run^
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR2TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN STANDAR KUALITAS
MODUL FOTOVOLTAIK SILIKON KRISTALIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.bahwa untuk penyesuaian terhadap inovasi
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di
bidang energi terbarukan, perlu mengatur ketentuan
mengenai penerapan standar kualitas modul fotovoltaik
silikon kristalin;
bahwa untuk keselamatan, keameinan, dan
perlindungan konsumen terhadap peralatan pemanfaat
energi surya fotovoltaik, perlu mengatur pemenuhan
standar peralatan pemanfaat energi surya fotovoltaik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik
Silikon Kristalin;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 - tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5'584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6225);-3-
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 289);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
782);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PENERAPAN STANDAR KUALITAS
MODUL FOTOVOLTAIK SILIKON KRISTALIN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan;
1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
SNI adalah standar yang ditetapkan oleh badan
standardisasi nasional dan berlaku di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
2. Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin adalah modul surya
yang terdiri atas sel fotovoltaik yang saling terhubung
lengkap dan terlindungi dari lingkungan sekitar yang
dipabrikasi dari silikon kristalin sebagai material
fotovoltaik aktifnya yang struktur kristalinnya dapat
dalam bentuk monokristalin atau polikristalin.
3. Produsen Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang
selanjutnya disebut Produsen adalah perusahaan
industri dalam negeri yang memproduksi Modul
Fotovoltaik Silikon Kristalin.-4-
4. Importir Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang
selanjutnya disebut Importir adalah badan usaha yang
melakukan impor Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin
untuk dipasarkan di dalam negeri dan merupakan
perwakilan resmi dari produsen di luar negeri.
5. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh
badan standardisasi nasional untuk menyatakan telah
terpenuhinya persyaratan SNI.
6. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal
oleh komite akreditasi nasional yang menyatakan bahwa
suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki
kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian
kesesuaian.
7. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang
selanjutnya disingkat SPPT-SNI adalah sertifikat yang
dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada
pemohon.
8. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut
LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan
penilaian kesesuaian dan melakukan kegiatan sertifikasi
produk serta menerbitkan SPPT-SNI sesuai dengan
ketentuan SNI.
9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat
KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan
bertanggungjawab di bidang akreditasi lembaga
penilaian kesesuaian.
10. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian
kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan
tertulis bahwa barang telah memenuhi standar
dan/atau regulasi.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan,
pengendaliain, dan pengawasan kegiatan panas bumi,
bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan
konservasi energi.-5-
BAB II
PEMBERLAKUAN WAJIB
STANDAR NASIONAL INDONESIA
Pasal 2
(1) SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin diberlakukan
sebagai standar wajib, yang terdiri atas:
a. SNI lEC 61215-1:2016
Modul Fotovoltaik (FV) terrestrial - Kualifikasi
desain dan pengesahan jenis - Bagian 1:
Persyaratan uji (lEC 61215-1:2016, IDT);
b. SNI lEC 61215-2:2016
Modul Fotovoltaik (FV) terestrial - Kualifikasi desain
dan pengesahan jenis - Bagian 2: Prosedur uji (lEC
61215-2:2016, IDT); dan
c. SNI lEC 61215-1-1:2016
Modul Fotovoltaik (FV) terestrial- Kualifikasi desain
dan pengesahan jenis - Bagian 1-1: Persyaratan
khusus untuk pengujian Modul Fotovoltaik (FV)
silikon kristalin (lEC 61215-1-1:2016, IDT).
(2) Produk Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin dengan
kriteria modul fotovoltaik yang dirakit dari sel fotovoltaik
(photovoltaics cells assembled in modules or made up into
panels), wajib memenuhi SNI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3) Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sebagaimana
dimeiksud pada ayat (2) yang beredar di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari impor
dengan nomor kode pengklasifikasian produk
perdagangan (Harmonized System/HS\ ex. 8541.40.22,
wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 3
Kewajiban pemenuhan SNI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui pembubuhan Tanda
SNI.-6-
Pasal 4
(1) Kewajiban pemenuhan SNI terhadap produk Modul
Fotovoltaik Silikon Kristalin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dikecualikan bagi produk:
a. sampel uji penerbitan SPPT-SNI; dan/atau
b. sampel uji untuk penelitian dan pengembangan.
(2) Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin untuk sampel uji
penerbitan SPPT-SNI dan/atau sampel uji untuk
penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus dibuktikan
dengan surat pengecualian kewajiban pembubuhan
Tanda SNI.
(3) Untuk mendapatkan surat pengecualian kewajiban
pembubuhan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diajukan sebelum dilaksanakan pengujian dan/atau
penelitian dan pengembangan terhadap Modul
Fotovoltaik Silikon Kristalin.
(5) Tata cara untuk mendapatkan surat pengecualian
kewajiban pembubuhan Tanda SNI sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
BAB III
SERTIFIKASI PRODUK
Pasal 5
(1) Produsen dan Importir wajib menerapkan SNI dengan
membubuhkan Tanda SNI di setiap Modul Fotovoltaik
Silikon Kristalin.
(2) Untuk dapat melakukan pembubuhan Tanda SNI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dan
Importir wajib memiliki SPPT-SNI.- 7 -
(3) Untuk memiliki SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Produsen dan Importir mengajukan Sertifikasi
kepada LSPro yang telah dilakukan Akreditasi oleh KAN.
Pasal 6
Tata cara dsin proses Sertifikasi Modul Fotovoltaik Silikon
Kristalin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tercantum
dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 7
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
dapat memiliki laboratorium uji sendiri atau
bekeijasama dengan laboratorium uji pihsik lain.
(2) Laboratorium uji sendiri atau laboratorium uji
bekeijasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib telah dilakukan Akreditasi oleh KAN.
Pasal 8
(1) Dalam hal LSPro dan laboratorium uji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 belum tersedia atau jumlahnya
belum mencukupi kebutuhan, Direktur Jenderal dapat
menunjuk LSPro dan/atau laboratorium uji yang belum
dilakukan Akreditasi.
(2) Penunjukkan LSPro dan laboratorium uji sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu
paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
(3) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan untuk 1 (satu) kali perpanjangan
dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(4) Penunjukkan LSPro dan/atau laboratorium uji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan LSPro
dan/atau laboratorium uji yang telah dilakukan
Akreditasi untuk ruang lingkup ysing sejenis.
(5) Pimpinan LSPro dan laboratorium uji sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan kegiatan
Sertifikasi kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu)
tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.- 8 -
(6) Tata cara penunjukkan LSPro atau laboratorium uji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9
(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pemenuhan pembubuhan Tanda
SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal
berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait.
(3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal
dapat membentuk tim yang berasal dari perwakilan
Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan
Konservasi Energi dan instansi terkait.
Pasal 10
(1) Pembinaan terhadap pemenuhan pembubuhan Tanda
SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan terhadap:
a. Produsen;
b. Importir;
c. LSPro dan laboratorium uji yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal; dan
d. pengguna.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:
a. bimbingan administrasi dan teknis; dan
b. penyebarluasan informasi melalui media cetak,
media elektronik, forum pemangku kepentingan
bidang energi, atau pameran.-9-
Pasal 11
(1) Pengawasan terhadap pemenuhan pembubuhan Tanda
SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sebagaimana
dimaksud dalam 9 ayat (1) dilaksanakan terhadap:
a. Produsen; dan
b. Importir.
(2) Selain pengawasan terhadap Produsen dan Importir
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pengawasan
dilakukan terhadap Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin
yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
(3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
dapat dilaksanakan melalui uji petik Modul Fotovoltaik
Silikon Kristalin yang telah dimanfaatkan dan/atau yang
beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 12
Tata niaga peredaran dan importansi produk Modul
Fotovoltaik Silikon Kristalin yang wajib SNI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Modul
Fotovoltaik Silikon Kristalin yang sudah dimanfaatkan oleh
pengguna sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tidak
diwajibkan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri
ini.- 10 -
Pasal 14
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Modul
Fotovoltaik Silikon Kristalin yang beredar dan telah memiliki
sertifikat lEC 61215 sebelum Peraturan Menteri ini berlaku,
wajib dilakukan Sertifikasi ulang sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang beredar setelah
Peraturan Menteri ini diundangkan, wajib memenuhi SNI
Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.i-11 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2021
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ARIFIN TASRIF
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 7 Januari 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 2
lalinan sesuai dengan aslinya
DAN SUMBER DAYA MINERAL
Biro Hukum.<0
s
cc
iU r<
rs
4*- 12 -
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN STANDAR KUALITAS MODUL FOTOVOLTAIK
SILIKON KRISTALIN
PENERBITAN SURAT PENGECUALIAN
KEWAJIBAN PEMBUBUHAN TANDA SNI
MODUL FOTOVOLTAIK SILIKON KRISTALIN
Pemenuhan SNI Wajib Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin dikecualikan
untuk Modul Fotovoltaik yang digunakan sebagai sampel uji penerbitan
SPPT-SNI dan/atau sampel uji untuk penelitian dan pengembangan.
Pengecualian harus dibuktikan dengan surat pengecualian kewajiban
pembubuhan Tanda SNI.
Prosedur penerbitan surat pengecualian kewajiban pembubuhan
Tanda SNI mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal
dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. profil pemohon;
b. spesifikasi produk; dan
c. jumlah dan foto produk yang akan menjadi sampel uji.
2. Permohonan diajukan oleh paling rendah Direktur atau pejabat setara
Direktur,
3. Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan
pengecualian pembubuhan tanda SNI Modul Fotovoltaik Silikon Knstalin
sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3,
Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan
pengecualian pembubuhan Tanda SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin
paling lambat 5 (lima) hari keija terhitung sejak permohonan diterima
secara lengkap.
5. Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan surat
pengecualian pembubuhan Tanda SNI Modul Fotovolteiik Silikon
Kristalin.
6. Siarat pengecualian pembubuhan Tanda SNI Modul Fotovoltaik Silikon
Kristalin berlaku untuk 1 (satu) kali sampel pengujian.8.- 13-
Dalam hal permohonan pengecualian pembubuhan Tanda SNI Modul
Fotovoltaik Silikon Kristalin ditolak, Direktur Jenderal memberitahukan
secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
Format surat pengecualian kewajiban pembubuhan tanda SNI sebagai
berikut:
KOP SURAT
Nomor
Lampiran
Hal(tanggal) (bulan) (tahun)
Pengecualian Kewajiban Pembubuhan Tanda
StEindar Nasional Indonesia (SNI) Modul
Fotovoltaik Silikon Kristalin
Yang terhormat,
di
(lokasi)
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... hal..., bersama ini kami
sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kualitas Modul
Fotovoltaik Silikon Kristalin, telah dilakukan verifikasi terhadap permohonan
pengecualian pembubuhan tanda SNI Modul Fotovoltaik Silikon Knstahn, dengan hasil
sebagai berikut:...
1. ...
2. ...
3. dst.
Berdasarkan hasU verifikasi di atas, maka permohonan pengecualian kewajiban
pembubuhan Tanda SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin dapat kami (teriraa/tolak)*.
Surat pengecualian pembubuhan Tanda SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin
untuk (sampel uji penerbitan SPPT-SNI dan/atau sampel uji untuk penelitian dan
pengembangan)* ini berlaku untuk 1 (satu) kali sampel pengujian.
Demikian surat pengecualian pembubuhan tanda SNI Modul Fotovoltaik Silikon
Kristalin untuk (sampel uji penerbitan SPPT-SNI dan/atau sampel uji untuk penelitian
dan pengembangan)* untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Keterangan:
*) pilih sesuai kebutuhan
Direktur Jenderal Energi Beiru,
Terbarukan, dan Konservasi Energi,
(fanda tangan)
(nama lengkap)
Tembusan :
Disesuaikan dengan kebutuhan
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
KEMENTEARIFIN TASRIF
JSalit^n^esuai dengan aslinya
SUMBER DAYA mineral
liro Hukum,- 14 -
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR2 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN STANDAR KUALITAS MODUL FOTOVOLTAIK
SILIKON KRISTALIN
TATA CAF^ PENILAIAN KESESUAIAN
SERTIFIKASI MODUL FOTOVOLTAIK SILIKON KRISTALIN
1. Ruang lingkup
Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen
yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap barang,
jasa, sistem, proses, dan/atau personal dengan persyaratan acuan.
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk Modul
Fotovoltaik Silikon Kristalin.
2. Persyaratan Sertifikasi
Persyaratan Sertifikasi produk di atas mencakup:
a. SNI lEC 61215-1:2016, Modul Fotovoltaik (FV) terrestrial - Kualifikasi
desain dan pengesahan jenis - Bagian 1: Persyaratan uji (lEC 61215-
1:2016, IDT);
b. SNI lEC 61215-1-1:2016, Modul Fotovoltaik (FV) terestrial- Kualifikasi
desain dan pengesahan jenis - Bagian 1-1: Persyaratan khusus untuk
pengujian Modul Fotovoltaik (FV) silikon kristalin (lEC 61215-1-1:2016,
IDT);
0. SNI lEC 61215-2:2016, Modul Fotovoltaik (FV) terestrial - Kualifikasi
desain dan pengesahan jenis - Bagian 2: Prosedur uji (lEC 61215-
2:2016, IDT);
d. SNI ISO 9001, Sistem manajemen mutu; dan
e. peraturan yang terkait produk Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin.
3. Persyaratan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)
Sertifikasi produk Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin dilakukan oleh LSPro
yang memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian -
Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, yang
dibuktikan dengan Akreditasi KAN untuk lingkup produk yang sesuai.- 15-
4. Tahapan Sertifikasi awal
a. Pengajuan permohonan Sertifikasi
1) LSPro harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi
Produsen atau Importir untuk mendapatkan seluruh informasi
mengenai persyaratan permohonan Sertifikasi.
2) Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Produsen atau
Importir. Kriteria Produsen atau Importir yang dapat mengajukan
Sertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional terkait tata cara penggunaan Tanda SNI dan
tanda kesesuaian berbasis SNI.
3) Permohonan Sertifikasi hams dilengkapi dengan:
a) informasi pemohon:
(1) nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab
atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
(2) legalitas dan bukti pemenuhan persyaratan izin
berdasarkan ketentuan peraturan pemndang-undangan;
(3) pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan
pemndang-undangan tentang pendaftaran dan hak
kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;
(4) apabila pemohon melakukan pembuatan produk dengan
merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti
perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan
pembuatan produk untuk pihak leiin;
(5) apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang
mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain,
menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian
subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain;
(6) apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi
pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri,
menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum
tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik
merek di wilayah Republik Indonesia;- 16 -
(7) pemyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggungjawab
penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan
persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan
akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan
oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi;
(8) sertifikat SNI ISO 9001, jika ada; dan
(9) bagi yang tidak tersertifikasi SNI ISO 9001 melengkapi:
(a) informasi terdokumentasi sesuai dengan SNI ISO 9001;
(b) bukti audit internal; dan
(c) bukti tinjauan manajemen.
b) informasi produk:
(1) nama dagang/merek, jenis, dan tipe produk yang diajukan
untuk di Sertifikasi;
(2) SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan
Sertifikasi;
(3) Technical Data Sheet (TDS), serta informasi terkait kemasan
primer produk, termasuk desain dan spesifikasi teknis
produk;
(4) daftar bahan baku dan komponen, apabila tersedia
termasuk sertifikat;
(5) petunjuk penggunaan (manual book); dan
(6) label produk.
c) informasi proses produksi:
(1) nama dan alamat pabrik;
(2) struktur organisasi, nama dan jabatan personel
penanggungjawab proses produksi;
(3) informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur
evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku
produk;
(4) informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan
untuk di lakukan Sertifikasi, termasuk proses yang
disubkontrakkan ke pihak lain;
(5) informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian
mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta
sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang
berpengaruh terhadap mutu produk yang dilakukan
Sertifikasi;- 17 -
(6) informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan
penanganan produk yang tidak sesuai;
(7) informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan
produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan
dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia atau
negara lain; dan
(8) lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik
Indonesia.
b. Seleksi
1) Tinjauan permohonan Sertifikasi
a) LSPro hams memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari
permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah
lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan
kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan
Sertifikasi.
b) Tinjauan permohonan Sertifikasi hams dilakukan oleh personel
yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan
Sertifikasi.
2) Penandatanganan peijanjian Sertifikasi
Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi
persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur
Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan
perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro.
3) Penyusunan rencana evaluasi
a) Berdaseirkan informasi yang diperoleh dari persyaratan
permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro
menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
(1) tujuan, waktu, durasi, lokasi pelaksanaan, tim, metode,
dan agenda evaluasi proses produksi produk yang diajukan
untuk dilakukan Sertifikasi;
(2) informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon
Sertifikasi;- 18-
(3) rencana sampling yang meliputi jenis/tipe/varian produk
yang diajukan untuk dilakukan Sertifikasi dan metode
sampling sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan
untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang
diusulkan untuk dilakukan Sertifikasi; dan
(4) waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian
berdasarkan standar acuan metode uji yang
dipersyaratkan.
b) Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian
produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk
yang diajukan Sertifikasi.
c. Determinasi
1) Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)
a) Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) mencakup pemeriksaan
awal terhadap kesesuaian informasi pemohon, produk dan
proses produksi yang disampaikan pemohon Sertifikasi
terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan
peraturan terkait.
b) Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan
ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon harus
diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
2) Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)
a) Evaluasi tahap 2 dilaksanakan melalui audit proses produksi
dan sistem manajemen mutu pada saat pabrik melakukan
produksi jenis produk yang diajukan atau pada kondisi tertentu
dilakukan melalui demonstrasi proses produksi produk yang
diajukan untuk dilakukan Sertifikasi.
b) Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan
persyaratan dalam SNI. Pengujian awal dilaksanakan dengan
melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten
dalam pengambilan contoh Petugas Pengambil Contoh (PPC)
yang ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil oleh PPC dari
lini produksi atau gudang penyimpanan produk. Jumlah
sampel yang diambil sesuai dengan kebutuhan untuk pengujian
keseluruhan parameter uji dalam SNI.- 19-
Untuk pengajuan Sertifikasi bagi satu kelas daya diperlukan
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) buah sampel, ditambah 2
(dua) buah sampel cadangan. Jika pengajuan Sertifikasi terdiri
dari beberapa kelas daya, maka jumlah sampel adalah 10
(sepuluh) buah sampel mewakili daya paling tinggi ditambah 2
(dua) sampel cadangan, disertai 2 (dua) sampel mewakili daya
paling rendah dan 2 (dua) buah sampel mewakili daya
menengah.
Aturan sampling di atas diberlakukan untuk masing-masing
jenis (poly/mono) kristalin dan set material.
c) Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah ditunjuk oleh
Direktur Jenderal dan/atau telah dilakukan Akreditasi oleh
KAN.
d) Evaluasi tahap 2 (dua) dilakukan terhadap;
(1) tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab
pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk;
(2) ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi
prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk
pengujian rutin;
(3) pengelolaan sumber daya termasuk personel, bangunan
dan fasilitas, dan lingkungan kerja sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
(4) tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku
sampai produk akhir paling sedikit sesuai dengan tahapan
sebagaimana diuraikan pada Tabel Tahapan Kritis Proses
Produksi Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sebagai
berikut:
Tahapan Kritis Proses Produksi
Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin
^o.Tahapan kritis
Proses Produksip
Penjelasan Tahapan Kritis ]
1.Penyimpanan Bahan
BakuKondisi lingkungan kerja seperti
suhu, kelembaban dan
kebersihan.
2.Incoming Inspection
Bahan BakuProses pemeriksaan kualitas
bahan baku secara sampling
termasuk kompetensi personal
yang melakukan inspeksi dan
peralatan yang digunakan.- 20 -
No.Tahapan kritls
Proses ProduksiPenjelasan Tahapan Kritis
3.Pemotongan Cell {Cell
Cutting)Proses pemotongan solar cell
sesuai perhitungan desain untuk
memproduksi modul ukuran
daya kecil.
Faktor kritis: kompetensi
personal, pengaturan parameter
mesin sesuai dengan spesifikasi.
4.String-Matrix
SolderingProses pemasangan strip tembaga
berlapis timah pada bagian
konduktor solar cell dan proses
interkoneksi antar solar cell
Faktor kritis: kompetensi
personal, pengaturan parameter
mesin sesuai dengan spesifikasi,
kondisi lingkungan keija seperti
suhu, kelembaban dan
kebersihan.
5.Electro Luminesance
(EL) (in process of
inspection /)Proses pemeriksaan basil
soldering untuk melihat adanya
micro crack dan kualitas basil
penyolderan.
6.Laminasi Proses Laminasi material modul
pada subu tertentu dan vakum.
Faktor kritis: kompetensi
personal, pengaturan parameter
mesin sesuai dengan spesifikasi,
kondisi lingkungan kerja seperti
waktu dan subu pemanasan,
tingkat kevakuman.
7.Pengukuran
karakteristik I-V
{Final Inspection]Pengukuran karakteristik modul
meliputi Daya, Voc, Isc* Vjnp> lmp>
efisiensi modul dan Fill Factor
Faktor kritis: kalibrasi alat dan
modul referensi
8.Pengukuran High
Voltage dan
GroundingPengukuran Uji High Voltage dan
grounding secara sampling.
Faktor kritis: kalibrasi alat
9.Packing dan
pen5dmpanan barang
jadiProses pengepakan
Faktor kritis: kesesuaian dengan
spesifikasi/prosedur, kondisi
lingkungan keija seperti subu,
kelembaban, kebersiban, cara
penyimpanan dan alat
pemindaban- 21 -
(5) kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk
peralatan pengendalian mutu;
(6) bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil
veriflkasi peralatan produksi sebagaimana disebutkan pada
angka (5) yang membuktikan bahwa peralatan tersebut
memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan
produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang
diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang
ditetapkan;
(7) pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai;
dan
(8) pengemasan, penanganan, dan pen5dmpanan produk,
termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.
e) Evaluasi tahap 2 (dua) dilakukan dengan metode audit yang
merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman,
wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.
f) Apabila pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat
Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari
Lembaga Sertifikasi yang di Akreditasi oleh KAN atau oleh
badan akreditasi penandatanganan lAF/APAC MLA dengan
ruang lingkup yang sesuai, maka audit atau asesmen proses
produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen
terkait mutu produk tersebut, tahapan kritis proses produksi,
kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk
peralatan pengendalian mutu, dan bukti verifikasi berdasarkan
hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi,
pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai, dan
pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk
di gudang akhir produk yang siap diedarkan; dan
g) Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua), ditemukan
ketidaksesuaian maka pemohon harus diberi kesempatan
untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu
tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.-22-
d. Tinjauan {review) dan Keputusan
1) Tinjauan (review)
a) Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh
persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai
dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi
tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).
b) Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi
tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon
untuk produk yang diajukan untuk dilakukan Sertifikasi.
2) Penetapan keputusan Sertifikasi
a) Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan
rekomendasi yang dihasilkan dari proses review.
b) Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu
orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses
evaluasi.
c) Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu
orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang
melakukan review.
d) Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil
review harus didokumentasikan, kecuali review dan keputusan
Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau
sekelompok orang yang sama.
e) LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon
Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan
keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan
keputussin tersebut.
f) Jika pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk
melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak
memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan
permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
g) Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan
oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1
(satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak
memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi
dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).-23-
e. Penerbitan Sertifikasi kesesuaian dalam batang tubuh SPPT-SNI
1) LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang
telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian
berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan.
2) Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit hams
memuat:
a) nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
b) nama dan alamat LSPro;
c) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
d) nama dan alamat importir;
e) pernyataan kesesuaian yang mencakup:
(1) nama dagang/merek, jenis, dan tipe produk yang
dinyatakan memenuhi persyaratan;
(2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
(3) nama dan alamat lokasi produksi.
f) status Akreditasi atau pengakuan LSPro;
g) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat
sertifikat; dan
h) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang
bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan.
3) Contoh format SPPT-SNI sebagai berikut:
fKOP LSPROl
SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI
Nomor:
fNama LSPro] memberikan persetujuan Tanda SNI, kepada:
Nama Perusahaan [Produsen/ImportiT]
Alamat Perusahaan [Produsen/Jmportit]
Nama Pabrik
Alamat Pabrik
Komoditi
Jenis Produk
Merek
Tipe Produk
Atas pemenuhannya terhadap persyaratan acuan: [diisi dengan nomor SJVJ]
Masa berlaku sampai dengan [diisi dengan tanggal bulan tahun]
Diterbitkan di...
Pada tanggal...
Kepala/Direktur/....
(Tanda tangan)
[nama penanggung jawab LSPro]- 24 -
5. Prosedur Sertifikasi ulang produk bagi produk yang telah memiliki
sertifikat lEC 61215, sebagai berikut:
a. Pengajuan permohonan Sertifikasi
Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam angka 4 huruf a yang dilengkapi
dengan:
1) sertifikat lEC 61215; dan
2) basil uji laboratorium.
b. Seleksi
Seleksi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum
dalam angka 4 huruf b.
0. Determinasi atau Pelaksanaan Evaluasi
Pelaksanaan evaluasi mencakup:
1) Pemeriksaan kesesuaian terhadap informasi pemohon, produk dan
proses produksi yang disampaikan pemohon terhadap lingkup
produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.
2) Uji pengukuran daya terhadap sampel produk. Pengambilan
sampel dilakukan oleh personel yang kompeten dalam pengambilan
contoh yang ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil dari lini
produksi atau gudang penyimpanein produk, Jumlah sampel yang
diambil sesuai dengan kebutuhan untuk pengujian.
Untuk pengajuan Sertifikasi bagi satu kelas daya diperlukan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) buah sampel, ditambah 1 (satu) buah
sampel cadangan. Jika pengajuan Sertifikasi terdiri dari beberapa
kelas daya, maka jumlah sampel adalah 3 (tiga) buah sampel
mewakili daya tertinggi ditambah 1 (satu) sampel cadangan,
disertai 1 (satu) sampel mewakili daya terendah dan 1 (satu) buah
sampel mewakili daya menengah.
3) Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah ditunjuk oleh
Direktur Jenderal dan/atau telah dilakukan Akreditasi oleh KAN.
4) Audit pabrik dilakukan untuk verifikasi data pemohon, informasi
produk, dan proses produksi. Audit pabrik dilakukan dengan
metode wawancara dan observasi proses produksi.
d. Tinjauan [review) dan Keputusan
Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh
persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari
pengajuan permohonan Sertifikasi sampai pelaksanaan evaluasi.-25-
Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam angka 4 huruf d angka 2).
e. Penerbitan Sertifikasi kesesuaian SPPT-SNI mengikuti ketentuan
sebagaimana tercantum dalam angka 4 huruf e.
6. Pemeliharaan Sertifikasi
a. Surveilans
1) LSPro harus melaksanakan kunjungan surveilans paling sedikit 4
(empat) kali dalam periode Sertifikasi pada setiap tahun kalender.
Kunjungan pertama tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak
penerbitan sertifikat. Kunjungan surveilans dilakukan melalui
kegiatan proses audit.
2) Jika pada saat surveilans ditemukan perubahan yang signifikan
terkait material, proses, kompetensi, metode dan lainnya yang
dapat mempengaruhi pemenuhan persyaratan, maka LSPro harus
melakukan sampling dan pengujian ulang.
3) Pemohon SPPT-SNI wajib menyampaikan semua perubahan yang
teijadi dalam proses produksi kepada LSPro.
b. Sertifikasi ulang
1) LSPro harus melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat pada
bulan ke-56 (untuk 5 tahun) setelah penetapan Sertifikasi.
2) Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan
pada Sertifikasi awal.
3) Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan
proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro
dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu).
4) Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang, ditemukan
ketidaksesuaian maka pemohon harus diberi kesempatan untuk
melakukan tindakan perbaikan dalam j angka waktu tertentu sesuai
dengan kebijakan LSPro.
7, Evaluasi khusus
LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit
perubahan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau
informasi yang ada. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan
atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi
untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada,
serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau
informasi.-26-
Evaluasi khusus dalam rangka perubahan lingkup dilakukan sesuai
dengan tahapan Sertifikasi awal namiin terbatas pada perubahan lingkup
yang diajukan.
8. Perluasan, pengurangan, pembekuan, dan pencabutan sertiflkat
a. Perluasan dan pengurangan lingkup Sertifikasi
1) Pemohon dapat mengajukan perubahan berupa perluasan atau
pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.
2) Evaluasi terhadap perubahan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan
terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
b. Pembekuan dan pencabutan sertifikat
1) LSPro dapat membekukan sertifikat apabila pemohon:
1) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan
oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus;
atau
2) menyampaikan permintaan pembekuan sertifikat kepada LSPro.
2) LSPro harus membatasi periode pembekuan sertifikat paling lama 6
(enam) bulan.
c. LSPro dapat melakukan pencabutan sertifikat apabila pemohon:
1) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan
pembekuan sertifikat melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
2) menyampaikan permintaan pencabutan sertifikat kepada LSPro.
d. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan
sertifikat, atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya
dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.
9. Keluhan dan banding
LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding
dengan mempertimbangkan kompetensi dan independensi pelaksanaan
penanganan keluhan dan banding.
10. Informasi publik
LSPro harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai
persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang di
Sertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi
pelanggan yang di Sertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus
disampaikan di website aplikasi barang ber-SNI (BangBeni)
https://bangbeni.bsn.go.id.-27-
11. Pelaporan
LSPro harus menyampaikan perkembangan Sertifikasi yang dilakukannya
kepada Direktur Jenderal yang paling sedikit meliputi:
a. informasi permohonan Sertifikasi yang diterima oleh LSPro;
b. rencana audit yang akan dilakukan oleh LSPro;
c. sertiflkat yang telah diterbitkan; dan
d. daftar klien yang di Sertifikasi, dibekukan atau dicabut.
Pelaporan LSPro mengikuti format sebagai berikut:
LAPORAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
(Periode ... )
1, Identitas LSPro
Nama LSPro
Nomor Akreditasi LSPro
Alamat LSPro
Nomor Telepon/Faximile
Email
Personal Penghubung
2. Status Akreditasi LSPro *)
Tanggal pengajuan akreditasi
ke KAN•
Proses akreditasi saat iniProses akreditasi baru/
Penambahan ruang lingkup
Rincian proses yang saat ini
berlangsung•(mohon dapat dijelaskan sudah
sampai mana proses
akreditasi/penambahan ruang
lingkup)-28-
3. Ringkasan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian
No.Pelaku Usaha/
IndustriNomor
Sertilikat
KesesuaianMasa Berlaku
MulaiHingga
1.
2.
3,
dst.
Catatan:
*) Diisi oleh LSPro yang belum terakreditasi/sedang dalam proses
penambahan ruang lingkup ke KAN
**) Pilih salah satu
12. Kondisi khusus
Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan
persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan
dengan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan
lainnya.
13. Penggunaan Tanda SNI
a. Penggunaan Tanda SNI dilakukan sesuai Peraturan Badan
Standardisasi Nasional yang mengatur mengenai Tata Cara
Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.
b. Tanda SNI dibubuhkan di tempat yang mudah dibaca dan dengan cara
penandaan yang tidak mudah hilang.
c. Tanda SNI sebagad bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI
adalah sebagai berikut:
Kode LSPro
SNI lEC 61215-29-
Dengan ukuran:
-t'—] ,ju1.1 ,
Kode LSPro
SNI lEC 61215
Keterangan:
y= llx
r = 0,5x
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ARIFIN TASRIF
KEMEi dengan asiinya
I DAN SUMBER DAVK MINERAL
Biro Hukum,sesuai
o
>
u)
♦
★- 30 -
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR2 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN STANDAR KUALITAS MODUL FOTOVOLTAIK
SILIKON KRISTALIN
PENUNJUKAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DAN LABORATORIUM UJI
Dalam hal LSPro dan laboratorium uji belum tersedia atau jumlahnya
belum mencukupi kebutuhan, Direktur Jenderal dapat menunjuk LSPro
dan/atau laboratorium uji yang belum dilakukan Akreditasi. Penunjukkan
LSPro dan/atau laboratorium uji dimaksud merupakan LSPro dan/atau
laboratorium uji yang telah dilakukan Akreditasi untuk ruang lingkup yang
sejenis.
Tata cara penunjukkan LSPro dan/atau laboratorium uji mengikuti
ketentuan sebagai berikut:
1. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal
dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. profil pemohon;
b. ruang lingkup yang sejenis yang dibuktikan dengan sertifikat
Akreditasi dari KAN;
c. personil dan fasilitas LSPro dan laboratorium uji; dan
d. pengalaman pemohon dalam pelaksanaan Sertihkasi dan pengujian
untuk ruang lingkup yang sejenis selama tiga tahun terakhir.
2. Permohonan diajukan oleh paling rendah Direktur atau pejabat setara
Direktur.
3. Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan
penunjukan LSPro dan/atau laboratorium uji sebagaimana dimaksud
pada angka 1.
4. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3
Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan
penunjukan LSPro dan/atau laboratorium uji paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.-31 -
5.
6.
7.Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan surat
penunjukan LSPro dan/atau laboratorium uji,
Dalam hal permohonan penunjukan LSPro dan/atau laboratorium uji
ditolak, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada
pemohon disertai dengan alasan penolakan.
Format Keputusan Direktur Jenderal mengenai Penunjukan Lembaga
Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji sebagai berikut:
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN,
DAN KONSERVASI ENERGI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN,
DAN KONSERVASI ENERGI
NOMOR:
TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DAN/ATAU LABORATORIUM UJI*)
DALAM RANGKA PENERAPAN STANDAR KUALITAS
MODUL FOTOVOLTAIK SILIKON KRISTALIN
DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
Menimbang
Mengingata. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon
Kristalin perlu menunjuk (Lembaga Sertifikasi Produk dan/atau
Laboratorium Uji)* dalam rangka sertifikasi produk Modul
Fotovoltaik Silikon Kristalin;
b. bahwa penunjukkan (Lembaga Sertifikasi Produk dan/atau
Laboratorium Uji)* dalam rangka sertifikasi produk Modul
Fotovoltaik Silikon Kristalin merupakan (Lembaga Sertifikasi
Produk dan/atau Laboratorium Uji)* yang telah dilakukan
Akreditasi untuk ruang lingkup sejenis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal
tentang (Lembaga Sertifikasi Produk dan/atau Laboratorium Uji)*
dalam rangka Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik
Silikon Kristalin;
; 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kualitas Modul
Fotovoltaik Silikon Kristalin (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 2);- 32 -
Menetapkan. :MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN,
DAN KONSERVASI ENERGI TENTANG PENUNJUKKAN (LEMBAGA
SERTIFIKASI PRODUK DAN/ATAU LABORATORIUM UJI)* DALAM
RANGKA PENERAPAN STANDAR KUALITAS MODUL FOTOVOLTAIK
SILIKON KRISTALIN.
KESATU :Menunjuk (Lembaga Sertifikasi Produk dan/atau Laboratorium Uji)*
dalam rangka penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon
Kristalin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
KEDUA :Penunjukkan (Lembaga Sertifikasi Produk dan/atau Laboratorium Uji)*
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka
waktu 2 (dua) tahun.
KETIGA :Direktorat Jenderal Energl Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
secara berkala atau sewaktu-waktu melakukan pengawasan terkait
pelaksanaan pengujian dalam rangka penerapan Standar Kualitas
Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin kepada (Lembaga Sertifikasi Produk
dan/atau Laboratorium Uji)*.
KEEMPAT ;(Lembaga Sertifikasi Produk dan/atau Laboratorium Uji)* sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan setiap
1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Direktur
Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang berisi
perkembangan penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon
Kristalin.
KELIMA :Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal...
DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI,
(tanda tangan)
Ketereingan:
*) Pilih salah satu{nama lengkap)-33-
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU,
KONSERVASI ENERGI
NOMOR :
TANGGAL : ...TERBARUKAN DAN
(LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DAN/ATAU LABORATORIUM UJI*)
UNTUK PENERAPAN STANDAR KUALITAS
MODUL FOTOVOLTAIK SILIKON KRISTALIN
No.Nama LSPro/Laboratorium Ujl*)Alamat Keterangan
1.
dst
DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI,
(tanda tangari^
*) Pilih salah satu(nama lengkap)
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ARIFIN TASRIF
KEMalinan sesuai dengan aslinya
DAN SUMBER DAY
Biro Hukum,
<c7
Mi
vr
ris
wMINERAL