- 1 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 Cc  
 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
NOMOR ….. TAHUN  2023 
TENTANG  
PERUBAHAN  KEDUA  ATAS KEPUTUSAN KEPALA B ADAN PENYELENGGARA 
JAMINAN PRODUK HALAL  NOMOR 1 41 TAHUN 202 1 TENTANG PENETAPAN 
TARIF  LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  BADAN PENYELENGGARA 
JAMINAN PRODUK HALAL  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
KEPALA BADAN PEYELENGGARA JAMINAN PRODUK  HALAL,  
Menimbang  :  bahwa untuk menjamin proses layanan badan layanan umum 
yang efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Kepala 
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Perubahan  
Kedua  Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal Nomor 1 41 Tahun 202 1 tentang Penetapan Tarif 
Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal ; 
Mengingat  : 1. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5604) ; 
2. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 20 23 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -
Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 23 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856) ; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah N omor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas  
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2005  tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340) ; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20 21 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 021 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6651); 
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 20 23 tentang 
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 23 Nomor 1 1); 
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016  
tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Umum 
- 2 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1804);  
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian 
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 638);  
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 
tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk 
Halal pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah 
yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum ; 
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN 
PRODUK HALAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
KEPUTUSAN KEPALA B ADAN PENYELENGGARA JAMINAN 
PRODUK HALAL  NOMOR 141 TAHUN 2021 TENTANG 
PENETAPAN TARIF  LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  BADAN 
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL . 
KESATU  : Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran  IV, dan 
Lampiran V Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif  
Layanan Badan Layanan Umum  Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal  sebagaimana telah diubah  dengan  Keputusan 
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 83 
Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 
Tentang Penetapan Tarif  Layanan Badan Layanan Umum  
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal  menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, 
Lampiran  IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini.  
KEDUA  :  Besaran tarif baru yang ditetapkan berdasarkan k eputusan ini 
mulai  berlaku efektif  paling lambat  1 September  2023 . 
KETIGA  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  20 Juni 2023                      
  KEPALA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK  HALAL,  
  
  
 
 MUHAMMAD AQIL IRHAM  - 3 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
  
LAMPIRAN  I 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN 
PRODUK HALAL  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA B ADAN 
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  NOMOR 141 
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF  LAYANAN BADAN 
LAYANAN UMUM  BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK 
HALAL  
 
  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA 
JAMINAN PRODUK HALAL  
 
BAB I  
PENDAHULUAN  
 
Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan 
yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk  Halal pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.  
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal pada Kementerian Agama terdiri atas tarif layanan utama dan tarif 
layanan penunjang.  
A. Tarif layanan utama  terdiri atas:  
1. tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa;  
2. tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;  
3. tarif registrasi auditor halal;  
4. tarif layanan pelatihan auditor halal dan penyelia halal; dan  
5. tarif layanan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal.  
B. Tarif layanan penunjang terdiri atas:  
1. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan;  
2. tarif penggunaan peralatan dan mesin;  
3. tarif penggunaan laboratorium; dan  
4. tarif penggunaan kendaraan bermotor.  
 
 
  - 4 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 BAB II  
TARIF LAYANAN UTAMA  
 
A. Tarif Layanan Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa  
Tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa diajukan berdasarkan 
jenis produk yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  Tarif layanan sertifikasi halal untuk 
barang dan jasa terdiri atas:  
1. Layanan Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro 
Dan Kecil  (self declare ) 
a. Tarif layanan permohonan sertifika si halal dengan pernyataan  halal  
pelaku usaha  mikro dan kecil  dikenakan bagi pelaku usaha dengan 
kriteria yang sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan .  
b. Tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan halal 
pelaku usaha mikro dan kecil  terdiri atas komponen biaya:  
1) pendaftaran;  
2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;  
3) lembaga pendampingan proses produk halal;  
4) pendamping  proses produk halal ; 
5) penyelenggaraan sidang fatwa kehalalan  produk  oleh Komite 
Fatwa Produk Halal ; dan 
6) penerbitan sertifikat halal.  
c. Tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan halal 
pelaku usaha mikro dan kecil  dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah ) 
atau tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan 
keuangan negara . 
d. Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan 
pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil  usaha berasal dari : 
1) anggaran pendapatan belanja negara;  
2) anggaran pendapatan belanja daerah;  
3) pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;  
4) pembiayaan dari dana kemitraan;  
5) bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;  
6) dana bergulir; atau  
7) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.  
2. Layanan Permohonan Sertifikat Halal  (Regul er) 
a. Tarif layanan permohonan Sertifikat Halal  dikenakan bagi Pelaku 
Usaha yang memenuhi kriteria:  
1) pelaku usa ha yang memproduksi barang dan/atau jasa yang 
terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk 
kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang 
gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh 
masyarakat;  
2) pemilik fasilitas produksi (pemilik pabrik yang menghasilkan 
produk tetapi produk dimiliki oleh pihak lain/maklon); atau  
3) importir atau perwakilan resmi  (jika masih satu grup dengan 
produsen yang menghasilkan produk).  
b. Tarif layanan permohonan Sertifikat Halal berlaku berdasarkan 
kriteria usaha sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.  
c. Tarif layanan permohonan Sertifikat Halal terdiri atas komponen 
biaya:  
1) pendaftaran;  
2) peme riksaan kelengkapan dokumen ; - 5 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 3) penyelenggaraan sidang fatwa kehalalan produk  oleh Majelis 
Ulama Indonesia , Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Majelis 
Ulama Indonesia Kabupaten/Kota, atau Majelis 
Permusyawaratan Ulama Aceh ; dan  
4) penerbitan sertifikat halal . 
d. Tarif pemeriksaan  kehalalan produk  oleh Lembaga Pemeriksa Halal 
ditagihkan bersama dengan komponen biaya lainnya sebagaimana 
dimaksud pada huruf c kepada pemohon . 
3. Tarif Layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri  
a. Tarif layanan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri diajukan oleh 
pemohon  terhadap produk h alal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan 
oleh Lembaga Halal Luar Negeri yang telah melakukan kerja sama 
saling pengakuan  dan saling keberterimaan  Sertifikat Halal dengan 
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal . 
b. Tarif l ayanan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri terdiri atas 
komponen biaya:  
1) pendaftaran;  
2) pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen;  dan 
3) penerbitan nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri . 
c. Pemohon  yang dapat mengajukan permohonan registrasi Sertifikat  
Halal Luar Negeri adalah:  
1) produsen;  
2) pemilik fasilitas produksi (pemilik pabrik yang menghasilkan 
produk tetapi produk dimiliki oleh pihak lain/maklon ); 
3) importir atau perwakilan resmi (jika masih satu grup dengan 
produsen yang menghasilkan produk) ; atau  
4) importir ( reseller ). 
 
B. Tarif Layanan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal  
1. Tarif Layanan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal  
a. Tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal ditetapkan 
berdasarkan :  
1) per lembaga dan per lokasi;  
2) kriteria penetapan dokumen terkait jumlah persyaratan 
pendirian dan dokumen pendukung;  
3) kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal; dan  
4) analisis beban kerja Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;  
b. Kriteria penetapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a 
angka 2) ditentukan berdasarkan pada kelengkapan dan keabsahan 
dokumen.  
c. Kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud 
pada huruf a angka 3) ditentukan berdasarkan golongan dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
1) Golongan 1: 
a) gedung milik sendiri/sewa;  
b) tidak memiliki laboratorium/kerja sama;  
c) memiliki sumber daya yang cukup (fisik/sarana prasarana, 
sumber daya manusia, dan modal);  
d) memiliki auditor halal paling banyak  3 (tiga) orang . 
2) Golongan 2:  
a) gedung milik sendiri/sewa;  
b) memiliki laboratorium/kerja sama;  - 6 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 c) memiliki sumber daya (sarana prasarana, sumber daya 
manusia, dan modal); dan  
d) memiliki auditor  halal antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) 
orang . 
3) Golongan 3:  
a) gedung milik sendiri/sewa;  
b) memiliki laboratorium /kerja sama ; 
c) memiliki sumber daya (sarana prasarana, sumber daya 
manusia, dan modal); dan  
d) memiliki auditor halal paling sedikit 13 (tiga belas) orang . 
d. Ketentuan kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana 
dimaksud pada huruf c ditentukan sebagai berikut:  
1) Golongan 1  dengan tim asesor berjumlah 3 (tiga) orang.  
2) Golongan 2 dengan tim asesor berjumlah paling sedikit 4 (empat ) 
orang; dan 
3) Golongan 3 dengan tim asesor berjumlah paling sedikit 5 (lima) 
orang . 
e. Analisis beban kerja Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal 
sebagaima na dimaksud pada huruf a angka 4 ) ditentukan 
berdasarkan kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal.  
f. Tarif layanan  akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal  terdiri atas 
komponen biaya:  
1) pendaftaran;  
2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;  
3) verifikasi persyaratan pendirian dan dokumen  pendukung;  
4) pelaksanaan asesmen;  
5) penilaian hasil asesmen;  
6) pembahasan hasil penilaian asesmen dengan Tim Akreditasi 
Lembaga Pemeriksa Halal ;  
7) penerbitan sertifika t; dan  
8) serah terima sertifikat.  
2. Tarif Layanan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal  
a. Tarif layanan perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal  
ditetapkan  sesuai dengan tarif layanan akreditasi Lembaga 
Pemeriksa Halal . 
b. Perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal  dilakukan 
dengan  persyaratan sebagai berikut:  
1) pemohon sudah memiliki sertifikat akreditasi Lembaga 
Pemeriksa Halal.  
2) pemohon mengajukan permohonan dalam jangka waktu 6 0 
(enam  puluh ) hari sebelum masa sertifikat akreditasi berakhir . 
3) pengajuan permohonan perpanjangan oleh pemohon memiliki 
ruang lingkup yang sama dengan yang tercantum dalam 
sertifikat akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.  
c. Perpanjangan yang diajukan tanpa perubahan dokumen, sertifikat 
akreditasi dapat dikeluarkan secara langsung oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal.  
d. Dalam hal diperlukan, perpanjangan yang diajukan tanpa 
perubahan dokumen dapat dilakukan verifikasi lapangan.  
e. Dalam hal pengajuan perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa 
Halal terjadi perubahan, proses akreditasi dilakukan sesuai dengan 
pertimbangan proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah.  - 7 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 f. Tarif layanan perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal 
terdiri  atas komponen biaya:  
1) pendaftaran;  
2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;  
3) pelaksanaan asesmen;  
4) penilaian hasil asesmen; dan  
5) penerbitan sertifikat akreditasi . 
3. Tarif Layanan Perubahan Kualifikasi  Lembaga Pemeriksa Halal  
a. Tarif layanan perubahan kualifikasi  diajukan oleh Lembaga 
Pemeriksa Halal kualifikasi  pratama ke kualifikasi  utama.  
b. Tarif layanan perubahan kualifikasi  dikenakan bagi Lembaga 
Pemeriksa Halal yang memenuhi persyaratan:  
1) adanya penambahan kuantitas dan kualifikasi auditor halal , 
peningkatan standar pemeriksaan dan/atau pengujian 
kehalalan produk , dan sarana prasarana; atau  
2) memenuhi kriteria persyaratan akreditasi sesuai dengan standar 
nasional Indonesia dan/atau internasional yang diakui.  
c. Komponen biaya t arif layanan  perubahan kualifikasi  Lembaga 
Pemeriksa Halal  mengikuti komponen biaya dan tata cara 
perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.  
4. Tarif Layanan Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi 
Lembaga Pemeriksa Halal  
a. Tarif layanan Penambahan Lingkup Kegiatan  dan Lingkup 
Kompetensi  Lembaga Pemeriksa Halal  dikenakan kepada Lembaga 
Pemeriksa Halal yang telah memiliki sertifikat akreditasi.  
b. Lembaga Pemeriksa Halal dapat mengajukan 1 (satu) atau lebih 
lingkup kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal yang meliputi:  
1) verifikasi/validasi;  
2) inspeksi produk dan/atau proses produk halal ; 
3) inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unit  potong  
hewan/unggas; dan/atau  
4) inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika  diperlukan 
terhadap  kehalalan produk . 
c. Lembaga Pemeriksa Halal dapat mengajukan 1 (satu) atau lebih 
lingkup kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal yang meliputi:  
1) makanan dan minuman;  
2) obat;  
3) kosmetik;  
4) produk kimiawi;  
5) produk biologi;  
6) produk rekayasa genetik;  
7) barang gunaan;  
8) jasa penyembelihan;  
9) jasa pengolahan;  
10) jasa pengemasan;  
11) jasa penyimpanan;  
12) jasa pendistribusian;  
13) jasa penjualan; dan  
14) jasa penyajian . 
 
 - 8 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 d. Penambahan lingkup kegiatan dan lingkup kompetensi Lembaga 
Pemeriksa Halal dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan 
perubahan kualifikasi  Lembaga Pemeriksa Halal.  
e. Penetapan tarif layanan penambahan lingkup kegiatan dan lingkup 
kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal berdasarkan golongan dari 
masing -masing Lembaga Pemeriksa Halal . 
5. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 
dan angka 4 diluar biaya  akomodasi dan/atau transportasi  untuk 
pemeriksaan lapangan . 
6. Komponen biaya t arif layanan  perubahan kualifikasi serta  penambahan 
lingkup  kegiatan dan lingkup kompetensi  Lembaga Pemeriksa Halal 
mengikuti komponen biaya dan tata cara perpanjangan akreditasi 
Lembaga Pemeriksa Halal.  
 
C. Tarif Layanan Akreditasi Dan Penilaian Kesesuaian Lembaga Halal Luar 
Negeri.  
1. Tarif Layanan a kreditasi  dan dan penilaian kesesuaian  Lembaga Halal 
Luar Negeri  
a. Tarif layanan akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri dikenakan bagi 
Lembaga Halal Luar Negeri  yang tidak memiliki sertifikat akreditasi 
dari lembaga akreditasi  di negara setempat . 
b. Bagi Lembaga Halal Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat 
akreditasi dari lembaga akreditasi di negara setempat dilakukan 
penilaian kesesuaian  
c. Akreditasi  dan penilaian kesesuaian  Lembaga Halal Luar Negeri  
dilakukan oleh Tim Akreditasi  Lembaga Pemeriksa Halal  bekerjasama 
dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang akreditasi.  
d. Tarif layanan akreditasi  dan penilaian kesesuaian  Lembaga Halal 
Luar Negeri ditetapkan berdasarkan tarif tertinggi layanan akreditasi 
Lembaga Pemeriksa Halal  diluar biaya  akomodasi dan/atau 
transportasi  untuk pemeriksaan lapangan . 
e. Tarif perubahan kualifikasi  akreditasi dan penilaian kesesuaian  
Lembaga Halal Luar Negeri ditetapkan berdasarkan kualifikasi 
Lembaga Halal Luar Negeri pratama (bahan mentah dan 
penyembelihan) dan kualifikasi lembaga halal luar negeri utama 
(produk akhir).  
f. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada huruf d termasuk biaya 
pengawasan ( surveillance) yang dilakukan minimal satu tahun sekali.  
g. Tarif layanan  akreditasi Lembaga Halal  Luar Negeri terdiri atas 
komponen biaya:  
1) pendaftaran;  
2) pemeriksaan  dan verifikasi  kelengkapan dokumen;  
3) pelaksanaan asesmen;  
4) penilaian hasil asesmen;  
5) pembahasan hasil penilaian bersama Tim Akreditasi Lembaga 
Pemeriksa Halal ; dan  
6) penerbitan sertifika t. 
 
D. Tarif Layanan Witness  dan Surveilans Lembaga Pemeriksa Halal dan 
Lembaga Halal Luar Negeri  
1. Tarif layanan Witness  (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan 
produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal) dan Survelains (pemantauan - 9 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 pemenuhan persyaratan akreditasi) dikenakan bagi Lembaga Pemeriksa 
Halal berdasarkan  klasifikasi  Lembaga Pemeriksa Halal pratama atau 
Lembaga Pemeriksa Halal utama . 
2. Tarif layanan Witness  (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan 
produk oleh Lembaga Halal Luar Negeri)  dan Survelains (pemantauan 
pemenuhan persyaratan akreditasi)  dikenakan bagi Lembaga Halal Luar 
Negeri berdasarkan besaran tarif layanan akreditasi Lembaga Halal Luar 
Negeri.  
 
E. Tarif Layanan Registrasi Auditor Halal  
1. Tarif layanan registrasi Auditor Halal dikenakan bagi Auditor Halal yang 
diangkat oleh Lembaga Pemeriksa Halal dan telah memiliki sertifikat 
pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal.  
2. Tarif layanan registrasi Auditor Halal ditetapkan dengan satu jenis tarif.  
3. Tarif layanan registrasi Auditor Halal terdiri atas komponen biaya:  
a. pendaftaran ; 
b. pemeriksaan kelengkapan dokumen ; dan  
c. penerbitan nomor registrasi Auditor Halal . 
 
F. Tarif Layanan Pelatihan  Auditor Halal  dan Penyelia Halal  
1. Tarif Layanan Pelatihan Auditor Halal  
a. Tarif layanan pelatihan Auditor Halal dikenakan bagi calon Auditor 
Halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
b. Tarif layanan pelatihan Auditor Halal didasarkan atas jenis pelatihan 
sesuai golongan : 
1) Golongan 1  
Pelatihan dasar pembentukan Auditor Halal.  
2) Golongan 2  
Pelatihan pengembangan Auditor Halal.  
3) Golongan 3  
Pelatihan keahlian  Auditor Halal.  
c. Tarif pelatihan Auditor Halal terdiri atas komponen biaya:  
1) pendaftaran ; 
2) pelaksanaan pelatihan; dan  
3) penerbitan  sertifikat pelatihan . 
2. Tarif Layanan Pelatihan Penyelia Halal  
a. Tarif layanan pelatihan Penyelia  Halal dikenakan bagi calon Penyelia 
Halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan . 
b. Tarif layanan pelatihan Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan 
Kecil dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) . 
c. Tarif layanan pelatihan Penyelia  Halal sebagaimana dimaksud pada 
huruf a  ditentukan sebagai berikut :  
1) pelatihan dasar  bagi Pelaku Usaha mikro, kecil, menengah , dan 
besar  jalur reguler ; 
2) pelatihan pengembangan; dan  
3) pelatihan keahlian.  
d. Tarif layanan pelatihan Penyelia  Halal sebagaimana dimaksud pada 
huruf b ditentukan sebagai berikut:  
1) pelatihan dasar bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil jalur self 
declare;  dan 
2) pelatihan dasar bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil jalur reguler .  - 10 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 e. Pelatihan Penyelia Halal yang berasal dari luar negeri  ditetapkan 
berdasarkan tarif tertinggi . 
3. Pelatihan Penyelia Halal yang berasal dari Pelaku Usaha dengan 
kategori mikro dan kecil, dapat difasilitasi pembiayaannya oleh 
organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha atau 
perguruan tinggi selaku pemberi fasilitasi.  
4. Pelatihan Penyelia Halal diselenggarakan oleh BPJPH dan/atau 
perguruan tinggi, lembaga pelatihan lain yang telah ditetapkan oleh 
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.  
5. Tarif pelatihan Penyelia  Halal terdiri atas komponen biaya:  
a. pendaftaran;  
b. pelaksanaan pelatihan; dan  
c. penerbitan sertifikat pelatihan . 
6. Dalam hal layanan pelatihan Penyelia Halal diselenggarakan diluar 
domisili Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, biaya akomodasi 
dan/atau transportasi dibebankan kepada Peserta.  
 
G. Tarif Layanan  Sertifikasi Kompetensi  Auditor Halal dan Penyelia  Halal  
1. Tarif Layanan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal  
a. Permohonan layanan sertifikasi k ompetensi Auditor Halal dilakukan 
untuk meningkatkan kompetensi Auditor Halal.  
b. Tarif layanan sertifikasi kompetensi Auditor Halal ditetapkan 
dengan satu jenis tarif sertifikasi kompetensi Auditor Halal.  
c. Tarif sertifikasi k ompetensi  Auditor Halal terdiri atas komponen 
biaya:  
1) pendaftaran ; 
2) pelaksanaan sertifikasi kompetensi ; dan  
3) penerbitan  sertifikat  kompetensi.  
2. Tarif Layanan Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal  
a. Permohonan layanan sertifikasi kompetensi Penyelia Halal 
dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Penyelia Halal.  
b. Tarif layanan sertifikasi kompetensi Penyelia Halal ditetapkan 
dengan satu jenis tarif sertifikasi kom petensi Penyelia Halal.  
c. Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal yang berasal dari Pelaku 
Usaha dengan kategori mikro dan kecil, dapat difasilitasi 
pembiayaannya oleh organisasi kemasyarakatan, instansi 
pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi selaku pemberi 
fasilitasi.  
d. Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal diselenggarakan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal.  
e. Dalam hal layanan sertifikasi kompetensi Penyelia Halal 
diselenggarakan diluar domisili Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal, biaya akomodasi dan/atau transportasi dibebankan 
kepada Peserta.  
f. Selain sertifikasi kompetensi Penyelia Halal yang diselenggarakan  
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pemberi fasilitasi 
dapat membiayai sertifikasi kompetensi Penyelia Halal yang 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga pelatihan  
lain yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal.  
g. Tarif sertifikasi kompetensi  Penyelia Halal terdiri atas komponen 
biaya:  
1) pendaftaran ; - 11 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 2) pelaksanaan sertifikasi kompetensi ; dan  
3) penerbitan  sertifikat k ompetensi.  
 
  - 12 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 BAB III 
TARIF LAYANAN PENUNJANG  
 
1. Tarif layanan penunjang terdiri atas:  
a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan  bangunan;   
b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;   
c. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan  bangunan;   
d. tarif penggunaan laboratorium; dan   
e. tarif penggunaan kendaraan bermotor.   
2. Tarif layanan penggunaan lahan, ruangan, gedung, bangunan, peralatan 
dan mesin ditetapkan berdasarkan kriteria:  
a. memperhatikan fasilitas; dan/atau  
b. harga pasar setempat . 
3. Tarif penggunaan laboratorium  ditetapkan berdasarkan kriteria 
perhitungan biaya per unit layanan  yang paling sedikit meliputi : 
a. bahan pengujian;  
b. alat laboratorium; dan/atau  
c. pendampingan instruktur/tenaga ahli . 
4. Tarif penggunaan kendaraan bermotor  ditetapkan dengan 
memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi:  
a. bahan bakar;  
b. penyusutan alat transportasi;  
c. tenaga kerja; dan/atau  
d. harga pasar setempat.  
 
 
  - 13 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 BAB I V 
BIAYA PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK OLEH  
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  
 
1. Tarif pemeriksaan kehalalan produk menggunakan perhitungan tarif = unit 
cost x mandays (orang/hari).  
2. Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku bagi 
Pelaku Usaha mikro dan kecil.  
3. Skema perhitungan mandays ditetapkan oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Produk Halal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan 
ini. 
4. Perhitungan mandays dipengaruhi variabel sebagai berikut:  
a. titik kritis produk;  
b. ruang lingkup dari produk yang akan diperiksa;  
c. jumlah bahan yang terkandung pada produk;  
d. jumlah lokasi, tempat dan alat proses produk halal yang akan diperiksa;  
dan 
e. lokasi, tempat dan alat proses produk halal yang akan diperiksa.  
5. Jumlah mandays tidak memperhitungkan hari perjalanan Auditor Halal.  
6. Unit cost merupakan harga satuan pemeriksaan yang terdiri dari biaya 
personil dan non personil.  
7. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menetapkan biaya tertinggi 
untuk unit cost yang dipedomani oleh Lembaga Pemeriksa Halal.  
8. Tarif pemeriksaan kehalalan produk tidak termasuk biaya pengujian 
kehalalan produk melalui laboratorium yang telah terakreditasi dan biaya 
akomodasi dan/atau transportasi.  
9. Biaya akomodasi dan/atau transportasi sesuai dengan ketentuan 
perundang -undangan.  
 
  - 14 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 BAB V  
TARIF JASA LAYANAN DI BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL  
 
1. Tarif jasa layanan di bidang jaminan produk halal ditetapkan berdasarkan 
kriteria kebutuhan dari pihak pengguna jasa  atau kebutuhan dari pihak 
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal , atau dalam bentuk  fasilitasi 
oleh pihak lain . 
2. Kebutuhan sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan dalam bentuk 
kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan pihak pengguna jasa atau 
pihak lain.  
3. Kerja sama dengan pihak lain dapat dilakukan dalam bentuk : 
a. pengembangan teknologi;  
b. pengembangan sumber daya manusia;  
c. sarana dan prasarana Jaminan Produk Halal ; dan  
d. kerja sama lainnya di bidang Jaminan Produk Halal . 
4. Kerja sama dengan pihak lain dilakukan melalui kerjasama operasional 
dan/atau kerja sama manajemen untuk meningkatkan layanan jasa di 
bidang Jaminan Produk Halal.  
5. Penetapan Tarif jasa layanan di bidang Jaminan Produk Halal  ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.  
 
  - 15 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 BAB V I 
MONITORING DAN EVALUASI  
 
1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh satuan pengawasan internal Badan 
Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Halal paling sedikit 2 kali 
dalam 1 (satu) tahun.   
2. Selain dilakukan oleh satuan pengawasan internal Badan Layanan Umum 
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pelaksanaan pengenaan tarif 
layanan dapat dievaluasi bersama antara Kementerian Agama dengan 
Kementerian Keuangan.  
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa 
aspek dalam penetapan verifikasi dokumen pendukung Badan Layanan 
Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta faktor teknis 
lainnya dalam pelaksanaan Tarif Layanan.  
4. Aspek dalam penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud pada angka 3. 
berupa kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas 
keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.  
5. Faktor teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3. berupa 
pertimbangan pelaksanaan teknis operasional dalam hal perhitungan, 
penetapan, pengenaan dan pembayaran tarif layanan.  
6. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Pimpinan Badan Layanan 
Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan dapat menjadi 
dasar untuk perubahan tarif layanan.  
 
  - 16 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 BAB VI I 
 PENUTUP  
 
1. Implementasi pelaksanaan Keputusan ini disesuaikan dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
2. Pendapatan dari layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara 
Jaminan Produk Halal merupakan pendapatan yang digunakan untuk 
menunjang operasional dan peningkatan kualitas layanan Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal . 
 
  KEPALA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,  
  
 
 
 
MUHAMMAD AQIL IRHAM  
  - 17 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
NOMOR  50 TAHUN 202 3 
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA B ADAN 
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  NOMOR 141 
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF  LAYANAN BADAN 
LAYANAN UMUM  BADAN PENYELENGGARA JAMINAN 
PRODUK HALAL  
 
 
TARIF LAYANAN UTAMA BADAN LAYANAN UMUM  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
 
No. Jenis Layanan  Satuan  Tarif (Rp)  
A Sertifikasi Halal untuk barang dan jasa  Per Sertifikat    
  1. Permohonan Sertifikat Halal dengan 
pernyataan halal pelaku usaha  mikro dan 
kecil ( Self Declare )  
    0,00* 
 
 2. Permohonan Sertifikat Halal  (Reguler)    
  a. Usaha mikro dan kecil   300.000,00 
  b. Usaha menengah   5.000.000 ,00 
  c. Usaha besar dan/atau berasal dari 
luar negeri   12.500.000 ,00 
 3. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri   
 800.000 ,00 
B Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal  (LPH)  Per 
Lembaga /Lokasi   
   1. Akreditasi LPH  
  
  a. Golongan 1   5.400.000 ,00 
  b. Golongan 2   13.300.000 ,00 
  c. Golongan 3   17.500.00 0,00 
 2. Perpanjangan Akreditasi  LPH   
  a. Golongan 1   8.200.000 ,00 
  b. Golongan 2   10.200.000 ,00 
  c. Golongan 3   13.500.000 ,00 
 3. Perubahan Kualifikasi  LPH Per 
Lembaga/Lokasi   - 18 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 No. Jenis Layanan  Satuan  Tarif (Rp)  
  a. Golongan 1   7.900.000,00  
  b. Golongan 2   9.800.000,00  
  c. Golongan 3   11.700.000,00  
 4. Penambahan Lingkup  Kegiatan dan 
Lingkup Kompetensi  LPH Per 
Lembaga/Lokasi   
  a. Golongan 1   2.500.000,00  
  b. Golongan 2   3.000.000,00  
  c. Golongan 3   3.500.000,00 
 5. Akreditasi LHLN  Per 
Lembaga/Lokasi  17.500.000,00  
 6. Penilaian Kesesuaian LHLN  Per 
Lembaga/Lokasi  17.500.000,00  
 7. Perpanjangan Akreditasi LHLN  Per 
Lembaga/Lokasi  17.500.000,00  
 8. Perpanjangan Penilaian Kesesuaian LHLN  Per 
Lembaga/Lokasi  17.500.000,00  
 9. Perubahan Kualifikasi Lembaga LHLN  Per 
Lembaga/Lokasi  17.500.000,00  
 10. Penambahan Lingkup Kegiatan dan 
Lingkup Kompetensi LHLN  Per Lembaga  17.500.000,00  
 11. Pengakuan dan Keberterimaan Sertifikat 
Halal Luar Negeri  Per 
Lembaga/Lokasi  30.000.000,00  
 12. Witness  (penyaksian proses pemeriksaan 
kehalalan produk)  Sekali dalam 
masa akreditasi   
  a. LPH    
  1) LPH Pratama  Per 
Lembaga/hari  3.500.000,00  
  2) LPH Utama  Per 
Lembaga/hari  10.000.000,00  
  b. LHLN    
  1) LHLN  Pratama  Per 
Lembaga/hari  15.000.000,00  
  2) LHLN  Utama  Per  17.500.000,00  - 19 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 No. Jenis Layanan  Satuan  Tarif (Rp)  
 
Lembaga/hari   
 15. Surveilans    
  a. LPH    
  1) LPH Pratama  Per 
Lembaga/hari  3.500.000,00  
  2) LPH Utama  Per 
Lembaga/hari  10.000.000,00  
  b. LHLN    
  1) LHLN Pratama  Per 
Lembaga/hari  15.000.000,00  
  2) LHLN Utama  Per 
Lembaga/hari  17.500.000,00  
C Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal  Per Orang   
 1. Pelatihan Auditor Halal    
  a. golongan 1   3.000.000 ,00 
  b. golongan 2   3.500.000 ,00 
  c. golongan 3   3.700.000 ,00 
 2. Registrasi Auditor Halal   300.000 ,00 
 3. Pelatihan Penyelia Halal   
  a. Tarif pelatihan dasar bagi pelaku 
usaha mikro dan kecil jalur self 
declare   500.000,00  
  b. Tarif pelatihan dasar bagi pelaku 
usaha mikro dan kecil jalur reguler   700.000,00  
  c. Tarif pelatihan dasar bagi pelaku 
usaha mikro, kecil, menengah dan 
besar jalur reguler   1.600.000,00  
  d. Tarif pelatihan pengembangan   2.700.000,00  
  e. Tarif pelatihan keahlian   3.800.000,00  
  f. Tarif pelatihan pelaku usaha luar 
negeri   3.800.000,00  
D Sertifikasi kompetensi Auditor Halal dan   - 20 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 No. Jenis Layanan  Satuan  Tarif (Rp)  
Penyelia Halal  
 1. Sertifikasi kompetensi Auditor Halal   3.500.000 ,00 
 2. Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal   1.800.000 ,00 
* berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil  dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan negara  
  KEPALA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,  
  
   
 
 
      MUHAMMAD AQIL IRHAM  
  - 21 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
NOMOR  50 TAHUN 202 3 
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA B ADAN 
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  NOMOR 141 
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF  LAYANAN BADAN 
LAYANAN UMUM  BADAN PENYELENGGARA JAMINAN 
PRODUK HALAL  
 
PENETAPAN BATAS TERTINGGI UNIT COST  
BIAYA PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK  
OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN 
KECIL  
 
PENETAPAN BATAS TERTINGGI UNIT COST  
BIAYA PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK  
OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH, 
BESAR DAN/ATAU LUAR NEGERI  Nomor  Kategori produk  Harga (Rp)  
1 Produk dalam positif list /produk dengan 
proses/material sederhana  350.000 ,00 
2 Pangan olahan  350.000 ,00 
3 Obat  350.000 ,00 
4 Kosmetik  350.000 ,00 
5 Barang Gunaan  350.000 ,00 
6 Jasa 350.000 ,00 
7 Restoran/Katering/Kantin  350.000 ,00 
8 Rumah  Potong Hewan /Unggas dan Jasa Sembelihan  350.000 ,00 
Nomor  Kategori produk  Harga (Rp)  
1 Produk dalam positif list /produk dengan 
proses/material sederhana  3.000.000 ,00 
2 Pangan olahan, produk kimiawi, produk mikrobial  6.468.750 ,00 
3 Flavor  dan Fragrance   7.652.500 ,00 
4 Produk Rekayasa Genetika  5.412.500 ,00 
5 Obat, kosmetik, produk biologi  5.900.000 ,00 - 22 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
  
  KEPALA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,  
  
  
 
 MUHAMMAD AQIL IRHAM  
 
 6 Vaksin  21.125.000 ,00 
7 Gelatin  7.912.000 ,00 
8 Barang Gunaan dan Kemasan  3.937.000 ,00 
9 Jasa 5.275.000 ,00 
10 Restoran/Katering/Kantin  3.687.500 ,00 
11 Rumah  Potong Hewan /Unggas dan Jasa Sembelihan  3.937.000 ,00 - 38 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 LAMPIRAN V 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
NOMOR  50 TAHUN 202 3 
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA B ADAN 
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  NOMOR 141 
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF  LAYANAN BADAN 
LAYANAN UMUM  BADAN PENYELENGGARA JAMINAN 
PRODUK HALAL  
 
 
SKEMA PERHITUNGAN MANDAYS  
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  
DALAM PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK  UNTUK PELAKU USAHA 
KECIL DAN MIKRO  
 
  No Ruang Lingkup Produk  Mandays  
1 Produk dalam positif list /produk dengan 
proses/material sederhana  1 
2 Pangan olahan  1 
3 Obat  1 
4 Kosmetik  1 
5 Barang Gunaan  1 
6 Jasa 1 
7 Restoran/Katering/Kantin  1 
8 Rumah  Potong Hewan /Unggas dan Jasa 
Sembelihan  1 - 39 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 SKEMA PERHITUNGAN MANDAYS  
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  
DALAM PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK  UNTUK PELAKU USAHA 
MENENGAH, BESAR DAN/ATAU LUAR NEGERI  
 
No Ruang Lingkup Produk  Mandays  Tambahan 
Mandays 
Untuk 
Review 
Bahan  Tambahan 
Mandays 
Untuk 
Review 
Produk  Catatan  
1 Produk dalam positif list 
/produk dengan 
proses/material 
sederhana  1 - 0-199 = - 
200 - 399 
= 1 
400 - 599 
= 2 
dst   
2 Pangan olahan, produk 
kimiawi, produk mikrobial  2 0 - 250 = - 
251 - 500 
= 2 
501 - 750 
= 4 
dst 0-99 = - 
100 - 199 
= 1 
200 - 299 
= 2 
dst untuk audit 
gelatin, yang 
dimaksud 
dalam ruang 
lingkup ini 
adalah gelatin 
yang tidak 
memerlukan 
audit RPH 
misalkan 
gelatin yang 
direpacking  
3 Flavor dan Fragrance  2 0 - 250 = - 
251 - 500 
= 2 
501 - 750 
= 4 
dst 2   - 40 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 4 Produk Rekayasa 
Genetika  4 - -   
5 Obat, kosmetik, produk 
biologi  2 0-250 = - 
251 - 500 
= 2 
501 - 750 
= 4 
dst 0-99 = - 
100 - 199 
= 1 
200 - 299 
= 2 
dst   
6 Vaksin  4 - - 1 Mandays x 
Jumlah hari 
(termasuk ke 
pabrik gelatin 
dan supplier)  
7 Gelatin  4 - - 1 Mandays x 
Jumlah hari 
(termasuk ke 
pabrik gelatin 
dan supplier)  
8 Barang Gunaan dan 
Kemasan  2 0-250 = - 
251 - 500 
= 2 
501 - 750 
= 4 
dst 0-99 = - 
100 - 199 
= 1 
200 - 299 
= 2 
dst   
9 Jasa Audit HO = 2  
Audit Lanjutan 
ke 
Gudang/Cabang 
= 1 
Audit Toko = 1  0-125 = - 
126 - 250 
= 1 
251 - 375 
= 2 
375 - 500 
= 3 
dst 0-99 = - 
100 - 199 
= 1 
200 - 299 
= 2 
dst -ada 
pendaftaran 
jasa retailer 
bersamaan 
dengan 
industri 
pengolahannya, 
maka mandays 
dihitung 
dengan sistem 
yang ada di - 41 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 ruang lingkup 
7 (cukup 1 
perhitungan)  
- Untuk audit 
toko bisa 
dilakukan 
audit per hari 
antara 1  sd  3 
toko 
tergantung 
kompleksitas 
kegiatan yang 
dilakukan di 
toko yang akan 
digali lebih 
lanjut saat 
tahap tinjauan 
permohonan  
10 Restoran/Katering/Kantin  Audit HO = 4  
Audit Outlet = 1  
Audit 
gudang/Dapur 
Cabang = 1  0-250 = - 
251 - 500 
= 2 
501 - 750 
= 4 
dst 0-99 = - 
100 - 199 
= 1 
200 - 299 
= 2 
dst Untuk audit 
outlet bisa 
dilakukan 
audit per hari 
antara 1 sd 5 
outlet 
tergantung 
kompleksitas 
kegiatan yang 
dilakukan di 
outlet yang 
akan digali 
lebih lanjut 
saat tahap 
tinjauan 
permohonan  - 42 -  
Sekretaris  BPJPH  
 Kapus  Registrasi dan 
Sertfikasi Halal  Kapus  Pembinaan dan 
Pengawasan JPH  Kapus Kerja Sama dan 
Standardisasi Halal  
 
    
 11 Rumah Potong 
Hewan/Unggas dan Jasa 
Sembelihan  2 - -   
 
KEPALA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,  
  
 
  
MUHAMMAD AQIL IRHAM