Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
  
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
NOMOR …… TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN AKREDITASI DAN/ATAU PENILAIAN KESESUAIAN  
LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
KEPALA BADAN PEYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,  
 
Menimbang  : a.  bahwa kerja sama internasional jaminan produk halal perlu 
dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan 
penyelenggaraan jaminan produk halal;  
b. bahwa produk halal luar negeri yang sertifikat halalnya 
diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri dapat masuk, 
beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, apabila 
lembaga halal luar negeri dan Badan Penyelenggara 
Jaminan Produk Halal telah melakukan kerja sama saling 
pengakuan dan/atau saling keberterimaan sertifikat halal;  
c. bahwa lembaga halal luar negeri yang akan melakukan kerja 
sama saling pengakuan dan/atau saling keberterimaan 
sertifikat halal, wajib memiliki akreditasi sebagai lembaga 
sertifikasi halal berdasarkan ISO/IEC 17065;  
d. bahwa lembaga halal luar negeri yang belum terakreditasi 
sebagai lembaga sertifikasi hala l yang disebabkan tidak 
adanya lembaga akreditasi di negara setempat , lembaga 
halal luar negeri tersebut diakreditasi tim akreditasi LPH;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 
menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal tentang Pedoman Akreditasi dan/atau 
Penilaian Kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri;  
 
Mengingat   :    1.   Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5604);  
2. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6651);  
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023  Nomor 21); 
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor 763); 
 
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6);  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);  
 
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan :  PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK 
HALAL TENTANG PEDOMAN AKREDITASI DAN/ATAU 
PENILAIAN KESESUAIAN LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI.  
 
Pasal 1  
(1) Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dapat didirikan oleh:  
a. pemerintah; atau  
b. lembaga keagamaan Islam negara setempat.  
(2) LHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri 
yakni independen, kompeten, dan bebas dari konflik 
kepentingan.  
(3) Penetapan saling pengakuan dan saling keberterimaan 
LHLN dilakukan melalui  penetapan akreditasi dan/atau 
penilaian kesesuaian  LHLN melalui mekanisme asesmen, 
pemeriksaan, dan penandatanganan MRA ( Mutual 
Recognition Agreement ). 
 
Pasal 2  
Dalam melaksanakan Akreditasi dan/atau Penilaian 
Kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (3), ditetapkan Pedoman Akreditasi . 
Penilaian Kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.  
 
Pasal 3  
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal                   
KEPALA BADAN PENYELENGGARA 
JAMINAN PRODUK HALAL,  
  
 
 
 
MUHAMMAD AQIL IRHAM  
 
  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK 
HALAL  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN AKREDITASI DAN/ATAU PENILAIAN KESESUAIAN 
LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI  
 
PEDOMAN AKREDITASI DAN/ATAU PENILAIAN KESESUAIAN  
LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI  
 
BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A. LATAR BELAKANG  
Kerja sama internasional jaminan produk halal sangat penting dan perlu 
dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan 
jaminan produk  halal dalam rangka saling pengakuan sertifikat halal dan 
saling keberterimaan sertifikat halal  dalam rangka mencegah hambatan 
teknis perdagangan antar negara serta memperlancar alur perdagangan  
ekspor  impor internasional.  
Saling pengakuan dan saling keberterimaan sertifikat halal  adalah 
rangkaian kegiatan pengakuan formal untuk penilaian kesesuaian, 
kompetensi,  dan kelayakan LHLN baik LHLN milik pemerintah maupun milik 
lembaga kegamaan Islam di negara setempat  untu k dapat melaksanakan 
saling pengakuan dan keberterimaan sertifikat halal Indonesia dan negara 
mitra.   
Penetapan saling pengakuan dan saling keberterimaan sertifikat halal  
dilakukan melalui  penetapan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  LHLN 
melalui mekanisme asesmen, pemeriksaan, dan penandatanganan MRA 
(Mutual Recognition Agreement ) dengan LHLN milik pemerintah dan LHLN 
milik lembaga keagamaan Islam negara setempat.  
Sertifikat akreditasi LHLN yang diperoleh dari lembaga akreditasi di 
negara setempat dite rbitkan oleh lembaga akreditasi : 
a. yang telah melakukan kerja sama pengembangan skema saling pengakuan 
dan saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian dan telah 
memperoleh pengakuan dalam organisasi kerja sama akreditasi regional 
atau internasional .  
b. yang telah dilakukan penilaian kesesuaian dalam bentuk penilaian 
standar  halal yang berkesesuaian dengan standar jaminan produk halal 
di Indonesia  melalui  pemenuhan aspek teknis dan syariah.  
LHLN y ang di negaranya tidak terdapat lembaga akreditasi, diakreditasi 
oleh tim akreditasi L embaga Pemeriksa Halal (LPH) . Dalam melaksanakan 
tugas asesmen akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian LHLN, Tim 
Akreditasi LPH membentuk Tim Asesmen LHLN  yang ditetapkan melalui 
penugasan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal ( BPJPH ). 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, T im Asesmen  LHLN  memerlukan 
pedoman yang menjadi standar pelaksanaan tugas akreditasi dan/atau 
penilaian kesesuaian .  Adapun pedoman pelaksanaan akreditasi dan/atau 
penilaian kesesuaian LHLN  ini terdiri atas:  
1. Dasar Hukum;  
2. Dokumen Persyaratan Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian LHLN;  
3. Lingkup Kompetensi Lembaga Halal Luar Negeri;  
4. Biaya Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian Lembaga Halal Luar 
Negeri;   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 5. Pengajuan Permohonan Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian 
LHLN;  
6. Pemeriksaan  Permohonan Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian 
LHLN;  
7. Asesmen Lapangan Dalam Rangka Akreditasi dan/atau Penilaian 
Kesesuaian LHLN;  
8. Penilaian Hasil Asesmen  Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian 
Lembaga Halal Luar Negeri Serta Penerbitan Surat Keterangan Hasil 
Penilaian Kesesuaian  
9. Penerbitan Surat Rekomendasi dan Sertifikat Akreditasi;  
10. Perumusan dan Penandatanganan Perjanjian Internasional Atau 
Memorandum Saling Pengertian ( Mutual Recognition Agreement /MRA) ; 
11. Surveilans;  
12. Asesmen Penyaksian ( Witness ); 
13. Perubahan Data LHLN;  
14. Reakreditasi dan/atau Perpanjangan Saling Pengakuan Akreditasi 
dan/atau  Penilaian Kesesuaian ; 
15. Penambahan Lingkup Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian ; 
16. Kerahasiaan;  
17. Hak dan Kewajiban  LHLN Yang Telah Di  Akreditasi dan/atau Penilaian 
Kesesuaian ; 
18. Keluhan;  
19. Banding;  
20. Pembekuan dan Pencabutan Status Akreditasi dan/atau Penilaian 
Kesesuaian Serta Pengurangan Lingkup Akreditasi dan/atau Penilaian 
Kesesuaian ; 
21. Pemberitahuan atas Perubahan Persyaratan Akreditasi dan/atau 
Penilaian Kesesuaian ; 
22. Penyelesaian Perselisihan; dan  
23. Asesmen Jarak Jauh ( Remote Assessment ). 
 
B. MAKSUD DAN TUJUAN  
1. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam proses 
pelaksanaan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian LHLN.  
2. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi LHLN 
milik Pemerintah dan LHLN milik Lembaga Keagamaan Islam dalam 
mengajukan permohonan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian 
LHLN . 
 
C. RUANG LINGKUP  
Pedoman ini memuat ketentuan mengenai pelaksanaan akreditasi dan/atau 
penilaian kesesuaian LHLN  yang dilaksanakan secara terarah, sistematis, 
akuntabel, komprehensif, dan profesional.     
 
 
   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 BAB II  
ISI 
 
A. DASAR HUKUM  
1. Pelaksanaan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian LHLN  harus 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang terkait 
atau standar relevan yang telah diakui.  
2. Ketentuan peraturan perundang -undangan atau standar relevan yang 
telah diakui antara lain namun tidak terbatas pada:  
a. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 
Halal;  
b. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja  menjadi Undang -Undang ; 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;  
d. Peraturan Menteri Agama 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraaan 
Jaminan Produk Halal;  
e. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tim 
Akreditasi LPH;  
f. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerja Sama 
Internasional Jaminan Produk Halal;  
g. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis 
Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;  
h. Keputusan Mente ri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 t entang Jenis 
Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;  
i. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
Nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas K eputusan Kepala 
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 
tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal;  
j. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 
Jaminan Produk Halal Dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan 
Unggas;  
k. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan 
dan Minuman dengan Pengolahan;  
l. SNI ISO/IEC 17065:2012 Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi 
Produk, Proses dan Jasa;  
m. SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi 
Laboratorium;  
n. SNI 99002:2016 Pemotongan Halal pada Unggas;  
o. SNI 99003:2018 Pemotongan Halal pada Hewan Ruminansia;  
p. SNI ISO/TS 20224 - 3 2020 Analisis Biomarker Molekuler Deteksi 
Bahan Turunan Hewan pada Bahan Pangan dan Bahan Pakan 
menggunakan real -time PCR - Bagian 3 Metode Deteksi DNA Babi;  
q. SNI 8965: 2021 Metode Deteksi dan Kuantifikasi Etanol pada produk 
minuman;  
r. SNI 99004:2021 Tentang Persyaratan Umum Pangan Halal;  
s. Standar/Kriteria/Pedoman lain terkait sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan; dan  
t. Perubahan atas ketentuan huruf a sampai dengan q. 
  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 B. DOKUMEN PERSYARATAN AKREDITASI DAN/ATAU PENILAIAN 
KESESUAIAN LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI  
1. Persyaratan  Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) : 
a. memiliki bukti legalitas pendirian lembaga yang dibuktikan dengan 
izin atau rekomendasi dari otoritas negara setempat;  
Bukti legalitas antara lain akta yang berkekuatan hukum atau letter 
of recommendation  dari instansi berwenang.  
b. memiliki kantor sendiri dan mencantumkan alamat sesuai lokasi 
kantor;  
c. bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor dengan masa sewa minimal 
setara dengan masa berlaku sertifikat akreditasi (4 tahun);  
d. memiliki struktur organisasi ; 
e. memiliki dewan syariah/dewan fatwa atau ulama yang berwenang 
menetapkan kehalalan Produk paling sedikit 3 (tiga) orang;  
f. memiliki  auditor halal yang berkompeten yang dibuktikan dengan 
sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi auditor halal 
paling sedikit 3 (tiga) orang sesuai dengan standar kompetensi 
auditor halal di Indonesia  dan hanya terdaftar sebagai auditor halal 
pada 1 (satu) LHLN ; 
Sertifikat Pelatihan auditor halal dapat diterima sebagai pemenuhan 
persyaratan kompetensi auditor halal LHLN dan Auditor Halal wajib 
memiliki sertifikat kompetensi auditor halal dalam jangka waktu 
paling lama 1 tahun setelah terbit sertifikat akreditasi d an/atau 
surat keterangan hasil penilaian kesesuaian.  
g. memiliki standar halal yang berkesesuaian dengan standar JPH;  
h. memiliki sertifikat akreditasi dari lembaga akreditasi negara 
setempat yang telah memperoleh pengakuan dalam organisasi 
regional atau internasional dan telah mengadakan kerja sama 
internasional (IAF MLA, SMIIC dan/atau IHAF) dalam penilaian 
kesesuaian bagi  LHLN yang mengajukan permohonan saling 
pengakuan dan saling keberterimaan;  
i. memiliki atau bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi atau 
terstandar internasional ISO 17025 dari lembaga akreditasi yang 
diakui oleh International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual 
Recognition Arrangemen t (ILAC MRA) untuk ruang lingkup yang 
sesuai dengan lingkup kompetensi pemeriksaan kehalalan; dan  
j. mengajukan permohonan kerja sama kepada Kepala Badan dalam 
bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.   
2. Persyaratan diunggah melalui SIHALAL dengan menggunakan dokumen 
terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.  
 
C. LINGKUP KOMPETENSI L EMBAGA HALAL LUAR NEGERI   
1. Lingkup kompetensi Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian LHLN 
terdiri atas:  
a. makanan;  
b. minuman;  
c. obat;   
d. kosmetik;  
e. produk biologi  
f. produk kimiawi;  
g. produk rekayasa genetik;  
h. barang gunaan;   
i. jasa penyembelihan ; 
j. jasa pengolahan;  
k. jasa pengemasan;   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
  
l. jasa penyimpanan;  
m. jasa pendistribusian;  
n. jasa penjualan; dan/atau  
o. jasa penyajian.  
2. Lingkup kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus sesuai 
dengan sumber daya yang dimiliki (laboratorium yang terakreditasi  ISO 
17025 dan sumber daya manusia pada posisi auditor halal sesuai standar 
kompetensi auditor halal di Indonesia).  
3. Persetujuan jumlah lingkup kompetensi bagi LHLN sebagaimana 
dimaksud pada angka 1 diberikan dengan mempertimbangkan jumlah  
auditor halal yang disiapkan LHLN, dengan rincian sebagai berikut:  
a. jumlah auditor halal 3 s.d. 6 orang maksimal 2 lingkup kompetensi;  
b. jumlah auditor halal 7 s.d. 15 orang maksimal 5 lingkup kompetensi;  
c. jumlah auditor halal 16  s.d. 30 orang maksimal 10 lingkup 
kompetensi;  atau 
d. jumlah auditor halal lebih dari 30 orang maksimal 15 lingkup 
kompetensi . 
4. Sumber daya manusia pada posisi auditor halal diatur dengan ketentuan 
sebagai berikut:  
a. untuk lingkup kompetensi kelompok makanan dan minuman dan jasa 
terkait makanan dan minuman sekurang -kurangnya berpendidikan 
paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, teknologi 
pangan, kimia, biokimia, biologi, tata boga, pertanian, teknologi 
pertanian, gizi, peternakan, kehutanan, dan perikanan;  
b. untuk lingkup kompetensi kelompok obat dan jasa terkait obat 
sekurang -kurangnya berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 
(satu) di bidang kimia, biokimia, farmasi , dan kedokteran;  
c. untuk lingkup kompetensi kelompok kosmetik dan jasa terkait 
kosmetik sekurang -kurangnya berpendidikan paling rendah sarjana 
strata 1 (satu) di bidang kimia, biokimia, b iologi, farmasi, dan 
kedokteran;  
d. untuk lingkup kompetensi kelompok barang gunaan  dan jasa terkait 
barang gunaan  sekurang -kurangnya berpendidikan paling rendah 
sarjana strata 1 (sa tu) di bidang kehutanan, kimia, biokimia, biologi, 
kedokteran, farmasi, dan teknik industri;  
e. untuk lingkup kompetensi kelompok produk kimiawi dan jasa terkait 
produk kimiawi sekurang -kurangnya berpendidikan paling rendah 
sarjana strata 1 (s atu) di bidang kimia dan biokimia ; 
f. untuk lingkup kompetensi kelompok produk biologi dan produk 
rekayasa genetik, serta jasa terkait produk biologi dan produk 
rekayasa genetik sekurang -kurangnya berpendidikan paling rendah 
sarjana  strata 1 (satu) di  bidang biologi dan kedokteran; dan  
g. untuk lingkup kompetensi kelompok jasa penyembelihan sekurang -
kurangnya berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di 
bidang kedokteran hewan dan peternakan . 
 
D. BIAYA AKREDITASI DAN/ATAU PENILAIAN KESESUAIAN LEMBAGA HALAL 
LUAR NEGERI  
1. Biaya Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian LHLN dibebankan 
kepada LHLN yang mengajukan permohonan.  
2. BPJPH menetapkan dan mempublikasikan komponen biaya Akreditasi 
dan/atau Penilaian Kesesuaian LHLN sesuai dengan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku.   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 3. Biaya pengurusan visa, asuransi perjalanan, transportasi, akomodasi, 
dan uang harian di  luar waktu pelaksanaan asesmen dibebankan 
kepada LHLN sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan RI.  
4. Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 
dibayarkan LHLN melalui rekening Dana Kelolaan BLU BPJPH  sebagai 
berikut:  
a. Bank Tabungan Negara Syariah atas nama RPL 133 BLU BPJPH UTK 
DK No. Rekening 7201888817;  
b. Bank Muamalat  Syariah atas nama RPL 133 BLU BPJPH UTK DK No. 
Rekening 3010808888; atau  
c. Bank Syariah Indonesia atas nama RPL 133 BLU BPJPH UTK DK No. 
Rekening 1110201717.  
d. Bank Muamalat Syariah atas nama RPL 133 BLU BPJPH UTK DK No. 
Rekening 3010808888 ; 
e. Bank Muamalat Syariah atas nama RPL 133 BLU BPJPH UTK DK No. 
Rekening 3010808888 . 
dengan prosedur sebagai berikut:  
a. Sekretariat membuat nominatif kebutuhan biaya akreditasi dan/atau 
penilaian kesesuaian meliputi biaya pengurusan visa, asuransi 
perjalanan, transportasi, akomodasi, dan/atau uang harian di  luar 
waktu pelaksanaan asesmen.  
b. Sekretariat menyampaikan invoice  tagihan kepada LHLN.  
c. LHLN menyampaikan bukti pembayaran kepada sekretariat.  
5. LHLN melunasi pembayaran biaya Akreditasi dan/atau Penilaian 
Kesesuaian sebelum pelaksanaan verifikasi asesmen dan inspeksi 
lapangan melalui transfer ke rekening  dana kelolaan BLU BPJPH dan 
mengunggah bukti pembayaran secara elektronik melalui SIHALAL.  
E. PENGAJUAN PERMOHONAN AKREDITASI DAN/ATAU PENILAIAN 
KESESUAIAN LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI  
1. Proses permohonan akreditasi LHLN dilakukan oleh/sebab:  
a. LHLN yang di negara setempat tidak terdapat lembaga akreditasi 
yang diakui secara regional/internasional; atau  
b. Keinginan dari LHLN untuk mengajukan akreditasi langsung kepada 
BPJPH.  
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan dalam bentuk 
asesmen oleh tim akreditasi LPH untuk pemenuhan ISO/IEC 17065 dan 
kesesuaian dengan standar halal Indonesia . 
3. Proses Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap LHLN yang memiliki 
akreditasi sebagai lembaga sertifikasi halal berdasarkan ISO/IEC 17065 
yang diterbitkan lembaga akreditasi anggota International Accreditation 
Forum Multilateral Recognition Arrangement  (IAF MLA), The Standards 
and Metrology Institute for the Islamic Countries  (SMIIC), dan/atau 
International Halal Accreditation Forum  (IHAF).  
4. Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud angka 3 dilakukan dalam 
bentuk asesmen oleh tim asesmen LHLN yang ditugaskan oleh kepala 
BPJPH untuk pemenuhan penilaian kesesuaian standar jaminan produk 
halal di Indonesia pada aspek teknis dan syariah . 
5. Tahapan proses akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian terhadap 
LHLN sebagai berikut:  
a. Permohonan oleh LHLN melalui SIHALAL berdasarkan jenis 
permohonan (akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian LHLN);  
b. Verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan oleh verifikator;  
c. Penerbitan invoice  dan pembayaran biaya akreditasi dan/atau 
penilaian kesesuaian LHLN;   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 d. Pemeriksaan kecukupan dan keabsahan dokumen oleh asesor ( on 
desk); 
e. Asesmen lapangan;  
f. Penilaian hasil asesmen oleh tim penilai;  
g. Penetapan keputusan oleh tim akreditasi dalam rangka penerbitan 
surat rekomendasi;  
h. Penerbitan sertifikat akreditasi dan/atau surat keterangan hasil 
penilaian kesesuian; dan  
i. Penandatanganan  Mutual Recognition Agreement . 
6. Permohonan Akreditasi dan/atau Penilaian kesesuaian LHLN diajukan 
oleh pimpinan LHLN kepada Kepala BPJPH.  
7. Permohonan Akreditasi dan/atau Penilaian kesesuaian LHLN   diajukan 
melalui SIHALAL.  
8. Pemohon Akreditasi dan/atau Penilaian kesesuaian LHLN harus 
menyampaikan rekaman dan dokumen sebagai berikut:  
a. Dokumen legalitas pendirian lembaga yang dibuktikan dengan izin 
atau rekomendasi dari otoritas negara setempat;  
b. Bukti kepemilikan atau penyewaan kantor dan perlengkapannya 
meliputi:  
1. fotokopi tagihan pajak bumi dan bangunan, atau tagihan 
listrik/air, atau perjanjian sewa -menyewa; dan  
2. foto-foto bangunan, ruangan, dan perlengkapan kantor . 
c. Dokumen penjelasan struktur organisasi lengkap  
Struktur harus menggambarkan kompetensi SDM dan prinsip 
imparsialitas (mandiri, independen, bebas dari konflik kepentingan) 
terutama keberadaan auditor halal, dewan syariah/dewan fatwa 
dan komite ketidakberpihakan;  
d. Daftar personil dewan syariah/dewan fatwa atau ulama paling 
sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan memiliki kompetensi 
pemahaman terhadap Produk (barang/jasa) dalam perspektif 
hukum Islam dibuktikan dengan:  
1. berijazah pendidikan paling rendah S1 ( bachelor degree ) di 
bidang keagamaan islam;  
2. daftar riwayat hidup  masing -masing anggota dewan syariah;  
3. kartu identitas masing -masing anggota dewan syariah;  
4. surat penetapan dari pimpinan LHLN sebagai anggota dewan 
syariah;  
5. sertifikat pelatihan atau kompetensi di bidang penetapan fatwa 
kehalal an produk  dan/atau sistem jaminan produk halal .  
e. Daftar personil auditor halal paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang 
dan beragama Islam yang dibuktikan dengan:  
1. berijazah pendidikan paling rendah S1 ( bachelor degree ) sesuai 
dengan lingkup kompetensi yang diajukan;  
2. daftar riwayat hidup masing -masing auditor halal;  
3. kartu identitas masing -masing auditor halal;  
4. surat penetapan  dari pimpinan LHLN sebagai auditor halal;  
5. sertifikat pelatihan dan /atau  sertifikat kompetensi sesu ai 
standar kompetensi auditor halal Indonesia dari lembaga 
pelatihan auditor halal/penyelia halal yang disetujui oleh 
BPJPH  atau lembaga sertifikasi profesi . 
f. Dokumen skema sertifikasi halal sesuai lingkup kompetensi yang 
diajukan;  
g. Sertifikat akreditasi sebagai lembaga sertifikasi halal berdasarkan 
ISO/IEC 17065 yang diterbitkan lembaga akreditasi anggota 
International Accreditation Forum Multilateral Recognition  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 Arrangement  (IAF MLA), The Standards and Metrology Institute for 
the Islamic Countries  (SMIIC), dan/atau International Halal 
Accreditation Forum  (IHAF), bagi LHLN yang hanya mengajukan  
jenis permohonan penilaian kesesuaian;  
h. Bukti kepemilikan laboratorium atau bukti kesepakatan kerja sama 
dengan laboratorium lain yang terakreditasi ISO 17025 :2017 dari  
lembaga akreditasi yang diakui International Laboratory 
Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangemen t (ILAC 
MRA) sesuai lingkup kompetensi LHLN;  
i. Daftar kompetensi sumber daya laboratorium (lingkup pengujian, 
status akreditasi dari lembaga akreditasi yang diakui International 
Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition 
Arrangemen t (ILAC MRA), metode uji, instrumen yang digunakan, 
dan tenaga analis laboratorium);  
j. Daftar kompetensi sumber daya manusia pada posisi auditor halal 
(nama, latar belakang pendidikan, sertifikat pelatihan dan/atau 
kompetensi, lembaga penerbit sertifikat pelatihan dan kompetensi, 
lingkup kompetensi yang ditugaskan);  dan 
k. Dokumen pedoman mutu dan pendukung pedoman mutu 
termutakhir sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012 .  
 
F. PEMERIKSAAAN  PERMOHONAN AKREDITASI DAN/ATAU PENILAIAN 
KESESUAIAN LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI  
1. Permohonan Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian yang 
disampaikan LHLN diperiksa  kelengkapan pemenuhan persyaratanya 
oleh tim verifikator dalam jangka waktu  paling lama 5 (lima) hari kerja 
sejak permohonan diterima .  
2. Dalam hal dokumen persyaratan belum lengkap, BPJPH menyampaikan 
notifikasi permintaan tambah an dokumen kepada LHLN melalui 
SIHALAL . 
3. LHLN mengunggah tambahan dokumen d alam jangka waktu paling lama 
15 (lima belas ) hari kerja sejak permintaan tambahan dokumen  
persyaratan  diterima . 
4. Apabila dalam jangka waktu 15  (Lima Belas ) hari kerja telah terlampaui 
dan LHLN belum/tidak mengunggah tambahan dokumen, maka 
permohonan Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian dinyatakan 
ditolak.  
5. Dalam hal permohonan Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian 
dinyatakan ditolak, LHLN dapat mengajukan permohonan ulang dalam 
jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan ditolak.  
6. Verifikator melakukan verifikasi atas unggahan kelengkapan tambahan 
dokumen persyaratan dari LHLN sebagaimana dimaksud pada angka 3 
dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.  
7. Dalam hal tambahan dokumen persyaratan sebagaimana dima ksud 
angka 3 dinyatakan lengkap, verifikator menerbitkan invoice 
pembayaran akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian paling lama  2 
(dua) hari kerja . 
8. LHLN melakukan pembayaran  terhadap  invoice  yang diterbitkan paling 
lama 5 (lima) hari kerja sejak invoice  diterbitkan dan mengunggah bukti 
pembayaran  di SIHALAL.  
9. LHLN yang telah melakukan pembayaran akan diinformasikan oleh tim 
sekretariat terkait pelaksanaan jadwal asesmen ( on desk dan on site ) 
dalam waktu paling lama  10 (sepuluh ) hari kerja.  
10. Sekretariat menyam paikan akun di SIHALAL kepada asesor untuk 
melakukan verifikasi dokumen  (asesmen on desk ) melalui  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 videoconference  paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum asesmen on desk 
dilaksanakan.  
11. Hasil Asesmen on desk  harus diperbaiki oleh LHLN sebelum 
dilaksanakan Asesmen on site . 
12. Tim Asesmen LHLN melaksanakan asesmen on site . 
13. LHLN melakukan pemenuhan ketidaksesuaian berdasarkan hasil 
asesmen on desk  dan on site  yang dilakukan tim asesmen LHLN dalam 
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.  
14. Asesor melakukan verifikasi terhadap bukti perbaikan yang disampaikan 
LHLN dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.  
15. Apabila masih ada ketidaksesuaian yang belum terpenuhi, LHLN 
melakukan perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 
kerja.  
16. Asesor melakukan verifikasi kedua terhadap bukti perbaikan yang 
disampaikan LHLN paling lama 7 (tujuh) hari kerja.  
17. Apabila masih ada ketidaksesuaian yang belum terpenuhi, LHLN 
melakukan perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 
kerja.  
18. Asesor melakukan verifikasi terakhir terhadap bukti perbaikan yang 
disampaikan LHLN dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.  
19. LHLN yang telah memenuhi persyaratan perbaikan hasil asesmen akan 
dibahas di tim penilai.  
20. LHLN yang sampai dengan perbaikan terakhir masih belum dapat 
memenuhi catatan verifikasi dari tim asesor akan tetap dibahas di tim 
penilai.  
21. Pembahasan di tim penilai akan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari 
kerja setelah dokumen dianggap lengkap atau sudah melewati batas 
waktu perbaikan.  
22. Untuk LHLN yang hanya mengajukan penilaian kesesuaian , setelah 
pembahasan dan disetujui di tim penilai  tanpa catatan  akan diterbitkan 
surat keterangan  hasil penilaian  kesesuaian dalam waktu paling lama 
15 (lima belas) hari kerja.  
23. Dalam hal terdapat catatan dari tim penilai maka LHLN wajib memenuhi 
catatan perbaikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.  
24. Apabila dalam jangka waktu 15 (Lima Belas) hari kerja telah terlampaui 
dan LHLN belum/tidak melakukan perbaikan terhadap hasil 
pembahasan tim penilai, maka permohonan Akreditasi dan/atau 
Penilaian Kesesuaian dinyatakan ditolak.  
25. Dalam hal permohonan Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian 
dinyatakan ditolak, LHLN dapat mengajukan permohonan ulang paling 
cepat 6 (enam) bulan setelah permohonan ditolak.  
26. LHLN yang mengajukan permohonan akreditasi setelah pembahasan di 
tim penilai selesai dan perbaikan atas catatan tim penilai dianggap 
memenuhi, maka akan dijadwalkan untuk dibahas di tim akreditasi.  
27. Pembahasan di tim akreditasi dilakukan paling lama 10  (sepuluh) hari 
kerja setelah dokumen dianggap memenuhi.  
28. Dalam hal pembahasan di tim akreditasi dianggap memenuhi 
persyaratan -persyaratan tanpa ada catatan perbaikan maka dewan 
pelaksana akan menerbitkan surat rekomendasi sebagai dasar 
penerbitan sertifikat akreditasi.  
29. Dalam hal pembahasan di tim akreditasi masih terdapat catatan 
perbaikan, LHLN harus melakukan pemenuhan catatan perbaikan 
dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.  
30. Apabila dalam jangka waktu 15 (Lima Belas) hari kerja telah terlampaui 
dan LHLN belum/tidak melakukan perbaikan terhadap hasil  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 pembahasan tim akreditasi, maka permohonan Akreditasi dan/atau 
Penilaian Kesesuaian dinyatakan ditolak.  
31. Dalam hal permohonan Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian 
dinyatakan ditolak, LHLN dapat mengajukan permohonan ulang paling 
cepat 6 (enam) bulan setelah permohonan ditolak.  
32. Apabila ditemukan bukti bahwa LHLN melakukan kecurangan, 
penipuan, pemalsuan, atau menyembunyikan informasi dengan sengaja, 
baik saat pengajuan permohonan maupun saat proses akreditasi 
dan/atau penilaian kesesuaian, BPJPH akan menolak permohonan, 
menghentikan atau membatalkan proses akreditasi dan/atau penilaian 
kesesuaian serta tidak dapat mengajukan kembali.  
 
G. ASESMEN LAPANGAN DALAM RANGKA AKREDITASI DAN/ATAU 
PENILAIAN KESESUAIAN LHLN  
1. Sekretariat mengidentifikasi kebutuhan kompetensi asesor yang akan 
ditugaskan, komposisi tim asesmen (ketua dan anggota), dan jumlah 
mandays  yang dibutuhkan berdasarkan ruang lingkup permohonan 
yang diajukan.  
2. Pelaksanaan asesmen dilakukan oleh Tim Asesmen yang terdiri dari 
ketua tim asesmen, sekretariat, asesor teknis, dan asesor syariah  yang 
kompeten sesuai dengan lingkup kompetensi LHLN.  
3. Sekretariat melaporkan rencana pelaksanaan verifikasi keabsahan 
dokumen dan asesmen  lapangan kepada Kepala BPJPH  secara tertulis, 
elektronik, dan/atau melalui SIHALAL.  
4. Kepala BPJPH  menyatakan persetujuan terhadap tim asesmen 
berdasarkan pengajuan dari sekretariat.  
5. Sekretariat menginformasikan kepada LHLN terkait penugasan tim dan 
jadwal pelaksanaan asesmen.  
6. LHLN dapat mengajukan keberatan secara tertulis, elektronik, dan/atau 
melalui SIHALAL terhadap tim asesmen yang ditugaskan dengan alasan 
terkait dengan konflik kepentingan, dan/atau alasan lain yang logis dan 
rasional.  
7. Persetujuan atau keberatan dari LHLN dapat diterima melalui dokumen 
tertulis, elektronik, atau SIHALAL.  Dalam hal LHLN keberatan terhadap 
anggota tim asesmen, pimpinan LHLN menyampaikan keberatan kepada 
Kepala BPJPH/Ketua Dewan Pelaksana dalam jangka wakt u 3 (tiga) hari 
kerja sejak informasi tim asesmen sebagaimana dimaksud angka 5 
diterima.  
8. Kepala BPJPH menugaskan dan menetapkan ketua tim asesmen, 
sekretariat, asesor teknis, dan asesor syariah  untuk melakukan 
pemeriksaan keabsahan dokumen dan/atau asesmen lapangan.  
9. Tim asesmen melakukan verifikasi persyaratan dan dokumen 
pendukung, dengan cara:  
a. Pemeriksaan keabsahan dokumen  
Pemeriksaan keabsahan dokumen dilaksanakan melalui kegiatan 
reviu oleh tim asesmen tanpa dilakukan kunjungan ke LHLN.  
b. Pemeriksaan lapangan  
Setelah dilaksanakan pemeriksaan keabsahan dokumen dan 
dinyatakan memenuhi, maka tim asesmen melakukan pemeriksaan 
lapangan ke kantor LHLN.  Dalam keadaan atau kondisi 
tertentu/khusus /kedaruratan , pemeriksaan lapangan dapat 
menggunakan metode asesmen jarak jauh/ remote assessment .    
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 10. Keadaan atau kondisi khusus atau kedaruratan ditentukan berdasarkan 
pertimbangan tertentu/khusus /kedaruratan  dari Kepala BPJPH 
dan/atau Ketua Dewan Pelaksana.  
11. Tata cara pelaksanaan asesmen lapangan diatur sebagai berikut:  
a. Tim asesmen membuat agenda asesmen sesuai dengan lingkup 
kompetensi yang diajukan LHLN.  
b. Sekretariat menyampaikan agenda asesmen kepada LHLN sebelum 
pelaksanaan asesmen lapangan.  
c. Ketua tim asesmen harus mengoordinasikan rencana asesmen 
dengan anggota tim antara lain tentang:  
1) Lingkup kompetensi dan lingkup kegiatan LHLN;  
2) Distribusi anggota tim selama kegiatan asesmen lapangan;  
3) Detail dari asesmen, metode, teknik, dan tujuan asesmen serta 
pelaporan;  
4) Pengisian instrumen -instrumen akreditasi dan/atau penilaian 
kesesuaian LHLN; dan  
5) Dokumen persyaratan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian 
LHLN.  
d. Instrumen -instrumen akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian 
LHLN sesuai dengan format terlampir.  
e. Ketua tim asesmen memimpin pertemuan pembukaan asesmen yang 
dihadiri oleh anggota tim dan manajemen LHLN. Ketua tim 
menginformasikan:  
1) Anggota tim asesmen beserta tugas masing -masing anggota;  
2) Tujuan dari asesmen;  
3) Lingkup kompetensi dan lingkup kegiatan LHLN, kriteria 
persyaratan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian LHLN, 
prosedur asesmen, dan kategori ketidaksesuaian;  
4) Konfirmasi pendamping tim asesmen dari perwakilan LHLN, dan 
menjelaskan fungsi pendamping;  
5) Jaminan kerahasiaan semua informasi yang dikumpulkan dari 
proses asesmen;  
6) Agenda asesmen;  
7) Jam kerja dan tempat khusus untuk tim asesmen;  
8) Kesempatan bagi LHLN untuk memberikan pertanyaan terkait 
kegiatan asesmen; dan  
9) Penjelasan tentang pertemuan penutup beserta tempatnya.  
f. Tim asesmen melakukan asesmen sesuai dengan agenda asesmen 
yang disepakati.  
g. Tim asesmen mencatat setiap temuan yang ditemukan selama 
pelaksanaan asesmen. Setiap temuan ketidaksesuaian yang 
ditetapkan harus berdasarkan pendekatan berbasis risiko sesuai SNI 
ISO/IEC 17065:2012 dan kesesuaian dengan standar halal 
Indonesia, disertai d engan acuan dokumen normatif.  
h. Sebelum pertemuan penutupan, tim asesmen melakukan rapat 
untuk meninjau dan mempertimbangkan temuan yang ditemukan 
oleh tim asesmen, mengidentifikasi isu -isu penting, dan menulis 
ringkasan laporan. Ringkasan laporan paling sedikit memuat:  
1) informasi mengenai pemenuhan sumber daya terkait, sesuai 
dengan lingkup kompetensi yang diajukan;  
2) informasi pemenuhan proses penilaian kesesuaian  SNI ISO/IEC 
17065:2012 dan kesesuaian dengan standar halal Indonesia;  
3) informasi pemenuhan persyaratan sistem manajemen mutu; dan  
4) ringkasan temuan.   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 i. Pertemuan penutup dilakukan untuk memberikan rincian dari 
temuan. Penutupan dipimpin oleh ketua tim asesmen dan 
memberikan kesempatan untuk LHLN bertanya dan memberikan 
komentar, serta menginformasikan kerangka waktu untuk tindakan 
korektif.  
 
H. PENILAIAN HASIL ASESMEN  AKREDITASI DAN/ATAU PENILAIAN 
KESESUAIAN LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI  SERTA PENERBITAN 
SURAT KETERANGAN HASIL PENILAIAN KESESUAIAN  
1. Setelah laporan hasil asesmen diterima, Kepala BPJPH dan/atau Dewan 
Pelaksana menugaskan tim penilai hasil asesmen untuk mereviu laporan 
asesmen dan memberikan pertimbangan teknis.  
2. Tim Penilai hasil asesmen  minimal terdiri dari 3 (tiga) orang yang 
memiliki kompetensi yang sesuai dan mempertimbangkan risiko terkait 
lingkup kompetensi dan lingkup kegiatan LHLN.  
3. Pertimbangan teknis  dan syariah  oleh tim penilai hasil asesmen 
dilakukan dengan mengkaji  laporan hasil asesmen yang  disampaikan 
oleh sekretariat tim asesmen.  
4. Dalam pelaksanaan r eviu, tim penilai hasil asesmen mengkaji:  
a. Rangkaian proses akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  yang 
dilakukan sesuai dengan persyaratan;  
b. Pemenuhan tindak lanjut ketidaksesuaian hasil asesmen;  
c. Kemampuan LHLN dalam pemenuhan persyaratan akreditasi 
dan/atau penilaian kesesuaian ;  
d. Kemampuan LHLN dalam pemenuhan  SNI ISO/IEC  17065 :2012  bagi 
permohonan akreditasi;  
e. Kemampuan LHLN dalam pemenuhan standar halal yang 
berkesesuaian dengan standar SJPH  dan ketentuan syariah 
berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia  bagi permohonan 
penilaian kesesuaian;  
f. Lingkup kompetensi dan lingkup ke giatan yang dimohonkan, 
diverifikasi  dan direkomendasikan  oleh tim asesmen.  
5. Tim penilai hasil asesmen memberikan  catatan verifikasi atas hasil 
asesmen yang disampaikan oleh tim sekretariat . 
6. Hasil pembahasan di tim penilai untuk asesmen permohonan akreditasi 
ditindaklanjuti dalam pembahasan Tim Akreditasi LPH untuk diberikan 
rekomen dasi dan penerbitan Sertifikat A kreditasi.  
7. Hasil pembahasan di tim penilai untuk asesmen permohonan penilaian 
kesesuaian ditindak lanjuti ke Kepala BPJPH untuk diterbitkan  Surat 
Keterangan Hasil Penilaian Kesesuaian . 
8. Surat Keterangan Hasil Penilaian Ke sesuaian berlaku selama  4 (empat)  
tahun sejak tanggal penerbitan . 
9. LHLN wajib mengajukan perpanjangan Surat Keterangan Hasil Penilaian 
Kesesuaian minimal  60 (enam puluh) hari kerja  sebelum masa berlaku 
berakhir.  
10. Dalam hal catatan verifikasi atas hasil asesmen dari tim penilai perlu 
ditindaklanjuti oleh LHLN, maka tim sekretariat menyampaikan su rat 
tindak lanjut hasil pembahas an tim penilai  kepada LHLN untuk 
dilakukan perbaikan sesuai catatan verifikasi tim penilai.  
11. LHLN melakukan perbaikan berdasarkan catatan verif ikasi tim penilai 
paling lama 15 (lima  belas) hari kerja sejak diterimanya surat 
pemberitahuan dari tim sekretariat . 
12. Apabila dalam jangka waktu 15 (Lima Belas) hari kerja telah terlampaui 
dan LHLN belum/tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pembahasan  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 tim penilai, maka permohonan Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian 
dinyatakan ditolak.  
13. Dalam hal permohonan Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian 
dinyatakan ditolak, LHLN dapat mengajukan permohonan ulang paling 
cepat 6 (enam) bulan setelah permohonan ditolak.  
14. LHLN yang mengajukan permohonan akreditasi setelah pembahasan di 
tim penilai selesai dan perbaikan atas catatan tim penilai dianggap 
memenuhi, maka akan dijadwalkan untuk dibahas di tim akreditasi.  
 
I. PENERBITAN SURAT REKOMENDASI DAN SERTIFIKAT AKREDITASI  
1. Tim sekretariat menjadwalkan pembahasan hasil penilaian yang sudah 
memenuhi persyaratan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja . 
2. Dalam hal pembahasan di Tim Akreditasi  LPH dianggap memenuhi 
persyaratan -persyaratan tanpa ada catatan perbaikan maka Dewan 
Pelaksana  akan menerbitkan surat rekomendasi sebagai dasar 
penerbitan sertifikat akreditasi.  
3. Dalam hal pembahasan di Tim Akreditasi  LPH masih terdapat catatan 
perbaikan, LHLN harus melakukan pemenuhan catatan perbaikan dalam 
waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.  
4. Apabila dalam jangka waktu 15 ( lima belas ) hari kerja telah terlampaui 
dan LHLN belum/tidak melakukan perbaikan terhadap hasil 
pembahasan tim akreditasi, maka permohonan Akreditasi dan/atau 
Penilaian Kesesuaian dinyatakan ditolak.  
5. Dalam hal permohonan Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian 
dinyatakan ditolak, LHLN dapat mengajukan permohonan ulang paling 
cepat 6 (enam) bulan setelah permohonan ditolak.  
6. Sertifikat akreditasi berlaku selama 4 (empat) tahun  sejak tanggal 
penerbitan . 
7. LHLN wajib mengajukan reakreditasi/perpanjangan Sertifikat Akreditasi 
minimal  60 (enam puluh) hari kerja  sebelum masa berlaku berakhir.  
8. Reakreditasi dan/atau perpanjangan penilaian kesesuaian  dilakukan 
dengan asesmen ulang.  
 
J. PERUMUSAN DAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL 
ATAU MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ( MUTUAL RECOGNITION 
AGREEMENT /MRA)  
1. Proses saling pengakuan dan saling keberterimaan LHLN dilakukan 
melalui mekanisme perjanjian internasional antar negara atau melalui 
memorandum saling pengertian . 
2. Pengajuan  perjanjian internasional antar negara atau melalui 
memorandum saling pengertian  sebagaimana dimaksud pada angka 1 
dilakukan melalui saluran diplomatik.  
3. Proses  perjanjian internasional antar negara atau melalui memorandum 
saling pengertian  berdasarkan koordinasi dan konsultasi kepada 
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
luar negeri.  
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan pembahasan, 
dan persetujuan perjanjian internasional antar negara atau melalui 
memorandum saling pengertian  mengikuti ketentuan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku.  
5. Perjanjian internasional antar negara atau melalui memorandum saling 
pengertian  sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan antara 
pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asal LHLN.   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 6. Hasil akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian serta perjanjian 
internasional antar negara atau melalui memorandum saling pengertian  
menjadi dasar perumusan MRA . 
7. MRA sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan antara BPJPH 
dengan:  
a. LHLN pemerintah; dan/atau  
b. LHLN non pemerintah.  
8. MRA dengan LHLN non pemerintah harus diketahui pejabat negara yang 
bersangkutan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari instansi 
berwenang di negara tersebut.  
9. MRA paling sedikit memuat:  
a. ketentuan teknis saling pengakuan dan saling keberterimaan 
Sertifikat Halal;  
b. lingkup  kegiatan dan lingkup  kompetensi LHLN  yang disetujui 
BPJPH ; 
c. masa berlaku  MRA; dan 
d. nama dan alamat LHLN  yang disetujui BPJPH . 
10. BPJPH  melakukan koordinasi rencana pelaksanaan dan isi MRA dengan 
kementerian/lembaga di bidang:  
a. luar negeri ; 
b. perdagangan;   
c. pertanian ;  
d. perindustrian;  
e. obat dan makanan ; dan/atau  
f. lainnya yang terkait.  
11. Hasil  koordinasi dengan kementerian/lembaga  disampaikan  dalam 
bentuk draf MRA  oleh BPJPH kepada negara asal LHLN dengan 
difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang luar negeri . 
12. BPJPH berkoordinasi dan berkonsultasi kepada kementerian yang 
menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang luar negeri dalam 
proses pembahasan naskah MRA.  
13. Naskah final MRA ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari 
Menteri Agama melalui Kepala BPJPH.  
14. Kepala BPJPH melakukan penandatanganan MR A dengan : 
a) Pejabat setingkat dari negara asal LHLN;  
b) Pimpinan LHLN pemerintah; dan/atau  
c) Pimpinan LHLN non pemerintah.  
15. Masa berlaku MRA sesuai dengan kesepakatan para pihak  sejak tanggal 
penandatanganan  dengan mempertimbangkan MoU payung antar 
negara ( bilateral ). 
 
K. SURVEILANS  
1. Dalam  satu siklus masa berlaku sertifikat akreditasi dan/atau sertifikat 
penilaian kesesuaian , Kepala BPJPH menunjuk tim yang akan 
melakukan kunjungan terjadwal sebanyak 2 (dua) jenis asesmen yaitu : 
a. Asesmen S urveilans; dan  
b. Asesmen Penyaksian  (witness).  
2. Surveilans dilakukan dalam rangka memantau pemenuhan persyaratan 
akreditasi dan/atau saling pengakuan dan saling keberterimaan dalam 
jangka waktu masa berlaku MRA.  
3. Sekretariat mengajukan tim asesmen untuk melaksanakan surveilans 
kepada Kepala BPJPH dan/atau Dewan Pelaksana secara tertulis, 
elektronik, dan/atau melalui SIHALAL.   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 4. Kepala BPJPH dan/atau Dewan Pelaksana menyatakan persetujuan 
terhadap tim asesmen berdasarkan pengajuan sekretariat secara 
tertulis, elektronik, dan/atau melalui SIHALAL.  
5. Kepala BPJPH dan/atau Dewan Pelaksana menginformasikan kepada 
LHLN terkait tim asesmen  yang ditunjuk.  
6. LHLN dapat mengajukan keberatan terhadap tim asesmen  dengan 
alasan konflik kepentingan dan alasan logis/rasional lainnya.  
7. Keberatan dari LHLN d isampaikan melalui SIHALAL.   
8. Kepala BPJPH  menugaskan dan menetapkan ketua dan anggota tim 
asesmen untuk melakukan surveilans ke LHLN.  
9. Prosedur pelaksanaan surveilans dilakukan sesuai dengan prosedur SNI 
ISO/IEC 17065:2012 persyaratan 7.4; 7.5; dan 7.6; serta SNI ISO/IEC 
17067:2013.  
10. Surveilans  secara onsite dilakukan 1 (satu) kali dalam masa berlaku 
sertifikat akreditasi  dan/atau surat keterangan hasil penilaian 
kesesuaian.  surveilans  dilaksanakan paling lama bulan ke -24 sejak 
tangga l sertifikat akreditasi  dan/atau sertifikat penilaian kesesuaian 
diterbitkan.  
11. Surveilans secara remote  dilaksanakan  2 (dua) kali dalam masa berlaku 
sertifikat akreditasi  dan/atau surat keterangan hasil penilaian 
kesesuaian pada bulan ke – 12 (dua belas) dan bulan ke - 36 (tiga puluh 
enam) sejak tangga l sertifikat akreditasi  dan/atau sertifikat penilaian 
kesesuaian diterbitkan.  
12. Surveilans secara onsite  dilakukan bersamaan dengan asesmen witness .   
13. Jika pada saat surveilans ditemukan ketidaksesuaian yang memiliki 
dampak signifikan terhadap kompetensi LHLN dan tidak mampu 
memenuhi sesuai waktu yang ditentukan, Kepala BPJPH dapat 
mengambil tindakan dengan bentuk tindakan paling berat berupa 
pembekuan sertifikat akreditasi  dan/atau sertifikat penilaian 
kesesuaian . 
14. Pembekuan sertifikat akreditasi  dan/atau sertifikat penilaian 
kesesuaian  paling lama 3 (tiga) bulan untuk seluruh lingkup kompetensi 
akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  LHLN.  
15. Apabila LHLN tidak dapat mengaktifkan kembali status penangguhan 
atau pembekuannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Kepala BPJPH 
dapat mengambil tindakan paling ringan berupa pengurangan sebagian 
lingkup kompetensi LHLN, atau tindakan paling berat berupa 
penangguhan/pencabutan/pengakhiran sertifikat akreditasi  dan/atau 
sertifikat penilaian kesesuaian . 
16. Berdasarkan rekomendasi Tim Surveilans, Kepala BPJPH dapat 
mencabut status atau mengurangi sebagian lingkup kompetensi 
akreditasi dan penilaian kesesuaian LHLN.  
17. Setelah proses surveilans selesai, LHLN akan memperoleh konfirmasi 
status akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian melalui SIHALAL . 
18. Untuk survailen, reakreditasi, perluasan lingkup, dan asesmen 
penyaksian, tindakan perbaikan harus dapat diselesaikan dalam waktu 
paling lama 14 (empat belas ) hari kerja dan verifikasi tindakan perbaikan 
disele saikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh ) hari kerja.  
 
L. ASESMEN PENYAKSIAN ( WITNESS )  
1. Pelaksanaan asesmen penyaksian ( witness ) dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut:   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 JUMLAH  LINGKUP KOMPETENSI   
YANG DIMILIKI LHLN  JUMLAH  SAMPLING 
LINGKUP 
KOMPETENSI YANG 
DILAKUKAN WITNESS  
DALAM SATU SIKLUS  
1 sampai dengan 5  2 
5 sampai dengan 10  4 
10 sampai dengan 15  6 
 
2. Pemilihan lingkup kompetensi yang dipilih adalah yang memiliki 
kompleksitas tinggi/resiko tinggi.  
3. LHLN menyampaikan informasi terkait kegiatan yang akan di -witness , 
meliputi:  
a. jenis dan rencana kegiatan;  
b. profil organisasi;  
c. rekaman permohonan sertifikasi dan kajian permohonan klien;  
d. prosedur pemeriksaan; dan  
e. daftar riwayat hidup/c urriculum vitae , sertifikat 
pelatihan/kompetensi yang relevan dengan skema lingkup kegiatan 
dan rekaman evaluasi awal personel yang melakukan pemeriksaan.  
4. Pelaksanaan asesmen penyaksian ( witness ) secara onsite  dilakukan 1 
(satu) kali dalam masa berlaku sertifikat akreditasi  dan/atau surat 
ketera ngan hasil penilaian kesesuaian paling lama bulan ke -24 (dua 
puluh empat)  sejak tangga l sertifikat akreditasi  dan/atau sertifikat 
penilaian kesesuaian diterbitkan . 
5. Pelaksanaan asesmen penyaksian ( witness ) secara remote  dilakukan 1 
(satu) kali dalam masa berlaku sertifikat akreditasi  dan/atau surat 
keterangan hasil penilaian kesesuaian paling lama bulan ke -40 (empat 
puluh) sejak tangga l sertifikat akreditasi  dan/atau sertifikat penilaian 
kesesuaian diterbitkan.  
 
M. PERUBAHAN DATA LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI  
1. LHLN harus melaporkan setiap perubahan data LHLN kepada BPJPH, 
meliputi:  
a. jumlah dan nama  auditor halal;  
b. jumlah dan nama dewan  syariat Islam;  
c. lingkup kegiatan LHLN;  
d. nama LHLN;  
e. alamat kantor; dan/atau  
f. kepemilikan dan/atau status kerja sama  laboratorium  terakreditasi . 
2. Selain perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, LHLN juga 
harus melaporkan setiap perubahan data LHLN kepada BPJPH berupa:  
a. kompetensi auditor halal;  
b. lingkup kompetensi LHLN; dan/atau  
c. struktur organisasi dan pengurus LHLN.  
3. Pelaporan perubahan data LHLN disertai dengan dokumen pendukung 
perubahan.  
4. Sekretariat melakukan pengkajian kelengkapan dokumen pendukung 
dan verifikasi dokumen pendukung perubahan data LHLN.   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 5. Berdasarkan hasil kajian sekretariat, verifikasi dokumen pendukung 
perubahan data LHLN dapat dilakukan dengan metode validasi dokumen 
dan/atau surveilans tidak terjadwal.  
6. Sekretariat melakukan verifikasi perubahan data LHLN melalui metode 
validasi dokumen, apabila perubahan tersebut tidak berdampak 
terhadap kompetensi dan hasil pemeriksaan LHLN.  
7. Kepala BPJPH menugaskan tim asesmen untuk melakukan verifikasi 
perubahan data LHLN melalui metode kunjungan lapangan, apabila 
perubahan tersebut berdampak terhadap kompetensi dan hasil 
pemeriksaan LHLN.  
8. Dalam keadaan atau kondisi khusus, surveilans tidak terjadwal dapat 
menggunakan metode asesmen jarak jauh/ remote assessment . 
9. Keadaan atau kondisi khusus ditentukan berdasarkan pertimbangan 
tertentu dari Kepala BPJPH dan/atau Dewan Pelaksana.  
10. Sekretariat menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Kepala BPJPH 
dan/atau Dewan Pelaksana.  
11. Perubahan data LHLN yang tidak mengakibatkan perubahan lingkup  
kompetensi , tidak mengubah nomor registrasi LHLN.  
 
N. REAKREDIT ASI DAN/ATAU PERPANJANGAN  PENILAIAN KESESUAIAN  
1. LHLN dapat memperpanjang status akreditasi dan/atau surat 
keterangan hasil penilaian kesesuaian dengan menyampaikan 
permohonan reakreditasi dan/atau perpanjangan penilaian kesesuaian 
kepada Kepala BPJPH paling lambat 60 (enam puluh) hari  kerja  
terhitung sejak masa berlaku sertifikat akreditasi dan/atau surat 
keterangan hasil penilaian kesesuaian berakhir . 
2. Mekanisme pelaksanaan, tindakan perbaikan, dan pengambilan 
keputusan tim asesmen dalam rangka reakreditasi dan/atau 
perpanjangan penilaian kesesuaian  dilakukan melalui prosedur yang 
sama seperti pada akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  awal.  
3. Jika LHLN belum menyampaikan permohonan perpanjangan status 
akreditasi dan/atau perpanjangan penilaian kesesuaian, maka status 
status akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian dinyatakan tidak 
berlaku , terhitung pada  tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat 
akreditasi dan/atau surat keterangan hasil penilaian kesesuaian . 
4. Tidak berlakunya sertifikat akreditasi dan/atau surat keterangan hasil 
penilaian kesesuaian menyebabkan status MRA saling pengakuan dan 
saling keberterimaan dicabut.  
5. Status MRA yang dicabut  dapat diajukan pengaktifkannya ke mbali 
setelah LHLN memperoleh keputusan perpanjangan sertifikat akreditasi 
dan/atau surat keterangan hasil penilaian kesesuaian.  
6. Pengajuan  permohonan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  LHLN 
yang perpanjangannya sempat tidak aktif  diperlakukan sebagai 
pemohon akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  sebagaimana proses  
awal.  
7. Jika LHLN telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
angka 1, namun belum mendapatkan keputusan perpanjangan status 
akreditasi dan/atau perpanjangan penilaian kesesuaian  sampai dengan 
masa berlaku kerja sama MRA berakhir, maka status akreditasi 
dan/atau penilaian kesesuaian dinyatakan tidak berlaku untuk ruang 
lingkup yang dikerjasamakan dengan BPJPH, termasuk produk yang 
diekspor dan/atau beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, sampai dengan kerja sama MRA diterbitkan kembali.   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 8. Registrasi atas Sertifikat Halal Produk yang lingkup kompetensi 
akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian LHLN nya dicabut dan/atau 
habis masa berlakunya menjadi tidak berlaku.  
 
O. PENAMBAHAN LINGKUP  KOMPETENSI AKREDITASI DAN/ATAU 
PENILAIAN KESESUAIAN  
1. LHLN dapat mengajukan penambahan lingkup kegiatan dan/atau 
lingkup kompetensi akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  dengan 
menyampaikan permohonan kepada Kepala BPJPH.  
2. Mekanisme pelaksanaan, tindakan perbaikan, dan pengambilan 
keputusan asesmen dalam rangka penambahan lingkup kegiatan 
dan/atau lingkup kompetensi akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  
dilakukan dengan prosedur yang sama seperti permohonan awal.  
 
P. KERAHASIAAN  
1. Kepala BPJPH dan/atau Dewan Pelaksana memastikan seluruh personel 
internal dan eksternal selalu menjaga kerahasiaan dalam kegiatan 
asesmen yang dibuktikan dengan penandatanganan surat perjanjian 
kerahasiaan.  
2. Kepala BPJPH dan/atau Dewan Pelaksana hanya akan memberikan 
informasi tentang LHLN kepada pihak ketiga apabila ada izin tertulis dari 
LHLN. Apabila peraturan perundang -undangan yang berlaku di 
Indonesia, putusan pengadilan dan/atau arbitrase dan lembaga 
alternatif penyelesaian sengketa lembaga penyelesaian sengketa yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan/atau untuk kepentingan 
penegakan hukum atas permintaan tertulis dari aparat penegak hukum 
mensyaratkan bahwa informasi harus disampaikan kepada piha k ketiga, 
maka Kepala BPJPH dan/atau Dewan Pelaksana akan 
menginformasikan terlebih dahulu kepada LHLN, selama pemberian 
informasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang -
undangan yang berlaku.  
 
Q. HAK DAN KEWAJIBAN LHLN YANG TELAH DIAKREDITASI DAN/ATAU 
PENILAIAN KESESUAIAN  
1. LHLN yang telah diakreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  memiliki 
hak sebagai berikut:  
a. menerbitkan dan mencabut  sertifikat halal  yang diterbitkan LHLN ; 
b. memberlakukan penggunaan  label halal Indonesia dan logo halal 
milik LHLN di produk yang telah diberikan sertifikat halal dan akan 
diekspor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
c. memperoleh informasi tentang perubahan persyaratan akreditasi 
dan/atau penilaian kesesuaian ; 
d. mengajukan keluhan dan banding kepada BPJPH; dan  
e. mengajukan permohonan penambahan, pengurangan, pembekuan, 
dan pencabutan lingkup kompetensi akreditasi dan  penilaian 
kesesuaian . 
2. LHLN yang telah diakreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  memiliki 
kewajiban sebagai berikut:  
a. memenuhi kriteria dan persyaratan akreditasi dan/atau penilaian 
kesesuaian serta melakukan penyesuaian jika terdapat perubahan 
persyaratan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian ; 
b. memenuhi persyaratan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian ; 
c. menyediakan akses kepada tim asesmen dalam pelaksanaan kegiatan 
akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian ;  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 d. menggunakan kewenangan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  
sesuai dengan  lingkup kompetensi yang diberikan;  
e. menjaga nama baik dan reputasi BPJPH di negara asal LHLN dan di 
tingkat internasional;  
f. menginformasikan kepada BPJPH apabila terdapat perubahan 
pemenuhan persyaratan atau dokumen pendukung akreditasi dan 
penilaian kesesuaian ; 
g. menjamin bahwa informasi dan dokumentasi yang disampaikan 
kepada tim asesmen selalu termutakhir dan terkendali;  
h. membayar biaya layanan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  
sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BPJPH;  dan 
i. memberikan akses kepada Kepala BPJPH dan/atau Dewan Pelaksana 
dalam melakukan penyelidikan dalam penyelesaian keluhan 
terhadap LHLN.  
 
R. KELUHAN  
1. LHLN dapat mengajukan keluhan terhadap pelaksanaan asesmen dan 
kinerja tim asesmen kepada Kepala BPJPH dan/atau Dewan Pelaksana 
secara tertulis, elektronik, dan/atau melalui SIHALAL.  
2. Kepala  BPJPH dan/atau Dewan Pelaksana menindaklanjuti atas 
keluhan pelaksanaan asesmen dan kinerja tim asesmen.  
 
S. BANDING  
1. LHLN dapat mengajukan banding kepada Kepala BPJPH terkait 
keberatan atas hasil penetapan akreditasi dan/atau penilaian 
kesesuaian  paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak kerja sama 
MRA ditandatangani.  
2. Pengajuan banding memuat alasan keberatan atas penetapan akreditasi 
dan/atau saling pengakuan dan saling keberterimaan dengan 
melampirkan:  
a. kerja sama MRA yang telah ditandatangani;  
b. persyaratan pendirian dan dokumen pendukung pada saat 
pengajuan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian ; dan  
c. dokumen lainnya yang mendukung alasan keberatan.  
3. Kepala BPJPH membentuk Tim Banding dengan jumlah tim paling 
banyak berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:  
a. ketua merangkap anggota; dan  
b. anggota  
4. Tim banding bukan berasal dari tim asesmen.  
5. Tim banding menindaklanjuti dan menyelesaikan semua keberatan atas 
hasil penetapan akreditasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak permohonan banding diterima oleh Kepala 
BPJPH.  
 
T. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN STATUS AKREDITASI DAN/ATAU 
PENILAIAN KESESUAIAN SERTA PENGURANGAN LINGKUP AKREDITASI 
DAN/ATAU PENILAIAN KESESUAIAN  
1. Pembekuan Status Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian  
a. Kepala BPJPH dapat membekukan status akreditasi dan/atau 
penilaian kesesuaian  untuk seluruh atau sebagian lingkup 
kompetensi akreditasi dan/atau saling pengakuan dan saling 
keberterimaan LHLN apabila:  
1) LHLN secara sukarela mengajukan diri untuk pembekuan status 
akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian ;  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 2) LHLN gagal memfasilitasi kunjungan pemeriksaan 
lapangan/surveilans;  
3) Penyelidikan keluhan terhadap LHLN oleh Kepala BPJPH 
menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan persyaratan 
akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian ; dan/atau  
4) LHLN melakukan pelanggaran terhadap ketentuan terkait 
akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  atau pelanggaran 
terkait penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang 
bersinggungan dengan kewajiban LHLN.  
b. Kepala BPJPH menugaskan Tim Asesmen untuk melakukan verifikasi 
dan validasi penyebab pembekuan status akreditasi dan/atau 
penilaian kesesuaian  LHLN.  
c. Tim Asesmen menyampaikan hasil verifikasi dan validasi penyebab 
pembekuan status akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  LHLN 
kepada Kepala BPJPH.  
d. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi pembekuan status akreditasi 
LHLN menunjukkan telah memenuhi aspek pembekuan, Kepala 
BPJPH menerbitkan surat pembekuan status akreditasi dan/atau 
penilaian kesesuaian . 
e. Pembekuan status akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  LHLN 
meliputi  pembekuan sebagian atau seluruh lingkup kompetensi.  
f. Kepala BPJPH menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan 
status akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  beserta penyebab 
pembekuan kepada LHLN.  
g. LHLN dengan status pembekuan akreditasi dan/atau penilaian 
kesesuaian , tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan 
pemeriksaan dan/atau pengujian yang tercakup dalam lingkup 
akreditasinya dan logo dan nomor registrasi SHLN untuk produk yang 
diekspor dan/atau beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
h. LHLN harus menindaklanjuti penyebab pembekuan selama 90 
(sembilan puluh) hari kalender sejak laporan pemberitahuan diterima 
dari Kepala BPJPH;  
i. Apabila penyebab pembekuan telah ditindaklanjuti, tim asesmen 
melakukan verifikasi tindak lanjut tersebut;  
j. Dalam hal hasil verifikasi tindak lanjut disetujui tim asesmen, tim 
asesmen mengusulkan pengaktifan kembali status akreditasi 
dan/atau penilaian kesesuaian kepada Kepala BPJPH;  
k. Kepala BPJPH menetapkan surat pemberitahuan pengaktifan 
kembali status akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian ; dan  
l. apabila LHLN tidak menindaklanjuti penyebab pembekuan dalam 
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, tim asesmen 
mengusulkan pencabutan status akreditasi dan/atau penilaian 
kesesuaian  kepada Kepala BPJPH.  
2. Pencabutan Status Akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  
a. Kepala BPJPH dapat mencabut status akreditasi dan/atau penilaian 
kesesuaian  apabila:  
1) LHLN tidak menyelesaikan alasan pembekuan akreditasi 
dan/atau penilaian kesesuaian sesuai jangka waktu yang 
ditentukan;  
2) LHLN secara sukarela mengajukan diri untuk dicabut status 
akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  nya; dan/atau  
3) LHLN terbukti melakukan penipuan, pemalsuan, kecurangan atau 
melakukan pelanggaran lain sesuai dengan ketentuan terkait 
akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  LHLN atau pelanggaran  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 hukum terkait penyelenggaraan JPH yang bersinggungan dengan 
kewajiban LHLN atau pelanggaran hukum lainnya yang 
menyebabkan status badan hukum atau organisasinya hilang.  
b. Kepala BPJPH menugaskan tim asesmen untuk melakukan verifikasi 
dan validasi penyebab pencabutan akreditasi dan saling pengakuan 
dan saling keberterimaan.  
c. Tim asesmen menyampaikan hasil verifikasi dan validasi penyebab 
pencabutan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  kepada Kepala 
BPJPH.  
d. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi pencabutan akreditasi 
dan/atau penilaian kesesuaian  menunjukkan telah memenuhi aspek 
pencabutan, Kepala BPJPH menetapkan keputusan pencabutan.  
e. Kepala BPJPH menyampaikan keputusan pencabutan akreditasi 
kepada LHLN.  
3. Pengurangan Lingkup Kompetensi  
a. Kepala BPJPH dapat melakukan pengurangan lingkup Kompetensi  
apabila:  
1) LHLN secara sukarela mengajukan diri untuk dilakukan 
pengurangan lingkup Kompetensi ; 
2) LHLN tidak memenuhi persyaratan sesuai lingkup Kompetensi 
antara lain:  
a) berkurangnya sumber daya Auditor Halal;  
b) tidak tersedianya laboratorium yang terakreditasi ISO 17025; 
dan 
c) tidak tersedianya sumber daya Dewan Syariah . 
b. Kepala BPJPH menugaskan tim asesmen untuk melakukan verifikasi 
dan validasi penyebab pengurangan lingkup Kompetensi . 
c. Tim asesmen menyampaikan hasil verifikasi dan validasi penyebab 
pengurangan lingkup Kompetensi  kepada Kepala BPJPH.  
d. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi penyebab pengurangan lingkup 
Kompetensi  telah memenuhi aspek, Kepala BPJPH menetapkan 
keputusan pengurangan lingkup Kompetensi melalui perubahan atau 
adendum MRA yang disepakati dengan LHLN.  
e. Kepala BPJPH menyampaikan perubahan atau adendum MRA kepada 
LHLN.  
 
U. PEMBERITAHUAN ATAS PERUBAHAN PERSYARATAN AKREDITASI 
DAN/ATAU PENILAIAN KESESUAIAN  
1. Apabila terdapat perubahan persyaratan akreditasi dan/atau penilaian 
kesesuaian , BPJPH akan memberitahukan kepada LHLN.  
2. LHLN akan diberikan waktu cukup untuk melakukan penyesuaian 
terhadap perubahan persyaratan akreditasi dan/atau penilaian 
kesesuaian . 
 
V. PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul 
berkaitan dengan proses pelaksanaan akreditasi dan/atau penilaian 
kesesuaian , pihak BPJPH, tim akreditasi, dan LHLN menyelesaikan 
secara musyawarah mufakat, konsultasi, dan negosiasi.  
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat, 
konsultasi, dan negosiasi tidak tercapai, dalam jangka waktu 60 (enam 
puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, maka BPJPH, tim 
asesmen, dan LHLN menyelesaikan perselisihan secara medias i melalui 
penunjukan bersama mediator bersertifikat.   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 3. Apabila penyelesaian perselisihan secara mediasi tidak tercapai, dalam 
jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya 
perselisihan, maka dilakukan peninjauan kembali MRA oleh BPJPH 
dan/atau LHLN.  
4. Selama proses penyelesaian perselisihan, BPJPH, tim asesmen, dan 
LHLN akan tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya 
masing -masing.  
 
W. ASESMEN JARAK JAUH (REMOTE ASSESSMENT)  
1. Apabila dalam keadaan tidak memungkinkan dilaksanakan asesmen 
secara on-site maka dapat dilaksanakan secara asesmen jarak jauh 
(remote assessment ). 
2. Asesmen jarak jauh ( remote assessment) dapat dilakukan bagi LHLN 
yang telah  dilakukan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian . 
3. Asesmen dengan metode jarak jauh ini dapat dilakukan dengan cara 
asesmen jarak jauh secara keseluruhan dan/atau dapat dilakukan 
secara sebagian (kombinasi).  
4. Prasyarat bagi LHLN untuk melakukan remote audit adalah sebagai 
berikut:  
a. harus menyediakan seluruh infrastruktur yang diperlukan agar 
proses asesmen jarak jauh dapat berlangsung dengan baik, contoh: 
koneksi internet, komputer dan/atau telepon pintar, software dan 
lain-lain. Tim asesmen akan melakukan pengujian/pengecekan 
terhad ap kesiapan infrastruktur ini sebelum dilakukan asesmen 
jarak jauh.  
b. LHLN wajib menghadirkan anggota manajemen, personel teknis dan 
personel kunci lainnya yang harus ada dalam rangka asesmen jarak 
jauh.  
c. LHLN harus memberi akses kepada assesor  ke dokumentasi dan 
rekaman yang diperlukan selama asesmen jarak jauh berlangsung 
secara online sehingga assesor dapat mempelajari dokumen dan 
rekaman untuk menentukan kesesuaiannya terhadap persyaratan 
akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian . 
5. Tata cara pelaksanaan asesmen jarak jauh sebagai berikut:  
a. Tim asesmen melakukan komunikasi dengan LHLN mengenai 
pengaturan dan pelaksanaan asesmen jarak jauh yang mencakup 
infrastruktur IT (lihat prasyarat) dan waktu pelaksanaan asesmen. 
Untuk memudahkan komunikasi, tim asesmen akan membuat grup 
media sosial yang  terdiri dari personel LHLN dan assesor yang 
ditunjuk.  
b. Ketua tim berdiskusi dengan anggotanya menentukan rekaman dan 
dokumen apa saja yang diperlukan untuk keperluan asesmen jarak 
jauh termasuk sejumlah sampel pemeriksaan dan/atau pengujian 
sesuai lingkup kegiatan dan lingkup kompetensi LHLN.  
c. Tim asesmen akan mengkomunikasikan kebutuhan dokumen dan 
rekaman kepada LHLN dan memastikan seluruh dokumen dan 
rekaman telah terkumpul paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum 
pelaksanaan asesmen jarak jauh.  
d. Rapat pembukaan menggunakan video conference  dengan media yang 
telah disepakati sebelumnya (contoh: google meets, zoom, webex , dan 
lain sebagainya) yang diikuti semua personel tim asesmen dan LHLN. 
Tata cara dan materi dalam rapat pembukaan sesuai dengan asesmen 
lapangan.  
e. LHLN menentukan personel yang bertanggung jawab mendampingi 
tim asesmen (setiap asesor paling sedikit 1 (satu) orang pendamping)  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 dan bertanggung jawab jika ada temuan ketidaksesuaian dan 
observasi serta perbaikannya. Setelah rapat pembukaan, tim dibagi 
dalam media komunikasi terpisah sesuai kesepakatan untuk 
memudahkan proses asesmen jarak jauh sesuai dengan personel 
pendamping masi ng-masing, termasuk penggunaan email, chat dan 
video call . 
f. Komunikasi dan koordinasi internal tim asesmen melalui media sosial 
yang telah dibuat. Ketua tim melakukan koordinasi secara intensif 
dengan anggotanya untuk memantau perkembangan proses 
asesmen.  
g. Rapat penutupan dilakukan menggunakan video conference  seperti 
pelaksanaan rapat pembukaan yang diikuti semua personel tim 
asesmen dan LHLN. Tata cara dan materi dalam rapat penutupan 
sesuai dengan asesmen lapangan.  
6. Tata cara pelaporan asesmen jarak jauh sebagai berikut:  
a. pelaporan asesmen dilakukan sesuai dengan tata cara pada Pedoman 
ini; dan  
b. bukti kehadiran berupa screenshot  foto-foto personel yang terlibat 
dalam rapat pembukaan dan rapat penutupan.  
 
 
   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 BAB III  
LAIN-LAIN 
 
1. Waktu tindakan perbaikan dalam pelaksanaan surveilans, reakreditasi 
dan/atau perpanjangan penilaian kesesuaian , penambahan lingkup 
kegiatan/ kompetensi, dan asesmen penyaksian ( witness ) berlaku secara 
mutatis mutandis dengan waktu tindakan perbaikan dalam permohonan 
akreditasi awal.  
2. Apabila ditemukan bukti bahwa LHLN melakukan pemalsuan, kecurangan, 
dan/atau menyembunyikan informasi kepada tim asesmen pada setiap 
tahapan proses, tim asesmen mengusulkan kepada Kepala BPJPH dan/atau 
Dewan Pelaksana untuk menghentikan proses akreditasi d an/atau penilaian 
kesesuaian  
3. Kepala BPJPH dan/atau Dewan Pelaksana menetapkan penghentian proses 
akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian berdasarkan usulan tim asesmen 
secara tertulis, elektronik, dan/atau melalui SIHALAL.  
4. Kepala BPJPH dan/atau Dewan Pelaksana menyampaikan penetapan 
penghentian proses akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian  kepada LHLN 
secara tertulis, elektronik, dan/atau melalui SIHALAL.  
 
   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 BAB IV  
PENUTUP  
 
Pedoman ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan akreditasi dan/atau 
penilaian kesesuaian  LHLN untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh 
pemangku kepentingan.  
 
 
 
KEPALA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,  
 
 
 
 
     MUHAMMAD AQIL IRHAM   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 Nama LHLN   :  _____________  
1.3 Daftar Periksa Kecukupan Dokumen SDM     No. Referensi   :  _____________  
  Auditor Halal LHLN         Tanggal Pelaksanaan  :  ______________  
           Asesor  BPJPH   :  ______________  
 
 
 
 
No  
 
Nama  
Auditor Halal   
 
Pendidikan  CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN  
 
Ijazah  CV KTP Sertifikat 
Pelatihan  Sertifikat 
Kompetensi  Lembaga 
Penerbit 
Sertifikat  Surat 
Pernyataan 
Auditor 
Halal  Surat 
Pernyataan 
Memiliki 
Auditor 
Halal  
           
           
           
            
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
  
 
No  
 
Nama  
Auditor Halal   
 
Pendidikan  CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN  
 
Ijazah  CV KTP Sertifikat 
Pelatihan  Sertifikat 
Kompetensi  Lembaga 
Penerbit 
Sertifikat  Surat 
Pernyataan 
Auditor 
Halal  Surat 
Pernyataan 
Memiliki 
Auditor 
Halal  
           
           
           
           
           
            
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
  
Dievaluasi oleh  : 
Tandatangan  : 
Tanggal Evaluasi :  
Catatan   :  
 
No  
 
Nama  
Auditor Halal   
 
Pendidikan  CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN  
 
Ijazah  CV KTP Sertifikat 
Pelatihan  Sertifikat 
Kompetensi  Lembaga 
Penerbit 
Sertifikat  Surat 
Pernyataan 
Auditor 
Halal  Surat 
Pernyataan 
Memiliki 
Auditor 
Halal  
            
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 6.1 AGENDA ASESMEN  
Nama LHLN    : ………………………………………….....  
Tanggal Asesmen   : …………………………………………….  
Tim asesmen             : 1. N ama, posisi, ruang lingkup yang dicover  
  2. Nama, posisi, ruang lingkup yang dicover  
Jenis Asesmen         : Pra-Asesmen/Asesmen Awal/Asesmen Ulang/Surveilans/  
   Asesmen Perluasan Ruang Lingkup/ Witness  /Verifikasi     
   Lapangan*) 
Kriteria Persyaratan Asesmen:  SNI ISO/IEC 17065:2012; Pedoman Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian 
Lembaga Halal Luar Negeri , SNI dan/ atau Regulasi terkait JPH.  
 
No W a k t u  Kegiatan  Asesor  Unit yang 
diases dan 
Pendamping  
Hari....  
     
     
 
Asesor Kepala,  
 
(……………………)  
 
Keterangan :  
*)     :  Pilih salah satu    
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 6.2 LAPORAN RINGKAS DAN LEMBAR TEMUAN  
 
Nama LHLN    : ........  
Standar Acuan   : ........   
Tanggal Asesmen   : ........  
 
Tim Asesmen :  
Sebutkan nama dan tugas personel dalam 
tim (ketua tim, asesor atau tenaga ahli)  Tujuan Asesmen:  
❑ Asesmen Awal  
❑ Asesmen Ulang   
❑ Surveilans  
❑ Penambahan 
Lingkup  
❑ Asesmen 
Penyaksian  
❑  .......................  Temuan:  
 
Ketidaksesuaian 
: 
 
Observasi :  
 
 Nama  Tugas dalam tim  
  
  
  
  
 
Perbaikan  (10-a.01.a) diserahkan kepada  BPJPH/Tim Akreditasi LPH   
 
Ringkasan Asesmen:  
Uraian singkat mengenai Pemenuhan persyaratan standar yang diterapkan oleh 
LHLN  
a. Pemenuhan Persyaratan Umum  
b. Pemenuhan Persyaratan Struktural   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 c. Pemenuhan Persyaratan Sumberdaya  
d. Pemenuhan Persyaratan Proses  
e. Pemenuhan Persyaratan Sistem Manajemen  
Persyaratan yang implementasinya perlu ditingkatkan oleh LHLN  
 
 
DAFTAR TEMUAN  
No. Uraian  Klausul  Kategori  
    
1 
 … 
 
  Ketidaksesuaian  
Observasi  
2 … 
 
   
    
    
    
 
Rencana penyelesaian tindakan perbaikan tanggal  ______________________________________  
 
 
  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 Rekomendasi Tim asesmen  
 
(Ruang lingkup yang direkomendasikan /tidak direkomendasikan)  
 
 
Catatan LHLN (jika ada)  
 
 
 
 
 
 
 
......................, ........................................  
Ketua Tim:  Pimpinan LHLN :  
 
 
 
 
 
(................................................)  (..............................................)  
 
 
 
   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 6.3 LAPORAN VERIFIKASI  
1. Jenis Asesmen  : 
2. Nama LHLN   : 
3. Tanggal asesmen  : 
4. Tim asesmen  : 
5. Standar Acuan  : 
 
A. Kategori Ketidaksesuaian  
 
No
. Uraian Ketidaksesuaian  Tindakan Perbaikan  
(Disertai analisis penyebab, 
Koreksi dan Tindakan 
Korektif ) Bukti Tindakan  
Perbaikan  Hasil verifikasi  
dan tanggal 
verifikasi  
1. ..................................................
.............  
..................................................
.............  
Kategori ketidaksesuaian: 
…………….  
Klausul Ketidaksesuaian : 
…………….  Analisis penyebab :  
Koreksi :  
Tindakan Korektif :  
   
2. sda sda   
3. sda sda   
 
 
 
 
  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 B. Kategori Observasi  
 
No Uraian Observasi  
 Rencana Tindak Lanjut  
1. …………….  ……………………..  
 
2. sda sda 
 
 
 
Kesimpulan dan rekomendasi (diisi oleh tim asesmen setelah proses verifikasi terakhir selesai) :  
1. Pemenuhan persyaratan standar dan kriteria Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian Lembaga Halal 
Luar Negeri : memenuhi/tidak memenuhi  
2. Rekomendasi status Akreditasi dan/atau Penilaian Kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri : 
diberikan/tidak diberikan/dipertahankan  
3. Rekomendasi ruang lingkup: sesuai permohonan/dengan perubahan*) 
*) bila terdapat perubahan  
● Ruang lingkup yang direvisi:…..  
● Ruang lingkup yang tidak diberikan:…..  
  
   
Dilaporkan oleh:  
 
 
 
(Nama Ketua Tim asesmen)                 
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 7.1 LAPORAN PENYAKSIAN EVALUASI LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI  
Nama dan Alamat LHLN    : 
Nama Tim Evaluasi LHLN   : 
Surat Tugas LHLN    : 
Jenis Evaluasi Lapangan   : 
Tanggal Pelaksanaan Evaluasi   : 
Anggota Tim Asesmen BPJPH   : 
Surat Tugas Tim Asesmen BPJPH  : 
Tanggal Pelaksanaan Penyaksian  : 
Hasil penyaksian  
1. Gambaran Umum (diisi oleh lembaga sertifikasi)  
Jenis Audit LHLN *) 
Lembaga Sertifikasi: Sertifikasi 
Awal/Perluasan/Resertifikasi  
Lembaga Inspeksi : Bidang/Produk /Bahan   
Ruang Lingkup Audit   
Persyaratan Standar Relevan  
(SNI, Standar, dan atau Regulasi)   
Dokumen LHLN terkait  
 
(Contoh : Prosedur, Skema, Agenda, Kaji 
Ulang Permohonan, CV auditor, dst)   
Klien LHLN   
Alamat  Klien LHLN   
Deskripsi Organisasi Klien LHLN  
(menggambarkan bisnis proses organisasi, 
besar dan struktur organisasi, riwayat 
organisasi berdiri,  informasi multi lokasi 
apabila relevan, dst)   
 
 
 
 
2. Rencana Kegiatan Audit oleh LHLN ke Klien   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 a. Evaluasi kesesuaian lingkup pengajuan evaluasi dengan bisnis proses / 
produk klien LHLN  
Deskripsikan mekanisme penentuan kesesuaian lingkup evaluasi yang 
diajukan dengan bisnis proses/produk klien yang akan di evaluasi.  
(diisi oleh lembaga sertifikasi)  
Verifikasi Asesor :  
 
 
 
 
 
b. Pemenuhan persyaratan kompetensi tim Auditor  
Deskripsikan persyaratan atau kualifikasi tim, jumlah mandays dan proses 
penunjukan tim evalutor, Deskripsikan pengalaman, pelatihan, dan 
background pendidikan tim yang di tunjuk  
(diisi oleh lembaga sertifikasi)  
Verifikasi Asesor :  
 
 
 
 
 
c. Jenis dan/atau metodologi, dan informasi umum tentang audit yang 
disaksikan  
Deskripsi jenis dan/atau metodologi atau mekanisme evaluasi yang akan 
dilakukan, informasi umum adalah (namun tidak terbatas pada) lokasi 
evaluasi apabila multilokasi, dan informasi lain yang terkait dalam kegiatan 
sertifikasi yang akan dilakukan  
(diisi oleh lembaga sertifikasi)  
Verifikasi Asesor :  
 
 
 
 
d. Kelengkapan dokumen dan/atau peralatan audit  
Jelaskan dokumen pendukung dan/atau peralatan  yang diperlukan / 
digunakan oleh tim auditor dalam pelaksanaan evaluasi produk?  
(diisi oleh lembaga sertifikasi)  
Verifikasi Asesor :   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
  
 
 
 
 
3.  Pelaksanaan Audit oleh LHLN ke Klien  
a. Kompetensi tim Auditor dalam pelaksanaan evaluasi  
Kemampuan teknis, pemenuhan pemahaman standar yang relevan dan 
persyaratan teknis terkait, kemampuan dan ketelitian tim auditor mengamati 
pelaksanaan evaluasi klien LHLN, kemampuan etika dan kode etik evaluasi  
Verifikasi Asesor :  
 
 
 
 
Kemampuan tim  auditor menggunakan alat evaluasi ? (apabila relevan)  
(Kesesuaian alat dan pemenuhannya terhadap persyaratan standar, status 
kalibrasi, penjagaan peralatan, dan kecukupan instruksi manual 
penggunaan alat)  
 
b. Metode penyampaian rencana evaluasi lapangan oleh tim auditor  
Apakah auditor telah menjelaskan rencana kegiatan evaluasi secara rinci 
pada saat pertemuan pembukaan ?  
Apakah pihak yang dievaluasi telah menyatakan persetujuan terhadap 
rencana evaluasi yang dijelaskan oleh auditor ?  
Verifikasi Asesor :  
 
 
c. Komunikasi  
Bagaimana komunikasi antar tim, komunikasi tim ke klien dan komunikasi 
tim ke LHLN ?  
Verifikasi Asesor :  
 
 
 
 
d. Kesesuaian pelaksanaan dengan rencana yang sudah ditetapkan   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 Bagaimana kesesuaian pelaksanaan dengan rencana yang sudaah 
ditetapkan ?  
Bagaimana ketepatan waktu pelaksanaan ?  
Verifikasi Asesor :  
 
 
 
 
e. Metode / Teknik Evaluasi  
Metode / teknik evaluasi :  
Apakah tim auditor menggunakan teknik evaluasi, termasuk teknik interview 
yang tepat untuk memperoleh bukti obyektif kesesuaian proses produksi 
yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang memiliki karakteristik 
sesuai dengan persyaratan produk yang diacu ? Kesesuaian pengambilan 
sampel rekaman  ? (apabila relevan)  
Verifikasi Asesor :  
 
 
 
 
f. Kemampuan tim auditor menuliskan kesesuaian dan ketidaksesuaian 
hasil evaluasi.  
Apakah tim auditor menuliskan kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian hasil 
evaluasi sesuai dengan bukti obyektif yang diperoleh dalam pelaksanaan 
evaluasi ?  
Verifikasi Asesor :  
 
 
g. Kemampuan tim auditor menyampaikan hasil penyampaian evaluasi  
Apakah  tim auditor menyampaikan kesesuaian dan/atau ketidakesuaian 
hasil  evaluasi yang diperoleh secara jelas serta memberikan klarifikasi atas 
pertanyaan dan/atau permintaan penjelasan dari pihak yang dievaluasi ?  
Verifikasi Asesor :  
 
 
Apakah laporan hasil evaluasi yang disampaikan oleh tim auditor telah 
mendapatkan persetujuan dari pihak yang dievaluasi dalam pertemuan 
penutupan ?   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 Verifikasi Asesor :  
 
 
h. Pengendalian rekaman hasil evaluasi  
Apakah tim auditor membuat kelengkapan hasil evaluasi sesaui dengan 
prosedur yang sudah ditetapkan, menggunakan checklist (apabila 
ditetapkan) dan bagaiman tim auditor mengendalikan rekaman  ?  
Verifikasi Asesor :  
 
 
 
i. Kesesuaian laporan evaluasi dengan pelaksanaan evaluasi  
Apakah lapoaran evaluasi telah menggambarkan pelaksanaan evaluasi 
secara keseluruhan dan membuktikan pemenuhannya terhadap 
persyaratan standar yang relevan ?  
Verifikasi Asesor :  
 
 
 
 
4. Kesimpulan hasil penyaksian   
a. [pernyataan umum tentang pemenuhan persyaratan evaluasi)  
b. [pernyataan umum tentang kompetensi tim auditor]  
c. [bila ada, ringkasan ketidaksesuaian dan observasi yang ditemukan dalam 
proses penyaksian]  
 
 
 
 
 
Tempat, Tanggal  
Asesor BPJPH,  
 
 
 
 
(   TTD   )  
 
  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 8.1 EVALUASI HASIL PROSES AKREDITASI DAN/ATAU PENILAIAN 
KESESUAIAN LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI  
 
I. DATA PEMOHON    
a. Nama LHLN   : 
b. Alamat LHLN     :     
c. Tanggal persetujuan tim dari LHLN  : 
d. Jenis asesmen  : 
e. Ruang Lingkup  : 
f.     Tanggal penyelesaian audit kecukupan  : 
g. Riwayat akreditasi  
Asesmen awal  : 
Reakreditasi 1  :  
Reakreditasi 2  : 
 
II. PELAKSANAAN ASESMEN  
a. Tanggal pelaksanaan asesmen  : 
b. Tim asesmen      
-  Ketua Tim  : 
-  Anggota Tim  : 
-  Observer  : 
c. Temuan ketidaksesuaian     
- Mayor/Kategori 1*) : 
- Minor/Kategori 2 *) : 
- Observasi *) : 
d. Target Penyelesaian Akhir Tindakan Perbaikan  :     
e. Tanggal Penyelesaian Akhir Tindakan Perbaikan :   
f. Tanggal Verifikasi  Akhir Tindakan Perbaikan  :  
 
 
   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 III. RESUME HASIL ASESMEN  
 (terlampir verifikasi tindakan Perbaikan dari asesor)  
 
1. (Nama LHLN) telah mengimplementasikan sistem manajemen 
(standar yang diacu) dengan komitmen memenuhi/tidak 
memenuhi  
2. Jumlah personil.....orang  dengan kompetensi yang 
memenuhi/tidak memenuhi]  
3. Sumber daya evaluasi (laboratorium Penguji) yang digunakan  
4. Pemenuhan persyaratan struktur organisasi  
5. Informasi mengenai jumlah sertifikat yang telah diterbitkan.  
6. Pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen  
7. Pemenuhan persyaratan penyaksian asesmen  
8. Evaluasi 1(satu) siklus akreditasi (untuk reakreditasi)  
 
Kesimpulan tim asesmen :  
1. Pemenuhan persyaratan standar dan kriteria akreditasi 
BPJPH: memenuhi/tidak memenuhi  
2. Rekomendasi status akreditasi: diberikan/tidak 
diberikan/dipertahankan  
3. Rekomendasi ruang lingkup: sesuai permohonan/dengan 
perubahan*) 
    *) bila terdapat perubahan  
4. Ruang lingkup yang direvisi:  
5. Ruang lingkup yang tidak diberikan:…..  
 
Catatan Tim Pelaksana asesmen terhadap Hasil Asesmen  
 
 
    Tanggal :… …………………….  
    Tim Pelaksana Akreditasi  
  
      
 ………………………………  
Keterangan :  
*) Pilih salah satu  
  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 8.2 LAPORAN PEMERIKSAAN HASIL ASESMEN  
 
 
I. RAPAT / EVALUASI PANITIA TEKNIS  
 
Nama LHLN   : 
 
Hari, Tanggal   :  
 
Pimpinan rapat   : 
 
Anggota Tim yang mengevaluasi  : 
 
II. PERTIMBANGAN TEKNIS   
 
No Pertimbangan  Hasil Evaluasi  
Memenuhi 
/ Tidak  Hasil 
Analisis  
1 Rangkaian proses Akreditasi 
dan/atau Penilaian Kesesuaian 
Lembaga Halal Luar Negeri yang 
dilakukan sesuai dengan 
persyaratan skema termasuk 
pelaksanaan penyaksian    
a. Audit dokumen dan rekaman    
b. Proses Asesmen    
c. Kecukupan sampling lokasi, 
ruang lingkup, sumber daya 
yang diases (mis. Witness, 
multisite)    
d. Kelengkapan laporan 
asesmen    
e. Pemenuhan tindak lanjut 
ketidaksesuaian     
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 2 Kemampuan LHLN dalam 
memenuhi persyaratan akreditasi    
a. Sumber daya    
b. Manajemen    
c. Proses     
d. Lain – lain    
3 Kesesuaian Ruang lingkup yang 
dimohonkan, diproses dan 
direkomendasikan tim asesmen    
 
III. KESIMPULAN PERTIMBANGAN TEKNIS  
 
- Direkomendasikan untuk diteruskan Kerja Sama MRA  sesuai dengan 
kesimpulan tim asesmen serta penandatanganan MRA.  
- Direkomendasikan untuk diteruskan Kerja Sama MRA dengan catatan ... 
dengan alasan ... serta penandatanganan MRA setelah pemenuhan 
catatan.  
- Tidak direkomendasikan untuk diteruskan Kerja Sama MRA dengan alasan 
...  
 
 
 
   .................., ...................…….  
      
             Panitia Tim Penilai  
                                
 ..................................................  
 
   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 KEPUTUSAN AKREDITASI DAN/ATAU PENILAIAN KESESUAIAN LEMBAGA 
HALAL LUAR NEGERI  
 
I. REKOMENDASI KEPALA BPJPH/DEWAN PELAKSANA  
  
 Kesesuaian  
Memenuhi  Tidak memenuhi  
Resume Hasil 
Asesmen  V  
Pertimbangan Tim 
Penilai  V  
 
 
 
 
     Tanggal :     
     Kepala BPJPH/Dewan Pelaksana  
 
 
 
II. TANGGAPAN KEPALA BPJPH/ DEWAN PELAKSANA  
Beri tanda  pada kotak yang sesuai  
 
 Diberikan Kerja Sama MRA  
 Tidak diberikan Kerja Sama MRA  
 
 
 
   
  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 ASSESSMENT REPORT  
LAPORAN ASESMEN   
 
 
HALAL CERTIFICATION BODY  
LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI  
 
 
 
[Write down the name of Halal Certification Body]  
[Tuliskan Nama Lembaga Halal Luar Negeri]  
 
 
 
 
[Write down the type of assessment]  
[Tuliskan Jenis Assessmen]  
 
[Write down the assessment date]  
[Tuliskan Tanggal Assessmen]  
 
 
 
[Assessment team]  
[Tim Assessmen]  
 
 
 
 
 
NOTE  
Before the field assessment conducted, Halal Certification Body must conduct an 
independent evaluation (using this document as a basis) and fill in the required 
information in the space provided  
Sebelum dilakukan asesmen lapangan, Lembaga Halal Luar Negeri harus 
melakukan evaluasi mandiri (menggunakan dokumen ini sebagai dasar) dan mengisi 
informasi yang dibutuhkan pada tempat yang telah disediakan  
   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 I.GENERAL INFORMATION (INFORMANSI UMUM)  
 
Name of Halal 
Certification Body  
(Nama Lembaga 
Halal Luar Negeri)  : (filled by Halal Certification Body) diisi oleh LHLN  
Address   
(alamat)  :  
Telephone/email  
(telepon/emal)  :  
Name of Contact 
Person  
(kontak  person)  :  
Position of Contact 
Person  
(posisi kontak 
person)  :  
Telephone/Emaill   
(telepon/email)  :  
Background  
(Latar belakang)  : (Write down the general profile oh Halal Certification 
Body) (Isi dengan profil umum LHLN)  
 
 
 
  
Reference 
standards used  : 1. Law of Republic of Indonesia Number 33 of 2014 
concerning Halal Product Assurance;   
Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal;  
2. Law of Republic of Indonesia Number 6 of 2023 
concerning Stipulation of Government Regulations in 
Lieu of Law of Republic Indonesia Number 2 of 2022 
concerning Job Creation;   
Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;  
3. Regulation of Government of the Republic of 
Indonesia Number 39 of 2021 concerning 
Implementation Law of Republic of Indonesia 
Number 33 of 2014 concerning Halal Product 
Assurance;   
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;  
  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 4. Regulation of Minister of Religious Affairs of Republic 
of Indonesia Number 26 of 2019 concerning 
Implementation of Halal Product Assurance;  
Peraturan Menteri Agama 26 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraaan Jaminan Produk Halal;  
5. Regulation of Minister of Religious Affairs of Republic 
of Indonesia Number 12 of 2021 concerning Halal 
Certification Body Assessment Team;  
Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2021 
tentang Tim Akreditasi LHLN;  
6. Regulation of Minister of Religious Affairs of Republic 
of Indonesia Number 2 of 2022 concerning 
International Cooperation for Halal Product 
Guarantee;  
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Kerja Sama Internasional Jaminan Produk 
Halal;  
7. Decree of Minister of Religious Affairs of Republic of 
Indonesia Number 748 of 2021 concerning Products 
Type Must Be Halal Certified;  
Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 
tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;  
8. Decree of Minister of Religious Affairs of Republic of 
Indonesia Number 1360 of 2021 concerning Products 
Type Excluded from Halal Certified;  
Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 
Tentang Jenis Bahan yang dikecualikan dari 
Kewajiban Bersertifikat Halal;  
9. Decree of Head of Halal Product Assurance 
Organizing Agency Number 20 of 2023 concerning 
Amendements Decree of Head of Halal Product 
Assurance Agency   Number 57 of 2021 concerning 
Halal Product Assurance System Criteria;  
Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 Tentang 
Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 
Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk 
Halal;  
10. SNI ISO/IEC 17065:2012 Requirements for bodies 
certifying products, processes and services;   
SNI ISO/IEC 17065:2012 Persyaratan untuk 
Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;  
 
11. SNI 99002:2016 Halal Slaughtering of Poultry;   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 SNI 99002:2016 Pemotongan Halal pada Unggas;  
12. SNI 99003:2018 Halal slaughtering on ruminant;  
SNI 99003:2018 Pemotongan Halal pada Hewan 
Ruminansia;  
13. SNI ISO/TS 20224 - 3 2020 Molecular biomarker 
analysis — Detection of animal -derived materials in 
foodstuffs and feedstuffs by real -time PCR — Part 3: 
Porcine DNA detection method;   
SNI ISO/TS 20224 - 3 2020 Analisis Biomarker 
Molekuler Deteksi Bahan Turunan Hewan pada 
Bahan Pangan dan Bahan Pakan menggunakan 
real-time PCR - Bagian 3 Metode Deteksi DNA Babi;  
14. SNI 99004:2021 General Requirements of Halal 
Food; dan  
SNI 99004:2021 Tentang Persyaratan Umum Pangan 
Halal; dan  
15. Other related standards/criteria/guidelines in 
accordance with statutory provisions.  
Standar/Kriteria/Pedoman lain terkait sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
How to fill out assessor verification   
(Cara Pengisian verifikasi asesor ): 
1. If the onsite results show that HCB has implemented the requirements, write 
‘’comply”  
Bila hasil  onsite menunjukkan LHLN telah menerapkan persyaratan ditulis 
memenuhi  
2. If the onsite results show that the HCB does not fully meet the requirements, 
write it as non -compliant by writing the non -conformity number according to 
the LKS form  
Bila hasil onsite menunjukkan LHLN belum sepenuhnya memenuhi persyaratan 
ditulis tidak memenuhi dengan menuliskan nomor ketidaksesusaian sesuai form 
LKS 
3. The assessor can add information that is deemed necessary to report.  
Asesor dapat menambahkan informasi yang dipandang perlu untuk dilaporkan.  
 
 
   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 II. INFORMATION ON PREVIOUS ASSESSMENT RESULTS (FILLED IN BY HCB)  
INFORMASI HASIL ASESMEN SEBELUMNYA (DIISI OLEH LHLN)  
 
Clause 
(Klausul)  Initial Accreditation and/or 
Mutual Recognition and 
Acceptance (Number of findings)  
Akreditasi dan/atau Saling 
Pengakuan dan Saling 
Keberterimaan awal (Jumlah 
temuan)  Surveillance  
(Surveilans 
1) Witness  
(penyaksian)  Re  
4.1 V V V V  
4.2      
 
Assessment process notes: (filled in by the Secretariat)  
Catatan proses asesmen: (diisi oleh Sekretariat)  
1. Accreditation Decision and/or Mutual Recognition and Mutual Acceptance:  
Keputusan Akreditasi dan/atau Saling Pengakuan dan Saling Keberterimaan:  
2. Previous assessment results:  
Hasil asesmen sebelumnya:  
 
 
 
III. INFORMATION REGARDING FULFILLMENT OF ACCREDITATION 
REQUIREMENTS AND/OR MUTUAL RECOGNITION AND ACCEPTANCE  
INFORMASI MENGENAI PEMENUHAN PERSYARATAN AKREDITASI 
DAN/ATAU SALING PENGAKUAN DAN SALING KEBERTERIMAAN  
 
 
A. Fulfillment of general requirements:  
       (Pemenuhan persyaratan umum)  
1. Legal and Contractual Issues (4.1)  
Masalah Hukum dan Kontrak (4.1)  
 
a. Proof of the legal legality of Halal Certificarion Body (HCB)  
Bukti legalitas hukum LHLN  
 
Explanation by HCB: (filled in by HCB)  
Penjelasan oleh LHLN :(diisi oleh LHLN)  
 
Description of the legality of the establishment of the organization 
and attach documents related to the legality of the establishment and 
operational legality of the Halal Certificarion Body  
Deskripsi mengenai legalitas pendirian organisasi dan lampirkan 
dokumen terkait legalitas pendirian dan legalitas operasional 
Lembaga Halal Luar Negeri    
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 Assessor Verification:  
 
 
  
 
Instructions for Halal Certification Body (HCB)  
Instruksi untuk  Lembaga Halal Luar Negeri  
• Explain the implementation at Halal Certification Body regarding 
clause 4.1.1 and reference related HCB’s   documents or procedures  
Jelaskan implementasi di Lembaga Halal Luar Negeri terkait klausul 
4.1.1 dan referensi dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
• Attach documents related to the legality of the establishment and 
legality of HCB operations  
Lampirkan dokumen terkait legalitas pendirian dan legalitas 
operasional LHLN  
 
b. Inspection Agreement (Perjanjian Pemeriksaan)  
 
Explanation by HCB: (filled in by HCB)  
Penjelasan oleh LHLN :(diisi oleh LHLN)  
 
Explain the mechanism for a legally binding inspection agreement 
between HCB and the applicant. Attach documents / examples of 
inspection agreements  
Jelaskan mekanisme perjanjian pemeriksaan yang berkekuatan 
hukum antara LHLN dan pemohon. Lampirkan dokumen / contoh 
perjanjian pemeriksaan     
Assessor Verification:  
  
 
Instructions for HCB (Instruksi Untuk LHLN))  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 4.1.2 and 
reference related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 4.1.2 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
• Attach documents / examples of inspection agreements  
Lampirkan dokumen / contoh perjanjian pemeriksaan  
 
 
2. Impartiality Management (4.2)  
Manajemen Ketidakberpihakan (4.2)  
Explanation by HCB:  
 
 
• Structures, policies and procedures related to impartiality management   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 Struktur, kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan 
ketidakberpihakan  
• Evidence of identification, analysis and follow -up on risks of 
impartiality which include but are not limited to personnel, committees, 
HCB operations, other activities within the same legal entity as the HCB 
and activities of other legal entities that have a relationship with the 
HCB.  
Bukti Identifikasi, analisis dan tindak lanjut terhadap resiko 
ketidakberpihakan yang meliputi namun tidak terbatas padai personil, 
komite, operasional LS, kegiatan lain dalam badan hukum yang sama 
dengan LS dan aktivitas badan hukum lain yang memiliki hub ungan 
dengan LS.   
• Form related to commitment to impartiality from HCB personnel  
Form terkait komitmen ketidakberpihakan dari personil LHLN   
Assessor Verification:  
  
 
Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 4.2 and reference 
related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 4.2 dan referensi dokumen 
atau prosedur LHLN yang terkait.  
• Attach proof of identification and risk analysis of impartiality as well as a 
form related to the commitment to impartiality from HCB’s personnel  
Lampirkan bukti identifikasi dan Analisa resiko ketidakberpihakan serta 
form terkait komitmen ketidak berpihakan dari personil LHLN  
 
 
3. Liability and Finance (4.3)  
(Tanggung gugat dan keuangan 4.3)  
a. Accountability Mechanism  
  Mekanisme Pertanggunggugatan  
 
Explanation by HCB:  
 
 
• Regulations related to accountability mechanisms and how HCB's 
financial arrangements are related to accountability  
Pengaturan terkait mekanisme pertanggunggugatan dan 
bagaimana pengaturan keuangan LHLN terkait 
pertanggunggugatan   
• proof of liability arrangements (e.g. insurance policy/deposit/ 
checking account)  
bukti pengaturan terkait pertanggunggugatan (mis. Polis asuransi / 
deposito /rekening koran)    
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 Assessor Verification:  
 
 
  
Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 4.3.1 and 
reference related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 4.3.1 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
• Attach evidence regarding financial arrangements related to 
accountability  
Lampirkan bukti terkait pengaturan keuangan terkait 
pertanggunggugatan  
 
b. Financial Arrangements  
Pengaturan Keuangan  
 
Explanation by HCB:  
 
 
• Sources of HCB finances and arrangements related to HCB finances  
Sumber Keuangan LHLN dan pengaturan terkait keuangan LHLN  
  
Assessor Verification:  
 
  
Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 4.3.2 and 
reference related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 4.3.2 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
 
 
   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 4. Non-discrimination conditions (4.4)  
Kondisi  non-diskriminasi (4.4)  
 
Explanation by HCB:  
 
 
• Explain the requirements for submitting an inspection, who can access 
inspection services, and how HCB regulates accepting/rejecting an 
inspection request.  
Jelaskan persyaratan pengajuan pemeriksaan, siapa saja yang bias 
mengakses jasa pemeriksaan, dan bagaimana pengaturan LHLN 
dalam menerima / menolak suatu permohonan pemeriksaan  
Assessor Verification:  
 
  
Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 4.3.2 and reference 
related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 4.3.2 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
 
 
5. Confidentiality (4.5)  
Kerahasiaan (4.5)  
 
Explanation by HCB:  
 
 
• What are  HCB's legally binding arrangements for managing 
information obtained from or about clients and information created 
during the implementation of audit activities (attach 
examples/evidence of such legally binding arrangements). Including 
regulations regardi ng the provision of this information to parties other 
than the certification body and clients.  
Bagaimana pengaturan berkekuatan hukum dari LHLN dalam 
mengelola informasi yang diperoleh dari atau tentang klien dan 
informasi yang dibuat selama pelaksanaan kegiatan pemeriksaan 
(lampirkan contoh / bukti pengaturan berkekuatan hukum 
tersebut). Termasuk pengaturan tentang pemberian informasi 
tersebut kepada pihak lain di luar lembaga serifikasi dan klien.   
Assessor Verification:  
 
 
   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 4.3.2 and reference 
related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 4.3.2 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
 
 
6. Public Information (4.6)  
Informasi Publik (4.6)  
 
Explanation by HCB:  
 
Explain through what media (e.g.  website/brochure/other information 
media) the public can obtain information on inspection services, what 
information is available either with or without request. (If the 
information medium is print media, please attach an example)  
Jelaskan melalui media apa (mis. Website / brosur / media informasi 
lainnya) publik dapat memperoleh informasi jasa pemeriksaan, 
informasi apa saja yang tersedia baik dengan atau tanpa 
permintaan. (Jika media informasi tersebut merupakan media cetak 
mohon dilampirkan contohnya)   
Assessor Verification:   
Instructions for HCB  
• Explain the implementation of HCB in relation to clause 4.3.2 and 
reference related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi LHLN terkait klausul 4.3.2 dan referensi 
dokumen atau prosedur  LHLN yang terkait  
 
 
B. FULFILLMENT OF STRUCTURAL REQUIREMENTS  
PEMENUHAN PERSYARATAN STRUKTUR  
 
1. Organizational Structure and Top Management (5.1)  
Struktur organisasi dan manjemen puncak (5.1)  
Explanation by HCB:  
 
 
• What is the organizational structure along with the duties, functions 
and responsibilities of each board, committee or person involved in 
audit activities (can be provided in the form of an attachment) 
including their relationship (if any) with the larger organizational 
structure.  
Bagaimana struktur organisasi beserta tugas, fungsi dan tanggung 
jawab setiap dewan, komite atau orang yang terlibat dalam kegiatan  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 pemeriksaan (bisa disediakan dalam bentuk lampiran) termasuk 
hubungannya (bila ada) dengan struktur organisasi yang lebih 
besar.   
• Describe the formal mechanisms/rules for the appointment, terms of 
reference and operation of each committee involved in the audit 
process  
Jelaskan mekanisme / aturan formal untuk penunjukan, kerangka 
acuan dan pengoperasian setiap komite yang terlibat dalam proses 
pemeriksaan   
Assessor Verification:  
  
Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 5.1 and reference 
related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 5.1 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
• Attach an organizational structure diagram along with their respective 
duties and functions (see clause 5.1.3)  
Lampirkan diagram struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya 
masing – masing (lihat klausul 5.1.3)  
 
2. Mechanisms to Maintain Impartiality (5.2)  
Mekanisme untuk Menjaga Ketidak berpihakan (5.2)  
 
Explanation by HCB:  
 
• Explain the mechanisms for maintaining HCB's impartiality (e.g.  
through committees or other mechanisms).  
Jelaskan bagaimana mekanisme untuk menjaga ketidakberpihakan 
yang dimiliki LHLN (mis. Melalui komite atau mekanisme lain).  
• What is the working frame of reference for this mechanism in providing 
input to HCB, including the rights and obligations of this impartiality 
mechanism?  
Bagaimana kerangka acuan kerja dari mekanisme tersebut dalam 
memberikan masukan kepada LHLN termasuk hak dan kewajiban 
dari mekanisme ketidakberpihakan tersebut.  
• Who are the people involved in the impartiality mechanism and how 
are interested parties involved in the impartiality mechanism  
Siapa saja orang yang terlibat dalam mekanisme ketidak berpihakan 
dan bagaimana keterlibatan pihak – pihak yang berkepentingan 
dalam mekanisme ketidak berpihakan  
Assessor Verification:  
  
Instructions for HCB   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 • Explain the implementation in HCB regarding clause 5.2 and reference 
related HCB documents or procedures.  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 5.2 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait.  
 
 
C. FULFILLMENT OF RESOURCE REQUIREMENTS  
PEMENUHAN PERSYARATAN SUMBER DAYA  
 
 
1. Human Resources/Personnel of HCB (6.1)  
Sumber Daya Manusia/Personil Lembaga Halal Luar Negeri (6.1)  
 
Explanation by HCB:  
 
 
• State the number of each personnel involved in HCB activities both in 
managerial and inspection process related activities, both permanent 
personnel and subcontracted personnel  
Sebutkan Jumlah masing – masing personil yang terlibat dalam 
kegiatan LHLN baik dalam manajerial maupun kegiatan yang terkait 
proses pemeriksaan, baik personil permanen ataupun personel 
subkontrak  
• Explain the existing competency management mechanisms at HCB 
(can use attachments) starting from determining competency criteria, 
evaluating and determining competency, training and monitoring 
personnel performance,  
Jelaskan mekanisme manajemen kompetensi yang ada di LHLN 
(dapat menggunakan lampiran) dari mulai penentuan kriteria 
kompetensi, evaluasi dan penetapan kompetensi, pelatihan dan 
pemantauan kinerja personil,   
• Explain the mechanism for maintaining records of personnel involved 
in the inspection process as well as what information is maintained 
by HCB including the contract mechanism with personnel.  
Jelaskan mekanisme pemeliharaan rekaman personil yang terlibat 
dalam proses pemeriksaan serta informasi apa yang dipelihara oleh 
LHLN termasuk mekanisme kontrak dengan personil.   
Assessor Verification:  
 
  
Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 6.1 and reference 
related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 6.1 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 • Attach an organizational structure diagram along with their respective 
duties and functions (see clause 5.1.3)  
Lampirkan diagram struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya 
masing – masing (lihat klausul 5.1.3)  
 
 
2. Internal Evaluation Resources (Testing Laboratories) (6.2.1)  
Sumber Daya Evaluasi (Laboratorium Penguji) Internal (6.2.1)  
 
Explanation by HCB:  
 
 
• Explain what evaluation (testing) activities in HCB are carried out by 
internal resources.  
Jelaskan kegiatan evaluasi (Pengujian) apa saja dalam LHLN yang 
dilakukan oleh sumber daya internal.  
• Explain the evaluation mechanism for internal resources or other 
resources under HCB's direct control that are used in the evaluation 
process, so that they always comply with applicable requirements and 
other documents stipulated in the inspection scheme.  
Jelaskan Mekanisme evaluasi terhadap sumber daya internal atau 
sumber daya lainnya di bawah pengendalian langsung LHLN yang 
digunakan dalam proses evaluasi, agar selalu memenuhi 
persyaratan yang berlaku dan dokumen lainnya yang ditetapkan 
dalam skema pemer iksaan.    
Assessor Verification:  
 
  
 
Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 6.2.1 and reference 
related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 6.2.1   dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
 
3. External Evaluation Resources (Testing Laboratories) (6.2.2)  
Sumber Daya Evaluasi (Laboratorium Penguji) Eksternal (6.2.2)  
 
Explanation by HCB:  
 
• State the types and/or stages of evaluation activities in the inspection 
process that are outsourced by HCB.  
Sebutkan jenis  dan /atau tahapan – tahapan kegiatan evaluasi 
dalam proses pemeriksaan yang dialihdayakan oleh LHLN.   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 • Explain the HCB requirements for institutions carrying out outsourcing 
activities. Includes technical and legal requirements (contract)  
Jelaskan persyaratan LHLN terhadap lembaga yang melakukan 
kegiatan alih daya. Termasuk persyaratan teknis dan legal (kontrak)  
• Explain the HCB mechanism in ensuring the fulfillment of the 
requirements of institutions carrying out activities outsourced by HCB. 
Mechanisms include initial evaluation, performance evaluation and 
corrective action  
Jelaskan mekanisme LHLN dalam menjamin pemenuhan 
persyaratan lembaga yang melakukan kegiatan yang dialihdayakan 
oleh LHLN. Mekanisme mencakup evaluasi awal, evaluasi kinerja 
dan tindakan korektif   
• Explain HCB's mechanism for informing clients about outsourced 
activities, and what the mechanism is if clients raise objections 
regarding outsourced activities.  
Jelaskan mekanisme LHLN dalam menginformasikan kepada klien 
tentang kegiatan yang dialihdayakan, dan bagaimana mekanisme 
jika klien mengajukan keberatan terkait kegiatan yang 
dialihdayakan.   
Assessor Verification:  
 
  
 
Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 6.2.1 and reference 
related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 6.2.1 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
• Attach contract documents/forms with the outsourcing agency and a list 
of approved subcontract service providers.  
Lampirkan dokumen/form kontrak dengan lembaga yang melakukan 
alih daya dan daftar penyedia jasa subkontrak yang disetujui.  
• Attach a list of external evaluation resources that HCB has approved.  
Lampirkan daftar sumber daya evaluasi eksternal yang telah disetujui 
LHLN.  
 
 
D. FULFILLMENT OF PROCESS REQUIREMENTS  
PEMENUHAN PERSYARATAN PROSES  
 
 
1. Operated Inspection Scheme (7.1)  
Skema Pemeriksaan Yang Dioperasikan (7.1)  
 
Explanation by HCB:   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
  
 
• State the entire inspection scheme operated by HCB including product 
requirements and other requirements related to the inspection process 
as well as references in standards or other normative documents (can 
use attachments)  
Sebutkan keseluruhan skema pemeriksaan yang dioperasikan oleh 
LHLN termasuk persyaratan produk dan persyaratan lainnya terkait 
proses pemeriksaan serta acuannya dalam standard atau dokumen 
normatif lainnya (dapat menggunakan lampiran)   
• Explain the HCB mechanism in formulating explanations regarding 
certain inspection schemes operated by the HCB.  
Jelaskan mekanisme LHLN dalam merumuskan penjelasan terkait 
skema pemeriksaan tertentu yang dioperasikan oleh LHLN.    
Assessor Verification:  
 
  
Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 7.1 and reference 
related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 7.1 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
• Attach form FPA 03 -b.05 evaluation scope and resources that have been 
completely filled out.  
Lampirkan  form FPA 03 -b.05 ruang lingkup dan sumber daya evaluasi 
yang telah diisi lengkap  
 
 
   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 2. Evaluation Activities (7.4)  
Kegiatan Evaluasi (7.4)  
 
Explanation by HCB:  
Explain the HCB mechanism in ensuring:  
Jelaskan Mekanisme LHLN dalam memastikan:   
 
• Availability of all information and/or documentation needed to carry 
out evaluation tasks,  
Tersedianya seluruh informasi dan/atau dokumentasi yang 
dibutuhkan untuk melakukan tugas evaluasi,   
• Making a comprehensive evaluation plan for each product to be 
inspected  
Pembuatan perencanaan evaluasi secara menyeluruh terhadap setiap 
produk yang akan dipemeriksaan  
• Assignment of personnel to each evaluation task performed with 
internal resources  
Penugasan personel untuk setiap tugas evaluasi yang dilakukan 
dengan sumber daya internal  
• Implementation of evaluation activities carried out by both internal 
and external resources in accordance with the evaluation planning 
that has been carried out.  
Terlaksananya kegiatan evaluasi baik yang dilakukan oleh sumber 
daya internal maupun eksternal sesuai dengan perencanaan evaluasi 
yang telah dilakukan.  
• Information of all non -conformities found during the evaluation 
process and arrangements regarding additional evaluation tasks 
required (if applicable) to verify non -conformities if the client decides 
to continue the inspection.  
Terinformasikannya seluruh ketidaksesuaian yang ditemukan pada 
saat proses evaluasi dan pengaturan mengenai tugas evaluasi 
tambahan yang diperlukan (if applicable) untuk verifikasi terhadap 
ketidaksesuaian jika klien memutuskan untuk melanjutkan 
pemeriksaa n. 
• Documentation of all evaluation activities before the review is carried 
out. 
Terdokumentasikannya seluruh kegiatan evaluasi sebelum dilakukan 
tinjauan  
Assessor Verification:  
 
  
Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 7.4 and reference 
related HCB documents or procedures   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 7.4 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
 
 
3. Examination Overview (7.5)  
Tinjauan Pemeriksaan (7.5)  
 
Explanation by HCB:  
 
 
• Explain the HCB mechanism for reviewing all information and results 
from evaluation activities, as well as the mechanism for providing 
recommendations to the Sharia Board regarding inspection decisions 
(if the review and decision are carried out by different 
people/committees) regarding halal determination.  
Jelaskan Mekanisme LHLN dalam meninjau seluruh informasi dan 
hasil dari kegiatan evaluasi, serta bagaimana mekanisme pemberian 
rekomendasi kepada DewanSyariah terkait keputusan pemeriksaan 
(apabila tinjauan dan keputusan dilakukan oleh orang /komite yang 
berbeda) terkait penetapan halal.   
Assessor Verification:  
  
Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 7.5 and reference 
related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 7.5 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
 
4. Inspected Product Directory (7.8)  
Direktori Produk Yang dipemeriksaan (7.8)  
 
Explanation by HCB:  
 
 
• Explain the mechanism for maintaining the product directory checked 
by HCB as well as the mechanism if there is any part of the 
information that, based on the scheme requirements, must be made 
public either with or without a request.  
Jelaskan mekanisme pemeliharaan direktori produk yang 
dipemeriksaan oleh LHLN serta mekanisme jika ada bagian dari 
informasi tersebut yang berdasarkan persyaratan skema harus 
dipublikasi baik dengan atau tanpa permintaan  
Assessor Verification:  
 
   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 7. and reference 
related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 7. dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
• For Surveillance and Reaccreditation activities, please attach a list of 
clients /list of products inspected.  
Untuk kegiatan Surveilans dan Reakreditasi mohon lampirkan daftar 
klien /daftar produk yang dipemeriksaan.  
 
 
5. Changes affecting inspections (7.10)  
Perubahan yang mempengaruhi pemeriksaan (7.10)  
 
Explanation by HCB:  
 
 
• Explain the HCB mechanism for informing and verifying clients if there 
are changes to product requirements or changes to the inspection 
scheme that affect the client's ability to fulfill inspection requirements.  
Jelaskan mekanisme LHLN menginformasikan dan menverifikasi 
klien apabila terjadi perubahan terhadap persyaratan produk atau 
perubahan skema pemeriksaan yang mempengaruhi kemampuan 
klien memenuhi persyaratan pemeriksaan.   
• Explain the mechanism by which HCB obtains information and 
verifies clients if changes are made by the client that could affect the 
client's ability to fulfill inspection requirements.  
Jelaskan mekanisme LHLN mendapat informasi dan menverifikasi 
klien apabila   terjadi perubahan yang dilakukan klien yang dapat 
mempengaruhi kemampuan klien memenuhi persyaratan 
pemeriksaan.  
Assessor Verification:  
 
  
Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 7. and reference 
related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 7. dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
 
 
   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 6. Inspection Records (7.12)  
Rekaman Pemeriksaan (7.12)  
 
Explanation by HCB:  
 
Identify any records related to the inspection process for products, 
processes and services maintained by HCB, their storage mechanisms, 
distribution mechanisms, the storage period for these records and the 
personnel responsible for inspection records.  
Identifikasi rekaman apa saja terkait proses pemeriksaan produk , 
proses dan jasa yang dipelihara oleh LHLN, mekanisme 
penyimpanannya, mekanisme pendistribusiannya, masa 
penyimpanan rekaman tersebut dan personil yang bertanggung jawab 
terkait rekaman pemeriksaan.   
Assessor Verification:  
   
Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 7.12 and   
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 7.12 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
 
 
7. Complaints and Appeals (7.13)  
Keluhan dan Banding (7.13)  
 
Explanation by HCB:  
 
Explain the mechanism for submitting complaints and appeals related 
to the examination process and how the HCB procedures process, 
validate, follow up on complaints and appeals submitted by applicants 
as well as who is responsible for the complaint and app eal process and 
decisions.  
Jelaskan mekanisme pengajuan keluhan dan banding terkait proses 
pemeriksaan dan bagaimana prosedur LHLN memproses, menvalidasi, 
menindaklanjuti keluhan dan banding yang diajukan pemohon serta 
siapa yang bertanggung jawab terhadap proses dan keputusan 
keluh an dan banding.   
Assessor Verification:  
 
  
Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 7.13 and reference 
related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul  7.13 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 • For Surveillance and Reaccreditation assessment activities, please 
attach the number of complaints and appeals that have occurred since 
the last visit.  
Untuk kegiatan assessmen Surveilans dan Reakreditasi mohon 
lampirkan jumlah keluhan dan banding yang terjadi sejak kunjungan 
terakhir.  
 
 
E. FULFILLMENT OF MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS  
PEMENUHAN PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN  
 
OPTION A - General Management System  
OPSI A - Sistem Manajemen Umum  
 
 
1. General Management System Documentation (8.2)  
Dokumentasi Sistem Manajemen Umum (8.2)  
Explanation by HCB:  
 
Explain the HCB mechanism for determining, documenting and 
ensuring implementation at all levels of the HCB organization regarding 
policies and targets in order to fulfill this standard. These mechanisms 
include:  
Jelaskan bagaimana mekanisme LHLN dalam menetapkan, 
mendokumentasikan dan memastikan implementasi di seluruh tingkat 
organisasi LHLN terkait kebijakan dan sasaran dalam rangka 
pemenuhan standard ini. Mekanisme tersebut meliputi:   
• top management commitment  
komitmen manajemen puncak   
• Personnel responsible for ensuring management systems are 
established, implemented and maintained  
Personil yang bertanggung jawab memastikan sistem manajemen 
ditetapkan, diterapkan dan dipelihara  
• Ensure that the entire HCB management system always includes, 
refers to and meets the requirements of the SNI ISO/IEC 17065 
standard  
Pemastian bahwa seluruh sistem manajemen LHLN selalu 
mencantumkan, mengacu dan memenuhi persyaratan standar SNI 
ISO/IEC 17065  
• HCB personnel access to the HCB management system  
Akses personel LHLN terhadap sistem manajemen LHLN   
Assessor Verification:   
 
 
   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
  
2. Document Control (8.3)  
Pengendalian Dokumen (8.3)  
 
Explanation by HCB:  
 
Explain the document control system in HCB which regulates 
mechanisms for approval, review, updating, amendment and 
revocation of documents and ensures documents used by each function 
are always relevant, legible, identified, controlled,  
Jelaskan sistem pengendalian dokumen dalam LHLN yang mengatur 
mekanisme persetujuan, peninjauan, pemutkhiran, perubahan dan 
pencabutan dokumen serta menjamin dokumen yang digunakan oleh 
setiap fungsi senantiasa relevan, terbaca, teridentifikasi, 
terkendali,      
Assessor Verification:  
 
  
Instructions for HCB  
- Explain the implementation in HCB regarding clause 8.3 and reference 
related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul  8.3 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
 
3. Record Control (8.4)  
Pengendalian Rekaman (8.4)  
 
Explanation by HCB:  
 
Explain record control procedures in HCB, which include arrangements 
for identification, storage, protection, retrieval, retention period and 
disposal of records in accordance with HCB requirements, contract 
requirements and applicable regulations.  
Jelaskan prosedur pengendalian rekaman dalam LHLN, yang 
mencakup pengaturan identifikasi, penyimpanan, perlindungan, 
pengambilan, masa retensi dan pembuangan rekaman sesuai 
persyaratan LHLN, persyaratan kontrak dan regulasi yang berlaku.   
Assessor Verification:  
 
  
Instructions for HCB  
- Explain the implementation in HCB regarding clause 8.4 and reference 
related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 8.4 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 4. Management Overview (8.5)  
Tinjauan Manajemen (8.5)  
 
Explanation by HCB:  
 
Explain the mechanism for implementing the HCB management review 
which includes regulations regarding implementation procedures, 
implementation time span, input for management review and 
management review output,  
Jelaskan mekanisme pelaksanaan tinjauan manajemen LHLN yang 
mencakup pengaturan mengenai, tata cara pelaksanaan, rentang 
waktu pelaksanaan, masukan untuk tinjauan manajemen dan output 
tinjauan manajemen,    
Assessor Verification:  
 
  
Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 8.5 and reference 
related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul  8.5 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
 
5. Internal Audit (8.6)  
Audit Internal (8.6)  
 
Explanation by HCB:  
 
Explain the HCB internal audit mechanism which includes regulations 
regarding the internal audit program, internal audit time span, 
personnel who carry out internal audits and internal audit follow -up 
Jelaskan mekanisme audit internal LHLN yang mencakup pengaturan 
mengenai, program audit internal, rentang waktu audit internal, 
personil yang melakukan audit internal dan tindak lanjut audit 
internal   
Assessor Verification:  
 
  
Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 8.6 and reference 
related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 8.6 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
 
 
  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 6. Corrective Action (8.7)  
Tindakan Korektif (8.7)  
 
Explanation by HCB:  
 
Explain the HCB mechanism for taking corrective action related to non-
conformities that occur in HCB operations.  
Jelaskan mekanisme LHLN dalam melakukan tindakan korektif terkait 
ketidaksesuaian yang terjadi dalam operasi LHLN.   
Assessor Verification:  
 
  
Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 8.7 and reference 
related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 8.7 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
 
7. Precautions (8.8)  
Tindakan Pencegahan (8.8)  
 
Explanation by HCB:  
 
Explain the HCB mechanism for taking preventive action against the risk 
of non -conformities in HCB operations.  
Jelaskan mekanisme LHLN dalam melakukan tindakan pencegahan 
terhadap resiko terjadinya ketidaksesuaian dalam operasi LHLN.   
Assessor Verification:  
 
  
 
Instructions for HCB  
• Explain the implementation in HCB regarding clause 8.8 and reference 
related HCB documents or procedures  
Jelaskan implementasi di LHLN terkait klausul 8.8 dan referensi 
dokumen atau prosedur LHLN yang terkait  
 
 
 
 
 
  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 OPTION B – Management System based on ISO 9001  
OPSI B – Sistem Manajemen berdasarkan ISO 9001  
 
CONCLUSION OF ASSESSMENT/SURVEILLANCE/RE -ASSESSMENT.  
KESIMPULAN ASSESMEN/SURVEILAN/ASSESSMEN ULANG  
 
 
 
 
 
 
ATTACHMENTS (LAMPIRAN)   
1. Checklist (daftar periksa)  
2. Assessment Schedule ((daftar pustaka)  
3. Concise Report and Non -Conformance Sheet. ( Laporan Ringkas dan 
Lembar Ketidaksesuaian)  
4. Attendance recording (Opening and Closing Meeting) Rekaman 
kehadiran (Pertemuan Pembukaan dan Penutupan)  
5. Nonconformity Verification Report (Laporan Verikasi Ketidaksesuaian)  
 
             
            
        ....................,...................  
Reported by   
        (Dilaporkan oleh) 
 
             
         Lead Asesor  
         Ketua Tim Asesor  
•         
 
 
         .......................................  
         
  
       
 
 
 
 
  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 INSTRUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI LHLN*) 
 
Nama LHLN    :  ___________________________________________________  
Alamat Kantor   :  ___________________________________________________  
Telepon/Faksimil   :  ___________________________________________________  
Klasifikasi LHLN   :  ___________________________________________________  
Lingkup Kegiatan   :  ___________________________________________________  
Kepemilikan Laboratorium  : Milik Sendiri/Kerja sama**) 
Status Laboratorium   : Terakreditasi/Tidak Terakreditasi**) 
 
Kompetensi Pemeriksaan dan/atau Pengujian  
Barang  Jasa 
 
 
  
 
Jumlah pegawai LHLN    : orang  
Tenaga manajerial    : orang  
Tenaga SDM Bidang Syariat Islam  : orang   
Tenaga auditor halal    : orang  
Tenaga laboran     : orang  
Tenaga administrasi    : orang  
Lainnya (sebutkan)    : orang  
Tenaga Manajerial  
NO  Nama  Jabatan  
1.    
2.    
3.     
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 4.    
  
Tenaga SDM Bidang Syariat Islam  
 
 
Tenaga Auditor Halal  
Kebijakan Pemenuhan Persyaratan LHLN  NO Nama  Pendidikan  Pengalaman  
1.    
2.    
NO Nama  Pendidikan  Sertifikat 
Kompetensi 
(Ada/Tidak)**) 
Lampirkan 
jika ada  Sertifikat 
Pelatihan 
(Ada/Tidak)**) 
Lampirkan 
jika ada  
1.     
2.     
3.     
NO Uraian  Ya Tidak  Keterangan  
1. Apakah LHLN memiliki:  Jika ya, lengkapi dengan 
bukti dokumennya  
 a. Kantor sendiri dan perlengkapannya?     
 b. Auditor halal paling sedikit 3 (tiga) orang?     
 c. Anggota  Dewan Syariah paling sedikit 3 
(tiga) orang?     
 d. Laboratorium atau kesepakatan kerja 
sama dengan lembaga lain yang memiliki 
laboratorium?      
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
  
Kebijakan Persyaratan Pemenuhan Dokumen  
NO Uraian  Ya Tidak  Keterangan  
 Persyaratan dokumen:     
1. Dokumen legal   
 a. Surat permohonan akreditasi dan/atau 
saling pengakuan dan saling 
keberterimaan     
 b. Tagihan pajak, air, listrik, foto kantor 
dan ruangan LHLN    
 c. Perizinan usaha     
 
 
Catatan atas hasil verifikasi dan validasi terhadap calon  LHLN 
........................................... adalah sebagai berik ut2. Apakah LHLN memiliki dokumen 
pendukung berupa:  Jika ya, lengkapi dengan 
bukti dokumennya  
 a. Dokumen legalitas badan hukum?     
 b. Data sumber daya manusia di bidang 
syariat Islam?     
 c. Data dukung kompetensi sumber daya?      
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 ASSESSMENT QUESTIONNAIRE  
FOREIGN HALAL CERTIFICATION AGENCY  
Name of Organization   : 
Address     : 
Telephone No/Fax/Email  : 
Contact Person    : 
 
A. INFORMATION REGARDING THE ORGANIZATION  
 
NO QUESTIONNAIRE  HASIL  KETERANGAN  
ENGLISH  INDONESIA  
1. 
What is the status of your 
organization? Is it founded 
by the government or by an 
Islamic religious 
organization? Please 
explain and include 
evidence.  Apa status organisasi 
Anda: apakah didirikan 
oleh pemerintah atau 
Lembaga keagamaan 
Islam? Tolong jelaskan 
dan sertakan buktinya     
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 2. 
What is the structure of the 
organization and the 
management 
arrangements?  Bagaimana struktur 
organisasi dan 
pengaturan 
manajemennya?    
3. 
Does your organization have 
a Sharia board?  If so, what 
are their roles and their 
qualifications?  Please 
include the list of Ulama, 
together with their 
respective curriculum vitae.  Apakah organisasi Anda 
memiliki dewan syariah? 
Jika ya, apa peran dan 
kualifikasi mereka? 
Mohon sertakan daftar 
Ulama, beserta daftar 
riwayat hidup masing -
masing.    
4. 
Does the organization 
possess Halal Auditors? If 
so, what are their duties 
and their qualifications? 
Please include data on the 
auditors and their 
respective curriculum vitae.  Organisasi memiliki 
Auditor Halal? Jika ya, 
apa tugas  dan kualifikasi 
mereka? Harap sertakan 
data tentang auditor halal 
dan riwayat hidup 
masing -masing.    
5. 
What is the administration 
and documentation system 
in your organization?  Bagaimana sistem 
administrasi dan 
dokumentasi di 
organisasi Anda?     
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 6. 
Please provide data on the 
company and products that 
have been certified by your 
organization.  Berikan data tentang 
perusahaan, dan produk 
yang telah disertifikasi 
oleh organisasi Anda.    
7. 
Does the organization 
recognize Kosher 
Certificate? Please explain.  
 Apakah organisasi 
mengakui Sertifikat 
Kosher? Tolong jelaskan    
8. 
How does the organization 
recognize a halal 
certificate? Please enclose 
the list of halal certifier 
bodies approved by your 
organization.  
 Bagaimana organisasi 
mengakui sertifikat halal? 
Harap lampirkan daftar 
lembaga sertifikasi halal 
yang disetujui oleh 
organisasi Anda    
 
 
 
 
 
  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 B.  AUDIT/INSPECTION PROCEDURE  
 
NO QUESTIONNAIRE  HASIL  KETERANGAN  
ENGLISH  INDONESIA  
1. How does the organization 
have a halal certification 
scheme?  Explain the 
certification process from the 
initial application until the 
issuance of a halal  
certificate. Please include 
copies of the forms used at 
each stage of the process 
plus an example of the halal 
certificate issued.  Apakah organisasi memiliki 
skema sertifikasi halal ? 
Jelaskan proses sertifikasi 
mulai dari pengajuan awal 
hingga penerbitan sertifikat 
halal. Harap sertakan 
salinan formulir yang 
digunakan pada setiap 
tahap proses ditambah 
contoh sertifikat halal yang 
diterbitkan.    
2. Is this process in the form of 
written Standard Operational 
Procedures (SOP)? If so, 
please include these.  Apakah proses ini 
berbentuk Standar 
Operasional Prosedur (SOP) 
tertulis? Jika ya, harap 
sertakan ini.    
3. Is an audit of documents 
conducted in this inspection 
process? If so, when is the 
audit conducted, and which 
documents are audited?  Apakah audit dokumen 
dilakukan dalam proses 
pemeriksaan ini? Jika ya, 
kapan audit dilakukan, dan 
dokumen apa saja yang 
diaudit?     
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 4. Are audits conducted at the 
manufacturer? If so, Please 
explain the detailed 
procedure.  Apakah audit dilakukan di 
pabrik? Jika demikian, 
Tolong jelaskan prosedur 
detailnya    
5. What is the audit system in 
the pandemic situation? 
Please explain the detailed 
procedure.  Bagaimana sistem audit 
dalam situasi pandemi? 
Jika ya, tolong jelaskan 
prosedur detailnya    
6. How does the organization 
have a halal standardization?  Apakah organisasi memiliki 
standar halal ?    
 
 
   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 C. LABORATORY  
NO QUESTIONNAIRE  HASIL  KETERANGAN  
ENGLISH  INDONESIA  
1. Does the organization have 
laboratories accredited for 
halal product analysis? If so, 
please explain the type of 
analysis that can be done  Apakah organisasi memiliki 
laboratorium yang 
terakreditasi untuk 
pengujian kehalalan produk? 
Jika ya, jelaskan jenis 
pengujian untuk apa saja ?    
2 Does the organization 
collaborate with laboratories 
accredited for halal product 
analysis? If so, please explain 
clearly  Apakah organisasi 
melakukan kerjasama 
dengan laboratorium 
terakreditasi untuk 
pengujian kehalalan produk 
? Jika ya, jelaskan secara 
lengkap    
3 Is laboratory analysis 
conducted at each 
inspection?  If so, what type 
of analysis is normally 
conducted? Which laboratory 
can conduct the analysis?  
 Apakah analisis laboratorium 
dilakukan pada setiap 
pemeriksaan? Jika ya, jenis 
analisis apa  yang biasanya 
dilakukan? Laboratorium 
mana yang dapat melakukan 
analisis tersebut ?    
 
D. CERTIFICATION   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 NO QUESTIONNAIRE  HASIL  KETERANGAN  
ENGLISH  INDONESIA  
1. What is the certification 
procedure for food and 
drink? Please explain in 
detail  Bagaimana prosedur 
sertifikasi makanan dan 
minuman? Tolong jelaskan 
secara detail.    
2 Who is in charge of 
determining the halal status 
of the products audited?   Siapa  yang berwenang 
menentukan status 
kehalalan produk yang 
diaudit?    
3 When may a certificate of 
halal status be issued?  Kapan sertifikat status halal 
dapat diterbitkan?    
4 Who issues the halal 
certificates?  Siapa yang menerbitkan 
sertifikat halal?    
5 For what period of time is 
the halal certificate valid?  Untuk jangka waktu berapa 
sertifikat halal berlaku?    
6 What is the procedure for its 
extension?  Bagaimana prosedur 
perpanjangannya?    
7 What is the surveillance 
procedure for companies 
possessing a halal 
certificate to ensure the 
continuity of the halal 
product process?  Bagaimana prosedur 
surveilans bagi perusahaan 
yang memiliki sertifikat halal 
untuk menjamin 
kelangsungan proses produk 
halal     
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 8. What is the procedure if the 
company wants to register a 
new product, or use new 
material in a product 
already certified as halal?  Bagaimana prosedur jika 
perusahaan ingin 
mendaftarkan produk baru, 
atau menggunakan bahan 
baru pada produk yang 
sudah bersertifikat halal?    
9. What is the certification 
procedure for restaurant, 
catering/food service? 
Please explain in detail.  Bagaimana prosedur 
sertifikasi restoran, 
katering/jasa boga? Tolong 
jelaskan secara detail.    
10 If the applicant is an 
exporter/distributor, and 
not the producer, what is 
the certification procedure?  Jika pemohon adalah 
eksportir/distributor, dan 
bukan produsen, bagaimana 
prosedur sertifikasinya?    
11 What is the certification 
procedure for 
slaughterhouse/poultry? 
Please explain in detail  Bagaimana prosedur 
sertifikasi rumah potong 
hewan/rumah potong 
unggas? Tolong jelaskan 
secara detail    
12 What is the certification 
procedure for 
pharmaceutical and 
cosmetic products? Please 
explain in detail.  Bagaimana prosedur 
sertifikasi produk farmasi 
dan kosmetik? Tolong 
jelaskan secara detail    
13 What is the certification 
procedure for biology 
product, chemical product, Bagaimana prosedur 
sertifikasi produk biologi, 
produk kimiawi, dan produk    
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 and Genetically Modified 
Organism (GMO)  
products? Please explain in 
detail.  rekayasa genetik? Tolong 
jelaskan secara detail.  
 
14 What is the certification 
procedure for used goods? 
please explain in detail.  Bagaimana prosedur 
sertifikasi barang gunaan? 
Tolong jelaskan secara detail.    
15 What is the certification 
procedure for service 
products (processing, 
packaging, storage, 
distribution, selling, 
presentation)? Please 
explain in detail.  Bagaimana prosedur 
sertifikasi produk jasa 
(pengolahan, pengemasan, 
penyimpanan, 
pendistribusian, penjualan, 
penyajian)? Tolong jelaskan 
secara detail.    
 
   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 ASSESSMENT QUESTIONNAIRE  
FOREIGN HALAL CERTIFICATION AGENCY  
HALAL PRODUCT ASSURANCE SYSTEM  
 
 
Name of Organization   : 
Address     : 
Telephone No/Fax/Email  : 
Contact Person    : 
 
NO QUESTIONNAIRE  HASIL  KETERANGAN  
ENGLISH  INDONESIA  
A. COMMITMENT AND RESPONSIBILITY  
1. Does the company that applied for halal 
certification have:  
• halal policy?  
• have a halal management team/ halal 
supervisor  Apakah perusahaan yang mengajukan 
sertifikasi halal memiliki:  
• kebijakan halal?  
• memiliki tim manajemen halal 
dan/atau penyelia halal    
2. Does the company that applies for halal 
certification have a halal supervisor:  
• Muslim  
• Has a certificate of training 
completion and/or certificate of 
competency   Apakah perusahaan yang mengajukan 
sertifikasi halal memiliki penyelia halal:  
• Beragama Islam  
• Memiliki sertifikat pelatihan 
dan/atau sertifikat kompetensi    
3. Does the company that applied for halal 
certification conduct the Development of 
Human Resources both internally and 
externally?  Apakah perusahaan yang mengajukan 
sertifikasi halal melakukan pembinaan 
SDM baik internal maupun eksternal 
terkait dengan jaminan produk halal?     
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 B. MATERIAL  
1. Are there material provisions in the 
production process, such as:  
• raw material  
• additive  
• processing ais  
• packaging  
• cleaning agent  Apakah ada ketentuan bahan  dalam 
proses produksi seperti:  
• Bahan baku  
• Bahan tambahan  
• Bahan penolong  
• Kemasan  
• Bahan pencucian    
2. Are there material provisions that must 
not be derived from:  
• Pigs and derivatives  
• Blood  
• Carcass  
• Human Body part  
• wine 
• alcohol by -product  
• fanged animals and sharp nails  
• animals protected  Apakah ada ketentuan bahan tidak 
boleh berasal dari: 
• babi dan turunannya  
• darah  
• bangkai  
• bagian tubuh manusia  
• khamar  
• hasil samping khamar  
• hewan bertaring dan berkuku tajam  
• hewan yang dilindungi    
3. Are there material provisions that must 
not be produced from production 
facilities used to make products derived 
from pork or haram materials?  Apakah ada ketentuan bahan tidak 
boleh dihasilkan dari fasilitas produksi 
yang digunakan membuat produk yang 
berasal dari babi atau bahan yang 
diharamkan?    
4. Are there material provisions that come 
from halal animals that must be 
slaughtered according to Islamic law and 
qualify by veterinary public health?  Apakah ada ketentuan bahan yang 
berasal dari hewan halal harus 
disembelih sesuai syariat Islam dan 
memenuhi kesehatan masyarakat 
veteriner?    
5. What are the provisions for alcohol -
containing products?  Bagaimana ketentuan bahan yang 
mengandung alkohol?     
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 6. What are the provisions for the use of 
microbes?  Bagaimana ketentuan penggunaan 
mikroba?    
7. If the company produces halal and 
haram versions of the same type of 
products or uses both halal and haram 
materials as materials of the same type, 
how do you ensure that no cross -
contamination occurs?   Jika perusahaan memproduksi versi 
halal dan non -halal dari jenis produk 
yang sama, atau menggunakan bahan 
halal dan non -halal sebagai bahan dari 
jenis yang sama, bagaimana Anda 
memastikan tidak terjadi kontaminasi 
silang?    
8. Does the company have material 
supporting documents? if so, please 
describe  Apakah perusahaan yang mengajukan 
memiliki dokumen pendukung bahan ? 
Jika ada, jelaskan    
C. HALAL PRODUCT PROCESS  
1. Does the company separate locations , 
places and tools between halal and non -
halal?   Apakah ada ketentuan terkait 
pemisahan lokasi, tempat dan alat 
antara halal dan tidak  halal?    
2. Specifically,  for slaughter  
a. Location:  
• Separating the slaughter location 
between halal and haram  
• Bordering with a wall fence of at 
least 3 meters high  
• Has separate waste handling 
facilities for halal and haram  Khusus Penyembelihan   
Lokasi:  
• Memisahkan lokasi penyembelihan 
antara halal dan tidak halal  
• Membatasi dengan pagar tembok 
minimal 3 meters  
• Memiliki fasilitas penanganan 
limbah yang terpisah antara halal 
dan tidak halal    
 
b. Places:  
Does the company separate halal and 
haram slaughtering places with the 
following conditions:  Tempat:  
Apakah memisahkan tempat 
penyembelihan halal dan tidak halal 
dengan ketentuan:     
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 • animal shelter  
• slaughter  
• barking  
• removal of viscera  
• withering room  
• carcass handling  
• cooling room  
• waste handling facilities   • penampungan hewan  
• penyembelihan  
• pengulitan  
• pengeluaran jeroan  
• ruang pelayuan  
• penanganan karkas  
• ruang pendinginan  
• sarana penanganan limbah   
c. tools:   
Do the slaughtering tools separate ? 
• Not using tools interchangeably  
• Different facilities for storage, tools 
maintenance and storage  Peralatan:  
Apakah memisahkan alat 
penyembelihan:  
• Tidak menggunakan alat secara 
bergantian  
• Sarana yeng berbeda untuk 
penyimpanan, pemeliharaan alat 
dan penyimpanan    
3. d.  Does the company carry out the 
stunning process? if so, please describe   Apakah melakukan proses 
pemingsanan? Jika ya, jelaskan   
 
 
   
4. Place and processing equipment  
a. Place:  
Does the company separate 
processing places between halal and 
haram products including:  
• ingredients storage  
• ingredients weighing  
• ingredients mixing  
• ingredients moulding  
• product cooking  Tempat dan alat pengolahan   
Tempat:  
Apakah perusahaan memisahkan 
tempat pengolahan antara produk halal 
dan tidak halal meliputi:  
• penampungan bahan  
• penimbangan bahan  
• pencampuran bahan  
• pencetakan bahan  
• pemasakan produk     
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 • other processes that affect product 
manufacturing  • proses lainnya yang mempengaruhi 
pengolahan produk   
b. Tools:  
Does the company separate tools 
between halal and haram including:  
• do not use tools interchangeably.  
• use different facilities for tools 
cleaning, tools maintenance and 
tools storage.  Peralatan:  
Apakah perusahaan melakukan 
pemisahan peralatan antara halal dan 
tidak halal meliputi:  
• tidak menggunakan peralatan 
secara bergantian.  
• menggunakan sarana yang berbeda 
untuk pembersihan alat, 
pemeliharaan alat dan penyimpanan 
alat.   
5. Storage areas and tools  
a. Place:  
Does the company separate storage 
areas between halal and haram:  
• place of receipt of ingredients  
• place of receipt of products after 
processing  
• facilities used for storing ingredients 
and products tool maintenance and 
tool storage .  Tempat dan alat penyimpanan  
Tempat:  
Apakah perusahaan memisahkan 
tempat penyimpanan antara  halal dan 
tidak halal:  
• tempat penerimaan bahan  
• tempat penerimaan produk setelah 
proses pengolahan  
• sarana yang digunakan untuk 
penyimpanan bahan dan produk 
pemeliharaan alat dan penyimpanan 
alat.   
 
b. Tools:  
Does the company separate storage 
tools between halal and haram 
including:  
• do not use tools interchangeably.  Peralatan:  
Apakah perusahaan melakukan 
pemisahan peralatan penyimpanan 
antara halal dan tidak halal meliputi:  
• tidak menggunakan peralatan 
secara bergantian.     
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 • use different facilities of storage 
tools between halal and non -halal in 
cleaning, tools maintenance and 
storage  • menggunakan sarana yang berbeda 
alat penyimpanan antara halal dan 
tidak dalam pembersihan, 
pemeliharaan dan penyimpanan alat   
6. Area and tools for packaging  
a. Does the company separate area and 
tools for packaging between halal and 
haram:   
• Packaging materials  
• packaging facility  Tempat dan alat pengemasan  
Apakah perusahaan memisahkan 
tempat dan alat pengemasan antara 
halal dan tidak halal:  
• bahan kemasan  
• sarana pengemasan    
 
b. Does the company separate tools for 
packaging between halal and haram:   
• do not use packaging tools 
alternately  
• use different facilities between 
halal and haram in cleaning, 
maintaining, and storing packaging 
tools Apakah perusahaan memisahkan alat 
pengemasan antara halal dan tidak 
halal:  
• tidak menggunakan alat 
pengemasan secara bergantian  
• menggunakan sarana yang berbeda 
antara halal dan tidak halal dalam 
pembersihan, pemeliharaan dan 
penyimpanan alat pengemasan      
7 Distribution places and tools  
a. Place:   
Does the company separate 
distribution places between halal and 
haram:  
• transportation facility from storage to 
product distribution vehicle  
• transportation vehicle for product 
distribution  Tempat dan alat pendistribusian  
Tempat:  
Apakah perusahaan melakukan 
pemisahan tempat pendistribusian 
antara halal dan tidak halal:  
• sarana pengangkutan dari tempat 
penyimpanan ke alat distribusi 
produk  
• alat transportasi untuk distribusi 
produk    
 
b. Tools:  Peralatan:     
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 Does the company separate distribution 
tools between halal and haram:  
• do not use distribution tools 
interchangeably.  
• use different facilities for cleaning, 
maintaining, and storing distribution 
tools  Apakah perusahaan melakukan 
pemisahan alat pendistribusian antara 
halal dan tidak halal:  
• tidak menggunakan alat 
pendistribusian secara bergantian.  
• menggunakan sarana yang berbeda 
dalam pembersihan, pemeliharaan 
dan penyimpanan alat 
pendistribusian  
8 Places and tools of sales  
a. Does the company separate places and 
tools of sales between halal and haram:  
• facility of product sales  
• process of product sales   Tempat dan alat penjualan  
Apakah perusahaan memisahkan 
tempat dan alat penjualan antara halal 
dan tidak halal:  
• sarana penjualan produk  
• proses penjualan produk.    
 
b. Does the company separate sales tools 
between halal and haram products:  
• do not use sales tools 
interchangeably.  
• use different facilities for cleaning, 
maintaining, and storing sales tools  Apakah perusahaan memisahkan alat 
penjualan antara produk halal dan 
tidak halal:  
• tidak menggunakan alat penjualan 
secara bergantian.  
• menggunakan sarana yang berbeda 
dalam pembersihan, pemeliharaan 
dan penyimpanan alat penjualan     
9 Serving places and tools  
a. Does the company separate serving 
places and tools between halal and 
haram:  
• product presentation facilities  
• product presentation process.  Tempat dan alat penyajian  
a. Apakah perusahaan memisahkan 
tempat dan alat penyajian antara halal 
dan tidak halal:  
• sarana penyajian produk  
• proses penyajian produk.     
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
  
b. Does the company separate serving tools 
between halal and haram products:  
• Do not use serving tools 
interchangeably.  
• use different facilities for cleaning, 
maintaining, and storing serving tools  Apakah perusahaan memisahkan alat 
penyajian antara  produk halal dan 
tidak halal:  
• tidak menggunakan alat penyajian 
secara bergantian.  
• menggunakan sarana yang berbeda 
dalam pembersihan, pemeliharaan 
dan penyimpanan alat penyajian    
10 What are the provisions regarding the 
distribution, sale, and presentation of 
fresh products of halal animal origin?  Bagaimana ketentuan terkait 
pendistribusian, penjualan dan 
penyajian produk segar asal hewan 
halal?    
11 If the company produce halal and haram 
product of the same type of products or 
use both halal and haram  materials as 
materials of the same type.   How do you 
ensure that no cross -contamination 
occurs?  Jika perusahaan memproduksi produk 
halal dan non -halal dari jenis produk 
yang sama, atau menggunakan bahan 
halal dan non -halal sebagai bahan dari 
jenis yang sama, bagaimana Anda 
memastikan tidak terjadi kontaminasi 
silang?    
12 How far do you trace back the halal 
product process of each material used in 
the halal product?  Seberapa jauh Anda menelusuri 
kembali proses produk halal setiap 
bahan yang digunakan dalam produk 
halal ?   
13 What is your opinion about the use of 
shared use facilities?  Bagaimana pendapat saudara terkait 
dengan penggunaan fasilitas bersama?    
D. PRODUCT  
1 How does the company guarantee that 
the certified product conforms to the 
Sharia law? please explain  Bagaimana perusahaan menjamin 
produk yang disertifikasi sesuai 
ketentuan syariat Islam?  Jelaskan      
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 2. How does the company guarantee that 
the certified product is safe for 
consumption?  Bagaimana perusahaan menjamin 
produk yang disertifikasi aman untuk 
dikonsumsi?    
3 Can products in the shape of pork and 
dogs, and erotic/vulgar/pornographic 
packaging be submitted for certification?  Apakah produk yang berbentuk hewan 
babi dan anjing, kemasan 
erotis/vulgar/pronografi dapat diajukan 
sertifikasinya?    
4 Can products with names contradict to 
Islamic law be certified?  Apakah produk dengan nama yang 
bertentangaan dengan syariat Islam 
dapat disertifikasi?    
5 What are the provisions related to 
packaging materials such as the use of 
halal materials, designs, signs, symbols, 
logos, and names according to the 
provisions of Islamic law?  Bagaimana ketentuan terkait dengan 
bahan pengemas seperti penggunaan 
bahan halal, desain, tanda, simbol, 
logo, nama sesuai ketentuan syariat 
Islam?    
6 Is the inclusion of a halal label 
conducted after the publication of halal 
certification? Explain  Apakah pencantuman label halal 
dilakukan setelah terbit sertifikasi 
halal? Jelaskan    
7 What are the provisions if the certified 
product does not fulfill the provisions of 
halal criteria?  Bagaimana ketentuan jika produk yang 
disertifiikasi tidak memenuhi ketentuan 
kriteria halal?     
E. MONITORING AND EVALUATION  
1 What is the monitoring and evaluation 
procedure for the results of the audits?  Bagaimana prosedur monitoring dan 
evaluasi hasil audit?     
2 Does the company conduct an internal 
audit? If the company does, how many 
times in one year  Apakah perusahaan melakukan audit 
internal? Jika ya, berapa kali dalam 1 
tahun    
3 Does the company conduct a 
management review to evaluate the Apakah perusahaan melakukan kaji 
ulang manajemen untuk mengevaluasi    
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 application of halal product assurance? 
Explain  penerapan jaminan produk halal? 
Jelaskan   
4 Does the company have internal audit 
procedures and management reviews? 
Explain  Apakah perusahaan memiliki prosedur 
audit internal dan kaji ulang 
manajemen?  Jelaskan    
5 Does the company report the results of 
the internal audit to your organization?  Apakah perusahaan melaporkan hasil 
audit internal kepada organisasi 
Saudara ?    
 
   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 ASSESSMENT QUESTIONNAIRE  
FOREIGN HALAL CERTIFICATION AGENCY  
FIQIH OPINIONS  
 
Name of Organization   : 
Address     : 
Telephone No/Fax/Email   : 
Contact Person    : 
 
N0 DESCRIPTION  RESULTS  Comments 
/ Action 
Required  ENGLISH  INDONESIA  Yes No N/A 
A Institutional  A. Kelembagaan      
1. Institutional status  1. Status kelembagaan       
 
a. Are Institutions established by the 
state?  a. Lembaga dibentuk oleh negara?      
b. Are Institutions formed by Islamic 
Organizations?  b. Lembaga dibentuk oleh ormas 
Islam?      
c. Are Institutions formed by 
companies?  c. Lembaga dibentuk oleh 
perusahaan?      
d. Does the institution have support 
from Islamic community 
organizations?  d. Lembaga mempunyai dukungan 
dari organisasi masyarakat Islam?      
 
1) Please show proof of support from 
Islamic organizations in an 
official form!   1) Bukti dukungan ormas Islam 
dalam bentuk resmi       
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 2) Is there support in the form of 
involvement of Islamic 
organizations in the halal 
certification process?  2) Dukungan berupa keterlibatan 
ormas Islam dalam proses 
sertifikasi halal?      
3) Do Islamic organizations 
participate in assisting, 
supervising and monitoring halal 
certification?  3) Ormas Islam turut serta 
melakukan pendampingan, 
supervisi dan pengawasan 
sertifikasi halal?      
2. Form of Institution  2. Bentuk lembaga      
 
a. Is a government agency  a. Apakah Lembaga Pemerintah?      
 
b. Is a  private company  b. Apakah Perusahaan Private?      
 
1) Ltd. atau Co, Ltd.  1) Ltd. atau Co, Ltd.      
2) Inc (Incorporated)  2) Inc (Incorporated)      
3) Corp (Corporation)  3) Corp (Corporation)      
4) MNC (Multinational Corporation)  4) MNC (Multinational 
Corporation)      
5) Bhd. (Berhad) - Malaysia  5) Bhd. (Berhad) - Malaysia      
6) Sdn. Bhd. (Sendirian Berhad) - 
Malaysia  6) Sdn. Bhd. (Sendirian 
Berhad) - Malaysia      
7) Pte. Ltd. (Private Limited) -
Singapura  7) Pte. Ltd. (Private Limited) -
Singapura      
8) LLC (Limited Liability Company) - 
Amerika Serikat  8) LLC (Limited Liability 
Company) - Amerika Serikat      
3. Is it an Islamic institution?  3. Apakah Lembaga Keislaman?      
 
1) mosque institution  1) Lembaga masjid     
 
2) Islamic social institutions  2) Lembaga Sosial Islam      
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
  
3) Islamic migrant agency  3) Lembaga Migran Muslim     
 
4) other Islamic institutions  4) Lembaga Islam lainnya     
B. Infrastructure  B. Sarana dan Prasarana      
1. Is the organization’s office permanent?  1. Kantor lembaga apakah 
permanen?      
2. Is the organization’s office owned?  2. Kantor milik sendiri      
3. Is the institution’s office rented? if yes, 
how long?  3. Kantor sewa,   berapa lama?      
 
a. < 1 year  a. < 1 th      
b. 1 - 5 years  b. 1 - 5 th    
c. 6 - 10 years  c. 6 - 10 th     
d. 10-20 years  d. 10-20 th     
C. Coooperation partners  C. Mitra Kerjasama      
1. a. Does the institution have cooperation 
with local halal organizations?  1. a. Lembaga mempunyai kerja   
        sama dengan lembaga halal   
        setempat?      
 
b. How long has the institution been 
working with the local halal 
organization  b. Sudah berapa lama menjalin 
kerja sama dengan lembaga 
halal setempat?      
 
1) < 1 year  1) < 1 th      
 
2) 1 - 5 years  2) 1 - 5 th     
 
3) 6 - 10 years  3) 6 - 10 th      
 
4) 10-20 years  4) 10-20 th      
2. a. Does the institution have cooperation 
with halal institutions in other 
countries?  2. a. Lembaga mempunyai kerja   
       sama dengan lembaga halal   
       negara lain?       
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
  
b. How long has the institution been 
working with other countries’ halal 
institutions?  b. Sudah berapa lama menjalin 
kerja sama dengan lembaga halal 
negara lain?      
 
1) < 1 year  1) < 1 th      
 
2) 1 - 5 years  2) 1 - 5 th     
 
3) 6 - 10 years  3) 6 - 10 th      
 
4) 10-20 years  4) 10-20 th      
3. Does the institution have cooperation 
with the international halal institutional 
community?  3. Lembaga mempunyai kerja sama 
dengan komunitas lembaga halal 
internasional?      
 
International institutions to follow  Lembaga internasional yang diikuti     
 
a. World Halal Food Council (WHFC)  a. World Halal Food Council 
(WHFC)      
b. World Halal Council turkey   b. World Halal Council turkey      
c. The World Halal Food malaysia  c.  The World Halal Food malaysia     
D. Fatwa Management  D. Tata Kelola Fatwa      
1. Standard Operating Procedures (SOP) 
for determining product halal:  1. Standard Operating Procedures 
(SOP) penetapan kehalalan 
produk:      
 
a. audit report analysis  a. Analisis laporan audit?      
 
b. Sharia conformity analysis  b. Analisis kesesuaian syariah?      
 
c. fatwa commission meeting  c. Rapat komisi  fatwa?      
 
d. determination of fatwa  d. Penetapan fatwa?      
2. Does the institution conduct a good 
records of sharia conformity 
documents?   2. Lembaga melakukan rekam 
dokumen kesesuaian syariah yang 
baik?       
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
  
a. application documents  a. Dokumen permohonan       
 
b. audit report  b. Laporan audit      
 
c. Auditee company data  c. Data perusahaan auditee      
 
d. Sharia HR documents/fatwa  d. Dokumen SDM syariah/fatwa      
 
e.  other document  e. Dokumen lainnya      
E. Sharia compliance  E. Kepatuhan Syariah      
1. Institutions have fatwa 
guidelines/standards  1. Lembaga mempunyai 
pedoman/standar Fatwa?      
2. Fatwa guidelines/standards are made 
by yourself  2. Pedoman/standar Fatwa dibuat 
sendiri?      
3. Does the institution use and apply 
other countries' fatwa standards?  3. Lembaga menggunakan dan 
menerapkan standard fatwa 
negara lain?      
4. Which Fatwa guidelines/standards 
from other countries are guided and 
implemented?  4. Pedoman/standar Fatwa negara 
lain yang dipedomani dan 
diterapkan?      
 
a. MUI Fatwa Standards  a. Standar Fatwa MUI       
 
b. JAKIM Fatwa Standards  b. Standar Fatwa JAKIM       
 
c. MUIS Fatwa Standards  c. Standar Fatwa  MUIS      
 
d. Standard Fatwa................  d. Standar Fatwa …………………….      
5. The Fatwa guidelines/standards that 
are guided and implemented contain?  5. Pedoman/standar Fatwa yang 
dipedomani dan diterapkan 
memuat?      
 
a. Standardization of Halal Fatwa  a. Standardisasi Fatwa Halal      
 
b. Halal Food Fatwa Standards  b. Standar Fatwa Pangan Halal      
 
c. Medicine and treatment Fatwa 
Standards  c. Standar Fatwa Obat dan 
Pengobatan       
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
  
d. Halal Standards for Cosmetic 
Products and Their Use  d. Standar Kehalalan kosmetik dan 
penggunaannya      
 
e. Slaughter Fatwa Standards   e. Standar Fatwa Penyembelihan      
 
f. Alcohol Fatwa Standards  f. Standar  Fatwa Alkohol      
 
g. Genetically Modified Organism 
(GMO) Fatwa Standards  g. Standar Fatwa Produk Rekayasa 
Genetik      
 
h. Fatwa Standards on Animal Skin 
Tanning and Its Utilization  h. Standar Fatwa Penyamakan 
Kulit Hewan dan 
Pemanfaatannya      
 
i. Use of Microbes and Microbial 
Products In Food Products Fatwa 
Standards  i. Standar Fatwa Penggunaan 
mikroba dan produk mikrobial 
dalam produk pangan      
 
j. Other Fatwas  j. Fatwa lainnya      
6. Does the Institution have its own halal 
determination madzhab?  6. Lembaga mempunyai madzhab 
penetapan halal sendiri?       
7. Is the Institution guided by and following 
the general madzhab?  7. Lembaga berpedoman dan mengikuti 
secara umum madzhab?       
 
a. Imam Abu Hanifah  a. Imam Abu Hanifah      
 
b. Imam Malik  b. Imam Malik      
 
c. Imam Syafi” i  c. Imam Syafi” i      
 
d. Imam Ahmad bin Hambal  d. Imam Ahmad bin Hambal      
 
e. Tanpa madzab  e. Tanpa madzab      
 
f. Imam…………………….  f. Imam…………………….      
F. HALAL FATWA  F. FATWA HALAL      
1. Does the Institution have a fatwa 
board?  1. Apakah Lembaga mempunyai 
dewan Fatwa?       
2. Does the institution have a fatwa board 
member?  2. Lembaga mempunyai anggota 
dewan fatwa      
 
a. < 2 member  a. < 2 orang       
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
  
b. 3-5 member  b. 3-5 orang      
 
c. 6-10 member  c. 6-10 orang      
 
d. 10-20 member  d. 10-20 orang      
3. Does the institution have a fatwa board 
structure?  3. Apakah lembaga memiliki struktur 
dewan fatwa?       
4. Does the institution select fatwa board 
members based on sharia expertise?  4. Apakah Lembaga melakukan 
seleksi anggota dewan fatwa sesuai 
keahlian syariah?       
5. Are fatwa board members also 
personnel from other institutions or 
agencies?  5. Apakah anggota dewan fatwa juga 
personil dari lembaga atau dari 
lembaga lain?      
6. Do fatwa board members follow the 
slaughterhouse audit process to ensure 
the slaughter process is compliant?  6. Apakah anggota dewan fatwa 
mengikuti proses audit tempat 
penyembelihan untuk memastikan 
proses penyembelihan sesuai 
ketentuan?       
7. If no (point 7), Are there any other 
sharia personnel in the institution?  7. Jika tidak (point 7), apakah ada 
personil bidang syariah lainnya 
yang ada di lembaga?      
8. Does the institution provide a 
decree/certificate which establishes the 
fatwa board according to sharia 
expertise?  8. Lembaga memberikan SK 
penetapan dewan fatwa sesuai 
keahlian syariah?       
9. Does the institution give fully authority 
to determine halal to the fatwa council?  9. Lembaga memberi kuasa penuh 
penetapan halal kepada dewan 
fatwa?       
10. Does the institution in determining 
halal involve a team of scientists and 
fatwa board?  10. Lembaga dalam penetapan halal 
melibatkan tim ilmuwan dan 
dewan fatwa?        
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 11. Does the institution give fully authority 
to determine halal to the fatwa council?  11. Lembaga memberi kuasa penuh 
penetapan halal kepada dewan 
fatwa?      
12. Is the fatwa board given the opportunity 
to provide views and opinions regarding 
the halalness of the products?  12. Dewan fatwa diberikan 
kesempatan memberikan 
pandangan dan opini terkait 
kehalalan produk?      
13. Does the institution only determine halal 
based on the result of the decision on 
product halalness from the fatwa 
council?  13. Lembaga hanya menetapkan halal 
berdasarkan hasil keputusan 
kehalalan produk dari Dewan fatwa?      
G. HALAL FATWA ISSUES  G. ISU -ISU FATWA HALAL      
1. The halal slaughter process involves 
draining the blood by cutting the food 
passage (mari'/esophagus), the 
respiratory tract/throat 
(hulqum/trachea), and two blood 
vessels (wadajain/jugular vein and 
carotids artery).  1. Proses sembelihan halal dengan 
mengalirkan darah melalui 
pemotongan saluran makanan 
(mari’/esophagus), saluran 
pernafasan/tenggorokan 
(hulqum/trachea), dan dua 
pembuluh darah (wadajain /vena 
jugularis dan arteri carotids).      
2. Is the process of slaughtering using 
stunning methods allowed?  2. Apakah proses penyembelihan 
menggunakan metode stunning 
diperbolehkan?      
 
a. Ruminants  a. ruminansia      
 
b. Poultry  b. unggas      
3. Is using haram and dangerous animals 
allowed?  3. Apakah penggunaan hewan haram 
dan berbahaya diperbolehkan?       
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 4. Is using protected animals allowed?  4. Apakah penggunaan hewan 
dilindungi diperbolehkan?      
5. Is using organs for 
medicine/cosmetics /chemicals/food 
allowed?  5. Apakah penggunaan organ tubuh 
untuk 
obat/kosmetik/kimia/makanan 
diperbolehkan?      
6. Is it permissible for slaughtering to be 
done by non -Muslims?  6. Apakah penyembelih non muslim 
diperbolehkan?      
 
   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 ASSESSMENT QUESTIONNAIRE  
FOREIGN HALAL CERTIFICATION AGENCY  
 
Name of Organization   : 
Address     : 
Telephone No/Fax/Email  : 
Contact Person    : 
Scope      : Slaughtering    
 
N0 Question  Indonesia Standard  
Results  Comments 
/ Action 
Required  
English  Indonesia  English  Indonesia  Yes No  
1. Does the 
organization 
have a 
standard for 
slaughtering? 
If there are any 
standards, 
please explain!  Apakah organisasi 
memiliki standar 
penyembelihan?  jika ada, 
mohon dijelaskan     Indonesian 
Standard for Halal 
Slaughtering:   
• SNI 99003 Halal 
Slaughtering on 
Ruminant  
• SNI 99002, 
Halal 
Slaughtering on 
Poultry  
• Halal Product 
Assurance 
System  Standar penyembelihan : 
• SNI 99003, 
Pemotongan Halal 
Pada Ruminansia  
• SNI 99002, 
Pemotongan Halal 
Pada Unggas  
• Sistem Jaminan 
Produk Halal     
2. Does the 
organization Apakah LHLN memiliki 
Aturan terkait bukti Legality  Legalitas      
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 have a 
standard for 
legality 
documents for 
slaughterhous
es? legalitas terhadap rumah 
pemotongan 
hewan/unggas  
(dibuat kalimat yang 
menunjukan bahwa 
objeknya LHLN bukan 
RPH)  • Slaughterhouse
s needs to 
attach a 
Business 
Identification 
Number (NIB) 
risk-based  
• In case the 
slaughterhouses 
were established 
by the 
government, 
slaughterhouses 
need to attach 
legal documents 
from the 
government.  • RPH wajib memiliki 
Nomor Induk 
Berusaha (NIB) 
berbasis risiko.  
• Dalam hal RPH 
didirikan oleh 
Pemerintah, NIB 
dapat digantikan oleh 
SK pendirian UPT 
RPH/surat 
keputusan Kepala 
Daerah lainnya 
dan/atau surat 
penunjukkan lokasi  
• Nomor Kontrol 
Veteriner (NKV)  
3. Does the 
organization 
have a 
standard for 
slaughterhous
es that should 
have a 
veterinarian?  Apakah rumah 
pemotongan 
hewan/unggas memiliki 
dokter hewan?  Not required, but 
recommended to 
have a veterinarian  Tidak diwajibkan, 
namun 
direkomendasikan 
memiliki dokter 
hewan/paramedik 
veteriner     
4. Does the 
organization 
have a halal 
management Apakah rumah 
pemotongan 
hewan/unggas memiliki 
tim manajeman  halal 
yang terdiri dari:  Halal Management 
Team:  
• Halal 
Slaughterer :   Tim manajemen halal:  
• Juru sembelih halal:  
-   muslim, akil baliq, 
laki-laki, minimal     
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 team that 
comprises:   
• Halal 
Slaughterer  
• Halal 
Supervisor   • Juru sembelih halal  
• penyelia halal  • Muslim, 
minimal age 
15 years old, 
have minimal 
2 (two) Halal 
Slaughterer  
• Have the 
capability to 
Slaughter  
• Have a 
Certificate of 
Halal 
Slaughtering 
Training?  
• Halal Supervisor  
• Muslim  
• Have a 
certificate of 
training 
and/or 
certificate of 
competence 
of Halal 
Supervisor  
• Have an 
understandi
ng of the 
Critical 
points of the 
halal memiliki 2 (dua) orang 
juru sembelih halal  
-   memiliki keahlian 
menyembelih  
-   telah memiliki 
sertifikat pelatihan  
• Penyelia halal  
• muslim  
• memiliki sertifikat 
pelatihan dan/atau 
sertifikat 
kompetensi  
• mengawasi proses 
produk halal  
• memahami titik 
kritis pada proses 
penyembelihan 
secara syariat 
Islam.  
• memahami prinsip 
kesejahteraan 
hewan  
• bersedia berada di 
lokasi pada saat 
proses produk 
halal berlangsung   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 slaughtering 
process  
• Have an 
understandi
ng of Animal 
Welfare  
• Willing to be 
present at 
the location 
of the Halal 
Product 
Process  
5. Does the 
Organization 
have a 
requirement 
about 
slaughtering 
tools? If there 
are any, please 
explain!  Apakah 
memiliki  persyaratan  
alat penyembelihan?  
Jika ada jelaskan  Slaughtering Tools   
• The Knife that is 
used to 
slaughter 
should be very 
sharp and 
comply with 
food grade 
standard  
• The Size of the 
knife should be 
adjusted to the 
size of the 
animal’s neck  
• The Knife that is 
used to 
slaughter is not 
made from Alat penyembelihan  
• Pisau yang 
digunakan untuk 
menyembelih harus 
sangat tajam dan 
sesuai dengan 
standar keamanan 
pangan (food grade) ;  
• Ukuran pisau 
disesuaikan dengan 
ukuran leher dari 
ternak  
• Pisau yang 
digunakan dalam 
proses 
penyembelihan tidak 
terbuat dari tulang,     
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 bone, claw 
(nail), horn, and 
tooth/fang  
• All container 
equipment and 
surfaces that 
contact with 
meat and offal 
are not made of 
wood or toxic 
materials, are 
not easily 
corrosive (made 
of stainless steel 
or galvanized 
metal), are 
made of food -
safe or food -
grade materials, 
are easy to 
clean, easy to  
disinfect and 
easy to maintain  kuku, tanduk dan 
gigi/taring  
• Seluruh peralatan 
wadah dan 
permukaan yang 
kontak dengan daging 
dan jeroan tidak 
terbuat dari kayu dan 
bahan yang bersifat 
toksik, tidak mudah 
korosif (terbuat dari 
stainless steel atau 
logam yang 
digalvanisasi), terbuat 
dari bahan yang 
aman untuk pangan 
atau foodgrade, 
mudah dibersihkan, 
mudah didesinfeksi 
dan mudah dirawat  
6. Does the 
organization 
have a 
requirement 
about animals 
(Livestock) that Apakah ada persyaratan 
hewan ternak halal?  Requirements for 
halal livestock  
• was alive when 
slaughtered.  
• meet animal 
health Persyaratan hewan 
ternak halal  
• dalam keadaan hidup 
ketika disembelih.  
• memenuhi standar 
kesehatan hewan     
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 will be 
slaughtered?  standards by 
provisions.  
• not given feed 
containing 
pork/its 
derivatives.  
• not given feed 
made from 
modified 
elements of 
haram products 
which can cause 
changes in 
smell, and taste, 
and be 
dangerous if 
consumed.  
• could be given 
feed or elements 
of najis raw 
materials if only 
in small amount 
or no more than 
pure raw 
materials;  sesuai dengan 
ketentuan.  
• tidak diberikan pakan 
yang mengandung 
babi/ turunannya.  
• tidak diberikan pakan 
dari hasil rekayasa 
unsur produk haram 
yang dapat 
menimbulkan 
dampak perubahan 
bau, rasa, serta 
membahayakan jika 
dikonsumsi.  
• dapat diberikan 
pakan atau unsur 
bahan baku yang 
najis tetapi kadarnya 
sedikit atau tidak 
lebih banyak dari 
bahan baku yang 
suci; 
7. What is your 
opinion about 
the 
requirement of 
the halal Bagaimana pendapat 
saudara mengenai syarat 
pada proses 
penyembelihan?  Slaughtering 
Process:  
• Intention to 
slaughter with Proses penyembelihan  
• Niat menyembelih 
dengan menyebut 
asma Allah      
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 slaughtering 
process?  the name of 
Allah  
• Slaughter is 
conducted by 
draining blood 
by cutting the 
food tract 
(mari'/esophagu
s), 
respiratory/thro
at tract 
(hulqum/trache
a), and two 
blood vessels 
(wadajain/jugul
ar vein and 
carotid artery).  
• Slaughter is 
conducted all at 
once and 
quickly.  
• The death of an 
animal is 
caused by the 
act of slaughter 
which is 
characterized by 
the blood 
stopping flowing 
(stopping the • Penyembelihan 
dilakukan dengan 
mengalirkan darah 
melalui pemotongan 
saluran makanan 
(mari’/esophagus), 
saluran 
pernafasan/tenggoro
kan 
(hulqum/trachea), 
dan dua pembuluh 
darah (wadajain/vena 
jugularis dan arteri 
carotids).  
• Penyembelihan 
dilakukan sekaligus 
dan secara cepat.  
• Kematian hewan 
disebabkan oleh 
tindakan 
penyembelihan yang 
ditandai dengan 
darah berhenti 
memancar 
(berhentinya sistem 
kardiovaskular).   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 cardiovascular 
system).  
8. Does the 
organization 
have a 
requirement of 
stunning? If 
there are any 
please explain!  Apakah dilakukan proses 
pemingsanan? Jelaskan  If conducted the 
stunning before the 
slaughtering,  there 
is a requirement 
such as:  
• Have a skilled 
employee to 
handle the 
livestock.  
• Method of 
Stunning 
should be 
considered for 
Animal Welfare   Jika melakukan proses  
pemingsanan  
pra penyembelihan non  
stunning:  
• memiliki petugas 
yang terlatih dalam 
menangani hewan 
ternak.  
• metode penanganan 
hewan ternak harus 
memperhatikan 
kesejahteraan hewan    
Artinya  
beda 
   
Pre slaughter with 
stunning:  
• Stunning that 
allowed only 
electric stunning 
and mechanical 
stunning non -
penetrative.  
• Stunning for 
ruminants that 
allowed only 
mechanical non -
penetrative and Pra penyembelihan 
dengan stunning:  
• Stunning  untuk 
hewan ternak yang 
diizinkan hanya 
stunning  electric  dan 
stunning  mekanik 
non penetrative.  
• Stunning  untuk 
hewan ternak 
ruminansia yang 
diizinkan hanya 
stunning  mekanik     
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 electrical 
stunning  
• Stunning for 
poultry that 
allowed only 
water bath 
electrical 
stunning   
• Stunning that is 
used only  
causes 
temporary 
unconsciousnes
s and does not 
cause damage to 
the skull that 
penetrates the 
brain if using 
penetrative 
stunning  
• Stunning tools 
should be 
maintained in 
accordance with 
the manual 
book  
  non penetrative dan 
electric  
• Stunning  untuk 
hewan ternak unggas 
yang diizinkan yaitu 
water bath electrical 
stunning  
• Stunning  hanya 
menyebabkan hewan 
pingsan sementara, 
tidak menyebabkan 
kematian dan tidak 
menyebabkan 
kerusakan tengkorak 
sampai menembus ke 
dalam otak apabila 
menggunakan  
stunning  penetratif  
• Alat stunning harus 
dirawat sesuai 
dengan petunjuk 
penggunaan alat.  
9 How about the 
standard 
related to post Bagimana standar 
terkait penanganan 
pasca penyembelihan ?  Post Slaughtering 
handling  Penanganan pasca 
penyembelihan      
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 slaughtering 
handling ?  • Handling could 
be conducted 
after the 
animals are 
convinced of 
death  
• Postmortem  
Inspection 
conducted by 
authorized staff 
to guarantee the 
product from 
the slaughtering 
fulfills the 
requirement of 
halalness and 
healthiness  
• Products from 
the slaughtering 
that do not meet 
the 
requirements 
must be 
separated and 
get special 
treatment in 
order for the 
product not to 
enter the food 
chain  • penanganan lanjutan 
dapat dilakukan 
setelah kematian 
hewan dipastikan 
secara klinis.  
• dilakukan 
pemeriksaan 
postmortem  oleh 
petugas yang 
berwenang untuk 
menjamin hasil 
sembelihan telah 
memenuhi 
persyaratan halal dan 
kesehatan.   
• hasil sembelihan 
yang tidak memenuhi 
persyaratan maka 
wajib dipisahkan dan 
diperlakukan khusus 
agar tidak masuk 
rantai pangan.  
• mendokumentasikan 
penanganan pasca 
penyembelihan.   
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 • Documenting 
the handling of 
the product 
after 
slaughtering  
10 If the 
packaging of 
the 
slaughtering 
product. How 
about the 
standard 
related to the 
packaging of 
the product?  Jika melakukan 
pengemasan hasil 
sembelihan. Bagaimana 
standar terkait 
pengemasan hasil 
penyembelihan?  Packaging of the 
slaughtering 
product.  
• The Product 
must be 
packaged using 
a clean package, 
safe for food, 
odorless, do not 
affect the 
quality and the 
safety of the 
product  
• Packaging 
conducted in a 
clean and 
hygienic area  Pengemasan hasil 
sembelihan  
• Hasil sembelihan 
yang dikemas harus 
menggunakan 
kemasan yang bersih, 
aman untuk pangan, 
tidak berbau, tidak 
mempengaruhi 
kualitas dan 
keamanan hasil 
sembelihan.  
• Pengemasan 
dilakukan di area 
yang bersih dan 
higienis      
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 11 How about the 
storage of the 
product?  Bagaimana penyimpanan 
hasil penyembelihan 
(sesuai proses bisnisnya)  Storage of the 
product:   
• Halal storage 
facilities and 
infrastructure 
must be used to 
store halal 
slaughtered 
products  
• in storage 
process, must 
ensured that 
there is no cross 
contamination 
from unclean 
and non -halal 
products  penyimpan hasil 
penyembelihan (sesuai 
proses bisnisnya)  
• sarana dan 
prasarana 
penyimpanan halal 
wajib digunakan 
untuk penyimpanan 
hasil sembelihan 
halal  
• penyimpanan harus 
dipastikan tidak 
terjadi kontaminasi 
silang dari najis dan 
produk yang tidak 
halal     
12 How about the 
distribution of 
the product?  Bagaimana proses 
distribusi hasil 
penyembelihan  Distribution of the 
product:  
• use separate 
transportation 
facilities 
between halal 
and non -halal.  
• In case a 
slaughterhouse 
doesn’t own a 
transportation 
facility, products 
can be distribusi hasil 
penyembelihan (sesuai 
proses bisnisnya)  
• menggunakan alat 
transportasi khusus 
terpisah antara yang 
halal dan tidak halal.  
• Jika menggunakan 
alat transportasi yang 
bukan kepemilikan 
RPH maka hasil 
sembelihan dapat 
didistribusikan     
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 distributed 
using external 
transportation 
facilities as long 
as it is bound by 
an agreement 
"only using 
transportation 
facilities for the 
distribution of 
halal products" 
between the 
slaughterhouse 
and external 
parties.   
• A copy of the 
halal certificate 
can be included 
at places that 
sell products 
originating from 
halal certified 
slaughterhouses
. 
• The Halal label 
is placed on the 
products’ 
packaging, parts 
and/or certain 
places on the menggunakan alat 
transportasi dari luar 
selama diikat dengan 
perjanjian “hanya 
menggunakan alat 
transportasi untuk 
distribusi produk 
halal” antara RPH 
dengan pihak luar.  
• Salinan sertifikat 
halal dapat 
dicantumkan pada 
tempat menjual hasil 
sembelihan yang 
berasal dari RPH 
bersertifikat halal.  
• Label Halal 
dicantumkan pada 
kemasan hasil 
sembelihan, bagian, 
dan/atau tempat 
tertentu pada Produk 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang -
undangan.  
• Jika tidak melakukan 
pengemasan maka 
harus menyertakan 
dokumen mengenai  
Sekretaris  Kepala Pusat Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
  
 products in 
accordance with 
statutory 
provisions.  
• For the 
organization 
that doesn't 
carry out 
packaging, must 
include 
documents 
regarding the 
halal status of 
the products 
released from 
the 
slaughterhouse.  
• guarantee that 
the products 
produced are 
not packaged 
and are not 
contaminated by 
najis/ 
uncleanness.  status kehalalan 
terhadap hasil 
sembelihan yang 
dikeluarkan dari 
RPH.  
• menjamin hasil 
sembelihan yang 
tidak dikemas, tidak 
terkontaminasi najis.