PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PERMEN-KP/2019
TENTANG
INSTALASI KARANTINA IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :a.bahwa untuk mela ksanakan ketentuan Pasal 63 dan Pasal
64 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Karantina Ikan dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik perlu mengatur kembali 
mengenai Instalasi Karantina Ikan;
b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan,
belum dapat menampung perkembangan kebutuhan 
perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan dan 
lingkungannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Instalasi 
Karantina Ikan;
- 2 -
Mengingat :1.Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina 
Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang 
Perikanan  (Lem baran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  
2004  Nomor  19,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  
Indonesia  Nomor  4433), sebagaimana  telah  diubah  
dengan  Undang- Undang Nomor  45  Tahun  2009  tentang  
Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  20 04  
tentang Perikanan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2009  Nomor  154,  Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63
Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
5);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara - 3 -
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) ,sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATUR AN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG INSTALASI KARANTINA IKAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1.Instalasi Karantina Ikan yang selanjutnya disebut 
Instalasi Karantina, adalah tempat beserta segala 
sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan 
untuk melaksanakan tindakan karantina ikan, 
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
2.Sertifikat Instalasi Karantina Ikan adalah surat 
penetapan yang menyatakan Instalasi Karantina telah 
memenuhi standar sarana dan prasarana.
3.Tindakan Karantina Ikan yang selanjutnya disebut 
Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan 
untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan 
penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu 
area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama 
dan penyakit ikan dari dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia.
4.Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina 
yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah ikan 
dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan 
penyakit ikan karantina.- 4 -
5.Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau 
seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam 
keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.
6.Benda Lain adalah media pembawa selain Ikan yang 
mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit 
Ikan karantina.
7.Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, 
dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan 
segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
8.Cara Karantina Ikan yang Baik yang selanjutnya 
disingkat CKIB adalah sistem pengelolaan yang
digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan 
dan penggunaan fasilitas Instalasi Karantina dilakukan 
secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi 
standar biosekuriti serta ketertelusuran untuk 
menjamin kesehatan Ikan.
9.Biosekuriti adalah suatu upaya atau langkah-langkah 
untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko masuk 
dan tersebarnya agen penyakit Ikan.
10. Ketertelusuran atau traceabillity adalah suatu 
keadaan/kemampuan untuk menelusuri keseluruhan 
proses produksi dan Biosekuriti berdasarkan rekaman 
data.
11. Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya 
disingkat HPIK, adalah semua hama dan penyakit Ikan 
yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di 
area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia 
yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan 
merugikan sosio ekonomi atau yang dapat 
membahayakan kesehatan masyarakat.
12. Hama dan Penyakit Ikan Tertentu, yang selanjutnya 
disingkat HPI Tertentu, adalah semua HPI selain HPIK 
yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai HPIK 
tetapi dicegah pemasukannya ke dalam dan/atau antar 
area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau 
dipersyaratkan oleh negara tujuan.- 5 -
13.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 
Online Single Submission, yang selanjutnya disingkat 
OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan 
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali 
kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik 
yang terintegrasi.
14. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB,
adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh 
lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan 
pendaftaran.
15. Kementerian adalah kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
karantina Ikan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang karantina Ikan.
17. Badan adalah badan yang melaksanakan tugas teknis 
di bidang karantina Ikan.
18. Kepala Badan adalah kepala Badan yang melaksanakan
tugas teknis di bidang karantina Ikan.
19. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut
UPT Badan adalah UPT yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
20. Tim Pusat adalah tim yang berkedudukan di Badan dan 
ditetapkan oleh Kepala Badan untuk melakukan 
kegiatan analisis dan evaluasi laporan hasil penilaian 
kelayakan Instalasi Karantina, surveilan HPIK/HPI 
tertentu dan inspeksi CKIB.
21. Inspektur Karantina Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil
tertentu yang ditetapkan dengan surat keputusan 
Kepala Badan yang memiliki kompetensi untuk 
melakukan kegiatan inspeksi penerapan CKIB. 
22. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Pegawai 
Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang untuk melakukan pengendalian hama dan 
penyakit Ikan serta lingkungan.- 6 -
23. Pemilik Instalasi adalah pelaku usaha yang memiliki, 
menguasai dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan 
Instalasi Karantina yang namanya tercantum di dalam 
Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.
24. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non 
perseorangan yang melakukan usaha dan/atau 
kegiatan pada bidang tertentu.
25. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.
BAB II
INSTALASI KARANTINA
Pasal 2
Instalasi Karantina sebagai tempat untuk:
a. melakukan pengasingan dan pengamatan Media 
Pembawa;
b. melakukan pemeriksaan kesesuaian jenis, jumlah, dan 
ukuran Media Pembawa/Hasil Perikanan;
c. mendeteksi HPIK/HPI Tertentu;
d. membebaskan/mensucihamakan Media Pembawa dari 
HPIK/HPI Tertentu;
e. mencegah tersebarnya HPIK/HPI Tertentu ke atau dari 
lingkungan perairan sekitarnya; dan/atau
f.mengendalikan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
Pasal 3
Instalasi Karantina berdasarkan peruntukkannya, terdiri 
atas:  
a. Instalasi Karantina untuk Ikan hidup; 
b. Instalasi Karantina untuk Ikan mati; dan
c. Instalasi Karantina untuk Benda Lain. - 7 -
Pasal 4
(1)Instalasi Karantina dibangun oleh Kementerian di 
tempat pemasukan dan tempat pengeluaran Media 
Pembawa atau di tempat lain yang dipandang perlu.
(2)Pembangunan Instalasi Karantina sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya 
dilakukan oleh Badan.
(3)Instalasi Karantina yang dibangun oleh Kementerian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya 
dilakukan oleh UPT Badan. 
(4)Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pelabuhan laut; 
b. pelabuhan sungai; 
c. pelabuhan penyeberangan; 
d. bandar udara; 
e. kantor pos; dan 
f.pos perbatasan dengan negara lain.  
(5)Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 
tempat kegiatan perikanan.
Pasal 5
(1)Pelaku Usaha dapat mendirikan Instalasi Karantina di 
luar tempat pemasukan dan tempat pengeluaran Media 
Pembawa. 
(2)Untuk dapat digunakan sebagai tempat melakukan 
Tindakan Karantina, Instalasi Karantina milik Pelaku 
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
ditetapkan sebagai Instalasi Karantina.
(3)Penetapan Instalasi Karantina milik Pelaku Usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 
hal:
a. di tempat tersebut Kementerian belum dapat 
membangun Instalasi Karantina; 
b. Instalasi Karantina milik Kementerian yang ada di 
tempat tersebut tidak mampu menampung Media - 8 -
Pembawa yang perlu dikenakan Tindakan 
Karantina; atau 
c. Pelaku Usaha telah memiliki tempat, sarana, dan 
pengelolaan yang memenuhi syarat.
(4)Instalasi Karantina yang didirikan oleh Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya 
dilakukan oleh Pemilik Instalasi.
(5)Penetapan instalasi sebagai Instalasi Karantina
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
Menteri.
(6)Menteri mendelegasikan kewenangan kepada Kepala 
Badan untuk menetapkan Instalasi Karantina.
BAB III
PERSYARATAN INSTALASI KARANTINA
Pasal 6
Untuk dapat digunakan sebagai tempat melakukan 
Tindakan Karantina, setiap instalasi harus memenuhi
persyaratan:
a. administratif; dan 
b. teknis.
Pasal 7
(1)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 huruf a, berupa:
a. NIB; dan
b. dokumen mutu CKIB.
(2)Dokumen mutu CKIB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b memuat:
a. panduan mutu;
b. prosedur kerja dan/atau instruksi kerja; dan
c. formulir dan/atau rekaman kegiatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan 
dokumen mutu CKIB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur oleh Kepala Badan.- 9 -
Pasal 8
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b, berupa:
a. kelayakan lokasi instalasi; dan
b. kelengkapan sarana instalasi.
Pasal 9
(1)Persyaratan kelayakan lokasi instalasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu:
a. terisolasi;
b. bebas dari banjir;
c. memiliki sumber air yang cukup dan berkualitas 
baik; dan
d. berada pada lingkungan yang tidak tercemar.
(2)Persyaratan kelengkapan sarana instalasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk instalasi milik 
Kementerian berupa:
a. sarana dan bahan pemeriksaan;
b. sarana pengasingan dan pengamatan;
c. sarana perlakuan;
d. sarana penahanan;
e. sarana pemusnahan; dan
f.sarana pendukung lainnya.
(3)Persyaratan kelengkapan sarana instalasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk instalasi milik
Pelaku Usaha dilengkapi dengan sarana paling sedikit:
a. untuk Ikan hidup, berupa:
1) sarana pengasingan dan pengamatan; 
2) sarana perlakuan; 
3) sarana pemusnahan; dan
4) sarana pendukung lainnya.
b. untuk Ikan mati dan untuk Benda Lain, berupa:
1) sarana pengasingan; 
2) sarana pemusnahan; dan 
3) sarana pendukung lainnya.- 10 -
(4)Sarana  instalasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  
(2) dan (3) disesuaikan  dengan  peruntukan  Instalasi  
Karantina  dengan menerapkan prinsip Biosekuriti.
Pasal 10
(1)Sarana  dan  bahan  pemeriksaan  sebagaimana  
dimaksud dalam  Pasal 9 ayat  (2)  huruf  a,  berupa  
a. ruang; dan
b. bahan dan  alat pemeriksaan  parasit, bakteri, virus 
dan mikotik serta pengujian mutu dan keamanan 
Hasil Perikanan.
(2)Sarana  pengasingan  dan  pengamatan  sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 9 ayat  (2)  huruf  b dan ayat  (3) 
huruf a angka 1) berupa:
a. bak, akuarium, atau  wadah; dan
b. alat ukur kualitas air.
(3)Sarana  pengasingan sebagaimana  dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat  (3)  huruf  b angka 1), untuk:
a. Ikan mati, berupa ruang berpendingin dan alat ukur 
suhu; atau
b. Benda Lain, berupa ruang dan/atau wadah yang 
disesuaikan dengan karakteristik.
(4)Sarana  perlakuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal
9 ayat  (2) huruf c  dan ayat (3) huruf a angka 2)
berupa:
a. bak, akuarium, atau  wadah;
b. alat; dan  
c. bahan/obat.  
(5)Sarana penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat  (2) huruf d berupa:
a. bak, akuarium, atau wadah, dan alat ukur kualitas 
air untuk Ikan hidup;
b. ruang berpendingin dan alat ukur suhu, untuk Ikan 
mati; atau
c. ruang dan/atau wadah yang disesuaikan dengan 
karakteristik, untuk Benda Lain.- 11 -
(6)Sarana  pemusnahan sebagaimana  dimaksud dalam  
Pasal 9 ayat  (2) huruf  e  dan ayat (3) huruf a angka 3)
serta huruf b angka 2) berupa:  
a. bahan  sucihama  (disinfektan ) dan/atau 
tempat/lahan penimbunan, perendaman, atau 
pembakaran, untuk Ikan hidup;
b. tempat/lahan penimbunan atau pembakaran, 
untuk Ikan mati; atau
c. alat sterilisasi dan tempat/lahan penimbunan atau 
pembakaran, untuk Benda Lain.
(7)Sarana  pendukung  lainnya sebagaimana  dimaksud 
dalam  Pasal 9 ayat  (2) huruf f dan ayat (3) huruf a 
angka 4) serta huruf b angka 3) disesuaikan dengan 
karakteristik Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan.
(8)Ketentuan lebih  lanjut mengenai  sarana  Instalasi  
Karantina sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)  
sampai  dengan  ayat (7), ditetapkan oleh Kepala 
Badan.
BAB IV
PENETAPAN INSTALASI KARANTINA
Bagian Kesatu
Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina
Pasal 11
(1)Untuk dapat ditetapkan sebagai Instalasi Karantina,
Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara tertulis 
atau secara elektronik kepada Kepala Badan dengan 
melampirkan persyaratan administratif berupa:
a. NIB; dan
b. dokumen mutu CKIB.
(2)Apabila persyaratan administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala 
Badan menugaskan Kepala UPT Badan untuk - 12 -
melakukan verifikasi persyaratan administratif dan 
penilaian terhadap persyaratan teknis.
(3)Kepala UPT Badan menyampaikan laporan hasil 
verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) kepada Kepala Badan.
(4)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Kepala Badan menugaskan Tim Pusat untuk 
melakukan evaluasi laporan hasil verifikasi dan 
penilaian.
(5)Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dinyatakan sesuai, Tim Pusat 
merekomendasikan kepada Kepala Badan untuk 
menetapkan Instalasi Karantina.
(6)Penetapan Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), dilakukan dengan menerbitkan Sertifikat 
Instalasi Karantina Ikan secara elektronik.
(7)Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dinyatakan tidak sesuai, Tim Pusat 
merekomendasikan kepada Kepala Badan untuk 
menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan
penolakan.
(8)Sertifikat Instalasi Karantina Ikan yang diterbitkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau surat 
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dinotifikasi ke dalam sistem OSS.
Bagian Kedua
Klasifikasi Instalasi Karantina
Pasal 12
Instalasi Karantina yang ditetapkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (6), diklasifikasikan menjadi: 
a. Instalasi Karantina kelas A; 
b. Instalasi Karantina kelas B; dan 
c. Instalasi Karantina kelas C.- 13 -
Pasal 13
(1)Setiap Sertifikat Instalasi Karantina Ikan yang 
diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(6), dibubuhkan pengaman atau identitas spesifik 
menggunakan QR Code .
(2)Bentuk dan format Sertifikat Instalasi Karantina Ikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 14
(1)Sertifikat Instalasi Karantina Ikan berlaku selama 2
(dua) tahun sejak diterbitkan. 
(2)Masa berlaku Sertifikat Instalasi Karantina Ikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian 
kelayakan dan pengklasifikasian Instalasi Karantina
ditetapkan oleh Kepala Badan.
Pasal 16
Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan 
atau penolakan penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina
Ikan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja, sejak persyaratan administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima secara lengkap.
Pasal 17
Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan 
sistem elektronik tidak berfungsi, proses permohonan 
sampai penetapan instalasi dilakukan secara manual.- 14 -
BAB V
PERPANJANGAN SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA
Pasal 18
(1)Perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan dapat 
diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa 
berlakunya berakhir.
(2)Untuk dapat melakukan perpanjangan Sertifikat 
Instalasi Karantina Ikan, Pelaku Usaha wajib 
mengajukan permohonan secara elektronik kepada 
Kepala Badan dengan melampirkan dokumen Sertifikat 
Instalasi Karantina Ikan yang masih berlaku.
(3)Berdasarkan permohonan perpanjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menugaskan 
Kepala UPT Badan untuk melakukan verifikasi 
persyaratan.
(4)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Kepala UPT Badan menyampaikan 
laporan kepada Kepala Badan dengan melampirkan 
hasil inspeksi dan hasil surveilan terakhir.
(5)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), Kepala Badan menugaskan Tim Pusat untuk 
melakukan evaluasi.
(6)Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), dinyatakan sesuai, Tim Pusat 
merekomendasikan kepada Kepala Badan untuk 
menerbitkan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan
perpanjangan.
(7)Berdasarkan rekomendasi Tim Pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) Kepala Badan menerbitkan 
Sertifikat Instalasi Karantina Ikan perpanjangan.
(8)Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dinyatakan tidak sesuai, Tim Pusat 
merekomendasikan kepada Kepala Badan untuk 
menolak penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan
perpanjangan.- 15 -
(9)Berdasarkan rekomendasi Tim Pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) Kepala Badan menerbitkan 
surat penolakan penerbitan Sertifikat Instalasi 
Karantina Ikan perpanjangan dengan disertai alasan 
penolakan.
(10) Sertifikat Instalasi Karantina Ikan perpanjangan atau 
surat penolakan penerbitan Sertifikat Instalasi 
Karantina Ikan perpanjangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) dan ayat (9) dinotifikasi ke dalam sistem 
OSS.
Pasal 19
Proses penerimaan permohonan perpanjangan sampai 
dengan penerbitan atau penolakan perpanjangan Sertifikat 
Instalasi Karantina Ikan dilakukan dalam jangka waktu 
paling lama 4 (empat) hari kerja, sejak permohonan diterima 
secara lengkap.
BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20
(1)Agar Media Pembawa yang dikenakan Tindakan 
Karantina di Instalasi Karantina tidak menyebarkan 
HPIK/HPI Tertentu, dan tidak menimbulkan dampak 
negatif terhadap lingkungan, pengelolaan Instalasi 
Karantina dilakukan dengan menerapkan CKIB secara 
konsisten.
(2)Untuk menjaga konsistensi pengelolaan Instalasi 
Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan 
wajib melakukan pengendalian dan pengawasan 
terhadap Instalasi Karantina yang telah ditetapkan.- 16 -
(3)Pengendalian dan pengawasan dilakukan melalui 
kegiatan:
a. inspeksi penerapan CKIB; dan 
b. surveilan penyakit Ikan di Instalasi Karantina.
Bagian Kedua
Inspeksi Penerapan CKIB
Pasal 21
(1)Inspeksi penerapan CKIB di Instalasi Karantina
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a
dilakukan untuk memastikan dan menilai CKIB telah 
diterapkan secara efektif dan konsisten oleh Pelaku 
Usaha.
(2)Kegiatan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan oleh Inspektur Karantina yang bertugas di 
UPT Badan.
(3)Dalam hal hasil inspeksi CKIB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) sesuai, Inspektur Karantina 
menyampaikan laporan hasil inspeksi kepada Kepala 
UPT Badan.
(4)Dalam hal hasil inspeksi CKIB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, Inspektur 
Karantina menerbitkan rekomendasi perbaikan kepada 
Pelaku Usaha dan menyampaikan laporan hasil
inspeksi kepada Kepala UPT Badan. 
(5)Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti rekomendasi
perbaikan temuan dan melaporkan hasil perbaikan 
kepada Kepala UPT Badan.
(6)Kepala UPT berdasarkan laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) menugaskan Inspektur 
Karantina untuk melakukan verifikasi hasil tindakan 
perbaikan.
(7)Inspektur Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) menyampaikan laporan verifikasi hasil tindakan 
perbaikan kepada Kepala UPT Badan.- 17 -
(8)Laporan hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) atau laporan verifikasi hasil tindakan perbaikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan 
kepada Kepala Badan secara elektronik.
Pasal 22
(1)Laporan hasil inspeksi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (3) dan/atau laporan verifikasi hasil 
tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (7), dapat digunakan sebagai dasar 
untuk:
a. penyesuaian klasifikasi Instalasi Karantina;
b. perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan; 
atau
c. pemberian/pencabutan sanksi administratif;
(2)Penyesuaian klasifikasi Instalasi Karantina 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat 
berupa menaikkan atau menurunkan klasifikasi yang 
telah ditetapkan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inspeksi 
penerapan CKIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 ayat (1) serta penyesuaian klasifikasi Instalasi 
Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, ditetapkan oleh Kepala Badan.
Pasal 23
Kegiatan inspeksi penerapan CKIB di Instalasi Karantina
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 24
Inspektur Karantina yang bertugas di Badan dapat 
melakukan kegiatan inspeksi penerapan CKIB, dalam hal
berdasarkan evaluasi Tim Pusat:
a. ditemukan ketidaksesuaian laporan hasil verifikasi dan 
penilaian kelayakan Instalasi Karantina;
b. ditemukan ketidaksesuaian laporan hasil inspeksi CKIB;- 18 -
c. ditemukan positif HPIK/HPI Tertentu atau terjadi 
kematian massal;
d. adanya kegiatan inspeksi dari negara tujuan;
e. adanya indikasi ketidaktaatan penerapan CKIB; atau
f.dalam rangka verifikasi terkait pemberian atau 
pencabutan sanksi adminsitratif.
Bagian Ketiga
Surveilan Penyakit Ikan
Pasal 25
(1)Surveilan penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengetahui 
ada tidaknya HPIK/HPI Tertentu atau mengetahui 
status kesehatan Ikan pada Media Pembawa/Hasil 
Perikanan di Instalasi Karantina.
(2)Kagiatan surveilan penyakit Ikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat 
Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang 
bertugas di UPT Badan.
(3)Kegiatan surveilan penyakit Ikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan 
memperhatikan:
a. negara atau area tujuan pengeluaran Media 
Pembawa/Hasil Perikanan;
b. jenis Media Pembawa/Hasil Perikanan yang akan 
dilalulintaskan; 
c. target HPIK/HPI Tertentu yang dipersyaratkan; dan
d. tata cara pengambilan dan jumlah contoh uji.
(4)Dalam hal hasil surveilan penyakit Ikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan HPIK/HPI 
Tertentu, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
menyampaikan laporan hasil surveilan penyakit Ikan
kepada Kepala UPT Badan.
(5)Dalam hal hasil surveilan penyakit Ikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditemukan HPIK/HPI Tertentu,- 19 -
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan menyampaikan 
laporan hasil surveilan dan menerbitkan rekomendasi 
penghentian pelayanan cepat sertifikasi kesehatan Ikan 
Media Pembawa milik Pelaku Usaha kepada Kepala UPT 
Badan.
(6)Laporan hasil surveilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) atau laporan hasil surveilan dan rekomendasi 
penghentian pelayanan cepat sertifikasi kesehatan Ikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan 
kepada Kepala Badan secara elektronik.
Pasal 26
Laporan hasil surveilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 ayat (4) dan/atau laporan hasil surveilan dan 
rekomendasi penghentian pelayanan cepat sertifikasi 
kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(5), dapat digunakan sebagai dasar untuk:
a. perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan; atau
b. pemberian/pencabutan sanksi administratif.
Pasal 27
(1)Kegiatan surveilan penyakit Ikan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 25 ayat (1), dilakukan paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), kegiatan surveilan penyakit Ikan pada 
Instalasi Karantina yang digunakan untuk pemasukan 
impor, dilakukan pada saat Media Pembawa dan/atau 
Hasil Perikanan masuk ke Instalasi Karantina.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara surveilan 
penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.- 20 -
Bagian Keempat
Sanksi 
Pasal 28
(1)Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan pengelolaan 
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini 
dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas:
a. peringatan tertulis; 
b. pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan; atau
c. pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.
Pasal 29
(1)Peringatan tertulis sebagaimana di maksud dalam Pasal
28 ayat (2) huruf a dikenakan apabila Pelaku Usaha 
tidak melakukan tindakan perbaikan dalam jangka 
waktu paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak 
rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (4) diterbitkan.
(2)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dikenakan untuk jangka waktu paling lama 7
(tujuh) hari kerja.
Pasal 30
(1)Pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf b
dikenakan dalam hal:
a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan sampai 
jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berakhir; atau
b. berdasarkan hasil surveilan penyakit Ikan 
ditemukan HPIK/HPI Tertentu.
(2)Pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan 
sebagaimana di maksud pada ayat (1), dikenakan untuk 
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.- 21 -
Pasal 31
Pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dikenakan dalam 
hal:
a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan sampai jangka 
waktu pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berakhir;
b. hasil surveilan penyakit Ikan masih ditemukan 
HPIK/HPI Tertentu setelah jangka waktu pembekuan
Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berakhir;
c. hasil inspeksi menyatakan CKIB tidak dilaksanakan; 
atau
d. penggunaan Instalasi Karantina tidak sesuai 
peruntukannya.
Pasal 32
(1)Selama Media Pembawa/Hasil Perikanan dikenakan 
Tindakan Karantina di Instalasi Karantina, Media 
Pembawa/Hasil Perikanan dilarang untuk:
a. dipindahtempatkan dari Instalasi Karantina ke 
tempat lain tanpa persetujuan Petugas Karantina;
b. dipindahtangankan kepada pihak lain; dan/atau
c. ditukar dari jenis yang sama atau dari jenis yang 
lain.
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif 
berupa pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.
Pasal 33
(1)Kepala Badan menyampaikan notifikasi pembekuan 
atau pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan 
secara elektronik kedalam sistem OSS.- 22 -
(2)Bentuk dan format sanksi berupa peringatan tertulis, 
pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan, dan 
Pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan 
ditetapkan oleh Kepala Badan.
Pasal 34
(1)Sertifikat Instalasi Karantina Ikan yang dikenakan 
sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (1) dapat diaktifkan kembali jika rekomendasi 
perbaikan telah ditindaklanjuti atau berdasarkan hasil 
surveilan tidak ditemukan HPIK/HPI Tertentu.
(2)Pengaktifan kembali Sertifikat Instalasi Karantina Ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
dengan penerbitan surat pengaktifan kembali Instalasi 
Karantina.
(3)Surat pengaktifan kembali Instalasi Karantina
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh 
Kepala Badan.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35
(1)Ketentuan Instalasi Karantina milik Pelaku Usaha yang 
diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara 
mutatis mutandis bagi Instalasi Karantina milik 
pemerintah daerah dan instansi pemerintah selain UPT 
Badan.
(2)Persyaratan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Instalasi 
Karantina milik pemerintah daerah dan instansi
pemerintah selain UPT Badan.- 23 -
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36
(1) Sertifikat Instalasi Karantina Ikan milik Pelaku Usaha
yang  telah ditetapkan  sebelum berlakunya  Peraturan  
Menteri  ini,  dinyatakan  masih  tetap  berlaku  sampai 
dengan habis masa berlakunya. 
(2) Permohonan penetapan Instalasi Karantina atau 
perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan milik 
Pelaku Usaha yang  telah diajukan sebelum berlakunya 
Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-
KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-
KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 38
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. - 24 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2019
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 10 April 2019
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 408
SaliLembar Persetujuan
No Jabatan Paraf
1. Sekretaris Jenderal
2. Dirjen PDSPKP
3. Kepala BKIPM
4. Sekretaris BKIPM-25 -
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PERMEN -KP/201 9
TENTANG 
TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT INSTALASI 
KARANTINA IKAN
BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA IKAN
A.Halaman Depan26
B.Halaman Belakang
LAMPIRAN SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA IKAN 
NOMOR : ….. /IKI -BKIPM/BULAN /TAHUN
Nama Perusahaan :
Nama Pemilik :
Alamat Kantor :
Alamat Instalasi :
No. Telp / Fax :
NIB :
Sertifikat Instalasi Karanti na Ikan ini hanya berlaku untuk :
Jenis KomoditasRuang Lingkup HPIK/HPI 
TertentuKeterangan 
(Negara/Area 
Tujuan)*1.
2.  
3.
dst.
JAKARTA, TANGGAL BULAN TAHUN
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN 
HASIL PERIKANAN
TTD
DR. IR. RINA., M.Si P
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
                        REPUBLIK INDONESIA ,
                        ttd.
        SUSI PUDJIASTUTI