RANCANGAN  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR … TAHUN … 
TENTANG  
REGISTRASI PANGAN OLAHAN  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,  
 
 
Menimbang  : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari pangan olahan 
yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, 
dan label, diperlukan pengaturan mengenai registrasi 
pangan olahan;  
b. bahwa ketentuan mengenai  pendaftaran pangan olahan 
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan 
Pengawas Obat dan Maka nan Nomor 27 Tahun 2017 
tentang Pendaftaran Pangan Olahan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 
Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan  sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di bidang pangan olahan  sehingga perlu diganti;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a  dan huruf b serta untuk melaksanakan  
ketentuan  Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan 
Pangan,  perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan tentang Registrasi Pangan Olahan;  
 
Mengingat  : 1. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5360);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang 
Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6442);  
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);  
4. Peraturan Badan Pengawas Obat  dan Makanan Nomor 21 
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002)  sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentan g Perubahan atas 
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);  
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat -2- 
dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah  terakhir  dengan Peraturan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan Nomor 24 Tahun 20 22 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik 
Indonesia T ahun 20 22 Nomor 1111 ); 
 
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN  MAKANAN  
TENTANG REGISTRASI  PANGAN OLAHAN.  
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1  
Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:  
1. Registrasi Pangan Olahan yang selanjutnya disebut 
Registrasi adalah prosedur pendaftaran pangan olahan 
termasuk bahan tambahan pangan dengan tujuan 
mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang 
kegiatan usaha dalam rangka peredaran pangan.  
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber 
hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 
perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah 
maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia , 
termasuk bahan tambahan p angan, bahan baku pangan, 
dan bahan lain nya yang digunakan dalam proses 
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan 
atau minuman.  
3. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil 
proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau 
tanpa bahan tambahan . 
4. Bahan Baku Pangan adalah bahan dasar yang dapat 
berupa pangan segar dan/atau  Pangan Olahan yang dapat 
digunakan untuk memproduksi Pangan.  
5. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP 
adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk 
mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.  
6. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha 
yang selanjutnya disingkat PB -UMKU adalah legalitas 
yang diberikan kepada pelaku usaha Pangan untuk 
menunjang kegiatan usaha  sebagai bentuk persetujuan 
Registrasi.  
7. Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang 
berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau 
bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke 
dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian 
kemasan Pangan.  
8. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik  yang selanjutnya 
disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan 
bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, 
bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.  -3- 
9. Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana 
Peredaran yang selanjutnya disingkat SMKPO adalah 
sistem yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin 
keamanan dan mutu Pangan Olahan melalui pengawasan 
berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai 
peredaran pangan.  
10. Penerima Kontrak adalah perorangan dan/atau badan 
usaha di bidang Pangan Olahan yang menerima pekerjaan 
pembuatan Pangan Olahan berdasarkan kontrak dan 
memiliki izin usaha sesuai dengan jenis Pangan Olahan 
yang diproduksi.  
11. Pemberi Kontrak adalah perorangan dan/atau badan 
usaha yang memiliki izin usaha di bidang produksi Pangan 
yang menggun akan sarana produksi pihak lain 
berdasarkan kontrak.  
12. Perusahaan adalah Produsen dan/atau Importir Pangan 
Olahan yang telah mendapat izin usaha sesuai denga n 
ketentuan peraturan perundang -undangan dan 
mengajukan Registrasi dalam rangka mendapatkan PB-
UMKU . 
13. Produsen adalah perorangan dan/atau badan usaha yang 
membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, 
dan/atau mengemas kembali Pangan Olahan untuk 
diedarkan.  
14. Importir  adalah orang perseorangan atau lembaga atau  
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun  
bukan badan hukum, yang melakukan impor.  
15. Registrasi Baru adalah Registrasi untuk Pangan Olahan 
yang belum memiliki PB-UMKU . 
16. Registrasi Ulang adalah Registrasi perpanjangan masa 
berlaku PB-UMKU . 
17. Registrasi Variasi adalah Registrasi perubahan da ta 
Pangan Olahan yang sudah memiliki PB-UMKU dengan 
tidak menyebabkan perubahan Nomor PB-UMKU atau 
biaya registrasi . 
18. Nomor  PB-UMKU adalah nomor yang tercantum pada PB -
UMKU yang diberikan bagi Pangan Olahan yang telah 
memenuhi persyaratan Registrasi.  
19. Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Sarana 
Produksi Pangan Olahan yang selanjutnya disebut PMR 
adalah program yang disus un dan dikembangkan untuk 
menjamin keamanan dan mutu pangan melalui 
pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sarana 
produksi pangan olahan.  
20. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 
SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan 
Standardisas i Nasional dan berlaku di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
21. Acceptable Daily Intake  yang selanjutnya disingkat ADI 
adalah jumlah maksimal BTP dalam miligram per kilogram 
berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama 
hidup tanpa menimbulkan  efek merugikan terhadap 
kesehatan . 
22. Sistem Registrasi adalah sistem elektronik yang dikelola dan 
diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan 
dalam rangka registrasi  Pangan Olahan . -4- 
23. Petugas adalah pegawai di lingkungan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan yang diberi tugas untuk melaksanakan 
penilaian terha dap permohonan registrasi Pangan Olahan.  
24. Hari adalah hari kerja.  
25. Biaya Registrasi  adalah biaya yang dikenakan dalam 
rangka Registrasi  sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan . 
26. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan.  
27. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya 
disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah 
nonkementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.  
 
Pasal 2  
(1) Setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri 
atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan 
eceran wajib memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, 
dan Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan . 
(2) Kemasan eceran sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) 
merupakan kemasan produk akhir Pangan Olaha n yang 
dijual secara retail atau dijual langsung kepada konsumen 
akhir.  
(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:  
a. penerapan cara produksi  dan cara peredaran Pangan 
Olahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan ; dan  
b. memastikan Pangan Olahan memenuhi persyaratan 
cemaran biologis, cemaran kimia, residu obat hewan , 
dan residu pestisida maupun benda lain sesuai 
dengan ketentuan  peraturan perundang -undangan . 
 
Pasal 3  
(1) Setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri 
atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan 
eceran wajib memiliki PB-UMKU . 
(2) PB-UMKU  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib 
untuk:  
a. Pangan Olahan yang ditujukan untuk uji pasar ; 
dan/atau  
b. BTP. 
(3) Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  
a. Pangan Olahan yang diproduksi sendiri; dan  
b. Pangan Olahan yang  diproduksi berdasarkan 
kontrak . 
(4) Pangan  Olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan 
Pangan  Olahan yang diproduksi oleh Penerima Kontrak 
atas permintaan Pemberi Kontrak.  
 
 
 
 
 -5- 
Pasal 4  
(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) untuk:  
a. Pangan Olahan yang mempunyai masa simpan 
kurang dari 7 (tujuh) hari;  
b. Pangan Olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai 
Bahan Baku Pangan  dan tidak dijual secara langsung 
kepada konsumen akhir;  
c. Pangan Olahan  dan BTP  yang dikemas dalam jumlah 
besar dan tidak dijual secara langsung kepada 
konsumen akhir;  
d. Pangan  Olahan , tidak termasuk BTP, yang dijual dan 
dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah 
kecil sesuai permintaan konsumen;  
e. Pangan Olahan yang termasuk barang kebutuhan 
pokok hasil industri yang lazim dikemas kembali 
dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan  yang 
meliputi gula  kristal putih , minyak goreng, dan 
tepung terigu ; 
f. Pangan Olahan yang diproduksi oleh industri rumah 
tangga pangan  sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan ; 
g. Pangan Olahan yang diimpor dalam jumlah kecil 
untuk keperluan:  
1. sampel  dalam rangka pengujian;  
2. penelitian;  dan/atau  
3. konsumsi sendiri;  
h. Pangan siap saji; dan/atau  
i. Pangan yang belum mengalami  pengolahan yang 
dapat dikonsumsi langsung dan/atau  yang dapat 
menjadi bahan baku pengolahan Pangan . 
(2) Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e  wajib memiliki PB -UMKU pada kemasan akhir 
sebelum dilakukan pengemasan kembali.  
(3) Jumlah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)      
huruf g merupakan jumlah berdasarkan rekomendasi atas 
pengajuan permohonan pemasukan melalui mekanisme 
jalur khusus atau Special Access Scheme  sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
Pasal 5 
(1) PB-UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
diterbitkan oleh Kepala Badan . 
(2) PB-UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
diterbitkan  sebagai bentuk persetujuan Registrasi Baru  
terdiri atas:  
a. sertifikat pemenuhan komitmen pangan olahan;  
b. sertifikat persetujuan pangan olahan wajib SNI;   
c. izin edar  pangan olahan ; dan 
d. izin edar  pangan olahan  dengan notifikasi . 
(3) PB-UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
diterbitkan sebagai bentuk persetujuan  Registrasi Variasi 
terdiri atas:  
a. izin variasi nama produsen pangan olahan;  
b. izin variasi nama dan/atau alamat kantor importir 
pangan olahan selama masih dalam satu provinsi;  -6- 
c. sertifikat pemenuhan komitmen variasi minor pangan 
olahan;  
d. sertifikat pemenuhan komitmen variasi mayor 
pangan olahan;  
e. sertifikat persetujuan variasi mayor pangan olahan 
wajib SNI;  dan 
f. izin variasi mayor pangan olahan.  
(4) PB-UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
diterbitkan sebagai bentuk persetujuan  Registrasi Ulang 
yaitu  sertifikat pemenuhan komitmen ulang pangan 
olahan.  
 
BAB II  
TATA CARA REGISTRASI  
 
Bagian Kesatu  
Umum  
 
Pasal 6 
(1) PB-UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
diperoleh dengan mengajukan permohonan Registrasi.  
(2) Permohonan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diajukan oleh Perusahaan melalui Sistem Registrasi . 
(3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. Registrasi Baru;  
b. Registrasi Variasi; dan  
c. Registrasi Ulang.  
 
Pasal  7 
(1) Registrasi  diajukan untuk  setiap Pangan Olahan  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk untuk 
Pangan Olahan yang memiliki perbedaan dalam hal:  
a. jenis pangan;  
b. jenis kemasan;  
c. komposisi;  
d. nama dan/atau alamat sarana produksi di wilayah 
Indonesia;  
e. nama dan/atau alamat sarana produksi asal di  luar 
negeri;  
f. nama dan/atau alamat importir; dan/atau  
g. rancangan Label.  
(2) Perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan 
Registrasi untuk:  
a. Pangan Olahan yang berdasarkan hasil pengawasan 
tidak memiliki nomor PB -UMKU dan ditemukan 
mengandung bahan baku yang dilarang dalam 
pangan olahan dan/atau bahan yang dilarang 
digunakan sebagai BTP ; atau  
b. Pangan Olahan yang telah dikenakan sanksi berupa 
pencabutan PB -UMKU dengan temuan pelanggaran 
penggunaan bahan baku yang dilarang dalam pangan 
olahan dan/atau bahan yang dilarang digunakan 
sebagai BTP sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Badan ini .   
(3) Nama dari Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2) dapat diajukan Registrasi kembali dengan nama -7- 
sebelumnya berdasarkan pertimbangan teknis dengan 
memperhatikan pemenuhan terhadap kriteria keamanan, 
mutu, gizi, dan Label sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan . 
 
Pasal 8 
(1) Registrasi untuk Pangan Olahan yang diproduksi sendiri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 3) huruf a 
diajukan oleh Produsen.  
(2) Registrasi untuk Pangan Olahan yang diproduksi 
berdasarkan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat ( 3) huruf b diajukan oleh Pemberi Kontrak.  
(3) Produsen, Pemberi Kontrak, dan Penerima Kontrak harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
a. memiliki izin usaha industri di bidang pangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan; 
dan  
b. menerapkan  CPPOB dan/atau PMR untuk jenis 
dan/atau kategori Pangan yang didaftarkan.  
(4) Dalam hal Pemberi Kontrak tidak memenuhi persyaratan 
CPPOB dan/atau PMR untuk jenis  dan/atau kategori 
pangan yang didaftarkan  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b , Pemberi Kontrak harus  memen uhi 
persyaratan CPPOB dan/atau PMR untuk jenis  dan/atau 
kategori pangan lainnya . 
(5) Pemenuhan persyaratan penerapan CPPOB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan  izin 
penerapan CPPOB sesuai dengan P eraturan BPOM  yang 
mengatur mengenai  penerbitan izin penerapan CPPOB.  
(6) Pemenuhan persyaratan penerapan PMR sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan 
rekomendasi atau izin penerapan PMR sesuai dengan 
Peraturan BPOM yang mengatur mengenai penerapan 
progr am manajemen risiko keamanan pangan di sarana 
produksi pangan.  
 
Pasal 9 
(1) Registrasi untuk Pangan Olahan yang diimpor ke dalam 
wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1)  diajukan oleh Importir yang mendapatkan 
penunjukan dari perusahaan di negara asal produk.  
(2) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyarat an sebagai berikut:  
a. memiliki izin di bidang importasi pangan ; 
b. memiliki surat penunjukan berupa surat perjanjian 
dari perusahaan di negara asal; dan  
c. menerapkan SMKPO . 
(3) Surat penunjukan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b harus mencantumkan klausul:  
a. pemberian hak kepada perusahaan yang ditunjuk 
untuk melakukan Registrasi ; dan 
b. jangka waktu berlakunya penunjukan.  
(4) Dalam hal Importir ditunjuk secara eksklusif oleh 
perusahaan  di negara asal produk, surat penunjukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus 
mencantumkan klausul penunjukan bersifat eksklusif . -8- 
(5) Surat  penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disahkan oleh notaris setempat, kamar dagang setempat, 
pemerintah  setempat, pihak  berwenang yang ditunjuk 
oleh pemerintah setempat,  perwakilan Republik Indonesia 
di luar negeri, atau perwakilan negara asal di Indonesia.  
(6) Dalam  hal terjadi perselisihan pada surat penunjukan 
yang bersifat non eksklusif, proses Registrasi  dapat 
dilanjutkan setelah tercapainya penyelesaian secara 
tuntas antara pihak yang berselisih.  
(7) Pemenuhan  persyaratan  penerapan SMKPO  sebagaimana 
dimaksud pada  ayat (2) huruf c dibuktikan dengan 
sertifikat pemenuhan standar SMKPO  atau hasil 
pemeriksaan BPOM sesuai dengan Peraturan BPOM  yang 
mengatur mengenai penerapan sistem jaminan keamanan 
dan mutu pangan olahan di sarana peredaran.  
 
Pasal 10 
Dalam hal Pangan Olahan diproduksi di Indonesia atau yang 
diimpor ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan perjanjian 
lisensi  atau peredaran , Perusahaan harus memiliki surat 
perjanjian yang mencantumkan paling sedikit:  
a. nama dan alamat kedua belah pihak dengan jelas;  
b. hak dan kewajiban kedua belah pihak  dalam menjamin 
keamanan, mutu, gizi , dan Label; dan 
c. jangka waktu berlakunya per janjian.  
 
Pasal 1 1 
(1) Perusahaan wajib melaporkan kepada BPOM dalam hal 
surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (3) atau perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 telah berakhir masa berlakunya.  
(2) PB-UMKU yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku  
sejak surat penunjukan dan perjanjian lisensi berakhir . 
 
Pasal  12 
(1) Terhadap permohonan Registrasi untuk Pangan Olahan 
yang diimpor ke dalam wilayah Indonesia , pihak yang 
memproduksi  Pangan Olahan di negara asal harus 
memenuhi persyaratan CPPOB untuk kategori  Pangan 
Olahan yang didaftarkan.  
(2) Pemenuhan persyaratan CPPOB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)  dibuktikan dengan:  
a. sertifikat good manufacturing pr actices ; 
b. sertifikat hazard analysis and critical control points ; 
c. sertifikat serupa dengan sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang diterbitkan 
oleh lembaga berwenan g atau terakr editasi ; dan/ atau  
d. hasil audit dari pemerintah setempat.  
(3) Dalam hal diperlukan  pembuktian terhadap pemenuhan 
persyaratan CPPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 
BPOM dapat melakukan pemeriksaan  setempat . 
 
Pasal  13 
Perusahaan bertanggung jawab terhadap kelengkapan, 
kebenaran, dan keabsahan data serta dokumen yang diajukan 
saat Registrasi.  -9- 
 
Pasal 1 4 
Data dan /atau  dokumen yang diajukan saat Registrasi 
merupakan dok umen rahasia yang hanya dipergunakan untuk 
keperluan penilaian dan pengawasan oleh petugas yang 
berwenang.  
 
Bagian Kedua  
Registrasi Akun  
 
Pasal 1 5 
(1) Perusahaan yang akan  mengajukan Registrasi harus 
melakukan registrasi akun Perusahaan terlebih dahulu 
untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi.  
(2) Registrasi akun Perusahaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hanya dilakukan 1 (satu) kal i.  
 
Pasal 1 6 
(1) Registrasi akun Perusahaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 5 ayat (1) dilaksanakan dengan mengisi data 
dan mengunggah dokumen melalui Sistem Registrasi  
berupa data perusahaan dan dokumen pemenuhan 
kriteria keamanan dan mutu.  
(2) Dokumen sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.  
 
Pasal  17 
(1) Petugas melakukan verifikasi terhadap data dan/atau  
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6. 
(2) Hasil verifikasi  sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat  
berupa:  
a. permintaan kelengkapan data;  
b. penolakan; atau  
c. persetujuan.  
(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada  ayat ( 2) 
disampaikan secara elektronik  paling lambat  10 (sepuluh) 
Hari sejak pe rmohonan  dan/atau kelengkapan data 
diterima oleh Petugas.  
(4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar , 
Perusahaan mendapatkan nama pengguna dan kata 
sandi.  
 
Pasal 1 8 
(1) Nama pengguna dan kata sandi  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 7 ayat (4)  merupakan data rahasia 
Perusahaan.  
(2) Perusahaan wajib menjaga penggunaan dan kerahasiaan 
nama pengguna dan kata sandi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 7 ayat (4) . 
(3) Perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya apabila 
terjadi penyalahgunaan nama pengguna dan kata sandi . 
(4) Dalam hal terjadi penyalahgunaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), BPOM dapat melakukan perubahan 
terhadap kata sandi berdasarkan permohonan dari 
Perusahaan.  -10- 
Pasal 1 9 
(1) Dalam hal terdapat penambahan data pada akun 
Perusahaan yang telah disetujui, Perusahaan harus 
melaporkan kepada BPOM dengan cara mengisi data dan 
mengunggah dokumen . 
(2) Penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
berupa : 
a. penambahan pabrik dalam negeri ; 
b. penambahan pabrik luar negeri ; dan/atau  
c. penambahan jenis Pangan.  
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran I I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini . 
(4) Terhadap data dan /atau  dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) 
dan ayat (3).  
 
Bagian Ketiga  
Registrasi Baru  
 
Pasal 20 
(1) Registrasi Baru dibedakan berdasarkan tingkat risiko yang 
terdiri atas:  
a. tingkat risiko menengah rendah;  
b. tingkat risiko menengah tinggi; dan  
c. tingkat risiko tinggi.  
(2) Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempertimbangkan target konsumen, 
pencantuman klaim, penggunaan BTP, proses produksi 
tertentu, Bahan Baku Pangan  tertentu, dan risiko produk.  
(3) Dalam hal terdapat kajian risiko baru terkait keamanan , 
mutu, dan gizi Pangan Olahan yang telah mendapat 
persetujuan tertulis dari Kepala Badan, dapat dilakukan 
perubahan tingkat risiko yang menjadi pertimbangan 
dalam proses penilaian Registrasi.  
(4) Penetapan tingkat risiko Registrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan alur 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Badan ini.  
 
Pasal 2 1 
(1) Perusahaan yang mengajukan permohonan Registrasi 
Baru harus mengisi data dan mengunggah dokumen 
melalui Sistem Registrasi . 
(2) Data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan penilaian secara mandiri oleh Sistem 
Registrasi untuk menentukan tingkat risiko sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1). 
(3) Berdasarkan penilaian secara mandiri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), permohonan Registrasi 
ditentukan sebagai tingkat risiko menengah rendah, 
tingkat risiko menengah tinggi, atau tingkat risiko tinggi.  -11- 
(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.  
 
Pasal 2 2 
(1) Dalam hal Pangan Olahan yang didaftarkan  menggunakan 
bahan kemasan, jenis pangan, Bahan Baku Pangan , BTP, 
dan/atau mencantumkan klaim yang belum diatur dalam 
peraturan perundang -undangan,  Perusahaan harus 
mengajukan permohonan pengkajian  terlebih dahulu . 
(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
 
Paragraf 1  
Registrasi Baru  Tingkat Risiko Menengah Rendah  
 
Pasal 2 3 
(1) Dalam hal permohonan Registrasi ditentukan sebagai 
tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 1 ayat (3), Perusahaan mendapatkan surat 
perintah bayar Biaya Registrasi.  
(2) Perusahaan harus melakukan pembayaran Biaya 
Registrasi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan 
paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak surat perintah bayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.  
(3) Dalam hal hasil validasi terhadap data dan dokumen 
Registrasi sudah dinyatakan lengkap dan benar maka 
diterbitkan sertifikat pemenuhan komitmen Pangan 
Olahan paling lambat  1 (satu) Hari  sejak Biaya Registrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  telah diterima dan 
divalidasi . 
 
Paragraf 2  
Registrasi Baru Tingkat Risiko Menengah Tinggi  
 
Pasal 2 4 
(1) Dalam hal permohonan Registrasi ditentukan sebagai 
tingkat risiko menengah tinggi  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 1 ayat (3) dan berdasarkan hasil verifikasi 
telah dinyatakan lengkap dan benar , Perusahaan 
mendapatkan surat perintah bayar Biaya Registrasi . 
(2) Perusahaan harus melakukan pembayaran Biaya 
Registrasi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan 
paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak surat perintah bayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.  
(3) BPOM melakukan validasi penerbitan sertifikat 
persetuju an Pangan Olahan paling lambat 5 (lima) Hari  
sejak Biaya Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) telah diterima dan divalidasi . 
 
Pasal 2 5 
(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi diperlukan 
tambahan data maka Perusahaan harus menyampaikan 
kelengkapan data  paling lambat 5 (lima) Hari terhitung 
sejak pengiriman permintaan kelengkapan data . -12- 
(2) Dalam hal Perusahaan tidak menyampaikan kelengkapan 
data sampai dengan waktu yang ditetapkan  sebagaimana 
dimaksud  pada ayat ( 1) maka Registrasi ditolak oleh 
Sistem Registrasi .  
(3) Dalam hal b erdasarkan hasil verifikasi  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, 
Perusahaan mendapatkan surat perintah bayar Biaya 
Registrasi.  
(4) Perusahaan harus melakukan pembayaran Biaya 
Registrasi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan 
paling lambat  10 (sepuluh) Hari sejak surat perintah bayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) diterima.  
(5) BPOM melakukan validasi penerbitan Sertifikat 
Persetujuan Pangan Olahan paling lambat 5 (lima) Hari  
sejak Biaya Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) telah diterima dan divalidasi . 
 
Pasal 2 6 
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, data dan/atau 
dokumen dinyatakan tidak lengkap maka disampaikan 
penolakan paling lambat 5 (lima) Hari sejak pengajuan 
permohonan atau penyampaian kelengkapan data diterima 
oleh Petugas . 
 
Paragraf 3  
Registrasi Baru Tingkat Risiko Tinggi  
 
Pasal 2 7 
(1) Dalam hal permohonan Registrasi ditentukan sebagai 
tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 ayat (3) , Perusahaan mendapatkan surat perintah 
bayar Biaya Registrasi.  
(2) Perusahaan harus melakukan pembayaran Biaya 
Registrasi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan 
paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak surat perintah bayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dite rima.  
(3) Penilaian keamanan, mutu, gizi, dan Label dilakukan oleh 
Petugas terhadap Pangan Olahan yang diregistrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . 
(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Biaya Registrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima dan 
divalidasi.  
(5) Dalam hal Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa:  
a. Pangan Olahan sejenis yang telah memiliki izin edar;  
b. Pangan Olahan dengan  izin penerapan  PMR;  
c. Pangan Olahan organik;  
d. Pangan Olahan dengan sertifikat SNI sukarela; atau  
e. Pangan Olahan yang diproduksi oleh pabrik cabang 
(Single  MD); 
penilaian sebagaimana dimaksud pa da ayat (3) dilakukan  
paling lama 15 (lima belas) Hari sejak Biaya Registrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima  dan 
divalidasi.  -13- 
(6) Dalam hal  Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 5) huruf b, huruf c, dan huruf d termasuk dalam 
kelompok  pangan berklaim atau Pangan Olahan untuk 
keperluan gizi khusus , penilaian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan  paling lama 30 (tiga puluh ) Hari 
sejak Biaya Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) telah diterima dan d ivalidasi.  
  
Pasal 2 8 
Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 7 ayat (3)  
berupa:  
a. permintaan kelengkapan data;  
b. penolakan; atau  
c. persetujuan.  
 
Pasal 2 9 
(1) Hasil penilaian berupa permintaan kelengkapan data 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 8 ayat (1) huruf a 
dapat berupa : 
a. permintaan kelengkapan data dan/atau dokumen 
Registrasi ; dan/atau  
b. penyampaian informasi ketidaksesuaian pembayaran 
Biaya Registrasi.  
(2) Hasil  penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan melalui Sistem Registrasi.  
(3) Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan data  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  paling lambat 30 
(tiga puluh) Hari terhitung sejak penyampaian  permintaan 
kelengkapan data.  
(4) Untuk Pangan Olahan  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 7 ayat (5), kelengkapan data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 15 
(lima belas) Hari terhitung sejak penyampaian permintaan 
kelengkapan data.  
(5) Apabila dalam  jangka  waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 3) dan ayat ( 4) Perusahaan  tidak dapat memenuhi 
kelengkapan data maka proses Registrasi ditangguhkan 
paling lama 6 (enam) bulan sejak penangguhan 
ditetapkan .  
(6) Perusahaan tetap dapat menyampaikan kelengkapan data 
pada masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5).  
(7) Dalam hal data yang disampaikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) belum memenuhi kelengkapan data, maka 
proses Registrasi dapat ditangguhkan kembali paling lama 
6 (enam) bulan berikutnya .  
(8) Terhadap k elengkapan data yang disampaikan 
Perusahaan pada masa penangguhan dan /atau  
penangguhan kembali sebagaimana dimaksud pada  ayat 
(5) dan  ayat (7) dilakukan penilaian kembali.  
(9) Dalam hal Perusahaan tidak menyampaikan kelengkapan 
data sampai dengan jangka waktu  penangguhan dan/atau 
penangguhan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) dan ayat ( 7) berakhir , Registrasi ditolak oleh sistem.  
 
 -14- 
Pasal 30 
Hasil penilaian berupa penolakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 8 ayat (1) huruf b  disampaikan jika: 
a. data Registrasi  tidak memenuhi kriteria sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2; 
b. berdasarkan  permohonan Perusahaan;  atau 
c. tidak dapat memenuhi kelengkapan data setelah 
dilakukan penangguhan dan/atau penangguhan kembali 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 9. 
 
Pasal 3 1 
Dalam hal berdasarkan hasil Penilaian berupa persetujuan  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 8 ayat (1) huruf c, BPOM 
menerbitkan:  
a. izin edar Pangan Olahan termasuk  untuk Pangan Olahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 7 ayat (6); atau  
b. izin edar Pangan Olahan dengan notifikasi untuk Pangan 
Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 7 ayat (5) . 
  
Paragraf 4  
Registrasi Baru Pangan Olahan yang Diproduksi oleh 
Perusahaan di Beberapa Sarana Produksi   
 
Pasal 3 2 
(1) Perusahaan yang memiliki beberapa sarana produksi di 
wilayah Indonesia dengan alamat yang berbeda dengan 
standar produksi dan produk yang sama, diberikan Nomor 
PB-UMKU  yang sama.  
(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan seba gaimana tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Badan ini.  
(3) Registrasi  untuk Pangan Olahan yang diproduksi oleh 
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan untuk masing -masing sarana produksi.  
(4) Tata cara  Registrasi untuk Pangan Olahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 3 1. 
(5) Apabila sarana yang memproduksi Pangan Olahan yang 
pertama diterbitkan Nomor PB -UMKUnya sudah tidak  
melakukan kegiatan produksi Pangan Olahan tersebut 
maka Nomor PB -UMKU Pangan Olahan dari sarana 
produksi lainnya dinyatakan tidak berlaku.  
 
Paragraf 5  
Registrasi Baru Pangan Olahan Sejenis  
 
Pasal 3 3 
(1) Perusahaan dapat mengajukan permohonan Registrasi 
Baru sebagai Pangan Olahan sejenis dengan ketentuan 
sebagai berikut:  
a. jika Pangan Olahan diproduksi sendiri  di sarana 
produksi yang sama , Pangan Olahan yang diregistrasi 
hanya  memiliki perbedaan jenis kemasan, nama 
dagang, dan/atau rancangan Label dengan Pangan 
Olahan yang telah memiliki Nomor PB -UMKU; atau  -15- 
b. jika Pangan Olahan yang diproduksi berdasarkan 
kontrak, Pangan Olahan yang diregistrasi sama 
dengan Pangan Olahan yang tela h memiliki Nomor 
PB-UMKU.  
(2) Nomor PB -UMKU yang diterbitkan untuk Pangan Olahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan 
Nomor PB -UMKU Pangan Olahan sejenisnya.  
(3) Tata cara Registrasi untuk Pangan Olahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 3 1. 
 
Bagian Ke empat  
Registrasi Variasi  
 
Pasal 3 4 
(1) Setiap perubahan data Perusahaan dan/atau data Pangan 
Olahan yang telah memiliki PB-UMKU  wajib mendapat 
persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Badan.  
(2) Terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Perusahaan harus mengajukan permohonan 
Registrasi Variasi.  
(3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menyebabkan perubahan Nomor PB-UMKU  dan/atau 
perubahan Biaya Registrasi, Perusahaan  harus 
mengajukan permohonan Registrasi Baru.  
 
Pasal 3 5 
(1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 4 
ayat (1)  terdiri atas:  
a. perubahan data akun perusahaan;  
b. perubahan data minor Pangan Olahan ; atau  
c. perubahan data mayor Pangan Olahan . 
(2) Perubahan data akun perusahaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a berupa:  
a. perubahan nama Produsen  sepanjang tidak 
mengubah kepemilikan , termasuk perubahan alamat 
pabrik dalam negeri dan luar negeri selama tidak 
mengubah  lokasi pabrik ; 
b. perubahan alamat kantor produsen dalam negeri; 
dan/atau  
c. perubahan nama dan/atau alamat kantor Importir 
selama masih dalam satu provinsi.  
(3) Perubahan data minor Pangan Olahan  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:  
a. perubahan nama dagang;  
b. perubahan nama jenis;  
c. perubahan dan/atau penambahan berat/isi bersih;  
d. pencantuman dan/atau perubahan keterangan halal, 
tanda Standar Nasional Indonesia (SNI), dan/atau 
logo lainnya yang tidak terkait dengan klaim;  
e. perubahan masa simpan;  
f. perubahan warna dasar Label, warna tulisan, warna 
gambar/logo  dan/atau tata letak gambar/logo ; 
g. perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu 
tertentu;  dan/atau  
h. perubahan status produsen . -16- 
(4) Perubahan data mayor Pangan Olahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:  
a. perubahan rancangan Label;  
b. pencantuman dan/atau perubahan Informasi Nilai 
Gizi; 
c. perubahan dan/atau penambahan klaim;  
d. perubahan komposisi ; dan/atau  
e. perubahan data minor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) h uruf a sampai dengan huruf f yang disertai 
dengan perubahan data sebagaimana dimaksud pada 
huruf a sampai dengan huruf d.  
 
Pasal 3 6 
(1) Dikecualikan dari ketentuan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 4 ayat ( 1) dan ayat (2) dalam hal 
terdapat perubahan data pada PB-UMKU berupa  sertifikat 
persetujuan Pangan Olahan  yang meliputi:  
a. perubahan rancangan Label; 
b. pencantuman dan/atau perubahan keterangan halal, 
Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI), dan/atau 
logo lainnya yang tidak terkait dengan klaim;  
c. perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu 
tertentu; dan/atau  
d. perubahan warna dasar Label, warna tulisan, warna 
gambar/logo dan/atau tata letak gambar/logo.  
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memperhatikan k etentuan peraturan perundang -
undangan.  
 
Pasal  37 
Pemegang PB -UMKU berupa  sertifikat pemenuhan komitmen 
Pangan Olahan hanya dapat mengajukan permohonan 
Registrasi Variasi setelah  bukti pemenuhan komitmen 
disampaikan kepada BPOM.  
 
Pasal 3 8 
Perusahaan wajib melakukan perubahan data akun secara 
mandiri melalui Sistem Registrasi  jika terdapat perubahan 
sebagai berikut:  
a. nama penanggung  jawab teknis Perusahaan;  
b. nomor kontak dan/atau nomor telepon seluler 
penanggung  jawab teknis Perusahaan ; dan/atau  
c. alamat gudang Importir . 
 
Pasal 3 9 
(1) Pengajuan permohonan Registrasi Variasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 4 ayat (2) harus dilakukan dengan 
mengisi data dan mengunggah dokumen sesuai dengan 
jenis perubahannya . 
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan melalui Sistem Registrasi . 
(3) Dokumen pengajuan permohonan Registrasi Variasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran  VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Badan ini . 
 -17- 
Paragraf 1  
Registrasi Variasi terhadap Perubahan Data Akun Perusahaan  
 
Pasal 40 
(1) Data dan /atau  dokumen permohonan Registrasi Variasi 
akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 9 ayat (1) 
diverifikasi  oleh Petugas . 
(2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi telah dinyatakan 
lengkap dan benar , Perusahaan mendapatkan surat 
perintah bayar Biaya Registrasi.  
(3) Perusahaan harus melakukan pembayaran Biaya 
Registrasi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan 
paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak surat perintah bayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) diterima . 
(4) BPOM melakukan validasi  penerbitan  persetujuan 
Registrasi Variasi akun  paling lambat 10 (sepuluh ) Hari 
sejak Biaya Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) telah diterima dan divalidasi . 
(5) Persetujuan Registrasi Variasi akun untuk perubahan 
data akun perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 5 ayat (2) huruf a dan huruf b berupa izin variasi 
nama Produsen Pangan Olahan.  
(6) Persetujuan Registrasi Variasi akun untuk perubahan 
data akun perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 5 ayat (2) huruf c berupa izin variasi nama 
dan/atau alamat kantor Importir Pangan Olahan selama 
masih dalam satu provinsi.  
 
Pasal 4 1 
(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi diperlukan 
tambahan data  maka BPOM menerbitkan permintaan 
kelengkapan data.  
(2) Hasil penilaian berupa permintaan kelengkapan data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling 
lambat  10 (sepuluh) Hari sejak penga juan permohonan 
diterima oleh Petugas.  
(3) Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan data 
dalam jangka waktu paling lambat  10 (sepuluh) Hari 
terhitung sejak penyampaian  permintaan kelengkapan 
data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
(4) Apabila dalam  jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Perusahaan tidak dapat memenuhi kelengkapan 
data maka proses Registrasi ditangguhkan paling lama 6 
(enam) bulan sejak penangguhan ditetapkan . 
(5) Perusahaan tetap dapat menyampaikan kelengkapan data 
pada masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4).  
(6) Dalam hal data yang disampaikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 5) belum memenuhi kelengkapan data, maka 
proses Registrasi dapat ditangguhkan kembali paling lama 
6 (enam) bulan berikutnya.  
(7) Terhadap k elengkapan data yang disampaikan 
Perusahaan pada masa penangguhan dan/atau 
penangguhan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4)  dan ayat (6) dilakukan penilaian kembali.  -18- 
(8) Dalam hal perusahaan tidak menyampaikan kelengkapan 
data sampai dengan jangka waktu  penangguhan dan/atau 
penangguhan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4)  dan ayat (6) berakhir , Registrasi ditolak oleh sistem.  
 
Pasal 42 
Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) 
berupa penolakan disampaikan jika: 
a. terdapat ketidaksesuaian pemilihan jenis perubahan; atau  
b. perubahan yang disampaikan tidak sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 3 4 ayat (2).  
 
Paragraf 2  
Registrasi Variasi Terhadap Perubahan Data Minor   
Pangan Olahan  
 
Pasal 4 3 
(1) Data dan/atau  dokumen Registrasi Variasi terhadap 
perubahan data minor Pangan Olahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 9 ayat (1) dilakukan penilaian oleh 
Sistem  Registrasi . 
(2) Dalam hal b erdasarkan hasil penilaian oleh sistem 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan 
mendapatkan surat perintah bayar Biaya Registrasi.  
(3) Perusahaan harus melakukan pembayaran Biaya 
Registrasi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan 
paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak surat perintah bayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.  
(4) Dalam hal berdasarkan hasil validasi  data dan dokumen 
Registrasi sudah dinyatakan lengkap dan benar maka 
sertifikat pemenuhan komitmen variasi minor Pangan 
Olahan diterbitkan paling lambat 1 (satu) Hari sejak Biaya 
Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  telah  
diterima dan divalidasi . 
 
Paragraf 3  
Registrasi Variasi Terhadap Perubahan Data Mayor   
Pangan Olahan  
 
Pasal 4 4 
(1) Data dan /atau  dokumen Registrasi Variasi terhadap 
perubahan data mayor Pangan Olahan  dengan  PB-UMKU 
berupa sertifikat pemenuhan komitmen pangan olahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 9 ayat (1) dilakukan 
penilaian oleh Sistem  Registrasi . 
(2) Berdasarkan hasil penilaian oleh Sistem  Registrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan 
mendapatkan surat perintah bayar Biaya Registrasi.  
(3) Perusahaan harus melakukan pembayaran Biaya 
Registrasi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan 
paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak surat perintah bayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.  
(4) Dalam hal berdasarkan hasil validasi terhadap data dan 
dokumen registrasi sudah dinyatakan lengkap dan benar  
maka  sertifikat pemenuhan komitmen variasi mayor  
Pangan Olahan diterbitkan  paling  lambat  1 (satu) Hari -19- 
sejak Biaya Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) telah diterima dan divalidasi . 
 
Pasal 4 5 
(1) Data dan /atau  dokumen Registrasi Variasi terhadap 
perubahan data mayor untuk Pangan Olahan dengan PB -
UMKU berupa sertifikat persetujuan pangan olahan wajib 
SNI sebagaimana dimaksud dala m Pasal 3 9 ayat (1) 
dilakukan verifikasi  oleh Petugas . 
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 4 sampai 
dengan Pasal 2 6. 
(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar , 
BPOM menerbitkan sertifikat persetujuan variasi mayor  
Pangan Olahan wajib SNI.  
 
Pasal 4 6 
(1) Data dan /atau  dokumen Registrasi Variasi terhadap 
perubahan data mayor untuk Pangan Olahan dengan PB -
UMKU berupa izin edar pangan olahan atau izin edar 
pangan olahan dengan notifikasi dilakukan penilaian oleh 
Petugas . 
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 7 
sampai dengan Pasal 30. 
(3) Jangka w aktu penilaian untuk Registrasi Variasi 
perubahan data mayor untuk Pangan Olahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan paling 
lama 30 (tiga puluh) Hari . 
(4) Dalam hal berdasarkan hasi l penilaian berupa 
persetujuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , BPOM 
menerbitkan  izin variasi mayor pangan olahan.  
 
Bagian Kelima  
Registrasi Ulang  
 
Pasal 4 7 
(1) Registrasi Ulang hanya dapat dilakukan untuk Pangan 
Olahan yang sama dengan Pangan Olahan yang 
sebelumnya telah diberikan persetujuan Registrasi . 
(2) Dalam hal terdapat perubahan pada Pangan Olahan yang 
diajukan Registrasi Ulang, Perusahaan harus terlebih 
dahulu melakukan Registrasi Variasi atau Registrasi Baru.  
(3) Pengajuan permohonan Registrasi Ulang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan den gan 
mengunggah dokumen sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VI I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Badan ini.  
(4) Setelah Perusahaan menggunggah dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Perusahaan mendapatkan surat 
perintah bayar Biaya Registrasi.  
(5) Perusahaan harus melakukan pembayaran Biaya 
Registrasi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan 
paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak surat perintah bayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) diterima.  -20- 
(6) Dalam hal berdasarkan hasil validasi te rhadap dokumen 
Registrasi sudah dinyatakan lengkap dan benar  maka 
BPOM menerbitkan  sertifikat pemenuhan komitmen ulang 
Pangan Olahan paling lambat 1 (satu) Hari sejak Biaya 
Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) telah 
diterima dan divalidasi.  
 
Pasal 4 8 
Registrasi Ulang Pangan Olahan hanya dapat dilakukan paling 
cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 10 (sepuluh) hari 
kalender  sebelum tanggal masa berlaku PB-UMKU berakhir.   
 
BAB III 
JANGKA WAKTU  REGISTRASI  
 
Pasal  49 
(1) Jangka waktu Registrasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 7 ayat (3), Pasal 2 4 ayat (3), Pasal 2 5 ayat (5), Pasal 
26, Pasal 2 7 ayat ( 4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 40 ayat 
(4), Pasal 4 1 ayat (2),  dan Pasal 4 6 ayat ( 3) dihitung 
berdasarkan mekanisme time to respond . 
(2) Mekanisme time to respond  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. perhitungan jangka waktu  Registrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  dihentikan apabila 
berdasarkan hasil verifikasi/ penilaian memerlukan 
kelengkapan data;  dan 
b. perhitungan jangka waktu  Registrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  dimulai kembali dari awal 
setelah Perusahaan menyampaikan kelengkapan 
data.  
 
BAB I V 
BIAYA REGISTRASI  
 
Pasal 50 
(1) Pengajuan p ermohonan Registrasi dikenakan  Biaya 
Registrasi sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
(2) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditolak maka biaya yang telah 
dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.  
 
Pasal 5 1 
(1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi oleh Petugas 
ditemukan ketidaksesuaian  Biaya Registrasi  yang harus 
dibayarkan oleh Perusahaan dalam Sistem Registrasi , 
BPOM menyampaikan surat perintah bayar yang baru 
kepada Perusahaan.  
(2) Perusahaan dapat mengajukan pengembalian Biaya 
Registrasi yang telah  dibayarkan sebelumnya . 
(3) Mekanisme pengembalian Biaya Registrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang -undangan.   Commented [R1]: Pasal 43 variasi minor  
Pasal 44 variasi mayor MR, semua masuk risiko MR tdk ada proses 
penilaian  -21- 
(4) Proses Registrasi dilanjutkan jika Biaya Registrasi sesuai 
dengan surat perintah bayar yang baru sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) telah diterima dan divalidasi.  
 
BAB V  
PENINJAUAN KEMBALI  
 
Pasal 5 2 
(1) Dalam hal adanya keberatan terhadap hasil penilaian 
akhir berupa penolakan, Perusahaan dapat mengajukan 
permohonan peninjauan kembali kepada Kepala Badan  
c.q. Direktur Registrasi Pangan Olahan.  
(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dapat diajukan jika dasar alasan penolakan karena 
Perusahaan tidak dapat memenuhi kelengkapan data 
setelah melewati masa penangguhan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 4 1.  
(3) Permohonan p eninjauan kembali harus dilengkapi dengan 
data dukung sesuai dengan alasan pengajuan keberatan . 
(4) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari 
sejak tanggal penolakan.  
(5) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.  
(6) Keputusan atas permohonan peninjauan kembali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan  paling 
lambat  100 (seratus) Hari sejak permohonan peninjauan 
kembali  diterima. 
(7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6) berupa:  
a. rekomendasi penerbitan PB -UMKU; atau  
b. penolakan.  
 
BAB V I 
MASA BERLAKU PB-UMKU  
 
Pasal 5 3 
(1) PB-UMKU  berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanjang melalui Registrasi Ulang.  
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), masa berlaku PB -UMKU mengacu pada PB -UMKU 
yang pertama kali diterbitkan  untuk Pangan Olahan yang 
memiliki Nomor PB -UMKU yang sama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 2 ayat (1) . 
(3) Pangan Olahan yang masa berlaku PB-UMKU nya telah 
habis dilarang diproduksi , diimpor,  dan/atau diedarkan.  
 
BAB VI I 
KEWAJIBAN  PEMEGANG  PB-UMKU  
 
Pasal 5 4 
Pemegang PB-UMKU berupa sertifikat pemenuhan komitmen 
Pangan Olahan wajib memenuhi  ketentuan  komitmen  yang 
tercantum dalam PB-UMKU  paling lama 12 (dua belas) bulan 
sejak PB-UMKU diterbitkan.  
 
 -22- 
Pasal 5 5 
(1) Perusahaan  pemegang PB -UMKU bertanggung jawab atas 
keamanan, mutu, gizi , dan Label Pangan Olahan.  
(2) Perusahaan p emegang PB -UMKU sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi:  
a. Produsen untuk Pangan Olahan yang diproduksi 
sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 
huruf a;  
b. Pemberi Kontrak untuk Pangan Olahan yang 
diproduksi berdasarkan kontrak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b;  
c. Importir yang melakukan Registrasi untuk Pangan 
Olahan yang diimpor ke dalam wilayah Indonesia; 
dan 
d. Produsen atau Importir yang mel akukan Registrasi 
untuk Pangan Olahan yang diproduksi di Indonesia 
atau yang diimpor ke dalam wilayah Indonesia 
berdasarkan perjanjian lisensi atau peredaran.  
(3) Perusahaan  pemegang PB -UMKU wajib mencantumkan 
Nomor PB -UMKU pada Label Pangan Olahan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
BAB VII I 
PENILAIAN KEMBALI  
 
Pasal 5 6 
(1) BPOM dapat melakukan penilaian kembali t erhadap 
Pangan Olahan yang telah mendapat PB-UMKU .  
(2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan jika  terdapat:  
a. data dan/atau informasi baru terkait dengan 
keamanan, mutu, gizi, dan Label Pangan Olahan ; 
dan/atau  
b. ketidaksesuaian hasil penilaian.  
(3) Hasil penilaian kembali disampaikan secara tertulis 
kepada perusahaan pemegang PB-UMKU . 
(4) Perusahaan pemegang PB -UMKU sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) wajib melakukan penyesuaian sesuai dengan 
hasil penilaian kembali  paling lama 18 (delapan belas ) 
bulan sejak  tanggal  surat hasil  penilaian kembali 
disampaikan  sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang 
Pangan Olahan.   
(5) Dikecualikan dari ketentuan  jangka waktu  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), dalam hal hasil penilaian kembali 
berkaitan dengan kriteria keamanan , Perusahaan 
pemegang PB -UMKU wajib melakukan penyesuaian sesuai 
dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh BPOM 
berdasarkan kajian risiko . 
 
Pasal  57 
Dalam hal terjadinya perselisihan antar pihak terkait 
penunjukan atau kekayaan intelektual, PB -UMKU yang telah 
diterbitkan dapat dilakukan penilaian kembali berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 
atau kesepakatan antar piha k yang bersengketa . -23- 
 
Pasal  58 
(1) Pemegang PB -UMKU dapat mengajukan permohonan 
pencabutan PB -UMKU kepada Kepala Badan disertai 
dengan dasar alasan pencabutan PB -UMKU.  
(2) Terhadap permohonan pencabutan PB -UMKU 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan 
menerbitkan keputusan pencabutan PB -UMKU.  
 
BAB IX 
PELAYANAN REGISTRASI DALAM KEADAAN TERTENTU  
 
Pasal 59 
(1) Dalam hal Registrasi tidak dapat dilaksanakan karena 
sistem elektronik tidak berfungsi maka Registrasi 
ditangguhkan sampai dengan sistem dapat berfungsi 
kembali.  
(2) Dalam masa penangguhan Registrasi yang dikarenakan 
sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan pelayanan r egistrasi secara 
nonelektronik.  
  
BAB X 
REGISTRASI BTP  
 
Pasal  60 
Ketentuan mengenai Registrasi Pangan Olahan yang diatur 
dalam Peraturan Badan ini berlaku secara mutatis mutandis 
untuk Registrasi BTP.  
 
BAB XI 
SANKSI ADMINISTRATIF  
 
Pasal 61 
(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), 
Pasal 3 ayat (1)  dan ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 1 1 ayat 
(1), Pasal 3 4 ayat (1), Pasal 3 6 ayat (2), Pasal 38, Pasal 5 3 
ayat (3), Pasal 5 4, Pasal 5 5 ayat (3), dan/atau Pasal 5 6 ayat 
(4) dan ayat ( 5) dikenai sanksi administratif.  
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa:  
a. penangguhan proses Registrasi ;  
b. pembatalan PB -UMKU;  
c. pencabutan PB-UMKU ; dan/atau  
d. larangan melakukan Registrasi  selama 3 (tiga) tahun.  
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) 
dikenakan oleh Kepala Badan.  
(4) Sanksi administratif berupa penangguhan proses 
Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf a 
diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : 
a. pangan yang didaftarkan sedang dalam proses 
penyidikan;  
b. berdasarkan hasil pengawasan sarana produksi at au 
sarana peredaran tidak memenuhi ketentuan -24- 
termasuk tidak melakukan perubahan data akun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ; dan/atau  
c. data dan/atau dokumen  Registrasi untuk Pangan 
Olahan lain oleh Perusahaan yang sama  merupakan 
data dan/atau dokumen  yang diduga palsu , yang 
dipalsukan , atau tidak benar.  
(5) Sanksi administratif berupa pe mbatalan PB -UMKU 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf b diberikan 
berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : 
a. diketahui bahwa data Pangan Olahan yang diajukan 
saat registrasi tidak benar sehingga mengakibatkan 
kesalahan penentuan tingkat risiko atau kesalahan 
penerbitan Nomor PB -UMKU; dan/atau  
b. tidak terpenuhinya kewajiban pemenuhan komitmen 
Pangan Olahan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
54. 
(6) Sanksi administratif berupa pencabutan  PB-UMKU 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf c diberikan 
berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : 
a. Pangan Olahan yang beredar tidak memenu hi kriteria  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; 
b. diketahui bahwa data dan/atau dokumen yang 
diajukan saat Registrasi  merupakan data dan/atau 
dokumen yang diduga palsu , yang dipalsukan , atau 
tidak benar;  
c. Pangan Olahan yang beredar tidak sesuai dengan 
data dan/atau  dokumen  yang disetujui pada saat 
mengajukan permohonan Registrasi Baru atau 
Registrasi Variasi ; 
d. perusahaan diketahui menggunakan bahan baku 
yang dilarang dalam Pangan Olahan dan/atau bahan 
yang dilarang digunakan sebagai BTP sesuai dengan 
ketentuan peratu ran perundang -undangan ; 
e. iklan Pangan Olaha n melanggar ketentuan peraturan 
perundang -undangan;  
f. putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan 
hukum tetap yang berkaitan dengan Pangan Olahan;  
g. perusahaan melakukan pelanggaran di bidang 
produksi dan/atau peredaran  Pangan;  
h. izin penerapan CPPOB , izin penerapan PMR, atau 
sertifikat pemenuhan standar SMKPO dicabut atau 
sudah tidak berlaku;  
i. izin usaha untuk memproduksi dan/atau izin 
Importir dicabut atau sudah tidak berlaku;  
j. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar 
Nasional Indonesia (SPPT SNI) untuk Pangan Olahan 
wajib SNI dicabut atau sudah tidak berlaku;  
k. alamat  Importir tidak sesuai dengan yang tertera 
pada  PB-UMKU atau persetujuan Registrasi Variasi;  
dan/atau  
l. lokasi sarana produksi tidak sesuai dengan yang 
tertera pada PB-UMKU atau persetujuan Registrasi 
Variasi . 
(7) Sanksi administratif berupa larangan melakukan 
Registrasi selama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf d diberikan  jika diketahui bahwa data -25- 
dan/atau dokumen yang diajukan saat Registrasi 
merupakan data dan/atau dokumen  yang diduga palsu , 
yang dipalsukan , atau tidak benar.  
 
BAB X III 
KETENTUAN PERALIHAN  
 
Pasal 62 
(1) Permohonan Registrasi yang telah diajukan sebelum 
berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses 
berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran 
Pangan Olahan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Badan Pen gawas Obat dan Makanan Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 
tentang Pendaftaran Pangan Olahan . 
(2) Izin edar Pangan Olahan yang diterbitkan  berdasarkan 
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 
Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran 
Pangan Olahan , dinyatakan masih tetap berlaku sampai 
dengan berakhirnya masa berlaku Izin Edar.  
(3) Pangan Olahan  dengan data terakhir yang disetujui  yang 
telah habis masa berlaku Izin Edar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan telah diajukan permohonan 
Registrasi Baru  sesuai dengan Peraturan Badan in i 
dengan data yang sama dengan Pangan Olahan 
sebelumnya  dapat beredar paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan sejak berakhirnya masa berlaku Izin Edar.  
 
Pasal 63 
(1) Pangan Olahan dengan data sebelum persetujuan 
Registrasi Variasi terbaru diterbitkan masih dapat 
diedarkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
persetujuan Registrasi Variasi minor dan/atau mayor 
sepanjang  tidak bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan di bidang Pangan 
Olahan.  
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk perubahan data Pangan Olahan dalam 
rangka promosi.  
 
Pasal 64 
Pangan Olahan yang PB -UMKUnya masih dalam proses 
Registrasi Ulang atau telah  mendapatkan persetujuan 
Registrasi Ulang, masih dapat diedarkan paling lama 12 (dua 
belas) bulan sejak berakhirnya masa berlaku PB -UMKU 
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan di bidang Pangan Olahan.  
 
 
 -26- 
 BAB X IV 
KETENTUAN PENUTUP  
 
Pasal 65 
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang 
Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran 
Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 166)  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
 
Pasal 66 
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
  -27- 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
 
Ditetapkan di Jakarta   
pada tanggal   
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,  
 
 
 
PENNY K. LUKITO R 
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal   
 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
ASEP N. MULYANA  
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2023  NOMOR