1 
 
 
Sekretaris  Kepala Pusat 3 
  
  
 
 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
NOMOR 20 TAHUN 202 3 
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN 
PRODUK HALAL NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG KRITERIA SISTEM 
JAMINAN PRODUK HALAL  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,  
 
Menimbang  : a. bahwa untuk menyempurnakan penjaminan proses produk 
halal, perlu dilakukan perubahan kriteria sistem jaminan 
produk halal ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal  tentang Perubahan Atas 
Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk 
Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Krite ria Sistem Jaminan 
Produk Halal ; 
   
Mengingat  : 1. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5604) ; 
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6841);  
3. Peraturan Pemerintah  Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6651);  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang 
Organisasi dan Ta ta kerja Kementerian Agama Republik 
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 955) ; 
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Tentang 
Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal;  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang 
Bahan yang Dikecualikan dari kewajiban Bersertifikat Halal ; 
 
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN 
PRODUK HALAL  TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 
KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL 
NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG KRITERIA SISTEM 
JAMINAN PRODUK HALAL . 
 
3 
 
 
Sekretaris  Kepala Pusat 3 
  
 LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN 
PRODUK HALAL  
NOMOR  20 TAHUN 202 3 
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN 
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 57 TAHUN 
2021 TENTANG KRITERIA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL  
 
KRITERIA SISTE M JAMINAN PRODUK HALAL  
 
BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang  
Tidak ada satupun aktivitas muamalah yang bisa lepas dari kebutuhan akan 
suatu produk, sedangkan seorang muslim wajib terikat dengan hukum syara’  
seputar produk yang halal.  
Islam memberikan aturan terkait konsumsi produk, dalam salah satu 
perintah -Nya yakni dengan mengonsumsi produk halal dan thoyyib . 
Sebagaimana dalam Al Qur’an Surah Al Baqarah [2]:168:  
مُّبِين ٌ عَدُو ٌ لَكُم ٌ إِنَّهُۥ ۚ ٌ ٱلشَّي طََٰنٌِ خُطُوََٰتٌِ بِعُوا ٌتَتٌَّ وَلٌَ طَي ِبًا حَلََٰلًٌ ٱلْ َر ضٌِ فِى مِمَّا كُلُوا ٌ ٱلنَّاسٌُ يَََٰٰٓأَيُّهَا 
Wahai Manusia! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat 
di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah -langkah setan. Sungguh, setan 
itu musuh yang nyata bagimu.”    
 
Berda sarkan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bahwa untuk menjaga 
kesinambungan proses produk halal, pelaku usaha wajib menerapkan sistem 
jaminan produk halal . 
Pelaku usaha wajib menerapkan sel uruh kriteria sistem jaminan produk 
halal yang menggunakan asas pelindungan, keadilan, kepastian hukum, 
akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, profesionalitas, serta 
nilai tambah dan daya saing.  
Sistem jaminan produk halal  merupakan pen dekatan sistematis terintegrasi 
yang disusun, diterapkan dan dipelihara dengan mengidentifikasi Bahan dan 
kontaminasi terhadap Bahan pada proses produksi, produk, sumber daya dan 
prosedur dalam rangka memastikan dan menjaga kesinambungan proses 
produk hala l sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH.  
Penerapan sistem jaminan produk halal di Pelaku usaha  merupakan 
persyaratan dalam proses sertifikasi halal yang akan memberikan jaminan 
kesinambungan proses produk halal.  
Kriteria sistem jaminan produ k halal ini diterapkan dalam kegiatan 
sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk dan menjaga 
kesinambungan proses produk halal sesuai dengan ketentuan perundangan 
yang berlaku.  
Pelaku usaha wajib menerapkan kriteria sistem jaminan produk  halal ini 
bersama dengan persyaratan acuan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam 
skema sertifikasi penilaian kesesuaian sistem jaminan produk halal.  
Untuk memudahkan memahami kriteria sistem jaminan produk halal ini, 
maka ditetapkan struktur sistem jamina n produk halal.    
 
 
 
 
 
 
 4 
 
 
Sekretaris  Kepala Pusat 3 
  
 B. Ruang Lingkup  
Sistem jaminan produk halal ini berisi kriteria sistem jaminan produk halal 
serta memuat tujuan utama penerapan sistem jaminan produk halal dan 
prinsip -prinsipnya, yaitu:  
1. Menetapkan persyaratan pada setiap tahapan proses produk halal (dari 
Bahan, proses, sampai dengan produk akhir) termasuk jasa penyembelihan, 
penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk, serta penanganannya 
sesuai syariat Islam.  
2. Menetapkan persyaratan dan prosedur dalam kegiatan proses produk halal 
meliputi komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, 
produk, serta pemantauan dan evaluasi.  
3. Berlaku untuk semua kategori produk yang wajib bersertifikat halal 
meliputi barang dan/atau jasa. Kategori barang meliputi makanan, 
minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa 
genetik, dan barang gunaan.  Kategori jasa meliputi penyembelihan, 
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan  
penyajian yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik.  
4. Diterapkan pada semua kategori pelaku usaha yang dikenakan kewajiban 
sertifikasi halal sesuai peraturan perundang –undangan baik untuk pelaku 
usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.  
 
C. Pengertian Umum  
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:  
1. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat Kriteria 
SJPH adalah  ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan jaminan 
produk halal, meliputi lima aspek yaitu komitmen dan tangg ung jawab, 
bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi.  
2. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut JPH adalah kepastian 
hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan 
Sertifikat Halal.  
3. Sistem Jaminan Produk Halal yang selan jutnya disingkat SJPH adalah 
suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk 
mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur 
dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal.  
4. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, 
minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk 
rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat.  
5. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan  halal sesuai dengan 
syariat Islam.  
6. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian 
kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan Bahan, 
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan 
penyajian produ k. 
7. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan 
produk.  
8. Bahan Kritis adalah Bahan yang berpotensi berasal, mengandung, atau 
bercampur dengan Bahan haram.  
9. Bahan penolong adalah Bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya 
tidak dikons umsi sebagai pangan, yang digunakan dalam pengolahan 
pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak 
meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin 
dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak 
menimbulkan re siko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi 
teknologi.  5 
 
 
Sekretaris  Kepala Pusat 3 
  
 10. Khamr  (minuman beralkohol) adalah setiap minuman yang memabukkan, 
baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.  
11. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus 
(C2H5OH). 
12. Najis adalah sesuatu yang kotor yang menjadi sebab terhalangnya 
seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT dan dapat mencegah 
keabsahan sholat (menurut kesepakatan ulama).  
13. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produ k yang 
dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan 
fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.  
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk 
badan hukum atau bukan badan hukum yang menye lenggarakan kegiatan 
usaha di wilayah Indonesia.  
15. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah 
musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.  
16. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk.  
17. Penyelia Halal adalah orang yang ber tanggung jawab terhadap PPH.  
18. Kemasan produk adalah Bahan yang digunakan untuk mewadahi 
dan/atau membungkus produk, baik yang bersentuhan langsung  
dengan produk maupun tidak.  
 
D. Asas Sistem Jaminan Produk Halal  
Asas yang digunakan dalam Sistem Jaminan Produk Halal ini mengacu pada 
Pasal 2 Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
yaitu:  
1. Pelindungan  
Asas pelindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan 
melindungi masyarakat muslim dari mengonsumsi dan menggunakan 
produk tidak halal.  
2. Keadilan  
Asas keadilan adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus 
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.  
3. Kepastian Hukum  
Asas kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan 
memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang 
dibuktikan dengan Sertifikat Halal.  
4. Akuntabilitas dan Transparansi  
Asas akuntabilitas dan transparansi adalah bahwa setiap kegiatan dan 
hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat 
dipertanggungjawabkan kep ada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan 
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
5. Efektivitas dan Efisiensi  
Asas efektivitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan JPH 
dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat  guna dan berdaya 
guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan 
dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.  
6. Profesionalitas  
Asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan 
mengutamakan keahlian y ang berdasarkan kompetensi dan kode etik.  
7. Nilai Tambah dan Daya Saing  
Nilai tambah dan daya saing adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan 
untuk memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia sehingga memiliki 
daya saing.  
 
 
 6 
 
 
Sekretaris  Kepala Pusat 3 
  
  
BAB II  
KRITERIA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL  
 
Kriteria SJPH dibangun atas lima kerangka prinsip dasar ( arkan al -halal ) 
meliputi Komitmen dan Tanggung Jawab, Bahan, P roses Produk Halal , Produk, 
Pemantauan dan Evaluasi.  
Kelima kerangka prinsip dasar dimaksud, dijelaskan  dalam gambar berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelima Kerangka dasar tersebut yaitu sebagai berikut:  
A. Komitmen dan Tanggung Jawab  
Komitmen dan tanggung jawab merupakan pernyataan tertulis dari Pela ku 
usaha  untuk menerapkan dan mengembangkan Kriteria SJPH secara 
konsisten dan berkesinambungan, serta  bertanggung jawab meminimalkan , 
menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal, dan menyesuaikan dengan 
peraturan perundang -undangan.  
Pelaku Usaha memberikan komitmen dan  tanggung jawab dalam bentuk 
penetapan kebijakan halal dan memperbaikinya, bila ditemukan 
ketidaksesuaian dengan persyaratan.  
Komitmen dan tanggung jawab mencakup unsur -unsur sebagai berikut:  
1. Kebijakan Halal  
Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis, komitmen Pelaku Usaha untuk 
menggunakan Bahan halal, memproses produk halal, dan menghasilkan 
produk halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal secara 
berkesinambungan dan konsisten.  
Kebijakan halal Pelaku Usaha mencakup komitmen untuk melakukan 
tindakan:  
a. menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang 
mendukung pelaksanaan Proses Produk Halal ( PPH);  
b. memat uhi peraturan perundang -undangan tentang Penyelenggaraan 
Jaminan Produk Halal  (JPH) ; 
c. menggunakan bahan halal dan melaksanakan Proses Produk Halal 
(PPH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
d. memastikan bahwa kebijakan halal yang ditetapkan, dipahami dan 
diterapkan oleh seluruh personel dalam organisasi;  
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
2. Ruang Lingkup  
3. Istilah dan Definisi  
6. Infomasi 
Terdokumentasi  
4. Asas SJPH  
 
Perlindungan  
Keadilan  
Kepastian hukum  
Akuntabilitas dan 
transparansi  
Efektivitas dan 
efisiensi  
Profesionalitas  
Nilai tambah dan 
daya saing  
 
A.Komitmen dan 
Tanggung Jawab  
 
C. Proses Produk Halal  
B. Bahan  
 D. Produk  
E. Pemantauan dan 
Evaluasi  
5. Kriteria  7 
 
 
Sekretaris  Kepala Pusat 3 
  
 e. mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh 
pihak terkait ( stakeholder ); dan  
f. melaksanakan kebijakan halal secara konsisten.  
2. Pelaku Usaha bertanggung jawab:  
a. menjamin terse dianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, 
penerapan dan perbaikan berkelanjutan SJPH;  
b. menetapkan dan melaporkan Penyelia Halal sesuai persyaratan yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan, yaitu:    
1) penyelia halal bagi pelaku usaha dapat  berasal dari Pelaku Usaha 
yang bersangkutan atau melakukan kerjasama dengan pihak lain;  
2) dalam hal pelaku usaha mikro dan kecil, penyelia halal dapat 
berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan atau berasal dari 
pihak lain seperti organisasi kemasyarakatan  keagamaan Islam, 
instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi; dan  
3) pelaku usaha dapat menetapkan tim manajemen halal, dengan 
melibatkan seluruh pihak terkait penerapan Sistem Jaminan 
Produk Halal dan memastikan semua personel menjaga integritas 
Jaminan Produk H alal di Pelaku Usaha termasuk pemasok, mitra 
dan distributor.  
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia  
Pelaku Usaha  melakukan pembinaan melalui pelatihan dan/atau 
peningkatan kompetensi di bidang halal. Pelatihan dilaksanakan sesuai 
kebutuhan Pelaku Usaha dengan :   
a. mengikutsertakan penyelia halal pada pelatihan yang diselenggarakan 
oleh BPJPH, Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Pelatihan lain yang 
ditetapkan oleh BPJPH.  
b. melatih personil yang terlibat dalam penerapan Sistem Jaminan Prod uk 
Halal baik secara Internal dan/atau Eksternal sesuai dengan 
kebutuhan.  
c. memiliki  dan menyi mpan  bukti pelaksanaan pelatihan , baik dilakukan 
secara  Internal  maupun Eksternal.  
 
B. Bahan  
Bahan merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan 
produ k yang dipersyaratkan dalam SJPH mencakup: (a) Bahan baku ( raw 
material ); (b) Bahan tambahan ( additive ); (c) Bahan penolong ( processing aid ); 
(d) kemasan, pelumas, grease , sanitizer  yang kontak langsung dengan bahan 
atau produk; (e) Bahan penolong pencucian yang kontak langsung dengan 
fasilitas produksi untuk memproduksi produk; dan (f) media untuk validasi 
hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk.  
Bahan -Bahan tersebut berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, bahan yang 
dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa 
genetik. Ada 2 kategori bahan, yaitu :  
a. bahan yang wajib bersertifikat halal; dan  
b. bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.  
 
Bahan yang digunakan  dalam PPH wajib memenuhi persyaratan sebagai 
berikut:  
1. Bersertifikat halal, kecuali bahan tersebut termasuk dalam kategori bahan 
yang dikecu alikan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai k etentuan 
peraturan perundang -undangan ; 
2. Bahan tidak boleh berasal dari: 
a. babi dan turunannya;  
b. darah;  
c. bangkai;  
d. bagian dari tubuh manusia;  
e. khamr  (minuman beralkohol);  8 
 
 
Sekretaris  Kepala Pusat 3 
  
 f. hasil samping khamr yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara 
fisik;  
g. bahan tidak lazim digunakan di industri, seperti bahan dari hewan 
bertaring dan berk uku tajam (anjing, tikus, buaya, dan lainnya); dan  
h. hewan yang dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan.  
3. Bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan 
untuk membuat produk yang berasal dari babi atau bahan yang 
diharamkan ( halal dedicated ).  
4. Bahan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis.  
5. Bahan yang berasal dari hewan dan produk turunannya harus hewan halal, 
dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. semua hewan air (yang hanya hidup di air) halal;  
b. bangkai hewan  yang halal adalah bangkai ikan dan belalang; dan  
c. hewan darat wajib  disembelih sesuai syaria t Islam dan memenuhi 
kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner 
(contohnya ayam dan unggas, sapi, kambing dan kerbau, dan lainnya).  
6. Bahan harus  memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang undangan.  
7. Penggunaan mikroba dan produk mikrobial harus sesuai dengan ketentuan 
berikut:  
a. mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak 
terkena baran g najis;  
b. mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya 
halal;  
c. mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila 
dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal 
setelah disucikan;  
d. produk mikrobial dari mikroba y ang tumbuh pada media pertumbuhan 
yang suci hukumnya halal;  
e. produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan 
yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya 
maka hukumnya halal setelah disucikan;  
f. media pertumbuhan mikroba, bahan tambahan, dan/atau bahan 
penolong tidak berasal dari babi atau turunannya;  
g. mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media 
pertumbuhan yang terkena najis kemudian disucikan secara syar'i 
(tathhir syar'an), yakni melalui produksi deng an komponen air mutlaq 
minimal dua qullah (setara dengan 270 liter) hukumnya halal;  
h. bahan mikrobial yang diperoleh tanpa pemisahan dari media 
pertumbuhannya, media pertumbuhannya harus menggunakan bahan 
yang suci dan halal; dan  
i. bahan mikrobial yang digunak an untuk membuat produk dengan 
metode rekayasa genetika, maka bahan mikrobial tersebut tidak boleh 
disisipi oleh gen yang berasal dari babi atau manusia.  
8. Produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol/Etanol harus 
memenuhi persyaratan dengan ketentuan  berikut:  
1) Minuman beralkohol adalah:  
a. Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, antara 
lain, metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara 
fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati 
yang mengandung karbohidrat, atau  
b. Minuman yang ditambahkan etanol dan/atau metanol dengan 
sengaja.  9 
 
 
Sekretaris  Kepala Pusat 3 
  
 2) Produk minuman yang mengandung khamr  hukumnya haram;  
3) Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan 
hukumnya haram, sedikit ataupun banyak;  
4) Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr  (baik merupakan 
hasil sintesis kimiawi (dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi 
non khamr ) untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila 
secara medis tidak membahayakan;  
5) Penggunaan alkohol/e tanol hasil industri non khamr (baik merupakan 
hasil sintesis kimiawi (dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi 
non khamr) untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila 
secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol 
(C2H5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%;  
6) Etanol yang berasal dari sumber yang lain seperti dari fermentasi 
singkong, jagung atau molases dapat digunakan sepanjang secara 
medis tidak membahayakan dan tidak memabukkan;  
7) Hasil samping industri khamr  (minuman beralk ohol) atau turunannya 
yang berbentuk cair yang dipisahkan secara fisik tidak boleh 
digunakan;  
8) Hasil samping industri (minuman beralkohol) atau turunannya yang 
berbentuk padat, misalnya brewer yeast , boleh digunakan setelah 
dilakukan proses pencucian yang m emenuhi kaidah syar’i (thathhir 
syar’an ); 
9) Penggunaan produk  antara ( intermediate product ) yang tidak 
dikonsumsi langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol 
non khamr  untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila 
secara medis tidak membahay akan;  
10) Penggunaan produk  antara ( intermediate product ) yang tidak 
dikonsumsi langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol 
non khamr  untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila 
secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol  
(C2H5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%;  
11) Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol 
minimal 0.5%, hukumnya haram;  
12) Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol 
kurang dari 0.5% , hukumnya halal jika secara medis tid ak 
membahayakan;  
13) Produk minuman non fermentasi yang mengandung alkohol/etanol 
kurang dari 0.5% yang bukan berasal dari khamr  hukumnya halal, 
apabila secara medis tidak membahayakan, seperti minuman ringan 
yang ditambahkan flavour yang mengandung alkohol/et anol;  
14) Produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol 
hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan 
haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Fatwa tentang 
Produk Makanan dan Minuman yang mengandung Alkohol/Etanol;  
15) Produk makanan hasil fermentasi dengan penambahan alkohol/etanol 
non khamr  hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak 
menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak 
membahayakan;  
16) Vinegar/cuka yang berasal dari khamr  baik terjadi dengan sendirinya 
maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci;  
17) Produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta/padat yang 
mengandung alkohol/etanol adalah halal, selama dalam prosesnya 
tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak 
membaha yakan;  
18) Produk makanan yang ditambahkan khamr  adalah haram; dan  10 
 
 
Sekretaris  Kepala Pusat 3 
  
 19) Penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari industri khamr  
(baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil 
industri fermentasi non khamr ) untuk bahan obat -obatan ca ir ataupun 
non cair hukumnya boleh dengan syarat:  
1) tidak membahayakan kesehatan;  
2) tidak ada penyalahgunaan;  
3) aman dan sesuai dosis; dan  
4) tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk.  
9. Pelaku Usaha  harus memiliki dokumen pendukung berupa Sertifikat Halal  
terhadap bahan yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan.  
10. Pelaku Usaha harus memiliki dokumen pendukung berupa alur Proses 
Produksi, komposisi produk, certificate of analysis, dan dokumen 
pendukung lainnya terhadap baha n yang belum ada dalam ketentuan 
bahan yang wajib bersertifikat halal atau bahan yang dikecualikan dari 
kewajiban bersertifikat halal.  
11. Pelaku usaha harus menjamin keabsahan dokumen pendukung meliputi 
masa berlaku, Lembaga Penerbit, Nomor Sertifikat, dan ke sesuaian 
dokumen.  
12. Untuk Dokumen sertifikat halal yang sudah teregistrasi di BPJPH dan 
sudah habis masa berlaku sertifikat halal luar negerinya masih dapat 
digunakan sebagai dokumen pendukung yang sah bila bahan diproduksi 
pada masa berlaku sertifikat.  
 
C. Proses Produk Halal (PPH)  
1. Lokasi, Tempat dan Alat Proses Produk Halal  
a. Pelaku Usaha wajib memisahkan lokasi, tempat dan alat proses produk 
halal dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal. 
b. Pelaku Usaha wajib menjaga kebersihan dan higienitasnya,  bebas dari 
najis, dan bebas dari bahan tidak halal.  
c. Pelaku Usaha wajib memisahkan lokasi penyembelihan hewan halal 
dengan hewan tidak halal.  
d. Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat dan alat untuk produk halal 
dan tidak halal:  
1) penyembelihan;  
2) pengolahan;  
3) penyimpanan;  
4) pengemasan;  
5) pendistribusian;  
6) penjualan; dan  
7) penyajian.  
2. Lokasi, Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyembelihan  
a. Pelaku usaha wajib memisahkan lokasi penyembelihan dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
1) memisahkan secara fisik antara lok asi rumah potong hewan halal 
dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal;  
2) membatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk 
mencegah lalu lintas orang, alat, dan Produk antar rumah potong;  
3) tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap,  bau, debu, dan 
kontaminan lainnya;  
4) memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah 
dengan rumah potong hewan tidak halal;  
5) konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah 
kontaminasi; dan  11 
 
 
Sekretaris  Kepala Pusat 3 
  
 6) memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong 
dengan keluarnya karkas dan daging.  
b. Pelaku usaha wajib memisahkan tempat penyembelihan antara yang 
halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) penampungan hewan;  
2) penyembelihan hewan;  
3) pengulitan;  
4) pengeluaran jeroan;  
5) rulang pelayuan;  
6) penanganan karkas;  
7) ruang pendinginan; dan  
8) sarana penanganan limbah  
c. Pelaku usaha wajib menggunakan alat penyembelihan yang memenuhi 
persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan 
yang d igunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal;  
2) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak 
halal dalam pembersihan alat;  
3) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak 
halal dalam pemeliharaan alat; dan  
4) memiliki tempat penyimpan an alat sendiri untuk yang halal dan 
tidak halal.  
3. Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengolahan Industri Pengolahan  
a. Pelaku usaha wajib memisahkan tempat pengolahan antara produk 
halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) penampungan bahan;  
2) penimbangan bahan;  
3) pencampuran bahan;  
4) pencetakan produk;  
5) pemasakan produk; dan/atau  
6) proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan pangan.  
b. Pelaku usaha wajib memisahkan alat pengolahan untuk produk halal 
dan tidak halal dengan ketentuan seb agai berikut:  
1) tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan yang 
digunakan untuk pengolahan produk tidak halal;  
2) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak 
halal dalam pembersihan alat;  
3) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang  halal dan tidak 
halal dalam pemeliharaan alat; dan  
4) memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan 
tidak halal.  
4. Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyimpanan  
a. Pelaku usaha wajib memisahkan tempat penyimpanan produk halal 
dan tidak halal den gan ketentuan sebagai berikut:  
1) tempat penerimaan bahan;  
2) tempat penerimaan produk setelah proses pengolahan; dan  
3) sarana yang digunakan untuk penyimpanan bahan dan produk.  
b. Pelaku usaha wajib memisahkan alat penyimpanan antara produk halal 
dan tidak  halal dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan 
yang digunakan untuk penyimpanan produk tidak halal;  
2) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak 
halal dalam pembersihan alat;  
3) menggunakan s arana yang berbeda untuk yang halal dan tidak 
halal dalam pemeliharaan alat; dan  12 
 
 
Sekretaris  Kepala Pusat 3 
  
 4) memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan 
tidak halal.  
5. Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengemasan  
a. Pelaku usaha wajib memisahkan tempat pengemasan antar a produk 
halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk; dan  
2) sarana pengemasan produk  
b. Pelaku usaha wajib memisahkan alat pengemasan antara produk halal 
dan tidak halal dengan ketentuan sebagai ber ikut: 
1) tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian dengan 
yang digunakan untuk pengemasan produk tidak halal;  
2) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak 
hatal dalam pembersihan alat;  
3) menggunakan sarana yang berbeda  untuk yang halal dan tidak 
halal dalam pemeliharaan alat; dan  
4) memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan 
tidak halal.  
6. Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pendistibusian  
a. Pelaku usaha wajib memisahkan tempat pendistribusian antara produk  
halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi 
produk; dan  
2) alat transportasi untuk distribusi produk  
b. Pelaku usaha wajib memisahkan alat pendistribusian antara produk 
halal dan tidak h alal dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan 
yang digunakan untuk pendistribusian produk tidak halal;  
2) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak 
halal dalam pembersihan alat;  
3) menggun akan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak 
halal dalam pemeliharaan alat; dan  
4) memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan 
tidak halal.  
7. Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penjualan  
a. Pelaku usaha wajib memisahkan tempat antara produk halal dan tidak 
halal dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) sarana penjualan produk; dan  
2) proses penjualan produk.  
b. Pelaku usaha wajib memisahkan alat penjualan antara produk halal 
dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) tidak menggunakan  alat penjualan secara bergantian dengan yang 
digunakan untuk penjualan produk tidak halal;  
2) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak 
halat dalam pembersihan alat; dan  
3) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak 
halal dalam  pemeliharaan alat.  
8. Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyajian  
a. Pelaku usaha wajib memisahkan tempat penyajian antara produk halal 
dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) sarana penyajian produk; dan  
2) proses penyajian produk.  
b. Pelaku Usaha wajib memisahkan alat penyajian antara produk halal 
dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang 
digunakan untuk penyajian produk tidak halal;  13 
 
 
Sekretaris  Kepala Pusat 3 
  
 2) menggunakan sarana yang berbeda  untuk yang halal dan tidak 
halal dalam pembersihan alat;  
3) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak 
halal dalam pemeliharaan alat; dan  
4) memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan 
tidak halal.  
9. Pendistribusian, Penjualan, d an Penyajian Produk yang Berasal dari Hewan 
dan non Hewan  
a. pelaku usaha wajib memisahkan pendistribusian, penjualan, dan 
penyajian produk segar asal hewan halal dan hewan tidak halal.  
b. Pelaku usaha dapat mendistribusikan antara produk halal dan tidak 
halal m eliputi:  
1. produk olahan asal hewan; dan  
2. produk olahan asal non hewan.  
selama dapat menjamin tidak terdapat kontaminasi silang dan 
menjamin bahwa alat distribusi yang digunakan bukan setelah 
digunakan untuk mendistribusikan produk segar asal hewan tidak 
halal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen 
atau distributor.  
c. Pelaku usaha wajib memisahkan penjualan dan penyajian antara 
produk halal dan tidak halal bagi:  
1. produk hewan segar;  
2. produk olahan asal hewan; dan  
3. produk olahan asal  non hewan.  
d. Pelaku usaha wajib melaksanakan pendistribusian, penjualan, dan 
penyajian produk sesuai dengan ketentuan perundang -undangan.  
10. Prosedur penerapan S JPH 
a. Pelaku Usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan 
PPH secara tertulis dan terdok umentasi sesuai dengan ruang lingkup 
SJPH di Pelaku Usaha sebagai berikut:  
1) Bahan  
a) Penggunaan bahan baru yang akan digunakan untuk produk 
halal;  
b) Pembelian bahan;  
c) Pemastian penggunaan bahan dan produk yang diajukan tidak 
terkontaminasi najis;  
d) Pemeriksaan ked atangan bahan;  
e) Penyimpanan bahan dan produk (untuk menjamin bahan dan 
produk tidak terkontaminasi oleh bahan najis/haram); dan  
f) Transportasi bahan dan produk (hanya untuk Pelaku Usaha 
melalui jalur sertifikasi halal reguler);  
2)  PPH  
a) Pemastian penggunaan fasilitas produksi yang kontak dengan 
Bahan dan/atau produk antara/akhir bersifat bebas dari najis 
dan/atau yang diharamkan;  
b) Penyucian fasilitas produksi sesuai syariat Islam;  
c) Proses produksi;  
d) Tanggal produksi;  
e) Peluncuran/penjualan produk;  
f) Pemingsanan hewan; dan  
g) Penyembelihan hewan.  
3)  Produk  
a) Ketertelusuran kehalalan;  
b) Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal;  
c) Penarikan produk;  
d) Formulasi produk/pengembangan produk baru;  14 
 
 
Sekretaris  Kepala Pusat 3 
  
 e) Display  produk;  
f) Ketentuan pengunjung (hanya untuk Pelaku Usaha melalui jalur 
sertifikasi halal reguler); dan  
g) Penentuan menu (hanya untuk Pelaku Usaha melalui jalur 
sertifikasi halal reguler);  
b. Pelaku Usaha harus mensosialisasikan prosedur PPH ke semua pihak 
yang terkait;  
c. Pelaku Usaha harus mendokumentasi bukti sosialisasi;  
d. Pelaku Usaha wajib menjamin prosedur pencucian najis mughallazah  
yang masuk ke dalam jalur produksi halal sesuai dengan ketentuan 
syariat Islam sebagai berikut:  
1) Pensucian suatu benda, termasuk alat produksi, yang terkena najis 
mughallazah  dilakukan dengan disertu (dicuci dengan air 7x yang 
salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki 
daya pembersih yang sama);  
2) Pensucian suatu benda, termasuk alat produksi, yang terkena najis 
mutawassithah  (najis sedang) dilaku kan dengan menggunakan air;  
3) Alat produksi yang terbuat dari benda keras dan tidak menyerap 
najis ( tasyarub ), misalnya terbuat dari besi atau baja, apabila 
terkena najis mutawassithah  (najis sedang), jika disucikan dengan 
menggunakan air akan merusak alat d an/atau proses produksinya, 
maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air, selama 
barang tersebut suci serta bekas najis berupa bau, rasa dan 
warnanya telah hilang; dan  
4) Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk 
babi dan non babi m eskipun sudah melalui proses pen sucian.  
e. Pelaku Usaha harus menyiapkan dokumen alur proses produksi .  
 
D. Produk  
1. Umum  
a. Pelaku Usaha wajib menghasilkan produk dari bahan halal, diproses 
dengan cara sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas 
produksi,  sistem pengemasan, penyimpanan, dan distribusi yang tidak 
terkontaminasi dengan bahan tidak halal;  
b. Pelaku Usaha wajib menjamin produk selama persiapan, pemrosesan, 
pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutannya dipisahkan secara 
fisik dari produk  atau materi lain yang tidak halal sesuai dengan syariat 
Islam;  
c. Pelaku Usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal 
terhadap produk dengan nama produk  yang bertentangan dengan 
syariat Islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang 
berlaku dan berkembang di masyarakat atau tidak memenuhi 
ketentuan larangan nama produk sesuai Lampiran B Tabel B1 SNI 
99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal.  
d. Pelaku Usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal produk dengan 
bentuk produk hewan ba bi dan anjing, atau bentuk produk atau label 
kemasan yang sifatnya erotis, vulgar  dan/atau porno grafi; 
e. Pelaku Usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal terhadap produk 
dengan karakteristik/profil sensori yang memiliki kecenderungan 
bau/rasa/aroma yang mengarah kepada produk haram atau yang telah 
dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa; dan  
f. Pelaku Usaha harus menghasilkan produk yang aman untuk 
dikonsumsi.  
2. Pengemasan dan Pelabelan Produk  
a. Pelaku Usaha wajib menggunakan bahan pengemas  yang tidak terbuat 
atau mengandung bahan yang tidak halal;  15 
 
 
Sekretaris  Kepala Pusat 3 
  
 b. Pelaku Usaha harus mengemas produk halal sesuai dengan isinya. 
Produk yang dikemas ulang ( repacked ) atau diberi label ulang 
(relabeled ) dapat diajukan untuk disertifikasi dengan syarat produk 
tersebut memiliki Sertifikat Halal  BPJPH atau produk yang termasuk 
dalam produk yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.  
c. Pelaku Usaha harus mengemas produk karkas dengan menggunakan 
kemasan yang bersih, sehat, tidak berbau, tidak mempengaruhi 
kualitas dan keamanan daging;  
d. Pelaku Usaha harus mendesain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, 
dan gambar yang  tidak bertentangan dengan syariat Islam atau 
bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan 
berkembang di masyarakat.  
e. Pelaku Usaha wajib me ncantumkan Label Halal pada produk yang telah 
mendapat Sertifikat Halal pada:  
1) kemasan produk;  
2) bagian tertentu dari produk; dan  
3) tempat tertentu pada produk.  
f. Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada tempat yang 
mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan 
dirusak;  
g. Pencantuman Label Halal dikecualikan untuk:  
1) Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin 
dicantumkan seluruh keterangan;  
2) Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan 
pembeli  dalam jumlah kecil; dan  
3) Produk yang dijual dalam bentuk curah . 
h. Pemberlakuan pencantuman Label Halal dibuktikan dengan dokumen 
Sertifikat Halal;  
3. Identifikasi dan Mampu Telusur  
a. Pelaku Usaha wajib memberi identifikasi produk yang disimpan seperti 
tanggal mas uk, lokasi penyimpanan, kode tempat penyimpanan, 
barcode , tanggal produksi, atau lainnya sesuai ketentuan yang 
ditetapkan;  
b. Pelaku Usaha wajib menjamin bahan dengan kode yang sama 
mempunyai status halal yang sama , bila menerapkan pengkodean 
bahan; dan  
c. Pelak u Usaha wajib menjamin ketertelusuran informasi asal bahan di 
setiap kegiatan.  
d. Pelaku Usaha harus menangani produk yang tidak memenuhi kriteria 
halal. Produk yang tidak memenuhi kriteria halal adalah produk yang 
sudah disertifikasi tetapi terlanjur diprodu ksi dari Bahan yang tidak 
memenuhi kriteria bahan atau kriteria penggunaan bahan baru atau 
diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi;  
e. Pelaku Usaha wajib menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria 
tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk Halal. 
Terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut Pelaku 
Usaha melakukan penarikan untuk mencegah produk masuk ke dalam 
rantai PPH serta melakukan pengendalian termasuk melakukan 
pengamanan dan pengawas an. Jika produk sudah terlanjur dijual, 
maka produk harus ditarik.  
1) Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh diproses ulang 
(rework ), down grade  atau direformulasi dan diklaim sebagai produk 
halal;  
2) Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh dikl aim sebagai 
produk halal ; 16 
 
 
Sekretaris  Kepala Pusat 3 
  
 3) Jika produk yang tidak memenuhi kriteria tidak dapat dijual ke 
konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, maka produk 
tersebut harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan.  
 
E. Pemantauan dan Evaluasi  
1. Pelaku Usaha harus melakukan audit internal minimal setiap satu tahun 
sekali untuk memantau penerapan SJPH;  
2. Pelaku Usaha harus melakukan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi 
penerapan SJPH;  
3. Pelaku Usaha harus memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang 
manajemen ; 
4. Pelaku Usaha harus memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji 
ulang manajemen; dan  
5. Pelaku Usaha harus melaporkan hasil  audit internal kepada Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal . 
6. Pelaku Usaha harus melaporkan daftar komposisi bahan dan PPH setiap 6 
(enam) bulan sekali kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.