PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  xxx TAHUN xxxx  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  KERTAS PEMBENTUK 
ROKOK  SECARA WAJIB  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
Menimbang  : a. bahwa untuk menjamin keamanan , kesehatan , dan 
keselamatan  masyarakat dari penggunaan kertas 
pembentuk rokok,  serta  meningkatkan daya saing industri 
kertas pembentuk rokok nasional , dan menciptakan 
persaingan usaha yang sehat,  perlu mewajibkan 
pemberlakuan  Standa r Nasional Indonesia (SNI) Kertas 
Pembentuk  Rokok Secara Wajib ; 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang -
Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, 
dapat menetapkan pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia Secara Wajib ; 
c. bahwa berdasarkan p ertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam  huruf a  dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia Kertas Pembentuk Rokok Secara Wajib.  
 
Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Le mbaran Negara Republik Indonesia - 2 - 
 
 Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5492);  
4. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambaha n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017  tentang 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6016 ); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018  tentang 
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6225);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021  tentang 
Penyelanggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);  
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 20 20 tentang 
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Repub lik 
Indonesia Tahun 2020  Nomor 254);  
9. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional 
Notifikasi dan Penyelisikan dalam Kerangka Pelaksanaan 
Agreement on Technical Barrier to Trade - World Trade 
Organi zation (TBT - WTO) (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 409);  
10. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberlakuan Standar 
Nasional Indonesia Secara Wajib (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020  Nomor 766);  
11. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Analisis 
Dampak Regulasi dan Pelaksanaan Kewajiban - 3 - 
 
 Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 767);  
12. Peraturan Menteri Perindust rian Nomor 8 Tahun 202 3 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 170) ; 
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 
tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik 
Indonesi a Tahun 2022 Nomor 1120).  
 
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERTAS 
PEMBENTUK ROKOK  SECARA WAJIB.  
 
 
  BAB I  
KETENTUAN UMUM  
  Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 
SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga 
pemerintah nonkementerian yang bertugas dan 
bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian 
kesesuaian.  
2. Kertas Pembentuk Rokok adalah kertas yan g digunakan 
untuk membentuk rokok, yang terdiri dari kertas sigaret 
atau gabungan dari kertas sigaret, kertas plug wrap  
tanpa porositas, kertas tipping , dan HTL ( Homogenized 
Tobacco Leaf ).  
3. Kertas sigaret adalah suatu jenis kertas tipis dengan 
gramatur ren dah, mempunyai formasi yang baik, 
digunakan sebagai pembungkus tembakau beserta 
campurannya, untuk dibentuk menjadi batang rokok.  
4. Kertas plug wrap  tanpa porositas adalah lapisan terluar 
dari filter plug  rokok yang membungkus filter.  - 4 - 
 
 5. Kertas tipping  adalah b agian kertas pembentuk rokok 
untuk membungkus filter rokok dan menghubungkan 
bagian tembakau dengan filter.  
6. HTL ( Homogenized Tobacco Leaf ) merupakan produk 
kertas yang terbuat dari campuran pulp dan material 
tembakau yang diproduksi menggunakan mesin kerta s. 
7. Bobbin  gulungan lembaran kontinu kertas pembentuk 
rokok.  
8. Pelaku  Usaha adalah Setiap Orang atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan berkedudu kan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama -sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.  
9. Perusahaan Industri adalah setiap orang perseorangan 
atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang  
industri dengan memproduksi dan/ atau melakukan 
converting  Kertas Pembentuk Rokok dan berkedudukan 
di Indonesia . 
10. Produsen di Luar Negeri adalah perusahaan industri 
yang melakukan kegiatan di bidang  industri untuk 
memproduksi dan/ atau melakukan converting  Kertas 
Pembentuk Rokok  dan berkedudukan di luar negeri.  
11. Converting  adalah kegiatan merubah bentuk awal Kertas 
Pembentuk Rokok dengan memotong, menambahkan 
perforasi dan/a tau menambahkan cetakan, aroma , 
dan/atau perasa  yang diperuntukan sebagai pembentuk 
rokok   
12. Perwakilan Resmi adalah badan usaha yang berbentuk 
badan hukum dan berkedudukan di Indonesia yang 
ditunjuk oleh produsen Kertas Pembentuk Rokok  di luar 
negeri sebaga i perwakilannya dan penerima  lisensi  di 
Indonesia  atas merek milik Produsen di Luar Negeri . 
13. Sertifikat SNI Kertas Pembentuk Rokok, yang selanjutnya 
disebut Sertifikat SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan - 5 - 
 
 oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada Perusahaan  
Industri atau Produsen di Luar Negeri  yang mampu 
memproduksi Kertas Pembentuk Rokok sesuai 
persyaratan SNI 3755:2019.  
14. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI  Kertas 
Pembentuk Rokok  yang selanjutnya disingkat SPPT SNI 
adalah surat persetujuan yang diberikan  oleh pejabat 
berwenang di Kementerian Perindustrian  kepada 
Perusahaan Industri , Perwakilan Resmi  atau Pelaku 
Usaha pemilik merek untuk Kertas Pembentuk Rokok  
yang telah memiliki Sertifikat SNI. 
15. Kerja Sama Merek adalah kerja sama yang dilakukan 
oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri  
dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar 
Negeri  lainnya untuk memproduksi Kertas Pembentuk 
Rokok  sejenis dengan menggunakan merek milik 
Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri  
pemberi kerja sama.  
16. Maklun adalah kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku 
Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemilik merek 
dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar 
Negeri  untuk memproduksi Kertas Pembentuk Rokok  
dengan menggunakan merek milik Pelaku Usaha atau 
pelaku usaha di luar negeri  
17. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya 
disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme 
kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber 
daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, 
serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama 
lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, 
penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data 
dan/atau informasi industri.  
18. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut 
LSPro adalah Lembaga terakreditasi  yang melakukan 
kegiatan sertifikasi produk barang dan/atau jasa industri 
dan menerbitkan Sertifikat SNI berdasarkan ketentuan - 6 - 
 
 SNI Kertas Pembentuk Rokok yang diberlakukan secara 
wajib . 
19. Laboratorium Uji adalah lembaga  terakreditasi  yang 
melakukan kegiatan pen gujian kesesuaian mutu 
terhadap contoh barang sesuai persyaratan SNI Kertas 
Pembentuk Rokok  yang diberlakukan secara wajib .  
20. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat 
KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan 
bertanggung jawab di bida ng akreditasi lembaga 
penilaian kesesuaian.  
21. Surveile n adalah  pengulangan sistematik penilaian 
kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas 
pernyataan kesesuaian . 
22. Petugas Pengawas Standar Industri, yang selanjutnya 
disingkat PPSI, adalah Pegawai Nege ri Sipil pusat atau 
daerah y ang ditugaskan untuk melakukan p engawasan 
terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan 
Standar bidang industri.  
23. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian.  
24. Direktur  Jenderal  adalah pejabat  pimpinan  tinggi  madya  
di lingkungan  Kementerian Perindustrian yang memiliki  
tugas dan fungsi  melakukan  pembinaan  terhadap  
industri  Kertas Pembentuk Rokok . 
25. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri 
yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat  
pimpinan  tinggi  madya  di lingkungan Kementerian 
Perindustrian yang memiliki  tugas, fungsi dan wewenang, 
untuk  melaksanakan  koordinasi, perumusan, penerapan, 
pemberlakuan dan pengawasan  standardisasi  industri.  
 
  BAB II  
LINGKUP PEMBERLAK UAN WAJIB  
   
Pasal 2  
(1) Memberlakukan SNI  3755:2019 secara wajib untuk  - 7 - 
 
 Kertas Pembentuk Rokok . 
(2) Pemberlakuan SNI 3755:2019  secara wajib sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap  Kertas 
Pembentuk Rokok  dengan rujukan nomor pos 
tarif/ harmonize d system (HS): 
a. Ex. 4813 .10.00; 
b. 4813 .20.10; 
c. 4813 .20.21 ; 
d. Ex. 4813 .20.23 ; 
e. 4813 .20.29 ; 
f. 4813 .20.31 ; 
g. 4813 .20.32 ; 
h. 4813.20.39 ; 
i. 4813 .90.11; 
j. 4813 .90.12 ; 
k. 4813 .90.19 ;  
l. 4813 .90.91 ;  
m. 4813 .90.99  dan  
n. 2403.91.90   
hasil produksi dalam negeri dan asal impor yang 
diedarkan di  Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia . 
(3) Spesifikasi kertas pembentuk rokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 2) tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.  
 
   
Pasal 3  
Pemberlakuan SNI 3755:2019 secara waji b sebagaimana 
dimaksud dalam  Pasal 2 ayat ( 1) dikecualikan bagi Kertas 
Pembentuk Rokok  yang: 
a. digunakan sebagai contoh uji dalam rangka permohonan 
Sertifikasi SNI  
b. digunakan sebagai contoh uji dalam rangka riset dan 
pengembangan  dengan berat maksimal 500 kg, yang - 8 - 
 
 terdiri dari berbagai ukuran dan tipe  dan tidak 
diperjualbelikan atau dipindahtangankan ; 
 
   
Pasal 4  
(1) Kertas Pembentuk Rokok  yang digunakan untuk 
keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Pengambila n 
Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU) dari LSPro 
yang telah ditunjuk oleh Menteri.  
(2) Kertas Pembentuk Rokok  yang digunakan untuk 
keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang 
melaksanakan riset  dan pengembangan di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia  
(3) Contoh uji dalam rangka riset dan pengembangan  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus 
dimusnahkan setelah digunakan atau diuji coba.  
(4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
harus dile ngkapi dengan dokumen Berita Acara 
Pemusnahan Barang.  
 
 
  Pasal 5  
(1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau 
mengedarkan  Kertas Pembentuk Roko k di wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan 
pemberlakuan SNI secara wajib sebagaiman a dimaksud  
dalam Pasal 2. 
(2) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang 
memproduksi Kertas Pembentuk Rokok  harus memiliki 
peralatan produksi paling sedikit berupa : 
a. mesin kertas ; 
b. alat uji untuk mengukur properties yang ditetapka n di 
SNI 3755:2019 ; 
(3) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang - 9 - 
 
 melakukan converting Kertas Pembentuk Rokok harus 
memiliki peralatan produksi paling sedikit berupa  Mesin 
Converting ; 
 
 
 
  BAB III  
SERTIFIKASI   
  Bagian Kesatu  
Umum  
   
Pasal 6  
(1) Pemenuhan ketentuan pemberlakuan  SNI 3755:2019 
secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat  SNI dan 
SPPT SNI  
(2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat dimiliki oleh Perusahaan Industri a tau Produsen di 
Luar Negeri.  
(3) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.  
(4) SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat dimiliki oleh :  
a. Perusahaan Industri;  
b. Perwakilan Resmi dan/atau pemegang lisensi di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 
Produsen di Luar Negeri; atau  
c. Pemilik merek dalam hal terdapat Kerja Sama Merek 
atau Maklun.  
 
   
Pasal 7  
(1) Pemenuhan Sertifikat SNI sebagaimana  dimaksud  dalam  
Pasal 6 ayat (1) dilakukan  melalui  sistem  sertifikasi tipe 
5. 
(2) Penerbitan Sertifikat SNI melalui sistem sertifikasi tipe 5 - 10 - 
 
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat 
diberikan kepada Perusahaan Industri dan/atau 
Produsen di Luar Negeri untuk mereknya sendiri 
dan/atau dalam rangka Kerja Sama Merek  
(3) Sertifikat SNI  dengan  sistem sertifikasi  tipe 5 
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) berlaku  untuk  
jangka  waktu 4 (empat) tahun  sejak  tanggal  penerbitan  
Sertifikat  SNI. 
(4) Sertifikat SNI  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
dilakukan surveil an setiap tahunn ya oleh LSPro yang 
menerbitkan Sertifikat SNI.  
 
  Pasal 8 
(1) Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI 
dilakukan oleh:  
a. Perusahaan Industri  dengan KBLI 1709 1 dan/atau 
KBLI C onverting  ; atau  
b. Produsen di Luar Negeri sesuai dengan  ruang lingkup 
kegiatan usa ha industri Kertas Pembentuk Rokok  
dan/atau Converting  Kertas Pembentuk Rokok  yang 
dibuktikan dengan izin usaha atau surat keterangan 
dari otoritas yang berwenang di negara setempat  dan 
dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang 
perindustrian/ ekonomi atau perwakilan konsuler 
Indonesia di negara setempat.  
(2) Pengajuan permohonan oleh Produsen di Luar Negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b  dilakukan 
melalui Perwakilan Resmi.  
 
   
Pasal 9 
(1) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1) huruf b hanya dapat menunjuk 1 (satu) 
Perwakilan Resmi . 
(2) Perwakilan Resmi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri . - 11 - 
 
 (3) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dimiliki oleh Produsen di  Luar Negeri yang 
dibuktikan dengan kepemilikan saham.  
(4) Pimpinan Perwakilan Resmi harus merupakan pegawai 
tetap dari Produsen di Luar Negeri  
(5) Perwakilan Resmi  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar 
Negeri  dengan ketentuan Produsen di Luar Negeri yang 
diwakili merupakan  perusahaan multinasional : 
a. induk perusahaan ( parent company ) dari Perwakilan 
Resmi ; dan/atau  
b. anak perusahaan dari induk perusahaan (parent 
company) yang sama dengan Perwakilan Resmi . 
(6) Induk perusa haan (parent company)  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5)  huruf a  harus : 
a. melakukan kegiatan usaha industri yang 
memproduksi Kertas Pembentuk Rokok  dan/ atau 
Converting  Kertas Pembentuk Rokok  ; dan  
b. memiliki saham mayoritas  di anak perusahaan.  
(7) Perwakilan Resm i sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dapat  menunjuk  Importir.  
(8) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama 
atau kota/kabupaten terdekat dengan Perwakilan Resmi . 
(9) Lokasi pemasukan barang harus sesuai dengan gudang 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 9). 
(10) Kertas Pembentuk Rokok  yang diproduksi  atau 
dilakukan Converting  oleh Produsen di Luar Negeri  
dimasukkan ke dalam gudang sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 9) sebelum diedarkan atau 
dipindahtangankan kepemilik annya  
(11) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus mendapatkan lisensi atas merek dari Produsen di 
Luar Negeri.  
(12) Dalam hal Produsen di Luar Negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), melakukan perubahan - 12 - 
 
 Perwakilan Resmi yang telah ditunjuk, mak a: 
a) Perwakilan Resmi pengganti wajib mengajukan 
Sertifikat SNI baru; dan  
b) Sertifikat SNI dengan menggunakan nama Perwakilan 
Resmi sebelumnya dinyatakan berakhir masa 
berlakunya.  
 
Pasal 10   
(1) Pemasukan produk Kertas Pembentuk Rokok  
sebagaimana dimaksud d alam Pasal 9 ayat (9) 
dilakukan dengan verifikasi atau penelusuran teknis 
sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang -
undangan.   
(2) Verifikasi atau pen elusuran teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh surveyor yang 
ditetapkan oleh menteri yang meny elenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perdagangan.  
(3) Dalam melakukan verifikasi atau penelusuran teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surveyor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
memastikan kesesuaian dokumen lokasi  gudang 
Perwakilan Resmi.   
 
  Pasal 1 1  
(1) Kertas Pembentuk Rokok yang telah memenuhi 
ketentuan SNI , wajib dibubuhi tanda SNI  beserta tanda 
elektronik berupa Quick Response Code  (QR Code ). 
(2) Untuk dapat membubuhi tanda SNI , maka:  
a. Perusahaan Industri;  
b. Produsen di Luar Negeri mela lui Perwakilan Resmi; 
atau 
c. Perwakilan perusahaan pemegang lisensi dari pelaku 
usaha pemilik merek di luar negeri atau Pelaku Usaha 
pemilik merek (dalam hal terdapat Kerja Sama Merek 
atau Maklun)   
wajib memiliki SPPT SNI  - 13 - 
 
  
  Pasal 1 2  
(1) Kewajiban memiliki  SPPT SNI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 1 ayat (2) menjadi persyaratan untuk 
mengedarkan Kertas Pembentuk Rokok  di Wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
(2) SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan untuk hasil produksi selama 1 (sa tu) tahun 
berdasarkan Sertifikat SNI yang telah diterbitkan 
dan/atau hasil surveilan yang telah dilakukan.  
(3) Dalam hal Kertas Pembentuk Rokok  yang telah 
diproduksi atau telah  diimpor memenuhi ketentuan SNI 
sebelum masa berlaku  Sertifikat SNI  dan/atau SPP T SNI  
berakhir,  produk Kertas Pembentuk Rokok  tersebut 
masih dapat diedarkan hingga ke konsumen akhir, 
meskipun Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI tersebut 
telah berakhir.  
  
 
  Bagian Kedua  
Sertifikat SNI  
 
  Paragraf 1  
Permohonan Penerbitan Sertifikat SNI   
 
Pasal 13 
(1) Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 mengajukan permohonan 
penerbitan Sertifikat SNI kepada LSPro yang telah 
diakreditasi oleh KAN untuk lingkup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ditunjuk ol eh 
Menteri.   
(2) Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
elektronik melalui SIINas.  
(3) Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan - 14 - 
 
 Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Perusahaan Industri a tau Perwakilan Resmi wajib 
memiliki Akun SIINas  
(4) Tata cara untuk memiliki akun SIINas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
 
  Pasal 1 4 
 
(1) Dalam mengajukan permohonan Sertifikat SNI , 
Perusahaan Industri  atau Perwakilan Resmi  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) , wajib memenuhi 
persyaratan administrasi dengan mengunggah dokumen 
sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Skema 
Sertifikasi SNI Kertas Pembentuk Rokok  yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .  
(2) Dalam melakukan legalisasi dokumen oleh pejabat 
diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I 
Skema Sertifikasi SNI Kertas Pembentuk Rokok  yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratu ran 
Menteri ini , pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ 
ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara 
setempat dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen 
yang akan dilegalisasi sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan  
 
  Pasal 1 5 
(1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, 
permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh:  
a. Perusahaan Industri; atau  
b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi;   
yang menerima Kerja Sama Merek atau Maklun.  
(2) Perusahaan Industri atau Produsen di L uar Negeri yang 
menerima Kerja Sama Merek atau Maklun wajib memiliki 
Sertifikat SNI untuk mereknya sendiri sebelum menerima 
Kerja Sama Merek atau Maklun.  - 15 - 
 
 (3) Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI yang 
dilakukan oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan  
Resmi penerima Kerja Sama Merek atau Maklun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
mengunggah dokumen sebagaimana terlampir dalam 
Lampiran I Skema Sertifikasi SNI Kertas Pembentuk 
Rokok  yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peratu ran Menteri ini.  
 
Pasal 16  
(1) Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap  permohonan 
penerbitan  Sertifikat SNI yang diajukan secara elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3. 
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk  memeriksa kelengka pan dan kebenaran dokumen 
permohonan  
(3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Badan dapat menugaskan unit kerja yang 
memiliki tugas dan fungsi standardisasi Industri.  
(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan . 
 
  Pasal 1 7 
(1) Dalam hal permohonan dinyatakan telah lengkap dan 
benar berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Badan menugaskan 
pimpinan unit kerja yang memiliki tugas dan fun gsi 
perumusan, penerapan dan pemberlakuan standardisasi 
industri menindaklanjuti permohonan penerbitan 
Sertifikat SNI kepada LSpro yang ditunjuk Menteri.  
(2) Dalam hal permohonan yang dinyatakan tidak lengkap 
dan/atau tidak benar berdasarkan hasil verifikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Badan 
menugaskan pimpinan unit kerja yang memiliki tugas 
dan fungsi standardisasi Industri akan mengembalikan - 16 - 
 
 permohonan kepada Perusahaan Industri atau Produsen 
di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi untuk 
melen gkapi atau dilakukan perbaikan.  
(3) Tindak lanjut permohonan penerbitan Sertifikat SNI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengembalian 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui SIINas.  
(4) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
membutuhkan dokumen tambahan terkait proses 
penerbitan Sertifikat SNI, Perusahaan Industri atau 
Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi wajib 
melengkapi dan menyampaikannya secara langsung 
kepada LSPro yang ditunjuk Menteri . 
 
  Pasal 1 8 
(1) Terhad ap permohonan yang telah dinyatakan lengkap 
dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat 
(1), akan ditindaklanjuti oleh LSPro yang ditunjuk oleh 
Menteri . 
(2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan 
menindaklanjuti proses penilaian kesesuaian dokume n 
permohonan dan proses sertifikasi SNI.  
 
Paragraf 2  
Penerbitan Sertifikat SNI  
 
  Pasal 19  
(1) Penerbitan Sertifikat SNI oleh LSPro sesuai dengan 
ketentuan sistem sertifikasi Tipe 5 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara:  
a. pengujian kesesuai an mutu dengan persyaratan SNI 
3755:2019  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1); 
b. audit proses produksi dan penerapan Sistem 
Manajemen Mutu (SMM) sesuai dengan SNI ISO 
9001:2015  atau revisinya  - 17 - 
 
 (2) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf a dilakukan oleh : 
a. Laboratorium Uji di dalam negeri yang telah 
diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 
3755:2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) dan ditunjuk oleh Menteri; atau  
b. Laboratorium Uji di luar negeri , dengan keten tuan 
sebagai berikut : 
1. Telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di 
negara tempat Laboratorium Uji berada , yang 
mempunyai perjanjian saling pengakuan ( Mutual 
Recognition Agreement /MRA) dengan KAN ; 
2. Negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki 
perjanjian b ilateral atau multilateral di bidang 
regulasi teknis dengan Pemerintah Republik 
Indonesia ; dan 
3. ditunjuk oleh Menteri . 
(3) Audit proses produksi dan penerapan Sistem 
Manajemen Mutu (SMM) sesuai dengan SNI ISO 
9001:2015  atau revisinya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dilakukan terhadap sertifikat Sistem 
Manajemen Mutu  (SMM) SNI ISO 9001:2015 atau 
revisinya dari : 
a. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 
(LSSM) yang telah diakreditasi oleh KAN ; dan/ atau  
b. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 
(LSSM ) yang telah diakreditasi oleh lembaga 
akreditasi penandatangan International 
Accreditation Forum  (IAF)/ Pacific Accreditation 
Cooperation  (PAC)/ Multilateral Recognition  
Arrangements  (MLA).  
 
Pasal 20  
(1) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (1)  dan/atau Laboratorium Uji sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terakreditasi oleh - 18 - 
 
 KAN untuk ruang lingkup SNI 3755:2019  belum 
tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan 
proses sertifikasi dan pengujian mutu , Menteri dapat 
menunjuk LSPro dan /atau Laboratorium Uji yang 
terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI 
sejenis . 
(2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang 
belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi 
oleh Kepala Badan.  
 
Pasal 21  
Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi 
mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI yang 
memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi dan berada pada 
lokasi berbeda, Perusahaan Industri dan Perwakilan Resmi 
wajib memperoleh Sertifika t SNI untuk setiap lokasi produksi  
 
 
  Pasal 2 2 
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 17 ayat (1) 
melakukan proses penerbitan Sertifikat SNI melalui 
rapat tinjauan  dengan memperhatikan:  
a. hasil evaluasi awal atau audit kecukupan (audit 
tahap 1);  
b. laporan h asil audit proses produksi  dan penerapan 
Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2015;  
c. laporan hasil uji atau sertifikat hasil uji sesuai SNI 
3755:2019 . 
(2) Berdasarkan hasil rapat tinjauan  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), LSPro menetapkan:  
a. penerbita n Sertifikat SNI; atau  
b. penolakan penerbitan Sertifikat SNI.  
 
 
  Pasal 2 3 - 19 - 
 
 (1) Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 2 ayat (2)  huruf a, LSPro dan 
Laboratorium Uji wajib melaporkan informasi tahapan 
proses penerbitan Sertifi kat SNI kepada Kepala Badan . 
(2) Pelaporan informasi tahapan proses penerbitan 
Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan secara elektronik melalui SIINas . 
(3) Informasi -informasi tahapan proses sertifikasi SNI 
Kertas Pembentuk Rokok  sebagaimana  dimaksud pada 
ayat (1) terlampir dalam Lampiran I Skema Sertifikasi 
SNI Kertas Pembentuk Rokok  yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
 
  Pasal 2 4 
(1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap laporan 
yang disampaikan oleh LSPro da n Laboratorium Uji 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 3. 
(2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dalam ayat (1) 
Kepala Badan dapat menugaskan unit kerja yang 
memiliki tugas dan fungsi pengawasan standardisasi 
Industri.   
(3) Dalam hal hasil evaluasi , Kepala Badan s ebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyatakan :  
a. laporan yang disampaikan oleh LSPro dan/atau 
Laboratorium Uji belum  lengkap ; 
b. belum  memenuhi persyaratan sesuai ketentuan 
peraturan perundang -undangan terkait 
pemberlakuan standardisasi industri secara wajib; 
dan/atau  
c. proses penerbitan Sertifikat SNI  belum  memenuhi 
persyaratan SNI  3755:2019;  
Kepala Badan menyampaikan notifikasi secara 
elektronik melalui SIINas kepada LSPro dan/atau 
Laboratorium Uji untuk melengkapi atau melakukan 
klarifikasi terhadap pelaporan y ang dipersyaratkan . 
(4) Dalam hal hasil evaluasi Kepala Badan sebagaimana - 20 - 
 
 dimaksud pada ayat (1) menyatakan :  
a. laporan yang disampaikan oleh LSPro dan/atau 
Laboratorium Uji telah  lengkap ; 
b. telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan 
peraturan  perundang -undangan terkait 
pemberlakuan standardisasi industri secara wajib; 
dan 
c. proses penerbitan Sertifikat SNI telah memenuhi 
persyaratan SNI  3755 :2019,  
Kepala Badan menerbitkan tanda elektronik berupa 
Quick Response Code  (QR Code) sebagai bukti 
Kesesuaian terhadap pelapo ran secara elektronik 
melalui SIINas  
(5) Quick Response Code  (QR Code) sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 4) disampaikan secara elektronik melalui  
SIINas dan wajib dibubuhkan pada Sertifikat SNI  
 
  Pasal 2 5 
(1) Dalam menerbitkan Sertifikat SNI , LSPro wajib 
mencantum kan informasi antara lain sebagaimana 
terlampir dalam Lampiran I Skema Sertifikasi SNI 
Kertas Pembentuk Rokok  yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan  Menteri ini   
(2) Dalam 1 (satu) Perusahaan Industri atau Produsen di 
Luar Negeri hanya dapat me miliki 1 (satu) Sertifikat 
SNI untuk mereknya sendiri . 
(3) Dalam 1 (satu) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat dicantumkan paling banyak 3 (tiga) 
merek . 
(4) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, 
maka dalam 1 (satu) Sertifikat SNI yang  diterbitkan 
hanya berlaku untuk 1 (satu) merek.  
(5)  Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hanya dapat diterbitkan dengan mencantumkan 
informasi sebagai berikut:  
a. 1 (satu) nama Perusahaan Industri yang dilengkapi - 21 - 
 
 dengan alamat lokasi; atau  
b. 1 (satu)  nama Produsen di Luar Negeri dan 1 (satu) 
Nama Perwakilan Resmi yang dilengkapi dengan 
alamat lokasi.  
(6) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sertifikat SNI 
wajib dilengkapi informasi:  
a. nama dan alamat Per usahaan Industri pemberi 
Kerja Sama Merek; atau  
b. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen 
di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.  
(7) Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sertifikat SNI 
wajib dilengkapi informas i: 
a. nama dan alamat Pelaku Usaha  pemberi Maklun; 
atau 
b. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan pemberi 
Maklun.  
 
  Pasal 2 6 
(1) LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI  bertanggung 
jawab atas pelaksanaan Surveilen terhadap Sertifikat 
SNI yang diterbitkan.   
(2) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara berkala dan/atau secara khusus.  
(3) Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun.  
(4) Surveilen  secara khusus sebagaimana dimaksud pad a 
ayat (2) dilakukan sewaktu -waktu dalam hal  terdapat:  
a. pengaduan dari orang 
perorangan/masyarakat/instansi/lembaga; atau  
b. instruksi dari Menteri.  
 
 
  Pasal 2 7 - 22 - 
 
 Segala bentuk biaya yang timbul akibat penerbitan 
Sertifikat SNI dibebankan kepada : 
a. Perusahaan In dustri ; 
b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi , 
yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI.  
 
  Pasal 28 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi SNI dan 
surveilen  mengacu  pada Lampiran I  Skema Sertifikasi SNI 
Kertas Pemben tuk Rokok  yang merupakan  bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
 
  Bagian Ketiga  
Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI  
 
Pasal 2 9 
(1) Kewajiban pembubuhan tanda SNI dan tanda elektronik 
berupa Quick Response Code  (QR Code) dalam setiap 
produk Kertas Pembentuk Rokok  dilakukan oleh 
penanggung jawab Kertas Pembentuk Rokok . 
(2) Pembubuhan tanda SNI  dan tanda elektronik berupa 
Quick Response Code  (QR Code)  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh SPPT  SNI 
dari Menteri.  
(3) Penerbitan SPPT SNI oleh Menteri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala 
Badan.  
(4) Penanggung jawab  Kertas  Pembentuk Rokok 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  
a. Perusahaan Industri yang telah memiliki Sertifikat SNI 
untuk mereknya sendiri ; 
b. Produsen di Luar Negeri (melalui Perwakilan Resmi ) 
yang telah memiliki Sertifikat SNI untuk mereknya 
sendiri;  
c. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang 
telah memenuhi ketentuan SNI  3755 :2019;  - 23 - 
 
 d. Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek 
melal ui Perwakilan Resmi yang telah memenuhi 
ketentuan SNI ; atau  
e. Pelaku Usaha pemilik merek pemberi Maklun yang 
telah memenuhi ketentuan SNI  
 
   
Pasal 30 
(1) Untuk mendapatkan SPPT SNI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 9 ayat ( 4), penanggung jawab  Kertas 
Pembentuk  Rokok mengajukan  permohonan penerbitan 
SPPT SNI  kepada Kepala Badan . 
(2) Pengajuan  permohonan penerbitan SPPT SNI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
elektronik melalui SIINas.  
(3) Untuk  dapat mengajukan permohonan penerbitan SPPT 
SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung 
jawab Kertas Pembentuk Rokok  wajib memiliki akun 
SIINas.  
(4) Tata cara untuk memiliki akun SIINas sebagaimana  
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
(5) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab 
Kertas Pembentuk Rokok  wajib menyampaikan informasi 
sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Skema 
Sertifikasi SNI Kertas Pembentuk Rokok  yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Pe raturan Menteri ini . 
 
  Pasal 31 
(1)  Kepala  Badan  melakukan evaluasi  atas permohonan 
penerbitan  SPPT  SNI. 
(2)  Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Badan membentuk tim . 
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
terdiri atas unsur:  
a. Badan; dan  - 24 - 
 
 b. Ditjen Pembina Industri  
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk memeriksa kesesuaian, kelengkapan, dan 
kebenaran dokumen permohonan serta kelayakan.  
(5) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang -undangan  
   
Pasal 3 2 
 
(1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 dinyatakan telah sesuai, lengkap, benar, dan 
layak, Kepala  Badan menerbitkan SPPT SNI.  
(2) Penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disertai dengan tanda elektronik berupa Quick 
Response Code  (QR Code) produk.  
(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 menyatakan permohonan tidak sesuai, tidak 
lengkap, tidak benar dan/atau tidak layak, permohonan 
akan dikembalikan  kepada penanggung jawab Kertas 
Pembentuk Rokok  yang mengajukan SPPT SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), harus 
memberikan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.  
(4) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan sesuai ketentu an peraturan perundang -
undangan  
 
  Pasal 3 3 
(1) Pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (1) dilakukan pada  setiap kemasan  hingga 
kemasan terkecil  dengan cara penandaan yang tidak 
mudah hilang serta di tempat  yang mudah dilihat dan 
dibaca . 
(2) Pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan pembubuhan Quick Response 
Code (QR Code ) produk  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 ayat ( 2). - 25 - 
 
  
  Pasal 3 4 
Bentuk tanda SNI dan contoh tanda elektronik berupa 
Quick Response  Code  (QR Code)  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 3 tercantum dalam Lampiran I Skema 
Sertifikasi Kertas Pembentuk Rokok  yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.   
 
   
  BAB V 
TANGGUNG JAWAB  
 
  Pasal 35 
(1) Perusahaan Industri yang memprodu ksi dan 
mengedarkan Kertas Pembentuk Rokok  dengan mereknya 
sendiri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu hasil 
produksi Kertas Pembentuk Rokok  sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.  
(2) Perwakilan Resmi bertanggung jawab terhadap jamina n 
mutu Kertas Pembentuk Rokok  sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk merek 
Produsen di Luar Negeri.  
 
 
Pasal 36  
Dalam hal terjadi pemesanan produk dan/atau penggunaan 
merek Kertas Pembentuk Rokok  atas permintaan badan 
usaha lain be rdasarkan Kerja Sama Merek atau Maklun, 
tanggung jawab terhadap jaminan mutu Kertas Pembentuk 
Rokok  sesuai dengan ketentuan SNI 3755 :2019  dilakukan 
dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. terhadap Kertas Pembentuk Rokok  hasil produksi 
Perusahaan Industri yang be rada di pabrik, tanggung 
jawab berada pada Perusahaan Industri penerima Kerja 
Sama Merek atau Maklun;  
2. terhadap Kertas Pembentuk Rokok  hasil produksi - 26 - 
 
 Produsen di Luar Negeri yang terdapat di dalam gudang 
atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi, 
tanggung jawab berada pada Perwakilan Resmi yang 
mewakili Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Kerja 
Sama Merek atau Maklun; atau  
3. terhadap Kertas Pembentuk Rokok  yang telah beredar di 
luar lokasi pabrik milik Perusahaan Industri dan/atau di 
luar gudang ata u tempat yang dikuasai oleh Perwakilan 
Resmi, tanggung jawab berada pada:  
a. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf 
c; 
b. Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek 
melalui Perwakilan Resmi sebagaima na dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (4) huruf d;  atau 
c. Pelaku Usaha pemilik merek pemberi Maklun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf 
e. 
 
  BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
 
Pasal 37  
(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberlak uan SNI 
3755:2019  secara Wajib sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dilakukan oleh:  
a. Menteri;  
b. gubernur; dan/atau bupati/walikota sesuai 
tugas, fungsi, dan wewenang masing -masing  
(2) Pelaksanaan pembinaan oleh Menteri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a da pat didelegasikan 
kepada Ditjen Pembina Industri.  
 - 27 - 
 
 Pasal 38  
Kepala Badan melakukan pembinaan terhadap LSPro dan 
Laboratorium Uji dalam rangka pemberlakuan SNI 
3755:2019 secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2.  
 
Pasal 39  
 
(1) Pembinaan sebagaimana dima ksud dalam Pasal 37 dapat 
berupa bantuan teknis, konsultasi, Pendidikan dan 
pelatihan, promosi dan pemasyarakatan SNI, pemberian 
fasilitas fiskal atau nonfiskal, serta 
menumbuhkembangkan budaya Standar.  
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat 
berupa bantuan teknis, konsultasi, Pendidikan dan 
pelatihan, promosi dan pemasyarakatan SNI, pemberian 
fasilitas nonfiskal, serta menumbuhkembangkan budaya 
Standar.  
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan/atau ayat (2) dilakukan sesuai dengan keten tuan 
peraturan perundang undangan.  
 
 
 Bagian Kedua  
 Pengawasan  
 
 Pasal 40  
(1) Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI 3755:2019  
secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dilakukan oleh Kepala Badan.  
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:  
a. pengawasan di pabrik; dan   
b. koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian 
dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian 
terkait.  - 28 - 
 
 (3) Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a mencakup pabrik Perusahaan Industri dan 
pabrik Produsen di Luar  Negeri, termasuk gudang 
Perwakilan Resmi dan/atau Pelaku Usaha pemilik merek 
dari Produsen  di Luar Negeri yang berada di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia . 
(4) Koordinasi pengawasan di pasar sebagaimana  dimaksud 
pada ayat ( 2) huruf b dilaksanakan sec ara bersama -sama 
dengan menteri  yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang  perdagangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan  perundang -undangan . 
 
 Pasal 41  
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 
(1) dilakukan secara berkala dan/atau khusu s. 
(2) Pelaksanaan pengawasan secara berkala dan/atau 
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan terkait 
standardisasi industri.  
(3) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat diusulkan oleh Dirjen Pemb ina Industri  kepada 
Kepala Badan.  
(4) Pelaksanaan pengawasan secara berkala dan/atau 
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
ketentuan peraturan perundang -undangan . 
 
    Pasal 42  
(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 ayat ( 2), Kepala Badan 
menugaskan PPSI.  
(2) Dalam menugaskan PPSI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Badan berkoordinasi dengan Dirjen 
Pembina Industri.  
(3) Pelaksanaan pengawasan oleh PPSI dapat melibatkan 
PPSI di lingkungan pemerintah  daerah 
provinsi/kabupaten /kota yang bersangkutan.  - 29 - 
 
 (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikoordinasikan oleh pimpinan unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi di bidang pengawasan standardisasi 
industri.  
(5) PPSI yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menyiapkan do kumen pengawasan sebagai berikut:  
a. surat pemberitahuan pelaksanaan pengawasan, 
sesuai dengan Formulir 1, dalam hal diperlukan;  
b. surat tugas pengawasan, sesuai dengan Formulir 2;  
c. daftar periksa pengawasan di pabrik, sesuai dengan 
Formulir 3, dalam hal pengaw asan dilakukan di 
pabrik;  
d. daftar periksa pengawasan di pasar, sesuai dengan 
Formulir 4, dalam hal pengawasan dilakukan di 
pasar;  
e. berita acara pengawasan, sesuai dengan Formulir 5;  
f. berita acara penolakan pengawasan, sesuai dengan 
Formulir 6;  
g. berita acara pe ngambilan sampel, sesuai dengan 
Formulir 7;  
h. label sampel produk pengawasan, sesuai dengan 
Formulir 8;  
i. daftar hadir pengawasan, sesuai dengan Formulir 9; 
dan 
j. surat pengantar pengujian ke laboratorium uji, 
sesuai dengan Formulir 10,  
 
Pasal 43  
PPSI melakukan pengawasan di pabrik Perusahaan Industri 
dan pabrik  Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 ayat (3), melalui:  
a. pemeriksaan dokumen; dan  
b. pemeriksaan proses produksi dan pengendalian mutu.  
 
Pasal 44  
(1) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksu d dalam 
Pasal 43 huruf a terdiri atas pemeriksaan:  - 30 - 
 
 a. dokumen legalitas perusahaan, berupa:  
1. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;  
2. perizinan berusaha dengan ruang lingkup 
kegiatan usaha industri Kertas Pembentuk 
Rokok ; dan  
3. sertifikat merek Kertas Pembent uk Rokok ;  
b. dokumen legalitas pemberi Kerja Sama Merek, dalam 
hal terdapat Kerja Sama Merek, berupa:  
1. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;  
2. perizinan berusaha dengan ruang lingkup 
kegiatan usaha industri Kertas Pembentuk 
Rokok ; 
3. sertifikat merek Kertas Pembentuk Rokok  milik 
pemberi kerja sama merek; dan  
4. bukti pencatatan lisensi merek Kertas 
Pembentuk Rokok  yang diterbitkan oleh 
kementerian yang  menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia;  
c. dokumen legalitas pemberi Maklun, d alam hal 
terdapat maklun, berupa:  
1. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;  
2. perizinan berusaha;  
3. Sertifikat merek Kertas Pembentuk Rokok  milik 
pemberi maklun; dan  
4. bukti pencatatan lisensi merek Kertas 
Pembentuk Rokok  yang diterbitkan oleh 
kementerian yang  menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia;  
d. dokumen kesesuaian mutu terhadap pemberlakuan 
SNI 3755:2019  secara wajib, berupa:  
1. Sertifikat SNI;  
2. SPPT SNI;  
3. laporan hasil audit; dan  
4. laporan hasil uji atau sertifikat hasil uji;  - 31 - 
 
 e. dokumen pengecualian terhadap ketentuan 
pemberlakuan SNI 3755:2019  secara wajib dalam 
hal memproduksi Kertas Pembentuk Rokok  yang 
dikecualikan dari pemberlakuan SNI Kertas 
Pembentuk Rokok  secara wajib sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3;  
f. dokumen sertifikat S NI ISO 9001:2015 atau 
revisinya; dan  
g. dokumen realisasi produksi.  
(2) Pemeriksaan proses produksi dan pengendalian mutu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, 
dilakukan terhadap:  
a. fasilitas produksi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2);  
b. fasilitas pe ralatan pengujian di laboratorium 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Skema 
Sertifikasi SNI Kertas Pembentuk Rokok  yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini;  
c. proses produksi dan titik kritis pengendalian mutu 
Kertas Pembentuk Ro kok sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I Skema Sertifikasi SNI Kertas 
Pembentuk Rokok  yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan  
d. mutu produk Kertas Pembentuk Rokok . 
(3) Pemeriksaan mutu produk Kertas Pembentuk Rokok  
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:  
a. pemeriksaan penandaan produk Kertas Pembentuk 
Rokok  sesuai dengan ketentuan penandaan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Skema 
Sertifikasi SNI Kertas Pembentuk Rokok ; dan  
b. pengujian kesesuaian mutu Kertas Pembentu k 
Rokok  terhadap pemberlakuan SNI 3755:2019  
secara wajib.  
(4) Dalam pengujian kesesuaian mutu Kertas Pembentuk 
Rokok  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, PPSI 
yang ditugaskan melakukan:  - 32 - 
 
 a. pengambilan sampel produk pengawasan di gudang 
produk akhir sebany ak 2 (dua) sampel untuk 
pengujian di Laboratorium Uji; dan  
b. pengiriman sampel produk pengawasan ke 
Laboratorium Uji yang telah diakreditasi oleh KAN 
dan ditunjuk oleh Menteri.  
 
Pasal 45  
PPSI melakukan pengawasan  di gudang Perwakilan Resmi 
yang berada di wil ayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), melalui:  
a. pemeriksaan dokumen; dan  
b. pemeriksaan mutu produk Kertas Pembentuk Rokok . 
 
Pasal 46  
(1) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 huruf a terdiri atas p emeriksaan:  
a. dokumen legalitas Produsen di Luar Negeri, berupa:  
1. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;  
2. perizinan berusaha dengan ruang lingkup 
kegiatan usaha industri Kertas Pembentuk 
Rokok ; dan  
3. sertifikat merek Kertas Pembentuk Rokok  milik 
sendiri yan g diterbitkan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan ; 
b. dokumen  legalitas Perwakilan Resmi, berupa:  
1. akta pendirian Perwakilan Resmi dan 
perubahannya;  
2. perizinan berusaha;  
3. bukti pencatatan perjanjian lisensi mer ek dari 
Produsen di Luar Neg eri pemilik merek kepada 
Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia;  - 33 - 
 
 4. akta notaris sebagai bukti penunjukan 
Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri; 
dan 
5. bukti peng uasaan gudang;  
c. dokumen kesesuaian mutu terhadap pemberlakuan 
SNI 3755:2019  secara wajib, berupa:  
1. Sertifikat SNI;  
2. SPPT SNI;  
3. laporan hasil audit; dan  
4. laporan hasil uji atau sertifikat hasil uji;  
d. dokumen pengecualian terhadap ketentuan 
pemberlakuan SNI 3755:2 019 secara wajib dalam 
hal memproduksi Kertas Pembentuk Rokok  yang 
dikecualikan dari pemberlakuan SNI 3755:2019  
secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;  
e. dokumen sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau 
revisinya; dan  
f. dokumen realisasi importasi.  
(2) Pemeriksa an mutu produk Kertas Pembentuk Rokok  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:  
a. pemeriksaan penandaan produk Kertas Pembentuk 
Rokok  sesuai dengan ketentuan penandaan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Skema 
Sertifikasi SNI Kertas Pembentuk Rokok ; dan  
b. pengujian kesesuaian mutu Kertas Pembentuk 
Rokok  terhadap pemberlakuan SNI 3755:2019  
secara wajib.  
(3) Dalam pengujian kesesuaian mutu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, PPSI yang ditugaskan 
melakukan:  
a. pengambilan sampel produk pengawasan di gudang 
sebanyak 2 (dua) sampel untuk pengujian di 
Laboratorium Uji; dan  
b. pengiriman sampel uji ke Laboratorium Uji yang 
telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh 
Menteri.  
 - 34 - 
 
 Pasal 47  
(1) PPSI melakukan pengawasan di pasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 0 ayat (4) melalui pemeriksaan 
mutu produk Kertas Pembentuk Rokok . 
(2) Pemeriksaan mutu produk sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas:  
a. pemeriksaan penandaan produk Kertas Pembentuk 
Rokok  sesuai dengan ketentuan penandaan 
sebagaimana tercantum dalam La mpiran I Skema 
Sertifikasi SNI Kertas Pembentuk Rokok ; dan  
b. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap 
pemberlakuan SNI 3755:2019  secara wajib.  
(3) Dalam pengujian kesesuaian mutu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, PPSI yang ditugaskan 
melakukan:  
a. penga mbilan contoh  uji di distributor dan/atau toko 
sebanyak 2 (dua) sampel untuk pengujian di 
Laboratorium Uji; dan  
b. pengiriman contoh  uji ke Laboratorium Uji yang 
telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh 
Menteri.  
 
Pasal 48  
(1) PPSI membuat laporan hasil penga wasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).  
(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memuat paling sedikit informasi mengenai:  
a. waktu dan tempat pelaksanaan pengawasan;  
b. identitas pelaku usaha;  
c. uraian produk;  
d. kesimpulan hasil penga wasan; dan  
e. rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.  
(3) Dalam membuat laporan hasil pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdapat data dan informasi yang 
tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPSI dapat meminta 
pelaku usaha untuk melakukan klarifika si. - 35 - 
 
 (4) Pelaku usaha harus melakukan klarifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 
3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan 
klarifikasi diterima . 
(5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memberikan klarifikasi 
sebagaimana dima ksud pada ayat (4), Pelaku Usaha 
dianggap menerima hasil pengawasan yang dilakukan 
oleh PPSI.  
(6) PPSI penyampaikan laporan hasil pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala 
Badan.  
 
Pasal 49  
Berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana 
dima ksud dalam Pasal 48 ayat (6) ditemukan dugaan tindak 
pidana, PPSI berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri 
sipil bidang perindustrian untuk melakukan pengawasan, 
pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan dan/atau 
penyidikan sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang -
undangan  
          
 Pasal 50  
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan 
pemberlakuan SNI 3755:2019 secara wajib  dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan . 
 
 
  BAB VII  
  SANKSI  
 
  Pasal 5 1 
(1) Pelaku Usaha yang melanggar  ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1)  
dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  - 36 - 
 
 (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI serta 
SPPT SNI.  
(3) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat 
SNI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan.  
(4) Pencabutan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan oleh Kepala Badan.  
 
  Pasal 5 2 
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 29, Pasal 33, 
Pasal 34, dan/atau Pasal 35 dikenai sanksi administratif 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  
(2) Pengenaan sanksi administrati f sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan.  
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan Sertifikat 
SNI serta SPPT SNI.  
(4) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2)  dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat 
SNI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan.  
(5) Pencabutan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan oleh Kepala Badan.  
 
  Pasal 5 3 
(1) Berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) menyatakan adanya 
ketidaksesuaian pemenuhan ketentuan pemberlakuan 
SNI 3755 :2019  secara wajib , Kepala Badan memberikan 
sanksi administratif kepada Pelaku Usaha berupa 
peringatan tertulis yang berisi:  
a. perintah penghentian sementara kegiatan pr oduksi 
Kertas Pembentuk Rokok ; 
b. perintah perbaikan terhadap mutu Kertas Pembentuk 
Rokok ; - 37 - 
 
 c. perintah penarikan seluruh Kertas Pembentuk Rokok ; 
dan/atau  
d. perintah penghentian impor Kertas Pembentuk Rokok .  
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 
masing -masing 30 (tiga puluh) hari.  
(3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menjalankan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) setelah jangka 
waktu yang telah ditentukan berakhir, Pelaku Usaha 
dikenai sa nksi administratif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan.  
(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) disertai dengan pencab utan Sertifikat SNI 
serta SPPT SNI.  
(6) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat 
SNI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan.  
(7) Pencabutan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) dilakukan ole h Kepala Badan.  
 
 
BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
 
Pasal 54  
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  
a. Sertifikat kesesuaian yang diterbitkan sebelum Peraturan 
Menteri ini berlaku masih tetap berlaku sebagai Se rtifikat 
SNI;  
b. Surat persetujuan penggunaan t anda SNI yang 
diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini masih tetap 
berlaku sebagai SPPT SNI (tanpa QR Code);  
c. Kertas Pembentuk Rokok  yang telah memperoleh surat 
persetujuan penggunaan tanda SNI dan telah beredar di - 38 - 
 
 pasar dengan kode produksi sebelum  Peratu ran Menteri 
ini berlaku dinyatakan masih dapat beredar sampai 
kepada pengguna akhir ; 
d. Kertas Pembentuk Rokok  yang telah diproduksi dan telah 
beredar di pasar dengan kode produksi sebelum 
Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan masih dapat 
beredar paling la ma 6 (enam)  bulan  sejak Peraturan 
Menteri ini  berlaku ; 
e. Perusahaan Industri  yang telah memiliki sertifikat 
kesesuaian dan/atau sertifikat produk penggunaan tanda 
SNI wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan 
menteri ini paling lam a 6 (enam)  bulan  sejak Peraturan 
Menteri ini  berlaku ;  
f.      Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Perwakilan 
Perusahaan atau Pelaku Usaha pemilik merek yang 
masih dalam proses Sertifikasi SNI wajib menyesuaikan 
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini . 
   
BAB IX  
KETENTUAN P ENUTUP  
 
Pasal 55  
 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung 
sejak tanggal diundangkan.  
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
 
 
 
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  - 39 - 
 
  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA  
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
 
 
WIDODO EKATJAHJANAN  
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 23 NOMOR 
LAMPIRAN  I 
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERTAS PEMBENTUK ROKOK  SECARA 
WAJIB    
 
Spesifikasi Kertas Pembentuk Rokok  
No. Pos Tarif Deskripsi  Spesifikasi  
1. Ex 
4813.10.00  Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran 
maupun tidak - Dalam bentuk buklet 
atau tabung  Kertas sigaret dal am bentuk buklet dan atau 
tabung dengan gramatur ≥20 gsm  
2. 4813.20.10  Kertas tipping sigaret  Kertas tipping sigaret dalam bentuk 
gulungan dengan lebar ≤5 cm  
3. 4813.20.21  Kertas pembungkus tembakau  Kertas pembungkus tembakau yang tidak 
dilapisi/ dicet ak dalam bentuk gulungan 
dengan lebar ≤5 cm  
4. Ex 
4813.20.23  Kertas plug wrap  Kertas plug wrap dengan porosity ≤12 CU 
yang tidak dilapisi/ dicetak dalam bentuk 
gulungan dengan lebar ≤5 cm  
5. 4813.20.29  Lain-lain, selain kertas tipping sigaret, 
Kerta s pembungkus tembakau, dan   - 2 - 
 
 Kertas plug wrap   Digunakan sebagai kertas pembentuk rokok , 
dilapisi  
6. 4813.20.31  Kertas pembungkus tembakau  Kertas pembungkus tembakau yang dilapisi/ 
dicetak dalam bentuk gulungan dengan lebar 
≤5 cm  
7. Ex 
4813.20.32  Kertas plug wrap  Kertas plug wrap yang dilapisi/ dicetak 
dalam bentuk gulungan dengan lebar ≤5 cm  
8. 4813.20.39  Lain-lain, selain kertas tipping sigaret, 
Kertas pembungkus tembakau, dan 
Kertas plug wrap   Digunakan sebagai kertas pembentuk rokok, 
tidak dila pisi 
9. 4813.90.11  Kertas pembungkus tembakau  Kertas pembungkus tembakau , dilapisi,  
dalam bentuk gulungan dengan lebar >5 cm  
10. 4813.90.12  Kertas tipping sigaret  Kertas tipping sigaret  dilapisi,  dalam bentuk 
gulungan dengan lebar >5 cm  
11. 4813.90. 19  Lain-lain, selain kertas pembungkus 
tembakau dan kertas tipping sigaret  Selain kertas pembungkus tembakau, selain 
kertas tipping sigaret , dilapisi, dalam bentuk 
gulungan dengan lebar >5 cm  
12. 4813.90.91  Kertas pembungkus tembakau  Kertas pembungkus tembakau dalam 
bentuk:  
1. gulungan , lebar melebihi 5 cm tidak 
dilapisi atau ;  
2. lembaran , dilapisi atau tidak dilapisi  
13. 4813.90.99  Selain kertas pembungkus tembakau  Selain kertas pembungkus tembakau d alam - 3 - 
 
 bentuk gulungan lebar melebihi 5 cm tidak 
dilapisi  
14. Ex 
2403.91.90  - - Tembakau "dihomogenisasi" atau 
"dibentuk kembali" :  
- - - Lain-lain 
 HTL ( Homogenized Tobacco Leaf ) atau 
reconstituted  tobacco  sebagai kertas 
pembungkus tembakau  
 
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA   
LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL 
INDONESIA KERTAS PEMBENTUK ROKOK  
SECARA WAJIB    
 
SKEMA SERTIFIKASI SNI KERTAS PEMBENTUK ROKOK  
 
A. RUANG LINGKUP  
Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, Surveilan, dan sertifikasi ulang 
(resertifikasi) Kertas Pembentuk Rokok sesuai dengan ketentuan SNI . 
 
B. ACUAN NORMATIF  
1. Standar produk yang diacu dan rujukan nomor pos tarif/ harmonized 
system  
Nomor Standar  Produk  Pos Tarif / Harmonized System  
SNI 3755:2019  Kertas 
Pembentuk  
Rokok  Ex 4813.10.00  
4813.20.10  
4813.20.21  
Ex 4813.20.23  
4813.20.29  
4813.20.31  
Ex 4813.20.32  
4813.20.39  
4813.90.11  
4813.90.12  
4813.90.19  
4813.90.91  
4813.90.99  
Ex 2403.91.90  
  
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022, tentang 
Standar disai Industri.   
TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT -SNI 
Tata cara memperoleh SPPT -SNI dilakukan berdasarkan sistem sertifikasi tipe 5. Penerbitan Sertifikat SNI berdasarkan sistem 
sertifikasi tipe 5 dilakukan sesuai tahapan sebag ai berikut:  
 
No KETENTUAN  URAIAN  
TAHAP I. SELEKSI  
1. PERMOHONAN  UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI  UNTUK PRODUSEN DI LUAR NEGERI  
  1. Surat permohonan penerbitan Sertifikat 
SNI dari Perusahaan Industri disampaikan 
kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh 
KAN dan ditunjuk oleh Menteri sesua i 
dengan lingkup SNI melalui SIINas.  
Surat permohonan sesuai format, dicetak 
dan diunggah melalui SIINas;  1. Surat permohonan penerbitan 
Sertifikat SNI dari Perwakilan Resmi 
disampaikan kepada LSPro yang telah 
diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk 
oleh Menteri sesuai dengan lingkup 
SNI melalui SIINas.  
Surat permohonan sesuai format, 
dicetak dan diunggah melalui SIINas;  
  2. Dokumen legal Perusahaan Industri yang 
diunggah melalui SIINas antara lain:  2. Dokumen legal yang diunggah melalui 
SIINas antara lain:  
   a. Dokum en Produsen di Luar Negeri  
  1) salinan  akta pendirian perusahaan 
dan perubahannya;  
 1) salinan akta pendirian 
Produsen di Luar Negeri dan 
perubahannya;  
  2) salinan perizinan berusaha dengan 
lingkup usaha Kertas Pembentuk 
Rokok dengan nomor KBLI 17091 2) salinan perizinan berusaha 
sesuai dengan ruang lingkup 
kegiatan usaha industri Kertas - 2 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
dan/ atau KBLI untuk Converting ; Pembentuk Rokok dan/atau 
Converting  atau surat 
keterangan dari otoritas yang 
berwenang di negara setempat 
yang telah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia;  
  3) salinan s ertifikat  merek Kertas 
Pembentuk Rokok  atau bukti 
pendaftaran merek (untuk 
pendaftaran baru atau 
perpanjangan) milik sendiri  yang 
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual, Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia ; 3) salinan s ertifikat merek Kertas 
Pembentuk Rokok  milik sendiri 
yang diterbitkan oleh 
Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual, Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi 
Manusia;  
  Merek milik sendiri:  
1) pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat SNI 
(Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);  
2) pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan 
(Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);  
3) pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon penerbitan Sertifikat SNI 
merupakan bag ian dari perusahaan multinasional; atau 
4) merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang 
baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri).  
Bukti  pendaftaran merek dapat digunakan maksimal 18 bulan terhitung sejak 
tanggal bu kti pendaftaran.   
   • Dokumen sebagaimana dimaksud  
pada huruf a angka 1) dan angka 
2) wajib diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia oleh penerjemah - 3 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
tersumpah; dan  
• Dokumen sebagaimana dimaksud 
pada huruf a angka 1) dan angka 
2) wajib dilegalisasi oleh pejab at 
diplomatik di bidang 
perindustrian/ekonomi atau 
perwakilan konsuler Indonesia di 
negara setempat.  
   b. Dokumen  legal persyaratan dari  
Perwakilan Resmi , berupa  
   a. salinan akta pendirian 
Perwakilan Resmi dan 
perubahannya;  
   b. salinan p erizinan berusaha 
(Nomor Induk Berusaha (NIB) ); 
   c. bukti pencatatan perjanjian 
lisensi merek Kertas 
Pembentuk Rokok  dari 
Produsen di Luar Negeri 
pemilik merek kepada 
Perwakilan Resmi yang 
diterbitkan oleh kementerian 
yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bidang hukum dan hak asasi 
manusia; dan  - 4 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
   d. akta notaris sebagai bukti 
Perwakilan Resmi  dari 
Produsen di Luar Negeri.  
  3. Dokumen  lainnya yang diunggah melalui 
SIINas  3. Dokumen lainnya  yang diunggah 
melalui SIINas  
  a. Sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 atau 
revisinya.   a. Sertifikat SMM ISO 9001:2015 
atau revisinya dari lembaga 
sertifikasi manajemen mutu yang 
telah terakreditasi oleh badan 
akreditasi di Negara setempat yang 
mempunyai perjanjian saling 
pengakuan (mutual recognition 
arrangement)  dengan Indonesia ; 
   • Dokumen serti fikat SMM ISO 
9001:2015 atau revisinya 
sebagaimana dimaksud  pada 
angka 3 huruf a wajib 
diterjemahkan  ke dalam bahasa 
Indonesia  oleh penerjemah 
tersumpah; dan  
• Dokumen sertifikat SMM ISO 
9001:2015 atau revisinya 
sebagaimana dimaksud pada 
angka 3 huruf a wajib dilegalisasi 
oleh pejabat diplomatik di bidang 
perindustrian/ekonomi atau 
perwakilan konsuler Indonesia di - 5 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
negara setempat.  
  b. diagram alir proses produksi;  b. diagram alir proses produksi yang 
telah diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia;  
  c. Informasi  produk Kertas Pembentuk 
Rokok yang akan disertifikasi tipe 5, 
mencakup:  c. Informasi  produk  Kertas 
Pembentuk Rokok   yang akan 
disertifikasi tipe 5, mencakup:  
  1) merek;  
  2) jenis Kertas Pembentuk Rokok (ringan atau beroda)  
  3) ukuran lebar (mm) dan diameter (mm) K ertas Pembentuk Rokok ; 
  4) gramatur ; 
  5) bentuk (lembaran atau gulungan) ; 
  6) jenis Kertas Pembentuk Rokok ; 
  7) gambar/foto produk.  
  d. Daftar peralatan  utama produksi;  d. Daftar peralatan utama produksi;  
  e. Daftar pengendalian mutu produk dari 
mulai bahan baku sa mpai produk  akhir;  e. Daftar pengendalian mutu produk 
dari mulai bahan baku sampai 
produk akhir;  
  f. Ilustrasi pembubuhan  Tanda SNI;  f. Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;  
   g. Bukti penguasaan gudang oleh 
Perwakilan Resmi;  - 6 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
  4. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau 
Maklun, maka Perusahaan  Industri 
penerima Kerja Sama Merek atau Maklun 
wajib melengkapi dan mengunggah 
dokumen antara lain:  4. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek 
atau Maklun, maka Produsen di Luar 
Negeri penerima Kerja Sama Merek 
atau Maklun melalui Perwakil an 
Resmi wajib melengkapi dan 
mengunggah dokumen  antara lain:  
  a. Dokumen legal pemberi Kerja Sama Merek  
  1) Pemberi  Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri sejenis.  
  a) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek harus memiliki akun SIINas;  
  b) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan bidang usaha Industri  Kertas 
Pembentuk Rokok  (KBLI 17091 ) atau KBLI untuk Converting  milik 
Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;  
  c) salinan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahaannya milik 
Perusahaan Industri  pembe ri Kerja Sama Merek; dan  
  d) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan 
dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI Kertas Pembentuk Rokok  
tersebut.  
  2) Pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri sejenis . 
  a) Perwak ilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri  pemberi Kerja Sama Merek 
harus memiliki akun SIINas;  
  b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik Produsen di 
Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek ; 
  c) salinan perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja - 7 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
Sama Merek ; 
  d) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahaanya milik Perwakilan 
Resmi  dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek ; dan  
  e) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek  yang akan 
dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI tersebut.  
  • Dokumen sebagaimana dimaksud  pada angka 4. huruf a . angka 2)  huruf b)  dan c) 
wajib diterjemahkan  ke dalam bahasa Indonesia  oleh penerjemah tersumpah; dan  
• Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4. Huruf a. angka 2) huruf b) wajib 
dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau 
perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat.  
  b. Dokumen  lainnya terkait Kerja Sama Merek  
  1) perjanjian  lisensi merek Kertas 
Pembentuk Rokok  dari Perusahaan 
Industri sejenis (sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf a angka 
1)) atau Produsen di Luar Negeri 
sejenis (sebagaimana dimaksud pada 
angak 4 huruf a angka 2)) pemberi 
Kerja Sama Merek kepada Perusahaan 
Industri Kertas Pembentuk Rokok  
penerima Kerja Sama Mere k yang 
dicatatkan di kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan 
hak asasi manusia ; 1) perjanjian  lisensi merek Kertas 
Pembentuk Rokok  dari Perusahaan 
Industri  sejenis (sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf a 
angka 1)) atau Pro dusen di Luar 
Negeri sejenis (sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf a 
angka 2)) pemberi  Kerja Sama 
Merek kepada Produsen di Luar 
Negeri sebagai penerima Kerja 
Sama Merek yang dicatatkan di 
kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang h ukum dan 
hak asasi manusia ; - 8 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
  2) bukti pencatatan perjanjian lisensi 
merek Kertas Pembentuk Rokok  dari 
Perusahaan Industri sejenis 
(sebagaimana dimaksud pada angka 4 
huruf a. angka 1) ) atau Produsen di 
Luar Negeri sejenis (sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 h uruf a angka 
2))  pemberi Kerja Sama Merek kepada 
Perusahaan Industri  penerima Kerja 
Sama Merek yang diterbitkan oleh 
kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia;  2) bukti pencatatan  perjanjian 
lisensi merek Kertas Pembentuk 
Rokok  dari Perusahaan Industri  
sejenis (sebagaimana dimaksud 
pada angka 4 huruf a angka 1)) 
atau Produsen di Luar Negeri 
sejenis (sebagaimana dimaksud 
pada angka 4 huruf a angka 2))  
pemberi Kerja Sama  Merek 
kepada Produsen di Luar Negeri 
sebagai  penerima Kerja Sama 
Merek yang diterbitkan oleh 
kementerian yang  
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asasi manusia;  
  3) surat pernyataan dari  pemberi Kerja 
Sama Merek ( Perusahaan Industri   
atau Perwakilan Resmi  dari produse n 
di luar negeri ) yang berisi jaminan 
untuk tidak mengedarkan Kertas 
Pembentuk Rokok  sebelum 
memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT 
SNI, yang dicetak melalui SIINas ; dan  3) surat  pernyataan dari  pemberi 
Kerja Sama Merek ( Perusahaan 
Industri   atau Perwakilan Resmi  
dari produsen di luar negeri ) 
yang berisi jaminan untuk tidak 
mengedarkan  Kertas Pembentuk 
Rokok  sebelum memperoleh 
Sertifikat SNI dan SPPT SNI , yang 
dicetak melalui SIINas ; dan  
  4) Sertifikat  SNI milik Perusahaan 
Industri sebagai penerima Kerja Sama 
Merek . 4) Sertifikat  SNI milik Produsen di 
Luar Negeri sebagai penerima 
Kerja Sama Merek.  - 9 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
  c. Dokumen legal pemberi Maklun.  
  1) Pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha di dalam negeri  
  a) Pelaku Usaha pemberi Maklun harus memiliki akun SIINas.  
  b) Nomor Induk Berusaha ( NIB) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun; dan  
  c) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahaannya milik Pelaku Usaha 
pemberi Maklun.  
  2) Pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri  
  a) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha pemberi Maklun harus me miliki 
akun SIINas.  
  b) salinan perizinan berusaha milik pelaku usaha pemberi Maklun;  
  c) salinan perizinan berusaha milik Perwakilan Perusahaan pemegang lisensi 
dari pelaku usaha pemberi Maklun; dan  
  d) salinan akta pendirian perusahaan dan perubah annya mil ik Perwakilan 
Perusahaan pemegang lisensi dari pelaku usaha  pemberi Maklun  
  • Dokumen sebagaimana dimaksud  pada angka 2) huruf a) wajib diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; dan  
• Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) wajib dilegalisasi oleh 
pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler 
Indonesia di negara setempat.  
  d. Dokumen lainnya terkait Maklun  
  1) salinan  sertifikat merek Kertas 
Pembentuk Rokok  milik pemberi 1) salinan sertifikat mere k Kertas 
Pembentuk Rokok  milik pemberi - 10 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
Maklun  (Pelaku Usaha seb agaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf c 
angka 1) atau pelaku usaha 
sebagaimana dimaksud pada angka 
4 huruf c angka 2))  yang diterbitkan 
oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan 
hak asasi manusia ; Maklun (Pelaku Usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 huruf c angka 1) atau 
pelaku usaha sebagaimana 
dimaksud pada  angka 4  huruf c 
angka 2))  yang diterbitkan oleh 
kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan  di bidang hukum 
dan hak asasi manusia ; 
  2) perjanjian  lisensi merek Kertas 
Pembentuk Rokok  dari pemberi 
Maklun (Pelaku Usaha sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf c 
angka 1) atau pelaku usaha 
sebagaimana dimaksud pada  angka 
4 huruf c angka 2))  kepada 
Perusahaan Industri  sebagai 
penerima Maklun yang dicatatkan 
di kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan 
hak asasi manusia ; 2) perjanjian  lisensi merek Kertas 
Pembentuk Rokok  dari pemberi 
Maklun (Pelaku Usaha 
sebagaimana dimaksud  pada 
angka 4 huruf c angka 1) atau 
pelaku usaha sebagaimana 
dimaksud pada  angka 4  huruf c 
angka 2))  kepada Produsen di 
Luar Negeri sebagai  penerima 
Maklun yang dicatatkan di 
kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asa si manusia  
  3) bukti pencatatan  perjanjian  lisensi 
merek Kertas Pembentuk Rokok  dari 
pemberi Maklun  (Pelaku Usaha 
sebagaimana dimaksud pada  angka 
4 huruf c angka 1) atau pelaku 3) bukti pencatatan  perjanjian  
lisensi merek Kertas Pembentuk 
Rokok  (dari pemberi Maklun 
(Pelaku Usaha sebagaimana 
dima ksud pada  angka 4  huruf c - 11 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
usaha sebagaimana dimaksud pada  
angka 4  huruf c angka 2))  kepada 
Perusahaan Indu stri penerima 
Maklun  yang diterbitkan oleh 
kementerian yang  
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan 
hak asasi manusia; dan  angka 1) atau pelaku usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 huruf c angka 2))   
kepada Produsen di Luar Negeri 
penerima Maklun  yang 
diterbitkan oleh kementerian 
yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dan hak asa si manusia; dan  
  4) surat pernyataan dari pemberi 
Maklun (Pelaku Usaha sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 huruf c 
angka 1) atau Perwakilan 
Perusahaan sebagaimana dimaksud 
pada angka 4 huruf c angka 2) 
huruf b))  yang berisi jaminan untuk 
tidak mengedarkan Kertas 
Pembentuk Rokok  sebelum 
memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT 
SNI, yang dicetak melalui SIINas ; 4) surat pernyataan dari pemberi 
Maklun (Pelaku Usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 huruf c angka 1) atau 
Perwakilan Perusahaan 
sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 huruf c angka 2) huruf 
b)) yang berisi jaminan untuk 
tidak mengedarkan Kertas 
Pembentuk Rokok  sebelum 
memperoleh Sertifikat SNI dan 
SPPT SNI , yang dicetak melalui 
SIINas ; 
  5) Sertifikat SNI milik Perusahaan 
Industri sebagai penerima Maklun . 5) Sertifikat  SNI milik Produsen di 
Luar Negeri sebagai penerima 
Maklun . 
  5. Kepala Badan melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan Sertifikat SNI yang 
diajukan secara elektronik.  - 12 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
  6. Permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil verifikasi, akan 
disampaikan secara elektronik kepada LSPro yang telah terakreditasi oleh KAN dan 
ditunjuk oleh Menteri untuk ditindaklanjuti .  
  7. Dalam hal p ermohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar 
berdasarkan hasil verifikasi, Perusahaan Industri atau P rodusen di Luar Negeri 
melalui Perwakilan Resmi  diminta untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi 
dokumen . 
  8. Apabila pemohon tidak menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan peraturan 
perundang -undangan maka permohonan dinyatakan batal.  
 
2. SISTEM MANAJEMEN 
MUTU YANG DITERAPKAN  Menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau revisinya dibuktikan dengan telah memiliki 
sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015  atau revisinya . 
 
 
 
3. DURASI AUDIT 
KESESUAIAN DAN 
PENGAMBILAN CONTOH  Jumlah minimal durasi audit:  
a.  Audit kecukupan, 1 mandays  (orang 
hari).  
b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal 
(baru) atau resertifikasi 4 mandays  
(orang hari), tidak termasuk waktu 
pengambilan contoh.  Jumlah minimal durasi audit:  
a. Audit kecukupan, 1 mandays  (orang 
hari).  
b. Audit kesesuaian  untuk sertifikasi 
awal (baru) atau resertifikasi 6 
mandays  (orang hari), tidak termasuk 
waktu pengambilan contoh.  
  Catatan:  
- Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.  
 
4. PERSONIL AUDITOR, 
PETUGAS PENGAMBIL 1. Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis;  - 13 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
CONTOH  2. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;  
3. Lancar berbahasa Indonesia;  
4. Memahami ketentuan peraturan perundang -undangan;  
5. Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan  
6. Terdaftar di 1 (satu) LSP ro (berada dalam 1 (satu) kementerian/lembaga) serta 
mendapatkan penugasan dari LSPro dimaksud.  
 
5. LABORATORIUM UJI YANG 
DIGUNAKAN.  1. Laboratorium uji yang digunakan adalah laboratorium uji yang diakreditasi oleh KAN 
dan ditunjuk oleh Menteri dengan ruang  lingkup mencakup parameter yang tercantum 
dalam SNI;  
  2. Petugas Penguji merupakan:  
a. Petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;  
b. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;  
c. Lancar berbahasa Indonesia;  
d. Memaha mi ketentuan peraturan p erundang -undangan;  
e. Terdaftar di Laboratorium Uji serta mendapatkan penugasan dari Laboratorium 
Uji; 
  3. Laboratorium  Uji di luar negeri dengan ruang lingkup SNI 3755:2019  yang telah 
diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara yang mempunyai perjanjian sa ling 
pengakuan ( Mutual Recognition Arrangement /MRA) dan perjanjian bilateral atau 
multilateral di bidang regulasi teknis dengan Indonesia, serta ditunjuk oleh Menteri.  
 - 14 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
TAHAP II : DETERMINASI  
1. AUDIT TAHAP I (AUDIT 
KECUKUPAN)  1. Dilakukan jika dokumen pad a tahap seleksi telah lengkap, benar dan sesuai 
persyaratan;  
  2. Dilakukan  oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan audit tahap 2 
(audit kesesuaian);  
  3. Melakukan tinjauan dokumen administrasi dan dokumen tambahan terkait sistem 
manajemen mutu ya ng diterjemahkan dalam bahasa Indonesi a, yaitu:   
  a. Pedoman mutu;  
  b. Rencana mutu;  
  c. Proses bisnis;  
  d. Diagram alir proses produksi;  
  e. Daftar informasi terdokumentasi;  
  f. Laporan audit internal yang terakhir;  
  g. Laporan rapat tinjauan mana jemen yang ter akhir;  
  h. Struktur organisasi;  
  i. Peta lokasi;  
  j. Daftar peralatan utama produksi; serta  
  k. Daftar peralatan uji,  
  yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian kesesuaian di 
lapangan.  - 15 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
  4. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan  daftar informasi 
terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon;  
  5. Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau meliputi 
peralatan produksi min imal dan quality control  yang dimiliki.  
 
2. AUDIT TAHAP II (AUDIT 
KESESUAIAN)  1. Audit taha p 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit 
tahap 1;  
  2. Auditor harus memastikan rencana audit ( audit plan ) dan rencana pengambilan 
contoh ( sampling plan ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI 3755:2019  yang 
diajukan;  
  3. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi ruang lingkup audit;  
  4. Audit untuk proses produksi dan Quality Control  (QC) / Quality Assurance  (QA) harus 
dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk  KERTAS PEMBENTUK 
ROKO . 
 
3. LINGKUP YANG DI AUDIT  1. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), audit SMM dilakukan pada 
seluruh elemen sistem fungsi organisasi;  
  2. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh 
salah satu jenis Kertas  Pembentuk Rokok sesuai produk yang diajukan sertifikasi SNI . 
  3. Proses produksi  
Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. 
Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:  
1) Fasilitas, peralatan, personil  dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi;  
2) Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk - 16 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
sebelum dan setelah produksi;  
3) Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara 
konsistensi produk sehingga da pat menjamin kesesuaian persyaratan produk;  
4) Pengendalian proses produksi sesuai dengan Huruf E  dalam dokumen Skema 
Sertifikasi SNI Kertas Pembentuk Rokok  ini.  
5) Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak 
sesuai;  
6) Tim audit melak ukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas 
produksi per jenis produk) untuk memastikan kema mpuan Perusahaan Industri 
dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.  
 
4. TITIK KRITIS YANG PERLU 
DIPERHATIKAN PADA SAAT  
AUDIT   Titik kritis yang perlu diperhatikan pada saat audit sesuai dengan Huruf E  dalam 
dokumen Skema Sertifikasi SNI Kertas Pembentuk Rokok  ini 
 
6. KATEGORI 
KETIDAKSESUAIAN  1. Mayor  apabila:  
  a. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga  mengakibatkan 
ketidaksesuaian terhada p SNI 3755:2019 yang dimohonkan, diberikan waktu 
perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau 
Produsen di Luar Negeri  paling lama 6 (enam ) bulan, berdasarkan alasan yang 
dapat diterima; dan /atau  
  b. ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 
(satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.  - 17 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
  2. Minor apabila terdapat ketidak -konsistenan dalam menerapkan SMM, maka 
Perusahaan Industri atau Produsen di L uar Negeri menyampaikan tindakan 
perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab 
ketidaksesuaian.  
 
7. PENGAMBILAN CONTOH  1. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor.  
  2. Contoh uji dilengkapi  dengan Berita Acara Pengambilan Contoh  (BAPC)  dan Label 
Contoh. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan di pasar . 
  3. Contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi harus mewakili seluruh merek, 
jenis, ukuran , gramatur  dan bentuk  Kertas Pe mbentuk Rokok .  
  4. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, 
tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian 
ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi  
label.  
  5. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh Perusahaan Industri atau Produsen di 
Luar Negeri  
  6. Ketentuan jumlah contoh uji sesuai dengan Huruf C dalam Skema Sertifikasi ini  
 
8. CARA PENGUJIAN  Sesuai SNI 3755:2019  
 
9. LAPORAN HASIL UJI  Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesaui dengan ketentuan SNI dengan 
mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai SNI 3755:2019 yang dimohonkan  
 
10. TINJAUAN TERHADAP 
LAPORAN AUDIT DAN 1. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Lapo ran Audit dan Laporan Hasil Uji - 18 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
LAPORAN HASIL UJI  memiliki kompetensi terkait produk Kertas Pembentuk Rokok ; 
  2. Pengkaji ( Reviewer ) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;  
  3. Tinjauan yang dihasilkan manjadi untuk menetapkan rekomendasi keputusan 
Sertifikat SNI; 
  4. Ketentuan untuk hasil uji:  
a. Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip 
tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang 
untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter.  
b. Pengambilan co ntoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.  
c. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari 
LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Ne geri tidak menindaklajuti 
pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan 
gagal.   
d. Jika pengujian  ulang  dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses 
sertifikasi dinyatakan gagal . 
  Catatan  : 
1) jika hasil uji yang diter bitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi 
LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian 
kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;  
2) berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan conto h 
ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan 
tindakan perbaikan.  
3) Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen 
di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.  
 
11. KEPU TUSAN SERTIFIKASI  Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:  - 19 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
  a. Penerbitan Sertifikat SNI; atau  
  b. Penolakan penerbitan Sertifikat SNI (pernyataan gagal memenuhi persyaratan SNI).  
 
TAHAP IV. LISENSI  
1. PENERBITAN SERTIFIKAT 
SNI KERTAS PEMBENTUK 
ROKOK  1. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro dan Laboratorium Uji wajib 
menyampaikan laporan tahapan proses penerbitan Sertifikat SNI kepada Kepala 
Badan secara elektronik melalui SIINas;  
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sekuran g kurangnya:  
  a. Untuk LSPro:  
  1) tanggal pelaksanaan audit kecukupan ; 
  2) tanggal pelaksanaan pengambilan contoh ; 
  3) nama auditor;  
  4) nama petugas pengambil contoh;  
  5) skema Sertifikasi dan tanggal pelaksanaan audit kesesuaian;  
  6) hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian;  
  7) jenis Kertas Pembentuk Rokok ; 
  8) ukuran lebar (mm) dan diameter (mm)  Kertas Pembentuk Rokok ;  
  9) gramatur;  
10) bentuk ( lembaran atau gulungan);  - 20 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
  11) Laboratorium Uji yang digunakan;  
  12) nomor dan tanggal laporan hasil uji;  
  13) konse p Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan  
  b. Untuk Laboratorium Uji:  
  1) nomor dan judul SNI;  
  2) tanggal penerimaan contoh uji  dan pelaksanaan pengujian;  
  3) nomor dan tanggal laporan hasil uji;  
  4) laporan hasil uji; dan  
  5) nama LSPro p engguna.  
  3. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh LSPro 
dan Laboratorium Uji;  
  4. Dalam hal hasil evaluasi Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) 
menyatakan:  
  a. belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pera turan perundang -undangan 
terkait pemberlakuan standardisasi industri secara wajib; dan/atau  
  b. proses penerbitan Sertifikat SNI belum memenuhi persyaratan SNI;  
  Kepala Badan akan menyampaikan notifikasi kepada LSPro atau Laboratorium Uji 
untuk memberikan  klarifikasi dan  dilakukan tindakan perbaikan.  
  5. Notifikasi disampaikan secara elektronik melalui SIINas;  
  6. Dalam hal hasil evaluasi Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga)  
menyatakan proses penerbitan Sertifikat SNI telah memenuhi persyara tan sesuai - 21 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
ketentuan peraturan perundang -undangan terkait pemberlakuan standardisasi 
industri secara wajib dan persyaratan SNI, Kepala Badan akan menerbitkan Quick 
Response Code  (QR code) sebagai bukti kesesuaian.  
  7. Quick response code (qr code)  sebagaima na dimaksud pada angka 6 (enam) 
disampaikan secara elektronik melalui SIINas dan wajib dibubuhkan pada Sertifikat 
SNI; 
  8. Masa berlaku Sertifikat SNI adalah 4 (empat) tahun dan wajib dilaksanakan surveilan 
minimal 1 tahun sekali oleh LSPro penerbit Sertifi kat SNI;  
  9. Dalam S ertifikat SNI , wajib dicantumkan informasi paling sedikit:  
  a. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;  
  b. alamat pabrik;  
  c. alamat gudang bagi produk impor;  
  d. nama dan alamat Perwakilan Resmi bagi produk impor;  
  e. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, maka Sertifikat SNI dilengkapi dengan 
informasi:  
  1) nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri pemberi 
Kerja Sama Merek; atau  
  2) nama dan alamat Perwakilan Resmi pemegang lisensi dari Produsen d i Luar 
Negeri pemberi Kerja Sama Merek  
  f. Dalam hal terdapat Maklun, maka Sertifikat SNI dilengkapi dengan informasi:  
  1) nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau  
  2) nama dan alamat Perwakilan Perusahaan pemegang lisensi dari pelaku usaha - 22 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
pemberi M aklun (pelaku usaha pemberi Maklun berada di luar negeri).  
  3) Merek;  
  4) jenis Kertas Pembentuk Rokok ; 
  5) ukuran lebar (mm) dan diameter (mm)  Kertas Pembentuk Rokok ; 
  6) gramatur ; 
  7) bentuk (lembaran atau gulungan);  
  8) nomor dan judul SNI;  
  9) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan  
  10) masa berlaku sertifikat SNI.  
  10. 1 (satu) Sertifikat SNI yang diterbitkan hanya diperkenankan mencantumkan 1 (satu) 
Perwakilan Resmi.  
  11. Dalam 1 (satu) Sertifikat SNI dapat dicantumkan paling banyak 3 (tiga) merek ; 
  12. Dalam hal terdap at Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diberikan kepada  
Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Kerja Sama 
Merek atau Maklun dan hanya berlaku untuk 1 (satu) merek . 
  13. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu)  Perwakilan Resmi;  
  14. Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada angka 1 3 hanya dapat mewakili 1 
(satu) Produsen di luar negeri;  
   
 - 23 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
2. PENERBITAN SURAT 
PERSETUJUAN 
PENGGUNAAN TANDA 
(SPPT) SNI  1. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan 
secara elektronik melalui SIINas , dilakukan oleh:  
  a. Perusahaan Industri yang telah memiliki Sertifikat SNI untuk mereknya sendiri;  
  b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang telah memiliki Sertifikat 
SNI untuk mereknya sendiri;  
  c. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang telah memenuhi ketentuan 
SNI Kertas Pembentuk Rokok  (dalam hal terdapat Kerja Sama Merek);  
  d. Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi 
yang ditunjuk dan telah memenuhi ke tentuan SNI Kertas Pembentuk Rokok  
(dalam hal terdapat Kerja Sama Merek)  atau;  
  e. Pelaku Usaha pemilik merek (pemegang lisensi) yang telah memenuhi ketentuan 
SNI Kertas Pembentuk Rokok  (dalam hal terdapat Maklun ) 
   
  2. Dalam mengajukan permohonan 
penerbit an SPPT SNI, Perusahaan Industri 
Kertas Pembentuk Rokok  wajib 
menyampaikan informasi:  2. Dalam mengajukan permohonan 
penerbitan SPPT SNI, Produsen di 
Luar Negeri melalui Perwakilan 
Resmi wajib menyampaikan 
informasi : 
  a. kapasitas produksi;  a. kapasitas produksi;  
  b. tingkat utilisasi produksi;  b. tingkat utilisasi produksi;  
  c. rencana produksi untuk 1 (satu) c. rencana jumlah impor untuk 1 - 24 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
tahun; dan  (satu) tahun; dan  
  d. realisasi produksi yang sudah 
dilakukan.  d. realisasi importasi yang sudah 
dilakukan.  
  Catatan:  
Doku men realisasi produksi dan realisasi importasi dikecualikan bagi Perusahaan 
Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan SPPT SNI  
untuk pertama kali . 
  3. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri pemberi 
Kerja Sa ma Merek atau Maklun, Produsen di Luar Negeri  pemberi Kerja Sama atau 
Maklun melalui Perwakilan Resmi yang ditunjuk  wajib menyampaikan informasi:  
  a. penerima Kerja Sama Merek  atau 
Maklun  merupakan Perusahaan 
Industri;  a. penerima Kerja Sama Merek atau 
Maklun merupakan produsen di 
luar negeri;  
  b. jumlah produk yang disertifikasi 
(sesuai order dalam Kerja Sama 
Merek)  atau Maklun ; dan  b. jumlah produk yang disertifikasi 
(sesuai order dalam Kerja Sama 
Merek)  atau Maklun ; dan  
  c. realisasi produksi yang sudah 
dilakukan   c. realisasi impor yang sudah 
dilakukan  
  Catatan:  
Dokumen realisasi produksi dan realisasi importasi dikecualikan bagi Perusahaan 
Industri pemberi Kerja Sama Merek  atau Perwakilan Resmi  pemberi Kerja Sama 
Merek  yang baru  mengajukan permohonan SPPT SNI  untuk pertama kali . 
  4. Kepala Badan melakukan evaluasi atas Permohonan SPPT SNI.  
  5. Dalam hal hasil verifikasi menyatakan permohonan tidak lengkap dan/atau tidak - 25 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
benar, permohonan akan dikembalikan kepada:  
  a. Perusahaan Industri;  
  b. Produsen di Luar Negeri m elalui Perwakilan Resmi ; atau  
  c. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek , Produsen di Luar Negeri pemberi 
Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi  atau Pelaku Usaha pemilik merek 
pemberi Maklun  
  yang mengajukan SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi . 
  6. Dalam hal:  
  a. Perusahaan Industri;  
  b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang ditunjuk ; atau  
  c. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; Produsen di Luar Negeri pemberi 
Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi  atau Pelaku Usaha pem ilik merek 
pemberi Maklun  
  tidak dapat memberikan klarifikasi dan/atau tidak dapat melakukan perbaikan atas 
ketidaksesuaian permohonan, maka permohonan SPPT  SNI dinyatakan ditolak.  
  7. Dalam hal hasil verifikasi menyatakan permohonan lengkap dan benar, Ke pala Badan 
menerbitkan SPPT SNI disertai tanda elektronik berupa QR Code yang berlaku untuk 
1 (satu) tahun)  
  8. Contoh bentuk tanda SNI dan tanda elektronik tercantum dalam Lampiran I huruf D. 
 
TAHAP V. SURVEILAN  
1. TINJAUAN PERSYARATAN 1. LSPro  harus memastikan bahwa:  - 26 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
SERTIFIKASI  
  a. Persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan  
  b. Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan.  
  2. Kegiatan surveilan dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun.  
  3. Bagi Perusahaan Industri ata u Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat 
SNI ISO 9001:2015 atau revisinya yang diterbitkan oleh LSSM yang terakreditasi  oleh 
KAN, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis  
 
2. DURASI AUDIT 
KESESUAIAN DAN 
PENGAMBILAN CONTOH  Jumlah minimal durasi audit 
kesesuaian untuk surveilan  4 mandays  
(orang hari), tidak termasuk waktu 
pengambilan contoh.  Jumlah minimal durasi audit 
kesesuaian untuk surveilan  6 
mandays (orang hari), tidak 
termasuk waktu pengambilan 
contoh.  
  Catatan:  
- Durasi  audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.  
 
3. AUDIT TAHAP II (AUDIT 
KESESUAIAN)  1. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya 
telah di tutup/terselesaikan;  
  2. Auditor harus memastikan renc ana audit ( audit plan ) dan rencana pengambilan 
contoh ( sampling plan ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI 3755:2019  yang 
diajukan;  
  3. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi ruang lingkup 
audit;  - 27 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
  4. Audit untuk proses produk si dan Quality Control  (QC)/ Quality Assurance  (QA) harus 
dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Kertas Pembentuk Rokok . 
  5. Auditor harus memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis, merupakan Warga Negara 
Indonesia yang berdomisili di Indonesia , lancar berbahasa Indonesia, memahami 
peraturan perundang undangan terkait dan telah di -register oleh Menteri melaui 
SIINas.  
 
4. LINGKUP YANG DI AUDIT  1. Audit SMM dilakukan pada elemen kritis sesuai proses;  
  2. Audit dilakukan pada saat proses produksi sed ang berjalan dan bisa diwakili oleh 
salah satu kelompok jenis Kertas Pembentuk Rokok  yang diusulkan.  
  3. Proses produksi:  
Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. 
Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memve rifikasi:  
 
1) Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi;  
2) Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk 
sebelum dan setelah produksi;  
3) Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara 
konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;  
4) Pengendalian proses produksi sesuai dengan Huruf E  dalam dokumen Skema 
Sertifikasi SNI Kertas Pembentuk Rokok  ini.  
5) Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak 
sesuai;  
4. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas - 28 - 
 
 No KETENTUAN  URAIAN  
produksi per jenis produk) untuk memastikan kema mpuan Perusahaan Industri dan 
Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.  
 
5. TITIK  KRITIS YANG PERLU 
DIPERHATIKAN PADA SAAT 
AUDIT   Titik kritis yang perlu diperhatikan pada saat audit sesuai dengan Huruf E dalam 
dokumen Skema Sertifikasi SNI Kertas Pembentuk Rokok ini  
 
6. KATEGORI 
KETIDAKSESUAIAN  1. Mayor  apabila:  
  a. ketidaksesuaian t erkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan 
ketidaksesuaian terhada p SNI 3755:2019  yang dimohonkan, diberikan waktu 
perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau 
Produsen di Luar Negeri  paling lama 6 (enam ) bulan, berdasarkan alasan yang 
dapat diterima; dan/atau  
  b. ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 
(satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.  
  2. Minor apabila terdapat ketidak -konsistenan dalam menerapkan SMM, maka 
Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan 
perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab 
ketidaksesuaian.  
 
7. PENGAMBILAN CONTOH  1. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor.  
  2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh  (BAPC)  dan Label 
Contoh. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi 
dan pasar.  - 29 - 
 
   3. Contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi harus  mewakili seluruh merek, 
jenis, ukuran , gramatur  dan bentuk  Kertas Pembentuk Rokok .  
  4. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, 
tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian 
ditandatan gani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi 
label.  
  5. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh Perusahaan Industri atau Produsen di 
Luar Negeri  
  6. Ketentuan jumlah contoh uji sesuai dengan Huruf C dalam Skema Sertifikasi ini  
 
8. CARA PENGUJIAN  Sesuai SNI 3755:2019  
 
9. LAPORAN HASIL UJI  Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesaui dengan ketentuan SNI dengan 
mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai SNI 3755:2019  yang dimohonkan  
 
10. TINJAUAN TERHADAP 
LAPORAN AUDIT DAN 
LAPORAN HASIL UJI  1. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji 
memiliki kompetensi terkait produk Kertas Pembentuk Rokok ; 
  2. Pengkaji ( Reviewer ) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;  
  3. Tinjauan yang d ihasilkan manjadi untuk menetapkan rekomendasi keputusan 
Sertifikat SNI;  
  5. Ketentuan untuk hasil uji:  
a. Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip 
tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang 
untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter.  
b. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.  - 30 - 
 
 c. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima  pemberitahuan dari 
LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklajuti 
pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan 
gagal.   
d. Jika pengujian  ulang  dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses 
sertifikasi dinyatakan gagal . 
  Catatan  : 
1) jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi 
LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian 
kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;  
2) berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh 
ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan 
tindakan perbaikan.  
3) Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen 
di Luar Negeri  terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.  
 
11. KEPUTUSAN SERTIFIKASI  Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:  
  a. Sertifikat SNI dipertahankan;  
  b. Sertifikat SNI dibekukan; atau  
  c. Sertifikat SNI dicabut.  
 
 
C. KETENTUAN  JUMLAH CONT OH UJI  
Kertas Pembentuk Rokok  dalam Bentuk 
Lembaran  Kertas Pembentuk Rokok  dalam Bentuk Gulungan  - 31 - 
 
 
1. Contoh diambil untuk setiap merek dan tingkat 
gramatur.  
2. Contoh diambil 10 (sepuluh) lembar, dengan 
rincian 5 (lima) lembar untuk pengujian fisik 
dan 5 (lima) lembar untuk pengujian kimia.  
3. Contoh yang diambil sebanyak 2 (dua) paket, 
yaitu 1 (satu) paket untuk Laboratorium Penguji 
dan 1 (satu) paket untuk arsip perusahaan.  1. Contoh diambil untuk setiap merek dan tingkat 
gramatur.  
2. Contoh diambil 10 (sepuluh) meter, dengan 
rincian 5 (lima) meter untuk pengujian fisik dan 
5 (lima) meter untuk pengujian kimia.  
3. Contoh yang diambil sebanyak 2 (dua) paket. 
yaitu 1 (satu) paket untuk Laboratorium Penguji 
dan 1 (satu) paket untuk arsip perusahaan.  
 
D. PENANDAAN  
1. Penandaan SNI d ilakukan dengan menempelkan sticker  atau label atau hologram atau printing  pada setiap kemasan hingga 
kemasan terkecil  :dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca  
2. QR Code dicantumkan tepat di bawah atau di samping tanda SNI, contoh sebagai berikut:  
 
 
atau 
 
 
 
 
Contoh  Contoh  - 32 - 
 
 3. Selain tanda SNI dan tanda elektronik berupa QR Code, p ada produk dan/atau  kemasan ditempelkan label atau penandaan 
elektronik pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah h ilang dengan mencantumkan : 
a. merek;  
b. nama dan/atau logo pabrik pembuat;  
c. fungsi Kertas Pembentuk Rokok ;  
d. ukuran lebar (mm) dan diameter (mm);  
e. gramatur;  
f. berat gulungan, apabila dalam bentuk gulungan;  
g. jumlah lembaran tiap rim, apabila dalam bentuk lembaran; d an 
h. kode produksi atau kode pengemasan yang menunjukkan bulan dan tahun produksi.  
  
 E. TITIK KRITIS DAN PENGENDALIAN PROSES PRODUKSI KERTAS 
PEMBENTUK ROKOK   
I. Industri Pembuat Kertas Pembentuk Rokok  
No. Tahapan 
Proses  Parameter  Metode  Persyaratan  frekuensi  Rekam an 
1.  Seleksi 
Pemasok  Kualitas 
Pemasok  Kualifikasi 
Pemasok  Sesuai 
standar 
pabrik  Sesuai SOP  Harus 
tersedia  
2. Penerimaan 
Bahan Baku  Kualitas 
bahan  Pengujian  
kualitas 
bahan 
baku  Sesuai 
standar 
pabrik  Minimal 
setiap 
penerimaan  Harus 
tersedia  
3. Proses 
Produ ksi  Refining 
dan 
surface 
sizing Evaluasi 
hasil 
proses  Sesuai 
standar 
pabrik  Sesuai SOP  Harus 
tersedia  
4. Pengendalian 
mutu produk  Kualitas 
Produk  Pengujian 
kualitas 
produk  Persyaratan 
kualitas 
sesuai SNI 
3755:2019  Minimal 
setiap 
jumbo roll 
atau setiap 
batch Harus 
tersedia  
 
II. Industri Converting Kertas Pembentuk Rokok  
No. Tahapan 
Proses  Parameter  Metode  Persyaratan  frekuensi  Rekaman  
1.  Seleksi 
Pemasok  Kualitas 
Pemasok  Kualifikasi 
Pemasok  Sesuai 
standar 
pabrik  Sesuai SOP  Harus 
tersedia  
2. Penerimaan 
Bahan B aku Kualitas 
bahan  Pemeriksaan 
kualitas 
bahan baku  Dilengkapi 
salinan 
sertifikat 
SNI Minimal 
setiap 
penerimaan  Harus 
tersedia  
3. Pengendalian 
mutu produk  Kualitas 
produk  Pengujian 
eksternal  Persyaratan 
kualitas 
sesuai SNI 
3755:2019  Minimal 6 
bulan 
sekali  Harus 
tersedia