- 1 - 
Tanggapan BPOM  
Atas Koreksi Hasil Harmonisasi 3 Juni 2021  
 
 
 
 
 
RANCANGAN  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR  … TAHUN 20 21 
 TENTANG   
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
NOMOR 31 TAHUN 20 18 TENTANG LABEL PANGAN OLAHAN  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN , 
 
 
Menimbang  : a. bahwa untuk lebih menjamin keamanan dan kesehatan 
masyarak at terhadap pangan olahan melalui informasi 
sebagaimana tercantum dalam label pangan olahan, perlu 
mengubah beberapa ketentuan d alam Peraturan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 
tentang Label Pangan Olahan ; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan 
atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 31 Tahun 20 18 tentang Label Pangan Olahan ; 
 
Mengingat  : 1. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5360);  
 - 2 - 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3867);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang 
Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4424);  
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180 ); 
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 
Tahun 2018  tentang Label Pangan Ola han (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  1452);  
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 1 
Tahun 20 20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 20 Nomor 1 002); 
 
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN 
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 31 TAHUN 2018 
TENTANG LABEL PANGAN OLAHAN . 
 
Pasal I  
Beberapa ketentuan dalam  Peraturan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018  tentang Label Pangan 
Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
1452)  diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah , sehingga Pasal 5 
berbunyi sebagai berikut:  
 
Pasal 5   
(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib 
memuat keterangan paling sedikit mengenai:   - 3 - 
a. nama produk;  
b. daftar bahan yang digunakan;  
c. berat bersih atau isi bersih;  
d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau 
mengimpor;  
e. halal bagi yang dipersyaratkan;  
f. tanggal dan kode pr oduksi;  
g. keterangan kedaluwarsa;  
h. nomor izin edar; dan  
i. asal usul bahan Pangan tertentu.  
(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf 
h harus ditempatkan pada bagian Label yang paling 
mudah dilihat d an dibaca.  
 
2. Ketentuan Pasal 6 diubah , sehingga Pasal 6 berbunyi 
sebagai berikut:  
 
Pasal 6  
(1) Dalam hal Pangan Olahan dijual kepada Pelaku 
Usaha untuk diolah kembali menjadi Pangan Olahan 
lainnya, Label wajib memuat keterangan paling 
sedikit mengenai:  
a. nama produk;  
b. berat bersih atau isi bersih;  
c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau 
mengimpor;  
d. tanggal dan kode produksi; dan  
e. keterangan kedaluwarsa.  
(2) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dalam hal distribusi Pangan Olahan tidak 
dilakukan ole h Pelaku Usaha Pangan yang 
memproduksi atau mengimpor maka Pelaku Usaha 
wajib mencantumkan keterangan “Tidak untuk 
Diperdagangkan secara Eceran”, “Tidak untuk 
Dikemas Ulang”, “Hanya untuk Kebutuhan Hotel, 
Restoran, dan Katering”, atau dengan menggunakan - 4 - 
kalimat yang semakna.  
(3) Dalam hal Pangan Olahan dijual oleh produsen 
secara langsung kepada Pelaku Usaha untuk diolah 
kembali menjadi Pangan Olahan lainnya dikecualikan 
dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  
(4) Dalam hal Pangan Olahan didistribusikan oleh 
distributor yang ditunjuk langsung oleh produsen 
atau importir kepada Pelaku Usaha untuk diolah 
kembali menjadi Pangan Olahan lainnya dikecualikan 
dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  
 
3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan  ayat (4) huruf a Pasal 9 
diubah , sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:  
 
Pasal 9  
(1) Keterangan pada Label yang berbentuk tulisan wajib 
dicantumkan secara teratur, jelas, mudah dibaca, 
dan proporsional dengan luas permukaan Label.  
(2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) wajib  
dicantumkan dengan ukuran huruf paling kecil sama 
dengan atau lebih besar dari huruf kecil “o” pada jenis 
huruf Arial  dengan ukuran 1 mm (satu millimeter) 
(Arial 6 point).  
(3) Keterangan mengenai nama produk dan peringatan 
pada Label wajib  dicantumk an dengan ukuran huruf 
paling kecil sama dengan atau lebih besar dari huruf 
kecil “o” pada jenis huruf Arial dengan ukuran 2 mm 
(dua milimeter).  
(4) Keterangan berupa peringatan pada Label 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:  
a. peringatan terkait penggun aan pemanis buatan 
dan poliol;  
b. keterangan tentang Pangan Olahan yang proses 
pembuatannya bersinggungan dan/atau 
menggunakan fasilitas bersama dengan bahan 
bersumber babi;  
c. keterangan tentang alergen;  - 5 - 
d. peringatan pada label minuman beralkohol; 
dan/atau  
e. peringatan pada label produk susu.  
(5) Dalam hal luas permukaan Label kurang dari atau 
sama dengan 10 cm2 (sepuluh sentimeter persegi), 
tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
huruf dan/atau angka wajib dicantumkan dengan 
ukuran paling kecil 0,75 mm (nol  koma tujuh puluh 
lima milimeter).  
 
4. Ketentuan Pasal 13 diubah , sehingga  Pasal 13  berbunyi 
sebagai berikut:  
 
Pasal 13  
Daftar bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi Bahan Baku dan 
Bahan Tambahan Pangan . 
 
5. Ketentuan Pasal 15 diubah , sehingga  Pasal 15  berbunyi 
sebagai berikut:  
 
Pasal 15  
(1) Persentase kandungan bahan baku wajib 
dicantumkan untuk Pangan Olahan yang 
menggunakan:  
a. Bahan Baku yang memberikan identitas pada 
Pangan Olahan ; 
b. Bahan Baku yang ditekankan pada pelabelan 
baik dalam bentuk kata -kata atau gambar; atau  
c. Bahan Baku yang merupakan nama jenis 
pangan atau disebut dalam nama jenis pangan.  
(2) Persentase kandungan bahan  baku  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  wajib  dicantumkan pada 
daftar bahan . 
(3) Selain  harus  memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), pe rsentase kandungan 
bahan juga dapat dicantumkan berdekatan dengan - 6 - 
nama jenis.  
(4) Penekanan dalam bentuk kata -kata pencantuman 
persentase kandungan bahan baku untuk Pangan 
Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dapat berupa:  
a. tulisan “dari (diikuti nama bahan)”;  
b. tulisan “dengan (diikuti nama bahan)”; atau  
c. bahan baku ditekankan dengan penggunaan 
ukuran, warna, dan/atau jenis huruf yang 
berbeda pada Label.  
(5) Untuk j enis bahan yang beririsan fungsi dengan zat 
Gizi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) .  
 
6. Ketentuan ayat (4)  dan ayat (5)  Pasal 18 diubah , sehingga 
Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:  
 
Pasal 18  
(1) Pangan Olahan yang ditambahkan alkohol wajib 
mencantumkan kadar alkohol.  
(2) Kadar alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dicantumkan pada bagian yang mudah dilihat, 
dan/atau dibaca.  
(3) Dalam hal Pangan Olahan mengandung alkohol 
ikutan ( carry over ), pencantuman kadar alkohol 
ditulis pada d aftar bahan yang digunakan, setelah 
pencantuman bahan yang mengandung alkohol 
tersebut.  
(4) Kadar alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (3) dicantumkan dalam bentuk persentase 
“mengandung alkohol ±...%”.  
(5) Untuk Pangan Olahan yang ditambahkan alkohol 
atau mengandung alkohol ikutan ( carry over ) namun 
tidak terdeteksi pada produk akhir atau telah 
memiliki sertifikat halal dikecualikan dari ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
 - 7 - 
7. Ketentuan  Pasal 21  diubah , sehingga Pasal 21 berbunyi 
sebagai berikut:  
 
Pasal 21  
(1) Pada Label BTP yang diperdagangkan dalam kemasan 
eceran, selain memuat keterangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib  memuat 
keterangan:  
a. Tulisan “Bahan Tambahan Pangan”;  
b. Nama golongan BTP;  
c. Nama jenis BTP;  dan 
d. Batas Maksimal penggunaan BTP dalam Pangan 
Olahan.  
(1a) Dalam hal BTP yang diperdagangkan dalam kemasan  
eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengandung Bahan Penolong yang akan membantu 
proses pengolahan pangan maka Bahan Penolong  
wajib  dicantumkan pada daftar bahan.  
(2) Keterangan tentang BTP pemanis selain memuat  
keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
juga wajib memuat keterangan : 
a. kesetaraan kemanisan dibandingkan dengan 
gula sukrosa;   
b. Tulisan “Untuk penderita diabetes dan/atau 
orang yang membutuhkan makanan berkalori 
rendah”, untuk BTP pemanis buatan dalam 
bentuk table top; dan  
c. tulisan “ mengandung pemanis buatan, 
disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di 
bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu 
menyus ui”, untuk BTP pemanis buatan.  
(3) Keterangan tentang BTP yang mengandung poliol 
selain memuat keterangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) juga wajib memuat keterangan 
peringatan “Konsumsi berlebihan  mempunyai efek 
laksatif”.  
(4) Keterangan tentang BTP pemanis b uatan aspartam - 8 - 
selain memuat keterangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) juga wajib memuat keterangan :  
a. peringatan “men gandung fenilalanin, tidak cocok 
untuk penderita fenilketonurik”; dan  
b. tulisan “tidak cocok digunakan untuk bahan 
yang akan dipanaskan” . 
(5) Keterangan tentang BTP pewarna  selain memuat 
keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga  
wajib memuat keterangan :   
a. nomor indeks ( Colour Index , CI), jika jenis BTP 
tersebut memiliki nomor indeks;  
b. tulisan “Pewarna Pangan” dengan huruf kapital  
berwarna hijau di dalam kotak persegi panjang 
berwarna hijau; dan  
 
c. logo huruf M di dalam suatu lingkaran berwarna 
hitam.  
 
(6) Pencantuman gambar bahan Pangan pada label BTP  
hanya boleh dicantumkan jika BTP mengandung 
bahan  Pangan tersebut.  
 
8. Di antara  Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal 
yakni Pasal 23A, yang b erbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 23A  
(1) BTP tunggal yang dijual kepada Pelaku Usaha Pangan 
wajib  memenuhi ketentuan sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal 6 dan Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, 
dan huruf c.  
(2) BTP campuran yang dijual kepada Pelaku Usaha 
Pangan wajib  memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 23 huruf a dan 
- 9 - 
huruf b.  
 
9. Ketentuan Pasal 32 diubah , sehingga Pasal 32 berbunyi 
sebagai berikut:  
 
Pasal 32  
(1) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor 
Pangan Olahan yang dikemas eceran untuk 
diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib 
mencantumkan keterangan halal setelah 
mendapatkan sertifikat halal.   
(2) Sertifikat halal sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) 
diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
(3) Dihapus.  
(3a) Pangan Olahan  yang berasal dari bahan yang 
diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat 
halal.  
(4) Pemuatan  keterangan halal dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
10. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan  ayat (4) Pasal 37 diubah , 
sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:  
 
Pasal 37  
(1) Keterangan tentang asal usul bahan Pangan tertentu 
meliputi:  
a. asal bahan Pangan tertentu yang bersumber dari 
hewan atau tanaman; dan  
b. Pangan yang diproduksi melalui proses khusus.  
(2) Keterangan tentang asal usul bahan Pangan tertentu  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus  
wajib dimuat pada daftar bahan berupa nama b ahan  
diikuti dengan asal bahan.  
(3) Dalam hal keterangan  asal usul bahan Pangan 
tertentu sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf 
a berasal dari hewan wajib  disertai dengan - 10 - 
pencantuman jenis hewan diikuti dengan  asal bahan.  
(4) Dalam hal keterangan asal usul bahan Pangan 
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal 
dari tanaman dapat disertai dengan pencantuman 
jenis tanaman.  
(5) Asal usul bahan Pangan tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bahan 
yang bersumber atau mengandung atau be rasal dari 
hewan atau tanaman, baik dalam bentuk tunggal 
atau campuran atau produk olahan atau produk 
turunannya yang terkait dengan status kehalalan 
produk.  
(6) Pangan yang diproduksi melalui proses khusus  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi  
Pangan Produk Rekayasa Genetik atau Pangan 
Iradiasi.  
 
11. Ketentuan Pasal 44 dihapus .  
 
12. Ketentuan ayat (3) Pasal 49 diubah , sehingga Pasal 49 
berbunyi sebagai berikut:  
 
Pasal 49  
(1) Keterangan tentang Alergen wajib dicantumkan pada  
Pangan Olahan yang mengandung Alergen.  
(2) Pangan Olahan yang diproduksi menggunakan 
sarana  produksi yang sama dengan Pangan Olahan 
yang mengandung Alergen wajib mencantumkan 
informasi  tentang kandungan Alergen.  
(3) Alergen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  
berupa:  
a. serealia m engandung gluten, yaitu gandum, rye, 
barley,  oats, spelt  atau strain  hibrida;  
b. telur;  
c. ikan, krustase (udang, lobster, kepiting), 
moluska  (tiram, kerang, bekicot, atau siput laut);  
d. kacang tanah ( peanut ), kedelai;  - 11 - 
e. susu (termasuk laktosa);  
f. kacang pohon ( tree nuts ) termasuk kacang kenari,  
almond, hazelnut, walnut , kacang pecan , kacang 
Brazil , kacang pistachio , kacang Macadamia  atau 
kacang  Queensland ; kacang mede; dan  
g. sulfit (dapat berupa belerang dioksida, natrium 
sulfit, natrium bisulfit,  natrium metabisu lfit, 
kalium sulfit, kalium bisulfit, kalium 
metabisulfit, dan kalsium bisulfit ) dengan 
kandungan paling sedikit 10 mg/kg  (sepuluh 
miligram per kilogram) dihitung sebagai SO 2 
untuk produk siap konsumsi.  
 
13. Ketentuan  Pasal 51 diubah , sehingga Pasal 51 berbunyi 
sebagai berikut:  
 
Pasal 51  
(1) Keterangan tentang Pangan Olahan yang 
mengandung  Alergen wajib dicantumkan bahan 
alergen dalam daftar  bahan dengan tulisan yang 
dicetak tebal dan  mencantumkan tulisan informasi 
Alergen berupa  “Mengandung alergen, lihat daftar 
bahan yang dicetak  tebal”  atau mencantumkan 
informasi “ mengandung alergen: (diikuti dengan 
nama alergen yang dicetak tebal)”.  
(2) Pangan Olahan yang diproduksi menggunakan 
sarana  produksi yang sama dengan Pangan Olahan  
yang mengandung alergen wajib mencantumkan 
tulisan:  
a. “Diproduksi menggunakan peralatan yang juga  
memproses ...” diikuti dengan nama alergen;  
b. “Mungkin mengandung ...” diikuti dengan nama  
alergen; atau  
c. “Dapat mengandung …” diikuti dengan nama  
Alergen.  
(3) Pencan tuman keterangan sebagaimana dimaksud 
pada  ayat (1) dan ayat (2) wajib  berdekatan dengan - 12 - 
daftar  bahan.  
(4) Dalam hal Pelaku Usaha dapat  menjamin tidak ada 
trace Alergen pada sarana produksi  dengan 
dibuktikan dokumen validasi dikecualikan dari 
ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (2).  
 
14. Ketentuan ayat ( 1) Pasal 55 diubah dan ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) dihapus , sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai 
berikut:  
 
Pasal 55  
(1) Pangan Olahan dapat mencantumkan Klaim 
Gizi/nongizi, Klaim kesehatan dan Klaim lainnya.  
(2) Dihapus.  
(3) Dihapus.  
(4) Dihapus.  
(5) Pencantuman Klaim sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
 
15. Ketentuan ayat (2) Pasal 60 diubah , sehingga Pasal 60 
berbunyi sebagai berikut:  
 
Pasal 60  
(1) Keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan mutu  
Pangan Olahan dapat dicantumkan pada Label.  
(2) Keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan mutu  
Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dapat be rupa tanda SNI, logo Sertifikat Kelayakan  
Pengolahan (SKP), logo sertifikat prima, logo piagam  
bintang keamanan Pangan, Program Manajemen 
Risiko,  Sistem Manajemen Keamanan  Pangan , dan 
penerapan sistem  pengendalian bahaya pada titik 
kendali  kritis ( Hazard Analysis and Critical Control 
Point). 
(3) Keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan mutu  
Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  - 13 - 
dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku dan  
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi  
dan/ atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah.  
 
16. Judul Bagian Keempat Belas diubah , sehingga  berbunyi 
sebagai berikut:  
 
Bagian Keempat belas  
Tulisan, Logo , dan/atau Gambar yang Terkait dengan  
Kelestarian Lingkungan  dan/atau Kemasan Pangan  
 
17. Ketentuan Pasal 61 diubah , sehingga Pasal 61 berbunyi 
sebagai berikut:  
 
Pasal 61  
(1) Tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan  
kelestarian lingkungan dan/atau  Kemasan Pangan 
dapat dicantumkan pada Label.  
(2) Pencantuman  tulisan, logo dan/atau gambar yang 
terkait  dengan kelestarian lingkungan sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (1) harus disertai dengan data 
dukung yang  dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
dengan ketentuan  peraturan perundang -undangan.  
(3) Pencantuman tulisan, logo dan/atau gambar yang 
terkait dengan Kemasan Pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan 
terkait keamanan Kemasan Pangan  dan disertai 
dengan  data dukung yang dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -unda ngan.  
 
18. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi 
sebagai berikut : 
 
Pasal 62  
(1) Keterangan untuk membedakan mutu suatu Pangan 
Olahan dapat digunakan dalam hal Pangan Olahan - 14 - 
tersebut memiliki perbedaan terkait karakteristik 
mutu dan/atau kandungan zat Gizi dengan Pangan 
Olahan sejenis.  
(2) Keterangan mengenai mutu suatu Pangan Olahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
tulisan dan/atau gambar.  
(3) Perbedaan kandungan Gizi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perat uran 
perundang -undangan.  
(4) Pangan Olahan sejenis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan Pangan Olahan yang diproduksi 
oleh perusahaan yang sama dan telah beredar.  
(5) Keterangan yang digunakan untuk menunjukkan 
perbedaan mutu dan/atau kandungan Gizi suatu 
Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa “spesial”, “premium”, “gold”, “platinum”, 
“ekstra”, “plus (+)”, “advanced”, atau kata lain yang 
semakna.  
(6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  
disertai dengan tanda asterik (“ * ”) dan penjelasan 
tanda asterik dicantumkan pada bagian label yang 
paling mudah dilihat dan dibaca.  
(7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
meliputi:  
a. keterangan yang menjadi pembeda; dan  
b. pangan olahan sejenis sebagai pembandingnya 
jika diperlukan.  
 
19. Ketentua n Pasal 64 dihapus . 
 
20. Ketentuan Pasal 67 diubah , sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  
 
Pasal 67  
(1) Pelaku Usaha dilarang mencantumkan pernyataan, 
keterangan, tulisan, gambar, logo, klaim, dan/atau 
visualisasi yang tidak benar dan menyesatkan.  - 15 - 
(2) Pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, klaim, 
dan/atau visualisasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) antara lain : 
a. pernyataan bahwa Pangan Olahan mengandung 
suatu zat Gizi lebih unggul daripada Pangan 
Olahan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan;  
b. pernyataan bahwa Pangan Olahan dapat 
menyehatkan, kecuali diatur lain dalam 
ketent uan peraturan perundang -undangan;  
c. pernyataan atau keterangan dalam bentuk 
apapun bahwa Pangan yang bersangkutan dapat 
berfungsi sebagai obat;  
d. pernyataan bahwa Pangan Olahan dapat 
meningkatkan kecerdasan;  
e. pernyataan keunggulan pada Pangan Olahan 
jika keungg ulan tersebut tidak seluruhnya 
berasal dari Pangan Olahan tersebut tetapi 
sebagian diberikan dari Pangan Olahan lain yang 
dapat dikonsumsi bersama -sama;  
f. pernyataan bahwa konsumsi Pangan Olahan 
tersebut dapat memenuhi kebutuhan semua zat 
Gizi; 
g. pernyataan ya ng memuat ketiadaan suatu 
komponen yang secara alami tidak ada dalam 
Pangan Olahan, kecuali  diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang -undangan ; 
h. tulisan  atau gambar seolah -olah bahan Pangan 
sintetik berasal dari alam;  
i. nama, logo, atau identitas lembaga yang 
melakukan analisis /pengujian  Pangan  Olahan ;  
j. gambar atau keterangan terkait tenaga 
kesehatan, tokoh agama atau pejabat publik, 
atau berperan sebagai t enaga kesehatan, tokoh 
agama, atau pejabat publik;  
k. nama dan gambar tokoh yang telah menjadi 
milik umum, kecuali mendapat izin dari yang - 16 - 
bersangkutan;  
l. pernyataan atau keterangan yang secara 
langsung atau tidak langsung merendahkan 
barang dan/atau jasa pihak  lain; 
m. keterangan, tulisan, atau gambar yang 
menyinggung suku, agama, ras, dan/atau 
golongan tertentu;  
n. keterangan mengenai undian, sayembara, 
hadiah, dan tulisan atau gambar apapun yang 
tidak sesuai dengan Label yang disetujui yang 
merupakan bagian tidak t erpisahkan dari izin 
edar;  
o. keterangan, tulisan, atau gambar lainnya yang 
bertentangan dan dilarang oleh ketentuan 
perundang -undangan;  
p. keterangan yang menimbulkan  gambaran/  
persepsi yang bertentangan dengan norma 
kesusilaan, etika, atau ketertiban umum;  
q. keterangan yang menyatakan Pangan Olahan 
bersifat tonik . Pencantuman kata “tonik” hanya 
dapat digunakan jika merupakan nama jenis 
Pangan Olahan sesuai dengan Kategori Pangan;  
r. logo atau keterangan lain yang tidak terkait 
Pangan Olahan atau berlebihan;  
s. keterangan teknologi terbaru/modern/terkini 
atau kalimat semakna yang kondisinya 
dipengaruhi oleh waktu;  
t. pernyataan/visualisasi yang menggambarkan 
bahwa susu kental dan analognya disajikan 
sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu 
dan sebagai satu -satunya sumber gizi;  
u. pernyataan/visualisasi yang semata -mata 
menampilkan anak di bawah usia 5 (lima) tahun 
pada susu kental dan analognya;  
v. pernyataan/visualisasi yang menggambarkan 
peruntukan bagi kelompok tertentu (orang yang 
memiliki kebutuh an gizi tertentu karena kondisi - 17 - 
fisik/fisiologis dan penyakit/ gangguan tertentu) 
pada Pangan Olahan umum;  
w. keterangan tanpa BTP selain sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 24 ayat (4), meliputi 
penggunaan dan/atau pencantuman nama 
Jenis BTP, keterangan atau p ernyataan “bebas 
BTP”, “tidak menggunakan BTP”, “tidak 
menambahkan BTP”, “tidak terdapat BTP”, 
“tidak mengandung BTP”, atau yang semakna.  
x. pernyataan atau keterangan yang menggunakan 
kata superlatif, kecuali jika disertai dengan bukti 
berupa sertifikat atau  bentuk lain sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku;   
y. pernyataan “satu -satunya”, “hanya”, “cuma”, 
atau yang bemakna sama, kecuali jika memiliki 
data yang dapat dipertanggungjawabkan ; 
dan/atau  
z. penekanan dalam bentuk tulisan dan/atau 
gambar terkait kandungan B TP. 
 
21. Ketentuan Pasal 68 dihapus.  
 
22. Di antara  Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal 
yakni Pasal 70A , sehingga Pasal 70A berbunyi se bagai 
berikut: 
 
Pasal 70A  
(1) Keterangan selain yang  diatur  dalam Peraturan  
Badan  ini hanya dapat dicantumkan  pada Label 
setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan.  
(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (1),  permohonan  harus disertai 
kelengkapan data menggunakan formul ir dengan 
format  sebagaimana tercantum dalam  Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan  
Badan  ini. 
(3) Tata cara pengajuan persetujuan sebagaimana - 18 - 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
23. Ketentuan Pasal 72 diubah , sehingga  Pasal 72 berbunyi 
sebagai berikut:  
 
Pasal 72  
(1) Label yang telah beredar sebelum berlakunya 
Peraturan Badan ini wajib menyesuaikan dengan 
ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 
31 Desember 2021  dikecuali kan pada  Label susu 
kental dan analognya . 
(2) Ketentuan Pasal 6, Pasal 21, dan Pasal 23A, Label 
yang telah beredar sebelum berlakunya Peraturan 
Badan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan 
dalam Peraturan Badan ini paling lambat  1 (satu) 
tahun mulai berlakunya Peraturan Badan ini.   
 
Pasal II  
Peraturan  Badan ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan.  
 
  - 19 - 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan  Badan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,  
 
 
 
PENNY K. LUKITO  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
BENNY RIYANTO  
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 20 - 
LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR     TAHUN  2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS 
OBAT DAN MAKANAN NOMOR 31 TAHUN 20 18 
TENTANG LABEL PANGAN OLAHAN  
 
 
FORMULIR PERMOHONAN PENGKAJIAN LABEL PANGAN OLAHAN  
HALAMAN 1  
1. DATA ADMINISTRASI PEMOHON  
 
Nama Pemohon * : …………………………………………………………  
Nama Penanggung 
Jawab*  : ……………………………………………………… . 
Jabatan * : …………………………………………………………  
Nama Badan Usaha * : …………………………………………………………  
Alamat Badan Usaha * : …………………………………………………………  
Telepon Badan Usaha *  : …………………………………………………………  
Telepon Penanggung 
Jawab  * : …………………………………………………………  
Fax Badan Usaha*  : …………………………………………………………  
E-mail Badan Usaha * : …………………………………………………………  
E-mail Penanggung 
Jawab * : …………………………………………………………  
Pakta Integritas*  : Terlampir (Melampirkan dokumen pakta 
integritas)  
 
*) wajib diisi  
Lanjut ke halaman 2    
  - 21 - 
HALAMAN 2  
 
2. DATA  LABEL PANGAN OLAHAN  
 
Nama jenis* : ……………………………………………………………  
Nama dagang/merk  : ……………………………………………………………  
Isi/berat bersih  : ……………………………………………………………  
Jenis kemasan  : ……………………………………………………………  
Tahapan proses produksi  : Terlampir (Lampirkan dokumen proses produksi 
pangan olahan)  
 
Komposisi produk  * :  
 
No Nama bahan  Persentase (%)  Fungsi  
1. …………………………..  ……………….  ……………………………………  
2 …………………………..  ……………….  ……………………………………  
dst… (disesuaikan dengan jumlah bahan penyusun komposisi pangan olahan)  
 
Desain/ rancangan label  : Terlampir (Lampirkan dokumen desain/ 
rancangan label)  
Permohonan label yang 
diajukan  : …………………………………………………………
……………………………  
Penjelasan permohonan 
label yang diajukan  : …………………………………………………………
……………………………  
*) wajib diisi  
   Lanjut ke halaman 3  
 - 22 - 
HALAMAN 3  
1. DOKUMEN PENDUKUNG ** 
 
No Judul Dokumen  
(Regulasi Negara Lain/ 
Jurnal/Artikel/Rekomendasi 
Pemerintah/Produk Beredar)  Ringkasan informasi  Dokumen 
lengkap  
1. …………………..  ……………………………  Terlampir  
2 …………………..  ……………………………  Terlampir  
dst… (disesuaikan dengan jumlah kajian yang dilampirkan)  
 
**) wajib diisi minimal 3 dokumen, namun jumlah maksimalnya tidak terbata s 
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,  
 
 
 
PENNY K. LUKITO