MENTER! KEUANGAN 
REPUBLlK lNDONESlA 
SALINAN 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 57 /PMK.05/2021 
TENTANG 
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA 
JAMINAN PRODUK HALAL PADA KEMENTERIAN AGAMA 
Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 
tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan 
lembaga; 
b. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor B-
180 /MA/KU .00.1 / 04 / 2021 Hal Perbaikan Usulan 
Tarif Layanan 
Penyelenggara Badan Layanan Umum 
Jaminan Produk Halal, Badan 
telah 
menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan 
Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal pada Kementerian Agama; 
www.jdih.kemenkeu.go.idMengingat - 2 -
c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum 
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada 
Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim 
Penilai; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada 
Kementerian Agama; 
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 49); 
www.jdih.kemenkeu.go.id-3 -
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); 
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
129 /PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan 
Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046); 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF 
LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN 
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL PADA 
KEMENTERIAN AGAMA. 
Pasal 1 
Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara 
Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama 
merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh 
Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal pada Kementerian Agama kepada pengguna 
jasa. 
Pasal 2 
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara 
Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama terdiri 
atas: 
www.jdih.kemenkeu.go.id-4 -
a. tarif layanan utama; dan 
b. tarif layanan penunjang. 
Pasal 3 
Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf a terdiri atas: 
a. tarif layanan sertifikasi halal un tuk barang dan j asa; 
b. tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal; 
c. tarif registrasi auditor halal; 
d. tarif layanan pelatihan auditor halal dan penyelia 
halal; dan 
e. tarif layanan sertifikasi kompetensi auditor halal dan 
penyelia halal. 
Pasal 4 
(1) Layanan sertifikasi halal untuk barang dan Jasa 
meliputi: 
a. layanan pernyataan halal ( self declare) pelaku 
usaha mikro dan kecil; 
b. layanan sertifikasi halal proses regular; 
c. layanan perpanjangan sertifikat halal; 
d. layanan penambahan varian atau jenis produk; 
dan 
e. layanan registrasi sertifikat halal luar negeri. 
(2) Layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal meliputi: 
a. layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal; 
b. layanan perpanJangan akreditasi Lembaga 
Pemeriksa Halal; 
c. layanan reakredi tasi level Lem baga Pemeriksa 
Halal; dan 
d. layanan penambahan lingkup Lembaga Pemeriksa 
Halal. 
Pasal 5 
( 1) Tarif layanan pernyataan halal ( self declare) pelaku 
usaha mikro dan kecil, tarif layanan perpanjangan 
www.jdih.kemenkeu.go.id-5 -
sertifikat halal, dan tarif layanan penambahan varian 
atau jenis produk sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d 
dikenakan tarif layanan sebesar Rp0,00 (nol Rupiah) 
bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang masuk kriteria 
pernyataan halal dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan negara. 
(2) Tata cara dan kriteria pengenaan tarif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan 
Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal pada Kementerian Agama. 
(3) Biaya layanan pernyataan halal ( self declare) pelaku 
usaha mikro dan kecil selain berasal dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara, dapat juga berasal 
dari: 
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
b. pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan 
kecil; 
c. pembiayaan dari dana kemitraan; 
d. bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain; 
e. dana bergulir; atau 
f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 
Pasal6 
Tarif layanan pelatihan penyelia halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bagi pelaku usaha mikro 
dan kecil dapat dikenakan tarif layanan sebesar Rp0,00 
(nol Rupiah). 
Pasal 7 
(1) Tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, 
tarif registrasi auditor halal, tarif layanan pelatihan 
auditor halal dan penyelia halal, dan tarif pelayanan 
sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf 
www.jdih.kemenkeu.go.id- 6 -
c, h uruf d, clan h uruf e, clan tarif lay an an sertifikasi 
halal proses reguler, tarif layanan perpanjangan 
sertifikat halal, tarif layanan penambahan varian atau 
jenis produk, clan tarif registrasi sertifikat halal luar 
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
(2) Tarif layanan sertifikasi halal proses reguler, tarif 
layanan perpanJangan sertifikat halal, clan tarif 
layanan penambahan vanan atau jenis produk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk 
biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. 
(3) Biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada 
biaya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Layanan 
Umum Badan Penyelenggara Jaminan Prociuk Halal 
pada Kementerian Agama. 
(4) Tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, 
tarif layanan pelatihan auditor halal clan penyelia 
halal, clan tarif l_ayanan sertifikasi kompetensi auditor 
halal clan penyelia halal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) belum termasuk biaya akomodasi dan/atau 
transportasi apabila diperlukan verifikasi lapangan 
clan/ atau penyelenggaraan layanan di luar domisili 
Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan 
Prociuk Halal. 
(5) Biaya akomodasi dan/ atau transportasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pengguna 
jasa dengan mengacu pada peraturan perundang­
undangan. 
Pasal 8 
Tarif layanan sertifikasi halal barang clan jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terhadap pelaku usaha 
besar atau pelaku usaha luar negeri dapat dikenakan 150% 
www.jdih.kemenkeu.go.id- 7 -
(seratus lima puluh persen) lebih tinggi dari tarif batas atas 
layanan. 
Pasal 9 
( 1) Penetapan tarif layanan sertifikasi halal se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit 
mempertimbangkan aset, omzet, titik kritis produksi, 
teknologi yang digunakan, area pemasaran, dan/ atau 
bentuk Lembaga Pemeriksa Halal. 
(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) harus dihitung secara keseluruhan, efisien, 
dan terjangkau serta disampaikan kepada pengguna 
Jasa. 
(3) Kriteria pertimbangan penetapan tarif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 
ketetapan Kepala Badan Layanan Umum Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada 
Kementerian Agama. 
Pasal 10 
Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf b terdiri atas: 
a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan 
bangunan; 
b. tarif penggunaan peralatan dan mesin; 
c. tarif penggunaan laboratorium; dan 
d. tarif penggunaan kendaraan bermotor. 
Pasal 11 
Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan 
Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk 
Halal pada Kementerian Agama. 
www.jdih.kemenkeu.go.id-8 -
Pasal 12 
Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan tarif 
penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 huruf b memperhatikan fasilitas dan/ atau 
harga pasar setempat. 
Pasal 13 
Tarif penggunaan laboratorium sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 huruf c memperhitungkan biaya per unit 
layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat 
laboratorium, dan/ atau pendampingan instruktur / tenaga 
ahli. 
Pasal 14 
Tarif penggunaan kendaraan bermotor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 huruf d memperhitungkan biaya 
per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, 
penyusutan alat transportasi, tenaga kerja, dan/ atau harga 
pasar setempat. 
Pasal 15 
(1) Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan 
Prociuk Halal pada Kementerian Agama dapat 
memberikan jasa layanan di bidang jaminan produk 
halal berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna 
jasa atau dalam bentuk fasilitasi oleh pihak lain 
melalui kontrak kerja sama. 
(2) Tarif jasa layanan di bidang Jam1nan produk halal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan 
Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan 
Prociuk Halal pada Kementerian Agama dengan pihak 
pengguna jasa atau pihak lain. 
www.jdih.kemenkeu.go.id-9 -
Pasal 16 
(1) Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal pada Kementerian Agama dapat 
melakukan kerjasama operasional dan/ atau kerja 
sama manaJemen dengan pihak lain untuk 
meningkatkan layanan jasa di bidang jaminan produk 
halal. 
(2) Tarif layanan kerjasama operasional dan/ atau kerja 
sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak 
kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum 
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada 
Kementerian Agama dengan pihak lain. 
Pasal 17 
( 1) Pelaksanaan pengenaan tarif layanan Badan Layanan 
Umum Badan Pengelola Jaminan Produk Halal dapat 
dievaluasi bersama antara Kementerian Keuangan 
dengan Kementerian Agama. 
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi dasar untuk usulan perubahan tarif layanan. 
Pasal 18 
Tarif yang berlaku pada perjanjian atau kerja sama antara 
Sadan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal pada Kementerian Agama dengan pihak 
pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, 
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya 
perjanjian/kerja sama. 
Pasal 19 
Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
www.jdih.kemenkeu.go.id-10 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan 
pengundangan Peraturan Menteri m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Juni 2021 
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
SRI MULYANI INDRAWATI 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Juni 2021 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
WIDODO EKATJAHJANA 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 638 
~ Salinan sesuai dengan aslinya 
· Ke ala Biro Umum 
u.b. 
~ . . . . . m1nistras1 Kementenan 
YAB(M 
13-199703 1 001 
www.jdih.kemenkeu.go.idNo. 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
---11 -
LAMPIRAN 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 
TENTANG 57/PMK.05/2021 
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN 
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL PADA 
KEMENTERIAN AGAMA 
TARIF LAYANAN UTAMA BADAN LAYANAN UMUM 
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL 
PADA KEMENTERIAN AGAMA 
J enis Layanan Satuan Tarif (Rp) 
Sertifikasi Halal untuk Barang Per Sertifikat 300.000,00 s.d. 
dan Jasa: 5. 000. 000, 00 
1. Sertifikasi Halal Proses Reguler 
2. Perpanjangan Sertifikat Halal 
3. Penambahan Varian atau Jenis 
produk 
4. Registrasi Sertifikat Halal Luar 
Negeri 
Akreditasi Lembaga Pemeriksa Per Lembaga 2.500.000,00 s.d. 
Halal 17.500.000,00 
Registrasi Auditor Halal Per Orang 300.000,00 
Pelatihan Auditor Halal dan Per Orang 1.600.000,00 s.d. 
Penyelia Halal 3.800.000,00 
Sertifikasi Kompetensi Auditor Per Orang 1.800.000,00 s.d. 
Halal dan Penyelia Halal 3. 500. 000, 00 
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
SRI MULYANI INDRAWATI 
AB (fr\ 
13 199703 1 001 
www.jdih.kemenkeu.go.id