ffi
REPUBLTK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PEI.AKSANAAN UNDANG.UNDANG NOMOR 2I TAHUN 2OI9
TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang bahwa unhrk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3),
Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24
ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), Pasal 32 ayat (21,
Pasal 56 ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62
ayat (3), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat {21,
Pasal 67 ayat (6), Pasal 70 ayat (7), Pasal 72 ayat (2), Pasal 75,
Pasal 77 ayat (21, dan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 2l Tahun 2Ol9 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan
TUmbuhan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2l
Tatrun 2OL9 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
Mengingat 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2Ol9 tentang I(arantina
Hewan, Ikan, dan Ttrmbuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2OO, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 64lLl;
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN
PEI,,AKSANAAN UNDANG.UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN.
BABI...
SK No 180501 AREPUBUK TNDONESIA-2-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya
disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk,
keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan
karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan
organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta
pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan
pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu
pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik,
agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan
satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan
ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain
dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan
Republik lndonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya
disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan
penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak,
mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematianhewan, membahayakan kesehatan manusia,
menimbulkan kerugian sosial, ekcnomi yang bersifat
nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam,
tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Hama dan Penyakit lkan Karantina yang selanjutnya
disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan
yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di
area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabahdan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat
membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam,
tersebar di dalam, danf atau keluar dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
4. HPIK Golongan I adalah semua HPIK yang belum terdapat
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau
tidak dapat disucihamakan atau dibebaskan dari media
pembawanya.
5.HPIK...
SK No 170840 AINDONES]A
3-
5. HPIK Golongan II adalah semua HPIK yang terdapat hanya
di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang dapat disucihamakan atau dibebaskan
dari media pembawanya.
6. Organisme Pengganggu Ttrmbuhan yang selanjutnya
disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat
merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan
kematian tumbuhan.
7. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang
selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat
merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan
kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian
sosio-ekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di
sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah
masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. OPTK Kategori A1 adalah OPTK yang belum terdapat di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. OPTK Kategori A2 adalah OPTK yang sudah terdapat di
sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Analisis Risiko adalah proses pengambilan keputusan
teknis kesehatan hewan, ikan atau tumbuhan yang
didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan
publik melalui serangkaian tahapan kegiatan.
1 1. Analisis Risiko Organisme Pengganggu T\.rmbuhan yang
selanjutnya disingkat AROPT adalah suatu proses untuk
menetapkan bahwa suatu OPT merupakan OPTK, serta
menenttrkan persyaratan dan tindakan Karantina
tumbuhan yang sesuai untuk mencegah masuk dan
tersebarnya OPT atau OPTK tersebut.
12. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK adalah hewan,
produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk
tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik,
sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif,
tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka,
dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa
HPHK, HPIK, atau OPTK.
13. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, ait,
danlatau udara, baik yang dipelihara maupun yang di
habitatnya.
14.Hewan...
SK No 180547APRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-4-
14. Hewan Organik adalah Hewan milik instansi pemerintah,
yang dilatih dan dipelihara secara intensif dalam rangka
membantu tugas kedinasan.
15. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari
Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau
diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika,
pertanian, pakan, danf atau kegunaan lain bagt
pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
16. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan
perairan.
17. Produk Ikan adalah Ikan atau bagian-bagiannya dalam
keadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupun
yang telah diolah.
18. T\rmbuhan adalah sumber daya alam nabati atau bagian-
bagiannya yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya
berada di dalam lingkungan darat dalam keadaan hidup.
19. Produk T\rmbuhan adalah T[rmbuhan atau
bagian-bagiannya dalam keadaan mati, baik yang belum
diolah maupun yang telah diolah.
20. Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan,
Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, Produk Rekayasa
Genetik atau Organisme Hasil Modifikasi, Sumber Daya
Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta
Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka
yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah kegiatan
yang dilakukan Pejabat Karantina di tempat pemasukan
dan/atau tempat pengeluaran terhadap Media Pembawa
HPHK, HPIK, atau OPTK yang dilalulintaskan dalam
rangka untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan.
21. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah
maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,
termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan,
dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan
atau minuman.
SK No 180548 A22.Pal<an. . .PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-5-
22. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran,
baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang
diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup,
berproduksi, dan berkembang biak.
23. Media Pembawa Lain adalah Media Pembawa yang tidak
ciigolongkan Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan,
Tumbuhan, Produk T\rmbuhan yang dapat membawa
HPHK, HPIK, atau OPTK.
24. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi
dan/atau membungkus Media Pembawa HPHK, HPIK,
atau OPTK baik yang bersentuhan langsung maupun
tidak.
25. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang
diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan
cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat
mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan
manusia serta tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk
dikonsumsi.
26. Keamanan Pakan adalah kondisi dan upaya yang
diperlukan untuk mencegah Pakan dari kemungkinan
cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat mengganggu,
merugikan, dan/atau membahayakan kesehatan
manusia, Hewan, dan/atau Ikan.
27. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar
kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan.
28. Mutu Pakan adalah kesesuaian Pakan terhadap
dipenuhinya persyaratan standar nasional Indonesia atau
ilersyaratan teknis minimal yang ditetapkan.
29. Produk Rekayasa Genetik atau Organisme Hasil Modifikasi
yang selanjutnya disebut PRG adalah organisme hidup,
bagian-bagiannya, dan/atau hasil olahannya yang
mempunyai susunan genetik baru dari penerapan
bioteknologi modern.
30. Sumber Daya Genetik yang selanjutnya disingkat SDG
adalah genetik yang berasal dari Hewan, Ikan, T\rmbuhan,
dan mikroorganisme, yang mengandung unit fungsional
pembawa sifat keturunan, dan yang mempunyai nilai
nyata atau potensial.
SK No 170843 A31. AgensiaPRESIDEN
NEPUBLIK INDONESIA
-6-
31. Agensia Hayati adalah setiap organisme yang dapat
digunakan untuk keperluan pengendalian hama penyakit
Hewan, Ikan, atau OPT, proses produksi, dan pengolahan
hasil pertanian untuk keperluan industri, kesehatan, dan
lingkungan.
32. Jenis Asing Invasif adalah Hewan, Ikan, T\rmbuhan,
mikroorganisme, dan organisme lain yang bukan
merupakan bagtan dari suatu ekosistem yang dapat
menimbulkan kerursakan ekosistem, lingkungan, kemgian
ekonomi, dan/atau berdampak negatif terhadap
keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia.
33. T\rmbuhan dan Satwa Liar adalah semua T[mbuhan yang
hidup di alam bebas dan/atau dipelihara yarLg masih
mempunyai kemurnian jenis, atau semua binatang yang
hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih
mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun
yang dipelihara oleh manusia.
34. Ttrmbuhan dan Satwa Langka adalah semua Tumbuhan
atau binatang yang hidup di alam bebas dan/atau
dipelihara yang terancam punah, tingkat
perkembangbiakannya lambat, terbatas penyebarannya,
populasinya kecil, dan yang dilindungi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah
pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan
penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantorpos, pos perbatasan dengan negara lain, dan
tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat.
36. Area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan,
bagran pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam
wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK,
HPIK, dan OPTK.
37. Kawasan Karantina adalah suatu kawasan atau daerah
yang pada awalnya diketahui bebas dari hama dan
penyakit karantina, tetapi berdasarkan hasil pemantauan
ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan
suatu hama dan penyakit karantina yang masih terbatas
penyebarannya sehingga harus diisolasi dari kegiatan
pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa HPHK,
HPIK, atau OPTK dari dan/atau ke dalam kawasan atau
daerah tersebut untuk mencegah penyebar€rnnya.
SK No 180549A38. Instalasi...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-7 -
38. Inslalasi Karantina adalah bangunan atau ruangan
berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang
diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan
Karantina.
39. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya
disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi
Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut
peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang
diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan
Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta
ketertelusuran.
40. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media
Pcrnbawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari luar ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke
suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
41. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media
Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK keluar dari Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area
ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
42. Transit adalah singgah sementara alat angkut dan/atau
Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK di suatu
pelabuhan laut atau bandar udara dalam perjalanan
scbelum sampai di negara tujuan atau Tempat
Pemasukan.
43. Ketertelusuran adalah kemampuan untuk menelusuri
riwayat, aplikasi, atau lokasi dari suatu produk atau
kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi
melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.
44. Pejabat Karantina adalah aparatur sipil negara yang diberi
tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
45. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi,
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum.
45. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik
adalah Setiap Orang yang memiliki Media Pembawa HPHK,
HPIK, atau OPTK dan/atau yang bertanggung jawab atas
Pemasukan, Pengeluaran, atau Transit Media Pembawa
HPHK, HPIK, atau OPTK.
SK No 170845 A47.Pihak...PRESIDEN
REPUBUK TNDONESIA
-8-
47. Pihak Lain adalah Setiap Orang yang telah ditetapkan
untuk membantu tindakan Karantina tertentu dan/atau
menyediakan Instalasi Karantina.
48. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang
menyelenggarakan pos.
BAB II
TINGKAT PELINDUNGAN NEGARA YANG LAYAK,
SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA PRASARANA DAN SARANA
Bagian Kesatu
Tingkat Pelindungan Negara yang Layak dan Analisis Risiko
Pasal 2
(1) Penyelenggaraan Karantina didasarkan pada tingkat
pelindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, dan
OPTK.
(2) Tingkat pelindungan negara yang layak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pelindungan
hingga batas risiko yang dapat diterima dalam melindungi
kehidupan dan kesehatan manusia, Hewan, Ikan, dan
Tumbuhan.
(3) FJatas risiko yang dapat diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (21ditentukan melalui Analisis Risiko.
(4) Tingkat pelindungan negara yang layak terhadap HPHK,
HPIK, dan OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
(5) Kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina sebagaimana dimaksud
pada ayat (41 menetapkan tingkat pelindungan negara
yang layak terhadap HPHK, HPIK, dan OPTK setelah
berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait
sesuai kewenangannya.
Pasal 3
Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (31
dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK
yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia untuk pertama kali atau terjadi perubahan status
dan situasi HPHK, HPIK, dan/atau OPTK di negara asal.
Pasal4...
SK No 170846 APRESIDEN
REPUBUI( INDONESTA
-9 -
Pasal 4
(1) Analisis Risiko terhadap Media Pembawa HPHK dan HPIK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan:
a. identifikasi bahaya;b. penilaian risiko;
c. manajemen risiko; dand. komunikasi risiko.
(21 Analisis Risiko terhadap Media Pembawa OPTK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan:
a. inisiasi;b. penilaian risiko; danc. pengelolaan risiko.
Pasal 5
(1) Analisis Risiko terhadap Pemasukan Media Pembawa HPIK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
diberlakukan terhadap Pemasukan Ikan dan/atau Produk
Ikan yang berasal dari:a. negara anggota badan kesehatan Hewan dunia; dan
b. negara bukan anggota badan kesehatan Hewan dunia.
(21 Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dilakukan terhadap Pemasukan Ikan dan/atau
Produk Ikan untuk pertama kali ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan:a. jenis atau strainf varietas lkan baru;b. Produk Ikan baru;c. berasal dari negara yang memiliki penyakit lkan baru;
dan/ataud. berasal dari negara yang sedang terkena wabah
penyakit Ikan.
(3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dilakukan untuk setiap kali Pemasukan lkan
dan/atau Produk lkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
SK No 170847 ABagianPRESIDEN
REPUBL|K INDONESIA
_ 10_
Bagian Kedua
Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran
Pasal 6
(1) -setiap Pemasukan atau Pengeluaran wajib dilakukanmelalui Tempat Pemasukan dan/atau Tempat
Pengeluaran yang telah ditetapkan.
(21 Penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:a. risiko masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, atau OPTK;b. risiko keluarnya HPHK, HPIK, atau OPT;c. status dan tingkat penyebaran HPHK, HPIK, atau
OPTK;d. kelestarian sumber daya alam hayati Hewan, Ikan, dan
Tumbuhan; dane. kelancaran dan perkembangan sistem transportasi
perdagangan serta perekonomian nasional.
(3) Penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh
kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina setelah berkoordinasidengan menteri/kepala lembaga terkait sesuai
kewenangannya.
Pasal 7
(1) Untuk melindungi kepentingan nasional, kepala lembaga
pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahandi bidang Karantina dapat menetapkan Tempat
Pemasukan khusus untuk melaksanakan tindakan
Karantina pengamanan maksimal terhadap Media
Pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK dari luar negeri yang
berisiko tinggi menularkan HPHK, HPIK, dan OPTK.
(21 Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi kepentingan ilmu pengetahuan,
penelitian, dan peningkatan mutu genetik.
SK No 170848 APasal 8. . .PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
- 11-
Pasal 8
Tinda.kan Karantina pengamanan maksimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap Media Pembawa
HPHK, HPIK, dan OPTK dilakukan di Instalasi Karantina yang
menerapkan prinsip pengamanan maksimal.
Pasal 9
Penetapan Tempat Pemasukan khusus sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1), paling sedikit harus
mempertimbangkan:a. kesiapan fasilitas prasarana dan sarana, alat angkut,
bongkar muat Media Pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK, dan
tempat tindakan Karantina;b. status dan situasi HPHK, HPIK, atau OPTK di negara asal
dan daerah pada negara asal;c. status dan situasi HPHK, HPIK, atau OPTK di daerah yang
akan dijadikan Tempat Pemasukan khusus; dan
d. jarak antara Tempat Pemasukan khusus dengan lokasi
pelaksanaan tindakan Karantina.
Pasal 10
(1) Dalam rangka mendukung program pemerintah, kepala
lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina dapat menetapkan
Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat
sementara terhadap lalu lintas Media Pembawa HPHK,
I{PIK, atau OPTK antar-Area dalam rvilayah lndonesia.
(2) Penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran
yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harrrs mempertimbangkan risiko masuk dan
tersebarnya HPHK, HPIK, atau OPTK, serta kesiapan
prasarana dan sarana bongkar muat Media Pembawa
HPHK, HPIK, atau OPTK.
Pasal 1 1
(1) Untuk mencegah masuknya HPHK, HPIK, dan OPTK
melalui Transit, kepala lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina:
a. menetapkan tempat Transit dan Area yang dapat
disinggahi maupun yang dilarang Transit di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
SK No 170849 Ab. menyetujui. . .PRESIDEN
REPUBUK INDONESTA-t2-
b'. menyetujui tempat Transit dan Negara yang dapat
disinggahi maupun yang dilarang dilakukan Transit
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(21 Penetapan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempertimbangkan peta situasi HPHK, HPIK, dan
OPTK, jalur perjalanan, Analisis Risiko, sarana dan
prasarana yang ada.
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan:
a. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6;b. Tempat Pemasukan khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7;c. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
d. tempat Transit dan Area yang dapat disinggahi maupun
yang dilarang Transit, serta tempat Transit dan Negara yang
dapat disinggahi maupun yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 1,diatur dengan peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia
Pasal 13
Sumber daya manusia untuk penyelenggaraan Karantina
terdiri atas:a. Pejabat Karantina; danb. pejabat lainnya.
Pasal 14
(1) Pejabat Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf a terdiri atas:a. Pejabat Karantina Hewan;b. Pejabat Karantina Ikan; danc. Pejabat Karantina T\rmbuhan.
SK No 170850 A(2) PejabatPRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
_13_
(21 Pejabat Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memiliki standar kompetensi sesuai dengan
bidangnya.
(3) Pemenuhan standar kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dilakukan melalui pendidikan danf atau
pelatihan secara berjenjang.
(4) Pemenuhan standar kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dan pendidikan dan/atau pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai
dengan manajemen aparatur sipil negara.
(5) Manajemen aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perrrndang-undangan.
Pasal 15
(1) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b terdiri atas jabatan administrasi, jabatan
fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.
(21 Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan analisis jabatan sesuai dengan
kebutuhan.
(3) ilejabat lainnya dan analisis jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undan gan.
Bagian Keempat
Prasarana dan Sarana
Pasal 16
(1) Prasarana berupa tanah dan bangunan digunakan sebagai
tempat untuk pelaksanaan tindakan Karantina di Tempat
Pemasukan dan Tempat Pengeluaran danfatau di luar
Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.
(2) Ctoritas Tempat Pemasukan dan I'empat Pengeluaran
menyediakan prasarana berupa tanah dan bangunan
sebagai tempat pelaksanaan tindakan Karantina di
Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.
(3) Otoritas Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran
dalam menyediakan prasarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan kepala lembaga
pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina.
SK No 170851A(4) Lembaga...PRESTDEN
REPUEUK INDONESIA-t4-
(41 Lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina menyediakan
prasarana berupa tanah dan bangunan sebagai tempat
pelaksanaan tindakan Karantina di luar Tempat
Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.
(5) Penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dan ayat (4) mengacu pada standar kebutuhan
minimal untuk melakukan tindakan Karantina.
Pasal 17
Sarana untuk pelaksanaan tindakan Karantina meliputi:
a. InstalasiKarantina;b. Tempat Lain; danc. laboratorium,
beserta kelengkapannya.
Pasal 18
(1) Instalasi Karantina beserta kelengkapannya sebagaimana
Cimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:a. lahan;b. bangunan;c. peralatan; dand. sarana pendukung.
(2) Lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina berkewajiban
membangun Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di Tempat Pemasukan dan Tempat
Pengeluaran danfatau di luar Tempat Pemasukan dan
Tempat Pengeluaran.
(3) Pembangunan lnstalasi Karantina sebagaimanadimaksud
pada ayat (21harus memenuhi persyaratan teknis:
a. Analisis Risiko penyebaran HPHK, HPIK, atau OPTK;
b. kesejahteraan Hewan dan Ikan;c. keamanan produk; dand. sosial budaya dan lingkungan.
Pasal19...
SK No 170852 APRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
_15_
Pasal 19
(1) Dalam hal Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) belum tersedia atau tidak dapat
menampung keseluruhan Media Pembawa HPHK, HPIK,atau OPTK, kepala lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina
menetapkan Instalasi Karantina Pihak Lain di luar Tempat
Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.
(21 Instalasi Karantina Pihak Lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus berbadan hukum dan memenuhi
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (3).
(3) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
merupakan Pemilik.
(41 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (21
disesuaikan dengan jenis tindakan Karantina yang
ciilaksanakan dan jenis Media Pembawa HPHK, HPIK, atau
OPTK dan persyaratan lahan, bangunan, peralatan, dan
sarana pendukung.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi Karantina Pihak
Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.
Pasal 2O
(1) Lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina berkewajiban
menyediakan Tempat Lain beserta kelengkapannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b untuk
pelaksanaan tindakan Karantina.
(21 Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan teknis.
Pasal 21
Dalam hal fasilitas Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 belum tersedia atau tidak dapat menampung
keseluruhan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK, kepala
lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahandi bidang Karantina dapat menetapkan Tempat Lain yang
diajukan oleh Setiap Orang.
SK No 170853APasal22...REPUEUK TNDONESIA
_16_
Pasal 22
(1) Penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalamPasal 2L harus memenuhi persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
(21 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa persyaratan prasarana dan sarana sesuai dengan
jenis tindakan Karantina yang dilaksanakan dan jenis
Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dan persyaratan
lahan, bangunan, peralatan, dan sarana pendukung.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.
Pasal 23
(1) Lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina berkewajibanmembangun laboratorium Karantina beserta
kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf c di dalam atau di luar Tempat Pemasukan dan
Tempat Pengeluaran.
(2) Laboratorium Karantina sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk keperluan:a. tindakan Karantina pemeriksaan berupa:1. diagnosis dan/atau deteksi HPHK;2. diagnosis dan/atau deteksi Hama dan Penyakit
lkan atau HPIK; dan/atau3. deteksi dan identifikasi OPT atau OPTK; ataub. Pengawasan berupa pengujian:
1. Keamanan Pangan;2. Keamanan Pakan;3. Mutu Pangan; dan/atau4. Mutu Pakan.
Pasal24
(1) Laboratorium Karantina sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) dibangun sesuai dengan tingkatan dan
kriteria laboratorium Karantina.
SK No 170854 A(2) Tingkatan...FRESIDEN
REPUEL|K INDONESTA-t7-
(21 Tingkatan dan kriteria laboratorium Karantina
sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. ditetapkan berdasarkan fasilitas laboratorium danjumlah serta kompetensi sumber daya manusia
dengan mempertimbangkan tingkat risiko; danb. mengacu pada standar dan/atau terakreditasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
(1) Dalam hal laboratorium Karantina beserta
kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf c belum memadai untuk keperluan pelaksanaan
Lindakan Karantina, dapat menggunakan laboratorium
yang dimiliki perguruan tinggi atau laboratorium swasta
yang terakreditasi.
(21 Selain menggunakan laboratorium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat juga dipergunakan
laboratorium pemerintah yang terakreditasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan
laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21diatur dengan peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
BAB III
KATEGORI RISIKO, PENETAPAN JENIS HPHK, HPIK, OPTK, DAN MEDIA
PEMBAWA, DAN PEMBERITAHUAN PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT
Bagian Kesatu
Kategori Risiko
Pasal 26
(1) Pelaksanaan tindakan Karantina dilakukan sebelum
diajukan pemberitahuan pabean impor atau ekspor.
(21 Pelaksanaan tindakan Karantina sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan bersama antara Pejabat
Karantina Hewan, Pejabat Karantina Ikan, dan Pejabat
Karantina T\rmbuhan dengan Pejabat Bea dan Cukai.
Pasal27...
SK No 1708554PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-18-
Pasal 27
(1) Pelaksanaan tindakan Karantina sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan menggunakan
kategori risiko.
(2) Kategori risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk:a. Karantina Hewan disusun berdasarkan tingkat risiko
HPHK dan Media Pembawa HPHK;b. Karantina lkan disusun berdasarkan tingkat risiko
Media Pembawa HPIK dan perubahan status HPIK di
negara asal; atauc. Karantina T\rmbuhan ditentukan berdasarkan hasil
AROPT.
Bagian Kedua
Penetapan Jenis HPHK, HPIK, OPTK, Media Pembawa HPHK, HPIK, OPTK,
dan Media Pembawa HPHK, HPIK, OPTK yang Dilarang
Paragraf 1
Umum
Pasal 28
(1) Kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina menetapkan jenis:
a. HPHK, HPIK, dan OPTK;b. Media Pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK; danc. Media Pembawa HPHK, HPIK, OPTK yang dilaranguntuk dilakukan Pemasukan, Pengeluaran, dan
ditransitkan di atau ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menetapkan jenis HPHK dan OPTK, jenis
Media Pembawa HPHK dan OPTK, jenis Media Pembawa
HPHK dan OPTK yang dilarang setelah berkoordinasi
ciengan menteri/kepala lembaga terkait sesuai
kewenangannya.
Pasal 29
(1) Penetapan jenis HPHK, Media Pembawa HPHK dan Media
Pembawa HPHK yang dilarang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) harus memperhatikan
pelindungan sumber daya alam hayati dan berdasarkan
Analisis Risiko.
(2) Analisis...
SK No 1708564PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
_19_
(2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap:a. hasil kegiatan pemantauan HPHK;b. hasil kegiatan surveilans HPHK; dan/atauc. informasi resmi dari badan kesehatan hewan dunia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan
HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a diatur
clengan peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Pasal 30
Penetapan jenis HPIK, Media Pembawa HPIK, dan Media
Pembawa HPIK yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1), harus:a. berdasarkan hasil Analisis Risiko serta daerah sebarannya;
danb. memperhatikan pelindungan sumber daya alam hayati.
Pasal 31
(1) Untuk mengetahui potensi daerah sebaran HPIK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan
kegiatan pemantauan dan latau surveilans oleh Pejabat
Karantina lkan.
(2) Kegiatan pemantauan dan/atau surveilans HPIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan mengikutsertakan pihak terkait.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan
dan/atau surveilans HPIK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Pasal 32
Penetapan jenis OPTK, Media Pembawa OPTK, dan Media
Pembawa OPTK yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) harus memperhatikan pelindungan sumber
daya alam hayati dan berdasarkan hasil AROPT serta daerah
sebaran OPTK.
Pasal33...
SK No 170857 AREPUBLIK INDONESIA_20_
Pasal 33
(1) Daerah sebaran OPTK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 berdasarkan hasil pemantauan OPTK.
(21 Pemantauan OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
rrieiiputi:a. pemantauan umum; danb. pemantauan khusus.
(3) Pemantauan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf a dimaksudkan untuk mendapatkan informasi
keberadaan dan sebaran OPTK di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan di negara lain.
(41 Pemantauan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b dimaksudkan untuk memastikan dan
mengonfirmasi keberadaan dan sebaran OPTK pada-Media
Pembawa OPTK dan/atau Media Pembawa Lain di suatu
Area.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan
OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dengan
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 2
Penetapan jenis HPHK, Media Pembawa HPHK,
dan Media Pembawa HPHK yang Dilarang
Pasal 34
Penetapan jenis HPHK dan Media Pembawa HPHK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf b, minimal
memuat:
a. jenis HPHK;b. agen penyebab;
c. cara penularan;
d. cara diagnosa;e. tingkat risiko HPHK;f. daerah penyebaran HPHK; dang. jenis Media Pembawa HPHK.
SK No 170858 APasal 35. . .PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA-2t-
Pasal 35
Penetapan Media Pembawa HPHK yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap
Media Pembawa HPHK:a. tergolong jenis yang dilarang dilalulintaskan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ ataub. berasal dari negara atau Areayang:
1. terjadi status situasi wabah HPHK;2. terdapat penyakit Hewan menular yang belum diketahui
manajemen risikonya; dan/ atau3. terdapat penyakit Hewan menular yang manajemen
risikonya tidak dapat dilakukan di Tempat Pemasukan
atau di wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia.
Pasal 36
(1) Tingkat risiko HPHK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf e terdiri atas kategori risiko:a. tinggi;b. sedang; danc. rendah.
(2) Kategori risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal disusun berdasarkan:a. keberadaan penyakit di daerah atau negara;
b. jenis agen penyakitnya;
c. inang (hospes);d. cara penularan;e. mortalitas;f. morbiditas;g. dampak terhadap kesehatan manusia; danh. dampak ekonominya.
Pasal 37
(1) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri atas kategori risiko:
a. tinggi;b. sedang; danc. rendah.
(21 i{relegori risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas risiko:a. sangat tinggi; danb. tinggi.
SK No 170859 A(3) Kategori...]IRESIDEN
REPUBUK TNDONESI/\
-22-
(3) Kategori rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas risiko:a. rendah; danb. sangat rendah.
Pasal 38
(1) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 berupa:a. Hewan dengan kategori risiko:
1. sangat tinggi;2. tinggi;3. sedang; atau4. rendah;b. Produk Hewan dengan kategori risiko:1. sedang;2. rendah; atau3. sangat rendah; atauc. Media Pembawa Lain dengan kategori risiko:1. sedang;2. rendah; atau3. sangat rendah.
(2) Kategori risiko Media Pembawa HPHK berupa Hewan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, minimal
disusun berdasarkan:a. spesies atau jenis Hewan rentannya;b. status situasi penyakit Hewan di daerah atau negara
asalnya; danc. cara penanganannya.
(3) Kategori risiko Media Pembawa HPHK berupa Produk
Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
minimal disusun berdasarkan:a. jenis produknya;
b. status situasi penyakit Hewan di daerah atau negara
asalnya;c. tingkat pengolahan; dand. cara pengemasannya.
(4) Kategori risiko Media Pembawa HPHK berupa Media
Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, minimal disusun berdasarkan:a. jenis Media Pembawa Lain;b. status situasi penyakit di daerah atau negara asalnya;c. tingkat penanganannya; dand. cara pengemasannya.
SK No 170860 APasal 39PRESIDEN
REPUBUK INDONESTA
-23-
Pasal 39
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis HPHK, Media Pembawa
HPHK, dan tingkat risiko HPHK yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 diatur
dengan peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang Karantina setelah berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertanian.
Paragraf 3
Penetapan jenis HPIK, Media Pembawa HPIK,
dan Media Pembawa HPIK yang dilarang
Pasal 40
(1) Jenis HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
huruf a disusun menurut tingkat bahaya HPIK terhadap:
a. kelestarian sumber daya ikan;
b. lingkungan; danc. kesehatan manusia.
(21 Jenis HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digolongkan menjadi:a. HPIK Golongan I; danb. HPIK Golongan II.
Pasal 41
(1) Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri atas Media Pembawa HPIK:a. risiko rendah;b. risiko sedang; danc. risiko tinggi.
(21 Media Pembawa HPIK yang dilarang untuk dilakukan
Pemasukan, Pengeluaran, dan ditransitkan di, dari, atau
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c
merupakan Media Pembawa HPIK yang:
a. berpotensi tinggi membawa HPIK; dan
b. berasal dari negara Area wabah atau ditransitkan di
negara Area wabah.
(3) Penentuan. . .
SK No 170861 APRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-24-
(3) Penentuan kategori risiko Media Pembawa HPIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis HPIK, Media Pembawa
HPIK, Can Media Pembawa HPIK yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 4l diatur dengan
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 4
Penetapan Jenis OPTK, Media Pembawa OPTK,
dan Media Pembawa OPTK yang Dilarang
Pasal 43
Penetapan jenis OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) huruf a terdiri atas:a. OPTK Kategori A1; danb. OPTK Kategori A2.
Pasal 44
(1) Penetapan Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri atas kategori risiko:a. tinggi;
b. sedang; danc. rendah.
(21 Kategori risiko Media Pembawa OPTK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:a. tingkat pengolahan Media Pembawa OPTK; dani:. tujuan peruntukan Media Pembawa OPTK.
(3) Tingkat pengolahan Media Pembawa OPTK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Media Pembawa
OPTK:a. diolah sampai pada tingkat yang tidak dapat lagi
terinfestasi OPTK;b. diolah sampai pada tingkat yang masih dapat
terinfestasi OPTK; atauc. belum atau tidak diolah.
SK No 170862 A(a) Tujuan...PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-25-
(41 Tujuan peruntukan Media Pembawa OPTK sebagaimana
dimaksud pada ayat (21huruf b meliputi untuk:
a. ditanam;b. konsumsi;c. pengolahan lebih lanjut; dand. peruntukan lainnya.
Pasal 45
(1) Penetapan Media Pembawa OPTK yang dilarang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c,
minimal dilakukan terhadap Media Pembawa yang:
a. memiliki risiko tinggi; danb. belum diketahui pengelolaan risikonya di negara asal
dan/atau wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
(2) Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilarang untuk:
a.. dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
b. dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;c. dikeluarkan atau dimasukkan dari suatu Area ke Area
lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; ataud. ditransitkan di atau ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis OPTK, Media Pembawa
OPTK, dan Media Pembawa OPTK yang dilarang sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 diatur
dengan peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang Karantina setelah berkoordinasidengan menteri/kepala lembaga terkait sesuai
kewenangannya.
Bagian Ketiga
Pemberitahuan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut
Pasal 47
(1) Setiap penanggung jawab alat angkut wajib
menyampaikan dokumen pemberitahuan Pemasukan
Media Pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK kepada Pejabat
Karantina.
SK No 170863 A(2) DokumenPRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
-26-
(21 Dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa
HPHK, HPIK, dan OPTK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa dokumen daftar muatan alat angkut.
(3) Dokumen daftar muatan alat angkut sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 digunakan untuk identifikasi
risiko Media Pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK.
(41 Penyampaian dokumen pemberitahuan Pemasukan Media
Pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara daring.
(5) Dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa
HPHK, HPIK, dan OPTK sebagaimana dimaksud pada
ayat (41 disampaikan melalui pengelola sistem yang
melakukan integrasi informasi penanganan dokumen
kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumenperizinan, dokumen kepelabuhanan, dokumen
kebandarudaraan, dan dokumen lain secara nasional.
(6) Pengelola sistem yang melakukan integrasi informasi
penanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) berkewajiban memberikan akses kepada Pejabat
Karantina.
Pasal 48
(1) Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian dokumen
pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa HPHK, HPIK,
dan OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (41
dapat dilakukan secara luar jaringan.
(21 Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam hal:a. Tempat Pemasukan belum tersedia sistem pengelolaan
data yang terintegrasi;b. ketiadaan akses jaringan internet; atauc. keadaan kahar lainnya,yang tidak memungkinkan penyampaian dokumen
pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa HPHK, HPIK,
dan OPTK secara dalam jaringan.
Pasal 49
(1) Penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (1) menyampaikan dokumen
pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa HPHK dengan
ketentuan untuk:a. alat angkut air, paling lambat 3 (tiga)jam sebelum alat
angkut Media Pembawa HPHK tiba di Tempat
Pemasukan;
b.alat...
SK No 170864 AREPUBL|K INDONESTA
-27 -
h. aiat angkut udara, paling lambat 1 (satu)jam sebelum
alat angkut Media Pembawa HPHK tiba di Tempat
Pemasukan; atauc. alat angkut darat, paling lambat pada saat alat angkut
yang membawa Media Pembawa HPHK dari luar negeri
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
tiba di Tempat Pemasukan.
(2) Alat angkut Media Pembawa HPHK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan alat transportasi yang
dipergunakan hanya untuk melalulintaskan Media
Pembawa HPHK.
Pasal 50
(1) Penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (1) menyampaikan dokumen
pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa HPIK atau
OPTK dengan ketentuan:a. paling lambat sebelum alat angkut Media Pembawa
HPIK atau OPTK tiba di Tempat Pemasukan untuk alat
angkut air dan alat angkut udara; ataub. paling lambat pada saat alat angkut Media Pembawa
HPIK atau OPTK tiba di Tempat Pemasukan untuk alat
angkut darat.
(21 Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
nrerupakan alat transportasi yang dipergunakan untuk
melalulintaskan manusia dan barang termasuk di
dalamnya Media Pembas,a HPIK atau OPTK.
Pasal 51
Pejabat Karantina melakukan pemeriksaan dokumen
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan
memeriksa:a. dokumen daftar muatan alat angkut; danb. isi muatan alat angkut.
Pasal 52
Selain melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51, Pejabat Karantina Hewan memeriksa dokumen
mutasi Media Pembawa HPHK selama perjalanan alat angkut.
SK No 170865 APasal53...PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-28-
Pasal 53
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian
dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa HPHK,
HPIK, dan OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur
dengan peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Pasal 54
(1) Penanggung jawab alat angkut Media Pembawa HPHK,
HPIK, atau OPTK yang tidak memenuhi ketentuan
Pasal 47 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), dan 50 ayat (1) dikenai
sanksi administratif.
(21 Sanksi administratif bagi Penanggung jawab alat angkut
Media Pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:a. peringatan tertulis; dan/ataub. larangan sementara kegiatan mengangkut Media
Pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK.
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan
jangka waktu peringatan masing-masing 3O (tiga puluh)
hari kalender.
(41 Apabila setelah 2 (dua) kali peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir,
penanggung jawab alat angkut Media Pembawa HPHK,
HPIK, dan OPTK belum melaksanakan kewajibannya,
dikenai sanksi administratif berupa larangan sementara
kegiatan mengangkut Media Pembawa HPHK, HPIK, dan
OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b.
(5) Pengenaan sanksi administratif berupa larangan
sementara kegiatan pengangkutan Media Pembawa HPHK,
HPIK, dan OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf b dapat dikenai langsung, dalam hal penanggung
jawab alat angkut pernah dikenai sanksi administratif
larangan sementara kegiatan mengangkut Media
Pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK.
SK No 170866 A(6) Ketentuan. . .PRESIDEN
REPUEL|K INDONESIA
-29-
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21
diatur dengan peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
BAB IV
KARANTINA HEWAN
Bagian Kesatu
Rencana Pemasukan atau Pengeluaran
Media Pembawa HPHK
Pasal 55
(1) Setiap Orang yang akan melakukan Pemasukan atau
Pengeluaran Media Pembawa HPHK menyampaikan
rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa
HPHK kepada Pejabat Karantina Hewan setempat.
(21 Penyampaian rencana Pemasukan atau Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Media
Pembawa HPHK berupa:a. Hewan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Pemasukan
atau Pengeluaran; atau
b. Produk Hewan dan Media Pembawa Lain paling
lambat 1 (satu) hari sebelum Pemasukan atau
Pengeluaran.
(3) Penyampaian rencana Pemasukan atau Pengeluaran
Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 digunakan untuk mempersiapkan pelaksanaan
tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan.
Bagian Kedua
Persyaratan Tindakan Karantina Hewan
Pasal 56
(1) Setiap Orang yang melakukan Pemasukan dan/atau
Pengeluaran wajib:a. melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi
Hewan dan/atau Produk Hewan;
SK No 170867 Ab.memasukkan...PRESIDEN
REPUBUK TNDONESTA
-30-
b. memasukkan dan/atau mengeluarkan Media
Pembawa HPHK melalui Tempat Pemasukan dan
Tempat Pengeluaran yang ditetapkan; danc. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa HPHK
kepada Pejabat Karantina Hewan di Tempat
Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan
untuk keperluan tindakan Karantina Hewan dan
Pengawasan.
(21 Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, untuk:a. Pemasukan Media Pembawa HPHK ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, berrrpa:1. sertifikat kesehatan bagi Hewan; atau2. sertifikat sanitasi bagi Produk Hewan,
yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
di negara asal;b. Pengeluaran Media Pembawa HPHK dari dalam atau
dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, berupa:1. sertifikat kesehatan bagi Hewan; atau2. sertifikat sanitasi bagi Produk Hewan,
yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina di
Tempat Pengeluaran yang ditetapkan; danc. Pemasukan Media Pembawa HPHK ke suatu Area dari
Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, berupa:1. sertifikat kesehatan bagi Hewan; atau2. sertifikat sanitasi bagi Produk Hewan,
yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina
di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan.
(3) Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan
dan Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Setiap Orang yang memasukkan dan/atau
mengeluarkan Media Pembawa HPHK menyerahkan
dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(41 Kewajiban melengkapi sertifikat kesehatan dari negara
asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dikecualikan terhadap Media Pembawa Lain.
(5) Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (4l., harus dilengkapi surat keterangan Media
Pembawa Lain.
SK No 170868A(6) Dalam...PRESIDEN
BLIK INDONESTA
- 31 -
(6) Dalam hal Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Transit:a. di suatu negara, sertifikat kesehatan dari negara
Transit wajib disertakan; dan/ ataub. di suatu Area, wajib dilengkapi surat keterangan
Transit yang dikeluarkan oleh Pejabat Karantina dari
tempat Transit.
l7l Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dikenaisanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
pertrndang-undangan.
Pasal 57
(U Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa HPHK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c ke
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Media
Pembawa HPHK tiba di Tempat Pemasukan, dan
menyerahkan Media Pembawa HPHK pada saat tiba
di Tempat Pemasukan.
(21 Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa HPHK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c
untuk Pemasukan antar Area di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia paling lambat pada saat tiba
di Tempat Pemasukan.
(3) Dalam hal Media Pembawa HPHK diangkut menggunakan
alat angkut darat, pelaporan dan penyerahan Media
Pembawa HPHK disampaikan paling lambat pada saat
kedatangan Media Pembawa HPHK di Tempat Pemasukan.
Pasal 58
Pejabat Karantina Hewan menerbitkan berita acara terhadap
pelaporan dan penyerahan sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 57.
Pasal 59
(U Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan dokumen
yang terkait dengan:a. tindakan Karantina Hewan; dan
SK No 180505 Ab.Pengawasan...REPUEUK INDONESIA
-32-
b" Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan,
Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensia
Hayati, Jenis Asing lnvasif, Satwa Liar, atau Satwa
Langka.
(21 Dokumen yang terkait dengan tindakan Karantina Hewan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
dokumen pemenuhan persyaratan teknis berdasarkan
manajemen penyakit Hewan dan/atau disiplin ilmu
kedokteran Hewan.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (21untuk:
a. Pemasukan Hewan dan Produk Hewan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat
berupa hasil pengujian kausa penyakit Hewan, atau
perlakuan;
b. Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan keluar dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai
dengan persyaratan negara tujuan dapat berupa
sertifikat veteriner, hasil pengujian kausa penyakit
Hewan, atau perlakuan; atauc. Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan keluar dari
suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia berupa sertifikat
veteriner.
(4) Dokumen yang terkait dengan Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen
Pengawasan yang dipersyaratkan dalam Pemasukan atau
Pengeluaran Media Pembawa HPHK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 60
(1) Pemenuhan persyaratan untuk Pemasukan Media
Pembawa HPHK selain yang dituangkan dalam bentuk
dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
harus memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(21 Pemenuhan persyaratan untuk Pengeluaran Media
Pembawa HPHK selain yang dituangkan dalam bentuk
dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59harus memenuhi persyaratan lainnya berdasarkan
persyaratan negara tujuan.
SK No 170870 ABagianPRESIDEN
REPUBUT INDONESIA
-33-
Bagian Ketiga
Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan
Paragraf 1
Umum
Pasal 61
(1) Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa
HPHK dikenai tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan
secara terintegrasi.
(21 Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:a. Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Lain;b. Hewan yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing Invasif,
Satwa Liar, atau Satwa Langka;c. Produk Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau
PRG;d. Media Pembawa Lain yang tergolong PRG, atau Agensia
Hayati; dane. Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing
Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka.
(3) Tindakan Karantina Hewan dilakukan terhadap Media
Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a.
(4) Pengawasan secara terintegrasi terhadap:a. Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, dilakukan
tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan; ataub. Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (21huruf e, dilakukan Pengawasan.
Pasal 62
(1) Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan secara
terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6L
dilakukan oleh Pejabat Karantina Hewan.
(21 Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan secara
terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di Tempat Pemasukan dan Tempat
Pengeluaran, baik di dalam maupun di luar Instalasi
Karantina.
SK No 170871 A(3) Pejabat. . .PRESIDEN
REPUBL|K INDONESIA
-34-
(3) Pejabat Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas melakukan:a. tindakan Karantina Hewan meliputi:1. pemeriksaan;
2. pengasingan;
3. pengamatan;
4. perlakuan;
5. penahanan;
6. penolakan;7. pemusnahan; dan8. pembebasan; danb. Pengawasan meliputi:1. pemeriksaan;
2. penahanan;
3. penolakan;
4. pemusnahan; dan5. pembebasan.
(41 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, Pejabat Karantina Hewan dapat
melibatkan pejabat lainnya.
Pasal 63
Pejabat Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 yang merrrpakan Dokter Hewan Karantina bertindak
sebagai otoritas veteriner Karantina Hewan di atas alat angkut,
Instalasi Karantina, Tempat Pemasukan, atau Tempat
Pengeluaran untuk melakukan:a. respons cepat, dalam hal terjadi status situasi wabah
penyakit Hewan di Area asal dan latau Area tujuan, atau
negara asal; danb. tindakan medis yang bersifat darurat terhadap Hewan,
dalam hal ditemukan gejala penyakit Hewan yang tidak
termasuk jenis HPHK yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, bersifat
individual, danf atau memerlukan penanganan lebih lanjut.
Pasal 64
(1) Pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan
secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 ayat (1) menggunakan kategori risiko.
SK No 170872 A(2) Penggunaan...REPUBUK INDONESIA
-35-
(21 Penggunaan kategori risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk menentukan:a. tindakan Karantina Hewan yang sesuai dengan tingkat
risiko:1. HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan
2. Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 dan Pasal 38; danb. tempat pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan
Pengawasan secara terintegrasi:
1. di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran,
baik di dalam maupun di luar lnstalasi Karantina
Hewan; atau2. di luar Tempat Pemasukan dan Tempat
Pengeluaran, baik di dalam maupun di luar
Instalasi Karantina Hewan atau di Tempat Lain.
(3) Pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan
secara terintegrasi di Tempat Pemasukan dan Tempat
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b
angka 1 dilakukan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran
Media Pembawa HPHK berupa:
a. Hewan dengan kategori risiko sangat tinggi dan rendah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
huruf a angka 1 dan angka 4, serta Hewan dan Hewan
yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing Invasif, Satwa
Liar, atau Satwa Langka sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b;b. Produk Hewan dengan kategori risiko rendah dan
sangat rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, serta Produk
Hewan dan Produk Hewan yang tergolong Pangan,
Pakan, atau PRG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf c; dan
c. Media Pembawa Lain dengan kategori risiko rendah
dan sangat rendah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3, serta
Media Pembawa Lain dan Media Pembawa Lain yang
tergolong PRG, atau Agensia Hayati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf d.
SK No 170873 A(4) Pelaksanaan. . .REPUELIK INDONESTA
-36-
(4) Pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan
secara terintegrasi di luar Tempat Pemasukan dan Tempat
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
angka 2 dilakukan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran
Media Pembawa HPHK berupa:a. Hewan dengan kategori risiko tinggi dan sedang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
huruf a angka 2 dan angka 3, serta Hewan dan Hewan
yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing Invasif, Satwa
Liar, atau Satwa Langka sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6l ayat (2) huruf a dan huruf b;b. Produk Hewan dengan kategori risiko sedang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
huruf b angka l, dan Produk Hewan dan Produk
Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau PRG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6l ayat (21
huruf a dan huruf c; danc. Media Pembawa Lain dengan kategori risiko sedang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
huruf c angka 1, dan Media Pembawa Lain dan Media
Pembawa Lain yang tergolong PRG, atau Pasal 6I
ayat (2) huruf a dan huruf d.
Pasal 65
Dalam hal untuk kepentingan nasional dilakukan Pemasukan
Media Pembawa HPHK berupa Hewan dengan kategori risiko
sangat tinggi ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dikenai tindakan Karantina pengamanan maksimal
di Tempat Pemasukan khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7.
Paragraf 2
Pemeriksaan
Pasal 66
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat
(3) huruf a angka 1 dan huruf b angka I terdiri atas:a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen;
danb. pemeriksaan kesehatan, uji Keamanan Pangan, uji
Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji
Mutu Pakan.
SK No 170874l.(2) Pemeriksaan. . .PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
-37 -
(21 Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
untuk mengetahui:a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen
persyaratan; danb. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK
dengan dokumen persyaratan.
(3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa:a. sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (1) huruf a danlatau ayat (6) huruf a;
b. surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5);
c. surat keterangan Transit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (6) huruf b; dand. dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
(4) Pi:rireriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri atas:a. pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris;
b. pemeriksaan sanitasi dan/atau laboratoris; atauc. penilaian risiko.
(5) Pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara
inspeksi dan pemeriksaan sistem tubuh untuk
mengetahui timbulnya gejala klinis HPHK yang
merupakan penyakit Hewan.
(6) Pemeriksaan sanitasi dan/atau laboratoris sebagaimana
dimaksud pada ayat (41 huruf b dilakukan dengan cara
pemeriksaan organoleptik untuk mengetahui kemurnian
atau keutuhan.
(71 Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf c dilakukan dengan cara menilai tingkat
kerentanan, tingkat pengolahan, status situasi, dan
tindakan perlakuan di negara asal atau Area asal untuk
mengetahui status risiko.
(8) Selain menggunakan pemeriksaan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4l., pemeriksaan
kesehatan dapat menggunakan teknik dan metode
pemeriksaan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan teknologi.
Pasal 67 . ..
SK No 170875APRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-38-
Pasal 67
(1) Femeriksaan administratif dan kesesuaian terhadap
dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (3) huruf d berupa:a. dokumen lain yang terkait dengan tindakan Karantina
Hewan; danb. dokumen lain yang terkait dengan Pengawasan,
dilakukan berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga
terkait sesuai kewenangannya.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan
administratif dan kesesuaian terhadap dokumen lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
i:ernerintahan di bidang Karantina.
Pasal 68
(1) Pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (41 huruf a dilakukan
terhadap Media Pembawa HPHK berupa:a. Hewan; danb. Hewan yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing Invasif,
Satwa Liar, atau Satwa Langka.
(21 Pemeriksaan sanitasi dan/atau laboratoris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (41 huruf b dilakukan
terhadap Media Pembawa HPHK berupa:a. Produk Hewan; danb. Produk Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau
PRG.
(3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (4) huruf c dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK
berupa:a. Media Pembawa Lain; danb. Media Pembawa Lain yang tergolong PRG, atau Agensia
Hayati.
(41 Pemeriksaan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada siang hari, kecuali dalam keadaan
tertentu menurut pertimbangan Dokter Hewan Karantina
dapat dilaksanakan pada malam hari.
SK No 170876 A(5) Dalam...PRESIDEN
REPUBUK INDONESTA
-39-
(5) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan klinis
sebagaimana dimaksud pada ayat (41 ditemukan gejala
penyakit Hewan yang bersifat individual dan/atau
penyakit Hewan menular yang tidak termasuk jenis HPHK
yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) huruf a, dilakukan pengobatan.
Pasal 69
(1) Dalam hal terjadi kerusakan, kebocoran Kemasan, atau
diduga terjadi perubahan kondisi yang berdampak pada
Keamanan Pangan, Keamanan Pakan, Mutu Pangan,
dan/atau Mutu Pakan, dilakukan uji Keamanan Pangan,
uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu
Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)
huruf b.
(2) Uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu
Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap:a. Produk Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau
PRG; danb. Pangan atau Pakan.
Pasal 7O
(1) Da.lam hal setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a ternyata:a. Pemasukan atau Pengeluaran Pangan, Pakan, PRG,
SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar,
atau Satwa Langka:1. tidak termasuk jenis Media Pembawa HPHK yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) hurufb; dan2. wajib dilengkapi dokumen lain yang terkait dengan
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (1) huruf b,
dilakukan Pengawasan secara terintegrasi; ataub. Pemasukan atau Pengeluaran:1. dipastikan bukan merupakan Media Pembawa
HPHK; dan2. tidak wajib dilengkapi dokumen lain yang terkait
dengan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (1) huruf b,
diterbitkan surat keterangan bukan Media Pembawa
HPHK oleh Pejabat Karantina Hewan.
SK No 170877 A(2) Penerbitan...REPUBL|K INDONESIA
-40-
(21 Penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b memuat keterangan barang yang tidak
dikenai tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan.
(3) Dalam hal Pemasukan atau Pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a:a. ditemukan gejala penyakit Hewan yang bersifat
individual dan/atau penyakit Hewan menular yang
tidak termasuk jenis HPHK yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
huruf a, dilakukan pengobatan; ataub. terjadi kerusakan, kebocoran kemasan, atau diduga
terjadi perubahan kondisi yang berdampak pada
Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan, dilakukan
uji Keamanan Pangan, dan/atau uji Mutu Pangan.
Paragraf 3
Pengasingan dan Pengamatan
Pasal 71
(1) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a angka 2 dan angka 3
dilakukan di Instalasi Karantina untuk mendeteksi HPHK
yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana,
dan/atau kondisi khusus.
(2) Selain pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengamatan dapat dilakukan untuk mengamati situasi
HPHK pada suatu negara, Area, atau tempat asal.
(3) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK
berupa Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (21 huruf a atau Hewan yang tergolong PRG, SDG,
Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6l ayat (2) huruf b
berdasarkan:a. hasil Analisis Risiko; dan/ataub. hasil pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris
ditemukan gejala klinis HPHK.
SK No 170878 APasal 72REPUBUK INDONESIA
-41 -
Pasal 72
(1) Pengasingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
dilakukan terhadap sebagian atau seluruh Media
Pembawa HPHK untuk diadakan pengamatan,
pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris, dan perlakuan
dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penularan
IiPHK.
(21 Pengasingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang dibutuhkan
untuk pengamatan, pemeriksaan klinis dan/atau
laboratoris, dan perlakuan.
(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dipergunakan sebagai dasar masa Karantina.
(41 Masa karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dihitung sejak Media Pembawa HPHK berupa Hewan
diserahkan oleh Pemilik kepada Pejabat Karantina Hewan
sampai dengan selesainya pelaksanaan tindakan
Karantina Hewan.
Pasal 73
(1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7l
dilakukan untuk mengamati timbulnya gejala HPHK
selama pengasingan.
(21 Jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), dan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan masa inkubasi dan sifat penyakit Hewan.
(3) Apabila pemeriksaan laboratoris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 ayat (2) ternyata diperoleh hasil diagnosa
Cefinitif:a. tidak ditemukan HPHK, dilakukan pembebasan
sebelum selesainya masa inkubasi; atau
b. ditemukan HPHK, dilakukan perlakuan danlatau
pemusnahan.
Pasal 74
(1) Pelaksanaan tindakan Karantina pascamasuk terhadap
Satwa Liar dan Satwa Langka yang dipelihara atau
dikembangbiakkan di lingkungan atau dalam kondisi
terkontrol dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di
wilayah pemeliharaan atau wilayah pengembangbiakan.
SK No 170879 A(2) Wilayah...PRESIDEN
REPUBL|K INDONESIA
-42-
(21 Wilayah pemeliharaan atau wilayah pengembangbiakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terisolasi dan
terkontrol lalu lintasnya, serta memenuhi persyaratan
teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Wilayah pemeliharaan atau wilayah pengembangbiakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan habitat
buatan.
(41 Seluruh wilayah pemeliharaan atau wilayah
pengembangbiakan Satwa Liar dan Satwa Langka
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ditetapkan sebagai
Instalasi Karantina Hewan pascamasuk.
Paragraf 4
Perlakuan
Pasal 75
(U Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (3) huruf a angka 4 dilalmkan untuk membebaskan
atau menyucihamakan Media Pembawa HPHK dari HPHK,
atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif, dan
promotif.
(21 Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperlukan, jika setelah dilakukan:a. pemeriksaan kesehatan terhadap Media Pembawa
HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat (1), ayat (21, atau ayat (3); ataub. pengasingan dan pengamatan terhadap Media
Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71,
ternyata tertular atau diduga tertular HPHK, dilakukan
perlalnran.
(3) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21terhadap
Media Pembawa HPHK berupa:a. Hewan; danb. Hewan yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing Invasif,
Satwa Liar, atau Satwa Langka,
hanya dapat dilakukan setelah diperiksa terlebih dahulu
secara fisik dan dinilai tidak mengganggu pengamatan dan
pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris.
SK No 180506AParagraf5. ..PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
_43_
Paragraf 5
Penahanan
Pasal 76
(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (3) huruf a angka 5 dan huruf b angka 2 dilakukanjika setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan
kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 ayat (1) huruf a ternyata:a. dokumen persyaratan belum seluruhnya dipenuhi;
dan/ataub. Pemilik menjamin dapat memenuhi dokumen
persyaratan.
(21 Pernenuhan dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah Pemilik menerima surat penahanan.
(3) Media Pembawa HPHK hanya dapat dilakukan penahanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih
dahulu diperiksa kesehatannya dan dinilai tidak
berpotensi membawa dan menyebarkan HPHK.
(4) Selama penahanan terhadap:a. Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berupa:1. Hewan; dan2. Hewan yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing
Invasil Satwa Liar, atau Satwa Langka,
dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan, pengamatane,
dan/atau perlakuan yang bertujuan untuk mendeteksi
kemungkinan adanya HPHK dan penyakit Hewanlainnya dan/atau mencegah kemungkinan
penularannya; ataub. Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berupa PRG, SDG, Satwa Liar, atau Satwa
Langka dapat dilakukan pengobatan yang bertujuan
menyembuhkan dari penyakit Hewan yang bersifat
individual dan/atau penyakit Hewan menular yang
tidak termasuk jenis HPHK yang ditetapkan,
berdasarkan pertimbangan Dokter Hewan Karantina.
SK No 170915 AParagraf6...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-44-
Paragraf 6
Penolakan
Pasal TT
(1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (3) huruf a angka 6 dan huruf b angka 3 dilakukan
terhadap Pemasukan atau Pengeluaran yang:
a. setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal66 di atas alat angkut di Tempat
Pemasukan:
1. tertular HPHK; atau2. merupakan jenis:
a) Media Pembawa HPHK yang dilarang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; atau
b) fl'-J?*ftu?x;"It"l "?,?f ' r,::: x,:" iry,Tl
Langka yang dilarang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 atau Pasal 60;c. setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75, Media Pembawa HPHK tidak dapat
disembuhkan dan/atau disucihamakan dari HPHK;
ataud. setelah jangka waktu pemenuhan dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
ayat (21berakhir, keseluruhan persyaratan yang harus
dilengkapi tidak terpenuhi.
(21 Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap
Pemasukan dilakukan dengan cara mengeluarkan Media
Pembawa HPHK, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia
Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka
yang dilarang dari:a. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
b. Area tujuan di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
(3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. dikoordinasikan dengan penanggung jawab di Tempat
Pemasukan dan Tempat Pengeluaran dan instansi
terkait di Tempat Pemasukan dan Tempat
Pengeluaran; dan
SK No 170916 Ab. diinformasikanPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-45-
b. diinformasikan kepada instansi yang berwenang
sesuai dengan jenis Media Pembawa HPHK yang
dimasukkan atau dikeluarkan.
(4) Pemilik wajib mengeluarkan Media Pembawa HPHK,
Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing
Invasif, atau Satwa Liar, atau Satwa Langka yang dilarang
sebagaimana dimaksud pada ayat (21paling lambat 3 (tiga)
hari kerja terhitung sejak surat perintah penolakan
diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina.
(5) Media Pembawa HPHK, Pangan, Pakan, PRG, SDG,
Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa
Langka yang dilarang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4):a. selama masa penolakan berada di bawah penguasaan
Pejabat Karantina Hewan; danb. harus dikeluarkan oleh Pemilik di bawah Pengawasan
Pejabat Karantina Hewan.
(6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap
Pengeluaran Media Pembawa HPHK, Pangan, Pakan, PRG,
SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau
Satwa Langka yang dilarang dila.kukan dengan cara
nrengembalikannya kepada Pemilik dan tidak diterbitkan
sertifikat kesehatan.
(71 Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK, Pangan,
Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif,
Satwa Liar, atau Satwa Langka yang dilarang Transit ke
dalam atau antar Area di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pasal 78
(1) Dalam hal penolakan terhadap Satwa Liar sebagaimana
,limaksud dalam Pasal 77 ayat (2) atau ayat (71 ternyata
diketahui atau diduga merupakan Satwa Liar yang
dilindungi atau Satwa Liar yang tidak boleh
diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, penolakan harus dikoordinasikan
dengan instansi yang membidangi konservasi dan sumber
daya alam.
SK No 170917 A(2) Berdasarkan. . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
_46_
(21 Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terhadap Pemasukan atau Pengeluaran:
a. Satwa Liar yang dilindungi atau Satwa Liar yang tidak
boleh diperdagangkan, diserahkan kepada instansi
yang membidangi konservasi dan sumber daya alam
untuk dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; ataub. Satwa Liar yang tidak dilindungi atau Satwa Liar yang
boleh diperdagangkan, dilakukan penolakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4l.,
ayat (5), danlatau ayat (6).
(3) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 danlatau sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Dokter Hewan Karantina menerbitkan berita acara
penolakan.
(41 Berita acara penolakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan kepada Pemilik.
Pasal 79
Dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan publik terhadap
Pemasukan antar-Area Media Pembawa HPHK yang berasal
dari pulau yang belum ditetapkan sebagai Tempat Pengeluaran,
dilakukan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan
di Tempat Pemasukan.
Paragraf 7
Pemusnahan
Pasal 80
(1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
a)'at (3) huruf a angka 7 dan/atau huruf b angka 4
dilakukan terhadap Pemasukan, jika setelah:
a. diturunkan dari alat angkut dan dilakukan
pemeriksaan sanitasi, Media Pembawa HPHK berupa:
1. Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6l ayat (2) huruf a;2. Produk Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau
PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6l
ayat (21huruf c; atau3. Pangan atau Pakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (21 huruf e dan Pasal 70 ayat (1)
huruf a,
ternyata busuk atau rusak;
b.dilakukan...
SK No 170918 APRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-47-
b. dilakukan pengamatan dalam pengasingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7l dan Pasal 73,
Media Pembawa HPHK berupa:
1. Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6I
ayat (21huruf a; atau2. Hewan yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing
Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (21
huruf b,
ternyata tertular atau ditemukan HPHK;
c. diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Media
Pembawa HPHK berupa:
1. Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (21
huruf a;2. Hewan yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing
Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (21
huruf b;3. Produk Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau
PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6l
ayat (21huruf c; atau4. Media Pembawa Lain yang tergolong PRG, atau
Agensia Hayati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6l ayat (2) huruf d,
ternyata tidak dapat disembuhkan dan/atau
disucihamakan dari HPHK; ataud. dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77, atau Pasal 78 ayat (21 huruf b, Media
Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6l ayat (2) ternyata tidak segera dibawa ke luar
dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau
dari Area tujuan oleh Pemilik dalam batas waktu yang
ditetapkan.
(21 Media Pembawa HPHK yang akan dimusnahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah
penguasaan Pejabat Karantina Hewan.
(3) Pemilik wajib menanggung segala biaya yang timbul dalam
pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan tidak berhak menuntut ganti rugi.
SK No 170919 A(4) Pemusnahan...PRESIDEN
EEPUBUK INDONESTA
-48-
(41 Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK sebagaimana
ciimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) yang diturunkan pada
waktu Transit ke dalam atau antar-Area di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(5) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
ayat (4) dilaksanakan oleh Pejabat Karantina Hewan dan
harus disaksikan oleh petugas instansi lain yang terkait.
(6) Dalam hal pemusnahan dilakukan terhadap Satwa Liar
yang diketahui atau diduga merupakan:a. Satwa Liar yang dilindungi; ataub. Satwa Liar yang tidak boleh diperdagangkan,
pemusnahan selain disaksikan oleh petugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) harus dikoordinasikan dengan
instansi yang membidangi konservasi dan sumber daya
alam.
(71 Dalam hal hasil uji Keamanan Pangan, uji Keamanan
Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 atau Pasal 70
ayat (3) huruf b ternyata tidak memenuhi Keamanan
Pangan, Keamanan Pakan, Mutu Pangan, dan/atau Mutu
Pakan, dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21sampai dengan ayat (5).
Pasal 81
(1) Pejabat Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (5) menerbitkan surat pemberitahuan
pelaksanaan pemusnahan kepada Pemilik atau kuasanya.
(21 Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhadap:a. Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (1) huruf a yang busuk atau rusak,
dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari; ataub. Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam:
1. Pasal80 ayat (1) huruf b atau huruf d, yang tertular
atau ditemukan HPHK; atau2. Pasal 80 ayat (1) huruf c atau huruf d, yang tidak
dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari
HPHK,
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari.
c.Media...
SK No 170920 APRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-49-
c. Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (1) huruf d yang tidak tertular HPHK,
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari.
(3) Batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan
Dokter Hewan Karantina dengan mempertimbangkan:
a. jenis HPHK dan potensi risiko penyebarannya;
b. ketersediaan prasarana dan sarana pemusnahan;
dan/atauc. ketersediaan sumber daya manusia pelaksana
pemusnahan.
Pasal 82
(1) Pemeriksaan kesehatan dan/atau uji Keamanan Pangan,
uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu
Pakan tetap dapat dilakukan terhadap:a. Pemasukan Media Pembawa HPHK, yang tidak
diketahui atau tidak ditemukan Pemilik atau
kuasanya;b. Pemasukan Media Pembawa HPHK, yang telah
dilakukan tindakan penolakan sebagai akibat tidak
dipenuhinya dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d dan Pemilik
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) huruf b; atau
c. Media Pembawa HPHK yang diserahkan oleh instansi
lain.
(21 Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan dan/atau uji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata:a. Media Pembawa HPHK:1. tertular HPHK;2. tidak dapat disembuhkan dan/atau
disucihamakan dari HPHK setelah diberi
perlakuan; dan/atau3. dalam kondisi rusak, busuk, tidak memenuhi
Keamanan Pangan, Keamanan Pakan, Mutu
Pangan, dan/atau Mutu Pakan,
dilakukan pemusnahan; ataub. Media Pembawa HPHK:
1. tidak tertular HPHK; dan2. memenuhi Keamanan Pangan, Keamanan Pakan,
Mutu Pangan, dan/atau Mutu Pakan,
dikuasai oleh negara.
SK No 170921 A(3) PemusnahanPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-50-
(3) Pemusnahanterhadap:a. Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan ayat (21 huruf a yang tidak
diketahui atau tidak ditemukan Pemilik atau
kuasanya, menjadi tanggung jawab lembaga
pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang Karantina; ataub. Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dan ayat (21huruf a yang diserahkan
oleh instansi lain, menjadi tanggung jawab lembaga.
pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang Karantina dan instansi lain terkait.
(41 Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 83
(1) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80, Pasal 81, atau Pasal 82 ayat (2) huruf a dan
ayat (3) diterbitkan berita acara pemusnahan oleh Dokter
Hewan Karantina.
(21 Berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Pemilik.
(3) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. biaya pengangkutan Media Pembawa HPHK atau ke
lokasi pemusnahan; danb. biaya proses pelaksanaan pemusnahan.
(4) Dalam hal pelaksanaan pemusnahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar Instalasi
Karantina di luar Tempat Pemasukan, lembaga
pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina harus berkoordinasi dengan
pemerintah daerah setempat.
(5) Dalam batas waktu tertentu setelah tindakan
pemusnahan selesai dilaksanakan, Pemilik wajib
menanggung segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan
pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
SK No 170922 A(6) Batas. . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-51 -
(6) Batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5):
a. sesuai kesanggupan Pemilik sebagaimana tertuang
dalam surat pernyataan kesanggupan; danb. paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak beritaacara pemusnahan diterbitkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 84
(1) Penanggung jawab alat angkut harus melakukan
pemusnahan terhadap:a. sisa Pakan;b. bangkai Hewan;c. sampah yang berupa sisa makanan yang mengandung
bahan asal Hewan; dand. barang atau bahan yang pernah berhubungan dengan
Hewan,
yang diturunkan dari alat angkut di Tempat Pemasukan
atau tempat Transit di bawah pengawasan Pejabat
Karantina Hewan.
(2) Penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam melakukan pemusnahan dapat
dibantu oleh pihak yang dikuasakan.
(3) Pemusnahan terhadap sisa Pakan, sampah yang berupa
sisa makanan yang mengandung bahan asal Hewan, dan
barang atau bahan yang pernah berhubungan dengan
Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf c, dan huruf d dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah Media Pembawa diturunkan dari atas alat angkut.
(41 Pemusnahan terhadap bangkai Hewan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan paling
lambat Ix24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setelah
Media Pembawa diturunkan dari atas alat angkut.
(5) Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan alat transportasi yang dipergunakan hanya
untuk melalulintaskan Media Pembawa.
Pasal 85
(1) Penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (1) merupakan orang atau badan
hukum yang bertanggung jawab atas kedatangan,
keberangkatan, atau Transit alat angkut.
SK No 170923 A(2) Penanggung. . .PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-52-
(21 Penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setelah selesai melakukan pemusnahan
menerbitkan berita acara pemusnahan.
(3) Berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 disampaikan kepada Pejabat Karantina paling
lambat lx24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setelah
pemusnahan.
Pasal 86
(1) Sampah yang berasal dari Media Pembawa HPHK berupa
sisa makanan atau Produk Hewan yang:
a. tidak memenuhi persyaratan Karantina Hewan;
b. dibawa oleh penumpang; danc. diturunkan dari alat angkut di Tempat Pemasukan,
harus dibuang pada kotak tempat sampah Karantina.
(21 Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan alat transportasi yang dipergunakan untuk
melalulintaskan manusia dan barang.
(3) Pemusnahan terhadap sampah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 dan jika diperlukan pemusnahan terhadap
sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan di Tempat Pemasukan atau Tempat Lain yang
ditetapkan.
(41 Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan melalui koordinasi dan bantuan
penanggung jawab Tempat Pemasukan.
Paragraf 8
Pembebasan
Pasal 87
(1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (3) huruf a angka 8 dan huruf b angka 5 dilakukan
dengan menerbitkan:a. sertifikat pelepasan untuk Pemasukan; ataub. sertifikat kesehatan atau sertifikat sanitasi untuk
Pengeluaran.
SK No 170924 A(2) Pembebasan. . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-53-
(21 Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa
HPHK dapat dilakukan apabila ternyata:
a. setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4), tidak
tertular HPHK;b. setelah dilakukan pengasingan dan pengamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, tidak tertular
HPHK; atauc. setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75, dapat disembuhkan dari HPHK.
(3) Media Pembawa HPHK yang dikenai:a. tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal6l ayat (3) dilakukan pembebasan setelah
memenuhi:1. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56;2. dokumen lain yang terkait tindakan Karantina
Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat (1) huruf a; dan3. dinyatakan tidak tertular atau dapat disembuhkan
dari HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (21;
b. tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6L ayat (41
huruf a dilakukan pembebasan setelah memenuhi:
1. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56;2. dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (1) dan/atau persyaratan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6O;3. dinyatakan tidak tertular atau dapat disembuhkan
dari HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (21:'
dan4. memenuhi Keamanan Pangan dan/atau Mutu
Pangan atau Keamanan Pakan danlatau Mutu
Pakan bagi Pangan atau Pakan; atau
c. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (41 huruf b dilakukan pembebasan setelah
memenuhi:
1. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56;
2. dokumen .
SK No 170925 APRESIDEN
REPUBUK INDONESTA
-54-
2. dokumen lain yang terkait dengan Pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)huruf b dan/atau persyaratan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60; dan3. memenuhi Keamanan Pangan, Keamanan Pakan,
Mutu Pangan, dan/atau Mutu Pakan bagi Pangan
atau Pakan.
(41 Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dan huruf c dituangkan dalam dokumen
hasil Pengawasan secara terintegrasi.
(5) Dalam hal Pemasukan Media Pembawa HPHK dari luar
negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia telah dilakukan pembebasan dengan
diterbitkannya sertifikat pelepasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan akan dilakukan
Pengeluaran antar-Area, tetap dilakukan tindakan
Karantina Hewan berupa pemeriksaan administratif dan
kesesuaian dokumen.
(6) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dapat dibebaskan apabila ternyata:a. Hewan langsung dilalulintaskan menuju Tempat
Pengeluaran di Area lain; ataub. Produk Hewan dan Media Pembawa Lain:1. menggunakan kemasan asli, dalam kondisi utuh,
atau tidak rusak dari negara asal;2. tidak terjadi kontaminasi; dan3. dapat ditelusuri tindakan Karantinanya.
(7) Sertifikat pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
berlaku sebagai sertifikat kesehatan, sertifikat sanitasi,
atau surat keterangan Media Pembawa Lain untuk lalu
lintas antar-Area Media Pembawa HPHK yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
Pasal 88
(1) Dokter Hewan Karantina menerbitkan:a. sertifikat pelepasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 ayat (1) huruf a;b. sertifikat kesehatan atau sertifikat sanitasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1)
huruf b;c. dokumen hasil Pengau,asan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayat (4); dan
d.surat...
SK No 170926 APRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-55-
d. surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5).
(2) Penerbitan sertifikat pelepasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada Pejabat Otoritas
Veteriner provinsi atau Pejabat Otoritas Veteriner
kabupaten/kota sesuai kewenangannya di Area tujuan.
(3) Dalam hal Pejabat Otoritas Veteriner kabupatenlkota
belum ditetapkan, penerbitan sertilikat pelepasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan
kepada Pejabat Otoritas Veteriner provinsi sesuai
kewenangannya di Area tujuan.
(41 Penerbitan sertifikat kesehatan atau sertifikat sanitasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan
kepada petugas karantina di negara tujuan atau kepada
Pejabat Karantina Hewan di Tempat Pemasukan.
(5) Dokumen hasil Pengawasan dan surat keterangan Media
Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dan huruf d dicantumkan dalam sertifikat
pelepasan dan sertifikat kesehatan atau sertifikat sanitasi.
(6) Sertifikat pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
h:-rruf a dan sertifikat kesehatan atau sertifikat sanitasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan
oleh Dokter Hewan Karantina paling lama Ix24 jam (satu
kali dua puluh empat jam) terhitung sejak pembebasan.
(71 Penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), merupakan tanggung jawab Dokter Hewan
Karantina secara berkelanjutan.
Pasal 89
(1) Dalam hal Pengawasan secara terintegrasi melibatkan
pejabat lainnya, penerbitan:
a. surat keterangan bukan Media Pembawa HPHK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)
huruf b;b. dokumen hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayat (4); danc. surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5),
dilakukan oleh pejabat lainnya.
(2) Dokumen...
SK No 170927 APRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-56-
(21 Dokumen hasil Pengawasan dan surat keterangan Media
Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf c menjadi dasar pertimbangan Dokter
Hewan Karantina dalam penerbitan sertifikat pelepasan
dan sertifikat kesehatan atau sertifikat sanitasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5).
Pasal 90
Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan Karantina dan
Pengawasan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 terhadap Media Pembawa HPHK yang:
a. dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;b. dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; danc. dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain atau dimasukkan
ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik lndonesia,diatur dengan peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Bagian Keempat
Jenis, Bentuk, dan Tata Cara Penerbitan
Dokumen Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan,
serta Segel Karantina Hewan
Pasal 9 1
(1) Setiap tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan
diterbitkan dokumen tindakan Karantina Hewan dan
dokumen Pengawasan.
(21 Jenis dokumen tindakan Karantina Hewan dan dokumen
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:a. dokumen akhir tindakan Karantina Hewan dan/atau
Pengawasan; danb. dokumen proses tindakan Karantina Hewan dan/atau
Pengawasan.
(3) Dokumen tindakan Karantina Hewan dan dokumen
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berbentuk dokumen cetak dan/atau dokumen elektronik.
SK No 170928 A(4) Tata...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-57 -
(41 Tata cara penerbitan dokumen tindakan Karantina Hewan
dan dokumen Pengawasan berupa:a. dokumen akhir tindakan Karantina Hewan dan/atau
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf a, diterbitkan oleh Pejabat Karantina Hewan
atau dapat diterbitkan pejabat lainnya sesuai
kewenangannya; danb. dokumen proses tindakan Karantina Hewan dan/atau
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf b, diterbitkan oleh:1. Pejabat Karantina Hewan;2. pejabat lainnya selaku kepala unit kerja atau
pejabat yang ditunjuk;3. pejabat lainnya selaku pejabat fungsional sesuai
kewenangannya;4. Pemilik atau kuasanya; atau5. penanggung jawab alat angkut atau kuasanya.
(5) I'ata cara penyampaian dokumen akhir tindakan
Karantina Hewan dan/atau Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dilakukan secara
dalam jaringan atau luar jaringan.
(6) Penggunaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi
elektronik.
(71 Dokumen akhir tindakan Karantina Hewan dan/atau
dokumen Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) wajib disampaikan kepada Pemilik atau kuasanya.
(8) Pejabat Karantina Hewan dan/atau pejabat lainnya yang
tidak menyampaikan dokumen tindakan Karantina Hewan
dan/atau dokumen Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (71 dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 92
(1) Dalam hal diperlukan untuk mengamankan Media
Pembawa HPHK selama atau setelah pelaksanaan
tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan, dilakukan
pemasangan segel oleh Pejabat Karantina Hewan.
(2) Pemasangan...
SK No 170929 AREPUBLIK INDONESIA
-58-
(2) Pemasangan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk:il. penegakan hukum; ataub. kelancaran pelaksanaan tindakan Karantina Hewan
dan/atau Pengawasan.
(3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf a terkait dengan:a. penahanan dalam pelaksanaan tindakan Karantina
Hewan dan Pengawasan; ataub. pengamanan barang bukti dalam rangka penindakan,
dan/atau penyidikan terhadap pelanggaran di bidang
perkarantinaan.
(4) Kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf b terkait dengan penandaan selama atau
setelah selesainya tindakan Karantina Hewan dan
Pengawasan.
(5) Setiap Orang dilarang membuka, melepas, memutuskan,
membuang, atau merusak segel Karantina Hewan yang
digunakan untuk penegakan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf a tanpa izin dari Pejabat
Karantina Hewan.
Pasal 93
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. jenis, bentuk, dan tata cara penerbitan dokumen akhir dan
dokumen proses Karantina Hewan dan/atau dokumen
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91; dan
b. jenis, bentuk, dan tata cara pemasangan segel sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92,diatur dengan peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Bagian Kelima
Tindakan Karantina Hewan dalam Hal Tertentu
Paragraf 1
Tindakan Karantina Hewan di Luar Tempat Pemasukan
dan di Luar Tempat Pengeluaran
Pasal 94
(1) Tindakan Karantina Hewan dilakukan di luar Tempat
Pemasukan atau di luar Tempat Pengeluaran.
SK No 170930A(2) Tindakan...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-59-
(21 Tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk memberikan kemudahan
pelayanan dan kelancaran arus barang di Tempat
Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.
Pasal 95
(1) Tindakan Karantina Hewan di luar Tempat Pemasukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dilakukan
di negara asal atau negara Transit.
(21 Tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberlakukan terhadap Pemasukan Media
Pembawa yang memiliki risiko tinggi bagi masuknya HPHK
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia.
(3) Terhadap Pemasukan Media Pembawa sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, Pejabat Karantina Hewan
melaksanakan:a. tindakan Karantina Hewan di negara asal dan latau
negara Transit; ataub. penilaian terhadap tindakan Karantina Hewan yang
dilakukan oleh otoritas yang berwenang di negara asal
atau negara Transit.
(4) Pelaksanaan tindakan Karantina Hewan atau penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah memperoleh
persetujuan dari otoritas Karantina di negara asal
dan/atau negara Transit dan mendapat pertimbangan
berdasarkan penilaian Pejabat Karantina Hewan.
(5) Persetujuan dari otoritas Karantina di negara asal
dan/atau negara Transit sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dituangkan dalam protokol Karantina Hewan.
Pasal 96
(1) Tindakan Karantina Hewan di luar Tempat Pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dilakukan
di daerah asal sebelum Media Pembawa HPHK dibawa ke
'Iempat Pengeluaran.
(21 Tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberlakukan terhadap Media Pembawa HPHK
yang akan dikeluarkan:a. dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
atau
b. dari. . .
SK No 170931APRESIDEN
REPUBUK TNDONESIA
-60-
b. dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Pelaksanaan tindakan Karantina Hewan terhadap:a. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilakukan berdasarkan persyaratan teknis
atau protokol Karantina Hewan yang disetujui antara
negara tujuan dengan Negara Kesatuan Republik
Indonesia; ataub. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf b dikoordinasikan dengan pejabat berwenang
atau otoritas veteriner daerah asal.
Pasal 97
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan Karantina
Hewan di luar Tempat Pemasukan dan di luar Tempat
Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diatur
dalam peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 2
Tindakan Karantina Hewan terhadap Hewan Organik
Pasal 98
(1) Hewan Organik yang dimasukkan ke dalam, dimasukkan
dan dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain, atau
dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia mengikuti persyaratan tindakan Karantina
Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
(21 Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Organik
harus disertai dokumen identitas.
(3) Dokumen identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
paiing sedikit memuat ciri khusus, riwayat kesehatan, dan
vaksinasi.
Pasal 99
(1) Hewan Organik yang dimasukkan ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 selama melaksanakan tugas
kedinasan dianggap berada dalam masa pengamatan.
(2) Hewan...
SK No 170932 APRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
- 61 -
(2) Hewan Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
telah selesai melaksanakan tugas kedinasan, diterbitkan
sertifikat kesehatan.
(3) Apabila Hewan Organik sebagaimana dimaksud pada
ayat (21tidak kembali ke negara asal setelah berakhirnya
masa berlaku sertifikat kesehatan, dikenai tindakan
Karantina Hewan Pemasukan.
(41 Tindakan Karantina Hewan Pemasukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan Tindakan Karantina Hewan
Pengeluaran dilaksanakan dengan ketentuan:a. pelaporan dapat dilakukan pada saat keberangkatan
atau kedatangan;b. tempat tindakan Karantina Hewan dapat dilakukan di
luar Tempat Pemasukan dan/atau Tempat
Pengeluaran, atau di tempat penugasan tanpa harus
ditetapkan sebagai Instalasi Karantina atau Tempat
Lain; danc. tindakan Karantina Hewan dilakukan oleh Pejabat
Karantina Hewan yang dapat dibantu oleh penanggung
jawab kesehatan Hewan Organik.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan
Karantina Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran
Hewan Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dalam peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 3
Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan
Media Pembawa HPHK yang Ditolak Negara atau Area T\rjuan
Pasal lOO
(i) Penolakan Media Pembawa HPHK akibat tidak memenuhi
persyaratan negara atau Area tujuan, dapat dilakukan
Pemasukan kembali.
(21 Pemasukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan:
a. dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan pada
saat Pengeluaran; danb. disertai surat keterangan penolakan dari negara atau
Area tujuan.
(3) Pemasukan...
SK No 170933 APRESTDEN
REPUELIK INDONESTA
-62-
(3) Pemasukan kembali Media Pembawa HPHK mengikuti
persyaratan tindakan Karantina Hewan untuk Pemasukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
(41 Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ar,'at (3) dilaporkan dan diserahkan oleh Pemilik kepada
Pejabat Karantina Hewan paling lambat pada saat tiba di
Tempat Pemasukan.
Pasal 1O1
(1) Terhadap Pemasukan kembali Media Pembawa HPHK
yang:
a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 ayat (21 dan ayat (3), dilakukan tindakan
Karantina Hewan; ataub. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1O0 ayat (21 dan ayat (3), dilakukan
pemusnahan.
(21 Dalam hal Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditolak dari negara tujuan dengan
status situasi terjadi wabah atau endemis penyakit Hewan
yang belum ada di Indonesia, dilakukan Analisis Risiko.
(3) Jika hasil Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (21ternyata:a. telah diketahui manajemen risikonya, dilakukan
tindakan Karantina Hewan;b. telah diketahui manajemen risikonya tetapi tidak
dapat dilakukan di Tempat Pemasukan atau di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan
pemusnahan; atauc. tidak diketahui manajemen risikonya, dilakukan
pemusnahan.
(4) Dalam hal Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan Satwa Liar yang
dilindungi atau Satwa Liar yang tidak boleh
diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dilakukan pemusnahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (6).
SK No 170934 APasallO2...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-63-
Pasal 102
Keter:.tuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan Karantina
Fiewan terhadap Pemasukan kembali Media Pembawa HPHK
yang ditolak negara atau Area tujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1OO diatur dalam peraturan lembaga pemerintah
yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 4
Tindakan Karantina Hewan terhadap Barang Bawaan
Pasal 103
(1) Setiap Orang yang membawa Media Pembawa HPHK
sebagai barang bawaan pada saat Pemasukan,
Pengeluaran, dan Transit, dikenai tindakan Karantina
Hewan.
(21 Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digolongkan sebagai barang bawaan dengan
ketentuan:a. digunakan untuk keperluan sendiri dengan jenis danjumlah Media Pembawa HPHK tertentu yang
ditetapkan;b. bukan merupakan Media Pembawa HPHK yang
dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;c. dibawa bersama penumpang dalam satu alat angkut;
dand. bukan aktivitas lalu lintas yang nrtin.
(3) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dikecualikan dari persyaratan:
a. sertifikat kesehatan dari negara asal, untuk
Pemasukan; ataub. sertifikat veteriner dari otoritas veteriner setempat,
untuk Pengeluaran.
(4) Barang bawaan sebagaimana dimaksud piaa ayat (1)
dilaporkan pada saat keberangkatan atau kedatangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemasukan,
Pengeluaran, dan Transit, serta jenis dan jumlah Media
Pembawa HPHK tertentu sebagai barang bawaan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (4) diatur dalam peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
SK No 170935 AParagrafs. . .PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-64-
Paragraf 5
Tindakan Karantina Hewan dalam Keadaan Darurat
Pasal 104
(1) Dalam hal alat angkut yang memuat Media Pembawa
HPHK karena keadaan darurat diharuskan untuk merapat
atau mendarat bukan di Tempat Pemasukan yang dituju,
penanggung jawab alat angkut harus segera melaporkan
kepada Pejabat Karantina Hewan atau petugas instansi
pemerintah terdekat.
(21 Dalam hal Pemilik tidak berada pada alat angkut,
pcnanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa Pemilik untuk
melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa HPHK.
(3) Petugas instansi pemerintah terdekat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selanjutnya melaporkan kepada
Pejabat Karantina Hewan terdekat.
(41 Pejabat Karantina Hewan terdekat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau ayat (3) melakukan tindakan Karantina
Hewan dalam keadaan darurat berupa pemeriksaan:a. kesehatan Media Pembawa HPHK; danb. kelayakan dan kondisi alat angkut.
(5) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan dalam rangka mengetahui potensi dan
manajemen risiko penyebaran penyakit Hewan, dan tindak
lanjut penanganan Media Pembawa HPHK.
(6) Pelaksanaan tindakan Karantina Hewan sebagaimana
dimaksud pada ayat (41dapat dibantu oleh Pihak Lain.
Pasal 105
(1) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 dilarang dibongkar atau diturunkan dari alat
angkut sebelum diizinkan oleh Pejabat Karantina Hewan,
kecuali karena alasan yang memaksa.
(2) Alasan yang memaksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:a. alat angkut mengalami gangguan atau kerusakan yang
dapat membahayakan keamanan dan keselamatan
baik terhadap penumpang maupun Media Pembawa
HPHK;
b.sifat...
SK No 170936 APRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-65-
b. sifat Media Pembawa HPHK mudah rusak; dan/atauc. kondisi atau keadaan Media Pembawa HPHK
mengganggu dan membahayakan keselamatan
penumpang yang berada di atas alat angkut.
(3) Terhadap Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak boleh dibawa keluar dari Area pelabuhan
atau tempat sandar alat angkut, kecuali karena kondisi
darurat atau untuk keperluan pemuatan kembali ke alat
angkut lain.
Pasal 1O6
(1) Dalam hal terpenuhi alasan yang memaksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), Media Pembawa
HPHK:a. harrrs segera dimuat kembali ke atas alat angkut lain;
danb. dilakukan pemeriksaan dalam rangka mencegah
penularan penyakit Hewan.
(21 Pemuatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a atau pemindahan Hewan ke Tempat Pengeluaran
harrrs mendapat persetujuan Dokter Hewan Karantina dan
di bawah pengawasan Pejabat Karantina Hewan.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terbukti memperlihatkan gejala HPHK
yang:a. belum diketahui manajemen risikonya, Hewan segera
dimusnahkan dan alat angkutnya diberikan
perlakuan; ataub. telah diketahui manajemen risikonya, Hewan dan alat
angkut diberikan perlakuan.
(4) Dalam hal hasil perlakuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), terbukti Media Pembawa HPHK:a. tidak dapat dibebaskan dari HPHK, dilakukan
pemusnahan; ataub. dapat dibebaskan dari HPHK, dilakukan pembebasan.
(5) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, dan ayat (41 huruf a, dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b dilakukan dengan menerbitkan surat keterangan
Karantina Hewan.
SK No 170937 APasal lO7 ...PRESIDEN
REPUEUK INDONESTA
-66-
Pasal 107
(1) Bahan atau peralatan yang pernah berhubungan dengan
Media Pembawa HPHK yang memperlihatkan gejala HPHK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O6 ayat (3), harus
dimusnahkan.
(21 Dalam hal bahan atau peralatan yang pernah
berhubungan dengan Media Pembawa HPHK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan kembali,terhadap bahan atau peralatan dilakukan
penyucihamaan.
(3) Penyucihamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
termasuk dilakukan terhadap orang yang pernah
berhubungan dengan Media Pembawa HPHK.
Pasal 1O8
Dalam hal alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104
tida.k dapat melanjutkan perjalanan dan tidak ada alat angkut
penggtrnti, terhadap Media Pembawa HPHK dikenai tindakan
Karantina Hewan sesuai dengan ketentuan Pemasukan.
Pasal 109
(1) Dalam hal alat angkut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 tidak dapat melanjutkan perjalanan dan Pemilik
tidak dapat menyediakan alat angkut pengganti, dan/atau
Pemilik tidak bertanggung jawab atau tidak sanggup
mengurus Media Pembawa HPHK, Pemilik menyerahkan
kepada negara untuk selanjutnya dikuasai negara.
(2) Penyerahan Media Pembawa HPHK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemilik,
kuasa Pemilik, atau penanggungjawab alat angkut kepada
Pejabat Karantina Hewan di Tempat Pemasukan.
(3) Penyerahan Media Pembawa HPHK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara
serah terima dan disaksikan oleh instansi terkait.
(41 Dalam hal Pemilik tidak bersedia menyerahkan Media
Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Media Pembawa HPHK diambil paksa oleh negara.
SK No 170938A(5) Pengambilan...PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-67 -
(5) Pengambilan paksa Media Pembawa HPHK oleh negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disaksikan instansi
terkait dan dituangkan dalam berita acara pengambilan
paksa Media Pembawa.
Pasal 110
Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan Karantina Hewan
dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 diatur dalam peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 6
Tindakan Karantina Hewan oleh Pihak Lain
Pasal 1 1 1
(1) Pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dapat dibantu
oleh Pihak Lain.
(21 Tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:a. pemeriksaankesehatan;
b. pengasingan;
c. pengamatan;
d. perlakuan; dane. pemusnahan,
di bawah pengawasan Pejabat Karantina Hewan.
(3) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Setiap Orang yang telah:
e.. memenuhi persyaratan administratif dan teknis; danb. ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
Karantina.
(4) Penetapan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b berlaku untuk:
a. jangka waktu tertentu; danb. melaksanakan tindakan Karantina Hewan tertentu.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan
sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
SK No 170939 AParagraf7 ...PRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA
-68-
Paragraf 7
Tindakan Karantina Hewan terhadap Media Pembawa HPHK
yang Dipertrntukkan sebagai Bantuan Penanggulangan Bencana
Pasal 1 12
(1) Pemasukan Media Pembawa HPHK yang diperuntukkan
sebagai bantuan penanggulangan bencana dilakukantindakan Karantina Hewan berupa pemeriksaan
administratif dan kesesuaian dokumen, pemeriksaan
kesehatan, uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan,
uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan.
(21 Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
4.. Produk Hewan untuk kebutuhan Pangan dan/atau
Pakan dalam rangka penanggulangan bencana; ataub. Hewan untuk penanganan atau penyelamatan korban
bencana.
(3) Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengan surat keterangan dari instansipemerintah yang bertanggung jawab dalam
penanggulangan bencana.
(41 Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
paling sedikit berisi keterangan peruntukan Pemasukan
Media Pembawa HPHK dalam rangka penanggulangan
bencana, penanganan bencana, atau penyelamatan
korban bencana.
Pasal 1 13
(1) Pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ll2 ayat (2) huruf a yang:
a. dilengkapi sertifikat sanitasi dari negara atau daerah
asal, dikenai tindakan Karantina Hewan berupa
pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen;
ataub. tidak dilengkapi sertifikat sanitasi dari negara atau
daerah asal, dikenai tindakan Karantina Hewan
berupa pemeriksaan kesehatan.
(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan sanitasi.
SK No 170940 A(3) Pemeriksaan...PRESIDEN
R,EPUBUK INDONESTA
-69-
(3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dilakukan terhadap Produk Hewan yang tidak
termasuk jenis Media Pembawa HPHK yang dilarang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(41 Dalam hal hasil pemeriksaan sanitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 ternyata Produk Hewan terjadi
kebocoran, kerusakan Kemasan dan/atau segel, dan
perubahan fisik, dilakukan uji Keamanan Pangan, uji
Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu
Pakan.
(5) Pelaksanaan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
mempertimbangkan ketersediaan fasilitas pengujian di
Tempat Pemasukan.
Pasal 1 14
(1) Pemasukan Hewan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ll2 ayat (21 huruf b dapat dikecualikan dari
sertifikat kesehatan.
(21 Pemasukan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilengkapi surat keterangan kesehatan Hewan dari
dokter Hewan penanggung jawab kesehatannya.
(3) Terhadap Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan tindakan Karantina Hewan berupa
pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen, serta
pemeriksaan kesehatan.
Pasal 1 15
Dalam hal pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Il2 ayat (1) atau Pasal 114
ayat (3) dilakukan di atas alat angkut, ternyata:a. Produk Hewan atau Hewan tertular HPHK; atau
b. jenis Media Pembawa HPHK yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35,
dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
ayat ii) huruf a angka 1 dan angka 2 subhuruf a).
SK No 170941 APasal 1 16PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-70-
Pasal 116
(1) Dalam hal Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal tl2 ayat (2) dilakukan Transit, harus berada
di bawah pengawasan Pejabat Karantina Hewan di tempat
Transit.
(21 Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilarang keluar dari tempat Transit selain untuk
tujuan dikirim ke lokasi bencana.
Pasal 1 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemasukan Media Pembawa
HPHK yang diperuntukkan sebagai bantuan penanggulangan
bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 12 diatur dalam
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 8
Tindakan Karantina Hewan terhadap Orang, Alat Angkut, Peralatan,
Air, atau Pembungkus
Pasal 118
(U Terhadap orang, alat angkut, peralatan, air, atau
pembungkus yang diketahui atau diduga terkontaminasi
atau berpotensi membawa HPHK, dikenai tindakan
Karantina Hewan yang bertujuan untuk mencegah
penyebaran HPHK atau penyakit Hewan menular.
(21 Diketahui atau diduga membawa HPHK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
a. pemberitahuan penanggung jawab alat angkut yang
melakukan lalu lintas dari atau Transit di negara, Area,
atau daerah terjangkit status situasi wabah penyakit
Hewan menular;b. riwayat perjalanan orang dari atau Transit di negara,
Area, atau daerah terjangkit status situasi wabah
penyakit Hewan menular;c. indikasi adanya kontak langsung alat angkut,
peralatan, air, atau pembungkus dengan Media
Pembawa HPHK yang telah ditolak atau dimusnahkan
akibat tidak dapat disembuhkan dari HPHK; ataud. hasil pemeriksaan terhadap Media Pembawa HPHK.
SK No 170942 A(3) Selain. . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-71 -
(3) Selain dikenai tindakan Karantina Hewan yang bertqiuan
untuk mencegah penyebaran HPHK atau penyakit Hewan
menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap
alat angkut yang akan digunakan untuk mengangkut:
a. Hewan, dilakukan pemeriksaan kelayakan pemenuhan
persyaratan kesejahteraan hewan; atau
b. Produk Hewan dan/atau Media Pembawa Lain,
dilakukan pemeriksaan persyaratan sanitasi sesuaijenis Media Pembawa HPHK untuk mencegah
kerusakan dan terjadinya pencemaran.
(4) Terhadap alat angkut yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Karantina
Hewan menerbitkan surat penolakan pemuatan Media
Pembawa HPHK ke atas alat angkut dan tidak diizinkan
untuk mengangkut Media Pembawa HPHK.
Pasal 119
(1) Tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 118 ayat (1) berupa:
a. penolakan terhadap alat angkut, peralatan, air, atau
pembungkus;
b. perlakuan terhadap orang, alat anglmt, peralatan, air,
atau pembungkus; atau
c. pemusnahan terhadap peralatan, atau pembungkus.
(21 Tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk mencegah penyebaran HPHK
atau penyakit Hewan menular.
(3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a,
berupa penolakan sandar terhadap alat angkut, atau
penolakan bongkar Media Pembawa HPHK.
(4) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hunrf c, dilakukan apabila alat angkut telah bersandar,
atau Media Pembawa telah diturunkan dari atas alat
angkut.
(5) Dalam hal peralatan atau pembungkus yang tidak dapat
diberikan perlakuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hunf b, dilakukan pemusnahan.
SK No 171183 APasalt2O...PRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA
_72_
Pasal 120
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan Karantina
Hewan terhadap orang, alat angkut, peralatan, air, atau
pembungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 18 diatur
dalam peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 9
Tindakan Karantina Hewan terhadap Media Pembawa HPHK
untuk Pameran, Sirkus, dan/atau Kontes
Pasal 121
(1) Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHKuntuk pameran, sirkus, dan/atau kontes dikenai
persyaratan tindakan Karantina Hewan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56.
(21 Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa Hewan dan Produk Hewan.
(3) Terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1):
a. dilakukan tindakan Karantina Hewan di tempat
tindakan Karantina Hewan yang telah disetujui; dan
b. selama penyelenggaraan pameran, sirkus, dan/atau
kontes berada di bawah pengawasan dokter Hewan
Karantina.
(41 Terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPHK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. dilakukan tindakan Karantina Hewan di Tempat
Pengeluaran atau di luar Tempat Pengeluaran; dan
b. memenuhi persyaratan teknis Area atau negara
tujuan.
Pasal 122
(1) Untuk memperoleh persetujuan tempat tindakan
Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal L2l ayat (3) huruf a, penyelenggara pameran, sirkus,
dan/atau kontes mengajukan permohonan kepada unit
kerja Tempat Pemasukan setempat.
SK No 170944 A(2) Persetujuan. . .PRESIDEN
REPUELII( INDONESIA
-73-
(21 Persetujuan tempat tindakan Karantina Hewan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan status dan situasi HPHK pada Area
tujuan.
(l)) Selama penyelenggaraan pameran, sirkus, dan/atau
kontes, Media Pembawa HPHK dilarang diperjualbelikan
dan/atau dibawa keluar dari tempat penyelenggaraan.
(41 Penyelenggara pameran, sirkus, dan/atau kontes
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera
mengeluarkan Media Pembawa HPHK setelah selesai
penyelenggaraan dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau Area tujuan.
(5) Dalam hal:a. Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diperjualbelikan atau dibawa keluar dari
tempat penyelenggaraan; ataub. Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak segera dilakukan Pengeluaran,
dikenai tindakan Karantina Hewan untuk Pemasukan.
Pasal 123
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan Karantina
Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa
HPHK untuk pameran, sirkus, dan/atau kontes sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 121 diatur dalam peraturan lembaga
pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
Karan.tina.
Paragraf 10
Tindakan Karantina Hewan di Lintas Batas Negara
Pasal 124
(1) Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK
di lintas batas negara untuk tujuan:a. perdagangan umum; ataub. kebutuhan pelintas batas,
dikenai tindakan Karantina Hewan.
(21 Pemasukan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan persyaratan
tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56.
(3) Pemasukan...
SK No 170945 APRESIDEN
REPUBL|K INDONESIA-74-
(3) Pemasukan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan dari persyaratan
tindakan Karantina Hewan berupa:
a. sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56; dan
b. sertifikat veteriner sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (3) humf b dan huruf c.
Pasal 125
(U Pemasukan dan Pengeluaran unhrk tujuan kebutuhan
pelintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124
ayat (1) humf b dapat dilakr-rkan oleh pelintas batas yang
memenuhi persyaratan tertentu.
(21 Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:a. memiliki identitas pelintas batas dan pas lintas batas;
b. melalui tempat pemeriksaan pada perbatasan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah
ditetapkan sebagai Tempat Pemasukan dan Tempat
Pengeluaran; danc. melakukan Pemasukan Media Pembawa HPHK sesuai
dengan kesepakatan standar sanitari dan litosanitari
kedua negara.
(3) Identitas pelintas batas dan pas lintas batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (21huruf a diterbitkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan dan keimigrasian.
(4) Kesepakatan standar sanitari dan fitosanitari
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c, paling
sedikit memuat:
a. jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK;
b. Media Pembawa HPHK tidak berasal dari negara atau
Area yang sedang terjadi status situasi wabah dan
tidak termasuk jenis yang dilarang dimasukkan atau
dikeluarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan
c. persyaratan dan tindakan Karantina Hewan.
Pasal 126
(U Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa
HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, dilakukan
tindakan Karantina Hewan.
SK No l71l84A(2) Tindakan...PRESIDEN
REPUBL|K INDONESIA
-75-
(21 Tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa pemeriksaan, perlakuan, penolakan,
pemusnahan, dan/atau pembebasan.
Pasal 127
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan Karantina
Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa
HPHK oleh pelintas batas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 124 diatur dalam peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 1 1
Tindakan Karantina terhadap
Transit Media Pembawa HPHK dan Transit Alat Angkut
Pasal 128
Media Pembawa HPHK berupa Hewan yang:a. dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, diangkut langsung dari
negara asal menuju Tempat Pemasukan yang telah
ditetapkan;b. dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, diangkut langsung dari Tempat Pengeluaran
menuju negara tujuan; danc. dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, diangkut langsung
dari Tempat Pengeluaran menuju Tempat Pemasukan yang
telah ditetapkan.
Pasal 129
(1) Dalam hal Media Pembawa HPHK berupa Hewan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 tidak dapat
diangkut langsung, Transit alat angkut dan/atau Hewan
hanya diperbolehkan di Tempat Pemasukan dan Tempat
Pcrrgeluaran yang telah ditetapkan atau disetujui sebagai
tempat Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(21 Tempat Transit Media Pembawa HPHK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk Transit
alat angkut dan/atau Media Pembawa HPHK yang melalui
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
SK No 170947 A(3) Transit...PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
_76_
(3) Transit alat angkut dan/atau Hewan atau Media Pembawa
HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21
harus berada di bawah pengawasan Pejabat Karantina
Hewan.
Pasal 130
(1) Pemilik yang melakukan Transit Hewan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 129 wajib melaporkan kepada
P':;jabat Karantina Hewan pada saat kedatangan untuk
dilakukan tindakan Karantina Hewan.
(21 Penanggung jawab alat angkut yang melakukan Transit
alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 wajib
memberitahukan kedatangan alat angkut kepada Pejabat
Karantina Hewan sebelum kedatangan alat angkut untuk
dilakukan tindakan Karantina Hewan.
(3) Penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud
pada ayat (21dilarang menurunkan Media Pembawa HPHK
dari alat angkut yang sedang Transit tanpa persetujuan
Pejabat Karantina Hewan di tempat Transit.
Pasal 131
Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13O ayat (3), Pejabat Karantina Hewan di tempat Transit
harus mempertimbangkan paling sedikit:a. status dan situasi HPHK di negara atau daerah asal,
dan/ atau tempat Transit sebelumnya;b. kemungkinan penularan HPHK melalui jenis Hewan yang
diangkut; danc. kesiapan Pejabat Karantina Hewan, prasarana dan sarana
yang ada di tempat Transit.
Pasal 132
Transit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129:
a. dilakukan pemeriksaan kesehatan di atas alat angkut; dan
b. terhadap pemeliharanya, bahan, atau peralatan yang
pernah berhubungan dengan Hewan, sisa Pakan, kotoran
yang berpotensi membawa dan menyebarkan HPHK,
dilarang diturunkan selama Transit.
Pasal133...
SK No 170948 APRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-77 -
Pasal 133
Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 132 huruf a terhadap Hewan dan alat
angkut yang berasal dari:a. luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ternyata:1. Hewan memperlihatkan gejala HPHK dan belum
diturunkan dari atas alat angkut, ciilakukan penolakan;2. Hewan memperlihatkan gejala HPHK yang belum
diketahui manajemen risikonya dan telah diturunkan
dari atas alat angkut, dilakukan pemusnahan terhadap
Hewan dan pen5rucihamaan terhadap alat angkut; atau3. Hewan memperlihatkan gejala HPHK yang telah
diketahui manajemen risikonya dan telah diturunkan
dari atas alat angkut, dilakukan penolakan; ataub. dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
ternyata:
1. Hewan memperlihatkan gejala HPHK dan belum
diturunkan dari atas alat angkut, dilakukan penolakan;
2. Hewan memperlihatkan gejala HPHK yang belum
diketahui manajemen risikonya dan telah diturunkan
dari atas alat angkut, dilakukan pemusnahan terhadap
Hewan dan penyucihamaan terhadap alat angkut; atau3. Hewan memperlihatkan gejala HPHK yang telah
diketahui manajemen risikonya dan telah diturunkan
dari atas alat angkut, dilakukan perlakuan.
Pasal 134
(1) Dalam hal:a. kondisi darurat, Hewan dan pemeliharanya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b dapat
diturunkan dari alat angkut dan dimuat kembali ke
aiat angkut; ataub. bahan atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 132 huruf b terlanjur diturunkan dari alat
angkut, dilakukan pemusnahan.
(2) Pemuatan kembali ke alat angkut lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan
ketentuan:a. tidak keluar dari tempat Transit;b. segera dimuat kembali ke atas alat angkut; danc. dilakukan pemeriksaan klinis.
SK No 170949 A(3) Dalam...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-78-
(3) Dalam hal bahan atau peralatan yang terlanjur
diturunkan dari alat angkut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dapat dipergunakan kembali, dilakukan
penyucihamaan.
(4) Penyucihamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
termasuk dilakukan terhadap orang yang pernah
berhubungan dengan Hewan, sisa Pakan, kotoran yang
berpotensi membawa dan menyebarkan HPHK.
Pasal 135
(1) Dalam hal Transit alat angkut ditemukan Media Pembawa
HPHK yang tidak diberitahukan atau selain yang
diberitahukan oleh penanggung jawab alat angkut, Media
Pembawa HPHK:a. dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina
Hewan di tempat Transit untuk keperluan tindakan
Karantina Hewan; danb. dilarang diturunkan dari atas alat angkut.
(21 Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada di bawah pengawasan Pejabat Karantina
Hewan dan dilakukan pemantauan keberadaan dan
statusnya.
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang
di tempat Transit.
Pasal 136
(1) Dalam hal negara atau Area tujuan mempersyaratkan
tindakan Karantina Hewan selama Transit, Dokter Hewan
Karantina menerbitkan surat keterangan Transit.
(21 Surat keterangan Transit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berisi keterangan status kesehatan Hewan,
tindakan Karantina Hewan dan pengamanan yang pernah
dilakukan selama Transit di wilayah negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan keterangan lain yang diperlukan
oleh negara atau Area tujuan.
Pasal 137
(1) Pemilik yang melakukan Transit Hewan sebagaimana
climaksud dalam Pasal 13O ayat (1) dan Penanggung jawab
aiai angkut yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dan/atau ayat (3)
dikenai sanksi administratif.
SK No 170950A(2) Sanksi. . .REPUBLIK INDONESIA
_79_
(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa peringatan tertulis.
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (21
ditembuskan kepada pengelola Tempat Pemasukan dan
Tempat Pengeluaran, dan instansi yang berwenang.
Pasal 138
Biaya yang timbul sebagai dampak dilakukannya tindakan
Karantina Hewan dan/atau tindakan medis menjadi tanggung
jawab Pemilik melalui penanggung jawab alat angkut.
Pasal 139
(li T'indakan Karantina Hewan terhadap Transit Produk
Hewan dan Media Pembawa Lain dilakukan atas
permintaan atau sesuai dengan persyaratan negara atau
Area tujuan.
(2) Hasil tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada negara atau Area
tujuan.
Pasal 140
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tindakan
Karantina Hewan terhadap Transit Media Pembawa HPHK dan
Transit alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128
dan Pasal 139 diatur dalam peraturan lembaga pemerintah
yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 12
Tindakan Karantina Hewan terhadap Barang yang Ditahan
Pasal 141
(1) Pejabat Karantina Hewan berwenang melaksanakan
tindakan Karantina terhadap Media Pembawa HPHK yang
berstatus sebagai barang yang ditahan atau barang bukti
dalam suatu perkara peradilan, sebelum diserahkan
kepada pejabat atau instansi yang berwenang untuk
mencegah menyebarnya HPHK.
(2) Dalam...
SK No 170951APRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-80-
(21 Dalam hal tindakan Karantina Hewan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa pemusnahan, berita acara
pemusnahan dijadikan sebagai barang bukti.
Pasal 142
(1) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam
Pasal l4l ayat (1) dilakukan:a. di tempat Media Pembawa HPHK yang ditahan oleh
pejabat atau instansi lain; ataub. di Tempat Lain,
berdasarkan pertimbangan Dokter Hewan Karantina
<iengan memperhatikan risiko penyebaran penyakit
Hewan dan keamanan Media Pembawa HPHK.
(2) Tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan,
perlakuan, dan pemusnahan.
(3) Hasil pelaksanaan tindakan Karantina Hewan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dituangkan dalam
surat keterangan kesehatan barang yang ditahan.
(41 Surat keterangan kesehatan barang yang ditahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan yang
menyatakan tidak ditemukan HPHK.
Pasal 143
Pelaksanaan tindakan Karantina Hewan terhadap barang yang
ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1)
dibebankan pada keuangan negara.
Pasal 144
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan Karantina
Hewan terhadap barang yang ditahan diatur dalam peraturan
lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina.
BABV...
SK No 170952 APRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-81 -
BAB V
KARANTINA IKAN
Bagan Kesatu
Pelaporan dan Penyerahan Media Pembawa HPIK
Pasal 145
(1) Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa HPIK ke
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau
antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib melaporkan dan menyerahkan Media
Pembawa HPIK kepada Pejabat Karantina Ikan.
(21 Pelaporan Pemasukan Media Pembawa HPIK ke ddam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang berupa barang muatan
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Media
Pembawa HPIK tiba di Tempat Pemasukan, dan
menyerahkan Media Pembawa pada saat tiba di Tempat
Pemasukan.
(3) Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa HPIK unhrk
Pemasukan antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang benrpa barang muatan paling lambat pada saat tiba
di Tempat Pemasukan.
(4) Dalam hal Media Pembawa HPIK diangkut menggunakan
alat angkut darat, pelaporan, dan penyerahan Media
Pembawa HPIK disampaikan paling lambat pada saat
kedatangan Media Pembawa HPIK di Tempat Pemasukan.
(5) Setiap Orang yang tidak melaporkan dan menyerahkan
Media Pembawa HPIK kepada Pejabat Karantina Ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 146
(1) Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawa HPIK
dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau
antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, wajib melaporkan dan menyerahkan Media
Pembawa HPIK kepada Pejabat Karantina Ikan.
SK No 180508A(2) Pelaporan. . .MI=IIItrNK INDONESTA
-82-
(21 Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa HPIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilahrkan sebelum
tindakan Karantina lkan.
(3) Dalam hal Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari Instalasi Karantina Ikan,
pelaporan kepada Pejabat Karantina di Tempat
Pengeluaran paling lambat sebelum keberangkatan.
(4) Setiap Orang yang tidak melaporkan dan menyerahkan
Media Pembawa HPIK kepada Pejabat Karantina Ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 147
(U Penyampaian pelaporan Pemasukan dan Pengeluaran
Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 145 dan Pasal 146 dilakukan secara elektronik.
l2l Dalam hal keadaan tertentu, pelaporan Pemasukan dan
Pengeluaran Media Pembawa HPIK dapat dilakukan secara
manual.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan
penyerahan Media Pembawa HPIK diatur dalam peraturan
lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.
Bagian Kedua
Persyaratan Tindakan Karantina Ikan
Pasal 148
(1) Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa HPIK ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
a. melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi
Ikan dan Produk lkan;
b. memasukkan Media Pembawa HPIK melalui Tempat
Pemasukan yang ditetapkan oleh kepala lembaga
pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang Karantina; dan
c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa HPIK
kepada Pejabat Karantina Ikan di Tempat Pemasukan
yang ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
Karantina untuk keperluan tindakan Karantina Ikan
dan pengawasan dan/ atau pengendalian.
SK No 180509A(2) Kewajiban...K INDONESIA
-83-
(21 Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dikecualikan terhadap Media Pembawa Lain.
(3) Pemasukan Media Pembawa [.a.in sebagaimana dimaksud
pada ayat l2l harus dilengkapi surat keterangan Media
Pembawa Lain.
(4) Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan
dan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa
HPIK menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan
sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan.
(5) Dalam hal Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Transit di suatu negara, sertifikat kesehatan
Ikan atau surat keterangan Transit dari negara Transit
wajib disertakan.
(6) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (41
meliputi dokumen yang terkait dengan Keamanan Pangan
dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan,
PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan/atau
Jenis Ikan yang dilindungi.
(71 Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 149
(U Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawa HPIK
dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
a. melengkapi sertifikat kesehatan bagi Ikan dan Produk
Ikan;b. mengeluarkan Media Pembawa HPIK melalui Tempat
Pengeluaran yang ditetapkan;c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa HPIK
kepada Pejabat Karantina Ikan di Tempat Pengeluaran
yang ditetapkan untuk keperluan tindakan Karantina
Ikan dan pengawasan dan/atau pengendalian; dan
d. melengkapi dokumen yang dipersyaratkan negara
tujuan.
(21 Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dikecualikan terhadap Media Pembawa Lain.
(3) Pengeluaran...
SK No 180510 APRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-84-
(3) Pengeluaran Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 harus dilengkapi dengan surat keterangan
Media Pembawa Lain.
(4)Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan
dan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Setiap Orang yxrgmengeluarkan Media Pembawa
HPIK menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi dokumen yang terkait dengan Keamanan Pangan
dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan,
PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan/atau
Jenis Ikan yang dilindungi.
Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (U dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.(s)
(6)
Pasal 15O
(U Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan
Media Pembawa HPIK dari suatu Area ke Area lain di
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
a. melengkapi sertifikat kesehatan bagi Ikan dan Produk
Ikan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan;
b. menyerahkan sertifikat kesehatan bagr Ikan dan
Produk Ikan di Tempat Pemasukan yang ditetapkan;
c. memasukkan dan/atau mengeluarkan Media
Pembawa HPIK melalui Tempat Pemasukan dan/atau
Tempat Pengeluaran yang ditetapkan; dan
d. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa HPIK
kepada Pejabat Karantina Ikan di Tempat Pemasukan
dan/atau Tempat Pengeluaran untuk keperluan
tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau
pengendalian.
(21 Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dikecualikan terhadap Media Pembawa Lain.
(3) Pengeluaran Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 harus dilengkapi dengan surat keterangan
Media Pembawa Lain.
SK No 18051 I A(4) Selain...PRESIDEN
REPUBL|K INDONESIA
-85-
(41 Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan
dan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Setiap Orang yang memasukkan dan/atau
mengeluarkan Media Pembawa HPIK dari suatu Area ke
Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, wajib menyerahkan dokumen lain yang
dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.(5) Dalam hal Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Transit di suatu Area, wajib dilengkapi surat
keterangan Transit yang dikeluarkan oleh Pejabat
Karantina lkan dari tempat Transit.(6i i)okumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi dokumen yang terkait dengan Keamanan Pangan
dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan,
PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan/atau
Jenis Ikan dilindungi.
(71 Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5)
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 151
(1) Selairr persyaratan yang ditentukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 148, Pasal 149, dan Pasal 15O,
dalam hal tertentu sehubungan dengan sifat HPIK, kepala
lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina dapat menetapkan
kewajiban tambahan Karantina Ikan.
(21 Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada:
a. informasi status penyakit Ikan di negara asal, negara
Transit, Area asal, dan/atau Area Transit yang berasaldari lembaga nasional atau internasional yang
berwenang; dan/ataub. informasi yang berasal dari jurnal atau referensi ilmiah
yang dapat dipertanggungiawabkan.(3) Kewajiban tambahan Karantina lkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa persyaratan teknis
dan/atau laporan hasil uji laboratorium.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.
Bagian . . .
SK No 170957 APRESIDEN
REPUBUK INDONESTA
-86-
Bagian Ketiga
Tindakan Karantina Ikan
Paragraf 1
Umum
Pasal 152
(1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 dan pelaporan Pemilik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal I45 dan Pasal 146, Pejabat
Karantina lkan melakukan tindakan Karantina Ikan.
(2) Tindakan Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:a. pemeriksaan;
b. pengasingan;
c. pengamatan;
d. perlakuan;
e. penahanan;
f. penolakan;g. pemusnahan; danh. pembebasan.
(3) Tindakan Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kategori risiko Media
Pembawa HPIK.
(4) Kategori risiko Media Pembawa HPIK sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibedakan menjadi:a. risiko rendah;b. risiko sedang; atauc. risiko tinggi.
(5) Penentuan kategori risiko Media Pembawa HPIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (41 diatur dalam
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pcmerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 2
Pemeriksaan
Pasal 153
(1) Tindakan Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 152 ayat (1) diawali dengan tindakan pemeriksaan.
SK No 170958A(2) Tindakan...PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-87 -
(21 Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen;
danb. pemeriksaan kesehatan Ikan, uji Keamanan Pangan,
uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji
Mutu Pakan.
Pasal 154
(1) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) huruf a
dilakukan untuk mengetahui:a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen
persyaratan Karantina Ikan; danb. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK
dengan dokumen persyaratan Karantina Ikan.
(21 Dokumen persyaratan Karantina lkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berbentuk dokumen cetak atau
dakumen elektronik.
Pasal 155
(1) Pemeriksaan kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b dilakukan secara klinis,
fisik, dan/atau laboratoris untuk mendeteksi HPIK dan
mengetahui kondisi fisik Media Pembawa HPIK.
(21 Uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu
Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b dilakukan secara fisik,
visual, dan/atau laboratoris untuk mengetahui Keamanan
Pangan, Keamanan Pakan, Mutu Pangan, dan/atau Mutu
Pakan.
(3) Untuk keperluan pemeriksaan kesehatan Ikan, uji
Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu
Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21 dilakukan pengambilan contoh
uji.
(41 Uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu
Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dengan
kementerian dan/atau lembaga sesuai kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SK No 170959 A(5) Ketentuan...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-88-
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan
contoh uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaturdengan peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Pasal 156
(1) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 153 dilakukan:a. di atas alat angkut; dan/ataub. setelah Media Pembawa HPIK diturunkan dari alat
angkut.
(21 Tindakan pemeriksaan terhadap Media Pembawa HPIK di
atas alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan apabila:a. alat angkut hanya mengangkut Media Pembawa HPIK;
dan/ataub. Media Pembawa HPIK berasal dari atau Transit di
negara yang terjadi wabah HPIK.
(3) Tindakan pemeriksaan terhadap Media Pembawa HPIK
setelah diturunkan dari alat angkut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila
tindakan pemeriksaan tidak memungkinkan dilakukan di
atas alat angkut.
(4) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan di Tempat Pemasukan, Instalasi
Karantina [kan, atau Tempat Lain.
(5) Tindakan pemeriksaan terhadap Media Pembawa HPIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
herdasarkan Analisis Risiko.
(6) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasidengan menteri/kepala lembaga terkait sesuai
kewenangannya.
Paragraf 3
Pengasingan dan Pengamatan
Pasal 157
(1) Tindakan pengasingan dan pengamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal I52 ayat (2) huruf b dan huruf c
dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan Kesehatan lkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b,
ternyata Media Pembawa HPIK diduga tertular HPIK.
SK No 170960 A(2) Tindakan...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-89-
(21 Tindakan pengasingan dan pengamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terhadap Media Pembawa HPIK
dapat dilakukan di atas alat angkut.
(3) Dalam hal tindakan pengasingan dan pengamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dilakukan di atas alat angkut, tindakan pengasingan dan
pengamatan dilakukan di Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran, Instalasi Karantina [kan, atau Tempat Lain.
(41 Selama tindakan pengasingan dan pengamatan Media
Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pejabat Karantina Ikan harus memasang segel Karantina
Ikan.
(5) Selama tindakan pengasingan dan pengamatan
s,:bagaimana dimaksud pada ayat (3) Media Pemba'*'a
HPIK dilarang untuk:a. dipindahtempatkan sebagian atau seluruhnya ke
Tempat Lain;b. dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya dari
Pemilik ke Pihak Lain; dan/atauc. ditukar, diganti, atau dicampur dengan Media
Pembawa HPIK dari jenis yang sama atau dari jenis
yang lain.
Pasal 158
(1) Tindakan pengasingan dan pengamatan sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dilakukan terhadap
Media Pembawa HPIK untuk mencegah penularan HPIK.
(21 Tindakan pengamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk mengamati lebih lanjut gejala
klinis dan mendeteksi HPIK pada Media Pembawa HPIK
selama tindakan pengasingan.
(3) Tindakan pengasingan dan pengamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikenai terhadap Media Pembawa
HPIK kategori risiko sedang atau risiko tinggi berdasarkan:a. hasil Analisis Risiko; dan/ataub. hasil pemeriksaan kesehatan lkan secara klinis,
ditemukan gejala klinis HPIK atau diduga tertular HPIK.
(4) Jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan
tindakan pengasingan dan pengamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal L57 ayat (1) merupakan masa
Karantina.
(5) Masa...
SK No 170961 APRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-90-
(5) Masa Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (41
dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari.
(6) Masa Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dapat diperpanjang oleh Pejabat Karantina Ikan apabila
tindakan pengamatan dan pemeriksaan belum selesai
dilakukan.
(71 Masa Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (41
dihitung sejak Media Pembawa HPIK diserahkan oleh
Pemilik kepada Pejabat Karantina Ikan sampai dengan
selesainya pelaksanaan tindakan Karantina lkan.
Paragraf 4
Perlakuan
Pasal 159
(1) Tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t52 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila berdasarkan
hasil pemeriksaan, pengasingan, danf atau pengamatan
ditemukan HPIK Golongan II.
(21 Tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menyembuhkan, menyucihamakan, dan
membebaskan Media Pembawa HPIK dari HPIK atau
tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif, dan/atau
promotif.
(3i 'Iindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pejabat Karantina lkan atau Pihak Lain.
(4) Dalam hal tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan oleh Pihak Lain, wajib mendapat
persetujuan Pejabat Karantina Ikan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (41 diatur dalam
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 5
Penahanan
Pasal 160
(1) Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud
Pasal L52 ayat (21 huruf e, dilakukan
mengamankan Media Pembawa HPIK di
pengawasan Pejabat Karantina Ikan.dalam
untuk
bawah
SK No 170962 A(2) Tindakan...PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
-91 -
(21 Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah Media Pembawa HPIK
diturunkan dari alat angkut.
(3) Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan di Tempat Pemasukan dan Tempat
Pengeluaran, lnstalasi Karantina Ikan, dan/atau Tempat
Lain.
(41 Selama Media Pembawa HPIK dikenai tindakan
penahanan, dilakukan pemasangan segel Karantina Ikan.
Paragraf 6
Penolakan
Pasal 161
(1) Tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 152 ayat (2) huruf f dilakukan untuk menghindari
terjadinya penyebaran HPIK, gangguan kesehatan
manusia, dan kerusakan sumber daya [kan.
(21 Tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhadap Pemasukan Media Pembawa HPIK dilakukan
ciengan diterbitkan surat penolakan.
(3) Tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPIK dilakukan
dengan cara dikembalikan kepada Pemilik dan tidak
diterbitkan sertifikat kesehatan Ikan.
(4) Tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPIK yang
merupakan jenis yang dilarang Pengeluarannya,
dilakukan dengan cara tidak diterbitkan sertifikat
kesehatan Ikan.
(5) Terhadap Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), diamankan dan berada di bawah
penguasaan Pejabat Karantina Ikan untuk penanganan
lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan
perr.rndang-undan gan.
(6) Tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan terhadap Media Pembawa HPIK yang
Transit ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau Transit antar Area ke Area lain di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
SK No 170963 A(7) Tindakan...INDONESIA
92-
(71Tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilakukan oleh PejabatKxantina lkan dan berkoordinasi
dengan penanggung jawab di Tempat Pemasukan dan
Tempat Pengeluaran.
Paragraf 7
Pemusnahan
Pasal 162
(U Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 152 ayat l2l huruf g dilakukan terhadap Media
Pembawa HPIK sehingga tidak mungkin lagr menjadi
sumber penyebaran HPIK, tidak mengganggu kesehatan
manusia, dan tidak menimbulkan kerusakan sumber daya
Ikan.
(21 Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara membakar,
menghancurkan, mengubur, danf atau cara pemusnahan
lain yang sesuai, sehingga tidak mungkin lagi menjadi
sumber penyebaran HPIK serta tidak mengganggu
kesehatan manusia dan tidak menimbulkan kerusakan
sumber daya Ikan.
(3) Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harrs memperhatikan prinsip kesejahteraan Ikansesuai dengan ketentuan peraturan
penrndang-undangan.
Pasal 163
(U Media Pembawa HPIK yang akan dikenai tindakan
pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t62
ayat (1) berada di bawah penguasaan Pejabat Karantina
Ikan setempat.
(21 Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (U dilaksanakan oleh Pejabat Karantina lkan
setempat berdasarkan surat perintah pemusnahan dan
harus disaksikan oleh pettrgas instansi lain yang terkait.
(3) Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat {21dilakukan di Instalasi Karantina Ikan atau Tempat
Lain di luar Tempat Pemasukan.
(a) Dalam...
SK No 180512 APRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-93-
(4) Dalam hal tindakan pemusnahan dilakukan di Tempat
Lain di luar Tempat Pemasukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus dikoordinasikan terlebih dahulu
dengan pemerintah daerah.(5) Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lambat dilaksanakan dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari setelah terbitnya surat perintah pemusnahan.
(6) Pemilik wajib menanggung segala biaya yang timbul dalam
pelaksanaan tindakan pemusnahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tidak berhak menuntut ganti
rugi.
(71 Pemilik yang tidak menanggung segala biaya yang timbul
dalam pelaksanaan tindakan pemusnahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 164
(1) 'fcrhadap Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media
Pembawa HPIK yang dikenai tindakan penahanan karena
tidak diketahui Pemiliknya dilakukan tindakan
pemusnahan dalam hal:a. setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan [kan, Media
Pembawa HPIK tertular HPIK; ataub. setelah dilakukan pemeriksaan fisik, Media Pembawa
HPIK busuk atau rusak.
(21 Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi tanggung jawab kepala lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Pasal 165
Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 152 ayat (2) huruf g terhadap Media Pembawa HPIK yang
merupakan jenis yang dilindungi, harus dikoordinasikan
dengan instansi yang membidangi konservasi dan sumber daya
Ikan.
Pasal 166
(1) Media Pembawa HPIK yang berupa sisa Pakan, bangkai
Ikan, barang atau bahan yang pernah berhubungan
dengan Ikan, dan sampah yang berupa sisa-sisa makanan
yang mengandung bahan asal Ikan, yang diturunkan dari
alat angkut di Tempat Pemasukan atau tempat Transit
harus dimusnahkan oleh penanggung jawab alat angkut
di bawah pengawasan Pejabat Karantina Ikan.
(2) Media...
SK No 170965 ABagian Keempat
Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Media Pembawa HPIK
ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 168PRESIDEN
REPUBL|K INDONESIA
-94-
(21 Media Pembawa HPIK berupa sisa makanan atau Produk
Ikan yang tidak memenuhi persyaratan Karantina Ikan
yang dibawa oleh penumpang ke Tempat Pemasukan
harus dibuang pada kotak tempat sampah Karantina.
(3) Pemusnahan sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan jika diperlukan tindakan pemusnahan
terhadap Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus dilakukan di Tempat Pemasukan atau
Tempat Lain.
(41 Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan melalui koordinasi dan bantuan
penanggung jawab Tempat Pemasukan.
Paragraf 8
Pembebasan
Pasal 167
(1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152
ayat (21 huruf h, untuk Pemasukan Media Pembawa HPIK
dilakukan dengan menerbitkan sertifikat pelepasan.
(21 Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I52
ayat (2) huruf h, untuk Pengeluaran Media Pembawa HPIK
dilakukan dengan menerbitkan:a. sertifikat kesehatan lkan untuk Media Pembawa HPIK
berupa Ikan atau Produk lkan; ataub. surat keterangan Media Pembawa Lain untuk Media
Pembawa HPIK bempa Media Pembawa Lain.
(1) Berdasarkan pemberitahuan penanggung jawab alat
angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan
pelaporan Pemilik Media Pembawa HPIK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) terhadap Pemasukan
Media Pembawa HPIK ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dilakukan tindakan pemeriksaan
Karantina Ikan.
SK No 170966 A(2) Tindakan...REPUBLIK INDONESTA
-95-
(2) Tindakan pemeriksaan Karantina lkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Karantina
Ikan.
Pasal 169
(1) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 168 terhadap Media Pembawa HPIK kategori risiko
rendah, sedang, dan tinggi berupa:
a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen;
danb. pemeriksaan kesehatan Ikan, uji Keamanan Pangan,
uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji
Mutu Pakan.
(21 Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
terhadap dokumen persyaratan Pemasukan Media
Pembawa HPIK ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
(3) Dokumen persyaratan Pemasukan Media Pembawa HPIK
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berupa:
a. sertilikat kesehatan bagi lkan dan Produk Ikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1)
huruf a;b. surat keterangan Media Pembawa Lain yang relevan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3);
c. dokumen lain yang dipersyaratkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 148 ayat (4); dand. surat keterangan Transit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 148 ayat (5).
(41 Dokumen persyaratan Karantina lkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk dokumen cetak
atau dokumen elektronik.
Pasal 170
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal L69
ayat (21, dokumen persyaratan dinyatakan belum
seluruhnya dipenuhi dan/atau Pemilik menjamin dapat
memenuhi seluruh dokumen persyaratan, terhadap Media
Pembawa HPIK dikenai tindakan penahanan.
(2) Pemenuhan...
SK No 170967 APRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-96-
(21 Pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari
kerja setelah Pemilik menerima surat penahanan.
(3) Setelah batas waktu tindakan penahanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berakhir Pemilik Media Pembawa
HPIK tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan,
terhadap Media Pembawa HPIK dikenai tindakan
penolakan.
Pasal 171
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169
ayat (21, seluruh dokumen dinyatakan lengkap, benar dan
sah serta jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK sesuai,
terhadap Media Pembawa HPIK dilakukan pemeriksaan
kesehatan Ikan, uji Keamanan Pangan, uji Keamanan
Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan.
(21 Pemeriksaan kesehatan lkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terhadap Media Pembawa HPIK kategori:
a. risiko rendah dilakukan secara fisik;
.b. risiko sedang dilakukan secara fisik, klinis, dan/atau
laboratoris; atauc. risiko tinggi dilakukan secara fisik, klinis, dan
laboratoris.
(3) Uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu
Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara fisik, visual, danf atau
laboratoris.
(41 Uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu
Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan melalui koordinasi dengan
kementerian dan/atau lembaga sesuai kewenangannya
i:erdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 172...
SK No 170968APRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-97 -
Pasal L72
(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dan
kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 169 ayat (2), seluruh dokumen dinyatakan lengkap,
benar dan sah serta jenis dan jumlah Media Pembawa
HPIK sesuai, terhadap Media Pembawa HPIK kategori
risiko rendah dilakukan pemeriksaan kesehatan Ikan, uji
Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu
Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan secara fisik di tempat
pemasukan.
(2) Dalam hal pemeriksaan lisik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat dilakukan di tempat pemasukan,
pemeriksaan fisik dilakukan di Instalasi Karantina Ikan
atau Tempat Lain.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan lisik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Media Pembawa HPIK tidak busuk atau tidak
rusak, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai tindakan
pembebasan.
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Media Pembawa HPIK busuk atau rusak,
terhadap Media Pembawa HPIK dikenai tindakan
pemusnahan.
Pasal 173
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169
ayat (2), seluruh dokumen dinyatakan lengkap, benar dan
sah serta jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK sesuai,
terhadap Media Pembawa HPIK kategori risiko sedang dan
tinggi dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan lkan,
uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu
Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan.
(21 Pemeriksaan kesehatan Ikan, uji Keamanan Pangan, uji
Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu
Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara klinis,
fisik, visual, dan/atau laboratoris.
(3) Dalam...
SK No 170969 APRESIDEN
FEPUEL|K INDONESIA
-98-
(3) Dalam hal pemeriksaan kesehatan [kan, uji Keamanan
Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau
uji Mutu Pakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Media Pembawa HPIK:a. ditemukan gejala klinis HPIK, diduga tertular HPIK
atau diduga tidak memenuhi persyaratan keamanan
dan mutu; danlataub. memerlukan waktu yang lama dalam pemeriksaan
atau pengujiannya,
terhadap Media Pembawa HPIK dikenai tindakan
pengasin gan dan I atau pengamatan.
(41 Tindakan pengasingan dan/atau pengamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Media
Pembawa HPIK:a. kategori risiko sedang dilakukan di Instalasi Karantina
Ikan atau Tempat Lain; ataub. kategori risiko tinggi dilakukan di atas alat angkut atau
di Instalasi Karantina Ikan.
(5) Selama masa tindakan pengasingan dan f atau
pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terhadap Media Pembawa HPIK dilakukan pengambilan
contoh uji untuk pemeriksaan kesehatan [kan, uji
Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu
Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan secara laboratoris.
Pasal 174
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan Ikan, uji
Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu
irangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 173 ayat (5), Media Pembawa HPIK ternyata:a. tidak ditemukan HPIK atau ditemukan HPIK Golongan
II dan setelah diberi perlakuan, Media Pembawa HPIK
dapat disembuhkan;b. tidak busuk atau tidak rusak; danc. memenuhi Keamanan Pangan, Keamanan Pakan,
Mutu Pangan, dan/atau Mutu Pakan,
terhadap Media Pembawa HPIK dikenai tindakan
pembebasan.
SK No 1709704(2) Dalam...PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-99-
(21 Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan [kan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (5), Media
Pembawa HPIK ternyata:a. ditemukan HPIK atau setelah diberi perlakuan Media
Pembawa HPIK tidak dapat disembuhkan dari HPIK
Golongan II; ataub. busuk atau rusak,
terhadap Media Pembawa HPIK dikenai tindakan
pemusnahan.
(3) Dalam hal hasil uji Keamanan Pangan, uji Keamanan
Pakan, uji Mutu Pangan dan/atau uji Mutu Pakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (5), Media
Pembawa HPIK ternyata tidak memenuhi Keamanan
Pangan, Keamanan Pakan, Mutu Pangan, dan/atau Mutu
Pakan, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai tindakan
penolakan.
Pasal 175
(1) Tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal l7O ayat (3) dan Pasal 174 ayat (3), dilakukan
dengan cara mengeluarkan Media Pembawa HPIK dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(21 Pengeluaran Media Pembawa HPIK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga)
hari kerja setelah dinyatakan penolakan oleh Pejabat
Karantina lkan.
(3) Media Pembawa HPIK yang ditolak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), selama masa penolakan, berada di bawah
penguasaan Pejabat Karantina lkan.
(41 Pengeluaran Media Pembawa HPIK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Pemilik di
bawah Pengawasan Pejabat Karantina Ikan.
(5) Dalam hal Pengeluaran Media Pembawa HPIK yang dikenai
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
dapat dilaksanakan karena ketiadaan alat angkut,
penolakan dapat diperpanjang masa waktunya.
(6) Perpanjangan masa waktu penolakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan persetujuan
Pejabat Karantina Ikan.
Pasal 176...
SK No 170971 APRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
- 100-
Pasal 176
(1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah jangka waktu
penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174
ayat (3) berakhir atau perpanjangan masa waktu
penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175
ayat (6) berakhir, Media Pembawa HPIK tidak segera
dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, terhadap Media Pembawa HPIK dapat
dilakukan:a. pemeriksaan kesehatan Ikan, uji Keamanan Pangan,
uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji
Mutu Pakan; dan/ataub. pemusnahan.
(21 Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan Ikan, uji
Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu
Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, ternyata Media Pembawa HPIK:a. tertular HPIK atau setelah diberi perlakuan tidak dapat
disembuhkan dan disucihamakan dari HPIK Golongan
II;b. busuk atau rusak; dan/atauc. tidak memenuhi Keamanan Pangan, Keamanan Pakan,
Mutu Pangan, dan/atau Mutu Pakan,
terhadap Media Pembawa HPIK dikenai tindakan
pemusnahan.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan lkan, uji
Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu
Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, ternyata Media Pembawa HPIK
dinyatakan:a. tidak tertular HPIK atau setelah diberi perlakuan dapat
disembuhkan dan disucihamakan dari HPIK Golongan
II;b. tidak busuk atau tidak rusak; danc. memenuhi Keamanan Pangan, Keamanan Pakan,
Mutu Pangan, dan/atau Mutu Pakan,
terhadap Media Pembawa HPIK dikuasai oleh negara.
Pasal 177
(1) Media Pembawa HPIK yang dimasukkan ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tidak diketahui
atau tidak ditemukan Pemilik atau kuasanya, terhadap
Media Pembawa HPIK dikenai tindakan pemeriksaan.
SK No 170972 A(2) Dalam...Bagian Kelima
Tindakan Karantina terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPIK
dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 178PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-101 -
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ternyata Media Pembawa HPIK:
a. tertular HPIK atau setelah diberi perlakuan tidak dapat
disembuhkan dan disucihamakan dari HPIK Golongan
II;b. busuk atau rusak; dan/atau
c. tidak memenuhi Keamanan Pangan, Keamanan Pakan,
Mutu Pangan, dan/atau Mutu Pakan,
terhadap Media Pembawa HPIK dikenai tindakan
pemusnahan.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ternyata Media Pembawa HPIK dinyatakan:a. tidak tertular HPIK atau setelah diberi perlakuan dapat
disembuhkan dan disucihamakan dari HPIK Golongan
II;b. tidak busuk atau tidak rusak; danc. memenuhi Keamanan Pangan, Keamanan Pakan,
Mutu Pangan, dan/atau Mutu Pakan,
terhadap Media Pembawa HPIK dikuasai oleh negara.
(1) Berdasarkan pelaporan Pemilik Media Pembawa HPIK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) terhadap
Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan tindakan
pemeriksaan.
(2) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Karantina lkan.
(3) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen;
danb. pemeriksaan kesehatan Ikan.
SK No 170973 A(4) Pemeriksaan. . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-ro2-
(41 Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan
terhadap:a. dokumen persyaratan Pengeluaran Media Pembawa
HPIK dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; danb. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK
dengan dokumen persyaratan Pengeluaran Media
Pembawa HPIK dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
(5) Dokumen persyaratan Pengeluaran Media Pembawa HPIK
dari wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa:
a. dokumen yang dipersyaratkan negara tujuan yang
diterbitkan oleh Karantina;b. dokumen yang dipersyaratkan negara tujuan, yang
diterbitkan oleh kementerian atau lembaga sesuai
kewenangannya; dan/ atauc. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (41 huruf a dapat berbentuk dokumen cetak atau
dokumen elektronik.
Pasal 179
Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (5),
paling sedikit meliputi dokumen yang terkait dengan:a. tindakan Karantina Ikan; dan/ataub. pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan,
Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, Ikan PRG, SDG Ikan,
Agensia Hayati, Ikan Jenis Asing Invasif, dan/atau Ikan
dilindungi.
Pasal 18O
(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dan
kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 178 ayat (3) huruf a, dinyatakan:a. dokumen lengkap, benar, dan sah, serta jenis dan
jumlah Media Pembawa HPIK sesuai, terhadap Media
Pembawa HPIK dikenai tindakan pemeriksaan
kesehatan [kan;
b.dokumen...
SK No 170974 APRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
- 103-
b. dokumen tidak lengkap, tidak benar, tidak sah,
dan/atau jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK tidak
sesuai, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai
tindakan penolakan; atauc dokumen lengkap, benar, dan sah, tetapi jenis dan
jumlah Media Pembawa HPIK tidak sesuai, terhadap
Media Pembawa dikenai tindakan penolakan.
(21 Pemeriksaan kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan secara fisik, klinis, dan/atau
laboratoris.
(3) Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan lkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Media Pembawa
HPIK dinyatakan:a. tidak tertular HPIK atau hama penyakit lkan tertentu
yang dipersyaratkan di negara tujuan, dan tidak busuk
atau tidak rusak, terhadap Media Pembawa HPIK
dikenai tindakan pembebasan; ataub. tertular HPIK atau hama penyakit Ikan tertentu yang
dipersyaratkan di negara tujuan, busuk atau rusak,
terhadap Media Pembau'a HPIK dikenai tindakan
penolakan.
Pasal 181
(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dan
kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal L78 ayat (3) huruf a, Media Pembawa HPIK
merupakan jenis yang dilarang pengeluarannya dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terhadap
iviedia Pembawa HPIK dikenai tindakan penolakan.
(21 Terhadap Media Pembawa HPIK yang dikenai tindakan
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 182
(1) Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari Instalasi
Karantina Ikan, pemeriksaan kesehatan ikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) hurlf b, didasarkan
pada status kesehatan Media Pembawa HPIK di Instalasi
Karantina lkan.
SK No 170975 A(2) Status...PRESIDEN
EEPUBLTK INDONESIA
-104-
(21 Status kesehatan Media Pembawa HPIK di Instalasi
Karantina lkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
<iidasarkan pada hasil monitoring dan surveilan HPIK atau
Hama Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara
tujuan.
(3) Status kesehatan Media Pembawa HPIK di lnstalasi
Karantina lkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibedakan menjadi:a. tertular atau tidak bebas HPIK atau Hama Penyakit
Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan; ataub. tidak tertular atau bebas HPIK atau Hama Penyakit
Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan.
(4) Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan status kesehatan
Media Pembawa HPIK:a. tidak tertular atau bebas HPIK atau Hama Penyakit
Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan,
terhadap Media Pembawa HPIK dilakukan tindakan
pembebasan; ataub. tertular atau tidak bebas HPIK atau Hama Penyakit
Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan,
terhadap Media Pembawa HPIK dilakukan tindakan
penolakan.
Pasal 183
(1) Tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 180 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 180 ayat (3)
huruf b, Pasal 181 ayat (1), atau Pasal 182 ayat (41
huruf b, dilakukan dengan cara dikembalikan kepada
Pemilik dan tidak diterbitkan sertifikat kesehatan Ikan.
(21 Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 180 ayat (3) huruf a atau Pasal 182 ayat (4) huruf a
dilakukan dengan menerbitkan sertifikat kesehatan lkan.
SK No 1709764BagianPRESIDEN
EEPUBLIK INDONESTA
- 105-
Bagian Keenam
Tindakan Karantina terhadap Pengeluaran dan/atau Pemasukan Media
Pembawa HPIK dari Suatu Area ke Area Lain
di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Paragraf 1
Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari Suatu Area ke Area Lain
di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia
Pasal 184
(1) Berdasarkan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 146 ayat (1), terhadap Pengeluaran Media Pembawa
HPIK dari suatu Area ke Area lain di dalam Wilayah Negara
Kesatuan Republik lndonesia, Pejabat Karantina lkan
melakukan tindakan pemeriksaan.
(21 Tindakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berupa:a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen;
danb. pemeriksaan kesehatan Ikan.
(3) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dilakukan
terhaclap dokumen persyaratan Pengeluaran Media
Pembawa HPIK.
(41 Dokumen persyaratan Pengeluaran Media Pembawa HPIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa dokumenlain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dapat berbentuk dokumen cetak atau dokumen
elektronik.
Pasal 185
(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dan
kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 184 ayat (2) huruf a, apabila dinyatakan lengkap,
benar, dan sah serta jenis dan jumlah Media Pembawa
HPIK sesuai, terhadap Media Pembawa HPIK kategori:
a. risiko rendah, dilakukan tindakan pemeriksaan
kesehatan lkan secara fisik;
SK No 170977 Ab. risikoPRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
-106-
b. risiko sedang, dilakukan tindakan pemeriksaan
kesehatan lkan secara fisik, klinis, dan/atau
laboratoris; atauc. risiko tinggi, dilakukan tindakan pemeriksaan
kesehatan lkan secara fisik, klinis, dan laboratoris.
(21 Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dan
kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 184 ayat (2) huruf a dinyatakan tidak lengkap, tidak
benar, tidak sah, atau tidak sesuai, terhadap Media
Pembawa HPIK dikenai tindakan penolakan.
(3) Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan lkan secara
fisik terhadap Media Pembawa HPIK kategori risiko rendah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan:a. tidak busuk atau tidak rusak, terhadap Media
Pembawa HPIK dikenai tindakan pembebasan; ataub. busuk atau rtrsak, terhadap Media Pembawa HPIK
dikenai tindakan penolakan.
(4) Terhadap Media Pembawa HPIK kategori risiko sedang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
berdasarkan pemeriksaan kesehatan Ikan:
a. secara fisik, dinyatakan tidak busuk atau tidak rusak
dan secara klinis, tidak tertular, atau bebas HPIK,
dikenai tindakan pembebasan; ataub. secara fisik, dinyatakan busuk atau rusak, dikenai
tindakan penolakan.
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan Ikan secara klinis,
Media Pembawa HPIK kategori risiko sedang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diduga tertular atau tidak
bebas HPIK, terhadap Media Pembawa [{PIK dilakukan
pemeriksaan kesehatan lkan secara laboratoris.
(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan lkan secara
laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Media
Pembawa HPIK dinyatakan:a. tidak tertular atau bebas HPIK, terhadap Media
Pembawa HPIK dikenai tindakan pembebasan; ataub. tertular atau tidak bebas HPIK, terhadap Media
Pembawa HPIK dikenai tindakan penolakan.
SK No 170978A(7) Berdasarkan. . .REPUBLIK INDONESTA
-to7-
(71 Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan lkan secara
f,rsik, klinis, dan laboratoris terhadap Media Pembawa
HPIK kategori risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dinyatakan:a. tidak busuk atau tidak rusak; danb. tidak tertular atau bebas HPIK,
terhadap Media Pembawa HPIK dikenai tindakan
pembebasan.
(8) Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan Ikan secara
fisik, klinis, dan laboratoris terhadap Media Pembawa
HPIK kategori risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dinyatakan:a. busuk atau rusak; ataub. tertular atau tidak bebas HPIK,
terhadap Media Pembawa HPIK dikenai tindakan
penolakan.
Pasal 186
(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dan
kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 184 ayat (21 huruf a, Media Pembawa HPIK
merrrpakan jenis yang dilarang pengeluarannya antarArea
di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dikenai tindakan penolakan.
(2) Terhadap Media Pembawa HPIK yang dikenai tindakan
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 187
(i) Pengeluaran Media Pembawa HPIK antar Area di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal
dari Instalasi Karantina Ikan, pemeriksaan kesehatan Ikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 184 ayat (2) huruf b,
didasarkan pada status kesehatan Media Pembawa HPIK
di Instalasi Karantina lkan.
Status kesehatan Media Pembawa HPIK di Instalasi
Karantina lkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
didasarkan pada hasil monitoring dan surveilan HPIK.
SK No 170979 A(2)
(3) Status...Paragraf 2
Pemasukan Media Pembawa HPIK dari Suatu Area ke Area Lain
di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 188REPUBLIK INDONESTA
-108-
(3) Status kesehatan Media Pembawa HPIK di Instalasi
Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibedakan menjadi:a. tertular atau tidak bebas HPIK; ataub. tidak tertular atau bebas HPIK.
(41 Pengeluaran Media Pembawa HPIK antar Area di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
status kesehatan Media Pembawa HPIK:a. tertular atau tidak bebas HPIK, terhadap Media
Pembawa HPIK dikenai tindakan penolakan; ataub. tidak tertular atau bebas HPIK, terhadap Media
Pembawa HPIK dikenai tindakan pembebasan.
(1) Berdasarkan pelaporan dan penyerahan Media Pembawa
HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1),
terhadap Pemasukan Media Pembawa HPIK dari suatu
Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Pejabat Karantina Ikan melakukan
tindakan pemeriksaan.
(21 Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa pemeriksaan administratif dan kesesuaian
dokumen.
(3) Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dan
kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dinyatakan:a. dokumen tidak lengkap, tidak benar, dan tidak sah
atau jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK tidak
sesuai, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai
tindakan penahanan; ataub. dokumen lengkap, benar, dan sah serta jenis dan
jumlah Media Pembawa HPIK sesuai, terhadap Media
Pembawa HPIK dikenai tindakan pembebasan dengan
menerbitkan sertifikat pelepasan.
{4) Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling
iama 3 (tiga) hari kerja.
SK No 170980 A(5) Apabila...PRESIDEN
BLIK INDONESIA
-109-
(5) Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Media Pembawa
HPIK tidak dilengkapi dokumen persyaratan, terhadap
Media Pembawa HPIK dikenai tindakan penolakan.
(6) Media Pembawa HPIK yang dikenai tindakan penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan surat
penolakan.
(71 Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah
diterbitkan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), Media Pembawa HPIK tidak dikirim kembali ke
Area asal, terhadap Media Pembawa HPIK dikenai
tindakan pemusnahan.
(8) Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dan
kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Media Pembawa HPIK mempakan jenis yang
dilarang dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terhadap
Media Pembawa HPIK dikenai tindakan penolakan.
(9) Media Pembawa HPIK yang dikenai tindakan penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan tindakan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan.
Pasal 189
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Tindakan Karantina
Ikan terhadap Pemasukan Media Pembawa HPIK ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu
Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu
Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, diatur dalam peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Bagian
SK No 180513 APRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 110-
Bagian Ketujuh
Tindakan Karantina Ikan terhadap Media Pembawa HPIK
melalui Pelabuhan Penyeberangan
Pasal 19O
(1) Setiap Pengeluaran Media Pembawa HPIK melalui
pelabuhan penyeberangan, Pemilik wajib memenuhi
ketentuan:a. memiliki sertifikat kesehatan Ikan dari Area asal; danb. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa HPIK
paling lambat sebelum keberangkatan.
(21 Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus sudah ditetapkan sebagai Tempat
Pengeluaran;
(3) Berdasarkan pelaporan dan penyerahan Media Pembawa
HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Pejabat Karantina lkan di Tempat Pengeluaran melakukan
tindakan pemeriksaan.
(41 Tindakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), berrrpa pemeriksaan administratif dan kesesuaian
dokumen.
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian
dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan sah, serta jenis
dan jumlah Media Pembawa HPIK sesuai, terhadap Media
Pembawa HPIK diizinkan untuk dilalulintaskan.
Pasal 191
(1) Setiap Pemasukan Media Pembawa HPIK melalui
pelabuhan penyeberangan, Pemilik wajib memenuhi
ketentuan:a. memiliki sertifikat kesehatan Ikan dari Area asal; danb. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa HPII(
paling lambat pada saat kedatangan.
(21 Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harrrs sudah ditetapkan sebagai Tempat
Pemasukan.
(3) Berdasarkan pelaporan dan penyerahan Media Pembawa
HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Pejabat Karantina lkan di pelabuhan penyeberangan
melakukan tindakan pemeriksaan.
(4) Tindakan...
SK No 170982 ABLIK INDONESIA
- 111-
(4) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berupa tindakan perneriksaan administratif dan
kesesuaian dokumen.
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian
dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan sah, serta jenis
dan jumlah Media Pembawa HPIK sesuai, terhadap Media
Pembawa HPIK dikenai tindakan pembebasan.
(6) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian
dokumen tidak lengkap, tidak benar, dan tidak sah, serta
jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK tidak sesuai,
terhadap Media Pembawa HPIK dikenai tindakan
penahanan.
(71 Pemilik yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 192
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian
dokumen, Media Pembawa HPIK belum dilengkapi
sertifikat kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19O ayat (1) huruf a, terhadap Media Pembawa HPIK
dilakukan tindakan Karantina Ikan di pelabuhan
penyeberangan.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan Karantina Ikan
di pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur dalam peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Bagian Kedelapan
Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa HPIK
melalui Penyelenggara Pos
Pasal 193
(1) Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPIK ke dan
dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
serta Pemasukan dan/atau Pengeluaran dari satu Area ke
Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang melalui Penyelenggara Pos, dikenai
tindakan Karantina lkan.
SK No 180514 A(2) Penyelenggara. . .PRESIDEN
EEPUBLIK INDONESIA
-tt2-
{21 Penyelenggara pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertindak sebagai kuasa Pemilik dalam pengurusan
Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPIK di
instansi terkait.
Pasal 194
(U Setiap Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa
HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1),
wajib dilaporkan dan diserahkan oleh Penyelenggara Pos
atas nama Pemilik kepada Pejabat Karantina Ikan
setibanya di Tempat Pemasukan atau Tempat
Pengeluaran.
(21 Berdasarkan pelaporan dan penyerahan Media Pembawa
HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Karantina Ikan melakukan tindakan Karantina lkan.
(3) Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilarang mengangkut Media Pembawa HPIK yang belum
dikenai tindakan Karantina Ikan atau belum memenuhi
persyaratan Karantina lkan.
(4) Penyelenggara Pos berkewajiban menyediakan prasarana
untuk pelaksanaan tindakan Karantina Ikan terhadap
Media Pembawa yang dikirimkan melalui Penyelenggara
Pos.
(5) Dalam menyediakan prasarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Penyelenggara Pos berkonsultasi dengan
Pejabat Karantina lkan.
(6)Penyelenggara Pos yang tidak melaporkan dan
menyerahkan Pemasukan atau Pengeluaran Media
Pembawa HPIK atas nama Pemilik kepada Pejabat
Karantina lkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
penrndang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan
Karantina Ikan terhadap Media Pembawa HPIK melalui
Penyelenggara Pos diatur dalam peraturan lembaga
pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina.(7t
SK No 180515 ABagianPRESIDEN
REPUBLTK TNDONESIA
- 113 -
Bagian Kesembilan
Tindakan Karantina Ikan dalam Hal Tertentu
Paragraf 1
Tindakan Karantina Ikan di Luar Tempat Pemasukan
dan Tempat Pengeluaran
Pasal 195
(1) Tindakan Karantina Ikan di luar Tempat Pemasukan dan
Tempat Pengeluaran dilakukan:a. di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
ataub. di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia.
(21 Tindakan Karantina Ikan di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dilakukan di negara asal dan/atau negara
Transit.
(3) Tindakan Karantina lkan di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dilakukan di:a. Instalasi Karantina Ikan; dan/atau
b. Tempat Lain.
(41 Untuk dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan
Tindakan Karantina Ikan, Instalasi Karantina Ikan dan
Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memenuhi syarat dan ditetapkan oleh kepala lembaga
pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina.
Pasal 196
(1) Tindakan Karantina lkan di negara Asal dan latau negara
Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2),
dilakukan dalam hal Pemasukan Media Pembawa HPIK
memiliki risiko tinggi terhadap masuknya HPIK ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(21 Tindakan Karantina di negara asal dan/atau negara
Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
menyertakan persetujuan dari otoritas Karantina di
negara Asal dan/atau negara Transit dan setelah
mendapat pertimbangan berdasarkan penilaian Pejabat
Karantina Ikan.
SK No 1709854(3) Hasil ...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-tt4-
(3) Hasil Penilaian Pejabat Karantina lkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 hams berdasarkan persyaratan
teknis.
(4) Pejabat Karantina yang berwenang di negara asal atau
negara Transit diberitahu sebelum menugasi Pejabat
Karantina Ikan melakukan penilaian.
(5) Pemasukan Media Pembawa HPIK yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dikenai
tindakan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 197
(U Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media
Pembawa HPIK di luar Tempat Pengeluaran dilakukan di:
a. Instalasi Karantina lkan; dan/ataub. Tempat Lain.
(21 Tindakan Karantina Ikan di luar Tempat Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a. untuk memperkecil risiko penyebaran HPIK;
b. untuk kelancaran arus barang;c. unttrk memenuhi persyaratan negara tujuan;
dan/ataud. berdasarkan penilaian Pejabat Karantina lkan, dinilai
lebih efektif dan efisien.
Pasal 198
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan Karantina
Ikan di luar Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) dan Pasal 197
ayat (1) diahrr dalam peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 2
Tindakan Karantina Ikan terhadap Ikan Organik
Pasal 199
(l) Tindakan Karantina Ikan terhadap Ikan Organik
dilakukan dengan ketentuan:a. Pemasukan atau Pengeluaran Ikan Organik hanya
untuk keperluan tugas kedinasan dan hanrs
dikonsultasikan dengan Pejabat Karantina lkan; dan
SK No 180591 Ab. Ikan...Paragraf 3
Tindakan Karantina Ikan terhadap Pemasukan Media Pembawa
yang Ditolak Negara atau Area T\rjuan
Pasal 200PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
- 115-
b. Ikan Organik sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dilarang dibudidayakan selama bertugas di luar
kesatuan atau tempat asalnya.
(2) Pemasukan atau Pengeluaran lkan Organik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148,
Pasal 149, dan Pasal 15O.
(3) Pemasukan atau Pengeluaran Ikan Organik yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, dikenai tindakan pembebasan.
(4) Pemasukan atau Pengeluaran lkan Organik yang tidak
nremenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, dikenai tindakan penolakan.
(1) Pemasukan kembali Media Pembawa HPIK karena tidak
memenuhi persyaratan Karantina yang ditetapkan oleh
negara tujuan dan/atau alasan lain, dilakukan tindakan
Karantina Ikan.
(21 Pemilik harus melaporkan kepada Pejabat Karantina Ikan
di Tempat Pemasukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum
kedatangan Media Pembawa HPIK di Tempat Pemasukan.
(3) Dalam hal Pemasukan kembali Media Pembawa HPIK yang
ditolak di negara tujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 menggunakan alat angkut darat, Pemilik wajib
melaporkan kepada Pejabat Karantina Ikan paling lambat
pada saat kedatangan Media Pembawa HPIK di Tempat
Pemasukan.
(4) Pemasukan kembali Media Pembawa HPIK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, harus disertai surat
keterangan penolakan dari negara tujuan.
(5) Pemasukan kembali Media Pembawa HPIK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan
melalui Tempat Pemasukan atau melalui Tempat
Pengeluaran pada saat Media Pembawa HPIK dikeluarkan
dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
SK No 170987 A(6) SertifikatPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 116 -
(6) Sertilikat Kesehatan yang menyertai Media Pembawa HPIK
pada waktu Pengeluaran dapat dipergunakan sebagai
persyaratan Pemasukan Karantina lkan.
(71 Pemilik yang tidak melaporkan Pemasukan kembali Media
Pembawa HPIK yang ditolak di negara tduan kepada
Pejabat Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan Karantina Ikan
terhadap Pemasukan kembali Media Pembawa HPIK yang
ditolak negara tujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Pasal 201
(U Pemasukan kembali Media Pembawa HPIK yang ditolak di
Area tujuan dilakukan tindakan Karantina Ikan.
(21 Pemilik wajib melaporkan Media Pembawa HPIK yang
ditolak, kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan
paling lambat pada saat kedatangan Media Pembawa
HPIK.
(3) Sertifikat Kesehatan dan dolermen lain yang menyertai
Media Pembawa HPIK pada saat Pengeluaran dan surat
penolakan dari Area tujuan, berlalm sebagai persyaratan
Pemasukan kembali Media Pembawa HPIK.
(4)Pemilik yang tidak melaporkan Media Pembawa HPIK yang
ditolak kepada Pejabat Karantina sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan
Karantina Ikan terhadap Pemasukan kembali Media
Pembawa HPIK yang ditolak Area tujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan lembaga
pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang Karantina.(s)
Paragraf 4
Tindakan Karantina Ikan terhadap Barang Bawaan
Pasal 2O2
Media Pembawa HPIK yang berasal dari negara, Area, atau
tempat yang tidak terlarang, atau bukan merupakan jenis
Media Pembawa HPIK yang dilarang dapat dibawa sebagai
barang bawaan untuk keperluan sendiri.
SK No 180517 A(1)
(2) Setiap. . .PRESIDEN
EEPUBLII( INDONESIA
-tt7-
(21 Setiap Orang yang membawa Media Pembawa HPIK
sebagai barang bawaan wajib melaporkan dan
menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina
Ikan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran
paling lambat pada saat tiba di Tempat Pemasukan atau
sebelum keberangkatan di Tempat Pengeluaran.(3) Terhadap Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud
pada ayat (L), pelaporan dan penyerahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, dikenai tindakan Karantina Ikan.
(41Pemasukan Media Pembawa HPIK sebagai Barang Bawaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa Ikan
hidup ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak merupakan jenis yang dilarang Pemasukannya
ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;b. tidak merupakan jenis atau strainf varietas lkan baru;
c. tidak berasal dari negara yang sedang terkena wabah
HPIK;d. tidak untuk diperdagangkan; dane. tidak berasal dari negara yang memiliki penyakit Ikan
baru.
Setiap Orang yang tidak melaporkan dan menyerahkan
Media Pembawa kepada Pejabat Karantina lkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan
Karantina Ikan terhadap Barang Bawaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan lembaga
pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina.(6)
Paragraf 5
Tindakan Karantina lkan dalam Keadaan Darurat
Pasal 203
(l) Dalam hal alat angkut yang memuat Media Pembawa HPIK
karena keadaan darurat diharuskan untuk merapat atau
mendarat bukan di Tempat Pemasukan yang dituju,
penanggung jawab alat angkut hanrs segera melaporkan
kepada Pejabat Karantina Ikan atau petugas instansi
pemerintah terdekat.(s)
SK No 180518 A(2) Pejabat...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 118 -
(21 Pejabat Karantina lkan terdekat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melakukan tindakan Karantina.
(3) Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang dibongkar atau diturunkan dari alat angkut
sebelum diizinkan oleh Pejabat Karantina Ikan, kecuali
karena alasan yang memaksa.(4) Alasan yang memaksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), paling sedikit mengenai:a. kondisi atau keadaan Media Pembawa HPIK
membahayakan keselamatan penumpang dan/atau
membahayakan alat angkut; ataub. kondisi atau keadaan alat angkut yang
membahayakan Media Pembawa HPIK.
Paragraf 6
Tindakan Karantina lkan oleh Pihak Lain
Pasal 204
(1) Pelaksanaan tindakan Karantina Ikan terhadap Media
Pembawa HPIK yang dilakukan oleh Pejabat Karantina
Ikan dapat dilakukan danlatau dibantu oleh Pihak Lain
atas persetujuan dan di bawah Pengawasan Pejabat
Karantina lkan.
(2) Tindakan Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pemeriksaan kesehatan, pengasingan,
pengamatan, perlakuan, dan/atau pemusnahan.
(3) Tindakan Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21dapat dilakukan di:a. Instalasi Karantina Ikan; dan/ataub. Tempat Lain di luar Instalasi Karantina lkan.
(4) Instalasi Karantina lkan dan Tempat Lain di luar Instalasi
Karantina lkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan hurrrf b, merupakan lnstalasi Karantina lkan
dan Tempat Lain yang telah ditetapkan sebagai tempat
untuk melakukan tindakan Karantina Ikan.
(5) Pihak Lain yang melakukan tindakan Karantina Ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki
kompetensi sesuai bidangnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan
Karantina Ikan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam peraturan lembaga pemerintah
yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
Karantina.
SK No 170990 AParagraf7 ...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 119 -
Paragraf 7
Tindakan Karantina Ikan terhadap Media Pembawa HPIK
yang Dipemntukkan sebagai Bantuan Penanggulangan Bencana
Pasal 205
(1) Pemasukan Media Pembawa HPIK yang diperuntukkan
sebagai bantuan penanggulangan bencana yang tidak
dilengkapi sertifikat kesehatan Ikan dari negara asal,
dilakukan tindakan Karantina Ikan berupa pemeriksaan
kesehatan, uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan,
uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan.
(21 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan apabila Media Pembawa HPIK berasal dari
negara yang tidak terjadi wabah HPIK.
(3) Uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu
Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan
kementerian dan/atau lembaga sesuai kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga
berlaku bagi Pemasukan Media Pembawa HPIK yang
diperuntukkan sebagai bantuan penanggulangan bencana
yang berasal dari Area lain di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan
Karantina lkan terhadap Media Pembawa yang
diperuntukkan sebagai bantuan penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 8
Tindakan Karantina Ikan terhadap Orang, Alat Angkut,
Peralatan, Air, atau Pembungkus
Pasal 206
(1) Terhadap orang, alat angkut, peralatan, air, atau
pernbungkus yang diketahui atau diduga terkontaminasi
atau berpotensi membawa HPIK, dapat dikenai tindakan
Karantina lkan.
SK No 170991 A(2) Tindakan...PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA-r20-
(21 Tindakan Karantina lkan terhadap air atau pembungkus
yang diduga berpotensi membawa HPIK, dikenai tindakan
pemusnahan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan
Karantina Ikan terhadap orang, alat angkut, peralatan, air,
atau pembungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dalam peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 9
Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa untuk
Pameran, Sirkus, dan/atau Kontes
Pasal 2O7
(1) Pemasukan Media Pembawa HPIK ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat
sementara untuk pameran, sirkus, danf atau kontes
dilakukan apabila Media Pembawa HPIK tidak berasal dari
negara yang terjadi wabah HPIK.
(21 Pemasukan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan Karantina Ikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148.
(3) Pemasukan Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai tindakan pemeriksaan berupa:
a" pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen;
danb. pemeriksaan kesehatan secara klinis dan/atau
laboratoris.
(41 Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan di Tempat Pemasukan, Instalasi
Karantina Ikan, dan/atau Tempat Lain di luar Instalasi
Karantina Ikan, di tempat penyelenggaraan pameran,
sirkus, dan/atau kontes.
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dinyatakan:a. dokumen tidak lengkap, tidak benar, tidak sah atau
jenis dan jumlah Media Pembanna HPIK tidak sesuai;
dan/ataub. menunjukkan gejala klinis tertular atau tidak bebas
HPIK,
terhadap Media Pembawa HPIK dikenai tindakan
penolakan.
Pasal2O8...
SK No 170992 APRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-L2t-
Pasal 2O8
Pengeluaran kembali Media Pembawa HPIK yang dimasukkan
untuk pameran, sirkus, dan/atau kontes sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2O7 ayat (U berlaku ketentuan
Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 209
(1) Pengeluaran Media Pembawa HPIK yang bersifat
sementara untuk pameran, sirkus, dan/atau kontes dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari
suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, berlaku ketentuan Pengeluaran Media
Pembawa HPIK.
l2l Pemasukan Kembali Media Pembawa HPIK yang bersifat
sementara untuk pameran, sirkus, dan/atau kontes ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau
dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (U berlaku ketentuan Pemasukan Media
Pembawa HPIK.
(3) Pemasukan Kembali Media Pembawa HPIK untuk
pameran, sirkus, dan/atau kontes ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dapat menggunakan sertifikat
kesehatan Ikan pada saat Media Pembawa HPIK
dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pasal 21O
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan Karantina
Ikan terhadap Media Pembawa HPIK yang lalu lintasnya
bersifat sementara untuk pa.meran, sirkus, dan/atau kontes
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2OT sampai dengan
Pasal 2O9 diatur dalam peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
SK No 180520 AParagraf 10. . .PRESIDEN
REPUBL|K INDONESTA
-t22-
Paragraf 1O
Tindakan Karantina lkan di Lintas Batas Negara
Pasal 21 1
(1) Tindakan Karantina Ikan di lintas batas negara dibedakan
untuk:a. tindakan Karantina Ikan terhadap perdagangan
perbatasan; danb. tindakan Karantina Ikan terhadap perdagangan
umum.
(21 Tindakan Karantina Ikan terhadap perdagangan
perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilakukan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media
Pembawa HPIK yang memenuhi ketentuan perdagangan
perbatasan.
(3) Perdagangan perbatasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan
darat dan perbatasan laut.
(41 Perdagangan perbatasan hanya dapat dilakukan di tempat
tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan
sebagai tempat dan wilayah perdagangan perbatasan.
Pasal2l2
(i) Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPIK dalam
rangka perdagangan perbatasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2lI ayat (1) huruf a harrrs memenuhi kriteria:a. dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
masyarakat perbatasan;
b. dilakukan oleh pelintas batas yang memiliki identitas
pelintas batas; danc. tidak melebihi batas nilai maksimal yang ditetapkan
berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(21 Media Pembawa HPIK yang dilalulintaskan sebagai
perdagangan perbatasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikecualikan dari persyaratan melengkapi
sertifikat kesehatan Ikan, baik untuk Pemasukan atau
Pengeluaran.
SK No 170994 A(3) Pelintas...(4)
(s)
(6)PRESIDEN
BLIK INDONESIA
-123-
(3) Pelintas batas yang memasukkan atau mengeluarkan
Media Pembawa HPIK dalam rangka perdagangan
perbatasan, wajib melalui Tempat Pemasukan dan Tempat
Pengeluaran, melaporkan dan menyerahkan Media
Pembawa HPIK kepada Pejabat Karantina Ikan.,
Berdasarkan pelaporan dan penyerahan Media Pembawa
HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat
Karantina lkan melakukan tindakan Karantina Ikan dan
pengawasan dan/ atau pengendalian.
Pelintas batas yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan Karantina Ikan
dalam rangka perdagangan perbatasan diatur dalam
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.
Pasal 213
(1) Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPIK yang
tidak memenuhi ketentuan perdagangan perbatasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2lt ayat (1) huruf b,
dikategorikan perdaganga.n umum.
Tindakan Karantina lkan terhadap Pemasukan atau
Pengeluaran Media Pembawa HPIK yang merupakan
perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenai tindakan Karantina Ikan.
(U Transit Media Pembawa HPIK dan Transit alat angkut
hanya diperbolehkan apabila dilakukan di Tempat
Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan.(2t
Paragraf 1 1
Tindakan Karantina Ikan terhadap Transit Media Pembawa HPIK
dan Transit Alat Angkut
Pasal 214
SK No 180521 A(2) Penanggung...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-L24-
(21 Penanggung jawab alat angkut yang melakukan TransitMedia Pembawa HPIK dan Transit alat angkut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan
kedatangan alat angkut kepada Pejabat Karantina lkan
setempat sebelum kedatangan alat angkut untuk
dilakukan tindakan Karantina Ikan.(3) Pemilik yang melakukan Transit Media Pembawa HPIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan
cian menyerahkan Media Pembawa HPIK kepada Pejabat
Karantina lkan setempat pada saat kedatangan untuk
dilakukan tindakan Karantina Ikan.
(4) Selama Transit Media Pembawa HPIK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus berada di bawah
pengawasan Pejabat Karantina Ikan.
(5) Penanggung jawab alat angkut yang melakukan Transit
Media Pembawa HPIK dan Transit alat angkut yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dan Pemilik yang melakukan Transit Media
Pembawa HPIK yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
a.dministratif.
(6) Sanksi administratif bagi Penanggung jawab alat angkut
Media Pembawa HPIK dan Transit alat angkut dan Pemilikyang melakukan Transit Media Pembawa HPIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. larangan sementara kegiatan mengangkut Media
Pembawa HPIK.
(71 Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan
jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh)
hari kalender.
(B) Apabila setelah 2 (dua) kali peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (71 berakhir,
penanggung jawab alat angkut Media Pembawa HPIK
belum melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi
administratif berupa larangan sementara kegiatan
mengangkut Media Pembawa HPIK sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b.
SK No 170996 A(9) Pengenaan. . .PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-125-
(9) Pengenaan sanksi administratif berupa larangan
sementara kegiatan pengangkutan Media Pembawa HPIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat
dikenai langsung, dalam hal penanggung jawab alat
angkut pernah dikenai sanksi administratif larangan
sementara kegiatan mengangkut Meciia Pembawa HPIK.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diatur dengan peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Pasal 2 15
(1) Pembongkaran dan/atau pemuatan Media Pembawa HPIK
dari dan ke atas alat angkut dalam rangka Transit, serta
pemindahan Media Pembawa HPIK yang telah diturunkan
dari atas alat angkut atau dari satu tempat ke Tempat Lain
di Tempat Pemasukan, Tempat Pengeluaran atau tempat
I'ransit, dilakukan atas persetujuan dan di bawah
pengawasan Pejabat Karantina lkan.
(21 Pengawasan terhadap Media Pembawa HPIK pada saat
Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
sejak saat Media Pembawa HPIK tiba di Tempat
Pemasukan atau Tempat Pengeluaran sampai dengan
diberangkatkan ke Area tujuan.
(3) Terhadap Media Pembawa HPIK yang memerlukan
penanganan khusus, penggantian dan/atau perbaikan
kemasan, dapat dilakukan di dalam atau di luar Tempat
Pemasukan atau Tempat Pengeluaran.
(41 Penanganan khusus, penggantian dan/atau perbaikan
kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harrrs
mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan Pejabat
Karantina Ikan.
Pasal 216
(1) Penanggung jawab alat angkut yang melakukan Transit
alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215
ayat (21, dilarang menurunkan Media Pembawa HPIK dari
alat angkut yang sedang Transit tanpa persetujuan
Pejabat Karantina lkan.
SK No 170997 A(2) PenanggungPRESIDEN
NEPUBLIK INDONESIA
-t26-
(21 Penanggung jawab alat angkut yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (U dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal217
Terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan
Transit di Tempat Pengeluaran, dapat dilakukan tindakan
Karantina Ikan di tempat Transit, sesuai persyaratan negara
tujuan.
Paragtaf t2
Tindakan Karantina lkan terhadap Barang yang Ditahan
Pasal 218
(1) Untuk mencegah menyebarnya HPIK, Pejabat Karantina
Ikan berwenang melaksanakan tindakan Karantina Ikan
terhadap Media Pembawa HPIK yang berstatus sebagai
barang yang ditahan oleh instansi lain atau barang bukti
dalam suatu perkara peradilan sebelum diserahkan
kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
(21 Pelaksanaan tindakan Karantina Ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi
dengan pejabat atau instansi yang menangani perkara
peradilan Media Pembawa HPIK.
(3) Tindakan Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat l2l dapat berupa tindakan pemeriksaan kesehatan
dan/atau pemusnahan.
(4) Dalam hal hasil tindakan pemeriksaan kesehatan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Media Pembawa
HPIK tertular atau tidak bebas HPIK, Pejabat Karantina
Ikan menerbitkan rekomendasi kepada pejabat atau
instansi yang menangani perkara peradilan Media
Pembawa HPIK untuk melakukan tindakan pemusnahan.
(5) Berdasarkan rekomendasi Pejabat Karantina Ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi yang
menangani perkara peradilan Media Pembawa HPIK
melakukan tindakan pemusnahan di bawah pengawas€ul
Pejabat Karantina lkan.
(6) Dalam...
SK No 180522 AREPUBLIK INDONESIA
-127-
(6)Dalam hal instansi yang menangani perkara peradilan
Media Pembawa HPIK tidak dapat melakukan
pemusnahan, tindakan pemusnahan dapat dilakukan oleh
Pejabat Karantina Ikan.
Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Media Pembawa HPIK tidak
tertular atau bebas HPIK, Pejabat Karantina lkan
menerbitkan keterangan bahwa Media Pembawa HPIK
bebas HPIK.
Pasal 219
Dalam hal tindakan Karantina berupa pemusnahan
.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (4), ayat (5), dan
ayat (6), maka berita acara pemusnahan dapat dijadikan
sebagai barang bukti.
Bagian Kesepuluh
Pengawasan dan/atau Pengendalian Keamanan Pangan dan Mutu Pangan,
Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, Ikan Produk Rekayasa Genetik,
Sumber Daya Genetik lkan, Agensia Hayati,
Ikan Jenis Asing Invasif, dan Ikan Dilindungi
Paragraf L
Umum
Pasal 22O
(U Selain dilakukan Tindakan Karantina Ikan, Pemasukan
dan/atau Pengeluaran Media pembawa HPIK yang berupa
Pangan, Pakan, Ikan Produk Rekayasa Genetik, Sumber
Daya Genetik Ikan, Agensia Hayati, Ikan Jenis Asing
Invasif, dan Ikan dilindungi dilakukan Pengawasan
dan/ atau pengendalian.
(21 Pelaksanaan Pengawasan dan/atau pengendalian
Pemasukan dan Pengeluaran terhadap Media Pembawa
HPIK yang berupa Pangan, Pakan, Ikan PRG, SDG lkan,
Agensia Hayati, Ikan Jenis Asing Invasif, dan Ikan
dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dilakukan:a. di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran;
b. terintegrasi dengan tindakan Karantina Ikan;
c. oleh Pejabat Karantina Ikan dan/atau pejabat lainnya;
dand. sesuai dengan ketentuan peraturan
penrndang-undangan.
(3) Pengawasan...(71
SK No 180523 APRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-t28-
(3) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2l., terintegrasi dengan tindakan
Karantina Ikan berupa pemeriksaan, penahanan,
penolakan, pemusnahan, dan/atau pembebasan.
(41 Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), berupa pemeriksaan administratif dan kesesuaian
dokumen.
(5) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (41, dilakukan untuk
mengetahui:
a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen
persyaratan yang diamanatkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa Ikan
yang berupa Pangan, Pakan, Ikan PRG, SDG Ikan,
Agensia Hayati, Ikan Jenis Asing Invasif, dan Ikan
dilindungi dengan dokumen persyaratan Pengawasan;
danc. keutuhan dan kondisi kemasan, serta label.
(6) Dalam hal tertentu, terhadap Media Pembawa HPIK
berrrpa Pangan, Pakan, Ikan PRG, SDG Ikan, Agensia
Hayati, Ikan Jenis Asing Invasif, dan Ikan dilindungi dapat
cirlakukan pengambilan sampel untuk Pemeriksaan lebih
lanjut di laboratorium.
Paragraf 2
Pengawasan dan/atau Pengendalian
terhadap Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
Pasal22t
(1) Pengawasan dan/atau Pengendalian terhadap Keamanan
Pangan dan Mutu Pangan pada Pemasukan Media
Pembawa HPIK ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dilakukan oleh Pejabat Karantina
Ikan.
(2) Pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Keamanan
Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan secara terintegrasi dengan tindakan
Karantina lkan.
SK No 171000 APasal222...PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-t29-
Pasal 222
(1) Pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Keamanan
Pangan dan Mutu Pangan pada Pengeluaran Media
Pembawa HPIK dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau antar-Area di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik lndonesia dilakukan melalui
pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen.
(2) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
Pejabat Karantina Ikan untuk mengetahui:a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK
berupa Pangan dengan dokumen persyaratan
Pengawasan; danc. keutuhan dan kondisi Kemasan, serta label.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian
dokumen lengkap, benar, sah dan sesuai, terhadap Media
Pembawa HPIK berupa Pangan dilakukan tindakan
Karantina Ikan untuk pemeriksaan kesehatan Media
Pembawa HPIK.
(41 Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian
dokumen tidak lengkap, tidak benar, tidak sah atau jenis
dan jumlah Media Pembawa HPIK tidak sesuai, terhadap
Media Pembawa HPIK berupa Pangan dilakukan tindakan
penolakan.
Pasal 223
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan
danTatau pengendalian terhadap Keamanan Pangan dan Mutu
Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22L dan Pasal222
diatur dalam peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
SK No 171030 AParagraf3. .PRESIDEN
REPUBUK INDONESTA
- 130-
Paragraf 3
Pengawasan dan/atau Pengendalian terhadap
Keamanan Pakan dan Mutu Pakan
Pasal 224
(1) Pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Keamanan
Pakan dan Mutu Pakan pada Pemasukan Media Pembawa
HPIK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dilakukan oleh Pejabat Karantina Ikan.
(21 Pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Keamanan
Pakan dan Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan secara terintegrasi dengan Tindakan
Karantina Ikan.
Pasal 225
(1) Pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Keamanan
Pakan dan Mutu Pakan pada Pengeluaran Media Pembawa
HPIK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
atau antar-Area di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dilakukan melalui pemeriksaan
administratif dan kesesuaian dokumen.
(21 Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
Pejabat Karantina Ikan untuk mengetahui:a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK
berupa Pakan dengan dokumen persyaratan
Pengawasan; danc. keutuhan dan kondisi Kemasan, serta label.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian
dokumen lengkap, benar, sah dan sesuai, terhadap Media
Pembawa HPIK berupa Pakan dilakukan tindakan
Karantina Ikan untuk pemeriksaan kesehatan Media
pembawa HPIK.
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian
dokumen tidak lengkap, tidak benar, tidak sah atau jenis
dan jumlah Media Pembawa HPIK tidak sesuai, terhadap
Media Pembawa HPIK berupa Pakan dilakukan tindakan
penoiakan.
Pasal226...
SK No 171031APRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-131 -
Pasal 226
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan
dan/at-au pengendalian terhadap Keamallan Pakan dan Mutu
Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 dan Pasal225diatur dalam peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 4
Pengawasan Media Pembawa HPIK berupa
Ikan Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik Ikan, Agensia Hayati,
Ikan Jenis Invasif dan lkan Dilindungi
Pasal 227
(1) Pengawasan Media Pembawa HPIK berupa Ikan PRG, SDG
Ikan, Agensia Hayati, Ikan Jenis Invasif, dan Ikan
clilindungi terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media
Pembawa HPIK ke dan dari dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia atau antar-Area di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan
melalui pemeriksaan administratif dan kesesuaian
dokumen.
(2) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
oleh Pejabat Karantina Ikan atau Pejabat Lainnya untuk
mengetahui:
a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK
berupa Ikan PRG, SDG Ikan, Agensia Hayati, lkan
Jenis Invasif dan Ikan dilindungi dengan dokumen
persyaratan Pengawasan; danc. keutuhan dan kondisi kemasan, serta label.
Pasal 228
(1) Dalam hal pemeriksaan administratif dan kesesuaian
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (l)
dilakukan oleh Pejabat Karantina Ikan, dan hasil
pemeriksaan dinyatakan lengkap, benar, sah dan sesuai,
terhadap Media Pembawa HPIK berupa lkan PRG, SDG
ikan, Agensia Hayati, lkan Jenis Invasif dan Ikan
dilindungi, dilakukan tindakan Karantina Ikan untuk
pemeriksaan kesehatan Media pembawa HPIK.
(2) Dalam...
SK No 171032 APRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-r32-
(21 Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227
ayat (1), dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, tidak sah
atau tidak sesuai, terhadap Media Pembawa HPIK berupa
Ikan PRG, SDG lkan, Agensia Hayati, Ikan Jenis Invasif
dan Ikan dilindungi, dilakukan tindakan penolakan.
(3) Dalam hal pemeriksaan administratif dan kesesuaian
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (ll
dilakukan oleh Pejabat Lainnya, dan hasil pemeriksaan
dinyatakan lengkap, benar, sah dan sesuai, Pejabat
Lainnya menyampaikan surat keterangan hasil
pengawasan pembebasan kepada Pejabat Karantina [kan.
(4) Daiam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227
ayat (1), dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, tidak sah
atau tidak sesuai, Pejabat Lainnya menyampaikan surat
keterangan hasil pengawasan penolakan kepada Pejabat
Karantina lkan.
(5) Berdasarkan surat keterangan hasil pengawasan dari
Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (41, Pejabat Karantina Ikan:a. melakukan tindakan Karantina lkan untuk
pemeriksaan kesehatan Media pembawa HPIK; atau
b. melakukan tindakan penolakan.
Pasal 229
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan danf atau
pengendalian Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan
Pakan dan Mutu Pakan, Ikan PRG, SDG [kan, Agensia Hayati,
Ikan Jenis Asing Invasif, dan Ikan dilindungi, diatur dalam
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.
Bagian
SK No 171033 APRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-133-
Bagian Kesebelas
Dokumen Tindakan Karantina dan Segel Karantina lkan
Paragraf 1
Jenis, Bentuk, dan Tata Cara Penerbitan
Dokumen Tindakan Karantina Ikan
Pasal 23O
(1) Setiap tindakan Karantina lkan diterbitkan dokumen
tindakan Karantina lkan oleh Pejabat Karantina lkan.
l2l Dokumen tindakan Karantina Ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:a. dokumen akhir tindakan Karantina lkan; dan
b. dokumen proses tindakan Karantina [kan.
(3) Dokumen tindakan Karantina Ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dokumen cetak
dan/atau dokumen elektronik.
(4) Penggunaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi
elektronik.
(5) Penerbitan dokumen tindakanKarantina Ikan berupa:a. dokumen akhir tindakan Karantina Ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf a, diterbitkan oleh
Pejabat Karantina [kan; danb. dokumen proses tindakan Karantina Ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b,
diterbitkan oleh:1. Pejabat Karantina Ikan;2. pejabat lainnya selaku kepala unit kerja atau
pejabat yang ditunjuk; atau3. pejabat lainnya selaku pejabat fungsional sesuai
kewenangannya.
(6i l'ata cara penyampaian dokumen akhir tindakan
Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf a dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
(71 Dokumen tindakan Karantina Ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21huruf a wajib disampaikan kepada
Pemilik.
SK No 171034 A(8) Pejabat. . .PRESIDEN
REPUBL|K INDONESTA
-r34-
(8) Pejabat Karantina Ikan yang tidak menyampaikan
dokumen tindakan Karantina Ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (41 dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata
cara penerbitan dokumen tindakan Karantina Ikan diatur
dalam peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 2
Jenis, Bentuk, dan Tata Cara Penerbitan
Segel Karantina Ikan
Pasal 231
(1) Dalam rangka pengamanan Media Pembawa HPIK selama
atau setelah pelaksanaan tindakan Karantina lkan
dilakukan pemasangan segel Karantina Ikan oleh Pejabat
Karantina lkan.
(2j Pemasangan segel Karantina lkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk:
a. kelancaran pelaksanaan tindakan Karantina lkan dan
Pengawasan dan/atau pengendalian; dan lataub. penegakan hukum.
(3) Kelancaran pelaksanaan tindakan Karantina Ikan dan
Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (21huruf a berupa pemasangan segel
Karantina Ikan selama atau setelah selesainya tindakan
Karantina lkan dan Pengawasan dan/atau pengendalian.
(4) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b berupa pemasangan segel Karantina Ikan dalam.
rangka pengamanan barang bukti hasil penindakan,
dan/atau penyidikan terhadap pelanggaran di bidang
perkarantinaan ikan.
(5) Pemasangan segel Karantina Ikan oleh Pejabat Karantina
Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan cara mengunci dan/atau melekatkan tanda
pengaman.
SK No 171035 A(6) Segel ...PRESIDEN
BUK INDONESIA
-135-
(6) Segel Karantina lkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), dapat terbuat dari kertas, plastik, logam, lak,
dan/atau bahan lainnya dengan bentuk tertentu berupa
lembaran, pita, kunci, kancing, dan/atau bentuk lainnya
yang dilengkapi dengan piranti elektronik atau
nonelektronik.
Pasal 232
(U Setiap Orang dilarang membuka, melepas, memutuskan,
membuang, atau memsak segel Karantina sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1), tanpa izin dari Pejabat
Karantina Ikan.
{21 Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undanga,n.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata
cara penerbitan segel Karantina Ikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23L diatur dalam peraturan
lembaga pemerintah yang melaksanakan hrgas
pemerintahan di bidang Karantina.
BAB VI
KARANTINA TUMBUHAN
Bagran Kesatu
Pelaporan dan Penyerahan Media Pembawa OPTK
Pasal 233
(1) Setiap Orang yang melakukan Pemasukan atau
Pengeluaran wajib menyampaikan laporan Pemasukan
atau laporan Pengeluaran dan penyerahan Media
Pembawa OPTK kepada Pejabat Karantina Tumbuhan di
Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.
(21 Laporan Pemasukan atau Laporan Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (U paling sedikit
memuat:a. dokumen persyaratan; danb. keterangan Media Pembawa OPTK.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (U
disampaikan secara daring.
(4) Penyampaian...
SK No 180524 APRESIDEN
REPUBL|K INDONESIA
-136-
(41 Penyampaian laporan Pemasukan dan penyerahan Media
Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk:a. Pemasukan Media Pembawa OPTK dari luar negeri ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
paling lambat 1 (satu) hari setelah tiba di Tempat
Pemasukan; ataub. Pemasukan Media Pembawa OPTK dari suatu Area ke
Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia paling lambat pada saat tiba di Tempat
Pemasukan.
(5) Penyampaian laporan Pengeluaran dan penyerahan Media
Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lambat sebelum dimuat ke alat angkut di Tempat
Pengeluaran.
Pasal 234
(1) Pejabat Karantina T\rmbuhan setelah menerima laporan,
melakukan analisis laporan.
(21 Analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menentukan Media Pembawa OPTK yang dikenai:a. tindakan Karantina Tfrmbuhan;b. Pengawasan; atauc. tindakan Karantina T\rmbuhan dan Pengawasan.
Pasal 235
(1) Dalam hal berdasarkan hasil analisis laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (1) ternyata
Media Pembawa OPTK:a. tidak termasuk Media Pembawa OPTK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44; danb. tidak tergolong Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia
Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan Liar atau
T\rmbuhan Langka yang dikenai Pengawasan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
tidak dikenai tindakan Karantina T\rmbuhan dan
Pengawasan.
SK No 171037 A(2) Terhadap...PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-t37-
(21 Terhadap Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Karantina Tumbuhan menerbitkan
surat keterangan yang menyatakan bahwa Media
Pembawa OPTK tidak dikenai tindakan Karantina
Tumbuhan dan Pengawasan.
Pasal 236
(1) Penyerahan Media Pembawa OPTK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) dengan menerbitkan
berita acara serah terima Media Pembawa OPTK yang
diterbitkan oleh Pejabat Karantina T\rmbuhan.
(21 Media Pembawa OPTK yang telah diserahkan sebagaimana
ciimaksud pada ayat (1) berada di bawah penguasaan
Pejabat Karantina T\rmbuhan dan dapat dilakukan
pemasangan segel.
Pasal 237
Dalam hal:a. tidak tersedia akses jaringan internet; atau
b. terjadi keadaan kahar,
penyampaian laporan Pemasukan atau Pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (3) dapat
dilakukan secara luring.
Bagian Kedua
Persyaratan Tindakan Karantina T\rmbuhan dan Pengawasan Keamanan
Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan,
PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif,
serta Tumbuhan Liar dan T\rmbuhan Langka
Pasal 238
(1) Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa OPTK ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
a. melengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari negara
asal bagi T\rmbuhan danlatau Produk T\rmbuhan;
b. memasukkan Media Pembawa OPTK melalui Tempat
Pemasukan yang ditetapkan; dan
c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa OPTK
kepada Pejabat Karantina Ttrmbuhan di Tempat
Pemasukan yang ditetapkan untuk keperluan
tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan.
SK No 171038 A(2) Selain. . .BLIK INDONESIA
-138-
(21 Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan
tumbuhan dan Media Pembawa OPTK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang memasukkan
Media Pembawa OPTK menyerahkan dokumen lain yang
dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dikecualikan terhadap Media Pembawa Lain.
(4) Dalam hal Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Transit di suatu negara, sertilikat kesehatan
tumbuhan dari negara Transit wajib disertakan.
(5) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 239
(1) Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawa OPTK
dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
a. melengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan bagi
T\rmbuhan dan/atau Produk Tumbuhan;
b. mengeluarkan Media Pembawa OPTK melalui Tempat
Pengeluaran yang ditetapkan; dan
c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa OPTK
kepada Pejabat Karantina T\rmbuhan di Tempat
Pengeluaran yang ditetapkan untuk keperluan
tindakan Karantina T\rmbuhan dan Pengawasan.
{21 Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan
tumbuhan dan Media Pembawa OPTK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang mengeluarkan
Media Pembawa OPTK menyerahkan doliermen lain yang
dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan
penrndang-undangan.
(3) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan.
SK No 180525APasal24O...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-139-
Pasal 240
(U Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan
Media Pembawa OPTK dari suahr Area ke Area lain di
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
a. melengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari
Tempat Pengeluaran yang ditetapkan bagi Tumbuhan
dan/atau Produk Ttrmbuhan;b. memasukkan dan/atau mengeluarkan Media
Pembawa OPTK melalui Tempat Pemasukan dan
Tempat Pengeluaran yang ditetapkan; dan
c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa OPTK
kepada Pejabat Karantina T\rmbuhan di Tempat
Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan
untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan dan
Pengawasan.
(2tSelain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan
tumbuhan dan Media Pembawa OPTK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang memasukkan
dan/atau mengeluarkan Media Pembawa OPTK
menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dikecualikan terhadap Media Pembawa Lain,
Dalam hal Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Transit di suatu Area, wajib dilengkapi surat
keterangan Transit yang dikeluarkan oleh Pejabat
Karantina T[rmbuhan dari tempat Transit.
Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan.
Pasal 241(4)
(1) Dokumen lain yang dipersyaratkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal238 ayat (2), Pasal 239 ayat (2), dan
Pasal 24O ayat (21 merupakan dokumen yang terkait
dengan:a. tindakan Karantina Tumbuhan; dan
b. pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan,
Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensia
Hayati, Jenis Asing Invasif, T\rmbuhan Liar, atau
Tumbuhan Langka.(3)
(s)
SK No 180526A(2) Dokumen...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-140-
(21 Dokumen yang terkait dengan tindakan Karantina
Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan:a. pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan
berdasarkan hasil AROPT; atau
b. pemenuhan persyaratan negara tujuan.
(3) Persyaratan teknis atau persyaratan negara tujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat dituangkan
dalam sertilikat kesehatan tumbuhan atau dalam
dokumen lain tersendiri.(4) Dokumen yang terkait dengan Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen
Pengawasan yang dipersyaratkan untuk:a. Pemasukan Media Pembawa OPTK dari luar ke dalam
atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pengeluaran Media Pembawa OPTK keluar dari wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan
persyaratan negara tujuan dan/atau ketentuan
perahrran perundang-undangan; atauc. Pengeluaran Media Pembawa OPTK dari suatu Area ke
Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal242
Pemenuhan persyaratan untuk:a. Pemasukan Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 241 ayat (a) huruf a selain yang dituangkan
dalam bentuk dokumen lain, memenuhi persyaratanlainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;b. Pengeluaran Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 241 ayat (a) huruf b selain yang dituangkan
dalam bentuk dokumen lain, memenuhi persyaratan
lainnya berdasarkan persyaratan negara tujuan dan/atau
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
atauc. Pengeluaran Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 241 ayat (a) huruf c selain yang dituangkan
dalam benhrk dokumen lain, memenuhi persyaratanlainnya sesuai dengan ketentuan perahrran
pemndang-undangan.
SK No 180527 ABagianPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-l4r-
Bagian Ketiga
Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu
Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati,
Jenis Asing Invasif, serta Ttrmbuhan Liar dan Tumbuhan Langka
Paragraf 1
Umum
Pasal 243
(1) Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa OPTK
dikenai tindakan Karantina T\rmbuhan dan Pengawasan
secara terintegrasi.
(21 Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:a. Tumbuhan, Produk Tumbuhan, atau Media Pembawa
Lain;b. Tumbuhan yang tergolong Pangan, Pakan, PRG, SDG,
Jenis Asing Invasif, T\rmbuhan Liar, atau Tumbuhan
Langka;c. Produk T\rmbuhan yang tergolong Pangan, Pakan,
atau PRG; dand. Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing
Invasif, Tumbuhan Liar, atau Tumbuhan Langka.
Pasal 244
(1) Tindakan Karantina Tfimbuhan dan Pengawasan secara
terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243
ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Karantina T\rmbuhan.
(21 Tindakan Karantina T\rmbuhan dan Pengawasan secaril
terintegrasi sebagaimana dimaksud pada a1'at (1)
dilakukan di Tempat Pemasukan dan Tempat
Pengeluaran, baik di dalam maupun di luar lnsca).asi
Karantina T\rmbuhan.
(3) Pejabat Karantina T\:mbuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertugas melakukan:a. tindakan Karantina Tumbuhan meliputi:1. pemeriksaan;2. pengasingan;
3. pengamatan;
4. perlakuan;
SK No 171042 A5. penahanan. . .PRESIDEN
EEPUBLTK INDONESI'I-t42-
5. penahanan;
6. penolakan;
7. pemusnahan; dan8. pembebasan; danb. Pengawasan meliputi:1. pemeriksaan;
2. penahanan;3. penolakan;
4. pemusnahan; dan5. pembebasan.
Paragraf 2
Pemeriksaan
Pasal 245
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (31
huruf a angka L dan huruf b angka 1 terdiri atas:
a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen; danb. pemeriksaan kesehatan, uji Keamanan Pangan, uji
Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, danf atau uji Mutu
Pakan.
Pasal 246
(1) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf a
dilakukan untuk mengetahui:a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen
persyaratan; danb. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa OPTK
dengan dokumen persyaratan.
(21 Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berbentuk dokumen cetak atau dokumen
elektronik.
(3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk tindakan Karantina T\rmbuhan dan
Pengawasan secara terintegrasi berupa:a. sertifikat kesehatan tumbuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) huruf a danf atau
ayat (4), Pasal 239 ayat (1) huruf a, atau Pasal 24O
ayat (1) huruf a;b. surat keterangan Transit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24O ayat (4); danc. dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 241.
Pasal247...
SK No 171043 APRESIDEN
IIEPUELTK INDONESIA
-L43-
Pasal 247
(1) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian terhadap
dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246
ayat (3) huruf c berupa:a. dokumen lain yang terkait dengan tindakan Karantina
T\rmbuhan; danb. dokumen lain yang terkait dengan Pengawasan,
dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi yang
membidangi Keamanan Pangan dan Mutu Pangan,
Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensia
Hayati, Jenis Asing Invasif, T\-rmbuhan Liar, dan
Tumbuhan Langka sesuai dengan kewenangannya.
(21 Pemeriksaan administratif dan kesesuaian terhadap
dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:a. Keamanan Pangan dan Mutu Pangan segar asal
Tumbuhan;b. Keamanan Pakan dan Mutu Pakan asal Tumbuhan;c. PRG yang merupakan tanaman PRG, bahan asal
tanaman PRG, dan hasil olahan bahan asal tanaman
PRG; dand. SDG yang merupakan tanaman perkebunan, tanaman
hortikultura, dan tanaman pangan yang terancam
punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan
nasional,
dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian.
(3) Ketentuan mengenai pemeriksaan administratif dan
kesesuaian terhadap dokumen lain berdasarkan
koordinasi dengan instansi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan kepala
lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.
Pasal 248
(1) Dalam hal berdasarkan hasil analisis laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (2) dan
setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan
kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 245 huruf a ternyata:
SK No 171044 Aa. MediaPRESIDEN
BLIK INDONESIA
-144-
a. Media Pembawa OPTK termasuk Media Pembawa
OPTK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44, dikenai tindakan Karantina T\rmbuhan lebih
lanjut;b. Media Pembawa OPTK:
1. tidak termasuk Media Pembawa OPTK yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
dan2. tergolong Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia
Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan Liar atau
Tumbuhan Langka yang wajib dilengkapi dokumen
lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
dikenai Pengawasan lebih lanjut;
c. Media Pembawa OPTK:
1. termasuk Media Pembawa OPTK yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; darr
2. tergolong Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia
Hayati, Jenis Asing Invasif, T\rmbuhan Liar atau
Tfrmbuhan Langka yang wajib dilengkapi dokumen
lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undan gan,
dikenai tindakan Karantina Tumbuhan dan
Pengawasan lebih lanju!
d. Media Pembawa OPTK:
1. tidak termasuk Media Pembawa OPTK yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
dan2. tidak tergolong Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia
Hayati, Jenis Asing Invasif, T\.rmbuhan Liar atau
Tumbuhan L,angka yang dikenai pengawasan
sesuai dengan ketentuan peraturart
perundang-undangan,
tidak dikenai tindakan Karantina Tumbuhan dan
Pengawasan lebih lanjut.
(21 Terhadap Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, Pejabat Karantina T\rmbuhan
menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa
Media Pembawa OPTK tidak dikenai tindakan Karantina
Tumbuhan dan Pengawasan lebih lanjut.
Pasal249...
SK No 180528APRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
- 145-
Pasal 249
Pemeriksaan kesehatan Media Pembawa OPTK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 245 huruf b dilakukan secara visual
dan/ atau laboratoris untuk:
a. mengetahui kondisi fisik Media Pembawa OPTK; dan/atau
b. mendeteksi dan mengidentifikasi OPTK atau OPT.
Pasal 25O
(1) Terhadap Media Pembawa OPTK berupa Pangan dan
Pakan dapat dilakukan pemeriksaan secara laboratoris
berupa uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji
Mutu Pangan, danfatau uji Mutu Pakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 245 humf b.
(21 Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
oleh pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Keamanan Pangan,
Keamanan Pakan, Mutu Pangan, dan/atau Mutu Pakan.
Paragraf 3
Pengasingan dan Pengamatan
Pasal 251
(1) Jika Media Pembawa OPTK yang dimasukkan dari luar
negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia:a. berpotensi membawa OPTK yang bersifat laten;
dan/ataub. tidak memadai jumlahnya untuk diambil contoh dalam
pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 245 huruf b,
dilakukan pengasingan dan pengamatan.
(21 Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan
adanya OPTK yang karena sifatnya memerlukan waktu
lama, sarana, dan/atau kondisi khusus.
(3) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil AROPT.
SK No 1805294Pasal252...PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA-t46-
Pasal 252
Pengasingan dan pengamatan terhadap Pemasukan
sebagiiirnana dimaksud dalam Pasal 251 dilakukan di Tempat
Pemasukan atau di Instalasi Karantina Ttrmbuhan yang
ditetapkan.
Pasal 253
(1) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 251 dapat dilaksanakan dalam tindakan
karantina pascamasuk terhadap Tumbuhan Liar atau
Tfimbuhan Langka di wilayah pemeliharaan atau wilayah
pengembangbiakan.
(21 Wilayah pemeliharaan atau wilayah pengembangbiakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi
terkontrol secara rutin dan berkelanjutan.
Paragraf 4
Perlakuan
Pasal 254
(1) Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244
ayat (3) huruf a angka 4 dilakukan untuk membebaskan
Media Pembawa OPTK dari OPTK.
(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara fisik, kimiawi, danf atau metode
perlakuan lainnya.
(3) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilakukan
jika berdasarkan hasil:a. pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 249 ternyata Media Pembawa OPTK tidak bebas
dari OPTK atau diduga tidak bebas dari OPTK;
dan/ataub. pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 251 ternyata Media Pembawa OPTK tidak
bebas dari OPTK.
(41 Dalam hal hasil perlakuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ternyata Media Pembawa OPTK:a. dapat dibebaskan dari OPTK, ditrakukan pembebasan;
ataub. tidak dapat dibebaskan dari OPTK, dilakukan
penolakan atau pemusnahan.
SK No 171047 APasal 255PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-147-
Pasal 255
Dalam hal Pengeluaran Media Pembawa OPTK dari wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenai persyaratan
negara tujuan berupa perlakuan, Media Pembawa OPTK diberi
perlakuan.
Paragraf 5
Penahanan
Pasal 256
(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244
ayat (3) huruf a angka 5 dan/atau huruf b angka 2
dilakukan untuk mengamankan Media Pembawa OPTK di
bawah pengawasan Pejabat Karantina T\rmbuhan.
(2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap Pemasukan Media Pembawa OPTK
dari luar negeri ke dalam atau dari suatu Area ke Area lain
di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia.
(3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 diketahui:
a. dokumen persyaratan belum seluruhnya dipenuhi;
dan/ataub. Pemilik menjamin dapat memenuhi dokumen
persyaratan.
(41 Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a termasuk jenis dan jumlah Media Pembawa OPTKyang diketahui belum sesuai dengan dokumen
persyaratan.
(5) Pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah Pemilik menerima surat penahanan.
Paragraf6...
SK No 171048 AREPUBUK INDONESIA-t48-
Paragraf 6
Penolakan
Pasal257
Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (31
huruf a angka 6 danlatau huruf b angka 3 dilakukan terhadap
Pemasukan Media Pembawa OPTK dari luar negeri ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, jika:
a. setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 245 di atas alat angkut dan/atau diturunkan
dari alat angkut dan masih berada di Tempat Pemasukan:
1. tidak bebas dan tidak dapat dibebaskan dari OPTK;2. tidak bebas OPTK dan setelah diberi perlakuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 tidak dapat
dibebaskan dari OPTK; atau3. merupakan jenis:
a) Media Pembawa OPTK yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45; ataub) Media Pembawa OPTK berupa Pangan, Pakan, PRG,
SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta
Tfimbuhan Liar dan Tumbuhan Langka, yang
dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 238 ayat (1) huruf b atau Pasal 242 lrruruf a; atauc. setelah jangka waktu pemenuhan dokumen persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (5) berakhir,
keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi tidak
terpenuhi.
Pasal 258
Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (31
huruf a angka 6 dan I atau huruf b angka 3 dilakukan terhadap
Pengeluaran Media Pembawa OPTK dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, jika:
a. setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 245:1. tidak bebas dan tidak dapat dibebaskan dari OPT yang
dipersyaratkan negara tujuan;2. merupakan jenis:
a) Media Pembawa OPTK yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45;
SK No 171049 Ab) Media...PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA-t49-
b) Media Pembawa OPTK berupa Pangan, Pakan, PRG,
SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta
Tumbuhan Liar dan T\rmbuhan Langka, yang
dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau3. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 239 ayat (1) huruf b atau Pasal 242
huruf b;
4.. setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 255 tidak dapat dibebaskan dari OPT yang
dipersyaratkan negara tujuan.
Pasal 259
Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (31
huruf a angka 6 danlatau huruf b angka 3 dilakukan terhadap
Pengeluaran Media Pembawa OPTK dari suatu Area ke Area lain
di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, jika:
a. setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 245:
1. tidak bebas dan tidak dapat dibebaskan dari OPTK;2. merupakan jenis:
a) Media Pembawa OPTK yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45;b) Media Pembawa OPTK berupa Pangan, Pakan, PRG,
SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta
Tumbuhan Liar dan Tumbuhan Langka, yang
dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan
perrrndang-undangan ; atau3. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24O ayat (1) huruf b atau Pasal 242
huruf c;b. setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 254 tidak dapat dibebaskan dari OPTK yang dicegah
penyebarannya ke Area tujuan.
Pasal 260
Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (31
huruf a angka 6 danlatau huruf b angka 3 dilakukan terhadap
Pemasukan Media Pembawa OPTK ke suatu Area ke Area lain
di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, jika:
a. setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 245 huruf a merupakan jenis:
1. Media. . .
SK No 171050 AREPUBUK INDONESIA
-150-
1. Media Pembawa OPTK yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45;
2. Media Pembawa OPTK berupa Pangan, Pakan, PRG,
SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta
T\rmbuhan Liar dan Tumbuhan Langka, yang dilarang
sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan; atau
3. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24O ayat (1) huruf b atau Pasal 242
huruf a.
b. setelah jangka waktu pemenuhan dolnrmen persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (5) berakhir,
keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi tidak
terpenuhi.
Pasal 261
Dalam hal Pemasukan Media Pembawa OPTK atau Pengeluaran
Media Pembawa OPTK tidak memenuhi persyaratan
berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25O, dilakukan penolakan.
Pasal 262
(U
(21Penolakan terhadap:a. Pemasukan Media Pembawa OPTK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 257 , Pasal26O, atau Pasal 26L;
danb. Pengeluaran Media Pembawa OPTK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 258, Pasal 259, atau Pasal 261,
diterbitkan surat penolakan.
Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan dan
disampaikan kepada Pemilik.
Pasal 263
(U Media Pembawa OPTK yang:
a. dimasukkan dari luar negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 257 atau Pasal 261 dan telah diterbitkan
surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 262 ayat (2l1, wajib segera dikeluarkan dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
SK No 180531Ab.dimasukkan...REPUEUK INDONESIA
-151 -
b. dimasukkan ke suatu Area dari Area lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 260 dan telah diterbitkan surat
penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262
ayat (21wajib segera dikeluarkan dari Area tujuan.
(2) Media Pembawa OPTK yang:
a. dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258
dan telah diterbitkan surat penolakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 262 ayat (21; ataub. dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 259 dan telah diterbitkan surat
penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal262
ayat (21,
dikembalikan kepada Pemilik dan tidak diterbitkan
sertifikat kesehatan tumbuhan.
(3) Dalam hal Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud
pada ayat (21telah berada di Tempat Pengeluaran, Pemilik
harus mengeluarkan Media Pembawa OPTK dari Tempat
Pengeluaran.
Pasal 264
(1) Kewajiban mengeluarkan Media Pembawa OPTK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) atau
ayat (3) dilakukan oleh Pemilik paling lambat 3 (tiga) hari
kerja terhitung sejak diterbitkan surat penolakan.
(21 Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1):a. selama masa penolakan berada di bawah penguasaan
Pejabat Karantina Tfimbuhan; danb. wajib dikeluarkan oleh Pemilik di bawah pengawasan
Pejabat Karantina T\rmbuhan.
Pasal 265
Penolakan dilakukan oleh Pejabat Karantina Tfimbuhan dan
berkoordinasi dengan penanggung jawab di Tempat Pemasukan
dan Tempat Pengeluaran.
Pasal 266
(1) Dalam hal penolakan terhadap Tumbuhan Liar atau
T\rmbuhan Langka yang diketahui atau diduga
merupakan T\rmbuhan dilindungi sesuai dengan
kctentuan peraturan perundang-undangan, penolakan
harus dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi
konservasi dan sumber daya alam.
(2) Tumbuhan...
SK No 171052 AREPI,IBLIK INDONESIA
-152-
(21 Ttrmbuhan Liat atau Thmbuhan Langka sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan T\rmbuhan yang bebas
dari OPTK berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.
(3) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terhadap Pemasukan atau Pengeluaran:
a. Ttrmbuhan yang dilindungi, diserahkan kepada
instansi yang membidangi konservasi dan sumber
daya alam untuk dilakukan tindakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. T\,rmbuhan yang tidak dilindungi, dilakukan
penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257
sampai dengan Pasal 260.
Paragraf 7
Pemusnahan
Pasal 267
Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat {41
huruf a angka 7 dan/atau huruf b angka 4 dilakukan terhadap
Pemasukan ke dalam atau ke suatu Area dari Area lain di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, jika setelah:
a. diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf a, Media
Pembawa OPTK ternyata busuk atau rusak;
b. diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 hurlf b di luar
Tempat Pemasukan, Media Pembawa OPTK ternyata tidak
bebas dan tidak dapat dibebaskan dari OPTK;
c. dilakukan pengamatan dalam pengasingan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal251 dan Pasal 252,Media Pembawa
OPTK ternyata tidak bebas dan tidak dapat dibebaskan dari
OPTK dan/atau busuk atau rusak;
d. diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 di luar Tempat
Pemasukan, Media Pembawa OPTK ternyata tidak dapat
dibebaskan dari OPTK; atau
e. dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 264, Media Pembawa OPTK ternyata tidak segera
dikeluarkan oleh Pemilik dalam batas waktu yang
ditetapkan.
SK No 180532APasal268...PRESIDEN
REPUBUK TNDONESIA
-153-
Pasal 268
Dalam hal Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 tidak dikeluarkan dari
Tempat Pengeluaran oleh Pemilik melewati batas waktu yang
ditentukan, dilakukan pemusnahan.
Pasal 269
Pemusnahan dilakukan terhadap:a. Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 267 h:uruf a atau huruf c terbatas pada yang busuk
atau rusak;b. seluruh Media Pembawa OPTK yang:
1. tidak bebas dan tidak dapat dibebaskan dari OPTK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 }n:urruf b atau
huruf c;2. tidak dapat dibebaskan dari OPTK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 267 h:untf d; atau
c. seluruh Media Pembawa OPTK yang ditolak akibat:
1. tidak bebas dan tidak dapat dibebaskan dari OPTK;
2. tidak bebas OPTK dan setelah diberi perlakuan tidak
dapat dibebaskan dari OPTK; atau
3. tidak memenuhi Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
atau Keamanan Pakan dan Mutu Pakan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 h:uruf e.
Pasal 27O
(1) Media Pembawa OPTK yang akan dimusnahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Pasal 268 dan
Pasal 269 berada di bawah penguasaan Pejabat Karantina
T\rmbuhan.
(21 Pemilik wajib menanggung segala biaya yang timbul dalam
pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan tidak berhak menuntut ganti rugi.
(3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan dan
harus disaksikan oleh petugas instansi lain yang terkait.
Pasal2Tl
Dalam hal pemusnahan dilakukan terhadap Tumbuhan Liar
atau T\rmbuhan Langka, selain disaksikan oleh petugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27O ayat (3) pemusnahan
harus dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi
konservasi dan sumber daya alam.
Pasal272...
SK No 171054 APRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-154-
Pasal 272
(1) Pejabat Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27O menerbitkan surat pemberitahuan
pelaksanaan pemusnahan kepada Pemilik atau kuasanya.
(21 Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak surat pemberitahuan pelaksanaan
pemusnahan diterbitkan.
Pasal 273
(1) Dalam hal Media Pembawa OPTK yang dimasukkan tidak
ditemukan Pemilik atau kuasanya, tetap dilakukan
pemeriksaan kesehatan dan/ atau uji.
(2) Selain terhadap Media Pembawa OPTK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan kesehatan dan/atau
uji dikenai terhadap Media Pembawa OPTK yang
diserahkan oleh instansi lain.
(3) Pemeriksaan kesehatan dan/atau uji sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 untuk tujuan
penguasaan oleh negara.
Pasal274
(1) Dalam hal Media Pembawa OPTK yang telah dilakukan
tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 263 ayat (1) atau ayat (3) ternyata:a. tidak dikeluarkan dari Tempat Pemasukan; ataub. tidak dikeluarkan dari Tempat Pengeluaran,
melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 264 ayat (1), dapat dilakukan pemeriksaan
l*csehatan dan I atau uji.
(2) Pemeriksaan kesehatan dan/atau uji sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan penguasaan oleh
negara.
Pasal 275
(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
dan/atau uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273
atau Pasal 274 ternyata Media Pembawa OPTK:
SK No 171055 Aa. tidakPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-155-
a. tidak bebas dan tidak dapat dibebaskan dari OPTK,
dilakukan pemusnahan;
b. tidak bebas atau diduga tidak bebas dari OPTK dan
setelah diberikan perlakuan:
1. tidak dapat dibebaskan dari OPTK, dilakukan
pemusnahan; atau2. dapat dibebaskan dari OPTK, dikuasai negara; atauc. tidak memenuhi uji Keamanan Pangan dan Mutu
Pangan atau uji Keamanan Pakan dan Mutu Pakan,
dilakukan pemusnahan; ataud. bebas dari OPTK dan/atau memenuhi uji Keamanan
Pangan dan Mutu Pangan atau uji Keamanan Pakan
dan Mutu Pakan, dikuasai negara.
l2l Dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan hurtrf d dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 276
Terhadap Media Pembawa OPTK yang tidak ditemukan Pemilik
atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 yang
dilalflrkan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b angka 1, dan huruf c,
pemusnahan menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Pasal 277
(1) Terhadap Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 274 yang akan dilakukan tindakan
pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275
ayat (1) humf a, huruf b angka 1, dan huruf c, Pejabat
Karantina T\rmbuhan menerbitkan surat pemberitahuan
pelaksana€rn pemusnahan kepada Pemilik atau kuasanya.
(21 Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak surat pemberitahuan pelaksanaan
pemusnahan diterbitkan.
SK No 180592APasal278...PRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA
-156-
Pasal 278
(1) Media Pembawa OPTK yang telah dilaksanakan:
a. pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal272;
ataub. pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal276,
dinyatakan dalam berita acara pemusnahan oleh Pejabat
Karantina T\rmbuhan.
(21 Berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Pemilik atau kuasanya.
(3) Pemilik Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud
pada ayat (21harrs menanggung segala biaya yang timbul
dalam pelaksanaan pemusnahan paling lambat 3 (tiga)
hari kerja terhitung sejak berita acara pemusnahan
diterima.
Pasal 279
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 terdiri atas:a. biaya pengangkutan Media Pembawa OPTK ke lokasi
pemusnahan; danb. biaya proses pelaksanaan pemusnahan.
Pasal 28O
Dalam hal pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 268 dilakukan di luar Instalasi Karantina di luar
Tempat Pemasukan, lembaga pemerintah yang melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang Karantina berkoordinasi dengan
pemerintah daerah setempat.
Pasal 281
(1) Penanggung jawab alat angkut harus melakukan
pemusnahan terhadap sisa Pakan dan/atau sampah yang
berpotensi membawa OPTK, yang diturunkan dari alat
angkut di Tempat Pemasukan atau tempat Transit.
(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di bawah pengawasan Pejabat Karantina T[rmbuhan.
SK No 171057 A(3) Penanggung...PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
-L57-
(3) Penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam melakukan pemusnahan dapat
dibantu oleh pihak yang dikuasakan.
Pasal 282
Sampah yang berasal dari Media Pembawa OPTK berupa sisa
makanan, yang dibawa oleh penumpang ke Tempat Pemasukan
har-us dibuang pada kotak tempat sampah Karantina untuk
dilakukan pemusnahan.
Pasal 283
(U P,:musnahan terhadap sampah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 281 dan jika diperlukan pemusnahan
terhadap sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal282
harus dilakukan di Tempat Pemasukan.
(21 Dalam hal pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat dilaksanakan di Tempat Pemasukan,
pemusnahan dapat dilakukan di Tempat Lain yang
ditetapkan.
(3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui koordinasi dan bantuan
penanggung jawab Tempat Pemasukan.
Pasal 284
(1) Pemusnahan terhadap sampah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 281 dan Pasal 282 dilaksanakan paling
lambat 1O (sepuluh) hari kerja terhitung sejak kedatangan
alat angkut.
(21 Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan oleh penanggung jawab alat angkut
atau kuasanya kepada Pejabat Karantina T\rmbuhan.
Paragraf 8
Pembebasan
Pasal 285
Pembebasan Media Pembawa OPTK yang dikenai Tindakan
Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal244
ayat (3) hurr,rf a angka 8 dilakukan terhadap:
SK No 171058 Aa. PemasukanPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-158-
a. Pemasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
lndonesia apabila ternyata setelah dilakukan:
1. pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 245 huruf b, bebas dari OPTK;2. pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 251, bebas dari OPTK; atau
3. perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254,
dapat dibebaskan dari OPTK;
b. Pemasukan ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila ternyata
setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan
kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 245 huruf a, dokumen persyaratan:
1. lengkap, benar, dan absah; dan2. sesuai dengan jenis dan jumlah Media Pembawa OPTK;
c. Pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, apabila ternyata setelah dilakukan:1. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245,
bebas dari OPT dan memenuhi persyaratan negara
tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24L ayat (21
huruf b dan Pasal 242 huruf b; atau2. perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255,
dapat dibebaskan dari OPT dan memenuhi persyaratan
negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal241
ayat (21huruf b;d. Pengeluaran dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila ternyata
setelah dilakukan:
1. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245,
bebas dari OPTK; atau2. perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254,
dapat dibebaskan dari OPTK.
Pasal 286
Pembebasan Media Pembawa OPTK yang dikenai Pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (3) huruf b
angka 5 dilakukan terhadap:a. Pemasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia apabila ternyata setelah dilakukan:
1. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf a, Media
Pembawa OPTK dilengkapi dokumen lain terkait
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241
ayat (41 huruf a danf ataLl memenuhi persyaratan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 huruf a; atau
SK No 171059 A2. pemeriksaanPRESIDEN
REPUEL|K INDONESIA
-159-
2. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245,
Pangan atau Pakan:a) dilengkapi dokumen lain terkait Pengawasan
Keamanan Pangan dan Mutu Pangan atau
Keamanan Pakan dan Mutu Pakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) hurrrf b dan
memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 242 huruf a; dan
b) memenuhi Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
atau Keamanan Pakan dan Mutu Pakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25O;
b. Pemasukan ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila ternyata
setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan
kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 245 huruf a, Media Pembawa OPTK memenuhi
dokumen lain terkait Pengawasan Pasal 241 ayat (41
huruf a dan/atau memenuhi persyaratan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 }:ruruf a;
c. Pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, apabila ternyata setelah dilakukan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, memenuhi
persyaratan negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 241 ayat (41 huruf b dan memenuhi persyaratan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 huntf b;
ataud. Pengeluaran dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila ternyata
setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan
kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 245 huruf a, Media Pembawa OPTK memenuhi
dokumen lain terkait Pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 241 ayat (1) huruf c dan memenuhi
persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 242 h:uruf c.
Pasal 287
Ketentuan mengenai pembebasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 285 dan Pasal 286 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap pembebasan Media Pembawa OPTK yang
dikenai Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan.
SK No 171060 APasal288...PRESIDEN
REPUELIK INDONESTA
- 160-
Pasal 288
(1) Pembebasan terhadap Media Pembawa OPTK yang dikenai
Tindakan Karantina T\rmbuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 285 dilakukan dengan menerbitkan:a. sertifikat pelepasan untuk Pemasukan; atau
b. sertifikat kesehatan tumbuhan untuk Pengeluaran.
(21 Pembebasan terhadap Media Pembawa OPTK yang dikenai
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286
dilakukan dengan menerbitkan surat keterangan hasil
Pengawasan untuk Pemasukan dan Pengeluaran.
(3) Pembebasan terhadap Media Pembawa OPTK yang dikenai
Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 dilakukan
dengan menerbitkan:a. sertilikat pelepasan dan surat keterangan hasil
Pengawasan untuk Pemasukan; ataub. sertifikat kesehatan tumbuhan dan surat keterangan
hasil Pengawasan untuk Pengeluaran.
Pasal 289
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan Karantina
T\.rmbuhan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 244, diatur dengan peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Bagian Keempat
Tindakan Karantina T\rmbuhan dalam Hal Tertentu
Paragraf 1
Tindakan Karantina T\rmbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Tempat
Pengeluaran
Pasal 29O
Tindakan Karantina T\rmbuhan di luar Tempat Pemasukan
dapat dilakukan di dalam maupun di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal29l...
SK No 171061 APRESIDEN
BLIK INDONESIA
-161 -
Pasal 291
(U Tindakan Karantina Tumbuhan di luar Tempat
Pemasukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29O
dilakerkan dalam hal:a. Media Pembawa OPTK dan/atau OPTK tertentu yang
karena sifatnya tidak dapat dilakukan tindakan
Karantina T[mbuhan di Tempat Pemasukan;b. tidak tersedia Instalasi Karantina Tumbuhan atau
Tempat Lain di Tempat Pemasukan;c. Instalasi Karantina T\,rmbuhan atau Tempat Lain di
Tempat Pemasukan belum mencukupi untuk
menampung Media Pembawa OPTK yang akan dikenai
tindakan Karantina Tumbuhan; dan/atau
d. berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dapat dilalmkan tindakan
Karantina Tumbuhan di Tempat Pemasukan.
(21 Media Pembawa OPTK yang akan dibawa keluar dari
Tempat Pemasukan untuk dilakukan tindakan Karantina
Thmbuhan:a. menggunakan alat angkut dan kemasan yang dapat
menjamin tidak tersebarnya OPTK dan menjamin
keutuhan Media Pembawa OPTK selama di perjalanan
sampai di tempat tujuan; dan
b. di bawah pengawasan Pejabat Karantina Ttrmbuhan di
Tempat Pemasukan.
Pasal 292
(U Tindakan Karantina T\rmbuhan di luar Tempat
Pemasukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 dapat
dilakukan di negara asal dan/atau negara Ttansit.
(21 Tindakan Karantina T\rmbuhan di negara asal dan /atau
negara Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pengganti tindakan Karantina Tumbuhan
yang dilaksanakan di Tempat Pemasukan di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan di negara
asal dan/atau negara Transit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemilik.
SK No 180533 A(4) Tindakan...PRESIDEN
REPUBUK TNDONESIA-t62-
(4) Tindakan Karantina T\rmbuhan di negara asal dan latau
negara Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan terhadap Media Pembawa OPTK yang tidak
dilarang Pemasukannya dan setelah mendapat
pertimbangan berdasarkan penilaian Pejabat Karantina
T\-rmbuhan.
Pasal 293
(1) Untuk melaksanakan tindakan Karantina T\rmbuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Pejabat
Karantina T\rmbuhan harus mendapat persetujuan
otoritas Karantina di negara asal dan/atau negara Transit.
(2| 'findakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberlakukan:a. terhadap Media Pembawa OPTK yang memiliki risiko
tinggi bagi masuknya ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; dan
b. dikenai untuk setiap kali Pemasukan.
(3) Tindakan Karantina T\rmbuhan di negara asal dan latau
negara Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan berrrpa pemeriksaan kesehatan terhadap Media
Pembawa OPTK.
Pasal294
(1) Selain tindakan Karantina Ttrmbuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 292, Pejabat Karantina Tumbuhan
dapat melakukan penilaian terhadap Pemasukan Media
Pembawa OPTK yang memiliki risiko tinggi bagi masuknya
OPTK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
lndonesia.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap sistem fitosanitari negara asal dan/atau negara
Transit sesuai persyaratan teknis yang ditentukan
berdasarkan hasil AROPT.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilakukan
setelah mendapat persetujuan dari organisasi
perlindungan tumbuhan nasional atau otoritas berwenang
di negara asal dan/atau negara Transit.
SK No 171063 A(4) Hasil ...BLIK INDONESIA
-163-
(4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sebagai bahan pertimbangan terhadap Pemasukan Media
Pembawa OPTK.
Pasal 295
(l) Tindakan Karantina T\rmbuhan di luar Tempat
Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29t
dapat ditakukan baik di dalam maupun di luar Instalasi
Karantina T\rmbuhan.
{21 Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
a. lebih efektif dan efisien;b. memenuhi persyaratan negara tujuan; dan/atauc. berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan tindakan Karantina T\rmbuhan
tidak dapat dilakukan di Tempat Pengeluaran.
Pasal 296
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
tindakan Karantina T\rmbuhan di luar Tempat Pemasukan dan
di luar Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29O sampai dengan Pasal 295 diatur dengan peraturan
lembaga pemerintah ywrg melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina.
Paragraf 2
Tindakan Karantina T\rmbuhan terhadap Barang Bawaan
Pasal 297
Media Pembawa OPTK yang berasal dari negara atau Area yang
tidak terlarang atau bukan merupakan jenis yang dilarang
dapat dibawa sebagai barang bawaan untuk keperluan sendiri.
Pasal 298
(1) Barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297
yang dimasukkan ke dalam atau ke Area lain di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib
memenuhi persyaratan Pemasukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 238 dan Pasal 24O.
SK No 180534A(2) Barang...PRES'DEN
REPUBLIK INDONESIA
-t64-
(21 Barang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai tindakan Karantina Tumbuhan benrpa:
a. pemeriksaan;
b. perlakuan;c. pemusnahan; dan/ataud. pembebasan.
(3) Dalam hal barang bawaan yang:
a. dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuang pada
kotak tempat sampah Karantina; atau
b. dimasukkan ke Area lain di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia tidak disertai sertifikat
kesehatan tumbuhan dari Area asal, dilakukan
pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 246 huruf b.
Pasal 299
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemasukan serta
jenis dan jumlah Media Pembawa OPTK sebagai barang bawaan
diatur dengan peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 3
Tindakan Karantina T\rmbuhan oleh Pihak Lain
Pasal 3OO
(1)Tindakan Karantina Tumbuhan
dan/atau dibantu oleh Pihak Lain.dapat dilakukan
l2l Tindakan Karantina Tumbuhan yang dapat dilakukan
dan/atau dibantu oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:a. pemeriksaan kesehatan;b. pengasingan;c. pengamatan;
d. perlakuan; dan/ataue. pemusnahan,
dilalmkan di bawah pengawasan Pejabat Karantina
Ttrmbuhan.
SK No 180593 APasal 3O1 ...PRESIDEhI
BLIK INDONESIA
- 165-
Pasal 3Ol
Ketentuan tebih lanjut mengenai tata cara tindakan Karantina
Tumbuhan yang dapat dilalmkan dan/atau dibantu oleh Pihak
Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3OO diatur dalam
peraturan lembaga pemerintatr yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 4
Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Orang, Alat Angkut, Peralatan, Air,
Pembungkus, atau Media Tanam Bukan Berasal dari Tumbuhan
Pasal 3O2
Terhadap orang, alat angkut, peralatan, air, pembungkrrs, atau
media tanam bukan berasd dari Tumbuhan yang diketahui
atau diduga terkontaminasi atau berpotensi membawa OPTK,
dapat dikenai tindakan Karantina Ttrmbuhan yang bertujuan
untuk mencegah penyebaran.
Pasal 303
(1) Diketahui atau diduga terkontaminasi atau berpotensi
membawa OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O2
diketahui dari dokumen pemberitahuan penanggung
jawab alat anghrt.
(21 Berdasarkan dokumen pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diketahui alat angkut:
a. berasal dari negara atau Area yang mempunyai risiko
tinggi atau sedang terjadi eksplosi OPTK;
b. melalrukan Transit di negara atau Area yang
mempunyai risiko tinggr atau sedang terjadi eksplosi;
atauc. mengangkut Media Pembawa OPTK yang berasal dari
negara atau Area yang mempunyai risiko tinggi atau
sedang terjadi eksplosi OPTK,
dilakukan tindakan Karantina Tfrmbuhan.
Pasal 3O4
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan Karantina
Ttrmbuhan terhadap orang, alat angkut, peralatan, air,
pembungkus, atau media tanam bukan berasal dari I\rmbuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 dan Pasal 3O3 diatur
dalam peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang Karantina.
SK No 180594 AParagraf5. . .PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
-L66-
Paragraf 5
Tindakan Karantina T\rmbuhan terhadap Media Pembawa OPTK
untuk Pameran, danf atau Kontes
Pasal 305
Setiap Media Pembawa OPTK yang dimasukkan ke dalam,
dikeluarkan dari dalam atau dimasukkan dari suatu Area ke
Area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia untuk keperluan pameran dan/atau kontes dikenai
tindakan Karantina T\rmbuhan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 306
(1) Media Pembawa OPTK yang dimasukkan kembali setelah
pameran dan/atau kontes ke dalam wilayah atau Area asal
di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dikenai tindakan Karantina Tumbuhan.
(21 Tindakan Karantina T\rmbuhan terhadap Media Pembawa
OlyI'K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
a. telah disertai sertifikat kesehatan tumbuhan dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Area asal
dilakukan tindakan pemeriksaan; atau
b. tidak disertai sertifikat kesehatan tumbuhan dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Area asal
dilakukan tindakan pemusnahan.
Pasal 3O7
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan Karantina
Tumbuhan terhadap Media Pembawa OPTK untuk pameran,
dan/atau kontes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O5 dan
Pa.sai sO6 diatur dalam peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 6
Tindakan Karantina T\rmbuhan di Lintas Batas Negara
Pasal 308
(1) Setiap pelintas batas yang memasukkan dan/atau
mengeluarkan Media Pembawa OPTK ke atau dari dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus
memenuhi persyaratan tertentu.
(2) Persyaratan...
SK No 171067 APRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-167-
(21 Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:a. memiliki identitas pelintas batas dan pas lintas batas;
b. melalui tempat pemeriksaan pada perbatasan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan;
danc. melakukan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media
Pembawa OPTK sesuai dengan kesepakatan standar
sanitari dan fitosanitari kedua negara.
(3) Identitas pelintas batas dan pas lintas batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (21huruf a diterbitkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan dan keimigrasian.
(41 Tempat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf b ditetapkan sebagai Tempat Pemasukan dan
Tempat Pengeluaran.
(5) Kesepakatan standar sanitari dan fitosanitari
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling
sedikit memuat:
a. jenis dan jumlah Media Pembawa OPTK;
b. Media Pembawa OPTK tidak berasal dari negara atau
Area yang sedang terjadi eksplosi OPTK dan tidak
termasuk jenis yang dilarang dimasukkan ke atau
dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan
c. persyaratan dan tindakan Karantina Tfimbuhan.
Pasal 309
Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa OPTK yang telah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3O8, dilakukan tindakan Karantina Tumbuhan.
Pasal 31O
Dalam hal Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa OPTK
tidak sesuai dengan kesepakatan standar sanitari dan
fitosanitari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (5),
dilakukan penolakan.
SK No 171068 APasal 31 1PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
- 168-
Pasal 311
Ketenluan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan Karantina
T\rmbuhan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media
Pembawa OPTK oleh pelintas batas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3O8 sampai dengan Pasal 310 diatur dalam
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.
Paragraf 7
Tindakan Karantina T\rmbuhan terhadap Transit Media Pembawa OPTK
dan Transit Alat Angkut
Pasal 312
(1 i 'I'ransit Media Pembawa OPTK dan Transit alat angkut,
hanya diperbolehkan melalui Tempat Pemasukan dan
Tempat Pengeluaran yang ditetapkan.
(2) Pemilik yang melakukan Transit Media Pembawa OPTK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan
dan menyerahkannya kepada Pejabat Karantina
Tumbuhan setempat pada saat kedatangan untuk
dilakukan tindakan Karantina Ttrmbuhan.
(3) Penanggung jawab alat angkut yang melakukan Transit
alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaporkan kedatangan alat angkut kepada Pejabat
Karantina Tfimbuhan setempat sebelum kedatangan alat
angkut untuk dilakukan tindakan Karantina T\rmbuhan.
(41 Penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilarang menurunkan Media Pembawa OPTK
dari alat angkut yang sedang Transit.
Pasal 313
(1) Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 312 ayat (21 dapat dilakukan pemeriksaan jika
negara tujuan mempersyaratkan atau atas pertimbangan
Pejabat Karantina T\rmbuhan.
{21 Selama Transit Media Pembawa OPTK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus berada di bawah
pengawasan Pejabat Karantina Tumbuhan.
SK No 171069 A(3) Dalam . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t69-
(3) Dalam hal Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ternyata:a. tidak bebas dan tidak dapat dibebaskan dari OPTK,
dilakukan penolakan;
b. tidak bebas dan dapat dibebaskan dari OPTK atau
OPT, diberi perlakuan; atauc. tidak dapat dibebaskan dari OPTK atau OPT setelah
diberi perlakuan atau merupakan jenis Media
Pembawa OPTK yang dilarang, dilakukan penolakan.
(41 Pemilik harus mengeluarkan Media Pembawa OPTK
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c
dari rvilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau
Area Transit.
(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (41
dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejaksurat perintah penolakan diterbitkan oleh Pejabat
Karantina Tumbuhan.
(6) Dalam hal Pemilik tidak mengeluarkan Media Pembawa
OPTK dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilakukan pemusnahan.
(71 Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilakukan terhadap Media Pembawa OPTK yang tidak
bebas dan tidak dapat dibebaskan dari OPTK.
Pasal 314
(1) Jika berdasarkan hasil:a. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313
ayat (1), ternyata Media Pembawa OPTK dilengkapi
dokumen persyaratan Karantina Tumbuhan dan bebas
dari OPTK atau OPT; ataub. perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313
ayat (3) huruf b, ternyata Media Pembawa OPTK dapat
dibebaskan dari OPTK atau OPT,
dilakukan pembebasan.
(21 Terhadap Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan sertifikat kesehatan tumbuhan.
Pasal 315
(1) Penanggung jawab alat angkut yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (3) dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis.
SK No 171070 A(2) Penanggung...PRESIDEN
REPUBL|K TNDONESIA-r70-
(21 Penanggung jawab alat angkut yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3L2 ayat (4) dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis dan harus
memuat kembali Media Pembawa OPTK ke alat angkut
yang sedang Transit.
(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 ditembuskan kepada penanggung jawab Tempat
Pemasukan dan instansi terkait.
Pasal 316
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan Karantina
T\rmbuhan terhadap Transit Media Pembawa OPTK dan Transit
alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 sampai
dengan Pasal 315 diatur dalam peraturan lembaga pemerintah
yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
Bagian Kelima
Jenis, Bentuk, dan Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina
T\rmbuhan serta Segel Karantina Tumbuhan
Pasal 317
(1) Setiap tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan
diterbitkan dokumen tindakan Karantina T\rmbuhan
dan/atau dokumen Pengawasan.
(21 Jenis dokumen tindakan Karantina Tumbuhan danlatau
dokumen Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:a. dokumen utama; danb. dokumen pendukung.
(3) Penerbitan dokumen utama sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf a dilakukan oleh Pejabat Karantina
T\rmbuhan setelah melalui rangkaian pelaksanaan
tindakan Karantina T\rmbuhan dan/atau Pengawasanyang dibuktikan dengan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b.
(4) Dokumen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan dokumen pelaksanaan tindakan
Karantina Tumbuhan dan latau Pengawasan yang wajib
disampaikan kepada Pemilik.
(5) Dokumen...
SK No l7l07l APRESIDEN
REPUBUK INDONESTA
- t7L -
(5) Dokumen tindakan Karantina T\.rmbuhan dan/atau
dokumen Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berbentuk dokumen cetak dan/atau
dokumen elektronik.
(6) Penggunaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) harus memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi
eiektronik.
(71 Pejabat Karantina Tumbuhan yang tidak menyampaikan
dokumen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perrrndang-undangan.
Pasal 318
(1) Dalam hal diperlukan untuk mengamankan Media
Pembawa OPTK selama atau setelah pelaksanaan tindakan
Karantina T\rmbuhan, dilakukan pemasangan segel
Karantina T[rmbuhan oleh Pejabat Karantina T\rmbuhan.
(2i Pemasangan segel Karantina Tumbuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:a. penegakan hukum; ataub. pengamanan Media Pembawa OPTK.
(3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf a terkait dengan:a. penahanan dalam pelaksanaan tindakan Karantina
Tumbuhan dan I atau Pengawasan; ataub. pengamanan barang bukti dalam rangka penindakan,
dan/atau penyidikan terhadap pelanggaran di bidang
perkarantinaan.
(4) Pengamanan Media Pembawa OPTK sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf b dilakukan sebelum atau
selama Media Pembawa OPTK dikenai tindakan Karantina
T\rmbuhan dan/ atau Pengawasan.
(5) Setiap Orang dilarang membuka, melepas, memutuskan,
membuang, atau merusak segel Karantina sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tanpa izin dari Pejabat Karantina
Tumbuhan.
SK No 171072 APasal 319...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-r72-
Pasal 319
Ketentuan mengenai:
a. jenis, bentuk, dan tata cara penerbitan dokumen utama
dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 317; danb. tata cara pemasangan segel karantina sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 318,diatur dengan peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
BAB VIT
KAWASAN KARANTINA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 32O
(1) Penetapan Kawasan Karantina merupakan kewenangan
Pemerintah Pusat.
(2) Penetapan Kawasan Karantina sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersifat sementara.
Pasal 321
(1) Dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya
wabah HPHK, HPIK, atau OPTK di suatu daerah yang
semula diketahui bebas HPHK, HPIK, atau OPTK, dapat
ditetapkan sebagai Kawasan Karantina.
(21 Penetapan Kawasan Karantina sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:a. pengkajian atas luas serangan HPHK, HPIK, atau
OPTK;b. status, situasi, dan epidemiologi HPHK, HPIK, atau
OPTK;c. pertimbangan sosioekonomi dan budaya masyarakat
setempat; dand. masukan dari pemerintah daerah setempat.
SK No 171073 A(3) Kepala...REPUEUK INDONESTA
-L73-
(3) Kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina membentuk tim untuk
meiakukan kajian penetapan Kawasan Karantina
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(41 Dalam melakukan kajian penetapan Kawasan Karantina
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan
menteri/ kepala lembaga terkait sesuai kewenangannya.
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan
hasil kajian dalam bentuk rekomendasi kepada kepala
lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.
(6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilakukan penetapan Kawa.san Karantina oleh
kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.
Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Kawasan Karantina
Pasal 322(1) Suatu daerah atau Area dapat dilakukan penetapan
sebagai Kawasan Karantina apabila telah memenuhi
persyaratan.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
nreliputi:a. adanya wabah atau petunjuk terjadinya wabah HPHK,
HPIK atau OPTK;b. daerah, Area wabah dapat dilakukan isolasi atau
dilokalisir serta lalulintas Media Pembawa dari dan ke
kawasan wabah dapat dikontrol; danlatauc. ada kemampuan untuk melakukan pengendalian,
penanggulangan atau eradikasi HPHK, HPIK, dan
OPTK di dalam kawasan wabah serta Pengawasan
lalulintas Media Pembawa dari dan ke kawasan wabah.
SK No firc14 APasal323...BUK INDONESIA
-L74-
Pasal 323
Penetapan Kawasan Karantina sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 321 ayat (6), dapat berupa:a. pulau;
b. provinsi;
c. kabupaten/kota;d. kecamatan; ataue. kompartemen.
Pasal 324
(1) Dacrah atau Area yang telah ditetapkan sebagai Kawasan
Karantina dilakukan pengawasan, pengendalian,
penanggulangan, dan/atau eradikasi terhadap HPHK,
HPIK, dan OPTK.
(21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pejabat Karantina berkoordinasi
dengan instansi yang bertanggung jawab menangani
pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan, hama
penyakit Ikan, atau organisme penganggu Tumbuhan.
(3) Pengendalian dan penanggulangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:a. otoritas veteriner kabupaten/kota, otoritas veteriner
provinsi, otoritas veteriner kementerian sesuai
kewenangannya dan dikoordinasikan oleh pejabat
otoritas veteriner nasional dalam pengendalian dan
penanggulangan penyakit Hewan; danb. instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian
dan penanggulangan penyakit lkan.
(41 Tindakan eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diputuskan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang Karantina.
(5) Tindakan eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dilaksanakan bersama-sama oleh lembaga pemerintah
],ang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
Karantina, pemerintah daerah setempat, dan kementerian
terkait serta melibatkan masyarakat setempat.
SK No 171075 APasal325...PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-t75-
Pasal 325
(l) Pejabat Karantina harus melakukan Pengawasan lalu
lintas Media Pembawa di Tempat Pemasukan dan Tempat
Pengeluaran pada Kawasan Karantina.
(21 Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (f), Pejabat Karantina harus berkoordinasi
dengan pemerintah daerah dan instansi yang bertanggung
jawab pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan,
hama penyakit lkan, atau organisme penganggu
Tumbuhan sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Pencabutan Kawasan Karantina
Pasal 326
Apabila wabah HPHK, HPIK, atau OPTK di suatu daerah telah
dapat dikendalikan, ditanggulangi, dan/atau dieradikasi
dilakukan pencabutan penetapan Kawasan Karantina.
Pasal 327
(1) Untuk memastikan wabah HPHK, HPIK atau OPTK telah
dapat dikendalikan, ditanggulangi, danf atau dieradikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, dilakukan kajianhasil pelaksanaan pengawasan, pengendalian,
penanggulangan, dan/atau eradikasi oleh tim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (3).
(2) Dalam melakukan kajian hasil pelaksanaan pengawasan,
pengendalian, penanggulangan, dan/atau eradikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim berkoordinasidengan menteri/kepala lembaga terkait sesuai
kewenangannya.
(3i 'fim sebagaimana dimaksud pada ayat (21menyampaikan
hasil kajian pelaksanaan pengawasan, pengendalian,
penanggulangan, dan/atau eradikasi kepada kepala
lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina berupa rekomendasi
pencabutan penetapan Kawasan Karantina.
SK No 171076 APasal 328PRESIDEN
REPUEUK TNDONESIA
-L76-
Pasal 328
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 dan Pasal 327 diatur
dengan peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang Karantina.
BAB VIII
KETERTELUSURAN
Pasal 329
(1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerapkan
Ketertelusuran mulai dari praproduksi, produksi,
distribusi, pengolahan, dan pemasaran dalam rangka
memberikan jaminan terhadap:a. kesehatan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; dan
b. Keamanan Pangan dan Mutu Pangan serta Keamanan
Pakan dan Mutu Pakan.
(2) Penerapan Ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling sedikit dilakukan terhadap:
a. cara budi daya yang baik;b. cara penanganan pasca panen yang baik;c. cara pengolahan yang baik; dan/ataud. cara distribusi yang baik; dane. penerapan program manajemen mutu terpadu.
(3) Ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus terdokumentasi dalam suatu sistem jaminan
kesehatan Hewan, [kan, T\rmbuhan serta Keamanan dan
Mutu Pangan dan Keamanan Pakan dan Mutu Pakan yang
terintegrasi.
(4) Penerapan Ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada
ayat (21dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
SK No 171077 ABABIX...REPUBUK INDONESIA-r77-
BAB IX
SISTEM INFORMASI KARANTINA
Pasal 330
(1) Lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina harus
menyelenggarakan sistem informasi Karantina yang
terintegrasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.
(21 Dalam menyelenggarakan sistem informasi Karantina
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin
ASAS:a. kepastian hukum;b. manfaat;c. kehati-hatian;d. iktikad baik; danc. kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
(3) Sistem informasi Karantina sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pengumpulan, pengolahan,
penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta
penyebaran data dan informasi Karantina untuk:a. mendukung operasional Karantina;b. meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha dan
masyaraka| danc. mendukung perumusan kebijakan di bidang
Karantina.
(4) Sistem informasi Karantina sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh
pelaku usaha dan masyarakat.
Pasal 33 1
(l) Dalam penyelenggaraan Karantina dapat dilakukan
pertukaran data dan informasi elektronik dengan instansi
di dalam negeri atau pun dengan negara lain.
(2) Data dan informasi elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan data yang terstruktur sesuai
format standar antarsistem sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan yang disepakati
clalam bentuk kerja sama.
SK No 171078 A(3) Pertukaran...PRESTDEN
tsLlK INDONESIA-r78-
(3) Pertukaran data dan informasi elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
!*,::tentuan peraturan perundarrg-undangan dan
mempertimbangkan kebutuhan dan kemanfaatan.
(41 Pertukaran data dan informasi elektronik dengan negaralain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan prinsip kehati-hatian, keamanan, dan
akuntabilitas.
Pasal 332
Dalam hal pertukaran data dan informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 331 ayat (1) membutuhkan
pengamanan informasi secara elektronik berkoordinasi dengan
lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang keamanan siber.
Pasal 333
Terhadap pelaksanaan pertukaran data dan informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 dilakukan evaluasi
secara berkala untuk meningkatkan efektifitas dan
pemutakhiran.
Pasal 334
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertukaran data daninformasi elektronik penyelenggaraan perkarantinaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 diatur dengan
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.
BAB X
KELEMBAGAAN KARANTINA
Pasal 335
(1) Penyelenggaraan Karantina diintegrasikan dan
dikoordinasikan dalam bentuk satu badan.
(21 Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
leurbaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.
(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
SK No 171079 APasal 336. . .PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA-t79-
Pasal 336
Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja
lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335
diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 337
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi
di bidang Karantina yang sudah ada, tetap menjalankan tugasdan fungsinya sampai dengan terbentuknya lembaga
pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
Karantina berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2OL9 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan T\rmbuhan.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 338
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan dari:a. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 20OO tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOO Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aOO2l;b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang
Karantina T\rmbuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 41961; danc. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OO2 tentang
Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4L971,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
SK No 171080 APasa1339...PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
-180-
Pasal 339
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:a. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aOO2l;b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang
Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4196); danc. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OO2 tentang
Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4197l,,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 340
Pembentukan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 335 dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
Pasal 341
Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.mulai berlaku pada tanggal
Agar
SK No l7l08l AREPUBLIK INDONESIA
-181 -
Agar Setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.Orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Pemerintah ini dengandalam kmbaran Negara Republik
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 73
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERI.AN SEKRETARI.AT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
dan
Hukum,ttd
ttd
SK No 180502ADjamanPRESIDEN
REPUBLIX INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG.UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
I. UMUM
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2Ol9 tentang Karantina Hewan,
Ikan, dan T\rmbuhan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Karantina
mengatur mengenai pengaturan Pemasukan, Pengeluaran, dan Transit
Media Pembawa, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing
Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, T[rmbuhan dan Satwa Langka, serta
kelembagaan yang menjamin terselenggaranya Karantina. Undang-Undang
Karantina tentunya tidak bisa berdiri sendiri, perlu adanya peraturan
pelaksanaan berupa peraturan pemerintah agar peraturan
perrrndang-undangan tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu,
Undang-Undang Karantina mengamanatkan substansi pengaturan lebih
lanjutnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pejabat Karantina Hewan sebagai otoritas veteriner Karantina Hewan
mempunyai kewenangan di atas alat angkut, Instalasi Karantina, Tempat
Lain, Tempat Pemasukan, atau Tempat Pengeluaran dalam rangka
pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan
karantina dan pengawasan terhadap keamanan pangan dan mutu pangan,
keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber
Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar dan Satwa
Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area
lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Penyusunan peraturan pemerintah ini berisi pokok pengaturan
mengenai Tingkat Pelindungan Negara yang Layak, Sumber Daya Manusia,
serta Prasarana dan Sarana; Kategori Risiko, Penetapan Jenis HPHK, HPIK,
OPTK, dan Media Pembawa, serta Pemberitahuan Penanggtrng Jawab Alat
Angkut; Karantina Hewan; Karantina Ikan; Karantina Tumbuhan; Kawasan
Karantina; Ketertelusuran; Sistem Informasi Karantina; dan Kelembagaan
Karantina.
SK No 180503ABerdasarkanPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-2-
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2l
Tahun 2Ol9 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan T\.rrrrbuhan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan Karantina didasarkan
pada tingkat pelindungan negara yang layak" adalah Karantina
diselenggarakan dalam rangka melindungi kesehatan manusia,
sumber daya alam hayati Hewan, Ikan, dan T\rmbuhan, serta
iingkungan hingga ke tingkat risiko yang dapat diterima.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (a)
Cukup jelas
Ayat (5)
Contoh berkoordinasi antara lain:a. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertanian terkait dengan perlindungan petani dan
komoditas pertanian;
b. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perikanan terkait dengan komoditas perikanan; danc. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di lcidang lingkungan hidup dan kehutanan terkait dengan
T\.rmbuhan dan Satwa Liar serta Tumbuhan dan Satwa
Langka.
SK No 171084 APasal3...PRESIDEN
REPUELTK INDONESIA-3-
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Contoh berkoordinasi antara lain:a. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertanian terkait dengan perlindungan petani dan
komoditas pertanian;
b. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menS'elenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perikanan terkait dengan komoditas perikanan; danc. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang lingkungan hidup dan kehutanan terkait dengan
T\rmbuhan dan Satwa Liar serta Tumbuhan dan Satwa
Langka.
Yang dimaksud dengan "terkait dengan perlindungan petani dan
komoditas pertanian" adalah untuk melindungi daerah sentra
produksi dari risiko masuk, tersebarnya HPHK dan OPTK dari
luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang merugikan perekonomian nasional.
SK No 171085 ADalamPRESIDEN
RIIPUELIK TNDONESIA
-4-
Dalam penetapan Tempat Pemasukan dan/atau Tempat
Pengeluaran berupa bandar udara atau pelabuhan laut,
mempertimbangkan keputusan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Batasan wilayah
lokasi pelabuhan sesuai titik koordinat geografis lokasi
pelabuhan, dan dalam penetapan paling sedikit memuat:a. titik koordinat geografis lokasi pelabuhan;b. nama lokasi pelabuhan; danc. letak wilayah administratif.
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Media Pembawa yang berisiko tinggi
menularkan HPHK" adalah Media Pembawa HPHK berupa Hewan
dengan kategori risiko sangat tinggi.
Pen5rusunan kategori risiko Media Pembawa HPHK untuk risiko
tinggi terdiri atas risiko sangat tinggi dan risiko tinggi, sehingga
untuk Pemasukan Media Pembawa HPHK dari luar negeri ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
memiliki risiko sangat tinggi ditentukan melalui Tempat
Pemasukan khusus.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kepentingan ilmu pengetahuan,
penelitian, dan peningkatan mutu genetik" antara lain kegiatan
untuk:a. peningkatan keragaman genetik;b. konservasi dan perlindungan SDG;c. pengembangan benih dan/atau bibit di dalam negeri;d. penelitian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah;
dan/ataue. pemenuhan kekurangan bibit di dalam negeri.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bersifat sementara" adalah masa waktu
pemberlakuannya sesuai dengan waktu pelaksanaan program
pemerintah, dan tidak dipergunakan untuk memfasilitasi
tindakan Karantina di luar program pemerintah.
SK No 171086 AAyat(21 ...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-5-
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 1 I
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Pejabat Karantina Hewan" terdiri
atas Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Karantina
Hewan.
Dokter Hewan Karantina merupakan jabatan yang diduduki
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan analisis/diagnosa dan
tindakan Karantina Hewan serta Pengawasan keamanan
hayati hewani.
Paramedik Karantina Hewan merupakan Aparatur Sipil
Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tindakan Karantina Hewan serta Pengawasan
keamanan hayati hewani.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Pejabat Karantina Ikan" terdiri atas
Pejr:.bat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan
Pejabat Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit
lkan.
Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
merupakan Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan
penyelenggaraan Karantina Ikan.
Pejabat Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit
Ikan merupakan Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan
kegiatan pelayanan teknis penyelenggaraan Karantina lkan.
SK No 171087 AHuruf c . .PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-6-
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Pejabat Karantina Tumbuhan"
terdiri atas Analis Perkarantinaan Tumbuhan dan Pemeriksa
Karantina T\rmbuhan.
Anal is Perkarantinaan Tumbuhan merlrpakan Aparatur Sipil
Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan analisis dan tindakan Karantina T\rmbuhan
serta Pengawasan keamanan hayati nabati.
Pemeriksa Karantina Tumbuhan merupakan Aparatur Sipil
Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tindakan Karantina T\rmbuhan serta
Pengawasan keamanan hayati nabati.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "jabatan fungsional" adalah sekelompok
jabatair j:ang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu, termasuk jabatan fungsional di bidang Pengawasan
dan/atau pengendalian terhadap Keamanan Pangan dan Mutu
Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensia
Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta
Tumbuhan dan Satwa Langka, yang bertugas di lembaga
pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
Karantina.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
SK No 171088 APasal 16PRESIDEN
REPUBL|K INDONESIA
-7 -
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Yang dimaksud dengan "Otoritas Tempat Pemasukan dan Tempat
Pengeluaran" adalah otoritas bandar udara, penyelenggara
pelabuhan, badan nasional pengelola perbatasan, dan
Penyelenggara Pos.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "standar kebutuhan minimal" merupakan
standar pemberian kebutuhan minimal untuk melakukan
pelayanan dan tindakan Karantina antara lain ruang pelayanan
administrasi dan ruang pemeriksaan fisik/visual sesuai dengan
jenis dan jumlah Media Pembawa.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Yang dimaksud dengan "belum tersedia" adalah termasuk dalam
keadaan rusak atau tidak dapat digunakan.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
SK No 171089 APasal24...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal26
Cukup Jelas
Pasal27
Ayat (1)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.hyat (21
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurrrf c
Yang dimaksud dengan "hasil AROPT" antara lain berupa
daftar OPTK atau OPT yang berpotensi menjadi OPTK dan
manajemen risikonya sebagai bahan penyusunan kebijakan.
AROPT dilaksanakan oleh Pejabat Karantina T\rmbuhan
dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya.
Ayat (2)
Contoh berkoordinasi antara lain:a. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertanian terkait dengan perlindungan petani dan
komoditas pertanian;
b. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
cii bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perikanan terkait dengan komoditas perikanan; dan
SK No 171090 Ac. lembaga .cPRESIDEN
REPUEL|K INDONESTA
-9-
lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang lingkungan hidup dan kehutanan terkait dengan
T\rmbuhan dan Satwa Liar serta T\rmbuhan dan Satwa
Langka.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.Ayat (21
Huruf a
Kegiatan pemantauan HPHK merupakan tindakan
pengamatan yang dilakukan oleh Pejabat Karantina Hewan
dalam rangka mengetahui status dan situasi HPHK,
keberadaan danf atau tingkat kejadian HPHK di suatu Area
atau wilayah tertentu. Hasil kegiatan pemantauan HPHK
digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan karantina dan pembatasan lalulintas
Media Pembawa HPHK.
Huruf b
Kegiatan surveilans HPHK merupakan suatu proses
pengamatan terus menerus dan sistematik terhadap
terjadinya penyebaran'L penyakit (HPHK) serta kondisi yang
memperbesar risiko penularan dengan melakukan
pengumpulan data, analisis, interpretasi dan penyebaran
interpretasi serta tindak lanjut perbaikan dan perubahan.
Surveilans dilakukan oleh instansi atau unit pelaksana
teknis yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan Hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner.
Huruf c
Infclrmasi resmi dari badan kesehatan hewan dunia adalah
informasi berupa data atau notifikasi terkait status dan
situasi penyakit hewan negara-negara di dunia yang tersedia
di portal badan kesehatan hewan dunia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
SK No l7l09l APasal31...PRESIDEN
REPUBUK INDONESTA
_ 10_
Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemantauan dan/atau surveilans HPIK"
adalah kegiatan untuk mengetahui masih ada atau tidaknya HPIK
yang pernah ditemukan di suatu Area atau untuk mengetahui
dan menemukan penyakit baru di suatu Area.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemantauan OPTK" adalah pemantauan
yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan/atau
penyebaran OPTK di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "informasi keberadaan dan sebaran
OPTK" adalah informasi yang antara lain diperoleh dari instansi
pemerintah, lembaga lainnya, dan masyarakat.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Huruf a
Yang dimaksud dengan "tergolong jenis yang dilarang
dilalulintaskan" adalah jenis Media Pembawa HPHK yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lain antara
lain satwa dilindungi dan Jenis Asing Invasif.
Huruf b. . .
SK No 171092 APRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
- 11-
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yarrg dimaksud dengan "penyakit Hewan menular yang
belum diketahui manajemen risikonya" adalah penyakit yang
baru muncul (emerging diseases) atau kembali muncul (re-
emerging dfseases).
Angka 3
Yang dimaksud dengan "penyakit Hewan menular yang
manajemen risikonya tidak dapat dilakukan di Tempat
Pemasukan atau di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia" adalah penyakit Hewan menular yang telah
diketahui manajemen risikonya di negara lain namun karena
keterbatasan SDM, teknologi, dan sarana prasarana
sehingga tidak dapat dilakukan di Tenrpat Pemasukan atau
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Contclh berlccci'dinasi antara lain:a. lernbaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahandi bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian
terkait dengan perlindungan petani dan komoditas pertanian;b. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan
terkait dengan komoditas perikanan; danc. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan
hidup dan kehutanan terkait dengan Tumbuhan dan Satwa Liar
serta T\nrrbuhan dan Satwa Langka.
Pasal40...
SK No 171093 APRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-12-
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "diolah sampai pada tingkat yang
tidak dapat lagi terinfestasi OPTK" antara lain dengan cara
fermentasi, sangrai, karbonisasi, dan pengawetan dalam
cairan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "diolah sampai pada tingkat yang
masih dapat terinfestasi OPTK" antara lain dengan cara' pemotongan, pengupasan, pelapisan, dan pendinginan.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pengolahan lebih lanjut" antara lain
untuk bahan baku industri.
Huruf d. . .
SK No 171094 APRESIDEN
REPUEUK INDONESIA-13-
Huruf ci
Yang dimaksud dengan "peruntukan lainnya" antara lain
untuk kerajinan tangan dan bunga potong.
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Contoh berkoordinasi antara lain:a. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahandi bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian
terkait dengan perlindungan petani dan komoditas pertanian;b. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahandi bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan
terkait dengan komoditas perikanan; danc. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan
hidup dan kehutanan terkait dengan T\rmbuhan dan Satwa Liar
serta T[rmbuhan dan Satwa Langka.
Pasal 47
Ayat (1)
Yang Cirrraksud dengan "penanggung jawab alat angkut" adalah
orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas
kedatangan alat angkut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
SK No 171095 APasal48...REPUBUK TNDONESIA-t4-
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jeias.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "alat angkut Media Pembawa HPHK"
adalah alat angkut khusus yang dipergunakan untuk
mengailgkut Media Pembawa HPHK dan yang berhubungan atau
kontak langsung dengan Media Pembawa HPHK.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "mempersiapkan pelaksanaan tindakan
Karantina Hewan dan Pengawasan" adalah dalam rangka
menyiapkan fasilitas tindakan Karantina Hewan dan
Pengawasan, antara lain menyiapkan kebutuhan Pakan dan air
bagi Hewan agar pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan
Pengawasan secara terintegrasi dengan tindakan Karantina
Hewan tidak melanggar kesejahteraan Hewan (animal walfarel
apalagi menyebabkan kematian Hewan.
Pasal 56. . .
SK No 171096 APRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15-
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan "sertifikat kesehatan bagi
Hewan" adalah termasuk sertifikat Veteriner bagi
Hewan dan Produk Hewan dari otoritas veteriner negara
asal sesuai dengan protokol kesehatan yang disepakati
antara negara Indonesia dengan negara asal.
Media Pembawa HPHK dianggap telah dimasukkan ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jika
telah dibebaskan dari tempat dilakukannya tindakan
Karantina Hewan atau telah dilalulintasbebaskan di
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "sertifikat sanitasi bagi Produk
Hewan" adalah dokumen dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang dari negara asal yang menjadi persyaratan
lalu lintas Produk Hewan, dan di dalamnya memuat
pernyataan status sanitasi Media Pembawa dimaksud.
Huruf b
Angka 1
Yang dimaksud dengan "sertifikat kesehatan bagi
Hewan" adalah dokumen Karantina Hewan yang
dikeluarkan oleh Pejabat Karantina Hewan di Tempat
Pengeluaran bagi Hewan, dan di dalamnya memuatpernyataan status kesehatan Media Pembawa
dimaksud.
Media Pembawa HPHK dianggap:a. telah dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia jika telah dimuat dalam suatu
alat angkut di Tempat Pengeluaran untuk dibawa ke
suatu tempat di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; atau
b.telah...
SK No 171097 APRESIDEN
REPUBUK INDONESTA
_ 16_
b. telah dikeluarkan dari suatu Area ke Area laindi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia jika telah dimuat dalam suatu alat angkut
di Tempat Pengeluaran untuk dibawa ke Area lain di
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "sertifikat sanitasi bagi Produk
Hewan" adalah dokumen Karantina Hewan yang
dikeluarkan oleh Pejabat Karantina Hewan di Tempat
Pengeluaran bagi Produk Hewan, dan di dalamnya
memuat pernyataan status sanitasi Media Pembawa
dimaksud.
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "sertifikat sanitasi bagi Produk
Hewan" adalah dokumen Karantina Hewan yang
dikeluarkan oleh Pejabat Karantina Hewan di Tempat
Pemasukan bagi Produk Hewan, dan didalamnya
memuat pernyataan status sanitasi Media Pembawa
dimaksud.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Yang dimaksud dengan "dikecualikan terhadap Media Pembawa
Lain" adalah Media Pembawa Lain secara internasional tidak
dikeluarkan sertifikat kesehatan, sehingga konsisten dengan hal
tersebut dalam lalu lintas domestik juga tidak diwajibkan
dilengkapi sertifikat kesehatan.
Media Pembawa Lain yang dikenai ketentuan tindakan Karantina
Hewan dan Pengawasan merupakan Media Pembawa yang
berpotensi membawa HPHK dan/atau yang diawasi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
SK No 171098 AAyat (5) .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-17-
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan 'surat keterangan Media Pembawa [,ain"
adalah berupa:a. surat keterangan asal yang dikeluarkan oleh produsen,
tempat pengumpul atau pengolahan untuk Media Pembawa
Lain yang dimasukkan ke dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berupa; ataub. surat keterangan Karantina untuk Media Pembawa Lain yang
dimasukkan dan/atau dikeluarkan dari suatu Area ke Area
lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
wajib dilengkapi.
Ayat (6)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "sertifikat kesehatan dari negara
Transit" adalah dokurnen yang diterbitkan sesuai dengan
ketentuan negara Transit, sehingga dapat berbentuk
sertifikat kesehatan, surat keterangan, atau dokumen
lainnya yang menyatakan status kesehatan Media Pembawa
HPHK.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "surat keterangan Transit" adalah
dokumen Karantina Hewan yang diterbitkan sesuai dengan
persyaratan Area tqiuan atau ketentuan Transit.
Ayat (7)Yang dimaksud dengan "ketentuan perattrran
perurrdang-undangan" adalah undang-undang yang mengatur
mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 6O
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "persyaratan lainnya" adalah persyaratan
untuk Pemasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia antara lain persyaratan yang tidak berbentuk dolmmen
bempa ketentuan terkait kemasan atau label.
Ayat(21 ...
SK No 171185 APRES'DEN
REPUBLIK INDONESIA
-18-
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "persyaratan lainnya" adalah persyaratan
negara tujuan antara lain persyaratan yang tidak berbentuk
dokumen berupa ketentuan terkait kemasan atau label.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Yang dimaksud dengan "dapat melibatkan pejabat lainnya"
adalah melibatkan pejabat fungsional pada keahlian dan
keterampilan tertentu di bidang Pengawasan terhadap Keamanan
Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan,
PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau
Satwa Langka sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia
dan / atau efi siensi Pengawasan dalam penyelenggaraan Karantina
Hewan.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukr:p jclas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
SK No 171100 AAyat(s) ...PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
_19_
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "pemeriksaan organoleptik" adalah
pemeriksaan dengan mempergunakan panca indra manusia
antara lain seperti bau dan rasa.
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Yang dimaksud dengan "teknik dan metode pemeriksaan lainnya"
adalah teknik dan metode pemeriksaan antara lain metode
penyinaran dan biosensor.
Pasal 67
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang terkait dengan
tindakan Karantina Hewan" adalah dokumen terkait dengan
pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan menular
atau HPHK di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
antara lain sertifikat veteriner.
Huruf b
Contoh berkoordinasi antara lain:a. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina berkoordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertanian terkait dengan perlindungan petani dan
komoditas pertanian;b. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina berkoordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perikanan terkait dengan komoditas perikanan;
danc. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina berkoordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang lingkungan hidup dan kehutanan terkait dengan
T\rmbuhan dan Satwa Liar serta T\rmbuhan dan Satwa
Langka.
SK No l7l101 AAyat (21PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-20-
Ayat (21
Cukup jelas.
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan'kecuali dalam keadaan tertentu" adalah
kondisi Hewan dan situasi lingkungannya tidak mengganggu
proses pengukuhan diagnosa oleh Dokter Hewan Karantina.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (I)
Cukup jelas.
Ayat (21
Yang dimaksud dengan "barang yang tidak dikenai tindakan
Karantina Hewan dan Pengawasan" adalah barang berdasarkan
klasifikasi barang dalam Harmonized System (HS) termasuk
barangyang dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina
Hewan, akan tetapi setelah diperiksa jenis dan kondisi fisiknya
diketahui tidak termasuk jenis Media Pembawa HPHK yang
ditetapkan dan tidak termasuk dalam Pengawasan.
Avat (3)
Culrup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud "pengamatan pada Area atau tempat asal"
dilakukan berdasarkan perancangan dan koordinasi pengamatan
oleh Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan dan Otoritas Veteriner
Kesehatan Masyarakat Veteriner bersama dengan Otoritas
Veteriner Provinsi dan Otoritas Veteriner kabupaten/kota.
SK No l7ll02 AAyat(3) ...PRESIDEN
REPUtsLlK INDONESIA-2t-
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal T4
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal TT
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dikoordinasikan" antara lain
dilakukan koordinasi terkait dengan kesiapan dan
ketersediaan sarana alat angkut, penempatan dan
pengamanan Media Pembawa HPHK, atau Pangan, Pakan,
PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar
yang tidak dilindungi. Oleh karena itu perlu melibatkan
berbagai pihak antara lain penanggung jawab Tempat
Pemasukan dan Tempat Pengeluaran (administrator
pelabuhan atau bandar udara), kepabeanan, kepolisian,
operator pelabuhan atau bandar udara untuk membantu
pengiriman kembali setelah diputuskan untuk ditolak dan
menjadikan pengiriman kembali tersebut sebagai prioritas
utama.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
SK No 171103 AAyat(s) ...PRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA
-22-
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (71
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasai 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.Huruf b
Yang dimaksud dengan "biaya proses pelaksanaan
pemusnahan" antara lain untuk peralatan dan bahan.
SK No l7ll04 AAyat (6)PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-23-
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (21
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak yang dikuasakan" antara lain kru
alat angkut, perwakilan dari maskapai, atau agen pelayaran, agar
pelaksanaan pemusnahan tidak mengganggu lalu lintas alat
angkut dan tetap dilaksanakan pemusnahan, sehingga
penanggung jawab alat angkut memberikan kuasa kepada pihak
dimaksud untuk dan atas namanya melaksanakan pemusnahan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
SK No l7l105 AAyat(6) ...PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-24-
Ayat (6)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "langsung dilalulintaskan" adalah
Hewan langsung dilalulintaskan tidak lebih dari 24 (dua
puluh empat) jam terhitung sejak terbitnya sertifikat
pelepasan yang menjamin Hewan dimaksud sehat atau tidak
tertular HPHK. Terlewatnya batas waktu dimaksud dapat
mengakibatkan lalu lintas antar-Area Hewan dimaksud
dikenai kembali tindakan Karantina Hewan, guna deteksi
gejala HPHK atau kemungkinan terjadi inkubasi penyakit
Hewan lainnya.
Huruf b
Angka 1
Yang dimaksud dengan "menggunakan kemasan asli,
dalam kondisi utuh" adalah kemasan Produk Hewan
dan Media Pembawa Lain tidak dikemas ulang atau
tidak dalam bentuk curah dari negara asal.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukr:p jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat(71 ...
SK No 1711064PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-25-
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "tanggung jawab Dokter Hewan Karantina
secara berkelanjutan" adalah tanggung jawab Dokter Hewan
Karantina terhadap sertifikat yang diberikannya walaupun Media
Pembawa HPHK yang bersangkutan sudah dibebaskan.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 9O
Cukup jelas.
Pasal 9 1
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dokumen akhir tindakan Karantina
Hewan dan/atau Pengawasan" merupakan dokumen
karantina yang diterbitkan dalam rangka keputusan akhir
dari hasil pelaksanaan rangkaian tindakan Karantina Hewan
dan/atau Pengawasan, antara lain sertifikat kesehatan,
sertifikat sanitasi, atau sertifikat pelepasan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "dokumen proses tindakan
Karantina Hewan dan/atau Pengawasan" merupakan
dokumen Karantina yang diterbitkan dalam rangka tertib
administrasi dari rangkaian pelaksanaan Tindakan
Karantina Hewan dan/atau Pengawasan, antara lain surat
tugas, laporan pelaksanaan tindakan Karantina, surat
persetujuan bongkar/muat, atau surat perintah masuk
Instalasi Karantina.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat(6) ...
SK No l7ll07 APRESIDEN
REPUEUK INDONESTA
-26-
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup ielas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jclas
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Otoritas Karantina di negara asal dan/atau negara Transit
termasuk lembaga pemerintah nonkementerian yang
menjalankan fungsi kekarantinaan.
SK No 171108 APasal 99PRESIDEN
REPUELIK INDONESTA
-27 -
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal lOO
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "barang bawaan" antara lain:a. Hewan kesayangan, Hewan untuk kebutuhan adat atau acara
keagamaan, dan Hewan pemandu atau pendamping;
b. Produk Hewan; danc. Media Pembawa Lain, kecuali bahan biologik dan bahan
diagnostik.
Hewan pemandu atau pendamping tersebut di atas yang
dikenal sebagai Emotional &tpport Animals (ESA) merupakan
Hewan yang membantu manusia berkebutuhan khusus, baik
itu secara fisik maupun mental untuk menjalani kehidupan
sehari-hari. Hewan yang menjadi ESA antara lain anjing,
kucing, atau Hewan lainnya. ESA mendapatkan perlakuan
istimewa antara lain dapat mendampingi kemanapun Pemilik
pergi, termasuk duduk bersebelahan di bangku penumpang
alat angkut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas
SK No 17ll09AAyat(2)...PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA
-28-
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Keadaan darurat antara lain kondisi di mana alat angkut rusak
dan tidak dapat melanjutkan perjalanan, alat angkut mengalami
kecelakaan, adanya faktor alam misalnya cuaca buruk dengan
ombak tinggi atau badai yang menyebabkan alat angkut tidak
dapat melanjutkan perjalanan, alat angkut butuh pasokan
logistik, dan alat angkut dipaksa mendarat.
Ayat (5)
Yang di.iriaksud dengan "tindak lanjut penanganan Media
Pembawa HPHIf antara lain berupa keputusan Pejabat Karantina
Hewan dalam penempatan dan fasilitas Media Pembawa yang
dikaitkan dengan kesejahteraan Hewan, atau pengamanan
Produk Hewan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 1 1O
Cukup jelas
Pasal 1 1 1
Cukup jelas.
SK No 1711 t0 APasalIl2...PRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA
_29_
Pasal 1 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Media Pembawa HPHK yang
diperuntukkan sebagai bantuan penanggulangan bencana"
adalah bantuan untuk penanggulangan bencana atau tanggap
darurat bencana, dan bukan untuk pemulihan kembali dari
dampak bencana.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Produk Hewan untuk kebutuhan
Pangan dan/atau Pakan" adalah Produk Hewan yang telah
mengalami proses pengolahan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 1 13
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 1 15
Cukup jelas.
Pasal 1 16
Cukup jelas.
Pasal 1 17
Cukup jelas.
Pasal 1 18
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
SK No lTllll APasalL2l...PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-30-
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelasAyat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (a)
Yang dimaksud dengan "segera mengeluarkan Media Pembawa
HPHK" adalah pelaksanaan Pengeluaran Media Pembawa HPHK
dilakukan pada kesempatan pertama setelah tersedia alat angkut.
Ayat (5)
Cukup jelas.
SK No 17lll2 APasal 131PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-31 -
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "barang yang ditahan" adalah barang
yang belum memenuhi persyaratan Karantina Hewan dilakukan
tindakan penahanan oleh Pejabat Karantina Hewan.
Yang dimaksud dengan "barang bukti" adalah barang yang
dijadikan bukti atau barang yang ditahan dan telah menjadi
barang bukti untuk proses pemeriksaan di pengadilan.
Tindakan Karantina Hewan yang dilakukan oleh Pejabat
Karantina Hewan terhadap Media Pembawa HPHK yang ditahan
oleh instansi lain atau Media Pembawa HPHK yang menjadi
barang bukti di pengadilan bertujuan untuk memastikan status
kesehatan Media Pembawa tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas
SK No l7ll13APasall42...INDONESIA
32-
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 146
Ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 147
Ayat (1|
Cukup jelas.Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan
perundang-undangan" adalah undang-undang yang mengatur
mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan
perundang-undangan" adalah undang-undang yang mengatur
mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
SK No 1805354Ayat(21 ...INDONESIA
33-
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah dalam hal:
a. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran belum tersedia
sistem pengelolaan data yang terintegrasi;b. ketiadaan akses jaringan internet; dan/atauc. keadaan kahar lainnya yang tidak memungkinkan
penyampaian dokumen persyaratan dilakukan secara daring.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 148
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud osurat keterangan Media Pembawa Lain" untuk
pemasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dapat berupa sertifikat hasil analisis (ceftificate of
analgsisl, sertifikat keterangan asal (eftificate of ortginl, atau
surat keterangan lain yang relevan.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5|
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan
perundang-undangan" adalah undang-undang yang mengatur
mengenai karantina hewan, ikan, dan ttrmbuhan.
Pasal 149
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Culmp jelas.
Ayat(3) ...
SK No 180536APRESIDEN
REPUBLIT INDONESIA
-34-
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cu1mp jelas.
Ayat (6)Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan
perundang-undangan" adalah undang-undang yang mengatur
mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
Pasal 15O
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan
perundang-undangan" adalah undang-undang yang mengatur
mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
SK No 180537APasal153...PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-35-
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Tindakan pemeriksaan tidak memungkinkan dilakukan di atas
alat angkut sebagai contoh untuk memeriksa HPIK memerlukan
pemeriksaan waktu lama, memerlukan sarana, dan kondisi
khusus.
Ayat (a)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Contoh berkoordinasi antara lain:a. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertanian terkait dengan perlindungan petani dan
komoditas pertanian;
b. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perikanan terkait dengan komoditas perikanan; dan
c. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang lingkungan hidup dan kehutanan terkait dengan
T\rmbuhan dan Satwa Liar serta T\-rmbuhan dan Satwa
Langka.
Pasal 157 ...
SK No l7lll7 APRESIDEN
REPUBUK INDONESTA
-36-
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Yang dimaksud dengan bersifat "preventif' adalah ditujukan
untuk pencegahan timbul dan menyebarnya penyakit lkan,
melalui:a. vaksinasi pada Ikan; ataub. desinfeksi terhadap bak dan air pemeliharaan serta peralatan,
dan/atau alat angkut.
Yang dimaksud dengan bersifat "kuratif'adalah ditujukan untuk
penyembuhan Media Pembawa HPIK dari HPIK atau hama
penyakit lkan, antara lain seperti pengobatan melalui pemberian
antibiotika atau obat [kan.
Yang dimaksud dengan bersifat "promotil" adalah ditujukan
untuk pemulihan kondisi dan memacu pertumbuhan, antara lain
seperti pemberian vitamin atau imbuhan pakan lf,eed
supplementl.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 16O
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
SK No t71l18APasal 163PRESIDEN
REPIJBUI( INDONEEIA
-37 -
Pasal 163
Ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Culmp jelas.
Ayat (7)Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan
perundang-undangan" adalah undang-undang yang mengatur
mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
SK No 180538AAyat(3) ...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-38-
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelasHuruf b
Yang dimaksud dengan "Surat keterangan Media Pembawa
Lain yang relevan" adalah dapat berupa Ceftificate of
Analysis, Certificate of Origin, danf atau dokumen lainnya
yang diterbitkan oleh otoritas berwenang di negara asal.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (21
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "tidak memenuhi persyaratan
keamanan dan mutu" antara lain tidak ada Memorandum of
Understanding (MoUl/Mutual Recognition Arrangement
(MRA), tidak ada Laporan Hasil Uji (LHU), kondisi Ueaia
Penrbawa HPIK dalam bentuk curah, kemasan rusak atau
. bocor, aroma menyengat, danlatau bukan berasal dari
negara angggota The Olfice International des Epizooties atau
The World Organization for Animal Health (OIE).
SK No l7ll20 AHuruf b. . .PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-39-
Hun.rf 'b
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal t74
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas
Pasal 177
Cukup jelas
Pasal 178
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dokumen yang dipersyaratkan
negara tujuan" dapat berupa dokumen hasil pemeriksaan
kesehatan dan/atau dokumen hasil perlakuan pada
tindakan Karantina.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
SK No l7ll2l APasalL79...PRESIDEN
REPUBUK INDONESTA-40-
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas
Pasal 188
Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tindakan lain" antara lain pengumpulan
data dan keterangan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya
pelanggaran, dan latau pengamanan terhadap Media Pembawa
HPIK dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tindakan lain" antara lain pengumpulan
data dan keterangan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya
pelanggaran, dan latau pengamanan terhadap Media Pembawa
HPIK dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.
SK No l7ll22 AAyat(21 ...PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA-4r-
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Yang dimaksud dengan "tindakan lain" antara lain pengumpulan
data dan keterangan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya
pelanggaran, dan latau pengamanan terhadap Media Pembawa
HPIK dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 19O
Cukup jelas.
Pasal 191
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
SK No l7ll23 AAyat(5) ...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-42-
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan
penrndang-undangan' adalah undang-undang yang mengatur
mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Culmp jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "prasarana" berupa tanah dan bangunan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan
pemndang-undangan" adalah undang-undang yang mengatur
mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
Ayat {71
Cukup jelas.
Pasal 195
Cukup jelas.
Pasal 196
Cukup jelas.
SK No 180539APasall97...PRESIDEN
REPUBUI( INDONESIA
_43_
Pasal 197
Cukup jelas.
Pasal 198
Culiup jelas.
Pasal 199
Cukup jelas.
Pasal 2OO
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tidak memenuhi persyaratan Karantina"
antara lain:a. tidak dilengkapi sertifikat kesehatan lkan pada saat
Pengeluaran;b. tidak melalui Tempat Pengeluaran yang ditetapkan;c. tidak dilaporkan atau tidak melalui pemeriksaan; ataud. tidak dilengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan
penrndang-undangan" adalah undang-undang yang mengatur
mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
Ayat (8)
Culmp jelas.
Pasal 2O1
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayatl2l ...
SK No 180540 APRESIDEN
REPUBL|K INDONESIA
-44-
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan
pemndang-undangan' adalah undang-undang yang mengatur
mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 202
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan
perundang-undangan" adalah undang-undang yang mengatur
mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 203
Cukup jelas.
Pasal 2O4
Cukup jelas.
Pasal 205
Cukup jelas.
Pasal 206
Cukup jelas.
Pasal 2O7
Cukup jelas.
Pasal 208. . .
SK No 180541 APRESIDEN
REPUBL|K TNDONESIA
_45_
Pasal 208
Cukup jelas
Pasal 209
Cukup jelas.
Pasal 210
Cukup jelas.
Pasal 211
Ayat (1)
Hunrf a
Yang dimaksud dengan "perdagangan perbatasan" adalah
perdagangan yang dilakukan oleh warga negara lndonesia
yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia
dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
A.yat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal2I2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Hurrrf b
Yang dimaksud dengan "pelintas batas" adalah penduduk
yang berdiam atau bertempat tinggal Ci daerah perbatasan
negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh
instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan
lintas batas di daerah perbatasan melalui pos lintas batas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
SK No l7ll27 AAyat(3) ...PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESII
-46-
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)Yang dimaksud dengan "ketentrran peraturan
perundang-undangan" adalah undang-undang yang mengatur
mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 213
Cukup jelas.
Pasal 214
Cukup jelas.
Pasal 215
Ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 216
Cukup jelas.
Pasal2L7
Cukup jelas.Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "penanganan khusus" adalah
penggantian oksigen dan air dalam rangka mempertahankan
Media Pembawa HPIK dalam kondisi baik.
Yang dimaksud dengan "perbaikan kemasan" adalah termasuk
dibongkar guna keperluan penambahan atau penggantian air,
oksigen, dan/atau keperluan lain.
Ayat (a)
Cukup jelas.
SK No 180542 APasal2L8...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-47 -
Pasal 218
Cukup jelas.
Pasal 2 19
Cukup jelas
Pasal 220
Ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal22l
Cukup jelas.
Pasal 222
Cukup jelas,
Pasal 223
Cukup jelas
Pasal 224
Cukup jelas.
Pasal 225
Cukup jelas.
Pasal 226
Cukup jelas.Ayat (21
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" yaitu apabila Pejabat
Karantina Ikan atau pejabat lainnya masih memerlukan
pengambilan sampel untuk kepentingan pemeriksaan lainnya
terkait keamanan dan status PRG, SDG, atau Agensia Hayati.
SK No l7ll29 APasal 227PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-48-
Pasal 227
Cukup jelas.
Pasal 228
Cukup jelas.
Pasal 229
Cukup jelas.
Pasal 230
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dokumen akhir tindakan KarantinaIkan" adalah dokumen tindakan Karantina lkan yang
diterbitkan dan menjadi akhir dari tindakan Karantina lkan,
antara lain berupa:a. dokumen yang terkait dengan tindakan Penolakan yang
merupakan akhir tindakan Karantina Ikan;b. dokumen yang terkait dengan tindakan Pemusnahan;
atauc. dokumen yang terkait dengan tindakan Pembebasan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "dokumen proses tindakan
Karantina lkan" berupa dokumen yang terkait dengan:a. tindakan Pemeriksaan;b. trndakanPengasingan;c. tindakan Pengamatan;d. tindakan Perlakuan;e. tindakan Penahanan; danf. tindakan Penolakan yang bukan akhir tindakan
Karantina lkan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Avat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
SK No 171130 AAyat(71 ...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA_49_
Ayat (71
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 231
Cukup jelas.
Pasal 232
Ayat (1)
Yang clirnaksud dengan "merusak segel" adalah merusak segel
baik secara fisik maupun fungsinya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 233
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Media Pembawa OPTK" untuk
pengeluaran dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, berkenaan dengan OPT yang dipersyaratkan oleh
negara tujuan.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "keterangan Media Pembawa OPTK"
antara lain:a. jenis dan jumlah Media Pembawa OPTK;b. perkiraan waktu tiba atau berangkat;c. negara atau Area asal;d. negara atau Area tujuan;e. jenis dan identitas alat angkut; danf. Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran.
Ayat (3)
Cukup jelas.
SK No l7l13l AAyat(4) ...PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-50-
Ayat (4)
Culmp jelas.
Ayat (5)
Culmp jelas.
Pasal 234
Ayat (1)
Analisis laporan dilakukan terhadap laporan Media Pembawa
OPTK yang disampaikan Pemilik atau kuasanya, termasuk
dokumen yang menjadi lampiran laporan tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 235
Cukup jelas.
Pasal 236
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat l2l
Pemasangan segel dilakukan terhadap Media Pembawa OPTK
yang dikeluarkan dari Tempat Pemasukan sebelum dilakukan
tindakan Karantina.
Pasal 237
Cukup jelas.
Pasal 238
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Culmp jelas.
Ayat (a)
Culmp jelas.
Ayat (5)Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan
perundang-undangan" adalah undang-undang yang mengatur
mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
SK No 180543 APasal239...PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-51 -
Pasal 239
Ayat (l)
Huruf a
Sertifikat kesehatan tumbuhan dapat diterbitkan oleh
Pejabat Karantina T\rmbuhan di tempat asal Media Pembawa
OPTK, apabila:a. Media Pembawa OPTK dikeluarkan tidak langsung ke
negara tujuan; danb. Kondisi Media Pembawa OPTK tidak mengalami
perubahan dari tempat asal atau tempat produksi ke
Tempat Pengeluaran Media Pembawa OPTK.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan
perundang-undangan" adalah undang-undang yang mengatur
mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
Pasal 24O
Ayat (1)
Huruf a
Sertifikat kesehatan tumbuhan dapat diterbitkan oleh
Pejabat Karantina Tumbuhan di tempat asal Media Pembawa
OPTK, apabila:a. Media Pembawa OPTK dikeluarkan tidak langsung ke
Area tujuan; danb. Kondisi Media Pembawa OPTK tidak mengalami
perubahan dari tempat asal atau ke Tempat Pengeluaran
Media Pembawa OPTK.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat(3) ...
SK No 1805454PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-52-
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan
perundang-undangan" adalah undang-undang yang mengatur
mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
Pasal 241
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemenuhan persyaratan teknis"
adalah keterangan yang menyatakan telah dipenuhinya
persyaratan teknis yang ditetapkan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pemenuhan persyaratan negara
hrjuan" adalah keterangan yang menyatakan telah
dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan negara tujuan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "dokumen lain tersendiri" adalah
dokumen untuk Pemasukan dan Pengeluaran Tumbuhan dan
Produk Tumbuhan antara lain sertifikat perlakuan dan sertilikat
hasil uji laboratorium.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 242
Huruf a
Yang dimaksud dengan opersyaratan lainnya" adalah persyaratan
untuk Pemasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia antara lain persyaratan yang tidak berbentuk dokumen
berupa ketentuan terkait kemasan atau label.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "persyaratan lainnya" adalah persyaratan
negara tujuan antara lain persyaratan yang tidak berbentuk
dokumen berupa ketentuan terkait kemasan atau label.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal243...
SK No 180546APRESIDEN
REPUBUK INDONESIA-53-
Pasal 243
Cukup jelas.
Pasal 244
Cukup jelas.
Pasal 245
Huruf a
Cukup jelas
Pasal 246
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.Huruf b
Pemeriksaan kesehatan dilakukan setelah dokumen persyaratan
Karantina Tumbuhan dinyatakan lengkap, benar dan sah, serta
jenis dan jumlah Media Pembawa OPTK sesuai dengan dokumen
persyaratan Karantina T\rmbuhan.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "dokumen lain" antara lain sertifikat
hasil uji dari negara asal.
Pasal 247
Ayat (1)
Cukup je las.
Ayat (21
Contoh berkoordinasi antara lain:a. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian
terkait dengan perlindungan petani dan komoditas pertanian;
SK No 171135 Ab. lembagaPRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-54-
b. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahandi bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan
terkait dengan komoditas perikanan; danc. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkr"rngan hidup dan kehutanan terkait dengan T\rmbuhan
cjan SatwaLiar serta Tumbuhan dan Satwa Langka.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 248
Cukup jelas.
Pasal 249
Huruf a
Yang dimaksud dengan "mengetahui kondisi fisik Media Pembawa
OPTK" termasuk memeriksa keutuhan dan kondisi Kemasan
dan/atar.r kesesuaian label.
Pemeriksaan keutuhan dan kondisi Kemasan hanya dilakukan
terhadap Media Pembawa yang dipersyaratkan untuk dikemas
pada saat dilalulintaskan, contoh untuk Pangan, Pakan, PRG, dan
Agensia Hayati.
Pemeriksaan label bertujuan antara lain untuk mengetahui
kesesuaian spesilikasi teknis Media Pembawa, serta aspek lain
yang dipersyaratkan, contoh pada label PRG atau label perlakuan
iradiasi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "OPT" adalah OPT yang dipersyaratkan
oleh negara tujuan untuk Pengeluaran dari luar wilayah Negara.
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 250
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Yang dimaksud dengan "pejabat lainnya" antara lain pejabat
fungsional yang membidangi Keamanan Pangan dan Mutu
Pangan atau pejabat fungsional yang membidangi Keamanan
Pakan dan Mutu Pakan.
SK No 171136 APasal25L...PRESIDEN
FEPUBUK INDONESIA
-55-
Pasal 251
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud "bersifat laten" terkait dengan jenis yang
memerlukan periode inkubasi tertentu untuk dapat dideteksi
dan diidentifikasi di Tempat Pemasukan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 252
Cukup jelas.
Pasal 253
Cukup jelas.
Pasal 254
Ayat (1)
Perlakuan terhadap pengeluaran Media Pembawa OPTK daridalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dimaksudkan untuk membebaskan Media Pembawa OPTK dari
OPT yang dipersyaratkan negara tujuan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "diduga tidak bebas dari OPTK"
antara lain ditemukannya OPT lain dalam keadaan hidup
pada Media Pembawa OPTK.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 255
Cukup jelas.
SK No l7ll37 APasal256...PRESIDEN
REPUEUK INDONESTA
-56-
Pasal 256
Cukup jelas
Pasal 257
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud "tidak dapat dibebaskan dari OPTK" adalah
OPTK yang telah diketahui tidak dapat dieliminasi dari Media
Pembawa dengan perlakuan, contohnya kelompok virus.
Angka 2
Yang dimaksud "tidak bebas OPTK" adalah OPTK yang
dimungkinkan dapat dieliminasi dari Media Pembawa
dengan perlakuan, contohnya kelompok nematoda.
Angka 3
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 258
Cukup jelas.
Pasal 259
Cukup jelas
Pasal 260
Cukup jelas.
Pasal 261
Cukup jelas.
Pasal 262
Cukup jelas.
Pasal 263
Cukup jelas.
Pasal 264
Cukup jelas.
SK No 171138 APasal265...PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-57 -
Pasal 265
Yang dimaksud dengan "penanggung jawab di Tempat pemasukan dan
Tempat Pengeluaran" arttara lain instansi yang berwenang di bidang
perhubungan dan instansi yang berwenang di bidang kepabeanan.
Pasal 266
Cukup jelas
Pasal 267
Huruf a
Yang dimaksud dengan "rusak" antara lain kemasan Agensia
Hayati berada dalam keadaan rusak, sedemikian rupa, sehingga
dikhawatirkan dapat mengakibatkan terlepasnya Agensia Hayati
atai: menimbulkan pencemaran yang membahayakan Hewan,
lkan, Tfimbuhan, keselamatan dan kesehatan manusia serta
lingkungan, maka Agensia Hayati tersebut dimusnahkan.
Huruf b
Yang dimaksud "tidak dapat dibebaskan dari OPTK" adalah OPTK
yang telah diketahui tidak dapat dieliminasi dari Media Pembawa
dengan perlakuan, contohnya kelompok virus.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas
Pasal 268
Cukup jelas.
Pasal 269
Cukup jelas
Pasal 27O
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
SK No l7ll39 AAyat(3) ...PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-58-
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "instansi lain yang terkait" seperti otoritas
bandar udara, pelabuhan, pos lintas batas, atau bea cukai, sesuai
dengan jenis Media Pembawa yang dimusnahkan.
Pasal271
Cukup jelas.
Pasal 272
Cukup jelas.
Pasal2-/3
Cukup jelas.
Pasal 274
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "tidak dikeluarkan dari Tempat
Pemasukan" adalah setelah dinyatakan penolakan oleh
Pejabat Karantina Tumbuhan dan melewati batas waktu
pengeluaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
tentang Karantina Hewan, [kan, dan Tfrmbuhan, Pemasukan
Media Pembawa OPTK yang ditolak akibat tidak memenuhi
keseluruhan dokumen persyaratan dan persyaratan lainnya,
dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan danlatau uji dalam
rangka penguasaan oleh negara dengan mempertimbangkan
aspek kemanfaatan dan nilai ekonominya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tidak dikeluarkan dari Tempat
Pengeluaran" adalah setelah dinyatakan penolakan oleh
Pejabat Karantina Tumbuhan dan melewati batas waktu
pengeluaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
tentang Karantina Hewan, Ikan, dan T\-rmbuhan,
Pengeluaran Media Pembawa OPTK yang ditolak akibat tidak
memenuhi keseluruhan dokumen persyaratan dan
persyaratan lainnya dan terlanjur berada di Tempat
Pengeluaran, dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan
dan/atau uji dalam rangka penguasaan oleh negara dengan
mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan nilai
ekonominya.
Ayat (2)
Cukup jelas
SK No l7ll40 APasal 275PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-59-
Pasal 275
Ayat (l)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "bebas dari OPTK" merupakan hasil
dari pemeriksaan kesehatan diketahui bebas dari OPTK atau
setelah diberikan perlakuan dapat dibebaskan dari OPTK.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 276
Cukup jelas.
Pasal 277
Cukup jeias.
Pasal 278
Cukup jelas
Pasal 279
Cukup jelas.
Pasal 280
Cukup jelas.
Pasal 281
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "sisa Pakan" adalah sisa dari penggunaan
Pakan yang dikonsumsi Hewan selama perjalanan menuju
Tempat Pemasukan atau tempat Transit.
Yang dimaksud dengan "sampah" arttara lain berupa sisa
makanan yang mengandung bahan asal T\rmbuhan, kotoran
Hewan yang berpotensi membawa OPTK kelompok gulma, dan
wadah makanan.
SK No l7ll4l AAyat(21 ...PRESIDEN
REPUBUK INDONESTA
-60-
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan 'penanggung jawab alat angkut" antara
lain otoritas bandar udara dan administrator pelabuhan.
Pasal 282
Cukup jelas.
Pasal 283
Ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 284
Cukup jelas.
Pasal 285
Cukup jelas.
Pasal 286
Cukup jelas
Pasal 287
Cukup jelas
Pasal 288
Ayat (t)
Cukup jelas.Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "penanggung jawab Tempat Pemasukan"
antara lain otoritas bandar udara dan otoritas pelabuhan.
Ayat (21
Yang dimaksud dengan "surat keterangan hasil Pengawasan"
adalah keterangan yang memuat antara lain Media Pembawa
OPTK yang dikenai Pengawasan telah memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait
dan/ atau persyaratan negara tujuan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
SK No l7ll42 APasal289...PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
-61 -
Pasal 289
Cukup jelas.
Pasal 290
Cukup jelas
Pasal 291
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Media Pembawa OPTK danf atau
OPTK tertentu" antara lain Media Pembawa OPTK tertentu
yang membutuhkan kondisi dan/atau perawatan khusus
berupa suhu ruangan, atau pengamanan pada ruangan
terisolasi, dan OPTK tertentu antara lain yang bersifat laten.
Huruf b
Cukup jelas
Hurrrf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 292
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup.jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tanggung jawab Pemilik" meliputi segala
biaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tindakan
Karantina T\rmbuhan di negara asal dan/atau negara Transit.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 293
Cukup jelas.
Pasal 294
Cukup jelas.
SK No l7ll43 APasal295...PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-62-
Pasal 295
Ayat (1)
Cukup.ielas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah bahwa
tindakan karantina dilakukan sesuai dengan mitigasi risiko
OPTK, contohny a inline inspection.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 296
Cukup jelas.
Pasal 297
Cukup jelas.
Pasal 298
Cukup jelas.
Pasal 299
Cukup jelas.
Pasal 300
Cuktr.p jelas.
Pasal 3O1
Cukup jelas.
Pasal 302
Yang dimaksud dengan "media tanam bukan berasal dari T\rmbuhan"
dapat berupa pasir, kerikil, dan spons.
Pasal 303
Cukup jelas.
Pasal 3O4
Cukr.rp jelas.
Pasal 305
Cukup jelas.
SK No l7ll4 APasal 306. . .PRESIDEN
REPUBUK INDONESTA
-63-
Pasal 306
Cukup jelas.
Pasal 307
Cukup jelas.
Pasal 3O8
Cukup jelas.
Pasal 309
Cukup jelas.
Pasal 310
Cukup jelas.
Pasal 31 1
Cukup jelas.
Pasal 312
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Transit alat angkut" adalah singgah
sementara alat angkut di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia atau di suatu Area di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, sebelum alat angkut tersebut
sampai ke negara atau Area tujuan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Transit Media Pembawa OPTK" adalah
singgah sementara dan diturunkannya dari alat angkut Media
Pembawa OPTK di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebelum Media Pembawa OPTK tersebut sampai di
negara atau Area tujuan dan Media Pembawa OPTK tersebut
mengalami perubahan status kesehatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 313
Cukup jeias.
Pasal 314
Cukup jelas
Pasal 315
Cukup jelas.
SK No l7ll45 APasal 316PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-64-
Pasal 316
Cukup jelas.
Pasal 317
Cukup jelas.
Pasal 318
Cukup jelas.
Pasal 319
Cukup jelas.
Pasal 320
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kewenangan Pemerintah Pusat" adalah
penetapan Kawasan Karantina tidak dapat didelegasikan kepada
pemerintah daerah atau dilakukan oleh pemerintah daerah.
Pemerintah Pusat dapat menetapkan suatu daerah atau Area
sebagai Kawasan Karantina tanpa mempertimbangkan masukan
pemerintah daerah setempat apabila berdasarkan pertimbangan
teknis oleh tim pengkaji, serangan HPHK, HPIK, atau OPTK
berdampak serius bagi daerah, Area setempat dan daerah, atau
Area di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan daerah atau
Area wai:ah.
AyaL l2l
Yang dimaksud dengan "bersifat sementara" adalah penetapan
suatu daerah atau Area dalam rangka pengendalian dan
penanggulangan HPHK, HPIK, dan OPTK yang sedang terjadi
wabah, apabila wabah HPHK, HPIK, dan OPTK sudah dapat
dikendalikan, ditanggulangi, atau dieradikasi penetapan Kawasan
Karantina dapat dicabut (berakhir).
Pasal 321
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dapat ditetapkan sebagai Kawasan
Karantina" adalah untuk mencegah meluasnya daerah wabahserta dalam rangka kelancaran pengendalian dan
penanggulangan HPHK, HPIK, atau OPTK yang sedang terjadi
wabah.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
SK No 171146AHuruf c. . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-65-
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pertimbangan sosioekonomi dan
budaya masyarakat setempat" adalah apabila HPHK, HPIK,
atau OPTK tersebut tidak dilakukan pengendalian dan
penanggulangan serta tidak dilakukan penutupan akan
berdampak pada sosioekonomi dan budaya masyarakat
setempat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "masukan dari pemerintah daerah
setempat" adalah sebagai bahan pertimbangan dalam
penetapan Kawasan Karantina.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Contoh berkoordinasi antara lain:a. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertanian terkait dengan perlindungan petani dan
komoditas pertanian;b. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahandi bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perikanan terkait dengan komoditas perikanan; danc. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahandi bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang lingkungan hidup dan kehutanan terkait dengan
T\rmbuhan dan Satwa Liar serta T\.rmbuhan dan Satwa
Langka.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 322
Ayat (1)
Cukup jelas.
SK No l7ll47 AAyat(21 ...PRESIDEN
REPUBUK TNDONESIA
-66-
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "adanya wabah" adalah kejadian
penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu
penyakit hewan menular, penyakit ikan yang baru di suatu
daelah atau kenaikan kasus penyakit hewan atau penyakit
ikan menular, maupun Organisme Pengganggu Tumbuhan
yang sifat populasinya berkembang sangat cepat dan
mendadak, serta menyebar luas dengan cepat.
Wabah yang terjadi pada suatu daerah atau Area adalah
wabah HPHK yang termasuk kategori risiko tinggi yaitu
HPHK yang sebelumnya belum pernah ada atau statusnya
bebas di daerah atau Area tersebut, penyebarannya cepat
dan menimbulkan kematian tinggi, atau menyerang pada
beberapa spesies.
Huruf b
Cr:kup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "kemampLlan" antara lain terkait
dengan ketersediaan atau dukungan sarana prasarana,
sumber daya manusia, dan pendanaan.
Pasal 323
Huruf a
Yang dimaksud dengan "penetapan Kawasan Karantina berupa
pulau" adalah 1 (satu) Area dengan barier alam.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "penetapan Kawasan Karantina berupa
pro','insi" adalah apabila wabah telah menyebar di beberapa
wilayah dalam satu pulau namun belum menyebar ke pulau lain.
Kementerian/ lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam
hal pengendalian dan penanggulangan penyakit menjadi leading
sector dalam Pengawasan, pengendalian, penanggulangan, dan
eradikasi.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "penetapan Kawasan Karantina berupa
kabupatenf kota" adalah apabila daerah sebaran wabah menyebar
dalam beberapa kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
SK No 171148 AHuruf d. . .PRESIDEN
REPUBUK TNDONESIA
-67 -
Huruf d
Yang dimaksud dengan "penetapan Kawasan Karantina berupa
kecamatan" adalah apabila daerah sebaran wabah menyebar
dalam satu atau beberapa desa dalam satu kecamatan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "penetapan Kawasan Karantina berupa
kompartemen' termasuk famt atau tempat produksi.
Pasal 324
Cukup jelas.
Pasal 325
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "melakukan Pengawasan lalu lintas"
adalah dengan melakukan kontrol terhadap lalu lintas Media
Pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK dalam rangka mendukung
pengendalian dan penanggulangan HPHK, HPIK, dan OPTK di
Kawasan Karantina.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 326
Cukup jelas.
Pasal 327
Ayat (1)Kajian hasil pelaksanaan Pengawasan, pengendalian,
penanggr.,ilangan, dan/atau eradikasi mempertimbangkan
dampak penetapan Kawasan Karantina dari aspek ekonomi dan
sosial budaya bagi masyarakat yang berada di dalam Kawasan
Karantina.
Ayat (2)
Contoh berkoordinasi antara lain:a. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertanian terkait dengan perlindungan petani dan
komoditas pertanian;
b. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di brdang Karantina berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perikanan terkait dengan komoditas perikanan; dan
SK No l7ll49 Ac. lembagaPRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-68-
clerribaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahandi bidang Karantina berkoordinasi dengan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang lingkungan hidup dan kehutanan terkait dengan
T\rmbuhan dan Satwa Liar serta TLrmbuhan dan Satwa
Langka.
Ayat (3)
Rekomendasi pencabutan penetapan Kawasan Karantina antara
lain memuat justifikasi, urgensi, dan pertimbangan lainnya.
Pasal 328
Cukup jelas.
Pasal 329
Cukup jelas.
Pasal 330
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah
landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan
transaksi elektronik serta segala sestiatu yang mendukung
penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum
di dalam dan di luar pengadilan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'asas manfaat" adalah asas bagi
pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik
diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah
landasan bagi pihak yang bersangkutan harus
memperhatikan segenap aspek yang berpotensi
mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi
pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan
transaksi elektronik.
SK No 171150 AHuruf d. . .PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
-69-
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas iktikad baik" adalah asas yang
digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik
tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain
tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
Huruf e
Yang dimaksud dengan oasas kebebasan memilih teknologi
atau netral teknologi" adalah asas pemanfaatan teknologi
informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada
penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti
perkembangan pada masa yang akan datang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 331
Cukup jelas.
Pasal 332
Cukup jelas
Pasal 333
Cukup jelas.
Pasal 334
Cukup jelas
Pasal 335
Cukup jelas.
Pasal 336
Cukup jelas.
Pasal 337
Cukup jelas.
Pasal 338
Cukup jelas
Pasal 339
Cukup jelas
SK No l7l15l APasal 34O. . .PRESIDEN
BL|K INDONESIA
-70-
Pasal 340
Cukup jelas.
Pasal 341
Culmp jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6878
SK No 180504A