MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU
SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan
keselamatan manusia, menciptakan persaingan usaha
yang sehat, dan meningkatkan daya saing industri
tepung terigu, perlu mewajibkan pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia tepung terigu sebagai
bahan makanan;
b. bahwa Standar Nasional Indonesia tepung terigu
sebagai bahan makanan telah mengalami perubahan
dari SNI 3751:2009 menjadi SNI 3751:2018, sehingga
perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan
Standar Nasional Indonesia secara wajib tepung terigu
sebagai bahan makanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung
Terigu sebagai Bahan Makanan secara Wajib;
Mengingat 
: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik I
ndonesia Tahun 1945; 
  2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
  3. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5360); 
  4. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5492);  
  5. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5584);  
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999  tentang 
Label dan Iklan Pangan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999  Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867 ); 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6016) ; 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang 
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6225) ; 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang 
Keamanan Pangan (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442 ); 
http://jdih.kemenperin.go.id/  
10. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254) ; 
  11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/ 
PER/9/2009 
tentang Standar Nasional Indonesia 
Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 308); 
  12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan 
Standardisasi Industri secara Wajib (Berita Negara 
Republik I
ndonesia Tahun 2018 Nomor 196); 
  13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 
2018 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 No mor 1509); 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN 
STANDAR NASIONAL INDONESIA 
TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA 
WAJIB. 
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1  
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1.  Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan yang 
selanjutnya 
disebut Tepung Terigu adalah tepung yang 
dibuat dari endosperma biji gandum Triticum Aestivum  
L. (club wheat ) dan/atau Triticum Compactum Host  
dengan penambahan Besi ( Fe), Seng ( Zn), vitamin B1  
(tiamin) , vitamin B2  (riboflavin) , dan asam folat sebagai 
fortifikan.   
2.  Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 
SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga 
pemerintah nonkementerian yang bertugas dan 
http://jdih.kemenperin.go.id/bertanggung 
jawab di bidang standardisasi dan 
berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
3.  Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum ne gara Republik Indonesia, baik 
sendiri maupun bersama -sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi . 
4.  Produsen adalah perusahaan industri yang melakukan 
kegiatan produksi berupa penggilingan biji gandum 
menjadi Tep ung Terigu. 
5.  Pengemas Ulang adalah perusahaan industri yang 
melakukan proses pengemasan Tepung Terigu dengan 
kemasan yang berbeda dengan kemasan asal. 
6.  Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang 
didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan 
berkeduduka n di Republik Indonesia yang ditunjuk 
oleh Produsen di luar negeri sebagai perwakilannya di 
Republik Indonesia. 
7.  Importir  adalah orang perseorangan atau badan 
usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan 
badan hukum yang melakukan kegiatan impor. 
8.  Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Tepung 
T
erigu yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Tepung 
T
erigu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh 
Lembaga Sertifikasi Produk kepada Produsen yang 
melakukan kegiatan produksi dan/atau mengemas 
ulang Tepung Terigu sesuai dengan persyaratan SNI 
Tepung Terigu. 
9.  Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut  
LSPro adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh 
Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh Menteri 
untuk melakukan kegiatan sertifikasi terhadap produk 
sesuai dengan ketentuan SNI, spesifikasi teknis,  
http://jdih.kemenperin.go.id/dan/atau 
pedoman tata cara dan menerbitkan 
Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI atau 
sertifikat tanda kesesuaian. 
10.  Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang telah 
diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan 
ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan 
pengujian kesesuaian mutu terhadap jenis produk 
sesuai dengan ketentuan SNI, spesifikasi teknis, 
dan/atau pedoman tata cara. 
11. 
 Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut 
KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan 
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga 
penilaian kesesuaian. 
12.  Pertimbangan Teknis adalah surat yang menerangkan 
bahwa Tepung Terigu yang memiliki kesamaan nomor 
pos tarif/ harmonized system code  dikecualikan dari 
ketentuan SNI wajib karena alasan teknis dan/atau 
keperluan khusus. 
13.  Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat 
SMM adalah rangkaian kegiatan dalam rangka 
penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 
9001:2015 atau sistem manajemen terkait pangan 
lainnya yang diakui. 
14.  Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang 
selanjutnya disingkat LSSMM adalah lembaga yang 
melakukan kegiatan sertifikasi SMM. 
15.  Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau 
secara khusus oleh LSPro kepada Produsen yang telah 
memperoleh SPPT-SNI Tepung Terigu atas konsistensi 
penerapan SNI
. 
16.  Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya 
disingkat PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau 
daerah yang ditugaskan untuk melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau 
pemberlakuan standar industri. 
17.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.  
http://jdih.kemenperin.go.id/18
.  Direktur Jenderal Pembina Industri yang selanjutnya 
disebut 
Direktur Jenderal adalah direktur jenderal 
yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang 
melakukan pembinaan terhadap industri makanan di 
Kementerian Perindustrian. 
19.  Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 
yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala 
badan yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang 
melakukan penelitian dan pengembangan bidang 
industri di Kementerian Perindustrian. 
20
. Direktur Pembina Industri yang selanjutnya disebut 
Direktur 
adalah direktur yang memiliki tugas, fungsi, 
dan wewenang melakukan pembinaan terhadap 
industri Tepung Terigu di Kementerian Perindustrian. 
21.  Kepala Dinas Provinsi adalah kepala organisasi 
perangkat 
daerah di tingkat provinsi yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perindustrian.  
22.  Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala 
organisasi perangkat daerah di tingkat 
kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian. 
 
Pasal 2  
Pelaku Usaha terdiri atas: 
a.  Produsen; 
b. 
 Pengemas Ulang; 
c.  Perwakilan Perusahaan; dan/atau 
d.  Importir. 
 
Pasal 3  
(1) Dalam memproduksi Tepung Terigu, Produsen  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib 
memiliki peralatan dan fasilitas produksi paling sedikit 
berupa:  
a.  silo penyimpanan gandum; 
http://jdih.kemenperin.go.id/b.   mesin untuk proses pembersihan awal gandum 
yang terdiri atas: 
1. mesin pemisah benda asing ; 
2. mesin pemisah material logam; 
3. mesin pemisah partikel lain berdasarkan 
ukuran dan bentuk; 
4. mesin pembersih gandum; 
 c. mesin penggiling; 
 d. mesin pengayak; 
 e. alat penambah zat fortifikan; 
 f. laboratorium atau surat perjanjian kerja sama 
dengan laboratorium lain; 
 g. mesin pengemas; dan 
 h gudang penyimpanan Tepung Terigu. 
(2)  Dalam melakukan pengemasan ulang Tepung Terigu, 
Pengemas Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf b wajib memiliki peralatan dan fasilitas 
produk si paling sedikit berupa: 
a.  mesin atau alat pencampur;  
b. mesin pengayak;  
c.  mesin pengemas;  
d.  timbangan;  
e.  laboratorium atau surat perjanjian kerja sama 
dengan laboratorium lain; dan 
f.  gudang penyimpanan Tepung Terigu. 
 
Pasal 4  
(1)  Pengemasan ulang Tepung Terigu dilakukan oleh:  
a.  Produsen atas permintaan badan usaha lain 
(makloon ); 
b.  Pengemas Ulang atas permintaan Produsen; atau  
c.  Pengemas Ulang yang mengemas ulang Tepung 
Terigu atas keinginannya sendiri dan 
menggunakan merek milik sendiri.  
(2)  Pengemasan ulang Tepung Terigu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
http://jdih.kemenperin.go.id/a.  bentuk, desain dan informasi sama dengan 
kemasan asal; atau 
b.  dalam hal berbeda dengan kemasan asal, 
perbedaan terletak pada aspek desain, 
penampilan, ukuran kemasan (panjang atau 
lebar), ukuran isi dalam kemasan (berat, merek, 
serta informasi lain pada kemasan). 
(3)  Kemasan Tepung Terigu hasil kemas ulang paling 
sedikit mencantumkan informasi berupa:  
a. nama dan alamat/lokasi Produsen, apabila kemas 
ulang dilakukan oleh Produsen asal;  
b. nama dan alamat/lokasi Pengemas Ulang serta 
nama Produsen asal, apabila kemas ulang 
merupakan permintaan dari Produsen; dan 
c. nama dan alamat/lokasi Pengemas Ulang apabila 
Tepung Terigu yang dikemas ulang menggunakan 
merek perusahaan Pengemas Ulang sendiri atau 
merek berdasarkan lisensi yang dimilikinya. 
 
Pasal 5  
(1)  Tanggung jawab jaminan kualitas sesuai SNI Tepung 
Terigu dari produksi dalam negeri dan/atau impor dan 
yang dikemas ulang  berada pada:  
a. Produsen apabila:  
1.  diproduksi dan dikemas oleh Produsen; 
2. dikemas ulang oleh Produsen atas 
permintaan badan usaha lain yang 
dibuktikan dengan kontrak kerja sama 
antara kedua belah pihak tentang 
pengemasan ulang Tepung Terigu dengan 
menggunakan merek milik badan usaha 
dimaksud; dan  
3. dikemas ulang oleh Pengemas Ulang atas 
permintaan Produsen yang dibuktikan 
dengan kontrak kerja sama antara kedua 
belah pihak tentang pengemasan ulang 
http://jdih.kemenperin.go.id/T
epung Terigu dengan menggunakan merek 
milik produsen dimaksud; atau 
b. Pengemas Ulang apabila Tepung Terigu yang 
dikemas ulang menggunakan merek milik sendiri.  
(2)  Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a angka 2 hanya dapat dilakukan oleh 
Produsen dengan badan usaha lain.  
 
BAB II  
LINGKUP PEMBERLAKUAN WAJIB 
 
Pasal 6  
(1)  Memberlakukan SNI 3751:2018 secara wajib pada 
produk Tepung Terigu dengan pos tarif/ harmonized 
system code  1101.00.11 dan Ex. 1101.00.19.  
(2)  Pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
terhadap:  
a  Tepung Terigu dalam kemasan dan/atau curah 
hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor 
yang beredar di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; dan  
b.  Tepung Terigu yang dikemas ulang. 
 
Pasal 7  
(1) Pemberlakuan  SNI 3751:2018 secara wajib 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6  dikecualikan 
bagi: 
a.  Tepung Terigu yang memiliki spesifikasi dan 
ruang lingkup yang berbeda dari ketentuan SNI 
3751:2018  berupa:  
1.  Tepung Terigu untuk keperluan non -
makanan ;  
2. tepung gandum utuh ( whole-wheat flour ) 
atau semolina gandum utuh; 
http://jdih.kemenperin.go.id/3. Tepung Terigu yang ditujukan untuk 
penggunaan bir ( brewing adjunct ) atau untuk 
pembuatan pati dan/atau gluten; 
4. Tepung Terigu yang telah mengalami 
perlakuan khusus selain perlakuan 
pengeringan dan/atau pemucatan; dan 
5.  Tepung Terigu organik; 
b.  Tepung Terigu yang digunakan untuk keperluan 
khusus yaitu berupa: 
1. barang contoh uji dalam rangka penerbitan 
SPPT -SNI Tepung Terigu;  
2.  barang contoh uji untuk penelitian dan 
pengembangan produk dan/atau ilmu 
pengetahuan; dan 
3.  barang contoh untuk pameran; dan/atau 
c.  Tepung Terigu sebagai barang bawaan pribadi 
penumpang dengan berat paling banyak  5 (lima) 
kilogram . 
(2) Terhadap Tepung Terigu yang dikecualikan dari 
pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib 
sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) huruf b harus 
dibuktikan dengan ketentuan sebagai berikut:  
 a. Tepung Terigu sebagai barang contoh uji untuk 
penerbitan SPPT-SNI T epung Terigu  dibuktikan 
dengan berita acara pengambilan contoh dari 
LSPro yang telah diakreditasi ses uai dengan 
ruang lingkup SNI Tepung Terigu dan ditunjuk 
Menteri;  
b. Tepung Terigu sebagai barang contoh uji  untuk 
penelitian  dan pengembangan produk dan/atau 
ilmu pengetahuan  harus memenuhi ketentuan:  
1.  tidak untuk diperjualbelikan;  
2.  dalam jumlah ter batas sesuai dengan 
kebutuhan ;  
3.  melampirkan surat keterangan dari 
pimpinan lembaga penelitian  atau direksi 
perusahaan ; dan 
http://jdih.kemenperin.go.id/4.  memiliki surat keterangan dari Direktur 
Jenderal; dan/atau 
c.  Tepung Terigu sebagai barang contoh untuk 
pameran harus memenuhi ketentuan: 
1.  memiliki surat keterangan dari pihak 
penyelenggara pameran;  
2.  tidak untuk diperjualbelikan ; dan  
3.  memiliki surat keterangan dari Direktur 
Jenderal. 
(3)  Impor atas Tepung Terigu sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf a harus memili ki Pertimbangan 
Teknis dari Direktur Jenderal . 
(4)  Impor atas Tepung Terigu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 harus 
memiliki surat keterangan dari Direktur  Jenderal.  
 
Pasal 8  
Pelaku  Usaha wajib memproduksi, mengimpor, dan /atau 
mengedarkan Tepung Terigu yang sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 
 
BAB III  
SERTIFIKASI PRODUK 
 
Bagian Kesatu  
Umum  
 
Pasal 9  
(1) Produsen dan/atau Pengemas Ulang di dalam negeri 
wajib memiliki SPPT-SNI Tepung Terigu. 
(2)
 Dalam hal Tepung Terigu berasal dari impor, Produsen 
di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI Tepung Terigu. 
 
Pasal 10  
Penerbitan SPPT -SNI Tepung Terigu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan  melalui sistem 
sertifikasi tipe 5 . 
http://jdih.kemenperin.go.id/Bagian Kedua  
Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu 
 
Pasal 11  
(1) Untuk memiliki SPPT -SNI Tepung Terigu  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9, Produsen dan/atau 
Pengemas Ulang mengajukan permohonan penerbitan 
SPPT -SNI Tepung Terigu kepada LSPro yang telah 
diakreditasi KAN sesuai ruang lin gkup SNI 3751:2018 
dan ditunjuk oleh Menteri.  
(2) Dalam mengajukan permohonan SPPT-SNI Tepung 
T
erigu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen 
harus memenuhi persyaratan  administ rasi dengan 
melampirkan fotokopi dokumen berupa:  
a.  akta pendirian perusahaan atau perubahannya; 
b.  nomor induk berusaha; 
c.  izin usaha industri yang berlaku efektif atau izin 
usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri dengan 
lingkup Industri Tepung Terigu yang berlaku 
efektif dan melampirkan denah lokasi pabrik dan 
alamat pab rik; 
d.  sertifikat atau tanda daftar merek yang 
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia;  
e.  perjanjian lisensi dari pemilik merek yang telah 
didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelekt ual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia;  
f.  surat pernyataan bermeterai dari pimpinan 
perusahaan yang berisi jaminan tidak 
mengedarkan Tepung Terigu sampai dengan 
penerbitan SPPT -SNI Tepung Terigu; dan  
g.  surat pernyataan telah menerapkan SMM atau 
memiliki Sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 atau 
sistem manajemen terkait pangan lainnya yang 
diakui.  
http://jdih.kemenperin.go.id/(3) 
 Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), bagi Produsen di luar negeri 
harus melampirkan dokumen berupa: 
a.  akta pendirian perusahaan atau perubahannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan 
b.  izin usaha industri yang berlaku efektif atau izin 
usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri  dengan 
lingkup Industri Tepung Terigu yang berlaku 
efektif  sebagaimana dimaksud p ada ayat (2) huruf 
c, yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia oleh penerjemah tersumpah.  
(4) Dalam mengajukan permohonan  SPPT -SNI Tepung 
Terigu  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pengemas Ulang  harus memenuhi persyaratan 
administ rasi dengan mel ampirkan fotokopi dokumen 
berupa :  
a.  akta pendirian perusahaan atau perubahannya;  
b.  nomor induk berusaha;  
c.  izin usaha sejenis yang berlaku efektif dengan 
ruang lingkup pengemasan dan melampirkan 
denah lokasi dan alamat kemas ulang; 
d.  sertifikat atau tanda daftar merek yang 
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia;  
e.  perjanjian lisensi dari Pemilik Merek yang telah 
didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual;  dan 
f.  surat pernyataan yang berisi jaminan untuk tidak 
mengedarkan Tepung Terigu sampai dengan 
penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu.  
 
Pasal 12  
(1)  Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT -SNI 
Tepung Terigu kepada LSPro sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 , Produsen di lu ar negeri harus 
http://jdih.kemenperin.go.id/menunjuk 1 
(satu) Perwakilan Perusahaan yang dapat 
berfungsi sebagai Importir . 
(2) Legalitas Perwakilan Perusahaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen 
berupa : 
a.  akta pendirian perusahaan atau perubahannya; 
b.  nom or induk berusaha; 
c.  surat izin usaha perdagangan; 
d.  angka pengenal importir; 
e.  surat penunjukan dari Produsen di luar negeri; 
dan 
f.  surat pernyataan bermeterai dari pimpinan 
perusahaan, yang menyatakan bertanggung 
jawab terhadap peredaran Tepung Terigu sesuai 
dengan ketentuan pemberlakuan SNI Tepung 
Terigu secara wajib. 
 
Pasal 13 
(1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan tidak berfungsi 
sebagai Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (1), Produsen di luar negeri menunjuk 1 (satu) 
Importir melalui Perwakilan Perusahaan. 
(2) Legalitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibuktikan dengan fotokopi dokumen berupa: 
a. nomor induk berusaha; 
b.  akta pendirian perusahaan atau perubahannya; 
c. surat izin usaha perdagangan; 
d.  angka pengenal importir; dan 
e.  surat penunjukkan dari Perwakilan Perusahaan. 
 
Bagian Ketiga  
Penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu 
 
Pasal 14 
(1)  Penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu yang dilakukan 
melalui 
sistem sertifikasi tipe 5 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 meliputi: 
http://jdih.kemenperin.go.id/a. pengujian kesesuaian mutu Tepung Terigu 
sebagai bahan makanan sesuai dengan SNI 
3751:2018 ; dan  
b. audit proses produksi dan penerapan SMM SNI 
ISO 9001:2015 atau sistem manajemen terkait  
pangan lainnya yang diakui.  
(2) Pengujian kesesuaian mutu Tepung Terigu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan oleh:  
a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah 
diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang 
lingkup SNI 3751:2018 dan ditunjuk oleh 
Menteri; atau 
b. Laboratorium Penguji di luar negeri dengan 
ketentuan:  
1.  yang telah diakreditasi oleh lembaga 
akreditasi di negara tempat Laboratorium 
Penguji berada , yang mempunyai perjanjian 
saling pengakuan dengan KAN dan negara 
tempat Laboratorium Penguji berada yang 
memiliki perjanjian bilateral atau multila teral 
di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah 
Republik Indonesia; dan  
2.  ditunjuk oleh Menteri. 
(3) Audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 
9001:2015 atau sistem manajemen terkait pangan 
lainnya yang diakui  sebagaimana dimaksud pada  ayat  
(1) huruf b dilakukan  oleh LSPro terhadap : 
a.  Produsen yang hanya melakukan pernyataan 
penerapan SMM melalui surat pernyataan diri 
telah menerapkan SMM sesuai dengan SNI ISO 
9001:2015 atau sistem manajemen terkait 
pangan  lainnya , dilakukan audit secara penuh ; 
atau 
b.  Produsen yang memiliki sertifikat penerapan 
SMM  sesuai dengan SNI ISO 9001:2015 atau 
sistem manajemen terkait pangan  lainnya  yang 
http://jdih.kemenperin.go.id/dikeluarkan 
oleh lembaga sertifikasi sistem mutu 
yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga 
akreditasi SMM yang telah menandatangani 
perjanjian 
saling pengakuan dengan KAN , 
dilakukan audit pada titik kritis . 
 
Pasal 15 
(1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang 
telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 
3751:2018 belum tersedia atau jumlahnya belum 
mencukupi kebutuhan sertifikasi dan/atau pengujian 
kesesuaian mutu, Menteri dapat menunjuk LSPro 
dan/atau Laboratorium Penguji yang belum 
terakreditasi.  
(2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji 
yang belum diakreditasi sebagaimana dimaksud pad a 
ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi 
kompetensi oleh Kepala BPPI. 
(3) LSPro dan/atau Laboratorium uji yang ditunjuk oleh 
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib  
telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang 
lingkup SNI 3751:2018 dalam  waktu paling lama 2 
(dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan . 
 
Pasal 16 
(1) LSPro melakukan proses penerbitan SPPT -SNI Tepung 
Terigu  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melalui 
rapat evaluasi SPPT -SNI, dengan memperhatikan : 
a.  laporan hasil audit manajemen mutu sesuai 
dengan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem 
manajemen terkait pangan lainnya yang diakui; 
dan 
b.  laporan hasil uji dan/atau sertifikat hasil uji. 
(2) Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), LSPro menetapkan  keputusan 
mengenai:  
http://jdih.kemenperin.go.id/a. penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI Tepung 
T
erigu; 
b. penundaan penerbitan atau perpanjangan SPPT-
SNI Tepung Terigu; 
c. penolakan penerbitan atau perpanjangan SPPT-
SNI Tepung Terigu; 
d. pencabutan SPPT-SNI Tepung Terigu; atau 
e. per ubahan SPPT-SNI Tepung Terigu terkait daftar  
Perwakilan 
Perusahaan atau Importir dan/atau 
merek. 
 
Pasal 17 
(1) Dalam menerbitkan SPPT -SNI Tepung Terigu , LSPro 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib 
mencantumkan paling sedikit informasi mengenai : 
a. nama  dan alamat Produsen dan/atau Pengemas 
Ulang;  
b. alamat pabrik; 
c. nomor dan judul SNI;  
d. merek;  
e. jenis Tepung Terigu;  
f. berat bersih Tepung Terigu;  
g. masa berlaku SPPT -SNI Tepung Terigu; dan  
h. kode registrasi.  
(2) Untuk Produsen di luar negeri, selain pencantuman 
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro 
harus mencantumkan nama dan alamat Perwakilan 
Perusahaan dan/atau Importir. 
(3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI Tepung Terigu hanya dapat 
dicantumkan 
1 (satu) Perwakilan Perusahaan 
dan/atau 1 (satu) Importir sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2).  
(4) LSPro menerbitkan SPPT-SNI Tepung Terigu 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka 
waktu paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja, di 
luar waktu yang diperlukan untuk pengujian.  
 
http://jdih.kemenperin.go.id/Pasal 18 
(1) LSPro wajib melaporkan keputusan sebagaimana 
dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Direktur 
Jenderal dan Kepala BPPI dalam jangka waktu paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
keputusan diterbitkan.  
(2) Selain melaporkan hasil keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), LSPro harus menyampaikan 
laporan terkait proses sertifikasi kepada Kepala BPPI 
dan Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak tanggal proses sertifikasi selesai 
dilakukan.  
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat 
informasi paling sedikit berupa:  
a. identitas Produsen dan/atau Pengemas Ulang; 
b. identitas pemohon penerbitan SPPT-SNI Tepung 
T
erigu, bagi Produsen di luar negeri; 
c. kapasitas produksi; 
d.  rencana produksi; 
e.  rencana impor dan negara asal impor; dan 
f. alamat gudang. 
 
Pasal 19 
(1) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Tepung Terigu 
bertanggung 
jawab untuk melaksanakan Surveilan 
terhadap SPPT- SNI Tepung Terigu yang diterbitkan. 
(2) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) 
tahun.  
(3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil 
pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi terkait, 
LSPro dapat melakukan Surveilan khusus. 
 
Pasal 20  
SPPT-SNI Tepung Terigu yang diterbitkan berdasarkan 
sistem 
sertifikasi Tipe 5 berlaku selama 4 (empat) tahun 
terhitung sejak tanggal diterbitkan. 
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
Pasal 21  
Dalam mengajukan permohonan SPPT-SNI Tepung Terigu , 
Produsen dan/atau Pengemas Ulang yang memiliki lebih 
dari 1 (satu) unit produksi dan/atau pengemasan yang  
berada pada lokasi yang berbeda wajib:  
a.  memperoleh SPPT-SNI Tepung Terigu  untuk setiap 
Tepung Terigu yang diproduksi; dan  
b.  menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem 
manajemen terkait pangan lainnya yang diakui, 
di setiap lokasi.
 
 
Pasal 22  
Biaya penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu merupakan 
tanggung 
jawab Pelaku Usaha yang mengajukan 
permohonan penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu. 
 
Pasal 23  
Ketentuan mengenai tata cara sertifikasi produk mengacu 
kepada skema sertifikasi Tepung Terigu sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 
BAB IV 
PERTIMBANGAN TEKNIS  DAN SURAT KETERANGAN  
 
Bagian Kesatu  
Pertimbangan Teknis 
 
Pasal 24  
Direktur Jenderal menerbitkan Pertimbangan Teknis 
berdasarkan permohonan Pelaku Usaha. 
 
Pasal 25  
(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan 
Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 melalui akun Sistem Informasi Industri 
http://jdih.kemenperin.go.id/Nasional 
(SIINas) yang terintegrasi dengan portal 
Indonesia National Single Window  (INSW). 
(2) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan 
fotokopi dokumen berupa: 
a. izin usaha industri, izin usaha tetap atau izin 
perluasan atau nomor induk berusaha bagi 
Produsen atau surat izin usaha perdagangan atau 
tanda daftar perusahaan bagi Importir; 
b. nomor induk berusaha; 
c. angka pengenal importir;  
d. Certificate of Analysis  (CoA)  dan/atau kontrak 
yang menjelaskan kualitas tepung terigu yang 
akan diimpor ; dan  
e. sertifikat organik untuk tepung terigu organik 
dan/atau sertifikat lainnya yang menunjukkan 
kekhususan  untuk Tepung Terigu spesifikasi 
khusus tersebut.  
(3) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis Tepung 
Terigu untuk keperluan non-makanan sebagaimana 
dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 dan 
Tepung Terigu yang ditujukan untuk penggunaan bir 
(brewing adjunct ) atau untuk  pembuatan  pati 
dan/atau gluten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 ayat (1) huruf a angka 3 dilengkapi  dengan:  
a. produk yang dihasilkan; 
b. kapasitas produksi terpasang; 
c. rencana produksi selama 6 (enam) bulan ke 
depan;  
d. realisasi produksi selama 6 (enam) bulan terakhir; 
e.  rencana impor selama 6 (enam) bulan ke depan; 
f.  realisasi impor selama 6 (enam) bulan terakhir 
untuk perusahaan yang sudah melakukan impor; 
g. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk 
perusahaan yang sudah melakukan impor; 
h. invoice  untuk perusahaan yang sudah melakukan 
impor;  
http://jdih.kemenperin.go.id/i.  packing list  untuk perusahaan yang sudah 
melakukan impor; 
j. konversi bahan baku Tepung Terigu terhadap 
produk; dan 
k. surat pernyataan berm eterai cukup yang 
menyatakan bahwa Tepung Terigu yang 
digunakan tidak diperjualbelikan atau  
dipindahtangankan.  
(4) Rencana impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf e paling sedikit memuat informasi:  
a. jenis dan spesifikasi Tepung Terigu; 
b. nomor pos tarif/ harmonized system code ; 
c. nama Produsen; 
d. negara asal impor; 
e. pelabuhan tujuan/bongkar; dan 
f. jumlah kebutuhan Tepung Terigu yang diimpor. 
(5) Pertimbangan Teknis untuk importasi Tepung Terigu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a 
angka 1 dan angka 3 hanya diberikan kepada 
perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir 
Produsen (API -P) dengan bidang usaha bir, pati, 
gluten, atau keperluan non makanan termasuk tetapi 
tidak terbatas pada pakan ternak, pakan udan g, 
pakan ikan.  
 
Pasal 26  
(1) Direktur Jenderal dapat menugaskan Direktur 
dan/atau berkoordinasi dengan instansi terkait untuk 
melakukan verifikasi atau klarifikasi terhadap 
kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25. 
(2) Verifikasi atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat 
(1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja 
terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan diterima 
dengan lengkap dan benar. 
(3) Berdasarkan hasil verifikasi atau klarifikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur 
http://jdih.kemenperin.go.id/Jenderal 
menerbitkan atau menolak untuk 
menerbitkan Pertimbangan Teknis dalam waktu paling 
lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal 
dokumen persyaratan diterima dengan lengkap dan  
benar , diluar waktu verifikasi atau klarifikasi.  
 
Pasal 27  
(1) Pertimbangan Teknis untuk importasi Tepung Terigu 
yang memiliki spesifikasi dan ruang lingkup yang 
berbeda dari ketentuan SNI 3751:2018  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  7 ayat (1) huruf a memuat 
paling sedikit informasi berupa:  
a.     nama dan alamat Pelaku Usaha pemohon; 
b. nomor pos tarif/ harmonized system code ; 
c. uraian barang;   
d. kegunaan;  
e.  negara asal impor;  
f. pelabuhan tujuan;  
g. jumlah produk yang akan diimpor;  
h.  jenis dan spesifikasi produk;  
i. konversi, khusus untuk Tepung Ter igu untuk 
keperluan non -makanan dan Tepung Terigu 
untuk pembuatan bir , pati  dan/atau  gluten; dan  
j. kapasitas produksi dan rencana produksi, 
khusus untuk importasi oleh API -P. 
(2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan 
pada tahun berjalan. 
 
Pasal 28  
Dalam melakukan importasi, Pelaku Usaha wajib memiliki 
Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 sebelum Tepung Terigu asal impor masuk ke wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
Bagian  Kedua  
Surat Keterangan  
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
Pasal 29 
Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan  
berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.  
 
Pasal 30 
(1) Dalam mengajukan permohonan surat keterangan 
untuk penelitian dan pengembangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) h uruf b angka 2 , 
Pelaku Usaha melampirkan dokumen berupa:  
a. nama dan alamat pemohon; 
b. kegunaan;  
c. jenis dan spesifikasi produk;  
d. jumlah produk yang diimpor;  
e.  surat pernyataan bermeterai cukup yang 
menyatakan Tepung Terigu tersebut  tidak 
diperjual belikan dan dipindahtangankan; dan  
f. surat keterangan dari pimpinan lembaga 
penelitian  atau direksi perusahaan .  
(2) Dalam mengajukan permohonan surat keterangan 
untuk bahan contoh pameran sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 3, Pelak u Usaha 
melampirkan dokumen berupa:  
a. nama dan alamat pemohon; 
b. kegunaan;  
c. jenis dan spesifikasi produk;  
d. jumlah produk yang di impor;  
e. surat pernyataan bermeterai cukup yang 
menyatakan Tepung Terigu tersebut  tidak 
diperjualbelikan dan dipindaht angankan; dan  
f. surat keterangan dari penyelenggara pameran. 
 
Pasal 31 
Surat keterangan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
ayat (1)  paling sedikit memuat informasi berupa:  
a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemohon; 
b. kegunaan; 
http://jdih.kemenperin.go.id/c.
 jenis dan spesifikasi produk; dan 
d.
 jumlah produk. 
 
Pasal 32  
Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Pertimbangan 
Teknis dan surat keterangan tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini . 
 
BAB V  
PENANDAAN  
 
Pasal 33 
(1) Pelaku Usaha wajib membubuhkan tanda SNI, nomor 
SNI, dan kode LSPro pada setiap kemasan Tepung 
Terigu.   
(2) Pembubuhan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 
tempat yang mudah dibaca dan dengan cara 
penandaan yang tidak  mudah hilang.  
 
Pasal 34  
Pembubuhan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam 
huruf E Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 
Pasal 35  
Selain tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33, Pelaku Usaha wajib 
membubuhkan label pada kemasan Tepung Terigu yang 
memuat informasi paling sedikit berupa:  
a. nama produk; 
b.
 nama/merek dagang; 
c. nama perusahaan; 
d. alamat/lokasi perusahaan (minimal nama 
kota/kabupaten); 
http://jdih.kemenperin.go.id/e.
 berat bersih/volume bersih Tepung Terigu;  
f. bulan dan tahun kadaluwarsa; dan 
g. kode produksi. 
 
BAB VI  
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA 
 
Pasal 36  
Produsen dan/atau Pengemas Ulang di dalam negeri  
bertanggung jawab terhadap jaminan mutu  produk hasil 
produksi dalam negeri sesuai dengan ketentuan SNI 
Tepung Terigu . 
 
Pasal 37 
Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir  bertanggung 
jawab terhadap jaminan mutu  produk asal impor yang 
beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sesuai dengan  ketentuan SNI Tepung Terigu . 
 
Pasal  38 
(1)  Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi 
produksi dan/atau impor kepada Direktur Jenderal. 
(2) Laporan realisasi produksi dan/atau impor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. 
(3) Laporan realisasi produksi dan/atau impor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
informasi paling sedikit berupa: 
a.  identitas Pelaku Usaha; 
b.  peruntukan; 
c.  jenis dan spesifikasi produk; 
d. alamat gudang penyimpanan produk;  
e. kapasitas  produksi  dan rencana produksi, bagi 
Produsen dalam negeri; dan  
f. volume impor dan negara  asal impor, bagi 
Importir.  
http://jdih.kemenperin.go.id/BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 
Bagian Kesatu  
Umum  
 
Pasal 39 
(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 atas pemberlakuan SNI 3751:2018 secara 
wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 
(2) Menteri mendelegasikan kewenangan pembinaan dan 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada Direktur Jenderal . 
 
Pasal 40  
Kepala BPPI melakukan pembinaan terhadap LSPro dan 
Laboratorium Penguji dalam rangka penerapan 
pemberlakuan dan pengawasan SNI 3751:2018 secara 
wajib.  
 
Bagian Kedua  
Pembinaan  
 
Pasal 41  
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) 
dilakukan melalui:  
a. bantuan teknis; 
b.
 konsultasi; 
c.
 pendidikan dan pelatihan; dan 
d. promosi dan pemasyarakatan. 
 
Pasal 42  
(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
41 huruf a dilakukan melalu i inventarisasi dan 
analisis data terkait SNI Tepung Terigu berupa:  
http://jdih.kemenperin.go.id/a. inventarisasi data Pelaku Usaha terkait rencana, 
pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi 
pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib; 
dan/atau  
b. analisis data dampak pemberlakuan SNI 
3751:20 18 secara wajib bagi Produsen di dalam 
negeri.  
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
huruf b diberikan kepada Pelaku Usaha terkait tata 
cara dan prosedur pemberlakuan SNI 3751:2018 
secara wajib.  
(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41 huruf c dilakukan melalui:  
a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia 
dalam peningkatan mutu produk; dan/atau 
b.  bimbingan  teknis sistem mutu dan mutu produk. 
(4) Promosi dan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41 huruf d di lakukan melalui sosialisasi 
kepada Pelaku  Usaha dan masyarakat melalui kerja 
sama dengan instansi terkait atau melalui media cetak 
dan/atau elektronik.  
 
Bagian Ketiga  
Pengawasan  
 
Paragraf 1  
Umum  
 
Pasal 43  
(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan 
sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) 
terhadap : 
a. pemenuhan kewajiban memiliki kepemilikan 
peralatan dan fasilitas produksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3; dan 
b. pemberlakuan SNI Tepung Terigu secara wajib 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 
http://jdih.kemenperin.go.id/(2)
 Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban memiliki 
peralatan 
produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dilakukan melalui monitoring dan evaluasi 
kepada Produsen dan/atau Pengemas Ulang. 
(3)  Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Tepung 
Terigu secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b meliputi: 
a. pengawasan di pabrik dan/atau gudang Importir; 
dan 
b. koordinasi pengawasan di pasar dengan 
kementerian dan/atau lembaga pemerintah 
nonkementerian. 
 
Paragraf 2  
Pengawasan di Pabrik 
 
Pasal 44  
(1) Dalam melakukan pengawasan di pabrik sebagaimana 
dimaksud 
dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, Direktur 
Jenderal menugaskan PPSI. 
(2) Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ) terdiri atas: 
a.  pemeriksaan dokumen; dan 
b. pelaksanaan uji petik.  
(3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a meliputi:
 
a.  pemeriksaan dokumen legalitas perusahaan, 
berupa:  
1.  akta pendirian atau perubahannya atau 
nomor induk berusaha; 
2. izin usaha industri atau izin perluasan atau 
izin usaha sejenis dengan lingkup industri 
Tepung Terigu; 
3.  nomor izin edar; dan 
4. merek; 
http://jdih.kemenperin.go.id/b.  pemeriksaan dokumen kesesuaian mutu terhadap 
pemberlakuan SNI Tepung Terigu secara wajib, 
berupa:  
1.  SPPT- SNI Tepung Terigu; atau 
2.  laporan hasil uji dan/atau sertifikat hasil uji, 
yang 
diterbitkan oleh LSPro atau Laboratorium 
Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan 
ditunjuk oleh Menteri; dan  
c. pemeriksaan dokumen kalibrasi peralatan uji. 
(4)
 Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b, meliputi:
 
a.  pengambilan sampel oleh Petugas Pengambil 
Contoh (PPC); 
b. pemeriksaan fisik Tepung Terigu; 
c. pemeriksaan kelayakan mesin dan peralatan 
produksi, pengemas ulang dan pengujian produk 
di laboratorium meliputi pemeriksaan peralatan 
produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; 
dan 
d. pengujian kesesuaian mutu terhadap 
pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib ke 
Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh 
KAN dan ditunjuk oleh Menteri. 
 
Pasal 45  
Dalam melakukan pengawasan di pabrik  atau perusahaan 
pengem as ulang , PPSI menyiapkan dokumen pengawasan 
sebagai berikut:  
a.  surat tugas pengawasan pemberlakuan SNI 3751:2018 
Tepung Terigu  secara wajib  dari Direktur Jenderal, 
sesuai dengan Formulir  1; 
b. berita acara pengawasan pemberlakuan SNI, sesuai 
dengan Form ulir 2; 
c. hasil pengawasan SNI, sesuai dengan Formulir 3; 
d. berita acara pengambilan contoh sesuai dengan 
Formulir 4;  
e. label contoh uji, sesuai dengan Formulir 5; dan  
http://jdih.kemenperin.go.id/f.
 daftar hadir, sesuai dengan Formulir 6,  
sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Pasal 46  
Pengawasan di pabrik  atau perusahaan pengemas ulang  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan  paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun . 
 
Paragraf 3  
Pengawasan di Gudang Importir 
 
Pasal 47 
(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan di gudang 
Importir atau tempat penyimpanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a terhadap 
Tepung Terigu asal impor. 
(2) Dalam melakukan pengawasan di gudang importir 
atau temp at penyimpanan  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Direktur Jenderal menugaskan PPSI . 
 
Pasal 48 
(1) Pengawasan di gudang Importir  atau tempat 
penyimpanan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
ayat (1) terdiri atas:  
a.  pemeriksaan dokumen; dan 
b. pelaksanaan uji petik.  
(2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meliputi: 
a.  pemeriksaan dokumen legalitas perusahaan 
berupa:  
1. akta pendirian atau perubahannya atau 
nomor induk berusaha; dan 
2. sertifikat  merek  atau tanda daftar merek ; 
dan 
http://jdih.kemenperin.go.id/b. pe meriksaan dokumen kesesuaian mutu terhadap 
pemberlakuan SNI Tepung Terigu secara wajib, 
berupa SPPT-SNI Tepung Terigu yang diterbitkan 
oleh 
LSPro atau Laboratorium Penguji yang telah 
diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri. 
(3) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi: 
a.  pemeriksaan fisik Tepung Terigu; 
b.  pengujian  kesesuaian mutu terhadap 
pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib ke 
Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh 
KAN dan ditunjuk oleh Menteri . 
 
Pasal 49 
Pengawasan di gudang Importir sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 
1 (satu) tahun . 
 
Paragraf 4  
Koordinasi Pengawasan di Pasar 
 
Pasal 50  
(1) Dalam melakukan koordinasi pengawasan di pasar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  43 ayat (3) huruf 
b, Direktur Jenderal berkoordinasi dengan 
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian  
terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas 
Kabupaten/Kota.  
(2) Direktur Jenderal menyampaikan surat 
pemberitahuan tertulis kepada pimpinan unit eselon I 
pada kementerian/lembaga pemerintah non 
kementerian terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau 
Kepala Dinas Kabupaten/Kota. 
(3) Pimpinan unit eselon I pada kementerian/lembaga 
pemerintah non kementerian terkait, Kepala Dinas 
Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota 
memberikan tanggapan terhadap surat pemberitahuan 
http://jdih.kemenperin.go.id/sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 2) berupa surat 
penugasan personil untuk melakukan pengawasan di 
pasar.  
(4) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) 
disampaikan oleh pimpinan unit eselon I pada 
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian 
terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas 
Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal  dalam 
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak 
tanggal sura t pemberitahuan s ebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 2). 
 
Pasal 51  
(1) Dalam hal surat penugasan personil untuk melakukan 
pengawasan tidak disampaikan dalam waktu paling 
lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (4), Direktur Jenderal 
menugaskan PPSI untuk melaksanakan pengawasan 
di pasar.  
(2) Pelaksanaan pengawasan di pasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara 
bersama -sama oleh PPSI dan petugas pengawas pada 
kementerian /lembaga pemerintah nonkementerian 
terkait, Di nas Provinsi, dan/atau Dinas 
Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.  
 
Pasal 52  
(1) Pelaksanaan pengawasan di pasar dilakukan dengan 
uji petik . 
(2) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi:  
a. pemeriksaan fisik; dan/atau  
b. pengujian kesesuaian penerapan pemberlakuan 
SNI 3751: 2018 secara wajib ke Laboratorium 
Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan 
ditunjuk oleh Menteri. 
 
http://jdih.kemenperin.go.id/Pasal  53 
(1) Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 52 ayat (1) dapat dilakukan: 
a. secara berkala; dan/atau 
b. secara  khusus. 
(2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) tahun. 
(3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dilakukan sewaktu-waktu 
berdasarkan 
laporan dari pelaku usaha atau 
masyarakat, hasil analisis data importasi, dan/atau 
perintah Menteri. 
 
Paragraf 5  
Laporan Hasil Pengawasan 
 
Pasal 54  
(1) PPSI membuat laporan hasil pengawasan di pabrik, 
gudang importir, dan/atau di pasar. 
(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi 
mengenai:  
a. waktu dan tempat pelaksanaan pengawasan;  
b. identitas Produsen terhadap pengawasan di 
pabrik;  
c. identitas Perwakilan Perusahaan dan/atau 
Importir terhadap pengawasan di pasar; 
d. jenis produk dan nomor pos tarif/ harmonized 
system code ; dan 
e. kesimpulan hasil pengawasan terhadap 
pemenuhan 
ketentuan pemberlakuan SNI Tepung 
Terigu secara wajib. 
(3)
 PPSI menyampaikan laporan hasil pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur 
Jenderal . 
http://jdih.kemenperin.go.id/(4)
 Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap 
laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (3). 
 
Pasal 5 5 
Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 ay at (4) menyatakan adanya 
dugaan tindak pidana, Direktur Jenderal memberikan 
rekomendasi kepada Kepala BPPI untuk menugaskan 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian 
melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau 
pemeriksaan, dan/atau penyidikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 56  
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan 
Standardisasi Industri secara Wajib. 
 
BAB VIII  
SANKSI  
 
Pasal 57  
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8, Produsen dan/atau 
Pengemas Ulang yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 
21 huruf a dikenai sanksi pidana sesua i dengan 
ketentuan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Perindustrian.  
(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI 
T
epung Terigu. 
(3) Pencabutan SPPT-SNI Tepung Terigu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang 
http://jdih.kemenperin.go.id/menerbitkan 
SPPT -SNI Tepung Terigu  berdasarkan 
rekomendasi dari Direktur Jenderal . 
 
Pasal 58  
(1) Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 21 
huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2)
 Pengemas Ulang yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenai 
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
(3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 dan/atau Pasal 34 dikenai 
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat 
disertai dengan pencabutan SPPT-SNI Tepung Terigu. 
(5)
 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal 
berdasarkan hasil evaluasi terhadap berita acara 
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
ayat (4). 
(6) Pencabutan SPPT-SNI Tepung Terigu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro penerbit 
SPPT- SNI Tepung Terigu  berdasarkan rekomendasi 
dari Direktur Jenderal.  
 
Pasal 59  
(1) Jika berdasarkan evaluasi laporan hasil pengawasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) 
terdapat 
ketidaksesuaian dengan persyaratan SNI 
3751:2018, Direktur Jenderal memberikan peringatan 
tertulis kepada Pelaku Usaha yang melakukan 
pelanggaran.  
http://jdih.kemenperin.go.id/(2)
 Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berisi p erintah  untuk melakukan:  
a. perbaikan kualitas produk yang tidak sesuai SNI 
3751:2018 secara wajib kepada Produsen; dan 
b. penarikan produk yang tidak sesuai SNI 
3751 :2018 secara wajib kepada Pelaku Usaha.  
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diberikan  paling banyak 3 (tiga) kali . 
 
Pasal 60  
(1) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan 
kualitas produk dan penarikan produk yang tidak 
sesuai dengan ketentuan SNI 3751:2018, Direktur 
Jenderal melakukan tindakan publikasi.
 
(2) Tindakan  publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan terhadap:  
a. pelanggaran atas ketentuan pemberlakuan SNI 
3751:2018   secara wajib oleh Pelaku Usaha; dan 
b. ketaatan penerapan pemberlakuan SNI 
3751 :2018  secara wajib oleh Pelaku Usaha.  
(3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) 
dilakukan melalui pemuatan berita dalam media 
cetak  dan/atau media elektronik.  
 
Pasal 61  
(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 17, dan/atau 
Pasal 18 dikenai sank si administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
(2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) 
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2)  diberikan oleh Kepala BPPI. 
 
 
http://jdih.kemenperin.go.id/Pasal 62  
(1) Tepung Terigu hasil produksi dalam negeri dan asal 
impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 dilarang beredar di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
(2) Tepung Terigu hasil produksi dalam negeri yang telah 
beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus ditarik 
dan dimusnahkan oleh Produsen Tepung Terigu yang 
bersangkutan.  
(3) Tepung Terigu asal impor yang telah beredar di daerah 
pabean Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus 
dimusnahkan 
atau diekspor kembali atas biaya dan 
tanggung jawab Importir Produsen Tepung Terigu yang 
bersangkutan.  
(4) Tata cara penarikan dan pemusnahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 
BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 63  
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
a.  SPPT-SNI T epung Terigu  yang telah dikeluarkan 
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 59/M -IND/PER/7/2015 tentang 
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung 
Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib (Ber ita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1083), 
dinyatakan tetap berlaku paling lama 12 (dua belas) 
bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku ; 
b.  Tepung Terigu yang telah diproduksi dan telah beredar 
di pasar sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, masih 
http://jdih.kemenperin.go.id/dapat 
beredar dan diperdagangkan sampai dengan 
habis masa kadaluwarsa Tepung Terigu; 
c. Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan 
SPPT- SNI Tepung Terigu dan masih dalam proses 
sertifikasi atau pengujian kesesuaian, harus 
diselesaikan  dengan mengacu pada ketentuan dalam 
Peraturan Menteri ini;  dan 
d. penggunaan label kemasan “SNI 3751:2009 ”, 
dinyatakan tetap berlaku paling lama 12 (dua belas) 
bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku . 
 
BAB X  
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 64 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
a.  Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/ 
PER/7/2015 
tentang Pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan 
secara  Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1083); dan 
b. semua peraturan perundang-undangan yang 
mengatur 
mengenai peraturan pelaksanaan dari 
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/ 
PER/ 7/2015  tentang  Pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan 
secara  Wajib (Berita Negara Rep ublik I ndonesia Tahun 
2015 Nomor 1083),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pasal 65 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam ) bulan 
terhitung  sejak tanggal  diundangkan.  
 
 
http://jdih.kemenperin.go.id/- 39 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.ini
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2021
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 113
Salinan_se^uai dengan aslinya
'"^Slek^e£|diat Jenderal
''iiementerda'^Perindustrian
/' Kepala^Bifb Hukum,:.//v
● 1; CO
\
' Eeby Setyo Hariyono
http://jdih.kemenperin.go.id/- 40 -
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI
BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
SKEMA SERTIFIKASI SNI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN
(SNI 3751:2018)
A. RUANG LINGKUP
Skema ini berlaku untuk sertifikasi SPPT-SNI (sertifikasi awal,
Surveilan, dan sertifikasi ulang) yang berlaku untuk sertifikasi produk
Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan.
B. ACUAN NORMATIF
Standar Produk yang diacu:
Nomor Pos Tarif/
Harmonized System
CodeJenis Nomor SNI
Tepung Terigu Sebagai
Bahan Makanan1101.00.11
SNI 3751:2018
Ex. 1101.00.19
C. DEFINISI
a. Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan yang selanjutnya disebut
Tepung Terigu adalah tepung yang dibuat dari endosperma biji
gandum Triticum Aestivum L. [club wheat) dan/atau Triticum
Compactum Host dengan penambahan Besi (Fe), Seng (Zn), vitamin
B1 (tiamin), vitamin B2 (riboflavin), dan asam folat sebagai
fortifikan.
b. Produsen adalah perusahaan industri yang melakukan kegiatan
produksi berupa penggilingan biji gandum menjadi Tepung Terigu.
http://jdih.kemenperin.go.id/c.  
Pengemas Ulang adalah perusahaan industri yang melakukan 
proses pengemasan Tepung Terigu dengan kemasan yang berbeda 
dengan kemasan asal. 
 
D.  TATA CARA MEMPEROLEH SPPT-SNI 
1.
 Tata cara memperoleh SPPT -SNI dilakukan berdasarkan sistem 
sertifikasi Tipe 5.  
2. Tata cara sertifikasi: 
NO KETENTUAN  URAIAN  
TAHAP I : SELEKS I 
1. Permohonan  1. Surat permohonan SPPT SNI sesuai 
prosedur LSPro.  
2.  Dokumen legal Produsen dan/atau 
Pengemas  Ulang  antara lain:  
a. bagi Produsen dan/atau 
Pengemas Ulang dalam negeri:  
1) salinan akta pendirian 
perusahaan dan salinan 
akta perubahan pend irian 
perusahaan (jika ada);  
2) salinan nomor induk 
berusaha;  
3) salinan izin usaha industri 
efektif dengan ruang 
lingkup industri tepung 
terigu atau izin usaha 
sejenis dengan ruang 
lingkup pengemasan yang 
berlaku efektif;  
4) salinan sertifikat merek 
atau surat tanda daftar 
merek dan/atau perjanjian 
lisensi dari pemilik merek 
yang diterbitkan oleh 
Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual, 
http://jdih.kemenperin.go.id/Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia;  
5) salinan nomor pokok wajib 
pajak;  
6) salinan kontrak kerja 
sama antara produs en 
dengan Perusahaan 
Pengemas Ulang untuk 
produk Tepung Terigu 
Sebagai Bahan Makanan 
yang dikemas oleh 
perusahaan Pengemas 
Ulang  dengan 
menggunakan merek milik 
produsen atau salinan 
kontrak kerja sama antara 
badan usaha lain dengan 
produsen untuk produk 
yang menggunakan merek 
dari badan usaha lain;  
7) dokumen SMM sesuai SNI 
ISO 9001:2015 atau 
sistem manajemen terkait 
pangan lainnya yang 
diakui, meliputi:  
a. pedoman mutu atau 
dokumen yang setara 
dalam bahasa 
Indonesia;  
b.  daftar induk 
dokumen dalam 
bahasa Indonesia;  
c.  diagram alir proses 
produksi beserta 
inspeksi;  
d.  struktur organisasi 
http://jdih.kemenperin.go.id/dan uraian kerjanya 
dalam bahasa 
Indonesia; dan  
e. dokumen analisa 
resiko; dan  
8) salinan sertifikat atau 
surat pernyataan telah 
menerapkan sistem 
manajemen mutu SNI ISO 
9001:2015 atau sistem 
manajemen ter kait pangan 
lainnya yang diakui;  
b. bagi Produsen dan/atau 
Pengemas luar negeri:  
1) salinan akta pendirian 
perusahaan atau akta 
sejenis dan terjemahannya 
dalam bahasa Indonesia 
yang diterjemahkan oleh 
penerjemah tersumpah ; 
2) salinan izin usaha industri 
atau izin sejenis dengan 
ruang lingkup industri 
Tepung Terigu atau 
Pengemas  Ulang  yang 
sudah diterjemahkan 
kedalam bahasa Indonesia 
oleh penerjemah 
tersumpah;  
3) salinan kontrak kerja 
sama antara produsen 
dengan Perusahaan 
Pengemas Ulang untuk 
produk Tepung Terigu 
Sebagai Bahan Makanan 
yang dikemas oleh 
http://jdih.kemenperin.go.id/perusahaan Pengemas 
Ulang dengan 
menggunakan merek milik 
Produsen atau salinan 
kontrak kerja sama  antara 
badan usaha lain dengan 
Produsen untuk produk 
yang menggunakan merek 
dari badan usaha lain;  
4) salinan sertifikat merek 
atau surat tanda daftar 
merek dan/atau perjanjian 
lisensi dari pemilik merek 
yang diterbitkan oleh 
Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual, 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia;  
5) dokumen SMM sesuai S NI 
ISO 9001:2015 atau 
sistem manajemen terkait 
pangan lainnya yang 
diakui, meliputi:  
a.  pedoman  mutu atau 
dokumen yang setara 
dalam bahasa 
Indonesia;  
b.  daftar induk 
dokumen dalam 
bahasa Indonesia;  
c.  diagram alir proses 
produksi beserta 
inspeksi;  
d.  struktur organisasi 
dan uraian kerjanya 
dalam bahasa 
http://jdih.kemenperin.go.id/Indonesia; dan  
e.  dokumen analisa 
resiko;  
6) salinan sertifikat atau 
surat pernyataan telah 
menerapkan sistem 
manajemen mutu SNI ISO 
9001:2015 atau sistem 
manajemen terkait pangan 
lainnya yang diakui; da n 
7) sertifikat SMM harus 
dikeluarkan oleh LSSM 
atau LSMKP yang telah 
diakreditasi oleh KAN atau 
lembaga akreditasi sistem 
manajemen mutu yang 
telah menandatangani 
perjanjian saling 
pengakuan dengan KAN;  
c. Dokumen legal Perwakilan 
Perusahaan dan/atau Impo rtir, 
antara lain:  
1) salinan akta pendirian 
perusahaan dan salinan 
akta perubahan pendirian 
perusahaan (jika ada);  
2) salinan nomor induk 
berusaha;  
3) salinan izin usaha 
industri/perdagangan;  
4) salinan angka pengenal 
importir;  
5) surat penunjukan dari 
Produsen dan/atau 
Pengemas Ulang di luar 
negeri sebagai Perwakilan 
http://jdih.kemenperin.go.id/Perusahaan dan 
penanggung jawab produk 
yang di Indonesia;  
6) surat penunjukan dari 
Perwakilan Perusahaan 
untuk Importir (bagi 
Perwakilan Perusahaan 
yang tidak memiliki fungsi 
sebagai Importir ); 
7) salinan sertifikat merek 
atau surat tanda daftar 
merek dan/atau perjanjian 
lisensi dari pemilik merek 
yang diterbitkan oleh 
Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual, 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia; dan  
8) surat pernyataan 
bermaterai yang 
menyatakan bertanggung 
jawab terhadap produk 
Tepung Terigu sesuai 
lingkup dalam produk 
surat penunjukan dari 
Produsen dan/atau 
Pengemas  Ulang  di luar 
negeri yang beredar di 
Indonesia.  
3. Kelengkapan dokumen lainnya, 
antara lain:  
a. daftar peralatan utama 
produksi/ pengemasan;  
b. daftar peralatan pengendalian 
mutu produk dari mulai bahan 
baku sampai dengan produk 
http://jdih.kemenperin.go.id/akhir;  
c. surat pernyataan bermaterai 
dari pimpinan perusahaan 
yang me nyatakan tidak akan 
mengedarkan  produk hingga 
SPPT SNI diterbitkan (berlaku 
untuk  sertifikasi awal);  
d. dokumen legal (Produsen 
dan/atau Pengemas Ulang 
dan/atau Perwakilan 
Perusahaan dan Importir), 
daftar informasi 
terdokumentasi sesuai SNI ISO 
9001:2015 atau SNI ISO 
22000:2018 atau sistem 
manajemen terkait pangan 
lainnya yang diakui ( bagi 
Produsen dan/atau Pengemas 
Ulang dari luar negeri wajib 
diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia);  
e. ilustrasi pembubuhan tanda 
SNI tiap –tiap merek; dan  
f. diagram alir proses produksi 
dan/atau pengemasan.  
2. Sistem 
Manajemen 
yang diterapkan  Sertifik asi dan/atau menerapkan SSM 
SNI ISO 9001:20 15 atau sistem 
manajemen terkait pangan lainnya yang 
diakui . 
3. Durasi audit  Jumlah minimal pelaksanaan audit 
(orang hari)  
 
Jumlah  Lokasi  
Proses  DN LN 
Baru, Resertifikasi  4 6  
 
 
 
Catatan:  
http://jdih.kemenperin.go.id/- Jika auditor merang kap sebagai 
Petugas Pengambil Contoh (PPC), 
maka pelaksanaannya di luar waktu 
audit;  dan 
- Durasi audit  tersebut diatas tidak 
termasuk waktu perjalanan.   
4. Petugas 
Pengambil 
Contoh  (PPC)  Terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh 
LSPro/Laboratorium Uji . 
5. Pengambilan 
contoh  1) PPC membuat Rencana 
Pengambilan Contoh yang disetujui 
Ketua Tim Audit;  
2) contoh diambil oleh PPC dilengkapi 
dengan Berita Acara Pengambilan 
Contoh dan Label Contoh ; dan  
3) pengambilan contoh dilakukan 
secara acak (random) di pabrik pada 
aliran produksi dan/ atau gudang.  
6. Jumlah contoh 
yang diambil  1) contoh uji yang diambil mewakili 
seluruh produk yang dihasilkan 
untuk seluruh jenis dan merek yang 
diajukan sertifikasinya ; 
2) 1 (satu) contoh uji dapat mewakili 4 
(empat) merek pada j enis yang 
sama ; 
3) pengambilan contoh dilakukan di 
aliran produksi atau gudang secara 
acak; dan  
4) ketentuan  lebih lengkap terkait 
jumlah contoh mengacu pada huruf 
F dalam skema sertifikasi ini.  
7. Laboratorium 
Uji yang 
digunakan  1) Laboratorium Penguji yang telah  
diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk 
oleh Menteri Perindustrian yang 
berlaku dengan ruang lingkup 
mencakup parameter yang 
http://jdih.kemenperin.go.id/tercantum dalam SNI 3751:2018 ; 
2) Jika Laboratorium Penguji 
merupakan sumber daya eksternal 
dari LSPro, maka harus dilengkapi  
dengan perjanjian Subkontrak ; dan  
3) LSPro bertanggungjawab untuk 
memberikan subkontrak pengujian 
kepada Laboratorium Penguji yang 
memiliki kemampuan untuk 
melakukan pengujian sesuai  
paramater dalam SNI  3751:2018 . 
TAHAP II: DETERMINASI  
1. Audit Tahap I 
(Audit 
Kecukupan)  1) dilakukan jika dokumen pada tahap 
seleksi telah lengkap dan benar 
sesuai persyaratan ; 
2) dilakukan oleh tim audit yang akan 
melaksanakan audit lapangan ; dan  
3) melakukan  tinjauan dokumen 
proses produksi dan SMM atau 
sistem manajemen te rkait pangan 
lainnya yang diakui  yang disediakan 
oleh pemohon untuk menentukan 
kesiapan penilaian di lapangan.  
2. Audit Tahap 2 
(Audit 
Lapangan/ 
Audit 
Kesesuaian oleh 
Tim auditor ) 
 
 
 1) dilakukan jika telah memenuhi 
persyaratan audit tahap I ; 
2) auditor h arus memastikan rencana 
audit ( audit plan ) dan rencana 
pengambilan contoh ( sampling plan ) 
yang disiapkan oleh PPC sesuai 
dengan SNI yang diajukan ; dan  
3) paling sedikit  1 (satu)  orang dari tim 
auditor memiliki kompetensi proses 
p roduksi  dan Quality Contro l (QC)/ 
Quality Assurance  (QA) Tepung 
Terigu Sebagai Bahan Makanan.  
http://jdih.kemenperin.go.id/3. Lingkup  yang 
diaudit  
 1) jika telah memiliki Sertifikat SMM 
atau SMKP dari LSSM atau LSMKP 
yang telah diakreditasi oleh KAN 
atau lembaga akreditasi sistem 
manajemen yang telah 
menandat angani perjanjian saling 
pengakuan ( Multilateral Recognition 
Arrangement /MLA) dengan KAN, 
audit dilakukan hanya pada elemen 
kritis ; 
2) jika menerapkan SMM atau SMKP 
yang dinyatakan dalam Surat 
Pernyataan, audit dilakukan untuk 
semua persyaratan SNI ISO 
9001:2015 atau SMKP SNI ISO 
22000:2009 ; dan  
3) audit dilaksanakan pada saat 
produksi sedang berjalan dan bisa 
diwakili oleh salah satu  produk . 
4. Elemen kritis 
yang perlu 
diperhatikan 
pada  saat audit  
 1) bahan baku: Penan ganan bahan 
baku dan fortifikan ;  
2) screening : Proses pemisahan  
/pengayakan Tepun g Terigu dari 
kulit biji gandum ; 
3) proses fortifikasi: Memastikan 
alat/fortifikator yang terpasang 
dapat berjalan dengan baik dan laju 
proses fortifikasi s esuai dengan 
kapasitas produksi ; 
4) memastikan alat metal detector  atau 
magnet trap  dapat berfungsi dan 
selalu dilakukan tindakan preventif 
pada alat metal detector  atau magnet  
trap; 
5) packing /labelling : memastikan 
bahwa pencantuman batch number  
http://jdih.kemenperin.go.id/dan expired date  telah sesuai 
dengan yang ditetapkan ; dan  
6) laboratorium : Pengujian di 
laboratorium internal yang harus 
dilakukan minimal meliputi 
pengujian kadar air, kadar protein, 
falling number , kadar abu.  
Keterangan:  
Proses pengendalian mutu termasuk 
aspek yang diaudit pada saat 
pelaksanaan audit proses produksi . 
  Untuk produk repacking : 
1) bahan baku : penerimaan bahan 
baku dilakukan terhadap produk 
yang sudah ber SNI ; 
2) proses pengayakan ; 
3) proses pengemasan ; 
4) sanitasi mesin, peralatan dan ruang 
proses ; 
5) Hygiene  personil ; dan  
6) memastikan alat metal det ector atau 
magnet trap  dapat berfungsi dan 
selalu dilakukan  tindakan preventif 
pada alat metal detector  atau magnet 
trap. 
5. Kategori 
ketidaksesuaian  Kategori ketidaksesuaian:  
1) mayor , apabila:  
a. ketidaksesuaian terkait 
langsung dengan mutu produk 
dan k eamanan pangan;  
b. SMM atau SMKP tidak berjalan ; 
dan 
c. diberikan  waktu untuk 
menutup maksimal 1 (satu) 
bulan.  
2) minor , apabila:  
http://jdih.kemenperin.go.id/a. terdapat ketidak -konsistenan 
dalam menerapkan SMM atau 
SMKP ; dan  
b. diberikan waktu untuk 
menutup maksimal  2 (dua) 
bulan.  
6. Cara Pengujian  1) pengujian dilakukan dengan 
mengacu pada SNI 3751:2018;  
2) penentuan jenis Fe Fumarat/Fe 
Sulfat/Fe Na EDTA melalui 
identifikasi; dan  
3) untuk sertifikasi,  sertifikasi ulang 
(resertifikasi), dan perluasan jenis, 
tipe, atau merek, dilakuk an 
pengujian penuh.  
7. Laporan Hasil 
Uji 1) hasil uji untuk setiap parameter uji 
harus lulus uji; dan  
2) LHU mencantumkan hasil uji dan 
syarat mutu pada SNI 3751:2018 . 
Tahap III: Tinjauan dan Keputusan  
1. Tinjauan 
terhadap 
Laporan Audit 
dan Laporan 
Hasil Uji  1) dilakukan oleh 1 (satu) orang atau 
lebih yang memiliki kompetensi 
proses produksi Tepung Terigu 
Sebagai Bahan Makanan;  
2) jika hasil tinjauan laporan audit 
tidak memenuhi persyaratan, maka 
dapat dilakukan audit ulang;  
3) laporan hasil uji:  
a. panitia teknis/evaluator 
melakukan evaluasi laporan 
hasil uji  
b. evaluasi yang dihasilkan 
merupakan bahan rapat Panel 
Tinjauan SPPT -SNI  
c. jika ada satu atau lebih 
parameter yang tidak memenuhi 
http://jdih.kemenperin.go.id/persyaratan SNI, maka:  
 c.1 dapat dilakukan uji ulang  
terhadap  parameter 
tersebut yang diambil dari 
arsip contoh uji, atau  
 c.2  pengambilan contoh uji 
ulang untuk dilakukan 
pengujian pada seluruh 
parameter; dan  
 
Catatan:  
- jika hasil uji yang diterbitkan oleh 
Laboratorium Penguji tidak 
memenuhi persyaratan standar, 
berdasarkan laporan Laboratorium 
Penguji, LSPro menerbitkan laporan 
ketidaksesuaian kepada Produsen; 
dan 
- berdasarkan ketidaksesuaian 
tersebut, maka dilakukan 
pengambilan contoh ulang setelah 
Produsen melakukan tindakan 
perbaikan.  
 
4) segala interaksi antara  
Laboratorium Penguji dan Produsen 
terkait pengujian dan perbaikannya 
harus melalui LSPro.  
2. Keputusan 
Sertifikasi  1) keputusan dapat berupa :  
a. dibatalkan/ditolak; atau  
b. diterbitkan; dan  
2) sertifikat dapat diterbitkan apabila:  
a. hasil audit sesuai  persyaratan;  
b semua laporan ketidaksesuaian 
telah diselesaikan/ ditutup; dan  
c. hasil uji memenuhi persyaratan . 
http://jdih.kemenperin.go.id/Tahap IV: Lisensi  
1. Penerbitan 
SPPT -SNI 1) sebelum dilakukan penerbitan 
SPPT -SNI, LSPro harus melakukan 
registrasi secara online ke Pusat 
Standardisasi, BPPI, Kementerian 
Perindustrian untuk memperoleh 
kode registrasi;  
2) masa berlaku SPPT SNI adalah 4 
(empat) tahun;  
3) SPPT SNI diberikan kepada 
Produsen dan mencantumkan  
informasi paling sedikit:  
a.  nama dan alamat Produsen;  
b. alamat pabrik ; 
c. nama penanggung -jawab;  
d. merek;  
e. nomor dan judul SNI;  
f. jenis Tepung Terigu;  
g. ukuran kemasan Tepung Terigu;  
h. nama dan alamat Perwakilan 
Perusahaan atau Importir, bagi 
Produsen di luar negeri; dan  
i. masa  berlaku SPPT -SNI; 
4) dalam 1 (satu) SPP T-SNI hanya 
dicantumkan 1 (satu) perusahaan 
perwakilan/perusahaan importir; 
dan 
5) surat perjanjian tanggung jawab 
lisensi pengguna tanda SNI antara 
LSPro dengan perusahaan atau 
perwakilan di Indonesia (jika  produk 
berasal dari impor) . 
Tahap V: Surveilan  
1. Tinjauan  1) LSPro harus memastikan bahwa:  
a. persyaratan sertifikasi masih 
berlaku; dan  
http://jdih.kemenperin.go.id/b. sistem  pengelolaan   mutu 
produk selalu memenuhi 
persyaratan;  
2) kegiatan surveilan dilakukan paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) 
tahun sejak diterbitkanya  SPPT -SNI 
dengan toleransi ± 3 bulan, 
meskipun hasil sertifikasi tahun 
sebelumnya belum diterbitkan; dan  
3) keterlambatan kegiatan surveilan 
dapat mengakibatkan SPPT -SNI 
ditangguhkan.  
2. Area yang 
diaudit  
 1) jika telah memiliki Sertifikat SMM 
atau SMKP d ari LSSMM atau 
LSSMKP yang telah terakreditasi 
KAN, APAC atau IAF, audit 
dilakukan hanya pada elemen kritis;  
2) jika menerapkan SMM atau SMKP 
yang dinyatakan dalam Surat 
Pernyataan, audit dilakukan  untuk 
semua persyaratan SNI ISO 
9001:2015 atau SMKP; dan  
3) auditor dapat mempertimbangkan 
area audit berdasarkan hasil 
surveilan  LSPro dan hasil audit dari 
LSSM  terakhir.  
3. Durasi audit  Jumlah minimal pelaksanaan audit 
(orang hari)  
Jumlah  Lokasi  
Proses  DN LN 
Surveilan  2 4 
 
Catatan:  
- jika auditor merangkap  sebagai 
PPC, maka pelaksanaannya diluar 
waktu audit ; dan  
http://jdih.kemenperin.go.id/- durasi audit dan pengambilan 
contoh tidak termasuk perjalanan . 
3. Kategori 
ketidaksesuaian  
 Kategori ketidaksesuaian:  
1) mayor , apabila:  
a. ketidaksesuaian  terkait 
langsung dengan mutu produk 
dan k eamanan pangan ; 
b. SMM atau SMKP tidak berjalan ; 
dan 
c. diberikan  waktu untuk menutup 
maksimal 1 (satu) bulan; dan  
2) minor , apabila:  
a. apabila terdapat ketidak -
konsistenan dalam menera pkan 
SMM atau SMKP ; dan  
b. diberikan waktu untuk menutup 
maksimal  2 (dua) bulan.  
4. Jumlah Contoh 
yang diambil  1) contoh uji yang diambil mewakili 
seluruh produk yang dihasilkan 
untuk seluruh jenis dan merek yang 
diajukan sertifikasinya;  
2) 1 (satu) contoh uji dapat mewakili 4 
(empat) merek pada jenis yang 
sama;  
3) pengamb ilan contoh dilakukan di 
aliran produksi atau gudang secara 
acak; dan  
4) ketentuan lebih lengkap terkait 
jumlah pengambilan contoh 
terdapat pada bagian Huruf E dalam 
skema sertifikasi ini.  
http://jdih.kemenperin.go.id/5. Evaluasi 
terhadap 
Laporan Audit  
dan Laporan 
Hasil Uji 
dilakuka n oleh 
Panitia Teknis/  
Evaluator  1) paling sedikit 1 (satu) orang dari tim 
teknis/ evaluator memiliki 
kompetensi proses produksi Tepung 
Terigu sebagai Bahan Makanan;  
2) laporan audit;  
3) panitia teknis/evaluator melakukan 
evaluasi  laporan audit;  
4) jika h asil tinjauan laporan audit 
tidak memenuhi persyaratan, maka 
dapat dilakukan audit ulang;  
5) laporan hasil uji:  
a. Panitia Teknis/ Evaluator 
melakukan evaluasi laporan 
hasil uji ; 
b. evaluasi yang dihasilkan 
merupakan  bahan rapat Panel 
Tinjauan SPPT -SNI; dan 
c. jika ada satu atau lebih 
parameter yang tidak memenuhi 
persyaratan SNI, maka  
dilakukan pengambilan contoh 
uji ulang untuk dilakukan 
pengujian pada seluruh 
parameter;  dan 
 
Catatan : 
- jika hasil uji yang diterbitkan oleh 
Laboratoriu m Penguji tidak 
memenu hi persyaratan standar, 
berdasarkan laporan Laboratorium 
Penguji, LSPro menerbitkan laporan 
ketidaksesuaian kepada Produsen;  
dan 
- berdasarkan ketidaksesuaian 
tersebut, maka dilakukan 
pengambilan contoh ulang setelah 
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.  PENANDAAN PADA KEMASAN 
1. Penandaan SNI dilakukan pada kemasan produk sesuai Ketentuan 
dan Tata Cara Penggunaan Tanda Kesesuaian sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
2. 
Penandaan dilakukan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak 
mudah rusak/hilang. 
3. Untuk produk dalam bentuk curah, pemberian tanda SNI 
dilakukan dengan melampirkan salinan sertifikat SNI. 
4. Penandaan lain pada kemasan paling sedikit mencantumkan:  
a.  merek/nama dagang; 
b. nama produk; 
c. bobot bersih;  
d. nama dan alamat produsen; 
e. nama dan alamat importir (untuk produk impor); 
f. daf tar bahan yang digunakan (komposisi); 
g. senyawa fortifikan; 
h. kedaluwarsa (“baik digunakan sebelum tanggal”) ; dan  
i. kode produksi.  Produsen melakukan tindakan 
perbaikan . 
6) segala interaksi antara 
Laboratorium Penguji dan Produsen 
terkait pengujian dan perbaikannya 
harus melalui LSPro.  
6. Keputusan 
Surveilan 
melalui rapat 
Panel Tinjauan 
SPPT -SNI Sesuai Prosedur LSPro . 
 
SNI aaaa : yyyy     LSPr-nnn-IDN 
http://jdih.kemenperin.go.id/F. TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH 
1. Pengambilan contoh pada proses produksi. 
a. Pengambilan contoh pada bagian pengemasan: 
1) menghitung kapasitas produksi per jam; 
2) di konversi ke dalam jumlah bag yaitu jumlah ton 
produksi dibagi berat tiap kemasan (misalnya untuk 
kemasan 25 kg = 1 bag); 
3) jumlah contoh yang akan diambil sesuai tabel: 
Jumlah contoh  
per lot (karung/peti)  Jumlah contoh yang 
diambil (karung/peti)  
s/d 10  semua contoh  
11-25 5 
26-50 7 
51-100 10 
>100  Akar pangkat dua dari 
jumlah contoh ; dan  
4) pengambilan contoh 
Dari 
jumlah contoh yang ditetapkan dari masing-masing 
bag 
diambil menggunakan skop stainless steel pada 
bagian atas, tengah, dan bawah. Dikumpulkan dalam 
satu bag sampai minimal 10 Kg diaduk sampai homogen. 
Kemudian dibagi dalam 3 paket contoh uji masing-
masing seberat 1 kg, sedangkan untuk uji mikrobiologi 
contoh diambil dari salah satu bag yang masih tertutup 
sebanyak 500 gram. 
2. Pengambilan contoh pada pipa main hole (aliran produksi siap 
kemas) . 
a. contoh diambil menggunakan skop stainless steel setiap 
interval waktu sesuai kapasitas produksi. Dikumpulkan 
dalam satu bag sampai minimal 10 Kg diaduk sampai 
homogen. Kemudian, dibagi dalam 3 paket contoh masing-
masing 
seberat 1 kg, sedangkan untuk uji mikrobiologi 
contoh diambil langsung dari main hole  seberat 500 gram; 
b. kemudian contoh uji disegel, diberi label contoh uji, dan 
diberi identitas (berita acara pengambilan contoh dan 
keterangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku); dan 
c. dari 3 paket contoh uji tersebut diberikan kepada: 
http://jdih.kemenperin.go.id/1) perusahaan, sebanyak 1 paket sebagai arsip; dan  
2) laboratorium sebanyak 2 paket (1 paket untuk 
pengujian, 1 pak et untuk arsip contoh uji laboratorium). 
3. 
Pengambilan contoh pada gudang. 
a. tentukan jumlah bag dalam tumpukan lot yang ada di gudang 
dengan tanggal produksi yang sama; dan 
b. jumlah contoh dan pengambilan contoh sama seperti pada 
proses produksi. 
4. Pengiriman contoh merupakan tanggung jawab Produsen. 
 
G. PENENTUAN JENIS FE FUMARAT/FE SULFAT/FE NA EDTA PADA 
TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN 
1. Peralatan 
a. sendo k takar bebas besi 0,3 g/0,5 ml ; 
b. pelat tetes kapasitas 5-10 ml; 
c. pipet volume 10 ml;  
d. pipet volume 1.000 µl;  
e. labu volumetrik volume 50 ml; 
f. labu volumetrik volume 100 ml; 
g. neraca analitik; dan 
h. pengaduk gelas . 
 
2. Pereaksi  
a. air bebas Fe (air ASTM tipe 1) ; 
b. HCL 3N; 
c. kalium tiosianat (KCNS) 10%. 
d. hidrogen peroksida 3%; 
e. ferrozine   
(3-(2-Pyridyl) -5-6bis(4 -Phenyl  Sulfonic Acid)-1,2,4 -Triazine) 
0,25% ; 
f. sodium acetate trihydrate 4,5 M (jenuh);  
g. asam askorbat 5%; dan 
h. larutan kerja ferrozine : campur-homogenkan 10 ml 
CH3COONa jenuh. 10 ml air, dan 2 ml larutan stok ferrozine.
 
 
 
 
http://jdih.kemenperin.go.id/3.
 Cara Kerja 
a. Identifikasi  Fe Elektrolitik (+)  
1) campurkan 0,3 gram Tepung Terigu dengan 2 ml HCL 
3N, tambahkan 1 ml KSCN 10% ; dan  
2) apabila tidak langsung terbentuk warna merah, maka 
dilanjutkan dengan menambahkan 1 ml H 2O2 3% jika 
terlihat bintik merah, maka hasil dinyatakan “ada” Fe 
Elektrolitik (+).  
 
b. Identifikasi Fe Sulfat (+) 
1) campurkan 0,3 gram Tepung Terigu dengan 2ml HCL 3N, 
tambahkan 1 ml KSCN 10% ; 
2) apabila tidak langsung terbentuk warna merah, maka 
dilanjutkan dengan menambahkan 1 ml H2O 2 3%; 
3) apabila tidak terlihat bintik merah, namun terlihat warna 
merah maka dilanjutkan dengan uji ferrozine; 
4) uji ferrozine dilakukan dengan cara mencampurkan 0,3 
gram Tepung Terigu yang baru dengan 2 ml air, 
kemudian tambahkan 1 ml larutan kerja ferrozine;  
5) apabila tidak terbentuk warna ungu, maka dilanjutkan 
dengan mena mbahkan 1 ml asam askorbat 5%; dan 
6) apabila terbentuk warna ungu tua maka hasil 
dinyatakan “ada” Fe Sulfat (+).  
 
c. Identifikasi Fe Fumarat (+)  
1) campurkan 0,3 gram Tepung Terigu dengan 2 ml HCL 
3N, tambahkan 1 ml KSCN 10%; 
2) apabila tidak langsung terbentuk warna merah, maka 
dilanjutkan dengan menambahkan 1 ml H2O2 3%; 
3) apabila tidak terlihat bintik merah, namun terlihat warna 
merah maka dilanjutkan dengan uji ferrozine; 
4) uji ferrozine dilakukan dengan cara mencampurkan 
Tepung Terigu yang baru dengan 2 ml air, kemudian 
tambahkan 1 ml larutan kerja ferrozine; 
5) apabila tidak terbentuk warna ungu, maka dilanjutkan 
dengan menambahkan 1 ml asam askorbat 5%; dan 
http://jdih.kemenperin.go.id/- 62 -
6) apabila tidak terbentuk warna ungu tua maka basil
dinyatakan “ada” Fe Fumarat (+).
d. Identifikasi NaFeEDTA (+)
1) campurkan 0,3 gram Tepung Terigu dengan 2 ml HCL
3N, tambahkan 1 ml KSCN 10%;
2) apabila langsung terbentuk warna merah, maka
dilanjutkan dengan uji ferrozine;
uji ferrozine dilakukan dengan mencampurkan Tepung
Terigu yang baru dengan 2 ml air, tambahkan 1 ml
larutan kerja ferrozine, kemudian ditambahkan 1 ml
asam askorbat 5%; dan
apabila terbentuk warna ungu tua maka basil
dinyatakan “ada” NaFeEDTA (+).3)
4)
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Salinan sesuai dengan aslinya
..Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
'A*,
Kepala Biro Hukum,
● D
/
’’.p ,.. Pqb3F;Setyo Hariyono
http://jdih.kemenperin.go.id/- 63 -
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI
BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
PERTIMBANGAN TEKNIS PENGECUALIAN IMPOR TEPUNG TERIGU
FORM-I : Permohonan Surat Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu
untuk Keperluan Non-Makanan dan Penggunaan Bir (Brewing
Adjunct) atau untuk Pembuatan Pati dan/atau Gluten.
FORM-II : Uraian Rencana Impor Tepung Terigu [Tepung Terigu untuk
Keperluan Non-Makanan dan Penggunaan Bir (Brewing
Adjunct) atau untuk Pembuatan Pati dan/atau Gluten).
FORM-III : Surat Pernyataan Impor Tepung Terigu untuk Tidak
Diperjualbelikan atau Dipindahtangankan.
FORM-IV : Permohonan Surat Pertimbangan Teknis Impor Tepung
Gandum Utuh (Whole-Wheat Flour) atau Semolina Gandum
Utuh atau Tepung Terigu yang Telah Mengalami Perlakuan
Khusus Selain Perlakuan Pengeringan dan/atau Pemucatan
atau Tepung Terigu Organik.
FORM-V : Uraian Rencana Impor Tepung Gandum Utuh (Whole-Wheat
Flour) atau Semolina Gandum Utuh atau Tepung Terigu Yang
Telah Mengalami Perlakuan Khusus Selain Perlakuan
Pengeringan dan/atau Pemucatan atau Tepung Terigu
Organik.
FORM-VI : Surat Penolakan Pemberian Pertimbangan Teknis Impor
Tepung Terigu.
FORM-VII : Surat Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu untuk
Keperluan Non-Makanan dan Penggunaan Bir (Brewing
Adjunct) atau untuk Pembuatan Pati dan/atau Gluten.
FORM-VIII : Surat Pertimbangan Teknis Impor Tepung Gandum Utuh
(Whole-Wheat Flour) atau Semolina Gandum Utuh atau
http://jdih.kemenperin.go.id/- 64 -
Tepung Terigu yang Telah Mengalami Perlakuan Khusus
Selain Perlakuan Pengeringan dan/atau Pemucatan atau
Tepung Terigu Organik.
: Surat Permohonan Surat Keterangan Impor Tepung Terigu
untuk Penelitian dan Pengembangan atau untuk Bahan
Contoh Pameran.
: Surat Pernyataan Impor Tepung Terigu untuk Penelitian dan
Pengembangan atau untuk Bahan Contoh Pameran.
: Surat Keterangan Impor Tepung Terigu untuk Penelitian dan
Pengembangan atau untuk Bahan Contoh Pameran yang
diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.
: Surat Penolakan Pemberian Surat Keterangan Impor Tepung
Terigu untuk Penelitian dan Pengembangan atau untuk
Bahan Contoh Pameran.FORM-IX
FORM-X
FORM-XI
FORM-XII
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kerhenteria.n Perindustrian
Kepala'Biro Hukum,
4/
!■
I\f\i ■■
’/.yEeby'Setyo Hariyono\ ●
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nomor 
: …………                                                 …………., …………. 20  … 
Lampiran  : 1 (satu) berkas 
Perihal  : Permohonan Surat Pertimbangan 
T
eknis Impor Tepung Terigu u ntuk 
Keperluan Non -Makanan dan 
Penggunaan Bir ( Brewing Adjunct) atau 
untuk Pembuatan Pati dan/atau 
Gluten . 
 
Kepada Yth. 
Direktur Jenderal Industri Agro  
Kementerian Perindustrian 
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52- 53 
Jakarta Selatan 
 
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh S urat 
Pertimbangan Teknis  Impor Tepung Terigu  untuk bahan baku industri , 
dengan kelengkapan data sebagai berikut:  
1. surat kuasa dari pimpinan perusahaan kepada petugas  untuk 
mengurus Surat Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu;  
2. Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang 
berwenang; 
3. Nomor Induk Berusaha (NIB); 
4. angka pengenal importir ;  
5. Certificate of Analysis  (CoA)  dan/atau kontrak yang menjelaskan 
kualitas tepung terigu yang akan diimpor ; FORM -I 
http://jdih.kemenperin.go.id/6. sertifikat organik untuk tepung terigu  organik dan/atau sertifikat 
lainnya yang menunjukkan kekhususan  untuk Tepung Terigu 
spesifikasi khusus tersebut ; 
7. keterangan produk yang dihasilkan ; 
8. kapasitas produksi terpasang;  
9. rencana impor Tepung Terigu  yang meliputi nomor Pos Tarif/HS 8 
digit, uraian barang, jenis, jumlah dan pelabuhan tujuan serta jangka 
waktu importasi dengan menggunakan FORM- II; 
10. laporan realisasi impor 6 (enam) bulan sebelumnya; 
11. laporan realisasi produksi per bulan selama 6 (enam) bulan 
sebelumnya; 
12. rencana impor kebutuhan bahan baku untuk 6 (enam) bulan;  
13. rencana produksi untuk 6 (enam) bulan ke depan; 
14. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk perusahaan yang sudah 
melakukan impor ; 
15. invoice  untuk perusahaan ya ng sudah melakukan impor ; 
16. packing list  untuk perusahaan yang sudah melakukan impor;  
17. surat pernyataan bermeterai dari Direksi perusahaan bahwa Tepung 
Terigu yang diimpor tidak untuk diperjualbelikan atau 
dipindahtangankan dengan menggunakan FORM -III; dan  
18. matrik Konversi kebutuhan bahan baku terhadap produk akhir (dalam 
satuan berat).  
Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan:  
1. Direktur Industri Makanan, 
Hasil Laut dan Perikanan;  dan 
2. Pertinggal.   
 
(nama, jabatan, tanda tangan,  dan 
cap perusahaan)  
 
 
…………………………  
Jabatan  
 
                 
 
 
 
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian Rencana Impor Tepung Terigu  
[Tepung Terigu untuk Keperluan Non -Makanan dan Penggunaan Bir 
(Brewing Adjunct) atau untuk Pembuatan Pati dan/atau Gluten]  
  
Sebagai kelengkapan d ata untuk memperoleh S urat Pertimbangan 
Teknis  Impor Tepung Terigu  untuk bahan baku industri , dengan ini kami 
sampaikan  uraian r encana impor Tepung Terigu sebagai berikut:  
1.  Nama Perusahaan  : ...................   
2. NPWP  : ...................   
3. Alamat  : ...................   
4. Bidang Usaha  : ...................   
5. Kapasitas 
produksi/tahun  : ...................   
6. Negara Asal Impor  : ...................   
7. Jenis dan Spesifikasi 
tepung Terigu  : ...................   
8. Nama Produsen  : .............. .....  
9. Realisasi impor 6 
(enam) bulan terakhir 
(bln ... s/d bln....)  : ...................   
10. Realisasi   produksi   6 
(enam) bulan  terakhir  
(bln ... s/d bln ..)  : ...................   
11. Rencana  produksi   6 
(enam)  bulan ke depan  
(bln .. s/d bln..)  : ...................   FORM -II 
http://jdih.kemenperin.go.id/12. Konversi   Pemakaian 
produk yang di Impor  : ...................   
13. No. Pos Tarif/HS ( 8 
digit) produk yang di 
impor  : ...................   
14. Uraian   Barang  yang     
di impor  : ...................   
15. Jenis  Barang yang  di 
impor  : ...................   
16. Rencana Jumlah Impor  : ...................   
17. Pelabuhan tujuan impor  : ...................   
 
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami 
sampaikan  terima kasih.  
 
(nama, jabatan, tanda tangan, 
dan c ap perusahaan)  
 
 
………………………………………….  
Jabatan  
Tembusan:  
1. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan;  dan 
2. Pertinggal.  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
 
 
 
 
 
 
SURAT
 PERNYATAAN 
No ...................  
 
Kami yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama : ........... ........  
Alamat : ...................  
Jabatan : ...................  
 
Dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami PT ...................  akan 
mengimpor Tepung Terigu  sebagai bahan baku  industri  dengan Nomor pos 
tarif/h armonized system code  1101.00.19  dan bahan baku tersebut akan 
dipergunakan untuk kepentingan produksi perusahaan kami  serta tidak 
untuk diperjualbelikan/dipindahtangankan.  
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.  
 
(nama, jabatan, tanda tangan, 
dan cap perusahaan) 
 
 
…………… ………………………...  
Jabatan 
 
 
 
 
 
 
 FORM -III 
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
 
 
 
 
 
 
Nomor  
: ...................                                           …………., …………. 20  … 
Lampiran  : 1 (satu) berkas 
Perihal      :  Permohonan Surat Pertimbangan 
Teknis Impor Tepung Gandum  Utuh 
(Whole -Wheat Flour ) atau Se molina 
Gandum Utuh  atau Tepung Terigu 
yang Telah Mengalami Perlakuan 
Khusus Selain Perlakuan Pengeringan 
dan/atau Pemucatan  atau Tepung 
Terigu Organik . 
 
Yth. 
Direktur Jenderal Industri Agro  
Kementerian Perindustrian 
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 
Jakarta Selatan 
 
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh S urat 
Pertimbangan Teknis  Impor Tepung Terigu  untuk Impor Tepung Gandum 
Utuh ( Whole -Wheat Flour ) atau Semolina Gandum Utuh  atau Tepung Terigu 
yang Telah Mengalami Perlakuan Khusus Selain  Perlakuan Pengeringan 
dan/atau Pemucatan  atau Tepung Terigu Organik  dengan kelengkapan data 
sebagai berikut: 
1. Surat kuasa dari pimpinan perusahaan kepada petugas untuk 
mengurus Surat Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu;  
2. izin usaha industri, izin usaha tetap atau izin perluasan bagi Produsen 
atau surat izin usaha perdagangan atau tanda daftar perusahaan bagi 
Importir yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; 
3. Nomor induk berusaha;  FORM -IV 
http://jdih.kemenperin.go.id/4. Angka Pengenal Importir; 
5. Certificate of Analysis  (COA);  
6. sertifikat organik untuk tepung terigu organik dan/atau sertifikat 
lainnya 
yang menunjukkan kekhususan  untuk Tepung Terigu 
spesifikasi khusus; 
7. rencana impor Tepung Terigu  yang meliputi nomor Pos Tarif/HS 8 
digit, uraian barang, jenis, jumlah dan pelabuhan tujuan serta jangka 
waktu importasi dengan menggunakan  FORM -V; 
8. laporan realisasi impor 6 (enam) bulan sebelumnya;  dan 
9. rencana impor kebutuhan bahan baku untuk 6 (enam) bulan  bagi 
pemegang API -P.  
 Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Temb usan:  
1.  Direktur  Industri Makanan, 
Hasil Laut dan Perikanan ; dan  
2. Pertinggal.   
(nama, jabatan, tanda tangan, dan 
cap perusahaan)  
 
 
…………………………………………  
Jabatan  
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
 
 
Uraian Rencana Impor Tepung Gandum Utuh ( Whole -Wheat Flour ) 
atau Semolina Gandum Utuh; ata u Tepung Terigu yang Telah Mengalami 
Perlakuan Khusus Selain Perlakuan Pengeringan Dan/Atau Pemucatan; 
atau Tepung Terigu Organik  
 
Sebagai kelengkapan data untuk memperoleh S urat Pertimbangan 
Teknis  Impor Tepung Terigu  untuk Tepung Gandum Utuh ( Whole -Wheat  
Flour ) Atau Semolina Gandum Utuh; atau Tepung Terigu Yang Telah 
Mengalami Perlakuan Khusus Selain Perlakuan Pengeringan Dan/Atau 
Pemucatan; atau Tepung Terigu Organik , dengan ini kami sampaikan  
uraian r encana impor Tepung Terigu sebagai berikut:  
1. Nama P erusahaan  atau Importir  : ...................  
2. NPWP  : ...................  
3. Alamat  : ...................  
4. Jenis Usaha  : ...................  
5. Negara asal Impor  : ...................  
6. Nama Produsen  Tepung Terigu Impor  : ...................  
7. Jenis dan Spesifikasi Tepung Terigu  : ...................  
8. Realisasi   impor   6 (enam) bulan terakhir 
(bln ... s/d bln....) bagi perusahaan yang 
telah melakukan importasi  : ...................  
9. Realisasi  produksi bagi perusahaan 
pemegang API -P untuk  6 (enam) bulan 
terakhir (bln ... s/d bln ...)  : 
 
 ...................  
10. Rencana  impor 6 (enam)  bulan ke depan  
(bln .. s/d bln..)  : ...................  
11. No.Pos Tarif/HS ( 8 digit) produk yang di 
impor  : ...................  
12. Uraian Barang yang diimpor  : ...................  
13. Jenis   Barang    yang   diimpor  : ...................  
14. Pelabuhan tujuan impor  : ...................  FORM -V 
http://jdih.kemenperin.go.id/Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami 
mengucapkan terima kasih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan:  
1. Direkt ur Industri Makanan, 
Hasil Laut dan Perikanan ; dan  
2. Pertinggal.  Pimpinan perusahaan  
 
(tanda tangan, dan cap perusahaan)  
 
Nama  
 
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
 
 
Nomor  
: ...................                                         …………., …………. 20  … 
Lampiran  : ...................  
Perihal      : Penolakan Pemberian  Pertimbangan Teknis                         
 
Kepada Yth. 
Pimpinan PT ...................  
Di ................... 
            
 Sehubungan d engan surat Saudara Nomor … tanggal … perihal 
Permohonan Surat Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu , setelah kami 
meneliti, permohonan Saudara tidak dapat kami penuhi  dengan 
pertimbangan sebagai berikut:  
1. ...................; 
2. ...................; 
3. ...................; dan  
4. .................... 
Demikian  atas perhatiannya disampaikan terima kasi h.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan:  
1. Sesditjen Ind ustri Agro;   
2. Direktur Industri Makanan, 
Hasil Laut dan Perikanan ; dan  
3. Pertinggal.   
 
DIREKTUR JENDERAL , 
 
 
 
                       
……………………..  
  
 
 
 
 
 
 
 FORM -VI 
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
 
 
Nomor  : …/IA/…/20…                         Jakarta, …………  20 …. 
Lampiran  : 1 lembar   
Perihal  : Surat Pertimbangan Teknis 
Impor Tepung Terigu untuk 
Keperluan Non -Makanan 
atau Penggunaan Bir 
(Brewing Adjunct) atau 
untuk Pembuatan Pati 
dan/atau Gluten . 
 
Yth. 
Sdr. Dirjen Bea dan Cukai  
Kementerian Keuangan  
di - 
      J A K A R T A  
  
        Sehubungan dengan surat  PT  ................... No ................... tanggal 
................... perihal   permohonan Pertimbangan Teknis Impor Tepung 
Terigu untuk bahan baku industri yang kelengka pan datanya kami terima 
tanggal  ................... dan memperhatikan Permen perin  No ...................,  
dengan ini kami sampaikan bahwa:  
1. Nama Perusahaan  : ...................   
2. NPWP  : ...................   
3. Alamat  : ...................   
4. Jenis industri  : ...................   
5. Kapasitas produksi/tahun  : ...................   
6. Realisasi impor 6 (enam) bulan terakhir 
(.....s/d.....)  : ...................   
7. Realisasi produksi 6 (enam) bulan terakhir 
(.... s/d ... .) 
 : ...................  
  FORM -VII 
http://jdih.kemenperin.go.id/8. Rencana produksi  6 (enam) bulan  ke 
depan (.... s/d ....)        : ...................   
9. Konversi pemakai an produk yang diimpor  : ...................   
10. Nomor Pos Tarif/HS (8 digit) produk yang 
diimpor  : ...................   
11. Uraian Barang yang di impor   : ...................   
12. Jenis Barang yang diimpor  : ...................   
13. Rencana jumlah impor  : ...................   
14. Pelabuhan Tujuan impor  : ...................   
 Berdasarkan pertimbangan teknis tersebut diatas , kepada 
…………. ............... dapat diberikan Rekome ndasi Impor Tepung Terigu  
dengan uraian impor sebagaimana terlampir untuk kebutuhan  .....(.......) 
bulan (.........  s/d  ......... ). 
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan 
terima kasih.  
 
 
 
 
 
  
Tembusan:  
1. Menteri Perindustrian;  
2. Sekjen Kementerian Perindustrian;  
3. Irjen Kementerian Perindustrian;  
4. Sesditjen Industri Agro;  
5. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan ; 
6. PT  ........................;  dan 
7. Pertinggal.  DIREKTUR JENDERAL , 
 
 
 
…………………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://jdih.kemenperin.go.id/LAMPI
RAN: No  ....../ ....../....../20 ...... 
 
DAFTAR URAIAN IMPOR TEPUNG TERIGU DAN PELABUHAN TUJUAN  
 
No. No. HS  
(8 digit)  Uraian 
Barang  Jenis Barang  Jumlah  Pelabuhan 
Tujuan  
1. 1101.00.19      
dst.      
   
 
DIREKTUR JENDERAL , 
 
 
 
…………………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
 
Nomor :  …/IA/. ../20 …       Jakarta, ..... .........  20..... . 
Lampiran  : 1 lembar   
Perihal  : Surat Pertimbangan Teknis 
Impor Tepung Gandum Utuh 
(Whole -Wheat  Flour ) atau 
Semolina Gandum Utuh; atau 
Tepung Terigu yang Telah 
Mengalami Perlakuan Khusus 
Selain Pe rlakuan Pengeringan 
dan/atau Pemucatan  atau 
Tepung Terigu Organik . 
 
Yth. 
Sdr. Dirjen Bea dan Cukai  
Kementerian Keuangan  
di - 
      J A K A R T A  
 
Sehubungan dengan surat  PT  ................... No ................... tangg al 
.................... perihal  permohonan Pertimbangan Teknis Impor Tepung 
Gandum Utuh ( Whole -Wheat Flour ) Atau Semolina Gandum Utuh; atau 
Tepung Terigu Yang Telah Mengalami Perlakuan Khusus Selain Perlakuan 
Pengeringan Dan/Atau Pemucatan; atau Tepung Terigu Organik  yang 
kelengkapan data nya kami terima tanggal ................ dan memperhatikan 
Permen perin  No ................... dengan ini kami sampaikan bahwa:  
1. Nama Perusahaan  : ...................   
2. NPWP  : ...................   
3. Alamat  : ...................   
4. Jenis Usaha  : ...................   
5. Kapasitas produksi/tahun  bagi 
Perusahaan Pemegang API -P : ...................   
6. Realisasi impor 6 (enam) bulan terakhir : ...................   FORM -VIII 
http://jdih.kemenperin.go.id/(.....s/d.....)  bagi perusahaan yang sudah 
melakukan impor tasi 
7. Nomor Pos Tarif/HS (8  digit) produk yang 
diimpor  : ...................   
8. Uraian Barang yang di impor   : ...................   
9. Jenis Barang yang diimpor  : ...................   
10. Rencana jumlah impor  : ...................   
11. Pelabuhan Tujuan impor  : ................ ...  
 Berdasarkan pertimbangan teknis tersebut diatas , kepada PT 
................... dapat diberikan Rekomendasi Impor Tepung Terigu dengan 
uraian impor sebagaimana terlampir untuk kebutuhan  … (.......) bulan 
(.........  s/d ......... ). 
Demikian, atas pe rhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan 
terima kasih.  
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan:  
1.  Menteri Perindustrian;  
2. Sekjen Kementerian Perindustrian ; 
3. Irjen Kementerian Perindustrian;  
4. Sesditjen Industri Agro;  
5. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan ; 
6. PT ........................;  dan 
7. Pertinggal.  DIREKTUR JENDERAL , 
 
 
 
......................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://jdih.kemenperin.go.id/LAMPI
RAN: No  ....../ ....../....../20 ...... 
 
DAFTAR URAIAN IMPOR TEPUNG DAN PELABUHAN TUJUAN  
 
No. No. HS  
(8 digit)  Uraian 
Barang  Jenis Barang  Jumlah  Pelabuhan 
Tujuan  
1. 1101.00.19      
dst.      
    
 
DIREKTUR JENDERAL , 
 
 
 
…………………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
 
Nomor  
:  ...................                                          …………., …………. 20…  
Lampiran  : 1 (satu) berkas 
Perihal  :  Permohonan Surat Keter angan  Impor 
Tepung Terigu untuk  Penelitian dan 
Pengembangan atau untuk Bahan 
Contoh Pameran . 
 
Kepada Yth. 
Direktur Jenderal Industri Agro  
Kementerian Perindustrian 
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 
Jakarta Selatan 
 
Dengan 
ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh S urat 
Keterangan Impor Tepung Terigu  untuk  keperluan  ................... , dengan 
kelengkapan data sebagai berikut:  
1. surat kuasa dari pimpinan perusahaan/lembaga penelitian kepada 
petugas untuk mengurus Surat Keterangan Impor Tepung Terigu;  
2. nama dan alamat Pemohon ;  
3. kegunaan;  
4. jenis dan spesifikasi produk ; 
5. rencana impor ; 
6. kode HS; 
7. pelabuhan tujuan;  
8. surat pernyataan bermeterai dari pimpinan perusahaan yang mengikuti 
pameran atau pimpinan lembaga penelitian bahwa Tepung Terigu  yang 
diimpor tidak  untuk diperjualbelikan atau dipinda htangankan dengan 
menggunakan  FORM -X; dan  
9. surat keterangan dari penyelenggara pameran bahwa perusahaan 
pengimpor tepung terigu dimaksud merupakan peserta pameran  atau 
surat keterangan dari pimpinan lembaga penelitian ata u direksi 
perusahaan bahwa tepung terigu yang diimpor digunakan untuk 
keperluan penelitian dan pengembangan produk . 
 FORM -IX 
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan:  
1. Direktur  Industri Makanan, Hasil 
Laut dan Perikanan;  dan 
2.  Pertinggal.   
(nama, jabatan, tanda tangan, dan 
cap perusahaan  atau lembaga 
penelitian ) 
 
 
 
…………………………………………  
Jabatan  
 
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
 
 
SURAT
 PERNYATAAN 
No ...................  
 
Kami yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama : ...................  
Alamat : ...................  
Jabatan : ...................  
 
Dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami PT ...................  atau 
lembaga penelitian kam i ...................  akan meng impor Tepung Terigu  
dengan Nomor pos tarif/ harmonized system code  1101.00.19  dan tepung 
terigu tersebut akan dipergunakan untuk ...................  serta tidak untuk 
diperjualbelikan/dipindahtangankan.  
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.  
 
(nama, jabatan, tanda tangan, 
dan cap perusahaan  atau 
lembaga penelitian ) 
 
 
……………………………………... 
Jabatan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FORM -X 
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
 
 
SURAT
 KETERANGAN 
IMPOR TEPUNG TERIGU UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
ATAU BAHAN CONTOH PAMERAN 
Nomor …./ IA/IND/ …/20.. 
Tanggal …./ 20.. 
 
 Dalam rangka  menindaklanjuti  permohonan  Surat Keterangan Impor 
Tepung Terigu untuk Pene litian dan Pengembangan atau untuk Bahan 
Contoh Pameran dengan ini kami sampaikan bahwa : 
1. Nama 
Perusahaan/lembaga 
penelitian  : ...................   
2. Alamat  : ...................   
3. Produk yang diimpor  : ...................   
4. Nomor Pos Tarif/HS ( 8 
digit)  : ...................   
5. Uraian Barang yang di 
impor   : ...................   
6. Jenis Barang yang diimpor  : ...................   
7. Rencana jumlah impor  : ...................   
8. Pelabuhan Tujuan impor  : ...................   
 
Berdasarkan Peraturan Menteri  Perindustrian  No. …. Tahun 20 .. 
tentang Pemberlakuan SNI Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara 
Wajib, Perusahaan/lembaga penelitian  …...... telah memenuhi persyaratan 
untuk mengimpor Tepung Terigu untuk keperluan  …… 
 
 
 
 FORM -XI 
http://jdih.kemenperin.go.id/Demikian  Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk 
digunakan dalam rangka pengajuan impor Tepung Terigu.  
 
 DIREKTUR JENDERAL , 
 
 
 …………………….  
Tembusan: 
1. Menteri Perindustrian;  
2. Sekjen Kemenperin; 
3. Inspektur Jenderal Kemenperin; 
4. Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; 
5. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan ; 
6. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ..........; 
7. Sesditjen Industri Agro;  
8. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikan an; dan 
9. PT/Lembaga Penelitian ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
 
 
Nomor  
:  ...................                                        …………., …………. 20…  
Lampiran  :   ...................                                               
Perihal      :  Penolakan Pemberian Surat Keterangan  Impor Tepung Terigu                         
                                                                                         
Yth. 
Sdr. Pimpinan lembaga/PT  .....  
di - 
      ......... 
 
    Sehubungan d engan surat Saudara Nomor ...................  tanggal 
................... perihal Permohonan Surat Keter angan Impor Tepung Terigu  
untuk keperluan Penelitian dan Pengembangan atau Untuk Bahan Contoh 
Pameran, setelah kami meneliti, permohonan Saudara tidak dapat kami 
penuhi dengan pertimbangan sebagai berikut:  
1. ................................................................................ ..................... ; 
2. ................................................................................ ..................... ; 
3. .................................................................... ............ ..................... ; 
4. ................................................................................ ..................... ; 
5. ................................................................................ ..................... ; 
Demikian  atas p erhatiannya disampaikan terima kasih.    
 
 
 
 
 
 
Tembusan:  
1. Sesditjen Industri Agro ; dan 
2. Direktur Industri Makanan, Hasil 
Laut dan Perikanan .  
 
DIREKTUR  JENDERAL , 
 
 
 
……………………..  
  
 
 FORM -XI 
http://jdih.kemenperin.go.id/LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERLAKUAN STAND AR
NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU
SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA
WAJIB
DAFTAR FORMULIR
PENGAWASAN PEMBERLAKUAN SNI 3751:2018 SECARA WAJIB
1. FORMULIR 1 : SuratTugas Pengawasan Pemberlakuan SNI
3751:2018 di Pabrik/Perusahaan Pengemas Ulang.
FORMULIR 2 : Berita Acara Pengawasan Pemberlakuan SNI di
Pabrik/Perusahaan Pengemas Ulang Tepung Terigu.2.
3. FORMULIR 3 : BasilPengawasan
Pabrik/Perusahaan Pengemas Ulang.
4. FORMULIR 4 : Berita Acara Pengambilan Contoh.I
5. FORMULIR 5 : Label Contoh Uji.
6. FORMULIR 6 : Daftar Hadir Pengawasan SNI 3751:2018 oleh Petugas3751:2018 di
Pengawasan Standar Industri.SN
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Salmajv'sesuai dengan aslinya
ethriat Jenderal
nenterian/Perindustrian
KepalaBirp Hukum,*
\ ● y
-11V.,'"C
-“Feby Setyo HariyonoO
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
 
SURAT TUGAS  
SURAT TUGAS PENGAWASAN PEMBERLAKUAN SNI 3751:2018   
Nomor .../IA/MS/.../20...  
 
Dalam rangka pengawasan penerapan SNI Tepung Terigu sebagai bahan 
makanan di Pabrik dengan ini Direktur Jenderal Industri Agro , Kementerian 
Perindustrian menugaskan kepada:  
1. Nama  :  ...................  
 NIP  :  ...................  
 Jabatan  : Petugas Pengawas Standar Industri  
2.  Nama  :  ...................  
     NIP  :  ...................   
     Jabatan  :  Petugas Pengawas Standar Industri  
3
.  Nama  :  ...................  
     NIP  :  ...................   
 Jabatan  :  Petugas Pengawas Standar Industri  
Untuk :   a.  Melakukan pengawasan penerapan SNI Tepung Terigu sebagai 
bahan makanan di Pabrik/Perusahaan Pengemas Ulang:  
Nama Perusahaan  : ................... 
Alamat  Pabrik  :  ................... 
No. Telp/Fax  :  ................... 
             b. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal  Industri 
Agro , Kementerian  Perindustrian.  
Demikian surat tugas ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
         
   Jakarta, ...................  
 
a.n.  Direktur Jenderal Industri Agro  
Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan,  
 
  
 
(......................................)  
 
 FORMULIR 1  
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
 
BERITA ACARA  
PENGAWASAN SNI DI PABRIK/PERUSAHAAN PENGEMASAN ULANG 
Nomor   ................... 
 
Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... sesuai dengan Surat Tugas Direktur 
Jenderal Industri Agro  Nomor ... tanggal ... telah dilaksanakan pemeriksaan dan 
pengawasan SNI 3751:2018 Tepun g Terigu sebagai Bahan Makanan di 
Pabrik/Perusahaan Pengemasan Ulang sebagai berikut:  
Nama Perusahaan   : ................... 
Alamat Perusahaan  : ................... 
Alamat Pabrik    :  ................... 
Produk    : Tepung Terigu sebagai bahan makanan 
Nomor pos tarif/HS Code    : ...................  
Tipe/Jenis    : high/medium /low protein  
Merek    :   ...................  
Hasil Pengawasan SNI   : sebagaimana terlampir dalam Formulir III 
Demikian Berita Acara Pemeriksaan SNI di pabrik / perusahaan pengemasan ulang 
ini dibuat dengan benar. 
 
PT................................  
Jabatan Penandatangan  Petugas Pengawas Standar Industri  
 
 
 
Tanda tangan, jabatan & cap 
perusahaan  
 
 
 
(Nama Jelas)  
 1.  Tanda tangan : ...................  
     Nama jelas   : .............. ..... 
     NIP               : ...................  
2.  Tanda tangan : ...................  
     Nama jelas     : ...................  
     NIP                 : ...................  
3.  Tanda tangan : ...................  
    Nama jelas      : ................ ... 
     NIP                 : ...................  
  FORMULIR 2  
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
 
HASIL PENGAWASAN SNI 3751:2018  DI PABRIK/PERUSAHAAN PENGEMAS 
ULANG  
 
I. DATA PETUGAS 
1. Nomor/Tanggal Surat Tugas Direktur Jenderal: ................... 
2. Nama Petugas Pengawas Standar Industri  (PPSI):  
-  Nama : ...................  NIP: ................... 
-
  Nama : ...................  NIP: ................... 
-
  Nama : ...................  NIP: ................... 
3. 
Tanggal  Pelaksanaan Pengawasan: ...................  
4. Nomor  SNI: 3751:20 18 
5. Judul : Tepung Terigu sebagai bahan makanan  
 
II.  DATA PERUSAHAAN 
1. Nama Perusahaan:  ................... 
2. Nama Penanggung Jawab : ..................  
3. Izin Usaha Industri :  Nomor... tanggal ... Instansi penerbit ...   
4. Alamat : 
a. Kantor Pusat : ................... 
Kode pos : ...................  Tlp: ................... 
Fa
x: ................... email : ................... 
b.    Pabrik : ...................  
Kode pos: ...................  Tlp : ................... 
Fax: ................... email : ................... 
5. Penanggung Jawab Produksi : ................... 
6. Status Perusahaan: ................... 
7. 
Struktur Organisasi : ................... 
8. Jumlah Tenaga Kerja : ................... 
 
 
 
 
 
 FORMULIR 3  
http://jdih.kemenperin.go.id/9. Kapasitas Terpasang dan Realisasi Produksi Tepung Terigu  3 tahun 
terakhir : 
 
Kemasan   Kapasitas 
Terpasang  
(ton) Realisasi Produksi Tahun  (ton) 
... ... ... 
Kantong plastik 1 kg      
Karung 25 kg      
Lainnya ...     
 
III.  ASPEK LEGAL SPPT SNI. 
1.  SPPT SNI  
- No. SPPT SNI: ................... 
- 
Masa berlaku tgl : ................... s/d ................... 
- No. SNI: ................... 
- Merek: ................... 
- Jenis/Tipe : ................... 
2.  Sistem Manajemen Mutu  
telah diterapkan oleh perusahaan:     Ya                  Tidak 
Standar  SMM yang diterapkan: - ISO ...................  
  Sertifikat No ................... 
  LSSM: ................... 
3. 
Sistem Manajemen Keamanan Pangan  
telah diterapkan oleh perusahaan:     Ya                  Tidak 
Standar SM KP yang diterapkan: - ISO ...................  
 Sertifikat No ................... 
 LSSM: ...................                          
4. LSPro Penerbit SPPT SNI  
a.  Nama: ...................                          
b. Alamat: ...................                         
c. Tanggal pelaksanaan pengawasan oleh surveilen ...................                         
d. Hasil pengawasan terakhir: Memenuhi      Tidak memenuhi 
 
IV.  LABEL 
 Meliputi kelengkapan: 
 
No. Keterangan  Ada Tidak  
1 Nama Produk    
2 Nama/Merk Dagang    
3 Nama Produsen    
4 Alamat Produsen (minimal nama kota)    
5 Volume netto yang dinyatakan dalam 
sistem metrik    
6 Nomor surat persetujuan pendaftaran 
pangan dari Badan Pengawas Obat dan 
Makanan BPOM RI  
MD No. ...................    
7 Bulan dan tahun kadaluwarsa    
http://jdih.kemenperin.go.id/No. Keterangan  Ada Tidak  
8 Tanda SNI  
    No. Sertifikat  ............ .......   
9 Tanda halal  
    No. Sertifikat ...................    
10 Nama/merek dagang yang tidak tercantum 
dalam SPPT SNI    
 
V. MESIN DAN PERALATAN PRODUKSI PABRIK TEPUNG TERIGU 
 
No Jenis Mesin/Alat  Ada Tidak  Ket. 
1 Silo Penyimpanan Gandum     
  Ya Tidak  
 
  Terbuat dari bahan 
yang tidak 
mempengaruhi dan 
dipengaruhi isi     
 
  Dapat dibersihkan dan 
disanitasi dengan baik     
 
  Dilakukan pemeriksaan 
dan pencatatan secara 
periodik:     
  perawatan fisik     
  inspeksi     
  kondisi dan 
kelayakan     
  Ada Tidak   
2 Mesin pemisah benda 
asing ( foreign matter 
separator )    
  Ya Tidak   
 
  Terbuat dari bahan 
tara pangan     
 
  Dapat dibersihkan 
dan disanitasi dengan 
baik    
 
  Dilakukan 
pemeriksaan dan 
pencatatan secara 
periodik:     
  perawatan fisik     
  inspeksi     
  kondisi dan 
kelayakan      
  Ada Tidak   
3 Mesin pemisah material 
logam ( magnetic 
separator )    
http://jdih.kemenperin.go.id/No Jenis Mesin/Alat  Ada Tidak  Ket. 
  Ya Tidak   
 
  Terbuat dari bahan 
tara pangan     
 
  Dapat dibersihkan 
dan disanitasi dengan 
baik    
 
  Dilakukan 
pemeriksaan  dan 
pencatatan secara 
periodik :    
  perawatan fisik     
  inspeksi     
  kondisi dan 
kelayakan      
  Ada Tidak   
4 Mesin pemisah partikel lain 
berdasarkan ukuran dan 
bentuk     
  Ya Tidak   
 
  Terbuat dari bahan 
tara pangan     
 
  Dapat dibersihkan dan 
disanitasi dengan baik     
 
  Dilakukan 
pemeri ksaan dan 
pencatatan secara 
periodik :    
  perawatan fisik     
  inspeksi     
  kondisi dan 
kelayakan      
  Ada Tidak   
5 Mesin pemisah batu (dry 
stoner )    
  Ya Tidak   
 
  Terbuat dari bahan 
tara pangan     
 
  Dapat dibersihkan dan 
disanitasi dengan baik     
 
  Dilakukan 
pemeriksaan  dan 
pencatatan secara 
periodik :    
  perawatan fisik     
  inspeksi     
  kondisi dan    
http://jdih.kemenperin.go.id/No Jenis Mesin/Alat  Ada Tidak  Ket. 
kelayakan   
  Ada Tidak   
6 Alat pengkondisian  
(turbolizer )    
  Ya Tidak   
 
  Terbuat dari bahan 
tara pangan     
 
  Dapat dibersihkan dan 
disanitasi  dengan baik     
 
  Dilakukan 
pemeriksaan  dan 
pencatatan secara 
periodik :    
  perawatan fisik     
  inspeksi     
  kondisi dan 
kelayakan      
  Ada Tidak   
7 Bin pengkondisian 
(dampening  bin)    
  Ya Tidak   
 
  Terbuat dari bahan 
tara pangan     
 
  Dapat dibersi hkan dan 
disanitasi dengan baik     
 
  Dilakukan 
pemeriksaan  dan 
pencatatan secara 
periodik :    
  perawatan fisik     
  inspeksi     
  kondisi dan 
kelayakan  pakainya     
8 Mesin pembersih gandum 
(scourer )    
  Ada Tidak   
 
  Terbuat dari bahan 
tara pangan     
 
  Dapat dibersihkan dan 
disanitasi dengan baik     
 
  Dilakukan  
pemeriksaan dan 
pencatatan secara 
periodik:     
  perawatan fisik     
  inspeksi     
http://jdih.kemenperin.go.id/No Jenis Mesin/Alat  Ada Tidak  Ket. 
  kondisi dan 
kelayakan  pakainya     
9 Mesin pemecah gandum 
(break roll )    
  Ya Tidak   
 
  Terbuat dari bahan 
tara pangan     
 
  Dapat dibersihkan dan 
disanitasi dengan baik     
 
  Dilakukan  
pemeriksaan  dan 
pencatatan secara 
periodik :    
  perawatan fisik     
  inspeksi     
  kondisi dan 
kelayakan      
  Ada Tidak   
10 Mesin pengayak gilingan 
gandum ( break sifter )    
  Ya Tidak   
 
  Terbuat dari bahan 
tara pangan     
 
  Dapat dibersihkan dan 
disanitasi dengan baik     
 
  Dilakukan  
pemeriksaan dan 
pencatatan secara 
periodik:     
  perawatan fisik     
  inspeksi     
  kondisi dan 
kelayakan      
  Ada Tidak   
11 Mesin pelepas kulit 
gandum (bran finisher )    
  Ya Tidak   
 
  Terbuat dari bahan 
tara pangan     
 
  Dapat dibersihkan dan 
disanitasi dengan baik     
 
  Dilakukan  
pemeriksaan dan 
pencatatan secara 
periodik:     
  perawatan fisik     
http://jdih.kemenperin.go.id/No Jenis Mesin/Alat  Ada Tidak  Ket. 
  inspeksi     
  kondisi dan 
kelayakan      
  Ada Tidak   
12 Mesin pengayak / Security 
Sifter  (jika ada)     
  Ya Tidak   
 
  Terbuat dari bahan 
tara pangan     
 
  Dapat dibersihkan dan 
disanitasi dengan baik     
 
  Dilakukan  
pemeriksaan dan 
pencatatan secara 
periodik:     
  perawatan fisik     
  inspeksi     
  kondisi dan 
kelayakan      
  Ada Tidak   
13 Mesin pemurnian (purifier  )    
  Ya Tidak   
 
  Terbuat dari bahan 
tara pangan     
 
  Dapat dibersihkan dan 
disanitasi dengan baik     
 
  Dilakukan  
pemeriksaan dan 
pencatatan secara 
periodik:     
  perawatan fisik     
  inspeksi     
  kondisi dan 
kelayakan  pakainya     
  Ada Tidak   
14 Alat pemasukan zat 
fortifikan  (additive feeder )    
  Ya Tidak   
 
  Terbuat dari bahan 
tara pangan     
 
  Dapat dibersihkan dan 
disanitasi dengan baik     
 
  Dilakukan  
pemeriksaan dan 
pencatatan secara 
periodik:     
http://jdih.kemenperin.go.id/No Jenis Mesin/Alat  Ada Tidak  Ket. 
  perawatan fisik     
  inspeksi     
  kondisi dan 
kelayakan      
  Ada Tidak   
15 Bin Tepung Terigu  (jika 
ada)    
  Ya Tidak   
 
  Terbuat dari bahan 
tara pangan     
 
  Dapat dibersihkan dan 
disanitasi dengan baik     
 
  Dilakukan  
pemeriksaan dan 
penca tatan secara 
periodik:     
  perawatan fisik     
  inspeksi     
  kondisi dan 
kelayakan      
  Ada Tidak   
16 Mesin Pengemas     
  Ya Tidak   
 
  Terbuat dari bahan 
tara pangan     
 
  Dapat dibersihkan dan 
disanitasi dengan baik     
 
  Dilakukan  
pemeriksaan dan 
penc atatan secara 
periodik:     
  perawatan fisik     
  inspeksi     
  kondisi dan 
kelayakan      
17 Desain peralatan termasuk 
tempat penampungan dan 
penyimpanan, pipa -pipa, 
penyambung (fitting), 
pengemas dan 
sebagainya, telah dibuat 
agar produk terhindar dari 
kontaminasi:  
 Pelumas yang 
menetes dari klep  
 Serpihan metal, karat    
http://jdih.kemenperin.go.id/No Jenis Mesin/Alat  Ada Tidak  Ket. 
dan perlengkapan 
rusak berat  
 
VI. MESIN DAN PERALATAN PRODUKSI PERUSAHAAN PENGEMASAN 
ULANG 
 
No Jenis Mesin/Alat  Ada Tidak  Ket. 
1 Mesin atau alat pencampur     
  Ya Tidak   
 
  Terbuat dari b ahan tara 
pangan     
 
  Dapat dibersihkan dan 
disanitasi dengan baik     
 
  Dilakukan pemeriksaan dan 
pencatatan secara periodik:     
  perawatan fisik     
  inspeksi     
  kondisi dan kelayakan  
pakainya     
  Ada Tidak   
2 Mesin pengayak     
  Ya Tidak   
 
  Terbua t dari bahan tara 
pangan     
 
  Dapat dibersihkan dan 
disanitasi dengan baik     
 
  Dilakukan pemeriksaan dan 
pencatatan secara periodik:     
  perawatan fisik     
  inspeksi     
  kondisi dan kelayakan  
pakainya     
  Ada Tidak   
3 Mesin pengemas     
  Ya Tidak   
 
  Terbuat dari bahan tara 
pangan     
 
  Dapat dibersihkan dan 
disanitasi dengan baik     
 
  Dilakukan pemeriksaan dan 
pencatatan secara periodik:     
  perawatan fisik     
  inspeksi     
  kondisi dan kelayakan  
pakainya     
  Ada Tidak   
4 Timbangan     
http://jdih.kemenperin.go.id/No Jenis Mesin/Alat  Ada Tidak  Ket. 
 
  Sertifi kat kalibrasi  
No. ...................  
Tanggal ...................  
Lembaga Sertifikasi 
..................     
 
VII.  PERALATAN UJI 
Pemeriksaan kelengkapan dan dokumen kalibrasi: 
 
No. Jenis Alat  Ada Tidak  Keterangan  
1 Otoklaf      
 
  Sertifikat kalibrasi  
No. ...................  
Tanggal ...................  
Lembaga Sertifikasi 
...................     
2 Oven     
 
  Sertifikat kalibrasi  
No ...................  
Tanggal ...................  
Lembaga Sertifikasi 
...................     
3 Incubator     
 
  Sertifikat kalibras i 
No ...................  
Tanggal ...................  
Lembaga Sertifikasi 
...................     
5 Tanur pembakar/ Furnace     
 
  Sertifikat kalibras i 
No ...................  
Tanggal ...................  
Lembaga Sertifikasi 
...................     
6 Alat pengu kur falling number      
 
  Sertifikat kalibrasi  
No ...................  
Tanggal ...................  
Lembaga Sertifikasi 
...................     
7 Neraca analitik     
 
  Sertifikat kalibrasi  
No ...................  
Tanggal ...................  
Lembaga Sertifikasi  
...................     
8 Buret dan pipet mohr     
 
  Sertifikat kalibrasi     
http://jdih.kemenperin.go.id/No. Jenis Alat  Ada Tidak  Keterangan  
No ...................  
Tanggal ...................  
Lembaga Sertifikasi 
...................  
9 Destilator     
10 Desikator     
11 Labu kjeldahl     
12 Peralatan pengujian mikrobiol ogi    
13 Peralatan gelas antara lain, cawan 
petri, erlenmeyer, buret dll     
 
CATATAN: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.................................................... 
 
 
PT ………………………………………  Petugas Pengawas Standar Industri  
Jabatan Penandatangan  
 
 
Tanda tangan & cap perusahaan  
 
 
 
(Nama jelas)  
 
 1.  Tanda tangan : ...................  
     Nama jelas   : ............... .... 
     NIP               : ...................  
2.  Tanda tangan : ...................  
     Nama jelas     : ...................  
     NIP                 : ...................  
3.  Tanda tangan : ...................  
    Nama jelas      : ................. .. 
     NIP                 : ...................  
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
 
 
BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH  
Nomor ................... 
 
Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... sesuai dengan Surat Tugas Direktur 
Jenderal Industri Agro  Nomor ... tanggal  ... telah dila ksanakan pen gambilan contoh 
sebagai berikut : 
Nama Perusahaan  : ................... 
Alamat Perusahaan  : ................... 
Produk            : Tepung Terigu sebagai bahan makanan 
Tipe/jenis  : ................... 
Merek  : ................... 
Lokasi pengambilan contoh  : ................... 
Nomor kode produksi/stok     : ................... 
Jumlah contoh  : (diuraikan dalam lembaran tambahan)  
Contoh tersebut dikemas, kemudian oleh PPSI /PPC  akan diserahkan kepada 
Laboratorium Penguji ...................  untuk diuji sesuai SNI 3751:20 18. 
Demikian Berita Acara Pengambilan contoh uji ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
 
PT ………………………………..  Petugas Pengambil Contoh  
Jabatan Penandatangan  
 
Tanda tangan &  
Cap Perusahaan  
 
 
 
(Nama Jelas)   
 
Tanda tangan  
 
 
 
(Nama Jelas)  
 NIP ...................  
 
 
 FORMULIR 4  FORMULIR 4  
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
 
 
LABEL CONTOH UJI 
 
Kode Contoh :  sesuai dengan nomor Berita Acara Pengambilan 
Contoh 
Nama Perusahaan  :  ..................  
Alamat Pabrik : .................. 
Produk :  Tepung Terigu sebagai bahan makanan 
No. SNI :  3751:2018 
Merek  :  ..................  
Jenis Tepung Terigu : .................. 
Tipe Kemasan :  ................... 
Jumlah : ................... 
Tgl. Pengambilan Contoh : ................... 
Lokasi Pengambilan Contoh   :  di pabrik dalam bentuk kemasan  
 
 
 Petugas Pe ngambil Contoh  
  
Tanda tangan  
 
 
 
(Nama Jelas)  
 NIP........................  
 
 FORMULIR 5  
http://jdih.kemenperin.go.id/ 
 
DAFTAR HADIR PENGAWASAN SNI 3751:2018  OLEH PETUGAS PENGAWASAN 
STANDAR INDUSTRI  
 
PT ...................  
 TANGGAL ...................  
 
No. Nama  Jabatan  Bagian/ 
Departemen  Tanda Tangan  
Opening  
Meeting  Closing 
Meeting  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
……………, …………….. 20..  
 
    Cap Perusahaan 
 
 
 
 FORMULIR 6  
http://jdih.kemenperin.go.id/