- 1 -
PERATURAN 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 11/PERMEN-KP/2019
TENTANG
PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Karantina Ikan dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem 
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta
Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan,
dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang 
tindakan karantina terhadap pemasukan media pembawa 
hama dan penyakit ikan karantina dan Hasil Perikanan;
b.bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER. 20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk 
Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan 
Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area 
Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, belum 
sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan terkait 
dengan berkembangnya kegiatan karantina ikan;
- 2 -
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 
Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419);
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina 
Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4197);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang 
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5726);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata 
Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan 
Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan 
Penolong Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia - 3 -
Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6188 );
7.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 317);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL 
PERIKANAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1.Pemasukan adalah memasukkan Media Pembawa
dan/atau hasil perikanan dari luar negeri ke dalam 
wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu Area 
ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.- 4 -
2.Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang 
selanjutnya disebut Media Pembawa, adalah ikan 
dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan 
penyakit ikan karantina.
3.Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau 
seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam 
keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.
4.Benda Lain adalah Media Pembawa selain Ikan yang 
mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit Ikan
karantina.
5.Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya 
disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit Ikan 
yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di 
Area tertentu di Wilayah Negara Republik Indonesia yang 
dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan 
sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan 
masyarakat.
6.Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah
dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar,
Ikan beku, dan olahan lainnya.
7.Petugas Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Petugas 
Karantina adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 
tugas untuk melakukan tindakan karantina, 
pengendalian mutu dan keamanan Hasil Perikanan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Area adalah meliputi daerah dalam suatu pulau, atau 
pulau, atau kelompok pulau di dalam Wilayah Negara 
Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan 
penyebaran hama dan penyakit Ikan.
9.Tindakan Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut 
Tindakan Karantina, adalah kegiatan yang dilakukan 
untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan 
penyakit Ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu 
Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia.- 5 -
10. Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi 
inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan 
contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan 
keamanan Hasil Perikanan.
11. Penahanan adalah   tindakan   menahan Media Pembawa 
yang akan dimasukkan ke dalam negeri atau suatu Area 
di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Penolakan adalah tindakan tidak diijinkannya Media 
Pembawa dimasukkan ke atau dari suatu Area atau dalam 
wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Media 
Pembawa sebagai tindak lanjut dari Tindakan Karantina
sebelumnya.
14. Instalasi Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut 
Instalasi Karantina adalah tempat beserta segala sarana 
dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk 
melaksanakan Tindakan Karantina.
15. Sertifikat Kesehatan adalah dokumen resmi yang 
ditandatangani oleh pejabat/otoritas yang berwenang di 
negara/area asal yang menyatakan bahwa Media 
Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tidak tertular dari 
hama dan penyakit Ikan karantina dan/atau hama dan 
penyakit Ikan yang disyaratkan serta aman untuk 
konsumsi manusia.
16. Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan adalah 
dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas 
Karantina di tempat Pemasukan yang menyatakan bahwa 
Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan segera dibawa 
ke Instalasi Karantina untuk dilakukan Tindakan 
Karantina.
17. Sertifikat Pelepasan adalah dokumen resmi yang 
ditandatangani oleh Petugas Karantina yang menyatakan 
bahwa Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang 
tercantum di dalamnya tidak tertular atau bebas dari 
hama dan penyakit Ikan karantina serta memenuhi 
standar mutu dan keamanan Hasil Perikanan.- 6 -
18. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan, 
yang selanjutnya disingkat SKLL adalah dokumen yang 
menyatakan bahwa Media Pembawa yang berupa Ikan 
atau produk perikanan yang tercantum didalamnya dapat 
dilalulintasbebaskan ke Area lain di dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia.
19. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau 
Hasil Perikanan dari Tempat Pemasukan adalah dokumen 
resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina di 
tempat Pemasukan atau kawasan pabean, yang 
menyatakan bahwa Media Pembawa dan/atau Hasil
Perikanan yang tercantum di dalamnya disetujui 
dikeluarkan dari tempat Pemasukan atau kawasan 
pabean untuk pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan atau 
dilalulintasbebaskan.
20. Pemilik Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan adalah 
orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa 
dan/atau Hasil Perikanan yang bertanggung jawab atas 
Pemasukan, pengeluaran, atau transit Media Pembawa 
dan/atau Hasil Perikanan.
21. Alat Angkut adalah semua alat angkut dan sarana yang 
digunakan untuk melalulintaskan Media Pembawa
dan/atau Hasil Perikanan.
22. Barang Bawaan adalah Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan yang dibawa oleh pemilik sebagai penumpang 
Alat Angkut dalam ukuran, jumlah, dan jenis tertentu.
23. Menteri adalah menteri yang membidangi kelautan dan 
perikanan.
24. Badan adalah badan yang mempunyai tugas teknis di 
bidang karantina ikan, pengendalian mutu, dan 
keamanan hasil perikanan.
25. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut 
UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
26. Surat Keterangan Benda Lain yang selanjutnya disingkat 
SKBL adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh 
Petugas Karantina di tempat Pemasukan/pengeluaran, - 7 -
yang menyatakan bahwa Media Pembawa berupa Benda 
Lain yang tercantum di dalamnya dalam keadaan baik 
dan/atau tidak rusak/busuk atau tidak tertular HPIK.
27. Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
Dengan Tingkat Risiko Tinggi adalah pemasukan 
komuditas perikanan impor yang sangat berpotensi 
membawa HPIK atau tidak aman untuk dikonsumsi yang 
dilakukan oleh pelaku usaha yang patuh atau tidak 
patuh.
28. Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
Dengan Tingkat Risiko Sedang adalah pemasukan 
komuditas perikanan impor yang tidak berpotensi 
membawa HPIK atau aman untuk dikonsumsi yang 
dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh.
29. Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
Dengan Tingkat Risiko Rendah adalah pemasukan 
komuditas perikanan impor yang tidak berpotensi 
membawa HPIK atau aman untuk dikonsumsi yang 
dilakukan oleh pelaku usaha yang patuh.
30. HPIK Golongan I adalah semua hama dan penyakit Ikan 
karantina yang tidak dapat disucihamakan atau 
disembuhkan dari Media Pembawanya karena teknologi 
perlakuannya belum dikuasai.
31. HPIK Golongan II adalah semua hama dan penyakit Ikan 
karantina yang dapat disucihamakan dan/atau 
disembuhkan dari Media Pembawanya karena teknologi 
perlakuannya sudah dikuasai.
BAB II
PERSYARATAN PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA 
DAN/ATAU HASIL PERIKANAN
Pasal 2
(1)Setiap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara 
Republik Indonesia wajib:- 8 -
a.dilengkapi Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh 
pejabat yang berwenang di Negara asal dan Negara 
transit;
b.melalui tempat Pemasukan yang telah ditetapkan; 
dan
c.dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas 
Karantina di tempat Pemasukan sebagaimana 
dimaksud pada huruf b untuk keperluan Tindakan 
Karantina dan Pengendalian Mutu.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
setiap Pemasukan Hasil Perikanan dari luar negeri ke 
dalam Wilayah Negara Republik Indonesia wajib 
dilengkapi dengan:
a. Surat Keterangan Asal/ Certificate of Origin (CoO);
b. fotokopi Sertifikat Instalasi Karantina, yang 
digunakan sebagai tempat pelaksanaan Tindakan 
Karantina Ikan;
c. label atau disertai dokumen ( invoice/packing list ); dan 
d. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan ( Catch Certificate ) dari 
otoritas yang berwenang yang ditunjuk oleh 
pemerintah di negara asal yang keabsahannya 
diotentifikasi oleh kedutaan negara asal.
(3)Ketentuan mengenai label atau dokumen ( invoice/packing 
list) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4)Setiap Pemasukan Media Pembawa yang tergolong Benda 
Lain ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selain 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dan huruf c, wajib dilengkapi dengan 
Certificate of Origin (CoO) dan/atau Laporan Hasil 
Analisis/ Certificate of Analysis (CoA) yang diterbitkan oleh 
instansi yang berwenang di negara asal/transit.
(5)Ketentuan mengenai Pemasukan Benda Lain berupa 
sediaan biologik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.- 9 -
Pasal 3
(1)Importir Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
harus yang berasal dari eksportir terdaftar di negara asal. 
(2)Importir Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) yang berasal dari negara yang telah 
mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual 
Recognition Arrangement (MRA), atau Memorandum of 
Understanding (MoU), atau sejenisnya harus berasal dari 
importir yang terdaftar di Kementerian.
Pasal 4
Direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang 
perikanan tangkap melakukan fasilitasi untuk memastikan:
a. kebenaran, keaslian, dan keabsahan Sertifikat Hasil 
Tangkapan Ikan ( Catch Certificate ), sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d; dan 
b. pelabuhan tempat pengeluaran Hasil Perikanan dari negara 
asal.
Pasal 5
(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
juga berlaku bagi Pemasukan Media Pembawa dan/atau 
Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lainnya di dalam 
wilayah Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan 
Sertifikat Kesehatan berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan 
Produk Perikanan Domestik.
(2)Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh 
Petugas Karantina di tempat pengeluaran dan/atau di 
tempat transit.    
Pasal 6
Bentuk dan format Sertifikat Kesehatan untuk Pemasukan
Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari luar negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, - 10 -
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 7
(1)Kewajiban melengkapi Sertifikat Kesehatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5, hanya berlaku bagi Pemasukan
Media Pembawa dari Area tidak bebas HPIK ke Area lain 
yang bebas HPIK.
(2)Pemasukan Media Pembawa dari Area tidak bebas HPIK 
ke Area lain yang tidak bebas HPIK, Area bebas HPIK ke 
Area lain yang bebas HPIK atau Area bebas HPIK ke Area 
lain yang tidak bebas HPIK, dilengkapi dengan SKLL.
(3)Pemasukan Media Pembawa berupa Benda Lain dari 
suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia, dilengkapi dengan SKBL.
(4)Sertifikat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), SKLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau SKBL
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh 
Petugas Karantina di tempat pengeluaran dan/atau 
tempat transit.
BAB III
PELAPORAN DAN PENYERAHAN MEDIA PEMBAWA 
DAN/ATAU HASIL PERIKANAN
Pasal 8
(1) Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
berupa:
a.  Barang Bawaan;
b. kiriman pos;
c.  barang muatan dalam bentuk Ikan hidup;
d. barang muatan dalam bentuk Ikan mati; atau
e.  Benda Lain.
(2) Untuk setiap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan yang berupa:
a. Barang Bawaan, pemilik wajib melaporkan dan 
menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan- 11 -
beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas 
Karantina pada saat tiba di tempat Pemasukan;
b. kiriman pos, pemilik wajib melaporkan kedatangan 
Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan paling lambat 
5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan dari 
kantor pos, dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau 
Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya 
kepada Petugas Karantina pada saat menerima dari 
petugas pos;
c. barang muatan dalam bentuk Ikan hidup, pemilik wajib 
melaporkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum 
kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa
dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen 
persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba 
di tempat Pemasukan;
d. barang muatan dalam bentuk Ikan mati, pemilik wajib 
melaporkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum 
kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa
dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen 
persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba 
di tempat Pemasukan; atau
e. Benda Lain, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan 
kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat 
Pemasukan.
Pasal 9
(1)Kewajiban melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa 
dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 disampaikan dalam bentuk permohonan 
pemeriksaan karantina, mutu dan keamanan Hasil 
Perikanan kepada Kepala UPT Badan di tempat 
Pemasukan.
(2)Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk Pemasukan dilakukan dengan 
melampirkan salinan/tindasan/pindaian dokumen 
persyaratan.- 12 -
(3)Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dilakukan secara elektronik.
(4)Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian permohonan 
dapat dilakukan secara manual.
(5)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
yaitu dalam hal ketiadaan akses jaringan internet atau 
force majeure lainnya yang tidak memungkinkan 
permohonan diajukan secara elektronik.
(6)Penyampaian permohonan secara elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memasukkan 
data dan mengunggah pindaian dokumen persyaratan ke 
dalam aplikasi. 
(7)Penyampaian permohonan secara manual sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara 
menyerahkan salinan/tindasan/pindaian dokumen 
secara langsung kepada Petugas Karantina di tempat
Pemasukan.
Pasal 10
(1)Apabila ketentuan penyampaian permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipenuhi, maka 
Kepala UPT Badan memerintahkan Petugas Karantina 
melakukan penilaian risiko Pemasukan Media Pembawa 
dan/atau Hasil Perikanan.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 tidak dapat dipenuhi, maka Kepala UPT Badan 
menyampaikan Penolakan kepada pemohon disertai 
dengan alasan.
Pasal 11
(1)Penilaian risiko Pemasukan Media Pembawa  dan/atau 
Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi:
a. jenis dan bentuk Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan;
b. proses pengolahan;- 13 -
c. asal negara/Area Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan;
d. peruntukannya; dan
e. kepatuhan pelaku usaha.
(2)Hasil penilaian risiko Pemasukan Media Pembawa 
dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa:
a.Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan  Dengan Tingkat Risiko Tinggi; 
b.Pemasukan Media Pembawa  dan/atau Hasil 
Perikanan Dengan Tingkat Risiko Sedang; atau
c.Pemasukan Media Pembawa  dan/atau Hasil 
Perikanan Dengan Tingkat Risiko Rendah.
(3)Tingkat risiko tinggi dan risiko sedang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan 
terhadap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
(4)Tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c dikenakan terhadap Pemasukan Media 
Pembawa  dan/atau Hasil Perikanan ke dalam Wilayah 
Negara Republik Indonesia dan antar Area.
(5)Ketentuan mengenai penilaian risiko Pemasukan Media 
Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
BAB IV
TINDAKAN KARANTINA DAN PENGENDALIAN MUTU
Pasal 12
(1)Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Media Pembawa 
dan/atau Hasil Perikanan dikenakan Tindakan 
Karantina.
(2)Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
selain dilakukan untuk mencegah masuknya HPIK juga 
dilakukan untuk Pengendalian Mutu dan keamanan hasil  
perikanan.- 14 -
(3)Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa  dan/atau 
Hasil Perikanan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan sebelum pemeriksaan kepabeanan.
Pasal 13
(1)Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 terhadap Pemasukan Media Pembawa  dan/atau Hasil 
Perikanan diawali dengan tindakan pemeriksaan 
kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan/atau ayat 
(2) oleh Petugas Karantina pada saat Media Pembawa 
dan/atau Hasil Perikanan tiba di tempat Pemasukan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan di atas Alat Angkut atau setelah Media 
Pembawa  dan/atau Hasil Perikanan  diturunkan dari Alat 
Angkut.
(3)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan lengkap apabila seluruh dokumen yang 
dipersyaratkan telah dipenuhi.
(4)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan sah apabila dokumen yang berasal dari 
negara/Area asal atau negara/Area transit diterbitkan 
oleh petugas yang berwenang dan merupakan dokumen 
asli.
Pasal 14
(1)Terhadap Pemasukan berupa:
a.Media Pembawa yang tidak dilengkapi dengan 
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) huruf a;
b.Media Pembawa yang tergolong Benda Lain yang 
tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); atau
c.Hasil Perikanan yang tidak dilengkapi dengan  
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) huruf a, ayat (2), dan Pasal 3;- 15 -
dilakukan Penahanan paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk 
memberikan kesempatan kepada pemilik Media Pembawa 
dan/atau Hasil Perikanan guna melengkapi dokumen 
dimaksud.
(2)Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
dilengkapi, maka terhadap Media Pembawa dan/atau 
Hasil Perikanan tersebut dilakukan Penolakan. 
(3)Apabila pemilik menyatakan tidak dapat melengkapi 
dokumen Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
sebelum jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) yang dibuktikan dengan surat 
pernyataan, maka terhadap Media Pembawa dan/atau 
Hasil Perikanan tersebut dilakukan Penolakan untuk 
dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia atau 
dikirim kembali ke Area asal.
(4)Dalam hal Pemilik Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan tidak sanggup mengeluarkan dari Wilayah 
Negara Republik Indonesia atau mengirim kembali ke Area 
asal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka 
waktu 3 (tiga) hari maka terhadap Media Pembawa 
dan/atau Hasil Perikanan tersebut dilakukan
Pemusnahan.
(5)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
diperpanjang dengan ketentuan Pemilik Media Pembawa 
dan/atau Hasil Perikanan melampirkan surat keterangan
dari perusahaan pengangkutan yang menyatakan Media 
Pembawa dan/atau Hasil Perikanan akan diangkut sesuai 
dengan jadwal pengangkutan terdekat.
(6)Dalam hal Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil 
pemeriksaan kesehatan, mutu, dan keamanan hasil 
perikanan, dinyatakan bebas HPIK, memenuhi 
persyaratan mutu, atau aman untuk konsumsi manusia,
terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
dapat dimanfaatkan oleh Negara.- 16 -
Pasal 15
(1)Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan 
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), 
dokumen dinyatakan lengkap dan sah, terhadap Media 
Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dilakukan 
pemeriksaan kebenaran isi dokumen.
(2)Pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
a.di atas Alat Angkut; atau
b.setelah Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
diturunkan dari Alat Angkut.
(3)Pemeriksaan kebenaran isi dokumen setelah Media 
Pembawa dan/atau Hasil Perikanan  diturunkan dari Alat 
Angkut, dapat dilakukan di tempat Pemasukan atau di 
Instalasi Karantina.
Bagian Kesatu
Pemeriksaan di atas Alat Angkut
Pasal 16
(1)Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen di 
atas Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) huruf a dokumen dinyatakan benar, terhadap 
Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
Dengan Tingkat Risiko Tinggi dilakukan pemeriksaan 
kesehatan di atas Alat Angkut.
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen di 
atas Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) huruf a dokumen dinyatakan benar, terhadap 
Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan 
Dengan Tingkat Risiko Sedang dan Risiko Rendah 
dilakukan pembebasan.
(3)Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen di 
atas Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) huruf a dokumen dinyatakan tidak benar, Media 
Pembawa busuk atau rusak atau merupakan Media 
Pembawa yang dilarang Pemasukannya maka terhadap - 17 -
Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
tersebut dilakukan Penolakan.
Pasal 17
(1)Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan di atas kapal 
angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), 
Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut:
a.tidak tertular atau bebas dari Hama dan Penyakit 
Ikan Karantina, dan/atau memenuhi persyaratan 
mutu, dan keamanan hasil perikanan, maka Media 
Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut 
dibebaskan dengan diterbitkan Sertifikat Pelepasan;
b.tertular atau tidak bebas dari Hama dan Penyakit 
Ikan Karantina Golongan I dan/atau tidak memenuhi 
persyaratan mutu, dan keamanan Hasil Perikanan, 
maka Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
tersebut ditolak Pemasukannya; atau
c.tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan 
II maka terhadap Media Pembawa tersebut diberi 
perlakuan di atas Alat Angkut.
(2)Dalam hal HPIK Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan tidak dapat dideteksi di atas Alat Angkut maka 
terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
tersebut dapat diturunkan dari atas Alat Angkut atas 
persetujuan Petugas Karantina untuk dilakukan 
pengasingan dan pengamatan di Instalasi Karantina.
(3)Dalam hal Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diturunkan 
dari atas Alat Angkut tanpa persetujuan Petugas 
Karantina maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan  tersebut dilakukan Pemusnahan.
(4)Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c ternyata Media Pembawa tersebut:
a.dapat disembuhkan atau disucihamakan dari Hama 
dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II maka Media 
Pembawa tersebut dibebaskan dengan diterbitkan 
Sertifikat Pelepasan; atau- 18 -
b.tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari 
Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II maka 
terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan 
Penolakan. 
Bagian Kedua
Pemeriksaan Setelah Diturunkan
Pasal 18
(1)Pemeriksaan kebenaran isi dokumen setelah Media 
Pembawa dan/atau Hasil Perikanan diturunkan dari Alat 
Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) 
huruf b, terhadap:
a.Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan Dengan Tingkat Risiko Tinggi dan 
Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan Dengan Tingkat Risiko Sedang, dilakukan 
di Instalasi Karantina.
b.Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan Dengan Tingkat Risiko Rendah, dilakukan 
di tempat Pemasukan.
(2)Pemeriksaan kebenaran isi dokumen di tempat 
Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelancaran 
arus barang.
Pasal 19
(1)Dalam rangka pemeriksaan kebenaran isi dokumen di 
Instalasi  Karantina terhadap Pemasukan Media Pembawa 
dan/atau Hasil Perikanan Dengan Tingkat Risiko Tinggi 
dan Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan Dengan Tingkat Risiko Sedang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, Petugas 
Karantina di tempat Pemasukan menerbitkan Surat 
Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa  dan/atau Hasil 
Perikanan dari Tempat Pemasukan dan Surat Keterangan 
Masuk Instalasi Karantina Ikan.- 19 -
(2)Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
dari tempat Pemasukan dalam rangka pemeriksaan 
kebenaran isi dokumen di Instalasi Karantina 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
pengawalan oleh Petugas Karantina.
Pasal 20
(1)Berdasarkan pemeriksaan kebenaran isi dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), apabila
jenis, jumlah, dan/atau ukuran Media Pembawa 
dan/atau Hasil Perikanan tidak sesuai dengan yang 
tercantum dalam dokumen maka terhadap Media 
Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut dilakukan 
Penolakan.
(2)Penolakan terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan hanya terhadap kelebihan jumlah dan/atau  
ketidaksesuaian jenis dan/atau ukuran Media Pembawa 
dan/atau Hasil Perikanan tersebut.
(3)Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus dikeluarkan dari Wilayah 
Negara Republik Indonesia atau dikirim kembali ke Area 
asal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Surat
Penolakan diterbitkan.
(4)Dalam hal Pemilik Media Pembawa dan/atau                             
Hasil Perikanan tidak sanggup mengeluarkan                              
dari Wilayah Negara Republik Indonesia atau                       
mengirim kembali ke Area asal sebagai                                          
mana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) 
hari maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan tersebut dilakukan Pemusnahan.
(5)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)                 
dapat diperpanjang dengan ketentuan Pemilik                        
Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan melampirkan 
surat keterangan dari perusahaan pengangkutan yang 
menyatakan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan - 20 -
akan diangkut sesuai dengan jadwal pengangkutan 
terdekat.
(6)Dalam hal Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil 
pemeriksaan kesehatan, mutu, dan keamanan hasil 
perikanan, dinyatakan bebas HPIK, memenuhi 
persyaratan standar mutu, atau aman untuk konsumsi 
manusia, terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan dapat dimanfaatkan oleh Negara.
Pasal 21
Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Media 
Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dalam kondisi busuk atau 
rusak maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan tersebut dilakukan Pemusnahan.
Pasal 22
Berdasarkan hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), apabila Media 
Pembawa dan/atau Hasil Perikanan merupakan jenis yang 
dilarang maka terhadap Media Pembawa  dan/atau Hasil 
Perikanan tersebut dilakukan Pemusnahan.
Pasal 23
(1)Berdasarkan hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), apabila 
Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan  merupakan 
jenis yang dilindungi maka terhadap Media Pembawa
dan/atau Hasil Perikanan tersebut dilakukan tindakan 
Penahanan.
(2)Terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan 
yang dikenakan tindakan Penahanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemeriksaan 
kesehatan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.
(3)Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan, mutu, dan 
keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada - 21 -
ayat (2) Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan 
tersebut tertular HPIK golongan I atau tidak memenuhi 
standar mutu, dan keamanan hasil perikanan, dilakukan 
tindakan Pemusnahan. 
(4)Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan tersebut tertular HPIK golongan II, dilakukan 
tindakan:
a. perlakuan pensucihamaan untuk Media Pembawa; 
atau
b. dimusnahkan untuk Hasil Perikanan.
(5)Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Media Pembawa tersebut tidak 
tertular HPIK atau hasil tindakan perlakuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a Media Pembawa dapat 
disembuhkan maka terhadap Media Pembawa tersebut 
dapat diserahkan kepada lembaga Pemerintah yang 
membidangi konservasi atau lembaga penelitian dan/atau 
pengembangan perikanan serta untuk kepentingan 
edukasi.
(6)Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan, mutu, dan 
keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Hasil Perikanan tersebut bebas HPIK dan 
memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan hasil 
perikanan, terhadap Hasil Perikanan tersebut dapat 
dimanfaatkan oleh negara.
(7)Dalam hal hasil tindakan perlakuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a Media Pembawa tidak 
dapat disembuhkan maka terhadap Media Pembawa 
tersebut dilakukan Pemusnahan.
Pasal 24
(1)Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a
dinyatakan benar, maka terhadap Pemasukan Media 
Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Dengan Tingkat 
Risiko:- 22 -
a. Tinggi, dilakukan pengasingan; dan
b. Sedang, dilakukan pembebasan dengan diterbitkan 
Sertifikat Pelepasan.
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b 
dinyatakan benar, maka terhadap Pemasukan Media 
Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Dengan Tingkat
Risiko Rendah dilakukan pembebasan dengan diterbitkan 
Sertifikat Pelepasan.
Pasal 25
(1)Selama pengasingan terhadap Pemasukan Media 
Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Dengan Tingkat
Risiko Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
(1) huruf a yang selanjutnya disebut masa karantina, 
dilakukan:
a.pengamatan dan pemeriksaan kesehatan terhadap 
Media Pembawa untuk mendeteksi perkembangan 
HPIK secara klinis dan/atau laboratoris.
b.pemeriksaan kesehatan Ikan dan pengujian mutu 
dan keamanan Hasil Perikanan terhadap Hasil 
Perikanan untuk mendeteksi HPIK dan mengetahui 
kesesuaian persyaratan standar mutu secara 
organoleptis dan/atau laboratoris.
(2)Untuk mendeteksi perkembangan HPIK dan mengetahui 
kesesuaian persyaratan standar mutu dilakukan 
pengambilan sampel Media Pembawa  dan/atau Hasil 
Perikanan oleh Petugas Karantina.
(3)Masa karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender.
(4)Apabila diperlukan, masa karantina sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk  waktu
paling lama 15 (lima belas) hari kalender.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pengamatan, pengambilan 
sampel Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan, 
pemeriksaan kesehatan Ikan dan pengujian mutu dan
keamanan Hasil Perikanan ditetapkan oleh Kepala Badan.- 23 -
Pasal 26
(1)Selama masa karantina sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (1), Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan di Instalasi Karantina dilarang untuk:
a.dipindahtempatkan dari Instalasi Karantina ke 
tempat lain;
b.dipindahtangankan dari Pemilik Media Pembawa 
dan/atau Hasil Perikanan  kepada pihak lain; 
dan/atau
c.ditukar atau dicampur dengan Media Pembawa 
dan/atau Hasil Perikanan dari jenis yang sama atau 
dari jenis yang lain.
(2)Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
Pasal 27
(1)Dalam hal hasil pengamatan dan pemeriksaan kesehatan 
terhadap Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (1) huruf a, Media Pembawa tersebut 
dinyatakan: 
a.tidak tertular atau bebas dari HPIK maka terhadap 
Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan 
dengan penerbitan Sertifikat Pelepasan; 
b.ditemukan HPIK golongan I maka terhadap Media 
Pembawa tersebut dilakukan Pemusnahan; atau
c.ditemukan HPIK golongan II maka terhadap Media 
Pembawa tersebut diberikan perlakuan.
(2)Apabila setelah diberikan perlakuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c Media Pembawa 
dinyatakan: 
a.dapat disembuhkan dari HPIK golongan II maka 
terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan 
pembebasan dengan penerbitan Sertifikat Pelepasan; 
atau- 24 -
b.tidak dapat disembuhkan dari HPIK golongan II, 
maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan 
Pemusnahan.
Pasal 28
(1)Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan Ikan dan 
pengujian mutu dan keamanan Hasil Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b 
Hasil Perikanan tersebut dinyatakan:
a.tidak tertular atau bebas dari HPIK dan memenuhi 
persyaratan standar mutu yang ditetapkan maka 
terhadap Hasil Perikanan dilakukan pembebasan
dengan penerbitan Sertifikat Pelepasan;
b.ditemukan HPIK golongan I atau golongan II maka 
terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan 
Pemusnahan;
c.tidak memenuhi persyaratan standar mutu yang 
ditetapkan maka terhadap Hasil Perikanan
dilakukan Penolakan dan wajib dikirim kembali ke 
luar Wilayah Negara Republik Indonesia paling 
lambat 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Penolakan 
diterbitkan .
(2)Dalam hal pemilik Hasil Perikanan tidak sanggup 
mengeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam 
jangka waktu 3 (tiga) hari kalender maka terhadap Hasil 
Perikanan tersebut dilakukan Pemusnahan.
(3)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diperpanjang dengan ketentuan pemilik Hasil Perikanan 
melampirkan surat keterangan dari perusahaan 
pengangkutan yang menyatakan Hasil Perikanan akan 
diangkut sesuai dengan jadwal pengangkutan terdekat.
(4)Ketentuan mengenai persyaratan standar mutu dan 
keamanan Hasil Perikanan ditetapkan oleh Kepala Badan.- 25 -
Pasal 29
(1)Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen 
terhadap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan Dengan Tingkat Risiko Rendah sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b dinyatakan
benar, maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan dilakukan pembebasan.
(2)Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terhadap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara 
Republik Indonesia dilakukan dengan menerbitkan Surat 
Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa Dari Tempat 
Pemasukan.
(3)Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terhadap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam Wilayah 
Negara Republik Indonesia dilakukan dengan 
menerbitkan:
a.Sertifikat Pelepasan bagi Pemasukan Media Pembawa
dan/atau Hasil Perikanan yang dilengkapi dengan 
Sertifikat Kesehatan; atau
b.Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari 
Tempat Pemasukan bagi Pemasukan Media Pembawa
yang dilengkapi dengan SKLL atau SKBL.
Pasal 30
(1)Setiap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan yang tidak diurus atau tidak diketahui 
pemiliknya dilakukan Penahanan.
(2)Terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa Ikan 
hidup, Ikan segar dan/atau Ikan beku apabila dalam 
waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Penahanan tetap tidak 
diurus atau tidak diketahui pemiliknya maka dilakukan 
tindakan Pemusnahan. - 26 -
(3)Dalam hal Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, mutu, dan 
keamanan hasil perikanan, dinyatakan bebas HPIK, 
memenuhi persyaratan standar mutu, atau aman untuk 
konsumsi manusia, terhadap Media Pembawa dan/atau 
Hasil Perikanan dapat dimanfaatkan oleh negara.
Pasal 31
(1)Terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), 
apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak 
diurus atau tidak diketahui pemiliknya maka dilakukan 
Penolakan. 
(2)Apabila dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari 
kerja setelah Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut 
tidak dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia
maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
tersebut dilakukan Pemusnahan.
(3)Dalam hal Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil 
pemeriksaan kesehatan, mutu, dan keamanan hasil 
perikanan, dinyatakan bebas HPIK, memenuhi 
persyaratan standar mutu, atau aman untuk konsumsi 
manusia, terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan dapat dimanfaatkan oleh negara.
Pasal 32
(1)Penahanan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 
30 ayat (1) dilaksanakan di Instalasi Karantina atau di 
tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2)Selama Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
dilakukan Penahanan di Instalasi Karantina atau tempat 
lain yang telah ditetapkan, dilakukan penyegelan.- 27 -
BAB V
PEMASUKAN KEMBALI MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL 
PERIKANAN YANG DITOLAK DI LUAR NEGERI
Pasal 33
(1)Pemasukan kembali Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan yang ditolak di luar negeri karena tidak 
memenuhi persyaratan karantina dan/atau persyaratan 
standar mutu dan keamanan hasil perikanan yang 
ditetapkan oleh negara tujuan dan/atau alasan lain, 
dilakukan Tindakan Karantina sesuai dengan ketentuan 
tentang Pemasukan. 
(2)Pemasukan kembali Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui:
a.tempat Pemasukan impor Media Pembawa dan/atau 
Hasil Perikanan yang telah ditetapkan; atau 
b.tempat pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan pada saat ekspor.
(3)Pemasukan kembali Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
disertai surat keterangan Penolakan dari negara tujuan.
(4)Surat keterangan Penolakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat berupa keterangan Penolakan dari otoritas 
berwenang atau penerima dari negara tujuan.
(5)Dokumen persyaratan yang menyertai Media Pembawa 
dan/atau Hasil Perikanan pada waktu pengeluaran dapat 
dipergunakan lagi sebagai persyaratan Pemasukan.
(6)Dokumen persyaratan Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan pada waktu pengeluaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai pengeluaran 
Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.- 28 -
Pasal 34
(1)Pemasukan kembali Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan yang tidak memenuhi persyaratan karantina 
pada saat pengeluaran maka terhadap Media Pembawa
dan/atau Hasil Perikanan tersebut dilakukan 
Pemusnahan.
(2)Dalam hal Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil 
pemeriksaan kesehatan, mutu, dan keamanan hasil 
perikanan, dinyatakan bebas HPIK, memenuhi 
persyaratan standar mutu dan keamanan hasil perikanan
atau aman untuk konsumsi manusia, terhadap Media 
Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dapat dimanfaatkan 
oleh negara.
Pasal 35
(1)Pemasukan kembali Media Pembawa yang tidak 
memenuhi persyaratan karantina pada saat pengeluaran 
yang termasuk jenis dilindungi dan berdasarkan 
pemeriksaan kesehatan Media Pembawa tersebut tidak 
tertular HPIK maka terhadap Media Pembawa tersebut 
dapat diserahkan kepada lembaga Pemerintah yang 
membidangi konservasi atau lembaga penelitian dan/atau 
pengembangan perikanan serta untuk kepentingan 
edukasi.
(2)Pemasukan kembali Hasil Perikanan yang tidak 
memenuhi persyaratan karantina pada saat pengeluaran 
yang termasuk jenis dilindungi dan berdasarkan hasil 
pemeriksaan kesehatan Ikan dan mutu dan keamanan 
hasil perikanan dinyatakan bebas HPIK dan memenuhi 
persyaratan standar mutu dan keamanan hasil 
perikanan, terhadap Hasil Perikanan tersebut dapat 
dimanfaatkan oleh negara.- 29 -
BAB VI
PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA BERUPA IKAN HIDUP 
DAN/ATAU HASIL PERIKANAN SEBAGAI BARANG BAWAAN
Pasal 36
(1)Pemasukan Media Pembawa berupa Ikan hidup dan/atau 
Hasil Perikanan sebagai Barang Bawaan harus memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Pemasukan Media Pembawa berupa Ikan hidup dan/atau 
Hasil Perikanan sebagai Barang Bawaan dikenakan 
Tindakan Karantina sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan Menteri ini.
Pasal 37
(1)Pemasukan Media Pembawa berupa Ikan hidup sebagai 
Barang Bawaan dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
a.tidak merupakan jenis yang dilarang pemasukannya 
ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.tidak merupakan jenis atau strain /varietas Ikan
baru;
c.tidak berasal dari negara yang sedang terkena wabah 
HPIK;
d.tidak untuk diperdagangkan;
e.tidak berasal dari negara yang memiliki penyakit 
baru; atau
f.berukuran panjang total sampai dengan 10 (sepuluh) 
cm, dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) ekor
atau berukuran panjang total diatas 10 (sepuluh) cm
sampai dengan 20 cm (dua puluh centi meter), 
dengan jumlah paling banyak 5 (lima) ekor.
(2)Pemasukan Hasil Perikanan sebagai Barang Bawaan 
dapat dilaksanakan tanpa Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan 
dan CoO dengan ketentuan:
a.berat paling banyak 25 kg (dua puluh lima kilogram) 
atau memiliki nilai paling besar Rp1.500.000,00 
(satu juta lima ratus ribu rupiah);- 30 -
b.merupakan Hasil Perikanan yang diijinkan 
pemasukannya ke dalam Wilayah Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; atau
c.tidak untuk diperdagangkan.
Pasal 38
(1)Pemasukan Media Pembawa  berupa Ikan hidup dan/atau 
Hasil Perikanan sebagai Barang Bawaan yang tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
37 dilakukan tindakan Penolakan oleh Petugas Karantina.
(2)Dalam hal jumlah Media Pembawa berupa Ikan hidup
dan/atau Hasil Perikanan melebihi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f 
atau ayat (2) huruf a, tindakan Penolakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan terhadap 
kelebihan tersebut.
(3)Pemilik Media Pembawa berupa Ikan hidup dan/atau 
Hasil Perikanan wajib mengirim kembali ke luar wilayah 
Negara Republik Indonesia atau Area asal dalam jangka 
waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak 
dilakukan tindakan Penolakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Apabila dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Media Pembawa 
dan/atau Hasil Perikanan tidak dikirim kembali ke negara 
asal maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan
Pemusnahan oleh Petugas Karantina.
BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 39
Terhadap barang diplomatik dan suvenir yang berupa Media 
Pembawa dan/atau Hasil Perikanan, dilakukan Tindakan 
Karantina sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri 
ini.- 31 -
Pasal 40
(1)Media Pembawa lain berupa sampah, yang pernah 
berhubungan dengan Ikan atau Benda Lain, yang 
diturunkan dari Alat Angkut di tempat Pemasukan atau 
tempat transit harus dimusnahkan oleh penanggung 
jawab Alat Angkut, Pemilik Media Pembawa atau 
kuasanya di bawah pengawasan Petugas Karantina.
(2)Pemusnahan Media Pembawa lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan di tempat dimana Tindakan 
Karantina dilaksanakan.
(3)Pemusnahan Media Pembawa lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi 
dengan instansi terkait.
Pasal 41
Petugas Karantina tidak dapat dituntut  ganti  rugi atas 
kerusakan dan/atau kematian Ikan sebagai akibat dari proses 
pelaksanaan Tindakan Karantina, sepanjang Tindakan 
Karantina tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
Pasal 42
(1)Setiap Pemusnahan Media Pembawa dan/atau Hasil 
Perikanan disaksikan oleh pemilik atau kuasanya, dan 
instansi lain yang terkait dengan Pemusnahan tersebut, 
yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara 
Pemusnahan. 
(2)Apabila pemilik atau kuasanya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak hadir setelah dipanggil secara patut, 
pelaksanaan Pemusnahan tetap dilakukan.
(3)Terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan  
yang dilakukan Pemusnahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), pemilik atau kuasanya tidak dapat 
mengajukan tuntutan ganti rugi.
(4)Dalam hal Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menggunakan fasilitas milik Badan, segala biaya 
yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemilik Media - 32 -
Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dan merupakan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang wajib disetor ke kas 
negara.
Pasal 43
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya 
Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu dibebankan 
kepada Pemilik Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 
09/MEN/2007 tentang Ketentuan Pemasukan Media 
Pembawa Berupa Ikan Hidup Sebagai Barang Bawaan Ke 
Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
b.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 
20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk 
Pemasukan Media Pembawa HPIK dari Luar Negeri dan 
dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara 
Republik Indonesia; dan
c.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 
06/MEN/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan yang Masuk ke 
Wilayah Republik Indonesia,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 45
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.- 33 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Maret 2019
  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd.
                                SUSI PUDJIASTUTI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2019
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 410
Sali- 34 -
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 11/PERMEN-KP/2019
TENTANG
PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL 
PERIKANAN
BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT KESEHATAN UNTUK PEMASUKAN 
MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN DARI LUAR NEGERI
- 35 -
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA, 
SUSI PUDJIASTUTI
ttd.