PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
    NOMOR  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN SPESIFIKASI TEKNIS PAKAIAN JADI  
SECARA WAJIB  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang  : a. bahwa untuk melindungi keamanan, kesehatan, 
keselamatan konsumen, dan menjaga lingkungan hidup 
dari penggunaan Pakaian Jadi , serta menciptakan 
persaingan usaha yang sehat dan meningkatkan daya 
saing industri Pakaian Jadi , perlu memberlakukan 
Spesifikasi Teknis Pakaian Jadi  Secara Wajib ; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a,  perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Spesifikasi 
Teknis  Pakaian Jadi  Secara Wajib.  
   
Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  
  2. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
  3. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5492);  
  4. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5584);  
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  2017 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6016); 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang 
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6225);  
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan  - 2 - 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);  
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 
2020 Tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);  
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 
tentang Standarisasi Industri (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);  
   
MEMUTUSKAN:  
   
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN  SPESIFIKASI TEKNIS PAKAIAN JADI  
SECARA WAJIB.  
   
  BAB I  
KETENTUAN UMUM  
   
  Pasal 1  
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
  1. Standardisasi Industri adalah proses merumuskan, 
menetapkan, mener apkan, memelihara, memberlakukan, 
dan mengawasi standar bidang industri yang 
dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan 
semua pemangku  kepentingan.  
  2. Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disingkat ST adalah 
dokumen persyaratan teknis yang mengacu pada 
sebagian parameter SNI dan/atau standar internasional.  
  3. Pakaian Jadi adalah pakaian penutup badan bagian atas 
dan badan bagian bawah selain pakaian dalam yang 
digunakan oleh dewasa dan anak - anak diatas usia 3  
(tiga) tahun dan bukan merupakan pakaian  kesehatan 
dan pelindung keselamatan kerja.  
  4. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama -sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.  
  5. Perusahaan Industri adalah orang perorangan  atau 
korporasi  baik yang berbentuk badan hukum maupun 
bukan badan hukum, yang melak ukan kegiatan industri 
dengan memproduksi Pakaian Jadi  dan berkedudukan di 
Indonesia.  
  6. Produsen di Luar Negeri adalah perusahaan industri yang 
melakukan kegiatan di bidang  industri untuk 
memproduksi Pakaian Jadi  dan berkedudukan di luar 
negeri.  
  7. Importir adalah setiap orang yang berkedudukan di 
Indonesia  dan bertanggung jawab atas kegiatan 
pemasukan Pakaian Jadi  ke dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia . 
  8. Perwakilan Resmi adalah badan usaha yang berbentuk 
badan hukum dan berkedudukan di Indo nesia serta 
secara pembentukan entitas dan fungsi bertugas untuk 
mewakili Produsen di Luar Negeri serta  ditunjuk oleh  - 3 - 
pelaku usaha pemilik merek Pakaian  Jadi di luar negeri 
sebagai perwakilannya,  pemegang lisensi  dan 
bertanggung jawab atas  mereknya di Indonesia . 
  9. Perwakilan Perusahaan adalah badan usaha yang 
berbentuk badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan 
pelaku usaha di luar negeri pemilik merek.  
  10. Sertifikat Kes esuaian Pakaian Jadi  yang selanjutnya 
disebut Sertifikat Kesesuaian adalah sertifikat yang 
dikeluarkan oleh LSPro  kepada Perusahaan Industri atau 
Produsen di Luar Negeri melalui Perwaki lan Resmi yang 
mampu memproduksi Pakaian Jadi  sesuai dengan 
persyaratan ST Pakaian Jadi . 
  11. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Kesesuaian  
Pakaian Jadi  yang selanjutnya disebut  SPPT Kesesuaian  
adalah surat persetujuan yang diberikan oleh pejabat 
berwenang di Kementerian Perindustrian  kepada 
Perusahaan Industri,  Perwakilan  Resm i atau Pelaku 
Usaha pemilik merek Pakaian Jadi  yang telah memiliki 
Sertifikat Kesesuaian  
  12. Kerja Sama Merek adalah kerja sama  yang dilakukan 
Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri 
dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar 
Negeri lainnya untuk memproduksi Pakaian Jadi  sejenis 
dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri 
atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.  
  13. Maklun adalah kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku 
Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemilik merek 
dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar 
Negeri untuk memproduksi Pakaian Jadi  dengan 
menggunakan merek milik Pelaku Usaha atau pelaku 
usaha di luar negeri.  
  14. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya 
disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme 
kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi , sumber 
daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, 
serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama 
lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, 
penyajian, pelayanan, sert a penyebarluasan data 
dan/atau informasi industri.  
  15. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut 
LSPro adalah lembaga  terakreditasi dan ditunjuk oleh 
Menteri yang melakukan kegiatan sertifikasi produk 
barang dan/atau jasa industri dan menerbitkan Sertifikat 
Kesesuaian berdasarkan ketentuan ST Pakaian Jadi  yang 
diberlakukan secara wajib.  
  16. Laboratorium Uji adalah lembaga terakreditasi dan 
ditunjuk oleh Menteri  yang melakukan kegiatan 
pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh barang 
sesuai persyarat an ST Pakaian Jadi  yang diberlakukan 
secara wajib.  
  17. Komite Akreditasi  Nasional yang selanjutnya disingkat 
KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan 
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga 
penilaian kesesuaian.   - 4 - 
  18. Surveilans  adalah pengulangan sistematik penilaian 
kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas 
pernyataan kesesuaian.  
  19. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya 
disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau 
daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawas an 
terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan 
Standar bidang Industri.  
  20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintah di bidang perindustrian.  
  21. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya 
di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memiliki 
tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap 
industri Pakaian Jadi . 
  22. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri 
yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat 
pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian 
Perindustrian yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang, 
untuk melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, 
pemberlakuan dan pengawasan standardisasi industri.  
   
  BAB II  
LINGKUP PEMBERLAKUAN WAJIB  
   
  Pasal 2  
  (1) Memberlakukan ST Pakaian Jadi  secara wajib . 
  (2) Pemberlakuan  ST Pakaian Jadi secara wajib sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan terhadap Pakaian Jadi 
dengan rujukan nomor pos tarif/ harmonized system  (HS) 
sebagaimana terlampir dalam Lampiran I  yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan da ri Peraturan Menteri ini .  
  (3) Pakaian Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
merupakan hasil produksi dalam negeri dan/atau impor 
yang dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
  (4) ST Pakaian Jadi  secara wajib sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) diberlakukan sesuai Lampiran II Spesifikasi 
Teknis Pakaian Jadi.  
   
  Pasal 3  
  Pemberlakuan  ST Pakaian Jadi secara wajib sebagaimana 
dimaksud Pasal 2 ayat (1)  dikecualikan bagi Pakaian Jadi 
dengan ketentuan:  
  a. sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki 
standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, 
dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang 
diwajibka n; 
  b. digunakan sebagai contoh uji dalam rangka riset  dan 
pengembangan  oleh perusahaan industri , dengan jumlah 
paling banyak 25 (dua puluh lima) pcs;  
  c. digunakan sebagai contoh uji dalam rangka permohonan 
sertifikasi  kesesuaian;  
  d. keperluannya merupakan barang bawaan pribadi 
penumpang, dengan nilai  paling banyak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan;  
  e. keperluannya merupakan barang kiriman selain barang  - 5 - 
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) , dengan 
jumlah paling banyak 5 (lima) pcs.  
   
  Pasal 4  
(1) Pakaian  Jadi yang digunakan untuk keperluan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melalui 
Pertimbangan Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat 
Jenderal Pembina Industri dengan dibuktikan dengan 
hasil pengujian atau surat keterangan dari Laboratorium 
Uji yang telah ditunjuk oleh Menteri dilakukan secara 
elektronik melalui SIINas.  
  (2) Pakaian Jadi yang digunakan untuk keperluan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibuktikan 
dengan surat keterangan dari lembaga yang 
melaksanakan riset dan pengembangan di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dilakukan secara elektronik 
melalui SIINas.  
  (3) Pakaian Jadi yang digunakan untuk keperluan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibuktikan 
dengan dokumen Berita Acara Pengambilan Contoh 
(BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU) dari LSPro yang telah 
ditunjuk oleh Menteri dilakukan secara elektron ik melalui 
SIINas.  
   
  Pasal 5  
(1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau 
mengedarkan Pakaian Jadi  di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia  baik perdagangan melalui sistem 
konvensional maupun melalui sistem elektronik wajib 
memenuhi ketentuan Pemberlakuan ST Pakaian  Jadi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.  
  (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
   
  BAB III  
PENILAIAN KESESUAIAN   
   
  Bagian Kesatu  
Umum  
   
  Pasal 6  
(1) Pemenuhan ketentuan pemberlakuan ST Pakaian Jadi 
secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian . 
  (2) Kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui:  
a. Sertifikasi; dan  
b. Pengujian kesesuaian mutu.  
  (3) Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Kesesuaian.  
   
  Pasal 7  
(1) Penilaian kesesuaian  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (1)  dilakukan oleh:  - 6 - 
  a. LSPro; dan  
  b. Laboratorium  
  (2) LSPro  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a harus 
memenuhi persyaratan:  
  a. telah diakreditasi oleh KAN untuk lingkup ST Pakaian 
Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan  
  b. ditunjuk oleh Menteri.  
  (3) Laboratorium  Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri atas:  
  a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau  
  b. Laboratorium Uji di luar negeri.  
  (4) Laboratorium Uji di dalam negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyara tan: 
  a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup ST 
Pakaian Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2; 
dan  
  b. ditunjuk oleh Menteri  
  (5) Laboratorium  Uji di luar negeri sebagaimana dimaksud  
pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:  
  a. telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara 
tempat Laboratorium Uji berada, yang mempunyai 
perjanjian saling pengakuan ( Mutual Recognition 
Agreement /MRA) dengan KAN;  
  b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki 
perjanjian bilateral atau multilateral  di bidang regulasi 
teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan  
  c. ditunjuk  oleh Menteri.  
   
  Pasal 8  
(1) Dalam hal:  
  a. belum tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang 
telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup ST 
Pakaian Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
tetapi sudah terakreditasi dengan ruang lingkup yang 
sejenis; atau  
  b. telah tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah 
terakreditasi oleh KAN untuk lingkup ST Pakaian Jadi  
tetapi jumlahnya belum memadai,  
  Menteri dapat menunjuk LSPro dan/ atau Laboratorium 
Uji yang terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup  
yang sejenis.  
  (2) Penunjukan  LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang 
belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh 
Kepala Badan.  
   
  Pasal 9  
(3) Sertifikat  Kesesuaian  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat ( 3) hanya dapat dimiliki oleh:  
  a. Perusahaan Industri; atau  
  b. Produsen di Luar Negeri . 
  (4) Sertifikat Kesesuaian sebagaiman a dimaksud pada ayat 
(1) berlaku untuk 1 (satu) lokas i produksi  
  (5) Pemenuhan Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud  
pada  ayat (1) dilakukan melalui sistem:   - 7 - 
  a. sertifikasi tipe 1n; atau  
  b. sertifikasi  tipe 4. 
  (6) Penerbitan Sertifikat Kesesuaian melalui sistem sertifikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 
diberikan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di 
Luar Negeri untuk mereknya sendiri dan/atau dalam 
rangka Kerja Sama Merek atau Maklun.  
  (7) Sertifikat Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1n 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku 
untuk Pakaian Jadi dengan jumlah tertentu sesuai 
permohonan yang diajukan untuk disertifikasi.  
  (8) Sertifikat Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 4 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku 
untuk hasil produksi Pakaian Jadi dalam jangka waktu 4 
(empat) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan 
Sertifikat Kesesuaian.  
  (9) Sertifikat Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 4 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan 
Surveilans sekurang -kurangnya setiap 2 (dua) tahun 
sekali  oleh L SPro yang menerbitkan Sertifikat Kesesuaian.  
  (10) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri 
sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) dalam 1 (satu) 
lokasi produksi dapat memiliki lebih dari 1 (satu) 
Sertifikat  Kesesuaian . 
  (11) Dalam  Sertifikat  Kesesuaian  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek.  
  (12) Penerbitan Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat mencantumkan lebih dari 1 (satu) 
mereknya sendiri dalam 1 (satu) Sertifikat Kesesuaian.  
  (13) Dalam  hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun,  
Sertifikat Kesesuaian  diterbitkan untuk masing -masing 
Merek  milik pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi 
Maklun . 
   
  Pasal 10  
(1) Perusahaan  Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:  
  a. memiliki perizinan berusaha di bidang industri sesuai 
dengan lingkup KBLI 14111 dan/atau 14301.  
  b. memiliki merek sendiri untuk produk Pakaian Jadi.  
  c. memiliki  peralatan fasilitas paling sedikit:  
  1. mesin jahit;  
  2. mesin obras; dan  
  3. alat p otong pola dan/atau kain.  
  d. telah memenuhi : 
  1. kesesuaian mutu yang dibuktikan dengan hasil uji 
untuk parameter sebagaimana terdapat pada 
Lampiran II untuk skema sertifikasi tipe 1n; atau  
  2. kesesuaian mutu yang dibuktikan dengan hasil uji 
untuk parameter sebagaimana terdapat pada 
Lampiran II  dan sesuai dengan Tata Cara Produksi 
Pakaian Jadi sebagaimana terdapat pada Lampiran 
IV untuk skema sertifikasi tipe 4 . 
  e. memiliki akun SIINas.  
  (2) Dalam hal merek sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dimil iki oleh koperasi produksi atau  - 8 - 
konsorsium , maka merek  tersebut dapat digunakan oleh 
lebih dari 1 (satu) Perusahaan Industri.  
  (3) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) 
merupakan anggota koperasi produksi atau konsorsium  
yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota.  
  (4) Koperasi produksi atau konsorsium sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum dan 
didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia di Indonesia.  
   
Pasal 11  
(1) Produsen  di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam 9 
ayat ( 1) huruf b harus memenuhi persyaratan:  
  a. memiliki :  
  1. perizinan berusaha di bidang industri sesuai 
dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri 
Pakaian Jadi yang dibuktikan dengan izin usaha 
bertanda elektronik berupa Quick Response Code  
(QR Code) ; atau  
  2. izin usaha dengan surat keterangan dari otoritas 
yang berwenang  di negara setempat yang 
dilegalisasi  oleh pejabat diplomatik di bidang 
perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler 
Indonesia  di negara setempat  
  b. memiliki merek sendiri untuk produk Pakaian Jadi.  
  c. memiliki  peralatan fasilitas paling sedikit:  
  1. mesin jahit;  
  2. mesin obras; dan  
  3. alat potong pola dan/atau kain.  
  d. telah memenuhi:  
  1. kesesuaian mutu yang dibuktikan dengan hasil uji 
untuk parameter sebagaimana terdapat pada 
Lampiran II untuk skema sertifikasi tipe 1n; atau  
  2. kesesuaian mutu  yang dibuktikan dengan hasil uji 
untuk parameter sebagaimana terdapat pada 
Lampiran II dan sesuai dengan Tata Cara Produksi 
Pakaian Jadi s ebagaimana terdapat pada Lampiran 
IV untuk skema sertifikasi tipe 4 . 
  e. memiliki Perwakilan Resmi.  
  (2) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dimiliki oleh koperasi produksi atau konsorsium, 
maka merek  tersebut dapat digunakan oleh lebih dari 1 
(satu) Produsen di Luar Negeri.  
  (3) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) merupakan anggota koperasi produksi atau 
konsorsium yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota.  
  (4) Koperasi produksi atau konsorsium sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum dan 
didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia di Indonesia.  
  (5) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e harus memenuhi persyaratan:  
  a. ditunjuk oleh Produsen di Luar Negeri sebagai 
perwakilannya di wilayah hukum Negara Kesatuan  - 9 - 
Republik Indonesia;  
  b. mendapatkan lisensi atas merek dari Produsen di Luar 
Negeri;  
  c. memiliki akun SIINas  
  (6) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat 2:  
  a. dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar 
Negeri ; 
  b. harus menunjuk Importir untuk kegiatan pemasukan 
pakaian jadi; dan  
  c. dapat bertindak sebagai importir apabila bukan 
merupakan pengecer terhadap barang yang diimpor;  
  (7) Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) adalah Sertifikat Kesesuaian yang diterbitkan melalui 
sistem sertifikasi tipe 4.  
  (8) Produsen di luar negeri dapat menunjuk lebih dari 1 
(satu) Perwakilan Resmi.  
   
  Pasal 1 2 
  (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau  Maklun, 
Sertifikat Kesesuaian untuk merek yang dikerjasamakan 
dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar 
Negeri penerima Kerja Sama Merek atau penerima 
Maklun.  
  (2) Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat dilakukan apabila:  
  a. pemberi Kerja Sama Merek dan penerima Kerja Sama 
Merek telah memiliki Sertifikat Kesesuaian yang masih 
berlaku untuk mereknya masing -masing; dan  
  b. penerima Kerja Sama Merek mendapatkan lisensi atas 
merek milik pemberi Kerja Sama Merek.  
  (3) Maklun sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan apabila:  
  a. penerima Maklun telah memiliki Sertifikat Kesesuaian 
yang masih berlaku untuk mereknya sendiri; dan  
  b. penerima Maklun mendapatkan lisensi atas merek milik 
pemberi Maklun.  
  (4) Dalam hal pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi 
Maklun berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, pemberi Kerja Sama Merek atau 
pemberi Maklun harus memiliki:  
  a. Perwakilan Resmi atau Perwakilan Perusahaan ; dan  
  b. pemegang lisensi atau penerima surat penunjuk an 
sebagai distributor di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
  (5) Perwakilan Resmi atau Perwakilan Perusahaan 
sebagaimana pada ayat (4) dapat merupakan entitas yang 
sama.  
   
  Bagian Kedua  
Tata Cara Memperoleh Sertifikat Kesesuaian  
   
  Pasal 13  
(1) Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Kesesuaian  
diajukan oleh:  
  a. Perusahaan Industri; atau  
  b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi,   - 10 - 
  secara elektronik melalui SIINas.  
  (2) Dalam  hal Perusahaan Industri atau  Produsen di Luar 
Negeri mem iliki lebih dari 1 (satu) lokasi produksi, 
Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri 
melalui Perwakilan Resmi harus mengajukan 
permohonan penerbitan Sertifikat Kesesuaian untuk 
setiap lokasi produksi.  
   
  Pasal 14  
(1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a harus:  
  a. memasukkan  data dengan mengisi formulir isian;  
  b. memilih ST yang akan diajukan penilaian kesesuaian;  
  c. memilih LSPro yang  akan melakukan penilaian 
kesesuaian;  
  d. mengunggah salinan se rtifikat  merek Pakaian Jadi 
atau bukti pendaftaran merek (untuk pendaftaran 
baru atau perpanjangan) milik sendiri yang 
diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum  dan hak 
asasi manusia; dan  
  e. menggungah dokumen pendukung lain berupa  
  1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas 
dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan 
Industri;  
  2. salinan akta pendirian  perusahaan dan 
perubahannya  atau NIB orang perseorangan ; 
  3. salinan perizinan berusaha dengan lingkup 
kegia tan usaha Industri Pakaian Jadi dengan 
nomor KBLI 14111  dan/atau 14301 ; 
  4. pernyataan telah sesuai dengan Tata Cara 
Produksi Pakaian Jadi sebagaimana terdapat  
pada Lampiran IV untuk skema sertifikasi tipe 4 ; 
  5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui 
SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan 
Perusahaan Industri yang menyatakan tidak 
akan mengedarkan dan memasarkan Pakaian 
Jadi sebelum memperoleh Sertifikat Kesesuaian 
dan SPPT Kesesuaian;  
  6. diagram alir proses produksi;  
  7. informasi produk Pakaian Ja di yang mencakup 
merek, jenis, gambar, HS Code, dan jumlah  
  8. daftar fasilitas produksi ; 
  9. ilustrasi pembubuhan tanda kesesuaian.  
   
  Pasal 15  
(1) Pada  laman SIINas, Perwakilan Resmi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b harus:  
  a. memasukkan data dengan mengisi formulir isian;  
  b. memilih ST yang akan diajukan penilaian 
kesesuaian;  
  c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian 
kesesuaian;  
  d. mengunggah salinan sertifikat  merek Pakaian Jadi 
atau bukti pendaftaran merek (untuk pendaftaran 
baru atau perpanjangan) milik sendiri yang  - 11 - 
diterbitkan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia;  
  e. menggungah dokumen  pendukung lain berupa:  
  1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas 
dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan 
Resmi;  
  2. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri  
dan perubahannya;  
  3. Salinan perizinan berusaha di bidang industri 
sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha 
industri Pakaian Jadi yang dibuktikan dengan 
izin usaha be rtanda elektronik berupa Quick 
Response Code  (QR Code) atau izin usaha 
dengan surat keterangan dari otoritas yang 
berwenang di negara setempat yang dilegalisasi 
oleh pejabat diplomatik di bidang 
perindustrian/ekonomi atau perwakilan 
konsuler Indonesia di negara setempat ; 
  4. dokumen importir yang ditunjuk sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III;  
  5. pernyataan telah sesuai dengan Tata Cara 
Produksi Pakaian Jadi sebagaimana terdapat 
pada Lampiran IV untuk skema sertifikasi tipe 4 ; 
  6. surat pernyataan bermete rai yang dicetak melalui 
SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan 
Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan 
mengedarkan dan memasarkan Pakaian Jadi 
sebelum memperoleh Sertifikat Kesesuaian dan 
SPPT Kesesuaian;  
  7. diagram alir proses produksi;  
  8. informasi produk Pakaian Jadi yang mencakup 
merek, jenis, gambar, HS Code, dan jumlah  
  9. daftar fasilitas produksi;  dan 
  10. ilustrasi pembubuhan tanda kesesuaian . 
  (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
angka 2 dan angka 3 harus diunggah sebanyak 2 (du a) 
salinan dengan ketentuan:  
  a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat 
diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau 
perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; 
dan 
  b. 1 (satu) salinan  terjemahan dalam bahasa Indonesia 
yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.  
  (3) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus 
menggunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi 
berupa:  
  a. salinan akta pendirian Perwakilan Resmi  dan 
perubahannya;  
  b. salinan p erizinan berusaha dengan KBLI 47711 atau 
46412 ; 
  c. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dalam bentuk 
akta notaris;  dan 
  d. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Pakaian 
Jadi dari Produsen di Luar Negeri pemilik merek  - 12 - 
kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia . 
  (4) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat 
diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau 
perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat 
sebagaimana dima ksud pada ayat (2) dapat melakukan 
verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.  
   
  Pasal 16  
(1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat Kesesuaian 
dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja 
Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 , Perusahaan Industri penerima 
Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain 
yang diperlukan:  
  a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan 
Perusahaan Industri lain berupa:  
  1. salinan perizinan berusaha  dengan lingkup 
kegiatan usaha Industri Pakaian Jadi, dengan 
nomor KBLI 14111 dan/atau 14301  milik pemberi 
Kerja Sama Merek ; 
  2. salinan akta pendirian  perusahaan dan/atau 
perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;  
  3. Sertifikat Kesesuaian milik pemberi Kerja Sama 
Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan 
tercantum dalam Sertifikat Kesesuaian;  
  4. salinan perjanjian lisensi merek Pakaian Jadi yang 
dicatatkan di kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 
asasi manusia ; 
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Pakaian 
Jadi yang diterbitkan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia ; 
  6. surat pernyataan dari pemberi Kerja Sama Merek 
yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan 
Pakaian Jadi sebelum memperoleh Sertifikat 
Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian; dan  
  7. Salinan Sertifikat Kesesuaian milik Perusahaan 
Industri penerima Kerja Sama Merek.  
  a) salinan akta pendirian perusahaan dan 
perubahannya;  
  b) salinan perizinan berusaha/Nomor Induk 
Berusaha (NIB);  
  c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi 
dalam bentuk akta notaris;  
  d) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek 
Pakaian Jadi dari Produsen di Luar Negeri 
sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi 
yang diterbitkan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum dan hak asasi manusia ; dan  
  e) bukti penguasaan gudang.  
  (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b  - 13 - 
angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) 
salinan dengan ketentuan:  
  a. 1 (satu) sal inan asli yang dilegalisasi oleh pejabat 
diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau 
perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; 
dan 
  b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia 
yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.  
   
  Pasal 17  
(1) Dalam  hal permohonan penerbitan Sertifikat Kesesuaian 
dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka 
Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5, Produsen di Luar 
Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakil an 
Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang 
diperlukan:  
  a. apabila  pemberi Kerja Sama Merek merupakan 
Perusahaan Industri berupa:  
  1. salinan perizinan berusaha dengan lingkup 
kegiatan usaha Industri Pakaian Jadi, dengan 
nomor KBLI  14111 dan/atau 14301  milik pemberi 
Kerja Sama Merek;  
  2. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau 
perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;  
  3. Sertifikat Kesesuaian milik pemberi Kerja Sama 
Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan 
tercantum dalam Sertifikat Kesesuaian;  
  4. salinan perjanjian lisensi merek Pakaian Jadi  yang 
dicatatkan di kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 
asasi manusia ; 
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Pakaian 
Jadi yang diterbitkan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia ; 
  6. surat pernyataan dari pemberi Kerja Sama Merek 
yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan 
Pakaian Jad i sebelum memperoleh Sertifikat 
Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian;  
  7. Salin an Sertifikat Kesesuaian milik Perusahaan 
Industri penerima Kerja Sama Merek.  
  b. apabila  pemberi Kerja  Sama Merek merupakan 
Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:  
  1. salinan akta pendirian perusahaan dan 
perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;  
  2. salinan perizinan berusaha milik pemberi Kerja 
Sama Merek;  
  3. Sertifikat Kesesuaian milik pemberi Kerja Sama 
Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan 
tercantum dalam Sertifikat Kesesuaian;  
  4. salinan perjanjian lisensi  merek Pakaian Jadi yang 
dicatatkan di  kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 
asasi manusia ; 
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Pakaian  - 14 - 
Jadi dari pemberi Kerja Sama Merek kepada 
penerima Kerja Sama Merek  yang diterbitkan oleh 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia ; 
  6. surat pernyataan dari pemberi Kerja Sama Merek 
yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan 
Pakaian Jadi sebelum memperoleh Sertifikat 
Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian;  
  7. salinan Se rtifikat Kesesuaian milik Produsen di 
Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan  
  8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi Kerja 
Sama Merek yang berupa:  
  a) salinan akta pendirian perusahaan dan 
perubahannya;  
  b) salinan perizinan berusaha/Nomor Induk 
Berusaha (NIB);  
  c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi 
dalam bentuk akta notaris;  
  d) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek 
Pakaian Jadi dari Produsen di Luar Negeri 
sebagai pemilik merek kepada Perwakilan 
Resmi yang diterbitkan oleh kementerian yan g 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum dan hak asasi manusia ; dan  
  e) bukti penguasaan gudang.  
  (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) 
salinan dengan ketentuan:  
  a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat 
diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau 
perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; 
dan 
  b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia 
yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.  
   
   
  Pasal 18  
(1) Dalam  hal permohonan penerbitan Sertifikat Kesesuaian 
dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka 
Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 , Perusahaan Industri penerima 
Maklun juga harus mengunggah dokumen  lain yang 
diperlukan:  
  a. apabila pemberi Maklun merupakan Perusahaan 
Industri lain berupa:  
  1. salinan perizinan berusaha dengan lingkup 
kegiatan usaha Industri Pakaian Jadi, dengan 
nomor KBLI 14111 dan/atau 14301  milik pemberi 
Kerja Sama Merek ; 
  2. salinan akta pend irian perusahaan dan/atau 
perubahannya milik pemberi Maklun;  
  3. salinan sertifikat merek Pakaian Jadi milik pemberi 
Maklun yang diterbitkan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia ;  - 15 - 
  4. salinan perjanjian lisensi merek Pakaian Jadi  milik 
pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang 
dicatatkan di kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 
asasi manusia ; 
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Pakaian 
Jadi yang diterbitkan  oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia ; 
  6. surat pernyataan dari pemberi  Maklun yang berisi 
jaminan untuk tidak mengedarkan Pakaian Jadi 
sebelum memperoleh Sertifikat Kesesuaian dan 
SPPT Kesesuaian; dan  
  7. Salinan Sertifikat Kesesuaian milik Perusahaan 
Industri penerima Kerja Sama Merek.  
  b. apabila  pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di 
Luar Negeri lainnya berupa:  
  1. salinan akta pendirian perusahaan dan 
perubahannya milik pemberi Maklun;  
  2. salinan perizinan berusaha milik pemberi Maklun;  
  3. salinan sertifikat merek Pakaian Jadi milik pemberi 
Maklun yang diterbitkan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia ; 
  4. salinan perjanjian lisensi  merek Pakaian Jadi milik 
pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang 
dicatatkan di kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 
asasi manusia ; 
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Pakaian 
Jadi yang diterbitkan oleh kement erian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia ; 
  6. surat pernyataan dari pemberi Maklun yang berisi 
jaminan untuk tidak mengedarkan Pakaian Jadi 
sebelum memperoleh Sertifikat Kesesuaian dan 
SPPT Kesesuaian;  
  7. salinan Sertifikat Kesesuaian milik Perusahaan 
Industri penerima Maklun; dan  
  8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi 
Maklun yang berupa:  
  a) salinan akta pendirian perusahaan dan 
perubahannya;  
  b) salinan perizinan berusaha/Nomor Induk 
Berusaha (NIB);  
  c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan 
Perusahaan dalam bentuk akta notaris; dan  
  d) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek 
Pakaian Jadi dari pelaku usaha di luar negeri 
sebagai pemilik merek kepada Perwakilan 
Perusahaan yang diterbitkan oleh kementerian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang hukum dan hak asasi manusia . 
  (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) 
salinan dengan ketentuan:   - 16 - 
  a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi o leh pejabat 
diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau 
perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; 
dan 
  b. 1 (satu) salinan  terjemahan dalam bahasa Indonesia 
yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.  
   
   
  Pasal 19  
(1) Dalam  hal permohonan penerbitan Sertifikat Kesesuaian 
dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka 
Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 5, Produsen di Luar Negeri 
melalui Perwakilan Resmi pemberi  Maklun juga harus 
mengunggah dokumen lain ya ng diperlukan:  
  a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha 
berupa:  
  1. salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) milik pemberi 
Maklun ; 
  2. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau 
perubahaannya milik pemberi Maklun;  
  3. salinan sertifikat merek Pakaian Jadi milik pemberi 
Maklun yang diterbitkan oleh kementerian yang  
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia ; 
  4. salinan perjanjian lisensi merek Pakaian Jadi yang 
dicatatkan di kementerian yang  menyelenggarakan 
urusan pemerintahan  di bidang hukum dan hak 
asasi manusia ; 
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Pakaian 
Jadi dari pemberi Maklun kepada penerima 
Maklun yang diterbitkan oleh kementerian yang  
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia ; 
  6. surat pernyataan dari pemberi Maklun yang berisi 
jaminan untuk tidak mengedarkan Pakaian Jadi 
sebelum memperoleh Sertifikat Kesesuaian dan 
SPPT Kesesuaian; dan  
  7. Salinan Sertifikat Kesesuaian milik Produsen di 
Luar Negeri penerima Maklun yang masih ber laku.  
  b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di 
luar negeri yang diwakili Perwakilan resmi berupa:  
  1. salinan akta pendirian perusahaan dan 
perubahannya milik  Perwakilan Resmi ; 
  2. salinan perizinan berusaha milik pemberi Maklun  
bertanda elektronik berupa Quick Response Code  
(QR Code) atau  izin usaha dengan surat keterangan 
dari otoritas yang berwenang di negara setempat 
yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang 
perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler 
Indonesia di negara setempat  ; 
  3. salinan sertifikat merek Pakaian Jadi milik pemberi 
Maklun yang diterbitkan oleh kementerian yang  
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia ; 
  4. salinan perjanjian lisensi merek Pakaian Jadi  milik  - 17 - 
pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang 
dicatatkan di kementerian yang  menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 
asasi manusia ; 
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Pakaian 
Jadi yang diterbitkan oleh kementerian yang  
menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia ; 
  6. surat pernyataan dari pemberi Maklun yang berisi 
jaminan untuk tidak mengedarkan Pakaian Jadi 
sebelum memperoleh Sertifikat Kesesuaian dan 
SPPT Kesesuaian;  
  7. salinan Sertifikat Kesesuaian milik Produsen di 
Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; 
dan  
  8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi 
Maklun yang berupa : 
  a) salinan akta pendirian perusahaan dan 
perubahannya;  
  b) salinan perizinan berusaha/Nomor Induk 
Berusaha (NIB); dan  
  c) bukti penunj ukan sebagai Perwakilan 
Perusahaan dalam bentuk akta notaris;  
  d) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek 
Pakaian Jadi dari pelaku usaha di luar negeri 
sebagai pemilik merek kepada Perwakilan 
Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian 
Hukum  dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia.  
  (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) 
salinan dengan ketentuan:  
  a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh peja bat 
diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau 
perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; 
dan 
  b. 1 (satu) salinan  terjemahan dalam bahasa Indonesia 
yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.  
  (3) Pelaku Usaha pemberi maklun sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun SIINas.  
  (4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri 
pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b angka 2 harus memiliki akun SIINas.  
   
  Pasal 2 0 
  (1) Kepala Badan melakukan verifikasi  atas kebenaran  isian 
formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh 
Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.  
  (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang 
memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan dan 
pemberlakuan standardisasi industri.  
  (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 
permohonan diterima.   - 18 - 
   
  Pasal 2 1 
  (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 0 ditemukan ketidaksesuaian, 
Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan 
Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan 
klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.  
  (2) Perusahaan  Industri atau Perwakilan Resmi harus 
melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen 
paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal 
permintaan dari Kepala Badan.  
  (3) Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi 
tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak 
melengkapi dokumen sampai dengan bat as waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan 
permohonan penerbitan Sertifikat Kesesuaian dinyatakan 
batal.  
   
  Pasal 2 2 
  (1) Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen 
permohonan penerbitan Sertifikat Kesesuaian dinyatakan 
telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas 
meneruskan kepada LSPro.  
  (2) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian 
kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi 
harus melengkapi dan menyampaikannya k epada LSPro.  
   
 
  Pasal 2 3 
  LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 2 melakuan 
penilaian kesesuaian sesuai dengan sistem sertifikasi tipe 1n 
dan tipe 4 sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Skema 
Sertifikasi Teknis  Pakaian Jadi  yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . 
   
  Pasal 2 4 
  (1) Dalam hal LSPro telah selesai melakukan penilaian 
kesesuaian, LSPro menyampaikan hasil penilaian 
kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.  
  (2) Hasil penilaian kesesuaian sebagaiman a dimaksud pada 
ayat (1) paling sedikit berisi:  
  a. tanggal pelaksanaan audit kecukupan;  
  b. skema Sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;  
  c. nama  auditor;  
  d. nama petugas pengambil contoh;  
  e. hasil pelaksanaan audit kecukupan dan kesesuaian;  
  f. tipe dan jenis produk;  
  g. Laboratorium Uji yang di gunakan;  
  h. konsep Sertifikat Kesesuaian yang akan diterbitkan 
beserta lampirannya; dan  
  i. laporan hasil uji yang meliputi:  
  1. judul ST;  
  2. tanggal penerimaan contoh uji/pelaksanaan 
pengujian; dan  
  3. nomor, tanggal,  dan laporan   - 19 - 
   
  Pasal 2 5 
  (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil 
penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.  
  (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang 
memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan dan 
pemberlakuan standardisasi industri . 
  (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya 
ketidakesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk 
memberikan klarifikasi.  
  (4) Permintaan Kepala Ba dan disampaikan secara elektronik 
melalui SIINas.  
   
  Pasal 2 6 
  (1) LSPro  harus memberikan klarifikasi paling lambat 5 (lima) 
hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.  
  (2) Dalam hal LSPro:  
  a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas 
waktu yang ditentukan; atau  
  b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat 
memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang 
dipersyaratkan sesuai Peraturan Menteri ini,  
  Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap 
pelaksanaan penilaian kesesua ian dan permohonan 
penerbitan Sertifikat Kesesuaian dinyatakan gagal.  
  (3) Dalam hal:  
  a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses 
penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai 
Peraturan Menteri ini; atau  
  b. LSPro  telah melakukan perbaikan atas 
ketidaksesuaian,  
  Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan 
penilaian kesesuaian oleh LSPro  
   
  Pasal 2 7 
  (1) Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 6 ayat (3) berupa 
tanda elektronik berben tuk Quick Response Code (QR 
Code).  
  (2) Tanda elekt ronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang 
terdapat dalam SIINas.  
  (3) Tanda elekt ronik sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) 
disampaikan kepada LSPRo secara elektronik melalui 
SIINas.  
   
  Pasal 2 8 
  (1) LSPro membubuhkan tanda elektronik sebagaimana 
dimakud dalam Pasal 2 7 pada Sertifikat Kesesuaian.  
  (2) Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimakud pada ayat  (1) 
paling sedikit mencantumkan informasi:  
  a. nama dan ala mat Perusahaan Industri atau Produsen 
di Luar Negeri;  
  b. alamat pabrik;   - 20 - 
  c. merek;  
  d. jenis Pakaian Jadi;  
  e. judul ST;  
  f. tanggal terbit Sertifikat Kesesuaian; dan  
  g. masa berlaku Sertifikat Kesesuaian  untuk sertifikasi 
tipe 4.  
  (3) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Sertifikat Kesesuaian juga harus mencantumkan nama 
dan alamat Perwakilan Resmi dan alamat gudang untuk 
produk Pakaian Jadi asal impor.  
  (4) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) da n ayat (3), 
Sertifikat Kesesuaian juga harus dilengkapi informasi:  
  a. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi 
Kerja Sama Merek; atau  
  b. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen 
di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.  
  (5) Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sertifikat Kesesuaian 
juga harus dilengkapi informasi:  
  a. nama dan alamat Pelaku  Usaha pemberi Maklun; 
atau 
  b. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari 
pelaku usaha di luar negeri pember i Maklun.  
  (6) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1):  
  a. menyampaikan Sertifikat Kesesuaian yang telah 
dibubuhi tanda elektronik kepada  Perusahaan 
Industri atau Produsen di Luar Negeri; dan  
  b. mengunggah Sertifikat Kesesuaian yang telah 
dibubuhi tanda elektronik ke dalam SIIINas.  
   
  Pasal 29 
  (1) Dalam hal Produsen di Luar Negeri mengganti Perwakilan 
Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat  Kesesuaian  
berakhir, Sertifikat ST dinyatakan berakhir masa 
berlakunya.  
  (2) Dalam hal Produsen di Luar Negeri melakukan  perubahan 
Perwakilan Resmi yang telah ditunjuk  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11  ayat ( 1) huruf e , maka : 
  a. Perwakilan Resmi pengganti wajib mengajukan 
Sertifikat Kesesuaian yang baru; dan  
  b. Sertifikat Kesesuaian dengan menggunakan nama 
Perwakilan Resmi sebelumnya dinyatakan berakhir 
masa berlakunya.  
  (3) Dalam hal terdapat perubahan Importir yang ditunjuk 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11  ayat ( 6) huruf b , 
maka Perwakilan Resmi wajib mengajukan perubahan 
data Importir pada Sertifikat Kesesuaian yang te lah 
diterbitkan . 
  (4) Pengajuan  perubahan data Importir sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 3) dilakukan melalui SIINas dengan 
melengkapi dokumen administrasi sebagaimana terlampir 
dalam Lampiran III Skema Sertifikasi Teknis  Pakaian Jadi  
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini . 
  (5) Sertifikat Kesesuaian yang telah diterbitkan  sebagaimana  - 21 - 
dimaksud pada ayat ( 3), akan dilakukan  perubahan data 
Importir oleh LSPro  penerbit  Sertifikat Kesesuaian.  
  (6) Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dima ksud pada ayat ( 3) 
adalah Sertifikat Kesesuaian yang diterbitkan melalui 
sistem sertifikasi tipe 4 . 
   
  Pasal 3 0 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi ST 
Pakaian Jadi dan Surveilans  mengacu pada Lampiran III 
Skema Sertifikasi Produk Pakaian Jadi  yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan  Menteri ini.  
   
   
Bagian Ketiga  
Persetujuan Penggunaan Tanda Kesesuaian  
   
  Pasal 31  
  (1) Pakaian Jadi yang telah memenuhi ketentuan ST 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dibubuhi 
tanda kesesuaian  beserta tanda elektronik berupa Quick 
Response Code  (QR Code ). 
  (2) Pembubuhan tanda Kesesuaian dilakukan setelah 
memperoleh persetujuan penggunaan Tanda Kesesuaian 
dari Kepala Badan.  
  (3) Persetujuan penggunaan Tanda Kesesuaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk SPPT 
Kesesuaian.  
   
  Pasal 32  
   
  (1) SPPT Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
diberikan kepada:  
  a. Perusahaan  Industri; atau 
  b. Perwakilan  Resmi;  
  (2) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, SPPT 
Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal  31 
diberikan kepada:  
  a. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;  
  b. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi 
Kerja Sama Merek;  
  c. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau  
  d. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri 
pemberi Maklun.  
  (3) SPPT Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  
  (4) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Kesesuaian belum 
berakhir, SPPT Kesesuaian dapat diperpanj ang untuk 
setiap periode 1 (satu) tahun.  
   
  Pasal 33  
  (1) Untuk mendapatkan SPPT Kesesuaian, Perusahaan 
Industri atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (1) mengajukan permohonan 
penerbitan SPPT Kesesuaian kepada Kepala Badan.  
  (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT Kesesuaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara  - 22 - 
elektronik melalui SIINas.  
  (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT 
Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemohon SPPT Kesesuaian harus:  
  a. memasukkan  data dengan mengisi formulir isian pada 
laman SIINas; dan  
  b. Mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:  
  1. untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas 
produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi , dan 
realisasi produksi; atau  
  2. untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas 
produksi Produsen di Luar Negeri, rencana 
importasi, dan realisasi importasi.  
  (4) Dokumen realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi importasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  huruf b angka 2 
dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan 
Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan 
SPPT Kesesuaian untuk pertama kali.  
   
  Pasal 34  
  (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, 
untuk mendapatkan SPPT Kesesuaian Perusahaan 
Industri pemberi Kerja Sama Merek,  Perwakilan Resmi 
dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, 
Pelaku Usaha Pemberi Maklun, atau Perwakilan 
Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi 
Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal  32 ayat (2) 
mengajukan permohonan penerbitan SPPT Kesesuaian 
kepada Kepala Badan.  
  (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT Kesesuaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
elektronik melalui SIINas  
  (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT 
Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemohon SPPT Kesesuaian harus:  
  a. memasukkan  data dengan mengisi formulir isian pada 
laman SIINas; dan  
  b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan 
berupa:  
  1. bukti jumlah produk yang akan diproduksi da lam 
Kerja Sama Merek atau Maklun  dalam hal penerima  
Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan 
Perusahaan Industri  atau bukti rencana  importasi 
dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun 
merupakan Produsen di Luar Negeri ; dan   
  2. bukti realisasi produk yang telah diproduksi dalam 
Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima  
Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan 
Perusahaan Industri atau bukti realisasi importasi 
dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun 
merupakan Produsen di Luar Negeri.  
  (4) Bukt i realisasi produk yang telah diproduksi atau bukti 
realisasi importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b angka 2 dikecualikan bagi pemohon  yang baru 
mengajukan permohonan penerbitan SPPT Kesesuaian  - 23 - 
untuk pertama kali.  
   
  Pasal 35  
  (1) Kepala Badan melakukan verifikasi  atas permohonan 
penerbitan SPPT Kesesuaian.  
  (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala  Badan membentuk tim.  
  (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
terdiri atas unsur:  
  a. Badan; dan  
  b. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian 
Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan 
pembinaan terhadap industri Pakaian Jadi.  
   
  Pasal 36  
  (1) Dalam melaksanakan verifikasi   sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35, tim melakukan:  
  a. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan 
dokumen pendukung; dan  
  b. penilaian kelayakan jumlah barang.  
  (2) Dalam hal:  
  a. ditemukan ketidaksesuaian antar isian formulir dengan 
dokumen pendukung; dan/atau  
  b. ketidaklayakan antara permintaan jumlah barang yang 
diajukan  dengan dokumen pendukung,  
  tim meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi 
untuk memberikan klarifikasi.  
  (3) Pemohon SPPT Kesesuaian harus memberikan klarifikasi 
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja 
terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.  
  (4) Tim menyampaikan laporan hasil verifikasi   kepada 
Kepala  Badan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung 
sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT 
Kesesuaian.  
   
  Pasal 37  
  (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil verifikasi  
dinyatakan pemohon SPPT Kesesuaian : 
  a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas 
waktu yang ditentukan; atau  
  b. tidak dapat melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian 
dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan 
SPPT Kesesuaian,  
  Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT 
Kesesuaian.  
  (2) Penolakan  permohonan penerbitan SPPT Kesesuaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
melalui SIINas.  
   
  Pasal 38  
  (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil verifikasi : 
  a. permohonan persetujuan penggun aan Tanda 
Kesesuaian dinyatakan telah sesuai, lengkap, dan 
benar; atau  
  b. pemohon SPPT Kesesuaian telah melakukan perbaikan  - 24 - 
atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan,  
  Kepala Badan menerbitkan SPPT Kesesuaian paling 
lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
laporan hasil verifikasi  dari tim.  
  (2) Penerbitan SPPT Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan tanda elektronik.  
  (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memuat tautan elektronik yang berisi:  
  a. informasi Sertifikat Kesesuaian;  
  b. informasi produk; dan  
  c. jangka waktu sesuai SPPT Kesesuaian yang telah 
ditetapkan.  
  (4) SPPT Kesesuaian dan tanda elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui SIINas.  
   
  Pasal 39  
  Tata cara pengajuan permohonan penerbitan SPPT 
Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai 
dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis untuk 
perpanjangan SPPT Kesesuaian.  
   
  Pasal 40  
  (1) Pakaian Jadi yang telah memenuhi ketentuan ST Pakaian 
Jadi wajib dibubu hi tanda kesesuaian beserta tanda 
elektronik berupa Quick Response Code  (QR Code ). 
  (2) Untuk dapat membubuhi tanda Kesesuaian, maka  
  a. Perusahaan Industri;  
  b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi;  
  c. Pelaku Usaha pemilik merek; atau  
  d. Perwakilan Resmi penerima lisensi dari pelaku usaha 
pemilik merek di luar negeri,  
  wajib memiliki SPPT Kesesuaian.  
  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubuhan Tanda 
Kesesuaian dan tanda elektronik mengacu pada skema 
sertifikasi Kesesuaian Pakaian Jadi sebagaima na 
tercantum dalam  Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
   
  Bagian Keempat  
  Surveil ans 
   
  Pasal 41  
  (1) LSPro yang telah menerbitkan Sertifikat Kesesuaian wajib 
melakukan Surveilans .  
  (2) Surveilans  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara berkala dan/atau secara khusus.  
  (3) Surveilans  secara berkala sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam 2 (satu) 
tahun . 
  (4) Surveilans  secara khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2 ) dilakukan sewaktu -waktu dalam hal terdapat:  
  a. pengaduan dari orang perorangan/masyarakat/ 
instansi/lembaga; atau  
  b. instruksi dari Menteri.  
  (5) Dalam melaksanakan Surveilans  secara berkala  - 25 - 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LSPro harus 
memberitahukan jadwal pelaksanaan Surveilans  kepada 
Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.  
   
  Pasal 42  
  (1) LSPro melaporkan hasil Surveilans  secara berkala dan 
hasil Surveilans  secara khusus kepada Kepala Badan 
melalui SIINas.  
  (2) Pelaporan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) paling 
sedikit terdiri atas:  
  a. tanggal pelaksanaan Surveilans ; 
  b. nama auditor;  
  c. nama petugas pengambil contoh;  
  d. hasil pelaksanaan Surveilans ; dan  
  e. nomor dan tanggal laporan hasil uji.  
  (3) Kepala  Badan melakukan evaluasi atas hasil Surveilans  
secara berkala dan hasil Surveilans  secara khusus.  
  (4) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilans  secara 
berkala, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang 
mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan 
pengendalian standardisasi industri.  
  (5) Dalam me lakukan evaluasi atas hasil Surveilans  secara 
khusus, Kepala Badan membentuk tim.  
  (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 
terdiri atas unsur:  
  a. pejabat di lingkungan Badan; dan  
  b. PPSI.  
  (7) Dalam melakukan evaluasi, unit kerja yang mempunyai 
tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian 
standardisasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5):  
  a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen 
laporan  yang disampaikan oleh LSPro; dan  
  b. memastikan pros es Surveilans  telah dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.  
  (8) Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan 
dan pengendalian standardisasi industri dan Tim 
menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala 
Badan.  
   
  Pasal 43  
  (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (8) 
dinyatakan dokumen dan proses  Surveilans  belum sesuai 
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala 
Badan menerbitkan surat pemberitahuan kepada L SPro 
untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen.   
  (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.  
  (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen dalam 
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender 
terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan.  
  (4) Dalam hal:  
  a. LSPro tidak memberikan klarifikasi sampai dengan  - 26 - 
batas waktu yang ditentukan; atau  
  b. tidak dapat melakukan perbaikan atas pemenuhan 
penilaian  kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai 
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,  
  Kepala Badan memerintahkan LSPro untuk membekukan 
Sertifikat Kesesuaian.  
   
  Pasal 44  
  (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (8) 
dinyatakan dokumen dan proses Surveilans  telah sesuai 
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala 
Badan melakukan validasi atas pelaksanaan penilaian 
kesesuaian dalam rangka Surveilans . 
  (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara elektronik melalui SIINas.  
   
  Pasal 45  
  LSPro yang tidak melakukan Surveilans  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
   
  Pasal 46  
  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
Surveilans  mengacu pada skema sertifikasi Kesesuaian 
Pakaian Jadi sebagaimana tercantum dalam  Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini. 
   
  BAB IV  
  KETENTUAN LAIN -LAIN  
   
  Pasal 47  
  (1) Pakai an Jadi yang diproduksi oleh Produsen di Luar 
Negeri harus dimasukkan ke dalam gudang yang dikuasai 
oleh Importir yang ditunjuk oleh Perwakilan Resmi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 6) huruf b 
sebelum diedarkan atau dipindahtangankan 
kepemilikannya.  
  (2) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus 
menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau 
kota/kabupaten yang berbatasan langsung dengan 
provinsi domisili Importir.  
  (3) Lokasi pelabuhan  bongkar harus yang terdekat dengan 
gudang sebagaimana  dimaksud pada ayat ( 9). 
   
  Pasal 48  
   
  (1) Pada kegiatan pemasukan Pakaian Jadi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 6) huruf b dapat 
dilakukan verifikasi dan/atau pertimbangan teknis sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
  (2) Verifikasi dan/atau pertimbangan teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.  
  (3) Dalam melakukan verifikasi dan/atau pertimbangan  - 27 - 
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri 
dapat menunjuk lembaga independen.  
  (4) Lembaga independen se bagaimana dimaksud pada ayat 
(3) harus memastikan kesesuaian dokumen lokasi 
Importir, gudang dengan lokasi pemasukan.  
  (5) Biaya atas verifikasi dan/atau pertimbangan teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada 
Importir.  
   
  Pasal 4 9 
  Dalam hal Sertifikat Kesesuaian dan/atau SPPT Kesesuaian 
telah habis  masa berlakunya, Pakaian Jadi yang telah 
diproduksi atau telah diimpor masih dapat diedarkan hingga 
ke konsumen akhir apabila:  
  a. telah diproduksi pada masa Sertifikat Kesesuaian  dan 
SPPT Kesesuaian  masih berlaku untuk hasil produksi 
dalam negeri;  
  b. telah menyelesaikan kewajiban pabean pada masa 
Sertifikat Kesesuaian  dan SPPT Kesesuaian  masih berlaku 
untuk produk impor; dan  
  c. mutu produk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 
Menteri ini.  
   
  Pasal 50 
  Pengawasan terhadap pemberlakuan ST Pakaian Jadi secara 
wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan per aturan 
perundang -undangan . 
   
  Pasal 5 1 
  Ketentuan dan tata cara untuk memiliki akun SIINas 
dilakukan sesuai dengan ketentuan p eraturan perundang -
undangan.  
   
  BAB V  
  KETENTUAN PERALIHAN  
   
  Pasal 5 2 
  (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,  sertifikat 
SNI dan surat persetujuan penggunaan tanda SNI  
Pakaian Jadi yang telah diterbitkan untuk SNI 8101:2017 
dan masih berlaku, dinyatakan berlaku sebagai Sertifikat  
Kesesuaian  dan SPPT Kesesuaian ; 
  (2) Sertifikat sertifikat SNI dan surat persetujuan 
penggunaan tanda SNI  Pakaian Jadi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan 
ketentuan dalam Peraturan Menter i ini dalam jangka 
waktu paling lama 12 (enam ) bulan sejak Peraturan 
Menteri ini berlaku.  
   
  Pasal 5 3 
  (1) Pakaian  Jadi yang telah dibubuhi tanda SNI dikecualikan 
dari kewajiban dibubuhi tanda elektronik.  
  (2) Pakaian Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih 
dapat beredar hingga pengguna akhir dengan ketentuan  
telah diproduksi sebelum Peraturan Menteri berlaku  - 28 - 
sampai dengan pa ling lama 12 (dua belas) bulan terhitung 
sejak Peraturan Menteri ini berlaku  . 
   
   
  Pasal 54 
  Pelaku Usaha yang telah me ngajukan permohonan penerbitan 
sertifikat produk penggunaan tanda Kesesuaian  sebelum 
Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses 
penilaian kesesuaian, harus menyesuaikan dengan proses 
penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri ini . 
   
  BAB IX  
  KETENTUAN PENUTUP  
   
  Pasal 5 5 
   
  Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan  terhitung 
sejak tanggal diundangkan.  
   
  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempat annya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
   
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA  
Diundangkan  di Jakarta  
pada tanggal  
 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
WIDODO EKATJAHJANA /ASEP N. MULYANA  
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2023 NOMOR  LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN SPESIFIKASI TEKNIS 
PAKAIAN J ADI SECARA WAJIB  
 
 
NOMOR POS TARIF PEMBERLAKUAN SPESIFIKASI TEKNIS PAKAIAN JADI 
SECARA WAJIB  
 
I. RUANG LINGKUP  
Nomor pos tarif pemberlakuan Spesifikasi Teknis Pakaian Jadi secara wajib . 
Spesifikasi Teknis ini  hanya berlaku untuk Pakaian Jadi.  
 
II. NOMOR POS TARIF /HARMONIZED SYSTEM  (HS) PEMBERLAKUAN 
SPESIFIKASI TEKNIS PAKAIAN JADI  
Pemberlakuan Spesifikasi Teknis Pakaian Jadi  dengan rujukan nomor pos 
tarif/ harmonized system  (HS):  
No Pos Tarif/  
HS Code  Keterangan  
1 6101.20.00  Pakaian jadi  
2 6101.30.00  Pakaian jad i 
3 6101.90.00  Pakaian jadi  
4 6102.10.00  Pakaian jadi  
5 6102.20.00  Pakaian jadi  
6 6102.30.00  Pakaian jadi  
7 6102.90.00  Pakaian jadi  
8 6103.10.00  Pakaian jadi  
9 6103.22.00  Pakaian jadi  
10 6103.23.00  Pakaian jadi  
11 6103.29.00  Pakaian jadi  
12 6103.31.00  Pakaian jadi  
13 6103.32.00  Pakaian jadi  
14 6103.33.00  Pakaian jadi  
15 6103.39.10  Pakaian jadi  
16 6103.39.90  Pakaian jadi  
17 6103.41.00  Pakaian jadi  
18 6103.42.00  Pakaian jadi  
19 6103.43.00  Pakaian jadi  
20 6103.49.00  Pakaian jadi   - 30 - 
No Pos Tarif/  
HS Code  Keterangan  
21 6104.13.0 0 Pakaian jadi  
22 6104.19.20  Pakaian jadi  
23 6104.19.90  Pakaian jadi  
24 6104.22.00  Pakaian jadi  
25 6104.23.00  Pakaian jadi  
26 6104.29.00  Pakaian jadi  
27 6104.31.00  Pakaian jadi  
28 6104.32.00  Pakaian jadi  
29 6104.33.00  Pakaian jadi  
30 6104.39.00  Pakaian jadi  
31 6104.41.00  Pakaian jadi  
32 6104.42.00  Pakaian jadi  
33 6104.43.00  Pakaian jadi  
34 6104.44.00  Pakaian jadi  
35 6104.49.00  Pakaian jadi  
36 6104.51.00  Pakaian jadi  
37 6104.52.00  Pakaian jadi  
38 6104.53.00  Pakaian jadi  
39 6104.59.00  Pakaia n jadi  
40 6104.61.00  Pakaian jadi  
41 6104.62.00  Pakaian jadi  
42 6104.63.00  Pakaian jadi  
43 6104.69.00  Pakaian jadi  
44 6105.10.00  Pakaian jadi  
45 6105.20.10  Pakaian jadi  
46 6105.20.20  Pakaian jadi  
47 6105.90.00  Pakaian jadi  
48 6106.10.00  Pakaian jadi  
49 6106.20.00  Pakaian jadi  
50 6106.90.00  Pakaian jadi  
51 6107.21.00  Pakaian tidur  
52 6107.22.00  Pakaian tidur  
53 6107.29.00  Pakaian tidur  
54 6107.91.00  Pakaian jadi  
55 6107.99.00  Pakaian jadi  
56 6108.31.00  Pakaian tidur  
57 6108.32.00  Pakaian ti dur 
58 6108.39.00  Pakaian tidur  
59 6108.91.00  Pakaian jadi  
60 6108.92.00  Pakaian jadi  
61 6108.99.00  Pakaian jadi  
62 ex 6109.10.10  Pakaian jadi T -shirt 
63 ex 6109.10.20  Pakaian jadi T -shirt 
64 ex 6109.90.10  Pakaian jadi T -shirt 
65 ex 6109.90.20  Pakaian jadi T -shirt 
66 ex 6109.90.30  Pakaian jadi T -shirt 
67 6110.11.00  Pakaian jadi  
68 6110.12.00  Pakaian jadi   - 31 - 
No Pos Tarif/  
HS Code  Keterangan  
69 6110.19.00  Pakaian jadi  
70 6110.20.00  Pakaian jadi  
71 6110.30.00  Pakaian jadi  
72 6110.90.00  Pakaian jadi  
73 6112.11.00  Pakaian jadi  
74 6112.12.00  Pakaian jadi  
75 6112.19.00  Pakaian jadi  
76 6113.00.90  Pakaian jadi  
77 6114.20.00  Pakaian jadi  
78 6114.30.90  Pakaian jadi  
79 6114.90.10  Pakaian jadi  
80 6114.90.90  Pakaian jadi  
81 6201.20.10  Pakaian jadi  
82 6201.20.90  Pakaian jadi  
83 6201.30.10  Pakaian jadi  
84 6201.30.90  Pakaian jadi  
85 6201.40.10  Pakaian jadi  
86 6201.40.90  Pakaian jadi  
87 6201.90.11  Pakaian jadi  
88 6201.90.19  Pakaian jadi  
89 6201.90.21  Pakaian jadi  
90 6201.90.29  Pakaian jadi  
91 6201.90.90  Pakaian jadi  
92 6202.20. 10 Pakaian jadi  
93 6202.20.90  Pakaian jadi  
94 6202.30.10  Pakaian jadi  
95 6202.30.90  Pakaian jadi  
96 6202.40.10  Pakaian jadi  
97 6202.40.90  Pakaian jadi  
98 6202.90.10  Pakaian jadi  
99 6202.90.20  Pakaian jadi  
100 6202.90.90  Pakaian jadi  
101 6203.11.00  Pakaian jadi  
102 6203.12.00  Pakaian jadi  
103 6203.19.11  Pakaian jadi  
104 6203.19.19  Pakaian jadi  
105 6203.19.21  Pakaian jadi  
106 6203.19.29  Pakaian jadi  
107 6203.19.90  Pakaian jadi  
108 6203.22.10  Pakaian jadi  
109 6203.22.90  Pakaian jadi  
110 6203. 23.00  Pakaian jadi  
111 6203.29.10  Pakaian jadi  
112 6203.29.90  Pakaian jadi  
113 6203.31.00  Pakaian jadi  
114 6203.32.10  Pakaian jadi  
115 6203.32.90  Pakaian jadi  
116 6203.33.00  Pakaian jadi   - 32 - 
No Pos Tarif/  
HS Code  Keterangan  
117 6203.39.00  Pakaian jadi  
118 6203.41.00  Pakaian jadi  
119 6203.42.10  Pakaian jadi  
120 6203.42.90  Pakaian jadi  
121 6203.43.00  Pakaian jadi  
122 6203.49.10  Pakaian jadi  
123 6203.49.90  Pakaian jadi  
124 6204.11.00  Pakaian jadi  
125 6204.12.10  Pakaian jadi  
126 6204.12.90  Pakaian jadi  
127 6204.13.00  Pakaian jadi  
128 6204.19.11  Pakaian jadi  
129 6204.19.19  Pakaian jadi  
130 6204.19.90  Pakaian jadi  
131 6204.21.00  Pakaian jadi  
132 6204.22.10  Pakaian jadi  
133 6204.22.90  Pakaian jadi  
134 6204.23.00  Pakaian jadi  
135 6204.29.10  Pakaian jadi  
136 6204.29.90  Pakaian jadi  
137 6204.31.00  Pakaian jadi  
138 6204.32.10  Pakaian jadi  
139 6204.32.90  Pakaian jadi  
140 6204.33.00  Pakaian jadi  
141 6204.39.11  Pakaian jadi  
142 6204.39.19  Pakaian jadi  
143 6204.39.90  Pakaian jadi  
144 6204.41.00  Pakaian jadi  
145 6204.42.10  Pakaian jadi  
146 6204.42.90  Pakaian jadi  
147 6204.43.00  Pakaian jadi  
148 6204.44.00  Pakaian jadi  
149 6204.49.10  Pakaian jadi  
150 6204.49.90  Pakaian jadi  
151 6204.51.00  Pakaian jadi  
152 6204.52.10  Pakaian jadi  
153 6204.52.90  Pakaian jadi  
154 6204.53.00  Pakaian jadi  
155 6204.59.10  Pakaian jadi  
156 6204.59.90  Pakaian jadi  
157 6204.61.00  Pakaian jadi  
158 6204.62.00  Pakaian jadi  
159 6204.63.00  Pakaian jadi  
160 6204.69.00  Pakaian jadi  
161 6205.20.10  Pakaian jadi  
162 6205.20.20  Pakaian jadi  
163 6205 .20.90  Pakaian jadi  
164 6205.30.10  Pakaian jadi   - 33 - 
No Pos Tarif/  
HS Code  Keterangan  
165 6205.30.90  Pakaian jadi  
166 6205.90.10  Pakaian jadi  
167 6205.90.91  Pakaian jadi  
168 6205.90.92  Pakaian jadi  
169 6205.90.99  Pakaian jadi  
170 6206.10.10  Pakaian jadi  
171 6206.10.90  Pakaian jadi  
172 6206.20.00  Pakaian jadi  
173 6206.30.10  Pakaian jadi  
174 6206.30.90  Pakaian jadi  
175 6206.40.00  Pakaian jadi  
176 6206.90.00  Pakaian jadi  
177 6207.21.10  Pakaian tidur  
178 6207.21.90  Pakaian tidur  
179 6207.22.00  Pakaian tidur  
180 6207.29.10  Pakaian t idur 
181 6207.29.90  Pakaian tidur  
182 6207.91.00  Pakaian jadi  
183 6207.99.10  Pakaian jadi  
184 6207.99.90  Pakaian jadi  
185 6208.21.10  Pakaian tidur  
186 6208.21.90  Pakaian tidur  
187 6208.22.00  Pakaian tidur  
188 6208.29.10  Pakaian tidur  
189 6208.29.90  Pakaian tidur  
190 6208.91.10  Pakaian jadi  
191 6208.91.90  Pakaian jadi  
192 6208.92.10  Pakaian jadi  
193 6208.92.90  Pakaian jadi  
194 6208.99.10  Pakaian jadi  
195 6208.99.90  Pakaian jadi  
196 6210.10.90  Pakaian jadi  
197 6210.20.90  Pakaian jadi  
198 6210.30.90  Pakaian jadi  
199 ex 6210.40.90  Pakaian jadi selain Pakaian Pelindung Kerja  
200 ex 6210.50.90  Pakaian jadi selain Pakaian Pelindung Kerja  
201 6211.32.90  Pakaian jadi  
202 6211.33.90  Pakaian jadi  
203 6211.39.90  Pakaian jadi  
204 6211.42.90  Pakaian jadi  
205 6211.43.90  Pakaian jadi  
206 6211.49.60  Pakaian jadi  
207 6211.49.90  Pakaian jadi  
  - 34 - 
 
LAMPIRAN I I 
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN SPESIFIKASI TEKNIS 
PAKAIAN JADI  SECARA WAJIB  
 
 
SPESIFIKASI TEKNIS PAKAIAN JADI  
 
I. RUANG LINGKUP  
Spesifikasi Teknis ini  hanya berlaku untuk Pakaian Jadi . 
 
II. SYARAT MUTU  
Pakaian Jadi  harus  juga memenuhi persyaratan sifat fisika dan sifat kimia . 
Tabel 2. Spesifikasi Teknis Pakaian Jadi  
Klasifikas i Satuan  Persyaratan  Keterangan  
a. Ketahanan selip 
benang , bukaan  
6mm 1)    
- Pakaian atas2) 
- Pakaian 
bawah  N (kg)  
N (kg)  78,5 (8)  
122,6 (12,5)  minimum  
minimum  
b. Kekuatan jahit  
sambung rajut  Kpa 343,23  minimum  
Kg/cm2 3,5 
c. Nilai pH3)  4,0 – 7,5  
d.  Sifat nyala api4)  Kelas 1   
Keterangan  
1) Arah lusi (wale) dan arah pakan (course), Tanda “+” menunjuk kain 
mulur, tanda “ -“ menunjukkan kain mengkeret  
2) Pakaian atas terdiri dari pakaian jadi atasan, terusan, dan luaran 
(outer)  
3) Berlaku untuk selu ruh pakaian ja di ter masuk yang terbuat dari denim 
dan strech  
4) Berlaku untuk  pakaian tidur   
 
 
 
 
 
 
 
 
  - 35 - 
III. METODE UJI YANG DIGUNAKAN  
a. Pengujian ketahanan selip benang dilakukan sesuai SNI ISO 13936 -
1:2010 , bukaan 6 mm;  
b. Pengujian kekuatan ja hit sambung rajut dilakukan sesuai SNI 08-
4648 -1998 ; 
c. Pengujian nilai pH dilakukan sesuai SNI ISO 30 71:2020 ; 
d. Pengujian sifat nyala api  dilakukan sesuai SNI 0989 :2011 . 
 
 
IV. SYARAT KEBERTERIMAAN  
Penentuan Keberterimaan Spesifikasi Teknis Pakaian Jadi , hasil uji harus 
dievaluasi sesuai dengan ST Pakaian Jadi . 
 
 
 LAMPIRAN I II 
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN  SPESIFIKASI TEKNIS 
PAKAIAN JADI  SECARA WAJIB  
 
SKEMA SERTIFIKASI SPESIFIKASI TEKNIS  PAKAIAN JADI  
 
A. RUANG LINGKUP.  
Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, Surveilans , dan sertifikasi 
ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan  Spesifikasi Teknis 
Pakaian Jadi  secara wajib . 
 
B. ACUAN NORMATIF  
1. Standar produk Pakaian Jadi yang diacu adalah sebagian parameter 
SNI 8101:2017 Pakaian Jadi  dan Oeko -tex Standard 100 , edi si  
02.2023 , nilai pH untuk kelas 2 ; 
2. Peraturan Menteri  Perindustrian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 
2022 Tentang Standardisasi Industri.  
 
C. TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT KESESUAIAN  
Tata cara memperoleh Sertifikat Kesesuaian  dilakukan berdasarkan 
sistem sertifikasi tipe 1n atau tipe 4. 
 1. Penerbitan Sertifikat Kesesuaian  berdasarkan sistem sertifikasi tipe 1n dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut:  
No KETENTUAN  URAIAN  
TAHAP I. SELEKSI  
1. PERMOHONAN  UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI  UNTUK PRODUSEN DI LUAR NEGERI  
  1. Surat permohonan penerbitan Sertifikat 
Kesesuaian  dari Perusahaan Industri 
disampaikan kepada LSPro yang telah 
diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh 
Menteri sesuai dengan lingkup ST 
melalui SIINas.  
Surat permohonan sesuai format, 
dicetak dan diunggah melalui SIINas;  1. Surat permohonan penerbitan 
Sertifikat Kesesuaian  dari Perwakilan 
Resmi disampaikan kepada LSPro 
yang telah diakreditasi oleh KAN dan 
ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan 
lingkup ST melalui SIINas.  
Surat permohonan sesuai format, 
dicetak dan diunggah melalui SIINas;  
  2. Dokumen legal Perusahaan Industri 
yang diunggah melalui SIINas antara 
lain: 2. Dokumen legal yang diunggah melalui 
SIINas antara lain:  
   a. Dokumen Produsen di Luar Negeri  
  1) salinan akta pendirian 
perusahaan dan perubahannya  
atau NIB  orang perseorangan ; 1) salinan akta pendirian 
Produsen di Luar Negeri dan 
perubahannya;  
  2) salinan perizinan berusaha 
dengan lingkup kegiatan usah a, 
dengan  KBLI 14111  dan/ atau  
14301 ; 2) salinan perizinan berusaha 
sesuai ruang lingkup kegiatan 
usaha industri Pakaian Jadi 
bertanda elektr onik berupa 
Quick Response Code (QR 
Code) atau perizinan berusaha 
sesuai ruang lingkup kegiatan 
usaha industri Pakaian  Jadi  - 38 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
dengan surat keterangan dari 
otoritas yang berwenang di 
negara setempat;  
  3) salinan sertifikat  merek Pakaian 
Jadi atau bukti pendaftaran 
merek (untuk pendaftaran baru 
atau perpanjangan) milik sendiri  
yang diterbitkan oleh 
kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia ; 3) salinan sertifikat merek 
Pakaian Jadi milik sendiri 
yang diterbitkan oleh  
kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi 
manusia ; 
  Merek milik sendiri:  
1) pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat Kesesuaian  
(Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);  
2) pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian atau NIB  
perusahaan (Perusahaan Industri ) atau akta pendirian ( Produsen di Luar 
Negeri);  
3) pemilik sertifikat merek dan perusahaan (P erusahaan  Industri  atau 
Produsen di Luar Negeri) pemohon  penerbitan  Sertifikat Kes esuaian  
merupa kan bagian dari perusahaan multinasional ; atau 
4) merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang 
baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri).  
Bukti  pendaftaran merek dapat digunakan selambat - lambatnya  24 (dua puluh 
empat) bulan terhitung sejak tanggal bukti pendaftaran.   
   • Dokumen sebagaimana dimaksud  
pada huruf a angka 1) dan angka 
2) wajib diterjemahkan oleh 
penerjemah tersumpah  ke dalam  - 39 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
bahasa Indonesia ; dan  
• Dokumen sebagaimana dimaksud 
pada huruf a a ngka 1) dan angka 
2) wajib dilegalisasi oleh pejabat 
diplomatik di bidang 
perindustrian/ekonomi atau 
perwakilan konsuler Indonesia di 
negara setempat.  
   b. dokumen legal persyaratan dari 
Perwakilan Resmi, berupa  
   1) salinan akta pendirian 
Perwakilan Resmi dan 
perubahannya;  
   2) salinan p erizinan berusaha 
dengan KBLI 47711  atau 
46412;  
   3) bukti pencatatan perjanjian 
lisensi merek Pakaian Jadi 
dari Produsen di Luar Negeri 
pemilik merek kepada 
Perwakilan Resmi yang 
diterbitkan oleh kementerian 
yang menyelenggara kan 
urusan pemerintahan di 
bidang hukum dan hak asasi 
manusia; dan  
   4) akta notaris sebagai bukti 
Perwakilan Resmi dari  - 40 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
Produsen di Luar Negeri.  
   c. Dokumen  Importir yang ditunjuk  
   1) Salinan akta pendirian 
perusahaan Importir dan 
perubahannya;  
   2) salinan p erizinan berusaha 
dengan KBLI 46412, dan/ 
atau 46100 ; 
   3) Penunjukan  atau bukti 
perjanjian sebagai Importir 
dari Perwakilan Resmi  yang 
disahkan oleh notaris ; dan  
   4) bukti penguasaan gudang  oleh 
Importir berupa dokumen 
kepemilikan atau perjanjian 
sewa g udang dengan masa 
waktu sekurang -kurang nya 
sama dengan  masa berlaku 
SPPT Kesesuaian , dan Tanda 
Daftar Gudang.  
  3. Dokumen  lainnya yang diunggah 
melalui SIINas  3. Dokumen lainnya  yang diunggah 
melalui SIINas  
  a. Surat pernyataan bermeterai  dari 
Perusahaan Industri yang berisi 
jaminan untuk tidak akan 
mengedarkan, memasarkan 
dan/atau memindahtangankan a. Surat pernyataan bermeterai dari 
Perwakilan Resmi  yang berisi 
jaminan untuk tidak akan  
mengedarkan, memasarkan 
dan/atau memindahtangankan  - 41 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
kepemilikan Pakaian Jadi  sebelum 
memperoleh Sertifikat Kesesuaian  
dan SPPT K esesuaian , yang dicetak 
dan diunggah melalui SIINas ; kepemilikan Pakaian Jadi sebelum 
memperoleh Sertifikat Kesesuaian  
dan SPPT K esesuaian , yang 
dicetak dan diunggah melalui 
SIINas ; 
  b. Daftar lot/ batch  produksi Pakaian 
Jadi sesuai dengan format 
sebagaimana dimaksud dalam 
“huruf G. Daftar Jenis Produk yang 
Akan Disertifikasi, tabel 1”  dalam 
Lampiran I II Skema Sertifikasi 
STPakaian Jadi  ini. b. Daftar lot/ batch  produk Pakaian 
Jadi sesuai dengan format 
sebagaimana  dimaksud dalam 
“huruf G. Daftar Jenis Produk 
yang Akan Disertifikasi, tabel 2” 
dalam Lampiran I II Skema 
Sertifikasi ST Pakaian Jadi  ini, 
yang akan di impor setiap 
pengapalan atau shipment 
(Proforma Packing List ); 
  c. Ilustrasi  (gambar/foto)  pembubuhan 
tanda Kesesuaian ; c. Ilustrasi (gambar/foto) 
pembubuhan tanda Kesesuaian ; 
   d. Bukti penguasaan gudang oleh 
Importir  dan Tanda Daftar 
Gudang ; 
  d. Daftar produk Pakaian Jadi yang 
akan disertifikasi tipe 1n, 
mencakup:  e. Daftar produk Pakaian Jadi  yang 
akan disertifika si tipe 1n, 
mencakup:  
  1) Merek;  
  2) Jenis kain (tenun atau rajut) ; 
  3) Jenis Pakaian Jadi (atasan, bawahan, terusan, atau luaran (outer ));  - 42 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
  4) Jenis serat  (alam, buatan, dan campuran ); 
  5) Gambar/foto produk/desain produk ; 
  6) HS Code ( untuk produk impor) ; dan  
  7) Jumlah produk.  
  4. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, 
maka Perusahaan  Industri penerima 
Kerja Sama Merek wajib melengkapi dan 
mengunggah dokumen antara lain:  4. Dalam hal terdapat Kerja Sama 
Merek, maka Produsen di Luar  Negeri 
penerima Kerja Sama Merek me lalui 
Perwakilan Resmi wajib melengkapi 
dan mengunggah dokumen  antara 
lain: 
  a. Dokumen legal pemberi Kerja Sama Merek  
  1) Pemberi  Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri sejenis.  
  a) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek harus memiliki akun 
SIINas;  
  b) Salinan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahaannya dan/atau 
Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan bidang usaha Industri Pakaian Jadi 
(KBLI  1411 1 dan/atau 14301 ) milik Perusahaan Industri pemberi Kerja 
Sama Merek;  
  c) salinan perizinan berusaha milik Perusahaan Industri  pemberi Kerja 
Sama Merek; dan  
  d) Sertifikat Kesesuaian  milik pe nerima  Kerja Sama Merek dengan merek 
sendiri  tercantum dalam Sertifikat Kesesuaian  tersebut . 
  2) Pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri sejenis   - 43 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
  a) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri  pemberi Kerja Sama Merek 
harus memiliki akun  SIINas;  
  b) salinan akta pendirian perusahaan dan /atau  perubahannya milik 
Produsen di Luar  Negeri pemberi Kerja Sama Merek ; 
  c) salinan perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri  pemberi Kerja 
Sama Merek  bertanda elektronik berupa Quick Response Code  (QR Code ) 
atau perizinan berusaha dengan surat keterangan dari otoritas yang 
berwenang di negara setempat ; 
  d) salinan perizinan berusaha milik Perwakilan Resmi  pemegang lisensi dari 
pelaku usaha pemberi Kerja Sama Merek ; dan  
  e) salinan akta pendirian perusahaan dan /atau  perubaha nnya milik 
Perwakilan Resmi  dari Produsen di Luar  Negeri pemberi Kerja Sama 
Merek ; dan  
  f) Sertifikat Kesesuaian  milik pe nerima  Kerja Sama Merek d engan merek 
sendiri  tercantum dalam Sertifikat Kesesuaian  tersebut.  
  • Dokumen sebagaimana dimaksud  pada angka 4 huruf a angka 2 ) wajib 
diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Indonesia; dan  
• Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka angka 4 huruf a angka 2) 
wajib dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi 
atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat.  
  b. Dokumen  lainnya terkait Kerja Sama Merek  
  1) perjanjian  lisensi merek Pakaian 
Jadi dari Perusahaan Industri  
sejenis (sebagaimana dimaksud 
pada angka 4 huruf a angka1 )) 
atau Produsen di Luar Negeri 1) perjanjian  lisensi merek Pakaian 
Jadi dari Perusahaan Industri 
sejenis (sebagaimana dimaksud 
pada angka 4 huruf a angka 1 )) 
atau Produsen di Luar Negeri  - 44 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
sejenis (sebagaimana dimaksud 
pada angka 4 huruf a angka 2 )) 
pemberi Kerja Sama Merek 
kepada Perusahaan Industri 
Pakaian Jadi penerima Kerja 
Sama Merek yang dicatatkan di 
kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia ; sejeni s (sebagaimana dimaksud 
pada angka 4 huruf a angka 2 )) 
pemberi  Kerja Sama Merek 
kepada Produsen di Luar Negeri 
sebagai penerima Kerja Sama 
Merek yang dicatatkan di 
kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia ; 
  2) bukti pencatatan  perjanjian 
lisensi merek Pakaian Jadi dari 
Perusahaan Industri  sejenis 
(sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 huruf a angka 1 )) atau 
Produsen di Luar Negeri sejenis 
(sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 huruf a angka 2 ))  
pemberi Kerja Sama Merek  
kepada Perusahaan Industri 
penerima Kerja Sama Merek yang 
diterbitkan oleh kementerian 
yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia;  2) bukti pencatatan  perjanjian 
lisensi merek Pakaian Jadi dari 
Perusahaan Industri  sejenis 
(sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 huruf a angka 1 )) atau 
Produsen di Luar Negeri sejenis 
(sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 huruf a angka 2 ))  
pemberi Kerja Sama  Merek 
kepada Produsen di Luar Negeri 
sebagai  penerima Kerja Sama 
Merek yang diterbitk an oleh 
kementerian yang  
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia;  
  3) surat pernyataan dari  pemberi 
Kerja Sama Merek ( Perusahaan 
Industri   atau Perwakilan Resmi  
dari Produsen di Luar Negeri ) 3) surat  pernyataan dari  pemberi 
Kerja Sama Merek ( Perusahaan 
Industri atau Perwakilan Resmi  
dari Produsen di Luar Negeri )  - 45 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
yang berisi jaminan untuk tidak 
mengedarkan Pakaian Jadi 
sebelum memperoleh Sertifikat 
Kesesuaian  dan SPPT 
Kesesuaian , yang dicetak  melalui 
SIINas ; dan  yang berisi ja minan untuk tidak 
mengedarkan Pakaian Jadi 
sebelum memperoleh Sertifikat 
Kesesuaian  dan SPPT 
Kesesuaian , yang dicetak melalui 
SIINas ; dan  
  4) Sertifikat Kesesuaian  milik 
Perusahaan Industri sebagai 
penerima Kerja Sama Merek.  4) Sertifikat Kesesuaian  milik 
Produsen di Luar Negeri sebagai 
penerima Kerja Sama Merek.  
  c. Dokumen legal pemberi Maklun.  
  1) Pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha di dalam negeri  
  a) Pelaku Usaha pemberi Maklun harus memiliki akun SIINas.  
  b) Nomor Induk Berusaha ( NIB) milik Pelaku Usaha pem beri Maklun; dan  
  c) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahaannya milik Pelaku 
Usaha pemberi Maklun . 
  2) Pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri  
  a) Perwakilan Resmi  dari pelaku usaha pemberi Maklun harus memiliki 
akun SIINas.  
  b) salinan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya milik 
pelaku usaha pemberi Maklun;  
  c) salinan perizinan berusaha milik pelaku usaha pemberi Maklun  
bertanda elektronik berupa Quick Response Code  (QR Code ) atau 
perizinan berusaha dengan surat keterangan dari  otoritas yang 
berwenang di negara setempat;   - 46 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
  d) salinan perizinan berusaha milik Perwakilan Resmi  pemegang lisensi 
dari pelaku usaha pemberi Maklun; dan  
  e) salinan akta pendirian perusahaan dan /atau  perubah annya milik 
Perwakilan Resmi  pemegang lisensi dari pelaku usaha  pemberi Maklun  
  f) Sertifikat Kesesuaian  milik pe nerima  Maklun  dengan merek Produsen 
di Luar Negeri sendiri  tercantum dalam Sertifikat Kesesuaian  tersebut.  
  • Dokumen sebagaimana dimaksud  pada angka 2) huruf a) wajib 
diterjemahkan oleh penerj emah tersumpah  ke dalam bahasa Indonesia ; dan  
• Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) wajib dilegalisasi 
oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan 
konsuler Indonesia di negara setempat.  
  d. Dokumen lainnya terkait Maklun  
  1) salinan  sertifikat merek Pakaian 
Jadi milik pemberi Maklun  
(Pelaku Usaha sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf c 
angka  1) atau pelaku usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 huruf c angka 2 )) yang 
diterbitkan oleh kementerian  
yang menyelenggara kan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia ; 1) salinan sertifikat merek Pakaian 
Jadi milik pemberi Maklun 
(Pelaku Usaha sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf c 
angka 1) atau pelaku usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 huruf c angka 2)) yang 
diterbitkan oleh kementerian 
yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia;  
  2) perjanjian  lisensi merek Pakaian 
Jadi dari pemberi Maklun 
(Pelaku  Usaha sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf c 2) perjanjian lisensi merek Pakaian 
Jadi dari pemberi Maklun (Pelaku 
Usaha sebagaimana dimaksud 
pada angka 4 huruf c angka 1)  - 47 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
angka 1)  atau pelaku  usaha 
sebagaimana dimaksud pada  
angka 4  huruf c angka  2)) 
kepada Perusahaan Industri  
sebagai  penerima Maklun yang 
dicatatkan di kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia ; atau pelaku usaha sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf c 
angka 2)) kepada Produsen di 
Luar Negeri sebagai penerima 
Maklun yang dicatatkan di 
kementerian yang 
menyel enggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia  
  3) bukti pencatatan  perjanjian  
lisensi merek Pakaian Jadi dari 
pemberi Maklun  (Pelaku Usaha 
sebagaimana dimaksud pada  
angka 4  huruf c angka 1) atau 
pelaku usaha sebagaimana 
dimaksud pada  angka 4  huruf c 
angka 2))  kepada Perusahaan 
Industri penerima Maklun  yang 
diterbitkan  oleh kementerian 
yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia; dan  3) bukti pencatatan perjanjian 
lisensi merek Pakaian Jadi (dari 
pemberi  Maklun (Pelaku Usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
angka 4  huruf c angka 1) atau 
pelaku usaha sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf c 
angka 2))  kepada  Produsen di 
Luar Negeri penerima Maklun  
yang diterbitkan oleh 
kementerian yang  
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia; dan  
  4) surat pernyataan dari pemberi 
Maklun (Pelaku Usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 huruf c angka 1) atau 
Perwakilan  Resmi  sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf c 
angka 2) huruf b)) yang berisi 4) surat pernyataan dari pemberi 
Maklun (Pelaku Usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 huruf c angka 1) atau 
Perwakilan Resmi  sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf c 
angka 2) huruf b)) yang berisi  - 48 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
jaminan untuk tidak 
mengedarkan Pakaian Jadi 
sebelum memperoleh Sertifikat 
Kesesuaian  dan SPPT 
Kesesuaian , yang dicetak melalui 
SIINas;  jaminan untuk tidak 
mengedarkan Pakaian Jadi 
sebelum memperoleh Sertifikat 
Kesesuaian  dan SPPT 
Kesesuaian , yang dicetak melalui 
SIINas;  
  5) Sertifikat Kesesuaian  milik 
Perusahaan Indu stri sebagai 
penerima Maklun.  5) Sertifikat Kesesuaian  milik 
Produsen di Luar Negeri sebagai 
penerima Maklun.  
  5. Kepala Badan melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan Sertifikat 
Kesesuaian  yang diajukan secara elektronik.  
  6. Permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil verifikasi, akan 
disampaikan secara elektronik kepada LSPro yang telah terakreditasi oleh KAN dan 
ditunjuk  oleh Menteri untuk ditindaklanjuti.  
  7. Dalam hal permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar 
berdasarkan hasil verifikasi, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri 
melalui Perwakilan Resmi diminta untuk melakukan klarifikasi dan/atau 
melengkapi dokumen.  
  8. Apabila pemohon tidak menindaklajuti hasil verifikasi sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan maka permohonan dinyatakan batal.  
 
2. TINJAUAN PERMOHONAN  1. Dilakukan jika dokumen permohonan pada tahap seleksi telah lengkap dan benar 
sesuai persyaratan;  
  2. Dilakukan tinjauan terhadap persyaratan administrasi pemohon, jika sudah 
lengkap maka proses sertifikasi dapat diterima;  
  3. Penugasan PPC oleh LSPro.   - 49 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
 
3. PETUGAS PENGAMBIL 
CONTOH  1. Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis;  
2. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili  di Indonesia;  
3. Lancar berbahasa Indo nesia; 
4. Memahami ketentuan peraturan perundang -undangan;  
5. Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan  
6. Terdaftar di 1 (satu) LSPro (berada dalam 1 (satu) kementerian/ lembaga) serta 
mendapatkan penugasan dari LSPro dimaksud.  
 
5. LABORATORIUM UJI YANG 
DIGUNAKAN.  1. Laboratorium Uji yang digunakan adalah Laboratorium Uji yang diakreditasi oleh 
KAN dan ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup mencakup parameter yang 
tercantum dalam ST Pakaian Jadi ; 
  2. Petugas Penguji merupakan:  
a. Petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;  
b. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;  
c. Lancar berbahasa Indonesia;  
d. Memahami ketentuan peraturan perundang -undangan;  
e. Terdaftar di Laboratorium Uji serta mendapatkan penugasan dari 
Laboratorium Uji;  
  3. Laboratorium  Uji di luar negeri dengan  ruang lingkup ST Pakaian Jadi yang telah 
diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara yang mempunyai perjanjian saling 
pengakuan ( Mutual Recognition Arrangement /MRA) dan perjanjian bilateral atau 
multilateral di bidang regulasi teknis dengan Indonesia, serta ditunjuk oleh Menteri.   - 50 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
 
TAHAP II . DETERMINASI  
  1. Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau meliputi 
peralatan produksi min imal. 
 
1. PENGAMBILAN CONTOH   1. PPC menyiapkan rencana pengambilan contoh ( sampling plan ) yang  disetujui oleh 
ketua tim auditor.  
  2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh  (BAPC)  dan Label 
Contoh. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan /atau di gudang 
produksi.  
  3. Contoh diklasifikasikan dalam satu kelompok apabila memiliki kesamaan:  
a) Merek;  
b) Jenis kain: tenun atau rajut;  
c) Jenis serat: alam, buatan, dan campuran; dan  
d) Jenis pakaian jadi: atasan, bawahan, terusan, luaran (outer).  
Contoh kasus:  
Perusahaan A memiliki 1 (satu) merek CLOTH, saat diambil contoh oleh PPC 
memprod uksi pakaian jadi atasan dan bawahan  yang terbuat dari kain tenun 
dan kain rajut, dengan jenis serat katun 100%, maka contoh yang diambil 
adalah sebanyak 4 (empat) kelompok yaitu:  
- Merek CLOTH, kain tenun, serat alam, pakaian jadi atasan;  
- Merek CLOTH, kain tenun, serat alam, pakaian jadi bawahan;  
- Merek CLOTH, kain rajut, serat alam, pakaian jadi atasan;   - 51 - 
- Merek  CLOTH, kain rajut, serat alam, pakaian jadi bawahan.  
 
  4. Contoh uji diambil secara acak dari satu kelompok dengan jumlah contoh 
berdasarkan ukuran pakaian terbesar yang produksi sebagai berikut:  
a) Untuk panjang badan/celana/rok ≤ 66 cm diambil 12 buah (6 buah untuk lab 
uji dan 6 buah untuk arsip)  
b) Untuk panjang badan/celana/rok > 66 cm diambil 6 buah (3 untuk lab uji 
dan 3 untuk arsip)  
c) Untuk pakaian terusan yang panjangnya  90 cm diambil 4 buah (2 b uah 
untuk lab uji dan 2 buah untuk arsip)  
  5. Untuk pakaian tidur perlu tambahan pengambilan contoh uji dengan jumlah 
masing -masing (untuk uji sifat nyala api)  sebagai berikut : 
a) Pakaian tidur 1 (satu) set (atasan dan bawahan) ditambah  2 buah (1 buah 
untuk lab uji dan 1 buah untuk arsip)  
b) Pakaian tidur dengan panjang >70 cm ditambah  2 buah (1 buah untuk lab uji 
dan 1 buah untuk arsip)  
c) Pakaian tidur dengan panjang  ≤ 70 cm ditambah 4 buah (2 lab uji dan 2 
untuk arsip)  
  6. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, 
tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, 
kemudian ditandanganai oleh kedua pihak serta dic ap produsen, contoh dikemas 
dan diberi label.  
  7. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen  
 
2. CARA PENGUJIAN  Cara pengujian dilakukan sesuai ketentuan dalam SNI 8101:2017 Pakaian Jadi.   - 52 - 
 
3. LAPORAN HASIL UJI  Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu ses uai dengan ketentuan ST Pakaian 
Jadi. 
 
TAHAP III. TINJAUAN DAN KEPUTUSAN  
1. TINJAUAN TERHADAP LAPORAN 
HASIL UJI  1. Pengkaji  (Reviewer ) yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Hasil Uji 
memiliki kompetensi terkait produk Pakaian Jadi ; 
  2. Pengka ji (Reviewer ) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;  
  3. Tinjauan yang dihasilkan m enjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi 
keputusan Sertifikat Kesesuaian ; 
  Catatan : 
1) Jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan 
evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan 
ketidaksesuaian kepada  Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;  
2) Berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan 
contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Prod usen di Luar Negeri 
melakukan tindakan perbaikan.  
3) Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau 
Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui 
LSPro.  
 
2. KEPUTUSAN SERTIFIKASI  Dilakukan sesuai prosedur LSPro , dengan keputusan:  
  a. Penerbitan Sertifikat Kesesuaian ; atau  
  b. Penolakan penerbitan Sertifikat Kesesuaian  (pernyataan gagal memenuhi 
persyaratan ST Pakaian Jadi ). 
 
TAHAP IV. LISENSI   - 53 - 
1. PENERBITAN  SERTIFIKAT 
KESESUAIAN  PAKAIAN JADI  1. Sebelum LSPro m enerbitkan Sertifikat Kesesuaian , LSPro dan Laboratorium Uji 
wajib menyampaikan laporan tahapan proses penerbitan Sertifikat Kesesuaian  
kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas;  
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sekurang kurangnya:  
  a. Untuk LSPro:  
  1) tanggal pelaksanaan kaji ulang dokumen ; 
  2) tanggal pelaksanaan pengambilan contoh;  
  3) nama petugas pengambil contoh;  
  4) jenis produk dan merek;  
  5) Laboratorium Uji yang digunakan;  
  6) nomor dan tanggal laporan hasil uji;  
  7) tanggal pelaksa naan tinjauan dan keputusan;  
  8) konsep Sertifikat Kesesuaian  yang akan diterbitkan beserta lampirannya; 
dan 
  b. Untuk Laboratorium Uji:  
  1) judul ST Pakaian Jadi ; 
  2) tanggal penerimaan contoh uji;  
  3) tanggal pelaksanaan pengujian ; 
  4) nomor dan tanggal laporan hasil uji;  
  5) laporan hasil uji; dan  
  6) nama LSPro pengguna.   - 54 - 
  3. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh 
LSPro dan Laboratorium Uji;  
  4. Dalam hal hasil evaluasi Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada angka 3 
menyatakan prose s penerbitan Sertifikat Kesesuaian : 
  a. belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan terkait pemberlakuan ST Pakaian Jadi secara wajib; dan/atau  
  b. proses penerbitan Sertifikat Kesesuaian  belum memenuhi persyaratan ST 
Pakaian Jadi : 
  Kepala Badan akan menyampaikan notifikasi kepada LSPro atau Laboratorium 
Uji untuk dapat dilakukan tindakan perbaikan.  
  5. Notifikasi disampaikan secara elektronik melalui SIINas;  
  6. Dalam hal hasil evaluasi Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada angk a 3 
menyatakan  proses penerbitan Sertifikat Kesesuaian  telah memenuhi 
persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan terkait 
pemberlakuan  ST Pakaian Jadi secara wajib dan persyaratan ST Pakaian Jadi , 
Kepala Badan menerbitkan Quick Response Code  (QR Code) sebagai bukti 
validasi . 
  7. Quick Response Code (QR Code) sebagaimana dimaksud pada angka 6  
disampaikan secara elektronik melalui SIINas dan wajib dibubuhkan pada 
Sertifikat Kesesuaian . 
  8. SPPT Kesesuaian diterbitkan untuk jumlah tertentu berdasar kan Sertifikat 
Kesesuaian yang telah diterbitkan dengan mempertimbangkan jumlah lot/ batch . 
  9. Dalam Sertifikat Kesesuaian , wajib dicantumkan informasi paling sedikit:  
  a. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;  
  b. alamat pabrik;   - 55 - 
  c. nama dan alamat Perwakilan Resmi bagi produk impor;  
  d. alamat gudang bagi produk impor;  
  e. nama dan alamat importir, untuk permohonan penerbitan Sertifikat 
Kesesuaian  yang dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan 
Resmi ; 
  f. Dalam hal terda pat Kerja Sama Merek, maka Sertifikat Kesesuaian  dilengkapi 
dengan informasi:  
  1) nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri 
pemberi Kerja Sama Merek; atau  
  2) nama dan alamat Perwakilan Resmi pemegang lisensi dari Produsen di 
Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek  
  g. Dalam hal terdapat Maklun, maka Sertifikat Kesesuaian  dilengkapi dengan 
informasi:  
  1) nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau  
  2) nama dan alamat Perwakilan Resmi  pemegang lisensi dari pelaku usaha 
pemberi Maklun (pe laku usaha pemberi Maklun berada di luar negeri).  
  h. Merek;  
  i. Jenis Pakaian Jadi ; dan  
  j. tanggal terbit Sertifikat Kesesuaian . 
  10. 1 (satu) Sertifikat Kesesuaian  hanya diterbitkan untuk 1 (satu) lokasi pabrik.  
  11. Dalam hal merek dimiliki oleh koperasi produksi atau konsorsium , Sertifikat 
Kesesuaian dapat berlaku untuk lebih dari 1 (satu) lokasi produksi dalam 1(satu) 
kabupaten/kota . 
  12. Dalam 1 (satu) Sertifikat Kesesuaian  yang diterbitkan hanya diperkenankan  - 56 - 
mencantumkan 1 (satu) Perwakilan Resmi.  
  13. Dalam  hal terdapat Kerja Sama Merek  atau Maklun , Sertifikat Kesesuaian  
diberikan kepada  Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai 
penerima Kerja Sama Merek atau Maklun dan hanya berlaku untuk  1 (satu) 
merek . 
  14. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi;  
  15. Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada angka 1 3 dapat mewakili lebih 
dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri;  
 
2. PENERBITAN SURAT 
PERSETUJUAN PENGGUNAAN 
TANDA (SPPT) KESESUAIAN  1. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT Kesesuaian  disampaikan kepada 
Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas dilakukan oleh:  
  a. Perusahaan Industri yang telah memiliki Sertifikat Kesesuaian  untuk 
mereknya sendiri;  
  b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang telah memiliki 
Sertifikat Kesesuaian  untuk mereknya sendiri;  
  c. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang telah memenuhi 
ketentuan ST Pakaian Jadi (dalam hal terdapat Kerja Sama Merek);  atau 
  d. Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek melalui Perwakilan 
Resmi dan telah memenuhi ketentuan ST Pakaian Jadi (dalam hal terdapat 
Kerja Sama Merek) . 
  2. Dalam mengajukan permohonan 
penerbitan SPPT Kesesuaian , 
Perusahaan Industri wajib 
menyampaikan informasi:  2. Dalam mengajukan permohonan 
penerbitan SPPT Kesesuaian , 
Perwakilan Resmi wajib 
menyampaikan informasi  Produsen 
di Luar Negeri:  
  a. kapasitas produksi  terpasang ; a. kapasitas produksi  terpasang ;  - 57 - 
  b. tingkat utilisasi produ ksi untuk 1 
(satu)  tahun  takwim ; b. tingkat utilitas produksi  untuk 1 
(satu) tahun takwim ; 
  c. rencan a produksi untuk 1 (satu) 
tahun  takwim ; dan   c. rencana jumlah impor untuk 1 
(satu) tahun  takwim ; dan  
  d. realisasi produksi yang sudah 
dilakukan.  d. realisasi importasi yang sudah 
dilakukan  oleh Importir yang 
ditunjuk . 
 
 
  Catatan:  
Dokumen realisasi produksi dan realisasi importasi dikecualikan bagi 
Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan 
permohonan SPPT Kesesuaian . 
  3. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT Kesesuaian , Perusahaan 
Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau Produsen di Lu ar Negeri pemberi Kerja 
Sama Merek melalui Perwakilan Resmi; wajib menyampaikan informasi:  
  penerima Kerja Sama Merek  yang 
merupakan Perusahaan Industri : penerima Kerja Sama Merek yang 
merupakan Produsen di Luar Negeri;  
  a. jumlah produk yang disertifikasi 
(sesuai order dalam Kerja Sama 
Merek); dan  a. jumlah produk yang disertifikasi 
(sesuai order dalam Kerja Sama 
Merek); dan  
  b. realisasi produksi yang sudah 
dilakukan (dikecualikan bagi 
pemilik merek yang belum pernah 
memiliki SPPT 
Kesesuaian /pengajuan SPPT 
Kesesuaian Pakaian Jadi pertama b. realisasi impor yang sudah 
dilakukan (dikecualikan bagi pemilik 
merek yang belum pernah memiliki 
SPPT Kesesuaian /pengajuan SPPT 
Kesesuaian  Pakaian Jadi pertama 
kali).   - 58 - 
kali) 
  Catatan:  
Dokumen realisasi produksi dan realisasi importasi dikecualikan bagi 
Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek  atau Perwakilan Resmi 
pemberi Kerja Sama Merek  yang baru mengajukan permohonan SPPT 
Kesesuaian . 
  4. Kepala Badan melakukan evaluasi atas Permohonan SPPT Kesesuaian . 
  5. Dalam hal hasil  verifikasi menyatakan permohonan tidak lengkap dan/atau 
tidak benar, permohonan akan dikembalikan kepada kepada:  
  a. Perusahaan Industri;  
  b. Perwakilan Resmi ; atau  
  c. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau Produsen di Luar Negeri 
pemberi Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi;  
  yang mengajukan SPPT Kesesuaian  untuk memberikan klarifikasi.  
  6. Dalam hal:  
  a. Perusahaan Industri;  
  b. Perwakilan Resmi ; atau  
  c. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek  atau Maklun ; atau Produsen 
di Luar Neger i pemberi Kerja Sama Merek  atau Maklun  melalui Perwakilan 
Resmi;  
  tidak dapat memberikan klarifikasi dan/atau tidak dapat melakukan perbaikan 
atas ketidaksesuaian permohonan, permohonan persetujuan penggunaan tanda 
Kesesuaian  dinyatakan ditolak.  
  7. Dalam hal hasil verifikasi menyatakan permohonan lengkap dan benar, Kepala 
Badan menerbitkan SPPT Kesesuaian  disertai tanda elektronik berupa Quick  - 59 - 
Respond Code  (QR Code).  
  8. Contoh bentuk tanda Kesesuaian  dan tanda elektronik tercantum dalam 
Lampiran I II huru f D.  
 
  - 60 - 
 
 
 
2. Penerbitan Sertifikat Kesesuaian  berdasarkan sistem sertifikasi tipe 4 dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut:  
No KETENTUAN  URAIAN  
TAHAP I. SELEKSI  
1. PERMOHONAN  UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI  UNTUK PRODUSEN DI LUAR NEGERI  
  1. Surat permohonan penerbitan Sertifikat 
Kesesuaian  dari Perusahaan Industri 
disampaikan kepada LSPro yang telah 
diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh 
Menteri sesuai dengan lingkup ST 
melalui SIINas.  
Surat permohonan sesuai format, 
dicetak dan diunggah melalui SIINas;  1. Surat permohonan penerbitan 
Sertifikat Kesesuaian  dari Perwakilan 
Resmi disampaikan kepada LSPro 
yang telah diakreditasi oleh KAN dan 
ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan 
lingkup ST melalui SIINas.  
Surat permohonan sesuai format, 
dicetak dan diunggah melalui SIINas;  
  2. Dokumen legal Perusahaan Industri 
yang diunggah melalui SIINas antara 
lain: 2. Dokumen legal yang diunggah melalui 
SIINas antara lain:  
   a. Dokumen Produsen di Luar Negeri  
  1) Salinan akta pendirian 
perusahaan  dan perubahannya  
atau NIB  orang perse orangan ; 
  1) salinan akta pendirian 
Produsen di Luar Negeri dan 
perubahannya;  
  2) salinan perizinan berusaha 
dengan lingkup kegiatan usaha 
dengan KBLI 14111  dan/atau  2) salinan perizinan berusaha 
sesuai ruang lingkup kegiatan 
usaha industri Pakaian Jadi 
bertanda elektronik berupa  - 61 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
14301 ; Quick Response Code (QR 
Code) atau perizinan berusaha 
sesuai ruang lingkup kegiatan 
usaha industri Pakaian Jadi 
dengan surat keterangan dari 
otoritas yang berwenang di 
negara setempat ; 
  3) salinan sertifikat  merek Pakaian 
Jadi atau bukti pendaftaran 
merek (untuk pendaftaran baru 
atau perpanjangan) milik sendiri  
yang diterbitkan oleh 
kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia ; 3) salinan sertifikat merek 
Pakaian Jadi milik sendiri 
yang diterbitkan oleh 
kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi 
manusia ; 
  Merek milik sendiri:  
1) pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat Kesesuaian  
(Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);  
2) pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian atau NIB  
perusahaan (Perusahaan Industri ) atau akta pendirian ( Produsen di Luar 
Negeri);  
3) pemilik sertifikat merek dan perusahaan (P erusahaan  Industri  atau 
Produsen di Luar Negeri) pemohon  penerbitan  Sertifikat Kesesuaian  
merupa kan bagian dari perusahaan multinasional ; atau 
4) merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang 
baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri).  
Bukti  pendaftaran merek dapat digunakan maksimal  24 bulan terhitung sejak 
tanggal bukti pendaftaran.    - 62 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
   • Dokumen sebagaimana dimaksud  
pada huruf a angka 1) dan angka 
2) wajib diterjemahkan oleh 
penerjemah tersumpah  ke dalam 
bahasa Indonesia ; dan  
• Dokumen sebagaimana dimaksud 
pada huruf a angka 1) dan angka 
2) wajib dilegalisasi oleh pejabat 
diplomatik di bidang 
perindustrian/ekonomi atau 
perwakilan konsuler Indonesia di 
negara setempat.  
   b. dokumen  legal persyaratan dari 
Perwakilan Resmi, berupa  
   1) salinan akta pendirian 
Perwakilan Resmi dan 
perubahanny a; 
   2) salinan p erizinan berusaha 
dengan KBLI 47711  atau 
46412;  
   3) bukti pencatatan perjanjian 
lisensi merek Pakaian Jadi 
dari Produsen di Luar  Negeri 
pemilik merek kepada 
Perwakilan Resmi yang 
diterbitkan oleh kementerian 
yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di  - 63 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
bidang hukum dan hak asasi 
manusia; dan  
   4) akta notaris sebagai bukti 
Perwakilan Resmi dari 
Produsen di Luar Negeri.  
   c. Dokumen  Importir yang ditunjuk  
   1) Salinan akta pendirian 
perusahaan Importir dan 
perubahannya;  
   2) salinan p erizinan ber usaha 
dengan KBLI 46412, dan/ 
atau 4610 0; 
   3) Penunjukan  atau bukti 
perjanjian sebagai Importir 
dari Perwakilan Resmi  yang 
disahkan oleh notaris ; dan  
   4) bukti penguasaan gudang  oleh 
Importir berupa dokumen 
kepemilikan atau perjanjian 
sewa gudang dengan masa 
waktu sekurang -kurang nya 
sama dengan masa berlaku 
SPPT Kesesuaian , dan Tanda 
Daftar Gudang.  
  3. Dokumen  lainnya  yang diunggah 
melalui SIINas  3. Dokumen lainnya  yang diunggah 
melalui SIINas   - 64 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
  a. Surat pernyataan bermeterai dari 
Perusahaan Industri yang berisi  
jaminan untuk tidak akan 
mengedarkan, memasarkan 
dan/atau memindahtangankan 
kepemilikan Pakaian Jadi sebelum 
memperoleh Sertifikat Kesesuaian  
dan SPPT Kesesuaian , yang dicetak 
dan diunggah melalui SIINas ; a. Surat pernyataan bermeterai dari 
Perwakilan Resmi  yang berisi 
jaminan untuk tidak akan 
mengedarkan, memasarkan 
dan/atau memindahtangankan 
kepemilikan Pakaian Jadi sebelum 
memperoleh Sertifikat Kesesuaian  
dan SPPT Kesesuaian , yang 
dicetak dan diunggah melalui 
SIINas ; 
  b. diagram alir proses produksi;  b. diagra m alir proses produksi yang 
telah diterjemahkan ke dalam 
bahasa  Indonesia;  
  c. Daftar produksi Pakaian Jadi yang 
akan disertifikasi tipe 4, mencakup:  c. Daftar produksi Pakaian Jadi  yang 
akan disertifikasi tipe 4, 
mencakup:  
  1) Merek;  
  2) Jenis kain (tenun atau rajut);  
  3) Jenis Pakaian Jadi  (atasan, bawahan, terusan, atau luaran (outer )); 
  4) Jenis serat  (alam, buatan, dan campuran ); 
  5) Gambar/foto produk/desain kemasan; dan  
  6) HS Code (untuk produk impor) . 
  d. Daftar peralatan utama produksi;  d. Daftar peralatan uta ma produksi;  
  e. Ilustrasi  (gambar/foto) pembubuhan 
Tanda Kesesuaian ; e. Ilustrasi (gambar/foto) 
pembubuhan Tanda Kesesuaian ;  - 65 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
   f. Bukti penguasaan gudang oleh 
Impo rtir dan Tanda Daftar 
Gudang ; 
  4. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, 
maka Perusahaan  Industri penerima 
Kerja Sama Merek wajib melengkapi dan 
mengunggah dokumen antara lain:  4. Dalam hal terdapat Kerja Sama 
Merek, maka Produsen di Luar Negeri 
penerima Kerja Sama Merek melalui 
Perwakilan Resmi wajib melengkapi 
dan mengunggah dokumen  antara 
lain: 
  a. Dokume n legal pemberi Kerja  Sama Merek  
  1) Pemberi  Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri sejenis.  
  a) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek harus memiliki akun 
SIINas;  
  b) Salinan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahaannya dan/atau 
Nomor  Induk Berusaha (NIB) dengan bidang usaha Industri Pakaian Jadi 
(KBLI  14111  dan/atau 14301 ) milik Perusahaan Industri pemberi Kerja 
Sama Merek;  
  c) salinan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahaannya milik 
Perusahaan Industri  pemberi Kerja Sama Merek; dan  
  d) Sertifikat Kesesuaian  milik p enerima  Kerja Sama Merek dengan merek 
sendiri  tercantum dalam Sertifikat Kesesuaian  tersebut.  
  2) Pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri sejenis  
  a) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar  Negeri  pemberi Kerja Sama Merek 
harus memiliki akun  SIINas;  
  b) salinan akta pendirian perusahaan dan /atau  perubahannya milik  - 66 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek ; 
  c) salinan perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri  pemberi Kerja 
Sama Merek  bertanda elektr onik berupa Quick Response Code  (QR Code ) 
atau perizinan berusaha dengan surat keterangan dari otoritas yang 
berwenang di negara setempat;  
  d) salinan perizinan berusaha milik Perwakilan Resmi  pemegang lisensi dari 
pelaku usaha pemberi Kerja Sama Merek ; dan  
  e) salinan akta pendirian perusahaan dan /atau  perubaha nnya milik 
Perwakilan Resmi  dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama 
Merek ; dan  
  f) Sertifikat Kesesuaian  milik pe nerima  Kerja Sama Merek dengan merek 
sendiri  tercantum dalam Sertifikat Kesesuai an tersebut.  
  • Dokumen sebagaimana dimaksud  pada angka 4 huruf a angka 2) wajib 
diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Indonesia; dan  
• Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka angka 4 huruf a angka 2) 
wajib dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi 
atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat.  
  b. Dokumen  lainnya terkait Kerja Sama Merek  
  1) perjanjian  lisensi merek Pakaian 
Jadi dari Perusahaan Industri  
sejenis (sebagaimana dimaksud 
pada angka 4 huruf a angk a1)) 
atau Produsen di Luar Negeri 
sejenis ( sebagaimana dimaksud 
pada angka 4 huruf a angka 2 )) 
pemberi Kerja Sama Merek 1) perjanjian  lisensi merek Pakaian 
Jadi dari Perusahaan Industri 
sejenis (sebagaimana dimaksud 
pada angka 4 huruf a angka 1 )) 
atau Produsen di Luar Negeri 
sejenis ( sebagaimana dimaksud 
pada angka 4 huruf a angka 2 )) 
pemberi  Kerja Sama Merek kepada  - 67 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
kepada Perusahaan Industri 
Pakaian Jadi penerima Kerja 
Sama Merek yang dicatatkan di 
kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia ; Produsen di Luar Negeri sebagai 
penerima Kerja Sama Merek yang 
dicatatkan di kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia ; 
  2) bukti pencatatan  perjanjian 
lisensi merek Pakaian Jadi dari 
Perusahaan Industri  sejenis 
(sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 huruf a angka 1))  atau 
Produsen di Luar Negeri sejenis 
(sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 huruf a angka 2 ))  
pemberi Kerja Sama Merek 
kepada Perusahaan Industri 
penerima Kerja Sama Me rek yang 
diterbitkan oleh kementerian 
yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia;  2) bukti pencatatan  perjanjian lisensi 
merek Pakaian Jadi dari 
Perusahaan Industri  sejenis 
(sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 huruf a angka 1 )) atau 
Produsen di Luar Negeri sejenis 
(sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 huruf a angka 2 ))  
pemberi Kerja Sama  Merek kepada 
Produsen di Luar Negeri sebagai  
penerima Kerja Sama Merek yang 
diterbitkan oleh kementerian yang  
menyelenggarakan urusan 
pemeri ntahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia;  
  3) surat pernyataan dari  pemberi 
Kerja Sama Merek ( Perusahaan 
Industri   atau Perwakilan Resmi  
dari Produsen di Luar Negeri ) 
yang berisi jaminan untuk tidak 
mengedarkan Pakaian Jadi 
sebelum memperoleh Sertifikat 
Kesesuaian  dan SPPT 3) surat  pernyataan dari  pemberi 
Kerja Sama Merek ( Perusahaan 
Industri  atau Perwakilan Resmi  
dari Produsen di Luar Negeri ) 
yang berisi jaminan untuk tidak 
mengedarkan Pakaian Jadi 
sebelum memp eroleh Sertifikat 
Kesesuaian  dan SPPT  - 68 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
Kesesuaian , yang dicetak melalui 
SIINas ; dan  Kesesuaian , yang dicetak melalui 
SIINas ; dan  
  4) Sertifikat Kesesuaian  milik 
Perusahaan Industri sebagai 
penerima Kerja  Sama Merek.  4) Sertifikat Kesesuaian  milik 
Produsen di Luar Negeri sebagai 
penerima Kerja Sama Merek.  
  c. Dokumen legal pemberi Maklun.  
  1) Pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha di dalam negeri  
  a) Pelaku Usaha pemberi Maklun harus memiliki akun SIINas.  
  b) Nomor Induk Berusaha ( NIB) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun; dan  
  c) salinan akta pendirian perusahaan d an perubahaannya milik Pelaku 
Usaha pemberi Maklun . 
  2) Pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri  
  a) Perwakilan Resmi  dari pelaku usaha pemberi Maklun harus memiliki 
akun SIINas.  
  b) salinan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya milik pelaku 
usaha pemberi Maklun;  
  c) salinan perizinan berusaha milik pelaku usaha pemberi Maklun  bertanda 
elektronik berupa Quick Response Code  (QR Code ) atau perizinan 
berusaha dengan surat keterangan dari otoritas yang berwenang di 
negara setempat;  
  d) salinan  perizinan berusaha milik Perwakilan Resmi  pemegang lisensi dari 
pelaku usaha pemberi Maklun; dan  
  e) salinan akta pendirian perusahaan dan /atau  perubah annya milik  - 69 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
Perwakilan Resmi  pemegang lisensi dari pelaku usaha  pemberi Maklun  
  f) Sertifikat Kesesuaian  milik pe nerima  Maklun  dengan merek Produsen di 
Luar Negeri sendiri  tercantum dalam Sertifikat Kesesuaian  tersebut.  
  • Dokumen sebagaimana dimaksud  pada angka 2) huruf a) wajib 
diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah  ke dalam bahasa Indonesia ; dan  
• Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) wajib dilegalisasi 
oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan 
konsuler Indonesia di negara setempat.  
  d. Dokumen lainnya terkait Maklun  
  1) salinan  sertifikat merek Pakaian 
Jadi milik pemberi Maklun  
(Pelaku Usaha sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf c 
angka  1) atau pelaku usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 huruf c angka 2 )) yang 
diterbitkan oleh kementerian 
yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi m anusia ; 1) salinan sertifikat merek Pakaian 
Jadi milik pemberi Maklun 
(Pelaku Usaha sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf c 
angka  1) atau pelaku usaha 
sebagaimana dimaksud pada  
angka 4  huruf c angka 2))  yang 
diterbitkan oleh kementerian  
yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia ; 
  2) perjanjian  lisensi merek Pakaian 
Jadi dari pemberi Maklun 
(Pelaku  Usaha sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf c 
angka 1)  atau pelaku usaha 
sebagaimana dimaksud 
pada angka 4  huruf c angka  2)) 
kepada Perusahaan Industri 2) perjanjian lisensi merek Pakaian 
Jadi dari pemberi Maklun (Pelaku 
Usaha sebagaimana dimaksud 
pada angka 4 huruf c angka 1) 
atau pelaku usaha sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf c 
angka 2)) kepada Produsen di 
Luar Negeri sebagai penerima  - 70 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
sebagai  penerima Maklun yang 
dicatatkan di kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia ; Maklun yang dicatatkan di 
kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asas i manusia  
  3) bukti pencatatan  perjanjian  
lisensi merek Pakaian Jadi dari 
pemberi Maklun  (Pelaku Usaha 
sebagaimana dimaksud pada  
angka 4  huruf c angka 1) atau 
pelaku usaha sebagaimana 
dimaksud pada  angka 4  huruf c 
angka 2))  kepada Perusahaan 
Industri penerima Maklun  yang 
diterbitkan  oleh kementerian 
yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia; dan  3) bukti pencatatan perjanjian 
lisensi merek Pakaian Jadi (dari 
pemberi Maklun (Pelaku Usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
angka 4  huruf c angka 1) atau 
pelaku usaha sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf c 
angka 2))  kepada  Produsen di 
Luar Negeri penerima Maklun  
yang diterbitkan oleh 
kementerian yang  
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia; dan  
  4) surat pernyataan dari pemberi 
Maklun (Pelaku Usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 huruf c angka 1) atau 
Perwakilan Resmi  sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf c 
angka 2) huruf b)) yang berisi 
jaminan untuk tidak 
mengedarkan Pakaian Jadi 
sebelum memperole h Sertifikat 
Kesesuaian  dan SPPT 4) surat pernyataan dari pemberi 
Maklun (Pelaku Usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 huruf c angka 1) atau 
Perwakilan Resmi  sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf c 
angka 2) huruf b)) yang berisi 
jaminan untuk tidak 
mengedarkan Pakaian Jadi 
sebelum memperoleh Sertifikat 
Kesesuaian  dan SPPT  - 71 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
Kesesuaian , yang dicetak melalui 
SIINas;  Kesesuaian , yang dicetak melalui 
SIINas;  
  5) Sertifikat Kesesuaian  milik 
Perusahaan Industri sebagai 
penerima Maklun.  5) Sertifikat Kesesuaian  milik 
Produsen di Luar Negeri sebagai 
penerima Maklun.  
  5. Kepala Badan melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan Sertifikat 
Kesesuaian  yang diajukan secara elektronik.  
  6. Permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil verifikasi, akan 
disampaikan secara elektronik kepada LSPro yang telah terakreditasi oleh KAN dan 
ditunjuk  oleh Menteri untuk ditindaklanjuti.  
  7. Dalam hal permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar 
berdasarkan hasil verifikasi, Perusahaan Industri atau Produ sen di Luar Negeri 
melalui Perwakilan Resmi diminta untuk melakukan klarifikasi dan/atau 
melengkapi dokumen.  
  8. Apabila pemohon tidak menindaklajuti hasil verifikasi sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan maka permohonan dinyatakan batal.  
 
2. TINJAUAN PERMOHONAN  1. Dilakukan jika dokumen permohonan pada tahap seleksi telah lengkap dan benar 
sesuai persyaratan;  
  2. Dilakukan tinjauan terhadap persyaratan administrasi pemohon, jika sudah 
lengkap maka proses sertifikasi dapat diterima;  
  3. Penugasan PPC ol eh LSPro.  
 
3. DURASI AUDIT  Jumlah minimal durasi audit:  
A.  Audit kecukupan, 1 Mandays  (orang 
hari).  Jumlah minimal durasi audit:  
A.  Audit kecukupan, 1 Mandays  (orang 
hari).   - 72 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
B. Audit kesesuaian untuk sertifikasi 
awal (baru) atau resertifikasi 4 
mandays  (orang hari), tidak termasuk 
waktu pengambilan contoh.  B. Audit kesesuaian untuk sertifikasi 
awal (baru) atau resertifikasi 6 
mandays (orang hari) untuk lokasi 
pabrik, tidak termasuk waktu 
pengambilan contoh.   
  Catatan:  
• Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk  waktu perjalanan dan karantina.  
 
4. PERSONIL AUDITOR, 
PETUGAS PENGAMBIL 
CONTOH  1. Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis;  
2. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;  
3. Lancar berbahasa Indo nesia; 
4. Memahami ketentuan peraturan perundang -undangan;  
5. Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan  
6. Terdaftar di 1 (satu) LSPro (berada dalam 1 (satu) kementerian/ lembaga) serta 
mendapatkan penugasan dari LSPro dimaksud.  
 
5. LABORATORIUM UJI YANG 
DIGUNAKAN.  1. Laboratorium Uji yang digunakan adal ah Laboratorium Uji yang diakreditasi oleh 
KAN dan ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup mencakup parameter yang 
tercantum dalam ST Pakaian Jadi ; 
  2. Petugas Penguji merupakan:  
a. Petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;  
b. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;  
c. Lancar berbahasa Indonesia;   - 73 - 
No KETENTUAN  URAIAN  
d. Memaha mi ketentuan peraturan perundang -undangan;  
e. Terdaftar di Laboratorium Uji serta mendapatkan penugasan dari 
Laboratorium Uji;  
  3. Laboratorium  Uji di luar negeri dengan ruang lingkup ST Pakaian Jadi yang telah 
diakreditasi oleh lembaga akreditasi  di negara yang mempunyai perjanjian saling 
pengakuan ( Mutual Recognition Arrangement /MRA) dan perjanjian bilateral atau 
multilateral di bidang regulasi teknis dengan Indonesia, serta ditunjuk oleh Menteri.  
 
TAHAP II . DETERMINASI  
1. AUDIT TAHAP 1 (AUDIT 
KECUKUPAN)  1. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap, benar dan sesuai 
persyaratan;  
  2. Dilakukan  oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan verifikasi 
lapangan.  
  3. Melakuka n tinjauan dokumen administrasi dan dokumen tambahan terkait sistem 
manajemen mutu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesi a, yaitu:   
  a. Diagram alir proses produksi;  
  b. Daftar peralatan utama produksi; dan  
  c. Daftar peralatan uji  
  yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian kesesuaian 
di lapangan.  
  4. Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau meliputi 
fasilitas  minimal dan quality control  yang dimiliki.  
 
2. Verifikasi Lapangan 1. Verifikasi lapangan  (verifikasi/ audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi  - 74 - 
(verifikasi/audit keses uaian)  persyaratan audit tahap 1;  
  2. Verifikator  harus memastikan rencana verifikasi lapangan  dan rencana 
pengambilan contoh ( sampling plan ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan 
STPakaian Jadi yang diajukan;  
  3. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim verifikator  memiliki kompetensi ruang 
lingkup audit;  
  4. Verifikasi lapangan  untuk proses produksi dan Quality Control  (QC)/ Quality 
Assurance  (QA) harus dilakukan oleh auditor yang m emiliki kompetensi produk 
Pakaian Jadi . 
 
3. LINGKUP YANG DI AUDIT  1. Verifikasi lapangan  dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa 
diwakili oleh salah satu tipePakaian Jadi untuk masing -masingjenis Pakaian Jadi 
yang di mohon kan. 
  2. Verifikasi  proses produksi  
Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi 
produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:  
1) Fasilitas, peralatan, personil yang digunakan ; 
2) Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan/atau  menguji 
produk sebelum dan setelah produksi;  
3) Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk 
memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian 
persyaratan produk;  
4) Pengendalian proses produksi sesuai dengan Huruf E dalam  dokumen Skema 
Sertifikasi ST  Pakaian Jadi ini.  
5) Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang 
tidak sesuai;   - 75 - 
6) Verifikator  melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk 
kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kema mpuan 
Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang 
dimohonkan.  
 
4. TITIK KRITIS YANG PERLU 
DIPERHATIKAN PADA SAAT 
AUDIT  1. Pemeriksaan barang masuk  
a. Pemilihan bahan baku (kain dan benang);  
b. Pemilihan bahan penolong.  
  2. Proses  produksi:  
a. Penjahitan;  
b. Penyempurnaan (jika ada).  
  3. Pemeriksaan p roduk akhir  
a. Pengemasan;  
b. Penandaan.  
 
6. KATEGORI KETIDAKSESUAIAN  1. Mayor apabila:  
  a. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga 
mengakibatkan ketidaksesuaian terh adap ST Pakaian Jadi yang dimohonkan, 
diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan 
Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri  paling lama  2 (dua)  bulan , 
berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau  
  2. Minor apabila ter dapat ketidak -konsistenan terkait kemampuan proses produksi  
dan/atau Tata Cara Produksi Pakaian Jadi , maka Perusahaan Industri atau 
Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu  
paling lama 6 (enam ) bulan  disertai analisa penyebab ketid aksesuaian.   - 76 - 
 
7. PENGAMBILAN CONTOH  1. PPC menyiapkan rencana pengambilan contoh ( sampling plan ) yang disetujui oleh 
ketua tim auditor.  
  2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label 
Contoh. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang 
produksi.  
  3. Contoh diklasifikasikan dalam satu kelompok apabila memiliki kesamaan:  
a) Merek;  
b) Jenis kain: tenun atau rajut;  
c) Jenis serat: alam, buatan, dan campuran; dan  
d) Jenis pakaian jadi: atasan, bawahan, terusan, luaran (out er). 
Contoh kasus:  
Perusahaan A memiliki 1 (satu) merek CLOTH, saat diambil contoh oleh PPC 
memproduksi pakaian jadi atasan dan bawahan yang terbuat dari kain tenun 
dan kain rajut, dengan jenis serat katun 100%, maka contoh yang diambil 
adalah sebanyak 4 (empat) kelompok yaitu:  
- Merek CLOTH, kain tenun, serat alam, pakaian jadi atasan;  
- Merek CLOTH, kain tenun, serat alam, pakaian jadi bawahan;  
- Merek CLOTH, kain rajut, serat alam, pakaian jadi atasan;  
- Merek CLOTH, kain rajut, serat alam, pakaian jadi bawahan.   
  4. Contoh uji diambil secara acak dari satu kelompok dengan jumlah contoh 
berdasarkan ukuran pakaian terbesar yang produksi sebagai berikut:  
a) Untuk panjang badan/ celana/rok ≤ 66 cm diambil 12 buah (6 buah untuk lab 
uji dan 6 buah untuk arsip)   - 77 - 
b) Untuk panjan g badan/celana/rok > 66 cm diambil 6 buah (3 untuk lab uji 
dan 3 untuk arsip)  
c) Untuk pakaian terusan yang panjangnya  90 cm diambil 4 buah (2 buah 
untuk  lab uji dan 2 buah untuk arsip)  
  5. Untuk pakaian tidur perlu tambahan pengambilan contoh uji dengan jumlah 
masing -masing (untuk uji sifat nyala api)  sebagai berikut : 
a) Pakaian tidur 1 (satu) set (atasan dan bawahan) ditambah  2 buah (1 buah 
untuk  lab uji dan 1 buah untuk arsip)  
b) Pakaian tidur dengan panjang >70 cm ditambah  2 buah (1 buah untuk lab uji 
dan 1 bu ah untuk arsip)  
c) Pakaian tidur dengan panjang ≤ 70 cm ditambah 4 buah (2 lab uji dan 2 
untuk arsip)  
  6. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, 
tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, 
kemu dian ditandanganai oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas 
dan diberi label.  
  7. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen  
 
8. CARA PENGUJIAN  Cara pengujian dilakukan sesuai ketentuan dalam SNI 8101:2017 Pakaian Jadi  
 
9. LAPORAN HASIL UJI  Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesaui dengan ketentuan ST Pakaian 
Jadi. 
 
TAHAP III. TINJAUAN DAN KEPUTUSAN  
1. TINJAUAN TERHADAP LAPORAN 
AUDIT DAN LAPORAN HASIL UJI  1. Pengkaji  (Reviewer ) yang melakukan tinjauan terhadap Laporan verifikasi dan 
Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk Pakaian Jadi ;  - 78 - 
  2. Pengkaji ( Reviewer ) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;  
  3. Tinjauan yang dihasilkan m enjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi 
keputusan Sertifikat Kesesuaian ; 
  4. Ketentuan untuk hasil uji:  
a. Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau 
arsip tidak memenuhi persyaratan ST Pakaian Jadi , maka dilakukan 
pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh 
parameter.  
b. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.  
c. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima 
pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri 
tidak menindaklajuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan 
dalam sertifikasi dinyatakan gagal.  
d. Jika pengujian ulang  dinyatakan tidak memenuhi persyaratan ST Pakaian 
Jadi, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.  
  Catatan : 
1) jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan 
evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan 
ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;  
2) berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh 
ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan 
tindakan perbaikan.  
3) Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau 
Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalu i 
LSPro.  
 
2. KEPUTUSAN SERTIFIKASI  Dilakukan sesuai prosedur LSPro , dengan keputusan:  
  a. Penerbitan Sertifikat Kesesuaian ; atau   - 79 - 
  b. Penolakan penerbitan Sertifikat Kesesuaian  (pernyataan gagal memenuhi 
persyaratan ST Pakaian Jadi ). 
 
TAHAP IV. LISENSI  
1. PENERBITAN SERTIFIKAT 
KESESUAIAN  PAKAIAN JADI  1. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat Kesesuaian , LSPro dan Laboratorium Uji 
wajib menyampaikan laporan tahapan proses penerbitan Sertifikat Kesesuaian  
kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas;  
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sekurang kurangnya:  
  a. Untuk LSPro:  
  1) tanggal pelaksanaan audit kecukupan ; 
  2) tanggal pelaksanaan pengambilan contoh;  
  3) nama verifikator ; 
  4) nama petugas pengambil contoh;  
  5) tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan ; 
  6) hasil pelaksanaan verifikasi ; 
  7) jenis produk dan merek;  
  8) Laboratorium Uji yang digunakan;  
  9) nomor dan tanggal laporan hasil uji;  
  10) konsep Sertifikat Kesesuaian  yang akan diterbitkan beserta lampirannya; 
dan 
  b. Untuk Laboratorium Uji:  
  1) judul  ST Pakaian Jadi ;  - 80 - 
  2) tanggal penerimaan contoh uji;  
  3) tanggal  pelaksanaan pengujian ; 
  4) nomor dan tanggal laporan hasil uji;  
  5) laporan hasil uji; dan  
  6) nama LSPro pengguna.  
  3. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh 
LSPro dan Laboratorium Uji;  
  4. Dalam hal hasil evaluasi Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada angka 3 
menyatakan proses penerbitan Sertifikat Kesesuaian : 
  a. Belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan terkait pemberlakuan standardis asi industri secara wajib; 
dan/atau  
  b. proses penerbitan Sertifikat Kesesuaian  belum memenuhi persyaratan ST 
Pakaian Jadi ; 
  Kepala Badan akan menyampaikan notifikasi kepada LSPro atau Laboratorium 
Uji untuk dapat dilakukan tindakan perbaikan.  
  5. Notifikasi disampaikan secara elektronik melalui SIINas;  
  6. Dalam hal hasil evaluasi Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada angka 3  
menyatakan proses penerbitan Sertifikat Kesesuaian  telah memenuhi 
persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan terkait 
pemberlakuan ST Pakaian Jadi secara wajib dan persyaratan ST Pakaian Jadi , 
Kepala Badan menerbitkan Quick Response Code  (QR Code) sebagai bukti 
validasi . 
  7. Quick Response Code (QR Code) sebagaimana dimaksud pada angka 6  
disampaikan secara elektronik melalui SIINas dan wajib dibubuhkan pada  - 81 - 
Sertifikat Kesesuaian . 
  8. Masa berlaku Sertifikat Kesesuaian  adalah 4 (empat) tahun dan wajib 
dilaksanakan Surveilans  minimal 2 tahun sekali oleh LSPro penerbit Sertifikat 
Kesesuaian ; 
  9. Setiap tahun wajib  dilakukan peng ujian produk melalui pengambilan sampel di 
pabrik dan pasar dalam rangka pemantauan konsistensi mutu produk untuk di 
uji di laboratorium penguji yang ditunjuk  
  10. Dalam Sertifikat Kesesuaian , wajib dicantumkan informasi paling sedikit:  
  a. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;  
  b. alamat pabrik;  
  c. alamat gudang bagi produk impor;  
  d. nama dan alamat Perwakilan Resmi bagi produk impor;  
  e. nama dan alamat importir, untuk permohonan penerbitan Sertifikat 
Kesesuaian  yang dilakukan oleh  Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan 
Resmi (khusus bagi Perwakilan Resmi yang tidak berfungsi sebagai importir);  
  f. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, maka Sertifikat Kesesuaian  dilengkapi 
dengan informasi:  
  1) nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri 
pemberi Kerja Sama Merek; atau  
  2) nama dan alamat Perwakilan Resmi pemegang lisensi dari Produsen di 
Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek . 
  g. Dalam hal terdapat Maklun, maka Sertifikat Kesesuaian  dilengkapi dengan 
informasi:  
  1) nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau   - 82 - 
  2) nama dan alamat Perwakilan Resmi  pemegang lisensi dari pelaku usaha 
pemberi Maklun (pelaku usaha pemberi Maklun berada di luar negeri).  
  h. Merek;  
  i. Jenis Pakaian Jadi  
  j. tanggal terbit Sertifi kat Kesesuaian ; dan  
  k. masa berlaku Sertifikat Kesesuaian . 
  11. 1 (satu) Sertifikat Kesesuaian  hanya diterbitkan untuk 1 (satu) lokasi pabrik.  
  12. Dalam hal merek dimiliki oleh koperasi produksi atau konsorsium , Sertifikat 
Kesesuaian dapat berlaku untuk lebih dari 1 ( satu) lokasi produksi dalam 1(satu) 
kabupaten/kota.  
  13. Dalam 1 (satu) Sertifikat Kesesuaian  yang diterbitkan hanya diperkenankan 
mencantumkan 1 (satu) Perwakilan Resmi.  
  14. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek  atau Maklun , Sertifikat Kesesuaian  
diberikan kepada  Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai 
penerima Kerja Sama Merek atau Maklun dan hanya berlaku untuk 1 (satu) 
merek . 
  15. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi;  
  16. Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada angka 1 5 dapat mewakili lebih 
dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri;  
 
2. PENERBITAN SURAT 
PERSETUJUAN PENGGUNAAN 
TANDA (SPPT) KESESUAIAN  1. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT Kesesuaian  disampaikan kepada 
Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas dilakukan oleh:  
  a. Perusahaan Industri yang telah memiliki Sertifikat Kesesuaian  untuk 
mereknya sendiri;   - 83 - 
  b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang telah memiliki 
Sertifikat Kesesuaian  untuk mereknya sendiri;  
  c. Perusahaan Industri pemberi K erja Sama Merek yang telah memenuhi 
ketentuan STPakaian Jadi (dalam hal terdapat Kerja Sama Merek);  atau 
  d. Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek melalui Perwakilan 
Resmi dan telah memenuhi ketentuan ST Pakaian Jadi (dalam hal terdapat 
Kerja Sama Merek) . 
  2. Dalam mengajukan permohonan 
penerbitan SPPT Kesesuaian , 
Perusahaan Industri wajib 
menyampaikan informasi:  2. Dalam mengajukan permohonan 
penerbitan SPPT Kesesuaian , 
Perwakilan Resmi wajib 
menyampaikan informasi  
  a. kapasitas produksi  terpasang ; a. kapasitas produksi  terpasang ; 
  b. tingkat utilisasi produksi  untuk 1 
(satu) tahun  takwim ; b. tingkat utilitas produksi  untuk 1 
(satu) tahun  takwim ; 
  c. rencana produksi untuk 1 (satu) 
tahun  takwim ; dan  c. rencana jumlah impor untuk 1 
(satu) tahun  takwim ; dan  
  d. realisasi produksi yang sudah 
dilakukan.  d. realisasi importasi yang sudah 
dilakukan  oleh Importir yang 
ditunjuk . 
  Catatan:  
Dokumen realisasi produksi dan realisasi importasi dikecualikan bagi 
Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan 
permohonan SPPT Kesesuaian . 
  3. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT Kesesuaian , Perusahaan 
Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja 
Sama Merek melalui Perwakilan Resmi; wajib menyampaikan informasi:   - 84 - 
  penerima Kerja Sama Merek 
merupakan Perusahaan Industri;  penerima Kerja Sama Merek 
merupakan Produsen di Luar Negeri;  
  a. jumlah produk yang disertifikasi 
(sesuai order dalam Kerja Sama 
Merek); dan  a. jumlah produk yang disertifikasi 
(sesuai order dalam Kerja Sama 
Merek) ; dan  
  b. realisasi produksi yang sudah 
dilakukan (dikecualikan bagi 
pemilik merek yang belum pernah 
memiliki SPPT 
Kesesuaian /pengajuan SPPT 
Kesesuasian Pakaian Jadi 
pertama kali)  c. realisasi impor yang sudah 
dilakukan (dikecualikan bagi 
pemilik merek yang belum pernah 
memiliki SPPT 
Kesesuaian /pengajuan SPPT 
Kesesuaian  Pakaian Jadi pertama 
kali).  
  Catatan:  
Dokumen realisasi produksi dan realisasi importasi dikecualikan bagi 
Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek  atau Perwakilan Resmi 
pemberi Kerja  Sama  Merek  yang baru mengajukan permohonan SPPT 
Kesesuaian . 
  4. Kepala Badan melakukan evaluasi atas Permohonan SPPT Kesesuaian . 
  5. Dalam hal hasil verifikasi menyatakan permohonan tidak lengkap dan/atau 
tidak benar, permohonan akan dikembalikan kepada kepada:  
  a. Perusahaan Industri;  
  b. Perwakilan Resmi ; atau  
  c. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau Produsen di Luar Negeri 
pemberi Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi;  
  yang mengajukan SPPT Kesesuaian  untuk memberikan klarifikasi.  
  6. Dalam h al:  - 85 - 
  a. Perusahaan Industri;  
  b. Perwakilan Resmi ; atau  
  c. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek  atau Maklun ; atau Produsen 
di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek  atau Maklun  melalui Perwakilan 
Resmi;  
  tidak dapat memberikan klarifikasi dan/atau tidak dapat melakukan perbaikan 
atas ketidaksesuaian permohonan, permohonan persetujuan penggunaan tanda 
Kesesuaian  dinyatakan ditolak.  
  7. Dalam hal hasil verifikasi menyatakan permohonan lengkap dan benar, Kepala 
Badan menerbitkan SPPT Kesesuaian  disertai tanda elektronik berupa Quick 
Respond Code  (QR Code)  yang berlaku untuk 1 (satu) tahun . 
  8. Contoh bentuk tanda Kesesuaian  dan tanda elektronik tercantum dalam 
Lampiran I II huruf D.  
 
TAHAP V. SURVEILANS  
1. TINJAUAN PERSYARATAN 
SERTIFIKASI  1. LSPro harus memastikan bahwa:  
  a. Persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan  
  b. Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan.  
  2. Kegiatan Surveilans  dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu ) kali dalam 2 
(satu) tahun.  
 
2. DURASI AUDIT KESESUAIAN 
DAN PENGA MBILAN CONTOH  Jumlah minimal durasi audit kesesuaian 
untuk sertifikasi awal (baru) atau 
resertifikasi 4 mandays  (orang hari), 
tidak termasuk waktu pengambilan Jumlah  minimal durasi audit kesesuaian 
untuk sertifikasi awal (baru) atau 
resertifikasi 6 mandays (orang hari), tidak 
termasuk waktu pengambilan contoh.   - 86 - 
contoh.  
  Catatan:  
• Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.  
 
3. VERIFIKASI LAPANGAN 
(VERIFIKASI/AUDIT 
KESESUAIAN)  1. Verifikasi lapangan  (verifikasi/ audit kesesuaia n) dilakukan jika telah memenuhi 
persyaratan audit tahap 1;  
  2. Verifikator  harus memastikan rencana verifikasi lapangan  dan rencana 
pengambilan contoh ( sampling plan ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan 
STPakaian Jadi yang diajukan;  
  3. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim verifikator  memiliki kompetensi ruang 
lingkup audit;  
  4. Audit untuk proses produksi dan Quality Control  (QC)/ Quality Assurance  (QA) 
harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Pakaian Jadi . 
  5. Auditor harus memiliki k ompetensi yang sesuai/sejenis, merupakan Warga 
Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, 
memahami peraturan perundang undangan terkait dan telah di -register oleh 
Menteri melaui SIINas.  
 
4. LINGKUP YANG DI AUDIT  1. Verifikasi  dilakukan pada elemen kritis sesuai proses;  
  2. Verifikasi lapangan  dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan 
bisa diwakili oleh salah satu tipePakaian Jadi untuk masing -masingjenis 
Pakaian Jadi yang di mohon kan. 
  3. Verikasi  proses produksi:  
Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi 
produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:  
1) Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk  - 87 - 
memverifikasi;  
2) Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji 
produk sebelum dan setelah produksi;  
3) Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk 
memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian 
persyaratan produk;  
4) Pengendalian proses produksi sesuai d engan Huruf E dalam dokumen Skema 
Sertifikasi ST Pakaian Jadi ini.  
5) Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang 
tidak sesuai;  
6) Verifikator  melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk 
kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kema mpuan 
Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang 
dimohonkan.  
 
5. TITIK KRITIS YANG PERLU 
DIPERHATIKAN PADA SAAT 
AUDIT  1. Pemeriksaan barang masuk  
a. Pemilihan bahan baku (kain dan benang);  
b. Pemilihan bahan pen olong.  
  2. Proses produksi:  
a. Penjahitan;  
b. Penyempurnaan (jika ada).  
  3. Pemeriksaan produk akhir  
a. Pengemasan;  
b. Penandaan.   - 88 - 
 
6. KATEGORI KETIDAKSESUAIAN  1. Mayor apabila  ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga 
mengakibatkan ketidaksesuaian terhada p ST Pakaian Jadi yang dimohonkan, 
diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan 
Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, 
berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau  
  2. Minor apabila terdapat  ketidak -konsistenan dalam Tata Cara Produksi Pakaian 
Jadi, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan 
tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa 
penyebab ketidaksesuaian.  
  
7. PENGAMBILAN CONTOH  1. PPC menyiapkan rencana pengambilan contoh ( sampling plan ) yang disetujui 
oleh ketua tim auditor.  
  2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan 
Label Contoh. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan di pasar.  
  3. Contoh uji diambil secara acak dari kelompok klasifikasi bentuk produk dengan 
jumlah contoh berdasarkan ukuran pakaian terbesar yang produksi sebagai 
berikut:  
a) Untuk panjang badan/celana/rok ≤ 66 cm diambil 12 buah (6 buah untuk lab 
uji dan 6 buah untuk arsip)  
b) Untuk Panjang badan/celana/rok > 66 cm diambil 6 buah (3 untuk lab uji 
dan 3 untuk arsip)  
c) Untuk pakaian yang panjangnya > 90 cm (gamis) diambil 4 buah (2 buah 
untuk lab uji dan 2 buah untuk arsip)  
  4. Untuk pakaian tidur jumlah sampel diambil masing -masing (untuk uji sifat nyala 
api): 
a) Pakaian tidur dewasa ditambah 2 buah (1 buah untuk lab uji dan 1 buah  - 89 - 
untuk arsip)  
b) Pakaian tidur dibawah dengan panjang ≤ 70 cm ditambah 4 buah (2 lab uji 
dan 2 untuk arsip)  
  5. Contoh masing -masing dikemas, disegel stiker, dan diberi label contoh uji.  
 
8. CARA PENGUJIAN  Cara pengujian dilakukan sesuai ketentuan dalam SNI 8101:2017 Paka ian Jadi  
 
9. LAPORAN HASIL UJI  Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesaui dengan ketentuan ST Pakaian 
Jadi. 
 
10. TINJAUAN TERHADAP LAPORAN 
AUDIT DAN LAPORAN HASIL UJI  1. Pengkaji ( Reviewer ) yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Verifikasi  dan 
Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk Pakaian Jadi ; 
  2. Pengkaji ( Reviewer ) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;  
  3. Tinjauan yang dihasilkan manjadi untuk menetapkan rekomendasi keputusan 
Sertifikat Kesesuaian ; 
  4. Ketentuan untuk  hasil uji:  
a. Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau 
arsip tidak memenuhi persyaratan ST Pakaian Jadi , maka dilakukan 
pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh 
parameter.  
b. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.  
c. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
sejak  Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima 
pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri 
tidak menindaklajuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan 
dalam sertifikasi dinyatakan gagal.  
d. Jika pengujian  ulang  dinyatakan tidak memenuhi persyaratan ST Pakaian  - 90 - 
Jadi, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.  
  Catatan : 
1) Jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan 
evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan 
ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;  
2) Berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan 
contoh  ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri 
melakukan tindakan perbaikan.  
3) Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau 
Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui 
LSPro.  
 
11. KEPUTUSAN SERTIFIKASI  Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:  
  a. Sertifikat Kesesuaian  dipertahankan;  
  b. Sertifikat Kesesuaian  di bekukan; atau  
  c. Sertifikat Kesesuaian  dicabut.  
 
 D. PENGENDALIAN  PROSES PRODUKSI PAKAIAN JADI    
NO. TAHAPAN 
PROSES/ 
PARAMETER  METODE  PERSYARATAN  FREKUENSI  
1. Pemasok  Evaluasi Pemasok  Sesuai Prosedur  Sesuai 
Prosedur  
2. Bahan Masuk  Verifikasi dan 
validasi via 
pengujian  Sesuai 
Persyaratan 
Pembelian  Sesuai 
Prosedur  
3. Peralatan Produksi  Verifikasi dan 
validasi fungsi dan 
kondisi  Sesuai Standar 
Operasi  Sesuai 
Prosedur  
4. Proses produksi  Verifikasi dan 
validasi fungsi dan 
kondisi  Sesuai Standar 
Operasi  Sesuai 
Prosedur  
15 Pengemasan  Verifikasi dan 
validasi kemasan  Sesuai Standar 
Operasi  Sesuai 
Prosedur  
16 Penandaan  Verifikasi dan 
validasi penandaan  Sesuai Standar 
Operasi  Sesuai 
Prosedur  
17 Kompetensi 
Personil Produksi 
dan QC  Verifikasi dan 
validasi 
Kompetensi  Standar 
Kompetensi  Sesuai 
Prosedur   - 92 - 
 
 
E. PENANDAAN  
 
1. Penandaan ST dilakukan dengan menempelkan sticker  atau dicetak pada 
label atau diembos pada setiap produk Pakaian jadi di tempat yang 
mudah dilihat dan dibaca  dengan penandaan yang tidak mudah hilang . 
2. QR Code dicantumkan tepat di bawah atau di samping tanda S T, contoh 
sebagai berikut:  
   atau  
  
 
 
   
 
 
3. Dalam hal Pakaian  Jadi dikemas dan diperjualbelikan dalam satu set 
kemasan dan tidak dapat dijual terpisah, maka penandaan ST dapat 
dilakukan pada kemasan.  
4. Selain tanda  ST dan tanda elektronik berupa QR Code, pada produk 
dan/atau  kemasan ditempelkan label atau penandaan elektronik pada 
tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah 
hilang denga n sekurang - kurangnya mencantumkan:  
1) Jenis produk;  
2) Merek;  
3) Nama dan alamat  
a. Perusahaan Industri;  atau 
b. Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi;  
4) Jenis kain;  
5) Jenis serat;  
6) Label pemeliharaan;  
7) Negara asal atau “made in”;  
8) Ukuran.  Contoh  Contoh  
 - 93 - 
 
 
F. PEDOMAN TATA CARA  PRODUKSI PAKAIAN JADI YANG BAIK  
1. PENDAHULUAN  
2. MAKSUD  
3. TUJUAN  
4. RUAN G LINGKUP  
5. PENGERTIAN  
6. LOKASI  
7. INFRASTRUKTUR DAN PEMELIHARAAN  
8. MESIN, PERALATAN, DAN PEMELIHARAAN  
(perlu dibahas b ersama BBT dan STTT)