PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMO R   TAHUN  2023  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang -
Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan 
Penilaian Kesesuaian, dalam hal berkaitan dengan 
kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau 
pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga 
pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan 
pemberlakuan standar nasional indonesia secara wajib 
dengan peraturan menteri atau peraturan k epala lembaga 
pemerintah nonkementerian;  
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan tentang Pemberlakuan Standar 
Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan 
Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam 
Kemasan Kaleng Secara Wajib;  
   
Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  
  2. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang 
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6225);  
  5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);  - 2 - 
 
   6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
48/PERMEN -KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);  
   
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA 
DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL 
INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN 
KALENG  SECARA WAJIB . 
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1  
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Tuna dalam Kemasan Kaleng adalah produk yang dikemas 
dalam kaleng dan mengalami proses sterilisasi komersial 
berisi ikan tuna sesuai spesifikasi produk namun tidak 
terbatas pada chunk , flake atau flakes , grated  atau 
shredded  dan solid dengan menggunakan media air, 
minyak, air garam atau media lain dengan atau tanpa 
bahan pangan lainnya . 
2. Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng adalah 
produk yang dikemas dalam kaleng dan mengalami proses 
sterilisasi komersial berisi minimum dua potong ikan 
sarden atau makerel, mengandung hanya satu spesies 
setiap kaleng sesuai spesifikasi produk dengan 
menggunakan media air, minyak, air garam ata u media 
lain dengan atau tanpa bahan pangan lainnya . 
3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan 
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu.  
4. Bahan Baku adalah  ikan termasuk bagian -bagiannya yang 
berasal dari hasil tangkapan maupun budi daya yang 
dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam 
pengolahan Hasil Perikanan.  
5. Bahan  Tambahan  Pangan adala h bahan yang 
ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat 
atau bentuk pangan.  
6. Bahan Penolong adala h bahan, tidak termasuk peralatan, 
yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai pangan, 
digunakan dalam proses pengolahan hasil perikanan 
untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak 
meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila 
tidak mungkin dihindari maka residu dan/atau 
turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko 
terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi 
teknologi.  
7. Fnol yang selanjutnya disebut F0 adalah ukuran 
kecukupan panas untuk proses sterilisasi komersial yang 
dinyatakan sebagai ekuivalen lama pemanasan dalam 
satuan menit pada suhu konstan 121,1 0C (seratus dua 
puluh satu koma satu derajat Celcius)/250 0F (dua ratus 
lima puluh derajat Fahrenheit).  - 3 - 
 
 8. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 
SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan 
Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
9. Sertifikat Kesesuaian adalah bukti kesesuaian yang 
diberikan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Pelaku 
Usaha yang telah memenuhi Persyaratan SNI.  
10. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang 
selanjutnya disebut SPPT SNI adalah tanda bukti 
pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI dari 
lembaga sertifikasi produk yang mempunyai ruang 
lingkup hasil kelautan dan perikanan kepada Pelaku 
Usaha yang mampu menerapkan persyaratan SNI.  
11. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh 
Badan Standardisasi Nasional untuk menyatakan telah 
terpenuhinya persyaratan SNI.  
12. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut 
LSPro adalah lembaga yang mengeluarkan Sertifikat 
Kesesuaian dan SPPT  SNI dan telah diakreditasi oleh 
Komite Akreditasi Nasional.  
13. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian 
kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan 
tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal 
telah memenuhi standar dan/atau regulasi.  
14. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat 
KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan 
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian 
kesesuaian.  
15. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang telah 
terakreditasi oleh KAN yang melakukan pengujian 
terhadap contoh produk perikanan sesuai persyaratan dan 
metode uji SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI 
Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng.  
16. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI 
adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas 
penanganan dan/atau pengolahan ikan. 
17. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal 
oleh KAN yang menyatakan bahwa suatu lembaga, 
institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta 
berhak melaksanakan penilaian kesesuaian.  
18. Audit adalah proses yang sistematis, independen, dan 
terdokumentasi untuk mendapatkan rekaman, fakta atau 
informasi yang relevan, serta kajian yang obyektif untuk 
menentukan sejauh mana persyaratan telah terpenuhi.  
19. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan oleh pemerintah 
pusat.  
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kelautan dan perikana n. 
21. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang 
menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya 
saing produk kelautan dan perikanan.  
 
 
 
 
 - 4 - 
 
 BAB II  
STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN 
KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN 
MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG  
 
Pasal 2  
(1) Memberlakukan SNI  sebagai berikut:  
a. SNI 8223:2022 Tuna dalam Kemasan Kaleng; dan  
b. SNI 8222:2022 Sarden dan Makerel dalam Kemasan 
Kaleng ,  
secara wajib . 
(2) SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng  dan SNI Sarden dan 
Makerel dalam Kemasan Kaleng sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilengkapi dengan pos tarif/kode harmonize 
system  (HS) sebagaimana tercantum dalam lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.  
 
Pasal 3  
(1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan 
memproduksi , menghasilkan, dan/atau mengimpor 
produk Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau produk 
Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng untuk 
diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
wajib menerapkan SNI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) yang dibuktikan dengan:  
a. memiliki SPPT  SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng  dan 
SPPT  SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng 
sesuai dengan ketentuan dalam SNI; dan  
b. membubuhkan Tanda SNI dan nomor Akreditasi 
LSPro yang ditetapkan oleh KAN pada label  produk 
Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Tanda SNI  dan 
nomor Akreditasi LS Pro yang ditetapkan oleh KAN 
pada label  produk Sarden dan Makerel dalam 
Kemasan Kaleng di tempat yang mudah dibaca dan 
penandaan yang tidak mudah hilang.  
(2) Setiap Pelaku Usaha yang mengedarkan produk Tuna 
dalam Kemasan Kaleng dan/atau produk Sarden dan 
Makerel dalam Kemasan Kaleng di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia wajib mengedarkan produk 
yang memiliki Tanda SNI dan nomor Akreditasi LSPro 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.  
(3) Kewajiban membubuhkan Tanda SNI dan nomor 
Akreditasi LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dikecualikan dalam hal Pelaku Usaha yang 
memproduksi dan/atau menghasilkan barang telah 
membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha pemilik merek 
terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar . 
(4) Kewajiban membubuhkan Tanda SNI dan nomor 
Akreditasi LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan oleh Pelaku Usaha pemilik merek terdaftar 
dan/atau penerima lisensi merek terdaftar.  
(5) Pembubuhan Tanda SNI dan nomor Akreditasi LSPro pada 
label produk Tuna dalam Kemasan Kaleng dan pada label 
produk Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b - 5 - 
 
 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
(6) Tanda SNI dan nomor Akreditasi LSPro pada label produk 
Tuna dalam Kemasan Kaleng dan pada label produk 
Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  huruf b  dengan bentuk dan 
ukuran sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.  
 
BAB III  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT 
PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA STANDAR NASIONAL 
INDONESIA  
 
Pasal 4  
(1) Pelaku Usaha yang akan mengajukan SPPT SNI Tuna 
dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel 
dalam Kemasan Kaleng harus memenuhi persyaratan:  
a. berkedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan 
hukum terhadap produk dan merek dagang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
menetapkan spesifikasi dan  melakukan perancangan 
produk, serta melakukan pembuatan produk di 
pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
b. berkedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan 
hukum terhadap produk dan merek dagang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
menetapkan spesifikasi dan  melakukan perancangan 
produk, serta memiliki perjanjian yang mengikat 
secara hukum dengan pihak lain yang memiliki 
pabrik untuk melakukan pembuatan produk yang 
berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia;  
c. berkedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan 
hukum terhadap produk dan merek dagang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
menetapkan spesifikasi pro duk, serta memiliki 
perjanjian yang mengikat secara hukum dengan 
pihak lain yang melakukan perancangan produk dan 
pembuatan produk di pabrik yang berdomisili di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di 
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indone sia;   
d. berkedudukan hukum di wilayah wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, melakukan pembuatan 
produk di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat 
secara hukum dengan pihak lain yang menetapkan - 6 - 
 
 spesifikasi dan melakukan perancangan produk serta 
memiliki hak berdasarkan hukum terhadap produk 
dan merek dagang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia;  
e. berkedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, melakukan perancangan dan 
pembuatan produk di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan perjanjian yang 
mengikat secara hukum dengan pihak lain yang 
berdomisili di luar negeri y ang menetapkan spesifikasi 
serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap 
produk dan merek dagang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; atau  
f. berkedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, memiliki perjanjian yang 
mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan 
kewajiban hukum Pelaku Usaha luar negeri pemegang 
hak hukum atas produk dan merek dagang 
berdasarkan ketentuan hukum di negaranya.  
(2) Pelaku Usaha untuk memiliki SPPT SNI Tuna dalam 
Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam 
Kemasan Kaleng harus memiliki Sertifikat Kesesuaian 
yang diterbitkan oleh LSPro.  
(3) SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf a diterbitkan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh 
KAN dengan ruang lingkup sesuai dengan SNI Tuna dalam 
Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam 
Kemasan Kaleng dan ditunjuk oleh Menteri.  
 
Pasal 5  
Tahapan penerbitan Sertifikat Kesesuaian terdiri atas:  
a. permohonan Sertifikasi;  
b. kaji ulang permohonan;  
c. penandatanganan perjanjian Sertifikasi;  
d. evaluasi;  
e. tinjauan hasil evaluasi;  dan 
f. keputusan Sertifikasi .  
 
Pasal 6  
(1) Pelaku Usaha untuk memiliki Sertifikat Kesesuaian harus 
mengajukan permohonan Sertifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a secara tertulis kepada 
LSPro yang paling sedikit memuat:  
a. identitas Pelaku Usaha;  
b. maksud dan tujuan;  
c. jenis produk; dan  
d. nomor dan judul SNI.  
(2) Permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus melampirkan:  
a. dokumen perizinan berusaha;  
b. dokumen produk;  
c. dokumen proses produksi;  
d. bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak 
pelaksanaan produksi dengan pihak lain untuk - 7 - 
 
 Pelaku Usaha yang bertindak sebagai pemilik merek 
yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada 
pihak lain;  
e. bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk 
melakukan pembuatan produk untuk pihak lain bagi 
Pelaku Usaha yang melakukan pembuatan produk 
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain;  
f. pernyataan dari Pelaku Usaha bertanggung jawab 
penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan 
pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan 
bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau 
informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam 
melaksanakan kegiatan Sertifikasi.  
g. sertifikat kelayakan pengolahan dan sertifikat 
penerapan program manajemen mutu terpadu / 
hazard analysis and critical control points  bagi produk 
yang diproduksi dalam negeri;  
h. sertifikat kelayakan pengolahan bagi unit pengolah 
ikan di dalam negeri yang digunakan untuk 
menyimpan produk yang berasal dari luar negeri;  
i. sertifikat penerapan program manajemen mutu 
terpadu /hazard analysis and critical control points  
atau sertifikat sistem SNI ISO 22000 bagi produk yang 
berasal dari luar negeri;  
j. persetujuan impor bagi produk dari luar negeri;  
k. nilai F0; 
l. sertifikat analisis/ Certificate of Analysis  atau hasil uji ; 
dan 
m. surat pernyataan kesediaan mematuhi kewajiban 
penggunaan Tanda SNI sesuai dengan format 
sebagaimana tercantum dalam lampiran II I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.  
 
Pasal 7  
Dokumen perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (2) huruf a sesuai dengan klasifikasi baku 
lapangan usaha Indonesia dan skala usaha.  
 
Pasal 8  
Dokumen produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(2) huruf b memuat informasi:  
a. merek dagang;  
b. jenis/tipe/varian produk;  
c. nomor dan judul SNI ; 
d. keterangan terkait kemasan primer produk;  
e. daftar Bahan Baku , Bahan Tambahan Pangan , dan Bahan 
Penolong ; 
f. label produk;  
g. foto produk dalam kemasan primer;  
h. foto produk dalam kemasan sekunder ; dan  
i. masa kedaluwarsa produk.  
 
Pasal 9  
Dokumen proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (2) huruf c memuat informasi:  - 8 - 
 
 a. pemasok , prosedur evaluasi pemasok ,  dan prosedur 
inspeksi Bahan Baku , Bahan Tambahan Pangan , dan 
Bahan Penolong ; 
b. proses pembuatan produk;   
c. prosedur dan rekaman pengendalian mutu;  
d. pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang 
akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan  
e. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah  Negara 
Kesatuan  Republik Indonesia.  
 
Pasal 10  
(1) Bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (2) huruf d berupa sertifikat yang diterbitkan 
oleh lembaga yang berwenang atau bukti pendaftaran 
merek.  
(2) Perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan 
pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 
huruf d berupa surat perjanjian para pihak yang sah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  
 
Pasal 11  
Bukti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 
huruf e berupa perjanjian para pihak yang sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
Pasal 12  
Pernyataan dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (2) huruf f berupa surat pernyataan yang 
ditandatangani oleh Pelaku Usaha atau pihak yang  diberikan 
kuasa.  
 
Pasal 13  
Sertifikat kelayakan pengolahan  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (2) huruf g  dan huruf h  diterbitkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
Pasal 14  
(1) Sertifikat penerapan program manajemen mutu 
terpadu/ hazard analysis and critical control points  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g  
diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
(2) Sertifikat penerapan program manajemen mutu 
terpadu/ hazard analysis and critical control points  atau 
sertifikat sistem ISO  SNI 22000  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i diterbitkan oleh lembaga 
yang berwenang . 
 
Pasal 15  
Persetujuan impor bagi produk dari luar negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j diterbitkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
 - 9 - 
 
 Pasal 16  
(1) Nilai F0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 
huruf k tercantum dalam : 
a. sertifikat dan/atau laporan yang diterbitkan oleh 
lembaga yang terakreditasi atau yang memiliki 
kompetensi di bidang pengukuran F 0; dan/atau  
b. laporan yang diterbitkan oleh petugas UPI yang 
memiliki kompetensi di bidang pengukuran F 0. 
(2) Nilai F0 sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) berdasarkan 
ketentuan  peraturan perundang -undangan.  
 
Pasal 17  
(1) Sertifikat analisis/ Certificate of Analysis  atau hasil uji 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l 
merupakan hasil pengujian produk sesuai parameter SNI 
Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel 
dalam Kemasan Kaleng.  
(2) Sertifikat analisis/ Certificate of Analysis  atau hasil uji  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh 
Laboratorium Penguji.  
(3) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) yang berada di dalam negeri harus memenuhi 
persyaratan:  
a. parameter uji SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng 
dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan 
Kaleng tersebut telah terakreditasi oleh KAN; atau  
b. parameter uji SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng 
dan/atau Sarden dan Makerel dalam  Kemasan 
Kaleng tersebut belum terakreditasi oleh KAN maka 
terhadap Laboratorium Penguji tersebut harus 
dievaluasi oleh LSPro terkait parameter uji yang 
belum terakreditasi . 
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b  
mengacu pada ketentuan Akreditasi oleh KAN.  
(5) Dalam hal Laboratorium Penguji berada di luar negeri, 
Laboratorium Penguji tersebut harus memenuhi 
persyaratan:  
a. telah memiliki kerja sama dengan LSPro yang 
didahului dengan kerja sama antarnegara ; dan  
b. telah terakreditasi oleh lembaga Akreditasi negara 
setempat yang memiliki perjanjian saling 
pengakuan/ mutual recognition agreement dengan 
KAN. 
(6) Sertifikat analisis/ Certificate of Analysis  atau hasil uji 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
Sertifikat analisis/ Certificate of Analysis atau hasil uji 
yang telah diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum 
permohonan Sertifikasi Kesesuaian.  
(7) Sertifikat analisis/ Certificate of Analysis  atau hasil uji 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
berdasarkan hasil pengambilan contoh dan pengujian 
contoh sesuai SNI yang memenuhi keterwakilan semua 
produk yang diajukan.   
 
 
 - 10 - 
 
 Pasal 18  
Kaji ulang permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf b dilakukan melalui pengecekan kelengkapan dokumen 
persyaratan.  
 
Pasal 19  
Dalam hal kaji ulang permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 dinyatakan lengkap, Pelaku Usaha melakukan 
pembayaran:  
a. penerimaan negara bukan pajak  kepada LSPro milik 
pemerintah pusat ; atau  
b. pungutan lain  kepada LSPro milik pemerintah daerah atau 
swasta . 
 
Pasal 20  
Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
telah dilakukan, Pelaku Usaha melakukan penandatanganan 
perjanjian Sertifikasi dengan LSPro  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf c . 
 
Pasal 21  
(1) LSPro melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf d terhadap kebenaran , keabsahan , dan 
pemenuhan  persyaratan permohonan Sertifikasi setelah 
dilakukan penandatanganan perjanjian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20.  
(2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), LSPro menerbitkan laporan hasil evaluasi.  
(3) Berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) , LSPro melakukan tinjauan hasil 
evaluasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e . 
 
Pasal 2 2 
(1) Berdasarkan tinjauan hasil evaluasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  21 ayat (3), LSPro menetapkan 
keputusan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
5 huruf f berupa:  
a. persetujuan; atau  
b. penolakan.  
(2) Dalam hal keputusan Sertifikasi  berupa persetujuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LSPro 
menerbitkan  Sertifikat Kesesuaian.  
(3) Dalam hal keputusan Sertifikasi berupa penolakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LSPro 
menerbitkan surat penolakan yang disertai alasan 
penolakan.  
(4) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan surat penolakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 
kembali permohonan sesuai tahapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5. 
 
Pasal 23  
Jangka  waktu penandatanganan perjanjian Sertifikasi sampai 
dengan  keputusan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (1)  dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari . 
 - 11 - 
 
 Pasal 24  
(1) Penerbitan Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 2 ayat (2)  menjadi dasar pemberian SPPT 
SNI.  
(2) Pemberian SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada saat penerbitan Sertifikat Kesesuaian.  
 
Pasal 2 5 
Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun  
terhitung  sejak diterbitkan.  
 
Pasal  26 
(1) Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22 ayat (2) dapat  dilakukan perubahan dalam hal  adanya 
perubahan identitas  Pelaku Usaha.  
(2) Dalam hal dilakukan perubahan Sertifikat Kesesuaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku usaha 
mengajukan permohonan perubahan Sertifikat 
Kesesuaian kepada LSPro dengan melampirkan bukti 
dukung.  
(3) LSPro melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen 
permohonan  perubahan Sertifikat Kesesuaian 
sebagaimana dimaksud  pada ayat (2), yang hasilnya 
berupa:  
a. persetujuan; atau  
b. penolakan.  
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan berupa 
persetujuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a , 
LSPro menerbitkan perubahan Sertifik at Kesesuaian . 
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan berupa 
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 
LSPro menerbitkan surat penolakan yang disertai alasan 
penolakan.  
(6) Jangka waktu penerbitan atau penolakan Sertifikat 
Kesesuaian  sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) dan ayat 
(6) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari sejak diterimanya 
permohonan  dinyatakan lengkap .  
 
Pasal 2 7 
Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 2 
ayat (2)  dengan bentuk dan format tercantum dalam lampiran 
IV dan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
dengan bentuk dan format tercantum dalam lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini. 
 
BAB IV  
SURVEILAN  
 
Pasal 27  
(1) Sertifikat Kesesuaian yang telah diterbitkan dilakukan 
pemeliharaan kesesuaiannya melalui surveilan oleh 
LSPro.  
(2) Surveilan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.  - 12 - 
 
 (3) Surveilan pertama dilakukan melalui:  
a. Audit proses produksi di UPI yang sedang melakukan 
produksi terhadap produk yang diajukan ; dan 
b. pengujian contoh produk di Laboratorium Penguji . 
 
Pasal 28  
(1) Audit proses produksi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27  ayat (3) huruf a  dilakukan paling sedikit 
terhadap:  
a. tahapan kritis proses produksi mulai dari Bahan 
Baku sampai produk akhir;  dan 
b. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi . 
(2) Audit proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan metode Audit yang merupakan 
kombinasi dari Audit dokumen dan rekaman, wawancara, 
observasi, demonstrasi, atau metode Audit lainnya.  
(3) Pengujian contoh produk sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27  ayat (3) huruf b dilakukan dengan pengambilan 
contoh produk untuk dilakukan pengujian pada 
Laboratorium Penguji milik LSPro atau yang bekerja sama 
dengan LSPro yang memenuhi persyaratan:  
a. parameter uji SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng 
dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan 
Kaleng tersebut telah terakreditasi oleh KAN; atau  
b. parameter uji SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng 
dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan 
Kaleng tersebut belum terakreditasi oleh KAN maka 
terhadap Laboratorium Penguji tersebut harus 
dievaluasi oleh LSPro terkait parameter uji yang 
belum terakreditasi.  
(4) Hasil Audit proses produksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 2) atau pengujian contoh produk sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 3) dinyatakan:  
a. sesuai, LSPro menetapkan keputusan hasil surveilan 
bahwa Sertifikat Kesesuaian dipertahankan dan 
disampaikan kepada Pelaku Usaha; atau  
b. tidak sesuai, Pelaku Usaha melakukan tindakan 
perbaikan terhadap ketidaksesuaian/penyimpangan 
baik terhadap proses produksi atau contoh produk 
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah 
surat penyampaian laporan hasil Audit proses 
produksi atau p engujian contoh produk diterima.  
(5) LSPro melakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) huruf b.  
(6) Hasil tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 5) berupa:  
a. sesuai dengan persyaratan SNI dan tidak melewati 
batas waktu perbaikan, LSPro menetapkan keputusan 
hasil surveilan bahwa Sertifikat Kesesuaian 
dipertahankan dan disampaikan kepada Pelaku 
Usaha; atau  
b. tidak sesuai dengan persyaratan SNI dan/atau 
melewati batas waktu perbaikan, LSPro membekukan 
Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI.  
(7) Dalam hal terjadi force majeure  yang dinyatakan oleh 
pihak yang berwenang sehingga pelaksanaan kegiatan - 13 - 
 
 Audit proses produksi atau pengujian contoh produk tidak 
dapat dilakukan maka:  
a. Audit proses produksi dilakukan dengan Audit 
dokumen/rekaman dan/atau melalui Audit jarak 
jauh ( remote  Audit) dengan menggunakan media yang 
disepakati untuk mendapatkan bukti objektif; dan  
b. pengujian contoh produk dilakukan terhadap produk 
yang dikirim dari lokasi . 
 
Pasal 2 9 
(1) Surveilan kedua dan selanjutnya dilakukan dengan 
pengujian contoh produk yang diambil:  
a. di gudang penyimpanan produk pada tahap awal 
distribusi untuk produk dalam negeri; atau  
b. di gudang distribusi yang mewakili untuk produk dari 
luar negeri  dan dilakukan pengujian contoh produk . 
(2) Hasil pengujian contoh produk sebagaimana dimaksud 
pada  ayat ( 1) dinyatakan:  
a. sesuai, LSPro menetapkan keputusan hasil surveilan 
bahwa Sertifikat Kesesuaian dipertahankan dan 
disampaikan kepada Pelaku Usaha;  
b. tidak sesuai, dilakukan pengujian ulang contoh 
produk terhadap arsip contoh yang disimpan di 
LSPro.  
(3) Dalam hal surveilan kedua sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) tidak dapat dilakukan yang disebabkan oleh 
Pelaku Usaha, dikenakan sanksi berupa:  
a. peringatan tertulis;  
b. pembekuan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI; dan  
c. pencabutan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI.  
(4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) 
huruf a dikenai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak diterbitkan surat keterangan dari LSPro yang 
menyatakan surveilan tidak dapat dilakukan.  
(5) Pembekuan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) huruf b dilakukan 
selama 3 (tiga) bulan apabila sampai dengan berakhirnya 
peringatan tertulis tidak dapat dilakukan surveilan.  
(6) Pencabutan Sertifikat Kesesuian dan SPPT SNI 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) huruf c dikenai 
dalam hal jangka waktu pembekuan Sertifikat Kesesuaian  
telah berakhir dan tidak dapat dilakukan surveilan . 
 
Pasal 30  
Pengambilan contoh produk sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh petugas 
yang memiliki kompetensi dalam pengambilan contoh yang 
ditunjuk oleh LSPro.  
 
Pasal 31 
Apabila hasil pengujian ulang contoh produk pada arsip contoh 
di LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 9 ayat ( 2) huruf 
b dinyatakan:  
a. sesuai, LSPro menetapkan keputusan hasil surveilan 
bahwa Sertifikat Kesesuaian dipertahankan dan 
disampaikan kepada Pelaku Usaha; atau  - 14 - 
 
 b. tidak sesuai, dilakukan pengujian ulang produk terhadap 
arsip contoh yang disimpan di Pelaku Usaha.  
 
Pasal 32 
(1) Apabila hasil pengujian ulang contoh produk pada arsip 
contoh yang disimpan di Pelaku Usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dinyatakan:  
a. sesuai, LSPro menetapkan keputusan hasil surveilan 
bahwa Sertifikat Kesesuaian dipertahankan dan 
disampaikan kepada Pelaku Usaha; atau  
b. tidak sesuai, LSPro menyampaikan laporan hasil uji 
ulang kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan 
tindakan perbaikan terhadap parameter yang tidak 
memenuhi persyaratan SNI.  
(2) Pelaku usaha melakukan perbaikan ketidaksesuaian/ 
penyimpangan terhadap contoh produk dalam jangka 
waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah surat 
penyampaian laporan pengujian contoh produk diterima.  
(3) Hasil tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (2) berupa:  
a. sesuai dengan persyaratan SNI dan tidak melewati 
batas waktu perbaikan, LSPro menetapkan 
keputusan hasil surveilan bahwa Sertifikat 
Kesesuaian dipertahankan dan disampaikan kepada 
Pelaku Usaha; atau  
b. tidak sesuai dengan persyaratan SNI dan/atau 
melewati batas waktu perbaikan, LSPro membekukan 
Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI.  
(4) Pembekuan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan 
untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak batas 
waktu tindakan perbaikan telah habis dan tidak dilakukan 
perbaikan.  
(5) Dalam hal jangka waktu pembekuan Sertifikat Kesesuaian 
dan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah 
berakhir dan tidak dilakukan perbaikan, LSPro mencabut 
Sertifikat Kesesuian dan SPPT SNI.  
 
Pasal 3 3 
Biaya yang timbul dari kegiatan surveilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 dibebankan 
kepada Pelaku Usaha.  
 
BAB V  
PENUNJUKAN LEMBAGA  
SERTIFIKASI PRODUK  
 
Pasal 34 
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 2 ayat (2), 
dapat menerbitkan Sertifikat Kesesuaian setelah 
mendapatkan Akreditasi dari KAN.  
(2) Untuk mendapatkan Akreditasi dari KAN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), LSPro harus mengajukan 
permohonan rekomendasi kepada Menteri dengan 
melampirkan dokumen yang memuat:  - 15 - 
 
 a. uraian tugas dan fungsi di bidang Sertifikasi 
dan/atau pengujian produk perikanan bagi instansi 
pemerintah;  
b. legalitas usaha bagi LSPro yang berasal dari swasta; 
dan 
c. keterangan kepemilikan fasilitas laboratorium untuk 
pengujian parameter sesuai ruang lingkup SNI Tuna 
dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel 
dalam Kemasan Kaleng.  
(3) Berdasarkan permohonan rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan pemeriksaan 
kebenaran , keabsahan , dan pemenuhan  persyaratan 
dokumen yang disampaikan oleh LSPro yang hasilnya 
berupa:  
a. penerbitan rekomendasi; atau  
b. penolakan rekomendasi.  
(4) Dalam melakukan pemeriksaan kebenaran dan 
keabsahan terhadap dokumen yang disampaikan oleh 
LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat 
menugaskan Direktur Jenderal . 
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa penerbitan 
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
a, LSPro dapat mengajukan Akreditasi kepada KAN.  
(6) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa penolakan 
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
b, LSPro tidak dapat mengajukan permohonan Akreditasi 
kepada KAN.  
 
Pasal 3 5 
(1) LSPro yang telah mendapatkan rekomendasi sebagaimana 
dimaksud  dalam Pasal 3 4 ayat ( 5) dan telah mendapatkan 
Akreditasi dari KAN, ditetapkan oleh Menteri sebagai 
LSPro yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat 
Kesesuaian SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI 
Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng.   
(2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain 
menerbitkan Sertifikat Kesesuaian  juga diberikan 
kewenangan untuk menerbitkan SPPT SNI Tuna dalam 
Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam 
Kemasan Kaleng.  
 
Pasal 3 6 
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 5 wajib 
melaporkan hasil kinerja secara tertulis kepada  Direktur 
Jenderal . 
(2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari:  
a. penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan 
terhadap:  
1. Sertifikat Kesesuaian; dan  
2. SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT 
SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng.  
b. rekapitulasi penerbitan, pembekuan, penolakan, dan 
pencabutan terhadap Sertifikat Kesesuaian dan SPPT 
SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI 
Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng; dan  - 16 - 
 
 c. surat  keputusan Akreditasi.  
(3) Laporan penerbitan, pembekuan, penolakan, dan 
pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 
(tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penerbitan, 
pembekuan, penolakan, dan pencabutan.  
(4) Laporan rekapitulasi penerbitan, pembekuan, penolakan, 
dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b wajib disampaikan setiap tahun paling lambat 
pada tanggal  5 Januari tahun berikutnya.  
(5) Laporan surat keputusan Akreditasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib disampaikan dalam 
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak 
surat keputusan Akreditasi diterbitkan.  
 
Pasal 3 7 
(1) LSPro yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 6 dikenai sanksi administratif 
berupa:  
a. peringatan tertulis;  
b. pembekuan atas penunjukan LSPro; dan  
c. pencabutan atas penunjukan LSPro.  
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dikenai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan terhitung sejak berakhirnya batas waktu laporan 
hasil kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 
(3), ayat (4), dan ayat (5) LSPro ti dak menyampaikan 
laporan hasil kinerja.  
(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) LSPro tidak melaksanakan 
kewajibannya maka dikenai sanksi berupa pembekuan 
atas penunjukan LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b.  
(4) Sanksi berupa pembekuan atas penunjukan LSPro 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah 
peringatan tertulis berakhir dan LSPro tidak 
melaksanakannya kewajibannya.  
(5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) LSPro tidak melaksanakan 
kewajibannya maka dikenai sanksi berupa pencabutan 
atas penunjukan LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c.  
 
Pasal 3 8 
(1) Direktur Jenderal  melakukan penilaian atas laporan hasil 
kinerja LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 4. 
(2) Direktur Jenderal  melaporkan hasil penilaian atas laporan 
hasil kinerja LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan dalam 
perumusan kebijakan terkait pengembangan 
standardisasi produk kelautan dan perikanan.  
 
 
 
 - 17 - 
 
 BAB VI  
VERIFIKASI  
 
Pasal 3 9 
(1) Dalam hal terjadi kejadian luar biasa yang berasal dari 
produk Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden 
dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang telah memiliki 
Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI, Direktur Jenderal 
menugasi LSPro untuk melakukan verifikasi.  
(2) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
paling sedikit meliputi:  
a. kejadian keracunan pangan dimana terdapat 2 (dua) 
orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala 
yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi 
pangan dan berdasarkan analisis epidemiologi 
pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan; 
atau  
b. terjadinya ketidaksesuaian mutu yang 
mengakibatkan kerugian ekonomi dan meresahkan 
masyarakat.  
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan cara:  
a. pengambilan contoh untuk pengujian produk di jalur 
distribusi awal di gudang penyimpanan produk untuk 
produk dalam negeri atau gudang distribusi untuk 
produk dari luar negeri; dan/atau  
b. pemeriksaan fasilitas dan proses produk di UPI.  
(4) LSPro berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) melakukan penilaian kesesuaian yang 
hasilnya sesuai atau tidak sesuai.  
(5) Apabila hasil penilaian kesesuaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) sesuai, LSPro menetapkan 
keputusan hasil verifikasi bahwa SPPT SNI dipertahankan 
dan disampaikan kepada Pelaku Usaha, Menteri, dan 
instansi terkait.  
(6) Dalam hal Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) tidak sesuai, Pelaku Usaha dikenai sanksi 
administratif berupa pencabutan Sertifikat Kesesuaian 
dan SPPT SNI.  
(7) Terhadap produk Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau 
Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang hasil 
verifikasinya tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dilakukan penarikan dan pemusnahan produk.  
(8) Terhadap Pelaku Usaha yang terbukti mengakibatkan 
kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  
(9) Biaya yang timbul dari kegiatan penarikan dan 
pemusnahan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dibebankan kepada Pelaku Usaha.  
 
 
 
 
 
 - 18 - 
 
 BAB VII  
PEMBINAAN  
 
Pasal 40 
(1) Dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan SNI T una 
dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel 
dalam Kemasan Kaleng  secara wajib , Direktur Jenderal 
melakukan pembinaan kepada : 
a. LSPro dalam hal  kesesuaian penerbitan Sertifikat 
Kesesuaian  dan SPPT SNI;  dan 
b. Pelaku Usaha dalam hal penerapan SNI Tuna dalam 
Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam 
Kemasan Kaleng.  
(2) Pembinaan terhadap LSPro sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:  
a. sosialisasi ketentuan peraturan perundang -undangan 
terkait pemberlakuan SNI secara wajib;  
b. bimbingan teknis dan pendampingan pemberlakuan 
SNI secara wajib;  
c. konsultasi dan fasilitasi dalam mendukung 
pemberlakuan SNI secara wajib; dan  
d. pemantauan terhadap proses penerbitan Sertifikat 
Kesesuaian dan SPPT SNI.  
(3) Pembinaan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:  
a. sosialisasi ketentuan peraturan perundang -undangan 
dalam pemberlakuan SNI secara wajib;  
b. bimbingan teknis dan pendampingan penerapan SNI 
secara wajib;  
c. konsultasi dan fasilitasi dalam mendukung penerapan 
SNI secara wajib; dan  
d. pemantauan mutu dan keamanan produk Tuna 
dalam Kemasan Kaleng dan Sarden dan Makerel 
dalam Kemasan Kaleng yang beredar.  
(4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat menugasi pejabat 
fungsional pembina mutu hasil kelautan dan perikanan.  
(5) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat berkoordinasi 
dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah 
daerah.  
(6) Hasil pembinaan kepada LSPro sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam 
perumusan kebijakan terkait pengembangan 
standardisasi produk kelautan dan perikanan.  
(7) Hasil pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada LSPro 
sebagai bahan untuk melakukan tindakan surveilan tidak 
terjadwal.  
 
BAB VIII  
PENGAWASAN  
 
Pasal 41 
(1) Pengawasan pemberlakuan SNI Tuna dalam Kemasan 
Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan - 19 - 
 
 Kaleng secara wajib dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh pengawas perikanan dan/atau lembaga 
pemerintah nonkem enterian yang m elaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.  
 
BAB IX  
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN 
PENGGUNAAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA  
 
Pasal 42 
(1) Terhadap  Pelaku Usaha yang telah dibekukan  Sertifikat 
Kesesuaian dan SPPT SNI nya  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 8 ayat ( 6) huruf b, Pasal 29 ayat ( 3) huruf b, 
dan Pasal 3 2 ayat (3) huruf b , Pelaku Usaha dilarang 
mendistribusikan Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau 
Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng.  
(2) Larangan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan terhadap Tuna dalam Kemasan Kaleng 
dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng 
yang terdapat dalam gudang baik di produsen maupun di 
distributor.  
 
Pasal 4 3 
(1) Terhadap Pelaku Usaha yang telah dicabut Sertifikat 
Kesesuaian dan SPPT SNI nya  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat ( 3) huruf c , Pasal  32 ayat ( 5), dan 
Pasal 39 ayat (6), Pelaku Usaha dilarang 
mendistribusikan/mengedarkan dan harus melakukan 
penarikan  Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden 
dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang telah beredar di 
pasaran/diperdagangkan  untuk dilakukan pemusnahan . 
(2) Tuna dalam Kemasan Kaleng dan /atau Sarden dan 
Makerel dalam Kemasan Kaleng yang telah dicabut SPPT 
SNI nya yang terdapat dalam gudang baik di produsen 
maupun di distributor dilarang untuk diedarkan.  
 
BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
 
Pasal 4 4 
(1) Terhadap LSPro  yang telah ditetapkan oleh Menteri 
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat 
menerbitkan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI Tuna 
dalam Kemasan Kaleng dan/atau SNI Sarden dan Makerel 
dalam Kemasan Kaleng  sampai dengan berlakunya 
Peraturan Menteri ini .  
(2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
(3) Dalam hal terdapat perubahan LSPro sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) , perubahan tersebut  ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri.  
 
 - 20 - 
 
 Pasal 4 5 
Produk yang diproduksi berdasarkan SNI 8223:2016  Tuna 
dalam Kemasan Kaleng dan SNI 8222:2016 Sarden dan 
Makarel dalam Kemasan Kaleng sebelum berlakunya Peraturan 
Menteri ini  dapat beredar untuk jangka waktu paling lama 1 
(satu) tahun  terhitung sejak diundangkannya Peraturan 
Menteri ini.  
 
Pasal 4 6 
Ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan hasil 
kinerja, laporan penerbitan, pembekuan, penolakan, dan 
pencabutan, serta laporan rekapitulasi penerbitan, 
pembekuan, penolakan, dan pencabutan  oleh LSPro 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 6 berlaku secara mutatis 
mutandis terhadap LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
44. 
 
BAB XI  
KETENTUAN LAIN - LAIN 
 
Pasal 4 7 
(1) Tuna dalam Kemasan Kaleng dan /atau Sarden dan 
Makerel dalam Kemasan Kaleng yang telah beredar  di  
pasar dalam negeri dan berasal dari produk dalam negeri 
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 harus ditarik dari peredaran dan 
dimusnahkan oleh Pelaku Usaha.   
(2) Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan 
Makerel dalam Kemasan Kaleng yang berasal dari impor 
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 dilarang masuk ke daerah pabean Indonesia 
dan harus diekspor kembali atau dimusnahkan oleh 
importir.  
(3) Tata cara penarikan produk dari peredaran, pengeksporan 
kembali, dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
BAB XII  
KETENTUAN  PENUTUP  
 
Pasal 4 8 
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor:  
a. 58/PERMEN -KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar 
Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan 
Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam 
Kemasan Kaleng Secara Wajib (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2001) ;  
b. 18/PERMEN -KP/2019  tentang Penunjukan Lembaga 
Sertifikasi Produk dalam rangka Pemberlakuan Standar  
Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan 
Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam 
Kemasan Kaleng Secara Wajib (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 599) ; - 21 - 
 
 c. 19/PERMEN -KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat 
Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional 
Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Tanda 
Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam 
Kemasan Kaleng Secara Wajib (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 600) ; dan  
d. 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN -KP/2019 
tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dalam 
rangka Pemberlakuan Standar  Nasional Indonesia Tuna 
dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indones ia 
Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
737), 
dicabut  dan dinyatakan tidak berlaku.  
 
Pasal 4 9 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung 
sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.  
  - 22 - 
 
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri  ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
 
Ditetapkan  di Jakarta  
pada  tanggal  
                         
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
   
 
 
    SAKTI WAHYU TRENGGONO  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA , 
 
 
 
 
ASEP N. MULYANA  
 
BERITA NEGARA REPU BLIK INDONESIA TAHUN  2023 NOMOR   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - 23 - 
 
 LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR 
NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL 
DALAM KEMASAN KALENG  SECARA WAJIB  
 
 
POS TARIF/KODE HARMONIZE SYSTEM  (HS) STANDAR NASIONAL INDONESIA  
TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG  
 
NO. PRODUK  JENIS  IKAN  KODE HS  
1. Tuna dalam  
Kemasan  Kaleng  Tuna  (Thunnus  sp.) ex. 1604.14.11  
Tongkol  (Euthynnus spp., Auxis  
spp.) ex. 1604.19.90  
Cakalang  (Katsuwonnus  spp.) ex. 1604.14.19  
Bonito  (Sarda  spp.) ex. 1604.14.19  
2. Sarden dan 
Makerel dalam 
Kemasan  Kaleng  Sardinella  spp. ex. 1604.13.91  
Sardina  spp. ex. 1604.13.11  
Sardinops  spp. ex. 1604.13.11  
Sparattus  spp. ex. 1604.13.91  
Hyperlophus  spp. ex. 1604.13.91  
Nematalosa  spp. ex. 1604.12.10  
Etrumeus  spp. ex. 1604.12.10  
Ethmidium  spp. ex. 1604.13.91  
Engralius  spp. ex. 1604.16.10  
Opisthonema  spp. ex. 1604.12.10  
Clupea  spp. ex. 1604.12.10  
Scomber  spp. ex. 1604.15.10  
Decapterus  spp. ex. 1604.19.20  
ex. 1604.19.30  
 
 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
 
 
         SAKTI WAHYU TRENGGONO  
  - 24 - 
 
 LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA   
NOMOR  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR 
NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL 
DALAM KEMASAN KALENG  SECARA WAJIB  
 
 
BENTUK DAN UKURAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN  
NOMOR AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK  
 
A. Bentuk Tanda Standar Nasional Indonesia dalam Peraturan Menteri ini 
sebagai  berikut:  
 
NOMOR AKREDITASI LSPRO  
- 25 - 
  
B. Ukuran Tanda Standar Nasional Indonesia sebagai berikut:  
NOMOR AKREDITASI LSPRO  
 
Keterangan:  
y = 11x  
r = 0,5x 
Nomor akreditasi LSPRO font  
 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
 
 
         SAKTI WAHYU TRENGGONO  
 
  
- 26 - 
 LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR 
NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL 
DALAM KEMASAN KALENG  SECARA WAJIB  
 
 
FORMAT SURAT PERNYATAAN  
(kop perusahaan Pelaku Usaha)  
 
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN  
MEMATUHI KEWAJIBAN PENGGUNAAN TANDA STANDAR 
NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN 
STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM 
KEMASAN KALENG SECARA WAJIB  
 
Sehubungan dengan pengajuan permohonan Penggunaan Tanda SNI, dengan ini 
kami menyatakan bersedia untuk:  
a. menjaga dan mengendalikan kesesuaian SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng 
dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sesuai dengan 
karakteristik yang sama dengan contoh atau sampel SNI Tuna dalam 
Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang 
telah  disertifikasi;  
b. membubuhkan Tanda SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden 
dan Makerel dalam Kemasan  Kaleng;  
c. mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bila terdapat laporan yang 
menunjukkan ketidakmampuan Pelaku Usaha dalam menjaga dan 
mengendalikan kesesuaian SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI 
Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sebagaimana dimaksud pa da 
huruf  a; 
d. menginformasikan segala perubahan lain yang dilakukan yang 
mempengaruhi dokumen yang disampaikan pada saat pengusulan SPPT 
SNI; dan/atau  
e. tidak mencantumkan Tanda SNI pada produk dalam hal SPPT SNI 
dibekukan, dicabut, atau berakhir masa berlakunya.  
 
 
Tempat, tanggal 
Penanggungjawab usaha,  
(meterai 6000)  
 
(Nama jelas)  Jabatan   
 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
 
 
          SAKTI WAHYU TRENGGONO  
  - 27 - 
 LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA   
NOMOR  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR 
NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL 
DALAM KEMASAN KALENG  SECARA WAJIB  
 
 
BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT KESESUAIAN  
 
 
LOGO LSPRO  
NAMA LSPRO  
ALAMAT LSPRO  
 
SERTIFIKAT KESESUAIAN  
Nomor: ….………………..  
 
Lembaga Sertifikasi Produk ……, memberikan Sertifikat Kesesuaian kepada:  
 
Nama Pelaku Usaha    :  
Nama Penanggung Jawab  :  
Alamat Pelaku Usaha    :  
Alamat Pabrik    :  
Nomor Perjanjian Sertifikasi  :  
Nama Produk    :  
Merek Produk    :  
Jenis/Tipe/Varian Produk  : 
Nomor dan Judul SNI    :  
Berdasarkan Skema    :   
Diterbitkan di    :  
Tanggal terbit    :  
Tanggal perubahan     :  
Berlaku sampai dengan   :  
 
 
 
Kepala,  
 
 
 
Nama Jelas Penanda tangan  
(………………… ………………. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 28 - 
 LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR 
NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL 
DALAM KEMASAN KALENG  SECARA WAJIB  
 
 
BENTUK DAN FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA 
STANDAR NASIONAL INDONESIA   
 
 
LOGO LSPRO  
NAMA LSPRO  
ALAMAT LSPRO  
 
SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI  
Nomor: ………………..  
 
Lembaga  Sertifikasi  Produk  ................................ .........  memberikan surat  
persetujuan penggunaan Tanda SNI, kepada:  
Nama  Perusahaan  : 
Alamat  Perusahaan  : 
Alamat  Pabrik*)  : 
Jenis Barang  : 
Merek  dagang*)  : 
Tipe berdasarkan  katalog  produsen*)  : 
  
atas pemenuhannya terhadap Persyaratan Acuan ...................  
Masa berlaku sampai dengan ……………….  
 
Diterbitkan di  
Pada Tanggal  
Kepala,  
 
 
(………………… ………………. ) 
 
 
*) sesuai peruntukan sertifikat  
 
 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
 
       SAKTI WAHYU TRENGGONO  
 
 
 
 - 29 - 
 LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA   
NOMOR  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR 
NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL 
DALAM KEMASAN KALENG  SECARA WAJIB  
 
 
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TERAKREDITASI RUANG  
LINGKUP STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN  
KALENG DAN/ATAU STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN  
MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG  
 
NO NAMA  LEMBAGA  ALAMAT  
1. Balai Besar Pengujian 
Penerapan Produk 
Kelautan dan 
Perikanan (BBP3KP)  Jl. Raya Setu Cipayung No. 70, Cilangkap, 
Jakarta Timur, DKI Jakarta 13880  
Telp. (021) 84997969, 84998429  
Fax. 84999360  
Email: bbp2hp@kkp.go.id  
2. Unit Pelaksana Teknis 
Penerapan Mutu Hasil 
Perikanan Medan 
(PMHP) Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Provinsi 
Sumatera Utara  Jl. Pulau Biak No. 1, Kawasan Industri Medan, 
Mabar, Medan 20242  
Telp. 0811605533  
Email: lppmhp_medan@yahoo.co.id  
3. Pusat Produksi, 
Inspeksi, dan 
Sertifikasi Hasil 
Perikanan Provinsi 
Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta  Jl. Pluit Permai No. 1, RT 17/RW 4, Pluit, 
Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 
14450  
Telp. (021) 6684224  
Fax. (021) 6692291  
Email: labmutu_dki@yahoo.com  
4. Balai Pengujian Mutu 
Hasil Perikanan 
(BPMHP) Semarang  Jl. Siliwangi No. 636, Semarang, Jawa Tengah 
50184  
Telp. (024) 7623231  
Email: lppmhp_semarang@yahoo.com  
5. Unit Pelaksana Teknis 
Pengujian Mutu dan 
Pengembangan 
Produk Kelautan dan 
Perikanan Surabaya  Jl. Pagesangan II No. 58B, Pagesangan, 
Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 
60235  
Telp. (031) 8274692  
Email: pmp2kpsby1@gmail.com  
6. Unit Pelaksana Teknis 
Pengujian Mutu dan 
Pengembangan 
Produk Kelautan dan 
Perikanan (PMP2KP) 
Banyuwangi  Jl. Barong No. 3 Bakungan, Glagah, 
Banyuwangi, Jawa Timur 68431  
Telp. (0333) 417845  
Fax. (0333) 417846  
Email: lppmhpbanyuwangi@yahoo.com  - 30 - 
 NO NAMA  LEMBAGA  ALAMAT  
7. Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Pengujian dan 
Penerapan Mutu Hasil 
Perikanan (PPMHP) 
Provinsi Bali  Jl. Tantular No. 10, Denpasar, Bali 80235  
Telp. (0361) 262836  
Fax. (0361) 262836  
Email: lppmhpprovbali@yahoo.co.id  
8. Balai Pengujian dan 
Penerapan Mutu Hasil 
Perikanan Provinsi 
Sulawesi Utara  Jl. Cakalang No. 1, Komplek Pelabuhan 
Perikanan Samudera, Aertembaga, Bitung, 
Sulawesi Utara  
Telp. (0438) 34224  
Email: labbpshp@gmail.com  
9. Balai Penerapan Mutu 
Produk Perikanan 
(BPMPP) Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Sulawesi 
Selatan  Jl. Prof. Sutami No. 23, Makassar 90244  
Telp. 0812 4496 2783  
Email: pengujian.bppmhpmks@gmail.com  
10. PT. Sucofindo 
(Persero) –SBU 
Sertifikasi & Eco 
Framework Sucofindo 
International 
Certification Services  Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta 12780  
Telp. (021) 7987015,  
Email: customer.service@sucofindo.co.id  
11. PT. Tuv Nord 
Indonesia  Perkantoran Hijau Arkadia, Tower F, Lantai 7, 
Suite 706  
Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav. 88, Pasar 
Minggu, Jakarta Selatan 12520  
Telp. (021) 78837338  
Email: dony@tuv -nord.com , mrosita@tuv -
nord.com  
12. PT. Multicert Global 
Indonesia  Jl. KH. Mas Mansyur No. 96 -98, Kebon Melati, 
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230  
Telp. (021) 3907774  
Email: info@mgi -cert.com  
 
 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
 
         SAKTI WAHYU TRENGGONO