MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
STANDARDISASIINDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
: bahwa untuk meningkatkan mutu dan daya saing industri
dalam negeri serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7
ayat (3), Pasal 10 ayat (11), Pasal 21 ayat (6), dan Pasal 23
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan
ketentuan Pasal 35 ayat (5), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat
(13), Pasal 54 ayat (3), dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan
Pemerintah
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standardisasi
Industri;Menimbang
Tahun 2021 Nomor 28 tentang
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6016);Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
-2 -
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6640);
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 170);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
STANDARDISASI INDUSTRL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang
dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang
disusun berdasarkan konsensus semua pihak/
pemerintah/keputusan internasional yang terkait
dengan
keamanan,
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa
depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-
besarnya.
2. Standardisasi Industri adalah proses merumuskan,
menerapkan,syarat keselamatan,
lingkungan hidup,memperhatikan
kesehatan,
memelihara, menetapkan,
memberlakukan, dan mengawasi Standar bidang
industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja
sama dengan semua pemangku kepentingan.
Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga
pemerintah nonkementerian yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang standardisasi dan
penilaian kesesuaian.
Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disingkat ST
adalah dokumen persyaratan teknis yang mengacu
pada sebagian parameter SNI dan/atau standar
internasional.
Pedoman Tata Cara yang selanjutnya disingkat PTC
adalah dokumen yang berisi tata cara atau prosedur
untuk desain, manufaktur, instalasi, pemeliharaan
atau utilisasi dari peralatan, struktur, atau produk.3.
4.
5.
- 3 -
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan
sumber daya industri sehingga menghasilkan barang
yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih
tinggi, termasukjasa industri.
7. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya
disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan
mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur
institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat
keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang
terkait satu sama lain dengan tujuan untukpenyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan,
serta penyebarluasan data dan/atau informasi
Industri.
8. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang
melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang
berkedudukan di Indonesia.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
Korporasi.
11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan
yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum
maupun bukan badan hukum.
12. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas
tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat
lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang
sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
13. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian
kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan
tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau
personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
14. Surveilen adalah pengulangan sistematik penilaian
kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas
pernyataan kesesuaian.
15. Tanda SNI adalah tanda Sertifikasi yang ditetapkan
oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang
bertugas dan bertanggung jawab di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk
menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
16. Tanda Kesesuaian adalah tanda Sertifikasi yang
ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian untuk
menyatakan telah terpenuhinya persyaratan ST
dan/atau PTC.
17. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya
disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan
kegiatan penilaian kesesuaian.
18. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut
LSPro adalah lembaga terala*editasi yang melakukan
- 4 -
Sertifikasi produk barang dan/atau jasa Industri dan
menerbitkan sertifikat SNI/sertifikat kesesuaian
sesuai persyaratan SNI, ST, dan/atau PTC yang
diberlakukan secara wajib.
19. Laboratorium Uji adalah lembaga terakreditasi yang
melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu
terhadap contoh barang sesuai persyaratan SNI, ST,
dan/atau PTC yang diberlakukan secara wajib.
20. Lembaga Inspeksi adalah lembaga terakreditasi yang
melakukan kegiatan inspeksi kesesuaian terhadap
Perusahaan Industri dan produsen di luar negeri
sesuai persyaratan SNI, ST, dan/atau PTC yang
diberlakukan secara wajib.
21. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya
disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau
daerah yang ditugaskan untuk melakukanpengawasan terhadap pelaksanaan penerapan dan
pemberlakuan Standar bidang Industri.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Perindustrian
yang selanjutnya disebut PPNS Bidang Perindustrian
adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi
pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang perindustrian, yang
wewenang sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian beserta perubahannya.
23. Asesor Manajemen Mutu Industri yang selanjutnya
disingkat AMMI adalah Pegawai Negeri Sipil yang
diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang
untuk melaksanakan asesmen sistem manajemen
mutu Industri.
24. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya
disingkat BSN adalah lembaga pemerintahnonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab
di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
25. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat
KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang akreditasi LPK.
26. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
27. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
29. Direktorat Jenderal Pembina Industri yang selanjutnya
disebut Ditjen Pembina Industri adalah unit keija
pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian
Perindustrian yang mempunyai tugas melakukandiberi
- 5-
pembinaan terhadap jenis Industri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Direktur Jenderal Pembina Industri yang selanjutnya
disebut Dirjen Pembina Industri adalah pejabat
pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian
Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan
pembinaan terhadap jenis Industri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Badan adalah unit kerja pimpinan tinggi madya di
lingkungan Kementerian Perindustrian yang
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi,
perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan
pengawasan Standardisasi Industri.
32. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya
di lingkungan Kementerian Perindustrian yang
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi,
perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan
pengawasan Standardisasi Industri.
33. Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya disebut
Pusdatin adalah unit kerja pimpinan tinggi pratama di
lingkungan Kementerian Perindustrian yang
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang data, informasi, dan sistem
informasi.
Pasal 2
Standardisasi Industri bertujuan untuk:
a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya
saing nasional, mewujudkan persaingan usaha yang
sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian
usaha dan kemampuan Pelaku Usaha, serta memacu
kemampuan inovasi dan teknologi;
b. meningkatkan perlindungan kepada konsumen,
Pelaku Usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara
dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan,
pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
c, meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi
transaksi perdagangan di dalam negeri dan
internasional.
Pasal 3
perencanaan, pembinaan,
pengawasan Standardisasi(1) Menteri
pengembangan
Industri.
(2) Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan dalam wujud SNI, ST,
dan/atau PTC.
(3) SNI, ST, dan/atau PTC sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.melakukan
dan
-6-
BAB II
PERENCANAAN STANDARDISASIINDUSTRI
Pasal 4
Perencanaan Standardisasi Industri ditetapkan oleh
Menteri dalam rencana strategis Kementerian
Perindustrian.
Perencanaan Standardisasi Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada:
a. kebijakan nasional standardisasi; dan
b. kebijakan industri nasional.(1)
(2)
Pasal 5
Standardisasi Industri Penyusunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh
Kepala Badan.perencanaan
BAB III
PERUMUSAN STANDAR BIDANG INDUSTRI
Pasal 6
Perumusan Standar bidang Industri meliputi perumusan:
SNI;
ST; dan
PTC.a.
b.
c.
Pasal 7
Perumusan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Perumusan ST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan
Peraturan Menteri mengenai pemberlakuan ST secara
wajib.(1)
(2)
Pasal 8
Perumusan PTC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf c dilakukan dengan tahapan:
a. penyusunan dan penetapan program perumusan
PTC;
b. pelaksanaan perumusan PTC; dan
c. penetapan PTC.
Penyusunan dan penetapan program perumusan PTC
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Kepala Badan berdasarkan usulan
dari Dirjen Pembina Industri.
Pelaksanaan perumusan PTC sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a. penyusunan konsep; dan
b. rapat pembahasan.
Penetapan PTC sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilakukan oleh Menteri.
Penetapan PTC sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat dilakukan bersamaan dengan pemberlakuan
PTC secara wajib.(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
- 7 -
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perumusan PTC
dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV
PENERAPAN DAN PEMBERLAKUAN
STANDAR BIDANG INDUSTRI
Bagian Kesatu
Penerapan
Pasal 9
(1) Penerapan SNI secara sukarela dilakukan oleh
Perusahaan Industri terhadap barang dan/atau jasa
Industri.
(2) Penerapan SNI secara sukarela sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
(1) Penerapan PTC secara sukarela dilakukan oleh
Perusahaan Industri.
(2) Penerapan PTC secara sukarela sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan mengenai penetapan PTC yang ditetapkan
oleh Menteri.
Bagian Kedua
Pemberlakuan
Pasal 11
(1) Pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib
ditetapkan oleh Menteri.
(2) Penetapan pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC
secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk:
a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia,
hewan, dan tumbuhan;
b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
c. persaingan usaha yang sehat;
d. peningkatan daya saing; dan/atau
e. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.
(3) Pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap
barang dan/atau jasa Industri hasil produksi dalam
negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan/atau jasa Industri yang proses kegiatannya
dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
-8-
Pasal 12
(1) Usulan pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara
wajib disampaikan oleh Dirjen Pembina Industri
kepada Kepala Badan.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. tujuan dari pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC
secara wajib;
b. analisis dampak regulasi teknis; dan
peraturan perundang-undangan dan/atau
perjanjian internasional di bidang Standardisasi
Industri terkait yang telah diratifikasi oleh
Pemerintah, apabila ada.
(3) Analisis dampak regulasi teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
a. ketersediaan dan validitas SNI, ST, dan/atau PTC;
b. analisis kesiapan Perusahaan Industri;
c. ketersediaan sarana dan prasarana LPK yang
diperlukan;
d. antisipasi dampak pemberlakuan SNI,
dan/atau PTC secara wajib bagi Pelaku Usaha
khususnya industri kecil dan industri menengah;
keterkaitan dengan kebijakan atau peraturan
perundang-undangan lain; dan
f. tenggang waktu pemberlakuan SNI, ST, dan/atau
PTC secara wajib.c.
ST,
e.
Pasal 13
(1) Kepala Badan melakukan evaluasi atas usulan
pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib
yang disampaikan oleh Dirjen Pembina Industri.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), usulan pemberlakuan SNI,
ST, dan/atau PTC secara wajib dinyatakan telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Kepala Badan:
a. menyampaikan surat persetujuan kepada Dirjen
Pembina Industri;
b. menyampaikan usulan rencana pemberlakuan
SNI secara wajib kepada BSN untuk ditetapkan
dalam program nasional regulasi teknis sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, apabila Standar bidang Industri yang
akan diberlakukan secara wajib berupa SNI; dan
c. menyiapkan rancangan Peraturan Menteri
mengenai pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC
secara wajib.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), usulan pemberlakuan SNI,
ST, dan/atau PTC secara wajib dinyatakan berpotensi
kurang baik, menimbulkan dampak negatif,
menimbulkan pelanggaran dalam perjanjian bilateral,
regional, dan/atau internasional yangdiratifikasi, dan/atau tidak memungkinkan untuk
dilanjutkan, Kepala Badan menyampaikan surattelah
-9-
pembatalan, penundaan, dan/atau permintaan
pengkajian ulang kepada Diijen Pembina Industri.
Pasal 14
Dalam hal rancangan Peraturan Menteri mengenai
pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib telah
disusun, Kepala Badan:
a. melakukan notifikasi rancangan Peraturan Menteri
dimaksud ke Sekretariat Technical Barrier to Trade
World Trade Organization (TBT-WTO) melalui BSN; dan
b. mengajukan penetapan rancangan Peraturan Menteri
dimaksud kepada Menteri sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri mengenai pedoman penyusunan
peraturan perundang-undangan
Kementerian Perindustrian.lingkungan di
Pasal 15
Dalam hal Peraturan Menteri mengenai pemberlakuan SNI,
ST, dan/atau PTC secara wajib telah ditetapkan oleh
Menteri dan diundangkan, Kepala Badan melakukan
notifikasi adendum ke Sekretariat Technical Barrier to Trade
World Trade Organization (TBT-WTO) melalui BSN.
BAB V
PENUNJUKAN LPK
Pasal 16
(1) Penilaian kesesuaian terhadap SNI, ST, dan/atau PTC
yang diberlakukan secara wajib dilakukan oleh LPK
yang telah terakreditasi sesuai dengan ruang
lingkupnya dan ditunjuk oleh Menteri.
(2) LPK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. LSPro;
b. Laboratorium Uji; dan/atau
c. Lembaga Inspeksi.
(3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
hams memenuhi kriteria:
a. memiliki perizinan bemsaha di bidang Industri
jasa Sertifikasi yang efektif atau penetapan tugas
dan fungsi kelembagaan bagi LSPro yang dimiliki
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan pemndang-
undangan;
b. memiliki:
1. Laboratorium Uji yang terakreditasiberdasarkan SNI ISO/IEC 17025 dan
memiliki lingkup yang sesuai; atau
2. Lembaga Inspeksi yang terakreditasiberdasarkan SNI ISO/IEC 17020 dan
memiliki lingkup yang sesuai;
c. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang
sesuai; dan
d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10 -
(4) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b hams memenuhi kriteria;
a. memiliki perizinan bemsaha di bidang Industri
jasa pengujian laboratorium yang efektif atau
penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi
Laboratorium Uji yang dimiliki oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan pemndang-undangan;
b. telah terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC
17025;
c. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang
sesuai; dan
d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(5) Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) humf c hams memenuhi kriteria:
a. memiliki perizinan berusaha di bidang Industri
jasa inspeksi periodik yang efektif atau penetapan
tugas dan fungsi kelembagaan bagi Lembaga
Inspeksi yang dimiliki oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan pemndang-undangan;
b. telah terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC
17020;
c. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang
sesuai; dan
d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(6) Menteri dapat menunjuk:
a. LSPro yang belum memenuhi kriteriaterakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai;
b. Laboratorium Uji yang belum memenuhi kriteria
terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai;
dan/atau
c. Lembaga Inspeksi yang belum memenuhi kriteria
terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai.
(7) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilakukan dengan ketentuan:
a. belum tersedia LSPro, Laboratorium Uji, dan/atau
Lembaga Inspeksi yang telah terakreditasi oleh
KAN untuk lingkup yang sesuai tetapi sudah
terakreditasi dengan mang lingkup yang sejenis;
atau
b. telah tersedia LSPro, Laboratorium Uji, dan/atau
Lembaga Inspeksi yang telah terakreditasi oleh
KAN untuk lingkup yang sesuai tetapi jumlahnya
belum memadai.
(8) Penunjukan LPK yang belum memenuhi kriteria
terakreditasi oleh KAN sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
(9) Apabila LSPro, Laboratorium Uji, dan/atau Lembaga
Inspeksi belum terakreditasi oleh KAN untuk ruang
lingkup yang sesuai dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (8), Menteri dapat mencabut
-11 -
penury ukannya sebagai LPK untuk ruang lingkup
dimaksud.
Pasal 17
Dalam hal LSPro, Laboratorium Uji, dan/atau Lembaga
Inspeksi berdomisili atau berkedudukan di luar wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, basil
Sertifikasi produk, basil pengujian, dan/atau basil
inspeksinya dapat diakui sepanjang terdapat peijanjian
saling pengakuan antarnegara di bidang regulasi teknis
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
(1) LPK yang telab ditunjuk oleb Menteri wajib:
melakukan penilaian kesesuaian bagi barang,
jasa, sistem, dan/atau proses yang diberlakukan
secara wajib sesuai dengan Peraturan Menteri
mengenai pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC
secara wajib;
melaksanakan penilaian kesesuaian secara benar
berdasarkan fakta dan tidak memibak kepada
kepentingan pibak yang dinilai, serta bebas dari
tekanan pibak lain termasuk tekanan dari
ataua.
b.
berkaitan organisasi
membawabinya;
melaporkan basil penilaian kesesuaian yang telab
diterbitkan, diperpanjang, dibekukan untuk
sementara atau yang telab dicabut kepada
Menteri melalui Kepala Badan paling lambat 7
(tujub) bari kerja terbitung sejak tanggal
penerbitan, perpanjangan, dan/atau pembekuan
untuk sementara atau pencabutan;
melakukan surveilen secara berkala sesuaiyang yang
c.
d.
dengan skema Sertifikasi yang ditetapkan
dan/atau berdasarkan pengaduan atau instruksi
dari Menteri serta melaporkan basil surveilen
kepada Menteri melalui Kepala Badan paling
lambat 7 (tujub) bari kerja terbitung sejak tanggal
penetapan basil surveilen bagi LSPro;
e. menggunakan personel yang kompeten,
berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili di
Indonesia, lancar berbabasa Indonesia,
memabami peraturan perundang-undangan, dan
telab diregistrasi oleb Menteri; dan
f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf
c dan registrasi personel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) buruf e dilakukan melalui SIINas.
Pasal 19
Penunjukan LPK dilakukan dengan tabapan:
pengumuman;
pendaftaran;
evaluasi administratif;a.
b.
c.
- 12 -
d. evaluasi kompetensi; dan
penetapan. e.
Pasal 20
Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf a dilakukan oleh Kepala Badan.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat informasi:
SNl, ST, dan/atau PTC yang diberlakukan atau
akan diberlakukan secara wajib; dan
persyaratan LPK yang akan ditunjuk.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan secara elektronik paling sedikit melalui
laman SIlNas.(1)
(2)
a.
b.
(3)
Pasal 21
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf b dilakukan oleh LPK melalui SlINas.
Dalam melaksanakan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), LPK mengunggah surat
permohonan sesuai formulir F.Ol disertai dokumen:
a. untuk LSPro:(1)
(2)
perizinan berusaha di bidang Industri jasa
Sertifikasi yang efektif atau peraturan
perundang-undangan mengenai penetapan
struktur organisasi dan tata kerja bagi LSPro
Pemerintah1.
dimiliki oleh atau yang
Pemerintah Daerah;
2. sertifikat akreditasi KAN dan lampirannya;
3. profil LSPro sesuai dengan formulir F.02;
4. surat pemyataan memenuhi kewajiban
setelah ditunjuk sebagai LSPro sesuai
dengan formulir F.03;
5. daftar auditor sesuai dengan formulir F.04;
6. daftar petugas pengambil contoh sesuai
dengan formulir F.05;
7. daftar personel pengambil keputusan sesuai
dengan formulir F.06;
8. bukti kepemilikan Laboratorium Uji atau
Lembaga Inspeksi;
9. struktur organisasi dan nama pejabat; dan
keterangan
berkedudukan di wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
b. untuk Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi:
1. perizinan berusaha di bidang Industri jasa
inspeksi10. surat domisili atau
laboratorium / j asa
efektif atau peraturanpengujian
periodik yang
perundang-undangan mengenai penetapan
struktur organisasi dan tata keija bagi
Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi yang
dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah;
sertifikat akreditasi KAN dan lampirannya; 2.
- 13-
profil Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi
sesuai dengan formulir F.07;
daftar lingkup pengujian/inspeksi sesuai
dengan formulir F.08;
daftar peralatan utama pengujian/inspeksi
sesuai dengan formulir F.09;
daftar personel penguji/inspektor sesuai
dengan formulir F.IO;
salinan3.
4.
5.
6.
basil uji/inspeksi laporan 7.
sebelumnya;
struktur organisasi dan nama pejabat; dan
keterangan
berkedudukan di wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Bukti kepemilikan Laboratorium Uji atau Lembaga
Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
angka 8:8.
domisili 9. atau surat
untuk LSPro milik instansi Pemerintah atau a.
Pemerintah Daerah dibuktikan dengan peraturan
perundang-undangan mengenai organisasi dan
surat keterangan bahwa Laboratorium Uji atau
Lembaga Inspeksi merupakan milik instansi
Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang sama;
dan
untuk LSPro milik badan usaha dibuktikan b.
dengan:
akta notaris atau dokumen legal lain yang
menyatakan
Uji/Lembaga Inspeksi dimiliki oleh orang,
badan hukum, atau entitas yang sama; atau
akta notaris atau dokumen legal Iain yang
menyatakan
Uji/Lembaga Inspeksi dimiliki mayoritas oleh
orang, badan hukum, atau entitas yang1.
dan Laboratorium LSPro
2.
dan Laboratorium LSPro
sama.
Pasal 22
(1) Evaluasi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf c dilakukan untuk menilaikelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21.
(2) Evaluasi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh
Kepala Badan.
(3) Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badansebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi
kriteria:
a. bagi pejabat fungsional AMMI, telah mengikuti
dan lulus pelatihan auditor SNI ISO 9001, SNI
ISO 22000, SNI ISO/IEC 17025, atau SNI
ISO/IEC 17065 yang dibuktikan dengan
sertifikat; dan/atau
b. bagi pejabat fungsional lainnya, telah mengikuti
dan lulus pelatihan auditor SNI ISO 9001, SNI
ISO 22000, SNI ISO/IEC 17025, atau SNI
- 14 -
ISO/IEC 17065 yang dibuktikan dengan
sertifikat.
(4) Dalam melaksanakan evaluasi administrasi, petugas
yang ditunjuk oleh Kepala Badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengisi daftar periksa
penilaian kelengkapan data permohonan LSPro sesuai
dengan formulir F. 11 dan daftar periksa penilaian
kelengkapan data permohonan Laboratorium
Uji/Lembaga Inspeksi sesuai dengan formulir F. 12.
(5) Dalam hal;
a. hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
tidak lengkap, dalam jangka waktu paling lambat
3 (tiga) hari kerja terhitung sejak selesainya
evaluasi administrasi, petugas yang ditunjuk oleh
Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat
menyampaikan pemberitahuan secara
elektronik kepada LPK untuk melengkapi
dokumen; atau
b. hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
lengkap, petugas yang ditunjuk oleh Kepala
Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan
kelengkapan dokumen pengajuan LPK sesuai
dengan formulir F. 13.
(6) Dalam hal LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf a tidak melengkapi kekurangan dokumen dalam
waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
pemberitahuan, pendaftaran dianggap batal dan
ditarik kembali.(2)
Pasal 23
Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf d dilakukan melalui:
verifikasi; dan
penilaian kemampuan.a.
b.
Pasal 24
(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf a dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk
oleh Kepala Badan.
(2) Anggota tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hams memenuhi kriteria:
a. bagi pejabat fungsional AMMI, telah mengikuti
dan lulus pelatihan auditor SNI ISO 9001, SNI
ISO 22000, SNI ISO/IEC 17025, atau SNI
ISO/IEC 17065 yang dibuktikan dengan
sertifikat; dan/atau
b. bagi pejabat fungsional lainnya, telah mengikuti
dan lulus pelatihan auditor SNI ISO 9001, SNI
ISO 22000, SNI ISO/IEC 17025, atau SNI
ISO/IEC 17065 yang dibuktikan dengan
sertifikat.
- 15 -
Pasal 25
(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. bagi LSPro, melalui pemeriksaan kesesuaian
kompetensi sumber daya manusia LSPro yang
meliputi auditor, petugas pengambil contoh, dan
personel pengambil keputusan dengan dokumen
yang diajukan, sesuai dengan daftar periksa
verifikasi dalam formulir F.14; dan
b. bagi Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi, melalui
pemeriksaan kesesuaian lingkup kompetensi,
peralatan utama, dan personel inspektor atau
penguji dengan dokumen yang diajukan, sesuai
dengan daftar periksa verifikasi dalam formulir
F.15.
(2) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah dilaksanakan, tim menyusun berita acara
verifikasi LPK sesuai dengan formulir F.16 dan
menyampaikan laporan basil verifikasi kepada Kepala
Badan sesuai dengan formulir F.17.
Pasal 26
(1) Penilaian kemampuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf b dilakukan oleh tim penilaikemampuan yang dibentuk oleh Kepala Badan.
(2) Anggota tim penilai kemampuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas
unsur:
a. Badan; dan
b. Ditjen Pembina Industri.
(3) Dalam hal LPK belum terakreditasi, evaluasi
kompetensi melalui penilaian kemampuan dapat
melibatkan BSN/KAN.
(4) Penilaian kemampuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
a. legalitas;
b. kepatuhan terhadap regulasi;
c. kompetensi;
d. infrastruktur; dan
e. kinerja terakhir.
(5) Dalam melakukan penilaian kemampuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), tim penilai kemampuan harus
memperhatikan:
a. laporan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen
pengajuan LPK;
b. laporan hasil verifikasi LPK; dan
c. pertimbangan hasil pengawasan LPK, apabila ada.
(6) Tim penilai kemampuan menyampaikan laporan hasil
penilaian kemampuan kepada Kepala Badan sesuai
dengan formulir F.18.
(7) Penilaian kemampuan terhadap aspek sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan keberterimaan LPK sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 16-
Pasal 27
Kepala Badan menyampaikan laporan:
a. hasil evaluasi administrasi; dan
b. hasil evaluasi kompetensi,
kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak selesai pelaksanaan evaluasi kompetensi.
Pasal 28
(1) Penetapan penunjukan LPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf e dilakukan oleh Menteri.
(2) Penetapan penunjukan LPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh
pertimbangan dari Kepala Badan.
(3) Penetapan penunjukan LPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan
penetapan pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC
secara wajib.
Pasal 29
Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22,
Pasal 25, dan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
BAB VI
PENILAIAN KESESUAIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30
(1) Pemenuhan terhadap penerapan SNI atau PTC secara
sukarela dan pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC
secara wajib dibuktikan melalui kegiatan penilaian
kesesuaian.
(2) Kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pengujian, inspeksi, dan/atau Sertifikasi, untuk
pemenuhan terhadap penerapan SNI secara
sukarela;
b. pengujian, inspeksi, dan/atau Sertifikasi, untuk
pemenuhan terhadap pemberlakuan SNI, ST,
dan/atau PTC secara wajib; dan
c. verifikasi pihak pertama, untuk pemenuhan
terhadap penerapan PTC secara sukarela.
(3) Kegiatan penilaian kesesuaian untuk pemenuhan
terhadap penerapan SNI secara sukarela sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPK sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Kegiatan penilaian kesesuaian untuk pemenuhan
terhadap pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara
wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh LPK yang telah terakreditasi KAN untuk ruang
lingkup yang sesuai dan ditunjuk oleh Menteri.
- 17 -
Pasal 31
Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(2) huruf b merupakan kegiatan untuk menetapkan 1
(satu) atau lebih karakteristik bahan atau proses
berdasarkan SNI dan/atau ST.
Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Laboratorium Uji.
Hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Uji
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan
dalam bentuk laporan hasil uji atau sertifikat
pengujian.(1)
(2)
(3)
Pasal 32
Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(2) huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan
dan/atau verifikasi terhadap jasa, proses, dan/atau
instalasi serta penentuan kesesuaian terhadap
persyaratan tertentu yang didasarkan pada SNI, ST,
dan/atau PTC.
Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Lembaga Inspeksi.
Hasil inspeksi yang dilakukan oleh Lembaga Inspeksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan
dalam bentuk laporan hasil inspeksi atau sertifikat
inspeksi.(1)
(2)
(3)
Pasal 33
Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(2) huruf b dilakukan oleh LSPro.
Hasil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
dalam bentuk sertifikat SNI atau sertifikat kesesuaian.(1)
dilakukan oleh LSPro Sertifikasi (2)yang
Pasal 34
Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Industri atau
produsen di luar negeri yang:
a. telah memenuhi pemberlakuan SNI secara wajib;
dan
b. menggunakan merek milik sendiri.
Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (2) diberikan kepada Perusahaan
Industri atau produsen di luar negeri yang;
a. telah memenuhi pemberlakuan ST dan/atau PTC
secara wajib; dan
b. menggunakan merek milik sendiri.
Dalam hal terdapat kerja sama merek dan/atau
maklun, Perusahaan Industri atau produsen di luar
negeri dapat diberikan sertifikat SNI atau sertifikat
kesesuaian apabila:
a. merek yang digunakan oleh Perusahaan Industri
atau produsen di luar negeri merupakan merek
milik pemberi kerja sama atau pemberi maklun;
b. pemberi kerja sama atau pemberi maklun hams
berdomisili di Indonesia atau dalam hal tidak(1)
(2)
(3)
- 18-
berdomisili di Indonesia, pemberi kerja sama atau
pemberi maklun hams memiliki perwakilan resmi
dan/atau pemegang lisensi di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; dan
Pemsahaan Industri atau produsen di luar negeri
sudah memiliki sertifikat SNI atau sertifikat
kesesuaian untuk mereknya sendiri.
(4) Produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib memiliki
perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.c.
Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Sertifikat SNI atau
Sertifikat Kesesuaian
Pasal 35
Untuk memperoleh sertifikat SNI atau sertifikat kesesuaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pemsahaan
Industri atau produsen di luar negeri mengajukan
permohonan penilaian kesesuaian melalui SIINas.
Pasal 36
(1) Pemsahaan Industri atau produsen di luar negeri yang
mengajukan permohonan penilaian kesesuaian
melalui SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
hams:
a. menginput data dengan mengisi formulir isian
pada laman SIINas;
b. memilih SNI, ST, dan/atau PTC yang akan
diajukan untuk dilakukan penilaian kesesuaian;
c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian
kesesuaian;
d. mengunggah bukti kepemilikan merek atau tanda
daftar merek; dan
e. mengunggah dokumen pendukung yangdipersyaratkan terkait pengajuan penilaian
kesesuaian sesuai dengan Peraturan Menteri
mengenai pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC
secara wajib.
(2) Dalam hal permohonan diajukan oleh produsen di luar
negeri, selain mengunggah dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) juga hams mengunggah:
a. bukti memiliki perwakilan resmi dan/atau
pemegang lisensi di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan
b. persetujuan/legalisasi terhadap perizinan
bemsaha dari Kedutaan atau Konsulat Jenderal
Republik Indonesia yang menangani Industri di
negara asal.
(3) Dalam hal terdapat kerja sama merek dan/atau
maklun, Pemsahaan Industri atau produsen di luar
negeri hams mengunggah bukti kerja sama merek
- 19 -
dan/atau maklun serta bukti pencatatan pendaftaran
perjanjian lisensi dari instansi yang berwenang.
Pasal 37
Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran
isian formulir dan kelengkapan dokumen yang
diunggah.
Verifikasi atas kebenaran isian formulir dan
kelengkapan dokumen yang diunggah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi atas kebenaran
isian formulir dan kelengkapan dokumen yang
diunggah ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan
melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau
produsen di luar negeri untuk melakukan klarifikasi
dan/atau melengkapi dokumen.
Perusahaan Industri atau produsen di luar negeri
harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
permintaan dari Kepala Badan.
Dalam hal Perusahaan Industri atau produsen di luar
negeri tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau
melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan
dinyatakan batal.(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 38
Dalam hal permohonan penilaian kesesuaian
dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan
melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan penilaian kesesuaian sesuai dengan
Peraturan Menteri mengenai pemberlakuan SNI, ST,
dan/atau PTC secara wajib.
Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian
kesesuaian, Perusahaan Industri atau produsen di
luar negeri harus melengkapi dan menyampaikannya
kepada LSPro.(1)
(2)
(3)
Pasal 39
Jika penilaian kesesuaian telah selesai, LSPro
menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada
Kepala Badan melalui SIINas.
Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit berisi:
a. tanggal pelaksanaan audit kecukupan;
b. skema Sertifikasi dan tanggal peleiksanaan audit
kesesuaian;
c. nama auditor;
d. nama petugas pengambil contoh;
e. hasil pelaksanaan audit kecukupan dankesesuaian;(1)
(2)
- 20 -
f. tipe dan jenis produk;
g. Laboratorium Uji dan/atau Lembaga Inspeksi
yang digunakan;
h. konsep sertifikat SNI atau sertifikat kesesuaian
yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
i. laporan basil uji dan/atau inspeksi yang meliputi:
1. nomor dan judul SNI, ST, dan/atau PTC;
2. tanggal penerimaan sampel uji/pelaksanaan
pengujian/inspeksi; dan
3. nomor, tanggal, dan laporan basil uji
dan/atau basil inspeksi.
(3) Kepala Badan melakukan evaluasi atas basil penilaian
kesesuaian.
Pasal 40
(1) Dalam bal berdasarkan basil evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) ditemukan adanya
ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk
memberikan klarifikasi.
(2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barus
memberikan klarifikasi paling lambat 5 (lima) bari
kerja terbitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
(3) Dalam bal LSPro:
a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan
batas waktu yang ditentukan; atau
b. telab memberikan klarifikasi namun tetap tidak
dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian
yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Menteri
mengenai pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC
secara wajib,
Kepala Badan tidak memberikan validasi terbadap
pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permobonan
penilaian kesesuaian dinyatakan gagal.
Pasal 41
(1) Dalam bal:
berdasarkan laporan basil evaluasi dinyatakan
proses penilaian kesesuaian telab dilaksanakan
Menteria.
Peraturan mengenai
pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara
wajib; atau
b. LSPro telab melakukan perbaikan atasketidaksesuaian,
Kepala Badan memberikan validasi terbadap
pelaksanaan penilaian kesesuaian oleb LSPro.
(2) Bukti validasi terbadap pelaksanaan penilaian
kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa tanda elektronik.
(3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang
terdapat dalam SIINas.
(4) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada LSPro melalui SIINas.sesuai
- 21 -
Pasal 42
(1) LSPro membubuhkan tanda elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) pada sertifikat SNI
atau sertifikat kesesuaian.
(2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. menyampaikan sertifikat SNI atau sertifikat
kesesuaian yang telah dibubuhi tanda elektronik
kepada Perusahaan Industri atau produsen di
luar negeri; dan
b. mengunggah sertifikat SNI atau sertifikatkesesuaian yang telah dibubuhi tanda elektronik
ke dalam SIINas.
Bagian Ketiga
Persetujuan Penggunaan Tanda SNI atau
Tanda Kesesuaian
Pasal 43
(1) Persetujuan penggunaan Tanda SNI atau Tanda
Kesesuaian diberikan oleh Menteri kepada:
a. Perusahaan Industri;
b. perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari
produsen di luar negeri; atau
c. pemilik merek dalam hal terdapat kerja sama
merek atau maklun,
telah memiliki sertifikat SNI atau sertifikat yangkesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
(2) Persetujuan penggunaan Tanda SNI atau Tanda
Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untuk jangka waktu dan/atau jumlah
barang tertentu.
(3) Pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI atau
Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didelegasikan kepada Kepala Badan.
Pasal 44
(1) Untuk mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda
SNI atau Tanda Kesesuaian, Perusahaan Industri,
perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari
produsen di luar negeri, atau pemilik merek dalam hal
terdapat kerja sama merek atau maklun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 hams mengajukan
permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI atau
Tanda Kesesuaian kepada Kepala Badan melalui
SIINas.
(2) Dalam
penggunaanPemsahaan Industri, perwakilan resmi dan/atau
pemegang lisensi di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dari produsen di luar negeri, atau pemilik
merek dalam hal terdapat kerja sama merek atau
maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams:mengajukan permohonan persetujuan
Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian,
- 22 -
a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
dan
b. mengunggah dokumen pendukung yang
diperlukan:
1. untuk pabrik yang berlokasi di dalam negeri,
berupa bukti kapasitas produksi, tingkat
utilisasi, rencana produksi, dan realisasi
produksi; atau
2. untuk pabrik yang berlokasi di luar negeri,
berupa bukti kapasitas produksi, rencana
importasi, dan realisasi importasi.
(3) Dokumen realisasi produksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b angka 1 atau realisasi importasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2
dikecualikan bagi Perusahaan Industri, perwakilan
resmi dan/atau pemegang lisensi di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dari produsen di luar
negeri, atau pemilik merek dalam hal terdapat kerja
sama merek atau maklun yang baru mengajukan
permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI atau
Tanda Kesesuaian untuk pertama kali.
Pasal 45
(1) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan
persetujuan penggunaan Tanda SNI atau Tanda
Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
(2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Badan membentuk tim.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit terdiri atas unsur:
a. Badan; dan
b. Ditjen Pembina Industri.
Pasal 46
(1) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45, tim melakukan:
a. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir
dengan dokumen pendukung; dan
b. penilaian kelayakan permintaan jangka waktu
dan/atau jumlah barang yang diajukan.
(2) Dalam hal:
ditemukan ketidaksesuaian antara isian formulir a.
dengan dokumen pendukung; dan/atau
b. ketidaklayakan antara permintaaan jangka waktu
dan/atau jumlah barang yang diajukan dengan
dokumen pendukung,
tim meminta Perusahaan Industri, perwakilan resmi
dan/atau pemegang lisensi di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dari produsen di luar
negeri, atau pemilik merek dalam hal terdapat kerja
sama merek atau maklun pemohon persetujuan
penggunaan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian untuk
memberikan klarifikasi.
(3) Perusahaan Industri, perwakilan resmi dan/atau
pemegang lisensi di wilayah Negara Kesatuan Republik
- 23 -
Indonesia dari produsen di luar negeri, atau pemilik
merek dalam hal terdapat kerja sama merek atau
maklun pemohon persetujuan penggunaan Tanda SNI
atau Tanda Kesesuaian hams memberikan klarifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka
waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
disampaikannya permintaan klarifikasi.
(4) Tim menyampaikan laporan basil evaluasi kepada
Kepala Badan paling lambat 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak diterimanya permohonan persetujuan
penggunaan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian.
Pasal 47
(1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi
dinyatakan Pemsahaan Industri, penvakilan resmi
dan/atau pemegang lisensi di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dari produsen di luar
negeri, atau pemilik merek dalam hal terdapat kerja
sama merek atau maklun pemohon persetujuan
penggunaan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian:
a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan
batas waktu yang ditentukan; atau
b. tidak dapat melakukan perbaikan atasketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan
permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI
atau Tanda Kesesuaian,
Kepala Badan menolak permohonan persetujuan
penggunaan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian.
(2) Penolakan permohonan persetujuan penggunaan
Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIINas.
Pasal 48
(1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
a. permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI
atau Tanda Kesesuaian dinyatakan telah sesuai,
lengkap, dan benar; atau
b. Pemsahaan Industri, penvakilan resmi dan/atau
pemegang lisensi di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dari produsen di luar negeri,
atau pemilik merek dalam hal terdapat keija
sama merek atau maklun pemohon persetujuan
penggunaan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian
telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian
dan/atau ketidaklayakan,
Kepala Badan menerbitkan surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian paling
lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya
laporan hasil evaluasi dari tim.
(2) Penerbitan surat persetujuan penggunaan Tanda SNI
atau Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertai dengan tanda elektronik.
(3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat tautan elektronik yang berisi:
a. informasi sertifikat SNI atau sertifikat kesesuaian;
- 24 -
b. informasi produk; dan
c. jangka waktu dan/atau jumlah barang sesuai
surat persetujuan penggunaan Tanda SNI atau
Tanda Kesesuaian yang telah ditetapkan.
(4) Surat persetujuan penggunaan Tanda SNI atau Tanda
Kesesuaian dan tanda elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui SIINas.
Pasal 49
(1) Perusahaan Industri, perwakilan resmi dan/atau
pemegang lisensi di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dari produsen di luar negeri, atau pemilik
merek dalam hal terdapat keija sama merek atau
maklun yang telah mendapatkan surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian, wajib:
a. membubuhkan Tanda SNI dan tanda elektronik;
atau
b. membubuhkan Tanda Kesesuaian dan tanda
elektronik.
(2) Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan pada barang dan/
atau jasa Industri:
a. yang diproduksi dalam jangka waktu berlakunya
surat persetujuan penggunaan Tanda SNI atau
Tanda Kesesuaian; dan/atau
b. sejumlah
persetujuan penggunaan Tanda SNI atau Tanda
Kesesuaian,
sesuai dengan skema Sertifikasi yang tercantum
dalam Peraturan Menteri mengenai pemberlakuan SNI,
ST dan/atau PTC secara wajib.
(3) Bentuk Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan Tanda Kesesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik atau
Tanda Kesesuaian dan tanda elektronik pada barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
(5) Setiap barang dan/atau jasa Industri yang kondisi
fisiknya tidak dapat dibubuhkan tanda SNI wajib
dibuktikan dengan sertifikat SNI atau tidak dapat
dibubuhkan Tanda Kesesuaian wajib dibuktikan
dengan sertifikat kesesuaian.ditetapkan dalam surat yang
Pasal 50
(1) Perusahaan Industri, perwakilan resmi dan/atau
pemegang lisensi di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dari produsen di luar negeri, atau pemilik
merek dalam hal terdapat keija sama merek atau
maklun yang telah mendapatkan surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian yang
- 25 -
digunakan dalam rangka produksi atau impor, wajib
menyampaikan laporan realisasi produksi atau impor
kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan terhitung sejak diterbitkan surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian.
(2) Penyampaian laporan realisasi produksi atau impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui SIlNas.
(3) Laporan realisasi produksi atau impor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Kepala Badan
dan Dirjen Pembina Industri melalui SIINas.
(4) Perusahaan Industri, perwakilan resmi dan/atau
pemegang lisensi di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dari produsen di luar negeri, atau pemilik
merek dalam hal terdapat kerja sama merek atau
maklun yang tidak menyampaikan laporan realisasi
produksi atau impor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat mengajukan permohonan persetujuan
penggunaan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian secara
elektronik sampai dengan yang bersangkutan
melengkapi laporan sebelumnya.
Bagian Kempat
Surveilen
Pasal 51
(1) Dalam hal tahapan Sertifikasi yang diatur dalam
Peraturan Menteri mengenai pemberlakuan SNI, ST,
dan/atau PTC secara wajib mempersyaratkan
surveilen, LSPro yang menerbitkan sertifikat SNI atau
sertifikat kesesuaian wajib melakukan surveilen.
(2) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara:
a. berkala; dan/atau
b. khusus.(3) Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilakukan secara periodik sesuai
dengan Peraturan Menteri mengenai pemberlakuan
SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib.
(4) Surveilen secara khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan sewaktu-waktu dalam hal
terdapat:
a. pengaduan dari orang-perorangan/masyarakat/
instansi/lembaga; atau
b. instruksi dari Menteri.
(5) Dalam hal LSPro melaksanakan surveilen secara
berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LSPro
memberitahukan jadwal pelaksanaan surveilen kepada
Perusahaan Industri atau produsen di luar negeri.
Pasal 52
(1) LSPro harus melaporkan hasil surveilen secara berkala
dan hasil surveilen secara khusus kepada Kepala
Badan melalui SIINas.
-26-
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit terdiri atas:
a. tanggal pelaksanaan surveilen;
b. nama auditor;
c. nama petugas pengambil contoh;
d. basil pelaksanaan surveilen; dan
e. nomor dan tanggal laporan basil uji dan/atau
basil inspeksi.
(3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan
surveilen.
(4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Kepala Badan membentuk tim.
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling
sedikit terdiri atas unsur:
a. pejabat di lingkungan Badan; dan
b. PPSI.
(6) Deilam melakukan evaluasi, tim sebagaimana
dimaksud pada ayat (4):
a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen
laporan yang disampaikan oleb LSPro; dan
b. memastikan proses surveilen telab dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai
pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara
wajib.
(7) Tim menyampaikan laporan basil evaluasi kepada
Kepala Badan.
Pasal 53
(1) Dalam bal berdasarkan laporan basil evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7)
dinyatakan dokumen dan proses surveilen belum
sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai
pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib,
Kepala Badan menerbitkan surat pemberitabuan
kepada LSPro untuk memperbaiki dan/atau
melengkapi dokumen.
(2) Surat pemberitabuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
(3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen dalam
waktu paling lambat 30 (tiga pulub) bari kalender
terbitung sejak surat pemberitabuan disampaikan.
(4) Dalam bal:
LSPro tidak memberikan klarifikasi sampai
dengan batas waktu yang ditentukan; atau
b. tidak dapat melakukan perbaikan ataspemenuban penilaian kesesuaian yangdipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri
mengenai pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC
secara wajib,
Kepala Badan memerintabkanmembekukan sertifikat SNI atau sertifikat kesesuaian.a.
untuk LSPro
-27-
Pasal 54
(1) Dalam hal berdasarkan laporan basil evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7)
dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai
dengan Peraturan Menteri mengenai pemberlakuan
SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib, Kepala Badan
melakukan validasi atas pelaksanaan penilaian
kesesuaian dalam rangka surveilen.
(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 55
(1) Dalam rangka pelaksanaan penerapan SNI secara
sukarela dan pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC
secara wajib, Menteri melakukan pembinaan kepada
Perusahaan Industri, LPK, sumber daya manusia di
bidang Standardisasi Industri, dan/atau masyarakat.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa bantuan teknis, konsultasi, pendidikan
dan pelatihan, promosi dan pemasyarakatan SNI, ST,
dan/atau PTC, pemberian fasilitas fiskal atau
nonfiskal, serta menumbuhkembangkan budaya
Standar.
Pasal 56
(1) Pembinaan kepada Perusahaan Industri oleh Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat berupa:
bantuan teknis, konsultasi, pendidikan dan
pemasyarakatan
sertaa.
dan
Industri
menumbuhkembangkan budaya Standar; dan
b. pembiayaan dalam proses penilaian kesesuaian
dan / atau pemberian fasilitas fiskal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan bagi
Perusahaan Industri skala kecil dan menengah
yang menerapkan SNI, ST, dan/atau PTC yang
diberlakukan secara wajib.
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat pimpinan
tinggi madya
Perindustrian.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh gubernur dan/ataubupati/walikota sesuai tugas, fungsi, dan wewenang
masing-masing.pelatihan, promosi
Standardisasi
Kementerian lingkungan di
Pasal 57
(1) Pembinaan kepada LPK oleh Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dalam bentuk
bantuan teknis, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan.
- 28 -
(2) Pelaksanaan pembinaan oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala
Badan.
Pasal 58
(1) Kepala Badan menyediakan, meningkatkan, dan
mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium
pengujian Standar bidang Industri pada wilayah pusat
pertumbuhan
pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib.
menyediakan,
mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium
pengujian Standar bidang Industri pada wilayah pusat
pertumbuhan Industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Badan dapat bekerja sama dengan
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di
bidang perindustrian.Industri untuk kelancaran
(2) Dalam meningkatkan, dan
Pasal 59
(1) Dalam rangka pengembangan LPK, Menteri melakukan
kerja sama penilaian kesesuaian:
a. di tingkat nasional; dan
b. di tingkat internasional
(2) Keija sama penilaian kesesuaian di tingkat nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan pemangku kepentingan.
(3) Kerja sama penilaian kesesuaian di tingkatinternasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dengan negara mitra.
(4) Bentuk kerja sama penilaian kesesuaian di tingkat
internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat berupa:
a. kerja sama perjanjian saling pengakuan
antarnegara di bidang regulasi teknis;
b. kerja sama harmonisasi sistem penilaian
kesesuaian/skema Sertifikasi;
c. kerja sama harmonisasi syarat mutu penilaian
kesesuaian; dan/atau
d. berpartisipasi aktif dalam kerja samamultilateral/regional di bidang standardisasi.
Pasal 60
(1) Pembinaan oleh Menteri kepada sumber daya manusia
di bidang Standardisasi Industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 dapat berupa bantuan
teknis, pendidikan, dan pelatihan.
(2) Sumber daya manusia di bidang Standardisasi
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. auditor;
b. petugas pengambil contoh;
c. petugas penguji;
petugas inspeksi atau inspektor;
e. pejabat fungsional AMMI;
pejabat fungsional Pembina Industri;d.
f.
- 29 -
PPSI; dan
PPNS Bidang Perindustrian.
(3) Pelaksanaan pembinaan oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada
Kepala Badan.g-
h.
Pasal 61
(1) Menteri melaksanakan pembinaan kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berupa
pemasyarakatan Standardisasi Industri dan
menumbuhkembangkan budaya Standar.
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Dirjen Pembina Industri atau
Kepala Badan sesuai tugas, fungsi, dan wewenang
untuk melakukan pembinaan jenis-jenis Industri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh gubemur dan/ataubupati/walikota sesuai tugas, fungsi, dan weweneing
masing-masing.
BAB VIII
PENGEMBANGAN STANDARDISASI INDUSTRI
Pasal 62
(1) Pengembangan Standardisasi Industri dilakukan
dalam rangka perencanaan, perumusan, penetapan,
dan pemeliharaan Standardisasi Industri.
(2) Pengembangan Standardisasi Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. teknologi pengujian dan standar mutu barang
dan/atau jasa Industri;
b. penerapan standar bidang Industri; dan
c. standar internasional untuk disesuaikan dengan
iklim, perbedaan perlindungan, tingkat
lingkungan, geologi, geografis, atau kemampuan
teknologi.
(3) Dalam rangka pengembangan Standardisasi Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat
melakukan kerja sama Standardisasi Industri.
(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi kerja sama Standardisasi Industri pada
tingkat nasional maupun internasional.
Pasal 63
(1) Kerja sama Standardisasi Industri di tingkat nasional
dilakukan dengan Pelaku Usaha, instansi teknis
terkait, dan para pemangku kepentingan.
(2) Kerja sama Standardisasi Industri di tingkat
internasional dilakukan dengan negara mitra, baik
secara bilateral, regional, maupun multilateral.
- 30 -
Pasal 64
(1) Kerja sama Standardisasi Industri di tingkat nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1)
dilakukan untuk:
a. menyinergikan kebutuhan Standardisasi Industri
dengan program kerja pemerintah;
b. memetakan kemampuan Laboratorium
nasional; dan/atau
c. meningkatkan harmonisasi dan keberterimaan
regulasi teknis.
(2) Kerja sama Standardisasi Industri di tingkat
intemasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (2) dilakukan untuk:
a. memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam
pengembangan Standar intemasional;
b. memfasilitasi keberterimaan basil penilaian
kesesuaian di pasar intemasional;
c. memfasilitasi pencegahan terhadap masuknya
barang dan/atau jasa Industri yang tidak
memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI, ST,
dan/atau PTC secara wajib;
d. pengembangan Standardisasi Industri dan
penilaian kesesuaian; dan/atau
e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di
bidang Standardisasi Industri dan penilaian
kesesuaian.Uji
Pasal 65
sama Standardisasi Industri kerja Pelaksanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 didelegasikan
kepada pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan
Kementerian Perindustrian sesuai dengan lingkup tugas
dan kewenangannya masing-masing.
BAB IX
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 66
Menteri melaksanakan pengawasan seluruh
rangkaian:
a. penerapan SNI secara sukarela; dan
b. pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara
wajib.
Menteri mendelegasikan pelaksanaan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala
Badan.
Dalam hal diperlukan, Menteri dapat menunjuk
lembaga terakreditasi untuk melakukan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kriteria dan tata cara penunjukan lembagaterakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Menteri.(1)
(2)
(3)
(4)
- 31 -
Pasal 67
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (1) meliputi:
a. pengawasan di pabrik; dan
b. koordinasi pengawasan
kementerian dan/atau lembaga pemerintah
nonkementerian terkait.pasar dengan di
(2) Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a mencakup pabrik Perusahaan Industri
dan pabrik produsen di luar negeri, termasuk gudang
perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi dari
produsen luar negeri yang berada di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Koordinasi pengawasan di pasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara
bersama-sama menteri dengan
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan
PPSI di lingkungan Kementerian Perindustrian.
(5) Dalam menugaskan PPSI sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Kepala Badan berkoordinasi dengan Dirjen
Pembina Industri.
(6) Pelaksanaan pengawasan oleh PPSI dapat melibatkan
PPSI di lingkungan pemerintah daerahprovinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.yang
Pasal 68
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
dilakukan secara berkala dan/atau secara khusus.
Pasal 69
(1) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 dilakukan berdasarkan rencana
pengawasan.(2) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun untuk setiap tahun.
(3) Penyusunan rencana pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan berkoordinasi
dengan Dirjen Pembina Industri.
(4) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling sedikit berisi:
nama SNI, ST dan/atau PTC;
b. jenis produk;
c. lokasi;
d. waktu; dan
e. anggaran.(5) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Kepala Badan.
Pasal 70
(1) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 dilakukan berdasarkan:a.
- 32 -
a. laporan dari masyarakat, Pelaku Usaha,
dan/atau instansi terkait; dan/atau
b. hasil evaluasi data importasi dan/atau basil
evaluasi data neraca komoditas.
(2) Laporan dari masyarakat, Pelaku Usaha, dan/atau
instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat disampaikan secara elektronik melalui
menu pengaduan masyarakat pada laman
WWW. kemenperin. go. id.
Pasal 71
(1) Data importasi dan/atau data neraca komoditas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf
b diperoleh dari SIINas yang terintegrasi dengan portal
Indonesia National Single Window (INSW).
(2) Dalam hal SIINas tidak menerima data importasi
dan/atau data neraca komoditas dari portal INSW,
Kepala Badan melalui Pusdatin meminta data
importasi dan/atau data neraca komoditas secara
manual kepada Kepala Lembaga National Single
Window.
Pasal 72
(1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap:
a. laporan dari masyarakat,dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a; dan
b. data importasi dan/atau data neraca komoditas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
(2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Badan dapat melakukan pengawasan
secara khusus dengan menugaskan PPSI.
(3) Dalam menugaskan PPSI sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Badan berkoordinasi dengan Diijen
Pembina Industri.Pelaku Usaha,
Pasal 73
(1) Terhadap produk tertentu yang telah ditetapkan
pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib
dapat dilakukan pengawasan di Kawasan Pabean.
(2) Pengawasan di Kawasan Pabean sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Produk tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Kedua
Pengawasan Penerapan SNI secara Sukarela
Pasal 74
(1) Dalam melakukan pengawasan penerapan SNI secara
sukarela, Kepala Badan dapat meminta LPK untuk
- 33 -
menyampaikan laporan mengenai sertifikat kesesuaianyang tel^ diterbitkan.
Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berdasarkan basil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Badan melakukan uji petik
kesesuaian di pabrik terhadap penerapan SNI secara
sukarela.(2)
(3)
Pasal 75
Dalam melaksanakan uji petik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 ayat (3), Kepala Badan melaksanakan
pemeriksaan terhadap:
a. dokumen legalitas perusahaan paling sedikit:
1. perizinan berusaha;
2. akta pendirian perusahaan atau dokumen
sejenis;
3. sertifikat SNI; dan
4. surat persetujuan penggunaan Tanda SNI;
dan
b. penandaan SNI pada produk.
Dalam hal diperlukan, berdasarkan hasil pemeriksaan
dokumen legalitas perusahaan dan penandaan SNI
pada produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan melakukan pengujian kesesuaian SNI
yang diterapkan ke Laboratorium Uji yangterakreditasi.(1)
(2)
Pasal 76
Kepala Badan melaporkan hasil pengawasan
penerapan SNI secara sukarela kepada Menteri.
Laporan hasil pengawasan penerapan SNI seceira
sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat informasi:
a, waktu dan tempat pelaksanaan pengawasan;
b. identitas Pelaku Usaha;
c. uraian produk; dan
d. kesimpulan hasil pengawasan.(1)
(2)
Pasal 77
Dalam hal hasil pengawasan menyatakan barang dan/atau
jasa Industri di pabrik tidak memenuhi SNI yang
diterapkan secaira sukarela, Pelaku Usaha dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai standardisasi dan penilaian
kesesuaian.
Bagian Ketiga
Pengawasan Pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara
Wajib
Pasal 78
Dalam melakukan pengawasan pemberlakuan SNI, ST,
dan/atau PTC secara wajib di pabrik, PPSI melakukan:
pemeriksaan dokumen; dan a.
- 34 -
b. pemeriksaan proses produksi dan pengendalian mutu.
Pasal 79
Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78 huruf a dilakukan terhadap dokumen legalitas
perusahaan, paling sedikit:
a. perizinan berusaha;
b. akta pendirian perusahaan atau dokumen sejenis;
c. sertifikat SNI atau sertifikat kesesuaian;
d. surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau
surat persetujuan penggunaan Tanda Kesesuaian;
e. bukti kepemilikan merek atau tanda daftar merek;
f. laporaninspeksi/sertifikat inspeksi, laporan hasil uji/sertifikat
pengujian;
g. perjanjian lisensi dan bukti pencatatannya dari
instansi yang berwenang dalam hal tidakmenggunakan merek sendiri;
h. bukti pengecualian ketentuan pemberlakuan SNI, ST,
dan/atau PTC secara wajib dalam hal memproduksi
barang yang dikecualikan dari pemberlakuan SNI, ST,
dan/atau PTC secara wajib; dan
i. sertifikat SNI ISO 9001 atau pemyataan diri untuk
skema Sertifikasi yang mempersyaratkan.pemeriksaan / audit. laporan hasil
Pasal 80
(1) Pemeriksaan proses produksi dan pengendalian mutu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, paling
sedikit dilakukan terhadap:
a. fasilitas produksi utama;
b. sarana dan prasarana pengendalian mutu; dan
c. mutu produk.
(2) Pemeriksaan mutu produk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c meliputi pemeriksaan penandaan
produk dan pengujian kesesuaian mutu produk sesuai
SNI, ST, dan/atau PTC.
(3) Dalam hal pengujian kesesuaian mutu produk sesuai
SNI, ST, dan/atau PTC sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), PPSI melakukan pengujian ke Laboratorium
Uji yang terakreditasi dan/atau ditunjuk Menteri.
Pasal 81
(1) Dalam melakukan pengawasan atas pemberlakuan
SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib di pasar, Kepala
Badan melakukan koordinasi dengan kementerian/
lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui penyampaian surat pemberitahuan
pengawasan atas pemberlakuan SNI, ST, dan/atau
PTC secara wajib di pasar yang paling sedikit berisi:
waktu dan tempat pelaksanaan pengawasan; dan
permintaan nama petugas/pegawai yang akan
disertakan dalam pengawasan.a.
b.
- 35 -
Pasal 82
(1) Dalam melaksanakan pengawasan atas pemberlakuan
SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib di pasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81,
melakukan pemeriksaan mutu produk.
(2) Pemeriksaan mutu produk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan
penandaan produk dan pengujian kesesuaian mutu
produk sesuai SNI, ST, dan/atau PTC.
(3) PPSI melakukan pengujian kesesuaian mutu produk
sesuai SNI, ST, dan/atau PTC sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ke Laboratorium Uji yang terakreditasi
dan/atau ditunjuk Menteri.
Pasal 83
(1) PPSI menyampaikan laporan basil pengawasan
pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib
kepada Kepala Badan.
(2) Laporan basil pengawasan pemberlakuan SNI, ST,
dan/atau PTC secara wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
a. waktu dan tempat pelaksanaan pengawasan;
b. identitas Pelaku Usaba;
c. uraian produk;
d. kesimpulan basil pengawasan; dan
e. rekomendasi tindak lanjut basil pengawasan.
(3) Laporan basil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepulub
bari) bari kerja terbitung sejak laporan basil uji
diterbitkan.PPSI
Pasal 84
(1) Kepala Badan melaporkan basil pengawasanpemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib
kepada Menteri.
(2) Laporan basil pengawasan pemberlakuan SNI, ST,
dan/atau PTC secara wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
waktu dan tempat pelaksanaan pengawasan;
b. identitas Pelaku Usaba;
c. uraian produk;
d. kesimpulan basil pengawasan; dan
rekomendasi tindak lanjut basil pengawasan.
(3) Laporan basil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan secara berkala 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tabun dan sewaktu-waktu apabila
diperlukan.a.
e.
Pasal 85
(1) Menteri melalui Kepala Badan memberitabukan basil
pengawasan pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC
secara wajib kepada Pelaku Usaba.
(2) Pemberitabuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disampaikan secara elektronik.
-36-
(3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi SNI, ST,
dan/atau PTC yang diberlakukan secara wajib,
pemberitahuan hasil pengawasan disampaikan juga
kepada
nonkementerian terkait.pemerintah kementerian/lembaga
Pasal 86
Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ditemukan dugaan tindak
pidana, PPSI berkoordinasi dengan PPNS Bidang
Perindustrian untuk ditindaklanjuti.
Pasal 87
(1) Dalam hal hasil pengawasan di pabrik menyatakan
barang dan/atau jasa Industri tidak memenuhi SNI,
ST, dan/atau PTC yang diberlakukan secara wajib,
Pelaku Usaha wajib menghentikan kegiatan produksi
barang dan/atau jasa Industri paling lama 3 (tiga) hari
terhitung sejak pemberitahuan diterima.
(2) Pelaku Usaha melakukan perbaikan atas barang
dan/atau jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, ST,
dan/atau PTC yang diberlakukan secara wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah dilakukan, Pelaku Usaha meminta
kepada LSPro yang telah menerbitkan sertifikat SNI
atau sertifikat kesesuaian untuk melakukan surveilen.
(4) Dalam hal berdasarkan hasil surveilen sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) barang dan/atau jasa Industri
telah memenuhi SNI, ST, dan/atau PTC yang
diberlakukan secara wajib, LSPro menyampaikan
laporan kepada Menteri melalui Kepala Badan.
(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Kepala Badan atas nama Menteri menerbitkan
surat pemberitahuan kepada Pelaku Usaha untuk
melanjutkan kegiatan produksi barang dan/atau jasa
Industri.
(6) Pelaku Usaha yang tidak melakukan penghentian
kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 88
Dalam hal hasil pengawasan di pasar menyatakan barang
tidak memenuhi SNI, ST, dan/atau PTC yang diberlakukan
secara wajib, Pelaku Usaha wajib:
a. menarik seluruh barang Industri yangmemenuhi SNI, ST, dan/atau PTC yang diberlakukan
secara wajib tersebut paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal pemberitahuan hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85
ayat (1); dan/atau
b. menghentikan kegiatan impor barang Industri yang
tidak memenuhi SNI, ST, dan/atau PTC yangtidak
-37-
diberlakukan secara wajib tersebut paling lama 3 (tiga)
hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan basil
pengawasan.
Pasal 89
(1) Dalam melakukan penarikan barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, Pelaku Usaha
men3aisun rencana penarikan barang.
(2) Rencana penarikan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
a. waktu dan lokasi penarikan barang;
b. identitas dan jumlah barang yang ditarik; dan
c. rencana tindak lanjut barang yang ditarik.
(3) Waktu penarikan barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a hams memperhitungkan batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 humf a.
(4) Pelaku Usaha menyampaikan rencana penarikan
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Kepala Badan paling lambat 5 (lima) hari keija
terhitung sejak tanggal pemberitahuan hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85
ayat (1).
Pasal 90
(1) Penarikan barang Industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 dilakukan oleh Pelaku Usaha.
(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib melakukan penarikan barang dari:
a. distributor;
b. agen;
c. grosir;
d. pengecer; dan/atau
e. konsumen.
(3) Biaya penarikan barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibebankan kepada Pelaku Usaha.
Pasal 91
(1) Kepala Badan melakukan pemantauan pelaksanaan
penarikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
90.
(2) Pelaku Usaha yang telah selesai melakukan penarikan
barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
penarikan barang kepada Kepala Badan dengan
ditembuskan kepada Dirjen Pembina Industri.
(3) Kepala Badan melaporkan seluruh proses peneirikan
barang kepada Menteri paling sedikit memuat:
a. waktu dan tempat penarikan barang;
b. identitas dan jumlah barang yang ditarik; dan
c. tindak lanjut barang yang ditarik.
Pasal 92
Pelaku Usaha yang tidak melakukan penarikan barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
-38-
Pasal 93
Penghentian kegiatan impor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 94
Menteri menyebarluaskan informasi kepada
masyarakat berkenaan dengan barang Industri yang
wajib ditarik dari peredarannya dan/atau jasa Industri
yang wajib dihentikan kegiatannya oleh Pelaku Usaha.
Penyebaran informasi oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara
elektronik melalui laman www.kemenperin.go.id.(1)
(2)
Bagian Keempat
Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian
Pasal 95
Menteri melakukan pengawasan kepada LPK yang
melakukan penilaian kesesuaian terhadap penerapan
SNI secara sukarela dan pemberlakuan SNI, ST,
dan/atau PTC secara wajib.
Pengawasan LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pengawasan terhadap:
a. lingkup kompetensi LPK; dan
b. pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LPK.
Menteri mendelegasikan pengawasan terhadap LPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala
Badan.(1)
(2)
(3)
Pasal 96
Lingkup kompetensi LPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
a. akreditasi LPK;
b. kompetensi AMMI/auditor, petugas pengambil
contoh, petugas penguji, petugas inspeksi, dan
tenaga ahli apabila ada;
c. sarana LPK;
d. skema Sertifikasi bagi LSPro;
e. metode inspeksi bagi Lembaga Inspeksi;
f. metode pengujian bagi Laboratorium Uji; dan
g. kebenaran antara pelaporan kinerja dengan
dokumen terkait penerbitan laporan hasil
inspeksi/laporan hasil uji.
Pengawasan pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh
LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2)
huruf b dilakukan melalui:
a. pemantauan dan/atau penyaksian ataspelaksanaan penilaian kesesuaian; dan
b. peninjauan atas tahapan pelaksanaan penilaian
kesesuaian yang telah dilakukan.(1)
(2)
Pasal 97
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
dilakukan secara berkala atau secara khusus.(1)
- 39 -
(2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.
(3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan
laporan dari masyarakat, Pelaku Usaha, dan/atau
instansi terkait.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen
dan/atau pemeriksaan lapangan.
Pasal 98
(1) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 97 ayat (2) dilakukan berdasarkan
rencana pengawasan.
(2) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun untuk setiap tahun.
(3) Penyusunan rencana pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan berkoordinasi
dengan Diijen Pembina Industri.
(4) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling sedikit berisi:
a. jadwal pelaksanaan pengawasan;
b. metode pengawasan;
c. lokasi pengawasan; dan
d. ruang lingkup penunjukan LPK.
(5) Rencana pengawasan disusun dan ditetapkan oleh
Kepala Badan.
Pasal 99
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97
ayat (1) dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Badan
yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
LPK.
(2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyusun laporan hasil pengawasan LPK secara
berkala setiap 3 (tiga) bulan.
(3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
a. waktu dan tempat pelaksanaan pengawasan;
b. identitas LPK;
c. kesimpulan hasil pengawasan; dan
d. identitas personel pengawas.
(4) Kepala Badan melakukan evaluasi atas laporan hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Kepala Badan dapat membentuk tim.
(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling
sedikit terdiri atas unsur unit kerja pimpinan tinggi
pratama yang memiliki tugas:
a. pengawasan LPK;
b. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perumusan, penerapan,
pemberlakuan, dein pengembangan Standardisasi
Industri;
-40-
pembinaan industri; dan
evaluasi dan advokasi hukum.c.
d.
Pasal 100
(1) Kepala Badan menyampaikan laporan basil
pengawasan LPK kepada Menteri.
(2) Laporan basil pengawasan LPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
informasi:
a, waktu dan tempat pelaksanaan pengawasan;
b. identitas LPK;
c. kesimpulan basil pengawasan; dan
d. rekomendasi.
(3) Laporan basil pengawasan LPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala 1
(satu) kali dalam satu tabun dan sewaktu-waktu
apabila diperlukan.
Pasal 101
(1) Dalam bal berdasarkan basil pengawasan LPK
dinyatakan telab melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang penerapan SNI secara
sukarela dan pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC
secara wajib, Menteri mengenakan sanksi
administratif kepada LPK.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. pencabutan penunjukan disertai pencantuman
dalam daftar bitam.
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) buruf a diberikan paling banyak 1 (satu) kali
dengan jangka waktu 15 (lima belas) bari.
(4) LPK yang telab dikenai sanksi administratif berupa
peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan
penunjukan sebagai LPK.
(5) Pencabutan penunjukan sebagai LPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pencantuman
ke dalam daftar bitam.
(6) Menteri mendelegasikan pemberian sanksi berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) buruf a kepada Kepala Badan.
BABX
PETUGAS PENGAWAS STANDAR INDUSTRI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 102
(1) PPSI terdiri atas:
a. PPSI Kementerian Perindustrian; dan
- 41 -
daerah perangkat
provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
(2) PPSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Kepala Badan.b. PPSI pada
Pasal 103
PPSI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
terhadap penerapan SNI secara sukarela dan
pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib di
pabrik dan/atau di pasar.
Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 104
(1) PPSI diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(2) Menteri mendelegasikan kewenangan pengangkatan
dein pemberhentian PPSI kepada Kepala Badan.
Pasal 105
Untuk dapat diangkat menjadi PPSI, calon PPSI harus
memenuhi persyaratan:
a. berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif pada Kementerian
Perindustrian daerah perangkat
provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan
masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
Ill/a;
c. berpendidikan paling rendah sarjana (SI);
d. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling
rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. bebas narkotika; dan
mengikuti dan dinyatakan lulus pembinaan di bidang
pengawasan Standardisasi Industri.atau
g-
Pasal 106
(1) Usulan pengangkatan PPSI disampaikan secara
tertulis kepada Kepala Badan oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi madya bagi calon PPSI di
lingkungan Kementerian Perindustrian;
b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan bagi calon PPSI di lingkungan
pemerintah provinsi; atau
c. pejabat pimpinan tinggi pratama yangmembidangi kesekretariatan bagi calon PPSI di
lingkungan pemerintah kabupaten/kota.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan dokumen:
a. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang
dilegalisir pejabat yang berwenang;
b. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang
dilegalisir pejabat yang berwenang;
-42
c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat
yang berwenang;
d. fotokopi penilaian prestasi kerja PNS selama 2
(dua) tahun terakhir yang dilegalisir pejabat yang
berwenang;
e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari
dokter pemerintah;
f. surat keterangan bebas narkotika dari instansi
yang berwenang;
sertifikat tanda telah mengikuti dan lulus
pembinaan di bidang pengawasan Standardisasi
Industri;
h. daftar riwayat hidup; dan
i. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang
merah ukuran 3x4 (tiga kali empat) cm.
(3) Kepala Badan melakukan verifikasi atas kelengkapan
dan kebenaran dokumen usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Kepala Badan menugaskan pejabat
pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas
melakukan pembinaan PPSI.
Pasal 107
(1) Dalam hal berdasarkan basil verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) dinyatakan masih
terdapat kekurangan dokumen, pejabat pimpinan
tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
106 ayat (4) menyampaikan surat pemberitahuan
untuk melengkapi kepada calon PPSI dengan
ditembuskan kepada pejabat pengusul.
(2) Calon PPSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus melengkapi kekurangan dokumen paling lambat
5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
disampaikannya surat pemberitahuan.
(3) Dalam hal calon PPSI tidak melengkapi kekurangan
dokumen sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), usulan dianggap ditarik
kembali.g-
Pasal 108
(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) usulan dinyatakan
telah lengkap dan benar, pejabat pimpinan tinggi
pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat
(4) membuat usulan pengangkatan calon PPSI menjadi
PPSI.
(2) Usulan pengangkatan calon PPSI menjadi PPSI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Kepala Badan.
(3) Kepala Badan menetapkan pengangkatan calon PPSI
menjadi PPSI dan menerbitkan kartu tanda pengenal
PPSI.
(4) Keputusan pengangkatan PPSI dan kartu tanda
pengenal PPSI disampaikan oleh Kepala Badan kepada
-43 -
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat
(1).
Pasal 109
PPSI dapat diberhentikan dalam hal:
a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. tidak lagi bertugas di Kementerian Perindustrian atau
perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian;
c. mendapatkan hukuman disiplin sedang atau berat;
d. atas permintaan sendiri secara tertulis; atau
e. tidak berkinerja baik berdasarkan evaluasi kineija
PPSI oleh pejabat pimpinan tinggi madya/pratama
yang membawahi PPSI.
Pasal 110
(1) Dalam hal PPSI diberhentikan karena alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109,pemberhentian PPSI diusulkan oleh pejabat pimpinan
tinggi madya/pratama yang membawahi PPSI kepada
Kepala Badan.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan melampirkan:
a. surat usulan pemberhentian yang ditandatangani
pejabat pimpinan tinggi madya/pratama yang
membawahi PPSI yang paling sedikit memuat
alasan pemberhentian; dan
b. dokumen pendukung berupa:
1. salinan keputusan pejabat pembinakepegawaian mengenai pemberhentian/
pengangkatan / pemindahan;
2. salinan keputusan pejabat pembinakepegawaian atau pejabat yang berwenang
memberikan hukuman disiplin sedang atau
berat mengenai penjatuhan hukuman
disiplin sedang atau berat;
3. surat pengunduran diri sebagai PPSI; atau
4. hasil evaluasi kinerja PPSI; dan
c. kartu tanda pengenal PPSI.
Pasal 111
(1) Kepala Badan melakukan verifikasi atas usulan
pemberhentian PPSI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 110.
(2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan pejabat
pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas
melakukan pembinaan PPSI.
Pasal 112
(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dinyatakan masih
terdapat kekurangan dokumen, pejabat pimpinan
tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
-44-
111 ayat (2) menyampaikan surat pemberitahuan
untuk melengkapi kepada pejabat pimpinan tinggi
madya/pratama yang membawahi PPSI.
(2) Pejabat pimpinan tinggi madya/pratama yang
membawahi PPSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus melengkapi kekurangan dokumen paling lambat
5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggaldisampaikannya surat pemberitahuan.
(3) Dalam hal pejabat pimpinan tinggi madya/pratama
yang membawahi PPSI tidak melengkapi kekurangan
dokumen sampai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pemberhentian PPSI
ditangguhkan.
Pasal 113
(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) usulan dinyatakan
telah lengkap dan benar atau pejabat pimpinan tinggi
madya/pratama yang membawahi
melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), pejabat pimpinan
tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
111 ayat (2) membuat usulan pemberhentian PPSI.
(2) Usulan pemberhentian PPSI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.
(3) Kepala Badan menetapkan pemberhentian PPSI.
(4) Keputusan pemberhentian PPSI disampaikan oleh
Kepala Badan ke pejabat pimpinan tinggimadya/pratama yang membawahi PPSI.
Pasal 114
(1) Usulan pengangkatan PPSI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 108 atau usulan pemberhentian PPSI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dapat
disampaikan secara elektronik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian usulan
pengangkatan atau pemberhentian PPSI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.PPSI telah
Bagian Ketiga
Kartu Tanda Pengenal PPSI
Pasal 115
Kartu tanda pengenal PPSI berlaku selama yang
bersangkutan aktif sebagai PPSI.
Pasal 116
(1) Dalam hal kartu tanda pengenal PPSI hilang atau
rusak, usulan penggantian kartu tanda pengenal PPSI
diajukan oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi
pratama asal PPSI kepada Kepala Badan.
(2) Usulan pengajuan penggantian kartu tanda pengenal
PPSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
melampirkan:
saiinan keputusan mengenai pengangkatan PPSI; a.
-45-
b. dalam hal:
1. kartu tanda pengenal PPSI rusak,melampirkan asli kartu tanda pengenal PPSI;
atau
2. kartu tanda pengenal PPSI hilang,melampirkan surat pernyataan diribermeterai yang menyatakan kehilangan
kartu tanda pengenal; dan
pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang
merah ukuran 3x4 (tiga kali empat) cm.c.
Pasal 117
(1) Usulan permohonan penggantian kartu tanda
pengenal PPSI yang rusak atau hilang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dapat disampaikan
secara elektronik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian kartu
tanda pengenal PPSI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
Pasal 118
Bentuk dan format kartu tanda pengenal PPSI ditetapkan
oleh Kepala Badan.
Bagian Keempat
Pembinaan di Bidang Pengawasan Standardisasi Industri
Pasal 119
(1) Pembinaan di bidang pengawasan Standardisasi
Industri diberikan untuk calon PPSI dan PPSI.
(2) Pembinaan di bidang pengawasan Standardisasi
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh Kepala Badan.
(3) Pembinaan di bidang pengawasan Standardisasi
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan syarat untuk dapat diangkat menjadi PPSI.
(4) Untuk dapat mengikuti pembinaan di bidang
Standardisasi Industri, calon PPSI paling sedikit hams
memenuhi persyaratan:
a. berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif pada
Kementerian Perindustrian atau perangkat
daerah
menyelenggarakan umsan
bidang perindustrian;
b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan
mang III/a;
c. berpendidikan paling rendah sarjana (SI); dan
d. sehat jasmani dan rohani.provinsi / kabupaten / kota yang
pemerintahan di
Pasal 120
Penyelenggaraan pembinaan di bidang pengawasan
Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
119 dilaksanakan dengan tahapan:
a. pengumuman;b. pengusulan calon peserta;
-46-
c. pelaksanaan; dan
d. pelaporan.
Pasal 121
(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
120 huruf a dilakukan oleh Kepala Badan.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. jadwal waktu pelaksanaan pembinaan; dan
b. syarat calon peserta pembinaan.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat disampaikan secara elektronik melalui laman
www.kemenperin.go.id.
Pasal 122
(1) Pengusulan calon peserta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 120 huruf b dilakukan oleh pimpinan unit
kerja paling rendah pimpinan tinggi pratama pada unit
kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian atau
perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian kepada Kepala Badan.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. fotokopi keputusan pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
b. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang;
d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari
dokter pemerintah;
e. daftar riwayat hidup; dan
f. pas foto terbaru berwama dengan latar belakang
merah ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) buah.
(3) Kepala Badan menugaskan pejabat pimpinan tinggi
pratama yang mempunyai tugas di bidang pembinaan
PPSI untuk melakukan pemeriksaan administratif
terhadap usulan yang diterima.
Pasal 123
(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3),
Kepala Badan mengumumkan calon peserta
pembinaan di bidang pengawasan Standardisasi
Industri.
(2) Pengumuman calon peserta pembinaan di bidang
pengawasan Standardisasi Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (!) dapat disampaikan secara
elektronik paling sedikit melalui lamanwww.kemenperin.go.id.
- 47 -
Pasal 124
Pelaksanaan pembinaan di bidang pengawasan
Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
120 huruf c dilakukan dengan metode:
a. penyampaian materi paling sedikit berupa:
1. program, tugas, dan fungsi PPSI;
2. dasar hukum pemberlakuan SNI, ST, dan/atau
PTC secara wajib;
3. proses produksi dan pengendalian mutu
produksi;
4. sistem manajemen mutu;
5. tata cara pengambilan contoh padat, semi padat,
dan cair; dan
6. tata cara pengawasan;
b. praktik pengawasan; dan
c. ujian dan evaluasi.
Pasal 125
(1) Peserta yang telah mengikuti dan lulus pembinaan di
bidang pengawasan Standardisasi Industri diberikan
sertifikat.
(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan.
Pasal 126
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
pembinaan di bidang pengawasan Standardisasi Industri
ditetapkan oleh Kepala Badan.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 127
(1) Sertifikat produk penggunaan Tanda SNI yang telah
diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku,
berlaku sebagai sertifikat SNI dan surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI.
(2) Produk atau barang yang telah memperoleh sertifikat
produk penggunaan Tanda SNI dikecualikan dari
kewajiban dibubuhi tanda elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 hingga diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Menteri mengenai pemberlakuan SNI
secara wajib untuk produk atau barang yang
bersangkutan.
Pasal 128
(1) LPK yang telah ditunjuk oleh Menteri sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, dievaluasi dalam
jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
(2) LPK yang masih dalam proses penunjukan, proses
penunjukannya dilakukan sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini.
-48-
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan atau
kriteria LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
Dalam hal berdasarkan basil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2);
a. LPK yang telah ditunjuk tidak memenuhi
persyaratan atau kriteria LPK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Menteri mencabut
penunjukannya; dan
b. LPK yang telah ditunjuk memenuhi persyaratan
atau kriteria LPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, Menteri menetapkan kembali
penunjukan LPK.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilakukan melalui evaluasi kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23.(4)
(5)
Pasal 129
Proses penilaian kesesuaian yang dilakukan sebelum
Peraturan Menteri ini berlaloa dan masih berjalan,
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Menteri mengenai pemberlakuan SNI, ST,
dan/atau PTC secara wajib.
Pasal 130
Peraturan Menteri mengenai pemberlakuan SNI,
dan/atau PTC secara wajib yang telah diberlakukan
sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku
sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan
Peraturan Menteri ini.ST,
Pasal 131
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian
Perindustrian atau pada perangkat daerahprovinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang
telah diangkat dan ditetapkan sebagai Petugas
Pengawas Standar Barang dan/atau Jasa di Pabrik
sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional
Indonesia Bidang Industri dapat langsung diusulkan
untuk ditetapkan sebagai PPSI.
Usulan penetapan Petugas Pengawas Standar Barang
dan/atau Jasa di Pabrik sebagai PPSI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan unit
kerja asal Petugas Pengawas Standar Barang dan/atau
Jasa di Pabrik kepada Kepala Badan paling lambat 3
(tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini
berlaku.
Usulan peralihan Petugas Pengawas Standar Barang
dan/atau Jasa di Pabrik menjadi PPSI sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} harus dilengkapi dengan
sertifikat pelatihan Petugas Pengawas Standar Barang
dan/atau Jasa di Pabrik.(1)
(2)
(3)
-49-
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 132
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan
pelaksanaan dari:
a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/
PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 308); dan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan
Standardisasi Industri secara Wajib (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menterib.
ini.
Pasal 133
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/
PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 308); dan
b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan
Standardisasi Industri secara Wajib (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 134
Peraturan Menteri mengenai pemberlakuan SNI, ST,
dan/atau PTC secara wajib yang telah diberlakukan
sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, wajib dilakukan
penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan
Menteri ini berlaku.
Pasal 135
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
-50-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini denganpenempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1120
Salinan sesuai dengan aslinya
^^i=:=^Sekretariat Jenderal
■^.t'^^JJJgmenterian Perindustrian
k/ic/ic/
* In0/
4rYQSsye Ardianmgsih
A ’51/S v I
51 -
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
STANDARDISASIINDUSTRI
PEDOMAN PERUMUSAN PTC
A. UMUMPerumusan PTC hams memperhatikan ketentuan:
tidak dimaksudkan atau berpotensi menimbulkan hambatan
perdagangan yang berlebihan atau yang tidak diperlukan; dan
b. sedapat mungkin harmonis dengan faktor-faktor kondisi klimatik,
lingkungan, geologi dan geografis, kemampuan teknologi serta
kondisi nasional yang spesifik lainnya.
Pedoman pemmusan PTC disusun dengan maksud agar PTC yang
dimmuskan dapat memberikan manfaat bagi keamanan, kesehatan,
keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, pelestarian fungsi
lingkungan hidup, persaingan usaha yang sehat, peningkatan daya
saing, dan/atau peningkatan efisiensi dan kinerja industri.
Pedoman pemmusan PTC disusun dengan tujuan untuk menjadi
bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan
pemmusan PTC.
Lingkup pedoman pemmusan PTC meliputi:
a. pen3aisunan dan penetapan program PTC;
b. pelaksanaan perumusan PTC;
c. penetapan PTC;
d. tata cara penulisan PTC; dan
e. format dokumen.a.
acuan
B. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PROGRAM PERUMUSAN PTC
1. UmumProgram pemmusan PTC mempakan rencana kegiatan
pemmusan PTC dalam periode waktu tertentu.
b. Program Pemmusan PTC paling sedikit memuat judul konsep
PTC dan keanggotaan tim pemmus.
Pen5aisunan dan penetapan program pemmusandilaksanakan oleh Kepala Badan berdasarkan usulan Dirjen
Pembina Industri.
2. Tahapan Penyusunan dan Penetapan Program Pemmusan PTC
Dirjen Pembina Industri mengajukan usulan pemmusan PTC
kepada Kepala Badan.
b. Usulan pemmusan PTC paling sedikit memuat:
1) judul konsep PTC;
2) mang lingkup;
3) calon konseptor; dan
4) calon keanggotaan tim pemmus.
Keanggotaan tim pemmus paling sedikit mewakili pemangku
pemerintah,
produsen/asosiasi produsen, dan pakar di bidang yang
relevan dengan ST dan/atau PTC yang akan dimmuskan.
terdiri atas ketuaa.
PTCc.
a.
c.
meliputi kepentinganunsuryang
Susunan keanggotaan tim pemmusmerangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dand.
anggota.
- 52 -
Kepala Badan melakukan koordinasi dan verifikasi atas
usulan Dirjen Pembina Industri.
Dalam melakukan koordinasi dan verifikasi, Kepala Badan
mempertimbangkan:
1) duplikasi dengan Standar bidang Industri yang telah
ada;
2) duplikasi dengan perumusan rancangan Standar bidang
Industri yang sedang dilaksanakan; dan/atau
3) kesepakatan regional dan internasional.
Berdasarkan basil koordinasi dan verifikasi, Kepala Badan:
1) menetapkan usulan perumusan PTC dalam program
perumusan PTC dan menetapkan tim perumus dalam
hal usulan perumusan telah memenuhi kriteria; atau
2) mengeluarkan surat pembatalan, penundaan dan/atau
permintaan pengkajian ulang, dalam hal usulan belum
memenuhi kriteria.e.
f.
g-
C. PELAKSANAAN PERUMUSAN PTC
1. Umuma. Pelaksanaan perumusan PTC dilakukan melalui:
1) Penyusunan konsep; dan
2) Rapat pembahasan.
b. Usulan perumusan PTC yang ditetapkan dalam Program
Perumusan PTC harus diselesaikan dalam tahun beijalan.
c. Dalam hal belum selesai dalam tahun beijalan, perumusan
PTC dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya setelah
diusulkan kembali dan ditetapkan dalam Program Perumusan
PTC tahun berikutnya.
2. Konseptor
a. Konseptor adalah gugus kerja atau perorangan yang ditunjuk
oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan
yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan
teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan,
dan pengembangan Standardisasi Industri.
b. Konseptor mempunyai tugas merumuskan konsep PTC.
3. Tim Perumus
a. Tim Perumus adalah kelompok kerja yang bertanggung jawab
terhadap substansi perumusan PTC.
b. Calon keanggotaan tim perumus paling sedikit mewakili
pemangku kepentingan yang meliputi unsur pemerintah,
produsen/asosiasi produsen, dan pakar di bidang yang
relevan dengan ST dan/atau PTC yang akan dirumuskan.
Susunan keanggotaan tim perumus terdiri atas ketua
merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan
anggota.
c. Penggantian keanggotaan tim perumus di dalam tahun
berjalan dengan mempertimbangkan komitmen dan keaktifan
anggota tim perumus dalam rapat pembahasan. Anggota yang
diganti harus mengusulkan pengganti dengan kompetensi
yang hampir setara.
d. Penggantian anggota dilakukan dengan surat pemberitahuan
dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
- 53 -
perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengembangan
Standardisasi Industri kepada Kepala Badan.
4. Penyusunan Konsep
a. Konsep PTC disusun oleh Konseptor.
b. Dalam menyusun konsep PTC, Konseptor hams mengacu
kepada tata cara penulisan PTC.
Konsep PTC yang telah disusun oleh Konseptor disampaikan
kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan
yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan
teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pemmusan, penerapan, pemberlakuan,
dan pengembangan Standardisasi Industri untuk ditemskan
kepada Tim Pemmus paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum pelaksanaan rapat pembahasan.
d. Anggota Tim Pemmus memberikan tanggapan tertulis
mengenai konsep PTC paling lambat 2 (dua) hari keija
sebelum dilakukan pembahasan substansi dalam rapat
pembahasan.
5. Rapat Pembahasan
a. Rapat pembahasan dilakukan untuk membahas substansi
dan/atau menyepakati konsep PTC.
b. Rapat pembahasan dilaksanakan oleh Tim Pemmus.
c. Rapat pembahasan difasilitasi oleh unit kerja pimpinan tinggi
pratama yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan,
pemberlakuan, dan pengembangan Standardisasi Industri.
d. Apabila diperlukan, rapat pembahasan dapat dihadiri oleh
pemangku kepentingan selain Tim Pemmus.
e. Setiap pelaksanaan rapat pembahasan hams dibuatkan
notulensi sesuai dengan format A. 1.
f, Setiap hasil rapat pembahasan harus dituangkan dalam
berita acara rapat pembahasan sesuai dengan format A. 2.c.
D. PENETAPAN PTC
1. Konsep PTC yang telah disepakati dalam rapat pembahasan
disampaikan kepada Kepala Badan.
2. Kepala Badan menyampaikan permohonan penetapan PTC kepada
Menteri.
3. Penetapan PTC dilakukan oleh Menteri.
4. Penetapan PTC dapat dilakukan bersamaan dengan pemberlakuan
PTC secara wajib.
E. TATA CARA PENULISAN PTC
1. BahasaPenulisan PTC hams menggunakan bahasa Indonesia yang baik
dan benar. Istilah asing yang belum mempunyai padanan kata
dalam bahasa Indonesia, tetap menggunakan istilah asing yang
ditulis dengan humf miring (italic). Jika padanan kata dalam
bahasa Indonesia belum banyak dikenal agar ditulis dalam dua
bahasa, yaitu bahasa Indonesia diikuti dengan istilah asingnya
(ditulis dalam tanda kumng dan humf miring). Penulisan dalam
dua bahasa dilakukan sekali saja di awal.
2. Stmktur
- 54 -
PTC mencakup ruang lingkup, definisi, sistem keamanan produk,
lingkungan dan fasilitas produksi, Pengendalian produk dan
pengendalian mesin dan Personel.
Isi PTC
PTC paling sedikit memuat:
Ruang lingkup.
Ruang lingkup bersifat wajib yang menguraikan tentang
subjek dan aspek yang akan diatur dalam PTC. Ruang
lingkup disusun secara singkat dan jelas.
Definisi
Deiinisi berisi tentang uraian peristilahan, pengertian dan
singkatan yang sifatnya belum diketahui umum dan hanya
berlaku untuk digunakan dalam PTC tersebut.
Sistem Keamanan Produk
Sistem keamanan produk paling sedikit memuat: keamanan
produk, pengendalian dokumen, spesifikasi (spesifikasi bahan
baku, bahan tambahan dan produk antara serta produk
akhir), monitoring dan evaluasi pemasok, ketertelusuran,
dan/atau penarikan Produk.
Lingkungan dan Fasilitas Produksi
Lingkungan dan fasilitas produksi paling sedikit memuat:
bangunan, lingkungan pabrik, tata ruang dan alur produksi,
mesin dan peralatan, laboratorium, pemeliharaan, fasilitas
karyawan, kebersihan dan sanitasi, dan/atau penanganan
limbah.
Pengendalian Produk dan Pengendalian Mesin
Pengendalian Produk dan Pengendalian Mesin paling sedikit
memuat: desain produk dan pengembangan proses, bahan,
pengendalian proses, proses produksi, proses inspeksi produk
dan analisis, pengendalian, pemantauan dan pengukuran,
dan/atau pengendalian produk yang tidak sesuai.
Personal
Personal paling sedikit memuat: pelatihan dan kompetensi,
evaluasi, akses dan mobilitas personal, alat pelindung diri.3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
-55-
F. FORMAT DOKUMEN
Format A1 Notulen Rapat Pembahasan 1.
NOTULEN RAPAT PEMBAHASAN
1. Judul Konsep PTC
2. Rapat Ke
3. Hari/tanggal
Kehadiran Tim Pemmus :
4. 1.
5. 2.
dst. 3.
Basil Pembahasan
Alasan
perubahanPerubahan yang
disetujuiBagian yang
dibahasUsulan
Catalan lain:
- 56 -
2. Format A2 Berita Acara Rapat Pembahasan
BERITA ACARA
RAPAT PEMBAHASAN
Judul Konsep PTC
Pada hari tanggal bulan .... tahun telah diadakan rapat pembahasan
konsep PTC dengan judul
Rapat dihadiri oleh Tim Perumus sebagai berikut
1. Jumlah Tim Perumus
2. Kehadiran
3. TempatOrang
Orang
Orang
Pimpinan Sidang
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Konseptor(Institusi:
(Institusi:
(Institusi:
Jumlah seluruh anggota Tim Perumus :
Kehadiran anggota Tim Perumus :
Yang tidak hadir :orang
orang
orang
Kesimpulan Hasil Rapat:
Menyepakati konsep PTC untuk
Sekretaris Tim Perumus Ketua Tim Perumus
)
Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu
*) An^ota Tim Perumus yang tidak hadir dihitung suaranya dengan menyertakan
persetujuan tertulis
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
'^duai dengan aslinya
;^iat Jenderal
-k ( kementeri^ Perindustrian\ N. T^epa^^yBm Hukyim,ttd.
- -Sek
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Q.y
sih Yossye Ardiai
- 57 -
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
STANDARDISASIINDUSTRI
KETENTUAN KEBERTERIMAAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
A. KETENTUAN KEBERTERIMAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
(LSPro)
A.l. DITERIMA
a. Aspek Legalitas
1. Identitas LSPro sesuai berdasarkan akreditasi.
2. Hasil evaluasi dokumen legal dan verifikasi dinyatakan
sesuai.
3. Berdomisili dan berbadan hukum Indonesia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
b. Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi (dikecualikan untuk
LSPro yang baru berdiri)
1, Melaksanakan kewajibannya terkait pelaporan
penerbitan sertifikat SNI dan/atau sertifikat kesesuaian.
2, Tidak ada atau belum pemah melakukan pelanggaran
penerbitan sertifikat SNI dan/atau sertifikat esesuaian
(pelanggaran dibuktikan dengan surat keputusan hasil
rapat panel pehgawasan).
c. Aspek Kompetensi
1. LSPro terakreditasi KAN untuk lingkup yang sesuai atau
yang sejenis.
2. LSPro memiliki Asesor dan/atau Petugas Pengambil
Contoh (PPC) yang sesuai dengan lingkup yang diajukan.
3. LSPro memiliki personil peninjau Sertifikasi dengan
kompetensi yang sesuai dan/atau sejenis dengan
lingkup yang diajukan atau sesuai dengan ketentuan
dalam Pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara
wajib.
4. Personil Asesor, PPC, dan peninjau Sertifikasi dalam
pelaksanaan penilaian kesesuaian harus berkebangsaan
Warga Negara Indonesia (WNI).
d. Aspek Infrastruktur
1. LSPro memiliki memorandum of understanding atau
dukungan inspeksi/pengujian dari LembagaInspeksi/Laboratorium Uji yang ditunjuk atau yang
akan ditunjuk oleh Menteri sesuai ruang lingkup yang
diajukan.
2, Memiliki ketentuan prosedur penerbitan sertifikat SNI
dein/atau sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
3. Untuk pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara
wajib yang baru ketentuan prosedur penerbitan
sertifikat SNI dan/atau sertifikat kesesuaian diadopsi
paling lambat 2 (dua) bulan.
- 58 -
Aspek Kinerja Terakhir
LSPro telah menerbitkan sertifikat SNI dan/atau sertifikat
kesesuaian untuk lingkup yang sejenis (dikecualikan untuk
LSPro yang baru berdiri).c.
A.2. DITOLAK
Salah satu dari aspek a, aspek b, aspek c, aspek d, atau
aspek e pada huruf A. 1. tidak dipenuhi.
Jumlah LSPro telah tersedia secara memadai.
Ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri
tentang Pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib.a.
b.
c.
B. KETENTUAN KEBERTERIMAAN LABORATORIUM UJI ATAU LEMBAGA
INSPEKSI
B.l. DITERIMA
a. Aspek Legalitas
1. Identitas Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi sesuai
berdasarkan akreditasi.
2. Hasil evaluasi dokumen legal dan verifikasi dinyatakan
sesuai.
b. Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi (dikecualikan untuk
Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi yang baru berdiri)
1. Melaksanakan kewajibannya terkait pelaporan
penerbitan hasil pengujian/inspeksi.
2, Tidak ada atau belum pemah melakukan pelanggaran
penerbitan hasil pengujian/inspeksi (pelanggaran
dibuktikan dengan surat keputusan hasil rapat panel
pengawasan).
c. Aspek Kompetensi
1. Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi terakreditasi KAN
untuk lingkup yang sesuai atau yang sejenis.
2. Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi memiliki personil
penguji/inspektor yang sesuai dengan lingkup yang
diajukan.
3. Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi memiliki personil
peninjau Sertifikasi dengan kompetensi yang sesuai
dan/atau sejenis dengan lingkup yang diajukan atau
sesuai dengan ketentuan dalam Pemberlakuan SNI, ST
dan/atau PTC secara wajib.
4. Personil peninjau Sertifikasi pada Laboratorium
Uji/Lembaga Inspeksi dalam pelaksanaan penilaian
kesesuaian hams berkebangsaan Warga Negara
Indonesia (WNI) (dikecualikan untuk Lembaga
Inspeksi/Laboratorium Uji di luar negeri yang ditunjuk).
d. Aspek Infrastmktur
1. Memiliki ketentuan prosedur pengujian/inspeksi sesuai
dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
2. Untuk pemberlakuan regulasi SNI, ST, dan/atau PTC
yang bam ketentuan prosedur pengujian/inspeksi
disesuaikan p^ing lambat 2 (dua) bulan.
3. Memiliki peralatan pengujian/inspeksi minimal 60% dari
keselumhan persyaratan parameter SNI, ST, dan/atau
PTC (pengecualian berdasarkan rapat panel dengan
pertimbangan kompleksitas produk).
-59-
e. Aspek Kineija Terakhir
Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi telah menerbitkan
laporan/sertifikat hasil pengujian/inspeksi untuk lingkup
yang sejenis (dikecualikan untuk Laboratorium Uji/Lembaga
Inspeksi yang barn berdiri).
B.2. DITOLAK
Salah satu dari aspek a, aspek b, aspek c, aspek d, atau aspek e
pada huruf B. 1. tidak dipenuhi.
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Perindustrian
Y Kepala B^ Hukum,

0tp■'t
^ Ikan'CYotiyyii Ardl^nmgsih
-60-
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
STANDARDISASI INDUSTRI
FORMULIR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROSES PENUNJUKAN
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
Surat Permohonan Penunjukan Lembaga Penilaian
Kesesuaian
Profil LSPro
Surat Pernyataan Memenuhi Kewajiban Setelah
Ditunjuk sebagai LSPro
Daftar Auditor
Daftar Petugas Pengambil Contoh
Daftar Personel Pengambil Keputusan
Profil Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi
Daftar Lingkup Pengujian/Inspeksi
Daftar Peralatan Utama Pengujian/Inspeksi
Daftar Personel Penguji/Inspektor
Daftar Periksa Penilaian Kelengkapan Data
Permohonan LSPro
Daftar Periksa Penilaian Kelengkapan Data
Permohonan Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi
Laporan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen
Pengajuan Lembaga Penilaian Kesesuaian
Daftar Periksa Verifikasi LSPro
Daftar Periksa Verifikasi Laboratorium Uji/
Lembaga Inspeksi
Berita Acara Verifikasi Lembaga Penilaian
Kesesuaian
Laporan Hasil Verifikasi Lembaga Penilaian
Kesesuaian
Laporan Hasil Penilaian Kemampuan Lembaga
Penilaian Kesesuaian1. FormulirF.Ol
Formulir F.02
Formulir F.032.
3.
Formulir F.04
Formulir F.05
Formulir F.06
Formulir F.07
Formulir F.08
Formulir F.09
Formulir F.IO
Formulir F. 114.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Formulir F. 12 12.
Formulir F. 13 13.
Formulir F.14
Formulir F. 1514.
15.
Formulir F.16 16.
Formulir F.17 17.
Formulir F.18 18.
-61 -
Formulir F.Ol
KOP SURAT
: fsistem penomoran masina-masina LPK\ Nomor kota, tgl-bln-thn
Lajnpiran : diisi anaka (diisi terbilana) Berkas
Perihal : Permohonan Penunjukan LPK dalam
rangka Pemberlakuan ... secara wajib
Yth.
Kepala Badan
di
Jakarta
Dengan hormat,
Menindaklanjuti pengumuman Kepala Badan nomor ...i tanggal ...2 perihal
Pengumuman Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam Rangka
Pemberlakuan secara wajib, bersama ini kami:
Nama LPK 4
Alamat5
No. Akreditasi KAN : ...6 (LSPr-,„-IDN/LI-...-IDN/LP-...-IDN/LK-...-
IDN)*
: (Terakreditasi/Tidak Terakreditasi)*
: SNI ...,SNI Kode Standar Bidang Industri.,,,dstStatus Akreditasi KAN
Lingkup Akreditasi KAN
mengajukan permohonan penunjukan Lembaga penilaian kesesuaian dalam
rangka pemberlakuan ...^ secara wajib.
Sebagai pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdiri dari:
a. untuk LSPro terdiri dari:*
perizinan benisaha di bidang Industri jasa Sertifikasi yang efektif atau
fotokopi peraturan perundang-undangan mengenai penetapan struktur
organisasi dan tata kerja bagi LSPro yang dimiliki oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah;
sertifikat akreditasi KAN dan lampirannya (jika LSPro belum terakreditasi
oleh KAN untuk lingkup yang diajukan, LSPro dapat menyampaikan
sertifikat akreditasi KAN beserta lampiran sesuai ruang lingkup yang
sejenis);
profil LSPro (Formulir F. 02);
surat pemyataan memenuhi kewajiban setelah ditunjuk sebagai LSPro
(Formulir F. 03);
daftar auditor (Formulir F. 04);1.
2.
3.
4.
5.
-62-
6. daftar petugas pengambil contoh (Formulir F. 05);
7. daftar personel pengambil keputusan (Formulir F. 06);
bukti kepemilikan Laboratorium Uji atau Lembaga Inspeksi;
9. struktur organisasi dan nama pejabat; dan
10. surat keterangan domisili atau berkedudukan di wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia
B. untuk Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi terdiri dari:*
perizinan berusaha di bidang Industri jasa pengujian laboratorium/jasa
inspeksi periodik yang efekUf atau fotokopi peraturan perundang-
undangan mengenai penetapan struktur organisasi dan tata kerja bagi
Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi yang dimiliki oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerafy
2. sertifikat akreditasi KAN dan lampirannya;
3. prqfil Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi (Formulir F. 07);
4. daftar lingkup pengujian/inspeksi (Formulir F. 08);
daftarperalatan utama pengujian/inspeksi (Formulir F. 09);
daftar personel penguji/inspektor (Formulir F. 10);
7. salinan laporan hasil uji/inspeksi sebelumnycy
8. struktur organisasi dan nama pejabat; dan
9. surat keterangan domisili atau berkedudukan di wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Demikian, atas perhatian Kepala Badan, kami sampaikan terima kasih.8.
I.
5.
6.
Kepala LPK,
tanda tangan
dan cap
(nama lengkap)
Keterangan:
(1) nomor surat Kepala Badan yang memuat pengumuman
(2) tanggal surat Kepala Badan yang memuat pengumuman
(3) standar bidang industri sesuai surat Kepala Badan
(4) nama Lembaga Penilaian Kesesuaian
(5) alamat penilaian kesesuaian
(6) nomor sertifikat akreditasi
(*) pilih salah satu
-63-
Formulir F.02
PROFIL LSPro
1. Nama LSPro
2. Alamat LSPro
Telp 8e Fax
Nama Personal Kontak
Pengurus3.
4.
5.Teriampir Struktur Organisasi dan
Personel
6. No. Akreditasi KAN
Lingkup Akreditasi KAN
Masa Berlaku Akreditasi KAN
Lingkup Penunjukan oleh
Menteri Perindustrian yang
telah diperoleh sebelumnya
(jika ada)
Nama Lab. Penguji/Lembaga
Inspeksi sesuai Standar Bidang
Industri yang Diajukan
Naima Auditor
Nama Petugas Pengambil
Contoh
Nama Personel Pengambil
Keputusan
Nama dan Jabatan
Penandatangan Sertifikat
SNI/Sertifikat Kesesuaian7. Teriampir Sertifikat Akreditasi KAN
(tgl - bln - thn s/d tgl - bln - thn) 8.
9. 1.
2.
3. dan seterusnya
10. 1.
2.
3. dan seterusnya
Teriampir
Teriampir11.
12.
13. Teriampir
14.
20...
Kepala LSPro,
tanda tangan dan cap
{Nama Lengkap)
Catatan: Apabila teijadi perubahan data, profil yang mengalami perubahan hams
dilaporkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari keija.
-64-
Fonnulir F.03
KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN
nomor: {sistem penomoran masina-masina LSPro\
Yang bertanda tangein di bawah ini:
Nama
Jabatan
bertindak mewakili:1
2
3Nama LSPro
4Alamat LSPro
Nomor Akreditasi KAN
Masa Berlaku Akreditasi KAN
dengan ini menyatakan bersedia untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut:
melakukan penilaian kesesuaian bagi barang, jasa, sistem, dan/atau
proses yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan Peraturan Menteri
mengenai pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib;
melaksanakan penilaian kesesuaian secara benar berdasarkan fakta
dan tidak memihak kepada kepentingan pihak yang dinilai, serta bebas
dari tekanan pihak lain termasuk tekanan dari organisasi yang
berkaitan atau yang membawahinya;
melaporkan hasil penilaian kesesuaian yang telah diterbitkan,
diperpanjang, dibekukan untuk sementara atau yang telah dicabut
kepada Menteri melalui Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari keija
terhitung sejak tanggal penerbitan, perpanjangan, dan/atau pembekuan
untuk sementara atau pencabutan;
melakukan surveilen secara berkala sesuai dengan skema Sertifikasi
yang ditetapkan dan/atau berdasarkan pengaduan atau instruksi dari
Menteri serta melaporkan hasil surveilen kepada Menteri melalui Kepala
Badan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal
penetapan hasil surveilen bagi LSPro;
menggunakan personel yang kompeten, berkewarganegaraan Indonesia,
berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, memahami
peraturan perundang-undangan, dan telah diregistrasi oleh Menteri
Perindustrian; dan
melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pemyataan ini dibuat sebagai persyaratan penunjukan LSPro dalam5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-65-
rangka pemberlakuan ..J secara wajib untuk produk ...s.
Apabila dikemudian hari terbukti bahwa kami melanggar kewajiban-
kewajiban tersebut, maka kami siap untuk dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, dan kami bersedia dicabut ruang lingkupnya serta
tidak akan menuntut pihak manapun terkait pencabutan tersebut.
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
,20..
(kepala LSPro ...)2
tanda tangan dan cap
meterai 10.000
(nama lengkap)
Keterangan:
(1) nama pimpinan LSPro
(2) namajabatan
(3) nama LSPro
(4) alamat LSPro
(5) nomor akreditasi KAN
(6) masa berlaku akreditasi KAN
(7) SNI, ST, atau PTC yang diberlakukan wajib
(8) jenis produk
-66-
Formulir F.04
DAFTAR AUDITOR
Nama LSPro :
Jenjang
AuditorKompetensi
KeahlianStatusNo. Nama
AK A CA Mandiri Subkontrak
Catatan:
1.Formulir ini diisi sesuai dengan Standardisasi Industri yang diajukan
2. LSPro harus memberikan informasi tentang prosedur penetapan jenjang auditor.
3. AK singkatan dari Auditor Kepala.
4. A singkatan dari Auditor.
5. CA singkatan dari Calon Auditor.
-67-
Formulir F.05
DAFTAR PETUGAS PENGAMBIL CONTOH fPPCl
Nama LSPro :
StatusNo. Nama Kompetensi Produk
Mandiri Subkontrak
-68-
Formulir F.06
DAFTAR PERSONEL PENGAMBIL KEPUTUSAN
Nama LSPro: ...
Kompetensi
ProdukNo. Nama Pendidikan Jabatan
Catatan:
Formulir ini diisi sesuai dengan parameter standar bidang industri yang
diberlakukan secara wajib.
- 69 -
Formulir F.07
PROFIL LABORATORIUM UJI/LEMBAGA INSPEKSI
1. Nama Laboratorium
Uji/Lembaga Inspeksi
Alamat
Telp 6b Fax
Nama Personel Kontak
Pengums2.
3.
4.
5. Terlampir Stxuktur Organisasi dan nama
pejabat
6. No. Akreditasi KAN
Lingkup Akreditasi KAN
Masa Berlaku Akreditasi
KAN
Lingkup Penunjukan oleh
Menteri Perindustrian yang
telah diperoleh sebelumnya
Nama LSPro Yang Telah
ditunjuk oleh Menteri
Perindustrian untuk standar
bidang industri yang sama
Personel Inspektor/Penguji7. Terlampir sertifikat akreditasi KAN
(Tgl - Bln - Thn s/d Tgl - Bln - Thn) 8.
9. 1.
2.
3. dan seterusnya
10. 1.
2.
3. dan seterusnya
11. Terlampir daftar personel
penguji/inspektor (Formulir F.IO)
Terlampir daftar lingkup pengujian/
inspeksi (Formulir F.08) dan daftar
peralatan utama pengujian/inspeksi
(Formulir F.09)12. Fasilitas Pengujiam
13. Nama dan Jabatan
Penandatangan
laporan / sertifikat
Inspeksi/Pengujian
, 20...
Kepala Laboratorium Uji/
Lembaga Inspeksi
Catatan:
Apabila teijadi perubahan data, profil yang mengalami perubahan harus
dilaporkan selambat-lambatnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
-70-
Formulir F.08
DAFTAR LINGKUP PENGUJIAN/INSPEKSI
Nama Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi:
StatusSpesifikasi/Identitas
MetodaKeterangan No. Parameter Tidak
MampuMandiri
Catatan:
1. Formulir ini diisi sesuai dengan parameter standar bidang industri yang diberlakukan
secara wajib.
2. Kolom Mandiri, diisi jika Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi mampu melakukan
pengujian/inspeksi dalam lingkungan sendiri untuk parameter dimaksud.
3. Kolom Tidak Mampu, diisi jika Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi tidak mampu
melakukan pengujian/inspeksi parameter.
4. Kolom parameter diisi secara lengkap sesuai parameter standar bidang industri yang
diberlakukan secara wajib.
5. Kolom keterangan diisi dengan informasi terkait kemampuan pengujian/inspeksi (misal
status akreditasi atau status proses akreditasi, dsb).
- 71 -
Formulir F.09
DAFTAR PERALATAN UTAMA PENGUJIAN/INSPEKSI
Nama Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi:
Lembaga Kalibrasi dan
Tahun Terakhir DikalibrasiNama Standar/
Alat UkurNo. Parameter
Internal Ekstemal
Catalan:
Formulir ini diisi sesuai dengan parameter standar bidang industri yang
diberlakukan secara wajib
-72-
Formulir F.IO
DAFTAR PERSONEL PENGUJI/INSPEKTOR
Nama Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi:
StatusBidang
KeahlianNo. Parameter Nama Penguji/
InspektorPendidikanAnalis
Catatan:
Formulir ini diisi sesuai dengan parameter standar bidang industri yang
diberlakukan secara wajib
-73-
Formulir F. 11
DAFTAR PERIKSA PENILAIAN KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN
LSPro
Standar Bidang Industri
yang diajukan
Nama LSPro
Alamat LSPro
Kepala LSPro
No. Akreditasi LSPro oleh
KAN: (nomor dan judul)
Masa Berlaku Akreditasi : (tgl/bln/thn) s/d (tgl/bln/thn)
KAN
Telah terakreditasi oleh
KAN untuk lingkup yang
sesuai dengan yang
diajukan
Lingkup Akreditasi
standar bidang industri
Sejenis
[Jika belum terakreditasi
oleh KAN untuk lingkup
yang sesuai): (Ya/Tidak)
LAYAKDOKUMEN KETERANGAN
YA TIDAK
1. Persyaratan Administrasi
a. surat permohonan penunjukan; dan
b. surat pemyataan memenuhi kewajiban
setelah ditunjuk sebagai LSPro;
2. Identitas LSPro
a. Profil LSPro
b. daftar auditor
c. daftar petugas pengambil contoh (PPC)
d. daftar personel pengambil keputusan
e. bukti kepemilikan;
1) untuk LSPro milik instansi Pemerintah
atau Pemerintah Daerah dibuktikan
dengan peraturan perundang-
undangan mengenai organisasi dan
surat keterangan bahwa Laboratorium
-74-
Uji atau Lembaga Inspeksi merupakan
milik instansi Pemerintah atau
Pemerintah Daerah yang sama; dan
2) untuk LSPro milik badan usaha
dibuktikan dengan:
a) akta notaris atau dokumen legal
lain yang menyatakan LSPro dan
Uji/Lembaga
Inspeksi dimiliki oleh orang, badan
hukum, atau entitas yang sama;
atau
b) akta notaris atau dokumen legal
lain yang menyatakan LSPro dan
Uji/Lembaga
Inspeksi dimiliki mayoritas oleh
orang, badan hukum, atau entitas
yang sama;Laboratorium
Laboratorium
f. fotokopi sertifikat akreditasi Komite
Akreditasi Nasional dan lampirannya;
g. struktur organisasi dan nama pejabat; dan
h. surat keterangan domisili atau
berkedudukan di wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia
CATATAN PEMERIKSA:
Nama Validator
Tanda Tangan
Tanggal DisahkanNama Petugas
Tanda Tangan
Tanggal Dibuat
-75-
Fonnulir F.12
DAFTAR PERIKSA PENILAIAN KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN
LABORATORIUM UJI/LEMBAGA INSPEKSI
: (Nomor dan Judul) Standar Bidang Industri
Nama Laboratorium
Uji/Lembaga Inspeksi
Alamat
Pimpinan Laboratorium
Uji/Lembaga Inspeksi
Telah terakreditasi oleh
KAN untuk lingkup yang
sesuai dengan yang
diajukan
Masa berlaku akreditasi: (ya/tidak)
: (tgl/bln/thn) s/d (tgl/bln/thn)
KAN
Lingkup Akreditasi
Standar Bidang Industri
Sejenis
[Jika belum terakreditasi
oleh KAN untuk lingkup
yang sesuai)
LAYAKDOKUMEN KETERANGAN
TIDAK YA
1. Persyaratan Administrasi
a. Surat Permohonan Penunjukan
2. Identitas Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi
a. profil Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi;
b. daftar lingkup Laboratorium Uji/Lembaga
Inspeksi
c. daftar peralatzin utama pengujian/inspeksi;
d. daftar personel penguji/inspektor;
e. salinan laporan
sebelumnya;basil uji/inspeksi
f. fotokopi sertifikat akreditasi KAN dan
lampirannya;
g. struktur organisasi dan nama pejabat; dan
h. surat keterangan domisili atau berkedudukan
di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
-76-
CATATAN PEMERIKSA :
Nama Petugas
Tanda Tangan
Tanggal DibuatNama Validator
Tanda Tangan
Tanggal Disahkan
-77-
Formulir F. 13
LAPORAN BASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
Pada hari ini tanggaj ...2 sesuai dengan surat tugas KepaJa Badan
nomor ... 3, telah dilaksanakan penilaian kelengkapan data permohonan LPK
sebagai berikut:
No. Akreditasi KAN
Nama LPK
Alamat
Standar Bidang Industri
Telah terakreditasi oleh
KAN untuk lingkup yang
sesuai dengan yang
diajukan
Lingkup Akreditasi KAN
untuk Standar Bidang
Industri4
s
6
7
(Ya/Tidak)*
8
Berdasarkan penilaian sebagaimana terlampir dalam Formulir Daftar Periksa
Penilaian Kelengkapan Data Permohonan LSPro/Formulir Daftar Periksa Penilaian
Kelengkapan Data Permohonan Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi*, disimpulkan
bahwa data permohonan tersebut diatas dinyatakan lengkap/tidak lengkap*.
Demikian Laporan ini dibuat dengan sesungguhnya.
Petugas,
tanda tangan
(nama lengkap)
Keterangan:
(1) hari pen5aisunan dan penandatanganan laporan
(2) tanggal penyusunan dan penandatanganan laporan
(3) nomor, tanggal, dan hal surat tugas Kepala Badan memuat penugasan untuk
melakukan evaluasi administatif
(4) nomor sertifikat akreditasi Komite Akreditasi Nasional untuk lingkup yang sesuai
dengan standar bidang industri yang diberlakukan wajib atau ruang lingkup yang
sejenis
(5) nama lembaga penilaian kesesuaian
(6) alamat lembaga penilaian kesesuaian
(7) SNI, ST, atau PTC yang diberlakukan wajib
(8) lingkup yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional atau ruang lingkup yang
sejenis
(*)pilih salah satu
-78-
Format F. 14
DAFTAR PERIKSA VERIFIKASI
LSPro
Nama LSPro
Alamat
Lingkup Verifikasi
Akreditasi KAN
Lingkup Akreditasi
Standar bidang Industri
Standar Sistem Mutu
Nomor dan Tanggal Surat
Tugas
Tanggal Verifikasi
Nama Verifikator(Ya/Tidak)
KebenaranPersyaratan KeteranganYa Tidak
1. Persyaratan Administrasi
2. Identitas LSPro
a. profil;
b. struktur organisasi dan nama pejabat;
c. daftar auditor;
d. daftar petugas pengambil contoh ;
e. daftar personel pengambil keputusan;
f. salinan prosedur dan skema penerbitan
Sertiflkat SNI/Sertifikat Kesesuaian;
g. daftar penerbitan Standar Bidang Industri
sesuai produk yang diajukan atau Standar
Bidang Industri produk yang sejenis;
h. sertiflkat akreditasi Komite Akreditasi
Nasional dan lampirannya;
i. bukti kepemilikan Laboratorium Uji atau
Lembaga Inspeksi;
3. Apakah penerbitan Sertiflkat SNI/Sertifikat
menggunakan
Uji/Lembaga Inspeksi yang telah ditunjuk oleh
Menteri?Kesesuaian Laboratorium
4. Apakah auditor memiliki kompetensi sesuai
-79-
lingkup standar bidang
diberlakukan wajib?industxi yang
5. Apakah Personel Pengambil Keputusan
melibatkan assosiasi terkait atau Pakar Teknis
Pengujian sesuai standar bidang industri yang
diberlakukan wajib?
6. Apakah audit kesesuaian SMM dilakukan
terhadap seluruh elemen SMM (tertuang didalam
prosedur)?
7. Apakah seluruh dokumen legal diteijemahkan
oleh peneijemah tersumpah (tertuang didalam
prosedur)?
8. Apakah untuk pemohon luar negeri pada waktu
didampingi
(tertuang didalam prosedur)?audit penerj emah tersumpah
9. Apakah dokumen sistem mutu perusahaan yang
ada di LSPro disusun dalam bahasa Indonesia
(tertuang didalam prosedur)?
CATATAN HASIL VERIFIKASI LSPro:
Nama Verifikator
Tanda Tangan
Tanggal Verifikasi
-80-
Formulir F. 15
DAFTAR PERIKSA VERIFIKASI
LABORATORIUM UJI/LEMBAGA INSPEKSI
Nama Laboratorium
Uji/Lembaga Inspeksi
Alamat
Lingkup Verifikasi
(Nomor/Judul Standar
Bidang Industri)
Akreditasi KAN
Lingkup Akreditasi
Standar Bidang Industri
Standar Sistem Mutu
Nomor dan Tanggal Surat
Tugas
Tanggal Verifikasi
Nama Verifikator(ya/tidak)
ISO ....
Kebenaran
Persyaratan Keterangan
Tidak Ya
1. Persyaratan Legalitas
2. Identitas Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi
a. profil
b. daftar personal penguji/inspektor
c. lingkup kompetensi
d. daftar peralatan utama
e. laporan uji atau inspeksi sebelumnya
f. hasil uji profisiensi/uji banding
Sertifikat Akreditasi KAN dan Lampirannya g-
3. Apeikah Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi memiliki
Peralatan Utama yang mampu menguji sesuai dengan
parameter Standar Bidang Industri minimal 60%?
CATATAN HASIL VERIFIKASI LABORATORIUM UJI/LEMBAGA INSPEKSI:
Nama Verifikator
Tanda Tangan
Tanggal Verifikasi
-81 -
Formulir F.16
BERITA ACARA VERIFIKASI LPK
Pada hari ini ...i tanggal ...2 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan
nomor ...3 tanggal ... , telah dilaksanakan verifikasi terhadap LPK sebagai berikut:
Akreditasi KAN
Nama LPK
Alamat
Diverifikasi Untuk
Standar Bidang Industri.
Hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam Daftar Periksa Verifikasi
LSPro/Daftar Periksa Verifikasi Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi.
Demikian Berita Acara Verifikasi LPK ini dibuat dengan sesungguhnya.(LSPro-...-IDN/LP-...-IDN/LI-...-IDN)*
4
5
6
Mengetahui,'^ Ketua Tim Verifikasi,
tanda tangan dan cap tanda tangan
(nama) (nama)
Keterangan:
(1) hari pelaksanaan dan penandatanganan berita acara verifikasi
(2) tanggal pelaksanaan dan penandatanganan berita acara verifikasi
(3) nomor, tanggal, dam hal Keputusan Kepala Badan memuat penugasan untuk
melakukan verifikasi
(4) nama lembaga penilaian kesesuadan
(5) alaimat lembaga penilaian kesesuaiam
(6) SNI, ST, dan/atau PTC
(7) perwaikilan LPK
(*) pilih salah satu
- 82 -
Formulir F.17
LAPORAN HASIL VERIFIKASI
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK)
No. Akreditasi KAN
Nama LPK
Alamat
Lingkup Kompetensi
Nomor Standar Bidang Industri
Judul Standar Bidang Industri
Tahap
Verifikasi:Baru Pengawasan
BerkalaLainnya.
Tanggal Verifikasi : Tim Verifikasi :
HASIL VERIFIKASI!
Lihat Daftar Periksa Verifikasi LSPro (Formulir F.14)/Laboratorium
Uji/Lembaga Inspeksi (Formulir F. 15)
REKQMENDASI TIM VERIFIKASI:
PERNYATAAN VERIFIKATOR:
LAPORAN HASIL VERIFIKASI LPK INI DIBUAT DENGAN SESUNGGUHNYA DAN
DILAKSANAKAN BERDASARKAN PERSYARATAN PENUNJUKAN LPK.
TIM VERIFIKASI
Nama
Tanda
tangan
Tanggal
LAMPIRAN: Surat Penugasan Verifikasi LPK
Daftar Periksa Verifikasi LSPro (Formulir F. 14)/Daftar Periksa
Verifikasi Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi (Formulir F. 15)
Berita Acara Verifikasi LPK (Formulir F. 16)
Daftar Hadir
-83-
Formulir F.18
LAPORAN
HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN LPK
Pada hari ini ..J tanggal ...2 telah dilaksanakan rapat tim penilai kemampuan
terhadap LPK untuk pemberlakuan ...3 secara wajib yang dilakukan oleh tim
penilai kemampuan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
terhadap LPK sebagai berikut;
1. namaLPK;
2. nama LPK; dan
3. ... dst,
dengan Notulen Hasil Rapat Tim Penilai sebagaimana terlampir.
Berdasarkan hasil rapat tim penilai kemampuan telah diputuskan
rekapitulasi hasil penilaian kemampuan LPK sebagaimana terlampir.
Demikian Laporan Hasil PenUaian Penunjukan LPK ini dibuat dengan
sesungguhnya.nomor...^,
Ketua Tim Penilai Kemampuan
tanda tangan
(nama)
Diketahui dan disetujui oleh:
1. Nama Tim 1
2. Nama Tim 2
3. dst(tanda tangan)
(tanda tangan)
dst
Keterangan:
(1) hari pelaksanaan rapat tim penilai kemampuan
(2) tanggal pelaksanaan rapat tim penilai kemampuan
(3) SNI, ST, dan/atau PTC yang diberlakukan wajib
(4) keputusan penetapan tim penilai kemampuan
-84-
Lampiran
Laporan Hasil Penilaian Kemampuaji LPK
Rekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan LPK
KesimpulanStandar Bidang
Industri Yang
DiajukanNo. Nama LPK
Diterima Ditolak
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Salinan sesuai dengan aslinya
"V Sekretariat Jenderal
Kementeri W. Perindustrian
Kepala B^o Hu/m,
m 0 A';,X
a ^^ssye Ardianingsih
-85-
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN2022
TENTANG
STANDARDISASIINDUSTRI
A. Bentuk Tanda Kesesuaian
4x
Sx
TX
B. Contoh Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektroniky
R
.4* R' J, t- H
k>
sr,
n tX
2x
i!L-IL, X 'RAt. ■i
Contoh Pembubuhan Tanda Kesesuaian dan Tanda Elektronik C.
4x
Sx
&7x
B■ ■
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
S'^inahr'is^U^t^dengan aslinya
Sekret^at ^enderal
Rementeriari Perindustrian
^epala B^ Huldf^,ttd.// .
'♦cAGUS GUMIWANG KARTASASMITAI
«p
'f:Q '^1TI
GsSye ArdliinThgsih• * \I