SALINAN
PRE S IDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
PEI{-YELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingatbahwa untuk melaksanakan ketentuart Pasal 48 dan
Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan
Produk Halal;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2Ol4 tentang
Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560a);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
SK No 086085 AMEMUTUSKAN . .MenetapkanPRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA-2-
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat
JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan
suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat
halal.
2. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait
dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk
kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik,
serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan
halal sesuai dengan syariat Islam.
4. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH
adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin
kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
5. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk
membuat atau menghasilkan Produk.
6. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu
Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal
tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama
Indonesia.
SK No 085017 A7. Label.PRESIDEN
REPUBLTK_ 
!{_DoNEStA
7. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
8. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai
bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel
telah memenuhi persyaratan acuan.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di
wilayah Indonesia.
10. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat
LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan
pemeriksaan danf atau pengujian terhadap kehalalan
Produk.
11. Akreditasi LPH adalah rangkaian kegiatan pengakuan
formal untuk Penilaian Kesesuaian, kompetensi, dan
kelayakan LPH.
12. Tim Akreditasi LPH adalah sejumlah orang yang
berada dalam kelembagaan untuk melakukan
Akreditasi LPH dan bertanggung jawab kepada
BPJPH.
13. Auditor Halal adalah orang yang memiliki
kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan
Produk.
14. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab
terhadap PPH.
15. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat
MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zt)afiaa,
dan cendekiawan muslim.
L6. Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan pengawasan JPH.
SK No 031675 A17.Menteri...PRESIDEN
REPUBLIK- IN-DONESIA
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang
selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang
dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan
JPH.
Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.
Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.t9
20
Pasal 2
(1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di
wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
(21 Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan
dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
(3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
diberikan keterangan tidak halal.
Pasal 3
Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) diberikan terhadap Produk yang berasal dari Bahan
halal dan memenuhi PPH.
BAB II
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
Pasal 4
(1) Pemerintah bertanggun ab dalam
menyelenggarakan JPH.
(21 Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
SK No 031676 A(3) Untuk...FRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA-5-
(3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk
BP,.IPH yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri.
Pasal 5
Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
JPH;
c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label
Halal pada Produk;
d. melakukan registrasi Sertilikat Halal pada Produk
luar negeri;
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk
Halal;
f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
g. melakukan registrasi Auditor Halal;
h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan
luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
BAB III
LOKASI, TEMPAT, DAN ALAT PROSES PRODUK HALAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
(1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan
dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak
halal.
SK No 031677 A(21 Lokasi .Bagian Kedua
Lokasi, Tempat, dan Alat Proses Produk Halal Penyembelihan
Pasal 7PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-6-
(21 Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib:
a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
b. bebas dari najis; dan
c. bebas dari Bahan tidak halal.
(3) Lokasi yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yakni lokasi penyembelihan.
(41 Tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat
dan alat:
a. penyembelihan;
b. pengolahan;
c. penyimpanan;
d. pengemasan;
e. pendistribusian;
f. penjualan; dan
g. penyajian.
Lokasi penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:
a. terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong
hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak
halal;
b. dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga)
meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan
Produk antar rumah potong;
c. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap,
bau, debu, dan kontaminan lainnya;
SK No 031678 Ad. memilikiPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-7 -
memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair
yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak
halal;
konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu
mencegah kontaminasi; dan
memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan
potong dengan keluarnya karkas dan daging.
Pasal 8
Tempat penyembelihan sebagaimana dimaksud daram
Pasal 6 ayat (a) huruf a wajib dipisahkan antara yang halal
dan tidak halal pada:
a. penampungan hewan;
b. penyembelihan hewan;
c. pengulitan;
d. pengeluaran jeroan;
e. rulang pelayuan;
f. penanganan karkas;
g. ruang pendinginan; dan
h. sarana penanganan limbah.
Pasal 9
Alat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat (4) huruf a wajib memenuhi persyaratan:
a' tidak menggunakan alat penyembelihan secara
bergantian dengan yang digunakan untuk
penyembelihan hewan tidak halal;
b' enggunakan sarana yang berbeda untuk yang haral
dan tidak halal dalam pembersihan alat;
c' menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk
yang halal dan tidak halal.d
e
f.
SK No 031679 ABagian KetigaPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-8-
Bagian Ketiga
Tempat dan Alat Proses produk Halal pengolahan
Pasal 10
Tempat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat (4) huruf b wajib dipisahkan antara yang halal dan
tidak halal pada:
a. penampungan Bahan;
b. penimbangan Bahan;
c. pencampuran Bahan;
d. pencetakan produk;
e. pemasakan produk; dan/atau
f. proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan
pangan.
Pasal 1 1
Alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat (4) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
a. tidak menggunakan alat pengolahan secara
bergantian dengan yang digunakan untuk
pengolahan produk tidak halal;
b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halal dalam pembersihan alat;
c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk
yang halal dan tidak halal.
Bagian Keempat
Tempat dan Alat proses produk Halal penyimpanan
Pasal 12
Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal
6 ayat (4) huruf c wajib dipisahkan antara yang halal dan
tidak halal pada:
SK No 031680 Aa. penerlmaanPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-9 -
a. penerimaan Bahan;
b. penerimaan Produk setelah proses pengolahan; dan
c. sarana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan
dan Produk.
Pasal 13
Alat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat (4) huruf c wajib memenuhi persyaratan:
a. tidak menggunakan alat penyimpanan secara
bergantian dengan yang digunakan untuk
penyimpanan Produk tidak halal;
b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halar
dan tidak halal dalam pembersihan alat;
c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
d. memiliki tempat penyimpanan arat sendiri untuk
yang halal dan tidak halal.
Bagian Kelima
Tempat dan Alat Proses produk Halal pengemasan
Pasal 14
Tempat pengemasan sebagaimana dimaksud daram pasal
6 ayat (4) huruf d wajib dipisahkan antara yang halal dan
tidak'halal pada:
a. Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas
Produk; dan
b. sarana pengemasan produk.
Pasal 15
Alat pengemasan sebagaimana dimaksud daram pasal 6
ayat {4) hurrf d wajib memenuhi persyaratan:
SK No 031681 Aa. tidakPRESIDEN
REPUBLtKlS{_DoNEStA
a. tidak menggunakan alat pengemasan secara
bergantian dengan yang digunakan untuk
pengemasan produk tidak halal;
b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak hatal dalam pembersihan alat;
c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk
yang halal dan tidak halal.
Bagian Keenam
Tempat dan Alat proses produk Halal pendistribusian
Pasal 16
Tempat pendistribusian sebagaimana dimaksud daram
Pasal 6 ayat (a) huruf e wajib dipisahkan antara produk
Halal dan tidak halal pada:
a. sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke
alat distribusi produk; dan
b. alat transportasi untuk distribusi produk.
Pasal 17
Alat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam pasal
6 ayat (4) huruf e wajib memenuhi persyaratan:
a. tidak menggunakan alat pendistribusian secara
bergantian dengan yang digunakan untuk
pendistribusian produk tidak halal;
b' menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halal dalam pembersihan alat;
c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk
yang halal dan tidak halal.
SK No 031682 ABagian KetujuhPRES!DEN
REPUBLTK INDONESTA
_ 11_
Bagian Ketujuh
Tempat dan Alat proses produk Halal penjualan
Pasal 18
Tempat penjualan sebagaimana dimaksud daram pasal 6
ayat (4) huruf f wajib dipisahkan antara yang haral dan
tidak halal pada:
a. sarana penjualan produk; dan
b. proses penjualan produk.
Pasal 19
Alat penjualan sebagaimana dimaksud daram pasal 6 ayat
(a) huruf f wajib memenuhi persyaratan:
a' tidak menggunakan arat penjuaran secara bergantian
dengan yang digunakan untuk penjualan produk
tidak halal;
b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halat dalam pembersihan alat; dan
c' menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halar
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat.
Bagian Kedelapan
Tempat dan Alat proses produk Halal penyajian
Pasal 20
Tempat penyajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat (4) huruf g wajib dipisahkan antara yang halal dan
tidak halal pada:
a. sarana penyajian produk; dan
b. proses penyajian produk.
Pasal 2 1
Alat penyajian sebagaimana dimaksud dalam pasar 6 ayat
(a) huruf g wajib memenuhi persyaratan:
SK No 031683 Aa. tidakPRESIDEN
REPU rr,rrl_noNESrA
a. tidak menggunakan arat penyajian secara bergantian
dengan yang digunakan untuk penyajian produk
tidak halal;
b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halal dalam pembersihan alat;
c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
d' memiliki tempat penyimpanan arat sendiri untuk
yang halal dan tidak halal.
Bagian Kesembilan
Pendistribusian, Penjualan, dan penyajian produk yang Berasal dari
Hewan dan Nonhewan
Pasal 22
(1) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk
segar asal hewan tidak halar dipisahkan dari
pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk
segar asal hewan halal.
(21 Pendistribusian produk olahan asal hewan tidak halal
dan Produk olahan asal nonhewan tidak halal dapat
disatukan dengan pendistribusian produk olahan
asal hewan halal dan produk olahan nonhewan halal
sepanjang terjamin tidak terjadi kontaminasi silang
dan alat distribusi yang digunakan bukan setelah
digunakan untuk mendistribusikan produk segar
asal hewan tidak halal, yang dibuktikan dengan surat
pernyataan dari pihak produsen atau distributor.
(3) Penjualan dan penyajian produk segar dan olahan
asal hewan dan nonhewan tidak halal dipisahkan dari
penjualan dan penyajian produk segar dan orahan
asal hewan dan nonhewan halal.
SK No 031684 A(4) Pendistribusian .PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA_13_
(4) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yat (2), dan
ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB IV
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DAN AUDITOR HALAL
Bagian Kesatu
Pendirian Lembaga pemeriksa Halal
Pasal 23
(1) LPH dapat didirikan oleh:
a. pemerintah; dan/atau
b. masyarakat.
(21 LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
mandiri yakni independen, kompeten, dan bebas dari
konflik kepentingan baik secara perorangan atau
kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi
halal.
Pasal 24
(1) LPH yang didirikan oreh pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam pasar 23 ayat (1) huruf a meliputi
LPH yang didirikan oleh:
a. kementerian/lembaga;
b. pemerintah daerah;
c. perguruan tinggi negeri; atau
d' badan usaha milik negaralbadan usaha milik
daerah.
(2) LPH yang didirikan oleh kementerian/lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan fungsi unit kerja atau unit pelaksana
teknis kementerian / lembaga.
SK No 031685 A(3) LPHPRESIDEN
REPU.BLIK INDONESIA-t4-
(3) LPH yang didirikan oleh pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan fungsi unit kerja, unit pelaksana teknis,
atau perangkat daerah.
(4) LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dibentuk oleh rektor.
(5) LPH yang didirikan oleh badan usaha milik
negara/badan usaha milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan:
a. bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik
negaralbadan usaha milik daerah; atau
b. anak perusahaan badan usaha milik
negara/badan usaha milik daerah.
Pasal 25
(1) LPH yang didirikan oreh masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam pasar 23 ayat (r) huruf b harus
diajukan oleh lembaga keagamaan Isram berbadan
hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di
bawah naungan lembaga keagamaan Isram berbadan
hukum atau yayasan Islam berbadan hukum.
(21 Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LpH yang
didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), lembaga keagamaan Islam berbadan
hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di
bawah naungan rembaga keagamaan Islam berbadan
hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat
bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau
Badan Pengawas Obat dan Makanan.
SK No 031686 APasal 26REpu JLT': t',?55*.=,^
-15-
Pasal 26
(1) Pendirian LpH oleh pemerintah dan/atau masyarakat
sebagaimana dimaksud daram pasal 23 harus
memenuhi persyaratan:
a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
b. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga)
orang; dan
c. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja
sama dengan lembaga lain yang memiliki
laboratorium.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pendirian LpH harus dilengkapi dengan dokumen
pendukung yang terdiri atas:
a. dokumen legalitas badan hukum;
b. data sumber daya manusia di bidang syariat
Islam; dan
c. data dukung kompetensi sumber daya.
(3) Persyaratan pendirian LpH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan
BPJPH.
Bagian Kedua
Akreditasi Lembaga pemeriksa Halal
Paragraf 1
Umum
(1)
(2)pasal 2T
Akreditasi LPH dilakukan oleh BpJpH.
Dalam melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BpJpH:
a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria Akreditasi LpH; dan
b. membentuk Tim Akreditasi LpH.
SK No 031687 A(3) DalamRE p u J,-Tnt t',?o=5* 
r r, ^-16-
(3) Dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria Akreditasi LpH sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf a, BpJpH dapat bekerjasama dengan
lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang akreditasi.
(4) Tim Akreditasi LpH sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b bertugas:
a. merumuskankebijakanoperasional;
b. melakukansosialisasikebijakan;
c. melaksanakan Akreditasi LpH sesuai norma,
standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LpH;
dan
d. memberikan masukan dan teraah terkait
penyelenggaraan Akreditasi LpH kepada BpJpH.
(5) Tim Akreditasi LpH dapat terdiri atas unsur
akademisi, praktisi, ulama, dan aparatur sipil negara
yang mempunyai kompetensi dan keahlian kehalalan
Produk.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Akreditasi LpH
diatur dengan peraturan Menteri.
Pasal 28
(1) Penetapan pendirian LpH dilakukan merarui
mekanisme akreditasi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap LpH yang telah memenuhi
persyaratan pendirian dan dokumen pendukung.
SK No 031688 AParagraf 2PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-17-
Paragraf 2
Permohonan Akreditasi Lembaga pemeriksa Halar
Pasal 29
(1) Permohonan Akreditasi LpH diajukan oleh pimpinan
satuan kerja yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH baik kementerian/lembaga maupun pemerintah
daerah, pimpinan perguruan tinggi negeri, pimpinan
perguruan tinggi swasta yang berada di bawah
naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum
atau yayasan Islam berbadan hukum, pimpinan
badan usaha milik negara, pimpinan badan usaha
milik daerah, dan pimpinan lembaga keagamaan
Islam berbadan hukum kepada Kepala Badan.
(2) Dalam hal permohonan Akreditasi LpH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah
harus melalui sekretaris jenderal
kementerian/sekretaris utama rembaga pemerintah
nonkementerian/ sekretaris daerah.
(3) Permohonan Akreditasi LpH diajukan dengan
melampirkan persyaratan dan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud daram pasal 26 ayat (r) dan
t (2).
Paragraf 3
Mekanisme Akreditasi Lembaga pemeriksa Halal
Pasal 30
(1) Persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana
dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2)
diperiksa oleh Tim Akreditasi LpH dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak
persyaratan dan dokumen pendukung diterima.
SK No 031689 A(2)Dalam...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA_18_
(2) Dalam hal persyaratan dan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
belum lengkap, Tim Akreditasi LpH menyampaikan
surat permintaan tambahan dokumen kepada
pemohon.
(3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen
kepada Tim Akreditasi LpH dalam jangka waktu
paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permintaan
tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diterima.
(4) Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan
dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), permohonan Akreditasi LpH dinyatakan
ditolak dengan menerbitkan surat penolakan.
Pasal 31
(1) Dalam hal persyaratan dan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan
ayat (21 dinyatakan lengkap, Tim Akreditasi LpH
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak
persyaratan dan dokumen pendukung dinyatakan
lengkap.
(2) Verifikasi persyaratan dan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:
a. pemeriksaan keabsahan dokumen; dan
b. pemeriksaan lapangan.
Pasal 32
(1) Dalam hal hasil verifikasi persyaratan dan dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 r
belum memenuhi persyaratan, Tim Akreditasi LpH
menyampaikan surat permintaan klarifikasi kepada
pemohon.
SK No 031690 A(2) Pemohon. . .PRESIDEN
REPU BLtK, y:o*r=,o
(2) Pemohon harus menyampaikan krarifikasi dan
menyerahkan tambahan dokumen jika diperlukan
kepada Tim Akreditasi LpH dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) Hari sejak permintaan klarifikasi
dan/atau tambahan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterima.
(3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan klarifikasi
dan/atau tambahan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), permohonan Akreditasi LpH
dinyatakan ditorak dengan menerbitkan surat
penolakan.
Paragraf 4
Penetapan Akreditasi Lembaga pemeriksa Halal
Pasal 33
(1) Dalam hal pemohon telah memenuhi ketentuan
Akreditasi LpH, Tim Akreditasi LpH menyampaikan
rekomendasi kepada BpJpH untuk mendapatkan
penetapan Akreditasi LpH.
(2) Penetapan Akreditasi LpH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) Hari sejak rekomendasi diterima.
Pasal 34
(1) Penetapan Akreditasi LpH oleh BpJpH sebagai dasar
penugasan LpH untuk melakukan pemeriksaan
dan/atau pengujian kehalalan produk.
(21 Penetapan Akreditasi LpH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan
mengenai:
a. nama LpH;
b. alamat LpH;
c. nomor registrasi LpH; dan
d. lingkup kegiatan LpH.
SK No 031691 AParagraf 5 . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-20-
Paragraf 5
Biaya Akreditasi Lembaga pemeriksa Halal
(1)
(2)Pasal 35
Biaya Akreditasi LpH dibebankan kepada LpH.
Penetapan besaran/nominal biaya Akreditasi LpH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusurkan oleh
Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Pasal 36
BPJPH menerbitkan sertifikat Akreditasi LpH.
Sertifikat Akreditasi LpH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun sejak
diterbitkan oleh BpJpH.Paragraf 6
Penerbitan Sertifikat Akreditasi Lembaga pemeriksa Halal
(1)
(2)
Bagian Ketiga
Lingkup Kegiatan Lembaga pemeriksa Halal
(1)
(2)Pasal 37
Penetapan LPH memuat lingkup kegiatan LpH.
Lingkup kegiatan LpH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. verifikasi/validasi;
b. inspeksi produk dan/atau ppH;
c. inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unit
potong hewan/unggas; dan/atau
d. inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika
diperlukan terhadap kehalalan produk.
Lingkup kegiatan LpH sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memuat kualifikasi akreditasi.
(4) Mekanisme
SK No 031692 A(3)PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-2r-
(4) Mekanisme penetapan lingkup kegiatan LpH
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan BPJPH.
Bagian Keempat
Perubahan Data Lembaga pemeriksa Halal
Pasal 38
(1) LPH harus melaporkan setiap perubahan data LpH
kepada BPJPH, meliputi:
a. jumlah dan nama Auditor Halal;
b. jumlah dan nama sumber daya manusia di
bidang syariat Islam;
c. lingkup kegiatan;
d. nama LPH;
e. alamat kantor; dan/atau
f. kepemilikan danf atau ketersediaan
laboratoriurn.
(2) Pelaporan perubahan data LpH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen
pendukung perubahan.
(3) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan
dokumen pendukung dan verifikasi dokumen
pendukung perubahan data LpH sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
(4) Ketentuan mengenai pemeri kelengkapan
dokumen pendukung dan verifikasi dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 30,
Pasal 31, dan pasar 32 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap pemeriksaan kelengkapan
dokumen pendukung dan verifikasi dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
SK No 031693 A(5) Perubahan.PRESIDEN
REPU ELtKrB{:o*r$o
(5) Perubahan data LpH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak mengubah nomor registrasi dalam
persetujuan pendirian LpH yang telah diterbitkan.
Bagian Kelima
Auditor Halal
Paragraf 1
Umum
(1)
(2)Pasal 39
Auditor Halal diangkat dan diberhentikan oleh LpH.
Auditor Halal hanya dapat diangkat dan terdaftar
pada 1 (satu) LPH.
Paragraf 2
Pengangkatan Auditor Halal
Pasal 40
(1) Pengangkatan Auditor Haral oleh LpH sebagaimana
dimaksud dalam pasar 39 harus memenuhi
persyaratan:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1
(satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik
industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga,
atau pertanian;
d. memahami dan memiliki wawasan 1uas
mengenai kehalalan produk menurut syariat
Islam; dan
e. mendahulukan kepentingan umat di atas
kepentingan priba di d,an I atau golongan.
SK No 031694 A(2) AuditorPRES!DEN
REPU BLtKr'J:orrr,o
(2) Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengajukan permohonan secara tertulis kepada
pimpinan LPH dengan melampirkan:
a. fotokopi kartu tanda penduduk;
b. daftar riwayat hidup;
c. salinan ijazah sarjana strata 1 (satu) yang
dilegalisasi;
d. salinan sertifikat pelatihan Auditor Halal
dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal
yang dilegalisasi; dan
e. surat pernyataan bermeterai untuk
mendahulukan kepentingan umat di atas
kepentingan priba di dan I atau golongan.
(3) Pengangkatan Auditor Halal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan
LPH.
Paragraf 3
Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal
Pasal 41
Untuk memperoleh sertifikat pelatihan Auditor Halal
dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal sebagaimana
dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf d, Auditor Halal
harus mengikuti:
a. pelatihan Auditor Halal; dan/atau
b. sertifikasi kompetensi Auditor Halal.
Pasal 42
(1) Pelatihan Auditor Halal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan oreh BpJpH,
pergurLran tinggi, dan/atau lembaga pelatihan rain
yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
SK No 031695 A(2) PerguruanPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-24-
(2) Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang
terakreditasi melaksanakan pelatihan Auditor Halal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
BPJPH.
(3) Peserta pelatihan Auditor Halal yang dinyatakan lulus
berhak memperoleh sertifikat pelatihan Auditor Halal.
Pasal 43
(1) sertifikasi kompetensi Auditor Halal sebagaimana
dimaksud dalam pasal 41 huruf b dilaksanakan oleh
BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang
memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi
profesi.
(2) Peserta sertifikasi kompetensi Auditor Halal yang
dinyatakan lulus berhak
kompetensi Auditor Halal.memperoleh sertifikat
Pasal 44
Mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan
pelatihan dan standar kompetensi Auditor Halal diatur
dalam Peraturan BpJpH.
Paragraf 4
Registrasi Auditor Halal
Pasal 45
(1) Auditor Halal yang telah diangkat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 40 ayat (3) harus diregistrasi
oleh BPJpH.
(2) LPH mengajukan registrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada BpJpH.
(3) Pengajuan oleh LpH sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disertai dengan salinan keputusan pimpinan
LPH mengenai pengangkatan Auditor Halal.
SK No 031696 APasal 46PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-25-
Pasal 46
(1) Pencabutan registrasi Auditor Halal dilakukan oleh
BPJPH.
(21 Pencabutan registrasi Auditor Halal dilakukan dalam
hal Auditor Halal diberhentikan oleh LpH.
Paragraf 5
Pemberhentian Auditor Halal
Pasal 47
Auditor Halal dapat diberhentikan oleh LpH dalam hal:
a. mengundurkan diri;
b. meninggal dunia;
c. tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan Auditor
Halal;
d. terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode
perilaku tingkat berat; atau
e. dinyatakan bersalah merakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.
BAB V
PELAKU USAHA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 48
Pelaku Usaha berhak memperoleh:
a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem
JPH;
b. pembinaan dalam memproduksi produk Halar; dan
SK No 031697 Ac. pelayanancPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-26-
pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal
secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak
diskriminatif.
Bagian Kedua
Kewajiban Pelaku Usaha
Pasal 49
Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan sertifikat
Halal wajib:
a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
b. memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara
Produk Halal dan tidak halal;
c. memiliki Penyelia Halal; dan
d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada
BPJPH.
Bagian Ketiga
Penyelia Halal
Paragraf 1
Umum
Pasal 50
Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 49
huruf c ditetapkan oleh pelaku Usaha.
Pasal 51
Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50
bertugas:
a. mengawasi ppH di perusahaan;
b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
c. mengoordinasikan ppH; dan
d. mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan.
pasal52...
SK No 031698 APRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-27 -
Pasal 52
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51, Penyelia Halal bertanggung jawab:
a. menerapkan ketentuan peraturan perundang_
undangan mengenai JpH;
b. menerapkan sistem JpH;
c. men5rusun rencana ppH;
d. menerapkan manajemen risiko pengendalian ppH;
e. mengusulkan penggantian Bahan;
f. mengusulkan penghentian produksi yang tidak
memenuhi ketentuan ppH;
g. membuat laporan pengawasan ppH;
h. melakukan kaji ulang pelaksanaan ppH;
i. menyiapkan Bahan dan sampel pemeriksaan untuk
Auditor Halal; dan
j. menunjukkan bukti dan memberikan keterangan
yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor
Halal.
Pasal 53
(1) Untuk ditetapkan sebagai penyelia Halal sebagaimana
dimaksud dalam pasar s0 harus memenuhi
persyaratan:
a. beragama Islam; dan
b. memiliki wawasan ruas dan memahami syariat
tentang kehalalan.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dibuktikan dengan sertifikat penyelia Halal.
(3) Untuk memperoreh sertifikat penyelia Halal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelia Halal
harus mengikuti peratihan dan/atau sertifikasi
kompetensi penyelia Halal.
SK No 031699 AParagraf2...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-28-
Paragraf 2
Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi penyelia Halal
Pasal 54
(1) Pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh BpJpH,
perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain
yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang
terakreditasi melaksanakan pelatihan penyelia Halal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oreh
BPJPH.
(3) Peserta pelatihan penyeria Halar yang dinyatakan
lulus berhak memperoleh sertifikat pelatihan penyelia
Halal.
Pasal 55
(1) Sertifikasi kompetensi penyelia Halal sebagaimana
dimaksud dalam pasar 53 ayat (3) dilaksanakan oreh
BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang
memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi
profesi.
(2) Peserta kompetensi penyelia Harar yang dinyatakan
lulus berhak
Penyelia Halal.memperoleh sertifikat kompetensi
Pasal 56
Mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan
pelatihan dan standar kompetensi penyelia Halal diatur
dalam Peraturan BpJpH.
SK No 031700 AParagraf 3Paragraf 4
Fasilitasi Penyelia Halal bagi pelaku Usaha Mikro dan KecilPRESIDEN
REPUBLIK INDONES]A-29-
Paragraf 3
Penetapan Penyelia Halal oleh pelaku Usaha
Pasal 57
(1) Pimpinan Pelaku Usaha menyampaikan penetapan
Penyelia Halal yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 kepada
BPJPH dengan melampirkan:
a. fotokopi kartu tanda penduduk penyelia Halal;
b. daftar riwayat hidup;
c. salinan sertifikat pelatihan dan sertifikat
kompetensi yang dilegalisasi; dan
d. salinan keputusan penetapan penyelia Halal
yang dilegalisasi.
(2) Penetapan Penyelia Halal bagi pelaku Usaha mikro
dan kecil didasarkan atas sertifikat pelatihan penyelia
Halal.
Pasal 58
(1) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh pelaku
Usaha mikro dan kecil, penyelia Halal dapat berasal
dari organisasi kemasyarakatan.
(21 Selain berasal dari organisasi kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelia Halal
dapat berasal dari pelaku Usaha yang bersangkutan,
instansi pemerintah, badan usaha, atau pergu*an
tinggi.
(3) selain penyediaan penyelia Haral sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan,
instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan
tinggi dapat memberikan fasilitasi berupa
keikutsertaan dalam pelatihan dan/atau sertifikasi
kompetensi penyelia Halal.
SK No 031701 ABAB VI .PRESIDEN
REPUtsLlK INDONESIA-30-
BAB VI
PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT HALAL
Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal
Pasal 59
(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat
Halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada
BPJPH melalui sistem elektronik.
(21 Permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen:
a. data Pelaku Usaha;
b. nama dan jenis Produk;
c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
d. pengolahan Produk.
Pasal 60
Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan nomor induk
berusaha atau dokumen izin usaha lainnya.
Pasal 61
Nama dan jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (2) huruf b harus sesuai dengan nama dan
jenis Produk yang akan disertifikasi halal.
Pasal 62
(1) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)
huruf c harus merupakan Produk dan Bahan halat
yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
SK No 031702 A(21 Ketentuan . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA-31 -
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi Bahan yang:
a. berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan
tambang tanpa melalui proses pengolahan;
b. dikategorikan tidak berisiko mengandung Bahan
yang diharamkan; danf atau
c. tidak tergolong berbahaya serta tidak
bersinggungan dengan bahan haram.
Pasal 63
Dokumen pengolahan Produk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d memuat keterangan
mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan Bahan
yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan
Produk jadi, dan distribusi.
Pasal 64
Dalam hal fasilitas produksi yang digunakan untuk
memproduksi Produk yang diajukan Sertifikat Halal juga
digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak
diajukan Sertifikat Halal yang tidak berasal dari Bahan
yang mengandung Bahan yang diharamkan, Pelaku Usaha
harus menyampaikan dokumen:
a. nama Produk;
b. daftar Produk dan Bahan yang digunakan;
c. proses pengolahan Produk; dan
d. pencucian atau penyamakan pada fasilitas produksi
yang digunakan secara bersama.
Pasal 65
Untuk menjaga kesinambungan PPH, Pelaku Usaha wajib
menerapkan sistem JPH.
SK No 031703 ABagian KeduaPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA_32_
Bagian Kedua
Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Sertifikat Hala1
Pasal 66
BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 dengan jangka waktu paling lama 1 (satu)
Hari sejak permohonan diterima BPJPH.
Bagian Ketiga
Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal untuk Melakukan Pemeriksaan
dan/atau Pengujian Kehalalan Produk
Pasal 67
(1) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal telah
memenuhi kelengkapan dokumen, pemohon memilih
LPH.
(2) Penetapan LPH dilakukan berdasarkan
pertimbangan:
a. Akreditasi LPH;
b. ruang lingkup kegiatan LPH;
c. aksesibilitas LPH;
d. beban kerja LPH; dan/atau
e. kinerja LPH.
(3) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
Hari terhitung sejak dokumen permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dinyatakan
lengkap.
(41 Dalam hal penetapan LPH yang dilakukan oleh
BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat
kendala, BPJPH menambah jangka waktu paling
lama 1 (satu) Hari.
SK No 031704 A(5) Pelaksanaan. . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a^-JJ-
(5) Pelaksanaan penetapan LpH diatur dalam peraturan
BPJPH.
Bagian Keempat
Pemeriks aan dan f atau pengujian Kehalalan produk
Pasal 68
(1) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian
kehalalan Produk berdasarkan standar yang telah
ditetapkan oleh BpJpH.
(21 Pemeriksaan danfatau pengujian kehalalan produk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemeriksaan keabsahan dokumen; dan
b. pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan
Produk.
Pasal 69
(1) Piksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6g
ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemeriksaan
terhadap keabsahan dokumen persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2).
(2) Dalam hal berdasarkan hasit pemeriksaan diperlukan
dokumen tambahan, LpH menyampaikan permintaan
tambahan dokumen kepada pemohon dengan
tembusan kepada BpJpH.
(3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada LpH
dengan tembusan kepada BpJpH daram jangka waktu
paling lama 5 (lima) Hari sejak permintaan tambahan
dokumen diterima.
(4) Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan
dokumen dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), LpH menyatakan
permohonan Sertifikat Halal tidak dapat diproses
lebih lanjut dengan menyampaikan pemberitahuan
kepada pemohon.
SK No 031705 APasal70...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-34-
Pasal 70
(1) Pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Auditor Halal
di lokasi usaha pada saat proses produksi secara
tatap muka.
(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan produk di lokasi
usaha secara tatap muka sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemohon wajib memberikan informasi
dan data kepada Auditor Halal.
(3) Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang_undangan,
pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan secara daring.
Pasal 71
Dalam hal hasil pemeriksaan produk terdapat Bahan yang
diragukan kehalalannya, pemeriksaan produk
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6g ayat-(2) huruf b
dapat dilakukan dengan pengujian di laboratorium.
Pasal 72
(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk
Produk yang diproduksi di daram negeri dilakukan
dalam jangka waktu paring lama 15 (rima beras) Hari
sejak penetapan LpH diterbitkan oreh BpJpH
berdasarkan pilihan pemohon sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6T ayat (l).
(2) Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau
pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terlampaui, jangka waktu pemeriksaan
dan/atau pengujian kehalalan produk dapat
diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) Hari.
SK No 031706 A(3) LPHPRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA-35-
(3) LPH melaporkan perpanjangan waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada BpJpH paling lama 3
(tiga) Hari sebelum jangka waktu berakhir.
Pasal 73
(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk
Produk yang diproduksi di ruar negeri dilakukan
dalam jangka waktu paring lama 15 (rima belas) Hari
sejak penetapan LpH diterbitkan oleh BpJpH.
(2) Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau
pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dipenuhi, jangka waktu
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalaran produk
dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) Hari.
(3) LPH melaporkan perpanjangan waktu pemeriksaan
dan/atau pengujian kehalalan produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada BpJpH paling lama 3
(tiga) Hari sebelum jangka waktu berakhir.
Pasal 74
(1) Dalam hal jangka waktu pemeriksaan dan/atau
pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 ayat (2) dan pasal T3 ayat (2) tidak
dipenuhi:
a. LPH menyampaikan laporan akhir mengenai
hasil pemeriksaan danfatau pengujian kepada
BPJPH sesuai dengan kondisi yang ada; dan
b. LPH wajib mengembalikan dokumen dan biaya
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan
Produk kepada BpJpH.
SK No 031707 A(2) Laporan .PRESTDEN
REPUtsLtK 
#DoNEStA
(21 Laporan akhir dan pengembarian dokumen serta
biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan
Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disampaikan oleh LpH kepada BpJpH daram jangka
waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak batas akhir
jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian
kehalalan Produk.
(3) BPJPH menetapkan LpH pengganti untuk melakukan
pemeriksaan danf atau pengujian.
(4) Seluruh pembiayaan atas penggantian LpH
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan
kepada LPH sebelumnya.
(5) Prosedur penyampaian laporan akhir, pengembarian
dokumen, dan biaya pemeriksaan dan/atau
pengujian kehalalan produk serta mekanisme
penggantian LPH diatur dalam peraturan BpJpH.
(6) LPH yang tidak dapat memenuhi batas waktu yang
telah ditetapkan dalam proses sertifikasi hatar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi
dan/atau dikenai sanksi administratif.
Pasal 75
(1) LPH 'menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau
pengujian kehalalan produk kepada MUI dengan
tembusan kepada BpJpH.
(2) Hasil pemeriksaan danfatau pengujian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. nama dan jenis produk;
b. Produk dan Bahan yang digunakan;
c. PPH;
d. hasil analisis dan/atau spesifikasi Bahan;
e. berita acara pemeriksaan; dan
f. rekomendasi.
SK No 031708 A(3) Dalam...PRESIDEN
REPU BLtK3f 
_DoNEStA
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau pengujian
kehalalan produk tidak sesuai dengan standar
BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada
MUI untuk mengeluarkan fatwa.
Bagian Kelima
Penetapan Kehalalan produk
Pasal 76
(1) Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oteh MUI
melalui sidang fatwa halal MUI.
(2) Sidang fatwa halar MUI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan oleh MUI pusat, MUI
provinsi, MUI kabupatenf kota, atau Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh.
(3) Hasil penetapan kehalaran produk berupa penetapan
halal Produk atau penetapan ketidakhalalan produk.
PasaL 77
(1) Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 disampaikan kepada BpJpH dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak hasil
pemeriksaan kelengkapan dokumen dari LpH
diterima oleh MUL
(2) Dalam hal MUI belum menyerahkan penetapan
kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), jangka waktu penyampaian penetapan dapat
diperpanjang 3 (tiga) Hari dengan menyampaikan
alasan tertulis kepada BpJpH.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 terlampaui, BpJpH memberitahukan
secara tertulis mengenai status permohonan
penetapan kehalalan produk kepada pemohon.
SK No 031709 ABagian KeenamPRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-38-
Bagian Keenam
Penerbitan Sertifikat Halal
Pasal 78
(1) BPJPH menerbitkan Sertihkat Halal, berlaku selama
4 (empat) tahun.
(2) Penerbitan Sertifikat Halal oleh BpJpH dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak
keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI
diterima oleh BPJPH.
(3) Dalam hal MUI menetapkan ketidakhalalan produk,
BPJPH mengeluarkan surat keterangan tidak halal
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak
keputusan penetapan ketidakhalalan produk dari
MUI diterima oleh BPJPH.
Bagian Ketujuh
Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
Pasal 79
(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku Usaha mikro
dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha
mikro dan kecil.
(2) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang
memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasit
penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan kriteria:
a. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan
yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya
dan sederhana.
SK No 031710 A(3) PernyataanPRESIDEN
REPUBLTK 
#DoNESTA
(3) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh
BPJPH.
(4) Standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit terdiri atas:
a. adanya pernyataan pelaku Usaha yang berupa
akad/ikrar yang berisi:
1. kehalalan produk dan Bahan yang
digunakan; dan
2. PPH.
b. adanya pendampingan ppH.
(5) Pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada BpJpH
untuk diteruskan kepada MUI.
(6) Setelah menerima dokumen dari BpJpH sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), MUI menyelenggarakan
sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan
Produk.
(7) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan
fatwa halal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(6).
(8) Kriteria Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan
BPJPH.
Pasal 8O
(1) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 ayat (4) huruf b dilakukan oleh organisasi
kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan
Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan
tinggi.
SK No 03171 I A(2) PendampinganPRESIDEN
REPUBLTK ard.llo*.=,o
(2) Pendampingan ppH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) juga dapat dilakukan oleh instansi
pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra
dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau
lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum
dan/atau perguruan tinggi.
(3) Pendampingan ppH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi pernyataan
kehalalan oleh pelaku Usaha.
(4) Pelaksanaan pendampingan ppH sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan
BPJPH.
Pasal 81
(1) Dalam hal permohonan sertifikat Halal diajukan oreh
Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud
dalam pasal Tg, tidak dikenai biaya dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
(2) Kriteria dan tata cara penetapan pelaku Usaha mikro
dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan BpJpH.
Bagian Kedelapan
Perpanjangan Sertifikat Halal
Pasal 82
(1) BPJPH menerbitkan perpanjangan sertifikat Harar,
kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
(21 Sertifikat Halat wajib diperpanjang oleh pelaku Usaha
dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal
paling lambat 3 (tiga) bulan seberum masa berlaku
Sertifikat Halal berakhir.
(3) Perpanjangan Sertifikat Halar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diajukan oleh pelaku Usaha secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BpJpH.
SK No 031712 APasal 83PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA_47_
Pasal 83
(1) Permohonan perpanjangan Sertifikat Halar
sebagaimana dimaksud dalam pasal g2 ayat (2)
dilengkapi dengan dokumen:
a. salinan Sertifikat Halal; dan
b. surat pernyataan yang menerangkan produk
yang didaftarkan tidak mengalami perubahan
PPH dan komposisi Bahan dengan dibubuhi
meterai sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(21 Dalam hal pelaku Usaha memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BpJpH dapat
langsung menerbitkan perpanjangan Sertifikat l{alal.
Pasal 84
(1) Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan
dalam Produk, peraku Usaha wajib meraporkan
kepada BPJPH.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan:
a. dokumen perubahan komposisi Bahan; dan
b. dokumen kehalalan atas Bahan yang diubah.
(3) Dalam hal Bahan yang diubah tidak memiliki
dokumen kehalalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, pelaku Usaha mengajukan
permohonan sertifikat Halal produk kepada BpJpH.
Bagian Kesembilan
Biaya Sertifikasi Halal
Pasal 85
(1) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku
Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat
Halal.
SK No 031713 A(2) BiayaPRESIDEN
REPU BLrK 
o,l?o*==,o
(2) Biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus efisien dan terjangkau.
(3) Penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi
halal diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Dalam hal penetapan besaran atau nominal biaya
sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
untuk komponen biaya pemeriksaan dan/atau
pengujian yang dilakukan oleh LpH, dapat diatur
dalam Keputusan Kepala Badan.
(5) Dalam hal permohonan sertifikasi halal tidak
dilanjutkan karena kelalaian pemohon, biaya yang
telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
(6) Tata cara pembayaran biaya sertifikasi halal diatur
dalam Peraturan BpJpH.
Pasal 86
Dalam hal permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh
Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8i ayat (1), pembiayaan dapat dilakukan juga
dengan:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
c. pembiayaan dari dana kemitraan;
d. bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
e. dana bergulir; atau
f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
SK No 031714 ABAB VII . .PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA_43_
BAB VII
LABEL HALAL DAN KETERANGAN TIDAK HALAL
Bagian Kesatu
Label Halal
Pasal 87
(1) Pelaku Usaha wajib mencantumkan Laber Halar pada
Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
(21 Label Halal dapat dicantumkan serama proses
perpanjangan Sertifikat Halal.
Pasal 88
BPJPH menetapkan Label Halal yang berraku nasionar.
Pasal 89
(1) Label Halal paling sedikit memuat:
a. logo; dan
b. nomor sertifikat atau nomor registrasi.
(2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berisi gambar, tulisan, atau kombinasi dari gambar
dan tulisan.
Pasal 90
Logo dalam Label Halar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 ayat (1) huruf a merurpakan wujud keputusan
dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan
oleh BPJPH.
Bagian Kedua
Pencantuman Label Halal
Pasal 91
(1) Label Halal sebagaimana dimaksud dalam pasal g7
dicantumkan pada:
SK No 031715 Aa. kemasanPRESIDEN
REPUBLtKa'Nf o*r=ro
a. kemasan produk;
b. bagian tertentu dari produk; dan/atau
c. tempat tertentu pada produk.
(21 Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mudah dilihat dan dibaca, serta
tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikecualikan untuk:
a. Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga
tidak mungkin dicantumkan seluruh
keterangan;
b. Produk yang dijual dan dikemas secara langsung
dihadapan pembeli dalam jumlah kecil; dan
c. Produk yang dijual dalam bentuk curah.
(4) Pemberlakuan pencantuman Label Halal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan
dengan dokumen Sertifikat Halal.
Bagian Ketiga
Keterangan Tidak Halal
Pasal 92
(1) Pelaku Usaha yang memproduksi produk yang
berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib
mencantumkan keterangan tidak halal.
(2) Keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa gambar, tanda, dan/atau
tulisan yang dicantumkan pada:
a. kemasan produk;
b. bagian tertentu dari produk; dan/atau
c. tempat tertentu pada produk.
SK No 031716 APasal 93PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA_45_
Pasal 93
Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan wajib
mencantumkan keterangan tidak halal berupa gambar,
tulisan, dan/atau nama Bahan dengan warna yang
berbeda pada komposisi Bahan.
Pasal 94
Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 dan pasal 93 harus mudah
dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan
dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-
undangan.
BAB VIII
PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 95
(1)
(21BPJPH melakukan pengawasan terhadap JpH.
Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan terhadap:
a. LPH;
b. masa berlaku Sertifikat Halal;
c. kehaialan Produk;
d. pencantuman Label Halal;
e. pencantuman keterangan tidak halal;
f. pemisahan lokasi, tempat, dan alat
penyembelihan, pengolahan, penyimpanan,
pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta
penyajian antara produk Halal dan tidak halal;
g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JpH.
SK No 031717 A(3) KementerianPRESIDEN
REPU BLtKar|f on.=r^
(3) Kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau
pemerintah daerah provinsi/kabupate nlkota
berkoordinasi dan bekerjasama dengan BpJpH dalam
pelaksanaan pengawasan JpH sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(41 Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pengawasan
JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditindaklanjuti melalui pen5rusunan program
strategis pengawasan JpH.
(5) Pengawasan terhadap JpH dapat dilakukan oleh
BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait,
dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/
kota sesuai dengan kewenangan secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama.
Pasal 96
(1) BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait,
dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/
kota dalam melaksanakan pengawasan JpH dapat
mengikutsertakan pihak terkait.
(21 Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat bertindak untuk memberikan masukan,
pertimbangan, atau kegiatan lain yang bertujuan
menunjang kegiatan pengawasan JpH.
Pasal 97
(1) Pengawasan JpH dilaksanakan oleh pengawas JpH
pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait,
dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/
kota.
(2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat oleh pejabat yang berwenang di BpJpH,
kementerian terkait, lembaga terkait, dan atau
pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perLlndang_undangan.
Pasal98...
SK No 031718 APRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_47 _
Pasal 98
(1) Pengawas JPH yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 97
ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
a. beragama Islam;
b. aparatur sipil negara yang bertugas pada unit
kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di
bidang pengawasan;
c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1
(satu);
d. memahami dan memiliki wawasan luas
mengenai kehalalan produk menurut syariat
Islam; dan
e. lulus pelatihan Pengawas JpH.
(21 Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan pengawasan harus dilengkapi
dengan surat tugas dan tanda pengenal.
(3) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menjaga kerahasiaan hasil pengawasan. t
(41 Ketentuan mengenai pengangkatan pengawas JpH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Pelatihan Pengawas Jaminan produk Halal
Pasal 99
(1) Pelatihan Pengawas JpH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 ayat (1) huruf e diselenggarakan oleh
BPJPH dan/atau kementerian terkait, lembaga
terkait, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan.
SK No 081843 A(2) BPJPH . .REpu JrT^tt'^?55*r'o-48-
(2) BPJPH dalam melaksanakan pelatihan pengawas JpH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja
sama dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan
fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan di
lingkungan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama.
(3) Kementerian terkait, lembaga terkait, pemerintah
daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan
pelatihan Pengawas JpH setelah berkoordinasi
dengan BPJPH.
(4) Koordinasi BpJpH dengan kementerian terkait,
lembaga terkait, pemerintah daerah
provinsi/kabupatenlkota sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
a. sistem dan tata cara pelatihan; dan
b. penyediaan tenaga pengajar pelatihan pengawas
JPH.
(5) Penyelenggaraan pehan pengawas JpH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan BPJPH.
Pasal 1OO
(1) Kurikulum pelatihan pengawas JpH disusun dan
ditetapkan oleh Kepala Badan.
(21 Kurikulum pelatihan pengawas JpH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. wawasan mengenai kehalalan produk menurut
syariat Islam; dan
b. pengetahuan mengenai sasaran pengawasan
JPH.
SK No 031720 APasal 101 .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-49-
Pasal 101
(1) Peserta pelatihan pengawas JpH yang dinyatakan
lulus berhak memperoleh sertifikat tanda rulus
pelatihan Pengawas JpH.
(2) Sertifikat tanda lulus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan lembaga
penyelenggara pelatihan.
Pasal 1O2
(1) Dalam hal BPJPH, kementerian terkait, lembaga
terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/
kabupatenlkota belum memiliki pengawas JpH yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b, BpJpH,
kementerian/lembaga terkait, dan f atau pemerintah
daerah provinsi/kabupaten I kota dapat menugaskan
aparatur sipil negara di lingkungan masing_masing
untuk melakukan pengawasan JpH.
(2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diusulkan mengikuti pelatihan
Pengawas JPH dalam jangka waktu paling lama I
(satu) tahun sejak penugasan.
Bagian Ketiga
Jenis dan Tahapan pengawasan Jaminan produk Halal
Pasal 103
(1) Pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala
dan/ atau sewaktu-waktu.
(2) Pengawasan JpH secara berkala sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kari
dalam 6 (enam) bulan.
SK No 031721 A(3) DalamPRESIDEN
REPU BLtKa'J_oo*.=,^
(3) Dalam hal pengawasan JpH dilaksanakan secara
berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit
kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
pengawasan men5rusun rencana kerja dengan
mempertimbangkan kondisi penyelenggaraan JpH.
(4) Pengawasan JpH sewaktu-waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) ditaksanakan sesuai dengan
kebutuhan dan/atau dalam har terjadi dugaan
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB IX
KERJA SAMA DALAM PEI{YELENGGARAAN
JAMINAN PRODUK HALAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1O4
(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam pasal S, BpJpH bekerja sama
dengan:
a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
b. LPH; dan
c. MUI.
(2) Kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
a. perindustrian;
b. perdagangan;
c. kesehatan;
d. pertanian;
e. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
f. dalam negeri;
SK No 031722 Ag. luar negeriPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-51 -
g. luar negeri; dan
h. lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH.
(3) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi lembaga pemerintah
nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang:
a. pengawasan obat dan makanan;
b. standardisasi dan penilaian kesesuaian.
c. akreditasi; dan
d. lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH.
Bagian Kedua
Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal
dengan Kementerian Terkait
Pasal 105
(1) Kerja sama BpJpH dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian sebagaimana dimaksud dalam pasal
lO4 ayat (2) huruf a dengan rurang lingkup:
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan
industri terkait dengan bahan baku, bahan
olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong
yang digunakan untuk menghasilkan produk
Halal;
b. fasilitasi JPH bagi industri kecil dan industri
menengah;
c. pembentukan kawasan industri halal; dan
d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing_masing.
SK No 031723 A(2) KementerianPRESTDEN
REPUBLIK INDONESTA
-52-
(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian dalam
perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang
lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melibatkan BPJPH.
Pasal 106
(1) Kerja sama BpJpH dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasar
104 ayat (2) huruf b dengan ruang tingkup:
a. pembinaan kepada pelaku Usaha dan
masyarakat;
b. pengawasan produk Halal yang beredar di pasar;
c. fasilitasi penerapan JpH bagi pelaku Usaha di
bidang perdagangan;
d. perluasan akses pasar dalam negeri dan luar
negeri bagi produk Halal;
e. penarikan barang dari peredaran; dan
f. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing_masing.
(21 Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan dalam
perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang
lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (t)
melibatkan BpJpH.
Pasal 1O7
(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104
ayat (21huruf c dengan ruang lingkup:
a. pengawasan Sertifikat Halal dan Labet Halal bagi
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga;
SK No 031724 Ab. fasilitasiPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-53-
b. fasilitasi sertifikasi halal bagi alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga;
c. rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal dan
Label Halal bagi atat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga; dan
d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing_masing.
(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan dalam perLrmusan
dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
BPJPH.
Pasal 108
(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal lO4
ayat (2) huruf d dengan rLrang lingkup:
a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk Halal;
b. penetapan persyaratan rumah potong
hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
c. penetapan pedoman pemotongan
hewan/unggas;
d. penanganan daging hewan dan hasil ikutannya;
e. fasilitasi JPH bagi rumah potong hewan/unggas
dan unit potong hewan/unggas;
f. penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner
pada unit usaha pangan asal hewan, sistem
jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil
pertanian; dan
g. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
SK No 031725 A(2) KementerianPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-54-
(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanian dalam perumusan
dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meribatkan
BPJPH.
Pasal 109
(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 104 ayat (2) huruf e meliputi:
a. koordinasi dan sosialisasi sertifikasi kehalalan
Produk bagi koperasi dan pelaku Usaha mikro,
kecil, dan menengah;
b. fasilitasi JpH bagi koperasi dan peraku Usaha
mikro, kecil, dan menengah;
c. pendataan koperasi dan pelaku Usaha mikro,
kecil, dan menengah;
d. fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku Usaha
mikro dan kecil; dan
e. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing_masing.
(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan
menengah dalam perumusan dan penetapan
kebijakan dengan rllang lingkup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melibatkan BpJpH.
Pasal I 10
(1) Keda sama BPJPH dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
dalam negeri sebagaimana dimaksud daram pasal
1O4 ayat (2) huruf f dengan ruang lingkup:
SK No 031726 Aa. sosialisasiPRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA-55-
a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk Halal;
b. fasilitasi JPH bagi koperasi dan pelaku Usaha
mikro, kecil, dan menengah;
c. pengawasan JPH;
d. pengembangan JPH; dan
e. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri dalam
perulmusan dan penetapan kebijakan dengan ruang
lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melibatkan BPJPH.
Pasal 1 1 1
(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104
ayat (21huruf g dengan ruang lingkup:
a. fasilitasi kerja sama internasional;
b. promosi Produk Halal di luar negeri;
c. penyediaan informasi mengenai lembaga halal
luar negeri; dan
d. tugas lain yang terkait derrgan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang luar negeri dalam
perumusan dan penetapan kebijakan dengan rurang
lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melibatkan BPJPH.
SK No 031127 APasalll2...PRESIDEN
REPUBLIK INDONEStA-56-
Pasal 1 12
(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JpH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal tO4 ayat (2)
huruf h dengan rLrang lingkup:
a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk Halal;
dan
b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan
penyelenggaraan JPH dalam perLlmusan dan
penetapan kebijakan dengan ruang lingkup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
BPJPH.
Kerja sama Badan ,"ff:,'il#:'il"--an produk Hatar
dengan Lembaga Terkait
Pasal 1 13
(1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan
makanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104
ayat (3) huruf a dengan ruang lingkup:
a. sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional,
kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi,
pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan
bahan penolong melalui sistem yang terintegrasi
dengan pendaftaran produk;
SK No 031728 Ab. pengawasan.PRESIDEN
REPUBLTK INDONESTA-57-
b. pengawasan Produk Halal berupa obat, obat
tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat
kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan,
dan bahan penolong yang beredar;
c. pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat
tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat
kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan,
dan bahan penolong yang beredar;
d. penarikan barangdariperedaran padaobat, obat
tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat
kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan,
dan bahan penolong;
e. sosialisasi, edukasi, dan publikasi JpH berupa
obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen
kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan
tambahan pangan, dan bahan penolong; dan
f. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan dalam perumusan
dan penetapan kebijakan dengan rLtang lingkup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
BPJPH.
Pasal 1 14
(1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian
kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104
ayat (3) huruf b dengan rLrang lingkup:
a. pen5rusunan standar dan skema Penilaian
Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ; dan
SK No 031729 Ab. tugasPRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA-58-
b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam
perLrmusan dan penetapan kebijakan dengan ruang
lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melibatkan BPJPH.
Pasal 1 15
(1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga nonstruktural
yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 ayat (3) huruf c dengan rLrang lingkup:
a. pen)rusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria Akreditasi LpH; dan
b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Lembaga pemerintah nonstruktural yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
akreditasi dalam perumusan dan penetapan
kebijakan dengan rLlang lingkup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melibatkan BpJpH.
Pasal 1 16
(1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah
nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JpH
sebagaimana dimaksud dalam pasal IO4 ayat (3)
huruf d dengan ruang lingkup:
a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk Halal;
dan
b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
SK No 031730 A(2) Lembaga. . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-59-
(21 Lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga
nonstruktural yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan
penyelenggaraan JPH dalam perLrmusan dan
penetapan kebijakan dengan ruang lingkup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
BPJPH.
Bagian Keempat
Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembaga
Pemeriksa Hala1
Pasal 1 17
(1) Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana
dimaksud dalam Pasal LO4 ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan
Produk yang ditetapkan oleh BPJPH; dan
b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama
dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berkoordinasi dengan BPJPH.
Bagian Kelima
Kerja Sama Badan Penyelen ggaraJaminan Produk Halal
dengan Majelis Ulama Indonesia
Pasal 1 18
(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal lO4 ayat (1) huruf c dilakukan
dalam hal penetapan kehalalan Produk.
(21 Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan MUI dalam bentuk
keputusan penetapan kehalalan Produk.
SK No 031731 A(3) Keputusan...PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-60-
(3) Keputusan penetapan kehalalan Produk tetap
berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi
Bahan dan proses produksi.
Bagian Keenam
Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal
Pasal 1 19
(1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama
internasional dalam bidang JPH.
(21 Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. pengembangan JPH;
b. Penilaian Kesesuaian; dan/atau
c. pengakuan Sertifikat Halal.
(3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPJPH untuk
melaksanakan hasil koordinasi dan konsultasi antara
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang luar negeri.
(4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan atas perjanjian antar
negara.
(5) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan
kebijakan politik luar negeri Indonesia, ketentuan
peraturan perundang-undangan nasional, dan
hukum serta kebiasaan internasional.
Pasal 120
(1) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2)
huruf a meliputi:
a. pengembangan teknologi;
SK No 031732 Ab. sumber .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-61 -
b. sumber daya manusia; dan
c. sarana dan prasarana JPH.
(21 BPJPH merumuskan dan menetapkan kebijakan
kerja sama internasional dalam pengembangan JPH
dengan rulang lingkup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri
dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang luar negeri.
(3) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
BPJPH dengan pemerintah atau lembaga lainnya di
negara setempat.
Pasal 121
(1) Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (21
huruf b meliputi:
a. saling pengakuan; dan
b. saling keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian.
(21 Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengembangan skema saling pengakuan dan saling
keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian.
(3) Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
BPJPH bersama dengan lembaga nonstruktural yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
akreditasi dengan lembaga akreditasi negara
setempat.
Pasal 122
(1) Kerja sama internasional dalam pengakuan Sertifikat
Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal l19 ayat(2)
huruf c merupakan kerja sama saling pengakuan
Sertif,rkat Halal.
SK No 031733 A(21 Kerja samaPRESIDEN
REPUBLTK tNDONEStA-62-
(2) Kerja sama internasional berupa saling pengakuan
Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan lembaga halal luar negeri yang
berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Halal.
Pasal 123
(1) Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal
luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122
dapat diterima sebagai pemenuhan Sertifikat Halal
berdasarkan perjanjian saling keberterimaan
Sertifikat Halal yang berlaku timbal balik.
(2) Perjanjian saling keberterimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH
dengan lembaga halal luar negeri.
(3) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (21dibentuk oleh pemerintah atau lembaga
keagamaan Islam yang diakui oleh negara setempat.
(41 Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diakreditasi oleh lembaga akreditasi di
negara setempat yang telah memperoleh pengakuan
dalam organisasi kerja sama akreditasi regional atau
internasional.
(5) Lembaga akreditasi di negara setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) merupakan lembaga yang
telah melakukan kerja sama pengembangan skema
saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil
Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 121.
(6) Akreditasi lembaga halal luar negeri oleh lembaga
akreditasi di negara setempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (41 harus sesuai dengan standar halal
Indonesia yang ditetapkan oleh BPJPH.
SK No 031734 APasal 724BAB X
SERTIFIKASI PRODUK DAN REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL
LUAR NEGERI
Bagian Kesatu
UmumPRESIDEN
REPUBLIK tNDONEStA
-63-
Pasal 124
(1) Dalam hal di negara setempat tidak terdapat lembaga
halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasa1
123 ayat (3), Pelaku Usaha wajib melakukan
sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam ketentuan
Peraturan Pemerintah ini.
(21 Dalam hal di negara setempat tidak terdapat lembaga
akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123
ayat (4) lembaga halal luar negeri diakreditasi oleh
Tim Akreditasi LPH.
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
bekerjasama dengan lembaga nonstruktural yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
akreditasi.
Pasal 125
Produk luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib
bersertifikat halal.
Bagian Kedua
Sertifikasi Halal Produk Luar Negeri
Pasal 126
Permohonan sertifikasi halal Produk luar negeri diajukan
oleh importir atau perwakilan resminya.
SK No 031735 ABagian KetigaParagraf 2
Pengajuan Permohonan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri
Pasal 128PRESIDEN
REPU BLIK tNDONEStA-64-
Bagian Ketiga
Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri
Paragraf 1
Umum
Pasal 127
(1) Produk Halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh
lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja
sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan
BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 tidak
perlu diajukan permohonan Sertifikat Halal.
(2) Sertifikat Halal dengan kategori bahan baku, bahan
tambahan, bahan penolong, dan hasil sembelihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 yang
diterbitkan oleh'lembaga halal luar negeri yang telah
melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat
Halal dengan BPJPH wajib diregistrasi sebelum
diedarkan di Indonesia.
(3) Dalam hal negara setempat tidak mengakui lembaga
halal luar negeri negara setempat, sertifikasi halal
Produk dilakukan di Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Tata cara pelaksanaan kerja sama internasional di
bidang JPH diatur dalam Peraturan BPJPH.
Registrasi Sertifikat Halal luar negeri diajukan
permohonannya oleh masing-masing importir
dan/atau perwakilan resmi kepada BPJPH secara
tertulis dengan melampirkan:
a. data pemohon;
b. salinan. . .
SK No 031736 APRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-65-
salinan Sertifikat Halal luar negeri Produk
bersangkutan yang telah disahkan oleh
perwakilan Indonesia di luar negeri;
daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia
dilengkapi dengan nomor kode sistem
harmonisasi; dan
surat pernyataan bahwa dokumen yang
disampaikan benar dan sah.
Paragraf 3
Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Registrasi Sertifikat
Halal Luar Negeri
Pasal 129
( 1) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan
dokumen permohonan registrasi Sertifikat Halal luar
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.
(21 Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap,
BPJPH menyampaikan permintaan tambahan
dokumen kepada pemohon.
(3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen
kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) Hari sejak permintaan tambahan dokumen
diterima.
(41 Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
permohonan ditolak.
Pasal 13O
(1) BPJPH melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen
permohonan registrasi Sertifikat Halal luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I28 setelah
dokumen dinyatakan lengkap.b
C
d
SK No 031131 A(2) Dalam . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!A
-66-
(21 Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
terpenuhi, pemohon menyampaikan dokumen asli.
(3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen
asli sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari, permohonan
ditolak.
Paragraf 4
Biaya Registrasi Sertifikasi Luar Negeri
Pasal 131
(1) Biaya registrasi Sertifikat Halal luar negeri
dibebankan kepada pemohon.
(21 Besaran tarif biaya registrasi Sertifikat Halal luar
negeri ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 5
Penerbitan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri
Pasal 132
(1) BPJPH melakukan registrasi Sertifikat Halal luar
negeri yang telah memenuhi persyaratan.
(2) Sertifikat Halal yang telah diregistrasi oleh BPJPH
dapat diterima sebagai pemenuhan Sertifikat Halal
Produk.
(3) Registrasi Sertilikat Halal luar negeri diterbitkan
sesuai dengan pendaftaran yang dilakukan oleh
pemohon berdasarkan Sertifikat Halal luar negeri.
(4) Importir dan/atau perwakilan resmi yang telah
memperoleh registrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib mencantumkan nomor registrasi
berdekatan dengan Label Halal pada:
SK No 031738 Aa. kemasan .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-67 -
a. kemasan Produk;
b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
c. tempat tertentu pada Produk.
Pasal 133
(1) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal I32 ayat (1) paling sedikit
memuat keterangan mengenai:
a. lembaga penerbit nomor registrasi Sertifikat
Halal luar negeri;
b. nomor registrasi Sertifikat Halal luar negeri;
c. data pemohon;
d. nama Produk yang diregistrasi;
e. masa berlaku Sertifikat Halal luar negeri;
f. tanda tangan Kepala Badan; dan
g. kode identitas unik.
(2) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan
BPJPH.
Pasal 134
(1) Masa berlaku registrasi Sertifikat Halal luar negeri
menyesuaikan dengan masa berlaku Sertifikat Halal
yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri.
(2) Registrasi Sertihkat Halal luar negeri wajib
diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan
pembaruan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
masa berlaku registrasi Sertifikat Halal luar negeri
berakhir.
SK No 081844 ABABXI...PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA-68-
BAB XI
PENAHAPAN KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL BAGI JENIS PRODUK
Pasal 135
(1) Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:
a. barang; dan/atau
b. jasa.
(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. makanan;
b. minuman;
c. obat;
d. kosmetik;
e. produk kimiawi;
f. produk biologi;
g. produk rekayasa genetik; dan
h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan.
(3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi layanan usaha yang terkait dengan:
a. penyembelihan;
b. pengolahan;
c. penyimpanan;
d. pengemasan;
e. pendistribusian;
f. penjualan; dan/atau
g. penyajian.
Pasal 136
(1) Makanan, minuman, obat, dan kosmetik
sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat (2)
huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan masing-
masing jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi
dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan
MUI.
SK No 031740 A(2) PelaksanaanPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-69-
(2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) difasilitasi oleh BpJpH.
Pasal 137
Produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa
genetik sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat (2)
huruf e sampai dengan huruf g dan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) hanya yang terkait
dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik.
Pasal 138
(1) Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal
135 ayat (2) huruf h hanya bagi barang yang berasal
dari dan/atau mengandung unsur hewan.
(2) Penetapan jenis barang gunaan yang wajib
bersertifikat halal diatur dalam keputusan Menteri
setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
terkait.
(3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) difasilitasi oleh BpJpH.
Pasal 139
(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk
sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dan pasal
137 dilakukan secara bertahap.
(2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk pertama kali terdiri atas:
a. Produk makanan dan minuman;
b. Bahan baku, Bahan tambahan pangan, dan
Bahan penolong untuk produk makanan dan
minuman; dan
SK No 031741 Ac. hasilPRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA-70-
c. hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
(3) Selain Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan pada tahap selanjutnya.
(4) Penahapan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak berlaku bagi:
a. Produk yang kewqjiban kehalalannya sudah
ditetapkan dalam peraturan perundang_
undangan;
b. Produk sudah bersertifikat halat sebelum
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2Ol4 tentang
Jaminan Produk Halal berlaku; dan
c. Produk yang sudah bersertifikat halal sejak
berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2OI4 tentang Jaminan produk Halal sampai
diundangkannya peraturan pemerintah ini.
asal 140
Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk
makanan, minuman, hasit sembelihan, dan jasa
penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139
ayat (2) huruf a dan huruf c dimulai dari tanggal rT
oktober 2ol9 sampai dengan tanggal 17 oktober 2024.
Pasal 141
(1) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi selain
Produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 139
ayat (2) meliputi:
a. obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen
kesehatan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2O2l
sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
b. obat bebas dan obat bebas terbatas dimulai dari
tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal
17 Oktober 2029;
SK No 031742 Ac. obat. .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA-7t-
c. obat keras dikecualikan psikotropika dimulai
dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan
tanggal 17 Oktober 2034;
d. kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa
genetik dimulai dari tanggal 17 Oktober 2O2l
sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
e. barang gunaan yang dipakai kategori sandang,
penutup kepala, dan aksesoris dimulai dari
tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal
17 Oktober 2026;
f. barang gunaan yang digunakan kategori
perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan
rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi
umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor
dimulai dari tanggal t7 Oktober 2021 sampai
dengan tanggal 17 Oktober 2026;
g. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat
kesehatan kelas risiko A sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai
dengan tanggal 17 Oktober 2026;
h. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat
kesehatan kelas risiko B sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai
dengan tanggal 17 Oktober 2029;
i. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat
kesehatan kelas risiko C sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai
dengan tanggal 17 Oktober 2034; d,an
j. Produk berupa obat, produk biologi, dan alat
kesehatan yang bahan bakunya belum
bersumber dari bahan halal dan/atau cara
pembuatannya belum halal, dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perutndang_
undangan.
(2lPenahapan...
SK No 031743 APRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA-72-
(2) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk
jasa yang terkait dengan Produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,
hurrrf d, huruf e, dan huruf f dimulai berdasarkan
ketentuan waktu penahapan Produk masing-masing.
(3) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan
Sertifikat Halal bagi Produk selain makanan,
minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan
sebelum masa penahapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pasal 142
(1) Produk berupa obat, produk biologi, dan alat
kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal
harus memenuhi persyaratan keamanan,
kemanfaatan/khasiat, dan mutu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Produk berupa obat, produk biologi, dan
alat kesehatan yang Bahan bakunya belum
bersumber dari Bahan halal dan/atau cara
pembuatannya belum halal, dapat beredar dengan
mencantumkan informasi asal Bahan sampai
ditemukan Bahan yang halal dan/atau cara
pembuatannya yang halal.
(3) Produk berupa obat, produk biologi, dan alat
kesehatan yang akan dilakukan sertilikasi halal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus
memenuhi cara pembuatan yang halal.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk berupa obat,
produk biologi, dan alat kesehatan yang Bahan
bakunya belum bersumber dari Bahan halal
dan/atau cara pembuatannya belum halal
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ketentuan
memenuhi cara pembuatan yang hatal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan
Presiden.
SK No 031744 APasal 143PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-73-
pasal 143
selama masa pelaksanaan penahapan bagi jenis produk
yang wajib bersertifikat halal:
a. BPJPH melakukan pembinaan kepada pelaku Usaha
yang menghasilkan produk yang wajib bersertifikat
halal; dan
b. BPJPH bekerja sama dengan pemangku kepentingan
lain dan masyarakat menciptakan kondisi yang
mendorong peningkatan dan pengembangan iklim
berusaha di Indonesia.
BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 144
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan JpH.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:
a. sosialisasi dan edukasi mengenai JpH;
b. pendampingan dalam ppH;
c. publikasi bahwa produk berada dalam
pendampingan;
d. pemasaran dalam jejaring organisasi
kemasyarakatan Islam berbadan hukum; dan
e. pengawasan produk Halal yang beredar.
(3) Pengawasan produk Halal yang beredar sebagaimana
dimaksud pada ayat(2) huruf e berbentuk pengaduan
dan pelaporan kepada BpJpH.
SK No 031745 APasal 145 . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-74-
Pasal 145
(1) Pelaporan kepada BpJpH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 144 ayat (3) dituangkan dalam bentuk
laporan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat
disampaikan oleh:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. badan hukum publik atau privat; atau
c. organisasikemasyarakatan.
Pasal 146
BPJPH menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan
terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan.
Bagian Kedua
Pemberian Penghargaan dalam penyelenggaraan Jaminan produk Halal
Pasal 147
(1) BPJPH dapat memberikan penghargaan
masyarakat yang telah berperan serta
penyelenggaraan JpH.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan kepada:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. badan hukum publik atau privat;
c. kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, lembaga nonstruktural,
pemerintah provinsi / kabupaten/kota;
d. lembaga pendidikan; atau
e. organisasikemasyarakatan.kepada
dalam
SK No 031746 ABAB XIIIPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
75-
BAB XIII
LAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK
Pasal 148
(1) Sistem layanan penyelenggaraan JpH menggunakan
layanan berbasis elektronik yang terintegrasi.
(2) Dalam hal keadaan terjadi gangguan yang
menyebabkan layanan berbasis elektronik tidak
dapat dilakukan maka layanan dilakukan secara
manual.
BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 149
(1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JpH
dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang dikenakan terhadap pelaku Usaha
berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
d. penarikan barang dari peredaran.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang dikenakan terhadap LpH berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; dan/atau
c. pembekuan operasional.
SK No 031747 A(4) PengenaanBagian Kedua
Jenis Sanksi dan Kewenangan pengenaan sanksi AdministratifPRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA
-76-
(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
tingkat pelanggaran yang dilakukan.
(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan
secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif.
(6) Dalam hal penetapan denda adrninistratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan
ayat (3) huruf b paling banyak Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah).
Pasal 150
(1) BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam pasal l4g ayat (21
terhadap Pelaku Usaha yang melanggar pasal 49,
Pasal 65, Pasal 82 ayat (2), pasal g4 ayat (1), pasal g7
ayat (1), Pasal 92 ayat (1), pasal 93, pasal 127 ayat (2),
Pasal I32 ayat (4), pasal 134 ayat (2), d,an pasal 135
ayat (1).
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa peringatan tertulis dikenakan
terhadap pelanggaran pasal 49, pasal 65, pasal g2
ayat (2), Pasal 84 ayat (1), pasal g7 ayat (1), pasal 92
ayat (1), Pasal 93, pasal 127 ayat (2), pasal 132 ayat
(4), Pasal I34 ayat (2), dan pasal 135 ayat (1).
(3) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa denda administratif dikenakan
terhadap pelanggaran pasal 49, pasal 65, pasal g2
ayat(2), Pasal 84 ayat (1), pasal g7 ayat (1), pasal 127
ayat(21, dan pasal 134 ayat(2).
SK No 031748 A(4) SanksiPRESIOEN
REPUBLTK;)DoNES'A
(4) Sanksr administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa pencabutan Sertifikat Halal
dikenakan terhadap pelanggaran pasal 49, pasal 65,
Pasal 84 ayat (1), dan pasal 87 ayat (1).
(5) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa penarikan barang dari peredaran
dikenakan terhadap pelanggaran pasal 65, pasal g2
ayat (2), Pasal 84 ayat (1), pasal l2Z ayat (2), pasal
132 ayat (4), Pasal I34 ayat (2), d,an pasal 13S ayat
(1).
Pasal 151
BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (3) terhadap
LPH yang melanggar pasal Z4.
ian Ketiga
Tata cara Pemeriksaan pelanggaran Administratif
Paragraf 1
Umum
Pasal 152
(1) Dugaan pelanggaran administratif sebagaimana
dimaksud dalam pasal 150 dan pasal 151 berasal
dari:
a. laporan; dan/atau
b. temuan.
(2) BPJPH melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap
dugaan pelanggaran administratif.
SK No 031749 AParagraf 2PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA_78_
Paragraf 2
Laporan
Pasal 153
(1) Laporan dugaan pelanggaran administratif
sebagaimana dimaksud dalam pasal IS2 ayat (1)
huruf a dapat disampaikan oleh:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. badan hukum publik atau privat; dan
c. organisasi kemasyarakatan.
(2) Laporan dugaan pelanggaran administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) disampaikan
kepada BPJPH.
(3) BPJPH menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan
terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 154
(1) Laporan dugaan pelanggaran administratif
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1S3 paling
sedikit memuat:
a. identitas pelapor yang meliputi nama, alamat,
nomor telepon, surat elektronik, dan
kedudukan;
b. nama, alamat, dan konten isi yang diadukan;
c. kewajiban yang dilanggar;
d. waktu pelanggaran;
e. kronologi peristiwa yang diadukan; dan
f. keterangan tambahan yang memuat fakta, data,
atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
(2) Laporan dugaan pelanggaran administratif
selbagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
bukti permulaan sebagai pendukung.
SK No 031750 AParagraf 3PREs !DEN
REPUBLIK INDONESIA
_79_
Paragraf 3
Temuan
Pasal 155
(1) Temuan dugaan pelanggaran administratif
sebagaimana dimaksud dalam pasal lS2 ayat (1)
huruf b dituangkan dalam formulir temuan
pelanggaran yang paling sedikit memuat:
a. identitas petugas yang menemukan dugaan
pelanggaran;
b. identitas pihak yang diduga melakukan
pelanggaran; dan
c. uraian dugaan pelanggaran.
(2) Temuan dugaan pelanggaran administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clisampaikan
kepada BPJPH.
Paragraf 4
Kajian Terhadap Laporan dan/atau Temuan
Pasal 156
(1) BPJPH melakukan kajian terhadap laporan dan/atau
temuan dugaan pelanggaran administratif.
(2) Kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan
pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak laporan
danf atau temuan disampaikan.
Pasal 157
(1) Dalam melakukan kajian terhadap laporan dan/atau
temuan dugaan pelanggaran adrninistratif, BpJpH
dapat melakukan klarifikasi dan meminta pelapor
melengkapi kekurangan laporan dan/atau temuan
atau bukti awal yang diajukan.
(2)Dalam...
SK No 031751 APRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA-80-
(21 Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat meminta
informasi pihak lain sepanjang terkait dengan laporan
dan/atau temuan.
Pasal 158
(1) Dalam hal kajian terhadap laporan dan/atau temuan
dugaan pelanggaran administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 156 menyimpulkan tidak
terdapat dugaan pelanggaran administratif, BpJpH
menghentikan proses pemeriksaan.
(2) Dalam hal kajian terhadap laporan dan/atau temuan
dugaan pelanggaran administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 157 menyimpulkan terdapat
dugaan pelanggaran administratif, BpJpH melakukan
investigasi.
Paragraf 5
Pemeriksaan Terhadap Laporan dan/atau Temuan
Pasal 159
(1) BPJPH melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran
administratif berdasarkan hasil kajian terhadap
laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran
administratif.
(21 Pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif
dilakukan untuk menemukan, mendalami, dan
menilai bukti telah terjadinya pelanggaran
administratif.
(3) Pemeriksaan dugaan peianggaran administratif
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) Hari sejak kajian awal selesai dilakukan.
SK No 031752 APasal 160FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-81 -
pasal 160
(1) Dalam hal dugaan pelanggaran administratif tidak
terbukti, Kepala Badan merehabilitasi nama baik
terlapor.
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif, terlapor
dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi
administratif yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
Pasal 161
(1) Pengenaan sanksi peringatan tertulis dalam bentuk
tertulis.
(2) Dalam hal sanksi peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak ditindakranjuti oleh
Pelaku Usaha dalam jangka waktu 14 (empat belas)
Hari sejak ditetapkan, BpJpH mengenakan sanksi
denda administratif dan/atau penarikan barang dari
peredaran oleh pelaku Usaha.
(3) Pengenaan sanksi denda administratif dilakukan
dalam bentuk pembayaran daram sejumlah uang ke
kas negara.
(41 Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-und gan.
Pasal 162
(1) Penarikan barang dari peredaran oleh pelaku Usaha
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam
puluh) Hari sejak sanksi penarikan barang dari
peredaran ditetapkan.
(2) Penarikan barang dari peredaran oleh pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oreh
Pelaku Usaha di , bawah pengawasan BpJpH
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan.
SK No 031753 APasal 163PRESIDEN
REPU"t': 
J||:oNESrA
Pasal 163
Pengenaan sanksi pencabutan Sertifikat Halal ditetapkan
oleh Kepala Badan.
Bagian Keempat
Pengaj uan Keberatan Terhadap penj atuhan Sanksi Administratif
Paragraf 1
Umum
Pasal 164
(1) Pelaku Usaha atau LpH yang dikenai sanksi
administratif dapat mengajukan keberatan kepada
Kepala Badan.
(2) Keberatan yang diajukan oreh pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diajukan terhadap sanksi administratif berupa:
a. denda administratif;
b. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
c. penarikan barang dari peredaran oleh pelaku
Usaha.
(3) Keberatan yang diajukan oleh LpH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan
terhadap sanksi administratif berupa:
a. denda administratif; dan/atau
b. pembekuan operasional.
Pasal 165
(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 164 ayat (2) atau ayat (3) dituangkan daram
bentuk permohonan keberatan yang paring sedikit
memuat:
SK No 031754 Aa. identitasPRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA-83-
a. identitas pemohon;
b. alasan keberatan; dan
c. keputusan yang dimohonkan.
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan melampirkan:
a. identitas Pelaku Usaha atau LpH;
b. keputusan Kepala Badan terkait sanksi
administratif; dan
c. bukti lain yang mendukung kebenaran alasan
keberatan.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)
Hari sejak sanksi administratif ditetapkan.
Paragraf 2
Tindak Lanjut Terhadap pengajuan Keberatan penjatuhan Sanksi
Administratif
Pasal 166
Kepala Badan memberikan jan atas keberatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak keberatan diterima.
Pasal 167
(1) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 165 diterima, Kepala Badan mengubah atau
membatalkan keputusan sanksi administratif.
(2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 165 ditorak, Kepala Badan memberitahukan
kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
SK No 031755 APasal 168PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA-84-
Pasal 168
Dalam hal pemohon tidak menerima keputusan atas
keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasar 16T ayat
(2), pemohon dapat mengajukan upaya banding
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 169
Pada saat Peraturan pemerintah ini mulai berlaku:
a. segala bentuk kerja sama dengan lembaga halal luar
negeri dan lembaga akreditasi di negara lain yang
dilakukan sebelum peraturan pemerintah ini
diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka
waktu kerja sama berakhir;
b. Sertifikat Halal luar negeri yang diakui oleh MUI
sebelum Peraturan pemerintah ini diundangkan,
tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berlaku
Sertifikat Halal luar negeri berakhir;
c. sertifikat Halal yang telah diterbitkan oleh MUI atau
BPJPH sebelum peraturan pemerintah ini
diundangkan tetap berlaku sampai dengan jangka
waktu Sertifikat Halal berakhir;
d. bentuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum
Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap rlapat
digunakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini
diundangkan;
SK No 031756 Ae. AuditorPRESIDEN
REPUBLTK INDONESTA-85-
e. Auditor Halal yang telah menjalankan tugas sebelum
Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap diakui
sebagai Auditor Halal sepanjang memiliki kuarifikasi
sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini;
f. Sertifikat Auditor Halal yang telah diterbitkan
sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap
diakui dan berlaku sebagai sertifikat Auditor Halal;
g. Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum
Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap diakui
sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan
dengan ketentuan Peraturan pemerintah ini paling
lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan
Pemerintah ini diundangkan;
h. dokumen sistem jaminan halal yang sudah ada
sebelum Peraturan pemerintah ini diundangkan,
dinyatakan tetap diakui dan wajib menyesuaikan
dengan ketentuan peraturan pemerintah ini dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung
sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
i. dalam hal layanan berbasis elektronik belum dapat
dilaksanakan oleh BpJpH, layanan dilakukan secara
manual paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan
Pemerintah ini diundangkan; dan
j. Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan, dan
Kosmetika MUI dan LpH yang sudah ada sebelum
Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap diakui
sebagai LPH dan akreditasi masing-masing cabang
wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan
Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini
diundangkan.
SK No 031757 ABAB XVI .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-86-
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17O
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2Ol9 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2Ol4 tentang Jaminan Produk
Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 63441 dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 171
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2OL9 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2AI4 t"entang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63441
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal I72
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
SK No 031758 AAgarPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-87-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februai 2O2l
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari2O2l
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 49
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PUBLIK INDONESIA
dan
Hukum,
r,t 1 t,rittd.
ttd.
*Eul**
SK No 086135 Ana DjamanPRES IDEN
REPUBLIK INDOI!ESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2O2I
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL
I. UMUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945
mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah
menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap
pemeluk agama Islam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya,
negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang
kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.
Namun saat ini Produk yang beredar di masyarakat belum semua
terjamin kehalalannya.
Penyusunan Peraturan Pemerintah ini merupakan delegasi
dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2O14 tentang Jaminan Produk
Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan
kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan
Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah
Indonesia.
Pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain
mengenai:
a. penyelenggaraan JPH oleh BPJPH;
SK No 086133 Ab. pemisahanIIPRES IDEN
REPUtsLIK INDONESIA-2-
b. pemisahan lokasi, tempat, dan alat PPH yang wajib dipisahkan
dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak haIal, yaitu meliputi
proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk;
c. tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan
pencabutan persetujuan pendirian LPH, serta pengangkatan dan
pemberhentian Auditor Halal;
d. hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan,
tugas, dan fasilitasi Penyelia Halal;
e. tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan
Sertifikat Halal oleh BPJPH;
f. kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil
yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BpJpH;g. pencantuman Label Halal dan keterangan tidak halal; 
h. pengawasan JPH oleh BPJPH;
i. kerja sama dalam penyelenggaraan JpH oleh BpJpH dengan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian,
koperasi dan usaha kecil dan menerrgah, dalam negeri, Iuar
negeri, dan lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga
nonstruktural yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan, standardisasi dan penilaian
kesesuaian, dan akreciitasi serta LpH dan MUI;j. sertifikasi Produk dan registrasi Sertifikat Halal bagi Produk luar
negeri; dan
k. jenis Produk yang bersertifikat halal dan tahapan sertifikasi
halal jenis Produk setelah pemberlakuan wajib Sertifikat Halal
bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah
Indonesia.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
SK No 081845 APasal 3PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-3-
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "produk tidak halal" adalah
produk yang menggunakan atau mengandung bahan
berasal dari dan/atau mengandung babi, alkohol
yang berasal dari pengolahan khamar, hewan yang
disembelih tidak sesuai syariat, dan bahan tidak
halal yang ditetapkan berdasarkan fatwa MUI.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat- (a)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.
SK No 031762 AHuruf b. . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA-4-
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan ,,proses lainnya yang
mempengaruhi pengolahan pangan" antara lain alat
sampling, alat uji di laboratorium internal pelaku
usaha, dan alat pencucian.
Pasal 1 1
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
SK No 031763 APasal 18PRESIDEN
REPUBLlK INDONESTA-5-
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 2 1
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat
Ayat
Pasal 26
Cukup jelas(1)
Cukup jelas.
(21
Kerja sama lembaga keagamaan Islam berbadan
hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di
bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan
hukum atau yayasan Islam berbadan hukum
dengan badan usaha mitik negara atau Badan
Pengawas Obat dan Makanan antara lain memuat
ketersediaan Auditor Halal, laboratorium, dan/atau
fungsi LPH lainnya.
SK No 031764 APasal 27PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-6-
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud "ulama" adalah ahli agama tentang
syariat kehalalan Produk yang berasal dari
organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
SK No 031765 APasal34...PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA-7 -
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ,'sarjana strata 1
(satu) di bidang pangan" meliputi sarjana
pangan, teknologi pangan, pertanian,
teknologi pertanian, perikanan, peternakan,
kehutanan, kedokteran hewan, d,an gizi.
Yang dimaksud dengan "sadana strata 1
(satu) di bidang biokimia,' adalah ahli di
bidang ilmu yang mempelajari proses_proses
kimia yang ada di dalam tubuh dan yang
berhubungan dengan organisme hidup.
SK No 031766 AYangPRESIDEN
REPUBLIK INDONES!A-8-
Yang dimaksud dengan "tata boga,' adalah
suatu disiplin ilmu terkait dengan seni dalam
menyiapkan, memasak, dan menghidangkan
makanan siap saji. Kualifikasi ilmu ini dapat
diperoleh melalui jenjang strata 1 (satu)
lainnya.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4I
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasai 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
SK No 031767 APasal 48PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-9-
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas
SK No 031768 APasal60...PRESIDEN
REPUtsLIK INDONES!A
_ 10_
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Yang dimaksud dengan "sistem JpH" adalah suatu sistem
yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara
untuk mengatur Bahan, proses produksi, produk, sumber
daya, dan prosedur dalam rangka menjaga
kesinambungan PpH.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
SK No 031169 APasal 70PRES!DEN
REPUBLTK INDONESTA- 11-
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
SK No 031770 AAyat (3)RE p u JLTI =,',?55*.,, o,-t2_
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Peraturan BpJpH tentang pendampingan ppH bagi
Pelaku Usaha mikro dan kecil meliputi antara rain
pelatihan pendamping, mekanisme pendampingan,
serta pendataan dan registrasi pendamping.
Pasal 81
Ayat (1)
Pelaku Usaha mikro dan kecil yang tidak dikenai
biaya didasarkan pada kriteria dan pri.oritas yang
diatur dalam peraturan Badan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
SK No 031771 AAyat (a)R E p u J.T,: t',?rt5*.,, 
^ -13_
Ayat (a)
BPJPH merupakan badan layanan umum, maka
dalam menetapkan tarif rayanan harus dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Penetapan biaya sertifikasi halal untuk
komponen biaya pemeriksaan dan/atau pengujian
yang dilakukan oleh LpH berdasarkan dinamika
perkembangan JpH dan kompreksitas pemeriksaan
dan/atau pengujian.
Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan dapat
mendelegasikan penetapan komponen biaya
pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan
oleh LPH kepada BpJpH.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 86
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan .,sumber lain yang sah dan
tidak mengikat" antara lain tanggung jawab sosial
perusahaan atau badan usaha, saluran zakat, infaq,
dan sedekah, atau skema-skema filantropi.
SK No 031112 APasal 87PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA_14_
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (21
Yang dimaksud dengan "pihak terkait,, antara lain
LPH, akuntan publik, lembaga survei, atau lembaga
swadaya masyarakat yang
perlindungan konsumen.bergerak di bidang
SK No 031773 APasal97...PRESTDEN
REPUBLIK TNDONESIA-15-
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
ukup jelas
Pasal 1O8
Cukup jelas
SK No 031774 APasal 1O9PRESIDEN
REPUELIK INDONESTA
_ 16_
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 1 10
Cukup jelas.
Pasal 1 1 1
Cukup jelas.
Pasal 1 12
Cukup jelas
Pasal 1 13
Cukup jelas.
Pasal 1 14
Cukup jelas.
Pasal I 15
Cukup jelas
Pasal 1 16
Cukup jelas
Pasal 1 17
Cukup jelas
Pasal 1 18
Cukup jelas.
Pasal 1 19
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
SK No 031715 APasal 121PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-77-
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "kode sistem harmonisasi,,
atau harmonized system cod"es adalah bahasa
numerik secara klasifikasi produk atau bahan
Produk sebagai standar internasionar untuk
pelaporan barang di bea cukai dan instansi terkait.
Huruf d
Cukup jelas.
SK No 031776 APasal 129PRESTDEN
REPUBLIK INDONESTA-18-
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasai 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ,Jasa" adalah setiap
layanan dan unjuk kerja berbentuk
pekedaan atau hasil keda yang dicapai, yang
disediakan oleh satu pihak ke pihak lain
dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh
konsumen atau pelaku Usaha.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ,,makanan,,
mencakup pangan olahan, bahan tambahan
pangan, dan bahan penolong.
SK No 031777 AHuruf b . .PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!A_19_
Huruf b
Yang dimaksud dengan "minuman"
mencakup pangan olahan, bahan tambahan
pangan, dan bahan penolong.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "obat,, mencakup
obat tradisional, suplemen kesehatan, dan
obat kuasi.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Ayat (1)
Cukup jelas
SK No 031778 AAyat (2)PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-20-
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan ,Jasa penyembelihan,,
contohnya rumah potong hewan atau rumah
potong unggas, dan sejenisnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
SK No 031779 APasal 147PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-21 -
Pasal I47
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas
SK No 031780 APasal 159. .PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA-22-
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 16O
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas
Pasal 162
Cukup jelas
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas
Pasal 165
Cukup jelas
Pasal 166
Cukup jelas
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas
Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Cukup jelas
SK No 031781 APasal 171PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-23-
Pasal 171
Cukup jelas
Pasal L72
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6651
SK No086134A