MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR NASIONAL INDONESIA PERALATAN DAPUR DAN
PERALATAN PEMANAS CAIRAN UNTUK PEMANFAAT LISTRIK RUMAH
TANGGA SECARA WAJIBPEMBERLAKUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan
keselamatan konsumen dari penggunaan peralatan dapur
dan peralatan pemanas cairan, meningkatkan daya saing
dan menjamin mutu hasil industri peralatan dapur dan
peralatan pemanas cairan nasional, serta menciptakan
usaha yang sehat dan adil, perlu mewajibkan persainganMenimbang : a.
pemberlakuan Standar Nasional Indonesia peralatan
dapur dan peralatan pemanas cairan untuk pemanfaat
listrik rumah tangga;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1)
2014 tentang 3 TahunUndang-Undang Nomor
Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu
menetapkan Standar Nasional Indonesia untuk produk
cairan untukperalatan dapur dan peralatan pemanas
pemanfaat listrik rumah tangga secara wajib;
pertimbangan
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkansebagaimana berdasarkanc. bahwa- 2 -
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Peralatan Dapur dan
Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik
Rumah Tangga secara Wajib;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6225);
Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);7.Mengingat : 1.- 3 -
86/M-
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 308);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan
Standardisasi Industri secara Wajib (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1509);8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
MEMUTUSKAN:
Menetapkan ; PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN PEMANAS CAIRAN
UNTUK PEMANFAAT LISTRIK RUMAH TANGGA SECARA
WAJIB.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga
pemerintah non kementerian yang bertugas dan
bertanggungjawab di bidang standardisasi dan berlaku di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga adalah produk
peralatan dapur dan pemanas cairan yang digunakan oleh
pemanfaat listrik rumah tangga, dengan tegangan
pengenal tidak lebih dari 250V AC fase tunggal atau suplai
DC.1.
2.- 4 -
3. Pelaku Usaha adalah Produsen, Perwakilan Perusahaan,
dan/atau Importir.
4. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi
Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga.
5. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang
berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia
yang ditunjuk oleh Produsen di luar negeri sebagai
perwakilannya di Indonesia.
6. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang
melakukan kegiatan impor Peralatan Dapur dan Peralatan
Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga.
7. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Peralatan Dapur
dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik
Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah
sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi
Produk kepada Produsen yang mampu memproduksi
Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sesuai dengan
persyaratan SNI.
8. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut
LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan
sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI.
9. Laboratorium Penguji adalah laboratorium
melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap
pemenuhan ketentuan SNI Peralatan Dapur dan Peralatan
Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga.
10. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat
KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian
kesesuaian.
11. Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan
menerangkan pengecualian terhadap ketentuan
pemberlakuan SNI secara wajib bagi Peralatan Dapur dan
Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik
Rumah Tangga.yang
yang- 5 -
12. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya
disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme
kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber
daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak,
serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama
lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan,
penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data
dan/atau informasi industri.
13. Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat
dengan SMM adalah rangkaian kegiatan penerapan
manajemen mutu menurut SNl ISO 9001:2015.
14. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang selanjutnya
disingkat LSSM adalah lembaga yang melakukan kegiatan
sertifikasi SMM.
15. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau
secara khusus oleh LSPro kepada Produsen yang telah
memperoleh SPPT-SNl terhadap konsistensi penerapan
SNl.
16. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap
Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga dalam pemenuhan
kesesuaian persyaratan mutu dengan ketentuan SNl.
17. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya
disingkat PPSl adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau
daerah yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan
terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan
standar industri.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.
19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian
Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi
melakukan pembinaan terhadap industri Peralatan Dapur
dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik
Rumah Tangga.
20. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
yang selanjutnya disebut Kepala BSKJl adalah kepala
badan di Kementerian Perindustrianyang mempunyai- 6 -
tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan,
penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan
standardisasi industri.
21. Direktur adalah direktur di Kementerian Perindustrian
yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan
terhadap industri Peralatan Dapur dan Peralatan
Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga.
BAB II
LINGKUP PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
SECARA WAJIB
Pasal 2
(1) Memberlakukan SNI untuk produk Peralatan Dapur dan
Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik
Rumah Tangga secara wajib, sebagai berikut:
SNI 7859:2013 Reranti listrik rumah tangga dan
Bagian 1: Persyaratana.
Keselamatansejenis
Umum;
SNI lEC 60335-2-14-2011 Peralatan listrik rumah
tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan -
Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan
dapur;
SNI lEC 60335-2-15-2011 Peralatan listrik rumah
tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan -
Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatanb.
c.
pemanas cairan;
SNI lEC 60335-2-74-2010 Peralatan listrik rumah
tangga dan sejenisnya - keselamatan - Bagian 2-74:
Persyaratan khusus untuk pemanas rendam
portabel; dan
SNI lEC 60335-2-24-2009 Peranti listrik rumah
tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan -
bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti
pendingin, peralatan es krim dan pembuat es.d.
e.- 7 -
(2) Jenis produk Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas
Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rujukan
nomor pos tarif sebagai berikut:
Pos Tarif Jenis Produk No.
Electric Blender ex 8509.40.00 1.
Electric Juicer2.
Electric Mixer3.
Penanak Nasi (Rice Cooker), dengan
volume sampai dengan 3 (tiga) liter
atau daya listrik masukan (input)
hingga 1.000 Watt, termasuk
pemasak dan penghangat nasi
serta kombinasinya dan yang
menggunakan prinsip kerja
tekananex 8516.60.10 4.
Ketel Listrik (Electric Kettle) dengan
kapasitas pengenal tidak melebihi
10 (sepuluh) liter5. ex 8516.79.10
Pemanas air celup 6. 8516.10.30
7.Water Dispenser hanya dilengkapi
dengan sistem pemanas air
Water Dispenser dilengkapi dengan
sistem pemanas air dan pendingin8516.10.11
ex 8516.10.19
air
(3) Pemberlakuan SNl secara wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan bagi Peralatan Dapur dan
Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik
Rumah Tangga yang merupakan:
produk yang memiliki kesamaan nomor pos tarif
dengan produk Peralatan Dapur dan Peralatan
Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah
Tangga tetapi merupakan jenis produk yang berbeda
dari produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1);a.- 8 -
barang contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-
SNI;
barang contoh untuk pameran dan tidak untuk
diperjualbelikan; atau
merupakan contoh uji untuk penelitian dan
pengembangan produk.b.
c.
d.
Pasal 3
(1) SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
berlaku terhadap Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas
Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga basil
produksi dalam negeri dan/atau luar negeri yang beredar
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau
mengedarkan Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas
Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi
ketentuan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 4
Kabel senur (suplai) dan tusuk kontak yang digunakan pada
Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga hams memenuhi ketentuan
SNI untuk produk kabel dan tusuk kontak.
Pasal 5
Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang akan diperdagangkan
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hams
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. kondisi pengujian mengikuti kondisi iklim tropis;
b. kelas peranti paling rendah kelas I, dan kelas peranti
paling rendah kelas II untuk peralatan dapur genggam;
dan
c. komponen yang terkait aspek keselamatan hams
memenuhi ketentuan SNI, standar International- 9 -
Electrotechnical Commission (lEC), atau standar yang
setara.
BAB III
SERTIFIKASI PRODUK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
(1) Pemenuhan pemberlakuan SNI Peralatan Dapur dan
Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik
Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dibuktikan dengan SPPT-SNI.
(2) Produsen wajib memiliki SPPT-SNI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas:
Produsen di dalam negeri; dan
Produsen di luar negeri.a.
b.
Pasal 7
(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
paling sedikit melakukan kegiatan:
a. perakitan komponen utama:
1. yang meliputi motor, kabel senur, switch dan
casing menjadi utuh, untuk produk Peralatan
Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang berupa
peralatan dapur; dan/atau
2. yang meliputi elemen pemanas dan/ atau elemen
pendingin, kabel senur, dan casing menjadi
utuh untuk produk Peralatan Dapur dan
Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat
Listrik Rumah Tangga yang berupa peralatan
pemanas dan/atau pendingin eairan;- 10 -
pelaksanaan manajemen mutu sesuai dengan SMM
SNI ISO 9001:2015; dan
pengujian dan pengendalian mutu produk sesuai
dengan ketentuan SNI.b.
c.
Pasal 8
SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) hanya
berlaku bagi kegiatan produksi Peralatan Dapur dan Peralatan
Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga pada
1 (satu) lokasi produksi.
Pasal 9
(1) Selain ketentuan pemberian SPPT-SNI berdasarkan lokasi
produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, SPPT-SNI
diberikan berdasarkan kelompok produk.
(2) Kelompok produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan
untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang berupa
Electric Blender, Electric Juicer, dan Electric Mixer
didasarkan pada:
a. daya masukan yang sama; dan
b. tipe motor yang sama yang ditentukan berdasarkan
part number yang sama.
(3) Kelompok produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan
untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang berupa
Penanak Nasi {Rice Cooker), Ketel Listrik {Electric Kettle),
Pemanas Air Celup, dan Water Dispenser didasarkan
pada:
daya masukan yang sama atau arus masukan yang
sama bagi produk yang menggunakan motor
kompresor;
tipe heater assy yang sama yang ditentukan
berdasarkan part number yang sama; dan
tipe motor kompresor yang sama yang ditentukan
berdasarkan part number yang sama.a.
b.
c.-11 -
(4) SPPT-SNI harus mencantumkan tiap merek produk
Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga dalam tiap kelompok
produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 10
SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan
melalui sistem sertifikasi tipe 5.
Bagian Kedua
Permohonan Penerbitan SPPT-SNI
Pasal 11
(1) Produsen di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) huruf a mengajukan permohonan
penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut;
a. jenis dan spesifikasi produk yang diajukan untuk
mendapatkan SPPT-SNI;
fotokopi akta pendirian perusahaan dan
perubahannya;
c. fotokopi Izin Usaha Industri dengan lingkup kegiatan
usaha industri Peralatan Dapur dan Peralatan
Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah
Tangga;
d. fotokopi sertifikat atau tanda daftar merek yang
diterbitkan oleh direktorat jenderal yang menangani
urusan kekayaan intelektual pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum;
e. fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek yang
telah didaftarkan pada direktorat jenderal yang
menangani urusan kekayaan intelektual pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum;b.- 12 -
fotokopi sertifikat SMM SNI 9001:2005 atau surat
pernyataan diri penerapan SMM SNI ISO 9001:2015;
surat pernyataan untuk tidak mengedarkan
Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan
untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sampai
dengan penerbitan SPPT-SNI;
rencana dan kapasitas produksi dalam waktu 1
(satu) tahun; dan
laporan produksi Peralatan Dapur dan Peralatan
Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah
Tangga sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.f.
g-
h.
1.
Pasal 12
(1) Produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) huruf b mengajukan permohonan SPPT-
SNI kepada LSPro melalui Perwakilan Perusahaan.
(2) Produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan.
(3) Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat berfungsi sebagai Importir.
(4) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perwakilan
Perusahaan harus memenuhi persyaratan dengan
melampirkan:
a. dokumen persyaratan dari Produsen di luar negeri
yang meliputi dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
b. dokumen legal!tas Perwakilan Perusahaan yang
meliputi:
akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
2. Nomor Induk Berusaha;
3. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri;
dan
surat pernyataan yang dibubuhi materai yang
menyatakan tanggung jawab terhadap Peralatan1.
4.- 13 -
Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sesuai dengan
ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib
(5) Dokumen persyaratan dari Produsen di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
disampaikan dengan ketentuan:
a. Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf c dapat menggunakan izin
sejenis; dan
b. Izin Usaha Industri atau izin sejenis sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan akta pendirian
perusahaan atau perubahannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b
diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh
penerjemah tersumpah.
(6) Dalam hal Perusahaan Perwakilan berfungsi sebagai
Importir, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) juga dilengkapi dengan Angka Pengenal
Importir.
Pasal 13
(1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan tidak berfungsi sebagai
Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3),
Perwakilan Perusahaan menunjuk 1 (satu) atau lebih
Importir bagi Produsen di luar negeri yang bersangkutan.
(2) Permohonan SPPT-SNI untuk Perwakilan Perusahaan
yang tidak berfungsi sebagai Importir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi dengan dokumen
persyaratan masing-masing Importir berupa:
akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
Nomor Induk Berusaha; dan
surat penunjukan sebagai Importir dari Perwakilan
Perusahaan.a.
b.
c.- 14 -
Bagian Ketiga
Penerbitan SPPT-SNI
Pasal 14
LSPro melakukan penerbitan SPPT-SNI berdasarkan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) dan Pasal 12 ayat (1).
Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pengujian kesesuaian mutu Peralatan Dapur dan
Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik
Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan SNI; dan
b. audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO
9001:2015.
Audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO
9001:2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan terhadap:
a. kepemilikan sertifikat SMM sesuai dengan ruang
lingkup jenis produk yang disertifikasi; atau
b. penerapan SMM sesuai dengan SNI ISO 9001:2015.
Sertifikat SMM sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a diterbitkan oleh LSSM yang telah diakreditasi oleh
KAN atau lembaga akreditasi yang telah menandatangani
perjanjian saling pengakuan {Multilateral Recognition
Agreement/MRA) dengan KAN.(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 15
Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1) dilakukan melalui rapat evaluasi SPPT-SNI.
Rapat evaluasi SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
a. Laporan Hasil Uji (LHU) dan/atau Sertifikat Basil Uji
(SHU); dan
b. laporan hasil audit manajemen mutu sesuai dengan
SMM SNI ISO 9001:2015.(1)
(2)- 15 -
Pasal 16
(1) Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, LSPro menetapkan:
a. penerbitan SPPT-SNI;
b. penundaan penerbitan SPPT-SNI; atau
c. penolakan penerbitan SPPT-SNI.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 41 (empat
puluh satu) hari kerja di luar waktu yang diperlukan
untuk pengujian.
(3) Dalam penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, LSPro harus mencantumkan informasi
paling sedikit:
a. nama dan alamat Produsen;
b. alamat pabrik;
c. nama penanggung jawab perusahaan;
d. nomor dan judul SNI;
e. kode registrasi;
f. merek;
g. jenis dan nama model produk (jenis produk-kode
pemasaran);
h. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dan/atau
Importir, bagi Produsen di luar negeri; dan
masa berlaku SPPT-SNI.
(4) LSPro wajib menyampaikan laporan atas penerbitan
SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
kepada Direktur Jenderal dan Kepala BSKJI dalam waktu
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan.1.
Pasal 17
SPPT-SNI berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak
tanggal diterbitkan.
Pasal 18
Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab Pelaku
Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI.- 16 -
Pasal 19
(1) Sesuai dengan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha wajib melakukan
penandaan pada setiap produk dan kemasan Peralatan
Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat
Listrik Rumah Tangga.
(2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
tanda SNl, nomor SNl, dan kode LSPro.
(3) Tanda SNl, nomor SNl, dan kode LSPro sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibubuhkan di tempat yang
mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak
mudah hilang.
(4) Tanda SNl, nomor SNl, dan kode LSPro sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam skema
sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi mengacu
pada skema sertifikasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
BAB IV
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DAN LABORATORIUM
PENGUJI
Pasal 21
(1) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1) dilakukan oleh LSPro yang:
a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang
lingkup SNl sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri ini; dan
b. ditunjuk oleh Menteri.
(2) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:- 17 -
a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah
diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini
dan ditunjuk oleh Menteri; atau
b. Laboratorium Penguji di luar negeri.
(3) Pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji di
luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan dengan ketentuan:
a. Laboratorium Penguji telah diakreditasi oleh lembaga
akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji
berada;
b. lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a telah mempunyai perjanjian saling
pengakuan {Mutual Recognition Agreement/ MRA]
dengan KAN;
c. negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki
perjanjian bilateral atau multilateral di bidang
regulasi teknis dengan Pemerintah Republik
Indonesia; dan
d. ditunjuk oleh Menteri.
Pasal 22
(1) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) huruf a dan/atau Laboratorium Penguji
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a
yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI
belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi
kebutuhan sertifikasi dan/atau pengujian kesesuaian
mutu, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau
Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi.
(2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang
belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan basil evaluasi kompetensi oleh
Kepala BSKJI.
(3) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah
diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI- 18 -
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung
sejak tanggal penunjukan.
Pasal 23
(1) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI wajib melaksanakan
Surveilan terhadap SPPT-SNI yang diterbitkan.
(2) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil
pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi terkait, LSPro
dapat melakukan Surveilan khusus.
BAB V
PENGECUALIAN
Pasal 24
Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang dikecualikan dari
pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) dibuktikan dengan:
berita acara pengambilan contoh uji dalam rangka
sertifikasi SNI untuk kondisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b; dan
Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Direktur
Jenderal untuk kondisi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d.a.
b.
Pasal 25
(1) Permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diajukan kepada
Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan dokumen:
a. surat permohonan yang mencantumkan rincian
uraian barang, jumlah, nomor pos tarif/Harmonized
System (HS) code, pelabuhan muat, dan pelabuhan
bongkar;- 19 -
spesifikasi teknis barang atau brosur;
Izin Usaha Industri bagi Produsen atau Surat Izin
Usaha Perdagangan bagi Importir;
Angka Pengenal Importir;
Sertifikat atau Tanda Daftar Merck;
Nomor Pokok Wajib Pajak;
kapasitas produksi terpasang, bagi Produsen;
realisasi produksi per tahun, selama 3 (tiga) tahun
terakhir, bagi Produsen; dan
surat pernyataan bermaterai yang menyatakan
bahwa Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas
Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang
diimpor sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.
1.
Pasal 26
(1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap
permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25.
(2) Berdasarkan basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan atau
menolak penerbitan Pertimbangan Teknis.
(3) Direktur Jenderal dapat memberikan mandat atas
pemeriksaan, penerbitan, dan penolakan penerbitan
Pertimbangan Teknis kepada Direktur.
Pasal 27
(1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemohon;
b. nomor pos tarif/HS code;
c. kegunaan;
d. jumlah produk yang akan diimpor; dan
e. jenis dan spesifikasi produk.
(2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk setiap kali importasi.- 20 -
Pasal 28
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 serta penerbitan dan penolakan penerbitan Pertimbangan
Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan
melalui SIINas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Perindustrian tentang pedoman penerbitan pertimbangan
teknis, rekomendasi, surat keterangan, dan tanda pendaftaran
dengan sistem elektronik di Kementerian Perindustrian.
Pasal 29
Penerbitan Pertimbangan Teknis melalui SIINas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terintegrasi dengan portal
Indonesia National Single Window (INSW).
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 30
(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan atas
pemberlakuan SNI secara wajib.
(2) Kepala BSKJI melakukan pembinaan terhadap LSPro dan
Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI
secara wajib.
Pasal 31
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(1) dilakukan melalui:
sosialisasi pemberlakuan SNI secara wajib;
inventarisasi data; dan
pembinaan teknis.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat melalui
kerjasama dengan instansi terkait atau melalui media
cetak dan/atau elektronik.a.
b.
c.- 21 -
(3) Inventarisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan melalui:
a. inventarisasi terkait data rencana, pelaksanaan,
monitoring, dan evaluasi pemberlakuan SNI secara
wajib ke Pelaku Usaha; dan/atau
b. analisis dan evaluasi dampak pemberlakuan SNI
secara wajib bagi Pelaku Usaha.
(4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilakukan melalui:
a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam
peningkatan mutu produk; dan/ atau
b. bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk.
(5) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan pelaksanaan
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Direktur.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 32
(1) Direktur Jenderal melakukan Pengawasan terhadap
pemberlakuan SNI secara wajib.
(2) Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI secara wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pengawasan di pabrik; dan
b. koordinasi Pengawasan di pasar dengan instansi
terkait.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Perindustrian tentang wasan
pemberlakuan standardisasi industri secara wajib.tatacarapenga
Pasal 33
Kepala BSKJI melakukan Pengawasan terhadap LSPro dan
Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI secara
wajib.- 22 -
BAB VII
SANKSI
Pasal 34
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenai sanksi pidana
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Perindustrian tentang wasan
pemberlakuan standardisasi industri secara wajib.tatacarapenga
Pasal 35
(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
disertai dengan pencabutan SPPT-SNI oleh LSPro yang
menerbitkan SPPT-SNI.
(2) Sanksi pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang berdasarkan hasil Pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan
berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.
Pasal 36
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.
(4) Pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI
berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.- 23 -
Pasal 37
Dalam hal Pelaku Usaha melakukan atau tidak
melakukan perbaikan kualitas produk dan penarikan
produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI secara
wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undagan, Direktur Jenderal melakukan tindakan
publikasi.
Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap:
a. ketaatan terhadap pemberlakuan SNI secara wajib
oleh Pelaku Usaha; atau
b. pelanggaran terhadap ketentuan pemberlakuan SNI
secara wajib oleh Pelaku Usaha.
Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui pemuatan berita dalam media cetak
dan/atau media elektronik.(1)
(2)
(3)
Pasal 38
LSPro yang:
tidak menerbitkan SPPT-SNI sesuai dengan jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (4); dan/atau
tidak melakukan Surveilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23,
dikenai sanksi administratif oleh Kepala BSKJI sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.a.
b.
c.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39
Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang telah diproduksi dan
telah beredar di pasar sebelum Peraturan Menteri ini berlaku
masih dapat beredar dan diperdagangkan dalam waktu paling- 24 -
lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri
ini diundangkan.
Pasal 40
Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan
SPPT-SNI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih
dalam proses sertifikasi atau pengujian kesesuaian mutu
hams menyesuaikan proses sertifikasi atau pengujian
kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal diundangkan.- 25 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2020
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1608
Salinan..,§esuai dengan aslinya
^Vc'?''''Se;fcrietariat Jenderal
,,^^Kefeertten^an Perindustrian
^ KepalkVBiro Hukum,iIu\ \
V,-
Vr-o' :'V,\
%f .vu i
"'Feby Setyo HariyonoLAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA PERALATAN DAPUR DAN
PERALATAN PEMANAS CAIRAN UNTUK
PEMANFAAT LISTRIK RUMAH TANGGA
SECARA WAJIB
LAPORAN PRODUKSI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN PEMANAS
CAIRAN UNTUK PEMANFAAT LISTRIK RUMAH TANGGA
LAPORAN PRODUKSI
PT
Realisasi Produksi
(unit)Kapasitas
Produksi
(unit/tahun)Kode HS No.Uraian Barang
Tahun n-2Tahun n-1
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GU MI WANG KARTASASMITASalinan sesuai dengan aslinya
f^tw^^^^^^:ftariat Jenderal
‘t^tan Perindustrian
J&^Biro Hukum,/,
4V;
etyo Hariyono- 27 -
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.-58 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA PERALATAN DAPUR DAN
PERALATAN PEMANAS CAIRAN UNTUK
PEMANFAAT LISTRIK RUMAH TANGGA
SECARA WAJIB
SKEMA SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA
PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN PEMANAS CAIRAN UNTUK PEMANFAAT
LISTRIK RUMAH TANGGA
A. RUANG LINGKUP
Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, surveilan, dan sertifikasi ulang
(resertifikasi) SPPT-SNI.
B. ACUAN NORMATIF
Pos Tarif Jenis Produk SNI No.
a. SNI 7859:2013 Peranti listrik
mmah tangga dan sejenis -
Keselamatan - Bagian 1:
Persyaratan Umum
b. SNI lEC 60335-2-14-2011
Peralatan listrik rumah tangga
dan peralatan listrik serupa -
Keselamatan - Bagian 2-14:
Persyaratan khusus untuk
peralatan dapurElectric Blender ex 8509.40.00 1.
Electric Juicer2.
3.Electric Mixer
4.Penanak Nasi
(Rice Cooker),
dengan volume
sampai dengan 3
(tiga) liter ataua. SNI 7859:2013 Peranti listrik
rumah tangga dan sejenis -
Keselamatan - Bagian 1:
Persyaratan Umumex 8516.60.10- 28 -
b. SNI lEC 60335-2-15-2011
Peralatan listrik rumah tangga
dan peralatan listrik serupa -
Keselamatan - Bagian 2-15:
Persyaratan khusus untuk
peralatan pemanas cairandaya listrik
masukan (input)
hingga 1.000
Watt, termasuk
pemasak dan
penghangat nasi
serta
kombinasinya
dan yang
menggunakan
prinsip kerja
tekanan
ex 8516.79.10 5. Ketel Listrik
(Electric Kettle)
dengan kapasitas
pengenal tidak
melebihi 10
(sepuluh) liter
8516.10.30 a. SNI 7859:2013 Peranti listrik
rumah tangga dan sejenis -
Keselamatan - Bagian 1:
Persyaratan Umum
b. SNI lEC 60335-2-74-2010
Peralatan listrik rumah tangga
dan sejenisnya - keselamatan -
Bagian 2-74: Persyaratan
khusus untuk pemanas rendam
portabelPemanas air
celup6.
a. SNI 7859:2013 Peranti listrik8516.10.11 7.Water Dispenser
hanya dilengkapi
dengan sistem
pemanas airrumah tangga dan sejenis -
Keselamatan - Bagian 1:
Persyaratan Umum
b. SNI lEC 60335-2-15-2011
Peralatan listrik rumah tangga
dan peralatan listrik serupa -
Keselamatan - Bagian 2-15:ex 8516.10.19
Water Dispenser
dilengkapi
dengan sistem- 29 -
Persyaratan khusus untuk
peralatan pemanas cairan
c. SNI lEC 60335-2-24-2009
Peranti listrik mmah tangga dan
peralatan listrik serupa -
Keselamatan - bagian 2-24:
Persyaratan khusus untuk
peranti pendingin, peralatan es
krim dan pembuat espemanas air dan
pendingin air
C. DEFINISI
Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat
Listrik Rumah Tangga adalah produk peralatan dapur dan pemanas
eairan dengan tegangan pengenal tidak lebih dari 250 V AC fase tunggal
atau suplai DC.
Kelompok produk adalah suatu kelompok produk sejenis yang terdiri
dari tipe atau model yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan dalam
penggunaan beberapa komponen utama, yang menghasilkan unjuk
kerja yang sama dalam keselamatan produk.
Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Peralatan
Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah
Tangga dengan melakukan kegiatan perakitan utama paling sedikit
sebagai berikut:1.
2.
3.
Minimal Perakitan
Komponen Utamadenis Produk No
Electric Blender a. Motor
b. Kabel Senur
c. switch
d. casing1.
Electric Juicer2.
3.Electric Mixer
Penanak Nasi {Rice Cooker), dengan volume
sampai dengan 3 (tiga) liter atau daya
listrik masukan (input) hingga 1.000 Watt,
termasuk pemasak dan penghangat nasi
serta kombinasinya dan yang
menggunakan prinsip kerja tekanana. elemen
pemanas dan
atau elemen
pendingin
b. Kabel Senur4.
c. casing- 30 -
Ketel Listrik (Electric Kettle) dengan
kapasitas pengenal tidak melebihi 10
(sepuluh) liter
Pemanas air celup5.
6.
Water Dispenser hanya dilengkapi dengan 7.
sistem pemanas air
Water Dispenser dilengkapi dengan sistem
pemanas air dan pendingin air
4. Produk Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga dikatakan satu kelompok produk,
apabila :
a. Produk Peralatan Dapur lingkup jenis Electric Blender, Electric
Juicer, dan Electric Mixer, memiliki :
1) Daya masukan yang sama, dan;
2) Tipe motor yang sama, dengan melihat part number yang sama.
Apabila 1 tipe motor memiliki lebih dari 1 part number motor,
maka hams dilakukan verifikasi pengujian untuk masing-
masing part number motor;
b. Produk Peralatan Pemanas Cairan lingkup jenis Penanak Nasi (Rice
Cooker), Ketel Listrik (Electric Kettle), Pemanas Air Celup dan Water
Dispenser, memiliki :
1) arus masukan (untuk yang menggunakan motor kompresor)
atau daya masukan yang sama;
2) Tipe heater assy yang sama, dengan melihat part number yang
sama. Apabila 1 tipe heater assy memiliki lebih dari 1 part
number heater assy, maka harus dilakukan verifikasi pengujian
untuk masing-masing part number heater assy
3) Tipe motor kompresor yang sama dengan part number yang
sama. Apabila 1 tipe motor kompresor memiliki lebih dari 1 part
number motor kompresor, maka harus dilakukan verifikasi
pengujian untuk masing-masing part number motor kompresor
(untuk water dispenser yang menggunakan sistem kompresi)- 31 -
D. TATA CARA MEMPEROLEH SPPT-SNI
URAIAN KETENTUANNo.
TAHAP I: SELEKSI
1. Surat aplikasi permohonan dan data
pemohon sesuai prosedur LSPro.
2. Salinan akta pendirian perusahaan
dalam bahasa Indonesia. Bagi Produsen
di luar negeri, harus diterjemahkan
dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah
tersumpah di Indonesia.
3. Salinan lUI atau izin usaha sejenis
industrilingkupdenganPermohonan1.
permohonan saat aplikasi. Bagi Produsen
di luar negeri harus diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia oleh penerjemahsesuai
tersumpah di Indonesia.
4. Salinan NPWP pemohon.
5. Salinan sertifikat merek atau surat bukti
pendaftaran merek yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
6. Salinan perjanjian Lisensi dari pemilik
merek yang telah didaftarkan pada
Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
7. Salinan sertifikat SMM SNI ISO
9001:2015 atau surat pernyataan telah
menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015
(apabila perusahaan belum memiliki
sertifikat).
8. Kontrak Sertifikasi.
9. Struktur organisasi dan uraian kerjanya
dalam bahasa Indonesia.- 32 -
URAIAN No.KETENTUAN
10. Peta bisnis proses dalam bahasa
Indonesia.
11. Daftar peralatan produksi dan
pengendalian mutu produk (dengan
kemampuannya) dari mulai bahan baku
sampai dengan produk akhir.
12. Daftar informasi terdokumentasi.
13. Panduan mutu (bila ada) dalam bahasa
Indonesia.
14. Diagram alir dan deskripsi proses
produksi (mencakup desain (bila ada)).
15. Daftar dan spesifikasi produk.
16. Foto produk untuk setiap kelompok
produk.
17. Desain dan gambar rangkaian listrik
{wiring diagram).
18. Daftar komponen kritis (nama
komponen, pabrikan/merek, tipe,
spesifikasi/nilai, standar acuan,
keterangan sertifikat/ lembaga
sertifikasi).
19. Sertifikat komponen kritis sesuai lEC
atau yang setara.
Komponen kritis bila digunakan, meliputi
saklar, motor kompresor, kapasitor
dalam belitan bantu motor, fuse dan
pembatas suhu.
20. Fotokopi SPPT SNI untuk kabel supply
eksternal dan tusuk kontak.
21. Petunjuk pemakaian produk dalam
bahasa Indonesia.
22. Fotokopi sertifikat SNI ISO 9001:2015
atau surat pernyataan telah menerapkan
SNI ISO 9001:2015- 33 -
URAIAN No.KETENTUAN
23. Ilustrasi pembubuhan tanda SNI untuk
setiap merek
Keterangan:
LSPro hams menjelaskan dan memastikan
ilustrasi penandaan SNI
2.Sistem Manajemen
Mutu yang
diterapkanSNI ISO 9001:2015
Durasi audit per
produkJumlah minimal: 3.
Pelaksanaan audit
LokasiDNLNDNLN
Proses KAN/IAFPernyataan
3*6*4*6* Baru
* orang hari
Catatan:
- Jika auditor merangkap sebagai Petugas
maka Pengambil
pelaksanaannya di luar waktu audit;
Durasi audit tersebut di atas tidak
termasuk waktu perjalanan.Contoh(PPG)
Dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh
yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan.PPG4.
1, Laboratorium Penguji yang telah
diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh
Menteri dengan ruang lingkup mencakup
parameter yang tercantum dalam SNI.
2. Jika Laboratorium Penguji merupakan
sumber daya eksternal dari LSPro, maka
harus dilengkapi dengan Perjanjian
Subkontrak.5.Laboratorium
Penguji
digunakanyang
3. LSProbertanggungj awab
memberikan subkontrak pengujian
kepada Laboratorium Penguji yang
memiliki kemampuan untuk melakukan
pengujian sesuai parameter SNI.untuk- 34 -
URAIAN KETENTUANNo.
TAHAP II: DETERMINASI
1. Dilakukan jika dokumen pada tahap
seleksi telah lengkap dan benar sesuai
persyaratan.
2. Dilakukan oleh salah satu anggota tim
audit yang akan melaksanakan audit
lapangan.
3. Mempertimbangkan sertifikat sistem
manajemen yang dimiliki pemohon yang
diakreditasi KAN atau Badan Akreditasi
anggota lAF/APAC dan kesesuaiannya
dengan ruang lingkup produk yang
diajukan.Audit Tahap 1
(Audit Kecukupan)1.
1. Dilakukan jika telah memenuhi
persyaratan audit tahap 1.
2. Tim Audit harus menyiapkan rencana
audit [audit plan) dan rencana
pengambilan contoh (sampling plan) yang
disiapkan oleh PPG sesuai dengan model
produk yang diajukan.
3. Salah seorang dari Tim Audit harus
mempunyai kompetensi ruang lingkup
audit.
4. Audit untuk proses produksi dan Quality
Control (QC) / Quality Assurance (QA)
harus dilakukan oleh auditor yang
memiliki kompetensi produk.
1. Pada saat sertifikasi awal dan sertifikasi
ulang (resertifikasi), audit SMM
dilakukan pada seluruh elemen sistem.
2. Audit dilaksanakan pada saat produksi
sedang berjalan dan bisa diwakili oleh
salah satu produk (bisa dengan produk
yang bukan sedang diajukan sertifikasi)2.Audit Tahap 2
(Audit Kesesuaian
oleh Tim Audit)
Lingkup yang
diaudit- 35 -
URAIAN KETENTUANNo.
dengan kelompok/famili produk sama
yang sedang diproduksi.
1. Inspeksi barang masuk untuk komponen
kritis.
2. Proses produksi dan peralatannya :
Sesuai dengan SNI 7859:2013 Lampiran
A, bahwa proses berikut (termasuk
peralatannya) dilakukan pada setiap
produk pada lini produksi, yaitu :
a. Uji kontinuiti bumi (untuk kelas I)
b. Uji kuat listrik
Uji fungsional
3. Kalibrasi alat uji.
4. Inspeksi barang keluar (outgoing QC).
5. Penyaksian pengujian parameter
pengujian untuk safety test (Kekuatan
dielektrik/dieZectric strength dan Earth
Continuity, untuk peralatan kelas I)
sesuai dengan SNI, dan untuk peralatan
dapur genggam, minimum kelas II.
6. Penandaan SNI.c.Titik kritis yang
perlu diperhatikan
pada saat audit3.
1. Major, apabila:
a. ketidaksesuaian terkait langsung
dengan mutu produk sehingga
mengakibatkan perubahan desain
atau alat produksi atau uji, dan
mengakibatkan ketidaksesuaian
terhadap SNI, diberikan waktu
perbaikan sesuai kesepakatan
antara LSPro dengan Produsen,
berdasarkan alasan yang dapat
diterima; atau
b. ketidaksesuaian terkait dengan
SMM, diberikan waktu perbaikan
maksimal 1 (satu) bulan.Kategori
ketidaksesuaian4.- 36 -
URAIAN KETENTUANNo.
2. Minor, apabila terdapat inkonsistensi
diberikandalam menerapkan SMM,
waktu perbaikan maksimal 1 (satu)
bulan.
Catalan:
- Verifikasi atas tindakan perbaikan major
dilakukan dengan verifikasi di lapangan
sesuai dengan temuan.
- Apabila sesuai waktu yang disepakati atau
ditentukan ketidaksesuaian tidak bisa
ditutup, maka permohonan dianggap
gagal dan perusahaan hams mengajukan
permohonan ulang.
1. PPC membuat Rencana Pengambilan
Contoh yang disetujui Ketua Tim Audit.
2. Contoh diambil oleh PPC dilengkapi
dengan Berita Acara Pengambilan Contoh
dan Label Contoh.
3. Pengambilan contoh dilakukan secara
acak [random) di pabrik pada aliran
produksi dan/atau gudang produksi.Pengambilan
Contoh5.
1. Untuk produk yang sudah diproduksi
secara massal, jumlah contoh sebanyak
5 (lima) unit dan diambil secara acak,
dengan rincian 3 (tiga) unit untuk
pengujian dan 2 (dua) unit untuk arsip
pengujian.
2. Untuk produk baru yang belum
diproduksi secara massal atau produk
baru yang diambil dari prototype/ litba.ng,
maka perusahaan menyiapkan sebanyak
10 (sepuluh) unit dan dilakukan
pengambilan contoh di pabrik sebanyak
5 (lima) unit dengan rincian 3 (tiga) unitContoh Produk6.- 37 -
URAIAN KETENTUANNo.
untuk pengujian dan 2 (dua) unit untuk
arsip pengujian.
3. Contoh diambil untuk setiap merek dan
kelompok produk.
4. Contoh tyangelah diambil hams
dikemas, diberi label contoh uji, dan
disegel.
1. Pengujian dilakukan sesuai standar
produknya.
2. Untuk sertifikasi, sertifikasi ulang,
perluasan tipe/model (apabila kelompok
produknya berbeda) atau merek
dilakukan pengujian penuh.
3. Untuk modifikasi terkait safety produk
(apabila tipe produk masih termasuk di
dalam kelompok produk), hanya
dilakukan verifikasi terhadap dokumen
pendukung atau pengujian terhadap
parameter tertentu terkait perubahan
tersebut atau perbedaan dari produk yang
telah disertifikasi.
4. Jika suatu produk hanya menggunakan
software terkait keselamatan {Software
Kelas C, perangkat lunak yang mencakup
kode yang dimaksudkan untuk mencegah
bahaya tanpa penggunaan gawai proteksi
lain), perusahaan menyerahkan test report
terkait software evaluation dari
laboratorium independen atau yang
sudah terakreditasi ISO/IEC 17025.
5. Jika ada parameter yang tidak memenuhi
persyaratan standar, maka LSPro
meginformasikan kepada pemohon untuk
melakukan perbaikan.Pengujian7.- 38 -
No.KETENTUAN URAIAN
6. Setelah perbaikan dilakukan, LSPro
meminta Laboratorium Penguji untuk
melakukan pengujian sesuai perbaikan
yang dilakukan pemohon.
7. Perbaikan dilakukan paling lama 3 bulan
dikeluarkan
permohonan sertifikasi.
8. Untuk pengujian water dispenser yang
menggunakan fungsi pendingin, mengacu
kepada SNI lEC 60335-2-24.dari ataulingkup
8.Laporan Hasil Uji1. Hasil uji untuk setiap parameter uji harus
lulus.
2. LHU mencantumkan hasil uji dan syarat
mutu pada SNI.
3. Jika terjadi perbaikan pengujian, maka
hasil uji parameter yang gagal menjadi
lampiran dari Laporan Hasil Uji.
TAHAP III: TINJAUAN DAN KEPUTUSAN
Tinjauan terhadap
Persyaratan
Sertifikasi1.1. Dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih
yang memiliki kompetensi produk
Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas
Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah
Tangga diluar tim audit.
2. Jika hasil tinjauan persyaratan sertifikasi
tidak memenuhi, maka LSPro
menginformasikan kepada pemohon
untuk melakukan perbaikan
2.Keputusan
SertifikasiSertifikat dapat diterbitkan apabila:
a. hasil audit sesuai persyaratan;
b. semua laporan ketidaksesuaian telah
diselesaikan/ditutup; dan
c. hasil uji memenuhi persyaratan- 39 -
URAIAN No.KETENTUAN
TAHAP IV: LISENSI
1. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI,
LSPro hams melakukan registrasi secara
online ke Pusat Standardisasi Industri,
BSKJI, Kementerian Perindustrian, untuk
memperoleh kode registrasi.
2. Masa berlaku SPPT-SNI adalah 4 (empat)
tahun.
3. SPPT-SNI diberikan kepada Produsen dan
mencantumkan informasi paling sedikit:
a. nama dan alamat Pelaku usaha;
b. alamat pabrik;
c. nama penanggung jawab perusahaan;
d. nomor dan judul SNI;
e. merek;
f. jenis dan nama model produk (jenis
produk - kode pemasaran);
g. nama dan alamat Perwakiian
Perusahaan atau Importir, bagi
Produsen di luar negeri; dan
h. masa berlaku SPPT-SNI.
4. Terhadap 1 (satu) SPPT-SNI hanya berlaku
untuk 1 (satu) lokasi.
5. Surat perjanjian tanggung jawab lisensi
pengguna tanda SNI antara LSPro dengan
Perwakiian Perusahaan, jika produk
berasal dari impor.PenerbitanSPPT- 1.
SNI
TAHAP V; SURVEILAN
1. LSPro hams memastikan bahwa:
a. persyaratan sertifikasi masih berlaku;
dan
b. sistem pengelolaan mutu produk selalu
memenuhi persyaratan.
2. Kegiatan surveilan dilakukan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahunTinjauan
persyaratan
sertifikasi1.- 40 -
URAIAN KETENTUANNo.
sejak diterbitkannya SPPT-SNI dengan
toleransi ± 3 bulan
3. Keterlambatan kegiatan surveilan dapat
mengakibatkan SPPT-SNI dibekukan.
Jumlah minimal:
- pelaksanaan auditDurasi audit2.
LokasiLNDNLN DN
KAN/IAF Proses Pernyataan
6* Surveilan 2*4*4*
* orang hari
Catatan:
- Jika auditor merangkap sebagai PPG,
maka pelaksanaannya di luar vraktu audit.
- Durasi audit diatas tidak termasuk waktu
perjalanan
1. Tim Audit harus menyiapkan rencana
audit {auditplan).
2. Salah seorang dari Tim Audit harus
mempunyai kompetensi ruang lingkup
audit.
3. Audit untuk proses produksi dan Quality
Control (QC) / Quality Assurance (QA) harus
dilakukan oleh auditor yang memiliki
kompetensi Peralatan Dapur Dan
Peralatan Pemanas Cairan Untuk
Pemanfaat Listrik Rumah Tangga.
4. Tim audit mengkoordinasikan mengenai
rencana pengambilan contoh di pasar,
waktu dan sample yang akan diambil oleh
PPG.
S.Apabila diidentifikasi bahwa pasar tidak
ada sampel, produsen membuat surat
pernyataan (disertai bukti) yang
diverifikasi oleh auditor, maka dilakukan
pengambilan contoh di pabrik.Audit Tahap 2
(Audit Kesesuaian
oleh Tim Audit)- 41 -
URAIAN KETENTUANNo.
1. Bagi perusahaan yang memiliki sertifikat
SNI ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh
lembaga yang terakreditasi KAN atau
anggota lAF/APAC (dengan logo lembaga
akreditasi), audit dilakukan hanya pada
proses kritis.
2. Di luar itu, audit dilakukan untuk semuaLingkupyang audit
proses;
3. Audit dilaksanakan pada saat produksi
sedang berjalan dan bisa diwakili oleh
salah satu produk yang masuk dalam
lingkup yang disertifikasi.
1. Inspeksi barang masuk untuk komponen
kritis.
2. Proses produksi dan peralatannya:Titik kritis yang
perlu diperhatikan
pada saat audit3.
Sesuai dengan SNI 7859:2013 Lampiran A,
(termasukberikut bahwaproses
peralatannya) dilakukan pada setiap
produk pada lini produksi, yaitu :
a. Uji kontinuiti bumi (untuk kelas I)
b. Uji kuat listrik
c. Uji fungsional
3. Kalibrasi alat uji.
4. Inspeksi barang keluar [outgoing QC).
5. Penyaksian
pengujian untuk safety test (Kekuatan
dielektrik/dielectric strength dan Earth
Continuity, untuk peralatan kelas I) sesuai
dengan SNI, dan untuk peralatan dapur
genggam, minimum kelas II.
6. Penandaan SNI.parameterpengujian
1. Mayor, apabila:
a. ketidaksesuaian terkait langsung
dengan mutu produk yang
mengakibatkan perubahan desain atauKategori
ketidaksesuaian- 42 -
No. URAIAN KETENTUAN
alat produksi/uji dan ketidaksesuaian
terhadap SNI, diberikan waktu
perbaikan sesuai kesepakatan antara
LSPro dengan Produsen berdasarkan
alasan yang dapat diterima; atau
b. ketidaksesuaian terkait dengan SMM
atau SMM tidak berjalan, diberikan
waktu perbaikan maksimal 1 (satu)
bulan.
2. Minor, apabila terdapat inkonsistensi
dalam menerapkan SMM, maka diberikan
waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan.
Catatan;
- Verifikasi atas tindakan perbaikan major
dilakukan dengan verifikasi di lapangan
sesuai dengan temuan.
- Apabila sesuai waktu yang disepakati atau
ditentukan, ketidaksesuaian tidak bisa
ditutup, maka status SPPT-SNI dibekukan
selama 6 (enam) bulan terhitung sejak
audit dilaksanakan.
- Dalam hal ketidaksesuaian tidak dapat
ditutup sampai batas akhir perbaikan,
maka produk dikeluarkan dari lingkup
secara permanen atau SPPT-SNI dicabut.
4.Pengambilan
Contoh1. PPG membuat Rencana Pengambilan
Contoh yang disetujui Ketua Tim Auditor
atau LSPro.
2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara
Pengambilan Contoh, Label Contoh, dan
bukti pembelian.
3. Pengambilan contoh dilakukan di pasar
dengan cara membeli produk di pasar.
4. Waktu pengambilan contoh di pasar paling
lama 1 (satu) bulan dari tanggal audit.- 43 -
URAIAN KETENTUANNo.
5. Apabila ada modifikasi yang
mempengaruhi perubahan kelompok
produk, maka perlu dilakukan
pengambilan contoh di pabrik pada aliran
produksi dan/atau gudang produksi
secara acak (random).
6. Apabila modifikasi tidak mempengaruhi
perubahan kelompok produk, maka hanya
dilakukan verifikasi dokumen terhadap
perubahan tersebut.
Catatan:
- Dalam 1 (satu) siklus sertifikasi,
pengambilan contoh di pasar harus
mencakup seluruh kelompok produk yang
disertifikasi;
- Apabila sesuai rencana pengambilan
contoh di pasar dan/ atau di pabrik
masih tidak bisa dilaksanakan, maka
kelompok produk tersebut dikeluarkan
dari lingkup sertifikat secara permanen
atau SPPT-SNI dicabut.
1. Jumlah contoh sebanyak 3 (tiga) unit
untuk pengujian.
2. Contoh diambil untuk kelompok produk
(sesuai rencana pengambilan contoh) dan
setiap merek.
3. Untuk perluasan tipe dengan kelompok
produk yang sudah disertifikasi, bila tidak
terdapat perubahan yang signifikan maka
tidak perlu dilakukan pengambilan
contoh. Perusahaan hanya perlu
menyampaikan dokumen pendukung
terkait kesamaan dan perbedaan dari
kelompok produk yang telah disertifikasi.Contoh Produk5.- 44 -
URAIAN No.KETENTUAN
Jika dianggap perlu dilakukan pengujian,
maka jumlah contoh adalah 1 (satu) unit
dengan pengujian pada parameter terkait
perbedaan / perubahannya.
Contoh diambil di pabrik
4. Untuk perluasan merek dan atau
kelompok produk, jumlah contoh
sebanyak 5 (lima) unit dengan rincian 3
(tiga) unit untuk pengujian dan 2 (dua)
unit untuk arsip pengujian.
Untuk produk baru yang belum
diproduksi secara massal, perusahaan
menyiapkan sebanyak 10 (sepuluh) unit.
Contoh diambil di pabrik. Contoh yang
telah diambil hams dikemas dan disegel
dengan label contoh uji
1. Pengujian dilakukan untuk seluruh
parameter sesuai standar produknya;
2. Untuk sertifikasi, sertifikasi ulang,
perluasan tipe atau merek dilakukan
pengujian penuh;
3. Untuk modifikasi (famili produk sama
dengan famili produk yang telah
diterbitkan), hanya dilakukan verifikasi
terhadap dokumen pendukung atau
pengujian terhadap parameter tertentu
terkait perubahan atau perbedaan dari
produk yang telah disertifikasi;
4. Jika ada parameter yang tidak memenuhi
persyaratan standar, maka LSPro
menginformasikan kepada pemohon
untuk melakukan perbaikan;
5. Setelah perbaikan dilakukan, LSPro
meminta Laboratorium Penguji untuk6.Pengujian- 45 -
No.KETENTUAN URAIAN
melakukan pengujian sesuai perbaikan
yang dilakukan pemohon;
6. Perbaikan dilakukan paling lama 3 bulan
atau dikeluarkan dari lingkup sertifikasi
7. Produsen membuat surat pernyataan
bahwa seluruh produk harus sudah
dilakukan perbaikan sebelum dipasarkan.
1. Hasil uji untuk setiap parameter uji harus
lulus uji.
2.Dalam hal kegagalan uji tidak dapat
diperbaiki, maka produk dikeluarkan dari
lingkup secara permanen atau SPPT-SNI
dicabut.Laporan Hasil Uji 7.
1. Dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih
yang memiliki kompetensi produk
Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas
Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah
Tangga diluar tim audit.
2. Jika hasil tinjauan persyaratan sertifikasi
tidak memenuhi, maka LSPro
menginformasikan kepada pemohon
untuk melakukan perbaikanEvaluasiHasil 8.
Surveilan dan Hasil
Uji
Hasil surveilan dapat diterbitkan apabila:
a. hasil audit sesuai persyaratan;
b. semua laporan ketidaksesuaian telah
diselesaikan/ditutup; dan
c. hasil uji memenuhi persyaratan.9.Keputusan
Surveilan
E. AUDIT BERDASARKAN PROSES
SERTIFIKASI
AWALSURVEILAN III SURVEILAN ISURVEILAN II
1. Manajemen
2. Produksi1. Manajemen
2. Produksi1. Manajemen
2. ProduksiSemua proses
3. QC/QA 3. QC/QA 3. QC/QA
4. Warehouse 4. Kalibrasi4. Warehouse- 46 -
5. Kalibrasi 5. Kalibrasi
6. SDM
7. Pembelian
8, Penandaan
SNI5. SDM
6. Pemeliharaan
7. Keluhan
pelanggan
8. Penandaan
SNI6. SDM
7. Pembelian
8. Penandaan
SNI
Proses tersebut adalah minimal. Apabila diperlukan, dapat ditambahkan
proses lain.
F. PENANDAAN
1. Penandaan dilakukan dengan pembubuhan tanda SNI, nomor SNI, dan
kode LSPro pada setiap produk dan kemasan di tempat yang mudah
dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.
2. Penandaan dimaksud berupa:
Nomor SNI
Kode LSPro
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITASalinan sesuai dengan aslinya
riat Jenderal
Perindustrian
Hariyono