PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR          TAHUN  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAHAN ISOLASI PANAS, 
PENYERAP SUARA DAN TAHAN API DARI MINERAL  WOOL  SECARA WAJIB  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI PE RINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
Menimbang  : a. bahwa untuk  melindungi keamanan , kesehatan , dan 
keselamatan  masyarakat dari  penggunaan bahan isolasi 
panas, penyerap suara dan tahan api dari Mineral  wool, 
meningkatkan daya saing industri bahan isolasi pana s, 
penyerap suara dan tahan api dari Mineral  wool, dan 
menciptakan persaingan usaha yang sehat,  perlu 
mewajibkan Pemberlakuan  Standar Nasional Indonesia 
bahan isolasi panas, penyerap suara dan tahan api dari 
Mineral  wool; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbanga n sebagaimana 
dimaksud dalam  huruf a , perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar 
Nasional Indonesia Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara 
Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool secara Wajib; 
 
Mengingat  : 1. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008  tentang  
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
  2. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia  - 2 - 
Tahun 2 014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5492);  
  3. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi a Nomor 
5584);  
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6016 ); 
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018  tentang 
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6225 ); 
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 20 15 tentang 
Kementerian P erindustrian  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015  Nomor 54) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 
Tahun 20 15 tentang Kementerian Perindustrian  
(Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 142 ); 
  7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 
2020 tentang Tata Cara Pemberlakuan SNI Secara Wajib 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
766); 
  8. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nom or 8 Tahun 
2020 Tentang Tata Cara Penyusunan Analisis Dampak 
Regulasi dan Pelaksanaan Kewajiban Internasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
767); 
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M -IND/ 
PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang  - 3 - 
Industri  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 308) ; 
  10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan 
Standardisasi Industri secara Wajib (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahu n 2018 Nomor 196) ; 
  11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1509);   
 
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TE NTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAHAN 
ISOLASI PANAS, PENYERAP SUARA DAN TAHAN API DARI 
MINERAL  WOOL  SECARA WAJIB.  
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1   
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari  
Mineral  Wool adalah  serat pintal anorganik  dari mineral, 
yang dibuat dengan cara melelehkan bahan baku mineral 
pada suhu tinggi kemudian dicampur cairan resin 
dengan cara dihembuskan dengan tekanan tertentu atau 
dengan metode lainnya sehingga terbentuk se rat. Mineral 
Wool dapat berbentuk rockwool, slagwool, dan mineral 
wool sejenis lainnya, bergantung pada bahan baku 
pembuatnya . 
2. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 
SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga 
pemerintahan nonkementerian  yang bertugas dan 
bertanggung jawab  di bidang standardisasi dan berlaku 
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.   - 4 - 
3. Pelaku Usaha adalah Produsen , Perwakilan Perusahaan,  
dan/atau Importir Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara 
Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool . 
4. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi 
Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari 
Mineral  Wool sesuai dengan ketentuan  SNI. 
5. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang 
berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di 
Indonesia y ang ditunjuk oleh Produsen di luar negeri 
sebagai perwakilan nya di Indonesia . 
6. Importir adalah perusahaan yang mengimpor dan/atau 
mengedarkan Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan 
Tahan Api Dari Mineral  Wool . 
7. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Bahan Isolasi 
Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool  
yang selanjutnya disebut SPPT -SNI adalah sertifikat yang 
dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada 
Produsen yang mampu memproduksi Bahan Isolasi 
Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dar i Mineral  Wool  
sesuai dengan ketentuan SNI. 
8. Lembaga  Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut 
LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan 
sertifikasi produk  Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara 
Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool sesuai dengan 
ketentuan SNI. 
9. Laboratorium  Penguji adalah laboratorium yang 
melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu 
terhadap contoh Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara 
Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool sesuai dengan 
ketentuan metode uji SNI. 
10. Komite Akreditasi Nasional yang selanju tnya disingkat 
KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan 
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga 
penilaian kesesuaian.  
11. Pertimbangan Teknis adalah surat yang menerangkan 
bahwa Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan 
Api Dari Mineral  Wool dengan kesamaan nomor pos  - 5 - 
tarif/Harmonized System (HS) Code dikecualikan dari 
ketentuan pemberlakuan SNI wajib karena alasan teknis 
atau keperluan khusus.  
12. Sistem Manajemen Mutu  yang selanjutnya disingkat 
SMM adalah rangkaian kegiatan penerapan manajemen  
mutu sesuai dengan SMM SNI ISO 9001:2015.  
13. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu  yang selanjutnya 
disingkat LSSM adalah lembaga yang melakukan 
kegiatan sertifikasi SMM.  
14. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau 
secara khusus oleh LSPro kepada Produsen yang telah 
memperoleh SPPT -SNI terhadap  konsistensi penerapan 
SNI. 
15. Pengawasan adalah  mekanisme pemeriksaan terhadap 
Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari 
Mineral  Wool yang harus memenuhi kesesuaian 
persyaratan mutu dengan ketentuan  SNI wajib. 
16. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya 
disingkat PPSI  adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau 
daerah yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan 
terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan 
standar industri.  
17. Menteri adalah menteri yang me nyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian.  
18. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat 
jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang 
untuk melakukan pembinaan terhadap industri kimia, 
farmasi, dan tekstil  di Kementerian Pe rindustrian.  
19. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur 
jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang 
untuk melakukan pembinaan terhadap industri kimia, 
farmasi, dan tekstil  di Kementerian Perindustrian.  
20. Badan Penelitian dan Pengembangan Indu stri yang 
selanjutnya disingkat BPPI adalah badan yang 
mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk 
melakukan penelitian dan pengembangan industri di 
Kementerian Perindustrian.   - 6 - 
21. Kepala BPPI  adalah kepala badan yang mempunyai 
tugas, fungsi, dan wewenang untuk  melakukan penelitian 
dan pengembangan industri di Kementerian 
Perindustrian.  
22. Direktorat Pembina Industri adalah direktorat yang 
mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk 
melakukan pembinaan terhadap industri semen, 
keramik, dan pengolahan bahan galian n onlogam  pada 
Direktorat Jenderal Pembina Industri.  
23. Direktur Pembina Industri adalah direktur yang 
mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk 
melakukan pembinaan terhadap industri semen, 
keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam  pada 
Direktorat Jendera l Pembina Industri.  
24. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala organisasi perangkat 
daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perindustrian  di tingkat daerah provinsi . 
25. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala organisasi 
perangkat daerah yang men yelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian  di tingkat daerah 
kabupaten/kota.  
 
Pasal 2   
Produsen wajib memiliki paling sedikit peralatan produksi 
berupa:  
(1) Tungku ( furnace ) 
(2) Pemintal ( Spinner ) 
(3) Oven ( curring oven ) 
(4) Alat-alat pemotong  
 
 
 
 
 
BAB II  
LINGKUP PEMBERLAKUAN WAJIB  
  - 7 - 
Pasal 3   
(1) Memberlakukan SNI 8421:2017 dan SNI amandemen 
nomor SNI 8 421:2017/Amd.1:2020 secara wajib terhadap 
Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari 
Mineral  Wool dengan nomor pos tarif/ Harmonize d System  
(HS) Code  ex. 6806.10.00 , tidak termasuk mineral wool 
dalam bentuk curah atau bulk dan pipe cover . 
(2) Pemberlakuan SNI 8 421:2017 dan SNI amandemen 
nomor SNI 8421:2017/Amd.1:2020 secara wajib 
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)  berlaku terhadap 
Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tah an Api Dari 
Mineral Wool hasil produksi dalam negeri dan/atau asal 
impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
 
Pasal 4   
(1) Pemberlakuan SNI 8421:2017 dan SNI amandemen 
nomor SNI 8421:2017/Amd.1:2020  secara wajib 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3 dikecualikan bagi 
Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari 
Mineral  Wool yang digunakan  sebagai : 
a. barang contoh uji untuk  penerbitan  SPPT -SNI; atau 
b. barang contoh uji khusus untuk  penelitian dan 
pengembangan  dan tidak untuk diedarkan  dengan 
berat maksimal 50 kg . 
(2) Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari 
Mineral  Wool sebagai barang contoh uji untuk  penerbitan  
SPPT -SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dibuktikan dengan  berita acara pengambilan contoh dan 
label contoh uji d ari LSPro . 
 
Pasal 5   
Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau 
mengedarkan Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan 
Tahan Api Dari Mineral  Wool wajib memenuhi ketentuan 
pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan  - 8 - 
Tahan Api Dari Mineral  Wool secara wajib sebagaimana 
dimaksud dalam  Pasal 3. 
  
BAB III  
SERTIFIKASI PRODUK  
 
Bagian Kesatu  
Umum  
 
Pasal 6   
(1) Produsen di dalam negeri wajib memiliki SPPT -SNI. 
(2) Dalam hal Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan 
Tahan Api Dari Mineral  Wool berasal dari impor, 
Produsen di luar negeri wajib memiliki SPPT -SNI. 
 
Pasal 7   
SPPT -SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan 
melalui sistem sertifikasi tipe 5. 
 
Bagian Kedua  
Permohonan Penerbitan SPPT -SNI  
 
Pasal 8   
(1) Untuk memiliki SPPT -SNI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Produsen mengaj ukan permohonan penerbitan 
SPPT -SNI kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN 
sesuai dengan ruang lingkup SNI Bahan Isolasi Panas, 
Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool dan 
ditunjuk oleh Menteri  
(2) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT -SNI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus 
memenuhi persyaratan administrasi dengan 
melampirkan fotokopi dokumen , berupa : 
a. Nomor Induk Berusaha (NIB) ; 
b. izin usaha industri  atau izin usaha sejenis bagi 
Produsen di luar negeri dengan ruang lingkup usah a  - 9 - 
industri Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan 
Tahan Api Dari Mineral  Wool; 
c. sertifikat atau tanda daftar merek produsen yang 
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia;  
d. sertifikat SMM  SNI ISO 9001 :2015;  dan 
e. surat  pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak 
mengedarkan Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara 
Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool sampai dengan 
penerbitan SPPT -SNI. 
(3) Bagi Produsen di luar negeri, akta pendirian perusahaan 
atau perubahannya sebaga imana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dan izin usaha industri atau izin usaha sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , harus 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh 
penerjemah tersumpah.  
 
Pasal 9   
(1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT -SNI 
kepada LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(1), Produsen di luar negeri harus menunjuk  1 (satu)  
Perwakilan Perusahaan  yang dapat berfungsi sebagai 
Importir.  
(2) Legalitas Perwakilan Perusahaan  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi  dokumen 
berupa : 
a. Nomor Induk Berusaha (NIB) ; 
b. Izin Gudang / Bukti Penguasaan Gudang ;  
c. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri; dan  
d. surat  pernyataan bermeterai  dari pimpinan 
perusahaan yang berisi jaminan untuk tidak 
mengedarkan Bahan Isolasi Panas, Pen yerap Suara 
Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool sampai dengan 
penerbitan SPPT -SNI; 
e. surat  pernyataan bermeterai dari pimpinan 
perusahaan yang menyatakan bertanggung jawab  - 10 - 
terhadap peredaran sesuai dengan ketentuan 
pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap 
Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool secara 
wajib.  
 
 
Pasal 10   
(1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan  tidak berfungsi 
sebagai Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1), Produsen di luar negeri menunjuk 1 (satu) 
Importir melalui Perwakilan Perusahaan . 
f. Legalitas  Importir sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibuktikan dengan fotokopi dokumen  Nomor 
Induk Berusaha (NIB)  dan Izin Gudang/ Bukti 
Penguasaan Gudang (akan disesuaikan lebih lanjut).  
 
 
Bagian Ketiga  
Penerbitan SPPT -SNI  
 
Pasal 11   
(1) Penerbitan SPPT -SNI melalui sistem s ertifikasi tipe 5 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:  
a. pengujian kesesuaian mutu Bahan Isolasi Panas, 
Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool 
sesuai dengan ketentuan SNI; dan  
b. audit proses produksi dan penerapan SMM  SNI ISO 
9001:2015.  
c. Penguj ian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a untuk parameter uji tidak 
termasuk parameter uji:  
 
 
 
(2) Pengujian kesesuaian mutu Bahan Isolasi Panas, 
Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool  - 11 - 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dil akukan 
oleh: 
a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah 
diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup 
SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan 
Api Dari Mineral  Wool dan ditunjuk oleh Menteri; 
atau 
b. Laboratorium Penguji di luar negeri , deng an 
ketentuan sebagai berikut:   
1. telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di 
negara tempat Laboratorium Penguji berada, 
yang mempunyai perjanjian saling pengakuan 
(Mutual Recognition Agreement /MRA) dengan 
KAN; 
2. negara tempat Laboratorium Penguji berada 
memi liki perjanjian bilateral atau multilateral di 
bidang regulasi teknis dengan Pemerintah 
Republik Indonesia ; dan 
3. ditunjuk oleh Menteri.  
(3) Audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 
9001:2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b  
dilakukan terhadap  SMM yang disertifikasi oleh LSSM  
yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi 
yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan 
(Multilateral Recognition Arrangement /MRA) dengan KAN.   
 
Pasal 12   
(1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang 
telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup 
SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api 
Dari Mineral  Wool belum tersedia atau jumlahnya belum 
mencukupi kebutuhan sertifikasi dan pengujian 
kesesuaian mutu, Menteri dapat menunjuk LSPro 
dan/ atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi.  
(2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang 
belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  - 12 - 
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh 
Kepala BPPI. 
(3) LSPro dan/atau Laboratorium Pen guji yang ditunjuk oleh 
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah 
diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 
Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari 
Mineral  Wool paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 
tanggal penun jukan.  
 
Pasal 13   
(1) LSPro melakukan proses penerbitan SPPT -SNI melalui 
rapat evaluasi, dengan memperhatikan:  
a. laporan h asil audit penerapan SMM  SNI ISO 
9001:2015; dan  
b. laporan hasil uji . 
(2) Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), LSPro meneta pkan  keputusan mengenai : 
a. penerbitan atau perpanjangan SPPT -SNI; 
b. penundaan penerbitan atau perpanjangan SPPT -SNI; 
c. penolakan penerbitan atau perpanjangan SPPT -SNI; 
d. pencabutan SPPT -SNI; atau  
e. perubahan SPPT -SNI terkait daftar Perwakilan 
Perusahaan  atau Importi r, dan/atau merek.  
 
Pasal 14   
(1) Dalam menerbitkan SPPT -SNI, LSPro wajib 
mencantumkan informasi paling sedikit  berupa : 
a. nama dan alamat Produsen;  
b. alamat pabrik;  
c. nomor dan judul SNI;  
d. merek;  
e. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan atau 
Importir , bagi Produsen di luar neger i; 
f. bentuk, kepadatan, dan ukuran ; 
g. Nilai maksimal k arakteristik emisi formaldehida; dan 
h. masa berlaku SPPT -SNI.  - 13 - 
(2) LSPro menerbitkan SPPT -SNI paling lama 41 (empat 
puluh satu) hari kerja , di luar waktu yang diperlukan 
untuk pengujian  kesesuaian mutu . 
 
Pasal 15   
(1) LSPro wa jib melapor kan hasil keputusan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada Direktur 
Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI  paling lama  7 
(tujuh) hari kerja , terhitung sejak tanggal keputusan 
diterbitkan . 
(2) Selain laporan hasil keputusan  sebagaiman a dimaksud 
pada ayat (1), LSPro harus menyampaikan laporan terkait 
proses sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pembina 
Industri dan Kepala BPPI  paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak tanggal proses sertifikasi selesai 
dilakukan.  
(3) Laporan sebagaima na dimaksud pada ayat (2) memuat 
informasi paling sedikit berupa : 
a. identitas Produsen di dalam negeri;  
b. identitas pemohon penerbitan SPPT -SNI, bagi 
Produsen di luar negeri;   
c. kapasitas produksi;  
d. rencana produksi;  
e. rencana impor  dan negara asal impor , bagi Prod usen 
di luar negeri ; dan 
f. alamat gudang.     
 
Pasal 16   
(1) LSPro yang menerbitkan SPPT -SNI bertanggung jawab 
untuk melaksanakan  Surveilan terhadap SPPT -SNI yang 
diterbitkan.  
(2) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (sa tu) tahun.  
(3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil 
Pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi terkait, LSPro 
dapat melakukan Surveilan khusus.  
  - 14 - 
Pasal 17   
SPPT -SNI berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak 
tanggal diterbitkan.  
 
Pasal 18   
Biaya penerbitan SPPT -SNI merupakan tanggung jawab 
Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan 
SPPT -SNI. 
Pasal 19   
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi produk 
mengacu kepada skema sertifikasi Bahan Isolasi Panas, 
Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran  yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
 
 
BAB IV 
PENANDAAN  
 
Pasal 20   
(1) Pelaku Usaha wajib membubuhkan tanda SNI, nomor 
SNI, dan kode LSPro  yang tercetak secara permanen pada 
setiap kemasan terkecil Bahan I solasi Panas, Penyerap 
Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool dalam bentuk 
gulungan dan/atau lembaran.  
(2) Pembubuhan tanda SNI, nomor  SNI, dan kode LSPro  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 
tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan 
yang tidak mudah hilang . 
 
Pasal 21   
Pembubuhan tanda SNI, nomor  SNI, dan kode LSPro  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut:   - 15 - 
 
nomor SNI  
kode LSPro  
 
Pasal 22   
Selain tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro,  Pelaku Us aha 
wajib membubuhkan label pada k emasan Bahan Isolasi 
Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool 
dalam bentuk gulungan dan/atau lembaran,  yang memuat 
informasi  paling sedikit  berupa : 
a. merek;  
b. nama dan/atau logo pabrik pembuat ; 
c. nama perusahaan  perwakilan bagi Produsen dari luar 
negeri;  
d. nama importir bagi Produsen dari luar negeri  apabila 
perusahaan perwakilan bukan sebagai importir ; 
e. bentuk  produk ;  
f. ukuran dimensi produk (panjang x lebar x tebal);  
g. kepadatan ; 
h. karakteristik emisi formaldehida;  
i. klasifi kasi konduktivitas panas maksimal;  
j. jumlah per kemasan ; 
k. negara pembuat;  dan 
l. kode produksi atau kode pengemasan yang menunjukkan 
bulan dan tahun produksi.  
 
BAB V  
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA  
 
Pasal 23   
Produsen di dalam negeri  bertanggung jawab terhadap 
jaminan mutu  produk hasil produksi dalam negeri sesuai 
dengan ketentuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara 
Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool. 
 - 16 - 
 
Pasal 24   
Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir  bertanggung jawab 
terhadap jaminan mutu  produk asal impor yang beredar di 
wilayah N egara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan 
ketentuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan 
Tahan Api Dari Mineral  Wool. 
 
BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
 
Pasal 25   
(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan 
pembinaan terhadap p emberlakuan SNI Bahan Isolasi 
Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool  
secara wajib.  
 
(2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat 
mendelegasikan kewenangan pembinaan  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina 
Industri.  
Pasal 26   
Kepala BPP I melakukan  pembinaan terhadap LSPro dan 
Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI Bahan 
Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  
Wool secara wajib . 
 
Pasal 27   
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat ( 1) 
dilakukan melalui:  
a. sosial isasi;  
b. konsultasi;  
c. inventarisasi dan analisis data terkait SNI; dan  
d. pembinaan teknis.   - 17 - 
 
Pasal 28   
(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 7 huruf 
a dilakukan terhadap pemberlakuan SNI Bahan Isolasi 
Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool  
secara w ajib kepada Pelaku Usaha dan masyarakat 
melalui kerjasama dengan instansi terkait atau melalui 
media cetak dan/atau elektronik.  
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf 
b diberikan kepada Pelaku Usaha terkait tata cara dan 
prosedur pemberlakuan  SNI Bahan Isolasi Panas, 
Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool secara 
wajib.  
(3) Inventarisasi dan analisis data terkait SNI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan melalui:  
a. monitoring kepada Pelaku Usaha yang menerapkan 
pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap 
Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool secara 
wajib ; dan/atau  
b. analisis data dampak  pemberlakuan SNI Bahan 
Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari 
Mineral  Wool secara wajib bagi Produsen di dalam 
negeri.  
  (4) Pembina an teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
huruf d dilakukan melalui:  
a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam 
peningkatan mutu produk; dan/atau  
b. bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk.  
 
Bagian Kedua  
Pengawasan  
 
Paragraf 1  
Umum  
 
Pasal 29    - 18 - 
(1) Direktur Je nderal Pembina Industri melakukan 
Pengawasan terhadap:  
a. pemenuhan kewajiban memiliki peralatan  produksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan  
b. pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap 
Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool secara wajib 
sebagaimana dim aksud dalam Pasal 3.  
(2) Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban memiliki 
peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilakukan melalui monitoring dan evaluasi 
kepada Produsen.  
(3) Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Bahan Isolasi 
Panas, Penyera p Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool 
secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b meliputi:  
a. Pengawasan di pabrik; dan  
b. koordinasi Pengawasan di pasar dengan instansi 
terkait.  
 
Pasal 30   
Kepala BPPI  melakukan Pengawasan terhadap LSPro dan 
Laboratorium P enguji dalam  rangka pemberlakuan SNI Bahan 
Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  
Wool  secara wajib . 
 
Paragraf 2  
Pengawasan di Pabrik  
 
Pasal 31   
(1) Dalam melakukan Pengawasan di pabrik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, Direktur 
Jenderal menugaskan PPSI.  
(2) Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas:  
a. pemeriksaan dokumen; dan  
b. pelaksanaan uji petik.   - 19 - 
(3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, meliputi:  
a. pemeriksaan dokumen legalitas, berupa:  
1. akta pendirian perusahaan atau perubahannya, 
atau Nomor Induk Berusaha (NIB) ; dan 
2. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha sejenis 
untuk ruang lingkup industri Bahan Isolasi 
Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari 
Mineral  Wool; 
b. pemeriksaan dokumen kesesua ian mutu terhadap 
pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap 
Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool secara 
wajib, berupa:  
1. SPPT -SNI; dan 
2. laporan  hasil uji dan/atau sertifikat hasil uji,  
yang diterbitkan oleh LSPro atau Laboratorium 
Penguji yang telah dia kreditasi oleh KAN dan 
ditunjuk oleh Menteri; dan/atau  
c. dokumen pengecualian terhadap pemberlakuan SNI 
Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api 
Dari Mineral  Wool  secara wajib sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan/atau 
ayat (4).  
(4) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b, meliputi:  
a. pemeriksaan fisik Bahan Isolasi Panas, Penyerap 
Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool; dan/atau  
b. pengujian  kesesuaian mutu Bahan Isolasi Panas, 
Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool ke 
Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh 
KAN dan ditunjuk oleh Menteri.  
 
Pasal 32   
Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.  
 
Paragraf 3   - 20 - 
Pengawasan di Pasar  
 
Pasal 33   
(1) Dalam m elakukan Pengawasan di pasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, Direktur 
Jenderal Pembina Industri melakukan koordinasi melalui 
penyampaian surat pemberitahuan kepada pimpinan unit 
Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, 
dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.  
(2) Pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala 
Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota 
memberikan tanggapan terhadap surat pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat 
penugasan perso nil untuk melakukan Pengawasan.  
(3) Surat penugasan personil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disampaikan oleh pimpinan unit Eselon I pada 
instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala 
Dinas Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal 
Pembina Industri  paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung 
sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).  
 
Pasal 34   
(1) Dalam hal surat penugasan personil untuk melakukan 
Pengawasan tidak disampaikan dalam waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33  ayat (3), Di rektur 
Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI untuk 
melaksanakan Pengawasan di pasar.  
(2) Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan secara bersama -sama oleh PPSI dan 
petugas pengawas pada instansi terkait, Dinas Provinsi, 
dan/at au Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas 
dan fungsinya.  
 
 
 
  - 21 - 
Pasal 35   
(1) Pengawasan di pasar terdiri atas:  
a. pemeriksaan dokumen; dan/atau  
b. pelaksanaan uji petik.  
(2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap : 
a. SPPT -SNI; d an/atau  
b. dokumen  pengecualian terhadap pemberlakuan SNI 
Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api 
Dari Mineral  Wool secara wajib sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan/atau 
ayat (4).  
(3) Pelaksanaan uji petik sebagaimana  dimaksud pad a ayat 
(1) huruf b, meliputi:  
a. pemeriksaan fisik Bahan Isolasi Panas, Penyerap 
Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool; dan/atau  
b. pengujian kesesuaian mutu Bahan Isolasi Panas, 
Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool ke 
Laboratorium Penguji yang telah d iakreditasi oleh 
KAN dan ditunjuk oleh Menteri.  
Pasal 36   
(1) Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35 dilakukan : 
a. secara berkala ; dan/atau  
b. secara khusus.  
(2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (sa tu) kali 
dalam 1 (satu) tahun.  
(3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dilakukan sewaktu -waktu berdasarkan 
adanya laporan dari Pelaku Usaha atau masyarakat , 
dan/atau hasil analisis data importasi.  
 
Pasal 37   
Dalam melakukan Pengawasan  di pabrik dan/atau di pasar,  
PPSI mempersiapkan dokumen Pengawasan , meliputi :  - 22 - 
a. surat pemberitahuan Pengawasan , sesuai dengan 
Formulir 1;  
b. surat tugas Pengawasan , sesuai dengan Formulir 2;  
c. label contoh uji , sesuai dengan Formulir 3;  
d. berita acara pengambilan con toh uji , sesuai dengan 
Formulir 4;  
e. data hasil Pengawasan , sesuai dengan Formulir 5;  
f. berita acara Pengawasan , sesuai dengan Formulir 6;  
g. daftar hadir , sesuai dengan Formulir 7; dan  
h. surat pengantar kepada Laboratorium Penguji sesuai 
dengan Formulir 8 , 
sebagai mana tercantum dalam Lampiran  …. yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
 
Paragraf 4  
Laporan Hasil Pengawasan  
 
Pasal 38   
(1) PPSI membuat laporan hasil Pengawasan di pabrik 
dan/atau di pasar.  
(2) Laporan h asil Pengawasan seb agaimana dimaksud pad a 
ayat (1 ), memuat informasi  paling sedikit  berupa : 
a. waktu dan tempat pelaksanaan Pengawasan;  
b. identitas Produsen, terhadap Pengawasan di pabrik;  
c. identitas Perwakilan Perusahaan atau Importir, 
terhadap Pengawasan di pasar;  
d. klasifikasi produk dan nomor pos ta rif/HS Code ; dan  
e. kesimpulan hasil Pengawasan terhadap pemenuhan 
ketentuan pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, 
Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool 
secara wajib.  
(3) PPSI menyampaikan laporan hasil Pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepad a Direktur 
Jenderal Pembina Industri dengan tembusan kepada 
pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala 
Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.   - 23 - 
(4) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan evaluasi 
terhadap laporan hasil Pengawasan s ebagaimana 
dimaksud pada ayat (3).  
 
Pasal 39   
Dalam hal evaluasi laporan hasil P engawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) menyatakan  adanya dugaan 
tindak  pidana,  Direktur Jenderal Pembina Industri 
memberikan rekomendasi kepada Kepala BPPI  untuk 
menugas kan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang 
perindustrian  untuk melakukan pengawasan, pengamatan, 
penelitian atau pemeriksaan, dan/atau penyidikan  sesuai 
dengan ketentuan peraturan peru ndang -undang an. 
 
Pasal 40   
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dilakukan 
sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang -undangan 
mengenai Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi 
Industri secara wajib . 
  
BAB VII  
SANKSI  
 
Pasal 41   
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dikenai sanksi 
pidana  sesuai dengan ketentuan Undang -Undang Nomor 
3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.  
(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT -SNI. 
(3) Pencabutan SPPT -SNI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan oleh LSPro  yang menerbitkan SPPT -SNI 
berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal 
Pembina Industri.  
 
Pasal 42    - 24 - 
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 22 dikenai 
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perunda ng-undangan.  
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT -
SNI. 
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri 
berdasarkan hasil evaluasi t erhadap berita acara 
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38   
ayat ( 4). 
(4) Pencabutan SPPT -SNI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan oleh LSPro penerbit SPPT -SNI berdasarkan 
rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.  
 
Pasal 43   
(1) Apabila berdasa rkan hasil evaluasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat ( 4) terdapat 
ketidaksesuaian dengan persyaratan mutu SNI Bahan 
Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari 
Mineral  Wool, Direktur Jenderal Pembina Industri 
memberikan peringatan tertulis kep ada Pelaku Usaha 
yang melakukan pelanggaran.  
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berisi perintah untuk melakukan:  
a. penghentian sementara kegiatan produksi barang 
yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI Bahan 
Isolasi Panas, Penyerap Suara D an Tahan Api Dari 
Mineral  Wool; 
b. perbaikan kualitas produk yang tidak sesuai SNI 
Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api 
Dari Mineral  Wool  secara wajib kepada Produsen; 
dan 
c. penarikan produk yang tidak sesuai SNI Bahan 
Isolasi Panas, Penyerap Suara  Dan Tahan Api Dari 
Mineral  Wool secara wajib kepada Pelaku Usaha.   - 25 - 
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan paling banyak 3 (tiga) kali masing -masing 30 
(tiga puluh) hari.  
 
Pasal 44   
(1) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan atau tidak 
melakukan penghentian sementara kegiatan produksi, 
perbaikan kualitas produk, dan penarikan produk yang 
tidak sesuai dengan  ketentuan SNI Bahan Isolasi Panas, 
Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral  Wool  dalam 
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) , 
Direkt ur Jenderal Pembina Industri melakukan tindakan 
publikasi.  
(2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap:  
a. ketaatan terhadap ketentuan pemberlakuan SNI 
Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api 
Dari Mineral  Wool  secara waj ib oleh Pelaku Usaha; 
dan 
b. pelanggaran terhadap ketentuan pemberlakuan SNI 
Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api 
Dari Mineral  Wool  secara wajib oleh Pelaku Usaha . 
(3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui pemuatan b erita dalam media cetak 
dan/atau media elektronik.  
 
Pasal 45   
(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, 
dan/atau Pasal 16 dikenai sanksi administratif sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undan gan. 
(2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 3) dikenai 
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diberika n oleh Kepala BPPI .  - 26 - 
 
 
Pasal 46   
(1) Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari 
Mineral  Wool hasil produksi dalam negeri  dan/atau asal 
impor  yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar di wilayah 
Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  
(2) Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari 
Mineral  Wool  hasil produksi dalam negeri yang telah 
beredar di pasar dan tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditarik dari 
peredaran dan dimusnahkan oleh Produs en yang 
bersangkutan.  
(3) Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari 
Mineral  Wool asal impor yang telah beredar di wilayah 
Negara Kesatuan Republik  Indonesia dan tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 harus dimusnahkan atau die kspor kembali atas 
biaya dan tanggung jawab Perwakilan Perusahaan atau 
Importir yang bersangkutan.  
(4) Tata cara penarikan  dari peredaran  dan pemusnahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat ( 3) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undan gan. 
 
 
BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN  
 
Pasal 47  
Setiap Produk Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan 
Tahan Api Dari Mineral  Wool  yang  diproduksi sebelum 
Peraturan Menteri ini berlaku  masih dapat beredar tanpa 
memiliki SPPT -SNI. 
 
  - 27 - 
 
 
BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
 
Pasal 48  
 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 9 (sembilan ) bulan 
terhitung sejak tanggal diundangkan . 
 
 
      Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
WIDODO EKATJAHJANA  
 
  - 28 - 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 20 NOMOR