PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18/PERMEN-KP/2019
TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM 
KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN 
MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7) 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar 
Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan 
Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam 
Kemasan Kaleng Secara Wajib, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penunjukan
Lembaga Sertifikasi Produk Dalam Rangka Pemberlakuan 
Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng
dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam 
Kemasan Kaleng Secara Wajib;
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang  
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Nomor 4433) sebagaimana  telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun - 2 -
2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2004 tentang  Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5073);
2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar 
Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan 
Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam 
Kemasan Kaleng Secara Wajib (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2001);
5.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 317);  - 3 -
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL 
INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN 
STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL 
DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Tuna dalam Kemasan Kaleng adalah produk yang 
terdiri dari daging yang diolah dari jenis tuna ( Thunnus
spp.), tongkol ( Euthynnus spp ., Auxis spp .), cakalang 
(Katsuwonnus spp .), dan bonito ( Sarda spp .) yang 
dikemas dalam kaleng dan ditutup secara hermetis,
serta telah melalui perlakuan proses yang cukup 
untuk menjamin sterilitas komersial.
2.Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng adalah 
sarden dan makerel dalam kemasan kaleng diolah dari 
ikan segar atau beku dari genus Sardinella spp ., 
Clupea spp ., Scomber spp ., dan Decapterus spp ., yang 
dikemas dalam kaleng dan ditutup secara hermetis, 
serta telah melalui perlakuan proses yang cukup 
untuk menjamin sterilitas komersial.
3.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 
SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan 
Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.
4.Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang 
selanjutnya disingkat SPPT SNI adalah tanda bukti 
pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI.
5.Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut
LSPro adalah lembaga penilaian kesesuaian yang 
melaksanakan kegiatan sertifikasi produk terhadap 
persyaratan SNI.- 4 -
6.Sertifikat Kesesuaian adalah bukti kesesuaian yang 
diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi 
persyaratan acuan. 
7.Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat 
KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan 
bertanggung jawab di bidang Akreditasi lembaga 
penilaian kesesuaian.
8.Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan 
formal oleh KAN yang menyatakan bahwa suatu 
lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki 
kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian 
kesesuaian.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan 
perikanan.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya
saing produk kelautan dan perikanan.
Pasal 2
(1)Menteri menunjuk LSPro untuk menerbitkan Sertifikat 
Kesesuaian SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI 
Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara 
wajib.
(2)LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain 
menerbitkan Sertifikat Kesesuaian, diberikan 
kewenangan untuk menerbitkan SPPT SNI Tuna dalam 
Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel 
dalam Kemasan Kaleng secara wajib.
Pasal 3
(1)LSPro sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri 
dari:
a.LSPro yang terakreditasi ruang lingkup SNI Tuna 
dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan 
Makerel dalam Kemasan Kaleng; dan- 5 -
b.LSPro yang belum terakreditasi ruang lingkup SNI
Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan 
Makerel dalam Kemasan Kaleng.
(2)LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4
(1)LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, harus sudah 
diakreditasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
tahun sejak tanggal penunjukan.
(2)LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
melaporkan status Akreditasi kepada Menteri.
(3)Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) LSPro belum terakreditasi ruang lingkup  SNI
Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan 
Makerel dalam Kemasan Kaleng, penunjukan kepada 
LSPro tersebut dinyatakan berakhir.
Pasal 5
(1)LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib 
melaporkan hasil kinerja kepada Direktur Jenderal.
(2)Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari:
a.penerbitan, pembekuan, penolakan, dan 
pencabutan terhadap: 
1.Sertifikat Kesesuaian; dan 
2.SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan
SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam 
Kemasan Kaleng.
b.rekapitulasi penerbitan, pembekuan, penolakan, 
dan pencabutan terhadap:
1.Sertifikat Kesesuaian; dan 
2.SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan
SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam 
Kemasan Kaleng.- 6 -
(3)Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a wajib disampaikan dalam jangka 
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
tanggal penerbitan, pembekuan, penolakan, dan 
pencabutan.
(4)Laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b wajib disampaikan setiap tahun paling 
lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
Pasal 6
(1)LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi administrasi 
berupa:
a.peringatan tertulis;
b.pembekuan; dan
c.pencabutan atas penunjukan LSPro.
(2)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) 
bulan.
(3)Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, 
apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis 
tidak memenuhi kewajiban.
(4)Pencabutan atas penunjukan LSPro sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila 
sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan 
LSPro tidak memenuhi kewajiban.
Pasal 7
(1)Direktur Jenderal melakukan penilaian atas laporan 
hasil kinerja LSPro sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5.
(2)Direktur Jenderal melaporkan hasil penilaian atas 
laporan hasil kinerja LSPro sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Menteri untuk dijadikan 
pertimbangan dalam memberikan sanksi administrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.- 7 -
Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2019
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2019
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 599- 8 -
                                                 LAMPIRAN
                                                 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
                                                 REPUBLIK INDONESIA
                                                NOMOR 18/PERMEN-KP/2019
                                                 TENTANG
                                                 PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK                                
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR 
NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN 
KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 
SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG 
SECARA WAJIB                                
A.Lembaga Sertifikasi Produk yang Terakreditasi Ruang Lingkup 
Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar 
Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng
NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1Balai Besar Pengujian Penerapan 
Hasil PerikananJl. Raya Setu Cipayung No. 
70, Cilangkap, Jakarta Timur, 
DKI Jakarta 13880
2Unit Pelaksana Teknis Penerapan
Mutu Hasil Perikanan MedanJl. Pulau Biak No. 1, Kawasan 
Industri Medan, Mabar, 
Medan 20242
3Pusat Produksi, Inspeksi, dan 
Sertifikasi Hasil Perikanan DKI
JakartaJl. Pluit Permai No. 1, RT
17/RW 4, Pluit, Penjaringan, 
Kota Jakarta Utara, DKI 
Jakarta 14450
4Balai Pengujian Mutu Hasil 
Perikanan SemarangJl. Siliwangi No. 636,
Semarang, Jawa Tengah 
50184
5Unit Pelaksana Teknis Pengujian 
Mutu dan Pengembangan Produk 
Kelautan dan Perikanan SurabayaJl. Pagesangan II No. 58B, 
Pagesangan, Jambangan, Kota 
Surabaya, Jawa Timur 60235
6Unit Pelaksana Teknis Pengujian 
Mutu dan Pengembangan Produk 
Kelautan dan Perikanan BanyuwangiJl. Barong No. 3 Bakungan, 
Glagah, Banyuwangi, Jawa 
Timur 68431
7Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil 
Perikanan BaliJl. Tantular No. 10, Denpasar, 
Bali 80235
8Balai Penerapan Mutu Produk 
PerikananJl. Prof. Sutami No. 23, 
Makassar 90244- 9 -
B.Lembaga Sertifikasi Produk yang Belum Terakreditasi Ruang Lingkup 
Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar 
Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng 
NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1Balai Pengujian dan Penerapan Mutu 
Hasil Perikanan Jl. Cakalang No. 1, Komplek 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera, Aertembaga, 
Bitung, Sulawesi Utara
2Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Pengujian dan Penerapan Mutu 
Produk PerikananJl. Sutawinangun No. 2,
Cirebon, Jawa Barat 45131
3Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Laboratorium Pengujian dan 
Pengembangan Hasil PerikananJl. Emir M. Noer No. 5, Teluk 
Betung Selatan, Bandar 
Lampung, Lampung 35215
4PT. Sucofindo (Persero) Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 
34, Jakarta 12780
5PT. SGS Indonesia The Garden Center #1-00 dan 
#2-00 Cilandak Commercial 
Estate, Jl. Raya Cilandak 
KKO, Cilandak Timur, Jakarta 
Selatan 12560
6PT. Tuv Nord Indonesia Perkantoran Hijau Arkadia, 
Tower F, Lantai 7, Suite 706, 
Jl. Let. Jend. TB. Simatupang 
Kav. 88, Pasar Minggu, 
Jakarta Selatan 12520
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI