BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
PERATURAN BADAN PE NGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 22 TAHUN 2022 
TENTANG  
PENERAPAN 2D BARCODE DALAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,  
 
 
Menimbang  : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari  obat dan 
makanan yang tidak memenuhi standar dan/atau 
persyaratan keamanan, kemanfaatan/khasiat, dan 
mutu;  
   b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d 
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang 
Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pen gawas 
Obat dan Makanan memiliki fungsi pelaksanaan tugas 
pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama 
beredar;  
   c. bahwa ketentuan mengenai Penerapan 2D Barcode  
dalam Pengawasan Obat dan Makanan  sebagaimana 
telah diatur dalam Peraturan  Badan Pe ngawas  Obat 
dan Makanan Nomor 33 Tahun 2018  tentang 
Penerapan 2D Barcode  dalam Pengawasan Obat dan 
Makanan  sudah tidak sesuai dengan kebutuhan 
hukum sehingga perlu diganti ; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a,  huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan tentang Penerapan 2D Barcode  dalam 
Pengawasan Obat dan Makanan ; 
 
Mengingat  : 1. Peraturan  Presiden  Nomor 80 Tahun  2017 tentang  
Badan Pengawas  Obat dan Makanan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2017 Nomor  180);  
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
21 Tahun 2020  tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020  Nomor 1 002) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ba dan 
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan- 2 - 
  Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 62 9); 
  3. Peraturan Badan P engawas Obat dan Makanan Nomor 
22 Tahun 20 20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas dan 
Makanan (Berita Negara Republik I ndonesia Tahun 
2020  Nomor 1003 ) sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (Berit a Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 1151 );  
 
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : PERA TURAN  BADAN PENGAWAS  OBAT DAN MAKAN AN 
TENTANG PENERAPAN 2D BARCODE  DALAM 
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.  
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal  1 
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud  dengan:  
1. Two-dimensional  (2D) barcodes  yang selanjutnya 
disebut 2D Barcode  adalah representasi grafis dari data 
digital dalam format dua dimensi berkapasitas decoding  
tinggi yang dapat dibaca oleh alat optik yang digunakan 
untuk identifikasi, penjejakan, da n pelacakan.  
2. Otentifikasi adalah metode untuk menelusuri dan 
memverifikasi legalitas, nomor bets, kedaluwarsa, 
dan/atau nomor serial produk Obat dan Makanan.  
3. Identifikasi adalah metode untuk memverifikasi 
legalitas Obat dan Makanan berbasis Izin Edar.  
4. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk 
produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi 
atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi 
dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, 
penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan 
kontrasepsi, untuk manusia.  
5. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan 
yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan 
mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari 
bahan tersebut yang secara turun temurun telah 
digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterap kan 
sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.  
6. Obat Kuasi adalah sediaan yang mengandung bahan 
aktif dengan efek farmakologi yang bersifat non 
sistemik atau lokal dan untuk mengatasi keluhan 
ringan.  
7. Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan 
untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, 
meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi 
kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek - 3 - 
fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa 
vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain 
bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan 
tumbuhan.  
8. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang 
dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh 
manusia  seperti epidermis, rambut, kuku, bibir  dan 
organ genital bagian luar  atau gigi dan membran 
mukosa mulut terutama untuk me mbersihkan, 
mewa ngikan, mengubah penampilan dan /atau 
memperbaiki bau badan atau melindungi atau 
memelihara tubuh pada kondisi baik.  
9. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil 
proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau 
tanpa bahan tambahan.  
10. Pangan Olahan untuk Diet Khusus  yang selanjutnya 
disebut Pangan Diet Khusus  adalah Pangan Olahan 
yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk 
memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik 
atau fisiologis tertentu.  
11. Aplikasi Track  and Trace  Badan Pengawas Obat dan 
Makanan  yang selanjutnya disebut Aplikasi Track and 
Trace  Badan POM  adalah aplikasi untuk menerbitkan 
kode yang berisi serangkaian angka dan huruf  dalam  
2D Barcode  dan/atau mencatat setiap perpindahan 
produk sehingga dapat diperoleh in formasi produk dan 
lokasi produk, baik lokasi terkini maupun riwayat 
lokasi pergerakan produk unik tersebut.  
12. Sistem Agregasi adalah sistem pemberian kode yang 
memuat informasi detail produk yang berada dalam 
kode primer yang tercantum pada kode sekunder 
sedangkan detail produk pada kode primer dan kode 
sekunder tercantum dalam kemasan tersier .  
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan 
berkedudukan atau melak ukan kegiatan dalam wilayah 
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 
maupun bersama -sama menyelenggarakan kegiatan 
usaha dalam bidang Obat dan makanan.  
14. Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki 
izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundan g-
undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan Obat 
atau bahan Obat.  
15. Fasilitas Distribusi adalah fasilitas yang digunakan 
untuk mendistribusikan atau menyalurkan Obat, yaitu 
pedagang besar farmasi dan instalasi farmasi 
pemerintah.  
16. Fasilitas Pelayanan Kefa rmasian adalah  sarana  yang 
digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan 
kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah 
sakit, instalasi farmasi klinik,  puskesmas, dan toko 
Obat. 
17. Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi Obat, 
Obat Tradisional, Obat  Kuasi, Suplemen Kesehatan dan - 4 - 
Pangan Olahan atau bentuk pemberitahuan Kosmetika 
telah dinotifikasi , bentuk pemberitahuan  pemenuhan 
komitmen  Pangan Olahan dan bentuk persetujuan 
pangan olahan untuk dapat diedarkan di wilayah 
Indonesia.  
18. Kemasan Primer adal ah kemasan yang bersinggungan 
langsung dengan Obat dan makanan.  
19. Kemasan Sekunder adalah kemasan yang melindungi 
Kemasan Primer.  
20. Kemasan Tersier adalah kemasan yang digunakan 
untuk menggabungkan seluruh Kemasan Sekunder 
untuk memudahkan proses transportasi dan mencegah 
kerusakan produk.  
21. Kemasan Tunggal adalah kemasan yang didalamnya 
hanya terdapat satu sediaan farmasi termasuk sediaan 
farmasi yang dilengkapi dengan alat bantu administrasi 
ataupun pelarut yang pemberiannya disatukan. Tiap 
Kemasan Tunggal haru s diberi etiket yang 
menyebutkan identitas, kadar atau kekuatan, nama 
produsen, nomor bets dan tanggal kedaluwarsa.  
22. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya 
disebut Badan  POM adalah lembaga pemerintah 
nonkementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan 
makanan.  
23. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan.  
24. Hari adalah hari kerja.  
 
Pasal 2  
( 1 ) Penerapan 2D Barcode  oleh Pelaku Usaha  
sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini 
meliputi Obat dan makanan ya ng diproduksi dan 
diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor 
untuk diedarkan di wilayah Indonesia.  
( 2 ) Obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas:  
a. Obat;  
b. Obat Tr adisional ; 
c. Obat Kuasi;  
d. Suplemen Kesehatan;  
e. Kosmetika; dan  
f. Pangan Olahan.  
( 3 ) Dikecualikan  dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Obat dan makanan yang diedarkan di 
Indonesia menggunakan mekanisme emergency use 
authorization  dan/atau special access schemes tidak 
diwajibkan untuk menerapkan 2D Barcode.  
 
 
 
 
 
 
 - 5 - 
BAB II  
2D Barcode  
 
Bagian Kesatu  
Umum  
 
Pasal 3  
( 1 ) 2D Barcode  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
menggunakan metode:  
a.  Otentifikasi; dan 
b.  Identifikasi.  
( 2 ) 2D Barcode  dengan metode Otentifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk Obat 
yang termasuk dalam golongan:  
a.  Obat keras , termasuk produk biologi ; 
b.  narkotika; dan  
c.  psikotropika . 
( 3 ) 2D Barcode  dengan metode Identifikasi sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk:  
a.  Obat yang termasuk dalam golongan Obat bebas 
dan Obat bebas terbatas;  
b.  Obat Tradisional;  
c.  Obat Kuasi;   
d.  Suplemen Kesehatan;  
e.  Kosmetika; dan  
f.  Pangan Olahan.  
( 4 ) Dikecualikan dari ketentuan Otentifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), untuk Obat keras yang 
termasuk radiofarmaka dan media kontras wajib 
menerapkan 2D Barcode  dengan metode Identifikasi . 
  
Pasal 4  
Penerapan 2D Barcode dengan metode Otentifikasi  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a  
mengacu pada Petunjuk Teknis Penerapan 2D Barcode yang 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan b agian tidak  
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.  
 
Bagian Kedua  
Otentifikasi Produk  
 
Paragraf 1  
Umum  
 
Pasal 5  
(1) 2D Barcode  dengan metode Otentifikasi sebag aimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibuat 
dengan menggunakan kode berupa serangkaian 
angka dan huruf .  
(2) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
oleh: 
a. Badan POM; atau  
b. Pelaku Usaha secara mandiri.  
 
 - 6 - 
(3) Konversi  kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menjadi bentuk 2D Barcode dilaksanakan oleh Pelaku 
Usaha . 
 
Pasal 6 
Industri Farmasi yang m enerapkan 2D Barcode  dengan 
metode Otentifikasi wajib menerapkan  Sistem Agregasi.  
 
Paragraf 2  
Persyaratan  
 
Pasal 7 
(1) 2D Barcode untuk Obat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2) paling sedikit harus memuat informasi:  
a.  nomor Izin Edar dan/atau nomor ide ntitas produk 
yang berlaku secara internasional ; 
b.  nomor bets atau kode produksi;  
c.  tanggal kedaluwarsa ; dan  
d.  nomor serialisasi.   
(2) Selain  informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
2D Barcode  untuk Obat juga dapat memuat  informasi 
lain sepanjang memenuhi aspek keamanan, khasiat, 
dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
 
Paragraf 3  
Permohonan  
 
Pasal 8 
(1) 2D Barcode  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf a diterbitkan berdasarkan permohonan 
Pelaku Usaha yang disampaikan secara daring melalui 
Aplikasi Track and Trace  Badan POM . 
(2) Permohonan penerbitan 2D Barcode  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha 
pemilik Izin Edar.  
(3) Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan 2D 
Barcode  sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Pelaku 
Usaha harus memiliki hak akses yang terdaftar dalam 
Aplikasi Track and Trace  Badan POM . 
(4) Untuk memperoleh hak akses  yang terdaftar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha 
harus mengisi  formulir pendaftaran pada Aplikasi 
Track and Trace  Bada n POM untuk mendapatkan 
nama pengguna dan kata sandi.  
 
Pasal  9 
(1) Permohonan penerbitan 2D Barcode sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan 
cara memasukkan data melalui Aplikasi Track and 
Trace  Badan POM.  
(2) Data sebagaimana dimaksud pada aya t (1) meliputi:  
a.  nomor Izin Edar;  
b.  nomor bets atau kode produksi;  
c.  tanggal kedaluwarsa;  - 7 - 
d.  jumlah kode primer yang diminta;  
e.  jumlah kode primer maksimal pada Kemasan  
Sekunder; dan  
f.  jumlah kode sekunder maksimal pada Kemasan  
Tersier.  
(3) Dalam hal pelaku usaha te lah memiliki identitas 
produk  secara internasional dapat mencantumkan 
identitas  produk tersebut dalam data permohonan.  
 
Pasal 10 
Permohonan penerbitan 2D Barcode sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan paling lama 10 
(sepuluh) Hari sebelum  produksi dimulai.  
 
Pasal  11 
(1) 2D Barcode  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(1) diterbitkan secara elektronik paling lama 5 (lima) 
Hari terhitung sejak permohonan diajukan.  
(2) 2D Barcode  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hanya berlaku untuk bets atau kod e produksi yang 
diajukan.  
 
Paragraf 4  
Pelaporan  
 
Pasal 1 2 
( 1 ) Pelaku Usaha pemilik Izin Edar  yang mengelola Obat 
dengan 2D Barcode  dan telah menerapkan  metode 
Otentifikasi wajib menyampaikan laporan 2D Barcode  
kepada Badan POM.  
( 2 ) Fasilitas Distribusi dan Fasilit as Pelayanan 
Kefarmasian yang mengelola Obat dengan  2D Barcode  
metode Otentifikasi wajib menyampaikan laporan 2D 
Barcode  kepada Badan POM.   
( 3 ) Pelaporan oleh Fasilitas Distribusi dan Fasilitas 
Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksana kan secara bertahap.  
( 4 ) Penahapan pelaksanaan pelaporan  oleh Fasilitas 
Distribusi dan Fasilitas Pelayanan  Kefarmasian  
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) ditetapkan oleh 
Kepala Badan . 
 
Pasal 1 3 
(1) Laporan sebagaimana dimak sud dalam Pasal 1 2 yang 
disampaikan ol eh Pelaku Usaha pemilik Izin Edar 
berupa laporan penggunaan 2D Barcode . 
(2) Laporan penggunaan 2D Barcode sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap  
kegiatan : 
a.  aktivasi 2D Barcode  yang disampaikan  sebelum 
produk didistribusikan ; 
b.  pendistribusian yang disampaikan  paling lambat 
3 (tiga) Hari setelah Obat dengan 2D Barcode  
didistribusikan;  
c.  penarikan kembali atau pengembalia n yang  - 8 - 
disampaikan  paling lambat 3 (tiga) Hari setelah 
Obat dengan  2D Barcode  diterima ; dan  
d.  pemusnahan yang disampaikan paling  lambat 3 
(tiga) Hari setelah Obat dengan 2D Barcode  
dilakukan pemusnahan.  
(3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pelaku Usaha yang merupakan Industri Farmasi wajib 
menyampaikan informasi kode agregasi.  
(4) Kode agregasi sebagaimana dimaksud pada a yat (3) 
meliputi:  
a.  kode primer;  
b.  kode sekunder; dan  
c.  kode tersier.  
(5)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) disampaikan melalui Aplikasi Track and Trace  
Badan POM.  
 
Pasal 1 4 
(1) Penyampaian laporan 2D Barcode  oleh Fasilitas 
Distribusi Obat  dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (2) wajib 
disampaikan  melalui Aplikasi Track  and Trace  Badan 
POM. 
(2) Laporan penggunaan 2D Barcode sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap 
kegiatan:  
a.  penerimaan 2D Barcode yang disampaikan paling 
lambat 3 (tiga) Hari setelah  seluruh Obat dengan 
2D Barcode  diterima ; 
b.  pendistribusian yang disampaikan paling lambat 
3 (tiga) Hari setelah Obat dengan 2D Barcode  
didistribusikan ;  
c.  penarikan kembali atau pengembalian yang 
disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah 
Obat dengan 2D Barcode  diterima  atau dikirim; 
dan 
d.  pemusnahan yang disampaikan paling lambat 3 
(tiga) Hari setelah Obat dengan 2D Barcode  
dilakukan pemusnahan.  
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disampaikan melalui Aplikasi Track  and Trace  
Badan POM .  
 
Bagian Ketiga  
Identifikasi Produk  
 
Pasal 1 5 
(1)  2D Barcode  dengan metode Identifikasi sebag aimana  
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b wajib sesuai 
dengan 2D Barcode  yang tercantum dalam Iz in Edar 
secara elektronik .  
(2) Izin Edar secara elektronik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diterbitkan oleh Badan POM.  
 
 - 9 - 
Pasal 1 6 
2D Barcode  yang tercantum dalam Izin Edar secara 
elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 memuat 
informasi mengenai Izin Edar.  
 
BAB III  
PENCANTUMAN 2D BARCODE  PADA KEMASAN  
 
Pasal  17  
(1) 2D Barcode  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dicetak pada kemasan dengan warna tinta yang 
berbeda dengan warna dasar.  
(2) 2D Barcode  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mudah dipindai dan  mampu dibaca oleh aplikasi BPOM 
Mobile . 
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), untuk Obat Tradisional, Obat Kuasi, 
Suplemen Kesehatan, Kosmetik a, dan Pangan Olahan  
2D Barcode  dapat dicetak dalam bentuk sticker  yang 
pencantuma nnya direkatkan pada kemasan  dengan 
warna tinta yang berbeda dan kontras dengan warna 
dasar.   
(4) Pencantuman 2D Barcode  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sedemikian rupa 
sehingga tidak mudah lepas atau terpisah dari 
kemasannya dan tidak mud ah luntur atau rusak.  
 
Pasal  18  
(1) Industri Farmasi pemilik Izin Edar Obat  sebagaimana 
dimaksud dalam  Pasal 3 ayat (2) wajib  mencantumkan 
2D Barcode dengan metode  Otentifikasi pada kemasan 
edar sebagaimana  disebutkan d alam persetujuan Izin 
Edar Obat . 
(2) Dalam h al kemasan edar sebagaimana dimaksud  pada 
ayat (1) berupa Kemasan Sekunder atau  Kemasan 
Tersier wajib dengan pengaman untuk  memastikan 
keaslian isi Obat.  
(3) Industri Farmasi pemilik Izin Edar Obat  sebagaimana 
dimaksud dalam  Pasal 3 ayat (3) huruf a  wajib 
menc antumkan 2D Barcode dengan metode  Identifikasi 
pada Kemasan Primer.  
(4) Kewajiban mencantumkan 2D Barcode  pada Kemasan 
Primer s ebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) 
dikecualikan untuk Obat dengan ketentuan sebagai 
berikut:  
a.  Kemasan Tunggal;  
b.  volume di bawah  atau s ama dengan  10 mL 
(sepuluh  milliliter) ; 
c.  Kemasan Primer blister;  
d.  Kemasan Primer strip;  atau 
e.  kemasan tube. 
(5) 2D Barcode  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
dicantumkan pada Kemasan Sekunder dengan 
pengaman untuk memastikan keaslian isi Obat . 
 - 10 - 
(6) Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan  
ayat (5) apabila dirusak berakibat merusak Kemasan .  
 
Pasal  19  
( 1 ) Pelaku Usaha Obat Tradisional , Obat Kuasi,  dan 
Suplemen Kesehatan  pemilik Izin Edar wajib 
mencantumkan 2D Barcode  pada Kemasan Primer.  
( 2 ) Kewajiban mencantu mkan 2D Barcode  pada Kemasan 
Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan untuk Obat Tradisional , Obat Kuasi dan 
Suplemen Kesehatan dengan mencantumkan pada 
Kemasan Sekunder dengan ketentuan sebagai berikut:  
a.  Kemasan Tunggal;  
b.  Kemasan Primer blis ter; 
c.  Kemasan Primer strip;  
d.  kemasan tube; 
e.  stick pack ; 
f.  Kemasan Primer suppositoria;  
g.  memiliki luas permukaan label kurang dari atau 
sama dengan 10 cm2 (sepuluh centimeter persegi); 
atau 
h.  plastic clip . 
 
Pasal  20  
(1) Pelaku Usaha Kosmetika pemilik Izin Edar wajib 
mencantumkan 2D Barcode  pada kemasan.  
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan mengenai penandaan 
Kosmetika.  
 
Pasal  21  
(1) Pelaku Usaha Pangan Olahan pemilik Izin Edar wajib 
menca ntumkan 2D Barcode  pada kemasan eceran 
sesuai dengan Pangan Olahan yang didaftarkan.  
(2) 2D Barcode  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  wajib 
dicantumkan pada Kemasan Primer.  
(3) Kewajiban mencantumkan 2D Barcode  pada Kemasan 
Primer sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dikecualikan untuk Pangan Olahan yang memiliki luas 
permukaan label kurang dari atau sama dengan        
10 cm2 (sepuluh centimeter persegi).  
(4) 2D Barcode  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
dicantumkan pada Kemasan Sekunder.  
 
Pasal  22  
Pelaku Usaha w ajib mencantumkan 2D Barcode  dengan 
bentuk persegi empat dengan ukuran paling sedikit 0,6 x 
0,6 cm (nol koma enam kali nol  koma enam centimeter).  
 
Pasal  23  
(1) Dalam hal terdapat dua 2D Barcode  yang dicantumkan 
dalam kemasan produk Obat dan makanan, Pelak u 
Usaha wajib mencantumkan tulisan “BPOM RI” pada 
salah satu dari 2D Barcode  tersebut.  - 11 - 
(2) Pencantuman  tulisan “BPOM RI” sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 2D Barcode  
dengan metode Identifikasi.  
 
BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
 
Pasal  24  
Masyara kat dapat berperan serta dalam pengawasan Obat 
dan makanan melalui pemindaian dan pelaporan hasil 
pemindaian 2D Barcode  dengan menggunakan aplikasi 
BPOM Mobile . 
 
Pasal 25  
Aplikasi BPOM Mobile  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 paling sedikit memuat infor masi sebagai berikut:  
a. nama produk;  
b. nomor Izin Edar;  
c. nama dan alamat Pelaku Usaha; dan  
d. kemasan.  
 
BAB V  
SANKSI  
 
Pasal  26  
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 
(4), Pasal 6, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 
13 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15  ayat (1) , Pasal 1 8 
ayat (1), Pasal 1 8 ayat (2), Pasal 1 8 ayat (3), Pasal 19 
ayat (1) , Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 
ayat (2), Pasal 21 ayat (4) , Pasal 22, dan/atau Pasal 2 3 
ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang 
label atau penandaan.  
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikenakan oleh Kepala Badan.  
 
BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
 
Pasal  27  
(1) Industri Farmasi yang telah menerapkan 2D Barcode  
dengan meto de Otentifikasi wajib menerapkan Sistem 
Agregasi paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak 
Peraturan Badan ini diundangkan.  
(2) 2D Barcode  dengan metode Identifikasi yang telah 
diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini 
tetap dapat digunakan sepanjang  nomor Izin Edar 
masih berlaku.  
 
 
 
 
 
 - 12 - 
BAB VI I 
KETENTUAN PENUTUP  
 
     Pasal  28  
(1) Industri Farmasi pemilik Izin Edar  Obat yang terbit 
sebelum tanggal 7 Desember 2023 wajib menerapkan 
2D Barcode  Otentifikasi paling lambat 4 (empat) tahun 
setelah Izin Edar ele ktronik untuk pertama kali 
diterbitkan.  
(2) Industri Farmasi pemilik Izin Edar wajib menerapkan 
2D Barcode  Otentifikasi untuk seluruh Obat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a 
paling lambat pada tanggal 7 Desember 2027.  
(3) Industri Farmasi pemilik Izin Edar  wajib menerapkan 
2D Barcode  Otentifikasi untuk seluruh Obat  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b 
dan huruf c paling lambat pada tanggal 7 Desember 
2025.  
 
Pasal  29  
(1) Pelaku Usaha pemilik Izin Edar untuk Obat golongan 
Obat bebas, Obat  golongan Obat bebas terbatas, Obat 
Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, 
Kosmetika, dan Pangan Olahan yang beredar wajib 
menerapkan 2D Barcode  berupa Identifikasi paling 
lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak penerbitan 
Izin Edar secara elektr onik setelah Peraturan Badan ini 
diundangkan . 
(2) Pelaku Usaha pemilik Izin Edar untuk Obat golongan 
Obat bebas, Obat golongan Obat bebas terbatas, Obat 
Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, 
Kosmetika, dan Pangan Olahan yang beredar wajib 
menerapkan 2D Barcode  berupa Identifikasi untuk 
seluruh Obat dan makanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3) paling lambat pada tanggal       
7 Desember 2023.  
 
Pasal  30  
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor  33 Tahun 2018 
tentang Penerapan 2D Barcode  Dalam Pengawasan Obat 
dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1599), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
 
Pasal  31  
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan . 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
- 13 - 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan  Badan  ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2022  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,  
 
ttd. 
 
PENNY K. LUKITO  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  5 Oktober 2022    
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ttd. 
 
YASONNA H. LAOLY  
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR  1021  
 
 
- 14 - 
LAMP IRAN  
PERATURAN BADAN PENGAW AS OBAT DAN MAKANAN 
NOMO R 22 TAHU N 2022 
TENTANG 
PENERAPAN 2D BARCODE DALAM PENGAWASAN 
OBAT DAN MAKANAN   
 
 
PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN 2D BARCODE  
 
 
A.  PENJELASAN UMUM  
Aplikasi Track and Trace  Badan POM ( www.ttac.pom.go.id ) berfungsi 
memfasilitasi kegiatan pada Pelaku Usaha pemi lik Izin Edar, Fasilitas 
Distribusi , dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sebagai berikut:  
1) Pemintaan hak akses;  
2) Penerbitan Barcode ; dan  
3) Pelaporan yang terdiri atas:  
a. Pelaporan penerimaan dan pengeluaran produk ; 
b. Pelaporan distribusi ( penjualan ) produk;  
c. Pelap oran pengembalian ( retur); dan  
d. Pelaporan penarikan kembali ( recall ). 
Aplikasi Track and Trace  Badan POM juga tersedia berupa aplikasi 
Mobile  yang disebut BPOM Mobile . Aplikasi BPOM Mobile  memfasilitasi 
kegiatan pada Pelaku Usaha pemilik Izin Edar, Fasilita s Distribusi , 
Fasilitas Pelayanan Kefarmasian , dan masyarakat sebagai berikut:   
1) Pelaporan sesuai dengan Pasal 1 2 dan Pasal 1 3 Peraturan Badan 
ini, meliputi:  
a) Penerimaan dan pengeluaran produk ; 
b) Pelaporan distribusi ( penjualan ) produk;  
c) Pelaporan produk  yang dikembalikan  (retur ); dan  
d) Pelaporan produk  yang ditarik kembali  (recall ). 
2) Pada  Masyarakat, meliputi:  
a) Menampilkan berita terkini terkait pengawasan Obat dan 
makanan ; 
b) Verifikasi  produk terdaftar melalui pemindaian  2D Barcode ; 
c) Verifikasi produk terdaftar mel alui cek nomor registrasi, 
nama produk atau nama produsen;  
d) Menampilkan link aplikasi B adan POM;  dan 
e) Pengaduan.  
Pelaku Usaha pemilik Izin Edar yang menerapkan 2D Barcode  
Identifikasi tidak perlu melakukan pemintaan hak akses dan pelaporan 
melalui aplikasi Track and Trace  Badan POM . 
 
B.  PERMINTAAN HAK AKSES  
Pelaku Usaha pemilik Izin Edar, Fasilitas Distribusi , dan  Fasilitas  
Pelayanan Kefarmasian  mengajukan permohonan hak akses kepada 
Badan POM. Dalam pengajuan tersebut fasilitas harus melampirkan 
dokumen res mi dari fasilitas yang mencantumkan informasi yang sesuai - 15 - 
dengan data dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 
Elektronik ( Online Single Submission /OSS), sebagai berikut:  
1)  Nama fasilitas  berdasarkan  Surat Izin Usaha Perdagangan  (SIUP ) 
atau A ngka Pengenal Importir (API) atau Nomor Induk Berusaha 
(NIB);  
2)  Alamat fasilitas  berdasarkan SIUP atau API atau NIB ; 
3)  Nomor NPWP;  
4)  Nama penanggung jawab akun;  
5)  Nomor telepon penanggung jawab akun;  
6)  Alamat email ; dan 
7)  Dokumen pendukung (misal : dokumen SIUP, API, dan NIB).  
 Permintaan hak akses ditujukan kepada Direktorat Pengawasan 
produk terkait di B adan POM atau melalui Aplikasi Track and Trace  
Badan POM ( www.ttac.pom.go.id /register ). 
 
 
C. 2D BARCODE   
1) 2D Barco de Identifikasi  
Pada Izin Edar secara elektronik akan diterbitkan 2D Barcode  yang 
terdiri  dari informasi:  
(90)XXXXXXXXXXXX  
Keterangan:  
Kode  Informasi  Jumlah 
karakter  Format data  
(90)XXXXXXXXXXXX  (90) diikuti 
Nomor Izin 
Edar Produk  Maksimal 16 
(alfanumerik)  Sesuai NIE 
produk  
2D Barcode  yang dicantumkan pada kemasan harus sesuai dengan 
2D Barcode  yang terdapat pada Izin Edar secara elektronik dan dapat 
dipindai aplikasi BPOM Mobile   
 
 
2) 2D Barcode  Otentifikasi  
a. 2D Barcode  Otentifikasi yang dihasil kan oleh Aplikasi Track and 
Trace  Badan POM  sesuai permintaan Pelaku Usaha adalah berupa 
informasi yang selanjutnya dapat diubah menjadi 2D Barcode .  
b. Informasi minimal pada 2D Barcode  sebagai berikut.  
(90)XXXXXXXXXXXX(10)WWWWWW(17)VVVVVV(21)YYYYYYYYYYYY
YYYY; atau  
(01)XXXXXXXXXXXX(10)WWWWWW(17)VVVVVV(21)YYYYYYYYYYYY
YYYY.  
Kode  Informasi  Jumlah 
karakter  Format data  
(90)XXXXXXXXXX
XX  (90) diikuti 
Nomor Izin 
Edar Produk .  Maksimal 16 
(alfanumerik)
.  Sesuai NIE 
produk .  
(10)WWWWWW  (10) diikuti 
nomor bets  
atau lots.  1-20 
(alfanumerik)  Sesuai 
no.bets/lots 
produk  - 16 - 
(17)VVVVVV  (17) diikuti 
akhir masa 
kedaluwarsa 
produk  Maksimal 6 
(numerik)  YYMMDD  
(Tahun -Bulan - 
Tanggal)  
(21)YYYYYYYYYYYY
YYYY  
 (21) diikuti 
nomor 
serialisasi 
produk .  
 1-20 
(alfanumerik)  
 1) Jika 2D 
Barcode  
dihasilkan 
aplikasi Track 
and Trace  
Badan POM : 
serialisasi akan 
dihasilkan oleh 
aplikasi B adan 
POM.  
2) Jika 2D 
Barcode  
dihasilkan oleh 
Pelaku Usaha 
secara mandiri 
maka serialisasi 
mengikuti 
kebijakan yang 
Pelaku Usaha 
tetapkan.  
01)XXXXXXXXXXX
X  (01) diikuti 
identitas 
produk secara 
internasional 
yaitu Global 
Trade I tem 
Number (GTIN) .  14 (numerik)  Dihasilkan oleh 
pihak ke -3 
melalui 
keanggotaan .  
 
c. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diurutkan 
sesuai kebutuhan pelaku usa ha pemilik izin edar.  
d. 2D Barcode  yang dicantumkan pada kemasan harus sesuai dengan 
2D Barcode  yang dilaporkan kepada B adan POM.  
e. 2D Barcode  yang dihasilkan oleh Aplikasi Track and Trace  Badan 
POM meliputi kode primer, sekunder dan tersier.  
 Kode primer ada lah kode level pertama yang dicetak pada 
kemasan.  
 Kode sekunder adalah kode level kedua yang memuat informasi 
dari beberapa kode primer.  
 Kode tersier adalah kode level ketiga yang memuat informasi dari 
beberapa kode sekunder.  
f. Selanjutnya kode primer, seku nder, dan tersier dapat digunakan 
untuk menghasilkan sistem agregasi. Sistem agregasi adalah sistem 
pemberian kode yang memuat informasi detail produk yang berada 
dalam kode primer yang tercantum pada kode sekunder sedangkan - 17 - 
detail produk pada kode primer dan kode sekunder tercantum dalam 
Kemasan Tersier.  
3) Dalam hal terdapat dua 2D Barcode  yang dicantumkan dalam 
kemasan produk Obat dan makanan,  pencantuman  2D Barcode  harus 
dilengkapi dengan tulisan “BPOM RI” yang ditempatkan berdekatan 
dengan 2D Barcode  (di bawah, di samping atau di atas). Pencantuman 
tersebut hanya untuk 2D Barcode  dengan metode Identifikasi, seperti  
contoh di bawah:  
 
      
    
 
    
 
 
Gambar 1. 2D Barcode  pada kemasan   
(contoh penempatan pada bagian atas 2D Barcode ) 
 
D.  ALUR IMPLEMEN TASI 2D BARCODE  – IDENTIFIKASI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
atau BPOM RI  BPOM RI  
Gambar 2. Alur Implementasi 2D Barcode  - Identifikasi  - 18 - 
E.  ALUR IMPLEMENTASI 2D BARCODE  – OTENTIFIKASI  
 
 
 
 
        
                 
         
  
Fasilitas Produksi atau 
Pemilik Izin Edar        Fasilitas Distribusi        Fasilitas  Pelayanan 
Kefarmasian  
 
Gambar 3. Alur Implem entasi 2D Barcode  – Otentifikasi  
 
 
Keterangan Gambar 3. Alur Implementasi 2D Barcode  – Otentifikasi  
 Alur distribusi produk  
 Alur pelaporan masing -masing fasilitas, detail pelaporan sesuai 
tabel di bawah  
API Applicatio n Programme Interface  
 
Kegiatan pada masing -masing fasilitas, sebagai berikut:  
Fasilitas Produksi atau 
Pemilik Izin Edar  Fasilitas Distribusi  Fasilitas  Pelayanan 
Kefarmasian  
1. Penerbitan Barcode  
melalui  
a. Permohonan 
penerbitan 
kepada Badan 
POM melalui 
Aplika si Track and 
Trace  Badan 
POM, atau;  
b. Penerbitan 
mandiri oleh 
Pelaku Usaha 
mengikuti 
ketentuan 
peraturan 1. Pelaporan 
Penerimaan Produk 
dari fasilitas produk 
(Media pelaporan: 
aplikasi BPOM Mobile , 
API dan Upload  
Dokumen pelaporan 
melalui Ap likasi 
Badan POM ). 1. Pelaporan 
Penerimaan Produk 
dari fasilitas produk 
(Media pelaporan: 
aplikasi BPOM 
Mobile , API dan 
Upload  Dokumen 
pelaporan melalui 
Aplikasi Track and 
Trace  Badan POM ). BADAN POM - 19 - 
Fasilitas Produksi atau 
Pemilik Izin Edar  Fasilitas Distribusi  Fasilitas  Pelayanan 
Kefarmasian  
perundang -
undangan . 
2. Pelaporan 
Penggunaan Barcode  
(Media pelaporan:  
API dan Upload  
Dokum en pelaporan 
melalui Aplikasi Track 
and Trace  Badan 
POM). 2. Pelaporan 
Pengeluaran Produk  
(Media pelaporan: 
aplikasi BPOM 
Mobile , API dan 
Upload  Dokumen 
pelaporan melalui 
Aplikasi Track and 
Trace  Badan POM ). 2. Pelaporan Penjualan 
Produk  
(Media pelaporan: 
aplikasi BPOM 
Mobile , API dan 
Upload  Dokumen 
pelaporan melalui 
Aplikasi Track and 
Trace  Badan POM ). 
 
 
 
3. Pelaporan 
Pengeluaran Produk 
(Media pelaporan: 
aplikasi BPOM 
Mobile , API dan 
Upload Dokumen 
pelaporan melalui 
Aplikasi Track and 
Trace  Badan POM ).   
 
1) Forma t type data Application Programme Interface  (API) adalah 
JSON . 
2) Format dokumen pelaporan dapat diperoleh pada dashboard  
aplikasi pengguna ( user). 
3) Aplikasi BPOM Mobile dapat diunduh pada play store  maupun 
apps store, login menggunakan nama pengguna ( username ) dan 
kata sandi ( password ) yang diperoleh dari BPOM.  
4) Manual atau Pedoman pelaporan akan menjadi dokumen 
terpisah dari petunjuk teknis untuk selanjutnya dapat diperoleh 
pada Aplikasi Track and Trace  Badan POM ( www.t tac.pom.go.id ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 20 - 
F. MASYARAKAT  
 
1. Verifikasi 2D Barcode  oleh Masyarakat  
 
Gambar 4. Pemindaian  2D Barcode  oleh Masyarakat  
 
Keterangan  Gambar 4 . Pemindaian  2D Barcode  oleh Masyarakat  
1)  Masyarakat melakukan login pada aplikasi BPOM Mobile.  
2)  Masyara kat memilih menu Cek Produk.  
3)  Masyarakat melakukan pemindaian/ scan 2D Barcode . 
4)  Aplikasi Track and Trace  Badan POM melakukan verifikasi data 
2D Barcode . 
a) Jika data 2D Barcode  tidak valid, masyarakat meng input 
data NIE produk. Jika data NIE tidak valid maka masyarakat 
melakukan penga duan, sesuai petunjuk teknis pengaduan 
oleh masyarakat . 
b) Jika data 2D Barcode  valid, maka diteruskan ke nomor 5 
(lima). 
 
- 21 - 
5)  Masyarakat menerima informasi paling sedikit memuat 
informasi sebagai berikut:  
a) nama produk;  
b) nomor Izin Edar; 
c) nama dan alamat Pelaku Usaha; dan  
d) kemasan.  
6)  Proses selesai.  
 
2. Pengaduan melalui Aplikasi BPOM Mobile  
Alur ini menggambarkan  proses pengaduan masyarakat terdahap 
produk yang diterima oleh masyarakat.  
 
Gambar 5. Pengaduan oleh Mas yarakat  
 
 
Keterangan  Gambar 5. Pengaduan oleh Masyarakat : 
1) Masyarakat melakukan login pada aplikasi BPOM Mobile . 
2) Masyarakat memilih menu Pengaduan . 
3) Masyarakat melakukan pengaduan dengan mengisi form 
pengaduan yang ada di aplikasi Mobile . Data yang diisi ber upa: 
a) pertanyaan;  
b) nama produk;  
c) nomor bets; 
- 22 - 
d) nomor Izin Edar produk;  
e) foto pendukung;  
f) lokasi pembelian; dan  
g) alamat pembelian.  
4) Data pengaduan yang dikirim akan tersimpan dalam basis data.  
5) Aplikasi Mobile  akan memberikan feedback . 
6) Masyarakat akan mendapatkan inf ormasi yang dapat dilihat 
melalui aplikasi Mobile . 
7) Proses selesai.  
 
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,  
 
ttd. 
 
PENNY K. LUKITO.