- 1 - 
 
   
 
RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR   TAHUN 20 21 
TENTANG  
KERJA SAMA INTERNASIONAL  JAMINAN PRODUK HALAL  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA ,  
 
Menimbang  : a.  bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan jaminan 
produk halal, perlu dilakukan Kerja Sama 
Internasional ; 
b. bahwa diperlukan pengaturan lebih lanjut koordinasi 
dan konsultasi dalam pelaksanaan Kerja Sama 
Internasional  di bidang jaminan produk halal 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 119 ayat (3) 
Peraturan Pemerintah Nomo r 39 Tahun 20 21 tentang 
Penyelenggaraan Bidang  Jaminan Produk Halal , serta 
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomo r 39 Tahun 20 21 tentang 
Penyelenggaraan Bidang  Jaminan Produk Halal ; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Agama tentang Kerja Sama 
Internasional  Jaminan Produk Halal ; 
Mengingat  : 1.  Pasal  17 ayat (3) Undang -Undang  Dasar Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1945 ; 
2. Undang -Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang 
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik - 2 - 
 
  Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 3882);  
3. Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) ; 
4. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik 
Indonesi a Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republi k Indonesia 
Nomor 6573) ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20 21 tentang 
Penyelenggara an Bidang Jaminan Produk Halal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 21 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6 651); 
 
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI AGAMA  TENTANG KERJA SAMA 
INTERNASIONAL  JAMINAN PRODUK HALAL.  
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal  1 
Dalam Peraturan Menteri  ini yang dimaksud dengan:  - 3 - 
 
  1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH 
adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu 
Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal . 
2. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait 
dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk 
kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta 
barang gunaan yang dipakai, dig unakan, atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat . 
3. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan 
halal sesuai dengan syariat Islam . 
4. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu 
Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis 
yang dikeluarkan oleh M ajelis Ulama Indonesia  
5. Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal yang 
selanjutnya disebut Kerja Sama Internasional JPH 
adalah  kegiatan atau usaha secara bersama -sama yang 
dilakukan secara bilatera l, regional, atau multilateral 
dalam rangka pengembangan JPH, penilaian 
kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal guna 
memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, 
dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi 
masyarakat dalam mengonsumsi dan menggun akan 
Produk.  
6. Lembaga Pemerintah di Luar Negeri adalah 
institusi/badan yang merupakan organ eksekutif 
negara lain.  
7. Lembaga Non Pemerintah di Luar Negeri adalah 
institusi/badan/asosiasi baik swasta maupun 
organisasi non pemerintah di luar negeri termasuk 
lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan 
untuk meningkatkan Kerja Sama Internasional JPH  - 4 - 
 
  dan dibentuk dengan aturan tertentu atau ke sepakatan 
bersama.  
8. Lembaga Halal Luar Negeri yang selanjutnya disingkat 
LHLN adalah lembaga yang berkedudukan di luar 
negeri yang berwenang  melakukan kegiatan 
pemeriksaan , pengujian , dan penerbitan sertifikat 
kehalalan  Produk di negara setempat.  
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang agama.  
10. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang 
selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang 
dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan 
JPH. 
11. Kepala Badan adalah Kepala BP JPH. 
 
BAB II 
 BENTUK KERJA SAMA INTERNASIONAL  
JAMINAN PRODUK HALAL  
 
Bagian Kesatu  
Umum  
 
Pasal  2 
(1) Kerja Sama Internasional JPH  dapat berbentuk:  
a. pengembangan JPH;  
b. penilaian kesesuaian; dan/atau  
c. pengakuan Sertifikat Halal . 
(2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud  pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh BPJPH untuk melaksanakan 
hasil koordinasi dan konsultasi antar Menteri dan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang luar negeri.  - 5 - 
 
  (3) Kerja sama internasional sebagaimana dima ksud pada 
ayat (1) didasarkan atas perjanjian antar negara.  
(4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan 
politik luar negeri Indonesia, ketentuan peraturan 
perundang -undangan nasional, dan hukum ser ta 
kebiasaan internasional.  
 
Bagian Kedua  
Kerja Sama Internasional J aminan Produk Halal 
dalam Pengembangan Jaminan Produk Halal  
 
Pasal 3 
(1) Kerja Sama Internasional  JPH dalam pengembangan 
JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
huruf a, meliputi : 
a. pengembangan teknologi;  
b. sumber daya manusia; dan  
c. sarana dan prasarana JPH . 
(2) Kerja sama pengembangan teknologi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara  lain dapat 
berupa:  
a. penelitian dan pengembangan teknologi yang 
digunakan  dalam proses produk halal; 
b. penelitian dan pengembangan teknologi yang 
digunakan  dalam pemeriksaan halal;  
c. penelitian dan pengembangan teknologi yang 
digunakan dalam pembinaan dan penga wasan 
halal; dan /atau  
d. pertukaran  informasi dibidang JPH.  
(3) Kerja sama pengembangan sumber daya manusia  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat - 6 - 
 
  berupa:  
a. pendidikan dan latihan JPH bagi pelaku usaha , 
auditor halal, penyelia halal, pengawas JPH, 
dan/atau pengurus lembaga pemeriksa halal ;  
b. pertukaran pengetahuan ulama dalam 
memutuskan status kehalalan Produk dalam 
rangka sertifikasi halal;  
c. pelibatan akademisi dan ulama dalam pelatihan 
dan proses sertifikasi halal ; dan  
d. lainnya yang berkaitan dengan pendidikan dan 
pelatihan sumber daya manusia dibidang JPH.  
(4) Kerja sama pengembangan sarana dan prasarana JPH  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat 
berupa:  
a. riset dan pengembangan sarana dan prasarana 
JPH; 
b. bantuan penyediaan saran a dan prasarana JPH ; 
c. perdagangan sarana dan prasarana JPH ; 
d. penyediaan prasarana pertukaran terkait dengan 
JPH; dan 
e. pengembangan standar halal .  
(5) Kerja Sama Internasional JPH  dalam pengembangan 
JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat 
dilakukan oleh BPJPH dengan Lembaga Pemerintah di 
Luar Negeri , perguruan tinggi, Lembaga  Non 
Pemerintah di Luar Negeri  di masing -masing negara.  
 
Bagian Ke tiga 
Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal   
dalam Penilaian Kesesuaian  
 
 - 7 - 
 
  Pasal  4                                        
(1) Kerja Sama Internasional JPH  dalam penilaian 
kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf b , meliputi:  
a. saling pengakuan; dan  
b. saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.  
(2) Kerja sama internasional dalam penilaian kesesuaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
pengembangan skema saling pengakuan dan saling 
keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.  
(3) Pengembangan skema sebag aimana dimaksud pada 
ayat (2) berupa pengembangan standar JPH.  
(4) Kerja sama internasional dalam  penilaian kesesuaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh 
BPJPH bersama dengan lembaga nonstruktural yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang 
akreditasi dengan lembaga akreditasi negara setempat . 
 
Bagian Ke empat  
Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal  
dalam Pengakuan Sertifikat Halal  
 
Pasal  5 
(1) Kerja Sama Internasional JPH  dalam pengakuan 
Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf c merupakan kerja sama saling pengakuan 
Sertifikat Halal.  
(2) Kerja Sama Internasional JPH  berupa saling pengakuan 
Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh BPJPH dengan LHLN yang berwenang 
untuk menerbitkan Sertifikat Halal.  
 - 8 - 
 
  Pasal  6 
(1) LHLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  ayat ( 2) 
dibentuk oleh:  
a. pemerintah; atau  
b. lemba ga keagamaan Islam di negara setempat.  
(2) LHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
memenuhi syarat:  
a. bukti legalitas pendirian lembaga yang dibuktikan 
dengan izin atau rekomendasi dari otoritas negara  
setempat ; 
b. memiliki kantor sendiri dan mencantumkan 
alamat;  
c. memiliki struktur organisasi;  
d. memiliki dewan syari’ah /dewan fatwa atau  ulama  
yang berwenang menetapkan kehalalan Produk;  
e. memiliki auditor halal yang berkompeten  paling 
sedikit 3 (tiga) orang ; 
f. memiliki  standar halal yang berkesesuaian dengan 
standar JPH ; 
g. memiliki sertifikat akreditasi  dari lembaga 
akreditasi negara setempat  yang telah memperoleh 
pengakuan dalam organisasi regional atau 
internasional  dan telah mengadakan kerja sama 
internasional dalam penilaian kesesuaian ; 
h. memiliki sertifikat akreditasi dari BPJPH bagi 
LHLN yang diakreditasi oleh Tim Akreditasi 
Lembaga Pemeriksa Halal; dan 
i. memiliki atau bekerja sama dengan laboratorium 
terakreditasi atau terstandar internasional ISO 
17025 . 
 
 - 9 - 
 
  Pasal  7 
(1) Kerja Sama Internasional JPH berupa saling pengakuan 
Sertifikat Halal dilakukan oleh BPJPH dengan LHLN 
yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Halal . 
(2) Kerja sama internasional JPH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian 
permohon an kerja sama dengan kepada Kepala Badan 
dengan melampirkan dokumen persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).  
(3) Permohonan dan lampiran dokumen persyaratan  
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) disampaikan  
dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris . 
 
Pasal  8 
(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat ( 3) belum lengkap, BPJPH menyampaikan 
surat permintaan tambahan dokumen.  
(2) Tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja sejak permintaan tambahan 
dokumen diterima.  
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) telah terlampaui dan tambahan dokumen tidak 
dipenuhi , permohonan kerja sama dinyatakan ditolak.  
 
    Pasal  9 
(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat ( 3) dinyatakan lengkap , BPJPH  melakukan 
pemeriksaan keabsahan dokumen dalam jangka waktu 
paling singkat  7 (tujuh) hari kerja dan paling lama   30 
(tiga puluh ) hari kerja . - 10 - 
 
  (2) BPJPH dapat melakukan pemeriksaan lapangan  
apabila diperlukan . 
 
Pasal 10 
Dalam hal LHLN telah memenuhi persyaratan, BPJPH 
menyampaikan persetujuan  secara tertulis  kepada LHLN  
untuk melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat 
Halal  dan saling keberterimaan Sertifikat Halal yang berlaku 
timbal balik . 
 
Pasal  11 
Dalam hal di negara setempat tidak terdapat LHLN , pelaku 
usaha wajib melakukan sertifikasi halal sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang -undangan di Indonesia.  
 
BAB I II 
PELAKSANAAN KERJA SAMA INTERNASIONAL  
JAMINAN PRODUK HALAL  
 
Bagian Ke satu 
Umum  
 
Pasal  12 
(1) Kerja Sama Internasional JPH  dilaksanakan 
berdasarkan persetujuan pemerintah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
(2) Persetujuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dikoordinasikan dan dilakukan konsultasi 
antara Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang luar negeri.  
(3) Kerja Sama Internasional JPH  dilakukan melalui 
tahapan:  - 11 - 
 
  a. prakarsa;  
b. penjajakan;  
c. penyusunan dan pembahasan rancangan naskah 
kerja sama;  
d. persetujuan Menteri;  dan 
e. penandatanganan naskah kerja sama. 
 
Bagian Kedua  
Prakarsa  
 
Pasal  13 
(1) BPJPH menyampaikan prakarsa Kerja Sama 
Internasional JPH  kepada Menteri.  
(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada a yat (1) dapat 
berasal antara lain dari: 
a. inisiatif BPJPH sesuai kebutuhan 
penyelenggaraan JPH ; 
b. masukan  kementerian atau lembaga pemerintah 
non kementerian ; 
c. usul masyarakat;  dan/atau  
d. usul Pemerintah di Luar Negeri  atau Lembaga di 
Luar Negeri.  
(3) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
paling sedikit:  
a. latar belakang dan urgensi;  
b. tujuan;  dan 
c. ruang lingkup . 
 
Bagian Ketiga  
Penjajakan  
 
 - 12 - 
 
  Pasal  14 
(1)   Penjajakan dilakukan BPJPH  berdasarkan prakarsa 
untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama di 
bidang JPH.  
(2)   Pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan antara lain dengan : 
a. melakukan komunikasi dengan Lembaga 
Pemerintah di Luar Negeri  atau Lembaga Non 
Pemerintah di Luar Neger i yang akan melakukan 
kerja sama ; 
b. kunjungan kepada Lembaga Pemerintah di Luar 
Negeri  atau Lembaga  Non Pemerintah di Luar 
Negeri  yang akan melakukan kerja sama; 
dan/atau  
c. mengundang Lembaga Pemerintah di Luar Negeri  
atau Lembaga Non Pemerintah  di Luar Negeri  
untuk berkunjung ke Indonesia .  
 
Pasal 15 
Dalam hal hasil penjajakan memperoleh kesepakatan antara 
BPJPH  dengan Lembaga Pemerintah di Luar Negeri  atau 
Lembaga Non Pemerintah di Luar Negeri , BPJPH  melakukan 
penyusunan dan pembahasan rancangan naskah kerja 
sama.  
 
Bagian Keempat  
Penyusunan  dan Pembahasan  Rancangan Naskah  
Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal  
 
Pasal  16 
(1) Penyusunan  rancangan naskah Kerja Sama 
Internasional JPH  dilakukan oleh BPJPH .  - 13 - 
 
  (2) Rancangan naskah Kerja Sama Internasional JPH  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat:  
a. judul;  
b. subjek kerja sama;  
c. maksud dan tujuan;  
d. ruang lingkup; dan 
e. pengaturan kerja sama.  
(3) Rancangan naskah Kerja Sama Internasional JPH  yang 
telah disusun disampaikan kepada Menteri . 
 
Pasal 17 
Pembahasan naskah Kerja Sama Internasional JPH  
dilakukan melalui:  
a. pembahasan dalam rapat antar  kementerian/lembaga 
pemerintah non  kementerian  terkait ; dan  
b. pembahasan dengan Lembaga Pemerintah  di Luar 
Negeri  atau Lembaga Non Pemerintah di Luar Negeri .  
 
Pasal 18 
(1) Pembahasan dalam rapat antar  kementerian/lembaga 
pemerintah non  kementerian, dilakukan oleh Menteri 
dengan melibatkan antar  kementerian/lembaga 
pemerintah non  kementerian terkait .  
(2) Rapat antar  kementerian/lembaga pemerintah non 
kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
paling sedikit mengikutsertakan:  
a. kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang luar negeri; dan 
b. kementerian/lembaga pemerintah non  
kementerian  yang terkait dengan objek kerja sama .  - 14 - 
 
  (3)   Hasil rapat antar  kementerian/lembaga pemerintah 
non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dituangkan dalam risalah rapat .  
(4)   Menteri c.q. Kepala Badan menyampaikan rancangan 
naskah kerja sama yang telah disetujui dalam rapat 
antar  kementerian/lembaga pemerintah non  
kementerian kepada menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang luar negeri  c.q. pejabat 
eselon 1 terkait . 
 
Pasal 19 
(1) Pembahasan dengan Lembaga Pemerintah di Luar 
Negeri atau Lembaga  Non Pemerintah  di Luar Negeri  
(2) Dalam hal rancangan naskah kerja sama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) telah disepakati,  BPJPH 
menyampaikan hasil pembahasan naskah kerja sama 
kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.  
 
Bagian Kelima  
Persetujuan Menteri  
 
Pasal 20 
(1) Persetujuan Menteri diberikan  berdasarkan rancangan 
naskah kerja sama yang telah disepakati.  
(2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sebagai dasar penandatanganan naskah kerja sama 
oleh Menteri atau pejabat yang berwenang 
menandatangani naskah kerja sama.  
   
 
 
 - 15 - 
 
  Bagian Keenam  
Penandatanganan  Naskah Kerja Sama  
 
Pasal 2 1 
Menteri atau pejabat yang berwenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  20 ayat (2) bersama Lembaga 
Pemerintah di Luar Negeri  atau Lembaga Non Pemerintah di 
Luar Negeri melakukan penandatanganan naskah Kerja 
Sama Internasional JPH .  
 
Pasal 22 
(1) Kerja Sama Internasional JPH  mulai berlaku dan 
mengikat sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.  
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berakhir sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian 
dan peraturan perundang -undangan.  
 
BAB IV 
MONITORING DAN EVALUASI  
 
Pasal  23 
(1) Kerja Sama Internasional JPH  yang telah dilaksanakan 
harus  dilaku kan monitoring dan evaluasi oleh tim yang 
ditunjuk oleh Kepala Badan . 
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
terdiri atas:  
a. unsur Kementerian Agama;  
b. unsur Kementerian Luar Negeri; dan  
c. unsur kementerian/ lembaga terkait.  
(3) Monitoring dilakukan untuk memastikan kesesuaian 
prosedur kegiatan kerja sama dengan pelaksanaannya .  
(4) Evaluasi dilakukan secara berkala . - 16 - 
 
  BAB V 
KETENTUAN LAIN -LAIN 
 
Pasal 2 4  
(1) Pelaksanaan Kerja Sama Internasional JPH dilakukan 
dengan menyusun rencana kegiatan.  
(2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), paling sedikit memuat:  
a. uraian kegiatan;  
b. peran para pihak;  
c. maksud dan tujuan; dan  
d. rencana pembiayaan.  
 
Pasal  25 
BPJPH menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan 
Kerja Sama Internasional JPH kepada  Menteri secara 
periodik.  
 
Pasal 2 6 
(1) BPJPH menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja 
Sama Internasional JPH kepada Menteri dalam hal 
Kerja Sama Internasional JPH akan berakhir.  
(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan paling lambat  3 (tiga) bulan sebelum Kerja 
Sama Internasional JPH berakhir.  
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
bahan pertimbangan Menteri untuk memperpanjang 
Kerja Sama Internasional JPH.  
 
 
 
 - 17 - 
 
  BAB V I 
KETENTUAN PERALI HAN 
 
Pasal  27 
(1) Segala pengakuan sertifikat halal  luar negeri yang 
dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan LHLN  
yang masa kerja samanya telah berakhir, dapat 
diberikan pengakuan  sementara  sertifikat halal luar 
negeri  selama 1 (satu) tahun  sejak ditandatangani surat 
pengaku an. 
(2) Pengakuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat diberikan kepada LHLN yang mengajukan 
permohonan kerja sama kepada BPJPH.  
(3) Surat  pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani pada saat pengajuan permohonan 
diterima  oleh BPJPH.  
(4) Pengajuan permohonan disampaikan kepada Kepala 
Badan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan 
Menteri ini diundangkan.  
(5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) terlampaui, pengakuan sementara sertifikat 
halal luar negeri t idak diberikan.  
 
BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP  
 
Pasal  28 
Peraturan Menteri  ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  - 18 - 
 
  MENTERI AGAMA  REPUBLIK 
INDONESIA , 
  
 
 
 YAQUT CHOLIL QOUMAS  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
WIDODO EKATJAHJANA  
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN            NOMOR