/atau Izin Pemasukan dikenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan di bidang PNBP lingk up Kementerian Pertanian.  
 
6. Durasi Pemenuhan Persyaratan  
Sesuai dengan ketentuan Lembaga  OSS. 
4 Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 1. Persyaratan Pemasukan Jenis Pangan asal hewan  
Pangan asal hewan meliputi:  
a. Susu;  
b. Telur;  
c. Madu;  
d. Gelatin;  
e. Kolagen;  
f. Tallow;  
g. sarang burung walet; dan  - 3158 - 
h. olahannya.  
 
 
 
 
a) Jenis Produk Susu dan olahannya yang dapat dimasukkan:  
 
No
. Pos Tarif/  
HS Code  URAIAN BARANG  
1 04.01  Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun tidak 
mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.  
2 0401.10  - dengan kandungan lemak tidak melebihi 1% menurut beratnya  
3 0401.10.10  -- Dalam bentuk cairan  
4 0401.10.90  -- Lain-lain 
5 0401.20  -- Dengan kandungan lemak melebihi 1% tetapi tidak melebihi 6% 
menurut beratnya  
6 0401.20.10  -- Dalam bentuk cairan  
7 0401.20.90  -- Lain-lain 
8 0401.40  - Dengan kandungan lemak melebihi 6% tetapi tidak melebihi 10% 
menurut beratnya  - 3159 - 
9 0401.40.10  -- Susu dalam bentuk cairan  
10 0401.40.20  -- Susu dalam bentuk beku  
11 0401.40.90  -- Lain-lain 
12 0401.50  - dengan kandungan lemak melebihi 10% menurut beratnya  
13 0401.50.10  -- Dalam bentuk cairan  
14 0401.50.90  -- Lain-lain 
15 04.02  Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan 
gula atau bahan pemanis lainnya.  
16 0402.10  - Dalam bentuk bubuk,butiran atau bentuk padat lainnya, dengan 
kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya  
17  -- tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:  
18 0402.10.41  - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih  
19 0402.10.42  - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang  
20 0402.10.49  - - - Lain-lain 
21  - - Lain-lain 
22 0402.10.91  - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih  
23 0402.10.92  - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang  
24 0402.10.99  - - - Lain-lain 
25  -   Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, 
dengan kandungan lemak melebihi 1,5 % menurut beratnya  - 3160 - 
26 0402.21  --  tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis 
lainnya:  
27 0402.21.20  - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih  
28 0402.21.30  - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang  
29 0402.21.90  - - - Lain-Lain 
30 0402.29  - - Lain-Lain 
31 0402.29.20  - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih  
32 0402.29.30  - - -   Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang  
33 0402.29.90  - - - Lain-lain 
34  - Lain-lain 
35 0402.91.00  --Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya  
36 0402.99.00  --Lain-lain 
37 04.03  Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir 
dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya,  
dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis 
lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah -
buahan, kacang -kacangan atau kakao maupun tidak.  
38 0403.10  -Yoghurt:  
39  - - Dalam bentuk cair, dikentalkan maupun tidak :  
40 0403.10.21  - - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah -buahan - 3161 - 
(termasuk pulp dan selai), kacang -kacangan atau kakao  
41 0403.10.29  - - - Lain-lain 
42  --Lain-lain 
43 0403.10.91  - - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah -buahan 
(termasuk pulp dan selai), kacang -kacangan atau kakao  
44 0403.10.99  - - - Lain-lain 
45 0403.90  -Lain-lain 
46 0403.90.10  --Susu mentega  
47 0403.90.90  --Lain-lain 
48 04.04  Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan 
pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam 
sebagai unsur  utama, mengandung tambahan gula, bahan 
pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam 
pos lainnya.  
49 0404.10  - Whey dan Whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung 
tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak :  
50 0404.10.10  - - Dalam bentuk bubuk  
51 0404.10.90  - - Lain-lain 
52 0404.90.00  - Lain-lain 
53 04.05  Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; - 3162 - 
dairy spreads.  
54 0405.10.00  - Mentega  
55 0405.20.00  - Dairy spreads  
56 0405.90  - Lain-lain :  
57 0405.90.10  - - Lemak mentega anhidrat  
58 0405.90.20  - - Minyak mentega  
59 0405.90.30  - - Ghee  
60 0405.90.90  - - Lain-lain 
61 04.06  Keju dan dadih susu.  
62 0406.10  - Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju 
whey dan dadih susu :  
63 0406.10.10  - - Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju 
whey  
64 0406.10.20  - - Dadih susu  
65 0406.20  - Keju parut atau keju bubuk, dari semua jenis :  
66 0406.20.10  - -Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg  
67 0406.20.90  - - Lain-lain 
68 0406.30.00  - Keju olahan, bukan parutan atau bubuk  
69 0406.40.00  - Keju blue -vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat 
dengan Penicillium roqueforti  - 3163 - 
70 0406.90.00  - Keju lainnya  
71 19.01  Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, 
pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau 
mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang 
dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, 
tidak dirinci atau terma suk pos lainnya; olahan makanan dari pos 
04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau 
mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang 
dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, 
tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.  
72 1901.10  - Olahan yang cocok untuk bayi atau anak -anak, disiapkan untuk 
penjualan eceran:  
73 1901.10.20  - - Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04  
74 1901.90  
 - Lain-lain :  
- - Olahan yang cocok untuk bayi atau anak -anak, tidak disiapkan 
untuk penjualan eceran :  
75 1901.90.20  - - Lain-lain,dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04:  
76 1901.90.31  - - - Filled milk  
77 1901.90.32  - - - Lain-lain, mengandung bubuk kakao  
78 1901.90.39  - - - Lain-lain - 3164 - 
79 
2105.00.00  Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao 
maupun tidak.  
80 22.02  Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan 
gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan 
minuman yang tidak mengandung alcohol lainnya, tidak termasu k 
jus buah atau sayuran dari pos 20.09.  
81 2202.99.10  - - - Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa  
82 35.01  Kasein, kaseinat dan turunan kasein lainnya; lem kasein.  
83 3501.10.00  - Kasein  
84 3501.90  - Lain-lain 
85 3501.90.10  -- Kaseinat dan turunan kasein lainnya  
86 35.02  Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey, 
yang mengandung protein whey lebih dari 80% menurut beratnya, 
dihitung dari bahan kering), albuminat dan turunan albumin 
lainnya.  
87 3502.20.00   -Albumin susu, termasuk konsentrat dari dua/lebih protein whey  
88 3502.90.00   - lain-lain 
89 35.07  Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos 
lainnya  
90 3507.10.00  - Rennet dan konsentratnya  - 3165 - 
91 3507.90.00  - Lain-lain  
 
 
 
 
Jenis Produk Telur, Madu, Lemak Hewan, Tallow, Gelatin, Dan Kolagen yang dapat dimasukkan:  
 
No Pos Tarif/  
HS Code  URAIAN BARANG  
 02.10  Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air 
garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari 
daging dan sisanya yang dapat dimakan.  
1 0210.20.00  - Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau 
sisanya yang dapat dimakan :  
 0210.99  - - Lain-lain :  
2 0210.99.10  - - - Daging ayam dipotong berbentuk kubus,  
       Dibeku keringkan  
3 0210.99.20  - - - Kulit babi dikeringkan  
4 0210.99.90  - - - Lain-lain - 3166 - 
 
04.08  Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar, dikeringkan, 
dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, 
mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun 
tidak.  
  - Kuning telur:  
5 0408 .11.00  - - Dikeringkan  
6 0408.19.00  - - Lain-Iain 
  - Lain-lain :  
7 0408.91.00  - - Dikeringkan  
8 0408.99.00   - - Lain-lain 
9 0409.00.00  Madu alam  
 
15.01  Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 
02.09 atau 15.03  
10 1501.10.00  - lemak babi  
11 1501.20.00  - lemak babi lainnya  
12 1501.90.00  - lain-lain 
 
15.02  Lemak dari binatang jenis lembu, biri -biri atau kambing, selain 
pos 15.03  
13 1502.10.00  Tallow  
 1502.90  - lain-lain - 3167 - 
14 1502.90.90  -- dapat dimakan  
 35.02  Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey, 
yang mengandung protein whey lebih dari 80% menurut beratnya, 
dihitung dari bahan kering), albuminat dan turunan albumin 
lainnya.  
  - albumin telur:  
15 3502.11.00  -- dikeringkan  
16 3502.19.00  -- Lain-lain  
 35.03  Lembar gelatin (termasuk gelatin dalam bentuk empat persegi 
panjang (termasuk bujur sangkar), dikerjakan permukaannya atau 
diwarnai maupun tidak) dan turunan gelatin; isin glass; lem lain 
dari hewan, tidak termasuk lem kasein dari pos 35.01.   
  - gelatin dan gelatin turunannya:  
17 3503.00.41  -- Dalam bentuk bubuk dengan tingkat kegembungan A -250 atau 
B-230 atau lebih pada skala Bloom  
18 3503.00.49  -- Lain-lain 
19 3504.00.00  Pepton dan turunannya; zat protein lain dan turunannya, tidak 
dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; bubuk kulit jangat, 
dikrom maupun tidak  - 3168 - 
 96.02  Bahan ukiran nabati atau mineral dikerjakan dan barang dari 
bahan tersebut; barang cetakan atau ukiran dari malam, dari 
stearin, dari getah alam atau resin alam atau dari pasta model, dan 
barang cetakan atau ukiran lainnya, yang tidak dirinci atau 
termasuk dalam pos lain; gelatin tidak dikeraskan (kecuali gelatin 
dari pos 35.03) dikerjakan dan barang dari gelatin tidak 
dikeraskan  
20 9602.00.10  - Kapsul gelatin untuk produk farmasi  
21 04100010  -- Sarang Burung  
 
2. Persyaratan negara asal  
a. Persyaratan Negara asal untuk produk:  
1) susu dan produk susu harus memiliki status:  
a) Bebas dari Penyakit Mulut dan/atau memiliki zona bebas Penyakit Mulut dan Kuku baik dengan vaksinasi 
atau tanpa vaksinasi dan/atau kompartemen bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku;  
b) Bebas dari penyakit Brucellosis dan Tubercullosis atau memiliki zona dan/atau peternakan bebas dari 
penyakit Brucellosis dan Tubercullosis;  
c) Bebas dari Penyakit Rift Valley Fever atau memiliki zona bebas dari Penyakit Rift Valley Fever;  
d) Bebas dari penyakit Peste des Petits Ruminants atau memiliki zona bebas Penyakit Peste des Petits 
Ruminants yang berasal dari domba dan ka mbing.  
2) telur dan produk telur harus memiliki status bebas dari penyakit Avian Influenza dan Highly Pathogenic Avian - 3169 - 
Influenza atau memiliki zona dan/atau kompartemen bebas dari penyakit Avian Influenza dan Highly 
Pathogenic Avian Influenza.  
3) madu, pol len, beeswax, propolis dan royal jelly harus memiliki status bebas dari penyakit American foulbrood, 
European foulbrood  dan Small hive beetle atau memiliki zona bebas dari penyakit American foulbrood, 
European foulbrood  dan Small hive beetle.  
4) madu, po llen, beeswax dan propolis harus memiliki status bebas dari penyakit Tropilaelaps spp. dan Varroosis 
atau memiliki zona bebas dari penyakit Tropilaelaps spp. dan Varroosis.  
5) gelatin dan kolagen yang merupakan olahan dari kulit harus memiliki status negli gible Bovine Spongioform 
Encephalopaty risk, Controlled Bovine Spongioform Encephalopaty risk atau Undetermined Bovine Spongioform 
Encephalopaty Risk.  
6) gelatin dan kolagen yang merupakan olahan dari tulang harus memiliki status negligible Bovine Spongiof orm 
Encephalopaty risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine Spongioform Encephalopaty 
risk. 
7) tallow, dicalsium phosphate dan turunan tallow  harus memiliki status negligible Bovine Spongioform 
Encephalopaty risk atau memiliki zona da n/atau kompartemen Negligible Bovine Spongioform Encephalopaty 
risk. 
8) tallow dan turunannya yang mempunyai tingkat kelarutan di atas 0,15% harus memiliki status negligible 
Bovine Spongioform Encephalopaty risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negl igible Bovine 
Spongioform Encephalopaty risk.  
9) Dicalsium Phosphate yang masih mengandung protein atau lemak harus memiliki status Negligible Bovine 
Spongioform Encephalopaty risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine Spongioform - 3170 - 
Encep halopaty risk.  
10)  Sarang burung walet harus memiliki status bebas dari penyakit  Highly Pathogenic Avian Influenza.  
b. Status penyakit hewan di Negara Asal didasarkan pada laporan resmi Badan Kesehatan Hewan Dunia (World 
Organization for Animal Health/Office International des Epizooties).  
c. Negara asal disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner.  
 
3. Persyaratan unit usaha  
Persyaratan unit usaha negara asal seba gai berikut:  
1) di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai Unit Usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner Negara Asal;  
2) tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara tertular Penyakit Hewan 
Menular;  
3) menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan 
dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pang an yang diterbitkan oleh otoritas kompeten yang diakui secara 
internasional;  
4) sumber bahan bakunya tidak berasal dari negara dan unit usaha yang belum ditetapkan Menteri; dan  
5) Unit usaha disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui an alisa risiko kesehatan hewan 
dan kesehatan masyarakat veteriner.  
 
4. Persyaratan Kemasan  
Persyaratan kemasan harus:  - 3171 - 
a. dikemas di Negara Asal dan memiliki label; dan  
b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk produk pangan asal hewan (food grade) serta tidak bersifat toksik.  
 
5. Persyaratan label  
Persyaratan label harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan paling sedikit:  
a. Negara tujuan Indonesia;  
b. Nama dan alamat unit usaha;  
c. Nomor registrasi Unit Usaha (Establ ishment Number);  
d. Tanggal produksi;  
e. Jumlah, jenis, dan spesifikasi produk hewan;  
f. Tanda halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang -undangan; dan  
g. Nomor lot (batch), dan tanggal kedaluwarsa.  
 
6. Persyaratan Pengangkutan  
Persyaratan pengangkutan produk sebagai berikut:  
a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia;  
b. produk hewan sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal;  
c. pemasukan dengan cara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -undangan di bidang 
karantina hewan.  
d. pengangkutan produk hewan untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilara ng dalam 
satu kontainer sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan; dan  - 3172 - 
e. setibanya di tempat pemasukan, produk hewan dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang -undangan bidang karantina hewan.  
5 Sarana  Pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemasukan pangan asal hewan  harus:  
Menguasai tempat penyimpanan yang memiliki NKV sesuai dengan jenis pangan asal hewan.  
 
 
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
     Tinggi/T: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L 
yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada.  
1. Penilaian kesesuaian rekomendasi  
     Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenu han atas persyaratan administrasi dan teknis. 
Proses penilaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim 
Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapahan sebagai be rikut:  
a. Untuk memperoleh Rekomendasi, Pelaku Usaha  mengajukan permohonan Rekomendasi secara daring kepada 
Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP dimana pelaku usaha dapat mengajukan permohonan setiap waktu.  
b. Kepala PPVTPP melakukan verifikasi kelengk apan dan kebenaran persyaratan administrasi dengan hasil 
pemeriksaan:  
1) Tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku 
Usaha disertai alasan penolakannya secara daring); atau  
2) lengkap dan benar, jika permohonan diterima (akan diteruskan kepada Direktur Jenderal).  - 3173 - 
c. Direktur Jenderal kemudian melakukan kajian teknis untuk memeriksa pemenuhan persyaratan teknis 
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dengan hasil pemeriksaan:  
1) tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan melalui Ke pala PPVTPP kepada 
Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring); atau  
2) memenuhi persyaratan, jika rekomendasi teknis diberikan oleh Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas 
Veteriner nasional kepada Menteri.  
d. Menteri kemudian menerbitkan Rekomendasi yang dimandatkan kepada Direktur Jenderal. Rekomendasi 
tersebut disampaikan secara daring oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP  
e. Kepala PPVTPP menyampaikan Rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang p erdagangan melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) dengan tembusan disampaikan 
kepada Pelaku Usaha.  
f. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan wajib mengajukan persetujuan impor kepada menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang  perdagangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
penerbitan rekomendasi. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengajukan Persetujuan Impor maka 
rekomendasi dinyatakan tidak berlaku.  Rekomendasi yang diberikan hanya berlaku untuk satu kali pengajuan 
persetujuan impor.  
g. Rekomendasi paling sedikit memuat:  
1) nomor Rekomendasi;  
2) masa berlaku Rekomendasi;  
3) nama, NPWP, dan alamat Pelaku Usaha;  - 3174 - 
4) alamat gudang penyimpanan;  
5) nomor dan tanggal surat permohonan;  
6) Negara Asal;  
7) nama dan nomor Unit Usaha (establishment);  
8) kode HS dan uraian produknya termasuk jumlah Kilogram (Kg) per kode HS;  
9) persyaratan teknis Kesmavet;  
10) tempat pemasukan; dan  
11) tujuan pengguna an.  
h. Nomor Rekomendasi dicantumkan dalam sertifikat kesehatan (certificate of health) yang akan menyertai produk 
pada setiap pengiriman.  
i. Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada Rekomendasi terjadi wabah Penyakit Hewan Menular, 
Rekomendasi yang tela h diterbitkan dinyatakan tidak berlaku.  
  
2. Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha  negara asal  
     Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal dilakukan melaui tahapan:  
a. Pangan asal hewan yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus berasal dari Negara 
Asal dan Unit Usaha yang telah disetujui oleh Menteri dengan mempertimbangkan:  
1) status Penyakit Hewan menular di Negara Asal; dan  
2) hasil analisis risiko yang dilakukan melalui tahapan:  
a) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem penyelenggaraan - 3175 - 
kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal;  
b) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) s istem jaminan keamanan 
pangan di Unit Usaha; dan  
c) evaluasi risiko Pemasukan.  
b. Proses persetujuan dari Menteri, maka otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan persetujuan 
Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen :  
1) surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; dan  
2) kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan Otoritas Veteriner nasional. Kuesioner 
Negara Asal harus diisi oleh o toritas kompeten Negara Asal sedangkan Kuesioner Unit Usaha harus diisi 
oleh penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal atau 
perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.  
c. Kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha h arus :  
1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuesioner dan/atau dokumen terkait 
dengan sistem jaminan keamanan pangan; dan  
2) disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, termasuk dokumen pendukung dan dokumen 
terkait   
d. Dokumen yang telah dikirimkan dilakukan pemeriksaan atas :  
1) kelengkapan dan kebenaran permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha  
2) pemenuhan persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha  
e. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh tim penilai  dokumen yang terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal - 3176 - 
Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan  Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan 
Karantina Hewan. Tim penilai dokumen melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud paling l ama 
6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan persetujuan diterima.  
f. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, Direktur 
Jenderal menyampaikan surat pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan kepada ot oritas kompeten di 
Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. Otoritas kompeten di Negara Asal harus 
melengkapi dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat pemenuhan kelengkapan 
diterima. Apabila dalam jangka waktu  3 (tiga) bulan otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan 
Negara Asal untuk Indonesia tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan persetujuan Negara Asal 
dan/atau Unit Usaha dianggap ditarik kembali.  
g. Apabila hasil pemeriksaan dokumen din yatakan lengkap, benar, dan memenuhi persyaratan, proses 
persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan. Adapun  hasil 
pemeriksaan ini disampaikan Direktur Jenderal kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwa kilan 
Negara Asal untuk Indonesia.  
h. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim penilai verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian informasi 
dalam permohonan persetujuan dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan 
produk hewan atau keamanan pangan di Negara Asal dan/atau Unit Usaha. Tim penilai verifikasi lapangan  
terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan 
Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan . Tim penilai verifikasi lapangan melakukan 
verifikasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil pemeriksaan dokumen diterima otoritas kompeten - 3177 - 
Negara Asal.  
i. Hasil verifikasi lapangan disampaikan oleh tim penilai verifikasi lapangan kepada Direktu r Jenderal untuk 
dilakukan evaluasi risiko Pemasukan.  
j. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan oleh tim penilai dokumen dan tim penilai verifikasi lapangan untuk 
menilai hasil verifikasi lapangan. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan paling lama 12 (dua bela s) bulan 
terhitung sejak hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada Direktur Jenderal.  
k. Apabila hasil evaluasi risiko Pemasukan menyatakan bahwa Negara Asal dan/atau Unit Usaha:  
1) memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan ha sil analisis risiko, Direktur 
Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan 
rekomendasi teknis persetujuan; atau  
2) tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis r isiko, 
Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan 
rekomendasi teknis penolakan.  
3) Rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan diberikan Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas 
Veteriner nasi onal kepada Menteri.  
l. Apabila Menteri atas rekomendasi persetujuan atau penolakan dari Direktur Jenderal:  
1) menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, ditetapkan Keputusan Menteri; atau  
2) menolak permohonan persetujuan Negara As al dan/atau Unit Usaha, dikeluarkan surat penolakan.  
m. Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan Menteri atau mengeluarkan surat penolakan 
kepada Direktur Jenderal.  - 3178 - 
n. Rekomendasi teknis persetujuan memuat persyaratan kesehatan (health requir ements) dan model sertifikat 
kesehatan (health certificate).  
o. Terhadap Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dilakukan 
penyusunan protokol teknis persyaratan kesehatan (health protocol):  
1) yang disepakati antara Otoritas Veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal ; dan  
2) paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan.  
B. Pengawasan  
1. pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet terhadap produk pangan asal hewan dilakukan setelah 
tindakan karantina berupa pembebasan  
2. Pengawasan pada angka 1 dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas 
Kesmavet pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.  
3. Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan  persyaratan teknis pemasukan pangan 
asal hewan ke atau dari wilayah NKRI.  
4. Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap 
pemenuhan persyaratan teknis pemasukan pangan asal hewan ke atau dari wilayah provin si. 
5. Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis di unit 
usaha.  
6. Pengawasan oleh Pengawas Kesmavet di unit usaha dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:  
a. Kondisi fisik pangan asal hewan dengan mempergu nakan panca indera manusia dan apabila ditemukan 
penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut  - 3179 - 
b. Dokumen  (pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertifat halal bagi yang 
dipersyaratkan )  
c. kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal 
produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan.)  
d. tempat penyimpanan dan alat angkut (meliputi kesesuaian pe rsyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan 
sesuai dengan jenis pangan asal hewan, serta pemisahan produk halal dan nonhalal.)  
7. Produk Pangan asal hewan yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan, selain diawasi oleh 
pengawas, dapat dila kukan pengawasan oleh masyarakat berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap Pangan 
asal hewan yang beredar.  
8. Laporan oleh masyarakat disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan dan 
tindak lanjut.  
9. Pengawasan dilakukan paling 6 (enam) bulan atau sewaktu -waktu apabila diketahui adanya dugaan 
penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet.  
10. Pengawas Kesmavet melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu -waktu kepada Direktur 
Jenderal, dan kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.  
11. Dalam hal di wilayah  provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki pengawas Kesmavet, maka pelaksanaan 
pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet Pusat atau Provinsi.  
12. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan produk pangan asal hewan dapat dilakukan melalui 
aplika si Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam 
aplikasi Dilan Kesmavet di http://dilankesmavet.pertanian.go.id/kolam  
 - 3180 - 
 
 
 
 
 
 
STANDAR REKOMENDASI /IZIN  PEMASUKAN PRODUK HEWAN NON PANGAN  
NO REKOMENDASI PEMASUKAN PRODUK HEWAN NON PANGAN  
14132 Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit,  
14200 Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu,  
15111 Industri Pengawetan Kulit,  
15112 Instri Penyamakan Kulit,  
15113 Industri Pencelupan Kulit,  
15122 Industri Barang Dari Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan,  
15123 Industri Barang dari Ku lit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya,  
15129 Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya,  
15201 Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari -hari,  
15202 Industri Sepatu Olah Raga)  
20232 In dusutri Kosmetik Untuk Manusia,  Termasuk Pasta Gigi,  
46208 Perdaganagn Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya,  - 3181 - 
47782 Perdagangan Ecran Barang Kerajinan Kulit,  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan perizinan pemasukan 
Produk Hewan Non Pangan  
2 Istilah dan 
Definisi  1. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan produk hewan non pangan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia.  
2. Produk hewan non pangan adalah adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah 
diolah atau diproses untuk keperluan industri non pangan.  
3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB  adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.  
4. Rekomendasi Pemasukan dan/atau Izin Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi dan/atau Izin 
Pemasukan adalah keterangan teknis yang menyata kan produk hewan memenuhi persyaratan Kesehatan 
Masyarakat Veteriner.  
5. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan 
dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengar uhi kesehatan manusia.  
6. Penyakit Hewan  Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta 
hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media 
perantara mekanis.  
7. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan produk 
hewan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  
8. Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu Unit Usaha di Ne gara Asal - 3182 - 
yang menjalankan kegiatan produksi  produk hewan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.  
9. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai 
bukti tertulis yang sah te lah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk 
hewan pada un it usaha produk hewan.  
10. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan 
memiliki kompetensi dalam penyelengg araan kesehatan hewan.  
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, 
yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan  
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submis sion yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah 
lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi pribadi 
penanaman modal.  
13. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang 
pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau 
pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang -undangan, yang 
menjadi penerimaan pemerint ah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme 
anggaran pendapatan dan belanja negara.  
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan 
hewan.  
15. Direktur Jenderal adal ah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang 
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.  - 3183 - 
16. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP  
adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan 
fungsi di bidang perizinan pertanian.  
17. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang 
menyelengg arakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.  
 
18. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah 
kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.  
3 Persyaratan 
Umum  1. Pelaku usaha  
      Pelaku Usaha yang dapat melakukan pemasukan produk hewan non pangan adalah:  
a. perseorangan (orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan 
hukum)  
b. perseroan terbatas;  
c. badan usaha milik negara;  
d. badan usaha milik daerah;  
e. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap); dan  
f. koperasi.  
 
2. Persyaratan administrasi  
      Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan produk hewan non pangan harus - 3184 - 
memenuhi persyaratan administrasi:  
a. surat permohonan;  
b. NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir;  
c. Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan disertai dokumen bukti pendukungnya;  
d. NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang -undangan;  
e. sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikat halal yang diakui oleh 
Otoritas Halal Indonesia;  
f. rekomendasi Dinas Provinsi;  
g. sertifikat analisis atau certificate of analysis yang diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi dari negara 
asal bagi produk hewan non pangan yang dipersyaratkan;  
h. sertifikat negara asal (certificate of origin) dari pemasukan sebelumnya atau sura t pernyataan bermaterai 
jikahbaru pertama kali melakukan pemasukan;  
1. sertifikat veteriner (Veterinary Certificate) yang diterbitkan otoritas negara asal dari pemasukan sebelumnya 
atau surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan;  
j. kuesioner unit usaha untuk pemasukan produk hewan non pangan ditandatangani oleh otoritas veteriner 
negara asal;  
k. perjanjian kerja sama antara Pelaku Usaha dengan industri penyamakan kulit untuk pemasukan berupa 
kulit mentah garaman;  
l. surat pernyataan bermaterai tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait dengan rekomendasi 
dan/atau izin pemasukan; dan  - 3185 - 
m. surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.  
 
3. Kewajiban Pelaku Usaha  
a. Pelaku Usaha yang akan melakukan pemasukan produk hewan no n pangan wajib memiliki persetujuan 
impor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan 
setelah memperoleh rekomendasi dan/atau izin pemasukan dari Menteri untuk produk hewan yang 
membutuhkan Persetujuan Impo r; 
b. mencegah masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan;  
c. melaporkan pelaksanaan Pemasukan baik terealisasi maupun tidak terealisasi terhadap Pangan asal hewan 
setiap bulan paling lambat tanggal 1 5 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara daring 
melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan melampirkan scan Pemberitahuan Impor Barang 
(PIB) untuk jenis produk yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Pemasukan s ecara elektronik. 
Dalam hal pelaporan melalui Indonesia National Single Window (INSW) belum operasional, pelaporan 
disampaikan kepada Direktur Jenderal secara daring; dan  
d. dilarang memindahtangankan Rekomendasi dan/atau izin pemasukan Pemasukan kepada pi hak lain.  
 
4. Masa Berlaku Rekomendasi dan/atau izin pemasukan  
      Masa berlaku Rekomendasi dan/atau izin pemasukan untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 
tanggal diterbitkan Rekomendasi.  - 3186 - 
 
5. PNBP  
     Penerbitan rekomendasi dan/atau izin pemasukan serta penilaian dokumen unit usaha negara asal dikenai tarif 
PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian.  
 
 
6. Durasi Pemenuhan Persyaratan  
Sesuai dengan ketentuan Lembaga  OSS 
4 Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 1. Jenis Produk hewan non pangan  
Jenis produk hewan non pangan yang dapat dimasukkan sebagai berikut :  
 
NO HS CODE  URAIAN  
KULIT  
1 41.01  Jangat dan kulit mentah dari hewan jenis lembu 
(termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda (segar, atau 
diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau 
diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah 
secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), 
dihilangkan bulunya atau split maupun tidak.  
2 4101.20.00  Jangat dan kulit utuh, unsplit, dengan berat setiap kulit - 3187 - 
tidak melebihi 8 kg jika dikeringkan secara sederhana, 
10 kg jika digarami kering, atau 16 kg jika segar, 
digarami basah atau diawetkan secara lain  
3 4101.50.00  Jangat dan kulit utuh, dengan berat melebihi 16 kg  
4 4101.90.10  - Lain-lain, termasuk bagian belakang, lipatan dan 
bagian perut : - - Pre-tanned  
5 4101.90.90  - Lain-lain, termasuk bagian belakang, lipatan dan 
bagian perut : - - Lain - lain 
6 41.02  Kulit mentah dari biri - biri atau biri - biri muda (segar 
atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau 
diawetkan secara lain tetapi tidak disamak, tidak diolah 
secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dengan 
wol atau split maupun tidak, selain yang dikecualikan 
oleh Catatan 1 (c) pada Bab i n 
7 4102.10.10  - Dengan wol  
8 4102.21.00  -- Tanpa wol -- Diasamkan  
9 4102.29.00  -- Tanpa wol – Lain - lain 
10 41.03  Jangat dan kulit mentah lainnya (segar atau diasinkan, 
dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara 
lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen - 3188 - 
atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau 
split maupun tidak, selain yang dikecualikan oleh 
Catatan 1 (b) atau Catatan 1 (c) dalam Bab ini  
11 4103.90.00  -- Lain  lain  
12 41.04  Jangat atau kulit dari hewan jenis lembu (termasuk 
kerbau) atau hewan jenis kuda yang disamak atau crust, 
tanpa bulu, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih 
lanjut. --||-- Dalam keadaan basah (termasuk wet -blue)  
13 4104.11.10  -- Dalam keadaan basa h (termasuk wet -blue) -- Full 
grain, unsplit; grain  
14 4104.11.90  -- Dalam keadaan basah (termasuk wet -blue) -- Full 
grain, unsplit; grain  
15 4104.19.00  -- Dalam keadaan basah (termasuk wet -blue) -- Lain-lain 
16 4104.49.00  -- Dalam keadaan kering (crust) -- Lain-lain 
17 41.05  Kulit dari biri -biri atau biri -biri muda disamak atau 
crust, tanpa wol, split maupun tidak, tetapi tidak diolah 
lebih lanjut.  
18 4105.10.00  -- Dalam keadaan basah (termasuk wet -blue)  
19 41.06  Jangat dan kulit dari hewan lainnya disamak atau crust, 
tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, tetapi tidak - 3189 - 
diolah lebih lanjut. --||-- Dari kambing atau kambing 
muda  
20 4106.22.00  -- Dalam keadaan kering (crust  
21 41.07  Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan 
atau crusting, termasuk kulit samak yang diolah secara 
perkamen, dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) 
atau hewan jenis kuda, tanpa bulu, split maupun tidak, 
selain kulit samak dari pos 41.14.  
22  Jangat dan kulit utuh:  
23 4107.11.00  -- full grain, unsplit  
24 4107.12.00  -- grain split  
25 4107.19.00  -- lain - lain 
26  Lain – lain, termasuk bagian sisi  
27 4107.92.00  -- grain split  
28 4107.99.00  -- lain - lain 
29 41.12  Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan 
atau crusting, termasuk kulit samak yang diolah secara 
perkamen dari biri -biri atau biri -biri muda, tanpa wol, 
split maupun tidak, selain kulit samak dari pos 41.14.  
30 4112.00.00  Kulit samak yang d iolah lebih lanjut setelah penyamakan - 3190 - 
atau crusting, termasuk kulit samak yang diolah secara 
perkamen dari biri -biri atau biri -biri muda, tanpa wol, 
split maupun tidak, selain kulit samak dari pos 41.14  
31 41.13  Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan 
atau crusting, termasuk kulit samak yang diolah secara 
perkamen dari hewan lainnya, tanpa wol atau bulu, split 
maupun tidak, selain kulit samak dari pos 41.14.  
32 4113.10.00  -- Dari kambing atau kam bing muda  
33 4113.20.00  -- Dari babi  
34 4113.90.00  -- Lain - lain 
35 41.14  Kulit chamois (termasuk kulit chamois kombinasi); kulit 
paten dan kulit paten dilaminasi, kulit samak diberi 
logam.  
36 4114.20.00  -- Kulit paten dan kulit paten dilaminasi; kulit samak 
diberi logam  
37 43.01  Kulit berbulu mentah (termasuk kepala, ekor, cakar dan 
bagian atau potongan lainnya, cocok digunakan untuk 
pakaian kulit berbulu), selain jangat dan kulit mentah 
dari pos 41.01, 41.02 atau 41.03.  
38 4301.10.00  - Dari cerpelai, utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor - 3191 - 
atau cakar  
39 4301.30.00  - Dari biri -biri muda, meliputi : biri -biri muda Astrakhan, 
Broadtail, Caracul, Persian dan biri -biri muda semacam 
itu, biri -biri muda Indian, Chinese, Mongolian atau biri -
biri muda Tibetan, utuh dengan atau tanpa kepala, ekor 
atau cakar  
40 4301.60.00  - Dari rubah, utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor atau 
cakar  
41 4301.80.00  - Kulit berbulu lainnya, utuh, dengan atau tanpa kepala, 
ekor atau cakar  
42 4302  Kulit berbulu disamak atau dikerjakan (termasuk kepala, 
ekor, cakar dan bagian atau potongan lainnya), dipisah, 
atau disatukan (tanpa penambahan bahan lainnya) 
selain yang dimaksud dalam pos 43.03.  
43  - Kulit utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar, 
tidak disatukan :  
44 4302.11.00  - - Dari cerpelai  
45 4302.19.00  - - Lain-lain 
46 43.03  Pakaian, aksesori pakaian dan barang lainnya dari kulit 
berbulu.  - 3192 - 
47 4303.90.90  -- Lain – lain -- Lain-lain  
48 ex 
4302.30.00  - Kulit utuh dan bagian atau potongannya, disatukan  
49 ex 
6701.00.00  Kulit dan bagian lainnya dari unggas dengan bulu atau 
bulu halusnya, bulu, bagian dari bulu, bulu halus dan 
barang terbuat dari padanya (selain barang dari pos 
05.05 dan pena bulu angsa serta bulu lepas olahan).  
BULU  
1 0502  Bulu dan bulu kasar dari babi, babi ternak atau babi 
hutan; bulu berang -berang dan bulu binatang lainnya 
yang dapat dibuat sikat; sisa dari bulu atau bulu kasar 
semacam itu  
2 0502.10.00  - Bulu dan bulu kasar serta sisanya dari babi, babi 
ternak atau babi hutan  
3 0502.90.00  - Lain-lain 
4 0505  Kulit dan bagian lainnya dari unggas, masih berbulu 
atau berbulu halus, bulu unggas dan bagiannya 
(pinggirannya dipangkas maupun tidak) dan bulu halus, 
tidak dikerjakan lebih lanjut selain dibersihkan, 
disucihamakan atau dike rjakan untuk pengawetan; - 3193 - 
bubuk dan sisa dari bulu atau bagiannya.  
5 0505.10  - Bulu unggas dari jenis yang digunakan untuk bahan 
pengisi; bulu halus :  
6 0505.10.10  - - Bulu bebek  
7 0505.10.90  - - Lain-lain 
8 0505.90  - Lain-lain :  
9 0505.90.10  - - Bulu bebek  
10 0505.90.90  - - Lain-lain 
11 51.01  Wol, tidak digaruk atau disisir  
12 5101.11.00  -- Berlemak, termasuk wol fleece - washed : --||-- Wol 
cukur  
13 5101.21.00  -- Tidak berlemak, tidak dikarbonisasi : --||-- Wol cukur  
14 51.05  Wol dan bulu hewan halus atau kasar, digaruk atau 
disisir (termasuk wol disisir dalam bentuk fragmen).  
15 5105.10.00  -- Wol digaruk  
16 5105.29.00  -- Wol top dan wol disisir lainnya -- Lain-lain 
17 5105.31.00  -- Bulu hewan halus, digaruk atau disisir -- Dari 
kambing Kashmir  
18 5105.39.00  -- Bulu hewan halus, digaruk atau disisir -- Lain-Lain 
19 ex Kulit dan bagian lainnya dari unggas dengan bulu atau - 3194 - 
6701.00.00  bulu halusnya, bulu, bagian dari bulu, bulu halus dan 
barang terbuat dari padanya (selain barang dari pos 
05.05 dan pena bulu angsa serta bulu lepas olahan).  
NON PANGAN  
1 02.08  Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang 
lainnya, segar, dingin atau beku. --||-- Lain-lain 
2 0208.90.90  -- Lain-lain 
3 04.02  Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung 
tambahan gula atau bahan pemanis lainnya. --||-- 
Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat 
lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5 % 
menurut beratnya  
4 0402.10.99  : --||-- Lain-lain : --||-- Lain-lain 
5 04.03   
6 04.03.10.29  Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, 
yoghurt, kefir dan susu dan krim difermentasi atau 
diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung 
tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi 
rasa atau mengandung tambahan buah -buahan, kacang -
kacangan  - 3195 - 
7 05.02  Bulu dan bulu kasar dari babi, babi ternak atau babi 
hutan; bulu berang -berang dan bulu binatang lainnya 
yang dapat dibuat sikat; sisa dari bulu atau bulu kasar 
semacam itu  
8 05.02.10.00  -- Bulu dan bulu kasar serta sisanya dari babi, babi 
ternak atau babi hutan  
9 05.06  Tulang dan teras tanduk, tidak dikerjakan, dihilangkan 
lemaknya, dikerjakan secara sederhana (tetapi tidak 
dipotong menjadi berbentuk), dikerjakan dengan asam 
atau dihilangkan gelatinnya; bubuk dan sisa dari produk 
tersebut.  
10 0506.10.00  - Osein dan tulang dikerjakan dengan asam  
11 0506.90.00  - Lain-lain 
12 05.07  Gading, tempurung kura -kura, whalebone dan 
whalebone hair, tanduk, tanduk bercabang, kuku 
(binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar 
burung dan paruh burung, tidak dikerjakan atau 
dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong 
menjadi berbentuk; bubuk dan sisa dari produk 
tersebut.  - 3196 - 
13 0507.10.00  - Gading; bubuk gading dan sisanya  
14 0507.90  - Lain-lain :  
15 0507.90.20  - - Tempurung kura -kura 
16 0511.99.90  Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos 
lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk 
dikonsumsi manusia. --||-- Lain-lain : --||-- Lain-lain : -
-||-- lain 
17 0507.90.90  - - Lain-lain 
18 15.01  Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain 
dari pos 02.09 atau 15.03  
19 1501.90.00  -- Lain-lain 
20 15.05  Wool grease dan zat lemak turunannya (termasuk 
lanolin).  
21 1505.00.10  - Lanolin  
22 1505.00.90  - Lain-lain 
23 15.21  Malam nabati (selain trigliserida), malam lebah, malam 
serangga lainnya dan spermaceti, dimurnikan atau 
diwarnai maupun tidak.  
24 1521.90.01  -- Lain – lain -- Malam lebah dan malam serangga 
lainnya  - 3197 - 
25 31.01  Pupuk hewani atau nabati, dicampur bersama atau 
diolah secara kimia maupun tidak; pupuk yang 
dihasilkan dengan mencampur atau mengolah secara 
kimia dari produk hewani atau nabati.  
26 3101.00.99  -- Lain-lain – Lain – lain 
27 35.01  Kasein, kaseinat dan tu runan kasein lainnya; lem 
kasein.  
28 3501.10.00  -- Kasein  
29 3501.90.20  -- Lem kasein  
30 35.03  Lembaran gelatin (termasuk gelatin dalam bentuk empat 
persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dikerjakan 
permukaannya atau diwarnai maupun tidak) dan 
turunan gelatin; isin glass; lem lain dari hewan, tidak 
termasuk lem kasein dari pos 35.01.  
31  - Lem: 
32 3503.00.19  -- Lain-lain 
33  - Gelatin dan gelatin turunannya :  
34 3503.00.41  
 - - Dalam bentuk bubuk dengan tingkat kegembungan A -
250 atau B-230 atau lebih pada skala Bloom  
35 3503.00.49  - - Lain-lain - 3198 - 
36 35.07  Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam 
pos lainnya.  
37 3507.90.00  -- Lain-lain 
 
 
 
2. Pemasukan  
a. Persyaratan Negara Asal  
1) Kulit mentah garaman harus memiliki status bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku dan bebas atau memiliki 
zona bebas dari penyakit Peste de Petits Ruminants Virus.  
2) Wool harus memiliki status bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku dan bebas atau memiliki zona bebas dari 
penyakit Peste de Petits Ruminants Virus.  
3) Rambut harus memiliki status bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku dan bebas atau memiliki zona bebas dari 
penyakit Peste de Petits Ruminants Virus.  
4) Bristle dari hewan babi harus memiliki status bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku , bebas dari penyakit 
African Swine Fever atau memiliki zona dan/atau kompartemen bebas dari penyakit African Swine Fever, 
bebas dari penyakit Classical Swine Fever atau memiliki zona dan/atau kompartemen bebas penyakit Classical 
Swine Fever.  
5) bulu dan d own yang berasal dari unggas harus memiliki status bebas dari penyakit  Avian Influenza atau 
memiliki zona dan/atau kompartemen bebas dari penyakit Avian Influenza.  
6) bulu dan down yang berasal selain dari unggas harus memiliki status bebas dari penyakit  Avian Influenza  - 3199 - 
7) madu, pollen, beeswax, propolis dan royal jelly harus memiliki status bebas dari penyakit American foulbrood, 
European foulbrood  dan Small hive beetle atau memiliki zona bebas dari penyakit American foulbrood, 
European foulbrood  dan S mall hive beetle.  
8) madu, pollen, beeswax dan propolis harus memiliki status bebas dari penyakit Tropilaelaps spp. dan 
Varroosis atau memiliki zona bebas dari penyakit Tropilaelaps spp. dan Varroosis.  
 
9) gelatin dan kolagen yang merupakan olahan dari kul it harus memiliki status negligible Bovine Spongioform 
Encephalopaty risk, Controlled Bovine SpongioformEncephalopaty risk atau Undetermined Bovine Spongioform 
Encephalopaty Risk.  
10) gelatin dan kolagen yang merupakan olahan dari tulang harus memiliki sta tus negligible Bovine Spongioform 
Encephalopaty risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine Spongioform Encephalopaty 
risk. 
11) tallow, dicalsium phosphate dan turunan tallow harus memiliki status negligible Bovine 
SpongioformEncephalopa ty risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine 
SpongioformEncephalopaty risk.  
12) tallow dan turunannya yang mempunyai tingkat kelarutan di atas 0,15% harus memiliki status negligible 
Bovine SpongioformEncephalopaty risk atau memiliki zo na dan/atau kompartemen Negligible Bovine 
Spongioform Encephalopaty risk.  
13) Dicalsiumphosphate yang masih mengandung protein atau lemak harus memiliki status Negligible Bovine 
SpongioformEncephalopaty risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligib le Bovine 
SpongioformEncephalopaty risk.  - 3200 - 
 
b. Status penyakit hewan di Negara Asal didasarkan pada laporan resmi Badan Kesehatan Hewan Dunia (World 
Organization for Animal Health/Office International des Epizooties).  
 
c. Negara asal disetujui oleh menteri y ang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner untuk produk hewan non pangan berupa:  
1) susu (milk replacer);  
2) kulit mentah garaman dari negara yang mempunyai status zona dengan atau tanpa vaksinasi serta memiliki 
program pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) yang diakui oleh OIE; dan  
3) kolagen dan gelatin non pangan dari negara yang tidak memiliki status ne gligible BSE Risk  
 
d. Persyaratan Unit Usaha  
     Persyaratan unit usaha negara asal sebagai berikut:  
1) di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai Unit Usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner Negara Asal;  
2) tidak menerima hewan dan/atau mengolah produ k hewan yang berasal dari negara tertular Penyakit Hewan 
Menular;  
 
e. Unit usaha disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner untuk :  
1) susu (milk replacer);  
2) kulit men tah garaman dari negara yang mempunyai status zona dengan atau tanpa vaksinasi serta memiliki 
program pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) yang diakui oleh OIE; dan  - 3201 - 
3) kolagen dan gelatin non pangan dari negara yang tidak memiliki status negligible BSE Risk  
 
f. Persyaratan Kemasan  
1) dikemas di Negara Asal dan memiliki label; dan  
2) terbuat dari bahan khusus dan aman serta tidak bersifat toksik untuk produk hewan non pangan dan 
disesuaikan dengan jenis produknya.  
g. Persyaratan Label  
     Persyaratan label harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan paling 
sedikit:  
1) Negara tujuan Indonesia;  
2) Nama dan alamat unit usaha;  
3) Nomor registrasi Unit Usaha (Establishment Number);  
4) Tanggal produksi;  
5) Jumlah, jenis, dan spesifikasi produk hewan;  
6) Tanda halal sesuai peraturan perundang -undangan;  
7) Nomor lot (batch), dan tanggal kedaluwarsa; dan  
8) Tulisan hanya digunakan untuk keperluan industri non pangan.  
 
h. Persyaratan Pengangkutan  
     Persyarat an pengangkutan produk hewan non pangan sebagai berikut:  
1) dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia.  - 3202 - 
2) produk hewan sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di  Negara 
Asal.  
3) pemasukan dengan cara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -undangan di bidang 
karantina hewan.  
4) pengangkutan produk hewan non pangan untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal 
dilarang dal am satu kontainer sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan; dan  
5) setibanya di tempat pemasukan, produk hewan dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang -undangan bidang karantina hewan.  
5 Sarana  Pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemasukan Produk Hewan Non Pangan harus menguasai tempat 
penyimpanan yang ber -NKV sesuai dengan jenis Produk Hewan Non Pangan.  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Tinggi/T: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari KL yang 
berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada.  
 
1. Penilaian kesesuaian rekomendasi dan/atau izin pemasukan  
     Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi t erhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. 
Proses penilaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim 
Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapa han sebagai berikut :  
a. Untuk memperoleh Rekomendasi dan/atau izin pemasukan, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Rekomendasi 
dan/atau izin pemasukan secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP dimana pelaku usaha - 3203 - 
dapat mengajukan permohon an setiap waktu.  
b. Kepala PPVTPP sebagaimana melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dengan 
hasil pemeriksaan:  
1) Tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku 
Usaha disertai alasan penolakannya secara daring) atau  
2) lengkap dan benar, jika permohonan diterima (akan diteruskan kepada Direktur Jenderal).  
c. Direktur Jenderal kemudian melakukan kajian teknis untuk memeriksa pemenuhan persyaratan teknis kesehatan 
hewan  dan Kesmavet, dengan hasil pemeriksaan :  
1) Tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan melalui Kepala PPVTPP kepada Pelaku 
Usaha disertai alasan penolakannya secara daring) atau  
2) Memenuhi persyaratan, jika rekomendasi dan/ata u izin pemasukan teknis diberikan oleh Direktur Jenderal 
selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri.  
d. Menteri kemudian menerbitkan Rekomendasi dan/atau izin pemasukan yang dimandatkan kepada 
DirekturJenderal. Rekomendasi tersebut disampaikan secara daring oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP  
e. Kepala PPVTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Rekomendasi dan/atau izin pemasukan 
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalu i portal Indonesia 
National Single Window (INSW) dengan tembusan disampaikan kepada Pelaku Usaha.  
f. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan wajib mengajukan persetujuan impor kepada menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan pali ng lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
penerbitan rekomendasi. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengajukan Persetujuan Impor maka - 3204 - 
rekomendasi dinyatakan tidak berlaku.  Rekomendasi yang diberikan hanya berlaku untuk satu kali pengajuan 
persetu juan impor.  
g. Rekomendasi dan/atau izin pemasukan, paling sedikit memuat:  
1) nomor Rekomendasi dan/atau izin pemasukan;  
2) masa berlaku Rekomendasi dan/atau izin pemasukan;  
3) nama, NPWP, dan alamat Pelaku Usaha;  
4) alamat gudang penyimpanan;  
5) nomo r dan tanggal surat permohonan;  
6) Negara Asal;  
7) nama dan nomor Unit Usaha (establishment);  
8) kode HS dan uraian produknya termasuk jumlah Kilogram (Kg) per kode HS;  
9) persyaratan teknis Kesmavet;  
10) tempat pemasukan; dan  
11) tujuan penggunaan.  
h. Nomor Rekomendasi dan/atau izin pemasukan dicantumkan dalam sertifikat kesehatan (certificate of health) yang 
akan menyertai produk pada setiap pengiriman.  
i. Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada Rekomendasi dan/atau izin pemasu kan terjadi wabah Penyakit 
Hewan Menular, Rekomendasi dan/atau izin pemasukan yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku.  
 
2. Penilaian kesesuaian negara asal  - 3205 - 
Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal dilakukan melaui tahapan :  
a. Produk hewan non pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus berasal dari 
Negara Asal dan Unit Usaha yang telah disetujui oleh Menteri dengan mempertimbangkan :  
1) status Penyakit Hewan menular di Negara Asal; dan  
2) hasil analis is risiko yang dilakukan melalui tahapan:  
a) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem penyelenggaraan 
kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan non pangan di Negara Asal;  
b) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem jaminan keamanan 
produk hewan non pangan di Unit Usaha; dan  
c) verifikasi lapangan negara asa l dan/atau unit usaha negara asal hanya dilakukan untuk pemasukan 
produk hewan non pangan berupa kulit mentah garaman dari negara dengan status belum bebas PMK, 
serta kolagen dan gelatin non pangan dari negara yang tidak memiliki status negligible BSE Risk . 
d) evaluasi risiko Pemasukan.  
b. Proses persetujuan dari Menteri, maka otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan persetujuan 
Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen :  
1) surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; dan  
2) kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan Otoritas Veteriner nasional. Kuesioner 
Negara Asal harus diisi oleh otoritas kompeten Negara Asal sedangkan Kuesioner Unit Usaha harus diisi oleh 
penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal atau perwakilan 
Negara Asal untuk Indonesia.  - 3206 - 
c. Kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha harus:  
1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipe rsyaratkan dalam kuesioner dan/atau dokumen terkait 
dengan sistem jaminan keamanan produk; dan  
2) disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, termasuk dokumen pendukung dan dokumen 
terkait  
d. Dokumen yang telah dikirimkan dilakukan pemeriksaa n atas:  
1) kelengkapan dan kebenaran permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha  
2) pemenuhan persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha  
e. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh tim penilai dokumen yang terdiri atas perwakilan Direktorat Jendera l 
Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan 
Karantina Hewan. Tim penilai dokumen melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud paling lama 6 
(enam) bulan terhitung sejak permohonan persetujuan  diterima.  
f. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, Direktur 
Jenderal menyampaikan surat pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan kepada otoritas kompeten di Negara 
Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. Otoritas kompeten di Negara Asal harus melengkapi 
dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat pemenuhan kelengkapan diterima. Apabila 
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk 
Indonesia tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha 
dianggap ditarik kembali.  
g. Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan memenuhi persyaratan, proses persetujuan - 3207 - 
Negara Asal dan/atau Unit Usaha dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan. Adapun  Hasil pemeriksaan ini 
disampaikan Direktur Jenderal kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk 
Indonesia.  
h. Verifikasi lapanga n dilakukan oleh tim penilai verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian informasi dalam 
permohonan persetujuan dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan 
non pangan di Negara Asal dan/atau Unit Usaha. Tim penilai v erifikasi lapangan terdiri atas perwakilan Direktorat 
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, 
dan Karantina Hewan. Tim penilai verifikasi lapangan melakukan verifikasi paling lama 6 (enam) b ulan terhitung 
sejak hasil pemeriksaan dokumen diterima otoritas kompeten Negara Asal.  
i. Hasil verifikasi lapangan disampaikan oleh tim penilai verifikasi lapangan kepada Direktur Jenderal untuk 
dilakukan evaluasi risiko Pemasukan.  
j. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan oleh tim penilai dokumen dan tim penilai verifikasi lapangan untuk menila i 
hasil verifikasi lapangan. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 
hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada Direktur Jenderal.  
k. Apabila hasil evaluasi risiko Pemasukan menyatalan bahwa Negara Asal dan/at au Unit Usaha:  
1) memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur 
Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi 
teknis persetujuan; atau  
2) tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur 
Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi - 3208 - 
teknis penolakan.  
3) Rekomendasi teknis pers etujuan atau penolakan diberikan Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner 
nasional kepada Menteri.  
l. Apabila Menteri atas rekomendasi persetujuan atau penolakan dari Direktur Jenderal :  
1) menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau U nit Usaha, ditetapkan Keputusan Menteri; atau  
2) menolak permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, dikeluarkan surat penolakan.  
m. Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan Menteri atau mengeluarkan surat penolakan kepada 
Direktu r Jenderal.  
n. Rekomendasi teknis persetujuan memuat persyaratan kesehatan (health requirements) dan model sertifikat 
kesehatan (health certificate).  
o. Terhadap Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dilakukan 
penyusunan protokol teknis persyaratan kesehatan (health protocol):  
1) yang disepakati antara Otoritas Veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal; dan  
2) paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan.  
 
B. Pengawasan  
1. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet terhadap produk hewan non pangan dilakukan setelah 
tindakan karantina berupa pembebasan  
2. Pengawasan pada angka 1 dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas 
Kesmavet pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.  
3. Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan  persyaratan teknis pemasukan produk - 3209 - 
hewan non pangan ke atau dari wilayah NKRI.  
4. Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap 
pemenuhan persyaratan teknis pemasukan produk hewan non pangan ke atau dari wi layah provinsi.  
5. Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis di unit 
usaha.  
6. Pengawasan oleh Pengawas Kesmavet di unit usaha dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:  
a) Kondisi fisik produk hewan non pang an dengan mempergunakan panca indera manusia dan apabila ditemukan 
penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut  
b) Dokumen  (pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikatveteriner dan sertifikat halal bagi yang 
dipersyaratka n ) 
c) kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal 
produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan.)  
d) tempat penyimpanan dan alat angkut (mel iputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan 
sesuai dengan jenis produkhewan non pangan, serta pemisahan produk halal dan nonhalal.)  
7. Produk hewan non pangan yang telah dilakukan Tindakan karantina berupa pembebasan, selain diawasi ol eh 
pengawas, dapat dilakukan pengawasan oleh masyarakat berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap produk 
hewan non pangan yang beredar.  
8. Laporan oleh masyarakat disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan dan 
tindak lanj ut.  
9. Pengawasan dilakukan paling 6 (enam) bulan atau sewaktu -waktu apabila diketahui adanya dugaan 
penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet.  
10. Pengawas Kesmavet melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu -waktu kepad a Direktur - 3210 - 
Jenderal, dan kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.  
11. Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki pengawas Kesmavet, maka pelaksanaan 
pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmav et Pusat atau Provinsi.  
12. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan produk hewan non pangan dapat dilakukan melalui 
aplikasi Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam 
aplikasi Dilan Kesmavet  di http://dilankesmavet.pertanian.go.id/kolam  
STANDAR PEMASUKAN MAKANAN HEWAN KESAYANGAN  
NO PEMASUKAN MAKANAN HEWAN KESAYANGAN  
10801 Industri ransum makanan hewan,  
10802 Industri konsentrat makanan, 46100 Perdagangan besar atas dasar balas jasa,  
46209 Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya,  
46319 Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lai nnya,  
46326 Perdagangan besar susu dan produk susu,  
46339 Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya,  
47112 Perdaganagn ecearan berbagai macam barang yang utamanya makanan, minumam atau tembakau bukan di minimarket/ 
supermarket/ hypermarket ,  
47754 Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan,    
91031 Taman konservsi di luar habitat alam  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan perizinan pemasukan 
Makanan Hewan Kesayangan  
2 Istilah dan 1. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Makanan Hewan Kesayangan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara - 3211 - 
Definisi  Republik Indonesia.  
2. Makanan Hewan Kesayangan yang selanjutnya disingkat MHK adalah bahan makanan tunggal atau campuran, 
baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan kesayangan.  
3. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.  
4. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat  NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.  
5. Rekomendasi Pemasukan dan/atau Izin Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi dan/atau Izin 
Pemasukan adalah keterangan teknis yang menyatakan produk hewan memenuhi persyaratan Kesehatan 
Masyarakat Veteriner.  
6. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan 
dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung me mpengaruhi kesehatan manusia.  
7. Penyakit Hewan  Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta 
hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media 
perantara meka nis. 
8. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah negara yang mengeluarkan komoditas 
Makanan Hewan Kesayangan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  
9. Unit Usaha Negara Asal adalah suatu unit usaha di Negara Asal yang menjalan kan kegiatan produksi, dan/atau 
pengemasan Makanan Hewan Kesayangan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.  
10. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai 
bukti tertulis y ang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk - 3212 - 
hewan pada unit usaha produk hewan.  
11. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki 
kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.  
12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
peternakan dan kesehatan hewan.  
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebu t Lembaga OSS adalah 
lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi pribadi 
penanaman modal.  
14. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang 
pribad i atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau 
pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang -undangan, yang 
menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan  dan hibah dan dikelola dalam mekanisme 
anggaran pendapatan dan belanja negara.  
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan 
hewan.  
16. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lin gkungan Kementerian Pertanian yang 
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.  
17. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP 
adalah pejabat pimpinan tinggi pratama  di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan 
fungsi di bidang perizinan pertanian.  - 3213 - 
18. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang 
menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau k esehatan hewan.  
19. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah 
kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan  
 
3 Persyaratan 
Umum  1. Pelaku usaha  
Pelaku Usaha yang dapat melakukan pemasukan MHK adalah:  
a. perseorangan (orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan 
hukum)  
b. perseroan terbatas;  
c. badan usaha milik negara;  
d. badan usaha milik daerah;  
e. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap); dan  
f. koperasi.  
 
2. Persyaratan Administrasi  
Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan MHK memenuhi persyaratan administrasi :  
a. surat permohonan;  
b. NIB yang berlaku sebagai ang ka pengenal importir;  
c. Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan disertai dokumen bukti pendukungnya;  - 3214 - 
d. NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang -undangan;  
e. rekomendasi Dinas Provinsi;  
f. sertifikat analisis atau certificate of analysis yang diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi dari negara 
asal; 
g. sertifikat negara asal (certificate of origin) dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jika 
baru pertama kali mel akukan pemasukan;  
h. sertifikat veteriner (Veterinary Certificate) yang diterbitkan otoritas negara asal dari pemasukan sebelumnya atau 
surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan;  
i. sertifikat halal sesuai dengan peraturan peru ndang -undangan;  
j. surat pernyataan bermaterai tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait dengan rekomendasi dan/atau 
izin pemasukan; dan  
k. surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.  
 
3. Kewajiban Pelaku Usaha  
a. Pelaku Usaha yang akan melakukan pemasukan MHK wajib memiliki persetujuan impor yang diterbitkan oleh 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi 
dan/atau izin pemasukan dari Menteri untuk produk h ewan yang membutuhkan Persetujuan Impor;  
b. mencegah masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan;  
c. melaporkan pelaksanaan Pemasukan baik terealisasi maupun tidak terealisasi terhadap Pangan asal hewa n - 3215 - 
setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara daring 
melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan melampirkan scan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 
untuk jenis produk yang telah terkena kete ntuan pencatatan realisasi Pemasukan secara elektronik. Dalam hal 
pelaporan melalui Indonesia National Single Window (INSW) belum operasional, pelaporan disampaikan kepada 
Direktur Jenderal secara daring; dan  
d. dilarang memindahtangankan Rekomendasi dan/a tau izin pemasukan Pemasukan kepada pihak lain.  
 
4. Masa Berlaku Rekomendasi dan/atau izin pemasukan  
      Masa berlaku Rekomendasi dan/atau izin pemasukan untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 
tanggal diterbitkan Rekomendasi.  
 
5. PNBP  
     Penerbitan rekomendasi pemasukan serta penilaian dokumen unit usaha negara asal dikenai tarif PNBP sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian.  
 
6. Durasi Pemenuhan Persyaratan  
Sesuai dengan ketent uan Lembaga  OSS 
4 Persyaratan 
khusus 
atau A. Jenis Produk Makanan Hewan Kesayangan  
Jenis produk makanan hewan kesayangan yang dapat dimasukkan sebagai berikut :  
 - 3216 - 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa No. KODE HS  URAIAN JENIS BARANG  JENIS 
MAKANAN 
HEWAN 
KESAYANGAN  
1. 04.01  Susu dan kepala susu, tidak 
dipekatkan maupun tidak 
mengandung tambahan gula atau 
bahan pemanis lainnya   
0401.10  -Dengan kandungan lemak tidak 
melebihi 1% menurut beratnya:  
0401.10.10  --Dalam bentuk cairan  
0401.10.90  --Lain-lain 
0401.20  -Dengan kandungan lemak melebihi 
1% tetapi tidak melebihi 6% menurut 
beratnya  
0401.20.10  --Dalam bentuk cairan  
0401.20.90  --Lain-lain 
0401.40  -Dengan kandungan lemak melebihi 
6% tetapi tidak melebihi 10% 
menurut beratnya  - 3217 - 
0401.40.10  --Susu dalam bentuk cairan  
0401.40.20  --Susu dalam bentuk beku  
0401.40.90  --Lain-lain 
0401.50  -Dengan kandungan lemak melebihi 
10% menurut beratnya:  
0401.50.10  --Dalam bentuk cairan  
0401.50.90  --Lain-lain 
2. 04.02  Susu dan kepala susu, dipekatkan 
atau mengandung tambahan gula 
atau bahan pemanis lainnya   
0402.10  -Dalam bentuk bubuk, butiran atau 
bentuk padat lainnya dengan 
kandungan lemak tidak melebihi 
1,5% menurut beratnya:  
 --Tidak mengandung tambahan gula 
atau bahan pemanis lainnya:  
0402.10.41  ---Dalam kemasan dengan berat 
bersih 20 kg atau lebih  
0402.10.42  --- Dalam kemasan dengan berat 
bersih 2 kg atau kurang  - 3218 - 
0402.10.49  ---Lain-lain 
 --lain-lain 
0402.10.91  ---Dalam kemasan dengan berat 
bersih 20 kg atau lebih  
0402.10.92  --- Dalam kemasan dengan berat 
bersih 2 kg atau kurang  
0402.10.99  ---Lain-lain 
 -Dalam bentuk bubuk, butiran atau 
bentuk padat lainnya, dengan 
kandungan lemak melebihi 1,5% 
menurut beratnya:  
0402.21  --Tidak mengandung tambahan gula 
atau bahan pemanis lainnya:  
0402.21.20  ---Dalam kemasan dengan berat 
bersih 20 kg atau lebih  
0402.21.30  ---Dalam kemasan dengan berat 
bersih 2 kg atau kurang  
0402.21.90  ---Lain-lain 
0402.29  --Lain-lain 
0402.29.20  ---Dalam kemasan dengan berat - 3219 - 
bersih 20 kg atau lebih  
0402.29.30  ---Dalam kemasan dengan berat 
bersih 2 kg atau kurang  
0402.29.90  ---Lain-lain 
 -Lain-lain 
0402.91.00  --Tidak mengandung tambahan gula 
atau bahan pemanis lainnya  
0402.99.00  --Lain-lain 
3. 23.09  Olahan dari jenis yang digunakan 
untuk makanan hewan   
 
 
 
 
 
 
 
 
 2309.10  -Makanan anjing atau kucing, 
disiapkan untuk penjualan eceran:  
2309.10.10  --Mengandung daging  
2309.10.90  --Lain-lain 
2309.90  -Lain-lain 
 --Makanan Lengkap:  
2309.90.11  ---Dari jenis yang cocok untuk 
unggas  
Pakan burung yang mengandung 
produk hewan  - 3220 - 
2309.90.20  --Premix, suplemen makanan atau 
tambahan makanan  
2309.90.90  --Lain-lain  
 
 
B. Pemasukan  
1. Persyaratan Negara Asal  
a. Bentuk olahan yang bahan bakunya berasal dari:  
1) karkas, daging dan jeroan (Edible Offal) ruminansia besar harus bebas dan/atau memiliki zona dan/atau 
kompartemen bebas PMK, RVF, CBPP;  
2) karkas, daging dan jeroan (Edible Offal) ruminansia besar harus memiliki status negligible BSE;  
3) karkas, daging, dan jeroan (Edible Offal)ruminansia kecil harus bebas dan/atau memiliki zona dan/atau 
kompartemenbebas PMK, RVF, Sheep and Goat Pox , PPR;  
4) karkas, daging dan jeroan (Edible Offal) ruminansia kecil harus bebasdan/atau memiliki zona dan/atau 
kompartemen dan/atau peternakanbebasScrapie;  
5) karkas dan daging harus bebas dan/atau memiliki zona dan/atau kompartemen PMK, CSF/Hog Cholera d an 
ASF;  
6) karkas dan daging unggas harus bebas dan/atau memiliki zona dan/atau kompartemenpenyakit Avian 
Influenza (AI), High Pathogenicity Avian Influenza (HPAI) danNewcastle Disease (ND).  
7) telur unggas harus bebas dan/atau memiliki zona dan/atau komp artemen penyakit Avian Influenza (AI), High 
Pathogenicity Avian Influenza (HPAI) danNewcastle Disease (ND); dan  - 3221 - 
8) susu harus:  
a) bebas PMK dan/atau memiliki zona bebas PMK baik dengan vaksinasi atau tanpa vaksinasi dan/atau 
kompartemen bebas dari PMK;  
b) bebas dan/atau memiliki zona bebas dan/atau peternakan bebas dari penyakit Brucellosis dan 
Tubercullosis;  
c) bebas dan/atau memiliki zona bebas dari penyakit RiftValley Fever (RVF);  
d) bebas dan/atau memiliki zona bebasdari penyakit Peste des Petits Rum inants (PPR) untuk Pemasukan 
susu dan olahannya yang berasal dari domba dan kambing.  
b. Status penyakit hewan di Negara Asal sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada laporan resmi Badan 
Kesehatan Hewan Dunia (World Organization for Animal Health/Office  International des Epizooties).  
c. Negara asal disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner  
 
2. Persyaratan Unit Usaha  
Persyaratan unit usaha negara asal sebagai berikut:  
a. Terdaftar sebagai usaha pengeluaran dan berada di bawah pengawasan Otoritas Veteriner dan/atau Otoritas 
Kompeten Negara Asal;  
b. menerapkan sistem jaminan keamanan dan mutu makanan hewan kesayangan sesuai dengan ketentuan 
internasional yang dibuktikan de ngan sertifikat sistem jaminan keamanan produk;  
c. Sumber bahan bakunya tidak berasal dari negara dan unit usaha yang belum ditetapkan Menteri; dan  
d. Unit usaha disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan  dan - 3222 - 
kesehatan masyarakat veteriner.  
 
3. Persyaratan Kemasan  
a. dikemas di Negara Asal dan memiliki label; dan  
b. terbuat dari bahan khusus dan aman serta tidak bersifat toksik untuk makanan hewan kesayangan.  
4. Persyaratan Label  
Persyaratan label harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan paling sedikit :  
a. Negara tujuan Indonesia;  
b. Nama dan alamat unit usaha;  
c. Nomor registrasi Unit Usaha (Establishment Number);  
d. Tanggal produksi;  
e. Jumlah, jenis, dan spesifik asi produk hewan;  
f. Tanda halal sesuai peraturan perundang -undangan;  
g. Nomor lot (batch), dan tanggal kedaluwarsa; dan  
h. Tulisan hanya digunakan untuk keperluan Makanan Hewan Kesayangan  
 
5. Persyaratan Pengangkutan  
Persyaratan pengangkutan MHK sebagai berikut:  
a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia.  
b. MHK sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal.  
c. pemasukan dengan cara transit dilakukan  sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -undangan di bidang - 3223 - 
karantina hewan.  
d. pengangkutan MHK untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilarang dalam satu kontainer 
sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan; dan  
e. setibanya di tempat pemasukan, MHK dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang -undangan bidang karantina hewan.  
5 Sarana  Pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemasukan MHK harus menguasai tempat penyimpanan yang ber-NKV 
sesuai dengan jenis MHK.  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
Menengah Tinggi: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari 
KL yang berwenang.Pemenuhan terhadap standar apabila ada.  
 
1. Penilaian kesesuaian rekomendasi  
Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. 
Proses penilaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim 
Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :  
a. Untuk memperoleh Rekomendasi, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Rekomendasi secara daring kepada 
Direktur Je nderal melalui Kepala PPVTPP dimana pelaku usaha dapat mengajukan permohonan setiap waktu.  
b. Kepala PPVTPP sebagaimana melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi 
dengan hasil pemeriksaan :  
1) tidak lengkap atau benar, jika per mohonan ditolak (akan diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada - 3224 - 
Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring) atau  
2) lengkap dan benar, jika permohonan diterima (akan diteruskan kepada Direktur Jenderal).  
c. Direktur Jenderal kemudian melakukan  kajian teknis untuk memeriksa pemenuhan persyaratan teknis 
kesehatan hewan dan Kesmavet, dengan hasil pemeriksaan :  
1) tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan melalui Kepala PPVTPP kepada 
Pelaku Usaha disertai alasan penolaka nnya secara daring) atau  
2) memenuhi persyaratan, jika rekomendasi teknis diberikan oleh Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas 
Veteriner nasional kepada Menteri.  
d. Menteri kemudian menerbitkan Rekomendasi yang dimandatkan kepada Direktur Jenderal. Re komendasi 
tersebut disampaikan secara daring oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP  
e. Kepala PPVTPP sebagaimana dimaksud pada huruf d menyampaikan Rekomendasi kepada menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui port al Indonesia National Single 
Window (INSW) dengan tembusan disampaikan kepada Pelaku Usaha.  
f. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan wajib mengajukan persetujuan impor bagi kode HS makanan hewan 
kesayangan yang dipersyaratkan sesuai perundangan yang berlaku  kepada menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan rekomendasi 
di Kementerian Perdagangan. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengajukan Persetujuan Impor 
mala re komendasi dinyatakan tidak berlaku.  Rekomendasi yang diberikan hanya berlaku untuk satu kali 
pengajuan persetujuan impor.  
g. Rekomendasi, paling sedikit memuat:  - 3225 - 
1) nomor Rekomendasi;  
2) masa berlaku Rekomendasi;  
3) nama, NPWP, dan alamat Pelaku Usaha;  
4) alamat gudang penyimpanan berpendingin (cold storage);  
5) nomor dan tanggal surat permohonan;  
6) Negara Asal;  
7) nama dan nomor Unit Usaha (establishment);  
8) kode HS dan uraian produknya termasuk jumlah Kilogra m (Kg) per kode HS;  
9) persyaratan teknis Kesmavet;  
10) tempat pemasukan; dan  
11) tujuan penggunaan.  
h. Nomor Rekomendasi dicantumkan dalam sertifikat kesehatan (certificate of health) yang akan menyertai 
produk pada setiap pengiriman.  
i. Dalam hal Neg ara Asal yang tercantum pada Rekomendasi terjadi wabah Penyakit Hewan Menular, 
Rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku.  
 
2.   Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal  
Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal dilakukan melaui tahapan :  
a. Makanan hewan kesayangan yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus berasal 
dari Negara Asal dan Unit Usaha yang telah disetujui oleh Menteri dengan mempertimbangkan:  - 3226 - 
1) status Penyakit Hewan menular di Negara Asal; dan  
2) hasil analisis risiko yang dilakukan melalui tahapan:  
a) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem penyelenggaraan 
kesehatan hewan dan jaminan keamanan Makanan hewan kesayangan d i Negara Asal;  
b) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem jaminan 
keamanan Makanan hewan kesayangan di Unit Usaha; dan  
c) evaluasi risiko Pemasukan.  
b. Proses persetujuan dari Menteri, maka otoritas kompeten Neg ara Asal mengajukan permohonan persetujuan 
Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan 
dokumen:  
1) surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; dan  
2) kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan Otoritas Veteriner nasional. Kuesioner 
Negara Asal harus diisi oleh otoritas kompeten Negara Asal sedangkan Kuesioner Unit Usaha harus diisi 
oleh penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal atau 
perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.  
c. Kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha harus :  
1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dip ersyaratkan dalam kuesioner dan/atau dokumen terkait 
dengan sistem jaminan keamanan makanan hewan kesayangan; dan  
2) disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, termasuk dokumen pendukung dan dokumen 
terkait  - 3227 - 
d.   Dokumen yang telah dikirimkan  dilakukan pemeriksaan atas :  
1) kelengkapan dan kebenaran permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha  
2) pemenuhan persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha  
e. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh tim penilai dokumen yang terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan 
Karantina Hewan.Tim penilai dokumen melakukan pemer iksaan dokumen sebagaimana dimaksud paling lama 
6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan persetujuan diterima.  
f. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, Direktur 
Jenderal menyampaikan surat pemenuh an kelengkapan dokumen persyaratan kepada otoritas kompeten di 
Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. Otoritas kompeten di Negara Asal harus 
melengkapi dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat pemenuhan kele ngkapan 
diterima. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan 
Negara Asal untuk Indonesia tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan persetujuan Negara Asal 
dan/atau Unit Usaha dianggap ditarik kembal i.  
g. Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan memenuhi persyaratan, proses 
persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan. Adapun  Hasil 
pemeriksaan ini disampaikan Direktur Jenderal kepada ot oritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan 
Negara Asal untuk Indonesia.  
h. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim penilai verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian informasi 
dalam permohonan persetujuan dengan sistem penyelenggaraan kesehatan  hewan dan jaminan keamanan - 3228 - 
produk hewan atau keamanan makanan hewan kesayangan di Negara Asal dan/atau Unit Usaha. Tim penilai 
verifikasi lapangan sebaga terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan 
Komisi Ahli Kesehatan  Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai verifikasi 
lapangan melakukan verifikasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil pemeriksaan dokumen 
diterima otoritas kompeten Negara Asal.  
i. Hasil verifikasi lapangan disa mpaikan oleh tim penilai verifikasi lapangan kepada Direktur Jenderal untuk 
dilakukan evaluasi risiko Pemasukan.  
j. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan oleh tim penilai dokumen dan tim penilai verifikasi lapangan untuk 
menilai hasil verifikasi lapangan. Ev aluasi risiko Pemasukan dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan 
terhitung sejak hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada Direktur Jenderal.  
k. Apabila hasil evaluasi risiko Pemasukan menyatalan bahwa Negara Asal dan/atau Unit Usaha:  
1) memenuhi pers yaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur 
Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan 
rekomendasi teknis persetujuan; atau  
2) tidak memenuhi persyaratan Negara  Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, 
Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan 
rekomendasi teknis penolakan.  
3)    Rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan diber ikan Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas 
Veteriner nasional kepada Menteri.  
l. Apabila Menteri atas rekomendasi persetujuan atau penolakan dari Direktur Jenderal :  - 3229 - 
1) menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, ditetapkan Keputu san Menteri; 
atau  
2) menolak permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, dikeluarkan surat penolakan.  
3) Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan Menteri atau mengeluarkan surat penolakan 
kepada Direktur Jenderal.  
m. Rekomendasi teknis persetujuan memuat persyaratan kesehatan (health requirements) dan model sertifikat 
kesehatan (health certificate).  
n. Terhadap Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dilakukan 
penyusunan protokol teknis persy aratan kesehatan (health protocol):  
1) yang disepakati antara Otoritas Veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal; dan  
2) paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan.  
 
B Pengawasan  
1. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet terhadap produk hewan non pangan dilakukan setelah 
tindakan karantina berupa pembebasan  
2. Pengawasan pada angka 1 dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas 
Kesmavet pada Kemente rian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.  
3. Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan 
makanan hewan kesayangan ke atau dari wilayah NKRI.  
4. Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pen gawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap - 3230 - 
pemenuhan persyaratan teknis pemasukan makanan hewan kesayangan ke atau dari wilayah provinsi.  
5. Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis di unit 
usah a. 
6. Pengawasan oleh Pengawas Kesmavet di unit usaha dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:  
a) Kondisi fisik makanan hewan kesayangan dengan mempergunakan panca indera manusia dan apabila 
ditemukan penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk penguji an lebih lanjut  
b) Dokumen  (pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertifat halal bagi yang 
dipersyaratkan )  
c) kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal 
produksi dan/ata u tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan.)  
d) tempat penyimpanan dan alat angkut (meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan 
sesuai dengan jenis makanan hewan kesayangann, serta pemisa han produk halal dan nonhalal.)  
7.   Makanan hewan kesayangan yang telah dilakukan tindakan karantina yang telah dilakukan tindakan karantina 
berupa pembebasan, selain diawasi oleh Pengawas Kesmavet, dapat dilakukan pengawasan oleh 
masyarakatberupa lapora n dugaan penyimpangan terhadap makanan hewan kesayangan yang beredar.  
8.   Laporan oleh masyarakat disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan dan 
tindak lanjut.  
9.   Pengawasan dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan atau sewaktu -waktu apabila diketahui adanya dugaan 
penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet.  
10. Pengawas Kesmavet melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu -waktu kepada Direktur 
Jenderal, dan kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.  - 3231 - 
11. Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki pengawas Kesmavet, maka pelaksanaan 
pengawasan dilakukan oleh pengawa s Kesmavet Pusat atau Provinsi.  
12. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan Makanan Hewan Kesayangan dapat dilakukan melalui 
aplikasi Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam 
aplikasi Dilan  Kesmavet di http://dilankesmavet.pertanian. go.id/kolam  
 
STANDAR PENGELUARAN PRODUK HEWAN  
NO PENGELUARAN PRODUK HEWAN  
10110 Kegiatan Rumah Potong dan pengepakan daging bukan unggas,  
10120 Kegiatan Rumah Potong Hewan dan pengepakan daging unggas,  
10130 Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas,  
10510 Industri pengolahan susu segar dan krim,  
10520 Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental,  
10531 Industr i pengolahan es krim,  
10590 Industri pengolahan produk susu lainnya,  
10750 Industri makanan dan masakan olahan,  
10791 Industri makanan bayi,  
14132 industri perlengkapan pakaian dari kulit,  
14200 Industri pakaian jadi dan barang dari kulit,  
15111 Indu stri pengawetan kulit,  - 3232 - 
15112 Industri penyamakan kulit,  
15113 Indusrti pencelupan kulit bulu,  
15122 Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan industri,  
15123 Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan hewan,  
15129 Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya,  
15201 Industri alas kaki untuk keperluan sehari -hari,  
15202 Industri sepatu olahraga,  
15203 Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri,  
15209 Industri alas kaki lainnya,   
20232 Industri kosmetik untuk manusia, etrmasuk pasta gigi Industri penyamakan kulit,  
46208 Perdagangan besar kulit dan kulit jangat,  
46319 Perdagangan besar b ahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya,  
4632 Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan,  
46321 Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan,  
46322 Perdaganagn besar daging ayam dan daging ayam olahan,  
46323 Perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya,  
46325 Perdagangan besar telur dan hsil olahan telur,  
46326 Perdaganagn besar susu dan produk susu,  
46327 Perdaganagn besar minyak dan lemak hewani,  
46412 Perdagangan besar pakaian,  - 3233 - 
46419 Perdaga nagan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya)  
47214 Perdaganagn eceran hasil peternakan,  
47782 Perdaganagn eceara barang kerajinan dari kulit,  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan perizinan pengeluaran 
produk hewan.  
 
2 Istilah dan 
Definisi  1. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan produk hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.  
2. Produk hewan adalah semua bahan  yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau 
diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan 
kebutuhan dan kemaslahatan manusia.  
3. Produk Pangan Asal Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau diolah atau 
diproses untuk keperluan konsumsi.  
4. Produk hewan non pangan adalah adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah 
diolah ata u diproses untuk keperluan industri non pangan.  
5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.  
6. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanj utnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan 
dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.  
7. Penyakit Hewan  Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta 
hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media - 3234 - 
perantara mekanis.  
8. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, 
menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan hewan dan/atau produk hewan secara 
teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.  
9. Sertifikat Veteriner pengeluaran yang selanjutnya disebut Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang 
diberikan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner atau laboratorium Kesehatan 
Masyarakat Veteriner terakreditasi untuk menyatakan produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan 
Sanitasi serta keamanan produk Hewan.  
10. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai 
bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk 
hewan pada unit usaha produk hewan.  
11. Otoritas Veterin er adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki 
kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.  
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, 
yang m elakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.  
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah 
lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi pribadi 
penanaman modal.  
14. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang 
pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau - 3235 - 
pemanfaatan sumber d aya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang -undangan, yang 
menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme 
anggaran pendapatan dan belanja negara.  
15. Menteri adalah menteri y ang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan 
hewan.  
 
16. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang 
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.  
17. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang 
menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.  
18. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah p erangkat daerah 
kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.  
3 Persyaratan 
Umum  1.   Pelaku usaha  
Pelaku Usaha yang dapat melakukan pengeluaran produk hewan adalah:  
a. Perseorangan (orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan 
hukum)  
b. Perseroan terbatas;  
c. Badan Usaha Milik Negara;  
d. Badan Usaha Milik Daerah; dan  
e. Koperasi.  - 3236 - 
 
2.   Persyaratan administrasi  
Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan peng eluaran produk hewan memenuhi persyaratan 
administrasi meliputi:  
a. Surat permohonan;  
b. Nomor Induk Berusaha;  
c. Laporan realisasi pengeluaran;  
d. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar.  
 
3.   Kewajiban Pelaku Usaha  
a. Melaporkan pelaksanaan pengeluaran baik terealisasi maupun tidak terealisasi terhadap produk hewan 
maksimal 3 bulan dari tanggal Sertifikat Veteriner itu dibuat, pelaporan disampaikan kepada Direktur 
Jenderal secara daring.  
b. Laporan realisasi pengeluara n produk hewan wajib mencantumkan alasan jika Pelaku Usaha tidak 
merealisasikan Izin Pengeluaran.  
c. Dilarang memindahtangankan Sertifikat Veteriner kepada pihak lain.  
 
4.    Masa berlaku Sertifikat Veteriner  
Masa berlaku Sertifikat Veteriner adalah 3 bulan semenjak Sertifikat Veteriner dikeluarkan dan/atau 1 kali 
pengiriman.  - 3237 - 
 
5.   PNBP  
Penerbitan Sertifikat Veteriner dikenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di 
bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian.  
 
 
6.   Durasi Pemen uhan Persyaratan  
Sesuai ketentuan  Lembaga  OSS 
4 Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 1. Persyaratan Teknis  
Produk Hewan yang akan dikeluarkan oleh pelaku usaha harus:  
a. memenuhi standar sanitari produk hewan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan;  
b. berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner sesuai ketentuan peraturan perundangan.  
 
2. Jenis Produk Hewan  
a. Produk pangan asal hewan meliputi:  
1) daging;  
2) susu;  
3) telur;  
4) madu;  
5) gelatin;  - 3238 - 
6) kolagen;  
7) tallow;  
8) kulit sebagai pangan;  
9) sarang burung walet; dan  
10) olahannya.  
 
b. Produk hewan non pangan meliputi  
1) makanan hewan kesayangan;  
2) produk kulit selain untuk pangan;  
3) tulang;  
4) tepung bulu;  
5) bulu; dan  
6)  pupuk organik.  
5 Sarana  Produk hewan yang akan dikeluarkan berasal dari unit usaha yang memiliki NKV sesuai peraturan perundangan yang 
berlaku.  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
     Tinggi/T: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L 
yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada.  
    Penilaian kesesuaian Sertifikat Veteriner  
     Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas pe rsyaratan administrasi dan teknis. - 3239 - 
Proses penilaian dilakukan oleh Tim Layanan Sertifikat Veteriner dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan 
dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:  
a. Untuk memperoleh Sertifikat Veteriner, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Veteriner secara daring 
kepada Direktur Jenderal dimana pelaku usaha dapat mengajukan permohonan setiap waktu.  
b. Tim Layanan Sertifikat Veteriner sebagaimana melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran pers yaratan 
administrasi dengan hasil pemeriksaan:  
1) tidak lengkap atau benar, permohonan ditolak (akan diberitahukan oleh Tim layanan Sertifikat Veteriner 
kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring); atau  
2) lengkap dan benar, permohonan  diterima (akan diteruskan kepada tim teknis Direktur Jenderal).  
c. Tim teknis melakukan kajian teknis untuk memeriksa pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan dan 
Kesmavet, dengan hasil pemeriksaan:  
1) tidak lengkap atau benar, permohonan ditolak (ak an diberitahukan melalui tim layanan Sertifikat Veteriner 
kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring); atau  
2) memenuhi persyaratan, Sertifikat Veteriner teknis diberikan oleh tim teknis Direktorat Jenderal kepada 
Direktur Kesehatan Ma syarakat Veteriner selaku pejabat Otoritas Veteriner Kementerian bidang Kesehatan 
Masyarakat Veteriner.  
d. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner kemudian menerbitkan Sertifikat Veteriner.  
e. Sertifikat Veteriner paling sedikit memuat:  
1) nomor Sertifikat Veteriner;  
2) tanggal Sertifikat Veteriner disahkan;  - 3240 - 
3) tanda tangan dan stempel pejabat Otoritas Veteriner Kementerian bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;  
4) nama dan alamat Pelaku Usaha ;  
5) nama dan alamat Unit Usaha;  
6) nama dan alamat importir di negara tujuan;  
7) jenis dan jumlah produk;  
8) persyaratan teknis negara tujuan;  
9) tempat pengeluaran; dan  
10) tempat bongkar muat.  
f. Sertifikat Veteriner akan menyertai produk hewan pada setiap pengiriman.  
 
B. Pengawasan  
1. Produk hewan yang akan dikirim dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet dan tindakan 
karantina berupa pelepasan.  
2. Pengawasan pada point 1 dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas 
Kesmavet pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.  
3. Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan  persyaratan teknis pengeluaran produk 
hewan dari wilayah NKRI.  
4. Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap 
pemenuhan persyaratan teknis pengeluaran produk hewan ke atau dari wilayah provinsi.  
5. Pengawa s Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis di unit - 3241 - 
usaha.  
6. Pengawasan oleh Pengawas Kesmavet di unit usaha dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:  
a. Kondisi fisik produk hewan dengan mempergunakan panca indera manusia dan apabila ditemukan penyimpangan 
dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut;  
 
 
b. Proses produksi;  
c. kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal 
produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk);  
d. tempat penyimpanan dan alat angkut (meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan sesuai 
dengan jenis produk hewan, serta pemisahan produk halal dan non halal).  
7. Pengawasan dilakukan se tiap permohonan Sertifikat Veteriner atau  sewaktu -waktu apabila diketahui adanya 
dugaan penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet.  
8. Pengawas Kesmavet melaporkan hasil pengawasan secara berkala atau sewaktu -waktu kepada Direktur  Jenderal, 
Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.  
9. Dalam hal di wilayah provinsi dan/atau Kabupaten/Kota belum memiliki pengawas Kesmavet, maka pelaksanaan 
pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet Pusa t atau Provinsi.  
10. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan produk asal dapat dilakukan melalui aplikasi Kolom 
Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam aplikasi      Dilan 
Kesmavet di http://dilankesmavet.pertanian.go.id/kolam.  
 - 3242 - 
 
 
 
 
 
 
STANDAR PEMASUKAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN (BPAT)  
No PEMASUKAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN (BPAT)  
46339 (Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya)  
46209 (Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya)  
46202 (Perdagangan besar buah yang mengandung minyak)  
46201 (Perdagangan besar padi dan palawija)  
10801 (Industri ransum makanan hewan)  
10802 (Industri konsentrat makanan hewan)  
1 Ruang 
Lingkup  1. Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang melakukan pemasukan bahan 
pakan asal tumbuhan mencakup persyaratan pemasukan, tata cara memperoleh izin pemasukan serta pelaporan 
dan pengawasan.  
2. Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan ditujukan hanya untuk pembuatan pakan.  
3. Pelaku Usaha yang dapat melakukan pemasukan terdiri atas produsen pakan atau non produsen pakan (trader).  
2 Istilah dan - Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan - 3243 - 
Definisi  sebagai pakan, baik yang diolah maupun yang belum diolah.  
- Bahan Pakan Asal Tumbuhan adalah bahan yang berasal dari tumbuhan baik yang diolah maupun yang belum 
diolah.  
- Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah  maupun yang tidak diolah, yang 
diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.  
- Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia.  
- Negara Asal P emasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah negara yang menghasilkan Bahan Pakan 
Asal Tumbuhan.  
- Izin Pemasukan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memasukkan Bahan 
Pakan Asal Tumbuhan dari luar negeri ke dalam wil ayah Negara Republik Indonesia.  
- Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas -batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain 
yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea 
dan C ukai.  
- Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah semua organisme 
pengganggu tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam 
wilayah Negara Republik Indonesia.  
- Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus Bahan Pakan Asal Tumbuhan, baik 
yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung.  
- Label adalah keterangan mengenai Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan - 3244 - 
tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Bahan Pakan Asal Tumbuhan dan keterangan Pelaku 
Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Bahan Pakan Asal Tumbuhan, dan/atau merupakan bagian 
Kemasan Bahan Pakan Asal Tumbuhan.  
- Lembaga Peng elola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah 
non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.  
 
- Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau  korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 
berbadan hukum yang melakukan kegiatan di bidang pertanian dan perdagangan hasil pertanian.  
3 Persyaratan 
Umum  Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.  
4 Persyaratan 
khusus atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 1) BPAT yang dimasukkan berasal dari negara berstatus bebas Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK) 
yang didasarkan pada deklarasi International Plant Protection Comissions (IPPC) dan/atau pengakuan ol eh 
Negara Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Perundang -Undangan di Bidang Karantina.  
2) Permohonan izin pemasukan harus memuat:  
a. jenis Bahan Pakan, dengan mencantumkan keterangan feed grade;  
b. kode Harmonized System (HS);  
c. volume (Metrik Ton); dan 
d. Negara Asal  
3) Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi 
persyaratan mutu dan keamanan yang mengacu  pada Standar Nasional Indonesia (SNI).  - 3245 - 
4) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indon esia, persyaratan mutu dan keamanan mengacu pada 
Persyaratan Teknis Minimal (PTM) pakan dan/atau bahan pakan yang ditetapkan oleh Menteri.  
5) Pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan harus dibuktikan dengan hasil uji mutu dan keamanan Bahan 
Pakan Asal Tumbu han yang tercantum dalam Certificate of Analysis atau Certificate of Quality, yang diterbitkan 
oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal pada setiap Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan.  
  
6) Persyaratan Kemasan harus asli dari Negara Asal, sesua i standar internasional dan disegel. Segel dilakukan oleh 
pejabat yang berwenang di Negara Asal, bernomor jelas, tetap utuh sampai di tempat Pemasukan.  
7) Kemasan harus disertai Label.  
8) Label harus ditulis dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia.   
9) Label pada Kemasan memuat informasi mengenai:  
a. Jenis Bahan Pakan Asal Tumbuhan;  
b. Nama produsen atau eksportir;  
c. Tanggal produksi;  
d. Negara Asal; dan  
e. Berat bersih/isi bersih.  
10) Persyaratan Kemasan dan Label tidak diberlakukan untuk produk curah yang dikemas dalam media pembawa 
kontainer atau kapal curah.  
11) Pengangkutan dapat dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat Pemasukan di wilayah negara 
Republik Indonesia atau secara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pe rundang -undangan di - 3246 - 
bidang karantina  
12) Dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan Izin Pemasukan  
Bahan Pakan Asal Tumbuhan paling kurang terdiri dari:  
a. Surat pernyataan Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukk an memenuhi persyaratan mutu dan 
keamanan;  
 
b. Surat pernyataan Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukkan memenuhi persyaratan Kemasan dan 
Label;  
c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai gudang penyimpanan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan 
mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan;  
d. Rencana Pemasukan dan Distribusi Bahan Pakan Asal Tumbuhan untuk 1 (satu) periode Izin Pemasukan.  
13) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Pemasukan wajib menyampaikan:  
a. Laporan realisasi Pem asukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan; dan  
b. Laporan distribusi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan.  
14) Laporan realisasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya 
terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahua n pabean.  
15) Laporan distribusi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan untuk setiap periode Pemasukan paling lambat 15 
(lima belas) Hari terhitung sejak berakhirnya masa berlaku Izin Pemasukan. . 
5 Sarana  
 Memiliki atau menguasai gudang penyimpanan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu dan keamanan 
Bahan Pakan Asal Tumbuhan  - 3247 - 
 
 
 
 
 
 
6 Penilaian 
kesesuaian 
dan 
pengawasan  ● PENILAIAN KESESUAIAN  
- Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan teknis.  
- Dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang wajib disampaikan pada saat pelaporan realisasi pemasukan 
Bahan Pakan Asal Tumbuhan sebagaimana meliputi:  
a. Bill of Lading atau Airway Bill;  
b. Invoice dengan harga per unit (MT);  
c. Certificate of Ori gin; 
d. Certificate of Analysis atau Certificate of Quality;  
e. Certificate of Weight;  
f. Packing List; dan  
g. Dokumen pemberitahuan pabean impor  
 
● PENGAWASAN  
- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan teknis setelah melalui Kawasan Pabean.  - 3248 - 
- Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang pengawasan mutu dan keamanan 
pakan.  
 
 
 
 
 
STANDAR PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN  (BPAT)  
No PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN (BPAT)  
46339 (Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya)  
46209 (Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya)  
46202 (Perdagangan besar buah yang mengandung minyak)  
46201 (Perdagangan besar padi dan palawija)  
10801 (Industri ransum makanan hewan)  
10802 (Industri konsentrat makanan he wan) 
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang melakukan pengeluaran bahan 
pakan asal tumbuhan mencakup persyaratan pengeluaran, tata cara memperoleh izin pengeluaran serta pelaporan 
dan pengawasan.  
2 Istilah dan 
Definisi  - Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan 
sebagai pakan, baik yang diolah maupun yang belum diolah.  - 3249 - 
- Bahan Pakan Asal Tumbuhan adalah bahan yang berasal dari tumbuhan baik yang diolah maupun yang belum 
diolah.  
- Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang 
diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.  
- Pengel uaran adalah kegiatan mengeluarkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari wilayah Negara Republik Indonesia 
ke luar negeri.  
 
- Izin Pengeluaran adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk mengeluarkan Bahan 
Pakan Asal Tumbuhan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.  
- Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas -batas tertentu di pelabuhan lau t, bandar udara, atau tempat lain 
yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai.  
- Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah semua organisme 
pengga nggu tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam 
wilayah Negara Republik Indonesia.  
- Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus Bahan Pakan Asal Tumbuhan, baik 
yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung.  
- Label adalah keterangan mengenai Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan 
tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Bahan Pakan Asal Tumbuhan dan keterangan Pelaku 
Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Bahan Pakan Asal Tumbuhan, dan/atau merupakan bagian - 3250 - 
Kemasan Bahan Pakan Asal Tumbuhan.  
- Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah 
non kementeri an yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.  
- Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau  korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 
berbadan hukum yang melakukan kegiatan di bidang pertanian dan perdagang an hasil pertanian.  
3 Persyaratan 
Umum  1) Pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan ditujukan hanya untuk pembuatan pakan.  
2) Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.  
4 Persyaratan 
khusus atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 1) Persyaratan teknis pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan  harus memenuhi persyaratan negara tujuan.  
2) Permohonan izin pengeluaran harus memuat:  
a. negara tujuan;  
b. jenis dan jumlah Bahan Pakan Asal Tumbuhan;  
c. kode HS; 
d. pelabuhan muat; dan  
e. pelabuhan bongkar  
3) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Pengeluaran wajib menyampaikan laporan realisasi Pengeluaran 
Bahan Pakan Asal Tumbuhan  
4) Laporan realisasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan paling lama tanggal  15 (lima belas) bulan 
berikutnya terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean.  
5 Sarana  - - 3251 - 
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  ● PENILAIAN KESESUAIAN  
Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pernyataan kesesuaian diri.  
 
● PENGAWASAN  
Pengawasan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang pengawasan mutu dan 
keamanan pakan.  
 
 
STANDAR PEMASUKAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK  
NO PEMASUKAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK  
01191 (Pertanian Tanaman Pakan Ternak);  
01192 (Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan perizinan pemasukan 
Benih Tanaman Pakan Ternak mencakup persyaratan, tata cara pengajuan dan kewajiban pelaku usaha  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Benih Tanaman Pakan Ternak dari luar negeri ke dalam wilayah 
Negara Republik Indonesia.  
b. Tanaman pakan ternak adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji -bijian yang dibudidayakan untuk pakan 
ternak;  
c. Benih Tanaman Pakan Ternak adalah Tanaman Pakan Ternak atau bagiannya yang digunakan untuk 
memperbanyak dan/atau mengembang biakkan Tanama n Pakan Ternak;  - 3252 - 
d. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu.  
e. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah negara yang mengeluarkan komoditas benih 
tanaman pakan ternak ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  
f. Izin Pengeluaran adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk mengeluarkan komoditas 
benih tanaman pakan ternak dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri . 
 
 
g. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas -batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain 
yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai.  
h. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang selanjutnya 
disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, 
pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pel aku Usaha melalui sistem elektronik terintegrasi.  
i. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.  
 
3 Persyaratan 
Umum  Persyaratan umum pengajuan pemasukan benih tanaman pakan ternak :  
Persyaratan umum pengajuan pemasukan benih tanaman pakan ternak :  
a. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)  - 3253 - 
 
Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.  
4 Persyaratan 
Khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa Persyaratan khusus untuk pemasukan benih TPT sebagai berikut:  
1. Dalam hal pemasukan Benih TPT terdapat:  
1) Jenis baru untuk pertama kali dan/atau pengkajian perkembangan ilmu dan teknologi; dan  
2) yang tergolong bahan pangan;  
Harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari komisi ahli pakan sesuai den gan kompetensi dan 
keilmuannya.  
2. Pemasukan Benih TPT hanya digunakan untuk:  
1) budidaya tanaman Pakan;  
2) konservasi;  
3) reklamasi lahan;  
4) bahan pameran, promosi, dan/atau lomba; dan  
5) uji profisiensi atau validasi metode dalam rangka peningkatan jaminan mutu hasil pengujian benih sesuai 
dengan persyaratan baku.  
 
3. Persyaratan pengajuan permohonan pemasukan benih tanaman  pakan ternak untuk pertama kali meliputi :  
1. surat permohonan Izin Pemasukan;  
2. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor, pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, dan hak akses 
kepabeanan;  - 3254 - 
3. surat pernyataan bermeterai bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.  
 
4. Persyaratan pengajuan permohonan kedua dan seterusnya :  
1) surat permohonan Izin Pemasukan;  
2) laporan realisasi Pemasukan sebelumnya; dan  
3) surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah  
 
 
5. Persyaratan teknis izin pemasukan Benih TPT meliputi:  
1) Negara Asal;  
a) berasal dari negara berstatus bebas Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK);  
b) Status penyakit bebas OPTK di Negara Asal didasarkan pada deklarasi International Plant Protection 
Comissions (IPPC) dan/atau pengakuan oleh Negara Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan di bidangkarantina;  
c) Dalam hal Negara Asal belum bebas OP TK, dapat ditetapkan sebagai Negara Asal Pemasukan Benih TPT 
dengan perlakuan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan bidang karantina.  
d) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) harus dilengkapi dengan sertifikat perlakuan dan/atau 
dicantumkan  dalam kolom perlakuan pada phytosanitary certificate Negara Asal.  
 
2) Mutu dan keamanan;  - 3255 - 
a) Benih TPT yang dimasukan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan 
mutu dan keamanan sebagaimana Standar Nasional Indonesia.  
b) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia, persyaratan mutu dan keamanan sebagaimana 
dimaksud pada angka 1) mengacu pada persyaratan teknis minimal yang ditetapkan oleh Menteri 
Pertanian.  
c) Persyaratan mutu dan keamanan dibuktikan dengan hasil uji mutu dan keamanan benih TPT yang 
tercantum dalamCertificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh 
otoritas atau lembaga independen di Negara Asal pada setiap pema sukan benih TPT.  
3) Kemasan, label, dan pengangkutan.  
a) Benih Tanaman Pakan Ternak harus dikemas di Negara Asal sesuai standar internasional dan disegel.  
b) Penyegelan dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Negara Asal, bernomor jelas, tetap utuh sampai di 
tempat Pemasukan.  
c) Kemasan benih tanaman pakan ternak harus disertai label yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau 
Bahasa Indonesia.  
d) Label memuat informasi mengenai jenis dan varietas TPT, nama dan alamat produsen, data mutu benih, 
Negara  Asal, berat bersih atau isi bersih, dan akhir masa edar benih.  
 
4) Pengajuan permohonan Izin Pemasukan dilengkapi dengan dokumen teknis paling kurang terdiri dari:  
a. information required for seeds introduction /importationto Indonesia;  
b. technical information for comodity (s) proposed exported into Indonesia;  - 3256 - 
c. proposal yang menunjukkan keunggulan varietas TPT;  
d. surat pernyataan bermaterai penggunaan Benih TPT;  
e. surat permohonan pengguna Benih TPT;  
f. phytosanitary certificate Negara Asal:  
g. rekomendasi Kepala Badan Karantina Pertanian.  
 
Durasi pemenuhan persyaratan 3 (tiga) bulan  
 
5 Sarana  Sarana yang perlu disediakan oleh pelaku usaha antara lain:  
a. Sarana transportasi  
b. Peralatan kantor  
c. Media komunikasi  
d. Gudang Benih  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
      Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan 
yang ditetapkan. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan 
Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan pemasukan dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean.  - 3257 - 
2) Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
c. Kewajiban  
     Setelah memiliki Izin Pemasukan yang berlaku efektif, Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya 
memiliki kewajiban yang terdiri atas :  
1) menyerahkan Izin Pemasukan benih TPT kepada pejabat karantina tumbuhan paling lambat pada saat benih 
tiba di tempat Pemasukan.  
2) menyampaikan laporan realisasi pemasukan benih tanaman pakan ternak kepada Direktur Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Kepala  Pusat PVTPP, paling lama 7 (tujuh) Hari 
terhitung sejak diterbitkannya sertifikat pelepasan oleh Badan Karantina Pertanian.  
3) Pemegang izin harus telah selesai memasukkan seluruh benih melalui tempat Pemasukan yang telah 
ditetapkan dalam waktu 6 (enam) b ulan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan dalam Izin Pemasukan.  
 
      Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Pemasukan wajib menyampaikan Laporan Realisasi pemasukan benih 
TPT secara daring paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterbitkannya sertifikat pelepasan oleh Badan 
Karantina Pertanian dengan melampirkan dokumen :  
1) Bill of Lading atau Airways Bill;  
2) Sertifikat Pelepasan Karantina  
Laporan Realisasi pemasukan benih TPT wajib mencantumkan alasan dalam hal Pelaku Usaha tidak 
merealisasikan Izin Pemasukan  
 - 3258 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR PENGELUARAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK  
NO PENGELUARAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK  
01191 (Pertanian Tanaman Pakan Ternak);  
01192 (Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan perizinan pengeluaran 
Benih Tanaman Pakan Ternak mencakup persyaratan, tata cara pengajuan dan kewajiban pelaku usaha  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Benih Tanaman Pakan Ternak dari wilayah Negara Republik 
Indonesia ke luar negeri.  
b. Tanaman pakan ternak adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji -bijian yang dibudidayakan untuk pakan 
ternak;  
c. Benih Tanaman Pakan Ternak adalah Tanaman Pakan Ternak atau bagiannya yang digunakan untuk 
memperbanyak dan/atau mengembang biakkan Tanama n Pakan Ternak;  
d. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada - 3259 - 
bidang tertentu.  
e. Negara Asal Pengeluaran yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah negara yang mengeluarkan komoditas 
benih tanaman p akan ternak ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  
f. Izin Pengeluaran adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk mengeluarkan komoditas 
benih tanaman pakan ternak dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.  
g. Kawa san Pabean adalah kawasan dengan batas -batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain 
yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai.  
h. Perizinan Berusaha Terintegras i Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang selanjutnya 
disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, 
pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui si stem elektronik terintegrasi.  
i. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.   
3 Persyaratan 
Umum  Persyaratan umum pengajuan pengeluaran benih tanaman pakan ternak :  
a. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)  
b. surat permohonan Izin Pengeluaran  
c. surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah  
 
Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketent uan Lembaga OSS.  
4 Persyaratan 
Khusus Persyaratan pengajuan permohonan izin pengeluaran benih tanaman pakan ternak untuk pertama kali meliputi :  
1) surat pernyataan bermeterai penggunaan benih TPT;  - 3260 - 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 2) surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Tanaman Pakan Ternak  
 
Persyaratan pengajuan permohononan pengeluaran kedua dan seterusnya meliputi :  
1) Surat izin impor dari otoritas negara tujuan  
2) surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah  
3) laporan re alisasi pengeluaran sebelumnya.  
 
 
Persyaratan teknis pengeluaran Benih TPT harus memenuhi persyaratan negara tujuan, meliputi :  
1) benih TPT merupakan varietas hibrida yang sudah dilepas dibuktikan dengan keputusan Menteri Pertanian 
tentang pelepasan varietas TPT;  
2) tidak mengganggu ketersediaan benih di dalam negeri;  
3) tidak mengganggu kelestarian sumber daya genetic TPT dalam negeri; dan  
4) mendapat izin dari pemilik varietas.  
 
Durasi  pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha paling lambat 3(tiga) bulan  
5 Sarana  Sarana yang perlu disediakan oleh pelaku usaha antara lain:  
a. Sarana transportasi  
b. Peralatan kantor  
c. Media komunikasi  - 3261 - 
d. Gudang Benih  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  a. Penilaian Kesesuaian  
    Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan 
yang ditetapkan. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan 
Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
 
 
 
b. Pengawasan  
1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan pengeluaran dilakukan sebelum melalui Kawasan Pabean.  
2) Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
c. Kewajiban  
     Setelah memiliki Izin Pengeluaran yang berlaku efektif, Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya 
memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi Pengeluaran Benih TPT.  
 
Laporan realisasi Pengeluaran wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring paling 
lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal tindakan karantina Pengeluaran. Laporan 
realisasi Pengeluaran wajib mencantumkan ala san jika Pelaku Usaha tidak merealisasikan Izin Pengeluaran.  
 
 - 3262 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR PEMASUKAN PAKAN  
No PEMASUKAN PAKAN  
10801 (Industri ransum makanan hewan)  
10802 (Industri konsentrat makanan hewan)  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pemasukan pakan mencakup persyaratan 
penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.  
2 Istilah dan 
Definisi  - Nomor Pendaftaran Pakan adalah surat keterangan yang memuat huruf dan angka yang menerangkan identitas 
pakan yang berfungsi sebagai tanda keabsahan pakan untuk diedarkan.  
- Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Pakan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  
- Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yan g diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan 
kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.  
- Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang - 3263 - 
tertentu.  
- Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah negara yang mengeluarkan komoditas pakan, 
ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  
- Unit Usaha Negara Asal adalah suatu unit usaha di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi, dan/atau 
pengemasan Pakan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.  
- Izin Pemasukan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memasukkan komoditas 
Pakan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  
 
3 Persya ratan 
Umum  - Memiliki izin operasional pemasukan pakan  
- Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS . 
4 Persyaratan 
khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa a. Berasal dari negara asal dan unit usaha yang telah disetujui oleh Menteri.  
(1) Persyaratan negara asal untuk     pemasukan pakan yang berasal dari:  
a. Ruminansia harus dari:  
1. Negara atau zona berstatus bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK); dan  
2. Negara berstatus neglibile Bovine Spongiform Encephalophaty (BSE) Risk atau controlled BSE Risk.  
b. Unggas, harus berstatus bebas Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI).  
(2) Dalam hal negara asal untuk pemasukan pakan:  
a. Belum bebas PMK, harus melalui proses inaktivasi virus dan dilakukan pencegahan rekontaminasi virus 
PMK.  
b. Berstatus controlled (BSE) Risk, Pakan tidak mengandung Specified Risk Material (SRM).  - 3264 - 
c. Belum bebas AI harus melalui proses inaktivasi virus dan dilakukan pencegahan rekontaminasi virus AI.  
(3) Status peny akit hewan di negara asal didasarkan pada laporan resmi oleh Badan Kesehatan Hewan 
Dunia/Office International des Epizooties (OIE).  
(4) Persyaratan unit usaha:  
a. Dibawah pengawasan  dan terdaftar sebagai unit usaha oleh otoritas negara asal;  
b. Menerapka n sistem manajemen mutu dibuktikan dengan sertifikat ISO; dan  
c. Menerapkan sistem mutu dan keamanan pakan dalam proses pembuatan pakan yang dibuktikan dengan 
sertifikat good manufacturing practices on feed (cara pembuatan pakan yang baik).  
b. Persyaratan komoditas pemasukan pakan yang berasal:        
(1) Ruminansia, harus:  
a. sehat, lahir, dan dibesarkan di negara asal serta sepanjang hidupnya tidak diberi pakan yang mengandung 
BPAH;  
b. telah lulus pemeriksaan antemortem dan postmortem;  
c. tidak berasal dari sapi yang menunjukkan gejala BSE (Dead  Stock, Downer, Dying,and Disease);  
d. berasal dari rumah potong hewan yang telah diakreditasi dan didaftar oleh instansi yang berwenang di negara 
asal dan secara rutin dilakukan peng awasan oleh otoritas veteriner negara asal;  
e. dapat ditelusur secara baik sejak hewan masih hidup hingga masuk rumah potong hewan dan unit pengolah 
bahan pakan;  
f. tidak tercampur dengan bahan yang berasal dari babi dan ruminansia non domestikasi;  
g. diproses sedemikian rupa sehingga bakteri Clostiridium sp, Salmonella sp, Escherichia colidan Bacillus - 3265 - 
antractis terinaktivasi atau mati serta dilakukan tindakan pencegahan terhadap rekontaminasi; dan  
h. mendapatkan jaminan dari otoritas veteriner berwenang di  negara asal untuk negara berstatus controlled 
BSE Risk yang menyatakan Meat Bone Meal tanpa SRM (SRM removed Meat Bone Meal).  
 
(2) Unggas, harus:  
a. sehat, diternakkan, dan dibesarkan di negara asal;  
b. tidak tercampur oleh bahan dari babi dan hewan selain unggas;  
c. berasal dari rumah potong hewan unggas yang telah diakreditasi dan didaftar oleh instansi berwenang di 
negara asal dan secara rutin dilakukan pengawasan oleh otoritas veteriner di negara asal;  
d. dapat ditelusur secara baik sejak unggas m asih hidup hingga masuk rumah potong hewan dan unit pengolah 
bahan pakan; dan  
e. diproses sedemikian rupa sehingga bakteri Clostoridium sp, Salmonella sp, dan Escherichia coli terinaktivasi 
atau mati, serta dilakukan tindakan pencegahan terhadap rekontamin asi. 
 
c. Persyaratan Mutu dan Keamanan Pakan  
(1) Pakan yang dimasukan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu dan 
keamanan pakan.  
(2) Persyaratan mutu dan keamanan pakan berdasarkan pada Standar Nasional Indonesia.  
(3) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia, persyaratan mutu dan keamanan pakan mengacu pada 
persyaratan teknis minimal.  - 3266 - 
(4) Persyaratan mutu dan keamanan pakan dibuktikan dengan hasil uji mutu dan keamanan pakan yang 
tercantum dala m Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau 
lembaga independen di negara asal pada setiap pemasukan pakan.  
(5) Persyaratan Teknis Minimal ditetapkan oleh Menteri dengan bentuk Keputusan.  
(6) Untuk menjaga mutu dan keamanan pakan serta memberikan perlindungan bagi konsumen, pemasukan pakan 
dilarang:  
a. Diberikan sebagai pakan ruminansia apabila mengandung BPAH ruminansia;  
b. Diberikan sebagai pakan unggas dan babi apabila mengandung urea; dan/atau  
c. Pemasukannya apabila mengandung antibiotik imbuhan pakan/Antibiotic Growth Promoters (AGP) dan/atau 
hormon sintetik.  
 
d. Persyaratan Kemasan, Label dan Pengangkutan  
(1) Persyaratan kemasan harus dikemas di negara asal sesuai standar internasional dan disegel.  
(2) Segel dilakukan oleh pejabat yang berwenang di negara asal, bernomor jelas, tetap utuh sampai di tempat 
pemasukan.  
(3) Kemasan harus disertai label.  
(4) Label harus ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia.  
(5) Label untuk pakan memuat informasi:  
1.  jenis Pakan;  
2.  nama dan alamat produsen;  - 3267 - 
3.  tanggal produksi;  
4.  negara asal;  
5.  berat bersih atau isi bersih;  
6.  kode produksi;  
7.  nama produk;  
8.  kandungan nutrisi;  
9.  komposisi produk; dan  
10.  NPP.  
 
e. Dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin pemasukan  
pakan terdiri dari:  
1) Certificate of Analysis atau Certificate of Quality;  
2) Certificate of Origin;  
3) Invoice;  
4) Keputusan Menteri Pertanian tentang NPP;  
5) Surat pernyataan tidak menggunakan antibiotik imbuhan pakan/Antibiotic Growth Promoters (AGP);  
6) Pernyataan tidak menggunakan hormon sintetik;  
7) Pernyataan tidak mengandung BPAH ruminansia untuk pakan ruminansia;  
8) Pernyataan t idak menggunakan urea untuk pakan unggas dan babi;  
9) Pernyataan kesanggupan menyediakan gudang penyimpanan; dan  - 3268 - 
10) Rencana pemasukan dan rencana distribusi pakan untuk 1 (satu) tahun.  
 
f. Tata Cara Pemberian Izin Pemasukan:  
1) Untuk mendapatkan Izin Pemasukan, Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin secara daring kepada 
Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP.  
2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa atau (force majure) yang mengakibatkan sistem daring tidak berfungsi, 
pengajuan permohona n dapat disampaikan secara luring kepada Direktur Jenderal.  
3) Permohonan Izin Pemasukan untuk Pakan dapat diajukan hari kerja atau sewaktu -waktu.  
4) Pengajuan permohonan Izin Pemasukan akan diproses setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP 
sesuai de ngan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
5) Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen teknis  
6) Dokumen teknis untuk Pakan terdiri dari:  
a. Certificate of Analysisatau Certificate of Quality;  
b. Certificate of Origin;  
c. Invoice;  
d. Keputusan Menteri  Pertanian tentang NPP;  
e. Surat pernyataan tidak menggunakan antibiotik imbuhan pakan/Antibiotic Growth Promoters (AGP);  
f. Pernyataan tidak menggunakan hormon sintetik;  
g. Pernyataan tidak mengandung BPAH ruminansia untuk pakan olahan ruminansia;  
h. Pernyataan tidak menggunakan urea untuk pakan olahan unggas dan babi;  - 3269 - 
i. Pernyataan kesanggupan menyediakan gudang penyimpanan; dan  
j. rencana pemasukan dan rencana distribusi Pakan untuk 1 (satu) tahun.  
7) Kepala PPVTPP setelah menerima per mohonan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi  
dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.  
8) Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi berupa permohonan ditolak atau permohonan 
disetujui.  
9) Permohonan ditolak jik a persyaratan administrasi tidak lengkap dan/atau tidak benar.  
10) Permohonan ditolak disampaikan oleh kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha secara daring disertai alasan 
penolakan.  
11) Pelaku Usaha setelah menerima penolakan dapat melakukan perbaikan persyar atan administratif dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.  
12) Perbaikan persyaratan administratif hanya diberikan 1 (satu) kali.  
13) Dalam hal perbaikan persyaratan administratif telah melewati waktu, Pelaku Usaha harus mengajukan 
permohonan b aru secara mutatis mutandis.  
14) Permohonan disetujui jika persyaratan administrasi lengkap dan/atau benar.  
15) Permohonan disetujui disampaikan oleh kepala PPVTPP kepada Direktur Jenderal secara daring.  
16) Permohonan ditolak disampaikan oleh Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai 
alasan penolakan secara daring.  
17) Pelaku Usaha setelah menerima penolakan sebagaimana dimaksud dalam melakukan perbaikan persyaratan 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.  - 3270 - 
18) Perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam hanya diberikan 1 (satu) kali  
19) Dalam hal perbaikan persyaratan teknis telah melewati waktu, Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan 
baru.  
20) Permohonan disetujui diterbitkan Izin Pemasukan oleh Dire ktur Jenderal atas nama Menteri.  
21) Izin Pemasukan untuk Pakan sesuai format;  
22) Izin Pemasukan disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP secara daring.  
23) Kepala PPVTPP setelah menerima Izin Pemasukan menyampaikan kepada Pelaku Usaha dan ke Lembaga 
National Single Window (LNSW) secara daring.  
24) Masa berlaku Izin Pemasukan Pakan berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal izin diterbitkan;  
25) Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Izin Pemasukan pada saat Pemasukan Pakan.  
26) Pema sukan Pakan diberangkatkan dari negara asal setelah pelaku usaha memiliki dokumen izin pemasukan.  
27) Pelaku Usaha wajib mencantumkan nomor Izin Pemasukan di dalam dokumen pemberitahuan pabean impor 
dan dokumen permohonan tindakan karantina untuk setiap ka li Pemasukan.  
28) Validasi atas pemenuhan kewajiban dilakukan oleh sistem LNSW.  
29) Dalam hal proses validasi tidak dapat dilakukan maka proses validasi dilakukan oleh pejabat yang menangani 
proses validasi.  
30) Terhadap permohonan perubahan Izin Pemasukan , Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat 
keterangan perubahan Izin Pemasukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima 
secara lengkap dan benar.  
31) Permohonan ditolak, jika persyaratan perubahan Izin Pemasukan tida k lengkap.  - 3271 - 
32) Penolakan permohonan disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan 
secara daring  
33) Permohonan disetujui, jika persyaratan perubahan Izin Pemasukan  telah dipenuhi dengan lengkap  
34) Persetujuan permohonan per ubahan Izin Pemasukan disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Direktur 
Jenderal secara daring.  
35) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan perubahan Izin Pemasukan melakukan kajian teknis paling 
lama 3 (tiga) Hari.  
36) Hasil kajian teknis berupa permohonan ditolak atau permohonan disetujui.  
37) Permohonan ditolak, jika persyaratan tidak benar.  
38) Permohonan ditolak disampaikan oleh Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTP kepada Pelaku Usaha disertai 
alasan penolakan secara daring.  
39) Permohonan d isetujui, jika persyaratan telah dipenuhi dengan benar.  
40) Permohonan perubahan Izin Pemasukan disetujui diterbitkan Surat Keterangan Perubahan Izin Pemasukan 
oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, sesuai format.  
41) Surat Keterangan Perubahan Izin Pem asukan disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP 
secara daring.  
42) Kepala PPVTPP setelah menerima Surat Keterangan Perubahan Izin Pemasukan menyampaikan kepada Pelaku 
Usaha dan ke LNSW secara daring.  
43) Dalam hal di Negara Asal terjadi waba h penyakit hewan, Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dan/atau 
OPTK yang dinyatakan oleh Negara Asal atau OIE dan/atau IPPC, Menteri menetapkan keputusan penutupan 
Negara Asal berdasarkan rekomendasi pejabat otoritas veteriner nasional.  - 3272 - 
44) Menteri dapat m encabut keputusan penutupan dalam hal:  
a. Negara Asal mengajukan permohonan pembukaan kembali  pemasukan disertai dengan dokumen 
pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan,OPT, dan/atau OPTK yang diterbitkan oleh otoritas 
veteriner Negara Asal; dan  
b. Negara Asal telah dinyatakan bebas wabah p enyakit hewan,OPT, dan/atau OPTK oleh OIE dan/atau IPPC  
45) Pencabutan keputusan penutupan Negara Asal dilakukan Menteri berdasarkan rekomendasi pejabat otoritas 
veteriner nasional.  
46) Rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis risiko.  
47) Dalam hal t erjadi wabah penyakit hewan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang kepada Direktur 
Jenderal untuk dari negara lain yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Negara Asal.  
48) Dalam hal Negara Asal Pemasukan dinyatakan ditutup, Izin Pemasukan Pakan  dinyatakan tidak berlaku.  
49) Pakan dari Negara Asal yang dinyatakan ditutup, dapat dimasukkan sepanjang masih dalam proses 
transportasi dari Negara Asal yang dibuktikan BL diterbitkan  sebelum tanggal keputusan penutupan Negara 
Asal. 
50) Dalam hal keputu san penutupan Negara Asal telah dicabut, Izin Pemasukan Pakan dapat diberlakukan 
sepanjang belum habis masa berlakunya.  
51) Setelah memiliki Izin Pemasukan yang berlaku efektif, Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya 
memiliki kewajiban :  
Menyampaikan laporan realisasi Pemasukan dan laporan realisasi distribusi Pakan  sesuai format;  
5 Sarana  - - 3273 - 
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasa
n  ● Penilaian Kesesuaian  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan 
yang ditetapka  
- Pelaksana: Kementerian Pertanian  
● Pengawasan  
- Pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.  
- Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undanga n. 
- Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan realisasi jumlah pemasukan, mutu dan  
keamanan pakan.  
- Kewajiban pelaku usaha adalah melaporkan realisasi pemasukan pakan.  
STANDAR SERTIFIKAT STANDAR PENGELUARAN PAKAN  
No SERTIFIKAT STANDAR PENGELUARAN PAKAN  
10801 (Industri ransum makanan hewan)  
10802 (Industri konsentrat makanan hewan)  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pengeluaran pakan mencakup persyaratan 
penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.  
2 Istilah dan 
Definisi  - Nomor Pendaftaran Pakan adalah surat keterangan yang memuat huruf dan angka yang menerangkan identitas 
pakan yang berfungsi sebagai tanda keabsahan Pakan untuk diedarkan.  
- Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Pakan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.  
- Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan - 3274 - 
kepada hewan untuk kelangsungan  hidup, berproduksi dan berkembang biak.  
- Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang 
tertentu.  
- Sertifikat Standar Pengeluaran adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk 
mengeluarkan komoditas Pakan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.  
3 Persyaratan 
Umum  - Memiliki izin operasional pengeluaran pakan  
- Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS  
4 Persyaratan 
Khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 1.   Memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP).  
2.   Persyaratan teknis pengeluaran pakan  harus memenuhi persyaratan negara tujuan.  
 
Tata cara Permohonan Perizinan Pengeluaran  
1. Untuk mendapatkan Sertifikat Standar Pengeluaran, Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara daring 
dan/atau langsung kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Kepala PVTPP.  
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa atau (force majure) yang mengakibatkan sistem daring tidak berfungsi, 
pengajuan permohonan dapat disampaikan secara luring yang ditujukan kepada Direktur Jenderal.  
3. Pengajuan permohonan Sertifika t Standar Pengeluaran Pakan dapat diajukan sewaktu -waktu atau pada hari kerja.  
4. Permohonan Sertifikat Standar Pengeluaran Pakan akan diproses setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran 
PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
5. Permohon an pengeluaran pakan harus dilengkapi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan dokumen 
teknis.  - 3275 - 
6. Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan pengeluaran pakan memeriksa kelengkapan persyaratan 
administrasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) ha ri kerja sudah memberikan jawaban menolak atau 
menyetujui.  
7. Permohonan ditolak apabila persyaratan administrasi tidak lengkap dan/atau tidak benar.  
8. Permohonan ditolak disampaikan oleh Kepala PPVTPP secara daring kepada Pelaku Usaha disertai alasan 
penolakan.  
9. Pelaku Usaha setelah menerima penolakan dapat melakukan perbaikan persyaratan administratif dalam jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.  
10. Perbaikan persyaratan administratif hanya diberikan 1 (satu) kali.  
 
11. Dalam hal perbaikan persyaratan administratif telah melewati waktu Pelaku Usaha harus mengajukan 
permohonan baru secara mutatis mutandis.  
12. Permohonan disetujui apabila persyaratan administrasi lengkap dan/atau benar  
13. Permohonan disetujui disampaikan oleh Kepal a PPVTPP kepada Direktur Jenderal secara daring.  
14. Direktur Jenderal setelah menerima permohonan melakukan kajian teknis.  
15. Kajian teknis dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan teknis.  
16. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam  sudah memberikan jawaban menolak atau 
menyetujui.  
17. Permohonan ditolak jika tidak memenuhi persyaratan teknis.  
18. Permohonan ditolak disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara - 3276 - 
daring.  
19. Pelaku Usaha setel ah menerima penolakan melakukan perbaikan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) hari.  
20. Perbaikan permohonan hanya diberikan 1 (satu) kali.  
21. Persetujuan permohonan diterbitkan Sertifikat Standar Pengeluaran Pakan oleh Direktur Jenderal atas nama 
Menteri.  
22. PPVTPP setelah menerima Sertifikat Standar Pengeluaran Pakan menyampaikan kepada Pelaku Usaha dan ke 
LNSW secara daring  
23. Setelah memiliki Sertifikat Standar Pengeluaran Pakan yang berlaku efektif, Pelaku Usaha dalam melaksanakan 
kegiatan usahanya memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi Pengeluaran Pakan.  
5 Sarana  - 
 
 
 
 
 
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasa● Penilaian Kesesuaian  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan 
yang ditetapkan.  
- Pelaksana: Kementerian Pertanian  - 3277 - 
n   
● Pengawasan  
- Pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.  
- Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
- Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan realisasi jumlah pengeluaran pakan.  
- Kewajiban pelaku usaha adalah melaporkan realisasi pengeluaran pakan.  
 
 
 
 
 
STANDAR PEMASUKAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN (BPAH)  
NO PEMASUKAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN (BPAH)  
46209 Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya  
47754  Perdangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/ Ikan dan Hewan Peliharaan  
10801 Industri Ransum Makanan Hewan  
10802 Industri Konsentrat Makanan Hewan  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan 
(BPAH) mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.  
2 Istilah dan 1. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Bahan Pakan Asal Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara - 3278 - 
Definisi  Republik Indonesia.  
2. Izin Pemasukan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memasukkan komoditas 
Bahan Pakan Asal Hewan dari luar neger i ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  
3. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan 
sebagai Pakan, baik yang diolah maupun yang belum diolah.  
4. Bahan Pakan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BPAH adalah bahan yang berasal dari ruminansia atau 
unggas, baik yang diolah maupun yang belum diolah.  
5. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang 
diberikan kepada hewan untuk k elangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.  
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu.  
7. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah Negara dimana BPAH diproduksi dari hewan 
yang sehat, lahir, dibesarkan dan dipelihara di Negara tersebut.  
8. Unit Usaha Negara Asal adalah suatu unit usaha di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi, dan/atau 
pengemasan Bahan Pakan Asal Hewan secara teratur dan t erus menerus dengan tujuan komersial.  
9. Specified Risk Material  yang selanjutnya disingkat SRM adalah jaringan yang mempunyai risiko tinggi terhadap 
keberadaan prion sebagai penyebab penyakit Sapi Gila ( Bovine Spongiform Encephalophaty/BSE ) yang terdapat 
antara lain pada tengkorak, otak, trigeminal ganglia, mata, tonsil, tulang belakang ( spinal cord), kolum vertebrata,  
Dorsal Root Ganglia (DRG),  dan distal ileum . 
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pe laku Usaha untuk - 3279 - 
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.  
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Online Single Submission ) yang selanjutnya disebut 
Sistem OSS adalah sistem  elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk 
penyelenggaraa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
12. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus Bahan Pakan Asal Hewan, baik 
yang bersentuhan langsun g maupun tidak langsung.  
13. Label adalah keterangan mengenai Bahan Pakan Asal Hewan yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan 
tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Bahan Pakan Asal Hewan dan keterangan Pelaku 
Usaha, serta informasi la innya yang disertakan pada Bahan Pakan Asal Hewan, dan/atau merupakan bagian 
Kemasan Bahan Pakan Asal Hewan.  
 
14. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki 
kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.  
3 Persyaratan 
Umum  1. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, pada saat pengajuan permohonan Izin 
pemasukan pertama kali meliputi:  
a. Surat permohonan  Izin pemasukan  
b. Profil perusahaan  
2. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, pada saat pengajuan permohonan Izin 
pemasukan kedua kali dan seterusnya meliputi:  
a. Surat permohonan Izin pemasukan  - 3280 - 
b. Laporan realisasi pemasukan sebelumnya  
3. Instansi penerbit: Kementeria n Pertanian  
4. Durasi pemenuhan persyaratan memenuhi persyaratan paling lama 30 hari terhitung sejak pelaku usaha 
mengajukan permohonan.  
4 Persyaratan 
Khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa A. Persyaratan Khusus  
1. Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) dari luar negeri ke Indonesia dapat dilakukan oleh pelaku usaha 
jika: 
a. negara asal dan unit usaha sudah disetujui ol eh Indonesia;  
b. komoditas sudah memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan (Health Requirements/HR ) yang ditetapkan 
oleh Direktorat Kesehatan Hewan serta dinyatakan dalam Health Certificate (HC)  yang diterbitkan oleh 
Otoritas Veteriner negara asal.  
2. Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) hanya ditujukan untuk pembuatan Pakan dan terdiri atas:  
a. BPAH yang berasal dari ruminansia; dan  
b. BPAH yang berasal dari unggas.  
 
B. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi meliputi:  
a) Negara Asal  
a. Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) yang dimasukkan harus berasal dari Negara Asal dan Unit Usaha yang 
telah disetujui oleh Menteri. Persyaratan Negara Asal untuk Pemasukan BPAH yang berasal dari:  
1) ruminansia, harus dari:  - 3281 - 
1. negara atau zona berstatus bebas Penyaki t Mulut dan Kuku (PMK); dan  
2. negara berstatus neglibile BSE Risk  atau controlled BSE Risk . 
2) Unggas:  
harus berstatus bebas Avian Influenza (AI ). 
b. Dalam hal Negara Asal untuk Pemasukan BPAH:  
a. belum bebas PMK harus melalui proses inaktivasi virus dan dilakukan pencegahan rekontaminasi virus 
PMK.  
b. berstatus controlled BSE Risk  BPAH harus tidak mengandung SRM.  
c. belum bebas AI harus melalui proses inaktivasi virus dan dilakukan pencegahan rekontaminasi virus AI.  
c. Status penyakit hewan di Negara Asal didasarkan pada laporan resmi oleh Badan Kesehatan Hewan 
Dunia/ Office International des Epizooties (OIE).   
d. Dalam hal di Negara Asal terjadi wabah penyakit hewan yang dinyatakan oleh Negara Asal atau Badan 
Kesehatan Hewan Dunia (OIE), Menteri meneta pkan keputusan penutupan Negara Asal berdasarkan 
rekomendasi pejabat otoritas veteriner nasional.  
e. Menteri dapat mencabut keputusan penutupan dalam hal:  
a) Negara Asal mengajukan permohonan pembukaan kembali  pemasukan disertai dengan dokumen 
pengendal ian dan pemberantasan penyakit hewan yang diterbitkan oleh otoritas veteriner Negara 
Asal; dan  
b) Negara Asal telah dinyatakan bebas wabah penyakit hewan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE)  
f. Pencabutan keputusan penutupan Negara Asal dilakukan Menter i berdasarkan rekomendasi pejabat - 3282 - 
otoritas veteriner nasional.  
g. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis risiko.  
h. Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang kepada 
Direktur Jenderal untuk dari negara lain yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Negara Asal.  
i. Dalam hal Negara Asal Pemasukan dinyatakan ditutup, Izin Pemasukan BPAH dinyatakan tidak berlaku.  
j. BPAH dari Negara Asal yang dinyatakan ditutup, dapat dimasukkan sepanjang masih dalam pros es 
transportasi dari Negara Asal yang dibuktikan Bill of Lading (BL)  diterbitkan sebelum tanggal keputusan 
penutupan Negara Asal.  
k. Dalam hal keputusan penutupan Negara Asal telah dicabut, Izin Pemasukan BPAH dapat diberlakukan 
sepanjang belum habis masa berlakunya.  
 
b) Unit Usaha  
a. rendering plant:  
1) telah didaftar oleh instansi berwenang di Negara Asal, dan secara rutin dilakukan pengawasan oleh 
otoritas veteriner Negara Asal;  
2) sistem produksi terintegrasi atau kerjasama dengan rumah potong hewan, menggunakan 1 (satu) jalur 
produksi per spesies (komoditas), dan/atau antara pengolahan BPAH yang berasal dari ruminansia 
dengan pengolahan BPAH yang berasal dari unggas melalui proses pembilasan (flushing);  
3) melakukan sistem pencatatan dengan bai k untuk mempermudah penelusuran kembali (traceability);  
4) menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pakan atau yang setara sesuai dengan pedoman - 3283 - 
pembuatan pakan yang baik (Good Manufacturing Practices)  dan pedoman penanganan pakan yang baik 
(Good Handli ng Practices);  
5) tidak mengolah BPAH yang hewannya berasal dari negara lain; dan  
6) tidak mengolah BPAH yang berasal dari babi, bangkai, dan/atau satwa liar.  
 
b. transloader:  
a) telah diakreditasi dan didaftar oleh instansi berwenang di Negara Asal, dan s ecara rutin dilakukan 
pengawasan oleh otoritas veteriner Negara Asal;  
b) melakukan sistem pencatatan dengan baik untuk mempermudah penelusuran kembali ( traceability);  
c) menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pakan atau yang setara sesuai dengan pedom an 
pembuatan pakan yang baik (Good Manufacturing Practices);  
d) tidak mengemas BPAH yang hewannya berasal dari negara lain;  
e) tidak mengemas BPAH yang berasal dari babi, bangkai dan/atau satwa liar; dan  
f) hanya menerima dari unit usaha yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia.  
 
c. eksportir:  
a) disetujui dan diakui oleh instansi berwenang di Negara Asal Unit Usaha dan/atau negara lokasi 
eksportir;  
b) penambahan atau perubahan eksportir dapat dilakukan setelah mendapat pengakuan dari pemerinta h 
Negara Asal Unit Usaha dan/atau negara lokasi eksportir.  - 3284 - 
c) Pengakuan dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh pemerintah Negara Asal Unit 
Usaha dan/atau negara lokasi eksportir.  
 
c) Komoditas  
a. Persyaratan komoditas untuk Pemasukan BPAH  yang berasal  
1. ruminansia, harus:  
a) sehat, lahir, dan dibesarkan di Negara Asal serta  sepanjang hidupnya tidak diberi pakan yang 
mengandung BPAH;  
b) Telah lulus pemeriksaan antemortem dan postmortem;  
c) tidak berasal dari sapi yang menunjukkan gejala BSE (Dead  Stock, Downer, Dying,and Disease ); 
d) berasal dari rumah potong hewan yang telah diakreditasi dan didaftar oleh instansi yang berwenang 
di Negara Asal dan secara rutin dilakukan pengawasan oleh oto ritas veteriner Negara Asal;  
e) dapat ditelusur secara baik sejak hewan masih hidup hingga masuk rumah potong hewan dan unit 
pengolah Bahan Pakan;  
f) tidak tercampur dengan bahan yang berasal dari babi dan ruminansia non domestikasi;  
g) diproses sedemikian  rupa sehingga bakteri Clostiridium sp, Salmonella sp, Escherichia colidan Bacillus 
antractis  terinaktivasi atau mati serta dilakukan tindakan pencegahan terhadap rekontaminasi; dan  
h) mendapatkan jaminan dari otoritas veteriner berwenang di Negara asal un tuk negara berstatus 
controlled BSE Risk yang menyatakan Meat Bone Meal  tanpa SRM ( SRM removed Meat Bone Meal ). 
 - 3285 - 
2. Unggas, harus:  
a)   sehat, diternakkan, dan dibesarkan di Negara Asal;  
b) bebas penyakit Avian Influenza (AI)  
c) tidak tercampur oleh bahan dari babi dan hewan selain unggas;  
d) berasal dari rumah potong hewan unggas yang telah diakreditasi dan didaftar oleh instansi 
berwenang di Negara Asal dan secara rutin dilakukan pengawasan oleh otoritas veteriner di Negara 
Asal;  
e) dapat ditelusur secara baik sejak unggas masih hidup hingga masuk rumah potong hewan dan unit 
pengolah Bahan Pakan; dan  
f) diproses sedemikian rupa sehingga bakteri Clostoridium sp, Salmonella sp, danEscherichia coli  
terinaktivasi atau mati, serta dilakukan tind akan pencegahan terhadap rekontaminasi.  
 
3. Persyaratan komoditas BPAH dinyatakan didalam Health Requirements (HR)  yang ditetapkan oleh 
Direktorat Kesehatan Hewan dan Health Certificate (HC)  yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara 
asal. 
 
d) Mutu da n keamanan Pakan  
a. BPAH yang dimasukan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu 
berdasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau persyaratan teknis minimal. Persyaratan mutu 
dan keamanan dibuktikan dengan hasil uji mutu dan keamanan pakan yang tercantum dalam Certificate of - 3286 - 
Analysis (CoA)  yang diterbitkan oleh otoritas veteriner.  
b. Pemasukan BPAH yang berasal dari ruminansia hanya digunakan untuk pembuatan Pakan selain 
ruminansia.  
 
C. Tata Cara Penerbitan Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH):  
(1) Untuk mendapatkan Izin Pemasukan, Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin secara daring kepada 
Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP;  
(2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa atau ( force majure ) yang mengakibatkan sistem daring tidak berfungsi, 
pengajuan permohonan dapat disampaikan secara luring kepada Direktur Jenderal;  
(3) Permohonan Izin Pemasukan dapat diajukan hari kerja atau sewaktu -waktu;  
(4) Pengajuan permohonan Izin Pemasukan akan diprose s setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
(5) Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen teknis.  
(6) Dokumen teknis untuk BPAH paling kurang terdiri dari:  
a. Health Certificate;  
b. Certificate of Analysisatau Certificate of Quality;  
c. Certificate of Origin;  
d. Invoice;  
e. surat keterangan memiliki dokter hewan yang bertanggung jawab di bidang kesehatan hewan dan 
keamanan pakan dengan melampirkan salinan ijazah dokter hewan yang sud ah dilegalisir;  - 3287 - 
f. rencana pemasukan dan rencana distribusi BPAH untuk 1 (satu) tahun;  
g. rekomendasi dari Dinas Daerah Provinsi;  
h. surat pernyataan bermaterai tidak menggunakan/mendistribusikan BPAH ruminansia untuk pakan 
ruminansia;  
i. surat pernyataa n bermaterai BPAH yang dimasukkan hanya untuk pembuatan pakan;  
j. surat pernyataan bermaterai mempunyai atau menguasai gudang penyimpanan yang memenuhi mutu dan 
keamanan bahan pakan  
(7) Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan 
administrasi  dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja;  
(8) Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi berupa permohonan ditolak atau permohonan 
disetujui.  
(9) Permohonan ditolak jika persyaratan ad ministrasi tidak lengkap dan/atau tidak benar.  
(10) Permohonan ditolak disampaikan oleh kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha secara daring disertai alasan 
penolakan.  
(11) Pelaku Usaha setelah menerima penolakan dapat melakukan perbaikan persyaratan administra tif dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.  
(12) Perbaikan persyaratan administratif hanya diberikan 1 (satu) kali.  
(13) Dalam hal perbaikan persyaratan administratif telah melewati waktu, Pelaku Usaha harus mengajukan 
permohonan baru secara mutatis mutandis.  
(14) Permohonan disetujui jika persyaratan administrasi lengkap dan/atau benar.  - 3288 - 
(15) Permohonan disetujui disampaikan oleh kepala PPVTPP kepada Direktur Jenderal secara daring.  
(16) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan melakukan evaluasi teknis.  
(17) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur 
Jenderal.  
(18) Hasil evaluasi sebagai berikut:  
a. permohonan ditolak, apabila tidak memenuhi persyaratan teknis; dan  
b. permohonan disetujui, apabila memenuhi persyaratan teknis.  
(19) Permohonan ditolak disampaikan oleh Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha 
disertai alasan penolakan secara daring.  
(20) Pelaku Usaha setelah menerima penolakan melakukan perbaikan p ersyaratan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) hari kerja.  
(21) Perbaikan persyaratan hanya diberikan 1 (satu) kali.  
(22) Dalam hal perbaikan persyaratan teknis telah melewati waktu yang ditentukan Pelaku Usaha harus 
mengajukan permohonan baru.  
(23) Permohonan disetujui diterbitkan Izin Pemasukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.  
(24) Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP 
secara daring.  
(25) Kepala PPVTPP setelah menerima Izin Pemas ukan menyampaikan kepada Pelaku Usaha dan ke Lembaga 
National Single Window (LNSW) secara daring.  
(26) Masa berlaku Izin Pemasukan BPAH berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal izin diterbitkan.  - 3289 - 
 
D. KEWAJIBAN PELAKU USAHA:  
(1) Pemasukan BPAH diberangkatkan dari negara asal setelah pelaku usaha memiliki dokumen izin pemasukan.  
(2) Merealisasikan Pemasukan BPAH sesuai Izin Pemasukan  
(3) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Pemasukan dan merealisasikan pemasukannya wajib 
menyampaikan laporan r ealisasi  
(4) Laporan realisasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan  wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur 
Jenderal secara paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal tindakan 
pelepasan karantina (KH14).  
(5) Lapora n realisasi Pemasukan disampaikan secara daring dengan melampirkan dokumen yang meliputi:  
a. Health Certificate (HC)  
b. Bill of Lading, dan  
c. Sertifikat pelepasan karantina (KH14)  
(6) Laporan realisasi Pemasukan wajib mencantumkan alasan jika Pelaku Usah a tidak merealisasikan Izin 
Pemasukan.  
(7) Menjamin kesesuaian dokumen persyaratan dengan kondisi di lapangan.  
 
E. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN  NEGARA ASAL DAN/ATAU UNIT USAHA  
 
Dalam memberikan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, Menteri harus mempertimbangkan:  - 3290 - 
a. Status penyakit hewan menular di Negara Asal; dan  
b. Hasil analisis risiko terhadap rencana pemasukan BPAH.  
c. Analisis risiko untuk pemasukan BPAH, dilakukan melalui tahapan:  
1) Pemeriksaan dokumen (desk review) dan ver ifikasi lapangan (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan 
hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal;  
2) Pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem jaminan keamanan pakan 
di Unit Usaha;  
3) Evaluas i hasil verifikasi lapangan (on site review); dan  
4) Penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (acceptable level of protection) sesuai dengan jenis 
penyakit.  
 
d. Hasil analisis risiko disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk menjadi bahan pertim bangan dalam 
memberikan persetujuan  Negara Asaldan/atau Unit Usaha.  
e. Ketentuan pelaksanaan mengenai kajian/pemeriksaan dokumen (desk review) dan kajian/verifikasi lapang (onsite 
review) untuk Pemasukan BPAH ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Me nteri dalam bentuk Keputusan 
Menteri.  
f. Proses permohonan persetujuan Unit Usaha dikenai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian.  
g. Untuk memperoleh pers etujuan Menteri, otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan persetujuan 
Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.  - 3291 - 
h. Permohonan persetujuan dilengkapi dokumen berupa:  
1) surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; dan  
2) kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan otoritas veteriner nasional. Kuesioner 
Negara Asal harus diisi oleh otoritas kompeten Negara Asal. Kuesioner Unit Usaha harus diisi oleh penanggung 
jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal.  
i. Kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha harus:  
1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuesioner dan/atau dokumen terkait 
dengan sistem penyelenggaraan kesehatan  hewan dan jaminan mutu dan keamanan pakan; dan  
2) disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, termasuk dokumen pendukung dan dokumen 
terkait  
 
j. Pemeriksaan dokumen, dilakukan untuk memeriksa:  
1) Kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha); dan  
2) Pemenuhan persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha  
k. Kajian/pemeriksaan dokumen (desk review), kajian/verifikasi lapang (onsite review) dan evaluasi hasil onsite 
review dilakukan oleh tim penilai.  
l. Tim penilai,dalam hal persetujuan negara melakukan desk review, onsite dan evaluasi, keanggotaannya terdiri atas 
perwakilan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian, dan/atau 
Komisi Pakan, Komisi Ahli Kesehatan H ewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan sesuai 
dengan kompetensi dan keilmuannya.  - 3292 - 
m. Tim penilai sebagaimana dalam hal persetujuan unit usaha melakukan desk review, onsite dan evaluasi 
keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Direktora t Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Komisi Ahli 
Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan serta dapat dibantu oleh Badan 
Karantina Pertanian, dan/atau Komisi Pakan  
n. Tim ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri  dalam bentuk Keputusan Menteri.  
o. Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, 
Direktur Jenderal menyampaikan surat pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan kepada otoritas kompeten 
di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal u ntuk Indonesia.  
p. Otoritas kompeten di Negara Asal harus melengkapi dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung 
sejak surat pemenuhan kelengkapan diterima.  
q. Apabila dalam jangka waktu otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Neg ara Asal untuk Indonesia 
tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dianggap 
ditarik kembali.  
r. Hasil analisis risiko Pemasukan, dinyatakan Negara Asal dan/atau Unit Usaha sebagai berikut:  
1) memenuhi pers yaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, pejabat otoritas veteriner nasional memberikan 
rekomendasi teknis persetujuan; atau  
2) tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha pejabat otoritas veteriner nasional memberikan 
rekomendasi teknis pe nolakan.  
s. Rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan diberikan pejabat otoritas veteriner nasional kepada Menteri.  
1) Dalam hal Menteri menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, ditetapkan - 3293 - 
Keputusan Menteri; atau  
2) menolak per mohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, dikeluarkan surat penolakan.  
t. Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan Menteri atau mengeluarkan surat penolakan kepada 
Direktur Jenderal.  
u. Rekomendasi teknis persetujuan memuat persyar atan kesehatan hewan (health requirements) dan model sertifikat 
kesehatan hewan ( health certificate ).  
v. Terhadap Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dilakukan 
penyusunan protokol teknis persyaratan kesehatan ( health protocol ):  
1) yang disepakati antara otoritas veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal; dan  
2) paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan.  
 
w. Otoritas kompeten Negara Asal dapat mengajukan permohonan penambahan Unit Usaha di Negara Asal yang telah 
ditetapkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.  
x. Ketentuan  mengenai persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
permohonan persetujuan penambahan Unit Usaha.  
 
Penambahan Unit Usaha Negara Asal dapat dilakukan melalui permohonan pemerintah Negara Asal secara tertulis 
kepad a Direktur Jenderal.  
 
Syarat dan tata cara permohonan penambahan Unit Usaha Negara Asal berlaku secara mutatis mutandis terhadap - 3294 - 
permohonan penambahan Unit Usaha Negara Asal.  
 
Negara Asal dan Unit Usaha yang telah mendapatkan persetujuan sebagai pemasok BP AH dilakukan penilaian 
kesesuaian (audit surveilans) setiap 2 (dua) tahun sekali dan/atau sewaktu -waktu apabila dianggap perlu.  
 
Dalam hal hasil penilaian Negara asal dan Unit Usaha yang telah mendapatkan persetujuan ditemukan adanya 
ketidaksesuaian, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan penutupan Negara Asal dan Unit 
Usaha berdasarkan rekomendasi pejabat otoritas veteriner kesehatan hewan.  
5 Sarana  1. BPAH harus dikemas di Negara Asal sesuai standar internasional dan disegel. Segel dilakukan oleh pejabat yang 
berwenang di Negara Asal, bernomor jelas, tetap utuh sampai di tempat Pemasukan. Kemasan harus disertai label. 
Label harus ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia.  
2. Label BPAH, memuat informasi mengenai paling kurang terdiri dari:  
a. jenis BPAH;  
b. nama dan alamat produsen;  
c. tanggal produksi;  
d. Negara Asal;  
e. berat bersih atau isi bersih;  
f. spesies hewan asal BPAH;  
g. tanggal kadaluarsa;  
h. negara tujuan.  - 3295 - 
3. Persyaratan pengangkutan harus dapat melindungi mutu dan keamanan. Pengangkutan dapat dilakukan secara 
langsung dari Negara Asal ke tempat Pemasukan di wilayah negara Republik Indonesia atau secara transit 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perund ang-undangan di bidang karantina.  
4. Pemasukan BPAH dilakukan tindakan karantina oleh pejabat karantina sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan di bidang karantina serta pelaku usaha wajib menyampaikan Izin Pemasukan kepada 
pejabat karantina.  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  1. Penilaian kesesuaian  
a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan umum dan khusus.  
b. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 
(PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
c. Tinggi/T: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk  memperoleh izin secara formal dari 
KL yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada.  
 
2. Pengawasan  
a. Bentuk pengawasan yang dilakukan dapat melalui 2 (dua) cara yaitu kajian dokumen (desk review) dan kajian 
lapang (onsite review).  
b. Pengawasan dapat dilakukan secara bersama, terintegrasi, dan terkoordinir yang melibatkan sebagai berikut:  
1. Otoritas Veteriner Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya;  
2. Dokter hewan berwenang atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 
sesuai kewenangannya;  - 3296 - 
3. Pengawas komoditas peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan;  
4. Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota, gubernur dan/atau menteri melalui surat 
keputusan.  
c. Lokasi pengawasan yang dilakukan sebagai berikut:  
d. Pabrik/perusahaan importir Bahan Pakan Asal Hewan;  
1. Distributor;  
2. Poultry shop; dan/atau  
3. Peternakan.  
e. Pengawasan dilakukan terhadap keamanan Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) yang meliputi :  
1. Kemurnian (Identifikasi Spesies Asal Hewan)  
2.  BPAH asal Ruminansia dan BPAH asal Poultry  
3.  Bahan pakan ruminansia (sapi perah, kambing, dan/atau domba) tidak boleh dicampur/tercampur dengan 
bahan pakan asal ruminansia berupa Meat Bone Meal (MBM), Bloo d Meal (Ruminant ) dan Bone Meal 
(Ruminant)  
f. Cemaran  
1. Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) harus bebas dari cemaran bakteri Salmonella sp  dan Clostridium 
perfringens  
2. Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) harus memenuhi standar baku maksimal residu antibiotik  
3. Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) harus memenuhi standar baku maksimal kandungan logam berat  - 3297 - 
4. Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) harus memenuhi standar baku maksimal Aflatoksin  
g. Penggunaan  
    Pengawasan penggunaan pakan yang mengandung Bahan Paka n Asal Hewan dilakukan untuk:  
1. Memastikan ditaatinya ketentuan pelarangan penggunaan Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) Ruminansia 
seperti MBM atau turunannya untuk pakan ruminansia melalui pemeriksaan Recording Distribusi, 
Pengambilan Sampel;  
2. Untuk pakan  yang bahan baku pakannya menggunakan BPAH asal  ruminansia seperti Meat Bone Meal 
(MBM), Blood Meal, dan Bone Meal maka pada kemasan pakan jadi sebaiknya dicantumkan kalimat 
peringatan “Tidak Boleh Diberikan Kepada Ruminansia” atau “Tidak Untuk Pakan Rumi nansia” atau 
“Hanya Untuk Pakan Unggas, Babi, Ikan/Udang”.  
 
h. Laporan Realisasi  
Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan realisasi Pemasukan atau Pengeluaran kepada Menteri melalui 
Direktur Jenderal secara daring dalam jangka waktu paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya 
terhitung sejak tanggal tindakan pelepasan karantina (KH14)  
i. Pengambilan Sampel  
1. Kegiatan pengawasan keamanan BPAH terdiri atas entry meeting, pengisian kuesioner, pengambilan 
sampel, berita acara pengambilan co ntoh, dan closing meeting . 
2. Pengambilan sampel bahan pakan asal hewan mengacu pada SNI 19 -0428 -1998 tentang Petunjuk 
Pengambilan Contoh Padatan dengan metode:  - 3298 - 
3. Pengambilan contoh  dari tanding/lot berbentuk curah  
4. Pengambilan contoh dari tanding/lot berbentuk terkemas.  
j. Jenis Pengujian  
Sampel yang diambil dilakukan pengujian terhadap Porcine, Salmonella sp, Clostridium sp, dan Bacillus 
anthracis  
k. Administratif  
Pengawasan dalam hal administrasi meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 
Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Angka Pengenal Impor/Angka Pengenal Impor Terbatas (API/APIT), Tanda 
Daftar Perusahaan (TDP) dan Company Profile.  
Pengawasan dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali, atau sewaktu -waktu apabila diketahui adanya 
dugaan penyimpangan terhadap dipenuhinya persyaratan teknis kesehatan hewan.  
 
STANDAR VETERINARY HEALTH CERTIFICATE  (VHC) PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN (BPAH)  
NO VETERINARY HEALTH CERTIFICATE  (VHC) PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN (BPAH)  
46209 Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya  
47754  Perdangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/ Ikan dan Hewan Peliharaan  
10801 Industri Ransum Makanan Hewan  
10802 Industri Konsentrat Makanan Hewan  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan 
(BPAH) mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.  - 3299 - 
2 Istilah dan 
Definisi  1. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Bahan Pakan Asal Hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke 
luar negeri.  
2. Veterinary Health Certificate (VHC)  adalah sertifikat kesehatan hewan yang menyatakan bahwa komoditas yang 
dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan persyaratan teknis kesehatan hewan yang 
dipersyaratkan negara tujuan;  
3. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, peri kanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan 
sebagai Pakan, baik yang diolah maupun yang belum diolah.  
4. Bahan Pakan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BPAH adalah bahan yang berasal dari ruminansia atau 
unggas, baik yang diolah maupun  yang belum diolah.  
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu.  
 
6. Negara Tujuan Pengeluaran yang selanjutnya disebut Negara Tujuan adalah negara yang menerima komoditas 
Bahan Pak an Asal Hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia.  
7. Negara Pengekspor adalah negara yang mengeluarkan komoditas Bahan Pakan Asal Hewan dari wilayah Negara 
Republik Indonesia.  
8. Unit Usaha Negara Asal adalah suatu unit usaha di Negara Asal yang menjal ankan kegiatan produksi, dan/atau 
pengemasan Bahan Pakan Asal Hewan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.  
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk 
melakukan kegiatan u saha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.  - 3300 - 
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut 
Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelol a dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk 
penyelenggaraa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
11. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus Bahan Pakan Asal Hewan, baik 
yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung.  
12. Label ad alah keterangan mengenai Bahan Pakan Asal Hewan yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan 
tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Bahan Pakan Asal Hewan dan keterangan Pelaku 
Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Bahan Paka n Asal Hewan, dan/atau merupakan bagian 
Kemasan Bahan Pakan Asal Hewan.  
13. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan 
memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.  
 
3 Persyaratan 
Umum  1. Persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan VHC pengeluaran BPAH untuk pertama kali meliputi 
surat permohonan VHC Pengeluaran  
2. Persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan VHC pengeluaran kedua dan seterusnya  meliputi:  
1) surat permohonan VHC Pengeluaran:  
2) laporan realisasi pengeluaran sebelumnya  
3. Instansi penerbit: Kementerian Pertanian  
4. Durasi pemenuhan persyaratan memenuhi persyaratan paling lama 30 hari terhitung sejak Pelaku usaha 
mengajukan permohonan.  - 3301 - 
4 Persyaratan 
Khusus atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 1. Persyaratan teknis pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) harus memenuhi persyaratan negara tujuan 
yang ditetapkan dalam bentuk Veterinary Health Certificate (VHC).  
2. Tata Cara Penerbitan Veterinary Health Certificate ( VHC) Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH):  
(1) Untuk mendapatkan VHC Pengeluaran, Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin secara daring kepada 
Direktur Jenderal;  
(2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa atau (force majure) yang mengakibatkan sistem daring tidak berfungsi, 
pengajuan permohonan dapat disampaikan secara luring kepada Direktur Jenderal;  
(3) Permohonan VHC Pengeluaran dapat diajukan hari kerja atau sewaktu -waktu;  
(4) Pengajuan permohonan VHC Pengeluaran akan diproses setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
(5) Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen teknis.  
 
(6) Dokumen teknis untuk pengeluaran BPAH paling kurang terdiri dari Hasil uji laboratorium terhadap mutu 
dan/atau keam anan pakan  
(7) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan melakukan evaluasi teknis.  
(8) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur 
Jenderal.  
(9) Hasil evaluasi sebagai berikut:  
a. permohonan d itolak, apabila tidak memenuhi persyaratan teknis; dan  
b. permohonan disetujui, apabila memenuhi persyaratan teknis.  - 3302 - 
(10) Permohonan ditolak disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan 
secara daring.  
(11) Pelaku Usaha setelah menerima penolakan melakukan perbaikan persyaratan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) hari kerja.  
(12) Perbaikan persyaratan hanya diberikan 3 (tiga) kali.  
(13) Dalam hal perbaikan persyaratan teknis telah melewati waktu yang dit entukan Pelaku Usaha harus 
mengajukan permohonan baru.  
(14) Permohonan disetujui diterbitkan Veterinary Health Certificate (VHC) Pengeluaran BPAH oleh Otoritas 
Veteriner Kesehatan Hewan  
3. kewajiban pelaku usaha Menyampaikan laporan realisasi pengeluaran B PAH secara daring  
5 Sarana  1. BPAH harus dikemas sesuai standar internasional dan disegel. Segel dilakukan oleh pejabat yang berwenang di 
Negara Pengekspor, bernomor jelas, tetap utuh sampai di tempat Pengeluaran. Kemasan harus disertai label. 
Label harus ditulis dalam bahasa Inggris d an/atau Bahasa Indonesia.  
2. Label BPAH, memuat informasi mengenai paling kurang terdiri dari:  
a. jenis BPAH;  
b. nama dan alamat produsen;  
c. tanggal produksi;  
d. negara asal;  
e. berat bersih atau isi bersih;  
f. spesies hewan asal BPAH;  - 3303 - 
g. tanggal kadaluarsa;  
h. negara tujuan.  
3. Persyaratan pengangkutan harus dapat melindungi mutu dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan di bidang karantina.  
4. Pengeluaran BPAH dilakukan tindakan karantina oleh pejabat karantina sesuai deng an ketentuan peraturan 
perundang -undangan di bidang karantina serta pelaku usaha wajib menyampaikan VHC Pengeluaran kepada 
pejabat karantina.  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  1. Penilaian kesesuaian  
a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan umum dan khusus.  
b. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Tim Layanan Rekomendasi dan Teknis Direktorat Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
c. MR = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan  pernyataan kesesuaian diri (self declaration).  
 
2. Pengawasan  
a. Bentuk pengawasan yang dilakukan dapat melalui 2 (dua) cara yaitu kajian dokumen ( desk review ) dan kajian 
lapang ( onsite review ). 
b. Pengawasan dapat dilakukan secara bersama, terintegrasi, dan terkoordinir yang melibatkan sebagai berikut:  
1. Otoritas Veteriner Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya;  
2. Dokter hewan berwenang atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 
sesuai kewenangannya;  - 3304 - 
3. Pengawas komoditas peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan;  
4. Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota, gubernur dan/atau menteri melalui surat 
keputusan.  
 
3. Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban:  
1.  menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pakan atau yang setara, sesuai dengan pedoman 
pembuatan pakan yang baik ( Good Manufacturing Practices ) dan pedoman penanganan pakan yang baik (Good 
Handling Practices) ; 
2. merealisasikan Pengeluaran BPAH sesuai Veterinary Health Certificate (VHC ); dan  
3. laporan realisasi Pengeluaran sebelumnya, jika untuk Pengeluaran kedua dan seterusnya.  
 
 
STANDAR PENERBITAN VETERINARY HEALTH CERTIFICATE  (VHC) PENGELUARAN BLACK SOLDIER FLY (BSF)  
NO VETERINARY HEALTH CERTIFICATE  (VHC) PENGELUARAN BLACK SOLDIER FLY (BSF)  
46209 (Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya)  
47754 (Perdangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/ Ikan dan Hewan Peliharaan)  
10801 (Industri Ransum Makanan Hewan)  
10802 (Industri Konsentrat  Makanan Hewan)  
1 Ruang Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pengeluaran Black Soldier Fly - 3305 - 
Lingkup  (BSFmencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.  
2 Istilah dan 
Definisi  1. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Black Soldier Fly (BSF dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar 
negeri.  
2. Veterinary Health Certificate (VHC)  adalah sertifikat kesehatan hewan yang menyatakan bahwa komoditas yang 
dikeluarkan dari wilayah Neg ara Republik Indonesia sesuai dengan persyaratan teknis kesehatan hewan yang 
dipersyaratkan negara tujuan;  
3. Black Soldier Fly (BSF adalah lalat yang bukan vektor penyakit atau bukan lalat hama, baik yang diolah maupun 
yang belum diolah.  
4. Pelaku Usaha ad alah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu.  
5. Negara Tujuan Pengeluaran yang selanjutnya disebut Negara Tujuan adalah negara yang menerima komoditas 
Black Soldier Fly (BSF dari wilayah Negara Republ ik Indonesia.  
 
6. Negara Pengekspor adalah negara yang mengeluarkan komoditas Black Soldier Fly (BSF dari wilayah Negara 
Republik Indonesia.  
7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk 
melaku kan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.  
8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Online Single Submission ) yang selanjutnya disebut 
Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi  yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk 
penyelenggaraa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  - 3306 - 
9. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus Black Soldier Fly (BSF),  baik yang 
bersentuhan langsung maupun tidak langsung.  
10. Label adalah keterangan mengenai Black Soldier Fly (BSF ) yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, 
atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Black Soldier Fly (BSF ) dan keterangan Pelaku Usaha, serta 
informasi lainnya yang disertakan pada Black Soldier Fly (BSF ), dan/atau merupakan bagian Kemasa n Black 
Soldier Fly (BSF).  
11. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan 
memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.  
3 Persyaratan 
Umum  1. Persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan VHC pengeluaran BPAH untuk pertama kali meliputi 
surat permohonan VHC Pengeluaran  
2. Persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan VHC pengeluaran kedua dan seterusnya meliputi:  
a. surat permohonan VHC Pengeluaran:  
b. laporan realisasi pengeluaran sebelumnya  
3. Instansi penerbit: Kementerian Pertanian  
4. Durasi pemenuhan persyaratan memenuhi persyaratan paling lama 30 hari terhitung sejak Pelaku usaha 
mengajukan permohonan.  
4 Persyaratan 
Khusus 
atau 
Persyaratan Persyaratan teknis pengeluaran Black Soldier Fly (BSF ) harus memenuhi persyaratan negara tujuan yang ditetapkan 
dalam bentuk Veterinary Health Certificate (VHC).  
 
Tata Cara Penerbitan Veterinary Health Certificate (VHC ) Pengeluaran Black Soldier Fly (BSF)  - 3307 - 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa (1) Untuk mendapatkan VHC Pengeluaran, Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin secara daring kepada 
Direktur Jenderal;  
(2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa atau ( force majure ) yang mengakibatkan sistem daring tidak berfungsi, 
pengajuan permohonan dapat disampaikan secara luring kepada Direktur Jender al; 
(3) Permohonan VHC Pengeluaran dapat diajukan hari kerja atau sewaktu -waktu;  
(4) Pengajuan permohonan VHC Pengeluaran akan diproses setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
(5) Permohonan haru s dilengkapi dengan dokumen teknis.  
Dokumen teknis untuk pengeluaran BSF paling kurang terdiri dari:  
Hasil uji laboratorium terhadap mutu dan/atau keamanan Pakan  
(6) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan melakukan evaluasi teknis.  
(7) Ketentuan me ngenai tata cara pelaksanaan evaluasi teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur 
Jenderal.  
(8) Hasil evaluasi sebagai berikut:  
a. permohonan ditolak, apabila tidak memenuhi persyaratan teknis; dan  
b. permohonan disetujui, apabila memenuhi persyar atan teknis.  
(9) Permohonan ditolak disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara 
daring.  
(10) Pelaku Usaha setelah menerima penolakan melakukan perbaikan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 
3 (tiga) hari kerja.  - 3308 - 
(11) Perbaikan persyaratan hanya diberikan 3 (tiga) kali.  
(12) Dalam hal perbaikan persyaratan teknis telah melewati waktu yang dit entukan Pelaku Usaha harus mengajukan 
permohonan baru.  
(13) Permohonan disetujui diterbitkan Veterinary Health Certificate (VHC)  Pengeluaran BSF oleh Otoritas Veteriner 
Kesehatan Hewan  
 
Kewajiban Pelaku Usaha:  
Menyampaikan laporan realisasi pengeluaran BSF secara daring  
5 Sarana  BSF harus dikemas sesuai standar internasional dan disegel. Segel dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Negara 
Pengekspor, bernomor jelas, tetap utuh sampai di tempat Pengeluaran. Kemasan harus disertai label. Label harus 
ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia.  
 
 
Label BSF, memuat informasi mengenai paling kurang terdiri dari:  
a. jenis BSF;  
b. nama dan alamat produsen;  
c. tanggal produksi;  
d. negara asal;  
e. berat bersih atau isi bersih;  
f. tanggal kadaluarsa;  - 3309 - 
g. negara tujuan.  
 
Persyaratan pengangkutan harus dapat melindungi mutu dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan di bidang karantina.  
 
Pengeluaran BSF dilakukan tindakan karantina oleh pejabat karantina sesu ai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan di bidang karantina serta pelaku usaha wajib menyampaikan VHC Pengeluaran kepada pejabat 
karantina.  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  Penilaian kesesuaian  
Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan umum dan khusus.  
Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Tim Layanan Rekomendasi dan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan 
dan Kesehatan Hewan.  
MR = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self declaration).  
 
Pengawasan  
Bentuk pengawasan yang dilakukan dapat melalui 2 (dua) cara yaitu kajian dokumen (desk review) dan kajian lapang 
(onsite review).  
Pengawasan dapat dilakukan secara bersama, terintegrasi, dan terkoo rdinir yang melibatkan sebagai berikut:  
1. Otoritas Veteriner Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya;  
2. Dokter hewan berwenang atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai - 3310 - 
kewenangannya;  
3. Pengawas komoditas peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan;  
4. Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota, gubernur dan/atau menteri melalui surat 
keputusan.  
 
Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiata n usahanya memiliki kewajiban:  
1. menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pakan atau yang setara, sesuai dengan pedoman pembuatan 
pakan yang baik ( Good Manufacturing Practices ) dan pedoman penanganan pakan yang baik ( Good Handling 
Practices ); 
2. merealisasikan Pengeluaran Black Soldier Fly (BSF ) sesuai Veterinary Health Certificate (VHC);  dan 
3. laporan realisasi Pengeluaran sebelumnya, jika untuk Pengeluaran kedua dan seterusnya.  
 
 
STANDAR VETERINARY HEALTH CERTIFICATE  (VHC) PENGELUARAN HARD GELATIN CAPSULES  
NO VETERINARY HEALTH CERTIFICATE  (VHC) PENGELUARAN HARD GELATIN CAPSULES  
21011 (Industri Bahan Farmasi untuk Manusia)  
46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan)  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha Veterinary Health Certificate  (VHC) 
Pengeluaran Hard Gelatin Capsules mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku - 3311 - 
usaha.  
2 Istilah dan 
Definisi  1) Pengeluaran adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan Hard Gelatin Capsules  dari wilayah Negara 
Republik Indonesia ke luar negeri;  
2) Veterinary Health Certificate (VHC)  adalah sertifikat kesehatan hewan yang menyatakan bahwa komoditas yang 
dikeluarka n dari wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan persyaratan teknis kesehatan hewan yang 
dipersyaratkan negara tujuan;  
3) Hard Gelatin Capsules  adalah bahan farmasi yang terbuat dari gelatin yang telah diproses menjadi cangkang 
atau capsul gelatin keras;  
4) Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu;  
5) Dokter hewan adalah or ang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner 
dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan;  
6) Dokter hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau walikota sesuai 
dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan 
hewan;  
7) Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses 
degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infes tasi parasit, dan infeksi mikroorganisme pathogen 
seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia;  
8) Penyakit  Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta 
hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melal ui kontak langsung atau tidak langsung dengan  media - 3312 - 
perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara 
biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur;  
9) Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Pen yakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, 
keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi;  
10) Penyakit hewan eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
11) Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Hewan ke suatu tempat pengeluaran di wilayah Negara 
Republik Indonesia;  
12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan 
hewan;  
13) Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan 
fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;  
14) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang  memegang 
kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
15) Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggar a 
Pemerintah Daerah;  
16) Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau 
kesehatan hewan;  
17) Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi;  - 3313 - 
18) Pelaku usah a adalah orang perorangan atau korporasi yang berbadan hukum, yang melakukan kegiatan 
memasukkan dan mengeluarkan hewan dan produk hewan; mengeluarkan hewan dan produk hewan;  
3 Persyaratan 
Umum  Persyaratan umum pengeluaran Hard Gelatin Capsules  sebagai berikut:  
1) Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum, atau instansi pemerintah dalam pengeluaran Hard Gelatin 
Capsules  dapat memilih pengajuan permohonan yang akan diekspor sesuai dengan memenuhi persyaratan 
administrasi.  
2) Persyaratan admin istrasi yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan pengeluaran meliputi:  
a. Surat Permohonan;  
b. Invoice;  
c. Certificate of analysis;  
d. Spesification product/ingredients products;  
e. Certificate of origin;  
f. Capsugel BSE Saftey Statement;  
g. Pharmaceutical Gelatin Capsule Documentation Package;  
h. Copy of Raw Material Gelatin use;  
i. Copy of EDQM Gelatin use;  
j. Health Certificate Raw Material dari Negara Asal;  
k. laporan realisasi pengeluaran sebelumnya.  
 
- Pemeriksaan administrasi yang dilak ukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian - 3314 - 
(PPVTPP) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran permohonan 
pengeluaran.  
- Hasil pemeriksaan administrasi yang tidak lengkap atau tidak benar den gan persyaratan adminstrasi yang 
dimaksud dalam permohonan pengeluaran ditolak.  
- Penolakan permohonan pengeluaran disampaikan oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan 
Pertanian (PPVTPP) kepada Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum , atau instansi pemerintah.  
- Direktorat Jenderal melakukan kajian teknis terhadap permohonan pengeluaran.  
- Kajian teknis dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk mengkaji pemenuhan persyaratan teknis 
pengeluaran  
- Hasil kajian teknis yang tidak me menuhi persyaratan  pengeluaran ditolak.  
- Penolakan hasil kajian teknis disampaikan oleh Direktorat Jenderal kepada Pelaku usaha, badan usaha yang 
berbadan hukum, atau instansi pemerintah.  
4 Persyaratan 
Khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau Persyaratan khusus sebagai berikut:  
a. Pelaku usaha, Orang perorangan dan Instansi/Lembaga pada saat melakukan pengajuan permohonan 
pengeluaran Hard Gelatin Capsules  sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan dalam 
bentuk Veteinary Health Certificate (VHC ); 
b. Persyaratan teknis pengeluaran Hard Gelatin Capsules  harus memenuhi persyaratan teknis Kesehatan hewan 
(health requirement ) negara tujuan.  - 3315 - 
Jasa 
5 Sarana  Persyaratan sarana pengangkutan pada pengeluaran Hard Gelatin Capsules  sebagai berikut:  
1. Hard Gelatin Capsule  diproduksi melalui proses pencampuran beberapa bahan atau raw material dan proses 
pemanasan suhu tertentu, dikemas dalam beberapa ukuran  dan disertai pemeriksaan/ control dimensi capsul  
(berat, panjang, tingkat kekeringan), visual capsul dan bentuk. Produ k dilabel dengan memuat informasi paling 
kurang terdiri dari:  
a. nama dan alamat produsen;  
b. tanggal produksi;  
c. negara asal;  
d. berat bersih atau isi bersih;  
e. tanggal kadaluarsa;  
f. negara tujuan; dan  
g. berat bersih/isi bersih.  
2. Persyaratan penga ngkutan harus dapat melindungi mutu dan keamanan produk;  
3. Pengangkutan dapat dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat tujuan pengeluaran atau secara 
transit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang karantina;  
4. Sertifikat kesehatan asli harus diserahkan kepada petugas yang berwenang dalam pengangkutan.  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan Penilaian Kesesuaian  
- Menengah Rendah/MR: bukti penilaian kesesuaian digunakan Pelaku usaha untuk memperoleh izin lainnya 
secara formal dari K/L yang berwenang.  - 3316 - 
Pengawasan  - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan 
yang ditetapkan.  
- Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyarat an administrasi dan teknis. 
Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 
(PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
- Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahan ya memiliki kewajiban:  
1) Merealisasikan pengeluaran Hard Gelatin Capsules  sesuai dengan ijin pengeluarannya secara daring  
2) Menyampaikan Laporan realisasi pengeluaran sebelumnya jika melakukan pengeluaran kedua dan 
seterusnya.  
3) Menyampaikan Laporan Rea lisasi pengeluaran Hard Gelatin Capsules  wajib mencantumkan alasan dalam hal 
Pelaku Usaha tidak m erealisasikan Izin Pengeluaran.  
Pengawasan  
1. Melalukan monitoring terhadap pengeluaran Hard Gelatin Capsules ; 
2. Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
STANDAR PENGELUARAN OBAT HEWAN  
NO PENGELUARAN OBAT HEWAN  
46444 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan);  
46445 (Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan);  
46446 (Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan);  - 3317 - 
46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan);  
46448 (Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan)  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pengeluaran obat hewan mencakup 
persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau 
memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan 
alami.  
b. Nomor Pendaftaran Obat Hewan adalah keterangan yang memuat mengenai huruf dan angka yang menerangkan 
identitas obat  hewan, yang berfungsi sebagai tanda keabsahan obat hewan yang dapat diedarkan  
c. Produk Jadi adalah suatu produk obat hewan yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan  
d. Bahan Baku Obat Hewan adalah bahan yang digunakan untuk pembuatan obat hewan.  
e. Eksportir Obat Hewan adalah perusahaan di bidang kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran obat 
hewan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri  
f. Pengeluaran Obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan Obat Hewan dari w ilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri.  
g. Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan obat hewan 
yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan un tuk 
memastikan agar keamanan, khasiat, dan mutu obat hewan yang diproduksi konsisten dan sesuai dengan 
persyaratan dan tujuan penggunaannya.  
3 Persyaratan Memiliki izin usaha eksportir obat hewan  - 3318 - 
Umum  
4 Persyaratan 
Khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa ● Pengeluaran Bahan Baku Obat Hewan  
- Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan baku obat hewan dengan nama dagang  
- Bahan baku obat hewan berasal dari produsen bahan baku obat hewan yang telah memiliki sertifikat CPOHB  
- surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pengeluaran bahan baku obat hewan yang 
dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan  
- surat persetujuan produsen bahan baku obat hewan untuk pengeluaran bahan ba ku obat hewan tanpa nama 
dagang yang dilakukan bukan oleh produsennya  
- Sertifikat analisa (Certificate of Analysis/CoA)  
- invoice/proforma invoice/sales contract  
- persyaratan lain yang ditetapkan oleh negara tujuan.  
 
 
 
 
● Pengeluaran Bahan Setengah Jadi Obat Hewan  
- Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan setengah jadi obat hewan dengan nama dagang  
- bahan setengah jadi obat hewan berasal dari produsen bahan setengah jadi obat hewan yang telah memiliki 
CPOHB  
- surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pengeluaran bahan setengah jadi obat - 3319 - 
hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan  
- surat persetujuan produsen bahan setengah jadi obat hewan untuk pengeluaran bahan setengah jadi obat 
hewan tanpa nama dagang yang dilakukan bukan oleh produsennya  
- Sertifikat analisa (Certificate of Analysis/CoA)  
- invoice/proforma invoice/sales contract  
- persyaratan lain yang ditetapkan oleh negara tujuan.  
 
● Pengeluaran Produk Jadi Obat Hewan  
- Memiliki nomor pendaftaran obat hewan  
- Obat hewan berasal dari produsen obat hewan yang telah memiliki sertifikat CPOHB  
- surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pengeluaran obat hewan yang dilakukan 
bukan oleh pemegang nomo r pendaftaran obat hewan  
- Sertifikat analisa ( Certificate of Analysis/CoA ) 
- invoice/proforma invoice/sales contract  
- persyaratan lain yang ditetapkan oleh negara tujuan.  
5 Sarana  - 
 
 
 
 - 3320 - 
 
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  ● Penilaian Kesesuaian  
● Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan 
yang ditetapkan.  
● Pelaksana: Kementerian Pertanian  
 
● Pengawasan  
● Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan realisasi pengeluaran dan laporan pemenuhan 
persyaratan teknis di negara tujuan, yang disampaikan oleh pelaku usaha  
● Monitoring terhadap keamanan, khasiat dan mutu obat hewan yang dikeluarkan  
● Pelaksana: Kementerian Pert anian  
 
 
 
 
STANDAR PENGELUARAN PERALATAN KESEHATAN HEWAN  
NO PENGELUARAN PERALATAN KESEHATA  HEWAN  
46692  (Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Hewan)  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pengeluaran peralatan kesehatan hewan 
mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.  - 3321 - 
2 Istilah dan 
Definisi  1. Eksportir Obat Hewan adalah perusahaan di bidang kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran obat 
hewan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri  
2. Peralatan kesehatan hewan adalah alat dan mesin yang disiapkan dan digunakan sebagai alat bantu dalam 
pelayanan kesehatan hewan  
3 Persyaratan 
Umum  Memiliki izin usaha eksportir obat hewan  
4 Persyaratan 
Khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 1. Invoice/proforma invoice/sales contract  
2. Diberikan label/etiket dan brosur  
3. Surat pernyataan merupakan alat kesehatan hewan  
4. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh negara tujuan . 
5 Sarana  - 
 
 
 
 - 3322 - 
 
 
 
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  ● Penilaian Kesesuaian  
● Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan 
yang ditetapkan.  
● Pelaksana: Kementerian Pertanian  
 
● Pengawasan  
● Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan realisasi pengeluaran dan laporan pemenuhan 
persyaratan teknis di negara tujuan, yang disampaikan oleh pelaku usaha  
● Monitoring terhadap keam anan, khasiat dan mutu peralatan kesehatan hewan yang dikeluarkan  
● Pelaksana: Kementerian Pertanian  
 
 
STANDAR PEMASUKAN OBAT HEWAN  
NO PEMASUKAN OBAT HEWAN  
46444 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan);  
46445 (Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan);  
46446 (Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan);  - 3323 - 
46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan);  
46448 (Perdagangan Besar Bahan B aku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan);  
46692 (Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan)  
1 Ruang lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pemasukan obat hewan mencakup  
persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.  
2 Istilah dan 
Definisi  1. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau 
memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan 
alami dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.  
2. Nomor Pendaftaran Obat Hewan adalah keterangan yang memuat mengenai huruf dan angka yang 
menerangkan iden titas obat hewan, yang berfungsi sebagai tanda keabsahan obat hewan yang dapat diedarkan  
3. Produk Jadi adalah suatu produk obat hewan yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan  
4. Bahan Baku Obat Hewan adalah bahan yang digunakan untuk pembuatan obat hewan.  
5. Importir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan obat 
hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia  
6. Pemasukan obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan obat Hewan da ri luar negeri ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
7. Obat Hewan Khusus adalah Obat Hewan berupa Sediaan Farmakoseutika dan Sediaan Biologik yang biang 
isolatnya atau penyakitnya tidak ada di Indonesia, belum diproduksi, atau ketersediaanya dalam jumlah 
terbatas  
3 Persyaratan 1. Memiliki izin usaha Importir obat hewan, untuk pemasukan bahan baku, bahan setengah jadi, produk jadi obat - 3324 - 
Umum  hewan, dan  peralatan kesehatan hewan untuk aplikasi obat hewan  
2. Merupakan Instansi Pemerintah atau Lembaga penelitian dan/atau Pendidikan, untuk pemasukan dengan 
tujuan penelitian  
3. Merupakan Instansi Pemerintah, importir obat hewan yang ditunjuk, dan/atau Asosiasi, untuk pemasukan obat 
hewan khusus  
4 Persyaratan 
Khusus atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa Pemasukan Bahan Baku Obat Hewan  
1. Memiliki Izin Importir Obat Hewan  
2. Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan baku dengan nama dagang  
2. surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hew an untuk pemasukan obat hewan yang dilakukan 
bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan  
3. Sertifikat analisa ( Certificate of Analysis/CoA ) dengan masa berlaku minimal 1 (satu) tahun  
4. Invoice/proforma invoice/purchase order  
5. Surat keterangan asal /Certificate of Origin (CoO ) dari negara produsen apabila negara asal pemasukan berbeda 
dengan negara produsen  
6. Lembar data keselamatan bahan/ Material Safety Data Sheet (MSDS)  
7. Certificate of non GMO  yang dikeluarkan oleh lembaga kompeten di negara asa l atau hasil lulus kajian 
keamanan KKHPRG apabila merupakan produk GMO, untuk bahan baku probiotik, enzim, asam amino dan 
bahan baku sediaan biologik  
8. Sertifikat veteriner ( Veterinary health certificate )/dokumen yang setara yang dikeluarkan oleh otoritas  
berwenang di negara asal, untuk sediaan biologik dan produk yang mengandung bahan asal hewan  - 3325 - 
9. Untuk bahan baku obat hewan yang tidak didaftarkan dan yang baru pertama kali dimasukkan:  
-  Certificate of Good Manufacturing Practices  atau sertifikat yang s etara yang dikeluarkan oleh lembaga 
berwenang di negara asal  
-  Lembar data keselamatan bahan/Material Safety Data Sheet (MSDS)  
-  diagram alir (flow chart ) cara pembuatan  
-  tujuan penggunaan bahan baku obat hewan  
10. Untuk bahan baku yang mengandung kalsium:  
-  pernyataan dari produsen bahwa produk tidak berasal dari hewan  
-  diagram alir ( flow chart ) cara pembuatan  
11. Untuk bahan baku antibiotik  
-  rencana distribusi bahan baku obat hewan  
-  laporan pemasukan dan distribusi bahan baku antibiotik  
12. Untuk master seed disertai surat keterangan untuk penelitian atau pengembangan produsen  
 
Pemasukan Bahan Setengah Jadi Obat Hewan  
1. Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan setengah jadi obat hewan dengan nama dagang  
2. surat perse tujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pemasukan obat hewan yang dilakukan 
bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan  
3. Sertifikat analisa ( Certificate of Analysis/CoA ) dengan masa berlaku minimal 1 (satu) tahun  
4. Invoice/proforma invoi ce/purchase order  - 3326 - 
5. Surat keterangan asal/ Certificate of Origin (CoO)  dari negara produsen apabila negara asal pemasukan berbeda 
dengan negara produsen  
6. Lembar data keselamatan bahan/ Material Safety Data Sheet (MSDS )  
7. Certificate of nonGMO  yang dikel uarkan oleh lembaga kompeten di negara asal atau hasil lulus kajian 
keamanan KKHPRG apabila merupakan produk GMO, untuk bahan setengah jadi probiotik, enzim, asam 
amino  
8. Sertifikat veteriner ( Veterinary health certificate )/dokumen yang setara yang dikeluarkan oleh otoritas 
berwenang di negara asal, untuk sediaan biologik dan produk yang mengandung bahan asal hewan  
9. Untuk bahan setengah jadi obat hewan yang tidak didaftarkan dan yang baru pertama kali dimasukkan:  
- Certificate of Good Manufacturing  Practices  atau sertifikat yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga 
berwenang di negara asal  
- Lembar data keselamatan bahan/ Material Safety Data Sheet (MSDS)  
- diagram alir ( flow chart )  cara pembuatan  
- tujuan penggunaan bahan setengah jadi obat hewan  
 
10. Untuk bahan setengah jadi yang    mengandung kalsium:  
- pernyataan dari produsen bahwa produk tidak berasal dari hewan  
- diagram alir ( flow chart )  cara pembuatan  
11. Untuk bahan setengah jadi antibiotik  
- rencana distribusi bahan setengah jadi obat h ewan  - 3327 - 
- laporan pemasukan dan distribusi bahan setengah jadi antibiotik  
12. Untuk master seed disertai surat keterangan untuk penelitian atau pengembangan produsen  
 
Pemasukan Produk Jadi Obat Hewan  
1. Memiliki nomor pendaftaran obat hewan  
2. surat persetuj uan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pemasukan obat hewan yang dilakukan 
bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan  
3. Sertifikat analisa ( Certificate of Analysis/CoA ) dengan masa berlaku minimal 1 (satu) tahun  
4. Invoice/proforma invoice/ purchase order  
5. Surat keterangan asal/ Certificate of Origin (CoO)  dari negara produsen apabila negara asal pemasukan berbeda 
dengan negara produsen  
6. Sertifikat veteriner ( Veterinary health certificate )/dokumen yang setara yang dikeluarkan oleh otoritas 
berwenang di negara asal, untuk sediaan biologik dan produk yang mengandung bahan asal hewan  
 
Pemasukan peralatan kesehatan hewan untuk aplikasi obat hewan:  
1. invoice/proforma invoice/ purchase order  
2.  Diberikan label/etiket dan brosur  
 
Pemasu kan Obat Hewan untuk Tujuan Penelitian:  
1. Proposal penelitian  - 3328 - 
2. Diagram alir ( flow chart ) cara pembuatan  
3. Lembar data keselamatan bahan/ Material Safety Data Sheet (MSDS)  
4. Sertifikat analisa ( Certificate of Analysis/CoA ) 
5. Surat keterangan asal/ Certificate of Origin (CoO ) 
6. Sertifikat veteriner ( Veterinary health certificate )/dokumen yang setara yang dikeluarkan oleh otoritas 
berwenang di negara asal, untuk sediaan biologik dan produk yang mengandung bahan asal hewan  
 
Pemasukan Obat Hewan K husus:  
1. Tujuan pemasukan untuk sediaan biologik:  
- penanggulangan wabah yang didasarkan pada penetapan wabah oleh Menteri  
- pertahanan dan keamanan  
- acara internasional berupa kejuaraan dan olahraga yang menggunakan hewan yang didasarkan pada 
keputusan  pemerintah  
- Penyelamatan dan konservasi satwa liar yang didasarkan pada surat keterangan dari Kementerian terkait 
dan dokter hewan penanggungjawab kegiatan  
2. Tujuan pemasukan untuk sediaan farmasetik:  
- pertahanan dan keamanan  
- acara internasional berupa kejuaraan dan olahraga yang menggunakan hewan yang didasarkan pada 
keputusan pemerintah  
- Penyelamatan dan konservasi satwa liar yang didasarkan pada surat keterangan dari Kementerian terkait - 3329 - 
dan dokter hewan penanggungjawab kegiatan  
3. Pemasukan dilakukan dalam waktu dan jumlah terbatas berdasarkan jumlah hewan target dan periode 
pengobatan  
4. berbentuk vaksin inaktif untuk sediaan biologik  
5. Sertifikat registrasi ( Certificate of Registration ) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal  
6. Lembar data keselamatan bahan/ Material Safety Data Sheet (MSDS ) 
7. Sertifikat analisa ( Certificate of Analysis/CoA)  
8. Invoice/proforma invoice  
9. Dikemas tertutup rapat, tersegel, dan tidak mudah rusak  
10. Diberikan label/etiket dan bros ur 
11. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak akan memperjualbelikan Obat Hewan Khusus  
5 Sarana  Memiliki sarana fasilitas yang diperuntukkan sebagai tempat dan sarana penyimpanan obat hewan untuk 
menjamin mutu obat hewan sebelum diedarkan dengan menjaga kebersihan, ruang penyimpanan yang memadai 
sesuai dengan kriteria penyimpanan obat.  
 
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  1. Penilaian Kesesuaian  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen permohonan  
- Dilakukan kajian analisa risiko bagi pemasukan untuk tujuan penelitian dan pemasukan obat hewan 
khusus  
- Pelaksana: Kementerian Pertanian  - 3330 - 
 
2.  Pengawasan  
- Pemeriksaan terhadap laporan realisasi pemasukan yang disampaikan oleh pelaku usaha  
- Inspeksi/moni toring/pemantauan  
- Untuk obat hewan khusus:  
o Sisa Obat Hewan Khusus yang telah dipergunakan harus dimusnahkan disertai dengan Berita Acara 
Pemusnahan dan disaksikan oleh Pengawas Obat Hewan  
o Pelaksanaan pemusnahan Obat Hewan Khusus menjadi beban dan tan ggung jawab pemilik Obat 
Hewan Khusus.  
- Pelaksana: Kementerian Pertanian  
 
 
 
 
 
 
STANDAR PEMASUKAN PERALATAN KESEHATAN HEWAN  
NO PEMASUKAN PERALATAN KESEHATAN HEWAN  
46692 (Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan)  
1 Ruang lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pemasukan peralatan kesehatan - 3331 - 
hewan mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.  
2 Istilah dan 
Definisi  1. Importir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan 
obat hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia  
2. Peralatan kesehatan hewan adalah alat dan mesin yang disiapkan dan digunakan sebagai alat bantu dalam 
pelayanan kesehatan hewan.  
3 Persyaratan 
Umum  Memiliki izin usaha importir obat hewan  
 
 
 
 
4 Persyaratan 
Khusus atau 
Persyaratan 
Teknis Produk, 
Proses, dan/atau 
Jasa 1. Invoice/proforma invoice/purchase order  
2. Diberikan label/etiket dan brosur  
3. Surat pernyataan merupakan alat kesehatan hewan  
5 Sarana  Memiliki sarana fasilitas yang diperuntukkan sebagai tempat dan sarana penyimpanan obat hewan untuk 
menjamin mutu obat hewan sebelum diedarkan dengan menjaga kebersihan, r uang penyimpanan yang 
memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat.  
 - 3332 - 
 
 
 
 
6 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  Penilaian Kesesuaian  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen permohonan  
- Pelaksana: Kementerian Pertanian  
  
2.  Pengawasan  
- Pemeriksaan terhadap laporan realisasi pemasukan yang disampaikan oleh pelaku usaha  
- Inspeksi/monitoring/pemantauan  
- Pelaksana: Kementerian Pertanian   
 
 
 
 
 
STANDAR PEMASUKAN HEWAN KESAYANGAN DAN SATWA  
NO PEMASUKAN HEWAN KESAYANGAN DAN SATWA  
46205  Perdagangan Besar Binatang Hidup  - 3333 - 
46209  Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya  
47751  Perdagangan Eceran Hewan Peliharaan (pet Animal)  
01714  Perburuan dan Penangkapan Burung  
01719  Perburua n dan penangkapan satwa liar lainnya  
01711  Perburuan dan penangkapan primata  
01712  Perburuan dan penangkapan mamalia  
01713  Perburuan dan penangkapan reptil  
01721  Penangkaran Primata  
01722  Penangkaran Mamalia  
01723  Penangkaran Reptil  
01724  Penangkaran Burung  
03156  Penangkapan/Pengambilan Amphibia Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites  
03276  Pengembangbiakan Amphibia Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan yang diperlukan dalam mengeluarkan 
rekomendasi persetujuan pemasukan ( certification letter ) dan menerbitkan veterinary health requirement  hewan 
kesayangan dan/atau satwa dari luar nege ri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  
 
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Hewan Kesayangan dan Satwa dari luar negeri ke dalam wilayah 
Negara Republik Indonesia;  
b. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, - 3334 - 
dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya;  
c. Hewan Kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan dan keindahan;  
d. Jenis hewan kesayangan ad alah jenis yang secara ilmiah disebut spesies dari hewan yang dipelihara khusus 
sebagai hewan olah raga, kesenangan dan keindahan;  
e. Satwa adalah binatang yang hidup di darat yang masih mempunyai sifat -sifat liar, baik yang hidup bebas 
maupun yang dipeli hara oleh manusia;  
f. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)  adalah Konvensi 
(perjanjian) internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui 
pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar;  
g. Ketentuan -ketentuan CITES adalah seluruh ketentuan yang m engikat negara pihak dari CITES yang berupa teks 
konvensi, resolusi dari Konferensi Para Pihak ( Resolutions of the Conference of the Parties ) serta rekomendasi dari 
Komisi tetap CITES yaitu Standing Commitee, Animals Committee, and Plant Committee , yang di antaranya 
dituangkan dalam Notifikasi Sekretariat CITES;  
h. Jenis satwa liar adalah jenis yang secara ilmiah disebut spesies atau anak -anak jenis yang secara ilmiah disebut 
sub-species baik di dalam maupun di luar habitat aslinya;   
i. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner 
dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan;  
j. Dokter hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau walikota sesuai 
dengan kewenanganny a berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan 
hewan;  - 3335 - 
k. Pemilik Hewan secara perorangan adalah orang yang bertanggung jawab langsung terhadap keselamatan dan 
kesejahteraan hewan;  
l. Penyakit hewan adalah gangguan kesehat an pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses 
degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen 
seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia;  
m. Penyakit  Hewan Menular ada lah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta 
hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan  media 
perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara 
biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur;  
n. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, 
keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi;  
o. Penyakit hewan  eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
p. Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Hewan ke suatu tempat pemasukan di wilayah Negara 
Republi k Indonesia;  
q. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan 
hewan;  
r. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan 
fungsi di bidang peterna kan dan kesehatan hewan;  
s. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang - 3336 - 
kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indon esia Tahun 1945;  
t. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara 
Pemerintah Daerah;  
u. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau 
kesehatan  hewan;  
v. Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi;  
w. Pelaku usaha adalah orang perorangan atau korporasi yang berbadan hukum, yang melakukan kegiatan 
memasukkan dan mengeluarkan hewan kesayangan dan/atau satwa;  
x. Orang perorangan adalah pemilik atau pembawa hewan yang tidak berbadan hukum.  
3 Persyaratan 
Umum  - Persyaratan administrasi bagi Pelaku Usaha, Perorangan dan Instansi/Lembaga untuk pemasukan hewan 
kesayangan dan/atau satwa, sebagai berikut:  
1) Membuat surat permohonan pemasukan hewan yang ditujukan kepada Menteri Pertanian cq. Direktorat 
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
2) Memiliki rekomendasi persetujuan pemasukan hewan yang dikeluarkan dari Dinas Daerah Provinsi atau 
Dinas Daerah Kabupaten/Kota;  
4) Memiliki surat izin CITES untuk hewan dilindungi.  
- Pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian 
(PPVTPP) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran permohonan 
pemasukan.  - 3337 - 
- Hasil pemeriksaan administrasi yang tidak lengkap atau tidak benar dengan persyaratan adminstrasi yang 
dimaksud dalam permohonan pemasukan ditolak.  
- Penolakan permohonan pemasukan disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha, Perorangan dan 
Instansi/Lembaga.  
- Direktorat Jenderal melakukan kajian teknis terhadap permohonan pemasukan.  
- Kajian teknis dilakukan paling lama 4 (empat) hari kerja untuk mengkaji pemenuhan persyarata n teknis 
pemasukan  
- Hasil kajian teknis yang tidak memenuhi persyaratan  pemasukan ditolak.  
- Penolakan hasil kajian teknis disampaikan oleh Direktorat Jenderal kepada Pelaku Usaha, Perorangan dan 
Instansi/Lembaga.  
4 Persyaratan 
Khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa Pelaku usaha, Orang perorangan dan Instansi/Lembaga pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan 
hewan kesayangan dan/atau satwa memenuhi persyaratan teknis, meliputi:  
a. Persya ratan Negara Asal  
1) Pengajuan permohonan izin pemasukan dilengkapi dengan dokumen teknis berupa preliminary health 
certificate yang isinya harus menerapkan persyaratan teknis Kesehatan hewan ( veterinary health requirement ) 
yang dipersyaratkan oleh Negara Republik Indonesia;  
 
2) Persyaratan teknis kesehatan hewan ( veterinary health requirement ) sebagaimana dimaksud pada poin a 
ditetapkan oleh Otoritas Veteriner bidang Kesehatan Hewan.  
b. Persyaratan Hewan  - 3338 - 
1) Hewan kesayangan dan /atau satwa sehat, dibuktikan dengan adanya sertifikat kesehatan hewan ( veterinary 
health certificate ) dari otoritas veteriner negara asal;  
2) Hewan kesayangan dan/atau satwa telah divaksinasi, disesuaikan dengan umur hewan, label dosis dan 
penyakit yang  dapat menginfeksi spesifik spesies atau multiple species  tertentu;  
3) Melampirkan hasil uji laboratorium terhadap penyakit yang dipersyaratkan di setiap persyaratan kesehatan 
hewan.  
5 Sarana  Persyaratan pengangkutan harus mengikuti kaidah kesejahteraan hewan, dan pergerakan/movement/ 
lalulintas  hewan kesayangan dan/atau satwa, dilakukan tindakan karantina oleh pejabat karantina sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang karantina.  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  Penilaian Kesesuaian  
Tinggi : bukti penilaian kesesuaian digunakan Pelaku usaha untuk memperoleh izin lainnya secara formal dari K/L 
yang berwenang.  
Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administra si dan teknis. 
Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
a. Pelaku Usaha dan Instansi/Lembaga yang telah memperoleh Izin Pemasukan wajib menyampaikan Laporan 
Realisasi pemasukan hewan kesayangan dan/atau satwa secara daring paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung 
sejak diterbitkannya sertifikat pelepasan oleh Badan Karantina Pertanian dengan melampirkan dokumen:  
1) Bill of Lading atau Airways Bill;  
2) Sertifikat Pelepasan Karantina.  
b. Laporan Realisasi pemasukan hewan kesayangan dan/atau satwa wajib mencantumkan alasan dalam hal - 3339 - 
Pelaku Usaha tidak merealisasikan Izin Pemasukan;  
 
Pengawasan  
a. Pemasukan hewan kesayangan dan/atau satwa dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan tekn is 
kesehatan hewan;  
b. Pengawasan dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, atau sewaktu -waktu apabila terdapat dugaan 
penyimpangan terhadap persyaratan teknis kesehatan hewan;  
c. Pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan mem asukkan hewan kesayangan 
dan/atau satwa;  
d. Pengawasan pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan dilakukan oleh dokter hewan berwenang dibantu 
oleh tenaga medik veteriner dan paramedik veteriner di tingkat pusat yang ditunjuk oleh Menteri dan di tingkat  
daerah yang ditunjuk oleh Gubernur / Bupati / Walikota sesuai kewenangannya;  
e. Pengawasan dapat dilakukan secara daring melalui sistem pelayanan rekomendasi dan kunjungan tingkat 
lapang;  
f. Saluran Pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan pemasukan hewan kesayangan dan satwa  telah 
tersedia dalam  aplikasi Sistem Layanan Rekomendasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 
secara daring (SIMREK -PKH);  
 
 
STANDAR VETERINARY HEALTH CERTIFICATE  (VHC) PENGELUARAN HEWAN KESAYANGAN DAN SATWA  - 3340 - 
NO VETERINARY HEALTH CERTIFICATE  (VHC) PENGELUARAN HEWAN KESAYANGAN DAN SATWA  
46205  Perdagangan Besar Binatang Hidup  
46209  Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya  
47751  Perdagangan Eceran Hewan Peliharaan (pet Animal)  
01714  Perburuan dan Penangkapan Burung  
01719  Perburuan dan penangkapan satwa liar lainnya  
01711  Perburuan dan penangkapan primat a  
01712  Perburuan dan penangkapan mamalia  
01713  Perburuan dan penangkapan reptil  
01721  Penangkaran Primata  
01722  Penangkaran Mamalia  
01723  Penangkaran Reptil  
01724  Penangkaran Burung  
03156  Penangkapan/Pengambilan Amphibia Yang Dilindungi Dan/Ata u Termasuk Dalam Appendiks Cites  
03276  Pengembangbiakan Amphibia Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan yang diperlukan dalam mengeluarkan 
rekomendasi persetujuan pengeluaran ( certification letter ) dan menerbitkan veterinary health certificate hewan 
kesayangan dan/atau satwa dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Hewan Kesayangan dan Satwa dari wilayah Negara Republik 
Indonesia ke luar negeri;  - 3341 - 
b. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, 
dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di hab itatnya;  
c. Hewan Kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan dan keindahan;  
d. Jenis hewan kesayangan adalah jenis yang secara ilmiah disebut species dari hewan yang dipelihara khusus 
sebagai hewan olah raga, kesenangan dan keindahan;  
e. Satwa adalah binatang yang hidup didarat yang masih mempunyai sifat -sifat liar, baik yang hidup bebas maupun 
yang dipelihara oleh manusia;  
f. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES ) adalah Konvensi 
(perjanjian) internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui 
pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar;  
g. Ketentuan -ketentuan CITES adalah seluruh ketentuan yang mengikat negara pihak dari CITES yang berupa teks 
konvensi, resolusi dari Konferensi Para Pihak (resolutions of the Conferen ce of the Parties ) serta rekomendasi dari 
Komisi tetap CITES yaitu Standing Commitee, Animals Committee, and Plant Committee , yang diantaranya 
dituangkan dalam Notifikasi Sekretariat CITES;  
h. Jenis satwa liar adalah jenis yang secara ilmiah disebut spesie s atau anak -anak jenis yang secara ilmiah disebut 
sub-species baik di dalam maupun di luar habitat aslinya;   
i. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner 
dalam melaksanakan pelayanan Kesehata n Hewan;  
j. Dokter hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atauwalikota sesuai 
dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan - 3342 - 
hewan;  
k. Pemilik Hewan secara perorangan adalah orang yang bertanggungjawab langsung terhadap keselamatan dan 
kesejahteraan hewan;  
l. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses 
degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, in festasi parasit, dan infeksi mikroorganisme pathogen 
seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia;  
m. Penyakit  Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta 
hewan dan media pembawa penyakit hewan lain me lalui kontak langsung atau tidak langsung dengan  media 
perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara 
biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur;  
n. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, 
keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi;  
o. Penyakit hewan eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di 
seluruh wilayah Negara Kesatua n Republik Indonesia;  
p. Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Hewan ke suatu tempat pemasukan di wilayah Negara 
Republik Indonesia;  
q. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan 
hewan;  
r. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan 
fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;  - 3343 - 
s. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang mem egang 
kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
t. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara 
Pemerintah Daerah;  
u. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau 
kesehatan hewan;  
v. Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi;  
w. Pelaku usaha adalah  orang perorangan atau korporasi yang berbadan hukum, yang melakukan kegiatan 
memasukkan dan mengeluarkan hewan dan produk hewan;  
x. Orang perorangan adalah pemilik atau pembawa hewan yang tidak berbadan hukum.  
3 Persyaratan 
Umum  - Pelaku usaha, orang perorangan, instansi/lembaga pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran 
hewan kesayangan dan/atau satwa memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:  
a. Persyaratan administrasi bagi orang perorangan untuk pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa, 
sebagai berikut:  
1) Membuat surat permohonan  pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa yang ditujukan kepada 
Menteri Pertanian cq. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;  
2) Memiliki Rekomendasi pengeluaran hewan kesayangan d an/atau satwa yang diterbitkan oleh otoritas 
veteriner Provinsi/kabupaten/kota;  
b. Surat kuasa jika pengurusan pengeluaran dikuasakan.  - 3344 - 
Persyaratan administrasi bagi pelaku usaha dan instansi/lembaga untuk pengeluaran hewan kesayangan 
dan/atau satwa, sebagai berikut:  
1) Membuat surat permohonan  pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa yang ditujukan kepada 
Menteri Pertanian cq. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;  
2) Memiliki Rekomendasi pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa ya ng diterbitkan oleh otoritas 
veteriner Provinsi/kabupaten/kota;  
3) Surat kuasa jika pengurusan pengeluaran dikuasakan;  
4) Memiliki surat izin CITES untuk hewan yang dilindungi.  
- Pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian 
(PPVTPP) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran permohonan 
pengeluaran.  
- Hasil pemeriksaan administrasi yang tidak lengkap atau tidak benar dengan persyaratan administrasi yang 
dimaksud dalam permohonan pengeluaran ditolak.  
- Penolakan permohonan pengeluaran disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku usaha, orang perorangan, 
instansi/lembaga.  
- Direktorat Jenderal melakukan kajian teknis terhadap permohonan pengeluaran.  
- Kajian teknis dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk mengkaji pemenuhan persyaratan teknis 
pengeluaran  
- Hasil kajian teknis yang tidak memenuhi persyaratan  pengeluaran ditolak.  
- Penolakan hasil kajian teknis disampaikan oleh Direktorat Jendera l kepada Pelaku usaha, orang perorangan, - 3345 - 
instansi/lembaga.  
4 Persyaratan 
Khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa 
memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan ( health requirement ) negara tujuan.  
 
5 Sarana  Persyaratan pengangkutan harus mengikuti kaidah kesejahteraan hewan, dan pergerakan/movement/lalu 
lintas  hewan kesayangan dan/atau satwa, dilakukan tindakan karantina oleh pejabat karantina sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang karantina.  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  Penilaian Kesesuaian  
- Menengah Rendah/MR: bukti penilaian kesesuaian digunakan Pelaku usaha untuk memperoleh izin lainnya 
secara formal dari K/L yang berwenang.  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan 
yang ditetapkan.  
- Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuha n atas persyaratan administrasi dan teknis. 
Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian - 3346 - 
(PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
- Pelaku Usaha dalam melaksanakan  kegiatan usahanya memiliki kewajiban:  
● Merealisasikan pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa sesuai dengan ijin pengeluarannya secara 
daring  
● Menyampaikan Laporan realisasi pengeluaran sebelumnya jika melakukan pengeluaran kedua dan seterusnya.  
● Menyampaikan Laporan Realisasi Pengeluaran kesayangan dan/atau satwa wajib mencantumkan alasan 
dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan Izin Pengeluaran.  
 
Pengawasan  
● Melalukan monitoring terhadap pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa secara berka la; 
● Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
STANDAR PEMASUKAN HEWAN LABORATORIUM  - 3347 - 
NO PEMASUKAN HEWAN LABORATORIUM  
01721 Penangkaran Primata  
01722  Penangkaran Mamalia  
46205 Perdagangan Besar Binatang Hidup  
46209 Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya  
75000  Aktivitas Kesehatan Hewan  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pemasukan hewan laboratorium  
mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Hewan laboratorium dari luar negeri ke dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia;  
b. Hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, 
pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit 
manusia;  
c. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseora ngan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu;  
d. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner 
dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan;  
e. Dokter hewan berwenang adalah Do kter Hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau walikota sesuai 
dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan 
hewan;  - 3348 - 
f. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain diseba bkan oleh cacat genetik, proses 
degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme pathogen 
seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia;  
g. Penyakit  Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta 
hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan  media 
perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara 
biologi s seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur;  
h. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, 
keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi;  
i. Penyakit hewan eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau 
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
j. Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Hewan ke suatu tempat pemasukan di wilayah Negara 
Republik Indonesia;  
k. Menteri adalah mente ri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan 
hewan;  
l. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan 
fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;  
m. Pemerint ah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  - 3349 - 
n. Pemerintah Daera h adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara 
Pemerintah Daerah;  
o. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau 
kesehatan hewan;  
p. Wilayah adalah suatu loka si dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi;  
q. Pelaku usaha adalah orang perorangan atau korporasi yang berbadan hukum, yang melakukan kegiatan 
memasukkan dan mengeluarkan hewan dan produk hewan;  
r. Orang perorangan adalah pemilik ata u pembawa hewan yang tidak berbadan hukum.   
3 Persyaratan 
Umum  Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum, atau instansi pemerintah dalam pemasukan hewan 
laboratorium dapat memilih pengajuan permohonan berdasarkan jenis hewan laboratorium yang akan diimpor 
beserta tujuan penggunaan hewan laboratorium dengan memenuh i persyaratan administrasi.  
 
Persyaratan administrasi pemasukan hewan laboratorium harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan 
pemasukan sebagai berikut:  
1. Surat Permohonan;  
2. Invoice;  
3. Certificate of analysis;  
4. Certificate of origin.  
 
Pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian - 3350 - 
(PPVTPP) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran permohonan 
pemasukan.  
Hasil pemeriksaan administrasi yang tid ak lengkap atau tidak benar dengan persyaratan adminstrasi yang 
dimaksud dalam permohonan pemasukan ditolak.  
Penolakan permohonan pemasukan disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku usaha, badan usaha yang 
berbadan hukum, atau instansi pemerintah.  
Direk torat Jenderal melakukan kajian teknis terhadap permohonan pemasukan.  
Kajian teknis dilakukan paling lama 4 (empat) hari kerja untuk mengkaji pemenuhan persyaratan teknis 
pemasukan  
Hasil kajian teknis yang tidak memenuhi persyaratan  pemasukan ditolak.  
Penolakan hasil kajian teknis disampaikan oleh Direktorat Jenderal kepada Pelaku usaha, badan usaha yang 
berbadan hukum, atau instansi pemerintah.  
4 Persyaratan 
Khusus atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa Persyaratan khusus sebagai berikut:  
 
Pelaku usaha, Orang perorangan dan Instansi/Lembaga pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan 
Hewan Laboratorium sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan dalam bentuk persyaratan 
teknis Kesehatan hewan atau health requirement yang dibuktikan dengan Health Certificate meliputi:  
 
 
a. Persyaratan Negara Asal  - 3351 - 
1) Negara Asal harus bebas dari penyakit yang sesuai dengan ketetapan oleh Badan Kesehatan Hewan 
Dunia ( OIE Terrestrial Animal Health Code ) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
2) Pencegahan Penyakit Hewan dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis kesehatan hewan 
(Health Requirement ) yang sudah disepakati bersama antar kedua negara.  
b. Persyaratan Hewan  
1) Hewan Laboratorium sehat, dibuktikan dengan adanya sertifikat kesehatan hewan ( veterinary health 
certificate ) dari otoritas veteriner negara asal;  
2) Hewan Laboratorium telah divaksinasi  (jika dipersyaratkan), disesuaikan dengan umur hewan, label 
dosis dan penyakit yang dapat menginfeksi spesifik spesies atau multiple species tertentu;  
3) Melampirkan hasil uji laboratorium terhadap penyakit yang dipersyaratkan di setiap persyaratan 
keseha tan hewan.  
5 Sarana  Persyaratan pengangkutan harus mengikuti kaidah kesejahteraan hewan, dan pergerakan/movement/lalulintas 
hewan laboratorium, dilakukan tindakan karantina oleh pejabat karantina sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan di bidang karantina.  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  Penilaian Kesesuaian  
Menengah Rendah/MR: bukti penilaian kesesuaian digunakan Pelaku usaha untuk memperoleh izin lainnya 
secara formal dari K/L yang berwenang.  
 
 
Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang - 3352 - 
ditetapkan.  
 
Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. 
Proses penilaian keses uaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 
(PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
a. Pelaku Usaha dan Instansi/Lembaga yang telah memperoleh Izin Pemasukan wajib menyampaikan Lapora n 
Realisasi pemasukan Hewan Laboratorium secara daring paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak 
diterbitkannya sertifikat pelepasan oleh Badan Karantina Pertanian dengan melampirkan dokumen:  
1) Bill of Lading atau Airways Bill ; 
2) Sertifikat Pelepasan Ka rantina.  
b. Laporan realisasi pemasukan sebelumnya jika melakukan pemasukan kedua dan seterusnya;  
c. Laporan Realisasi pemasukan Hewan Laboratorium wajib mencantumkan alasan dalam hal Pelaku Usaha 
tidak merealisasikan Izin Pemasukan.  
 
Pengawasan  
1. Melaluk an monitoring terhadap pemasukan Hewan Laboratorium secara berkala;  
2. Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
 
 
STANDAR VETERINARY HEALTH CERTIFICATE  (VHC)  PENGELUARAN HEWAN LABORATORIUM  - 3353 - 
NO VETERINARY HEALTH CERTIFICATE  (VHC)  PENGELUARAN HEWAN LABORATORIUM  
46205 (Perdagangan Besar Binatang Hidup)  
46209 (Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya)  
01721 (Penangkaran Primata)  
01722 (Penangkaran Mamalia)  
75000 (Aktivitas Kesehatan Hewan (Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan untuk hewan 
ternak dan hewan piaraan yang dilakukan oleh dokter hewan, kegiatan asisten dokter hewan atau pembantu pribadi dokter 
hewan lainnya, kegiatan k linik patologi dan diagnosis lain terhadap hewan, kegiatan ambulans hewan, kegiatan vaksinasi 
hewan dan laboratorium penelitian kesehatan hewan)  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pengeluaran Hewan Labor atorium yang 
mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Hewan laboratoriumdari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar 
negeri;  
b. Hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, 
pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit 
manusia;  
c. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu;  
 
d. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner - 3354 - 
dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan;  
e. Dokter hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau walikota sesuai 
dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan 
hewan;  
f. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara la in disebabkan oleh cacat genetik, proses 
degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme pathogen 
seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia;  
g. Penyakit  Hewan Menular adalah penyakit yang ditularka n antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta 
hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan  media 
perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantar a 
biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur;  
h. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, 
keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi;  
i. Penyakit hewan eksotik adalah penyakit ya ng belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
j. Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Hewan ke suatu tempat pemasukan di wilayah Negara 
Republik Indonesia;  
k. Menteri ada lah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan 
hewan;  
l. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan - 3355 - 
fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;  
m. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
n. Pemerin tah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara 
Pemerintah Daerah;  
o. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau 
kesehatan hewan;  
p. Wilayah adalah s uatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi;  
q. Pelaku usaha adalah orang perorangan atau korporasi yang berbadan hukum, yang melakukan kegiatan 
memasukkan dan mengeluarkan hewan dan produk hewan.  
3 Persyaratan 
Umum  - Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran hewan laboratorium memenuhi 
persyaratan administrasi sebagai berikut:  
a. Membuat surat permohonan  pengeluaran hewan laboratorium yang ditujukan kepada Menteri Pertanian cq. 
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;  
b. Memiliki Rekomendasi pengeluaran hewan laboratorium yang diterbitkan oleh otoritas veteriner 
Provinsi/kabupaten/kota;  
c. Surat kuasa jika pengurusan pengeluaran dikuasakan.  
- Pemeriksaan administrasi y ang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian 
(PPVTPP) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran permohonan - 3356 - 
pengeluaran.  
- Hasil pemeriksaan administrasi yang tidak lengkap atau tidak benar dengan persyaratan administrasi yang 
dimaksud dalam permohonan pengeluaran ditolak.  
- Penolakan permohonan pengeluaran disampaikan oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan 
Pertanian (PPVTPP) kepada Pelaku Usaha.  
- Direktorat Jenderal  melakukan kajian teknis terhadap permohonan pengeluaran.  
- Kajian teknis dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk mengkaji pemenuhan persyaratan teknis 
pengeluaran  
- Hasil kajian teknis yang tidak memenuhi persyaratan  pengeluaran ditolak.  
- Penol akan hasil kajian teknis disampaikan oleh Direktorat Jenderal kepada Pelaku Usaha.  
4 Persyaratan 
Khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa Persyaratan khusus sebagai berikut:  
a. Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran Hewan Laboratorium sesuai dengan 
ketentuan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan dalam bentuk Veteinary Health Certificate;  
b. Persyaratan teknis pengeluaran Hewan Laboratorium harus memenuhi persyaratan teknis Kesehatan hewan 
(health requirement ) negara tujuan.  
5 Sarana  Persyaratan pengangkutan harus mengikuti kaidah kesejahteraan hewan, dan pergerakan/movement/lalulintas - 3357 - 
hewan laboratorium  dilakukan tindakan karantina oleh pejabat karantina sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan di bidang karantina.  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  Penilaian Kesesuaian  
- Menengah Rendah/MR: bukti penilaian kesesuaian digunakan Pelaku usaha untuk memperoleh izin lainnya 
secara formal dari K/L yang berwenang.  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan 
yang ditetapkan.  
- Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. 
Proses penilaian kese suaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 
(PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
- Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban:  
a. Merealisasikan pengelua ran Hewan laboratorium sesuai dengan ijin pengeluarannya secara daring;  
b. Menyampaikan Laporan realisasi pengeluaran sebelumnya jika melakukan pengeluaran kedua dan 
seterusnya;  
c. Menyampaikan Laporan Realisasi Pengeluaran Hewan Laboratorium wajib mencant umkan alasan dalam hal 
Pelaku Usaha tidak m erealisasikan Izin Pengeluaran.  
Pengawasan  
a. Melalukan monitoring terhadap pengeluaran Hewan Laboratorium secara berkala;  
b. Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
STANDAR PEMASUKAN TELUR SPECIFIC PATHOGEN FREE  (SPF)  - 3358 - 
NO PEMASUKAN TELUR SPECIFIC PATHOGEN FREE  (SPF)  
46209  (Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya);  
46325  (Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur);  
47754  (Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/ Ikan dan Hewan Peliharaan)  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pemasukan Telur Specific Pathogen Free 
(SPF) mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Telur Specific Pathogen Free (SPF) dari luar negeri ke dalam wilayah 
Negara Republik Indonesia;  
b. Telur Specific Pathogen Free (SPF)  adalah telur yang terbebas dari patogen yang spesifik yaitu lebih dari 30 jenis 
penya kit patogen sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh farmakope;  
c. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu;  
d. Izin pemasukan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memasukkan komoditas 
Telur Specific Pathogen Free (SPF)  dari luar negerikewilayah Negara Republik Indonesia;  
e. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang ked okteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner 
dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan;  
f. Dokter hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau walikota sesuai 
dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayananny a dalam rangka penyelenggaraan kesehatan 
hewan;  
g. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses - 3359 - 
degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganism e pathogen 
seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia;  
h. Penyakit  Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta 
hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan  media 
perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara 
biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur;  
i. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan keru gian ekonomi, 
keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi;  
j. Penyakit hewan eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
k. Negara Asal adala h suatu negara yang mengeluarkan Hewan ke suatu tempat pemasukan di wilayah Negara 
Republik Indonesia;  
l. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan 
hewan;  
m. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan 
fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;  
n. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatu an Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
o. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara - 3360 - 
Pemerintah Daerah;  
p. Dinas Provinsi adalah s atuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau 
kesehatan hewan;  
q. Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi;  
r. Pelaku usaha adalah orang perorangan atau korporasi yang berb adan hukum, yang melakukan kegiatan 
memasukkan dan mengeluarkan hewan dan produk hewan;  
s. Orang perorangan adalah pemilik atau pembawa hewan yang tidak berbadan hukum.  
3 Persyaratan 
Umum  - Persyaratan umum pemasukan Telur Specific Pathogen Free (SPF)  sebagai berikut:  
    Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum, atau instansi pemerintah dalam pemasukan Telur Specific 
Pathogen Free (SPF) dapat memilih pengajuan permohonan berdasarkan jenis Telur Specific Pathogen Free (SPF)  
yang akan diimpor beserta tujuan penggunaan T elur Specific Pathogen Free (SPF) dengan memenuhi persyaratan 
administrasi.  
- Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan pemasukan meliputi:  
a. Surat Permohonan;  
b. Invoice;  
c. Certificate of analysis;  
d. Spesification product/ingredients products;  
e. Certificate of origin.  
 
- Pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian - 3361 - 
(PPVTPP) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran permohonan 
pemasukan.  
- Hasil pemeriksaan administrasi yang tidak lengkap atau tidak benar dengan persyaratan adminstrasi yang 
dimaksud dalam permohonan pemasukan ditolak.  
- Penolakan permohonan pemasukan disampaikan oleh Kepala P usat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan 
Pertanian (PPVTPP) kepada Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum, atau instansi pemerintah.  
- Direktorat Jenderal melakukan kajian teknis terhadap permohonan pemasukan.  
- Kajian teknis dilakukan paling la ma 4 (empat) hari kerja untuk mengkaji pemenuhan persyaratan teknis 
pemasukan  
- Hasil kajian teknis yang tidak memenuhi persyaratan  pemasukan ditolak.  
- Penolakan hasil kajian teknis disampaikan oleh Direktorat Jenderal kepada Pelaku usaha, badan usaha yang 
berbadan hukum, atau instansi pemerintah.  
 
 
4 Persyaratan 
Khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, Persyaratan sarana pengangkutan pada pemasukan Telur Specific Pathogen Free (SPF)   harus memenuhi persyaratan 
teknis Kesehatan hewan sebagai berikut:  
a. Telur yang dikirim dalam kemasan bersih dan baru;  
b. Telur yang menunjukkan bukti pecahnya kotak/kontainer/bungkusan harus dikeluarkan dari kiriman dan 
ditolak untuk  dimuat;  
c. Pengan gkutan dapat dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat Pemasukan atau secara transit - 3362 - 
Proses, 
dan/atau 
Jasa 
 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang karantina;  
d. Sertifikat kesehatan asli harus diserahkan kepada petugas yang berwenang dalam pengangkutan.  
5 Sarana  Persyaratan sarana pengangkutan pada pemasukan Telur Specific Pathogen Free (SPF )  harus memenuhi persyaratan 
teknis Kesehatan hewan sebagai berikut:  
a. Telur yang dikirim dalam kemasan bersih dan baru;  
b. Telur yang menunjukkan bukti pecahnya kotak/kontainer/bungkusan harus dikeluarkan dari kiriman dan 
ditolak untuk  dimuat;  
c. Pengangkutan dapat dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat Pemasukan atau secara transit 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang -undangan di bidang karantina;  
d. Sertifikat kesehatan asli harus diserahkan kepada petugas yang berwenang dalam pengangkutan.  
 
 
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  Penilaian Kesesuaian  
- Menengah Rendah/MR: bukti penilaian kesesuaian digunakan Pelaku usaha untuk memperoleh izin lainnya 
secara formal dari K/L yang berwenang.  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan 
yang ditetapkan.  
- Penilaian kesesuaian dilaku kan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. - 3363 - 
Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 
(PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
a. Pelaku Usaha dan Instansi/Lembaga yang telah memperoleh Izin Pemasukan wajib menyampaikan Laporan 
Realisasi pemasukan Telur Specific Pathogen Free (SPF)  secara daring paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung 
sejak diterbitkannya sertifikat pelepasan oleh Badan Karantina Pertanian dengan melampirkan dokumen:  
1) Bill of Lading atau Airways Bill ; 
2) Sertifikat Pelepasan Karantina.  
b. Laporan realisasi pemasukan sebelumnya jika melakukan pemasukan kedua dan seterusnya;  
c. Laporan Realisasi pemasukan Telur  Specific Pathogen Free (SPF ) wajib mencantumkan alasan dalam hal 
Pelaku Usaha tidak merealisasikan Izin Pemasukan.  
 
Pengawasan  
a. Melalukan monitoring terhadap pemasukan Telur Specific Pathogen Free (SPF)  secara berkala;  
b. Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
 
 
 
 
 
STANDAR VETERINARY HEALTH CERTIFICATE  PENGELUARAN TELUR SPECIFIC PATHOGEN FREE (SPF)  - 3364 - 
NO VETERINARY HEALTH CERTIFICATE  PENGELUARAN TELUR SPECIFIC PATHOGEN FREE (SPF)  
46209  (Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya);  
46325  (Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur)  
47754  (Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/ Ikan dan Hewan Peliharaan)  
1 Ruang Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pengeluaran Telur  Specific Pathogen 
Free (SPF) mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.  
2 Istilah dan 
Definisi  1) Pengeluaran adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan telur SPF dari wilayah Negara Republik 
Indonesia ke luar negeri;  
2) Telur Specific Pathogen Free (SPF)  adalah telur yang terbebas dari patogen yang spesifik yaitu lebih dari 30 
jenis penyakit patogen sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh farmakope;  
3) Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu;  
4) Izin pengeluaran adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk mengeluarkan 
komoditas telur SPF dari luar negeri kewilayah Negara Republik Indonesia;  
5) Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran  hewan dan kewenangan Medik 
Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan;  
6) Dokter hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau walikota sesuai 
dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam  rangka penyelenggaraan 
kesehatan hewan;  
7) Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, 
proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme - 3365 - 
patho gen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia;  
8) Penyakit  Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, 
serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan  
media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media 
perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur;  
9) Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ek onomi, 
keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi;  
10) Penyakit hewan eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah 
atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
11) Negara Asal adalah sua tu negara yang mengeluarkan Hewan ke suatu tempat pengeluaran di wilayah Negara 
Republik Indonesia;  
12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan 
hewan;  
13) Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I  di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas 
dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;  
14) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatu an Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
15) Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara 
Pemerintah Daerah;  
16) Dinas Provinsi adalah  satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau 
kesehatan hewan;  - 3366 - 
17) Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi;  
18) Pelaku usaha adalah orang perorangan atau korporasi yang berbadan hukum, yang melakukan kegiatan 
memasukkan dan mengeluarkan hewan dan produk hewan;  
19) Orang perorangan adalah pemilik atau pembawa hewan yang tidak berbadan hukum.  
3 Persyaratan 
Umum  - Persyaratan umum pengeluaran Telur Specific Pathogen Free (SPF ) sebagai berikut:  
1) Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum, atau instansi pemerintah dalam pengeluaran telur SPF 
dapat memilih pengajuan permohonan berdasarkan jenis telur SPF yang akan dikespor beserta tujuan 
penggunaan telur SPF dengan memenuhi persyaratan administrasi.  
2) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan pengeluaran meliputi:  
a. Surat Permohonan;  
b. Invoice;  
c. Certificate of analysis;  
d. Spesification product/ingredients products;  
e. Certificate of origin;  
- Pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian 
(PPVTPP) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk memastikan kelengkapan dan  kebenaran 
permohonan pengeluaran.  
- Hasil pemeriksaan administrasi yang tidak lengkap atau tidak benar dengan persyaratan adminstrasi yang 
dimaksud dalam permohonan pengeluaran ditolak.  
- Penolakan permohonan pengeluaran disampaikan oleh Kepala Pusat Perl indungan Varietas Tanaman Perizinan - 3367 - 
Pertanian (PPVTPP) kepada Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum, atau instansi pemerintah.  
- Direktorat Jenderal melakukan kajian teknis terhadap permohonan pengeluaran.  
- Kajian teknis dilakukan paling lama 1 (s atu) hari kerja untuk mengkaji pemenuhan persyaratan teknis 
pengeluaran  
- Hasil kajian teknis yang tidak memenuhi persyaratan  pengeluaran ditolak.  
- Penolakan hasil kajian teknis disampaikan oleh Direktorat Jenderal kepada Pelaku usaha, badan usaha yang 
berbadan hukum, atau instansi pemerintah.  
4 Persyaratan 
Khusus atau 
Persyaratan 
Teknis Produk, 
Proses, 
dan/atau Jasa  Persyaratan khusus sebagai berikut:  
a. Pelaku usaha, Orang perorangan dan Instansi/Lembaga pada saat melakukan pengajuan permohonan 
pengeluaran telur SPF sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan dalam bentuk 
Veteinary Health Certificate (VHC);  
b. Persyaratan teknis pengelu aran telur SPF harus memenuhi persyaratan teknis Kesehatan hewan (health 
requirement) negara tujuan.  
5 Sarana  Persyaratan sarana pengangkutan pada pengeluaran telur SPF sebagai berikut:  
a. Persyaratan pengangkutan harus dapat melindungi mutu dan keamanan produk.  
b. Telur dikirim dalam kemasan bersih dan baru. Telur yang menunjukkan bukti pecahnya kotak / kontainer / 
bungkusan harus dikeluarkan dari kiriman dan ditolak untuk dimuat.  
c. Pengangkutan dapat dilakukan secara langsung dari Negara Asal k e tempat tujuan pengeluaran atau secara 
transit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang karantina.  
d. Sertifikat kesehatan asli harus diserahkan kepada petugas yang berwenang dalam pengangkutan  - 3368 - 
6 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  Penilaian Kesesuaian  
- Menengah Rendah/MR: bukti penilaian kesesuaian digunakan Pelaku usaha untuk memperoleh izin lainnya 
secara formal dari K/L yang berwenang.  
- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan 
yang ditetapkan.  
- Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan 
teknis. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanama n dan Perizinan 
Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
- Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban:  
a. Merealisasikan pengeluaran Telur Specific Pathogen Free (SPF)  sesuai dengan iji n pengeluarannya secara 
daring  
b. Menyampaikan laporan realisasi pengeluaran sebelumnya jika melakukan pengeluaran kedua dan 
seterusnya.  
c. Menyampaikan Laporan Realisasi pengeluaran Telur Specific Pathogen Free (SPF) wajib mencantumkan 
alasan dalam hal Pe laku Usaha tidak m erealisasikan Izin Pengeluaran.  
Pengawasan  
a. Melalukan monitoring terhadap pengeluaran Hewan Laboratorium secara berkala;  
b. Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
 
 - 3369 - 
STANDAR REKOMENDASI PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR  
NO REKOMENDASI PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR  
46205 (Perdagangan Besar Binatang Hidup)   
46209 (Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya)  
47752 (Perdagangan eceran Hewan ternak)  
01411 (Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong)  
01413 (Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong)  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang mengurus Rekomendasi Pemasukan 
Ternak Ruminansia Besar, mencakup Persyaratan umum, persyaratan teknis kesehatan hewan, dan Persayaratan 
khusus (spesifikasi ternak ruminansia besar).  
2 Istilah dan 
Definisi  a. Ternak Ruminansia Besar adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah 
perut yaitu ret ikulum, rumen, omasum, dan abomasum;  
b. Bakalan Ternak Ruminansia Besar Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia 
pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot 
badan maksim al pa da umur optimal untuk dipotong;  
c. Ternak Ruminansia Besar Indukan yang selanjutnya disebut Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang 
memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan;  
d. Jantan Produktif adalah jantan bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat serta digunakan 
untuk kawin alam;  
e. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan Ternak Ruminansia Besar dari luar negeri ke dalam - 3370 - 
wilayah Negara Republik Indonesia;  
f. Negara Asal Pem asukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Ternak 
Ruminansia Besar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;  
g. Kapasitas Kandang adalah ruang yang tersedia untuk menampung dan menggemukkan sejumlah tertentu sapi 
bakalan sesuai dengan pedoman budi daya yang baik;  
h. Unit Usaha Peternakan Negara Asal yang selanjutnya disebut Farm adalah suatu perusahaan di Negara Asal yang 
menjalankan kegiatan budi daya Ternak Ruminansia Besar secara teratur dan terus menerus;  
i. Registered Premises/Approved Premises atau Nama Lain yang Sejenis adalah tempat penampungan sementara 
Ternak Ruminansia Besar yang akan diekspor dan sebagai tempat dilakukannya pemenuhan persyaratan teknis 
kesehatan hewan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ; 
j. Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties yang 
selanjutnya disingkat WOAH/OIE adalah suatu badan yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, 
status, dan situasi penyakit hewan di su atu negara, serta memberikan rekomendasi teknis di bidang kesehatan 
hewan;  
k. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, 
atau Kelompok Peternak untuk melakukan Pemasukan dan merupakan persyarata n diterbitkannya persetujuan 
impor;  
l. Pelaku Usaha Peternakan adalah perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;  
m. Koperasi Peternak adalah koperasi yang usahanya bergerak di bidang peternakan;  
n. Kelompok atau Gabungan Kel ompok Peternak yang selanjutnya disebut Kelompok Peternak adalah kumpulan - 3371 - 
peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi sosial, ekonomi, sumber daya, dan lokasi 
untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;  
o. Menteri adalah menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan 
hewan;  
p. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat 
pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yan g melaksanakan tugas dan fungsi di bidang 
peternakan dan kesehatan hewan;  
q. Direktur Kesehatan Hewan adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang 
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan hewan;  
r. Kepala Pusat P erlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP 
adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan 
fungsi di bidang perizinan pertanian.  
3 Persyaratan 
Umum  Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan ruminansia besar memenuhi persyaratan 
administrasi sebagai berikut:  
A. Persyaratan pengajuan permohonan pemasukan bakalan untuk pertama kali meliputi :  
1) Surat permohonan;  
2) Surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan;  
3) Surat keterangan mempunyai sarjana peternakan sebagai penanggung jawab formulasi pakan teknis dari 
pimpinan;  
4) Surat pernyataan bersedia merealisasikan Pemasu kan yang tercantum dalam Rekomendasi.  - 3372 - 
B. Persyaratan untuk Pemasukan bakalan berikutnya meliputi:  
1) surat permohonan;  
2) surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan;  
3) surat pernyataan bersedia merealisasikan Pemasukan yang tercantum dalam Rekomendasi;  
4) Surat keterangan mempunyai sarjana peternakan sebagai penanggung jawab formulasi pakan teknis dari 
pimpinan;  
5) surat pernyataan bersedia merealisasikan Pemasukan yang tercantum dalam Rekomendas i; 
6) laporan realisasi Pemasukan untuk Rekomendasi sebelumnya.  
 
Selain memenuhi persyaratan administrasi tersebut, Pemasukan sapi Bakalan untuk pertama kali dan 
berikutnya dilengkapi:  
1) Surat pernyataan kesanggupan memasukkan, mengembangbiakkan, dan menjaga ketersediaan sapi 
Indukan paling rendah 3% (tiga persen) dar i Kapasitas Kandang; dan  
2) Proposal yang memuat antara lain deskripsi, tujuan, dan pengembangbiakkan sapi Indukan paling rendah 
3% (tiga persen) Kapasitas Kandang.  
3) Kapasitas Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:  
a. Kandang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, dan 
Kelompok Peternak; dan  
b. Luas padang penggembalaan berpagar (paddock) sesuai dengan pedoman budidaya yang baik.  
 - 3373 - 
C. Persyaratan administrasi pemasukan indukan dan  jantan produktif pertama kali meliputi:  
1)    surat permohonan;  
2)    surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan;  
3)    surat keterangan mempunyai sarjana peternakan sebagai penanggung jawab formulasi pakan teknis dari 
pimpinan.  
 
D. Persyaratan administrasi untuk pemasukan indukan dan jantan produktif berikutnya meliputi:  
1)   surat permohonan;  
2)   surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan;  
3)   Surat keterangan mempunyai sarjana peternakan sebagai penanggung jawab formulasi pakan teknis dari 
pimpinan;  
4)   laporan realisasi Pemasukan untuk Rekomendasi sebelumnya.  
 
Kewajiban Pelaku Usaha  
 
1. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi wajib merealisasikan Pemasukan sesuai dengan masa 
berlaku dan jumlah yang tercantum dalam Rekomendasi.  
2. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi harus mengajukan persetujuan impor kepada kementerian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang per dagangan.  
3. Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi Pemasukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah realisasi - 3374 - 
Pemasukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala 
PPVTPP secara daring dengan men gunggah dokumen:  
a. Bill of Lading (B/L);  dan  
b. sertifikat kesehatan (health certificate).  
4. Pelaku Usaha yang memasukkan Bakalan wajib menyampaikan laporan stok Bakalan yang ada di kandang pada 
hari ke -5 (hari kerja) setiap minggu secara daring.  
5.  Pelaku Usaha dilarang memindahtangankan Rekomendasi kepada pihak lain.  
4 Persyaratan 
Khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan rekomendasi pemasukan ruminansia besar memenuhi 
persyaratan teknis yang meliputi Negara Asal, Farm atau Registered Premises /Approved Premises  atau Nama Lain 
yang Sejenis, dan Ternak Ruminansia Besar.  
 
A. Persyaratan Negara Asal  
 
1)   Negara Asal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
a. Bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia, 
Peste des Petit Ruminant  yang mengacu pada deklarasi Badan Kesehatan Hewan Dunia/ World Organization 
for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE);  
b. Berstatus negligible  atau controlled Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) risk  yang mengacu pada 
deklarasi Badan Kesehatan Hewan Dunia/ World Organization for Animal Health/Office International des 
Epizooties (WOAH/OIE) ; dan  - 3375 - 
c. program monitoring dan surveilans residu antibiotik, hormon, dan bahan lain yang membahayakan 
kesehatan hew an dan manusia.  
2) Negara Asal yang berstatus controlled Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) risk  sebagaimana  dimaksud pada 
ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:  
a. tidak ditemukan kasus Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) selama 7 (tujuh) tah un terakhir;  
b. melakukan surveilans Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) selama 7 (tujuh) tahun berturut -turut 
sesuai dengan standar dan diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia/ World Organization for Animal 
Health/Office International des Epizooties (WO AH/OIE);  
c. tidak memberikan pakan yang mengandung Meat Bone Meal (MBM ) ruminansia; dan  
d. melaporkan status dan situasi penyakit hewan kepada Badan Kesehatan Hewan Dunia/ World Organization 
for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE).  
 
B. Persyaratan Farm atau Registered Premises/Approved Premises  
 
Persyaratan Farm atau Registered Premises/Approved Premises  di Negara Asal harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut:  
1) Berasal dari Negara Asal yang telah ditetapkan oleh Menteri;  
2) Tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular;  
3) Terdaftar sebagai Farm atau Registered Premises/ Approved Premises  atau Nama Lain yang Sejenis dan telah 
diaudit oleh otoritas veteriner Negara Asal;  - 3376 - 
4) Menerapkan biosekuriti;  
5) Tidak memberikan pakan  yang mengandung Meat Bone Meal (MBM)  ruminansia;  
6) Tidak mengeluarkan Bakalan yang belum melewati batas henti ( withdrawal time ) antibiotik dan hormon 
pertumbuhan;  
7)  Menerapkan kaidah kesejahteraan hewan; dan  
8) Menerapkan pedoman budi daya ternak yang baik ( good farming practice)  
 
C. Persyaratan Ternak Ruminansia Besar  
 
Ternak Ruminansia Besar harus memenuhi persyaratan sehat dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (animal 
health certificate) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner Negara Asal: 
1) Sertifikat kesehatan hewan ( animal health certificate ) merupakan pemenuhan persyaratan teknis kesehatan 
hewan ( health requirement ) Indonesia yang ditentukan oleh Direktur Kesehatan Hewan selaku pejabat otoritas 
veteriner kesehatan hewan;  
2) Sertif ikat kesehatan hewan ( animal health certificate ) sebagaimana dimaksud sedikit memuat:  
a. Status dan situasi penyakit hewan menular di Negara Asal, Farm, Registered Premises/Approved Premises  
atau Nama Lain yang Sejenis; dan  
b. Status kesehatan hewan individu.  
 
 - 3377 - 
Persyaratan teknis kesehatan hewan (health requirement) mengacu pada protokol kesehatan hewan (health protocol) 
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal selaku pejabat otoritas veteriner nasional.  
 
D. Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar  
 
1) Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar untuk sapi Bakalan dan kerbau Bakalan sebagai berikut:  
a. Berat badan rata -rata maksimal 450 kilogram berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB);  
b. Berumur maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan yang dibuktikan denga n surat keterangan dari Negara 
Asal; dan  
c. Bakalan wajib digemukkan dalam jangka waktu paling cepat 2,5 (dua koma lima) bulan sejak selesai 
dilakukan tindakan karantina hewan yang dibuktikan dengan sertifikat pelepasan.  
2) Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar untuk Indukan sebagai berikut:  
a. Organ reproduksi dan ambing normal;  
b. Sapi berumur 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan;  
c. Kerbau berumur antara 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bula n; dan  
d.  Bebas dari cacat fisik seperti cacat mata, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang 
punggung atau cacat tubuh lainnya.  
3) Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar untuk Jantan Produktif sebagai berikut:  
a. Organ reproduksi normal;  
b.  Sapi berumur antara 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan;  - 3378 - 
c. Kerbau berumur antara 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 48 (empat puluh delapan) bulan; dan  
d. Bebas dari cacat fisik seperti cacat ma ta, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang 
punggung atau cacat tubuh lainnya.  
 
E. Kaidah Kesejahteraan Hewan  
         Pemasukan Bakalan, Indukan, dan Jantan Produktif harus memenuhi kaidah kesejahteraan hewan.  
 
F. Proses Permohonan Persetujuan Negara Asal dan Registered Premises/Approved Premises  atau Nama Lain Sejenis  
 
1) Ternak Ruminansia Besar yang dimasukan  ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus berasal dari 
Negara Asal dan Registered Premises/Approve d Premises  atau Nama Lain Sejenis yang telah mendapat 
persetujuan dari Menteri.  
2) Untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri, Negara Asal dan Registered Premises/Approved Premises  atau 
Nama Lain Sejenis harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada M enteri.  
3) Pemeriksaan dokumen pemeriksaan dokumen (desk review ) dan verifikasi lapangan ( on site review ) sistem 
penyelenggaraan kesehatan hewan di Registered Premises/Approved Premises  atau Nama Lain yang Sejenis ; dan  
4) Menteri dalam memberikan persetuj uan harus mempertimbangkan:  
a. status penyakit hewan menular di Negara Asal; dan  
b. hasil analisis risiko terhadap rencana Pemasukan.  
 - 3379 - 
5) Analisis risiko sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh pejabat otoritas veteriner nasional melalui tahapan:  
a. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima ( appropriate level of protection ) untuk negara baru sesuai 
dengan jenis penyakit;  
b. pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem penyelenggaraan 
kesehatan hewan di Neg ara Asal; dan  
c.  pemeriksaan dokumen ( desk review ) dan verifikasi lapangan ( on site review ) sistem penyelenggaraan 
kesehatan hewan di Registered Premises/Approved Premises  atau nama lain yang sejenis.  
d. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud  dileng kapi dokumen berupa:  
i. surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; dan  
ii. kuesioner Negara Asal dan/atau Registered Premises/Approved Premises  atau nama lain yang sejenis  
yang telah ditetapkan Otoritas Veteriner nasional. Kuesioner Nega ra Asal harus diisi oleh otoritas 
kompeten Negara Asal sedangkan Kuesioner Registered Premises/Approved Premises  atau nama lain yang 
sejenis  harus diisi oleh penanggung jawab teknis Registered Premises/Approved Premises  atau nama lain 
yang sejenis  dan diverifikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal atau perwakilan Negara Asal untuk 
Indonesia.  
iii. Dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuesioner sebagaimana dimaksud dalam poin ii di atas 
dan disampaikan dalam Bahas a Indonesia atau Bahasa Inggris.  
iv. Dokumen yang telah dikirimkan dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran permohonan 
persetujuan Negara Asal dan/atau Registered Premises/Approved Premises  atau nama lain yang sejenis.  
v. Pemeriksaan dokumen di lakukan oleh tim penilai dokumen yang terdiri atas perwakilan Direktorat - 3380 - 
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat 
Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai dokumen melakukan pemeriksaan dokumen sebagaiman a 
dimaksud paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan persetujuan diterima.  
vi. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, 
Direktur Jenderal menyampaikan surat untuk melengkapi kekurangan dok umen persyaratan dan/atau 
mengklarifikasi kebenaran atau keabsahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan kepada otoritas 
kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. Otoritas kompeten di Negara 
Asal harus melengkapi dokumen pers yaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat pemenuhan 
kelengkapan diterima. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan otoritas kompeten di Negara Asal 
melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia tidak melengkapi dokumen persyaratan, permoho nan 
persetujuan Negara Asal dan/atau Registered Premises/Approved Premises  atau nama lain yang sejenis  
dianggap ditarik kembali.  
vii. Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan memenuhi persyaratan, proses 
persetujuan Negara Asal dan /atau Registered Premises/Approved Premises  atau nama lain yang sejenis  
dilanjutkan ketahap verifikasi lapangan. Adapun  Hasil pemeriksaan ini disampaikan Direktur Jenderal 
kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indon esia. 
viii. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim penilai verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian 
informasi dalam permohonan persetujuan dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di Negara 
Asal dan/atau Registered Premises/Approved Premises  atau nama lain yang sejenis . Tim penilai 
verifikasi lapangan yang terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, - 3381 - 
Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai 
verifikasi lapangan m elakukan verifikasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil pemeriksaan 
dokumen diterima otoritas kompeten Negara Asal.  
ix. Hasil verifikasi lapangan disampaikan oleh tim penilai verifikasi lapangan kepada Direktur Jenderal 
untuk dilakukan evaluasi risiko Pemasukan.  
x. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan oleh tim penilai dokumen dan tim penilai verifikasi lapangan 
berdasarkan hasil desk review dan hasil penilaian verifikasi lapangan. Evaluasi risiko Pemasukan 
dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada 
Direktur Jenderal.  
xi. Apabila hasil evaluasi risiko Pemasukan menyatakan bahwa Negara Asal dan/atau Registered 
Premises/Approved Premises atau nama lain yang sejenis :  
a. Memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Registered Premises/Approved Premises  atau nama 
lain yang sejenis  dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas 
Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomen dasi teknis persetujuan, 
atau 
b. Tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Registered Premises/Approved Premises  atau 
nama lain yang sejenis  dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat 
Otoritas Veteriner nasional menetapk an analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis 
penolakan.  
c. Rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan diberikan Direktur Jenderal selaku pejabat - 3382 - 
Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri.  
xii. Apabila Menteri atas persetujuan atau penolakan dari Direktur Jenderal:  
a. Menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Registered Premises/Approved Premises  
atau nama lain yang sejenis , ditetapkan Keputusan Menteri, atau  
b. Menolak permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Register ed Premises/Approved Premises  
atau nama lain yang sejenis , dikeluarkan surat penolakan.  
xiii. Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan Menteri atau mengeluarkan surat penolakan 
kepada Direktur Jenderal.  
xiv. Rekomendasi teknis persetujuan memuat persyaratan kesehatan (health requirements) dan model 
sertifikat kesehatan ( health certificate ). 
xv. Terhadap Negara Asal dan/atau Registered Premises/Approved Premises  atau nama lain yang sejenis  
yang telah ditetapkan dalam Keputusan M enteri dilakukan penyusunan protokol teknis persyaratan 
kesehatan ( technical protocol )  
a. yang disepakati antara Otoritas Veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal; dan  
b. paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri di tetapkan.  
 
G. Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar  
 
1) Untuk memperoleh Rekomendasi, Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak 
mengajukan permohonan Pemasukan secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP;  - 3383 - 
2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud harus dilengkapi persyaratan administrasi;  
3) Kepala PPVTPP melakukan pemeriksaan administrasi;  
4) Pemeriksaan administrasi dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk memastikan kel engkapan dan 
kebenaran permohonan Pemasukan;  
5) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi tidak lengkap atau tidak benar sesuai dengan persyaratan 
administrasi, permohonan Pemasukan ditolak;  
6) Penolakan permohonan Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan oleh Kepala PPVTPP 
kepada Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak disertai alasan penolakan secara 
daring;  
7) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi lengkap atau benar sesuai dengan persyaratan administrasi, 
perm ohonan Pemasukan disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Direktur Jenderal secara daring;  
8) Direktur Jenderal melakukan kajian teknis terhadap permohonan Pemasukan;  
9) Kajian teknis dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk mengkaji pemenuhan persyara tan teknis 
kesehatan hewan (health requirement);  
10) Dalam hal hasil kajian teknis tidak memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan (health requirement), 
permohonan Pemasukan ditolak;  
11) Penolakan permohonan Pemasukan disampaikan oleh Direktur Jenderal a tas nama Menteri kepada Pelaku 
Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak disertai alasan penolakan secara daring;  
12) Dalam hal hasil kajian teknis memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan (health requirement), Direktur 
Jenderal selaku pejabat otoritas veteriner nasional memberikan rekomendasi teknis kepada Menteri secara - 3384 - 
daring;  
13) Rekomendasi teknis pertimbangan Men teri dalam memberikan persetujuan permohonan Pemasukan;  
14) Permohonan Pemasukan yang disetujui diterbitkan Rekomendasi oleh Menteri;  
15) Rekomendasi dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;  
16) Rekomendasi sebagaimana dim aksud dalam Pasal 31 ayat (4) paling sedikit memuat:   
       a.    Nomor dan tanggal penerbitan Rekomendasi;  
b. Nama, alamat pemohon, dan alamat tempat budi daya;  
c. Nomor dan tanggal surat permohonan;  
d.  Negara Asal;  
e. jenis dan jumlah Ternak Ruminansia Besar beserta kode HS;  
f. Tempat pemasukan;  
g. Tempat pengeluaran; dan  
h. Masa berlaku Rekomendasi.  
17) Masa berlaku Rekomendasi Pemasukan Bakalan, Indukan, dan Jantan Produktif selama 12 (dua belas) bulan;  
18) Nomor Rekomendasi dicantumkan dala m sertifikat kesehatan (health certificate) yang akan menyertai Ternak 
Ruminansia Besar pada setiap pengiriman;  
19) Dalam hal Pemasukan Bakalan, Indukan, dan Jantan Produktif tidak mencantumkan nomor Rekomendasi pada 
sertifikat kesehatan (health certificat e), dilakukan tindakan karantina hewan berupa penolakan;  
20) Tindakan penolakan dapat dilakukan tindakan penahanan, apabila Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi 
Peternak, dan Kelompok Peternakan menjamin dapat menunjukan sertifikat kesehatan (health certifica te) yang - 3385 - 
mencantumkan nomor Rekomendasi paling lama 3 (tiga) hari sejak dilakukan tindakan penolakan;  
21) Tindakan penolakan dan tindakan penahanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan di bidang karantina hewan;  
22) Rekomendasi disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan kepada Kepala PPVTPP secara daring;  
23) Kepala PPVTPP menyampaikan Rekomendasi kepada Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau 
Kelompok Peternak dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerint ahan di bidang perdagangan melalui 
portal Lembaga National Single Window ( LNSW) paling lama 1 (satu) hari kerja;  
24) Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak setelah mendapatkan Rekomendasi 
harus mengajukan persetujuan impor kepad a kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perdagangan;  
25) Rekomendasi hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan persetujuan impor;  
26) Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak yang telah mendapatkan Reko mendasi 
dapat melakukan penambahan pelabuhan muat di Negara Asal dan penambahan eksportir atas persetujuan 
Menteri;  
27) Persetujuan Menteri sdalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Direktur Jenderal;  
28) Dalam hal Negara Asal terjadi wabah penyakit hewan men ular yang menjadi persyaratan Negara Asal, 
Rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku;  
29) Dalam hal Negara Asal terjadi wabah, Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak 
dapat mengajukan permohonan ulang Rekomendas i dari negara lain yang bebas wabah;  
30) Permohonan harus disampaikan sebelum batas waktu Rekomendasi berakhir;  - 3386 - 
31) Apabila terjadi keadaan kahar dan/atau gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan 
Rekomendasi secara daring paling singkat 1 (satu) hari kerja, pelayanan Rekomendasi dapat dilakukan secara 
manual;  
32) Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan Perizinan Berusaha bidang pertanian yang diatur 
dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerb itkan Rekomendasi;  
33) Penerbitan Rekomendasi mengikuti ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang Perizinan Berusaha.  
 
H. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
 
Setiap Penerbitan Persetujuan Negara/Farm atau Registered Premises/Approved Premises  atau  Nama Lain yang 
Sejenis dan rekomendasi pemasukan dikenakan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 
Kementerian Pertanian.  
5 Sarana  Persyaratan sarana pengangkutan pada pemasukan ruminansia besar sebagai berikut:  
1) Ternak Ruminansia Besar yang akan dimasukkan, sebelum dimuat ke atas alat angkut harus dilakukan tindakan 
karantina oleh petugas karantina hewan Negara Asal;  
2) Pengangkuta n Ternak Ruminansia Besar dilakukan secara langsung dari tempat pengeluaran di Negara Asal ke 
tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia;  
3) Dalam hal Pengangkutan Ternak Ruminansia dilakukan secara transit, harus di tempat transit yang disetuju i 
dalam protokol karantina;  
4) Pengangkutan Ternak Ruminansia Besar dapat dilakukan dengan pengapalan bersama dengan ketentuan - 3387 - 
singgah pertama di Indonesia;  
5) Dalam hal pengangkutan dilakukan dengan pengapalan bersama, proses pemuatan, penempatan, dan 
penurunan setiap jenis ternak harus secara terpisah berdasarkan persyaratan teknis kesehatan hewan (health 
requirement);  
6) Pelaku usaha yang telah memperoleh rekomendasi dapat melakukan penambahan pelabuhan muat di negara 
asal dan penambahan eksportir, yang dalam pelaksanaannya persetujuan tersebut diterbitkan oleh Direktur 
Jenderal atas nama Menteri;  
7) Setibanya di tempat pemasukan Ternak Ruminansia Besar dikenai tindakan karantina hewan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang karanti na hewan.  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian  
1) Tinggi/T: Bukti penilaian kesesuaian dan  verifikasi kelayakan digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh 
izin secara formal dari KL yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada.  
2) Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan umum dan teknis.  
3) Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 
(PPVTPP) dan Tim Teknis  Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
 
 
 
 
 - 3388 - 
B. Pengawasan  
1) Pemasukan Ternak Ruminansia Besar dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis 
kesehatan hewan, persyaratan spesifikasi Ternak Ruminansia Besar, ketersediaan, dan distribusi;  
2) Pengawasan dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, atau sewaktu -waktu apabila terdapat dugaan 
penyimpangan terhadap persyaratan teknis kesehatan hewan dan persyaratan spesifikasi Ternak Ruminansia 
Besar, ketersediaa n, dan distribusi;  
3) Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban memasukkan indukan sebanyak 3% (tiga persen) dari kapasitas 
kandang;  
4) Pengawasan terhadap kewajiban merealisasikan pemasukan sesuai rekomendasi;  
5) Pengawasan pemenuhan persyaratan teknis kese hatan hewan dilakukan oleh dokter hewan berwenang dibantu 
oleh tenaga medik veteriner dan paramedik veteriner di tingkat pusat yang ditunjuk oleh Menteri dan di tingkat 
daerah yang ditunjuk oleh Gubernur / Bupati / Walikota sesuai kewenangannya;  
6) Pengawa san pemenuhan persyaratan spesifikasi Ternak Ruminansia Besar dan pemenuhan kewajiban 
pemasukan indukan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dibantu oleh tenaga pengawas bibit ternak di 
Tingkat Pusat yang ditunjuk oleh Menteri dan di Tingkat Daerah yang d itunjuk oleh Gubernur / Bupati / 
Walikota sesuai dengan kewenangannya;  
7) Pengawasan ketersediaan dan distribusi dilakukan oleh dokter hewan berwenang dan/atau petugas yang 
ditunjuk oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, gubernur, 
dan bupati/walikota sesuai kewenangannya;  
 - 3389 - 
8) Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban penggemukan dalam jangka waktu paling cepat 2.5 bulan sejak 
selesai dilakukan tindakan karantina hewan dilakukan oleh pejabat berwenang dibantu ole h Pengawas Bibit 
Ternak di Tingkat Pusat yang ditunjuk oleh Menteri dan di Tingkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur / Bupati 
/ Walikota sesuai dengan kewenangannya;  
9) Pengawasan dapat dilakukan secara daring melalui sistem pelayanan rekomendasi dan kunj ungan tingkat 
lapang;  
10) Direktur Jenderal menetapkan tim untuk melakukan inspeksi terhadap pemenuhan kewajiban 
pengembangbiakan indukan 3% dari kapasitas kandang;  
11) Pedoman inspeksi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
12) Saluran Pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan pemasukan ruminansia besar telah tersedia dalam  
aplikasi Sistem Layanan Rekomendasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara daring 
(SIMREK -PKH)  
 
 
 
 
 
 
 
 - 3390 - 
STANDAR REKOMENDASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK KE DALAM DAN KE LUAR WILAYAH 
REPUBLIK INDONESIA  
NO REKOMENDASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK  
KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA  
01411 Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong  
01412 Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah  
01413 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong  
01414 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah  
01420 Peternakan Kuda dan Sejenisnya  
01441 Pembibibitan dan Budidaya Domba Potong  
01442 Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong  
01443 Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah  
01444 Pembibitan dan Budidaya Domba Perah  
01450 Peternakan Babi  
01461 Budidaya Ayam Ras Pedaging  
01462 Budidaya Ayam Ras Petelur  
01463 Pembibitan Ayam Lokal dan Persilang annya  
01464 Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya  
01465 Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek  
01466 Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh  - 3391 - 
01467 Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati  
01468 Pembibitan Ayam Ras  
01469 Pembibitan dan Budidaya Ternak Ungg as Lainnya  
01491 Pembibitan dan Budidaya Burung Unta  
01492 Pengusahaan Kokon / Kepompong Ulat Sutera  
01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah  
01494 Pembibitan dan Budidaya Rusa  
01495 Pembibitan dan Budidaya Kelinci  
01496 Pembibitan dan Budidaya Cacing  
01497 Pembibitan dan Budidaya Walet  
01499 Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan rekomendasi 
pemasukkan dan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak ke dalam dan keluar wilayah Republik Indonesia, 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usahanya da lam melakukan usahanya mencakup :  
- Persyaratan proses pemasukan/pengeluaran yang dioperasikan oleh pelaku usaha, dan/atau  
- Persyaratan produk benih/bibit ternak yang akan dimasukkan/dikeluarkan oleh pelaku usaha.  
2 Istilah dan 
Definisi  -  Pemasukan benih dan/atau bibit ternak adalah kegiatan memasukkan benih dan/atau bibit ternak dari luar negeri 
ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.  
-  Pengeluaran benih dan/atau bibit ternak adalah kegiatan mengeluarkan benih dan/atau bibit ternak da ri wilayah 
negara Republik Indonesia keluar negeri.  - 3392 - 
-  Benih ternak yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa mani/semen, 
sperma, ova, telur tertunas dan embrio.  
-  Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah te rnak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan sifat 
unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan.  
-  Negara asal pemasukan yang selanjutnya disebut negara asal adalah suatu negara yang mengeluarkan benih 
dan/atau bibit ternak ke dalam  wilayah negara Republik Indonesia.  
-  Tindakan karantina hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik 
Indonesia.  
-  Persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak adalah criteria teknis yang dipersyaratkan pada benih dan/atau bibit 
ternak.  
-  Rekomendasi persetujuan pemasukan yang selanjutnya disebut RPP adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh 
Menteri ata u pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan benih 
dan/atau bibit ternak.  
- R ekomendasi persetujuan pengeluaran yang selanjutnya disebut RPP -l adalah keterangan tertulis yang diberikan 
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pengeluaran benih 
dan/atau bibit ternak.  
-  Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses 
degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen.  
 - 3393 - 
-  Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta 
hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak l angsung dengan media 
perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis.  
-  Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan 
masyarakat, dan/atau  kematian hewan yang tinggi.  
-  Penyakit hewan eksotik adalah penyakit hewan yang belum pernah terjadi atau muncul di suatu negara atau 
wilayah, baik secara klinis, epidemiologis, maupun laboratoris.  
-  Dinas provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah y ang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan 
hewan.  
-  Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP 
adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanak an tugas dan fungsi 
di bidang perizinan pertanian  
-  Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat 
pimpinan madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan.  
-  Menteri adalah Menter i yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan danKesehatan Hewan  
- Pelaku usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hokum maupun tidak berbadan hukum, yang 
melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit ternak.  
-  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission  (OSS) yang selanjutnya disingkat 
OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan 
lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik terintegrasi.  - 3394 - 
-  Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.  
-  Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.  
3 Persyaratan 
Umum  Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit 
memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:  
a.  Pemasukan atau pengeluaran benih dan/bibit ditujukan hanya untuk benih dan/atau bibit ternak  
b. Pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah mendapatkan Persetujuan 
Rekomendasi Pemasukan atau Pengeluaran dari Menteri Pertanian dan Izin dari Kementerian Perdagangan.  
c. Menteri dalam menerbitkan Rekomendasi Pemasukan atau Pengeluaran pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur 
Jenderal atas nama Menteri.  
d. Persy aratan administrasi berupa Surat permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau 
bibit ternak . 
4 Persyaratan 
Khusus 
atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, a.  Permohonan Pemasukan  
1) Persyaratan Negara Asal bebas dari penyakit hewan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan 
kesehatan hewan dan karantina .  
2 Benih dan/atau bibit yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi 
persyaratan mutu,persyaratan kesehatan hewan dan persyaratan negar a asal.  
3)  Persyaratan mutu benih dan/atau bibit mengacu  pada Standar Nasional Indonesia (SNI), Persyaratan Teknis 
Minimal (PTM) dan/atau peraturan teknis yang ditetapkan oleh Menteri.  - 3395 - 
dan/atau 
Jasa 4)  Pemenuhan persyaratan mutu dibuktikan dengan sertifikat asal usul benih dan/ atau bibit ternak (pedigree) 
serta catalog pejantan (semen beku dan embrio).  
5)   Pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dibuktikan dengan:  
-  Health Requirement yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen dari Indonesia setiap pemasukan 
benih dan/atau bibit ternak  
-   Health Certificate  yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen dari negara asal setiap pemasukan 
benih dan/atau bibit ternak.  
6)   Pemenuhan persyaratan negara asal dibuktikan dengan Certificate of Origin benih da n/atau bibit ternak.  
7)  Persyaratan teknis dipenuhi oleh pelaku usaha dalam bentuk dokumen yang disampaikan pada saat pengajuan 
permohonan rekomendasi pemasukkan benih dan/atau bibit ternak dan pada saat pelaporan realisasi 
pemasukan benih dan/atau bibit ternak  
8) Dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan rekomendasi 
pemasukkan benih dan/atau bibit ternak meliputi:  
a. Rekomendasi Provinsi  
b. Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian  
c. Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak yang akan 
dimasukkan;  
d. Surat pernyataan akan menyampaikan sertifikat pedigree bibit, Health Certificate, Certificate of Origin  benih 
dan/atau  bibit dari negara asal setelah sampai di Indonesia;  
e.  Surat pernyataan penyebaran di wilayah Sumber Bibit;  - 3396 - 
f.  Rekomendasi Komisi Bibit Ternak dalam hal benih dan/atau bibit ternak yang pertama kali dimasukkan;  
g. Surat pernyataan tidak mengedarkan benih dan/atau bibit ternak yang pertama kali dimasukkan sebelum 
mendapatkan Keputusan Menteri tentang Pelepasan Rump un/Galur Ternak;  
h. Surat pernyataan memiliki atau menguasai rumah potong hewan unggas (RPHU) dan cold storage  (khusus 
Unggas Ras);  
i.  Surat pernyataan rencana produksi Day Old Chick  (DOC) Parent Stock  (PS) dan Final Stock  (FS) dari setiap 
pemasukkan reko mendasi (khusus unggas ras);  
j.  Surat pernyataan rencana distribusi DOC PS dan F serta rencana pemasaran live bird  (LB) menurut Provinsi 
dan Kabupaten/Kota (khusus unggas ras);  
 
b.  Pelaporan Pemasukan  
1)  Pelaku usaha yang telah memperoleh rekomendasi pemasukan  wajib menyampaikan laporan realisasi dan 
distribusi  
2)   Laporan realisasi pemasukan benih dan/atau bibit ternak, wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur 
Jenderal secara daring paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah pe masukan benih dan/atau bibit ternak 
disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
3)   Laporan realisasi pemasukan disampaikan secara daring dengan melampirkan dokumen yang meliputi:  
a.  Health Certificate;  
b.  Certificate of Origin ; 
c.  Sertifikat pedigree;  - 3397 - 
d.  Bill of Lading atau Airway Bill ;  
e.  Commercial Invoice ; 
f.  Packing List (unggas);  
g.  Laporan realisasi pemasukan ; dan 
h.  Dokumen persetujuan impor hewan.  
4) Surat pernyataan dari pelaku usaha yang mengiformasikan alasan apabila tidak merealisasikan rekomendasi 
pemasukan benih dan/atau bibit ternak;  
5)  Laporan produksi DOC PS dan FS dari setiap pemasukkan rekomendasi (khusus unggas ras) wajib 
disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal seca ra daring untuk setiap pemasukan.  
6)  Laporan distribusi PS dan FS serta rencana pemasaran LB menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota (khusus 
unggas ras) wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring untuk setiap 
pemasukan.  
 
c.  Permohonan Pengeluaran  
1)    Persyaratan teknis pengeluaran benih dan/atau bibit harus memenuhi persyaratan negara tujuan.  
2)   Benih dan/atau bibit yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan 
mutu dan persyaratan kes ehatan hewan.  
3)  Pemenuhan persyaratan mutu dibuktikan dengan spesifikasi teknis benih dan/atau bibit ternak.  
4)  Pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dibuktikan dengan:  
a.  Health Requirement yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen dari negara asal setiap - 3398 - 
pengeluaran benih dan/atau bibit ternak  
b.  Health Certificate  yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Indonesia setiap pengeluaran 
benih dan/atau bibit ternak . 
5)  Pemenuhan persyaratan negara asal dibuktikan dengan Certificate of Origin benih dan/atau bibit ternak.  
6) Dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan rekomendasi 
pengeluaran benih dan/atau bibit ternak meliputi:  
a.  Rekomendasi Provinsi  
b.  Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian  
c.  Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis mengenai persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak yang 
akan dikeluarkan;  
d.  Surat Ket erangan Kesehatan Hewan (SKKH)  
e.  Health Requirement;  
f.  Certificate of Origin benih dan/atau bibit di Indonesia;  
g.  Rekomendasi Komisi Bibit Ternak dalam hal Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) yang akan dikeluarkan;  
 
d.  Pelaporan Pengeluaran  
1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi Pengeluaran wajib menyampaikan laporan realisasi 
Pengeluaran Benih dan/atau bibit serta SDGH;.  
2)  Laporan realisasi Pengeluaran Benih dan/atau bibit serta SDGH, wajib disampaikan kepada Menteri melalui 
Direktur Jenderal secara daring paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah pengeluaran benih dan/atau bibit - 3399 - 
disampaikan kepada Direktur Jenderal Petern akan dan Kesehatan Hewan.  
3)  Surat pernyataan dari pelaku usaha yang mengiformasikan alasan apabila tidak merealisasikan rekomendasi 
pengeluaran benih dan/atau bibit serta SDGH;  
5 Sarana  Sarana dan fasilitas minimum yang harus dimiliki pemohon rekomendasi pemasukan atau pengeluaran benih dan 
/atau bibit ternak:  
a.  Transportasi;  
b.  Kandang Karantina;  
c.  Pakan;  
d.  Sumber daya manusia (SDM);  
e.  Penjaminan kesehatan hewan; dan/atau  
f.  Kontainer dan N2 cair (benih).  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian Pemasukan atau Pengeluaran benih/Bibit Ternak  
Penilaian ini dilakukan dengan pengisian check list sebagai berikut:  
Persyaratan Pemasukan Benih/Bibit Ternak  Ketersediaan  
Sesuai  Tidak Sesuai  
1) Persyaratan Umum  
a. Profil perusahaan;  
b. Nomor Induk Berusaha (NIB);  
c. Surat permohonan rekomendasi pemasukkan benih dan/atau bibit ternak;  
2) Persyaratan Khusus    - 3400 - 
a. Rekomendasi Provinsi  
b. Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina 
Pertanian  
c. Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis persyaratan mutu benih 
dan/atau bibit ternak yang akan dimasukkan;  
d. Surat pernyataan akan menyampaikan sertifikat pedigree bibit, Health 
Certificate, Certificate of Origin benih dan/atau bibit dari negara asal setelah 
sampai di Indonesia;  
e. Surat pernyataan penyebaran di wilayah Sumber Bibit;  
f. Rekomendasi Komisi Bibit T ernak dalam hal benih dan/atau bibit ternak yang 
pertama kali dimasukkan;  
g. Surat pernyataan tidak mengedarkan benih dan/atau bibit ternak yang 
pertama kali dimasukkan sebelum mendapatkan Keputusan Menteri tentang 
Pelepasan Rumpun/Galur Ternak;  
h. Surat pernyataan memiliki atau menguasai Rumah potong hewan unggas 
(RPHU) dan coldstorage  (khusus Unggas Ras);  
i. Surat pernyataan rencana produksi Day Old Chick  (DOC) Parent Stock  (PS) 
dan Final Stock  (FS) dari setiap pemasukkan rekomendasi (khusus unggas 
ras); 
j. Surat pernyataan rencana distribusi DOC PS dan FS serta rencana - 3401 - 
pemasaran live bird  (LB) menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota (khusus 
unggas ras);  
3) Sarana  
a. Transportasi;  
b. Kandang karantina;  
c. Pakan;  
d. Sumber daya Manusia (SDM);  
e. Penjaminan kesehatan hewan;  
f. Kontainer dan N2 cair (benih).  
 
Persyaratan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak  Ketersediaan  
Sesuai  Tidak Sesuai  
1) Persyaratan Umum :  
a. Profil perusahaan;  
b. Nomor Induk Berusaha (NIB);  
c. Surat permohonan Izin Pengeluaran benih dan/atau bibit ternak.  
d. Persyaratan administrasi (huruf a dan b), diajukan pada saat permohonan 
rekomendasi Pengeluaran pertama kali.  
e. Persyaratan administrasi (huruf c) diajukan pada setiap pengajuan 
permohonan rekomendasi Pengeluaran.  
2) Persyaratan Khusus :    - 3402 - 
a. Rekomendasi Provinsi  
b. Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina 
Pertanian  
c. Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis persyaratan mutu benih 
dan/atau bibit ternak yang akan dikeluarkan;  
d. Health Requirement;  
e. Certificate of Origin benih dan/atau bibit di Indonesia;  
f. Rekomendasi Komisi Bibit Ternak dalam hal Sumber Daya Genetik Hewan 
(SDGH) yang aka n dikeluarkan;  
3)  Sarana  
a. Transportasi;  
b. Kandang karantina;  
c. Pakan;  
d. Sumberdaya Manusia (SDM);  
e. Penjaminan kesehatan hewan;  
f. Kontainer dan N2 cair (benih).  
 
 
 
 - 3403 - 
   
B. Pengawasan:  
1. Pengawasan pemasukan atau pengeluaran benih/bibit ternak dilakukan secara langsung ( on-spot) dan secara 
tidak langsung  
a. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Pengawas Benih Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan;  
b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pelaku usaha kepada Pemerintah Pusat 
dan Kepala Dinas yang membidan gi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
2. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
3. Evaluasi perizinan dilaksanakan paling kurang 90 hari kerja setelah pelaku usaha memperoleh rekomedasi 
dan/atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
C.  Saluran Pengaduan Masyarakat  
1.  disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
ii.     2.  sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 
 
 
 
 
 - 3404 - 
STANDAR REKOMENDASI PERSETUJUAN PENGELUARAN TERNAK (NON BIBIT TERNAK) DARI  WILAYAH REPUBLIK INDONESIA  
No REKOMENDASI PERSETUJUAN PENGELUARAN TERNAK (NON BIBIT TERNAK) DARI  WILAYAH REPUBLIK INDONESIA  
01411 Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong  
01412 Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah  
01413 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong  
01414 Pembibitan dan Budidaya Ker bau Perah  
01420 Peternakan Kuda dan Sejenisnya  
01441 Pembibibitan dan Budidaya Domba Potong  
01442 Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong  
01443 Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah  
01444 Pembibitan dan Budidaya Domba Perah  
01450 Peternakan Babi  
01461 Budid aya Ayam Ras Pedaging  
01462 Budidaya Ayam Ras Petelur  
01463 Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya  
01464 Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya  
01465 Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek  
01466 Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh  
01467 Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati  
01468 Pembibitan Ayam Ras  - 3405 - 
01469 Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya  
01491 Pembibitan dan Budidaya Burung Unta  
01492 Pengusahaan Kokon / Kepompong Ulat Sutera  
01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah  
01494 Pembibitan dan Budidaya Rusa  
01495 Pembibitan dan Budidaya Kelinci  
01496 Pembibitan dan Budidaya Cacing  
01497 Pembibitan dan Budidaya Walet  
01499 Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya  
1 Ruang 
Lingkup  Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tent ang persyaratan dalam penyelenggaraan rekomendasi pengeluaran 
ternak (non bibit ternak) dari wilayah Republik Indonesia, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usahanya 
dalam melakukan usahanya mencakup :  
- Persyaratan proses pengeluaran yang dioperasikan oleh pelaku usaha, dan/atau  
- Persyaratan produk bibit ternak yang akan dikeluarkan oleh pelaku usaha.  
2 Istilah dan 
Definisi  - Pengeluaran ternak adalah kegiatan mengeluarkan ternak dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar negeri.  
- Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil  pangan, bahan baku industri, 
jasa dan/atau hasil ikutannya yang  terkait dengan pertanian.  
- Negara tujuan pengeluaran yang selanjutnya disebut Negara tujuan adalah suatu negara yang memasukkan ternak 
dari wilayah  negara Republik Indonesia.  
- Tindakan karantina hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk - 3406 - 
mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik 
Indonesia.  
- Persyaratan ternak adalah kriteria teknis yang dipersyaratkan untuk ternak.  
- Rekomendasi persetujuan pengeluaran yang selanjutnya disebut RPP -l adalah keterangan tertulis yang diberikan 
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha  yang akan melakukan pengeluaran ternak.  
- Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses 
degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen . 
- Dinas provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan 
hewan.  
- Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP 
adalah pejabat pimpinan tinggi m adya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di 
bidang perizinan pertanian  
- Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat 
pimpinan madya yang melaksanakan tugas da n fungsi di bidang peternakan.  
- Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan danKesehatan Hewan  
- Pelaku usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan h ukum maupun tidak berbadan hukum, yang 
melakukan  kegiatan peternakan.  
-  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission  (OSS) yang selanjutnya disingkat 
OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan 
lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik terintegrasi.  - 3407 - 
- Nomor Induk Berusa ha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga 
OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.  
- Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non 
keme nterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.  
3 Persyaratan 
Umum  Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran ternak memenuhi persyaratan administrasi 
sebagai berikut:  
a. pengeluaran ternak ditujukan hanya untuk semua komoditas ternak bukan bibit dan/atau ternak persilangan 
(cross breed ) 
b. Pengeluaran ternak dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah mendapatkan Persetujuan Rekomendasi Pengeluaran 
Ternak bukan bibit dari Dirjen P eternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dan Izin dari 
Kementerian Perdagangan.  
c. Persyaratan administrasi pengeluaran ternak berupa surat permohonan Izin Pengeluaran ternak.  
4 Persyaratan 
Khusus atau 
Persyaratan 
Teknis 
Produk, 
Proses, 
dan/atau 
Jasa Permohonan Pengeluaran  
a. Persyaratan teknis pengeluaran ternak harus memenuhi persyaratan negara tujuan.  
b. Ternak yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu dan 
persyaratan kesehatan hewan.  
c. Pemenuhan persyaratan mutu dibuktikan dengan spesifikasi teknis.  
d. Pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dibuktikan dengan:  
1) Health Requirement  yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen dari negara asal setiap pengeluaran 
ternak - - 3408 - 
2) Health Certificate  yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Indonesia setiap pengeluaran ternak.  
e. Pemenuhan persyaratan negara asal dibuktikan dengan Certificate of Origin  ternak.  
f. Dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan  rekomendasi 
pengeluaran ternak meliputi:  
1) Rekomendasi Provinsi  
2) Keputusan penunj ukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian  
3) Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis mengenai persyaratan mutu ternak yang akan dikeluarkan, yaitu:  
a) Untuk ruminansia kecil dan babi hasil persilangan dengan berat paling kurang 25 (dua puluh lima) kg per 
ekor.  
b) Ruminansia kecil dan babi merupakan hasil persilangan dan bukan rumpun dan/atau galur yang ditetapkan 
atau dilepas oleh Menteri.  
c) Selain ruminansia kecil dan babi sesuai dengan peraturan teknis lainnya.  
4) Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)  
5) Health Requirement ;  
6) Certificate of Origin ternak  di Indonesia;  
7) Laporan realisasi pengeluaran  
 
Pelaporan Pengeluaran  
a. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi Pengeluaran wajib menyampaikan laporan realisasi 
Pengeluaran ternak;.  - 3409 - 
b. Laporan realisasi Pengeluaran ternak/SDGH, wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara 
daring paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah pengeluaran ternak, laporan disampaikan kepada Direktu r 
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
c. Laporan realisasi Pengeluaran ternak wajib mencantumkan alasan jika Pelaku Usaha tidak merealisasikan 
Rekomendasi Pengeluaran Ternak  
5 Sarana  Sarana dan fasilitas minimum yang harus dimiliki pemohon rekomendasi pengeluaran ternak:  
a. Transportasi;  
b. Kandang Karantina;  
c. Pakan;  
d. Sumber daya manusia (SDM);  
e. Penjaminan kesehatan hewan; dan/atau  
6 Penilaian 
Kesesuaian 
dan 
Pengawasan  A. Penilaian Kesesuaian Pengeluaran Ternak  
    Penilaian ini dilakukan dengan pengisian check list sebagai berikut:  
 
Persyaratan  Ketersediaan  
Sesuai  Tidak Sesuai  
1. Persyaratan Umum :  
a. NIB;  
b. Profil perusahaan;  
c. Surat permohonan Izin Pengeluaran ternak.    - 3410 - 
 
2.  Persyaratan Khusus :  
a.  Rekomendasi Provinsi  
b. Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina 
Pertanian  
c. Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis mengenai persyaratan mutu 
ternak yang akan dikeluarkan, yaitu :  
d. Untuk ruminansia kecil dan babi has il persilangan dengan berat paling 
kurang 25 (dua puluh lima) kg per ekor.  
e. Ruminansia kecil dan babi merupakan hasil persilangan dan bukan 
rumpun dan/atau galur yang ditetapkan atau dilepas oleh Menteri.  
f.   Selain ruminansia kecil dan babi sesuai deng an peraturan teknis lainnya.  
g.   Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)  
h.   Health Requirement ;  
i.   Certificate of Origin  ternak  di Indonesia;  
j.   Laporan realisasi pengeluaran.  
 
3.  Sarana  
a.  Transportasi  
b.  Kandang karantina  - 3411 - 
c.  Pakan  
d.  Sumber Daya Manusia   
e.  Penjaminan kesehatan hewan  
 B. Pengawasan:  
1. Pengawasan pemasukan atau pengeluaran benih/bibit ternak dilakukan secara langsung ( on-spot) dan secara 
tidak langsung  
a.  Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Pengawas Benih Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan;  
b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pelaku usaha kepada Pemerintah Pusat 
dan Kepala Dinas yang membidan gi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.  
2. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
3. Evaluasi perizinan dilaksanakan paling kurang 90 hari kerja setelah pelaku usaha memperoleh rekomedasi 
dan/atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  
C. Saluran Pengaduan Masyarakat  
1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS  
2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L  
 - 3467 - 
 
STANDAR PRODUK  SUBSEKTOR KETAHANAN PANGAN  
 
STANDAR IZIN EDAR PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI LUAR NEGERI (PSAT -PL) 
NO Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT -PL) 
 
KBLI terkait:  
46201 (Perdagangan besar padi dan palawija)  
46311 (Perdagangan besar beras)  
46312 (Perdagangan besar buah -buahan)  
46313 (Perdagangan besar sayuran)  
46319 (Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya)  
1 Ruang Lingkup  
 Standar ini dimaksudkan untuk menjamin  keamanan dan /atau  mutu  Pangan Segar Asal Tumbuhan 
Produksi Luar  Negeri (PSAT -PL) yang akan diedarkan dalam kemasan asli di wilayah Republik Indonesia . 
 
Tujuan dari standar ini adalah sebagai acuan bagi pelaku usaha perdagangan besar  (importir atau 
distributor pertama  yang mengedarkan PSAT -PL) untuk memperoleh izin edar PSAT -PL, baik sebagai izin 
edar baru, perpanjangan, pengalihan kepemilikan dan perubahan data izin edar, serta sebagai  acuan bagi 
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Per tanian selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP -
P) dalam rangka penerbitan izin edar PSAT -PL. - 3468 - 
 
Apabila pelaku usaha di dalam negeri melakukan pengemasan ulang PSAT -PL, maka izin edar PSAT -PL yang 
sudah ada untuk PSAT -PL tersebut dapat digunakan pelaku usaha dengan ketentuan:  
a. tidak melakukan penanganan lain selain pengemasan ulang ; 
b. mencantumkan nomor izin edar PSAT -PL yang telah ada;  
c. menambahkan identitas pelaku usaha ;  
d. menambahkan nomor SPPB -PSAT  bagi pelaku usaha skala menengah besar ;  
e. menerapkan  cara penanganan yang baik PSAT  bagi pelaku usaha UMK .      
Pelaksana SPPB -PSAT untuk pelaku usaha pengemasan ulang PSAT -PL dilakukan di OKKP -D Propinsi sesuai 
lokasi unit usaha, dan dapat di     OKKP -P apabila pengemasan ulang dilakukan oleh pelaku usaha izin edar 
PL (importir dan distributor pertama) serta di OKK P-D kabupaten kota untuk pengawasan dan pembinaan 
UMK.   
 
Ruang lingkup standar ini mencakup persyaratan umum, persyaratan khusus serta mekanisme penilaian 
kesesuaian dan pengawasan.   
 
Standar ini dikecualikan untuk:  
a. PSAT -PL yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku industri pengolahan pangan yang produk 
akhirnya memerlukan izin edar lainnya ; 
b. PSAT -PL dalam jumlah terbatas untuk keperluan:  
 - 3469 - 
 
1) pengujian produk dalam rangka pendaftaran izin edar PSAT -PL; 
2) penelitian ;  
3) pameran; atau 
4) konsumsi sendiri ; 
c. PSAT -PL yang masa simpannya kurang dari 7 hari pada suhu penyimpanan sesuai karakteristik produk 
dan tidak berisiko tinggi . Dalam hal PSAT akan diedarkan, harus memiliki SPPB -PSAT.  
 
2 Istilah dan Definisi  a. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang 
dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang  mengalami  
pengolahan  minimal  meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pe mbekuan, pemotongan, 
pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan/atau proses lain 
tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang 
diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.  
b. Keama nan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut  Keamanan PSAT adalah kondisi dan 
upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda 
lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia  serta tidak 
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.  
c. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut  Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan 
atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.  
d. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi   dan/atau   membungkus   pangan, baik - 3470 - 
 
yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.  
e. Kemasan   Asli   adalah   kemasan yang digunakan oleh produsen /eksportir  negara asal  dapat berupa 
kemasan ecer an maupun bulky.  
f. Kemasan Eceran adalah kemasan akhir yang diedarkan ke konsumen dan tidak dibuka untuk dikemas 
kembali.  
g. Pengemasan Ulang adalah proses mengemas  PSAT dari kemasan besar yang lazim dikema s kembali 
dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan.  
h. Diagram Alir PSAT -PL adalah gambaran rangkaian proses penanganan pasca panen  PSAT -PL yang 
dilakukan oleh produsen  atau eksportir  PSAT -PL di negara asal.  
i. Daftar Pelanggan adalah data perorangan  atau badan usaha yang menjadi pembeli produk dari Pelaku 
Usaha yang menangani PSAT -PL. 
j. Daftar Pemasok adalah da ta perorangan  atau badan usaha di luar negeri yang memasok atau menjual 
PSAT -PL kepada importir atau distributor utama.  
k. Informasi Produk adalah keterangan yang berisi tentang produk terkait.  
l. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT  yang selanjutnya disingkat  SPPB -PSAT adalah 
perizinan berusaha untuk  unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT 
yang baik sesuai karakt eristik  produk .  
m. Laporan Hasil Uji adalah informasi tentang   keamanan dan/atau mutu PSAT yang diterbitkan oleh 
laboratorium pengujian yang telah diakreditasi  oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) . 
n. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan  Pusat  yang selanjutnya disingkat  OKKP -P adalah unit kerja - 3471 - 
 
Pemerintah Pusat yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan 
Keamanan dan Mutu PSAT.  
o. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 
pada bidang tertentu.  
p. Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau secara tidak langsung 
menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu PSAT yang berkenaan dengan asal usul, kandungan 
gizi, sifat, produksi, pengolahan minimal, komposisi atau fa ktor mutu lainnya.  
 
3 Persyaratan umum  
 Persyaratan umum standar ini dibedakan atas :  
a. Permohonan i zin edar PSAT -PL /perpanjangan izin edar  PSAT -PL melampirkan :  
1) Surat  permohonan Izin Edar PSAT -PL; Permohonan dilakukan untuk setiap nama  produk PSAT 
(jenis PSAT dan nama dagang)  dari setiap negara . Apabila PSAT -PL memiliki beberapa nama dagang  
tetapi merupakan jenis PSAT  yang sama , maka  permohonan dapat dilakukan per jenis PSAT  per 
negara asal  tersebut;   
2) Mengisi Keterangan Informasi Produk  (form 1) berupa :  
 
Form 1. Keterangan Informasi Produk  
No Informasi Produk  Uraian  
1. Nama PSAT :   
 a. Jenis PSAT   
 b. Nama Dagang   - 3472 - 
 
2. Nama Latin    
3. Negara Asal    
4. Nama Dagang1)   
5. Nama Merk2)   
6. Jenis Kemasan    
7. Berat Bersih    
8. Komposisi3)  
9. Unit Penanganan PSAT 4)  
1) Nama Unit penanganan PSAT   
2) Alamat   
3) Status kepemilikan5)  Milik Pribadi   
Sewa  :  
a. Durasi sewa   
b. Masa sewa sampai dengan   
c. Surat Perjanjian sewa6)  
4) Surat Pernyataan memelihara SPPB -PSAT7)  
5) SPPB -PSAT   
a. Nomor   
b. Level :   
c. Masa Berlaku :   
d. Ruang Lingkup :   
10. 
CoA/Laporan Hasil Uji Keamanan 8) No   
Tanggal   
11. Kelas Mutu    - 3473 - 
 
12. Jenis Klaim    
13. Daftar Pemasok    
14. Daftar Pelanggan    
15. 
Laporan Hasil Uji mutu9) No  
Tanggal   
Keterangan :  
1) : cantumkan semua nama dagang apabila memiliki lebih  dari satu merk dagang  
2) : apabila ada  
3) : dicantumkan apabila produk PSAT campuran lebih dari 1 jeni s PSAT  (PSAT MIX)  
4) : cantumkan semua unit penanganan PSAT /Gudang tempat PSAT ditangani  
5) : pilih salah satu  milik sendiri atau sewa  
6) : dilampirkan apabila melakukan perjanjian sewa  
7) : dilampirkan apabila masa berlaku perjanjian sewa lebih singkat dari masa berlaku SPPB -PSAT  
8) : dikecualikan untuk negara yang sudah diakui sistem keamanan pangannya oleh Indonesia  
9) : apabila dipersyaratkan   
 
b. Perubahan Data Izin Edar PSAT -PL: 
1) Surat  permohonan perubahan data Izin Edar PSAT -PL; 
2) Fotocopy sertifikat izin edar  PSAT -PL yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya 
masa berlaku).  
3) Surat Pernyataan tentang  kebenaran  perubahan data, dengan ketentuan p erubahan data yang 
dilakukan  hanya dapat mencakup : 
a) perubahan  berat netto  - 3474 - 
 
b) perubahan  Kemasan : perubahan warna Kemasan dan jenis Kemasan .  
4) Mengisi  form perubahan data izin edar PSAT -PL (form 2)  sebagai berikut:  
 
Form 2.  Perubahan Data Izin Edar PSAT -PL 
No. Informasi Produk  Uraian  
1. Nama P roduk   
 a. Jenis PSAT   
 b. Nama Dagang   
2. Nama Latin   
3. Nama dan Alamat Perusahaan   
4. Unit Penanganan PSAT 1)  
1) Nama Unit penanganan PSAT   
2) Alamat   
3) Status kepemilikan  2)  Milik Pribadi   
Sewa :   
a. Durasi sewa   
b. Masa sewa sampai dengan   
c. Perjanjian sewa3)  
4) Surat Pernyataan memelihara SPPB -PSAT4)  
5) SPPB -PSAT   
a. Nomor   
b. Level :   
c. Masa Berlaku :   - 3475 - 
 
d. Ruang Lingkup :   
5. Izin Edar PSAT PL  Nomor   
Masa Berlaku   
6. Perubahan/  Penambahan Data  Data Awal   
Data Terbaru   
7. Alasan Perubahan   
Keterangan  :  
1) : Cantumkan semua unit penanganan PSAT/gudang tempat PSAT di gunakan  
2) : pilih salah satu milik sendiri atau sewa  
3) : dilampirkan apabila melakukan perjanjian sewa  
4) : dilampirkan apabila masa berlaku perjanjian sewa lebih singkat dari masa berlaku SPPB -PSAT  
 
c. Pengalihan kepemilikan  Izin Edar PSAT -PL:  
1) Surat permohonan pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT -PL oleh pemilik baru;  
2) Fotocopy sertifikat izin edar  PSAT -PL yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya 
masa berlaku);  
3) Surat Pernyataan yang berisi tentang:  
a) pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT -PL: 
b) tidak melakukan perubahan proses penanganan PSAT -PL; 
c) tidak melakukan perubahan label/ kemasan kecuali identitas importir/distributor  utama .  
4) Mengisi  form keterangan pengalihan kepemilikan izin edar PSAT -PL (Form 3) sebagai berikut:  
 
 - 3476 - 
 
Form 3. Keterangan Pengalihan Kepemilikan Izin Edar PSAT -PL 
No. Informasi Produk  Uraian  
1. Nama PSAT   
 a. Jenis PSAT   
 b. Nama Dagang   
2. Nama Latin   
3. Nama dan Alamat Perusahaan   
4. Izin Edar PSAT PL  Nomor   
Masa Berlaku   
5. Unit Penanganan PSAT 1)  
1) Nama Unit penanganan PSAT   
2) Alamat   
3) Status kepemilikan2)  Milik Sendiri   
Sewa  :  
a. Durasi sewa   
b. Masa sewa  sampai dengan   
a. Perjanjian sewa3)  
4) Surat Pernyataan memelihara SPPB -PSAT4)  
5) SPPB -PSAT   
a. Nomor   
b. Level :   
c. Masa Berlaku :   
d. Ruang Lingkup :   
6. Nama dan Alamat Pemilik Lama   - 3477 - 
 
7. Nama dan Alamat Pemilik Baru   
8. Tanggal Pengalihan Pemilik   
Keterangan :  
1) : Cantumkan semua unit penanganan PSAT/ Gudang  tempat PSAT di gunakan  
2) : pilih salah satu milik sendiri atau sewa  
3) : dilampirkan apabila melakukan perjanjian sewa  
4) : dilampirkan apabila masa berlaku perjanjian sewa lebih singkat dari masa berlaku SPPB -PSAT  
 
Pelaku Usaha  dalam jangka waktu 3 (tiga)  hari kerja harus memenuhi persyaratan umum .  
 
4 Persyaratan Khusus  Persyaratan khusus standar ini dibedakan atas :  
a. Permohonan izin edar PSAT -PL/perpanjangan izin edar PSAT -PL dengan melampirkan :  
1) SPPB-PSAT  minimal level 2  sesuai ruang lingkup penanganan PSAT -PL dengan ketentuan:  
a) semua unit penanganan yang digunakan harus mempunyai SPPB -PSAT;  
b) SPPB -PSAT dapat atas nama pemohon atau nama pihak lain dengan perjanjian sewa;  
c) Untuk fasilitas sewa, pelaku usaha harus melampirkan perjanjian sewa dan wajib 
menyampaikan perbaruan perjanjian  apabila masa berlaku sewa lebih singkat dari masa 
berlaku SPPB -PSAT  
d) Pelaku usaha harus memelihara SPPB -PSAT selama masa berlaku izin edar PSAT -PL.  
e) Apabila pelaku usaha menangani jenis PSAT  dari negara asal yang sama di beberapa unit 
penanganan PSAT d engan penanganan yang seragam, dapat diberika n satu nomor izin edar - 3478 - 
 
PSAT -PL dengan ketentuan pelaku usaha sudah mempunyai s istem kode penanganan /barkot 
yang mampu telusur untuk setiap unit penanganan yang digunakan dan kode 
penanganan/barkot tersebut harus di tempelkan di label kemasan.  
2) Certificate of Analysis (C oA) dari negara asal atau Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT yang 
diterbitkan paling lama 6 bulan terakhir , dengan memperhatikan ketentuan berikut:  
a) CoA berasal dari negara yang telah mendapatkan registrasi  sesuai ruang lingkup laboratorium 
uji Keamanan PSAT dari  Indonesia ;  
b) Negara yang telah mendapatkan pengakuan sistem Keamanan PSAT sesuai ruang lingkup 
pengakuan, tidak perlu melampirkan CoA;  
c) Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT bagi  negara yang belum diakui s istem keamanan pangan 
atau laboratoriumnya  belum diregistrasi  oleh Indonesia ; 
d) Persyaratan Keamanan PSAT yang digunakan  sesuai ketentuan  peraturan perundangan -
undangan. Apabila tidak diatur dalam peraturan perundang -undangan dapat mengacu pada 
standar internasional . Apabila PSAT tertentu belum diatur standarnya, maka persyaratannya 
mengacu pada  analisa risiko  PSAT . 
3) Desain label dan kemasan sesuai ketentuan sebagai berikut:     
a) Kemasan dapat menjaga Keamanan PSAT dan Mutu PSAT sesuai dengan karakteristik yang 
dikemas;  
b) Kemasan mencantumkan label;  
c) Label tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak;  - 3479 - 
 
d) Label terletak pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca;  
e) Bagian utama label pada kemasan sekurang -kurangnya memuat:  
(1) nama PSAT ; 
(2) nomor izin edar PSAT -PL; 
(3) nomor SPPB -PSAT , apabila melakukan pengemasan ulang ; 
(4) berat bersih atau isi bersih;  
(5) nama dan alamat produsen/eksportir negara asal ; 
(6) nama dan alamat  importir/distributor utama yang mengedarkan PSAT di dalam wilayah 
Indonesia ; 
(7) tanggal produksi dan/atau tanggal k edaluwarsa dan/atau tanggal pengemasan;  
(8) Cara penanganan /penyimpanan  PSAT -PL   
(9) komposisi untuk PSAT -PL yang dikemas dengan lebih dari 1 (satu) jenis PSAT dalam 1 
(satu) kemasan.   
(10) kelas mutu (apabila dipersyaratkan).  
(11) Kode unit penanganan apabila PSAT -PL ditangani dibeberapa unit penanganan dan 
mendapatkan nomor PSAT -PL nasional   
f) Untuk keterangan label sebagaimana dimaksud dalam huruf e  dan informasi lain yang 
dibutuhkan konsumen apabila ada antara lain : cara penyajian, komposisi produk, dan lain -
lain, harus menggunakan Bahasa Indonesia;  
g) Tidak menggunakan nama dagang yang telah me mpunyai sertifikat merk untuk PSAT sejenis - 3480 - 
 
atas nama orang dan/atau badan usaha lain;  
h) Pencantuman Klaim sesuai ketentuan Klaim ; 
i) Tidak mencantumkan nama, logo atau identitas lembaga penilai kesesuaian pada label;  
j) Ukuran berat dinyatakan dalam berat bersih dan dicantumkan dalam satuan metrik ; 
k) Mencantumkan  keterangan yang berisikan: tulisan “PANGAN IRADIASI”, tujuan iradiasi, 
tulisan “TIDAK BOLEH DIIRADIASI ULANG” untuk PSAT yang tidak boleh diiradiasi ulang, 
nama dan alamat penyelenggara iradiasi, tanggal, bulan dan  tahun iradiasi, nama negara 
tempat iradiasi dilakukan, dan logo pangan iradiasi, pada label PSAT yang mengalami iradiasi;  
l) Mencantumkan keterangan “PRODUK REKAYASA GENETIK” pada label PSAT hasil rekayasa 
genetika.  
4) Diagram  Alir Penanganan PSAT di luar negeri;  
5) Bukti  pemenuhan Klaim dapat berupa sertifikat, Laporan Hasil Uji , surat keterangan  sesuai  
dengan  ketentuan perundang -undangan  seperti : 
a) Sertifikat organik untuk Klaim PSAT organik ; 
b) Sertifikat halal untuk Klaim PSAT halal ; 
c) Sertifikat keamanan pangan bagi PSAT hasil rekayasa genetika ; 
d) Laporan Hasil Uji kandungan bahan yang menjadi klaim . 
Apabila Klaim yang diajukan belum diatur dalam perundang -undangan maka dapat mengacu pada 
ketentuan internasional . 
6) Laporan  Hasil Uji Mutu PSAT untuk PSAT yang diatur kelas mutunya  sesuai  peraturan - 3481 - 
 
perundangan -undangan ; 
7) Sertifikat  jaminan Keamanan PSAT dan/atau Mutu PSAT dari negara asal (bagi yang memiliki).  
b. Perubahan Data Izin Edar PSAT -PL:  
1) Desain label dan Kemasan lama;  dan 
2) Desain label dan Kemasan baru.  
c. Pengalihan kepemilikan Izin Edar  PSAT -PL: 
Tidak ada   
 
Pelaku Usaha  dalam jangka waktu 7 (tujuh)  hari kerja harus memenuhi persyaratan khusus .  
5 Sarana  - 
6 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  
 a. Cara Penilaian Kesesuaian   
1) Permohonan izin edar PSAT -PL /perpanjangan izin edar PSAT -PL 
a) Pelaku Usaha  membuat surat p ermohonan  kepada OKKP -P dengan melampirkan persyaratan 
umum dan persyaratan khusus .  
b) Dalam waktu maksimal 14  (empat belas)  hari, OKKP -P melakukan penilaian pemenuhan 
persyaratan izin edar PSAT -PL dengan melakukan verifikasi dokumen  (Form 4) : 
 
 
 
 - 3482 - 
 
Form 4. Verifikasi Dokumen Persyaratan Izin Edar PSAT -PL 
No Persyaratan  Sesuai  Tidak sesuai  Ket 
1 Umum:     
 a.  Surat permohonan     
 b.  Keterangan informasi produk     
 c.  Surat Perjanjian sewa untuk fasilitas yang disewa     
 d.  Surat pernyataan memelihara SPPB -PSAT untuk fasilitas yang masa 
berlaku SPPB -PSATnya kurang dari 5 (lima) tahun     
2 Khusus:     
 a.  SPPB -PSAT minimal level 2  sesuai ruang lingkup PSAT -PL yang 
dimohonkan     
 b.  CoA atau laporan  hasil uji  keamanan1)    
 c.  Desain label dan kemasan     
 d.  Diagram alir Penanganan PSAT di luar negeri      
 e.  Bukti pemenuhan klaim2)    
 f.  Laporan hasil uji  mutu1)    
 g.  Sertifikat jaminan keamanan dan/atau mutu PSAT dari negara asal  
(apabila ada)     
Keterangan:  
1) : bagi yang dipersyaratkan  
2) : bagi yang mengajukan  
c) Dalam hal Pelaku Usaha  belum memenuhi per syaratan  umum dan/atau persyaratan khusus , 
tidak diterbitkan  izin edar PSAT -PL dan  disampaikan  informasi  kepada Pelaku Usaha  dengan - 3483 - 
 
memberikan  keterangan  hasil verifikasi dokumen;  
d) Dalam hal Pelaku Usaha  telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, 
diterbitkan izin edar  PSAT -PL yang berlaku untuk jangka waktu  5 (lima)  tahun.  
2) Perubahan  Data Izin Edar PSAT -PL:  
a) Pelaku Usaha membuat surat permohonan kepada OKKP -P dengan melampirkan persyaratan 
umum  dan khusus ; 
b) Dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari, OKKP -P melakukan penilaian pemenuhan 
persyaratan Perubahan  Data Izin Edar PSAT -PL dengan melakukan verifikasi dokumen   
(Form 5) : 
 
Form 5. Verifikasi Dokumen Perubahan  Data I zin Edar PSAT -PL 
No  Persyaratan  Sesuai  Tidak sesuai  Ket 
1  Umum :     
 a. Surat permohonan      
 b. Izin edar PSAT -PL yang masih berlaku  (minimal 3  (tiga)  bulan 
sebelum berakhirnya masa berlaku)     
 c. Surat Pernyataan perubahan data Izin Edar PSAT -PL     
 d. Informasi perubahan data izin edar PSAT -PL    
 e. Surat Perjanjian sewa untuk fasilitas yang disewa     
 f. Surat pernyataan memelihara SPPB -PSAT untuk fasilitas yang masa 
berlaku SPPB -PSATnya kurang dari 5 (lima) tahun     
2  Khusus:     
 a. Desain label dan Kemasan lama     - 3484 - 
 
 b. Desain label dan Kemasan baru     
c) Dalam hal Pelaku Usaha  belum  memenuhi persyaratan umum dan/atau persyaratan 
khusus, tidak diberikan  izin perubahan data izin edar PSAT -PL, dan disampaikan informasi  
kepada Pelaku Usaha  dengan memberikan keterangan hasil verifikasi dokumen;  
d) Dalam hal Pelaku Usaha  telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, 
diberikan  izin perubahan data izin edar PSAT -PL yang masa berlakunya sesuai dengan izin 
edar yang awal.  
3) Pengalihan  kepemilikan Pendaftaran  PSAT -PL 
a) Pelaku Usaha  membuat surat permohonan yang ditujukan kepada OKKP -P dengan 
melampirkan persyaratan umum;  
b) Dalam waktu maksimal 14  (empat belas)  hari, OKKP -P melakukan penilaian pemenuhan 
persyaratan Pengalihan  izin edar  PSAT -PL dengan melakukan verifikasi dokumen  (Form 6) : 
Form 6. Verifikasi Dokumen Pengalihan Izin Edar PSAT -PL 
No Persyaratan  Sesuai  Tidak sesuai  Ket 
1.  Surat permohonan     
2.  Sertifikat izin edar  PSAT -PL yang masih berlaku (minimal 3  (tiga) 
bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)     
3.  Surat Pernyataan  yang  
pengalihan kepemilikan izin edar PSAT -PL    
4.  Informasi keterangan pengalihan kepemilikan     
5.  Surat Perjanjian sewa untuk fasilitas yang disewa     
6.  Surat pernyataan memelihara SPPB -PSAT untuk fasilitas yang    - 3485 - 
 
masa berlaku SPPB -PSATnya kurang dari 5 (lima) tahun  
c) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum, tidak diberikan  izin pengalihan  
kepemilikan  edar PSAT -PL dan  disampaikan  informasi  kepada Pelaku Usaha  dengan 
memberikan  keterangan  hasil verifikasi dokumen;  
d) Dalam hal Pelaku Usaha belum  memenuhi persyaratan umum , tidak diberikan  izin pengalihan  
kepemilikan  izin edar PSAT -PL yang masa berlakunya sesuai dengan izin edar yang awal.  
 
b. Pengawasan  
1) Kewajiban Pelaku Usaha : 
a) Pelaku Usaha  yang sudah mendapatkan izin edar PSAT -PL harus memperpanjang SPPB -PSAT 
selama izin edar PSAT -PL berlaku;  
b) Mencantumkan nomor izin edar PSAT -PL pada label Kemasan ; 
c) Menambahkan identitas pelaku usaha dan nomor SPPB -PSAT di label kemasan sesuai 
ketentuan SPPB -PSAT pada setiap skala usaha  untuk pelaku usaha yang melakukan 
pengemasan ulang;  
d) Menjamin Keamanan PSAT dan Mutu PSAT yang diedarkan;  
e) Menyampaikan laporan kepatuhan terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan 
dengan kegiatan usaha kepada OKKP -P 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;  
f) Menggunakan label dan kemasan sesuai permohonan izin edar PSAT -PL yang telah disetujui.  
g) Kode penanganan PSAT apabila PSAT -PL ditangani  secara nasional dibeberapa unit 
penanganan dan mendapatkan nomor PSAT -PL nasional   - 3486 - 
 
h) Untuk pelaku usaha pengemasan ulang PSAT -PL:  
(1) mencantumkan nomor izin edar PSAT -PL yang telah ada pada label kemasan;  
(2) menambahkan identitas pelaku usaha pada label kemasa n; 
(3) menambahkan nomor SPPB -PSAT pada label kemasan bagi pelaku usaha skala 
menengah besar;  
(4) menerapkan cara penanganan yang baik PSAT bagi pelaku usaha UMK.   
    
2) Norma  pengawasan   
Pengawasan dapat dilakukan secara rutin dan insidental;  
a) Pengawasan  rutin  dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan Pelaku Usaha  dan 
inspeksi lapangan;  
b) Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual;  
c) Inspeksi lapangan dapat dilakukan dengan kunjungan fisik ke unit usaha dan/atau melalu i 
virtual yang dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis atas 
pemenuhan standar yang dapat disertai dengan pengambilan contoh dan pengujian.  
d) Pengawasan rutin dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilakukan dengan 
memperti mbangkan kepatuhan pemegang Penzinan Berusaha/ Pelaku Usaha  dan analisis 
Risiko keamanan pangan;  
e) Pengawasan insidental dapat dilakukan secara terjadwal atau sewaktu -waktu apabila ada 
informasi/pengaduan dari masyarakat dan/atau terjadi penyimpangan dari per syaratan izin 
edar PSAT -PL; - 3487 - 
 
f) Apabila dalam pengawasan ditemukan ketidaksesuaian, maka Pelaku Usaha  diberikan sanksi 
sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 
Perizinan Be rusaha Berbasis Ri siko. 
3) Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
a) Pengawasan rutin kepada Pelaku Usaha  dilakukan dengan terlebih dahulu 
menginformasikannya kepada Pelaku Usaha  minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan;  
b) Pelaksanaan pengawasan  dilakukan dengan mengunakan kuisioner tentang pemenuhan 
standar izin PSAT -PL; 
c) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara pengawasan yang wajib diketahui oleh 
perwakilan tempat unit usaha yang diawasi ;  
d) Apabila dilakukan pengambilan contoh, pelaksana pengawasan menyiapkan berita acara 
pengambilan contoh  yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi .   
4) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas an 
a) Pelaksana Pengawasan berhak:  
(1) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;  
(2) memeriksa kepatuhan pemenuhan kew ajiban;  
(3) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik;  
(4) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian;  
(5) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana; dan/atau  
(6) menghentikan  tindakan pelanggaran dalam pemenuhan persyaratan izin edar PSAT -PL 
oleh Pelaku Usaha . - 3488 - 
 
b) Pelaksana Pengawasan berkewajiban : 
(1) melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha ;  
(2) menyusun laporan hasil reviu;  
(3) menyampaikan rekomendasi;  
(4) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal 
pemeriksaan;  
(5) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha  yang akan diperiksa;  
(6) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha  yang diperiksa;  
(7) melakukan pemeriksaan atas kes esuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;  
(8) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan  
(9) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.  
5) Pelaksana pengawasan  
a) Pengawasan izin edar PSAT -PL dilakukan oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian  (PMHP) ; 
b) Dalam hal PMHP  belum tersedia atau memadai, pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas 
lain dengan memenuhi persyaratan telah mengikuti Pendidikan/ pelatihan di bidang 
Keamanan PSAT  dan Mutu PSAT atau pelatihan lain yang terkait.  
c) Koordinator  pelaksana pengawas an izin edar PSAT -PL dan pengemasan ulang yang 
dimohonkan o leh importir dan distributor pertama di lakukan oleh OKKP -P. 
d) Koordinator  pelaksana pengawas an PSAT -PL yang dikemas ulang oleh pelaku usaha 
mene ngah besar bukan oleh importir dan distributor pertama dilakukan oleh OKKP -D propinsi 
sedangkan yang dikemas ulang oleh pelaku usaha UMK dilakukan oleh OKKP -D - 3489 - 
 
kabupaten /kota sesuai lokasi unit usaha.   
6) Mekanisme, format dan substansi laporan  
Pelaku Usaha  yang telah memiliki izin edar PSAT -PL melaporkan kepatuhan terhadap standar serta 
informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha kepada penerbit perizinan PSAT -PL paling 
sedikit  1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berupa:  
a) laporan ketelusuran PSAT -PL; 
b) CoA atau Laporan Hasil Uji yang dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir; dan  
c) laporan audit internal.  
7) Saluran pengaduan masyarakat  
OKKP -P membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dengan cara 
menghubungi OKKP -P untuk menyampaikan keluhan atau banding melalui surat elektronik ( e-
mail), surat langsung, kotak saran/pengaduan , dan/atau mekanisme lain yang tersedia . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 3490 - 
 
 
STANDAR IZIN EDAR PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI (PSAT -PD) 
NO Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT -PD) 
 
KBLI terkait:  
01630 Jasa pasca panen  
46201 Perdagangan besar padi dan palawija  
46311 Perdagangan besar beras  
46312 Perdagangan besar buah -buahan  
46313 Perdagangan besar sayuran  
46319 Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya  
47111  Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di 
 minimarket/supermarket/ hypermarket  
47211 Perdagangan eceran padi dan palawija  
47212 Perdagangan eceran buah -buahan  
47213 Perdagangan eceran sayuran  
47219 Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya  
47241 Perdagangan eceran beras  
10313 Industri Pengeringan Buah -Buahan Dan Sayuran  
10612 Indust ri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)  - 3491 - 
 
10613 Industri Penggilingan Aneka  Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)  
10631 Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras  
10632 Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung  
10772 Industri Bumbu Masak Dan Penyeda p Masakan  
1 Ruang Lingkup  
 Standar ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan mutu PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT -PD) 
dalam kemasan eceran yang diedarkan oleh Pelaku Usaha menengah dan besar.  
Apabila pelaku usaha melakukan pencampuran PSAT -PD dengan PSAT -PL, maka bahan baku PSAT -PL 
harus yang telah mem iliki izin edar PSAT -PL dan menuliskan komposisi tentang pencampuran tersebut di 
kemasan.  
 
Tujuan dari standar ini adalah sebagai acuan bagi Pelaku Usaha untuk memperoleh izin edar PSAT -PD baik 
sebagai izin edar baru, perpanjangan, pengalihan kepemilikan dan perubahan/penambahan data izin edar, 
serta sebagai acuan bagi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP -D) Provinsi dalam rangka 
penerbitan izin edar PSAT -PD. 
Ruang lingkup standar ini mencakup persyaratan umum, persyaratan khusus serta mekanisme penilaian 
kesesuaian dan pengawasan.  
 
Standar ini dikecualikan untuk:  
a. PSAT -PD yang dibungkus dalam kemasan eceran di hadapan pembeli;  
b. PSAT -PD yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku industri pengolahan pangan yang produk - 3492 - 
 
akhirnya memerlukan izin eda r lainnya;  
c. PSAT yang masa simpannya kurang dari 7 hari pada suhu penyimpanan  sesuai karakteristik produk 
dan tidak berisiko tinggi. Dalam hal PSAT akan diedarkan, harus memiliki SPPB -PSAT.  
 
2 Istilah dan Definisi  a. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang 
dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang  mengalami  
pengolahan  minimal  meliputi pencucian,     pengupasan, pendinginan , pembekuan, pemotongan, 
pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching) , dan/atau proses lain 
tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang 
diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.  
b. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PSAT -PD adalah PSAT 
yang diproduksi di dalam wilayah Republik Indonesia dengan bahan baku keseluruhan berasal dari 
produk dalam negeri atau campuran dengan produk luar negeri.  
c. Produ ksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, pengolahan minimal, mengemas 
kembali dan/atau mengubah bentuk PSAT.  
d. Penanganan PSAT -PD adalah cara/proses yang dilakukan Pelaku Usaha terhadap PSAT -PD sesuai 
diagram alir yang ditetapkan.  
e. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan 
upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain 
yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan ma nusia serta tidak bertentangan - 3493 - 
 
dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.  
f. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan 
atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pa ngan.  
g. Diagram Alir PSAT -PD adalah gambaran rangkaian proses produksi PSAT -PD yang dilakukan oleh Pelaku 
Usaha.  
h. Daftar Pelanggan adalah data perorangan atau badan usaha yang menjadi pembeli produk dari Pelaku 
Usaha yang menangani PSAT -PD. 
i. Daftar Pemasok ada lah data perorangan atau badan usaha yang memasok atau menjual PSAT -PD 
kepada Pelaku Usaha yang menangani PSAT -PD. 
j. Informasi Produk adalah keterangan yang berisi tentang produk terkait.   
k. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi   dan/atau   memb ungkus   pangan, baik yang 
bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.  
l. Kemasan Eceran adalah kemasan akhir yang diedarkan ke konsumen dan tidak dibuka untuk dikemas 
kembali.  
m. Pengemasan Ulang adalah proses mengemas  PSAT dari kemasan besar yang lazim d ikemas kembali 
dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan.  
n. Laporan Hasil Uji adalah informasi tentang   keamanan dan/atau mutu PSAT yang diterbitkan oleh 
laboratorium pengujian yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).  
o. Sertifikat Penerapa n Penanganan yang Baik PSAT yang selanjutnya disingkat SPPB -PSAT adalah 
perizinan berusaha untuk unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT - 3494 - 
 
yang baik sesuai karakteristik produk.  
p. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut      OKKP -D 
Provinsi adalah Pemerintah Daerah tingkat provinsi yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan 
melakukan pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT.  
q. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 
pada bidang tertentu.  
 
 
 
3 Persyaratan umum  
 Persyaratan umum standar ini dibedakan atas :  
a. Permohonan izin edar PSAT -PD /perpanjangan izin edar PSAT -PD: 
1) Surat permohonan Izin Edar PSAT -PD. Permohonan dilakukan untuk setiap nama produk PSAT -PD 
(jenis PSAT dan nama dagang) yang memiliki penanganan yang sama;  
2) Mengisi form keterangan informasi produk (Form 1):  
 
Form 1. Keterangan Informasi Produk  
No Informasi Produk  Uraian  
1 Nama Produk   
 a. Jenis PSAT   
 b. Nama Dagang   
2 Nama latin   - 3495 - 
 
3 Nomor PL Bahan baku1)  
4 Nama dagang   
5 Nama Merk2)  
6 Jenis Kemasan   
7 Berat Bersih   
8 Komposisi3)  
9 Unit Penanganan PSAT4)  
1) Nama Unit produksi/penanganan PSAT   
2) Alamat   
3) Status kepemilikan5) Milik Pribadi   
Sewa :   
a. Durasi sewa   
b. Masa sewa sampai dengan   
c. Perjanjian sewa6)  
4) Surat Pernyataan memelihara SPPB -PSAT7)  
5) SPPB -PSAT   
a. Nomor   
b. Level :   
c. Masa Berlaku :   
d. Ruang Lingkup :   
10 
Laporan Hasil Uji Keamanan8) Nomor   
Tanggal terbit   
11 Kelas Mutu2)  
12 Jenis klaim2)  - 3496 - 
 
13 Daftar Pemasok   
14 Daftar Pelanggan   
15 
Laporan Hasil Uji mutu8)  Nomor   
Tanggal terbit   
Keterangan :  
1) : untuk Produk Luar Negeri yang dicampur dengan PSAT dalam negeri  
2) : apabila ada  
3) : untuk PSAT -PD yang dicampur dengan PSAT -PL 
4) :  sebutkan semua unit penanganan yang digunakan  
5) :  pilih salah satu milik sendiri atau sewa  
6) : dilampirkan apabila melakukan  perjanjian sewa  
7) : dilampirkan apabila masa berlaku perjanjian sewa lebih singkat  
    dari masa berlaku SPPB -PSAT  
8) : apabila dipersyaratkan  
 
b. Perubahan Data Izin Edar PSAT -PD: 
1) Surat permohonan perubahan data Izin Edar PSAT -PD; 
2) Fotocopy sertifikat izin edar PSAT -PD yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya 
masa berlaku).  
3) Surat Pernyataan yang tentang kebenaran perubahan data, dengan ketentuan perubahan data 
yang dilakukan hanya dapat mencakup:  
a) perubahan berat netto; dan  
b) perubahan  kemasan berupa perubahan warna kemasan dan jenis kemasan.  
4) Mengisi form perubahan data izin edar PSAT -PD (Form 2):  
 - 3497 - 
 
 
Form 2. Perubahan Data Izin Edar PSAT -PD 
No. Informasi Produk  Uraian  
1. Nama PSAT   
 a. Jenis PSAT   
 b. Nama Dagang   
2. Nama Latin   
3. Nama Perusahaan   
4.  Alamat Perusahaan   
5. Unit Penanganan PSAT 1)  
1) Nama Unit penanganan PSAT   
2)   Alamat   
3) Status kepemilikan2)  Milik Pribadi   
Sewa :   
a. Durasi sewa   
b. Masa sewa sampai dengan   
c. Perjanjian sewa3)  
4) Surat Pernyataan memelihara SPPB -PSAT4)  
5) SPPB -PSAT   
a. Nomor   
b. Level :   
c. Masa Berlaku :   
d. Ruang Lingkup :   - 3498 - 
 
6. 
Izin Edar PSAT PL  Nomor   
Masa Berlaku   
7. 
Perubahan/ Penambahan Data  Data Awal   
Data Terbaru   
8. Alasan Perubahan   
Keterangan :  
1) :  Cantumkan semua unit penanganan PSAT/gudang yang  
   digunakan  
2) : pilih salah satu milik sendiri atau sewa  
3) : dilampirkan apabila melakukan perjanjian sewa  
4) : dilampirkan apabila masa berlaku perjanjian sewa lebih  
    singkat dari m asa berlaku SPPB -PSAT  
 
c. Pengalihan kepemilikan  Izin Pendaftaran PSAT -PD:   
1) Surat permohonan pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT -PD oleh pemilik baru;  
2) Fotocopy sertifikat izin edar  PSAT -PD yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya 
masa berlaku);  
3) Surat Pernyataan yang berisi tentang:  
a) pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT -PD: 
b) tidak melakukan perubahan proses penanganan PSAT -PD; dan  
c) tidak  melakukan perubahan label/kemasan kecuali identitas produsen atau pengemas.  
4) Mengisi form keterangan pengalihan kepemilikan izin edar PSAT -PD (Form 3) :  
 - 3499 - 
 
 
Form 3. Keterangan Pengalihan Kepemilikan Izin Edar PSAT -PD 
No. Informasi Produk  Uraian  
1. Nama PSAT   
 a. Jenis PSAT   
 b. Nama Dagang   
2. Nama Latin   
3. Nama Perusahaan   
4. Alamat Perusahaan   
5. Izin Edar PSAT PL  Nomor   
Masa Berlaku   
6. Unit Penanganan PSAT 1)  
1) Nama Unit penanganan PSAT   
2) Alamat   
3) Status kepemilikan2)  Milik Pribadi   
Sewa :   
a. Durasi sewa   
b. Masa sewa sampai dengan   
c. Perjanjian sewa3  
4) Surat Pernyataan memelihara SPPB -PSAT4)  
5) SPPB -PSAT   
a. Nomor   
b. Level :   - 3500 - 
 
c. Masa Berlaku :   
d. Ruang Lingkup :   
7. Nama dan Alamat Pemilik Lama   
8. Nama dan Alamat Pemilik Baru   
9. Tanggal Pengalihan Pemilik   
Keterangan :  
1) : Cantumkan semua unit penanganan PSAT/gudang  yang digunakan  
2) : pilih salah satu milik sendiri atau sewa  
3) : dilampirkan apabila melakukan perjanjian sewa  
4) : dilampirkan apabila masa berlaku perjanjian sewa lebih singkat dari masa berlaku SPPB -PSAT  
 
Pelaku Usaha  dalam jangka waktu 3 (tiga)  hari kerja harus memenuhi persyaratan umum .   
4 Persyaratan Khusus  Persyaratan khusus standar ini dibedakan atas :  
a. Permohonan izin edar PSAT -PD /perpanjangan izin edar PSAT -PD dengan melampirkan:  
1) SPPB -PSAT minimal level 2  sesuai ruang lingkup penanganan PSAT -PD yang dimohonkan dengan 
ketentuan:  
a) semua unit penanganan yang digunakan harus mempunyai SPPB -PSAT;  
b) SPPB -PSAT dapat atas nama pemohon atau nama pihak lain dengan perjanjian sewa;  
c) Untuk fasilitas sewa, pelaku usaha harus melampirkan perjanjian sewa dan wajib menyampaikan 
perbaruan perjanjian apabila masa berlaku sewa lebih singkat dari masa berlaku SPPB -PSAT  
d) Pelaku usaha harus memelihara SPPB -PSAT selama masa berlaku izin edar PSAT -PD.  
e) Apabila pelaku usaha untuk 1 (satu) nama produk (jenis dan nama dagang) diproduksi/ditangani - 3501 - 
 
secara seragam di beberapa unit produksi/penanganan PSAT maka permohonan dapat dila kukan 
sesuai lokasi unit produksi/penanganan pusat dan dapat menggunakan satu no izin edar.  
Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelaku usaha sudah mempunyai sistem kode produksi yang 
mampu telusur untuk setiap unit produksi/penanganan yang digunakan dan k ode produksi 
tersebut harus ditempelkan di label kemasan.  
2) Laporan  Hasil Uji Keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh KAN sesuai ketentuan 
perundangan -undangan, dengan ketentuan:  
a) Persyaratan Keamanan PSAT yang digunakan sesuai peraturan perun dangan -undangan. Apabila 
tidak diatur dalam peraturan perundang -undangan dapat mengacu pada standar internasional. 
Apabila PSAT tertentu belum diatur standarnya, maka persyaratannya mengacu pada analisa 
risiko PSAT.  
b) Dalam hal penggunaan bahan aktif pestisi da dapat diidentifikasi, parameter uji Keamanan PSAT 
yang dipilih sesuai dengan persyaratan Keamanan PSAT hasil identifikasi tersebut.  
c) Bagi pelaku Pelaku Usaha yang telah memiliki sertifikat jaminan keamanan pangan PSAT -PD 
antara lain: sertifikat prima, o rganik dan GAP,  tidak perlu melampirkan Laporan Hasil Uji . 
3) Desain label dan kemasan sesuai  ketentuan sebagai berikut :  
a) Kemasan dapat menjaga Keamanan PSAT dan Mutu PSAT sesuai dengan karakteristik produk 
yang dikemas;  
b) Kemasan mencantumkan label;  
c) Label tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak;  - 3502 - 
 
d) Label terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca;  
e) Bagian utama label pada kemasan PSA T sekurang -kurangnya memuat:  
(1) nama PSAT ; 
(2) nomor izin edar PSAT -PD; 
(3) berat bersih atau isi bersih;  
(4) nama dan alamat produsen/pengemas ulang;  
(5) tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa dan/atau tanggal pengemasan;  
untuk produk yang dikemas ulang yang bahan bakunya telah memiliki masa kadaluarsa 
maka di kemasan dicantumkan tanggal kedaluwarsa sesuai tanggal kedaluwarsa bahan 
baku;  
(6) Cara penanganan/penyimpanan PSAT -PD   
(7) kelas mutu (apabila dipersyaratkan).  
(8) Kode produks i apabila PSAT -PD diproduksi secara nasional dibeberapa unit penanganan 
dan mendapatkan nomor PSAT -PD nasional   
f) Untuk keterangan label sesuai huruf e  dan informasi lain yang dibutuhkan konsumen apabila ada 
antara lain: cara penyajian, komposisi produk, dan lain -lain, harus menggunakan Bahasa 
Indonesia;  
g) Tidak menggunakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk PSAT sejenis 
atas nama oran g dan/atau badan usaha lain;  
h) Pencantuman klaim sesuai ketentuan klaim;  - 3503 - 
 
i) Tidak mencantumkan nama, logo atau identitas lembaga penilai kesesuaian pada label;  
j) Ukuran berat dinyatakan dalam berat bersih dan dicantumkan dalam satuan metrik.  
k) Mencantumkan keteran gan yang berisikan: tulisan “PANGAN IRADIASI”, tujuan iradiasi, tulisan 
“TIDAK BOLEH DIIRADIASI ULANG” untuk PSAT yang tidak boleh diiradiasi ulang, nama dan 
alamat penyelenggara iradiasi, tanggal, bulan dan tahun iradiasi, nama negara tempat iradiasi 
dilakukan, dan logo pangan iradiasi, pada label PSAT yang mengalami iradiasi;  
l) Mencantumkan keterangan “PRODUK REKAYASA GENETIK” pada label PSAT hasil rekayasa 
genetika.  
4) Diagram  alir Penanganan PSAT;  
5) Bukti pemenuhan klaim dapat berupa sertifikat, Laporan Hasil Uji, surat keterangan sesuai dengan 
ketentuan perundang -undangan seperti : 
1) Sertifikat organik untuk klaim PSAT organik;  
2) Sertifikat halal untuk klaim PSAT halal;  
3) Sertifikat keamanan pangan bagi PSAT hasil rekayasa genetika;  
4) Laporan Hasil Uji kandungan bahan yang menjadi klaim.  
Apabila klaim yang diajukan belum diatur dalam perundang -undangan maka dapat mengacu pada 
ketentuan internasional . 
6) Laporan Hasil Uji Mutu untuk PSAT yang diatur kelas mutunya sesuai peraturan perundangan -
undangan.  
b. Perubahan Data Izin Edar PSAT -PD: - 3504 - 
 
(1) Desain label dan kemasan lama; dan  
(2) Desain label dan kemasan baru.  
 
c. Pengalihan kepemilikan Izin Edar  PSAT -PD: 
Tidak ada  
 
Pelaku Usaha  dalam jangka waktu 7 (tujuh)  hari kerja harus memenuhi persyaratan khusus .   
 
5 Sarana  
 - 
6 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  
 a. Cara Penilaian Kesesuaian  
1) Permohonan izin edar PSAT -PD/perpanjangan izin edar PSAT -PD  
a) Pelaku Usaha membuat surat  permohonan kepada OKKP -D Provinsi sesuai lokasi unit 
produksi/penanganan PSAT dengan melampirkan semua persyaratan umum dan persyaratan 
khusus.  
b) Dalam waktu maksimal 14 hari, OKKP -D Provinsi melakukan penilaian pemenuhan 
persyaratan izin edar PSAT -PD deng an melakukan verifikasi dokumen (Form 4):  
 
Form 4. Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin Edar PSAT -PD 
No Persyaratan  Sesuai  Tidak sesuai  Ket - 3505 - 
 
1 Umum:     
 a.  Surat permohonan     
 b.  Keterangan informasi produk     
 c.  Surat Perjanjian sewa untuk fasilitas yang 
disewa     
 d.  Surat pernyataan memelihara SPPB -PSAT 
untuk fasilitas yang masa berlaku SPPB -
PSATnya kurang dari 5 (lima) tahun     
2 Khusus:     
a.  SPPB -PSAT:     
Nomor     
Ruang lingkup     
Level :     
Masa Berlaku :     
 b.  Laporan Hasil uji keamanan1)     
 c.  Desain label dan kemasan     
 d.  Diagram alir Penanganan PSAT     
 e.  Bukti pemenuhan klaim2)    
 f.  Laporan hasil uji mutu1)      
Keterangan:  
1) : bagi yang dipersyaratkan  
2) : bagi yang mengajukan  
 
c) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus, - 3506 - 
 
tidak diterbitkan izin edar PSAT -PD dan informasi ini disampaikan kepada Pelaku Usaha 
dengan memberikan keterangan hasil verifikasi dokumen;  
d) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyarata n umum dan persyaratan khusus, 
diterbitkan izin edar PSAT -PD yang berlaku selama 5 tahun.  
 
2) Perubahan  Data Izin Edar PSAT -PD:  
a) Pelaku Usaha membuat surat permohonan kepada OKKP -D Provinsi dengan melampirkan 
persyaratan umum dan khusus;  
b) Dalam waktu maksimal 14 hari, OKKP -D Provinsi melakukan penilaian pemenuhan 
persyaratan Perubahan  Data Izin Edar PSAT -PD dengan melakukan verifikasi dokumen   
(Form 5):  
 
Form 5. Verifikasi Dokumen Perubahan  Data Izin Edar PSAT -PD 
No  Persyaratan  Sesuai  Tidak sesuai  Ket 
1  Umum :     
 a. Surat permohonan     
 b. Sertifikat izin edar PSAT -PD yang masih berlaku (minimal 3 
bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)     
 c. Surat Pernyataan perubahan data Izin Edar PSAT -PD    
 d. Informasi perubahan data izin edar PSAT -PD    
 e. Surat Perjanjian sewa untuk fasilitas yang disewa     
 f. Surat pernyataan memelihara SPPB -PSAT untuk fasilitas    - 3507 - 
 
yang masa berlaku SPPB -PSATnya kurang dari 5 (lima) 
tahun  
2  Khusus :     
 a. Desain label dan Kemasan lama     
 b. Desain label dan Kemasan baru     
 
c) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus,  
tidak diberikan izin perubahan data izin edar PSAT -PD, dan informasi ini kepada Pelaku 
Usaha dengan memberikan keterangan hasil verifikasi dokumen;  
d) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, 
diberikan izin perubahan data izin edar PSAT -PD yang masa berlakunya sesuai dengan izin 
edar awal.  
3) Pengalihan  kepemilikan Izin Pendaftaran  PSAT -PD: 
a) Pelaku Usaha membua t surat permohonan kepada OKKP -D Provinsi dengan melampirkan 
persyaratan umum;  
b) Dalam waktu maksimal 14 hari, OKKP -D Provinsi melakukan penilaian pemenuhan 
persyaratan Pengalihan  izin edar PSAT -PD dengan melakukan verifikasi dokumen (Form 6):  
 
Form 6. Verifikasi Dokumen Pengalihan  Izin Izin Edar PSAT -PD 
No Persyaratan  Sesuai  Tidak sesuai  Ket 
1.  Surat permohonan     - 3508 - 
 
2.  Sertifikat izin edar PSAT -PD yang masih berlaku (minimal 3 
bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)     
3.  Surat Pernyataan yang berisi tentang pengalihan kepemilikan 
izin edar PSAT -PD    
4.  Informasi keterangan pengalihan kepemilikan     
5.  Surat Perjanjian sewa untuk fasilitas yang disewa     
6.  Surat pernyataan memelihara SPPB -PSAT untuk fasilitas yang 
masa berlaku SPPB -PSATnya kurang dari 5 (lima) tahun     
 
c) Dalam hal Pelaku  Usaha belum memenuhi persyaratan umum,  tidak diberikan izin pengalihan 
kepemilikan edar PSAT -PD dan disampaikan kepada Pelaku Usaha dengan memberikan 
keterangan hasil verifikasi dokumen;  
d) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan umum, diberikan izin pengalihan 
kepemilikan edar PSAT -PD masa berlakunya sesuai dengan izin edar PSAT -PD awal.  
b. Pengawas an 
1) Kewajiban Pelaku Usaha:  
a) Pelaku Usaha yang sudah mendapatkan izin edar PSAT -PD harus memperpanjang SPPB -PSAT 
selama izin edar PSAT -PD  berlaku;  
b) Mencantumkan nomor izin edar PSAT -PD pada label kemasan;  
c) Menjamin Keamanan PSAT dan Mutu PSAT -PD yang diedarkan;  
d) Menyampaikan laporan produksi dan/atau penanganan serta peredaran PSAT kepada OKKP -
D Provinsi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;  - 3509 - 
 
e) Menggunakan label dan kemasan sesuai permohonan izin edar PSAT -PD yan g telah disetujui.  
f) Kode produksi apabila PSAT -PD diproduksi secara nasional dibeberapa unit penanganan dan 
mendapatkan nomor PSAT -PD nasional   
2) Norma  pengawasan   
a) Pengawasan dapat dilakukan secara rutin dan insidental;  
b) Pengawasan rutin dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan Pelaku Usaha dan 
inspeksi lapangan;  
c) Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual;  
d) Inspeksi lapangan dapat dilakukan dengan kunjungan fisik ke unit usaha dan/atau melalui 
virtual yang dil akukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis atas 
pemenuhan standar yang dapat disertai dengan pengambilan contoh dan pengujian.  
e) Pengawasan rutin dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilakukan dengan 
mempertimbangkan kepatuhan  pemegang Penzinan Berusaha/Pelaku Usaha dan analisis 
Risiko keamanan pangan;  
f) Pengawasan insidental dapat dilakukan secara terjadwal atau sewaktu -waktu apabila ada 
informasi/pengaduan dari masyarakat dan/atau terjadi penyimpangan dari persyaratan izin 
edar PSAT -PD; 
g) Apabila dalam pengawasan ditemukan ketidaksesuaian, maka Pelaku Usaha diberikan sanksi 
sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  
3) Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
a) Pengawasan rutin kepada Pelaku Usaha dilakukan dengan terlebih dahulu - 3510 - 
 
menginformasikannya kepada Pelaku Usaha minimal satu hari sebelum pelaksanaan;  
b) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan mengunakan kuisioner tentang pemenuhan 
standar izin PSAT -PD; 
c) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara pengawasan yang wajib diketahui oleh 
perwakilan tempat unit usaha yang diawasi;  
d) Apabila dilakukan pengambilan contoh, pelaksana pengawasan menyiapkan berita acara 
pengambilan contoh yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi.  
4) Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan  
a) Pelaksana Pengawasan berhak:  
(1) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;  
(2) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;  
(3) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik;  
(4) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian;  
(5) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana; dan/atau  
(6) menghenti kan tindakan pelanggaran dalam pemenuhan persyaratan izin edar PSAT -PD 
oleh Pelaku Usaha.  
b) Pelaksana Pengawasan berkewajiban:  
(1) melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha;  
(2) menyusun laporan hasil reviu;  
(3) menyampaikan rekomendasi ; 
(4) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal 
pemeriksaan;  - 3511 - 
 
(5) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;  
(6) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;  
(7) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;  
(8) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan  
(9) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.  
5) Pelaksana pengawasan  
a) Pengawasan izin edar PSAT -PD dilakukan oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP);  
b) Dalam hal PMHP belum tersedia atau memadai, pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas 
lain dengan memenuhi persyaratan telah mengikuti Pendidikan/pelatihan di bidang 
Keamanan PSAT dan Mutu PSAT atau pelatihan lain yang terkait.  
c) Koordinator  pelaksana pengawasan izin edar PSAT -PD dilaksanakan oleh OKKP -D Propinsi.   
6) Mekanisme, format dan substansi laporan  
Pelaku Usaha yang telah memiliki izin edar PSAT -PD melaporkan kepatuhan terhadap standar 
serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiat an usaha kepada penerbit perizinan PSAT -PD 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berupa:  
a) laporan ketelusuran PSAT -PD; 
b) Laporan Hasil Uji yang dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir; dan  
c) laporan audit internal.  
7) Saluran pengaduan masyarakat  
OKKP -D Provinsi membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan 
dengan cara menghubungi OKKP -D Provinsi untuk menyampaikan keluhan atau banding melalui 
surat elektronik ( e-mail), surat langsung, kotak saran/pengaduan, dan/ata u mekanisme lain yang - 3512 - 
 
tersedia.  
STANDAR SERTIFIKAT  PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK PSAT  
(SPPB -PSAT)  
No Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT  (SPPB -PSAT)  
KBLI terkait:  
01630 (Jasa pasca panen)  
46201 (Perdagangan besar padi dan palawija)  
46311 (Perdagangan besar beras)  
46312 (Perdagangan besar buah -buahan)  
46313 (Perdagangan besar sayuran)  
46319 (Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya)  
47111 (Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman ata u tembakau di 
 minimarket/supermarket/ hypermarket)  
47211 (Perdagangan eceran padi dan palawija)  
47212 (Perdagangan eceran buah -buahan)  - 3513 - 
 
47213 (Perdagangan eceran sayuran)  
47219 (Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya)  
47241 (Perdagangan eceran beras)  
10313 (Industri Pengeringan Buah -Buahan Dan Sayuran)  
10612 (Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous))  
10613 (Industri Penggilingan Aneka  Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma))  
10631 (Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras)  
10632 (Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung)  
10772 (Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan)  
 
1 Ruang Lingkup  
 Standar ini dimaksudkan untuk menjamin penanganan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan 
secara baik sesuai karakteristik PSAT agar dapat menghasilkan PSAT yang memenuhi persyaratan  
keamanan dan/ atau mutu.  
 
Tujuan dari standar ini sebagai acuan bagi Pelaku Usaha  untuk melakukan penanganan yang baik PSAT 
sebagai persyaratan dasar Keamanan PSAT dan/atau untuk mendapatkan Sertifikat Penerapan Penanganan 
yang Baik PSAT (SPPB -PSAT)  yang dapat digunakan untuk memperoleh perizinan berusaha PSAT lainnya  
berupa izin edar P SAT, izin keamanan PSAT/ HC, dan izin rumah pengemasan .  
SPPB -PSAT meliputi permohonan awal/perpanjangan/penambahan ruang lingkup cara penanganan PSAT  
dan pengalihan kepemilikan. Pelaku Usaha yang melakukan perpindahan alamat unit penanganan PSAT, - 3514 - 
 
maka pros edurnya sesuai dengan permohonan awal.  
Pelaku usaha skala menengah dan besar harus memiliki Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT 
(SPPB -PSAT) dalam menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan usaha UMK komitmen dalam menerapkan 
standar.   
Ruang ling kup standar ini mencakup persyaratan umum, persyaratan khusus serta mekanisme penilaian 
kesesuaian dan pengawasan.  
Untuk memudahkan pengelompokkan cara penanganan yang baik PSAT, kegiatan pelaku usaha dibagi 
berdasarkan:  
a. Cara penyimpanan (beku, dingin, s uhu ruang).  
b. Pengolahan minimal (pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, 
penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching) dan pelilinan.  
c. Pengemasan ulang atau tidak.  
d. Komoditas yang ditangani khusus untuk rumah pengemasan.  
 
2 Istilah dan Definisi  a. Pangan Segar Asal  Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang 
dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami 
pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembe kuan, pemotongan, 
pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching) , dan/atau proses lain 
tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang 
diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.  - 3515 - 
 
b. Keamana n Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan 
upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda 
lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia s erta tidak 
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.  
c. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan 
atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.  
d. Informasi Produk adalah keterangan yang berisi tentang produk terkait.  
e. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, pengolahan minimal, mengemas 
kembali dan/atau mengubah bentuk PSAT.  
f. Penanganan PSAT adalah cara/proses yang dilakukan Pela ku Usaha terhadap PSAT sesuai diagram alir 
yang ditetapkan.  
g. Diagram Alir PSAT adalah gambaran rangkaian proses produksi PSAT yang dilakukan oleh Pelaku 
Usaha.  
h. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat OKKP adalah unit kerja Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota yang sesuai tugas dan fungsi diberikan 
kewenangan melakukan pengawasan keamanan PSAT dan mutu PSAT.  
i. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disingkat OKKP -P adalah unit kerja 
Pemerintah  Pusat yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan 
Keamanan dan Mutu PSAT.  
j. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut OKKP -D - 3516 - 
 
Provinsi adalah Pemerintah Daerah tingkat provinsi yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan 
melakukan pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT.  
k. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 
pada bidang tertentu.   
l. Penilaian Lapang (Inspeksi) adalah proses penil aian kesesuaian penerapan sistem keamanan dan mutu 
PSAT.  
m. Penilai Penanganan Yang Baik PSAT yang selanjutnya disebut Penilai adalah Pengawas Mutu Hasil 
Pertanian (PMHP) atau penilai lain yang memenuhi persyaratan pendidikan/pelatihan di bidang 
keamanan dan  mutu PSAT atau pelatihan lain yang terkait, yang ditugaskan oleh OKKP untuk 
melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan penerapan penanganan yang baik  PSAT.  
n. Reviewer  adalah personil internal yang ditunjuk oleh OKKP untuk melakukan verifikasi terha dap hasil 
penilaian atau laporan hasil uji dari laboratorium dan berpengalaman dalam pengawasan keamanan 
PSAT minimal 2 (dua) tahun.  
o. Komisi Teknis adalah sekelompok orang yang berasal dari internal dan eksternal OKKP yang memiliki 
kompetensi atau kepakaran  terkait sistem audit dan teknis sesuai ruang lingkup perizinan OKKP.  
p. Ketidaksesuaian Minor adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi atau 
dibiarkan secara terus menerus akan berpotensi mempengaruhi mutu PSAT.  
q. Ketidaksesuaian Major adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi 
mempunyai potensi mempengaruhi keamanan PSAT.  
r. Ketidaksesuaian Serius adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi dapat - 3517 - 
 
mempengaruhi keamanan PSAT.  
s. Ketidaksesuaian Kriti s adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi akan 
segera mempengaruhi keamanan PSAT dan kesehatan manusia.  
t. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT yang selanjutnya disingkat SPPB -PSAT adalah 
perizinan berusaha untuk unit penan ganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT 
yang baik sesuai karakteristik produk.  
u. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari -hari yang kualitasnya memenuhi syarat 
kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Internal audit adalah sebuah proses pemeriksaan 
yang sistematik, independen, dan didokumentasikan, untuk memperoleh dan mengevaluasi fakta secara 
obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit (daftar periksa) dapat dipenuhi.  
v. Air minum adalah air yang melalui  proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi 
syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.  
3 Persyaratan umum    
 Persyaratan umum standar ini dibedakan atas:   
a. Permohonan awal/perpanjangan/penambahan ruang lingkup  
1) Surat permohonan SPPB -PSAT;  
2) Mengisi form keterangan Informasi Produk (form 1) berupa:  
 
Form 1. Keterangan informasi produk  
Nama Komoditas1) Cara Penanganan  
Pilih Cara Penyimpanan   Pengemasan Ulang2)  - 3518 - 
 
Suhu ruang  Suhu dingin  Suhu beku  Pengolahan minimal3) 
      
      
      
 Keterangan:  
1) :  Diisi dengan nama  komoditas. Untuk yang jenisnya sangat banyak dapat mengisi dengan menyebutkan jenis /kelompok  
komoditas saja  (misalnya sayur -sayuran, buah -buahan dll) . Khusus u ntuk rumah pengemasan,  harus di isi  nama 
komoditas yang ditangani  bukan kelompok komoditas  
2)  :  Isi “ya” apabila melakukan pengemasan ulang  
3)  : Isi dengan jenis pengolahan minimal yang dilakukan, kelompoknya dapat dilihat dari pengelompokan pengolahan 
minimal sesuai definisi.   
 
b. Pengalihan  kepemilikan SPPB -PSAT  
1) Surat permohonan pengalihan SPPB -PSAT oleh pemilik baru;  
2) Fotocopy SPPB -PSAT yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku);  
3) Surat  Pernyataan yang berisi tentang:  
a) pengalihan kepemilikan SPPB -PSAT; dan  
b) tidak melakukan  perubahan proses penanganan PSAT sesuai ruang lingkup yang sudah 
disertifikasi.  
4) Mengisi form keterangan pengalihan kepemilikan SPPB -PSAT (form 2)  sebagai berikut:  
 
Form 2. keterangan pengalihan kepemilikan SPPB -PSAT  - 3519 - 
 
No. Informasi Produk  Uraian  
1. Nama Perusahaan   
2. Alamat   
3. 
 
 Unit produksi/penanganan PSAT1) :  
1. Nama Unit produksi/penanganan PSAT   
2. Alamat   
3. SPPB -PSAT  Nomor   
Level   
Masa Berlaku   
Ruang lingkup   
4. Nama dan Alamat Pemilik Lama   
5. Nama dan Alamat Pemilik Baru   
6. Tanggal Pengalihan Pemilik   
Ket :  
1): Cantumkan semua unit penanganan PSAT/gudang tempat PSAT yang akan dialihkan  
 
Pelaku Usaha  dalam jangka waktu  3 (tiga) hari kerja harus memenuhi persyaratan umum.  
 
4 Persyaratan Khusus  a. Permohonan awal/perpanjangan/penambahan ruang lingkup cara penanganan PSAT  
Memenuhi standar penanganan yang baik PSAT sesuai Tabel 1  dengan melampirkan bukti berupa :  
1) denah ruang penanganan PSAT;  
2) diagram alir penanganan PSAT;  
3) Standar Operasi Prosedur (SOP) penanganan PSAT yang baik sesuai diagram alir yang dilakuka n 
dan bukti penerapannya berupa catatan/rekaman;  
4) apabila ada , sertifikat jaminan keamanan pangan  berbasis SNI ISO 22000  atau HACCP , atau - 3520 - 
 
sertifikat jaminan keamanan pangan lainnya yang menjadikan SPPB -PSAT sebagai persyaratan.  
b. Pengalihan  kepemilikan SPPB -PSAT  
Tidak Ada persyaratan khusus untuk pengalihan kepemilikan SPPB -PSAT  
Pelaku Usaha  dalam jangka waktu  enam puluh 45 (empat puluh lima) hari kerja harus memenuhi 
persyaratan khusus.  
 
 
TABEL 1. STANDAR PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK PSAT  
 
NO RUANG LINGKUP  SUB BAGIAN  No 
Urut STANDAR  
1. Lokasi  A. Pertimbangan lokasi  1.  a. Lokasi penanganan PSAT harus jauh dari 
daerah lingkungan yang tercemar atau daerah 
tempat yang berpotensi sebagai sumber 
cemaran antara lain: kegiatan industri bahan 
berbahaya, tempat pembuangan sampah 
umum, pemukiman kumuh, tempat 
rongsokan.  - 3521 - 
 
   2.  b. Jalan yang terhubung langsung ke lokasi unit 
kurang dari 5 m mudah diakses antara lain: 
tidak berdebu, tidak terdapat genangan air, 
disemen, dipasang batu atau paving block.  
   3.  c. Lokasi dan lingkungan sekitar yang 
berhubungan langsung dengan unit 
penanganan PSAT harus bersih (tidak ada 
sampah yang menumpuk atau berserakan, 
tidak terdapat semak -semak dan bukan 
merupakan daerah sarang hama).  
   4.  d. Lokasi unit usaha tidak berada di da erah 
banjir yang tidak dapat ditanggulangi.  
   5.  e. Lokasi proses penanganan PSAT tidak di 
laksanakan di luar bangunan.  
2. Bangunan  A. Umum   Bangunan dan ruangan dibuat dengan 
memperhatikan persyaratan teknis dan sanitasi 
sesuai PSAT yang ditangani sesuai dengan urutan 
proses penanganan sehingga mudah dalam 
proses kegiatan, mudah dibersihkan dan 
disanitasi, mudah dipelihara dan tidak 
menimbulka n kontaminasi silang.  
  B. Desain dan tata letak  6.  Desain dan tata letak diatur  sesuai alur proses - 3522 - 
 
untuk menghindari terjadinya kontaminasi 
silang.  
  C. Struktur ruangan    
  1. Lantai  7.  a. Lantai kedap air.  
   8.  b. Permukaan lantai mudah dibersihkan.  
   9.  c. Apabila ruangan digunakan untuk proses 
pencucian, maka kemiringan lantai harus 
cukup agar air tidak tergenang dan memiliki 
saluran pembuangan yang tertutup.  
   10.  d. Ruangan yang digunakan untuk proses 
penanganan PSAT yang memerlukan air atau 
menghasilkan sampah, sebaiknya antara 
lantai dan dinding tidak membentuk sudut 
siku-siku yang dapat menahan air atau 
kotoran.  
   11.  e. Lantai ruangan kamar mandi, tempat cuci 
tangan dan sarana toilet mempunyai 
kemiringan yang cukup ke arah saluran 
pembuangan sehingga tidak menimbulkan 
genangan air dan berbau.  
  2. Dinding   Konstruksi dinding atau pemisah ruangan 
memenuhi syarat penanganan PSAT yang baik, - 3523 - 
 
yaitu terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan 
dan mampu melindungi dari kontaminasi luar:  
   12.  a. Permukaan dinding rata, berwarna terang dan 
tidak mudah mengelupas.  
   13.  b. Permukaan dinding kamar mandi, tempat cuci 
tangan dan toilet yang digunakan karyawan 
yang menangani PSAT tidak menyerap air dan 
mudah dibersihkan.  
  3. Atap dan langit -langit   Kebutuhan langit -langit pada bangunan 
penanganan PSAT sesuai dengan karakteristik 
PSAT dan fungsinya dapat digantikan oleh atap.  
   14.  a. Atap terbuat dari bahan yang kuat, tahan 
terhadap air, tidak bocor, tidak terkelupas, 
tidak rusak dan mudah dibersihkan.  
   15.  b. Langit -langit tidak boleh berlubang atau retak 
untuk mencegah terjadinya kebocoran dan 
keluar masuknya binatang antara lain: tikus 
dan serangga.  
   16.  c. Jarak langit -langit dari lantai memiliki tinggi 
minimal 2,5  m agar sirkulasi udara baik.  
   17.  d. Permukaan langit -langit rata, berwarna terang 
dan mudah dibersihkan.   - 3524 - 
 
   18.  e. Apabila proses penanganan PSAT 
menggunakan atau menimbulkan uap, 
sebaiknya langit -langit terbuat dari bahan 
yang tidak menyerap air dan dilapisi cat tahan 
panas.  
  4. Penerangan  19.  Unit penanganan PSAT memiliki pencahayaan 
yang cukup untuk memastikan keamanan dan 
kebersihan pangan serta memfasilitasi 
pembersihan sarana.  
  5. Pintu  20.  a. Pintu di ruang penanganan PSAT Terbuat dari 
bahan yang kuat dan tidak mudah pecah.  
   21.  b. Permukaan pintu di ruang penanganan 
(pengemasan, grading, pemotongan dll) rata, 
halus, berwarna terang dan mudah 
dibersihkan.  
   22.  c. Pintu ruang penanganan PSAT dapat ditutup 
dengan baik.  
  6. Jendela   Fasilitas jendela sesuai dengan kebutuhan:  
   23.  a. Terbuat dari bahan yang kuat dan tidak 
mudah pecah atau rusak.  
   24.  b. Permukaan jendela rata, halus dan mudah 
dibersihkan sehingga tidak menyebabkan - 3525 - 
 
penumpukan debu.  
   25.  c. Desain jendela dibuat sedemikian rupa untuk 
mencegah masuknya hewan pengganggu 
(serangga, burung, tikus dll).  
  7. Ventilasi   Fasilitas ventilasi sesuai dengan kebutuhan:  
   26.  a. Menjamin peredaran udara yang baik dan 
dapat menghilangkan uap, gas, asap, bau, 
debu dan panas yang timbul selama 
penyimpanan yang dapat membahayakan 
kesehatan karyawan.  
   27.  b. Tidak mencemari PSAT yang diproduksi 
melalui aliran udara yang masuk.  
   28.  c. Lubang ventilasi dilengkapi kasa untuk 
mencegah masuknya hewan pengganggu 
(serangga, burung, tikus dll) serta mengurangi 
masuknya kotoran ke dalam ruangan, dan 
mudah dibersihkan  
3. Fasilitas 
Bangunan 
Penyimpanan   29.  a. Fasilitas bangunan penyimpanan sesuai 
dengan karakteristik PSAT.  
   30.  b. Terdapat alat pengukur suhu di ruang 
penyimpanan yang berfungsi dengan baik - 3526 - 
 
sesuai karakteristik PSAT.  
   31.  c. Terdapat alat pengukur kelembaban di ruang 
penyimpanan yang berfungsi dengan baik 
sesuai karakteristik PSAT.  
   32.  d. Penggunaan bahan sanitasi/ fumigasi sesuai 
dengan aturan.  
4. Fasilitasi Sanitasi  1. Sarana Penyediaan Air  33.  a. Sarana penyediaan air (air sumur atau PAM) 
telah dilengkapi dengan tempat penampungan 
air dan pipa -pipa untuk mengalirkan air.  
   34.  b. Sumber air bersih untuk proses penanganan 
PSAT cukup.  
   35.  c. Air yang digunakan untuk proses penanganan 
PSAT dan mengalami kontak langsung dengan 
PSAT memenuhi syarat kualitas air bersih.  
    Note: Dibuktikan dengan hasil pengujian atau 
bukti pembayaran berlangganan PDAM bagi 
produk yang kontak langsung dengan air, 
sesuai karakteristik produ.  
   36.  d. Air yang digunakan untuk proses pengolahan 
minimal PSAT yang diedarkan untuk 
konsumsi langsung harus memenuhi syarat - 3527 - 
 
kualitas air minum.  
  2. Sarana Pembuangan 
Air dan Limbah  37.  a. Pembuangan air dan limbah telah dibedakan 
antara sarana pembuangan limbah cair, semi 
padat dan padat.  
   38.  b. Sistem pembuangan air dan limbah dirancang 
untuk mencegah resiko pencemaran PSAT.  
  3. Sarana 
Pembersihan/Pencuci
an 39.  Pembersihan atau pencucian peralatan, 
perlengkapan dan bangunan untuk penanganan 
PSAT dilengkapi dengan sarana yang cukup .  
  4. Sarana Toilet  
 40.  a. Perlengkapan toilet memadai (sabun, lap/tisu 
dll) dan toilet dalam keadaan bersih.  
   41.  b. Pintu toilet tidak menghadap langsung ke 
ruang proses penanganan dan selalu tertutup.  
   42.  c. Tersedia tanda peringatan bahwa setiap 
karyawan harus mencuci tangan dengan 
sabun sesudah menggunakan toilet.  
   43.  d. Area toilet mendapatkan penerangan.  
   44.  e. Toilet tersedia.  
   45.  f. Jumlah toilet memadai sesuai dengan jumlah 
karyawan.  
  5. Sarana Higiene 46.  a. Mempunyai sarana cuci tangan  - 3528 - 
 
Karyawan  
   47.  b. Fasilitas untuk cuci tangan: 1) Dilengkapi 
dengan kran air mengalir dan sabun. 2) 
Dilengkapi dengan alat pengering tangan 
(handuk, kertas serap atau pengering aliran 
udara panas). 3) Dilengkapi dengan tempat 
sampah yang tertutup.  
   48.  c. Fasilitas cuci tangan terletak di depan ruang 
penanganan PSAT.  
   49.  d. Fasilitas ganti pakaian (jika diperlukan) 
dilengkapi dengan tempat penyimpanan 
barang, pakaian dan lain -lain. 
   50.  e. Menggunakan alas kaki khusus untuk di 
ruang pengolahan minimal dan pengemasan 
ulang PSAT.  
4. MESIN DAN 
PERALATAN DAN 
SARANA 
PENDUKUNG  
 1. Persyaratan 
mesin/peralatan dan 
sarana pendukung 
yang digunakan dalam 
proses penanganan 
PSAT   Sesuai dengan jenis produksi dengan syarat 
sebagai berikut:  
51.  a. Permukaan yang kontak langsung dengan 
PSAT tidak menimbulkan pencemaran (lubang 
atau celah, mengelupas, menyerap air dan 
berkarat).  
   52.  b. Tidak menimbulkan pencemaran terhadap - 3529 - 
 
produk oleh jasad renik, bahan logam yang 
terlepas dari mesin/peralatan dan sarana 
pendukung, minyak pelumas, bahan bakar 
dan bahan -bahan lain yang menimbulkan 
bahaya.  
   53.  c. Terbuat dari bahan yang kuat, tidak beracun, 
mudah dipindahkan atau dibongkar pasang 
sehingga memudahkan pemeliharaan, 
pembersihan, pemantauan dan pengendalian 
hama.  
   54.  d. Lampu yang digunakan pada ruang 
pengolahan minimal dan pengemasan ulang 
PSAT berpelindung atau LED.  
  2. Penempatan 
Mesin/peralatan dan 
sarana pendukung  55.  Diletakkan sesuai dengan urutan proses sehingga 
memudahkan perawatan, pembersihan dan 
pencucian serta tidak menimbulkan kontaminasi 
silang.  
  3. Pengawasan 
Mesin/Peralatan  56.  Mesin/peralatan diawasi sehingga menjamin 
proses penanganan PSAT sesuai dengan 
persyaratan yang ditetapkan.  
  4. Alat Ukur  57.  Alat ukur yang terkait proses (seperti: timbangan, 
pengukur kadar air, thermometer) yang - 3530 - 
 
digunakan ditera.  
5. BAHAN  
 Persyaratan Bahan  58.  a. Memiliki dokumen persyaratan keamanan dan 
mutu bahan baku PSAT yang digunakan.  
   59.  b. Bahan baku  PSAT yang digunakan memenuhi 
standar mutu dan/atau keamanan pangan 
yang ditetapkan.  
   60.  c. Penggunaan bahan penolong memenuhi 
standar keamanan dan mutu yang ditetapkan.  
6. PENGAWASAN 
PROSES   61.  a. Menetapkan tahapan proses dan alur proses 
untuk memastikan tidak terjadinya 
kontaminasi.  
   62.  b. Melakukan pengawasan parameter proses 
yang telah ditetapkan pada setiap tahapan.  
7. PRODUK AKHIR  Persyaratan Produk 
Akhir  63.  a. Harus menetapkan persyaratan keamanan 
dan/atau mutu produk akhir, dan apabila 
sudah diatur pemerintah maka persyaratan 
tersebut mengacu pada peraturan yang telah 
ditetapkan tersebut.   
   64.  b. Dilakukan pemeriksaan mutu PSAT secara 
periodik atau pada saat PSAT akan 
didistribusikan.  
   65.  c. Tidak ada pencemaran produk pada saat - 3531 - 
 
pengemasan ulang, dan apabila diperlukan  
dilengkapi dengan hasil uji laboratorium  
8. KARYAWAN   66.  a. Karyawan memiliki pemahaman tentang 
kebersihan diri.  
   67.  b. Unit usaha belum menunjuk dan menetapkan 
personil yang terlatih dan kompeten sebagai 
penanggungjawab pengawasan keamanan 
PSAT ( Quality Control ).  
   68.  c. Karyawan yang bekerja harus dalam keadaan 
sehat.  
   69.  d. Karyawan menggunakan perlengkapan kerja 
yang ditetapkan.  
   70.  e. Karyawan harus mencuci tangan sebelum 
melakukan pekerjaan dan tidak makan, 
minum, merokok, meludah atau melakukan 
tindakan lain di tempat penanganan yang 
dapat mengakibatkan pencemaran produk.  
   71.  f. Karyawan dalam unit produksi tidak boleh 
memakai perhiasan, jam tangan atau benda 
lain yang membahayakan keamanan produk.  
   72.  g. Memiliki ketentuan/tata cara  bagi pengunjung 
yang akan memasuki area penanganan PSAT.  - 3532 - 
 
9. PENGEMAS   73.  a. Kemasan dapat menjaga keamanan dan mutu 
produk sesuai dengan karakteristik produk 
yang dikemas.  
   74.  b. Tersedia label pada kemasan.  
10. LABEL DAN 
KETERANGAN 
PRODUK   75.  
a. Label tidak mudah lepas, tidak mudah luntur 
atau rusak.  
 
  76.  b. Label terletak pada bagian kemasan pangan 
yang mudah dilihat dan dibaca.  
   77.  c. Bagian utama Label pada kemasan eceran 
PSAT sekurang -kurangnya memuat :  
1) nomor izin edar; (apabila dipersayaratkan)  
2) nama PSAT ; 
3) berat bersih atau isi bersih;  
4) nama dan alamat pihak yang 
memproduksi, memasukkan atau 
mengedarkan PSAT di dalam wilayah 
Indonesia ; 
5) tanggal produksi dan/atau tanggal 
kadaluwarsa dan/atau tanggal 
pengemasan (khusus untuk beras wajib 
mencantumkan tanggal pengemasan);  - 3533 - 
 
6) Cara penanganan/penyimpanan PSAT - 
7) kelas mutu (apabila dipersyaratkan).  
   78.  d. Mencantumkan bahasa Indonesia pada 
produk yang ditulis dalam bahasa asing atau 
bahasa daerah untuk keterangan pada poin 
(c) dan informasi lain yang dibutuhkan 
konsumen apabila ada (seperti: cara 
penyajian, komposisi produk, dan lain -lain).  
11. PENYIMPANAN  1. Cara Penyimpanan  79.  a. Penyimpanan bahan baku dan produk akhir 
tidak menyentuh lantai, menempel dinding 
dan tidak dekat dengan langit -langit.  
   80.  
   b. Penyimpanan produk akhir ditempatkan 
secara terpisah dengan bahan baku  dan tidak 
melebihi kapasitas.  
   81.  c. Mempunyai informasi penyimpanan bahan 
baku/produk akhir minimal: tanggal 
penyimpanan/produksi  
  2. Penyimpanan bahan 
kimia  82.  Bahan kimia disimpan di tempat khusus dan 
diberi label.  
  3. Penyimpanan wadah 
dan pengemas  83.  Wadah dan pengemas disimpan rapi di tempat 
bersih dan terlindung.  
  4. Penyimpanan 84.  Penyimpanan mesin/ peralatan produksi dan - 3534 - 
 
mesin/peralatan 
produksi dan sarana 
pendukung  sarana pendukung yang belum digunakan harus 
dalam kondisi bersih, teratur dan rapi.  
12. PEMELIHARAAN 
DAN PROGRAM 
SANITASI  1. Pemeliharaan dan 
Pembersihan  85.  Fasilitas penanganan PSAT (bangunan, 
mesin/peralatan dan sarana pendukung) harus 
dalam keadaan terawat dengan baik, prosedur 
sanitasi berjalan efektif, mesin/peralatan 
berfungsi sesuai prosedur yang ditetapkan, 
terutama pada tahap krisis dan menghindari 
terjadi pencemaran fisik, kimia dan biologis/ 
mikrobiologis.  
  2. Pembersihan dan 
sanitasi 
mesin/peralatan dan 
sarana pendukung 
penanganan PSAT  86.   
a. Mesin/peralatan dan sarana pendukung 
penanganan PSAT yang kontak langsung 
dengan bahan dan produk harus dibersihkan 
secara teratur.  
   87.  b. Mesin/peralatan dan sarana pendukung 
penanganan PSAT yang tidak kontak langsung 
dengan produk harus selalu dalam keadaan 
bersih.  
   88.  c. Bahan kimia yang digunakan sebagai pencuci 
digunakan sesuai prosedur.  - 3535 - 
 
  3. Prosedur pembersihan 
dan sanitasi  89.  a. Prosedur pembersihan dilakukan sesuai 
dengan tujuan pembersihan dan berjalan 
efektif.  
   90.  b. Prosedur kebersihan mencakup semua 
ruangan, mesin/peralatan dan perlengkapan 
yang digunakan.  
  4. Pengendalian hama  91.  a. Tersedia upaya/sarana pencegahan hewan 
pengerat/serangga/burung.  
   92.  b. Upaya/sarana pencegahan hewan pengerat/ 
serangga/burung berjalan efektif.  
  5. Penanganan limbah  93.  Limbah padat, cair, semi padat/padat segera 
ditangani/ dibuang ke tempat khusus sehingga 
tidak menjadi tempat berkumpulnya hama 
binatang pengerat, serangga atau binatang 
lainnya dan berpotensi mencemari PSAT.  
13. PENGANGKUTAN   94.  a. Wadah dan alat pengangkutan sesuai dengan 
karakteristik produk sehingga mampu 
mempertahankan mutu dan tidak mencemari 
produk.  
   95.   b. Produk yang diangkut bersamaan dengan 
produk lain  tidak boleh menimbulkan 
kontaminasi silang.  - 3536 - 
 
   96.  c. Wadah dan alat pengangkutan yang digunakan 
tidak melebihi kapasitas.  
   97.   d. Wadah dan alat pengangkutan PSAT dalam 
keadaan bersih dan terawat.  
   98.  e. Melakukan pembersihan pada wadah dan alat 
pengangkutan setelah digunakan untuk 
pengangkutan produk lain yang berpotensi 
mencemari PSAT.  
14. DOKUMEN DAN 
PENCATATAN   99.  a. Memiliki SOP sesuai dengan alur proses, SOP 
sanitasi higiene  dan SOP penanganan produk 
yang tidak sesuai.  
   100.   b. SOP dan rekaman lengkap/mutakhir.  
   101.   c. Memiliki catatan sesuai dengan alur proses.  
   102.   d. Melakukan penyimpanan terhadap catatan alur 
proses.  
15. PELATIHAN   103.   Karyawan yang menangani PSAT/ quality control 
telah memperoleh pendidikan/ pelatihan terkait 
prinsip -prinsip sanitasi higineis dan keamanan 
pangan.  
16. PEMENUHAN 
PERSYARATAN  104.   Apabila PSAT untuk tujuan ekspor memerlukan  
persyaratan  khusus dari negara tujuan, maka - 3537 - 
 
EKSPOR UNTUK 
IZIN RUMAH 
PENGEMASAN  penilaian SPPB -PSAT rumah pengemasan harus 
sesuai dengan protokol ekspor yang disepakati 
dengan negara tujuan.  
 
 
5 Sarana  Sesuai persyaratan sarana pada standar penanganan yang baik PSAT (Tabel 1).  
 
6 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  
 a. Cara Penilaian Kesesuaian  
1) Permohonan awal/perpanjangan/penambahan ruang lingkup  
a) Pelaku Usaha membuat surat permohonan yang ditujukan kepada OKKP -P untuk penanganan 
PSAT produksi luar negeri yang akan digunakan untuk izin edar PSAT -PL dan kepada OKKP -D 
Provinsi sesuai lokasi unit penanganan PSAT selain untuk keperluan izin edar PSAT -PL, 
dengan melampirkan persyaratan umum dan persyaratan khusus;  
b) Dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari, OKKP melakukan penilaian pemenuhan 
persyaratan sertifikasi  dengan melakukan Penilaian Lapang dengan tahapan sebagai berikut :  
(1) OKKP menugaskan  penilai  untuk melakukan penilaian  kesesuaian;  
(2) Penilai melakukan  pemeriksaan dan validasi kecukupan dokumen dengan ketentuan:  
(a) Apabila Pelaku Usaha telah memiliki sertifikat jaminan keamanan pangan berbasis 
SNI ISO 22000 atau HACCP yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi yang 
terakreditasi KAN untuk ruang lingkup PSAT yang diajukan , maka tidak perlu 
dilakukan penilaian lapang dan dapat direkomendasikan untuk diterbitkan S PPB-- 3538  - 
 
PSAT level 1 .  
(b) Apabila memiliki sertifikat jaminan keamanan pangan lainnya yang menjadikan 
SPPB -PSAT sebagai persyaratan, maka direkomendasikan untuk diterbitkan SPPB -
PSAT sesuai dengan lev el yang dimilikinya.  
(c) Apabila  belum  memiliki sertifikat tersebut dilakukan penilaian lapang;  
(3) Penilai menyusun  rencana pelaksanaan dengan berkoordinasi dengan Pelaku Usaha;  
(4) Penilaian  lapang berdasarkan ceklist pada Form 4;  
(5) Hasil  penilaian lapang dituangkan dalam laporan hasil audit yang harus diketahui oleh 
Pelaku Usaha dengan menginformasikan level sementara hasil audit;  
(6) Apabila  berdasarkan hasil Penilaian Lapang , level penerapan pen anganan yang baik PSAT 
belum sesuai dengan jenis persyaratan perizinan PSAT, maka Pelaku Usaha wajib 
melakukan perbaikan ; 
(7) Tindakan  perbaikan  harus disel esaikan dalam jangka waktu  pemenuhan persyaratan 
umum dan persyaratan khusus ; 
(8) Penilai  memvalidasi tindak an perbaikan sampai perbaikan dinyatakan diterima;  
(9) Penilai menyampaikan  laporan penilaian kepada reviewer /Komisi Teknis;  
c) Reviewe r/Komisi Teknis  melakukan tinjauan terhadap laporan yang disampaikan oleh tim 
penilai dan memberikan rekomendasi kepada ketua OKKP ; 
d) Apabila hasil tinjauan Reviewe r/Komisi Teknis  memerlukan tindakan perbaikan maka Pelaku 
Usaha harus melakukan perbaikan sebelum diterbitkan nya SPPB-PSAT.  - 3539  - 
 
e) Dalam hal Pelaku  Usaha belum memenuhi persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus, 
tidak diterbitkan SPPB-PSAT  dan disampaikan informasi kepada Pelaku Usaha dengan 
memberikan keterangan hasil verifikasi dokumen;  
f) Dalam hal Pelaku  Usaha telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, 
diberikan S PPB-PSAT  yang berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai dengan ruang lingkup yang 
diajukan.  
g) Untuk Pelaku  Usaha UMK yang tidak memerlukan  SPPB -PSAT untuk perizinan berusaha, 
pemenuhan penerapan yang baik PSAT adalah minimal level 3. Pelaku usaha yang telah 
memenuhi persyaratan tersebut dapat diberikan surat keterangan pemenuhan level 3.   
2) Pengalihan kepemilikan SPPB -PSAT  
a) Pelaku Usaha membua t surat permohonan yang  ditujukan kepada OKKP dengan 
melampirkan persyaratan umum;  
b) Dalam waktu maksimal 14 hari, OKKP melakukan penilaian pemenuhan persyaratan 
Pengalihan  SPPB -PSAT  dengan melakukan verifikasi dokumen (form 3):  
Form 3. Verifikasi Persyaratan Pengalihan  SPPB -PSAT  
No Persyaratan  Sesuai  Tidak sesuai  Ket 
1.  Surat permohonan :     
2.  Unit produksi/penanganan PSAT1):    
1) Nama Unit produksi/ penanganan PSAT     
2) Alamat     
3) SPPB -PSAT     - 3540  - 
 
a. Nomor     
b. Level :     
c. Masa Berlaku :     
d. Ruang Lingkup :     
3.  Surat Pernyataan pengalihan kepemilikan SPPB -PSAT     
4.  Informasi pengalihan kepemilikan SPPB -PSAT     
Ket :  
1): evaluasi setiap unit penanganan PSAT/gudang tempat PSAT yang dialihkan  
c) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum tidak diberikan pengalihan 
SPPB -PSAT dan disampaikan kepada Pelaku Usaha dengan memberikan keterangan hasil 
verifikasi dokumen;  
d) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan umum, diberikan pengalihan 
kepemilikan SPPB -PSAT yang masa berlakunya sesuai dengan SPPB -PSAT  awal.  
b. Pengawasan  
1) Norma pengawasan  
a) Pengawasan  dapat dilakukan secara rutin dan insidental;  
b) Pengawasan rutin dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan Pelaku Usaha dan 
inspeksi lapangan;  
c) Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual;  
d) Inspeksi lapangan dapat dilakukan dengan kunjungan fisik ke unit usaha dan/a tau melalui 
virtual yang dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis atas 
pemenuhan standar yang dapat disertai dengan pengambilan contoh dan pengujian.  - 3541  - 
 
e) Inspeksi lapangan yang dilakukan kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil disertai deng an 
pembinaan dan pendampingan pemenuhan standar;  
f) Pengawasan rutin dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilakukan dengan 
mempertimbangkan kepatuhan pemegang Perizinan Berusaha/Pelaku Usaha dan analisis 
Risiko keamanan pangan;  
g) Pengawasan insiden tal dapat dilakukan secara terjadwal atau sewaktu -waktu apabila ada 
informasi/pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha terjadi penyimpangan dari 
persyaratan SPPB -PSAT;  
 
 
h) Apabila dalam pengawasan ditemukan ketidaksesuaian, maka Pelaku Usaha diberikan sanksi 
sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  
2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
a) Pengawasan rutin kepada Pelaku Usaha dilakukan dengan terlebih dahulu 
menginformasikannya kepada Pelaku Usaha minimal satu hari sebelum pelaksanaan;  
b) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan mengunakan kuisioner tentang pemenuhan 
standar pemenuhan SPPB -PSAT;  
c) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara pengawasan yang wajib diketahui oleh 
perwakilan tempat unit usaha yang diawasi;  
d) Apabila dilakukan pengambilan contoh, pelaksana pengawasan menyiapkan berita acara - 3542  - 
 
pengambilan contoh yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi.   
3) Hak dan kewajiban pelaks ana pengawasan  
a) Pelaksana Pengawasan berhak:  
(1) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;  
(2) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;  
(3) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik;  
(4) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian;  
(5) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana; dan/atau  
 
 
(6) menghentikan  tindakan pelanggaran dalam pemenuhan persyaratan SPPB -PSAT oleh 
Pelaku Usaha . 
b) Pelaksana Pengawasan berkewajiban:  
(1) melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha;  
(2) menyusun laporan hasil reviu;  
(3) menyampaikan rekomendasi;  
(4) menyampai kan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal 
pemeriksaan;  
(5) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;  
(6) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;  
(7) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;  - 3543  - 
 
(8) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan  
(9) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha . 
4) Pelaksana  pengawasan  
a) Pengawasan SPPB -PSAT dilakukan oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP);  
b) Dalam hal PMHP belum tersedia atau memadai, pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas 
lain dengan memenuhi persyaratan telah mengikuti Pendidikan/pelatihan di bidang 
Keamanan PSAT dan Mutu PSAT atau pelatihan lain yang terkait.  
 
 
 
c) Koordinator pelaksana pengawasan SPPB -PSAT adalah:  
(1) OKKP -P untuk SPPB -PSAT yang dimohonkan dalam rangka izin edar PSAT -PL atau 
pengemasan ulang oleh importir dan distributor pertama.  
(2) OKKP -D Propinsi untuk SPPB -PSAT yang dimohonkan dalam rangka izin edar PSAT -PD 
atau pengemasan ulang PSAT -PL oleh pelaku usaha menengah dan besar yang bukan 
importir dan distributor pertama.  
d) Koordinator pelaksana pengawasa n dan pembinaan pemenuhan komitmen penerapan 
penanganan yang baik PSAT oleh pelaku usaha UMK dilakukan oleh OKKP -D kabupaten/kota 
dan dapat dibantu oleh OKKP -D propinsi sesuai lokasi unit usaha.   
5) Mekanisme, format dan substansi laporan  
Pelaku Usaha yang telah memiliki SPPB -PSAT harus komitmen dan konsisten menerapkan standar - 3544  - 
 
penanganan yang baik PSAT sesuai ruang lingkup yang disertifikasi.  
6) Saluran pengaduan masyarakat  
OKKP membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dengan cara 
menghubungi OKKP untuk menyampaikan keluhan atau banding melalui surat elektronik ( e-mail), 
surat langsung, kotak saran/pengaduan, dan/atau mekanisme lain yang tersedia.   - 3545 -  
 
 
 
 Form 4. Penilaian Standar Penerapan Penanganan Yang Baik PSAT  
A. Kategori Penilaian 
Persyaratan              
  KATEGORI PENILAIAN  
  OK (Sesuai)  OK (Sesuai)   apabila pernyataan negatif aspek penilaian tidak sesuai di lapangan  
  
MN (Minor)  Ketidaksesuaian  Minor adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi atau 
dibiarkan secara terus menerus akan berpotensi mempengaruhi mutu pangan  
  
MY (Mayor)  Ketidaksesuaian mayor adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi 
mempunyai potensi mempengaruhi keamanan pangan  
 
SR (Serius)  Ketidaksesuaian serius adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi dapat 
mempengaruhi keamanan pangan  
  
KR (Kritis)  Ketidaksesuaian kriti s adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi akan 
segera mempengaruhi keamanan pangan dan kesehatan manusia  
  TA (Tidak Ada)  TA adalah pernyataan tidak tersedianya persyaratan aspek penilaian di lapangan  
  Keterangan :  
  - Beri tanda (√) pada kolom Sesuai jika pernyataan negatif pada Aspek Penilaian tidak sesuai di lapangan  
  - Beri tanda (√) Kategori Penilaian MN, MY, SR, CR, jika pernyataan negatif pada Aspek Penilaian sesuai di lapangan  
  - Beri tanda (√) pada kolom TA jika tidak ada atau tidak tersedianya persyaratan Aspek Penilaian  
 
 
 
  - 3546 -  
 
 
 
 Cecklist  Penilaian Penerapan Penanganan Yang Baik PSAT  
 
No ASPEK PENILAIAN  KATEGORI PENILAIAN   
 TA MN MY SR KR OK 
 1 LOKASI        
   Pertimbangan lokasi   
        
1   a. Lokasi penanganan PSAT terletak di lingkungan yang tercemar 
atau daerah tempat yang berpotensi sebagai sumber cemaran 
antara laini: kegiatan industri bahan berbahaya, tempat 
pembuangan sampah umum, pemukimam kumuh, tempat 
rongsokan.   
   1     
2   b. Jalan yang terhubung langsung ke lokasi unit kurang dari 5 m 
sulit diakses antara lain: berdebu/ ada genangan air/ tidak 
disemen/ tidak dipasang batu atau paving block   
 1       
3   c. Lokasi dan lingkungan sekitar yang berhubungan langsung 
dengan unit penanganan PSAT produksi tidak terawat, kotor 
(sampah berserakan atau menumpuk, ada semak -semak, 
daerah sarang hama)    
1      
4   d. Lokasi unit usaha berada di daerah banjir yang tidak dapat 
ditanggulangi   
   1  
  
5   e. Lokasi proses penanganan PSAT dilaksanakan di luar 
bangunan dan tidak sesuai dengan persyaratan   
  1        - 3547 -  
 
 
 
  
No ASPEK PENILAIAN  KATEGORI PENILAIAN   
 TA MN MY SR KR OK 
 2 BANGUNAN  
 2.1 Desain dan Tata Letak        
6  Desain dan tata letak tidak diatur sesuai alur proses sehingga 
berpeluang menimbulkan kontaminasi silang    1    
 2.2 Struktur Ruangan             
 2.2.1  Lantai        
7   a. Lantai tidak kedap air   
  1       
8   b. Permukaan lantai sulit dibersihkan   
  1       
9  c. Lantai ruangan produksi yang digunakan untuk proses 
pencucian tidak memiliki kemiringan yang cukup sehingga air 
menggenang dan saluran pembuangan air tidak tertutup    1    
10   d. Lantai dan dinding pada ruangan yang digunakan untuk 
penanganan PSAT yang memerlukan air atau menghasilkan 
sampah membentuk sudut siku -siku yang dapat menahan air 
atau kotoran   
  1       
11   e. Lantai ruangan kamar mandi, tempat cuci tangan dan sarana 
toilet tidak mempunyai kemiringan yang cukup ke arah 
saluran pembuangan sehingga menimbulkan genangan air dan 
berbau   
  1        - 3548 -  
 
 
 
  
No ASPEK PENILAIAN  KATEGORI PENILAIAN   
 TA MN MY SR KR OK 
 2.2.2  Dinding   
          
   Konstruksi dinding atau pemisah ruangan tidak memenuhi syarat 
penanganan PSAT yang baik, yaitu terbuat dari bahan yang sulit 
dibersihkan dan tidak dapat melindungi dari kontaminasi luar   
          
12   a. Permukaan dinding tidak rata, dominan berwarna gelap dan 
mudah mengelupas   
  1       
13   b. Permukaan dinding kamar mandi, tempat cuci tangan dan 
toilet  yang digunakan karyawan yang menangani PSAT 
menyerap air dan sulit dibersihkan   
  1       
 2.2.3  Atap dan langit -langit  
Kebutuhan langit -langit pada bangunan penanganan PSAT tidak 
sesuai dengan karakteristik PSAT dan fungsinya tidak dapat 
digantikan oleh atap:   
          
14   a. Atap terbuat dari bahan yang tidak kuat, tidak tahan air, 
mudah bocor, mudah terkelupas, mudah rusak dan sulit 
dibersihkan   
  1       
15   b. Langit -langit berlubang atau retak sehingga menyebabkan 
kebocoran dan keluar masuknya binatang antara lain: tikus 
dan serangga.   
  1       - 3549 -  
 
 
 
  
No ASPEK PENILAIAN  KATEGORI PENILAIAN   
 TA MN MY SR KR OK 
16   c. Jarak langit -langit dari lantai memiliki tinggi kurang dari 2,5m 
sehingga aliran udara kurang baik   
 1       
17   d. Permukaan langit -langit kurang rata, berwarna gelap dan sulit 
dibersihkan   
  1      
18   e. Permukaan langit -langit di ruang produksi yang menggunakan 
atau menimbulkan uap air terbuat dari bahan yang mudah 
menyerap air dan tidak dilapisi cat tahan panas   
  1      
 2.2.4  Penerangan        
19   Unit penanganan PSAT tidak memiliki pencahayaan yang 
cukup untuk memastikan keamanan dan kebersihan pangan 
serta memfasilitasi pembersihan sarana   
1        
 2.2.5  Pintu   
       
20   a. Pintu di ruang penanganan PSAT terbuat dari bahan yang 
tidak kuat dan mudah pecah   
1       
21   b. Permukaan pintu di ruang penanganan (pengemasan, grading, 
pemotongan, dll) kurang rata, kasar, berwarna gelap dan sulit 
dibersihkan   
1       
22   c. Pintu ruang penanganan PSAT tidak dapat ditutup dengan 
baik  
 1       - 3550 -  
 
 
 
  
No ASPEK PENILAIAN  KATEGORI PENILAIAN   
 TA MN MY SR KR OK 
 2.2.6  Jendela  
Fasilitas jendela sesuai dengan kebutuhan   
       
23   a. Terbuat dari bahan yang kurang kuat dan mudah pecah atau 
rusak   
1       
24   b. Permukaan jendela tidak rata, tidak halus dan berpotensi 
terjadinya penumpukan debu sehingga sulit dibersihkan   
1       
25   c. Desain jendela memungkinkan untuk masuknya hewan 
pengganggu (serangga, burung, tikus, dll)   
  1       
  2.2.7  Ventilasi  
Fasilitas ventilasi sesuai dengan kebutuhan   
         
26   a. Tidak menjamin peredaran udara yang baik dan tidak dapat 
menghilangkan uap, gas, asap, bau, debu dan panas yang 
timbul selama penyimpanan yang dapat membahayakan 
kesehatan karyawan.    
  1       
27   b. Berpotensi mencemari PSAT yang diproduksi melalui aliran 
udara yang masuk   
 1      
28   c. Lubang ventilasi belum dilengkapi kasa untuk mencegah 
masuknya hewan pengganggu (serangga, burung, tikus, dll) 
serta mengurangi masuknya kotoran ke dalam ruangan, dan  
 1       - 3551 -  
 
 
 
  
No ASPEK PENILAIAN  KATEGORI PENILAIAN   
 TA MN MY SR KR OK 
sulit dibersihkan  
 2.3 Fasilitas Bangunan Penyimpanan        
29  a. Fasilitas bangunan penyimpanan tidak sesuai karakteristik 
PSAT     1   
30  b. Tidak terdapat alat pengukur suhu di ruang penyimpanan 
yang berfungsi dengan baik sesuai karakteristik PSAT      1  
31  c. Tidak terdapat alat pengukur kelembaban di ruang 
penyimpanan yang berfungsi dengan baik sesuai karakteristik 
PSAT    1 1   
32  d. Penggunaan bahan sanitasi/fumigasi tidak sesuai aturan      1  
 3 FASILITAS SANITASI  
 3.1 Sarana Penyediaan Air   
          
33   a. Sarana penyediaan air (air sumur atau PAM) belum dilengkapi 
dengan tempat penampungan air atau pipa -pipa untuk 
mengalirkan air   
 1       
34   b. Sumber air bersih untuk proses penanganan PSAT tidak 
cukup   
  1      
35   c. Air yang digunakan untuk proses penanganan PSAT dan 
mengalami kontak langsung dengan PSAT tidak memenuhi  
   1      - 3552 -  
 
 
 
  
No ASPEK PENILAIAN  KATEGORI PENILAIAN   
 TA MN MY SR KR OK 
syarat kualitas air bersih  
  Note: Dibuktikan dengan hasil pengujian atau bukti pembayaran 
berlangganan PDAM bagi produk yang kontak langsung dengan 
air, sesuai karakteristik produk        
36  d. Air yang digunakan untuk proses pengolahan minimal PSAT 
yang diedarkan untuk konsumsi langsung tidak memenuhi 
syarat kualitas air minum.     1   
 3.2 Sarana Pembuangan Air dan Limbah   
          
37   a. Pembuangan air dan limbah belum dibedakan antara sarana 
pembuangan limbah cair, semi padat/padat   
  1      
38   b. Sistem pembuangan air dan limbah tidak dirancang untuk 
mencegah resiko pencemaran PSAT   
  1      
 3.3 Sarana Pembersihan/Pencucian   
        
39   Pembersihan/pencucian peralatan, perlengkapan dan bangunan 
untuk penanganan PSAT tidak dilengkapi dengan sarana yang 
cukup   
  1      
 3.4 Sarana Toilet   
          
40   a. Perlengkapan toilet tidak memadai (sabun, lap/tisu, dll) dan 
toilet tidak dalam keadaan bersih   
  1       - 3553 -  
 
 
 
  
No ASPEK PENILAIAN  KATEGORI PENILAIAN   
 TA MN MY SR KR OK 
41   b. Pintu toilet menghadap langsung ke ruang proses penanganan 
dan tidak tertutup.   
   1     
42   c. Tidak tersedia peringatan bahwa setiap  karyawan harus 
mencuci tangan dengan sabun sesudah menggunakan toilet   
1        
43   d. Area toilet kurang mendapatkan penerangan   
 1       
44   e. Toilet tidak tersedia    
 1     
45   f. Jumlah toilet tidak memadai dengan jumlah karyawan   
  1      
 3.5 Sarana Higiene Karyawan   
          
46  
a. Belum mempunyai sarana cuci tangan   
    1     
47  b. Fasilitas untuk cuci tangan tidak lengkap/memenuhi 
persyaratan berikut:  
- Dilengkapi dengan kran air mengalir dan sabun  
- Dilengkapi dengan alat pengering tangan (handuk, kertas 
serap atau pengering aliran udara panas)  
- Tempat sampah yang tertutup    1    
48  c. Fasilitas cuci tangan tidak terletak di depan ruang 
penanganan PSAT   
 1        
49  d. Fasilitas ganti pakaian (jika diperlukan), tidak dilengkapi 
dengan tempat penyimpanan barang, pakaian dan lain-lain  
1   
       - 3554 -  
 
 
 
  
No ASPEK PENILAIAN  KATEGORI PENILAIAN   
 TA MN MY SR KR OK 
50  e. Tidak menggunakan alas kaki khusus untuk di ruang 
pengolahan minimal dan pengemasan ulang PSAT    1    
 4 MESIN, PERALATAN DAN SARANA PENDUKUNG  
 4.1 Persyaratan mesin/peralatan dan sarana pendukung yang 
digunakan dalam proses penanganan PSAT   
   
      
51   a. Permukaan yang kontak langsung dengan PSAT yang dapat 
menimbulkan pencemaran (lubang atau celah, mengelupas, 
menyerap air dan berkarat)        1     
52   b. Menimbulkan potensi pencemaran terhadap produk oleh jasad 
renik, bahan logam yang terlepas dari mesin/peralatan dan 
sarana pendukung, minyak pelumas, bahan bakar dan bahan -
bahan lain yang menimbulkan bahaya       1      
53   c. Terbuat dari bahan yang tidak kuat, sulit dipindahkan atau 
dibongkar pasang sehingga menghambat pemeliharaan, 
pembersihan, pemantauan dan pengendalian hama   
   1       
54  d. Lampu yang digunakan pada ruang pengolahan minimal dan 
pengemasan ulang PSAT tidak berpelindung atau tidak LED    1    
 4.2 Penempatan mesin dan peralatan dan sarana pendukung           
55  Diletakkan tidak sesuai dengan urutan proses sehingga  
    1       - 3555 -  
 
 
 
  
No ASPEK PENILAIAN  KATEGORI PENILAIAN   
 TA MN MY SR KR OK 
menyulitkan perawatan, pembersihan dan pencucian dan 
memudahkan terjadinya kontaminasi silang  
 4.3 Pengawasan Mesin/Peralatan   
          
56  Mesin/peralatan tidak diawasi sehingga tidak menjamin proses 
penanganan PSAT sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan   
  1   
    
 4.4 Alat Ukur   
       
57  Alat ukur yang terkait proses (seperti: timbangan, pengukur kadar 
air, thermometer) yang digunakan tidak ditera.   
 1      
 5 BAHAN  
 5.1 Persyaratan Bahan   
          
58  a. Tidak memiliki dokumen persyaratan keamanan dan mutu 
bahan baku PSAT yang akan digunakan   
  1      
59  b. Bahan baku PSAT yang digunakan tidak memenuhi standar 
mutu dan/atau keamanan pangan yang ditetapkan   
   1 1    
60  c. Penggunaan bahan penolong tidak memenuhi persyaratan 
atau standar keamanan dan mutu yang ditetapkan   
  1      
 6 PENGAWASAN PROSES  
61   a. Tidak menetapkan tahapan proses dan tidak mengatur alur 
proses yang berpeluang menyebabkan kontaminasi   
  1      - 3556 -  
 
 
 
  
No ASPEK PENILAIAN  KATEGORI PENILAIAN   
 TA MN MY SR KR OK 
62   b. Tidak melakukan pengawasan parameter proses yang telah 
ditetapkan pada setiap tahapan   
   1    
 7 PRODUK AKHIR  
 7.1 Persyaratan Produk Akhir   
        
63  a. Tidak menetapkan persyaratan keamanan dan/atau mutu 
produk akhir, dan apabila sudah diatur pemerintah maka 
persyaratan tersebut tidak mengacu pada peraturan yang telah 
ditetapkan tersebut    
  1      
64  b. Tidak dilakukan pemeriksaan mutu PSAT secara periodik atau 
pada saat PSAT akan didistribusikan    
1      
65  c. Ada dugaan pencemaran produk pada saat pengemasan ulang 
dan belum dilakukan uji laboratorium terhadap produk         1  
 8 KARYAWAN  
66  a. Karyawan tidak memiliki pemahaman tentang kebersihan diri   
 1      
67  b. Unit usaha belum menunjuk dan menetapkan personil yang 
terlatih dan kompeten sebagai penanggungjawab pengawasan 
keamanan PSAT ( Quality Control )   1    
68  c. Karyawan yang bekerja tidak dalam keadaan sehat   
  1      - 3557 -  
 
 
 
  
No ASPEK PENILAIAN  KATEGORI PENILAIAN   
 TA MN MY SR KR OK 
69  d. Karyawan tidak menggunakan perlengkapan kerja yang 
ditetapkan   
 1      
70  e. Karyawan tidak mencuci tangan sebelum melakukan 
pekerjaan,  makan, minum, merokok, meludah atau 
melakukan tindakan lain di tempat penanganan yang dapat 
mengakibatkan kontaminasi terhadap produk   
  1     
71  f. Karyawan dalam unit produksi memakai perhiasan, jam 
tangan atau benda lain yang membahayakan keamanan 
produk   
 1      
72  g. Tidak memiliki ketentuan/tata cara bagi pengunjung yang 
akan memasuki area penanganan PSAT   
 1      
 9 PENGEMAS  
73  a. Kemasan tidak dapat menjaga keamanan dan mutu produk 
sesuai dengan karakteristik produk yang dikemas   
   1     
74  b. Tidak tersedia label pada kemasan    1     
 10 LABEL DAN KETERANGAN PRODUK  
75  a. Label mudah lepas, luntur atau rusak   
   1  
    
76  b. Label terletak pada bagian kemasan yang sulit dilihat dan 
dibaca   1      - 3558 -  
 
 
 
  
No ASPEK PENILAIAN  KATEGORI PENILAIAN   
 TA MN MY SR KR OK 
77  c. Pada bagian utama label tidak memuat keterangan lengkap 
berupa :  
1) nomor izin edar (apabila dipersyaratkan),  
2) nama produk,  
3) berat bersih atau isi bersih  
4) nama dan alamat pihak yang memproduksi, memasukkan 
atau mengedarkan PSAT di dalam wilayah Indonesia .  
5) tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluwarsa dan/atau 
tanggal pengemasan (khusus untuk beras, wajib 
mencantumkan tanggal pengemasan)  
6) kelas mutu (apabila dipersyaratkan)    1    
78  d. Tidak mencantumkan bahasa  Indonesia pada produk yang 
ditulis dalam bahasa asing atau bahasa daerah untuk 
keterangan pada poin (c) dan informasi lain yang dibutuhkan 
konsumen apabila ada (seperti: cara penyajian, komposisi 
produk, dan lain -lain).    1    
 11 PENYIMPANAN  
 11.1 Cara Penyimpanan   
          
79   a. Penyimpanan bahan baku dan produk akhir menyentuh lantai, 
menempel dinding dan dekat dengan langit -langit   
  1       - 3559 -  
 
 
 
  
No ASPEK PENILAIAN  KATEGORI PENILAIAN   
 TA MN MY SR KR OK 
80   b. Penyimpanan produk akhir ditempatkan tidak terpisah dengan 
bahan baku dan melebihi kapasitas   
  1      
81   c. Tidak mempunyai informasi penyimpanan bahan baku/produk 
akhir minimal: tanggal penyimpanan/produksi   
  1      
 11.2 Penyimpanan bahan kimia   
          
82   Bahan kimia tidak disimpan di tempat khusus dan tidak diberi 
label  
    1     
 11.3 Penyimpanan wadah dan pengemas   
          
83   Wadah dan pengemas tidak disimpan rapi di tempat bersih dan 
terlindung.   
  1   
    
 11.4 Penyimpanan mesin/peralatan produksi dan sarana pendukung   
          
84   Penyimpanan mesin/peralatan produksi dan sarana pendukung  
yang belum digunakan dalam kondisi kotor, tidak teratur dan 
tidak rapi    
1   
    
 12 PEMELIHARAAN DAN PROGRAM SANITASI  
 12.1 Pemeliharaan dan Pembersihan   
          
85  
Fasilitas penanganan PSAT (bangunan, mesin/peralatan dan 
sarana pendukung) dalam keadaan tidak terawat, prosedur 
sanitasi belum berjalan efektif, mesin/peralatan tidak berfungsi     
1       - 3560 -  
 
 
 
  
No ASPEK PENILAIAN  KATEGORI PENILAIAN   
 TA MN MY SR KR OK 
sesuai prosedur yang ditetapkan terutama pada tahap krisis dan 
terjadi pencema ran fisik, kimia dan biologis/mikrobiologis  
 12.2 Pembersihan dan sanitasi mesin/peralatan dan sarana 
pendukung penanganan PSAT             
86   a. Mesin/peralatan dan sarana pendukung penanganan PSAT 
yang kontak langsung dengan bahan dan produk tidak 
dibersihkan       1     
87   b. Mesin/peralatan dan sarana pendukung penanganan PSAT 
yang tidak kontak langsung dengan produk tidak dalam 
keadaan bersih     1       
88   c. Bahan kimia yang digunakan sebagai pencuci digunakan tidak 
sesuai prosedur     1       
 12.3 Prosedur pembersihan dan sanitasi             
89  
a. Prosedur pembersihan tidak dilakukan sesuai dengan tujuan 
pembersihan dan tidak berjalan efektif    
1        
90  b. Prosedur kebersihan tidak mencakup semua ruangan, 
mesin/peralatan dan perlengkapan yang digunakan    1    
 12.4 Pengendalian hama              - 3561 -  
 
 
 
  
No ASPEK PENILAIAN  KATEGORI PENILAIAN   
 TA MN MY SR KR OK 
91  
a. Tidak tersedia upaya/sarana pencegahan hewan 
pengerat/serangga/burung.        1     
92   b. Upaya/sarana pencegahan hewan pengerat/serangga/burung 
tidak efektif.   
  1        
 12.5 Penanganan limbah   
          
93  Limbah padat, cair, semi padat/padat tidak segera ditangani/ 
tidak dibuang ke tempat khusus sehingga menjadi tempat 
berkumpulnya hama binatang pengerat, serangga atau binatang 
lainnya dan berpotensi mencemari PSAT    1    
 13 PENGANGKUTAN  
94   a. Wadah dan alat pengangkutan tidak sesuai dengan 
karakteristik produk sehingga tidak mampu mempertahankan 
mutu dan mencemari produk   
      1    
95   b. Produk diangkut bersamaan dengan produk lain yang 
berpotensi menimbulkan kontaminasi silang   
    1      
96   c. Wadah dan alat pengangkutan yang digunakan melebihi 
kapasitas   
   1       
97  d. Wadah dan alat pengangkutan PSAT dalam keadaan kotor, dan 
tidak terawat   
   
1       - 3562 -  
 
 
 
  
No ASPEK PENILAIAN  KATEGORI PENILAIAN   
 TA MN MY SR KR OK 
98  e. Tidak dilakukan pembersihan pada wadah dan alat 
pengangkutan setelah digunakan untuk pengangkutan produk 
lain yang berpotensi mencemari PSAT   
   1  
    
 14 DOKUMEN DAN PENCATATAN  
99  
a. Tidak memiliki SOP sesuai dengan alur proses, SOP sanitasi 
higiene dan SOP penanganan produk yang sesuai   
    1      
100  b. SOP dan rekaman tidak lengkap/tidak mutakhir    1    
101  c. Tidak memiliki catatan sesuai dengan alur proses    1    
102  d. Tidak melakukan penyimpanan terhadap catatan alur proses.    1    
 15 PELATIHAN  
103  
Karyawan yang menangani PSAT/ quality control  belum 
memperoleh pendidikan/ pelatihan terkait prinsip -prinsip sanitasi 
higienis dan keamanan pangan.   
  1       
 16 PEMENUHAN PERSYARATAN EKSPOR UNTUK RUMAH 
PENGEMASAN        
104  Tidak memenuhi  persyaratan khusus protokol ekspor dari negara 
tujuan     1   
         
   Jumlah Bobot Penilaian   
13 63 25 5   
  - 3563 -  
 
 
 
  
 
Jadwal Frekuensi Audit Internal  
Rating Fasilitas  Frekuensi Audit 
Internal  Jumlah Penyimpangan  
Minor  Mayor  Serius  Kritis  
Level I  setiap tahun sekali  ≤4 ≤3 0 0 
Level II  setiap sembilan 
bulan sekali  ≥5 4-6 0 0 
Level III  setiap enam bulan 
sekali  NA 7-12 0 0 
Level IV  setiap tiga bulan 
sekali  NA ≥13 ≥1 ≥1 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - 3564 -  
 
 
 
 STANDAR REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT -PDUK)  
NO Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT -PDUK)  
KBLI terkait:  
01630 (Jasa pasca panen)  
47111 (Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di 
 minimarket/supermarket/ hypermarket)  
47211 (Pe rdagangan eceran padi dan palawija)  
47212 (Perdagangan eceran buah -buahan)  
47213 (Perdagangan eceran sayuran)  
47219 (Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya)  
47241 (Perdagangan eceran beras)  
10313 (Industri Pengeringan Buah -Buahan Dan Sayuran)  
10612 (Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous))  
10613 (Industri Penggilingan Aneka  Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma))  
10631 (Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras)  
10632 (Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung)  
10772 (In dustri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan)  
1 Ruang Lingkup  
 Standar ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 
Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT -PDUK)  dalam Kemasan eceran  yang diedarkan oleh Pelaku Usaha 
mikro dan kecil, antara lain:  petani/poktan/gabungan kelompok tani /perorangan dan badan usaha.   - 3565 -  
 
 
 
 Tujuan dari standar ini adalah sebagai acuan bagi Pelaku Usaha untuk memperoleh registrasi PSAT -PDUK  
dan sebagai acuan bagi Otoritas Kompeten Keama nan Pangan Daerah (OKKP -D) Kabupaten/Kota dalam 
rangka penerbitan registrasi PSAT -PDUK.  
 
Ruang lingkup standar ini mencakup persyaratan umum, persyaratan khusus serta mekanisme penilaian 
kesesuaian dan pengawasan.  
 
Standar ini dikecualikan untuk:  
a. PSAT -PDUK  yang dibungkus dalam kemasan eceran  di  hadapan pembeli;  
b. PSAT -PDUK yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan industri pengolahan yang produk 
akhirnya memerlukan izin edar lainnya;  
c. PSAT yang masa simpannya kurang dari 7 hari pada suhu penyimp anan sesuai karakteristik produk 
dan tidak berisiko tinggi. Dalam hal PSAT akan diedarkan, harus komitmen menerapkan standar 
penanganan yang baik PSAT.  
2 Istilah dan Definisi  a. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang 
dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang  mengalami  
pengolahan  minimal  meliputi pencucian,     pengupasan, pendinginan , pembekuan, pemotongan, 
pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching) , dan/atau proses lain 
tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang 
diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.   - 3566 -  
 
 
 
 b. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PSAT -
PDUK adalah PSAT yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Republik 
Indonesia dengan bahan baku yang berasal dari produk dalam negeri atau  campuran dengan produk 
luar negeri.  
c. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, pengolahan minimal, mengemas 
kembali dan/atau mengubah bentuk PSAT.  
d. Penanganan PSAT -PDUK adalah cara/proses yang dilakukan Pelaku Usaha terhadap PSAT -PDUK sesuai 
diagram alir yang ditetapkan.  
e. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan 
upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda 
lain yang dapat mengganggu, mer ugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak 
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.  
f. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan 
atas dasar kr iteria keamanan dan kandungan gizi pangan.  
g. Diagram Alir PSAT -PDUK adalah gambaran rangkaian proses produksi PSAT -PDUK yang dilakukan oleh 
Pelaku Usaha.  
h. Daftar Pelanggan adalah data perorangan atau badan usaha yang menjadi pembeli produk dari Pelaku 
Usaha y ang menangani PSAT -PDUK.  
i. Daftar Pemasok adalah data perorangan atau badan usaha yang memasok atau menjual PSAT -PDUK 
kepada Pelaku Usaha yang menangani PSAT -PDUK.   - 3567 -  
 
 
 
 j. Informasi Produk adalah produk adalah keterangan yang berisi tentang produk terkait.  
k. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi   dan/atau   membungkus   pangan, baik 
yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.  
l. Kemasan Eceran adalah kemasan akhir yang diedarkan ke konsumen dan tidak dibuka untuk dikemas 
kembali.  
m. Pengemasa n Ulang adalah proses mengemas  PSAT dari kemasan besar yang lazim dikemas kembali 
dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan.  
n. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT yang selanjutnya disingkat  SPPB -PSAT adalah 
perizinan berusaha untuk unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT 
yang baik sesuai karakteristik produk.  
o. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut OKKP -
D Kabupaten/Kota adalah unit kerja Pemerintah Daerah tingkat Kabupate n/Kota yang sesuai tugas dan 
fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan PSAT dan Mutu PSAT.  
p. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 
pada bidang tertentu.  
 
3 Persyaratan umum    
 a. Surat permohonan registrasi  PSAT -PDUK , permohonan dilakukan untuk setiap nama produk PSAT -
PDUK (jenis PSAT dan nama dagang) yang memiliki penanganan yang sama ; 
b. Mengisi form keterangan Informasi Produk sesuai form 1 berupa:  
  - 3568 -  
 
 
 
 Form 1. Keterangan Informasi Produk  
No Informasi Produk  Uraian  
1 Nama Produk   
a. Jenis PSAT   
b. Nama Dagang   
2 Nama latin   
3 Nomor PL Bahan baku1)  
4 Nama Merk2)  
5 Jenis Kemasan   
6 Berat Bersih   
7 Kelas Mutu2)  
8 Unit Penanganan PSAT   
9 1) Nama Unit produksi/penanganan PSAT   
2) Alamat   
3) Status kepemilikan4) Milik Pribadi   
Sewa :  
a. Durasi sewa  
b. Masa sewa sampai dengan  
c. Perjanjian sewa4)  
10 Daftar Pemasok    - 3569 -  
 
 
 
 11 Daftar Pelanggan   
Keterangan :  
1) : Jika menggunakan Produk Luar Negeri  
2) : apabila ada  
3)  :  pilih salah satu milik sendiri atau sewa  
4) :  dilampirkan apabila melakukan perjanjian sewa  
 
c. Surat  pernya taan tentang k omitmen untuk :  
a) menerapkan penanganan yang baik PSAT minimal level 3 dan memiliki diagram alir penanganan 
PSAT PDUK;  
b) memenuhi persyaratan keamanan dan mutu PSAT;  
c) memenuhi ketentuan label dan Kemasan.  
 
Pelaku Usaha  dalam jangka waktu 10 hari kerja harus memenuhi persyaratan umum .   
4 Persyaratan Khusus  - 
 
5 Sarana  - 
6 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  a. Cara Penilaian Kesesuaian  
1) Pelaku Usaha membuat surat permohonan kepada OKKP -D Kabupaten/Kota dengan melampirkan 
semua persyaratan umum. Permohonan dilakukan untuk setiap setiap nama produk PSAT (jenis  - 3570 -  
 
 
 
  PSAT dan nama dagang) di setiap unit produksi/penanganan PSAT ; 
2) Pelaku Usaha yang sudah  melengkapi semua persyaratan umum mendapatkan nomor registrasi 
PSAT -PDUK yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang . 
 
b. Pengawasan   
1) Norma pengawasan   
a) Pengawasan dilakukan secara rutin melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.  
b) Pengawasan dilakukan agar pelaku usaha dapat memenuhi ketentuan standar sesuai 
komitmen:  
(1) Penerapan penanganan yang baik PSAT minimal level 3 sesuai ruang lingkup penangana n 
PSAT -PDUK untuk setiap unit produksi/gudang yang digunakan, dalam hal pelaku usaha 
telah memenuhi komitmen penerapan SPPB PSAT level 3 maka diterbitkan surat 
keterangan penerapan SPPB PSAT level 3  
(2) Standar Keamanan dan Mutu PSAT, dengan ketentuan :  
(a) Persya ratan Keamanan PSAT yang digunakan sesuai peraturan perundangan -
undangan. Apabila tidak diatur dalam peraturan perundang -undangan dapat 
mengacu pada standar internasional. Apabila PSAT tertentu belum diatur 
standarnya, maka persyaratannya mengacu pada anal isa risiko PSAT.  
(b) Dalam hal penggunaan bahan aktif pestisida dapat diidentifikasi, parameter uji 
Keamanan PSAT yang dipilih sesuai dengan persyaratan Keamanan PSAT hasil  - 3571 -  
 
 
 
 identifikasi tersebut.  
(3) Ketentuan kemasan dan label : 
(a) Kemasan dapat menjaga Keamanan PSA T dan Mutu PSAT sesuai dengan 
karakteristik produk yang dikemas;  
(b) Kemasan mencantumkan label;  
(c) Label tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak;  
(d) Label terletak pada bagian Kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca;  
(e) Bagian utama Label pada Kemasan PSAT sekurang -kurangnya memuat:  
- nama PSAT ; 
- nomor registrasi PSAT -PDUK;  
- berat bersih atau isi bersih;  
- nama dan alamat pihak yang memproduksi/mengemas ulang;  
- tanggal produksi dan/atau tanggal pengemasan;  
(f) untuk produk yang dik emas ulang yang bahan bakunya telah memiliki masa 
kedaluwarsa maka di Kemasan dicantumkan tanggal kedaluwarsa sesuai tanggal 
kedaluwarsa bahan baku;  
kelas mutu (apabila dipersyaratkan).  
(g) Untuk keterangan label sesuai huruf e dan informasi lain yang dibutuhk an 
konsumen apabila ada antara lain: cara penyajian, komposisi produk, dan lain -lain, 
harus menggunakan Bahasa Indonesia;   - 3572 -  
 
 
 
 (h) Tidak menggunakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk 
PSAT sejenis atas nama orang dan/atau badan usaha lain;  
(i) Tidak mencantumkan nama, logo atau identitas lembaga penilai kesesuaian pada 
label;  
(j) Ukuran berat dinyatakan dalam berat bersi h dan dicantumkan dalam satuan metrik.  
(4) Diagram  alir penanganan PSAT -PDUK agar sesuai dengan kerakteristik produk dan 
memperhatikan titik kritis penanganan PSAT.  
c) Pengawasan rutin dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan Pelaku Usaha dan 
inspeksi lapangan.  
d) Inspeksi lapangan dapat dilakukan dengan kunjungan fisik ke unit usaha dan/atau melalui 
virtual yang dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis atas 
pemenuhan standar yang dapat disertai dengan pengambilan contoh da n pengujian.  
e) Pengawasan untuk PSAT -PDUK yang diedarkan lintas kabupaten/kota dan/atau provinsi 
dapat dilakukan oleh OKKP -D Provinsi.  
f) Apabila dalam pengawasan ditemukan ketidaksesuaian, maka Pelaku Usaha diberikan sanksi 
sesuai ketentuan Peraturan Pemerinta h Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  
2) Perencanaan  pelaksanaan pengawasan  
a) Pengawasan rutin kepada Pelaku Usaha dilakukan dengan terlebih dahulu 
menginformasikannya kepada Pelaku Usaha minimal satu hari sebelum pela ksanaan;   - 3573 -  
 
 
 
 b) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan mengunakan kuisioner tentang pemenuhan 
standar izin PSAT -PDUK;  
c) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara pengawasan yang wajib diketahui oleh 
perwakilan tempat unit usaha yang diawasi;  
d) Apabila dilakuka n pengambilan contoh, pelaksana pengawasan menyiapkan berita acara 
pengambilan contoh yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi.  
e) dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya 
terhadap standa r dan kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan 
inspeksi lapangan.  
3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan  
a) Pelaksana Pengawasan berhak:  
(1) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;  
(2) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;  
(3) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik;  
(4) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian;  
(5) memeriksa lokasi  kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana; dan/atau  
(6) menghentikan tindakan pelanggaran dalam pemenuhan persyaratan registrasi PSAT -
PDUK oleh Pelaku Usaha.  
 
  - 3574 -  
 
 
 
 b) Pelaksana Pengawasan berkewajiban:  
(1) melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha;  
(2) menyusun laporan hasil reviu;  
(3) menyampaikan rekomendasi;  
(4) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal 
pemeriksaan;  
(5) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;  
(6) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;  
(7) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;  
(8) membuat berita acara pemeriksaan dan menyam paikan kesimpulan; dan  
(9) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.  
4) Pelaksana  pengawasan  
a) Pengawasan registrasi PSAT -PDUK dilakukan oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP);  
b) Dalam hal PMHP belum tersedia atau memadai, pengawasan dapat dilakukan oleh pengaw as 
lain dengan memenuhi persyaratan telah mengikuti Pendidikan/pelatihan di bidang 
Keamanan PSAT dan Mutu PSAT atau pelatihan lain yang terkait.  
c) Koordinator pelaksana pengawasan registrasi PSAT -PDUK dilakukan oleh OKKP -D 
Kabuapten/kota sesuai lokasi unit usaha.  
 
  - 3575 -  
 
 
 
 5) Mekanisme , format dan substansi laporan  
Pelaku Usaha yang telah memiliki registrasi PSAT -PDUK melaporkan kepatuhan terhadap standar 
serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha kepada penerbit perizinan PSAT -PDUK 
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berupa laporan ketelusuran PSAT -PDUK.  
6) Saluran  pengaduan masyarakat  
OKKP -D Kabupaten/Kota membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan 
pelayanan dengan cara menghubungi OKKP -D Kabupaten/Kota untuk menyampaikan k eluhan 
atau banding melalui surat elektronik ( e-mail), surat langsung, kotak saran/pengaduan, dan/atau 
mekanisme lain yang tersedia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - 3576 -  
 
 
 
 STANDAR IZIN KEAMANAN PSAT ( HEALTH CERTIFICATE ) 
NO Izin Keamanan PSAT ( Health Certificate ) 
KBLI terkait:  
01630 (Jasa Pasca Panen)  
46201 ( Perdagangan besar padi dan palawija)  
46311 (Perdagangan besar beras)  
46312 (Perdagangan besar buah -buahan)  
46313 (Perdagangan besar sayuran)  
46319 (Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya ) 
1 Ruang Lingkup  
 Standar ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang 
akan diekspor ke luar wilayah Republik Indonesia memenuhi persyaratan negara tujuan. Ketentuan ini berlaku 
bagi PSAT yang akan diekspor ke negara tujuan tertentu yang mengharuskan adanya izin ke amanan PSAT/ 
(Health Certificate) dari pemerintah Indonesia.  
Tujuan dari standar ini adalah sebagai acuan bagi Pelaku Usaha (eksportir) untuk mendapatkan izin keamanan 
PSAT/ (Health Certificate) , sekaligus acuan bagi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daer ah (OKKP -D) Provinsi 
sesuai lokasi keberangkatan PSAT dalam rangka penerbitan izin keamanan PSAT (Health Certificate) .   
Ruang lingkup standar ini mencakup persyaratan umum, persyaratan khusus serta mekanisme penilaian 
kesesuaian dan pengawasan.  
 
  - 3577 -  
 
 
 
 2 Istilah dan 
Definisi  a. Pangan Segar Asal Tumbuhan selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat 
dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami 
pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pen dinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, 
penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching) , dan/atau proses lain tanpa 
penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk 
memperpanjang masa s impan.  
b. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan 
upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain 
yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan keseh atan manusia serta tidak bertentangan 
dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.  
c. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas 
dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.  
d. Consignment code  adalah kode pengiriman barang yang dapat berupa nomor kontrak antara importir dengan 
eksportir atau nomor lot barang atau nomor invoice . 
e. Kode Harmonized System  (HS) adalah daftar penggolongan barang yang dibuat secara otomatis  dengan 
tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki 
dari sistem klasifikasi sebelumnya, yang dituangkan ke dalam buku tarif bea masuk Indonesia.  
f. Lot adalah suatu pengelompokan/ pengindentifikasian j umlah produk yang dikirim pada satu waktu yang 
ditentukan oleh perusahaan berdasarkan karakteristik yang sama seperti asal lokasi, varitas, type packing , 
pengemas, pengirim atau label.   - 3578 -  
 
 
 
 g. Sublot adalah bagian yang ditetapkan dari lot yang besar yang diperguna kan untuk keperluan  metode  
pengambilan contoh dalam bagian tersebut, setiap sublot harus terpisah secara fisik dan diidentifikasi 
secara jelas.  
h. Informasi Produk adalah keterangan yang berisi tentang produk terkait dengan izin keamanan PSAT (Health 
Certi ficate)  yang akan diterbitkan.  
i. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut OKKP -D Provinsi 
adalah Pemerintah Daerah tingkat provinsi yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan 
pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT.  
j. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 
pada bidang tertentu.  
k. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT yang selanjutnya disingkat SPPB -PSAT adalah perizinan 
berusaha untuk unit penang anan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT yang baik 
sesuai karakteristik produk.  
l. Laporan Hasil Uji adalah informasi tentang   keamanan dan/atau mutu PSAT yang diterbitkan oleh 
laboratorium pengujian yang telah diakreditasi oleh Komite Akred itasi Nasional (KAN).  
m. Lokasi keberangkatan PSAT adalah tempat PSAT dilakukan penanganan terakhir atau diberangkatkan 
sesuai persyaratan negara tujuan.  
  - 3579 -  
 
 
 
 3 Persyaratan 
umum    
 a. Surat permohonan izin Keamanan PSAT/ Health Certificate ; 
b. Mengisi form keterangan Informasi Produk (Form 1):  
 
Form 1. Keterangan Informasi Produk  
No Uraian  Keterangan  
1.  Nama Perusahaan (Eksportir);   
2.  Alamat Kantor;   
3.  Kontak Person :   
a. Nama personel;   
b. Nomor Telepon/ HP;   
c. Nomor Faximili;   
d. Email;   
4.  Unit Penanganan PSAT 1)  
1. Nama Unit penanganan PSAT   
2. Alamat   
3. Status kepemilikan2)  Milik Pribadi   
Sewa :   
a. Durasi sewa   
b. Masa sewa sampai dengan   
c. Perjanjian sewa3)  
4. Surat Pernyataan memelihara SPPB -PSAT4)  
5. SPPB -PSAT    - 3580 -  
 
 
 
 a. Nomor :   
b. Level :   
c. Masa Berlaku :   
d. Ruang Lingkup :   
5.  Nama produk dan nama latin;   
6.  Jenis/Bentuk Produk;   
7.  Nomor Harmonyzed System  (HS);   
8.  Nama Perusahaan Importir   
9.  Alamat Perusahaan Importir   
10.  Kontak Personal Importir:   
a. Nama personal   
b. Alamat   
c. Nomor Telepon/ HP   
d. Nomor Faximili   
e. Email :   
11.  Consigment Code ;   
12.  Jumlah Lot;   
13.  Berat masing -masing Lot;   
14.  Jumlah kemasan;   
15.  Jenis kemasan;   
16.  Berat kotor;   
17.  Berat bersih;   
18.  Tempat/pelabuhan pemberangkatan;    - 3581 -  
 
 
 
 19.  Tanggal Pemberangkatan;   
20.  Identitas transportasi;   
a. Jenis transportasi   
b. Nama transportasi   
c. Nomor container   
d. Nomor Bill of landing   
21.  Tempat/pelabuhan tujuan;   
22.  Negara tujuan;   
23.  Negara transit;   
24.  Laboratorium Uji   
a. Nama Laboratorium;  
b. Alamat;  
c. Nomor sertifikat hasil uji;  
d. Tanggal uji laboratorium   
Keterangan :  
1) : Cantumkan semua unit penanganan PSAT/gudang tempat PSAT digunakan  
2) : pilih salah satu milik sendiri atau sewa  
3) : dilampirkan apabila melakukan perjanjian sewa  
4) : dilampirkan apabila masa berlaku perjanjian sewa lebih  
    singkat dari masa berlaku SPPB -PSAT  
 
Pelaku Usaha  dalam jangka waktu 3 (tiga)  hari kerja harus memenuhi persyaratan umum . 
  - 3582 -  
 
 
 
 4 Persyaratan 
Khusus  a. SPPB -PSAT atas nama  pemohon minimal level 2 (dua)  sesuai ruang lingkup penanganan  PSAT. Pemohon 
dapat menggunakan fasilitas pihak lain yang telah memiliki  SPPB -PSAT dan masih berlaku minimal level 2 
dan sesuai ruang lingkup PSAT yang dimohonkan. Dalam hal ini  pelaku usaha harus melampirkan 
perjanjian sewa.  
b. Laporan Hasil Uji dengan ketentuan:  
1) Parameter Keamanan PSAT dan/atau Mutu PSAT, metode sampling , laboratorium uji, dan dokumen 
sampling plan  sesuai persyaratan negara tujuan;  
2) Apabila tidak dipersyaratakan negara tujuan, maka disesuaikan dengan ketentuan Keamanan PSAT 
dan/atau Mutu PSAT di Indonesia atau standar internasional.  
Pelaku Usaha  dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja harus memenuhi persyaratan khusus .  
5 Sarana  -      
6 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  
 a. Cara Penilaian Kesesuaian  
1) Pelaku Usaha membuat surat  permohonan sebelum PSAT diekspor yang ditujukan kepada OKKP -D 
Provinsi sesuai lokasi keberangkatan PSAT dengan melampirkan persyaratan umum dan persyaratan 
khusus.  
2) Dalam waktu maksimal 14 hari, OKKP -D Provinsi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan 
permohonan Izin Keamanan PSAT/ Health Certificate  dengan melakukan verifikasi dokumen  (Form 2):  
 
  - 3583 -  
 
 
 
 Form 2. Verifikasi Dokumen Persyaratan Permohonan Izin Keamanan PSAT/ Health Certificate  
No Persyaratan  Sesuai  Tidak sesuai  Ket 
1 Umum:     
 a.  Surat permohonan     
 b.  Keterangan informasi produk     
 c.  Surat Perjanjian sewa untuk fasilitas yang disewa     
2 Khusus:     
 a.  SPPB -PSAT minimal level 2 sesuai ruang lingkup yang 
dimohonkan1)    
 b.  Laporan hasil uji     
1): identitas pada SPPB PSAT sesuai yang digunakan  
 
3) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus, tidak 
diterbitkan izin Keamanan PSAT/ Health Certificate  dan disampaikan informasi kepada Pelaku Usaha 
dengan memberikan keterangan hasil verifikasi dokumen;  
4) Dalam hal Pelaku Usaha memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, diterbitkan izin 
Keamanan PSAT/ Health Certificate;  
5) Izin Keamanan PSAT/ Health Certificate  diterbitkan untuk setiap pengiriman PSAT ke luar negeri dan 
sesuai ketentu an negara tujuan, berlaku maksimal 4 (empat) bulan sejak tanggal penerbitan dan tidak 
lebih dari 6 (enam) bulan sejak hasil uji laboratorium diterbitkan.  
 
  - 3584 -  
 
 
 
 b. Pengawasan  
1) Norma pengawasan   
a) Pengawasan  dapat dilakukan secara rutin dan insidental;  
b) Pengawasan rutin dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan Pelaku Usaha dan inspeksi 
lapangan;  
c) Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual;  
d) Inspeksi lapangan dapat dilakukan dengan kunjungan fisik ke unit usaha dan/a tau melalui virtual 
yang dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis atas pemenuhan 
standar yang dapat disertai dengan pengambilan contoh dan pengujian.  
e) Pengawasan rutin dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilakukan denga n 
mempertimbangkan kepatuhan pemegang Penzinan Berusaha/Pelaku Usaha dan analisis Risiko 
keamanan pangan;  
f) Pengawasan insidental dapat dilakukan secara terjadwal atau sewaktu -waktu apabila ada 
informasi/pengaduan dari masyarakat dan/atau terjadi penyimpanga n dari persyaratan izin 
Keamanan PSAT/ Health Certificate ; 
g) Apabila dalam pengawasan ditemukan ketidaksesuaian, maka Pelaku Usaha diberikan sanksi 
sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko.  
 
  - 3585 -  
 
 
 
 2) Perencanaan  pelaksanaan pengawasan  
a) Pengawasan rutin kepada Pelaku Usaha dilakukan dengan terlebih dahulu menginformasikannya 
kepada Pelaku Usaha minimal satu hari sebelum pelaksanaan;  
b) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan mengunakan kuisioner tentang pemenuhan standar 
izin Keamanan PSAT/ Health Certificate ; 
c) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara pengawasan yang wajib diketahui oleh 
perwakilan tempat unit usaha yang diawasi;  
d) Apabila dilakukan pengambilan contoh, pelak sana pengawasan menyiapkan berita acara 
pengambilan contoh yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi.  
3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan  
a) Pelaksana Pengawasan berhak:  
(1) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperluk an;  
(2) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;  
(3) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik;  
(4) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian;  
(5) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana; dan/atau  
(6) menghentikan  tindakan pelanggaran dalam pemenuhan persyaratan izin keamanan PSAT/ HC 
oleh Pelaku Usaha.  
 
  - 3586 -  
 
 
 
 b) Pelaksana Pengawasan berkewajiban:  
(1) melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha;  
(2) menyusun laporan hasil reviu;  
(3) menyampaikan rekomendasi;  
(4) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal 
pemeriksaan;  
(5) menyerahkan surat tugas kepad a Pelaku Usaha yang akan diperiksa;  
(6) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;  
(7) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;  
(8) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan  
(9) menjag a kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.  
4) Pelaksana pengawasan  
a) Pengawasan izin Keamanan PSAT/ Health Certificate  dilakukan oleh Pengawas Mutu Hasil 
Pertanian (PMHP);  
b) Dalam hal PMHP belum tersedia atau memadai, pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas lain 
dengan  memenuhi persyaratan telah mengikuti Pendidikan/pelatihan di bidang Keamanan PSAT 
dan/atau Mutu PSAT atau pelatihan lain yang terkait.  
c) Koordinator pelaksana p engawasan keamanan PSAT/Health  Certificate  dilakukan oleh OKKP -D 
propinsi sesuai penerbitan.  
  - 3587 -  
 
 
 
 5) Mekanisme, format dan substansi laporan  
Pelaku Usaha yang telah memiliki Izin Keamanan PSAT/ Health Certificate  melaporkan kepatuhan 
terhadap standar serta informa si lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha kepada penerbit Izin 
Keamanan PSAT/ Health Certificate  paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berupa :  
a) laporan realisasi ekspor;  
b) rekapan hasil pengujian  atau kesesuaian standar negara tujuan ; 
c) laporan pemberitahuan kasus Keamanan PSAT dan/atau kasus penolakan produk eskpor; dan  
d) laporan audit internal . 
6) Saluran pengaduan masyarakat  
OKKP -D Provinsi membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pe layanan dengan 
cara menghubungi OKKP -D Provinsi untuk menyampaikan keluhan atau banding melalui surat 
elektronik ( e-mail), surat langsung, kotak saran/pengaduan, dan/atau mekanisme lain yang tersedia.  
 
 
 
 
 
 
 
  - 3588 -  
 
 
 
 STANDAR IZIN RUMAH PENGEMASAN  
NO Izin Rumah Pengemasan  
 
KBLI terkait:  
01630 (Jasa Pasca Panen)  
46201 (Perdagangan besar padi dan palawija)  
46311 (Perdagangan besar beras)  
46312 (Perdagangan Besar Buah -Buahan)  
46313 (Perdagangan Besar Sayuran)  
46319 (Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya)  
1 Ruang Lingkup  
 Standar ini dimaksudkan untuk menjamin penanganan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang 
dilakukan di rumah pengemasan  dapat menghasilkan PSAT yang aman dan/atau bermutu sesuai 
persyaratan negara tujuan ekspor.  
 
Tujuan dari standar ini adalah sebagai acuan bagi Pelaku Usaha untuk memperoleh izin Rumah 
Pengemasa n, baik sebagai izin baru/perpanjangan, perubahan ruang lingkup dan pengalihan kepemilikan, 
serta sebagai acuan Otoritas  Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP -D) Provinsi dalam rangka 
penerbitan izin Rumah Pengemasan .  
 
Ruang lingkup standar ini mencakup persyaratan umum, persyaratan khusus serta mekanisme penilaian 
kesesuaian dan pengawasan.   - 3589 -  
 
 
 
 2 Istilah dan Definisi  a. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang 
dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang  mengalami  
pengolahan  minimal  meliputi pencucian,     pengupasan, pendinginan , pembekuan, pemotongan, 
pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching) , dan/atau proses lain 
tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang 
diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.Di agram alir adalah gambaran rangkaian proses 
penanganan pasca panen yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Rumah Pengemasan.  
b. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan 
upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT  dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda 
lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak 
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.  
c. Mutu Pangan Segar Asal Tu mbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan 
atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.  
d. Pengemasan adalah proses perlindungan komoditi dari gangguan faktor luar yang dapat mempengaruhi 
masa simpan komoditi dengan mema kai media (bahan) tertentu;  
e. Penanganan PSAT adalah cara/proses yang dilakukan Pelaku Usaha terhadap PSAT sesuai diagram alir 
yang ditetapkan.  
f. Rumah Pengemasan (Packing House) adalah suatu bangunan tempat dilakukannya kegiatan 
penanganan pasca panen hasil  pertanian asal tumbuhan sejak dipanen sampai pengemasan untuk 
didistribusikan ke negara tujuan.   - 3590 -  
 
 
 
 g. Daftar Pemasok adalah data perorangan atau badan usaha yang memasok atau menjual PSAT kepada 
Pelaku Usaha yang menangani Rumah Pengemasan.  
h. Informasi Rumah Peng emasan adalah keterangan yang berisi tentang Rumah Pengemasan.  
i. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT yang selanjutnya disingkat SPPB -PSAT adalah 
perizinan berusaha untuk unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT 
yang ba ik sesuai karakteristik produk.  
j. Laporan Hasil Uji adalah informasi tentang   keamanan dan/atau mutu PSAT yang diterbitkan oleh 
laboratorium pengujian yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).  
k. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut OKKP -D 
Provinsi adalah Pemerintah Daerah tingkat provinsi yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan 
melakukan pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT.  
l. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usah a yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 
pada bidang tertentu.  
3 Persyaratan umum    
 Persyaratan umum standar ini dibedakan atas :  
a. Permohonan izin awal/perpanjangan izin Rumah Pengemasan  
1) Surat permohonan Izin Rumah Pengemasan ; 
2) Mengisi formulir Informasi Rumah Pengemasan  (Form 1):  
 
 
  - 3591 -  
 
 
 
 Form 1. Informasi Rumah Pengemasan  
No. Informasi Rumah Pengemasan  Uraian  
1. Nama perusahaan   
2. Alamat lengkap perusahaan   
3. Alamat rumah pengemasan   
4. Digram alir penanganan1)  
5. Identitas produk  
 Nama Komodit as2) Nama Latin  Daftar Pemasok3) 
   
Keterangan:  
1) Diisi sesuai penanganan yang dilakukan  
2) Diisi semua komoditas yang ditangani untuk ekspor  
3) Diisi daftar pemasok untyuk setiap komoditas yang ditangani  
 
b. Perubahan  ruang lingkup  izin Rumah Pengemasan  
1) Surat permohonan perubahan  ruang lingkup izin Rumah Pengemasan ; 
2) Fotocopy sertifikat izin Rumah Pengemasan yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum 
berakhirnya masa berlaku izin Rumah Pengemasan);  
3) Mengisi form perubahan ruang lingkup izin Rumah Pengemasan (Form 2):  
 
 
 
 
Form 2. Perubahan  Ruang Lingkup Izin Rumah Pengemasan   - 3592 -  
 
 
 
 No. Informasi Rumah Pengemasan  Uraian  
1. Nama dan alamat perusahaan   
2. Alamat unit penanganan/gudang PSAT   
3. Izin rumah pengemasan  Nomor   
Masa berlaku   
Ruang lingkup/ Komoditas   
4. Ruang Lingkup  Data Awal   
Data Terbaru   
 
c. Pengalihan kepemilikan izin Rumah Pengemasan   
1) Surat permohonan pengalihan kepemilikan Izin Rumah Pengemasan oleh pemilik baru;  
2) Fotocopy sertifikat i zin Rumah Pengemasan PSA T yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum 
berakhirnya masa berlaku izin Rumah Pengemasan);  
3) Surat  Pernyataan yang berisi tentang:  
a) pengalihan kepemilikan izin Rumah Pengemasan; dan  
b) tidak melakukan perubahan proses penanganan di Rumah Pengemasan.  
4) Mengisi form keterangan pengalihan kepemilikan izin Rumah  Pengemasan  (Form 3) :  
 
 
 
 
Form 3. Perubahan  Kepemilikan Izin  Rumah Pengemasan   - 3593 -  
 
 
 
 No. Informasi Rumah Pengemasan  Uraian  
1. Nama dan alamat perusahaan   
2. Izin rumah pengemasan  Nomor   
Masa berlaku   
Ruang lingkup/Komoditas   
3. Alamat unit penanganan/gudang PSAT   
4. Nama dan alamat pemilik lama   
5. Nama dan alamat Pemilik baru   
6. Tanggal pengalihan pemilik   
 
Pelaku Usaha  dalam jangka waktu 3 (tiga)  hari kerja harus memenuhi persyaratan umum .  
4 Persyaratan Khusus  a. Permohonan izin Rumah Pengemasan  awal/perpanjangan izin:  
1) Daftar  Pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan Good Agricultural Practices  (GAP) yang 
dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari instansi yang berwenang, apabila 
dipersyaratkan negara tujuan;  
2) SPPB -PSAT  minimal level 2 (d ua) dengan ruang lingkup sesuai ruang lingkup izin rumah 
pengemasan yang diajukan;  
3) Desain kemasan dan label sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan atau  persyaratan 
negara tujuan apabila dipersyaratkan;  
4) Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan.  
 
b. Perubahan  Ruang Lingkup  izin Rumah Pengemasan :   - 3594 -  
 
 
 
 1) SPPB -PSAT  minimal level 2 dengan ruang lingkup  sesuai perubahan ruang lingkup izin rumah 
pengemasan yang diajukan;  
2) Daftar  pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan Good Agricultural Practices  (GAP) yang 
dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari ins tansi yang berwenang  untuk ruang 
lingkup yang diajukan;  
3) Desain kemasan dan label sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan atau  persyaratan 
negara tujuan apabila dipersyaratkan sesuai perubahan ruang lingkup yang diajukan;  
4) Laporan Hasil Uji Keamanan P SAT sesuai persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan sesuai 
perubahan ruang lingkup yang diajukan.  
c. Pengalihan  Nomor izin Rumah Pengemasan : 
Tidak ada persyaratan khusus dalam pengalihan izin rumah pengemasan  
 
Pelaku Usaha  dalam jangka waktu 7 (tujuh)  hari kerja harus memenuhi persyaratan khusus . 
5 Sarana  Memenuhi persyaratan sarana negara tujuan apabila ditentukan.  
 
6 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  
 a. Cara Penilaian Kesesuaian meliputi:  
1) Permohonan izin awal/ perpanjangan izin Rumah Pengemasan   
a) Pelaku Usaha membuat surat permohonan yang ditujukan kepada OKKP -D Provinsi sesuai 
lokasi Rumah Pengemasan berada dengan melampirkan persyaratan umum dan persyaratan 
khusus;   - 3595 -  
 
 
 
 b) Dalam waktu maksimal 14 (empat belas) ha ri, OKKP -D Provinsi melakukan penilaian 
pemenuhan persyaratan izin yang diajukan  dengan melakukan verifikasi dokumen (Form 4):  
 
Form 4. Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin Rumah Pengemasan  
No Persyaratan  Sesuai  Tidak sesuai  Ket 
1 Umum:     
 a.  Surat permohonan     
 b.  Keterangan  informasi rumah pengemasan     
2 Khusus:     
 a.  Daftar pemasok yang memenuhi persyaratan GAP     
 b.  SPPB -PSAT  minimal level 2     
 c.  Desain kemasan  dan label1)    
 d.  Laporan  hasil uji keamanan PSAT 1)    
Keterangan:  
1) : bagi yang dipersyaratkan  
c) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus, 
tidak diterbitkan izin Rumah Pengemasan dan informasi ini disampaikan kepada Pelaku 
Usaha dengan memberikan keterangan hasil verifikasi dokumen;  
d) Dalam hal Pelaku Usaha tela h memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, 
diterbitkan izin Rumah Pengemasan yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.  
  - 3596 -  
 
 
 
 2) Perubahan  ruang lingkup izin Rumah Pengemasan : 
a) Pelaku Usaha membuat surat permohonan yang  ditujukan kepada OKKP -D Provinsi  dengan 
melampirkan persyaratan umum dan  persyaratan  khusus ; 
b) Dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari, OKKP -D Provinsi melakukan penilaian 
pemenuhan persyaratan perubahan  ruang l ingkup  izin Rumah Pengemasan  dengan 
melakukan verifikasi dokumen (Form 5):  
 
Form 5. Verifikasi Dokumen Perubahan  Ruang Lingkup  Izin Rumah Pengemasan  
No Persyaratan  Sesuai  Tidak sesuai  Ket 
1 Umum:     
 a. a Surat permohonan     
 b. b Izin rumah pengemasan  yang masih berlaku     
 c.  Informasi penambahan ruang lingkup izin  rumah 
pengemasan     
2 Khusus:     
 a Daftar pemasok yang memenuhi persyaratan GAP     
 b SPPB -PSAT  minimal level 2     
 c Desain kemasan  dan label1)    
 d Laporan  hasil uji keamanan PSAT 1)    
Keterangan:  
1) : bagi yang dipersyaratkan  
  - 3597 -  
 
 
 
 c) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus, 
tidak diberikan perubahan ruang lingkup izin Rumah Pengemasan dan disampaikan kepada 
Pelaku Usaha dengan keterangan memberikan hasil verifikasi dokumen;  
d) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, 
diberikan izin perubahan ruang lingkup Rumah Pengemasan yang masa berlakunya sesuai 
dengan izin Rumah Pengema san awal.  
 
3) Pengalihan  kepemilikan n omor izin Rumah Pengemasan : 
a) Pelaku Usaha membuat surat permohonan yang  ditujukan kepada OKKP -D Provinsi dengan 
melampirkan persyaratan umum.  
b) Dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari, OKKP -D Provinsi  melakukan penilaian 
pemenuhan persyaratan Pengalihan  kepemilikan nomor izin  Rumah Pengemasan  dengan 
melakukan verifikasi dokumen (Form 6):  
 
Form 6. Verifikasi Dokumen Pengalihan  Kepemilikan Izin  Rumah Pengemasan  
No Persyaratan  Sesuai  Tidak sesuai  Ket 
1.  Surat permohonan     
2.  Sertifikat izin rumah pengemasan  yang masih berlaku     
3.  Surat pernyataan pengalihan Izin rumah pengemasan     
4.  Informasi  keterangan pengalihan izin rumah pengemasan     
  - 3598 -  
 
 
 
 c) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum, tidak diberikan pengalihan 
kepemilikan izin Rumah Pengemasan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha dengan 
memberikan keterangan hasil verifikasi dokumen;  
d) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan umum, diberikan pengalihan 
kepemilikan izin Rumah Pengemasan yang masa berlakunya sesuai dengan izin Rumah 
Pengemasan awal.  
 
b. Pengawasan  
1) Norma pengawasan   
a) Pengawasan dapat dilakukan secara rutin dan insidental;  
b) Pengawasan rutin dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan Pelaku Usaha dan 
inspeksi lapangan;  
c) Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual;  
d) Inspeksi lapangan dapat dilakukan den gan kunjungan fisik ke unit usaha dan/atau melalui 
virtual yang dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis atas 
pemenuhan standar yang dapat disertai dengan pengambilan contoh dan pengujian.  
e) Pengawasan rutin dilakukan 1 (satu) kali da lam 1 (satu) tahun atau dilakukan dengan 
mempertimbangkan kepatuhan pemegang Penzinan Berusaha/Pelaku Usaha dan analisis 
Risiko keamanan pangan;  
f) Pengawasan insidental dapat dilakukan secara terjadwal atau sewaktu -waktu apabila ada  - 3599 -  
 
 
 
 informasi/pengaduan dari masyarakat dan/atau terjadi penyimpangan dari persyaratan izin 
Rumah Pengemasan;  
g) Apabila dalam pengawasan ditemukan ketidaksesuaian, maka Pelaku Usaha diberikan sanksi 
sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perizin an Berusaha Berbasis Risiko.  
2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan  
a) Pengawasan rutin kepada Pelaku Usaha dilakukan dengan terlebih dahulu 
menginformasikannya kepada Pelaku Usaha minimal satu hari sebelum pelaksanaan;  
b) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan men gunakan kuisioner tentang pemenuhan 
standar izin Rumah Pengemasan;  
c) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara pengawasan yang wajib diketahui oleh 
perwakilan tempat unit usaha yang diawasi;  
d) Apabila dilakukan pengambilan contoh, pelaksana pengawasan men yiapkan berita acara 
pengambilan contoh yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi.  
3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan  
a) Pelaksana Pengawasan berhak:  
(1) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;  
(2) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;  
(3) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik;  
(4) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian;   - 3600 -  
 
 
 
 (5) memeriksa lokasi  kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana; dan/atau  
(6) menghentikan tindakan pelanggaran dalam pemenuhan persyaratan izin rumah 
pengemasan oleh Pelaku  Usaha.  
b) Pelaksana Pengawasan berkewajiban:  
(1) melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh P elaku Usaha;  
(2) menyusun laporan hasil reviu;  
(3) menyampaikan rekomendasi;  
(4) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal 
pemeriksaan;  
(5) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;  
(6) menjelaskan maksud dan tu juan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;  
(7) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;  
(8) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan  
(9) menjaga  kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.  
4) Pelaksana pengawasan  
a) Pengawasan izin Rumah Pengemasan  dilakukan oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP);  
b) Dalam hal PMHP belum tersedia atau memadai, pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas 
lain dengan  memenuhi persy aratan telah mengikuti Pendidikan/pelatihan di bidang 
Keamanan PSAT dan Mutu PSAT atau pelatihan lain yang terkait.  
c) Koordinator pelaksana pengawasan izin rumah pengemasan dilaksanakan oleh OKKP -D  - 3601 -  
 
 
 
 Propinsi.   
5) Mekanisme, format dan substansi laporan  
Pelaku U saha yang telah memiliki izin Rumah Pengemasan Rumah Pengemasan  melaporkan 
kepatuhan terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha kepada 
OKKP -D Provinsi paling sedikit  1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berupa:  
a) laporan realisasi ekspor ; 
b) rekapan kesesuaian standar negara tujuan dan/atau hasil pengujian apabila dilakukan 
pengujian terhadap PSAT;  
c) laporan pemberitahuan kasus Keamanan PSAT  dan/atau kasus penolakan produk ekspor; 
dan 
d) laporan audit internal . 
6) Saluran pen gaduan masyarakat  
OKKP -D Provinsi membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan 
dengan cara menghubungi OKKP -D Provinsi untuk menyampaikan keluhan atau banding melalui 
surat elektronik ( e-mail), surat langsung, kotak saran/pengaduan, dan/atau mekanisme lain yang 
tersedia.  
 - 3601 - 
 
STANDAR PRODUK SUBSEKTOR SARANA PERTANIAN  
 
STANDAR PENDAFTARAN PESTISIDA (PERCOBAAN)  
No PENDAFTARAN PESTISIDA (PERCOBAAN)  
20112 (Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri);  
20111 (Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali);  
20114 (Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya);  
20115 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Hasil Pertanian);  
20116 (Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat warna dan Pigmen);  
20118 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus);  
20119 (Industri Kimia Dasar Organik Lainnya);  
20213 (Industri Zat Pengatur Tumbuh);  
20117 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara);  
20211 (Industri Bahan Baku Pemb erantas Hama (Bahan Aktif);  
20212 (Industri Pemberantas Hama (Formulasi));  
46652 (Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia);  
47763 (Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama);  
47845 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama)  
1 Ruang Lingkup  
 Standar ini bertujuan untuk mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam 
melakukan usaha produksi pestisida, yang merupakan bahan beracun dan memiliki potensi menimbulkan 
dampak negatif terhadap lingkungan serta keanekaragaman hayati se hingga harus dikelola dengan penuh - 3602 - 
 
kehati -hatian. Pendaftaran percobaan pestisida diberikan kepada pemohon untuk membuktikan 
kebenaran klaim mengenai mutu, efikasi, dan keamanan pestisida.  
2 Istilah dan 
Definisi  
 a. Pestisida  adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan 
untuk  : 
1) memberantas atau mencegah hama -hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian -bagian 
tanaman , atau hasil -hasil pertanian;  
2) memberantas rerumputan;  
3) mematikan daun da n mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;  
4) mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian -bagian tanaman tidak termasuk 
pupuk ; 
5) memberantas atau mencegah hama -hama luar pada hewan -hewan piaraan dan ternak;  
6) memberantas atau mencegah hama -hama ai r; 
7) memberantas atau mencegah binatang -binatang dan jasad -jasad renik dalam rumah tangga, 
bangunan dan dalam alat -alat pengangkutan;  dan/atau  
8) memberantas atau mencegah binatang -binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada 
manusia atau binatang yang perlu d ilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.  
b. Pendaftaran  Pestisida adalah proses  untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin Pestisida  dengan 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan . 
c. Pendaftaran Pestisida (Percobaan) adalah  proses pendaftaran Pes tisida untuk membuktikan 
kebenaran klaim mengenai mutu, efikasi, dan keamanan pestisida  
 - 3603 - 
 
d. Bahan  Aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam Bahan Teknis 
atau Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme 
sasaran.  
e. Bahan  Teknis adalah bahan baku pembuatan Formulasi . Bahan tekni s mengandung Bahan Aktif dan 
Impurities  atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan.  
f. Bahan  Tambahan Pestisida adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Bahan Aktif untuk membuat 
Formulasi Pestisida.  
g. Formulasi  adalah campuran Bahan Aktif dengan Bahan Tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu 
yang mempunyai daya kerja sebagai Pestisida sesuai dengan  tujuan yang direncanakan.  
 
3 Persyaratan 
umum  
 Contoh F ormulir Pendaftaran Pestisida sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 
mengenai pendaftaran pestisida  
 
 
 - 3604 - 
 
KOP PERUSAHAAN  
 
SURAT PERNYATAAN  
 
Yang bertandatangan di bawah ini:  
Nama     : 
Perusahaan    : 
Alamat perusahaan  : 
Sehubungan dengan permohonan pendaftaran pestisida dengan 
nama dagang ........................ (bahan aktif : ........................) 
dengan ini kami menyatakan bahwa :  
1. Data dalam dokumen pendaftaran yang kami sampaikan 
adalah benar adanya. Apabila di kemudian hari ditemukan 
ketidakbenaran terhadap data/dokumen, maka kami 
bersedia menerima sanksi penolakan/pencabutan nomor 
pendaftaran/izin dan tidak mengajukan tuntutan hukum.  
2. Apabil a dikemudian hari ternyata ada yang lebih berhak 
atas merk tersebut kami bersedia menarik dan mengganti 
merk tersebut.  
3. bahwa apabila dikemudian hari terdapat tuntutan atas hak 
atas kekayaan intelektual atas sebagian atau seluruhnya FORMAT -1 
 - 3605 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 dari komponen pestisida yang saya daftarkan tersebut  
adalah sepenuhnya tanggung jawab kami dan tidak 
melibatkan Kementerian Pertanian.  
 
               Hormat kami,  
 
           
 
 
.     .............................                 ...............................                      
..................................  
             (tempat)                                 (tanggal)                                
(materai, tanda tangan,  
                             dan nama 
jelas serta   
                                                                                                     
cap badan hukum pemohon)  
 - 3606 - 
 
FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA SINTETIK/METABOLIT/MINERAL  
 
 
 
 
    Kepada Yth.  
                                                                                                                  
MENTERI PERTANIAN  
    Jl. HARSONO R.M. No. 3  
  JAKARTA    
                                                             
 
 
PERMOHONAN PENDAFTARAN  PESTISIDA SINTETI K/METABOLIT/MINERAL  
     
I. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA  
 1. NAMA DAGANG FORMULASI : 
______________________________________________________________________________  
 2. JENIS PESTISIDA  :                  
_____________________________________________________________________________  
3. BENTUK FORMULASI  FORMAT -2 
 - 3607 - 
 
(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)  
(1) Tepung yang dapat disuspensikan ( Wettable Powder/ WP)                                                                
(2) Tepung yang dapat larut dalam air  (S oluble Powder/ SP)                                                     
(3) Tepung ( Powder/ P)  lainnya *  
(4) Butiran ( Granule/ GR)  
(5) Larutan dalam air ( Soluble Concentrate /SL 
(6) Pekatan yang dapat diemulsikan ( Emul sifiable Concentrate/ EC )  
(7) Larutan dalam minyak (O il Miscible Concentrate/ OL)            
(8) Pekatan suspensi ( Suspension Concentrate /SC) 
(9) Blok ( Block Bait /BB) 
(10) Kapsul yang dapat disuspensikan ( Capsulated Suspension /CS) 
(11) Pekatan untuk perlakuan benih ( Flowable Concentrate for Seed 
Treatment /FS) 
(12) Pellet yang dapat diuapkan ( Smoke Pellet /FW)  
(13) Pasta  ( Paste /PA) 
(14) Butiran yang dapat didispersikan ( Water Soluble Granule /SG) 
(15) Tablet ( Tablet /TB) 
(16) Butiran yang dapat didispersikan dalam air ( Water Dispersible 
Gran ule/WG)  
(17) Gas cair ( Gas/ GA) 
(18) Lain-lain*             - 3608 - 
 
 
Penjelasan:  
1.  Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang 
diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.  
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apab ila dianggap perlu.  
 
 
                              dan nama jelas 
serta  
                                                                                                                                      
cap badan hukum pemohon)  
 
 
 
Formulir pendaftaran pestisida (percobaan) diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian  Republik Indonesia 
mengenai pendaftaran pestisida . 
 
Selain format diatas, permohonan pestisida (percobaan)  harus memenuhi persyaratan sebagai berikut  : 
a. Nomor Induk Berusaha (NIB)  
b. pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran dan peri zinan;  
c. sertifikat merek/bukti pendaftaran merek;  - 3609 - 
 
d. surat jaminan suplai Bahan Aktif /Bahan Teknis  dari pemasok Bahan Aktif /Bahan Teknis dan/atau 
akses data pendaftaran dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis ( Letter of Authorization)  bagi yang 
memproduksi sendiri;  
e. surat jaminan suplai Bahan Aktif/Bahan Teknis dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis bagi yang 
tidak memproduksi sendiri (Letter of Access) ; 
f. surat  izin Produksi dari badan yang berwenan g tentang pembuatan Bahan Aktif /Bahan Te knis 
(manufacturing license ) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal;  
g. bukti penguasaan  sarana Produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik 
pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri Pestisida;  dan 
h. Pernyataan kebenaran dokumen  
1) Dalam  hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada                                                                   
point 5 tidak dipenuhi, pemohon harus bekerja  sama dengan pabrik Formulasi  atau pabrik 
pengemasan Pestisida dalam negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja sama 
Produksi.  
2) Dalam hal p emilik Formulasi berasal dari luar negeri, permohonan pendaftaran percobaan  
Pestisida dilakukan  melalui penunjukan  kuasa/perwakilan yang berbadan hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia.  
3) Penunjukan  kuasa/perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 
untuk 1 (satu) kuasa/perwakilan badan hukum.  
 
 Durasi Pemenuhan : Sesuai dengan Sistem OSS  - 3610 - 
 
4 Persyaratan 
khusus atau 
Persyaratan 
Teknis  
 a. Persyaratan Teknis :  
1) Sertifikat  analisis  (Certificate of Analysis /CoA)  dari laboratorium uji mutu;  
2) kromatogram hasil analisis Bahan Teknis dari laboratorium uji mutu terakreditasi kecuali 
Pestisida alami, feromon, atraktan, ZPT, dan rodentisida; dan  
3) sertifikat  komposisi Formulasi ( Certificate of Composition /CoC) dari pembuat Formulasi.  
4) Khusus untuk Pestisida terbatas, pengguna harus memiliki sertifikat dan mengikuti pelatihan  
5) Mengikuti dosis, anjuran yang b erada pada label kemasan pestisida  
6) Detil kriteria yang bersifat teknis dalam pendaftaran pestisida dapat dilihat pada Keputusan 
Menteri Pertanian Republik Indonesia mengenai kriteria teknis pendaftaran pestisida  
b. Persyaratan  Khusus :  
Pestisida berdasarkan bahaya diklasifikasikan sebagai pestisida dilarang dan pestisida tidak dilarang. 
Pestisida dilarang untuk didaftarkan berdasarkan bahan aktif/bahan tambahan atau hasil pengujian 
apabila mengandung :  
1) Jenis Bahan Aktif dan Bahan Tambahan yang dilarang  
2) Selain jenis Bahan Aktif dan Bahan Tambahan sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) , jika : 
a) mempunyai efek karsinogenik  berdasarkan International Agency for Research on Cancer  
(IARC)  (kategori I  dan IIa ) dan Food and Agriculture Organization (FAO)/ World Health 
Organization (WHO)  Joint Meeting on Pesticide Residues  (JMPR) ; 
b) mempunyai efek mutagenik dan  teratogenik  berdasarkan FAO dan WHO ; 
c) merupakan golongan antibiotik yang menyebabkan resistensi obat pada manusia; dan/atau  
d) termasuk Persistent Organic Pollutants  (POPs) berdasarkan Konvensi Stockholm ,   dilarang.  - 3611 - 
 
3) Dalam hal Bahan Aktif dan Bahan Tambahan terdapat Relevant Impurities , harus mengikuti 
spesifikasi yang ditetapkan oleh FAO dan/atau WHO.  
a) Dalam hal tidak terdapat acuan spesifikasi Relevant Impurities  sebagaimana dimaksud di 
atas, harus disertakan laporan 5 (lima) kali pengulangan proses produksi atau 5 (lima) batch 
analyisis  dan analisa resiko ( risk assessment ). 
b) Hasil  pengujian dilakukan terhadap F ormulasi Pestisida  untuk mengetahui kelas bahaya 
berdasarkan klasifikasi WHO.  
c) Jika hasil pengujian termasuk dalam kelas sangat berbahaya sekali atau kelas  berbahaya 
sekali , pestisida dilarang.  
Persyaratan tersebut di atas untuk mencegah dampak negatif terhadap rusaknya lingkungan, 
keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara akibat limbah atau residu pestisida. Serta munculnya 
resistensi, resurjensi dan timbulnya hama baru yang akan menyebabkan t urunnya produktivitas 
pertanian.  Selain itu, persyaratan khusus melindungi keselamatan, kesehatan kerja, serta kesehatan 
masyarakat dari aplikasi pestisida yang tidak sesuai dengan peruntukannya.  
1) Percobaan Pestisida diberikan untuk membuktikan kebenaran k laim mengenai mutu, efikasi, 
dan keamanan Pestisida. Penilaian kelayakan  pestisida yang diajukan sebagai Percobaan 
Pestisida dilakukan melalui penilaian persyaratan teknis oleh  Tim Teknis Komisi Pestisida 
dengan pertemuan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Hasil 
Penilaian tim teknis Komisi Pestisida disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal 
sebagai bahan untuk memutuskan menolak, menunda,  atau menerima  permohonan.  
 - 3612 - 
 
2) Permohonan ditolak jika tidak memenuhi persyarata n teknis, permohonan ditunda jika 
persyaratan teknis perlu klarifikasi, dan permohonan diterima jika memenuhi persyaratan 
teknis.  
3) Permohonan diterima jika memenuhi peryaratan teknis, maka Direktur Jenderal atas nama 
Menteri Pertanian memberikan Percobaan P estisida.  
 
5 Sarana  
 Bukti penguasaan sarana Produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik 
pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri Pestisida;  
 
Dalam hal pemohon tidak memiliki bukti penguasaan sarana produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, 
pabrik Formulasi, atau pabrik pengemasan) maka pemohon harus bekerjasama dengan pabrik formulasi 
atau pabrik pengemasan pestisida dalam negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja sama 
produksi.  
 
6 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  
 PENILAIAN KESESUAIAN  
Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh pelaku 
usaha. Dokumen yang dinilai meliputi : 
 
 
 
 - 3613 - 
 
No. Persyaratan  Sesuai  Tidak 
Sesuai  Ket 
a. Umum     
 1. Nomor Induk Berusaha (NIB)     
 2. Formulir Pendaftaran Pestisida 
yang telah diisi     
 3. Pernyataan yang berhak 
menandatangani surat     
 4. Sertifikat merek/bukti 
pendaftaran pestisida     
 5. surat jaminan suplai Bahan 
Aktif/Bahan Teknis  dari 
pemasok Bahan Aktif /Bahan 
Teknis dan/atau akses data 
pendaftaran dari pemasok 
Bahan Aktif/Bahan Teknis 
(Letter of Authorization)  bagi 
yang memproduksi sendiri     
 6. surat jaminan suplai Bahan 
Aktif/Bahan Teknis dari 
pemasok Bahan Aktif/Bahan    - 3614 - 
 
Teknis  bagi yang tidak 
memproduksi sendiri (Letter of 
Access)  
 7. surat  izin Produksi dari badan 
yang berwenan g tentang 
pembuatan Bahan Aktif /Bahan 
Teknis ( manufacturing license ) 
yang dikeluarkan oleh badan 
yang berwenang di negara asal     
 8. bukti penguasaan  sarana 
Produksi (pabrik Bahan 
Aktif/Bahan Teknis, pabrik 
Formulasi, atau pabrik 
pengemasan) di dalam negeri 
yang dibuktikan dengan surat 
izin industri Pestisida     
 9. pernyataan kebenaran 
dokumen sesuai dengan  
Format -1     
b. Khusus     
 1. Sertifikat  analisis  (Certificate of    - 3615 - 
 
Analysis /CoA)  
 2. Kromatogram hasil analisis 
Bahan Teknis dari 
laboratorium uji mutu 
terakreditasi kecuali Pestisida 
alami, feromon, atraktan, ZPT, 
dan rodentisida     
 3. Sertifikat  komposisi Formulasi 
(Certificate of Composition /CoC) 
dari pembuat Formulasi     
 
Penilaian kesesuaian dan evaluasi dilakukan oleh Direktur Jenderal dibantu oleh Komisi Pestisida . 
Keanggotaan komisi Pestisida terdiri atas unsur pejabat Pemerintah yang memiliki tugas terkait dengan 
Pestisida dan tenaga ahli  yang memiliki lingkup keahlian di bidang Pestisida.  Komisi Pestisida dapat 
mengusulkan untuk menolak, menunda, atau menerima per mohonan pendaftaran kepada Direktur 
Jenderal. Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerima pendaftaran pestisida (percobaan) apabila 
memenuhi semua persyaratan teknis.  
 
PENGAWASAN  
a. Pendaftaran pestisida (percobaan) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun  
b. Pendaftaran pestisida (percobaan) dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu masing -
masing 1 (satu) tahun  - 3616 - 
 
c. Permohonan pendaftaran pestisida (percobaan) yang telah melewati durasi pemenuhan, maka 
permohonan ditolak  
d. Pestisida yang sedang dalam proses pendaftaran (percobaan), maupun pestisida yang telah 
memperoleh persetujuan pendaftaran (percobaan), dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan 
secara komersial  
e. Norma pelaksanaan pengawasan pendaftaran pestisida (percobaan)  berdasarkan :  
1) Unda ng-Undang mengenai Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.  
2) Undang -Undang mengenai Perlindungan Konsumen  
3) Peraturan Pemerintah mengenai Pengawasan dan Peredaran, Penyimpanan dan penggunaan 
Pestisida  
4) Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan Tanaman  
5) Peratu ran Menteri Pertanian mengenai Pengawasan Pestisida  
6) Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida  
7) Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida  
8) Standar Operating Procedure / SOP Pengawasan Pestisida  
f. Pengawas  Pestisida  (Percobaan)  Pusat bertugas melakukan pengawasan terhadap:  
1) Mutu dan bahan teknis formulasi/komposisi pestisida  
2) Dokumen perizinan, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di baik ditingkat 
pengadaan, peredaran, penyimpanan  
3) Jenis dan jumlah pestisida, wadah , pembungkus, label serta publikasi  
4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja  - 3617 - 
 
5) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup  
6) Sampel (contoh) pestisida untuk penelitian dan pengembangan  
7) Sampel pestisida baik ditingkat pengadaan/produksi, peredaran  dan penyimpanan  
8) Pelaksanaan uji efikasi, uji toksisitas, uji mutu, uji efektifitas dalam rangka pendaftaran 
pestisida  
9) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pestisida  
g. Pengawas  Pestisida (percobaan) P rovinsi bertugas melakuk an pengawasan terhadap:  
1) Mutu bahan teknis formulasi/komposisi pestisida di tingkat peredaran dan penggunaan  
2) Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi  
3) Dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran  
4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja  
5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pestisida  
6) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida  
7) Contoh (sampel) pestisida ber edar untuk dilakukan uji mutu  
h. Pengawas  Pestisida  (Percobaan)  kabupaten/kota bertugas melakukan pengawasan terhadap:  
1) Mutu bahan teknis formulasi/komposisi pestisida di tingkat peredaran dan penggunaan  
2) Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label ser ta publikasi  
3) Dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran  
4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja  
5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pestisida  
6) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida  - 3618 - 
 
i. Dalam melaksanakan tugas Pengawas Pestisida  (Percobaan)  Pusat mempunyai kewenangan:  
1) Memasuki lokasi dan tempat produksi dan penyimpanan  
2) Memeriksa dokumen perizinan dan dokumen lainnya di tingkat produsen, penyimpanan dan 
peredaran  
3) Mengambil contoh (sampel) pestisida untuk dilakukan  uji mutunya  
4) Mengambil contoh (sampel) pembungkus, wadah, label dan bahan publikasi lainnya  
5) Mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian per edaran dan/atau penarikan 
pestisida rusak, ilegal dan palsu kepada Menteri Pertanian melalui pimpinan instansi yang 
bersangkutan, dan  
6) Memeriksa kesesuaian dokumen dan contoh (sampel) pestisida di lokasi penelitian.  
j. Pengawasan dilakukan secara rutin dan ins idental.  
k. Pengawasan rutin  dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan secara berkala  
atau sewaktu -waktu  apabila diperlukan  dengan cara pengawasan di tingkat pengadaan, penggunaan, 
penyimpanan  dan peredaran . Adapun pengawasan rutin adalah sebagai berikut:  
1) Pengawasan dapat dilakukan di tingkat produsen, distributor, gudang, kios ataupun langsung ke 
petani.  
2) Memeriksa kemasan dan atau label berdasarkan legalitas pestisida yaitu : nama dagang formula, 
kadar bahan aktif, kode bentuk formu lasi, jenis pestisida, nama pemegang nomor pendaftaran, 
isi atau berat bersih barang, peringatan keamanan, klasifikasi simbol bahaya, petunjuk 
keamanan, gejala keracunan, P3K, perawatan medis, petunjuk penyimpanan, petunjuk 
penggunaan, pictogram, nomor pen daftaran, nama dan alamat serta nomor telepon pemegang - 3619 - 
 
nomor pendaftaran, nomor produksi, bulan dan tahun produksi *batch number) serta bulan dan 
tahun kadaluarsa, petunjuk pemusnahan, pestisida yang bukan untuk tanaman padi 
ditambahkan tulisan “tidak untu k tanaman padi” dan untuk pestisida terbatas, warna label 
harus jingga dan pada label harus dicantumkan kalimat “hanya digunakan oleh pengguna 
bersertifikat” ditulis dengan huruf yang mudah terbaca. Memeriksa gambar -gambar yang 
tercantum pada label, gambar  yang tercantum.  
3) Mengecek kondisi fisik pestisida  
4) Bila diperlukan lakukan pengambilan sampel pestisida, dan mengirimkan sampel ke 
laboratorium untuk pengujian mutu pestisida.  
5) Mengkroscek legalitas pestisida yang terdaftar di Kementerian Pertanian yaitu ta ta cara 
penomoran pestisida terdaftar.  
l. Pengawasan  insidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan  yang diterima dari pelaku usaha, 
petani atau masyarakat pengguna pestisida .  
m. Perangkat  kerja pelaksanaan pengawasan berdasarkan Peraturan tentang pestisida, Ped oman 
Pengawasan Pupuk dan Pestisida, serta Standar Operating Procedure / SOP yang didalamnya 
terdapat tabel pengisian hasil pengawasan dan kuesioner wawancara dengan petani dan 
kios/distributor, bahan dan peralatan pengambilan sampel pestisida  serta alat u ntuk dokumentasi 
open camera  
n. Memeriksa  kuantitas produk pestisida, kecelakaan dan kesehatan kerja, dampak lingkungan, jenis 
dan dosis pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam penggunaan pestisida, efikasi dan 
resurjensi pestisid a, residu pesti sida pada produk pertanian dan media lingkungan, dampak negatif - 3620 - 
 
terhadap kesehatan masyarakat, tumbuhan, hewan dan satwa liar . 
o. Hak pelaksana pengawas :  
1) Mengetahui proses produksi pestisida . 
2) Memperoleh informasi sarana  produksi , tempat penyimpanan , pengemasan, pengangkutan  dan 
penggunaan.  
3) Memeriksa legalitas perizinan dan penyaluran/ peredaran pestisida . 
4) Mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran pestisida kepada Menteri 
Pertanian apabila ditemukan penyimpangan pada ketentu an berlaku  
5) Mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang pestisida sebagai 
tindak lanjut hasil pengawasan di daerah . 
6) Mengambil contoh iklan, wadah dan label atau dokumen publikasi lainnya . 
7) Mengambil  contoh pestisida untuk dilakukan peng ujian mutu.  
p. Kewajiban pelaksana pengawas : melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan 
penggunaan pestisida terhadap legalitas pendaftaran, kemasan/label dan standar mutu pestisida, 
wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan yang dilaksanak an berdasarkan obyek pengawasan 
secara berkala maupun sewaktu -waktu kepada pimpinan instansi masing -masing.  
q. Pelaksana pengawasan terdiri dari petugas pengawas pupuk dan pestisida yang mempunyai fungsi 
pengawasan dibidang teknis pengawasan pupuk dan pestisi da, anggota Komisi Pengawasan Pupuk 
dan Pestisida (KPPP), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).  
r. Laporan  hasil pengawasan berdasarkan obyek pengawasan dilaporkan secara berkala maupun 
sewaktu -waktu apabila terjadi pelanggaran/penyimpangan. Substansi lap oran hasil pengawasan di - 3621 - 
 
tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat adalah sebagai berikut:  
1) Laporan Kabupaten/Kota mencakup jumlah, jenis dan mutu pestisida yang beredar, serta 
permasalahan lain;  
2) Laporan Provinsi mencakup situasi peredaran pestisida di Kab upaten/Kota serta permasalahan 
di seluruh Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;  
3) Laporan Pusat mencakup produksi pestisida, perkembangan izin/nomor pendaftaran, hasil 
evaluasi pengawasan di daerah serta permasalahan yang timbul di seluruh wilayah Indonesia.  
Format laporan hasil pengawasan pestisida mencakup : Pendahuluan, Tujuan dan Sasaran, Hasil 
Pelaksanaan Pengawasan, Permasalahan, Tindaklanjut Hasil Pengawasan, Kesimpulan dan Saran.  
s. Informasi  dan pengaduan masyarakat terkait pestisida (percobaan) dapat di peroleh dari media sosial 
maupun dari Provinsi/Kabupaten/Kota. Saluran pengaduan masyarakat dapat diakses melalui 
website LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), maupun aplikasi LAPOR! yang 
dapat didownload di Google Play atau App Store. Mas yarakat dapat menuliskan pengaduan, keluhan 
atau aspirasi, serta menggunggah dokumen pada laman LAPOR! untuk kemudian diteruskan kepada 
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian untuk ditindaklanjuti.  
 
 
 
 
 
 - 3622 - 
 
STANDAR PENDAFTARAN PESTISIDA (TETAP)  
No PENDAFTARAN PESTISIDA (TETAP)  
20112 (Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri);  
20111 (Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali);  
20114 (Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya);  
20115 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersum ber dari Hasil Pertanian);  
20116 (Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat warna dan Pigmen);  
20118 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus);  
20119 (Industri Kimia Dasar Organik Lainnya);  
20213 (Ind ustri Zat Pengatur Tumbuh);  
20117 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara);  
20211 (Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif);  
20212 (Industri Pemberantas Hama (Formulasi));  
46651 (Perdagangan Besar Bah an dan Barang Kimia);  
46652 (Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia);  
47763 (Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama);  
47845 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama)  
1 Ruang Lingkup  
 Standar ini bertujuan untuk mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam 
melakukan usaha produksi pestisida, yang merupakan bahan beracun dan memiliki potensi menimbulkan 
dampak negatif terhadap lingkungan serta keanekaragaman hayati se hingga harus dikelola dengan penuh 
kehati -hatian. Pendaftaran pestisida (tetap) terdiri atas pendaftaran tetap pestisida, pendaftaran tetap 
bahan teknis pestisida dan pendaftaran tetap pestisida untuk ekspor.  - 3623 - 
 
2 Istilah dan 
Definisi  
 a. Pestisida  adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan 
untuk  : 
1) memberantas atau mencegah hama -hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian -bagian 
tanaman , atau hasil -hasil pertanian;  
2) memberantas rerumputan;  
3) mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;  
4) mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian -bagian tanaman tidak termasuk 
pupuk ; 
5) memberantas atau mencegah hama -hama luar pada hewan -hewan piaraan dan ternak;  
6) memberantas atau menc egah hama -hama air;  
7) memberantas atau mencegah binatang -binatang dan jasad -jasad renik dalam rumah tangga, 
bangunan dan dalam alat -alat pengangkutan;  dan/atau  
8) memberantas atau mencegah binatang -binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada 
manusia atau bina tang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.  
b. Pendaftaran  Pestisida adalah proses  untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin Pestisida  dengan 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan . 
c. Pendaftaran Pestisida (Tetap) adalah  : pendaft aran pestisida dimana pemohon pendaftaran sudah 
diperbolehkan untuk memproduksi, mengedarkan dan menggunakan Pestisida dan atau Bahan 
Teknis Pestisida  
 
 - 3624 - 
 
d. Bahan  Aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam Bahan Teknis 
atau Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme 
sasaran.  
e. Bahan  Teknis adalah bahan baku pembuatan Formulasi . Bahan Tekni s mengandung Bahan Aktif 
dan Impurities  atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan.  
f. Bahan  Tambahan Pestisida adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Bahan Aktif untuk membuat 
Formulasi Pestisida.  
g. Formulasi  adalah campuran Bahan Aktif dengan Ba han Tambahan dengan kadar dan bentuk 
tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai Pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.  
3 Persyaratan 
umum  
  Pendaftaran pestisida  (tetap)  harus memenuhi persyaratan sebagaimana pendaftaran percobaan pestisida 
dan m emiliki nomor pendaftaran percobaan pestisid a, kecuali pada pendaftaran bahan teknis pestisida 
dan pestisida untuk ekspor.  
Contoh F ormulir Pendaftaran Pestisida sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 
mengenai pendaftaran pestisida  
 
 
 
 
 
 
 - 3625 - 
 
 
 
 
 KOP PERUSAHAAN  
 
SURAT PERNYATAAN  
 
Yang bertandatangan di bawah ini:  
Nama     : 
Perusahaan    : 
Alamat perusahaan  : 
Sehubungan dengan permohonan pendaftaran pestisida dengan nama dagang ........................ 
(bahan aktif : ........................) dengan ini kami menyatakan bahwa :  
4. Data dalam dokumen pendaftaran yang kami sampaikan adalah benar adanya. Apabila di 
kemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data/dokumen, maka kami bersedia 
menerima sanksi penolakan/pencabutan nomor pendaftaran/izin dan tidak mengajukan 
tuntutan hukum.  
5. Apabila dikemudian hari ternyata ada yang lebih berhak atas  merk tersebut kami bersedia 
menarik dan mengganti merk tersebut.  
6. bahwa apabila dikemudian hari terdapat tuntutan atas hak atas kekayaan intelektual atas 
sebagian atau seluruhnya dari komponen pestisida yang saya daftarkan tersebut  adalah 
sepenuhnya tangg ung jawab kami dan tidak melibatkan Kementerian Pertanian.  
 
               Hormat kami,  
 
           
 
 
.     .............................                 ...............................                      .................... ..............  
             (tempat)                                 (tanggal)                                (materai, tanda tangan,  
                             dan nama jelas serta  
                                                                                                     cap badan hukum pemohon)  
 FORMAT -1 
 - 3626 - 
 
FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA SINTETIK/METABOLIT/MINERAL  
 
 
 
 
    Kepada Yth.  
                                                                                                                  MENTERI PERTANIAN  
    Jl. HARSONO R.M. No. 3  
  JAKARTA    
                                                             
 
 
PERMOHONAN PENDAFTARAN  PESTISIDA SINTETI K/METABOLIT/MINERAL  
     
I. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA  
 1. NAMA DAGANG FORMULASI : ______________________________________________________________________________  
 2. JENIS PESTISIDA  :                  _____________________________________________________________________________  
3. BENTUK FORMULASI  
(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)  
(19) Tepung yang dapat disuspensikan ( Wettable Powder/ WP)                                                                
(20) Tepung yang dapat larut dalam air  (S oluble Powder/ SP)                                                     
(21) Tepung ( Powder/ P)  lainnya *  
(22) Butiran ( Granule/ GR)  
(23) Larutan dalam air ( Soluble Concentrate /SL 
(24) Pekatan yang dapat diemulsikan ( Emulsifiable Concentrate/ EC )  
(25) Larutan dalam minyak (O il Miscible Concentrate/ OL)            
(26) Pekatan suspensi ( Suspension Concentrate /SC) 
(27) Blok ( Block Bait /BB) 
(28) Kapsul yang dapat disuspensikan ( Capsulated S uspension /CS) 
(29) Pekatan untuk perlakuan benih ( Flowable Concentrate for Seed Treatment /FS) 
(30) Pellet yang dapat diuapkan ( Smoke Pellet /FW)  
(31) Pasta  ( Paste /PA) FORMAT -2 
 - 3627 - 
 
(32) Butiran yang dapat didispersikan ( Water Soluble Granule /SG) 
(33) Tablet ( Tablet /TB) 
(34) Butiran yang dapat didispersikan dalam air ( Water Dispersible Granule /WG)  
(35) Gas cair ( Gas/ GA) 
(36) Lain-lain*             
 
Penjelasan:  
1.  Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran 
yang ditandatangani oleh  pemohon.  
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.  
 
 
                              dan nama jelas serta  
                                                                                                                                      cap badan hukum pemohon)  
 
 
Formulir pendaftaran pestisida (tetap) diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian  Republik Indonesia 
mengenai pendaftaran pestisida . 
 
Durasi Pemenuhan  : Sesuai dengan sistem OSS  
 - 3628 - 
 
4 Persyaratan 
khusus dan 
Persyaratan 
Teknis  
 a. Persyaratan Teknis :  
1) Sertifikat hasil analisis uji mutu, kecuali feromon dan atraktan  
2) laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, 
feromon, dan atraktan;  
3) laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali  ZPT, feromon, 
atraktan, dan rodentisida;  
4) untuk pengelolaan tanaman, hasil penguj ian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai 
ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk 
masing -masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida , 
dan pestisida alami dilaksanak an pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi ;  
5) 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran; 
dan 
6) hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran Formulasi Pestisida berbahan aktif majemuk 
bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, Pestisida biologi, feromon , atraktan , dan 
rodentisida . 
7) Permohonan pendaftaran tetap bahan teknis pestisida dan pendaftaran tetap pestisida untuk 
ekspor selain memenuhi persyaratan sebagaimana pendaftaran pestisid a (percobaan), harus 
memenuhi persyaratan sertifikat hasil analisa uji mutu  
8) Detil kriteria yang bersifat teknis dalam pendaftaran pestisida dapat dilihat pada Keputusan 
Menteri Pertanian Republik Indonesia mengenai Kriteria Teknis Pendaftaran Pestisida  
 - 3629 - 
 
b. Persyaratan Khusus :  
Pestisida berdasarkan bahaya diklasifikasikan sebagai pestisida dilarang dan pestisida tidak dilarang. 
Pestisida dilarang untuk didaftarkan berdasarkan bahan aktif/bahan tambahan atau hasil pengujian 
apabila mengandung :  
1) Jenis Bahan Aktif dan Bahan Tambahan yang dilarang  
2) Selain jenis Bahan Aktif dan Bahan Tambahan sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) , jika : 
a) mempunyai efek karsinogenik  berdasarkan International Agency for Research on Cancer  
(IARC)  (kategori I  dan IIa ) dan Food and Agriculture Organization (FAO)/ World Health 
Organization (WHO)  Joint Meeting on Pesticide Residues  (JMPR) ; 
b) mempunyai efek mutagenik dan  teratogenik  berdasarkan FAO dan WHO ; 
c) merupakan golongan antibiotik yang menyebabkan resistensi obat pada manusia; dan/atau  
d) termasuk Persistent Organic Pollutants  (POPs) berdasarkan Konvensi Stockholm ,    dilarang.  
3) Dalam hal Bahan Aktif dan Bahan Tambahan terdapat Relevant Impurities , harus mengikuti 
spesifikasi yang ditetapkan  oleh FAO dan/atau WHO.  
a) Dalam hal tidak terdapat acuan spesifikasi Relevant Impurities  sebagaimana dimaksud di 
atas, harus disertakan laporan 5 (lima) kali pengulangan proses produksi atau 5 (lima) batch 
analyisis  dan analisa resiko ( risk assessment ). 
b) Hasil pengujian dilakukan terhadap F ormulasi Pestisida  untuk mengetahui kelas bahaya 
berdasarkan klasifikasi WHO.  
c) Jika hasil pengujian termasuk dalam kelas sangat berbahaya sekali atau kelas  berbahaya 
sekali , pestisida dilarang.  - 3630 - 
 
Persyaratan dibawah ini untuk mencegah dampak negatif terhadap rusaknya lingkungan, 
keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara akibat limbah atau residu pestisida. Serta munculnya 
resistensi, resurjensi dan timbulnya hama baru yang akan menyebabkan turunn ya produktivitas 
pertanian.  Selain itu, persyaratan khusus melindungi keselamatan, kesehatan kerja, serta kesehatan 
masyarakat dari aplikasi pestisida yang tidak sesuai dengan peruntukannya.  
Kelayakan  pestisida yang disetujui  dalam proses pendaftaran te lah dilakukan evaluasi hasil 
pengujian dan persyaratan teknis oleh Tim Teknis Komisi Pestisida dan selanjutnya dievaluasi oleh 
Komisi Pestisida dalam rapat Pleno Komisi Pesti sida yang terdiri dari berbagai instansi terkait, 
sebagai berikut  :  
1) Memenuhi Hasil Uji Mutu Formulasi dan Bahan Teknis Pestisida  
2) Memenuhi Hasil Uji Efikasi dan Residu  
3) Memenuhi Hasil Uji Toksisitas (oral dan dermal, sensitisasi dan iritasi)  
4) Memenuhi Hasil Uji Toksisitas Lingkungan  
 
c. Pestisida  yang telah memiliki nomor Pendaftaran (tetap) dapat dilakukan:  
1) Pendaftarkan ulang  
a) Pestisida yang telah memiliki nomor pendaftaran (tetap ) dan akan habis masa berlakunya 
dapat dilakukan pendaftaran ulang  
b) Pendaftaran ulang nomor pendaftaran (tetap ) dilaku kan paling lambat 90 hari sebelum 
nomor pendaftaran berakhir  
c) Apabila permohonan pendaftaran ulang pestisida (tetap ) melewati batas waktu maka - 3631 - 
 
pendaftaran ulang ditolak  
d) Pendaftaran ulang pestisida dengan melengkapi :  
(1) hasil uji mutu formulasi, sertifikasi komposisi formulasi (COC) dari pembuat formulasi, 
sertifikat analisis (COA) dari laboratorium uji mutu, paling cepat 2 (dua) tahun sebelum 
ijin berakhir  
(2) hasil uji efikas i dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi atau satu unit terhadap semua 
organisme dan komoditi sasaran yang telah terdaftar 10 (sepuluh) tahun atau lebih  
e) pendaftaran ulang Bahan Teknis Tetap Pestisida dengan melengkapi hasil uji mutu Bahan 
Teknis Pestisida  dari laboratorium uji mutu paling cepat 1 (satu) tahun sebelum izin 
berakhir.  
f) pendaftaran ulang Pestisida untuk ekspor  dengan melengkapi hasil uji mutu dari 
laboratorium uji mutu paling cepat 1 (satu) satu tahun sebelum izin berakhir.  
2) Perluasan P enggunaan  
a) pemegang nomor pendaftaran (tetap ) dapat melakukan perluasan terhadap organisme atau 
komoditi sasaran setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri  
b) perluasan ditujukan bukan untuk perluasan bidang penggunaan dan atau jenis pestisida  
c) pengajuan per mohonan perluasan penggunaan dengan melampirkan hasil uji efikasi 
terhadap organisme/komoditi sasaran  
d) untuk perluasan terhadap organisme/komoditi sasaran tanaman padi juga dilengkapi 
dengan has il uji toksisitas lingkungan  
 - 3632 - 
 
e) pengujian efikasi terhadap organisme sasaran dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra 
komoditi yang berbeda untuk setiap organisme sasaran kecuali pestisida alami, feromon, 
atraktan dan rodentisida dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi  
3) Peralihan Nomor Pendaftaran  
a) nomor pendaftaran tetap pestisida dapat dialihkan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal 
diterbitkannya nomor pendaftaran tetap  
b) penunjukan pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran akibat adanya penggabungan 
perusahaan, akuisisi atau divestasi  
c) peraliha n nomor pendaftaran dibuktikan dengan berita acara serah terima atau perjanjian 
tertulis yang disahkan dengan Akta Notaris  
d) berita acara serah terima oleh pemegang nomor pendaftaran baru dilaporkan kepada 
Menteri melalui Kepala Pusat untuk mendapatkan perse tujuan  
4) Perubahan  
a) Pestisida yang sudah didaftarkan dapat dilakukan perubahan meliputi  nama dagang 
dan/atau nama bahan aktif, wadah dan/atau pembungkus, alamat pemegang nomor 
pendaftaran, asal bahan aktif/bahan teknis, kadar pelarut, kadar pengemulsi, dan ka dar 
pembawa . 
b) perubahan asal bahan aktif/bahan teknis, kadar pelarut, kadar pengemulsi, dan kadar 
pembawa   disetujui setelah dilakukan pengujian ulang mutu, toksisitas, efikasi untuk salah 
satu organisme sasaran dan hasilnya memenuhi persyaratan teknis dan efikasinya minimal 
sama dengan produk si awal.  - 3633 - 
 
c) Perubahan harus sesuai dengan batas toleransi FAO .  
5) Pemasukan  
a) Pemasukan Pestisida biologi dengan Bahan Aktif baru dari luar negeri dapat dilakukan 
setelah memperoleh izin dari Menteri.  
b) Pemberian izin pemasukan dilakukan sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang -
undangan.  
 
5 Sarana  
 Bukti penguasaan sarana Produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik 
pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri Pestisida;  
 
Dalam hal pemohon tidak memiliki bukti penguasaan sarana produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, 
pabrik Formulasi, atau pabrik pengemasan) maka pemohon harus bekerjasama dengan pabrik formulasi 
atau pabrik pengemasan pestisida dalam negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja sama 
produksi.  
 
6 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  
 PENILAIAN KESESUAIAN  
 
Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh pelaku 
usaha. Dokumen yang dinilai dalam memeproleh nomor pendaftaran pestsida (tetap) meliputi :  
 
 - 3634 - 
 
 
No. Persyaratan  Sesuai  Tidak Sesuai  Ket 
a. Umum     
 1. Nomor Induk Berusaha (NIB)     
 2. Formulir Pendaftaran Pestisida yang telah 
diisi     
 3. Pernyataan yang berhak menandatangani 
surat     
 4. Sertifikat merek/bukti pendaftaran 
pestisida     
 5. surat jaminan suplai Bahan Aktif /Bahan 
Teknis  dari pemasok Bahan Aktif /Bahan 
Teknis dan/atau akses data pendaftaran 
dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis 
(Letter of Authorization)  bagi yang 
memproduksi sendiri     
 6. surat jaminan suplai Bahan Aktif/Bahan 
Teknis dari pemasok Bahan Aktif/Bahan 
Teknis bagi yang tidak memproduksi 
sendiri (Letter of Access)     
 7. surat  izin Produksi dari badan yang 
berwenan g tentang pembuatan Bahan 
Aktif/Bahan Teknis ( manufacturing 
license ) yang dikeluarkan oleh badan 
yang berwenang di negara asal     
 8. bukti penguasaan  sarana Produksi 
(pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis,    - 3635 - 
 
pabrik Formulasi, atau pabrik 
pengemasan) di dalam negeri yang 
dibuktikan dengan surat izin industri 
Pestisida  
 9. pernyataan kebenaran dokumen sesuai 
dengan  Format -1 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VI yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan d ari Peraturan 
Menteri ini    
b. Khusus     
 1. Sertifikat  analisis  uji mutu, kecuali 
feromon dan atraktan     
 2. laporan hasil uji toksisitas akut oral dan 
akut dermal, kecuali untuk Pestisida 
biologi, ZPT, feromon, dan atraktan     
 3. laporan hasil uji toksisitas lingkungan 
untuk komoditas padi sawah, kecuali 
feromon, atraktan, dan rodentisida     
 4. untuk pengelolaan tanaman, hasil 
pengujian efikasi terhadap organisme 
sasaran sesuai ketentuan yang berlaku 
dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi 
sentra komoditi berbeda untuk masing -
masing organisme                                              
dan komoditi  sasaran kecuali ZPT, 
feromon, atraktan, rodentisida , dan 
pestisida alami dilaksanakan pada                                                                    
1 (satu) lokasi sentra komoditi     - 3636 - 
 
 5. 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya 
untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) 
organisme sasaran     
 6. hasil pengujian antagonis untuk 
pendaftaran Formulasi Pestisida 
berbahan aktif majemuk bidang 
penggunaan pengelolaan tanaman, 
kecuali ZPT, Pestisida biologi, feromon , 
atraktan , dan rodentisida     
 
Penilaian kesesuaian dan evaluasi dilakukan oleh Direktur Jenderal dibantu oleh  Komisi Pestisida . 
Keanggotaan komisi Pestisida terdiri atas unsur pejabat Pemerintah yang memiliki tugas terkait dengan 
Pestisida dan tenaga ahli  yang memiliki lingkup keahlian di bidang Pestisida.  Hasil evaluasi selanjutnya 
dibahas pada rapat Pleno Komisi Pestisida, dan Ko misi Pestisida dapat mengusulkan untuk menolak, 
menunda, atau menerima permohonan pendaftaran. Jika hasil penilaian dan evaluasi komisi pestisida 
menerima permohonan pendaftaran, Direktur Jenderal dapat mengusulkan kepada Menteri untuk 
memberikan persetuju an nomor pendaftaran.  
 
PENGAWASAN  
a. Nomor pendaftaran pestisida (tetap) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar 
ulang  
b. Pestisida yang sedang dalam proses permohonan nomor pendaftaran, dilarang untuk diedarkan 
dan/atau digunakan secara ko mersial  - 3637 - 
 
c. Pemohon yang telah mendapatkan nomor pendaftaran tetap pestisida untuk pestisida rumah tangga, 
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib memproduksi pestisida sebagai pestisida aktif. 
Pestisida selain untuk rumah tangga, dalam jangka waktu  paling lama 1 (satu) tahun wajib 
memproduksi pestisida sebagai pestisida aktif.  
d. Pestisida yang memperoleh nomor pendaftaran tetap untuk ekspor dilarang untuk diedarkan 
dan/atau digunakan di dalam negeri  
e. Pemegang nomor pendaftaran dan Pemilik Sarana Produk si wajib menyampaikan laporan produksi 
dan peredaran pestisida, bahan teknis pestisida, dan pestisida untuk ekspor setiap semester pada 
bulan Juli dan Januari kepada Direktur Jenderal.  
f. Norma pelaksanaan pengawasan pendaftaran pestisida (tetap)  berdasarkan : 
1) Undang -Undang mengenai Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.  
2) Undang -Undang mengenai Perlindungan Konsumen  
3) Peraturan Pemerintah mengenai Pengawasan dan Peredaran, Penyimpanan dan penggunaan 
Pestisida  
4) Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan Tanaman  
5) Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pengawasan Pestisida  
6) Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida  
7) Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida  
8) Standar Operating Procedure / SOP Pengawasan Pestisida  
g. Pengawas  Pestisida  (Tetap) Pusat bertugas melakukan pengawasan terhadap:  
1) Mutu dan bahan teknis formulasi/komposisi pestisida  - 3638 - 
 
2) Dokumen perizinan, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di baik ditingkat 
pengadaan, peredaran, penyimpanan  
3) Jenis dan jumlah pestisida, wa dah, pembungkus, label serta publikasi  
4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja  
5) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup  
6) Sampel (contoh) pestisida untuk penelitian dan pengembangan  
7) Sampel pestisida baik ditingkat pengadaan/produksi, pereda ran dan penyimpanan  
8) Pelaksanaan uji efikasi, uji toksisitas, uji mutu, uji efektifitas dalam rangka pendaftaran 
pestisida  
9) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pestisida  
10) Laporan produksi atau impor dan peredaran  pestisida,  bahan teknis pestisida, dan pestisida 
untuk ekspor dari pemegang nomor pendaftaran pestisida  dan pemilik sarana produksi  
h. Pengawas Pestisida (tetap) P rovinsi bertugas melakukan pengawasan terhadap:  
1) Mutu bahan teknis formulasi/komposisi pestisida di tingkat peredaran dan penggunaan  
2) Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi  
3) Dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran  
4) Ketentuan keselamatan dan keseha tan kerja  
5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pestisida  
6) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida  
7) Contoh (sampel) pestisida beredar untuk dilakukan uji mutu  
 - 3639 - 
 
i. Pengawas Pestisida  (tetap)  kabupaten/kota bertugas melakukan pengawasan terhadap:  
1) Mutu bahan teknis formulasi/komposisi pestisida di tingkat peredaran dan penggunaan  
2) Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi  
3) Dokumen perizinan usaha, nomor  pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran  
4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja  
5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pestisida  
6) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida  
j. Dalam melaksanakan tugas Pengawas Pestisida  (tetap)  Pusat mempunyai kewenangan:  
1) Memasuki lokasi dan tempat produksi dan penyimpanan  
2) Memeriksa dokumen perizinan dan dokumen lainnya di tingkat produsen, penyimpanan dan 
peredaran  
3) Mengamb il contoh (sampel) pestisida untuk dilakukan  uji mutunya  
4) Mengambil contoh (sampel) pembungkus, wadah, label dan bahan publikasi lainnya  
5) Mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian peredaran dan/atau penarikan 
pestisida rusak, ilegal dan palsu kepada Menteri Pertanian melalui pimpinan instansi yang 
bersangkutan, dan  
6) Memeriksa kesesuaian dokumen dan contoh (sampel) pestisida di lokasi penelitian.  
k. Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental .  
l. Pengawasan rutin  dilakukan melalui laporan p elaku usaha dan inspeksi lapangan secara berkala  
atau sewaktu -waktu  apabila diperlukan  dengan cara pengawasan di tingkat pengadaan, penggunaan, 
penyimpanan  dan peredaran . Adapun pengawasan rutin adalah sebagai berikut:  
1) Pengawasan dapat dilakukan di tingkat produsen, distributor, gudang, kios ataupun langsung ke 
petani.  - 3640 - 
 
2) Memeriksa kemasan dan atau label berdasarkan legalitas pestisida yaitu : nama dagang formula, 
kadar bahan aktif, kode bentuk formulasi, jenis pestisida, nama pemegang nomor pendaftaran , 
isi atau berat bersih barang, peringatan keamanan, klasifikasi simbol bahaya, petunjuk 
keamanan, gejala keracunan, P3K, perawatan medis, petunjuk penyimpanan, petunjuk 
penggunaan, pictogram, nomor pendaftaran, nama dan alamat serta nomor telepon pemegang  
nomor pendaftaran, nomor produksi, bulan dan tahun produksi *batch number) serta bulan dan 
tahun kadaluarsa, petunjuk pemusnahan, pestisida yang bukan untuk tanaman padi 
ditambahkan tulisan “tidak untuk tanaman padi” dan untuk pestisida terbatas, warna la bel 
harus jingga dan pada label harus dicantumkan kalimat “hanya digunakan oleh pengguna 
bersertifikat” ditulis dengan huruf yang mudah terbaca. Memeriksa gambar -gambar yang 
tercantum pada label, gambar yang tercantum.  
3) Mengecek kondisi fisik pestisida  
4) Bila diperlukan lakukan pengambilan sampel pestisida, dan mengirimkan sampel ke 
laboratorium untuk pengujian mutu pestisida.  
5) Mengkroscek legalitas pestisida yang terdaftar di Kementerian Pertanian yaitu tata cara 
penomoran pestisida terdaftar.  
6) Memeriksa lapor an pelaku usaha yang memuat jumlah produksi atau impor dan peredaran 
pestisida dari pemegang nomor pendaftaran pestisida dan pemilik sarana produksi yang 
disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.  
m. Pengawasan  insidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan  yang diterima dari pelaku usaha, 
petani atau masyarakat pengguna pestisida .  
 - 3641 - 
 
n. Perangkat kerja pelaksanaan pengawasan berdasarkan Peraturan tentang pestisida, Pedoman 
Pengawasan Pupuk dan Pestisida, serta Standar Operating Procedure / SOP yang didalamnya 
terdapat tabel pengisian hasil pengawasan dan kuesioner wawancara dengan petani dan 
kios/distributor, bahan dan peralatan pengambilan sampel pestisida  serta alat untuk dokumentasi 
open camera  
o. Memeriksa kuantitas produk pestisida, kecelakaan dan kesehatan kerja, dampak lingkungan, jenis 
dan dosis pestisida serta komoditas dan organisme  sasaran dalam penggunaan pestisida, efikasi dan 
resurjensi pestisid a, residu pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan, dampak negatif 
terhadap kesehatan masyarakat, tumbuhan, hewan dan satwa liar . 
p. Hak pelaksana pengawas :  
1) Mengetahui proses pro duksi pestisida . 
2) Memperoleh informasi sarana  produksi , tempat penyimpanan , pengemasan, pengangkutan  dan 
penggunaan.  
3) Memeriksa legalitas perizinan dan penyaluran/ peredaran pestisida . 
4) Mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran pestisida kepada  Menteri 
Pertanian apabila ditemukan penyimpangan pada ketentuan berlaku  
5) Mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang pestisida sebagai 
tindak lanjut hasil pengawasan di daerah . 
6) Mengambil contoh iklan, wadah dan label atau dokumen publ ikasi lainnya . 
7) Mengambil  contoh pestisida untuk dilakukan pengujian mutu.  
q. Kewajiban pelaksana pengawas : melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan 
penggunaan pestisida terhadap legalitas pendaftaran, kemasan/label dan standar mutu pestisida, 
wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan obyek pengawasan - 3642 - 
 
secara berk ala maupun sewaktu -waktu kepada pimpinan instansi masing -masing.  
r. Pelaksana pengawasan terdiri dari petugas pengawas pupuk dan pestisida yang mempunyai fungsi 
pengawasan dibidang teknis pengawasan pupuk dan pestisida, anggota Komisi Pengawasan Pupuk 
dan Pes tisida (KPPP), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).  
s. Laporan  hasil pengawasan berdasarkan obyek pengawasan dilaporkan secara berkala maupun 
sewaktu -waktu apabila terjadi pelanggaran/penyimpangan. Substansi laporan hasil pengawasan di 
tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat adalah sebagai berikut:  
1) Laporan Kabupaten/Kota mencakup jumlah, jenis dan mutu pestisida yang beredar, serta 
permasalahan lain;  
2) Laporan Provinsi mencakup situasi peredaran pestisida di Kabupaten/Kota serta permasalahan 
di seluruh Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;  
3) Laporan Pusat mencakup produksi pestisida, perkembangan izin/nomor pendaftaran, hasil 
evaluasi pengawasan di daerah serta permasalahan yang timbul di seluruh wilayah Indonesia.  
Format laporan hasil pengawasan pes tisida mencakup : Pendahuluan, Tujuan dan Sasaran, Hasil 
Pelaksanaan Pengawasan, Permasalahan, Tindaklanjut Hasil Pengawasan, Kesimpulan dan Saran.  
t. Informasi  dan pengaduan masyarakat terkait pestisida (percobaan) dapat diperoleh dari media sosial 
maupun da ri Provinsi/Kabupaten/Kota. Saluran pengaduan masyarakat dapat diakses melalui 
website LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), maupun aplikasi LAPOR! yang 
dapat didownload di Google Play atau App Store. Masyarakat dapat menuliskan pengaduan,  keluhan 
atau aspirasi, serta menggunggah dokumen pada laman LAPOR! untuk kemudian diteruskan kepada 
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian untuk ditindaklanjuti. Pengawasan 
dilakukan secara rutin dan insidental  
 - 3643 - 
 
STANDAR PENDAFTARAN PESTISIDA (SEMENTARA)  
No PENDAFTARAN PESTISIDA (SEMENTARA)  
20112 (Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri);  
20111 (Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali);  
20114 (Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya);  
20115 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Hasil Pertanian);  
20116 (Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat warna dan Pigmen);  
20118 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus);  
20119 (Industri Kimia Dasar Org anik Lainnya);  
20213 (Industri Zat Pengatur Tumbuh);  
20117 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara);  
20211 (Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif);  
20212 (Industri Pemberantas Hama (Formulasi));  
46652 (Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia);  
47763 (Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama);  
47845 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama)  
 - 3644 - 
 
1 Ruang Lingkup  
 Standar ini bertujuan untuk mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam 
melakukan usaha produksi pestisida (sementara), yang merupakan bahan beracun dan memiliki potensi 
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta keanekaragam an hayati sehingga harus dikelola 
dengan penuh kehati -hatian. Pendaftaran pestisida sementara diberikan kepada pemilik nomor 
pendaftaran pestisida (tetap) atau produk pestisida yang mampu untuk mengendalikan  keadaan serangan 
pengganggu secara massal ( outbr eaks) di wilayah tertentu , dan tidak ada pestisida yang terdaftar untuk 
organisme pengganggu dimaksud.  Pendaftaran pestisida sementara diberikan kepada pemohon untuk 
dapat memproduksi , mengedarkan , dan menggunakan  pestisida sampai dengan kejadian serangan 
organisme pengganggu secara massal ( outbreak ) dapat dikendalikan .  
 
2 Istilah dan 
Definisi  
 a. Pestisida  adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan 
untuk  : 
1) memberantas atau mencegah hama -hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian -bagian 
tanaman , atau hasil -hasil pertanian;  
2) memberantas rerumputan;  
3) mematikan daun da n mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;  
4) mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian -bagian tanaman tidak termasuk 
pupuk ; 
5) memberantas atau mencegah hama -hama luar pada hewan -hewan piaraan dan ternak;  
6) memberantas atau mencegah hama -hama ai r; 
7) memberantas atau mencegah binatang -binatang dan jasad -jasad renik dalam rumah tangga, - 3645 - 
 
bangunan dan dalam alat -alat pengangkutan;  dan/atau  
8) memberantas atau mencegah binatang -binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada 
manusia atau binatang yang perlu d ilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.  
b. Pendaftaran  Pestisida adalah proses  untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin Pestisida  dengan 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan . 
c. Pendaftaran  Pestisida (Sementara) adalah  pendaftaran pestisida yang   diberikan  pada saat terjadi  
serangan organisme pengganggu secara massal ( outbreaks ) di wilayah tertentu dan tidak ada 
Pestisida  yang terdaftar untuk organisme pengganggu dimaksud . 
d. Bahan  Aktif adalah  bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam Bahan Teknis 
atau Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme 
sasaran.  
e. Bahan  Teknis adalah bahan baku Formulasi . Bahan teknis mengandung Bahan Akti f dan Impurities  
atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan.  
f. Bahan  Tambahan Pestisida adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Bahan Aktif untuk membuat 
Formulasi Pestisida.  
g. Formulasi  adalah campuran Bahan Aktif dengan Bahan Tambahan dengan kad ar dan bentuk 
tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai Pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.  
3 Persyaratan 
umum  
 a. Memiliki nomor pendaftaran pestisida (tetap)  
b. Durasi Pemenuhan : Sesuai dengan Sistem OSS  
 
 - 3646 - 
 
4 Persyaratan 
khusus atau 
Persyaratan 
Teknis  
 a. Persyaratan Khusus :  
1) Pendaftaran pestisida sementara diberikan dalam hal keadaan serangan pengganggu secara 
massal ( outbreaks ) di wilayah tertentu dan tidak ada pestisida yang terdaftar untuk organisme 
pengganggu dimaksud . 
2)  Kejadian serangan organisme pengganggu secara massal ( outbreaks ) diusulkan oleh Dinas yang 
memiliki fungsi di bidang pertanian dan atau kesehatan di wilayah propinsi atau 
kabupaten/kota kepada Direktorat Jenderal Teknis.  
3) Pendaftaran pestisida sementara di berikan kepada pemilik nomor pendaftaran pestisida atau 
produk pestisida yang mampu mengendalikan organisme pengganggu secara massal ( outbreaks ) 
4) Pendaftaran pestisida sementara berlaku sampai dengan kejadian serangan organisme 
pengganggu secara massal ( outbreak ) dapat dikendalikan atau paling lama 1 (satu) tahun  
5) Keberhasilan pengendalian organisme pengganggu dikeluarkan oleh dinas yang mewakili fungsi 
di bidang pertanian dan atau kesehatan di wilayah yang terserang outbreaks  
6) detil kriteria yang b ersifat teknis dalam pendaftaran pestisida dapat dilihat pada Keputusan 
Menteri Pertanian Republik Indonesia mengenai Kriteria Teknis Pendaftaran Pestisida  
b. Persyaratan  dibawah ini untuk mencegah dampak negatif terhadap rusaknya lingkungan, 
keanekaragaman h ayati, air, tanah dan udara akibat limbah atau residu pestisida. Serta munculnya 
resistensi, resurjensi dan timbulnya hama baru yang akan menyebabkan turunnya produktivitas 
pertanian.  Selain itu, persyaratan khusus melindungi keselamatan, kesehatan kerja,  serta kesehatan 
masyarakat dari aplikasi pestisida yang tidak sesuai dengan peruntukannya.  
 - 3647 - 
 
Kelayakan  pestisida yang disetujui  dalam proses pendaftaran telah dilakukan evaluasi hasil 
pengujian dan persyaratan teknis oleh Tim Teknis Komisi Pestisida dan selanjutnya dievaluasi oleh 
Komisi Pestisida dalam rapat Pleno Komisi Pesti sida yang terdiri dari berbagai instansi terkait, 
sebagai berikut  :  
1) Memenuhi Hasil Uji Mutu Formulasi Pestisida  
2) Memenuhi Hasil Uji Efikasi dan Residu  
3) Memenuhi Hasil Uji Toksisitas (oral dan dermal, sensitisasi dan iritasi)  
4) Memenuhi Hasil Uji Toksisitas Lingkungan   
 
5 Sarana  
 Bukti penguasaan sarana Produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik 
pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri Pestisida;  
 
Dalam hal pemohon tidak memiliki bukti penguasaan sarana produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan 
Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik pengemasan) maka pemohon harus bekerjasama dengan pabrik 
formula si atau pabrik pengemasan pestisida dalam negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan 
kerja sama produksi.  
 
6 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  
 PENILAIAN KESESUAIAN  
Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh pelaku 
usaha. Dokumen yang dinilai meliputi :  
 - 3648 - 
 
 
No. Persyaratan  Sesuai  Tidak 
Sesuai  Ket 
1. Memiliki Nomor Pendaftaran 
Pestisida (Tetap)     
2. Usulan dari dinas yang memiliki 
fungsi di bidang pertanian dan 
atau kesehatan di wilayah propinsi 
atau kabupaten/kota mengenai 
serangan organisme pengganggu 
secara masal (Outbreaks)     
Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Komisi Pestisida. Keanggotaan komisi Pestisida terdiri atas unsur 
pejabat Pemerintah yang memiliki tugas terkait dengan Pestisida dan tenaga ahli  yang memiliki lingkup 
keahlian di bidang Pestisida.   
   
PENGAWASAN  
a. Norma pelaksanaan pengawasan pendaftaran pestisida (sementara)  berdasarkan :  
1) Undang -Undang mengenai Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.  
2) Undang -Undang mengenai Perlindungan Konsumen  
3) Peraturan Pemerintah mengenai Pengawasan dan Peredaran, P enyimpanan dan penggunaan 
Pestisida  - 3649 - 
 
4) Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan Tanaman  
5) Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pengawasan Pestisida  
6) Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida  
7) Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida  
8) Standar Oper ating Procedure / SOP Pengawasan Pestisida  
b. Pengawas Pestisida  (sementara)  Pusat bertugas melakukan pengawasan terhadap:  
1) Mutu dan bahan teknis formulasi/komposisi pestisida  
2) Dokumen perizinan, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di baik ditingkat 
pengadaan, peredaran, penyimpanan  
3) Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi  
4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja  
5) Dampak negatif kesehat an masyarakat dan lingkungan hidup  
6) Sampel (contoh) pestisida untuk penelitian dan pengembangan  
7) Sampel pestisida baik ditingkat pengadaan/produksi, peredaran dan penyimpanan  
8) Pelaksanaan uji efikasi, uji toksisitas, uji mutu, uji efektifitas dalam rangka pen daftaran 
pestisida  
9) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pestisida  
10) Laporan produksi  atau impor  dan peredaran pestisida, bahan teknis pestisida dan pestisida 
untuk ekspor dari pemegang nomor pendaftaran pestisida  dan pemilik  sarana produksi  
 
 - 3650 - 
 
c. Pengawas Pestisida (sementara) P rovinsi bertugas melakukan pengawasan terhadap:  
1) Mutu bahan teknis formulasi/komposisi pestisida di tingkat peredaran dan penggunaan  
2) Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi  
3) Dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran  
4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja  
5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pestisida  
6) Dampak negatif kesehatan masyaraka t dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida  
7) Contoh (sampel) pestisida beredar untuk dilakukan uji mutu  
d. Pengawas Pestisida  (sementara)  kabupaten/kota bertugas melakukan pengawasan terhadap:  
1) Mutu bahan teknis formulasi/komposisi pestisida di tingkat peredaran dan penggunaan  
2) Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi  
3) Dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran  
4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja  
5) Penerapan ketentuan sarana, per alatan yang digunakan dalam pengelolaan pestisida  
6) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida  
e. Dalam melaksanakan tugas Pengawas Pestisida  (sementara)  Pusat mempunyai kewenangan:  
1) Memasuki lokasi dan tempat produksi dan penyimpanan  
2) Memeriksa dokumen perizinan dan dokumen lainnya di tingkat produsen, penyimpanan dan 
peredaran  
3) Mengambil contoh (sampel) pestisida untuk dilakukan  uji mutunya  
4) Mengambil contoh (sampel) pembungkus, wadah, label dan bahan publikasi lainnya  - 3651 - 
 
5) Mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian peredaran dan/atau penarikan 
pestisida rusak, ilegal dan palsu kepada Menteri Pertanian melalui pimpinan instansi yang 
bersangkutan, dan  
6) Memeriksa kesesuaian dokumen dan contoh (sampel ) pestisida di lokasi penelitian.  
f. Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental .  
g. Pengawasan rutin  dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan secara berkala  
atau sewaktu -waktu  apabila diperlukan  dengan cara pengawasan di tingkat pengad aan, penggunaan, 
penyimpanan  dan peredaran . Adapun pengawasan rutin adalah sebagai berikut:  
1) Pengawasan dapat dilakukan di tingkat produsen, distributor, gudang, kios ataupun langsung ke 
petani.  
2) Memeriksa kemasan dan atau label berdasarkan legalitas pestisi da yaitu : nama dagang formula, 
kadar bahan aktif, kode bentuk formulasi, jenis pestisida, nama pemegang nomor pendaftaran, 
isi atau berat bersih barang, peringatan keamanan, klasifikasi simbol bahaya, petunjuk 
keamanan, gejala keracunan, P3K, perawatan me dis, petunjuk penyimpanan, petunjuk 
penggunaan, pictogram, nomor pendaftaran, nama dan alamat serta nomor telepon pemegang 
nomor pendaftaran, nomor produksi, bulan dan tahun produksi *batch number) serta bulan dan 
tahun kadaluarsa, petunjuk pemusnahan, pes tisida yang bukan untuk tanaman padi 
ditambahkan tulisan “tidak untuk tanaman padi” dan untuk pestisida terbatas, warna label 
harus jingga dan pada label harus dicantumkan kalimat “hanya digunakan oleh pengguna 
bersertifikat” ditulis dengan huruf yang muda h terbaca. Memeriksa gambar -gambar yang 
tercantum pada label, gambar yang tercantum.  - 3652 - 
 
3) Mengecek kondisi fisik pestisida  
4) Bila diperlukan lakukan pengambilan sampel pestisida, dan mengirimkan sampel ke 
laboratorium untuk pengujian mutu pestisida.  
5) Mengkroscek legalitas pestisida yang terdaftar di Kementerian Pertanian yaitu tata cara 
penomoran pestisida terdaftar.  
6) Memeriksa laporan pelaku usaha yang memuat jumlah produksi atau impor dan peredaran 
pestisida dari pemegang nomor pendaftaran pestisida dan pemilik sarana produksi yang 
disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.  
h. Pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan  yang diterima dari pelaku usaha, 
petani atau masyarakat pengguna pestisida .  
i. Perangkat  kerja pelaksanaan pengawasan berdasarkan Peraturan tentang pestisida, Pedoman 
Pengawasan Pupuk dan Pestisida, serta Standar Operating Procedure / SOP yang didalamnya 
terdapat tabel pengisian hasil pengawasan dan kuesioner wawancara dengan petani dan 
kios/distributor, bahan dan peralatan pengambil an sampel pestisida  serta alat untuk dokumentasi 
open camera  
j. Memeriksa kuantitas produk pestisida, kecelakaan dan kesehatan kerja, dampak lingkungan, jenis 
dan dosis pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam penggunaan pestisida, efikasi dan 
resurjensi pestisid a, residu pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan, dampak negatif 
terhadap kesehatan masyarakat, tumbuhan, hewan dan satwa liar . 
 
 - 3653 - 
 
k. Hak pelaksana pengawas :  
1) Mengetahui proses produksi pestisida . 
2) Memperoleh informasi sarana  produksi , tempat penyimpanan , pengemasan, pengangkutan  dan 
penggunaan.  
3) Memeriksa legalitas perizinan dan penyaluran/ peredaran pestisida . 
4) Mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran pestisida kepada Menteri 
Pertanian apabila ditemukan penyimpangan pada ketentuan berlaku  
5) Mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang pestisida sebagai 
tindak lanjut hasil pengawasan di daerah . 
6) Mengambil contoh iklan, wadah dan label atau dokumen publikasi lainnya . 
7) Mengambil  contoh pestisida untuk dilakukan pengujian mutu.  
l. Kewajiban pelaksana pengawas : melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan 
penggunaan pestisida terhadap legalitas pendaftaran, kemasan/label dan standar mutu pestisida, 
wajib menyampaikan lapor an hasil pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan obyek pengawasan 
secara berkala maupun sewaktu -waktu kepada pimpinan instansi masing -masing.  
m. Pelaksana pengawasan terdiri dari petugas pengawas pupuk dan pestisida yang mempunyai fungsi 
pengawasan dibidang teknis pengawasan pupuk dan pestisida, anggota Komisi Pengawasan Pupuk 
dan Pestisida (KPPP), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).  
n. Laporan hasil pengawasan berdasarkan obyek pengawasan dilaporkan secara berkala maupun 
sewaktu -waktu apabila terjadi pela nggaran/penyimpangan. Substansi laporan hasil pengawasan di 
tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat adalah sebagai berikut:  - 3654 - 
 
1) Laporan Kabupaten/Kota mencakup jumlah, jenis dan mutu pestisida yang beredar, serta 
permasalahan lain;  
2) Laporan Provinsi mencakup  situasi peredaran pestisida di Kabupaten/Kota serta permasalahan 
di seluruh Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;  
3) Laporan Pusat mencakup produksi pestisida, perkembangan izin/nomor pendaftaran, hasil 
evaluasi pengawasan di daerah serta permasalahan yang tim bul di seluruh wilayah Indonesia.  
Format laporan hasil pengawasan pestisida mencakup : Pendahuluan, Tujuan dan Sasaran, Hasil 
Pelaksanaan Pengawasan, Permasalahan, Tindaklanjut Hasil Pengawasan, Kesimpulan dan Saran.  
o. Informasi dan pengaduan masyarakat terkait pestisida (percobaan) dapat diperoleh dari media sosial 
maupun dari Provinsi/Kabupaten/Kota. Saluran pengaduan masyarakat dapat diakses melalui 
website LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), maupun  aplikasi LAPOR! yang 
dapat didownload di Google Play atau App Store. Masyarakat dapat menuliskan pengaduan, keluhan 
atau aspirasi, serta menggunggah dokumen pada laman LAPOR! untuk kemudian diteruskan kepada 
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementeri an Pertanian untuk ditindaklanjuti.  
 
 
 
 
 
 
 - 3655 - 
 
STANDAR PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH)  
No PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH)  
 
08919  (Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk ); 
20121  (Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer ); 
20122  (Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer ); 
20123  (Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer ); 
20124  (Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer ); 
20125  (Industri Pupuk Hara Makro Sekunder ); 
20126 (Industri Pupuk Hara Mikro ); 
20127  (Industri Pupuk Pelengkap ); 
20129  (Industri Pupuk Lainnya ); 
46652  (Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia ); 
47763  (Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama ); 
47845  (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasa r Pupuk dan Pemberantas Hama ) 
1 Ruang Lingkup  
 Standar ini bertujuan mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan 
usaha  produksi pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah, melindungi manusia dan lingkungan 
hidup dari pengaruh yang membahayakan, serta memberikan kepastian formula pupuk yang beredar 
sesuai dengan komposisi pupuk yang didaftarkan.  
Pupuk organik, pupuk hayati, dan pemb enah tanah  yang telah memperoleh nomor pendaftaran dapat 
diproduksi, diimpor dan diedarkan.  - 3656 - 
 
2 Istilah dan 
Definisi  
 a. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari  tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian 
hewan, dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau 
cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan 
kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan/atau biologi 
tanah.  
b. Pupuk Hay ati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai 
minimal tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak 
langsung, merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesubura n, dan kesehatan 
tanah.  
c. Pembenah Tanah adalah bahan -bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat 
atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik dan/atau kimia dan/atau biologi tanah.  
d. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik  di laborat orium maupun di lapangan yang dilakukan 
terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar 
negeri.  
e. Standar Mutu adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan 
metode yang disusun berdas arkan konsensus untuk menjamin kualitas produk atau mutu.  
f. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah standar mutu yang 
dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri.  
g. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standa r yang ditetapkan oleh BSN 
dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
 - 3657 - 
 
h. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran, dan 
penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan ke selamatan 
manusia serta kelestarian lingkungan hidup, dan sesuai dengan peraturan peru ndang-undangan 
yang berlaku.  
3 Persyaratan 
umum  
 a. Persyaratan umum:  
1) Mengisi Formulir Pendaftaran  yang terintegrasi secara Online   
2) Memiliki Konsep Label dan Deskripsi Pupuk;  
3) Memiliki Surat Tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek ; 
4) Memiliki Bukti Pembayaran PNBP  
b. Durasi  Pemenuhan : Sesuai dengan sistem OSS  
4 Persyaratan 
khusus atau 
Persyaratan 
Teknis  
 a. Persyaratan Teknis :  
1) Memiliki Sertifikat Hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan 
Persyaratan Teknis Minimal (PTM) ; 
2) Memiliki Laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk  
b. Standar  mutu berdasarkan SNI terhadap jenis pupuk antara lain : Pupuk Organik Padat, Kito san Cair 
sebagai Pupuk Organik, Zeolit sebagai Pembenah Tanah Pertanian, dan Kapur Untuk Pertanian.  
c. Persyaratan  teknis minimal merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia mengenai 
Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah  
d. Lembaga  uji efektivitas yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia 
mengenai Lembaga Uji Mutu dan Uji Efektivitas Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah  
e. Pelaku  usaha yang  memproduksi/ mendistribusi prod uk pupuk dan pembenah tanah harus - 3658 - 
 
memenuhi persyaratan tambahan selain harus terdaftar. Hal ini dimaksudkan agar produk pupuk 
dan pembenah tanah yang diproduksi  tidak membahayakan dalam hal :  
1) Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang dapat membahayakan, tidak bersifat 
patogen, bukan termasuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kategori 2 dan bukan 
bahan baku yang dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan) ) di sa at proses 
produksi, pasca produksi dan penggunaannya terhadap pekerja/ pengguna, lingkungan sekitar 
(keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara) dan masyarakat  
2) Cara penggunaan dan dosis produk jelas tertera di kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan 
berlebih yang membahayakan pengguna dan mengkontaminasi lingkungan (keanekaragaman 
hayati, air, tanah dan udara)  
f. Pupuk  organik, hayati dan pembenah tanah yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dapat 
dilakukan:  
a. Pendaftarkan ulang  
a) Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah yang telah memiliki nomor pendaftaran dan 
akan habis masa berlakunya dapat dilakukan pendaftaran ulang   
b) Pendaftaran ulang nomor pendaftaran dilakukan paling lambat 30 hari sebelum nomor 
pendaftaran berakhir  
c) Apabila  permohonan pendaftaran ulang melewati batas waktu maka pendaftaran ulang 
ditolak  
d) Pendaftaran ulang ganjil dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran sebelumnya dan hasil 
uji mutu atau sertifikat SNI  - 3659 - 
 
e) Pendaftaran ulang genap  dengan melengkapi  bukti nomor pe ndaftaran sebelumnya dan 
hasil uji mutu atau sertifikat SNI dan laporan hasil uji efektivitas  
2) Perubahan nama dagang, kemasan, produsen pupuk dan/atau warna pupuk  
a) Pupuk organik, hayati dan pembenah tanah dapat dilakukan perubahan nama dagang 
dengan melengka pi bukti nomor pendaftaran pupuk yang masih berlaku dan Sertifikat Hak 
Kekayaan Intelektual untuk nama dagang yang baru  
b) Perubahan kemasan pupuk dapat dilakukan dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran 
pupuk yang masih berlaku  
c) Perubahan produsen pupuk dapa t dilakukan dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran 
yang masih berlaku, surat kerjasama atau penunjukan sebagai distributor dari produsen 
baru, hasil uji mutu atau sertifikat SNI dan laporan hasil uji efektivitas  
d)  Perubahan  warna pupuk dapat dilakukan dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran 
pupuk yang masih berlaku dan hasil uji mutu atau sertifikat SNI   
3) Pengalihan Nomor Pendaftaran  
Pengalihan  Nomor  Pendaftaran pupuk  dapat dilakukan dengan melengkapi bukti n omor 
pendaftaran pupuk yang masih berlaku, Akte Notaris Perjanjian Pengalihan dan SIUP/TDP 
perusahaan penerima pengalihan  
4) Produksi dengan Formula Khusus  
Produksi pupuk dengan formula  khusus  dapat dilakukan dengan melengkapi bukti nomor 
pendaftaran pupu k  yang  ditawarkan yang masih berlaku, surat keterangan pemesan, dan bukti 
pemesanan/ invoice/PO  - 3660 - 
 
5 Sarana  
 Persyaratan minimal untuk sarana dan fasilitas yang wajib di ikuti oleh pelaku usaha pendaftaran pupuk 
dan pembenah tanah diantaranya :  
a. Lahan minimal untuk pabrik, kantor dan gudang  
b. Bangunan kantor  
c. Bangunan untuk produksi  
d. Bangunan untuk gudang  
e. Sarana produksi  
 
 
6 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  
 PENILAIAN KESESUAIAN   
Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh pelaku 
usaha. Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh 
pelaku usaha. Dokumen yang dinilai dalam memperoleh nomor pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan 
pembenah Tanah meliputi :  
 
No. Persyaratan  Sesuai  Tidak Sesuai  Ket 
a. Umum     
 1. Formulir Pendaftaran yang terintegrasi 
secara online      
 2. Konsep Label dan Deskripsi Pupuk     
 3. Surat Tanda Bukti Pendaftaran 
Merek/Sertifikat Merek     
 4. Bukti Pembayaran PNBP     - 3661 - 
 
b. Khusus     
 1. Sertifikat  Hasil Uji Mutu atau SNI     
 2. Laporan Hasil Uji Efektivitas     
 
Apabila dalam penilaian persyaratan dan dokumen yang disampaikan tidak sesuai, maka nomor 
pendaftaran tidak akan diberikan atau pendaftaran ditolak. Namun apabila dalam penilaian persyaratan 
dan dokumen yang disampaikan sudah memenuhi kesesuaian, maka akan diberikan nomor pendaftaran.  
 
PENGAWASAN  
a. Nomor pendaftaran pupuk organik, hayati dan pembenah tanah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun dan dapat didaftar ulang  
b. Norma pelaksanaan pengawasan pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah berdasarkan :  
1) Undang -Undang mengenai Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.  
2) Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan 
Pembenah Tanah  
3) Standard Operating Procedure  / SOP Pengawasan Pupuk  
4) Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida  
c. Pengawas Pupuk  Organik, Hayati dan Pemb enah Tanah Pusat bertugas melakukan pengawasan 
terhadap:  
1) Mutu dan formulasi/komposisi pupuk   
2) Dokumen perizinan, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di baik ditingkat 
pengadaan, peredaran, penyimpanan  - 3662 - 
 
3) Jenis dan jumlah pupuk , wadah, pembungku s, label serta publikasi  
4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja  
5) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup  
6) Sampel (contoh) pupuk  untuk penelitian dan pengembangan  
7) Sampel pupuk  baik ditingkat pengadaan/produksi, peredaran dan penyimpanan  
8) Pelaksanaan uji mutu, uji efektifitas dalam rangka pendaftaran pupuk  
9) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pupuk  
10) Laporan Produksi atau laporan impor dan peredaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah 
Tanah  
d. Pengawas P upuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah P rovinsi bertugas melakukan pengawasan 
terhadap:  
1) Mutu formulasi/komposisi pupuk  di tingkat peredaran dan penggunaan  
2) Jenis dan jumlah pupuk , wadah, pembungkus, label serta publikasi  
3) Dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran  
4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja  
5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pupuk  
6) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pupuk 
7) Contoh (sampel) pupuk  beredar untuk dilakukan uji mutu  
e.  Pengawas P upuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah  kabupaten/kota bertugas melakukan 
pengawasan  terhadap:  
1) Mutu formulasi/komposisi pupuk  di tingkat peredaran dan penggunaan  - 3663 - 
 
2) Jenis dan jumlah pestisid a, wadah, pembungkus, label serta publikasi  
3) Dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran  
4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja  
5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pupuk  
6) Damp ak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pupuk  
f. Dalam melaksanakan tugas Pengawas Pupuk Organik, Hayati dan pembenah Tanah  Pusat 
mempunyai kewenangan:  
1) Memasuki lokasi dan tempat produksi dan penyimpanan  
2) Memeriksa dokumen perizinan dan dokumen lainnya di tingkat produsen, penyimpanan dan 
peredaran  
3) Mengambil contoh (sampel) p upuk  untuk dilakukan  uji mutunya  
4) Mengambil contoh (sampel) pembungkus, wadah, label dan bahan publikasi lainnya  
5) Mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian peredaran dan/atau penarikan 
pestisida rusak, ilegal dan palsu kepada Menteri Pertanian melalui pimpinan instansi yang 
bersangkutan, dan  
6) Memeriksa kesesuaian dokumen dan contoh (sampel) pupuk  di lokasi penelitian.  
g. Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental .  
h. Pengawasan  rutin  dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan secara berkala  
atau sewaktu -waktu  apabila diperlukan  dengan cara pengawasan di tingkat pengadaan, penggunaan, 
penyimpanan  dan p eredaran . Adapun pengawasan rutin adalah sebagai berikut:  
7) Pengawasan dapat dilakukan di tingkat produsen, distributor, gudang, kios ataupun langsung ke - 3664 - 
 
petani.  
8) Memeriksa kemasan dan atau label berdasarkan legalitas pupuk yaitu memeriksa nomor 
pendaftaran, nama pemegang nomor pendaftaran, nama/merek dagang, jenis, kandungan hara, 
isi atau berat bersih barang, masa edar, kode produksi, nama dan alamat produsen untuk 
barang dalam negeri, nama dan alamat produsen atau importir, negara pembuat dan petunjuk 
pengg unaan   
9) Cek kuantitas, kondisi fisik pupuk (bentuk, warna, bau) serta kemasan/wadah pembungkus 
pupuk dan cara penyimpanan pupuk.  
10) Mengkroscek l egalitas pupuk yang terdaftar di Kementerian Pertanian yaitu tata cara penomoran 
pupuk terdaftar  
11) Memeriksa laporan pelaku usaha yang memuat jumlah produksi atau impor dan peredaran 
pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah  dari pemegang nomor pendaftaran pestisida dan 
pemilik sarana produksi yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.  
12) Pupuk pesanan khusus perlu dicek faktur pajak, kebenaran pemesan dan kapasitas pabrik  
i. Pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan  yang diterima  dari pelaku usaha, 
petani atau masyarakat pengguna pupuk .  
j. Perangkat kerja pelaksanaan pengawasan berdasarkan Peraturan tentang pestisida, Pedoman 
Pengawasan Pupuk dan Pestisida, serta Standard Operating Procedure  / SOP yang didalamnya 
terdapat tabel pengisian hasil pengawasan dan kuesioner wawancara dengan petani  dan 
kios/distributor, bahan dan peralatan pengambilan sampel pestisida  serta alat untuk dokumentasi 
open camera  - 3665 - 
 
k. Hak pelaksana pengawas :  
1) Mengetahui proses produksi pupuk . 
2) Memperoleh informasi sarana  produksi , tempat penyimpanan , pengemasan, pengangkutan  dan 
penggunaan.  
3) Memeriksa legalitas perizinan dan penyaluran/ peredaran pupuk . 
4) Mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran pupuk kepada Direktur Pupuk 
dan Pestisida apabila ditemukan penyimpangan pada ketentuan berlaku  
5) Mengusulkan  berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang pupuk sebagai tindak 
lanjut hasil pengawasan di daerah . 
6) Mengambil contoh iklan, wadah dan label atau dokumen publikasi lainnya . 
7) Mengambil  contoh pupuk untuk dilakukan pengujian mutu.  
l. Kewajiban pelaksana pengawas : melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan 
penggunaan pupuk terhadap legalitas pendaftaran, kemasan/label dan standar mutu pupuk, wajib 
menyampaikan laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan obyek  pengawasan secara 
berkala maupun sewaktu -waktu kepada pimpinan instansi masing -masing.  
m. Pelaksana pengawasan terdiri dari petugas pengawas pupuk dan pestisida yang mempunyai fungsi 
pengawasan dibidang teknis pengawasan pupuk dan pestisida, anggota Komisi P engawasan Pupuk 
dan Pestisida (KPPP), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).  
n. Laporan  hasil pengawasan berdasarkan obyek pengawasan dilaporkan secara berkala maupun 
sewaktu -waktu apabila terjadi pelanggaran/penyimpangan. Substansi laporan hasil pengawasa n di 
tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat adalah sebagai berikut:  - 3666 - 
 
1) Laporan Kabupaten/Kota mencakup jumlah, jenis dan mutu pupuk yang beredar, serta 
permasalahan lain;  
2) Laporan Provinsi mencakup situasi peredaran pupuk di Kabupaten/Kota serta permasalah an di 
seluruh Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;  
3) Laporan Pusat mencakup produksi pupuk, perkembangan izin/nomor pendaftaran, hasil 
evaluasi pengawasan di daerah serta permasalahan yang timbul di seluruh wilayah Indonesia.  
Format laporan hasil pengawasan p estisida mencakup : Pendahuluan, Tujuan dan Sasaran, Hasil 
Pelaksanaan Pengawasan, Permasalahan, Tindaklanjut Hasil Pengawasan, Kesimpulan dan Saran.  
o. Informasi dan pengaduan masyarakat terkait pestisida pupuk organic, hayati dan pembenah tanah 
dapat dipero leh dari media sosial maupun dari Provinsi/Kabupaten/Kota. Saluran pengaduan 
masyarakat dapat diakses melalui website LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), 
maupun aplikasi LAPOR! yang dapat didownload di Google Play atau App Store. Masyara kat dapat 
menuliskan pengaduan, keluhan atau aspirasi, serta menggunggah dokumen pada laman LAPOR! 
untuk kemudian diteruskan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 
untuk ditindaklanjuti. Pengawasan dilakukan secara rutin dan insi dental   
 
 
 
 
 
 - 3667 - 
 
STANDAR PENDAFTARAN PUPUK (AN -ORGANIK)  
No PENDAFTARAN PUPUK (AN -ORGANIK)  
08919  (Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk ); 
20121  (Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer ); 
20122  (Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer ); 
20123  (Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer ); 
20124  (Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer ); 
20125  (Industri Pupuk Hara Makro Sekunder ); 
20126  (Industri Pupuk Hara Mikro ); 
20127  (Industri Pupuk Pelengkap ); 
20129  (Industri Pupuk Lainnya ); 
46652  (Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia ); 
47763  (Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama ); 
47845  (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama ) 
 
1 Ruang Lingkup  
 Standar ini bertujuan mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan 
usaha  produksi pupuk an-organik untuk menjamin mutu dan efektivitas pupuk serta memberikan 
kepastian formula pupuk yang beredar sesuai dengan komposisi pupuk yang didaftar kan.  
Pupuk an -organik yang telah memperoleh nomor pendaftaran dapat diproduksi, diimpor dan diedarkan 
baik di da lam negeri maupun luar negeri.  - 3668 - 
 
2 Istilah dan 
Definisi  
 a. Pupuk an -organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis, dan 
merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.  
b. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan 
terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar 
negeri.  
c. Standar Mutu adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan 
metode yang disusun berdasarkan konsensus untuk menjamin kualitas produk atau mutu.  
d. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah st andar mutu yang 
dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri.  
e. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN 
dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
f. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran, dan 
penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan 
manusia serta kelestarian lingkungan hidup, dan sesuai dengan peraturan peru ndang-undangan 
yang berlaku.  
3 Persyaratan 
umum  
 a. Persyaratan umum:  
1) Mengisi Formulir Pendaftaran  yang terintegrasi secara Online;  
2) Memiliki Konsep Label dan Deskripsi Pupuk;  
3) Memiliki Surat Tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek ; 
4) Memiliki Bukti Pembayaran PNBP  
b. Durasi Pemenuhan : Sesuai dengan sistem OSS  - 3669 - 
 
4 Persyaratan 
khusus atau 
Persyaratan 
Teknis  
 a. Persyaratan teknis :  
1) Memiliki Sertifikat Hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan 
Persyaratan Teknis Minimal (PTM) ; 
2) Memiliki Laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk  
b. Pemberlakuan SNI wajib diberikan terhadap jenis pupuk antara lain : Urea, ZA, NPK Padat, SP -36, 
TSP, Fosfat Alam untuk Pertanian dan KCl.  
c. Persyaratan teknis minimal merujuk pada Keputusan Menteri  Pertanian Republik Indonesia mengenai 
Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An -Organik  
d. Lembaga uji mutu menggunakan Lembaga Uji yang sudah terakreditasi untuk PTM yang ditunjuk 
berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia mengenai Penunjukan Lemb aga Uji 
Efektivitas Pupuk An -Organik. Lembaga uji mutu bagi pupuk SNI wajib mengacu pada peraturan 
yang telah berlaku.  
e. Pelaku usaha yang memproduksi/ mendistribusi produk pupuk an-organik harus memenuhi 
persyaratan tambahan selain harus terdaftar. Hal ini  dimaksudkan agar produk pupuk an-organik 
yang diproduksi  tidak membahayakan dalam hal :  
1) Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang dapat membahayakan, tidak bersifat 
patogen, bukan termasuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kategori 2 dan bukan 
bahan baku yang dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan) ) di saat proses 
produksi, pasca produksi dan penggunaannya terhadap pekerja/ pengguna, lingkungan sekitar 
(keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara) dan masyarakat  
 - 3670 - 
 
2) Cara penggunaan dan dosis produk jelas tertera di kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan 
berlebih yang membahayakan pengguna dan mengkontaminasi lingkungan (keanekaragaman 
hayati, air, tanah dan udara)  
f. Pupuk an -organik yang telah mendapatkan nomor pendaf taran dapat dilakukan:  
1) Pendaftaran Ulang  
a) Pupuk An -Organik yang telah memiliki nomor pendaftaran dan akan habis masa 
berlakunya dapat dilakukan pendaftaran ulang   
b) Pendaftaran ulang nomor pendaftaran dilakukan paling lambat 90 hari sebelum nomor 
pendaftaran berakhir  
c) Apabila  permohonan pendaftaran ulang melewati batas waktu maka pendaftaran ulang 
ditolak  
d) Pendaftaran ulang ganjil dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran sebelumnya dan hasil 
uji mutu atau sertifikat SNI  
e) Pendaftaran ulang genap  deng an melengkapi  bukti nomor pendaftaran sebelumnya dan 
hasil uji mutu atau sertifikat SNI dan laporan hasil uji efektivitas  
2) Perubahan nama dagang, kemasan, produsen pupuk dan/atau warna pupuk  
a) Pupuk an -organik dapat dilakukan perubahan nama dagang dengan mel engkapi bukti 
nomor pendaftaran pupuk yang masih berlaku dan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual 
untuk nama dagang yang baru  
b) Perubahan kemasan pupuk dapat dilakukan dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran 
pupuk yang masih berlaku  - 3671 - 
 
c) Perubahan produsen pupuk  dapat dilakukan dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran 
yang masih berlaku, surat kerjasama atau penunjukan sebagai distributor dari produsen 
baru, hasil uji mutu atau sertifikat SNI dan laporan hasil uji efektivitas  
d)  Perubahan  warna pupuk dapat dilakukan dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran 
pupuk yang masih berlaku dan hasil uji mutu atau sertifikat SNI   
3) Pengalihan Nomor Pendaftaran  
Pengalihan  Nomor  Pendaftaran pupuk  dapat dilakukan dengan melengkapi bukti n omor 
pendaftaran pupuk yang masih berlaku, Akte Notaris Perjanjian Pengalihan dan SIUP/TDP 
perusahaan penerima pengalihan  
4) Produksi dengan Formula Khusus  
Produksi pupuk dengan formula  khusus  dapat dilakukan dengan melengkapi bukti nomor 
pendaftaran pupu k  yang  ditawarkan yang masih berlaku, surat keterangan pemesan, dan bukti 
pemesanan/ invoice/PO  
5 Sarana  
 Persyaratan minimal untuk sarana dan fasilitas yang wajib di ikuti oleh pelaku usaha pendaftaran pupuk 
dan pembenah tanah diantaranya :  
a. Lahan minimal untuk pabrik, kantor dan gudang  
b. Bangunan kantor  
c. Bangunan untuk produksi  
d. Bangunan untuk gudang  
e. Sarana produksi  
 - 3672 - 
 
6 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  
 PENILAIAN KESESUAIAN   
Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh pelaku 
usaha. Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh 
pelaku usaha. Dokumen yang dinilai dalam memperoleh nomor pendaftaran An -Organik meliputi :  
No. Persyaratan  Sesuai  Tidak Sesuai  Ket 
a. Umum     
 1. Formulir Pendaftaran yang terintegrasi 
secara online      
 2. Konsep Label dan Deskripsi Pupuk     
 3. Surat Tanda Bukti Pendaftaran 
Merek/Sertifikat Merek     
 4. Bukti Pembayaran PNBP     
b. Khusus     
 1. Sertifikat  Hasil Uji Mutu atau SNI     
 2. Laporan Hasil Uji Efektivitas     
 
 
Apabila dalam penilaian persyaratan dan dokumen yang disampaikan tidak sesuai, maka nomor 
pendaftaran tidak akan diberikan atau pendaftaran ditolak. Namun apabila dalam penilaian persyaratan 
dan dokumen yang disampaikan sudah memenuhi keseuaian, maka akan diberikan nomor pendaftaran.  
a. Nomor pendaftaran An -Organik berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang  
b. Norma pelaksanaan pengawasan pupuk An-Organik berdasarkan :  
1) Undang -Undang mengenai Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.  
2) Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An Organik  - 3673 - 
 
3) Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pedoman Pengawasan Pengadaan , Peredaran dan 
Penggunaan Pupuk An -Organik.  
4) Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pedoman Penggunaan Pupuk An -Organik.  
5) Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pengawasan Formula Pupuk An -Organik .  
6) Standar Operating Procedure / SOP Pengawasan Pupuk  
7) Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida  
c. Pengawas An-Organik Pusat bertugas melakukan pengawasan terhadap:  
1) Mutu dan formulasi/komposisi pupuk   
2) Dokumen perizinan, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di baik ditingkat 
pengadaan, peredaran, penyi mpanan  
3) Jenis dan jumlah pupuk , wadah, pembungkus, label serta publikasi  
4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja  
5) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup  
6) Sampel (contoh) pupuk  untuk penelitian dan pengembangan  
7) Sampel pupuk  baik ditingkat pengadaan/produksi, peredaran dan penyimpanan  
8) Pelaksanaan uji mutu, uji efektifitas dalam rangka pendaftaran pupuk  
9) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pupuk  
10) Laporan Produksi atau laporan impor dan peredaran pupuk An-Organik  dari pemegang nomor 
pendaftaran  
d. Pengawas Pupuk An-Organik  Provinsi bertugas melakukan pengawasan terhadap:  
1) Mutu formulasi/komposisi pupuk  di tingkat peredaran dan penggunaan  
2) Jenis dan jumlah pupuk , wadah, pembungkus, label serta publikasi  - 3674 - 
 
3) Dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran  
4) Ketentuan keselamatan dan  kesehatan kerja  
5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pupuk  
6) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pupuk  
7) Contoh (sampel) pupuk  beredar untuk dilakukan uji mutu  
e. Pengawas P upuk An -Organik  kabupaten/kota bertugas melakukan pengawasan  terhadap:  
1) Mutu formulasi/komposisi pupuk  di tingkat peredaran dan penggunaan  
2) Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi  
3) Dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran  
4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja  
5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pupuk  
6) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pupuk  
f. Dalam melaksanakan tugas Pengawas Pupuk An -Organik  Pusat mempunyai kewenangan:  
1) Memasuki lokasi dan tempat produksi dan penyimpanan  
2) Memeriksa dokumen perizinan dan dokumen lainnya di tingkat produsen, penyimpanan dan 
peredaran  
3) Mengambil contoh (sampel) p upuk untuk dilakukan  uji mutunya  
4) Mengambil contoh (sampel) pembungkus, wadah, label dan bahan publikasi lainnya  
5) Mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian peredaran dan/atau penarikan 
pestisida rusak, ilegal dan palsu kepada Menteri Pertanian mela lui pimpinan instansi yang 
bersangkutan, dan  
6) Memeriksa kesesuaian dokumen dan contoh (sampel) pupuk  di lokasi penelitian.  - 3675 - 
 
g. Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental .  
h. Pengawasan rutin  dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan secara berkala  
atau sewaktu -waktu  apabila diperlukan  dengan cara pengawasan di tingkat pengadaan, penggunaan, 
penyimpanan  dan peredaran . Adapun pengawasan rutin adalah sebagai berikut:  
1) Pengawasan dapat dilakukan di tingkat produsen, distributor, gudang, kios ataupun langsung ke 
petani.  
2) Memeriksa kemasan dan atau label berdasarkan legalitas pupuk yaitu memeriksa nomor 
pendaftaran, nama pemegang nomor pendaftaran, nama/merek dagang, jenis, kandungan hara, 
isi atau berat bersih barang, masa edar, kode produksi, nama dan alamat produsen untuk 
barang dalam negeri, nama dan alamat produsen atau importir, negara pembuat dan petunjuk 
penggunaan   
3) Cek kuantitas, kondisi fisik pupuk (bentuk, warna, bau) serta kemasan/wadah pembungkus 
pupuk dan cara penyimpanan pupuk.  
4) Mengkroscek l egalitas pupuk yang terdaftar di Kementerian Pertanian yaitu tata cara penomoran 
pupuk terdaftar  
5) Memeriksa laporan pelaku usaha yang memuat jumlah produksi atau impor dan peredaran 
pupuk An -Organik  dari pemegang nomor pendaftaran pestisida dan pemilik sarana produksi 
yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.  
6) Pupuk pesanan khusus perlu dicek faktur pajak, kebenaran pemesan dan kapasitas pabrik  
i. Pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan  yang diterima  dari pelaku usaha, 
petani atau masyarakat pengguna pupuk .  
j. Perangkat  kerja pelaksanaan pengawasan berdasarkan Peraturan tentang pestisida, Pedoman - 3676 - 
 
Pengawasan Pupuk dan Pestisida, serta Standard Operating Procedure  / SOP yang didalamnya 
terdapat tabel pengisian hasil pengawasan dan kuesioner wawancara dengan petani dan 
kios/distributor, bahan dan peralatan pengambilan sampel pestisida  serta alat untuk dokumentasi 
open camera  
k. Hak pelaksana  pengawas :  
1) Mengetahui proses produksi pupuk . 
2) Memperoleh informasi sarana  produksi , tempat penyimpanan , pengemasan, pengangkutan  dan 
penggunaan.  
3) Memeriksa legalitas perizinan dan penyaluran/ peredaran pupuk . 
4) Mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran pupuk kepada Direktur Pupuk 
dan Pestisida apabila ditemukan penyimpangan pada ketentuan berlaku  
5) Mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang pupuk sebagai tindak 
lanjut hasil pengawasan di daerah . 
6) Mengambil contoh ikl an, wadah dan label atau dokumen publikasi lainnya . 
7) Mengambil  contoh pupuk untuk dilakukan pengujian mutu.  
l. Kewajiban pelaksana pengawas : melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan 
penggunaan pupuk terhadap legalitas pendaftaran, kemasan/la bel dan standar mutu pupuk, wajib 
menyampaikan laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan obyek pengawasan secara 
berkala maupun sewaktu -waktu kepada pimpinan instansi masing -masing.  
m. Pelaksana pengawasan terdiri dari petugas pengawas pupuk dan pestisida yang mempunyai fungsi 
pengawasan dibidang teknis pengawasan pupuk dan pestisida, anggota Komisi Pengawasan Pupuk 
dan Pestisida (KPPP), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).  - 3677 - 
 
n. Laporan hasil pengawasan berdasarkan obyek pengawasan dilaporkan secara berkala maupun 
sewaktu -waktu apabila terjadi pelanggaran/penyimpangan. Substansi laporan hasil pengawasan di 
tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat adalah sebagai berikut:  
1) Laporan Kabupaten/Kota mencakup jumlah, jenis dan mutu pupuk yang beredar , serta 
permasalahan lain;  
2) Laporan Provinsi mencakup situasi peredaran pupuk di Kabupaten/Kota serta permasalahan di 
seluruh Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;  
3) Laporan Pusat mencakup produksi pupuk, perkembangan izin/nomor pendaftaran, hasil 
evaluasi peng awasan di daerah serta permasalahan yang timbul di seluruh wilayah Indonesia.  
Format laporan hasil pengawasan pestisida mencakup : Pendahuluan, Tujuan dan Sasaran, Hasil 
Pelaksanaan Pengawasan, Permasalahan, Tindaklanjut Hasil Pe ngawasan, Kesimpulan dan Sa ran. 
o. Informasi dan pengaduan masyarakat terkait pestisida pupuk organik, hayati dan pembenah tanah 
dapat diperoleh dari media sosial maupun dari Provinsi/Kabupaten/Kota. Saluran pengaduan 
masyarakat dapat diakses melalui website LAPOR! (Layanan Aspirasi da n Pengaduan Online Rakyat), 
maupun aplikasi LAPOR! yang dapat didownload di Google Play atau App Store. Masyarakat dapat 
menuliskan pengaduan, keluhan atau aspirasi, serta menggunggah dokumen pada laman LAPOR! 
untuk kemudian diteruskan kepada Ditjen Prasar ana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 
untuk ditindaklanjuti. Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental  
 
 
 
 - 3678 - 
 
STANDAR SERTIFIKASI ALAT DAN MESIN PERTANIAN  
No SERTIFIKASI ALAT DAN MESIN PERTANIAN  
28210  (Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan ); 
25931  (Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian ); 
28250  (Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau ); 
46530  (Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian ) 
1 Ruang Lingkup  
 Penetapan standar ini bertujuan  mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan proses yang 
dilakukan pelaku usaha (pemohon sertifikasi) dan persyaratan produk yang harus dipenuhi oleh pelaku 
usaha  sesuai standar mutu alat dan mesin pertanian.  Penetapan standar ini terbata s pada pemenuhan 
persyaratan berdasarkan standar nasi oonal Indonesia alat dan mesin pertanian sedangkan pemenuhan 
persyaratan standar mutu persyaratan teknis minimal diatur lebih lanjut pada peraturan terpisah. Unit 
kerja yang melaksanakan proses sertifika si adalah Lembaga Sertifikasi Produk yang mempunyai status 
akredi tasi Komite Akreditasi Nasional.  
2 Istilah dan 
Definisi  
 a. Alat dan Mesin Budidaya Tanaman yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang 
dioperasikan dengan atau tanpa motor penggera k untuk kegiatan budidaya tanaman mulai proses 
produksi sampai pasca panen.  
b. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus 
semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, ling kungan, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa 
kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar - besarnya.  
 - 3679 - 
 
c. Standar Mutu Alsintan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Persyaratan Teknis Minimal 
(PTM) jika suatu alsintan tidak ada SNI nya.  
d. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian 
jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar 
dan/atau regulasi.  
e. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah spesifikasi tek nis atau sesuatu yang dibakukan, disusun 
berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat kesehatan, keamanan, 
keselamatan, lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan 
pengalaman, perkembangan masa kini da n masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang 
sebesar -besarnya dan diberlakukan di Indonesia.  
f. Persyaratan Teknis Minimal (PTM) adalah batasan terendah dari persyaratan keselematan dan 
kesehatan kerja serta kinerja alsintan, komposisi bahan atau mat erial dan dimensi alsintan yang 
memenuhi persyatan untuk diusulkan menjadi standar  
g. Pengujian adalah uji oleh lembaga penguji yang terakreditasi dilakukan di laboratorium maupun di 
lapangan terhadap prototype alsintan yang diproduksi dalam negeri atau alsin tan yang berasal dari 
impor  
h. Hasil Uji adalah keterangan hasil pengujian dari uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji beban 
berkesinambungan, uji pelayanan dan uji kesesuaian terhadap alsintan yang dikeluarkan oleh 
lembaga pengujian alat dan mesin pertanian  
i. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LS Pro adalah suatu unit/institusi yang tidak 
memihak dan netral yang telah diakreditasi untuk dapat melakukan penandaan SNI  - 3680 - 
 
j. Sertifikasi produk adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifik asi produk untuk 
menyatakan bahwa alsintan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan  
k. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran alat dan/atau 
mesin baik untuk diperdagangkan atau tidak  
l. Sistem manajemen mutu adalah t atanan kerja yang mencangkup struktur organisasi, tanggung 
jawab, prosedur, proses dan sumberdaya untuk menerapkan manajemen mutu  
3 Persyaratan 
umum  
 Untuk memperoleh sertifikat produk alat dan mesin pertanian dilengkapi persyaratan sebagai berikut  : 
a. Memiliki Merek dagang/Tanda Daftar Merek  yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal yang 
menangani urusan kekayaan intelektual pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum  
b. Memiliki Surat Keterangan Penunjukan sebagai perwakilan  perusahaan  dari negara pengimpor  bagi 
alsintan yang  berasal dari impor  
c. Surat Pelimpahan Merek (Jika Merek Bukan Milik Pemohon)  
d. Perjanjian lisensi dari pemilik merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal yang 
menangani urusan kekayaan intelektua l pada Kementerian yang menyelenggarakan urus an 
pemerintahan di bidang hukum  
e. Melampirkan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 atau revisinya  
produsen dan memproduksi serta mengedarkan produk alsintan wajib memenuhi standar mutu 
dalam hal ini SNI alsintan dengan memperhatikan keselamatan kerja pengguna alat dan mesin 
pertanian, keamanan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan  
Durasi Pemenuhan : Sesuai dengan Sistem OSS  - 3681 - 
 
4 Persyaratan 
khusus atau 
Persyaratan 
Teknis  
 Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan teknis dan khusus  sebagai berikut:  
a. Melampirkan spesifikasi teknis produk alsintan yang disertifikasikan  
b. Melampirkan dokumen sistem mutu perusahaan produsen (panduan mutu da n daftar induk 
dokumen)  yang lengkap dan benar  
c. Memiliki Alur Proses Produksi terhadap tahap -tahap pengendalian mutu  
d. Memiliki Daftar Alat dan Mesin Produksi dan Daftar Peralatan Uji yang telah terkalibrasi  
e. Memenuhi tatacara pembubuhan kesesuaian Tanda Kesesuaian (SNI Alsintan) yang telah ditetapkan  
f. Dalam hal sertifikasi alat dan mesin pertanian secara wajib SNI, selain itu pelaku usaha wajib 
memenuhi seluruh persyaratan dari regulasi wajib yang mengikatnya.  
5 Sarana  
 Pelaku usaha dalam hal ini pemegang sertifikat harus memiliki sarana infrastruktur dan kondisi 
lingkungan pabrikan sebagai tempat produksi sesuai persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001 atau 
revisinya, sarana perkantoran yang memadai sebagai kantor pusat berusaha dan gudang sesua i standar 
sebagai tempat penyimpanan bahan baku produksi dan produk jadi alat dan mesin pertanian.  
6 Penilaian 
Kesesuaian dan 
Pengawasan  
 PENILAIAN KESESUAIAN  
 
Dokumen yang dinilai meliputi :  
No. Persyaratan  Sesuai  Tidak 
Sesuai  Ket 
a. Umum     
 1. Merek Dagang/Tanda Daftar 
Merek      - 3682 - 
 
 2. Surat Pelimpahan Merek (Jika 
Merek Bukan Milik Pemohon)     
 3. Surat Keterangan Penunjukan 
sebagai perwakilan perusahaan  
dari negara pengimpor bagi 
alsintan yang berasal dari 
impor     
 3. Perjanjian lisensi dari pemilik 
merek yang telah didaftarkan 
pada Direktorat Jenderal yang 
menangani urusan kekayaan 
intelektual pada Kementerian 
yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang 
hukum,     
 4. surat pernyataan penerapan 
sistem manajemen mutu ISO 
9001 atau revisinya produsen 
dan memproduksi serta 
mengedarkan produk alsintan 
wajib memenuhi standar mutu    - 3683 - 
 
dalam hal ini SNI alsintan 
dengan memperhatikan 
keselamatan kerja pengguna 
alat dan mesin pertanian, 
keamanan lingkungan hidup 
sesuai ketentuan peratu ran 
perundang -undangan  
b. Khusus     
 1. Dokumen Sistem Mutu     
 2. Spesifikasi teknis produk 
alsintan yang disertifikasikan     
 3. Alur Proses Produksi terhadap 
tahap -tahap pengendalian 
mutu     
 4. Daftar Alat dan Mesin Produksi     
 5. Daftar Peralatan Uji yang telah 
terkalibrasi     
 6. Tatacar a pembubuhan 
kesesuaian Tanda Kesesuaian  
produk  (SNI Alsintan)     
 - 3684 - 
 
Pelaku usaha memperoleh sertifikat kesesuaian produk terhadap pemenuhan standar sebagai bukti 
penilaian kesesuaian dengan skema sebagai berikut :  
a. Permohonan sertifikasi alsintan diajukan  oleh pelaku usaha  kepada Kepala Lembaga Serti fikasi 
Produk  sesuai dengan skema sertifikasi yang telah ditetapkan LS Pro  
b. Permohonan sertifikasi alsintan tidak wajib bagi  pelaku usaha yang bers ifat UMK  yang mengedarkan 
alat dan mesin pertaniannya terbatas pada wilayah kabupaten/kota di daerahnya saja.  
c. Proses sertifikasi yang harus dipenuhi oleh UMK disesuaikan dengan kebijakan atas keringanan yang 
telah ditetapkan oleh LS Pro sesuai skema UMK  dan peraturan perundangan;  
d. Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen sebagaimana persyaratan umum dan khusus 
yang telah ditetapkan  
e. Lembaga sertifikasi produk melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sertifikasi  diajukan.  
f. Apabila pelaku usaha telah memenuhi persyaratan  proses sertifikasi alsintan , maka Lembaga 
Sertifikasi Produk  menerbitkan keputusan sertifikasi alsintan dengan menerbitkan Sertifikat P roduk  
Pengunaan Tanda SNI (SPPT SNI)  denga n masa berlaku yang telah ditetapkan,  
g. Apabila pelaku usaha  belum memenuhi persyaratan sertifikasi dan terdapat ketidaksesuaian 
terhadap keputusan sertifikasi,  diberikan kesempatan untuk mem perbaiki ketidaksesuaian sesuai 
ketentuan LS Pro;  
h. Lembaga Sertifikasi Produk melaporkan proses penilaian kesesu aian secara be rkala kepada Direk tur 
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian berupa Laporan Satu Siklus 
Kinerja LS Pro Alsintan dalam menerbitkan SPPT SNI.  
 - 3685 - 
 
i. Lembaga Sertifikasi Produk juga melaporkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) 
kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk disahkan menjadi Sertifikat Pe rsetujuan 
Penggunaan Tanda SNI s esuai aturan yang berlaku di BSN . 
 
PENGAWASAN   
Mekanisme Pengawasan  
a. Pengawasan kepada pelaku usaha pemegang sertifikat produk (SPPT SNI)  adalah pengawasan 
terhadap konsistensi pelaku usaha  dalam  memproduksi alsintan sesuai standar mutu produk. 
Pengawasan tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu pengawasan rutin (surveilen) dan pengawasan 
insidental (sewaktu  - waktu)  
b. Pengawasan alat dan mesin pertanian dilaksanakan secara rutin melalui laporan pelaku usaha dan 
inspeksi lapangan. Pengawasan  rutin terhadap alat dan mesin pertanian yang beredar di lini produksi 
dan/atau yang beredar di pasar  dan pengawasan insidentil . Pen gawasan ini dilakukan berdasarkan 
peraturan perundangan pengawasan alat dan mesin pertanian yang berlaku.  
c. Pelaksana pengawasan wajib melakukan pengawasan rutin  dimulai dengan melaksanakan tinjauan 
persyaratan sertifikasi dengan memastikan persyaratan serti fikasi masih berlaku dan sistem 
pengelolaan mutu produk oleh pelaku us aha tetap memenuhi persyaratan.  
d. Pelaksana pengawasan m elakukan verifikasi lapang di lini produksi dan/ atau di pasar terhadap 
elemen kritis yang berkaitan dengan pengendalian mutu produk  sesuai acuan SNI ISO 9001  
termutakhir dan SNI Produk Alsintan  
 
 - 3686 - 
 
e. LS Pro mewajibkan pengujian produk di laboratorium uji alsintan yang ditunjuk apabila terjadi 
penyimpangan pada proses produksi  oleh pelaku usaha pemegang sertifikat  
f. Apabila pelaku usaha peme gang sertifikat tidak memproduksi alsintan yang telah disertifikasi sampai 
jangka waktu surveilen yang ditentukan, maka surveilen tidak dilakukan sampai pelaku usaha  
memproduksi alsintannya kembali (dibuktikan dengan Surat Keterangan dan bukti yang dapat 
diterima). Ketentuan ini berlaku sebelum masa sertifikat berakhir.  
g. Pelaksana pengawasan dapat juga melaksanakan pengawasan insidental  apabila terdapat laporan 
keluhan dari pelanggan yang terkait dengan mutu alsintan yang telah disertifikasi  dengan melakukan  
audit kesesuaian  /audit lanjutan  sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.   
h. LS Pro mengambil keputusan terhadap hasil pengawasan insidental  yang telah dilaksanakan. Apabila 
hasil temuan audit tergolong mayor maka Manajemen LS Pro meminta Komisi Teknis untuk 
menentukan status sertifikasi melalui rapat komisi teknis.  
i. Hasil audit lanjutan  (kategori mayor)  dan hasil audit surveilen selanjutnya dievalua si dan diputuskan 
melalui Komisi Teknis Alsintan.  Hasil  keputusan Komisi Teknis dilaporkan kepada Kepala LS Pro   
j. Apabila hasil audit lanjutan dan surveilen masih sesuai dengan standar yang ditetapkan, Pe laku 
Usaha masih diijinkan memegang sertifikat produk tersebut.  
k. Kegiatan  pengawasan rutin / pengawasan berkala dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun  
l. Pelaksana pengawasan terhadap pelaku usaha adalah Pejabat fungsional pengawas alat dan mesin 
pertanian yang wajib  memenuhi persyaratan sebagai auditor alat dan mesin pertanian atau petugas 
pengambilan contoh alsintan dalam rangka menilai kesesuaian lapang di lini produksi dan/atau 
dipasar, memahami  sistem manajemen mutu  SNI ISO 9001, proses produksi alsintan, proses 
pengujian alsintan dan SNI alsintan sesuai ketentuan LS Pro.  - 3687 - 
 
m. Pelaksana pengawasan wajib melaporkan dan dapat memberikan rekomendasi has il pengawasan 
secara berjenjang.  
n. Perangkat kerja pelaksanaan pengawasan berdasarkan Peraturan tentang alsintan , Pedoman 
Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian , serta Standar Operating Procedure / SOP  Lembaga Sertifikasi 
Produk  yang didalamnya terdapat tabel pengisian hasil pengawasan dan kuesioner dengan pelaku 
usaha , bahan dan peralatan dalam proses sertifikasi  serta alat untuk dokumentasi  
 
Mekanisme pelaporan   
1. Hasil pengawasan pengawas wajib dilaporkan oleh pelaksana pengawas secara rutin maupun 
insidental  apabila terjadi kasus penyimpangan/pelanggaran yang perlu penanganan secara 
khusus  
2. Laporan hasil pengawasan alat dan mesin pertanian mencakup laporan hasil audit kesesuaian, 
ketidaksesuaian terhadap jumlah, jenis dan mutu alat dan atau mesin pertanian yang beredar, 
dampak penggunaan alat dan atau mesin pertanian di tingkat petani serta permasalahan la in 
yang timbul di lapangan. Format laporan mencakup Pendahuluan, Tujuan dan Sasaran, Hasil 
Pelaksanaan Pengawasan, Permasalahan, Tindaklanjut Hasil Pengawasan, Kesimpulan dan 
Saran.  
3. Penyampaian laporan pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana pengawas dila porkan secara 
berkala kepada pimpinan unit yang berwenang.  
 - 3688 - 
 
4. Informasi dan pengaduan masyarakat terkait sertifikasi alat dan mesin pertanian dapat diperoleh 
dari media sosial maupun dari Provinsi/Kabupaten/Kota. Saluran pengaduan masyarakat dapat 
diakses me lalui website LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), maupun 
aplikasi LAPOR! yang dapat didownload di Google Play atau App Store. Masyarakat dapat 
menuliskan pengaduan, keluhan atau aspirasi, serta menggunggah dokumen pada laman 
LAPOR! untuk kemudian diteruskan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian 
Pertanian untuk ditindaklanjuti.  
 
 
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
SYAHRUL YASIN LIMPO