DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  TAHUN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL  
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 
21 ayat (3), Pasal  44 ayat (3), Pasal  46 ayat (3), Pasal  
47 ayat (4), Pasal 52, dan Pasal 67 ayat (3) Undang - 
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 
Halal dan ketentuan Pasal 48 angka 6, angka 7,  angka  
8, angka  9, angka  10, angka  12, angka  17, 
angka 18, angka 19, angka 21, dan angka 23 Undang - 
Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;  
Mengingat  : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5604 );
3. Undang -Undang . .  .
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 2 - 
 
  3. Undang -Undang  Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  6573);  
  
MEMUTUSKAN;  
Menetapkan  : PERATURAN  PEMERINTAH  TENTANG  
PENYELENGGARAAN  BIDANG  JAMINAN  PRODUK 
HALAL.  
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1  
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:  
1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat 
JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan 
suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.  
2. Produk a dalah barang dan/atau jasa yang terkait 
dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk 
kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, 
serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau 
dimanfaatkan oleh  masyarakat.  
3. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan 
halal sesuai dengan syariat  Islam.  
4. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH 
adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin 
kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, 
pengolahan,  penyimpanan,  pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan  penyajian  Produk.  
5. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat 
atau menghasilkan  Produk.  
 
6. Sertifikat . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 3 - 
6. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu 
Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal 
tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama 
Indonesia.  
7. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu  Produk.  
8. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai 
bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel 
telah memenu hi persyaratan  acuan.  
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan 
usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan 
hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di 
wilayah  Indonesia.  
10. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat 
LPH adalah lembaga yang  melakukan kegiatan 
pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan  
Produk.  
11. Akreditasi LPH adalah rangkaian kegiatan pengakuan 
formal untuk Penilaian Kesesuaian, kompetensi, dan 
kelayakan  LPH. 
12. Tim Akreditasi LPH adalah sejumlah orang yang 
berada dalam ke lembagaan untuk melakukan 
Akreditasi LPH dan bertanggung jawab kepada 
BPJPH.  
13. Auditor Halal adalah orang yang memiliki 
kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan 
Produk.  
14. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab 
terhadap  PPH. 
15. Majelis Ulama Indonesia  yang selanjutnya disingkat 
MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, 
dan cendekiawan  muslim.  
16. Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang 
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk 
melakukan pengawasan  JPH. 
17. Menteri . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 4 - 
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang  agama.  
18. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang 
selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang 
dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan 
JPH. 
19. Kepala Badan adalah Kepala  BPJPH.  
20. Hari adalah  hari kerja  sesuai  dengan  yang 
ditetapkan oleh Pemerintah  Pusat.  
 
Pasal 2  
(1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di 
wilayah Indonesia wajib bersertifikat  halal.  
(2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan 
dikecualikan dari kewajiban bersertifikat  halal.  
(3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
diberikan keterangan tidak  halal.  
 
Pasal 3  
Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) diberikan terhadap Produk yang berasal dari Bahan 
halal  dan memenuhi  PPH. 
 
BAB II  
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
 
Pasal 4  
(1) Pemerintah  bertanggung  jawab  dalam 
menyelenggarakan  JPH. 
(2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh  Menteri.  
 
 
(3) Untuk . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 5 - 
(3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk 
BPJPH yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Menteri.  
 
Pasal 5  
Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:  
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan  JPH; 
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
JPH; 
c. menerbitkan  dan mencabut  Sertifikat  Halal  dan 
Label Halal pada  Produk;  
d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk 
luar negeri;  
e. melakukan  sosialisasi,  edukasi,  dan publikasi 
Produk  Halal;  
f. melakukan akreditasi terhadap  LPH; 
g. melakukan registrasi Auditor  Halal;  
h. melakukan pengawasan terhadap  JPH; 
i. melakukan pembinaan Auditor Halal;  dan 
j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan 
luar negeri di bidang penyelenggaraan  JPH. 
 
BAB III  
LOKASI, TEMPA T, DAN ALAT PROSES PRODUK HALAL  
 
Bagian Kesatu 
Umum  
 
Pasal  6 
(1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan 
dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak 
halal.  
 
(2) Lokasi . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 6 - 
(2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)  wajib:  
a. dijaga kebersihan dan  higienitasnya;  
b. bebas dari najis;  dan 
c. bebas dari Bahan tidak  halal.  
(3) Lokasi yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yakni lokasi  penyembelihan.  
(4) Tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat 
dan alat: 
a. penyembelihan;  
b. pengolahan;  
c. penyimpanan;  
d. pengemasan;  
e. pendistribusian;  
f. penjualan;  dan 
g. penyajian.  
 
Bagian Kedua  
Lokasi, Tempat, dan Alat Proses Produk Halal Penyembelihan  
 
Pasal 7  
Lokasi penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:  
a. terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong 
hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak  
halal;  
b. dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) 
meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan 
Produk antar rumah  potong;  
c. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, 
bau, debu, dan kontaminan  lainnya;  
 
d. memiliki . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 7 - 
d. memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair 
yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak 
halal;  
e. konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu 
mencegah kontaminasi;  dan 
f. memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan 
potong dengan keluarnya karkas dan  daging. 
 
Pasal 8  
Tempat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (4) huruf a wajib memisahkan antara yang 
halal dan tidak halal pada:  
a. penampungan  hewan;  
b. penyembelihan  hewan;  
c. pengulitan;  
d. pengeluaran  jeroan;  
e. ruang  pelayuan;  
f. penanganan  karkas;  
g. ruang pendinginan;  dan 
h. sarana penanganan  limbah.  
 
Pasal 9  
Alat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (4) huruf a wajib memenuhi  persyaratan:  
a. tidak menggunakan alat penyembelihan secara 
bergantian dengan yang digunakan untuk 
penyembelihan hewan tidak  halal;  
b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 
dan tidak halal dalam pembersihan  alat; 
c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat;  dan 
d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri  untuk 
yang halal dan tidak  halal.  
 
Bagian Ketiga . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 8 - 
Bagian Ketiga  
Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengolahan  
 
Pasal 10  
Tempat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (4) huruf b wajib dipisahkan antara yang halal dan 
tidak halal  pada:  
a. penampungan  Bahan;  
b. penimbangan  Bahan;  
c. pencampuran  Bahan;  
d. pencetakan  Produk;  
e. pemasakan Produk;  dan/atau  
f. proses  lainnya  yang mempengaruhi  pengolahan 
pangan.  
 
Pasal 11  
Alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (4) huruf b wajib memenuhi persyaratan:  
a. tidak menggunakan alat pengolahan secara 
bergantian dengan yang digunakan untuk 
pengolahan Produk tidak  halal;  
b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 
dan tidak halal dalam pembersihan  alat; 
c. menggunakan  sarana yang berbeda untuk yang halal 
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat;  dan 
d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk 
yang halal dan tidak  halal.  
 
Bagian Keempat  
Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyimpanan  
 
Pasal 12  
Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (4) huruf c wajib dipisahkan antara yang halal dan 
tidak halal  pada:  
 
a. penerimaan . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 9 - 
a. penerimaan  Bahan;  
b. penerimaan Produk setelah proses pengolahan;  dan 
c. sarana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan 
dan Produk.  
 
Pasal 13  
Alat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (4) huruf c wajib memenuhi persyaratan:  
a. tidak menggunakan alat penyimpanan secara 
bergantian dengan yang digunakan untuk 
penyimpanan Produk tidak  halal;  
b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 
dan tidak halal dalam pembersihan  alat; 
c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat;  dan 
d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk 
yang halal dan tidak  halal.  
 
Bagian Kelima  
Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengemasan  
 
Pasal 14  
Tempat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (4) huruf d wajib dipisahkan antara yang halal dan 
tidak halal pada:  
a. Bahan kemasan y ang digunakan untuk mengemas 
Produk;  dan 
b. sarana pengemasan  Produk.  
 
Pasal 15  
Alat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (4) huruf d wajib memenuhi persyaratan:  
 
a. tidak . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 10 - 
a. tidak menggunakan alat pengemasan secara 
bergantian dengan yang digunakan untuk 
pengemasan Produk tidak  halal;  
b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 
dan tidak halal dalam pembersihan  alat; 
c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat;  dan 
d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk 
yang halal dan tidak  halal.  
 
Bagian Keenam  
Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pendistribusian  
 
Pasal 16  
Tempat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (4) huruf e wajib  dipisahkan antara Produk 
Halal dan tidak halal pada:  
a. sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke 
alat distribusi Produk;  dan 
b. alat transportasi untuk distribusi  Produk.  
 
Pasal 17  
Alat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (4) huruf e w ajib memenuhi persyaratan:  
a. tidak menggunakan alat pendistribusian secara 
bergantian dengan yang digunakan untuk 
pendistribusian Produk tidak  halal;  
b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 
dan tidak halal dalam pembersihan  alat; 
c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat;  dan 
d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk 
yang halal dan tidak  halal.  
 
Bagian Ketujuh . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 11 - 
Bagian Ketujuh  
Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penjualan  
 
Pasal 18  
Tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (4) huruf f wajib dipisahkan antara yang halal dan 
tidak halal pada:  
a. sarana penjualan Produk;  dan 
b. proses penjualan  Produk.  
 
Pasal 19  
Alat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(4) huruf f wajib memenuhi  persyaratan:  
a. tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian 
dengan yang digunakan untuk penjualan Produk 
tidak  halal;  
b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 
dan tidak halal dalam pembersihan alat;  dan 
c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 
dan tidak halal dalam pemeliharaan  alat. 
 
Bagian Kedelapan  
Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyajian  
 
Pasal 20  
Tempat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat ( 4) huruf g wajib dipisahkan antara yang halal dan 
tidak halal pada:  
a. sarana penyajian Produk;  dan 
b. proses penyajian  Produk.  
 
Pasal 21  
Alat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat  
(4) huruf g wajib memenuhi  persyaratan:  
 
a. tidak . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 12 - 
a. tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian 
dengan yang digunakan untuk penyajian Produk 
tidak  halal;  
b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 
dan tidak halal dalam pembersihan  alat; 
c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal 
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat;  dan 
d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk 
yang halal dan tidak  halal.  
 
Bagian Kesembilan  
Pendistribusian, Penjualan, dan Penyajian Produk yang Berasal dari 
Hewan dan Non Hewan  
 
Pasal 22  
(1) Pendistribusi an, penjualan, dan penyajian Produk 
segar asal hewan tidak halal dipisahkan dari 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk 
segar asal hewan  halal.  
(2) Pendistribusian Produk olahan asal hewan tidak halal 
dan Produk olahan asal nonhewan tidak halal dapat  
disatukan dengan pendistribusian Produk olahan 
asal hewan halal dan Produk olahan nonhewan halal 
sepanjang terjamin tidak terjadi kontaminasi silang 
dan alat distribusi bukan setelah digunakan untuk 
mendistribusikan Produk segar asal hewan tidak 
halal, ya ng dibuktikan dengan surat pernyataan dari 
pihak produsen atau distributor.  
(3) Penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan 
asal hewan dan nonhewan  tidak halal dipisahkan dari 
penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan 
asal hewan dan nonhewan  halal.  
 
 
(4) Pendistribusian . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 13 - 
(4) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat ( 2), dan 
ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
 
BAB IV  
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DAN AUDITOR HALAL  
 
Bagian Kesatu  
Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal  
 
Pasal 23  
(1) LPH dapat didirikan  oleh: 
a. pemerintah;  dan/atau  
b. masyarakat.  
(2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 
mandiri yakni independen, kompeten, dan bebas dari 
konflik kepentingan baik secara perorangan atau 
kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.  
 
Pasal 24  
(1) LPH yang didirikan oleh pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi 
LPH yang didirikan  oleh:  
a. kementerian/lembaga;  
b. pemerintah  daerah;  
c. perguruan tinggi negeri;  atau 
d. badan usaha milik negara/badan usaha milik 
daerah.  
(2) LPH yang didirikan oleh kementerian/l embaga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan fungsi unit kerja atau unit pelaksana 
teknis  kementerian/lembaga.  
(3) LPH . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 14 - 
(3) LPH yang didirikan oleh pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan fungsi unit kerja atau unit pelaksana 
teknis atau perangkat  daerah.  
(4) LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dibentuk oleh  Rektor.  
(5) LPH yang didirikan oleh badan usaha milik 
negara/badan usaha mil ik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d  merupakan:  
a. bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik 
negara/badan usaha milik daerah;  atau 
b. anak perusahaan badan usaha milik 
negara/badan usaha milik  daerah.  
 
Pasal 25  
(1) LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b harus 
diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan 
hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di 
bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan 
hukum atau yayasan Islam berbadan  hukum.  
(2) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yang 
didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), lembaga keagamaan Islam berbadan 
hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di 
bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan 
hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat 
bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau 
Badan Pengawas Obat dan  Makanan.  
 
 
Pasal 26 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 15 - 
Pasal 26  
(1) Pendirian LPH oleh pemerintah dan/atau masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus 
memenuhi  persyaratan:  
a. memiliki kantor sendiri dan  perlengkapannya;  
b. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) 
orang;  dan 
c. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja 
sama dengan lembaga lain yang memiliki 
laboratorium.  
(2) Selain persyaratan sebagai mana dimaksud pada ayat 
(1) pendirian LPH harus dilengkapi dengan dokumen 
pendukung yang terdiri  atas: 
a. dokumen legalitas badan  hukum;  
b. data sumber daya manusia di bidang syariat 
Islam;  dan 
c. data dukung kompetensi sumber  daya.  
(3) Persyaratan pendirian LPH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 
BPJPH.  
 
Bagian Kedua  
Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal  
 
Paragraf 1 
Umum  
 
Pasal  27 
(1) Akreditasi LPH dilakukan oleh  BPJPH.  
(2) Dalam melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1),  BPJPH:  
a. menetapkan  norma,  standar,  prosedur,  dan 
kriteria Akreditasi LPH;  dan 
b. membentuk Tim Akreditasi  LPH. 
 
(3) Dalam . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 16 - 
(3) Dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, BPJPH dapat bekerjasama dengan 
lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang  akreditasi.  
(4) Tim Akreditasi LPH sebag aimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b  bertugas:  
a. merumuskan kebijakan  operasional;  
b. melakukan sosialisasi  kebijakan;  
c. melaksanakan Akreditasi LPH sesuai norma, 
standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH; 
dan 
d. memberikan masukan dan telaah terkait 
penyelenggaraan Akreditasi LPH kepada  BPJPH.  
(5) Tim Akreditasi LPH dapat terdiri atas unsur 
akademisi, praktisi, ulama, dan aparatur  sipil negara 
yang mempunyai kompetensi dan keahlian kehalalan  
Produk.  
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Akreditasi LPH 
diatur dengan Peraturan  Menteri.  
 
Pasal 28  
(1) Penetapan pendirian LPH dilakukan melalui 
mekanisme  akreditasi.  
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap LPH yang telah memenuhi 
persyaratan pendirian dan dokumen  pendukung.  
 
 
 
 
 
 
Paragraf 2 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 17 - 
Paragraf 2  
Permohonan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal  
 
Pasal 29  
(1) Permohonan Akreditasi LPH diajukan oleh pimpinan 
satuan kerja yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH baik kementerian/lembaga maupun pemerintah 
daerah, pimpinan perguruan tinggi negeri, pimpinan 
lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, 
pimpinan perguruan tinggi swasta yang berada di 
bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan 
hukum atau yayasan Islam berbada n hukum, 
pimpinan badan usaha milik negara, pimpinan badan 
usaha milik daerah, dan pimpinan lembaga 
keagamaan Islam berbadan hukum kepada Kepala 
Badan.  
(2) Dalam hal permohonan Akreditasi LPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh 
kementerian/lembaga  maupun pemerintah daerah 
harus  melalui  sekretaris  jenderal 
kementerian/sekretaris utama lembaga pemerintah 
non kementerian/sekretaris  daerah.  
(3) Permohonan Akreditasi LPH diajukan dengan 
melampirkan persyaratan dan dokumen pendukung 
sebagaimana dimaksud dala m Pasal 26 ayat (1) dan 
ayat (2). 
 
Paragraf 3  
Mekanisme Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal  
 
Pasal 30  
(1) Persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) 
diperiksa oleh Tim Akreditasi LPH dalam jangka 
waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak 
persyaratan dan dokumen pendukung  diterima.  
(2) Dalam . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 18 - 
(2) Dalam hal persyaratan dan dokumen pendukung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 
belum lengkap, Tim Akreditasi LPH menyampaikan 
surat permintaan tambahan dokumen kepada 
pemohon.  
(3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen 
kepada Tim Akreditasi LPH dalam jangka waktu 
paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permintaan 
tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2)  diterima. 
(4) Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan 
dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), permohonan Akreditasi LPH dinyatakan 
ditolak dengan menerbitkan surat penolakan.  
 
Pasal 31  
(1) Dalam hal persyaratan dan dokumen pendukung 
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan 
ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim Akreditasi LPH 
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak 
persyaratan dan dokumen pendukung dinyatakan 
lengkap.  
(2) Verifikasi persyaratan dan dokumen pendukung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan  cara:  
a. pemeriksaan keabsahan dokumen;  dan 
b. pemeriksaan  lapangan.  
 
Pasal 32  
(1) Dalam hal hasil verifikasi persyaratan dan dokumen 
pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
belum memenuhi persyaratan, Tim Ak reditasi LPH 
menyampaikan surat permintaan klarifikasi kepada 
pemohon.  
(2) Pemohon . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 19 - 
(2) Pemohon harus menyampaikan klarifikasi dan 
menyerahkan tambahan dokumen jika diperlukan 
kepada Tim Akreditasi LPH dalam jangka waktu 
paling lama 7 (tujuh) Hari sejak permintaan klarifikasi 
dan/atau tambahan dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  diterima.  
(3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan klarifikasi 
dan/atau tambahan dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), permohonan Akreditasi LPH 
dinyatakan ditolak dengan menerbitkan surat 
penolakan.  
 
Paragraf 4  
Penetapan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal  
 
Pasal 33  
( 1) Dalam hal pemohon telah memenuhi ketentuan 
Akreditasi LPH, Tim Akreditasi LPH menyampaikan 
rekomendasi kepad a BPJPH untuk mendapatkan 
penetapan Akreditasi  LPH. 
( 2) Penetapan Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) Hari sejak rekomendasi  diterima.  
 
Pasal 34  
(1) Penetapan Akreditasi LPH oleh BPJPH sebagai dasar 
penugasan LPH untuk melakukan pemeriksaan 
dan/atau pengujian kehalalan  Produk.  
(2) Penetapan Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan 
mengenai:  
a. nama  LPH; 
b. alamat  LPH; 
c. nomor registrasi LPH;  dan 
d. lingkup kegiatan  LPH. 
 
Paragraf 5 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 20 - 
Paragraf 5  
Biaya Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal  
 
Pasal 35  
(1) Biaya Akreditasi LPH dibebankan kepada  LPH. 
(2) Penetapan besaran/nominal biaya Akreditasi LPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh 
Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang  keuangan.  
 
Paragraf 6  
Penerbitan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal  
 
Pasal 36  
(1) BPJPH menerbitkan sertifikat Akreditasi  LPH. 
(2) Sertifikat Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun sejak 
diterbitkan oleh  BPJPH.  
 
Bagian Ketiga  
Lingkup Kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal  
 
Pasal 37  
(1) Penetapan LPH memuat lingkup kegiatan  LPH. 
(2) Lingkup kegiatan LPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  meliputi:  
a. verifikasi/validasi;  
b. inspeksi Produk dan/atau  PPH; 
c. inspeksi  rumah  potong  hewan/unggas  atau 
unit potong hewan/unggas;  dan/atau  
d. inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika 
diperlukan terhadap kehalalan  Produk.  
(3) Lingkup kegiatan LPH seb agaimana dimaksud pada 
ayat (2) memuat kualifikasi  akreditasi.  
(4) Mekanisme . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 21 - 
(4) Mekanisme penetapan lingkup kegiatan LPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam 
Peraturan BPJPH.  
 
Bagian Keempat  
Perubahan Data Lembaga Pemeriksa Halal  
 
Pasal 38  
(1) LPH harus melaporkan setiap perubahan data LPH 
kepada BPJPH,  meliputi:  
a. jumlah dan nama Auditor  Halal;  
b. jumlah dan nama sumber daya manusia di 
bidang syariat  Islam;  
c. lingkup  kegiatan;  
d. nama  LPH; 
e. alamat kantor;  dan/atau  
f. kepemilikan  dan/atau  ketersediaan 
laboratorium.  
(2) Pelaporan perubahan data LPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen 
pendukung  perubahan.  
(3) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan 
dokumen pendukung dan verifikasi dokumen 
pendukung  perubahan data LPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (2). 
(4) Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan 
dokumen pendukung dan verifikasi dokumen 
pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 
Pasal 31, dan Pasal 32 berlaku secara mutatis 
mutandis terhadap pemer iksaan kelengkapan 
dokumen pendukung dan verifikasi dokumen 
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat  (3). 
 
(5) Perubahan . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 22 - 
(5) Perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak merubah nomor registrasi dalam persetujuan 
pendirian LPH yang telah  diterbitkan.  
 
Bagian Kelima 
Auditor Halal  
 
Paragraf 1 
Umum  
 
Pasal  39 
(1) Auditor Halal diangkat dan diberhentikan oleh  LPH. 
(2) Auditor Halal hanya dapat diangkat dan terdaftar 
pada 1 (satu)  LPH. 
 
Paragraf 2 
Pengangkatan Auditor Halal  
 
Pasal 40  
(1) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 harus memenuhi 
persyaratan:  
a. warga negara  Indonesia;  
b. beragama  Islam;  
c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 
(satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik 
industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, 
atau pertanian;  
d. memahami dan memiliki wawasan luas 
mengenai kehalalan Produk menurut syariat 
Islam;  dan 
e. mendahulukan kepentingan umat di atas 
kepentingan pribadi dan/atau  golongan.  
 
(2) Auditor . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 23 - 
(2) Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
pimpinan LPH dengan  melampirkan:  
a. fotokopi kartu tanda  penduduk;  
b. daftar riwayat  hidup;  
c. salinan ijazah sarjana strata 1 (satu) yang 
dilegalisasi;  
d. salinan sertifikat pelatihan Auditor Halal 
dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal 
yang dilegalisasi;  dan 
e. surat pernyataan bermaterai untuk 
mendahulukan kepentingan umat di atas 
kepentingan pribadi dan/atau  golongan.  
(3) Pengangkatan Auditor Halal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan  
LPH. 
 
Paragraf 3  
Pelatihan dan Sertifikasi Kom petensi Auditor Halal  
 
Pasal 41  
Untuk memperoleh sertifikat Auditor Halal dan/atau 
sertifikat kompetensi Auditor Halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, Auditor Halal 
harus mengikuti:  
a. pelatihan Auditor Halal;  dan/atau  
b. sertifikasi kompetensi Auditor  Halal.  
 
Pasal 42  
(1) Pelatihan Auditor Halal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan oleh BPJPH, 
perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain 
yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan  perundang -undangan.  
(2) Perguruan . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 24 - 
( 2 ) Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang 
terakreditasi melaksanakan pelatihan Auditor Halal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan  oleh  
BPJPH.  
( 3 ) Peserta pelatihan Auditor Halal yang dinyatakan lulus 
berhak memperoleh sertifikat Auditor  Halal.  
 
Pasal 43  
(1) Sertifikasi kompetensi Auditor Halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilaksanakan oleh 
BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang 
memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi  
profesi.  
(2) Peserta sertifikasi kompetensi Auditor Halal yang 
dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat 
kompetensi Auditor  Halal.  
 
Pasal  44 
Mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan 
pelatihan dan standar kompetensi Auditor Halal diatur  
dalam Peraturan  BPJPH.  
 
Paragraf 4 
Registrasi Auditor Halal  
 
Pasal 45  
(1) Auditor Halal yang telah diangkat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) harus diregistrasi 
oleh BPJPH.  
(2) LPH mengajukan registrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada  BPJPH.  
(3) Pengajuan oleh LPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disertai dengan salinan keputusan pimpinan 
LPH mengenai pengangkatan Auditor  Halal.  
Pasal 46 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 25 - 
Pasal 46  
(1) Pencabutan registrasi Auditor Halal dilakukan oleh 
BPJPH.  
(2) Pencabutan registrasi Auditor Halal dilakukan dalam 
hal Auditor Halal diberhentikan oleh  LPH. 
 
Paragraf 5 
Pemberhentian Auditor Halal  
 
Pasal 47  
Auditor Halal dapat diberhentikan oleh LPH dalam hal :  
a. mengundurkan  diri; 
b. meninggal  dunia;  
c. tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan Auditor 
Halal;  
d. terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode 
perilaku tingkat berat;  atau 
e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 
lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum  tetap.  
 
BAB V 
PELAKU USAHA  
 
Bagian Kesatu 
Umum  
 
Pasal 48  
Pelaku Usaha berhak memperoleh:  
a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem 
JPH; 
b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal;  dan 
 
c. pelayanan . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 26 - 
c. pelayanan untuk  mendapatkan  Sertifikat  Halal secara 
cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak 
diskriminatif.  
 
Bagian Kedua 
Kewajiban Pelaku  Usaha  
 
Pasal 49  
Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat 
Halal wajib:  
a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan  jujur;  
b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, 
pengolahan,  penyimpanan,  pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara 
Produk Halal dan tidak  halal;  
c. memiliki Penyelia Halal;  dan 
d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada 
BPJPH.  
 
Bagian Ketiga 
Penyelia Halal  
 
Paragraf 1 
Umum  
 
Pasal  50 
Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
huruf c ditetapkan oleh Pelaku Usaha.  
 
Pasal 51  
Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
bertugas:  
a. mengawasi PPH di  perusahaan;  
b. menentukan tindakan perbaikan dan  pencegahan;  
c. mengoordinasikan PPH;  dan 
d. mendampingi Auditor Halal pada saat  pemeriksaan.  
Pasal 52 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 27 - 
Pasal 52  
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal 51, Penyelia Halal bertanggung  jawab:  
a. menerapkan  ketentuan  peraturan  perundang - 
undangan mengenai  JPH; 
b. menerapkan sistem  JPH; 
c. menyusun rencana  PPH; 
d. menerapkan manajemen risiko pengendalian  PPH; 
e. mengusulkan penggantian  Baha n; 
f. mengusulkan  penghentian  produksi  yang tidak 
memenuhi ketentuan  PPH; 
g. membuat laporan pengawasan  PPH; 
h. melakukan kaji ulang pelaksanaan  PPH; 
i. menyiapkan Bahan dan sampel pemeriksaan untuk 
Auditor Halal;  dan 
j. menunjukkan bukti dan memberikan keterangan 
yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor 
Halal.  
 
Pasal 53  
(1) Untuk ditetapkan sebagai Penyelia Halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 harus memenuhi  
persyaratan:  
a. beragama Islam;  dan 
b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat 
tentang  kehalalan.  
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dibuktikan dengan sertifikat Penyelia  Halal.  
(3) Untuk memperoleh sertifikat Penyelia Halal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelia Halal 
harus mengikuti pelatihan dan/atau sertifik asi 
kompetensi Penyelia  Halal.  
 
Paragraf 2 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 28 - 
Paragraf 2  
Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal  
 
Pasal 54  
(1) Pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh BPJPH, 
perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain 
yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan  perundang -undangan.  
(2) Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang 
terakreditasi melaksanakan pelatihan Penyelia Halal 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan  oleh  
BPJPH.  
(3) Peserta pelatihan Penyelia Halal yang dinyatakan 
lulus berhak memperoleh sertifikat Penyelia  Halal.  
 
Pasal 55  
(1) Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh 
BPJPH dan dapat be kerja sama dengan lembaga yang 
memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi  
profesi.  
(2) Peserta kompetensi Penyelia Halal yang dinyatakan 
lulus berhak memperoleh sertifikat kompetensi 
Penyelia  Halal.  
 
Pasal  56 
Mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan 
pelatihan dan standar kompetensi Penyelia Halal diatur 
dalam Peraturan  BPJPH.  
 
 
Paragraf 3 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 29 - 
Paragraf 3  
Penetapan Penyelia Halal oleh Pelaku Usaha  
 
Pasal 57  
(1) Pimpinan Pelaku Usaha menyampaikan penetapan 
Penyelia Halal yang telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kepada 
BPJPH dengan  melampirkan:  
a. fotokopi kartu tanda penduduk Penyelia  Halal;  
b. daftar riwayat  hidup;  
c. salinan sertifikat pelatihan dan sertifikat 
kompetensi yang d ilegalisasi;  dan 
d. salinan keputusan penetapan Penyelia Halal 
yang dilegalisasi.  
(2) Penetapan penyelia halal bagi Pelaku Usaha mikro 
dan kecil didasarkan atas sertifikat pelatihan Penyelia  
Halal.  
 
Paragraf 4  
Fasilitasi Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan  Kecil 
 
Pasal 58  
(1) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh Pelaku 
Usaha mikro dan kecil, Penyelia Halal dapat berasal 
dari organisasi  kemasyarakatan.  
(2) Selain berasal dari organisasi kemasyarakatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelia Halal 
dapat berasal dari Pelaku Usaha yang bersangkutan, 
instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan 
tinggi.  
(3) Selain penyediaan Penyelia Halal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan, 
instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan 
tinggi dapat memberikan fasilitasi berupa 
keikutsertaan dalam pelatihan dan/atau sertifikat 
kompetensi Penyelia  Halal.  
 
BAB VI . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 30 - 
BAB VI  
PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT HALAL  
 
Bagian Kesatu  
Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal  
 
Pasal 59  
(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat 
Halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada 
BPJPH melalui sistem  elektronik.  
(2) Permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus dilengk api dengan  dokumen:  
a. data Pelaku  Usaha;  
b. nama dan jenis  Produk;  
c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan;  dan 
d. pengolahan  Produk.  
 
Pasal 60  
Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
59 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan nomor induk 
berusaha atau dokumen izin usaha lainnya.  
 
Pasal 61  
Nama dan jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59 ayat (2) huruf b harus sesuai dengan nama dan 
jenis Produk yang akan disertifikasi halal.  
 
Pasal 62  
(1) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf 
c harus merupakan Produk dan Bahan halal yang 
dibuktikan dengan Sertifikat  Halal.  
 
(2) Ketentuan . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 31 - 
(2) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) 
dikecualikan bagi Bahan  yang:  
a. berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan 
tambang tanpa melalui proses  pengolahan;  
b. dikategorikan  tidak  berisiko  mengandung 
Bahan yang diharamkan;  dan/atau  
c. tidak  tergolong  berbahaya  serta  tidak 
bersinggungan dengan bahan  haram.  
 
Pasal 63  
Dokumen proses pengolahan Produk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d memuat 
keterangan mengenai pembelian, penerimaan, 
penyimpanan Bahan yang digunakan, pengolahan, 
pengemasan, penyimpanan Produk jadi, dan distribusi.  
 
Pasal 64  
Dalam hal f asilitas produksi yang digunakan untuk 
memproduksi Produk yang diajukan Sertifikat Halal juga 
digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak 
diajukan Sertifikat Halal yang tidak berasal dari Bahan 
yang mengandung Bahan yang diharamkan, Pelaku Usaha 
harus me nyampaikan  dokumen:  
a. nama  Produk;  
b. daftar Produk dan Bahan yang  digunakan;  
c. proses pengolahan Produk;  dan 
d. pencucian atau penyamakan pada fasilitas produksi 
yang digunakan secara  bersama.  
 
Pasal  65 
Untuk menjaga kesinambungan PPH, Pelaku Usaha wajib 
menerapkan sistem  JPH. 
 
Bagian Kedua . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 32 - 
Bagian Kedua  
Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Sertifikat Halal  
 
Pasal 66  
BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen 
permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59 dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) 
Hari sejak permohonan diterima BPJPH.  
 
Bagian Ketiga  
Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal untuk Melakukan Pemeriksaan 
dan/atau Pengujian Kehalalan Produk  
 
Pasal 67  
(1) Dalam hal permohonan Sertifik at Halal telah 
memenuhi kelengkapan dokumen, pemohon memilih 
LPH. 
(2) Penetapan  LPH dilakukan  berdasarkan 
pertimbangan:  
a. Akreditasi  LPH; 
b. ruang lingkup kegiatan  LPH; 
c. aksesibilitas  LPH; 
d. beban kerja LPH;  dan/atau  
e. kinerja  LPH. 
(3) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
Hari terhitung sejak dokumen permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dinyatakan 
lengkap.  
(4) Dalam hal penetapan LPH yang dilakukan oleh 
BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat 
kendala, BPJPH menambah jangka waktu paling lama 
1 (satu)  hari. 
 
(5) Pelaksanaan . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 33 - 
(5) Pelaksanaan penetapan LPH diatur dalam Peraturan 
BPJPH.  
 
Bagian Keempat  
Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk  
 
Pasal 68  
(1) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian 
kehalalan Produk berdasarkan standar yang telah 
ditetapkan oleh  BPJPH.  
(2) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  meliputi:  
a. pemeriksaan keabsahan dokumen;  dan 
b. pemeriksaan  dan/atau pengujian kehalalan 
Produk.  
 
Pasal 69  
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 
ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemeriksaan 
terhadap keabsahan dokumen persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat  (2). 
(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diperlukan 
dokumen tambahan, LPH menyampaikan permintaan 
tambahan dokumen kepada pemohon dengan 
tembusan kepada  BPJPH.  
(3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada LPH 
dengan tembusan ke pada BPJPH dalam jangka waktu 
paling lama 5 (lima) Hari sejak permintaan tambahan 
dokumen  diterima.  
(4) Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan 
dokumen dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), LPH menyatakan 
permohonan Sertifikat Halal tidak  dapat diproses 
lebih lanjut dengan menyampaikan pemberitahuan 
kepada  pemohon.  
Pasal 70 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 34 - 
Pasal 70  
(1) Pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 68 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Auditor Halal 
di lokasi usaha pada saat proses produksi secara 
tatap muka.  
(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Produk di lokasi 
usaha secara tatap muka sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), pemohon wajib memberikan informasi 
dan data kepada Auditor  Halal.  
(3) Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan  sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan, 
pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan secara  daring.  
 
Pasal 71  
Dalam hal hasil pemeriksaan Produk terdapat Bahan yang 
diragukan kehalalannya, pemeriksaan Produk 
sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b 
dapat dilakukan dengan pengujian di  laboratorium.  
 
Pasal 72  
(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk 
Produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan 
dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari 
sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH 
berdasarkan pilihan pemohon sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 67 ayat  (1). 
(2) Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau 
pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terlampaui, jangka waktu pemeriksa an 
dan/atau pengujian kehalalan Produk dapat 
diperpanjang paling lama 10 (sepuluh)  Hari.  
 
(3) LPH . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 35 - 
(3) LPH melaporkan perpanjangan waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada BPJPH paling lama 3 
(tiga) Hari sebelum jangka waktu berakhir.  
 
Pasal 73  
(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk 
Produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan 
dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari 
sejak penetapan LPH diterbitkan oleh  BPJPH.  
(2) Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau 
pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dipenuhi, jangka waktu 
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk 
dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas)  Hari.  
(3) LPH melaporkan perpanjangan waktu pemeriksaan 
dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada BPJPH paling lama 3 
(tiga) Hari sebelum jangka waktu  berakhir.  
 
Pasal 74  
(1) Dalam hal jangka waktu pemeriksaan dan/atau 
pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (2) tidak 
dipenuhi:  
a. LPH menyampaikan laporan akhir mengenai 
hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada 
BPJPH sesuai dengan kondisi yang ada;  dan 
b. LPH wajib mengembalikan dokumen dan biaya 
pemeriksaan dan/atau penguj ian kehalalan 
Produk kepada  BPJPH.  
 
(2) Laporan . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 36 - 
(2) Laporan akhir dan pengembalian dokumen serta 
biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan 
Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
disampaikan oleh LPH kepada BPJPH dalam jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak batas akhir 
jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian 
kehalalan  Produk.  
(3) BPJPH menetapkan LPH pengganti untuk melakukan 
pemeriksaan dan/atau  pengujian.  
(4) Seluruh pembiayaan atas penggantian LPH 
sebag aimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan 
kepada LPH  sebelumnya.  
(5) Prosedur penyampaian laporan akhir, pengembalian 
dokumen, dan biaya pemeriksaan dan/atau 
pengujian kehalalan Produk serta mekanisme 
penggantian LPH diatur dalam Peraturan  BPJPH.  
(6) LPH yang tidak  dapat memenuhi batas waktu yang 
telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi 
dan/atau dikenai sanksi  administratif.  
 
Pasal 75  
(1) LPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau 
pengujian kehalalan Produk kepada MUI dengan 
tembusan kepada  BPJPH.  
(2) Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  memuat:  
a. nama dan jenis  Produk;  
b. Produk dan Bahan yang  digunakan;  
c. PPH; 
d. hasil analisis dan/atau spesifikasi  Bahan;  
e. berita acara pemeriksaan ; dan 
f. rekomendasi.  
 
(3) Dalam . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 37 - 
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau pengujian 
kehalalan Produk tidak sesuai dengan standar 
BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada 
MUI untuk mengeluarkan  fatwa.  
 
Bagian Kelima 
Penetapan Kehalalan Produk  
 
Pasal 76  
(1) Penetapan kehalalan Produk dilaksanakan oleh MUI 
melalui sidang fatwa halal  MUI. 
(2) Sidang fatwa halal MUI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan oleh MUI Pusat, MUI 
provinsi, MUI kabupaten/kota, atau Majelis 
Permusyawaratan Ulama  Aceh.  
(3) Hasil penetapan kehalalan Produk berupa penetapan 
halal Produk atau penetapan ketidakhalalan  Produk.  
 
Pasal 77  
(1) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76 disampaikan kepada BPJPH dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak hasil 
pemeriksaan kelengkapan dokumen dari LPH 
diterima oleh  MUI. 
(2) Dalam hal MUI belum menyerahkan penetapan 
kehalalan  Produk sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), jangka waktu penyampaian penetapan dapat 
diperpanjang 3 (tiga) Hari dengan menyampaikan 
alasan tertulis kepada  BPJPH.  
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) terlampaui, BPJPH memberitahukan sec ara 
tertulis mengenai status permohonan penetapan 
kehalalan Produk kepada  pemohon.  
 
Bagian Keenam . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 38 - 
Bagian Keenam 
Penerbitan Sertifikat  Halal  
 
Pasal 78  
(1) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal, berlaku selama 4 
(empat)  tahun.  
(2) Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH dilakukan 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak 
keputusan penetapan kehalalan Produk dari MUI 
diterima oleh  BPJPH.  
(3) Dalam hal MUI menetapkan ketidakhalalan Produk, 
BPJPH mengeluarkan surat keterang an tidak halal 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak 
keputusan penetapan ketidakhalalan Produk dari 
MUI diterima oleh  BPJPH.  
 
Bagian Ketujuh  
Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil  
 
Pasal 79  
(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro 
dan kecil didasarkan atas pernyataan Pelaku Usaha 
mikro dan  kecil.  
(2) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang 
memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil 
penjualan tahunan sesuai denga n ketentuan 
peraturan perundang -undangan dengan  kriteria:  
a. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan 
yang sudah dipastikan kehalalannya; dan  
b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya 
dan sederhana.  
 
(3) Pernyataan . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 39 - 
( 3) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh 
BPJPH.  
( 4) Standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
paling sedikit terdiri  atas: 
a. adanya pernyataan Pelaku Usaha yang ber upa 
akad/ikrar yang  berisi:  
1. kehalalan  Produk  dan Bahan  yang 
digunakan;  dan 
2. PPH. 
b. adanya pendampingan  PPH. 
( 5) Pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada BPJPH 
untuk diteruskan kepada  MUI. 
( 6) Setelah menerima dokumen dari BPJPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), MUI menyelenggarakan 
sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan  
Produk.  
( 7) BPJPH mengeluarkan Sertifikat Halal berdasarkan 
fatwa halal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat  
(6). 
( 8) Kriteria Pelaku Usaha  mikro dan kecil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 
BPJPH.  
 
Pasal 80  
(1) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 79 ayat (4) huruf b dilakukan oleh organisasi 
kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan 
Islam yang berbadan huku m dan/atau perguruan 
tinggi.  
 
(2) Pendampingan . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 40 - 
(2) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) juga dapat dilakukan oleh instansi 
pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra 
dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau 
lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum 
dan/atau perguruan  tinggi.  
(3) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi pernyataan 
kehalalan oleh Pelaku  Usaha.  
(4) Pelaksanaan pendampingan PPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan 
BPJPH.  
 
Pasal 81  
(1) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh 
Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 79, tidak dikenai biaya dengan 
mempertimbangkan ke mampuan keuangan negara.  
(2) Kriteria dan tata cara penetapan Pelaku Usaha mikro  
dan kecil sebagaimana  dimaksud  pada  ayat 
(1) diatur dalam Peraturan  BPJPH.  
 
Bagian Kedelapan 
Perpanjangan Sertifikat Halal  
 
Pasal 82  
(1) BPJPH menerbitkan perpanjangan Sertifikat Halal, 
kecuali terdapat perubahan komposisi  Bahan.  
(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha 
dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal 
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku 
Sertifikat Halal  berakhir.  
(3) Perpanjangan Se rtifikat Halal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diajukan oleh Pelaku Usaha secara 
tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH.  
Pasal 83 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 41 - 
Pasal 83  
( 1 ) Permohonan perpanjangan Sertifikat Halal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) 
dilengkapi dengan  dokumen:  
a. salinan Sertifikat Halal;  dan 
b. surat pernyataan yang menerangkan Produk 
yang didaftarkan tidak mengalami perubahan 
PPH dan komposisi Bahan dengan dibubuhi 
materai sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
( 2 ) Dalam hal Pelaku Usaha memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH dapat 
langsung menerbitkan perpanjangan Sertifikat  Halal.  
 
Pasal 84  
(1) Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan 
dalam Produk, Pelaku Usaha wajib melaporkan 
kepada  BPJPH.  
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan  
melampirkan:  
a. dokumen perubahan komposisi Bahan;  dan 
b. dokumen kehalalan atas Bahan yang  diubah.  
(3) Dalam hal Bahan yang diubah tidak memiliki 
dokumen kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b, Pelaku Usaha mengajukan permohonan 
Sertifikat Halal Produk kepada  BPJPH.  
 
Bagian Kesembilan 
Biaya Sertifikasi Halal  
 
Pasal 85  
(1) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku 
Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat 
Halal.  
 
(2) Biaya . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 42 - 
(2) Biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada 
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus efisien dan  terjangkau.  
(3) Penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi 
halal diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
(4) Dalam hal penetapan besaran atau nominal biaya 
sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
untuk komponen biaya pemeriksaan dan/atau 
pengu jian yang dilakukan oleh LPH, dapat diatur 
dalam Keputusan Kepala  Badan.  
(5) Dalam hal permohonan sertifikasi halal tidak 
dilanjutkan karena kelalaian pemohon, biaya yang 
telah dibayarkan tidak dapat ditarik  kembali.  
(6) Tata cara pembayaran biaya sertifikasi halal diatur 
dalam Peraturan  BPJPH.  
 
Pasal 86  
Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diajukan oleh Pelaku 
Usaha mikro dan kecil dapat dilakukan juga dengan:  
a. anggaran pendapatan dan belanja  daerah;  
b. pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan  kecil;  
c. pembiayaan dari dana  kemitraan;  
d. bantuan hibah pemerintah atau lembaga  lain; 
e. dana bergulir;  atau 
f. sumber lain yang sah dan tidak  mengikat.  
 
 
 
BAB VII . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 43 - 
BAB VII  
LABEL HALAL DAN KETERANGAN TIDAK HALAL  
 
Bagian Kesatu 
Label Halal  
 
Pasal 87  
(1) Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada 
Produk yang telah mendapat Sertifikat  Halal.  
(2) Label Halal dapat dicantumkan selama proses 
perpanjangan Sertifikat  Halal.  
 
Pasal 88  
BPJPH menetapkan Label Halal yang berlaku nasional.  
 
Pasal 89  
(1) Label Halal paling sedikit  memuat:  
a. logo; dan 
b. nomor sertifikat atau nomor  registrasi.  
(2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
berisi gambar, tulisan, atau kombinasi dari gambar 
dan tulisan.  
 
Pasal 90  
Logo dalam Label Halal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 89 ayat (1) huruf a merupakan wujud keputusan 
dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan 
oleh BPJPH.  
 
Bagian Kedua 
Pencantuman Label Halal  
 
Pasal 91  
(1) Label Halal sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 87 
dicantumkan  pada:  
a. kemasan . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 44 - 
a. kemasan  Produk;  
b. bagian tertentu dari Produk;  dan/atau  
c. tempat tertentu pada  Produk.  
(2) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus mudah dilihat dan dibaca, serta 
tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - 
undangan.  
(3) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dikecualikan  untuk:  
a. Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga 
tidak mungkin dicantumkan seluruh 
keterangan;  
b. Produk yang dijual dan dikemas secara langsung 
dihadapan pembeli dalam jumlah kecil;  dan 
c. Produk yang dijual dalam bentuk  curah.  
(4) Pemberlakuan pencantuman Label Halal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen 
Sertifikat  Halal.  
 
Bagian Ketiga 
Keterangan Tidak Halal  
 
Pasal 92  
(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk yang 
berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib 
mencantumkan keterangan tidak  halal.  
(2) Keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa gambar, tanda, dan/atau 
tulisan yang dicantumkan  pada:  
a. kemasan  Produk;  
b. bagian tertentu dari Produk;  dan/atau  
c. tempat tertentu pada  Produk.  
 
Pasal 93 . . . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 45 - 
Pasal 93  
Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan wajib 
mencantumkan keterangan tidak halal berupa gambar, 
tulisan, dan/atau nama Bahan dengan warna yang 
berbeda pada komposisi Bahan.  
 
Pasal 94  
Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93 harus mudah 
dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan 
dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  
 
BAB VIII  
PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HA LAL 
 
Bagian Kesatu 
Umum  
 
Pasal 95  
(1) BPJPH melakukan pengawasan terhadap  JPH. 
(2) Pengawasan  JPH sebagaimana  dimaksud  pada  ayat 
(1) dilakukan  terhadap:  
a. LPH; 
b. masa berlaku Sertifikat  Halal;  
c. kehalalan  Produk;  
d. pencantuman Label  Halal;  
e. pencantuman keterangan tidak  halal;  
f. pemisahan lokasi, tempat, dan alat 
penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, 
pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta 
penyajian antara Produk Halal dan tidak  halal;  
g. keberadaan Penyelia Halal;  dan/atau  
h. kegiatan lain yang berkaitan dengan  JPH. 
 
(3) Kementerian . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 46 - 
(3) Kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau 
pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota 
berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPJPH dalam 
pelaksanaan pengawasan JPH sesuai dengan tugas 
dan fungsinya.  
(4) Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pengawasan 
JPH seb agaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditindaklanjuti melalui penyusunan program 
strategis pengawasan  JPH. 
(5) Pengawasan terhadap JPH dapat dilakukan oleh 
BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, 
dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ 
kota sesuai denga n kewenangan secara sendiri - 
sendiri atau  bersama -sama.  
 
Pasal 96  
(1) BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, 
dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ 
kota dalam melaksanakan pengawasan JPH dapat 
mengikutsertakan pihak  terkait.  
(2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat bertindak untuk memberikan masukan, 
pertimbangan, atau kegiatan lain yang bertujuan 
menunjang kegiatan pengawasan  JPH. 
 
Pasal 97  
(1) Pengawasan JPH dilaksanakan oleh Pengawas JPH 
pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga  terkait, 
dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ 
kota.  
(2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diangkat oleh pejabat yang berwenang di BPJPH, 
kementerian terkait, lembaga terkait, dan atau 
pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai 
dengan ketentuan peraturan  perundang -undangan.  
Pasal 98 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 47 - 
Pasal 98  
( 1 ) Pengawas JPH yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 
ayat (2) harus memenuhi  persyaratan:  
a. beragama  Islam;  
b. aparatur sipil negara yang bertugas pada unit 
kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di 
bidang  pengawasan;  
c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 
(satu);  
d. memahami dan memiliki wawasan luas 
mengenai kehalalan Produk menurut syariat 
Islam;  dan 
e. lulus pelatihan Pengawas  JPH. 
( 2 ) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam melaksanakan pengawasan harus dilengkapi 
dengan surat tugas dan tanda  pengenal.  
( 3 ) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib menjaga kerahasiaan hasil  pengawasan.  
( 4 ) Ketentuan mengenai pengangkatan pengawas JPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan  Menteri.  
 
Bagian Kedua  
Pelatihan Pengawas Jaminan Produk Halal  
 
Pasal 99  
(1) Pelatihan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 98 ayat (1) huruf e dis elenggarakan oleh 
BPJPH dan/atau kementerian terkait, lembaga 
terkait, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - 
undangan.  
 
(2) BPJPH . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 48 - 
(2) BPJPH dalam melaksanakan pelatihan Pengawas JPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja 
sama dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan 
fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan di 
lingkungan kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang  agama.  
(3) Kementerian terkai t, lembaga terkait, pemerintah 
daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan 
pelatihan Pengawas JPH setelah berkoordinasi 
dengan  BPJPH.  
(4) Koordinasi BPJPH dengan kementerian terkait, 
lembaga terkait, pemerintah daerah 
provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) paling sedikit  meliputi:  
a. sistem dan tata cara pelatihan;  dan 
b. penyediaan tenaga pengajar pelatihan Pengawas 
JPH. 
(5) Penyelenggaraan pelatihan Pengawas JPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan  BPJPH.  
 
Pasal 100  
(1) Kurikulum pelatihan Pengawas JPH disusun dan 
ditetapkan oleh Kepala  Badan.  
(2) Kurikulum pelatihan Pengawas JPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit  memuat:  
a. wawasan mengenai kehalalan Produk menurut 
syariat Islam;  dan 
b. pengetahuan  mengenai  sasaran  pengawasan 
JPH. 
 
 
Pasal 101 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 49 - 
Pasal 101  
(1) Peserta pelatihan Pengawas JPH yang dinyatakan 
lulus berhak memperoleh sertifikat tanda lulus 
pelatihan Pengawas  JPH. 
(2) Sertifikat tanda lulus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan lembaga 
penyelenggara  pelatihan.  
 
Pasal 102  
( 1) Dalam hal BPJPH, kementerian terkait, lembaga 
terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/ 
kabupaten/kota belum memiliki Pe ngawas JPH yang 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b, BPJPH, 
kementerian/lembaga terkait, dan/atau pemerintah 
daerah provinsi/kabupaten/kota dapat menugaskan 
aparatur sipil negara di lingkungan masing -masing 
untuk melak ukan pengawasan  JPH. 
( 2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus diusulkan mengikuti pelatihan 
Pengawas JPH dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu) tahun sejak  penugasan.  
 
Bagian Ketiga  
Jenis dan Tahapan Pengawasan Jaminan Produk Halal  
 
Pasal 103  
(1) Pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala 
dan/atau  sewaktu -waktu.  
(2) Pengawasan JPH secara berkala sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali 
dalam 6 (enam)  bulan.  
 
(3) Dalam . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 50 - 
(3) Dalam hal pengawasan JPH dilaksanakan secara 
berkala, unit kerja yang mempunyai tugas dan  fungsi 
di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menyusun rencana kerja dengan 
mempertimbangkan kondisi penyelenggaraan  JPH. 
(4) Pengawasan JPH sewaktu -waktu sebaga imana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
kebutuhan dan/atau dalam hal terjadi dugaan 
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
 
BAB IX  
KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN 
JAMINAN PRODUK HALAL  
 
Bagian Kesatu 
Umum  
 
Pasal 104  
(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5, BPJPH bekerja sama 
dengan:  
a. kementerian dan/atau lembaga  terkait;  
b. LPH; dan 
c. MUI. 
(2) Kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meliputi kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang:  
a. perindustrian;  
b. perdagangan;  
c. kesehatan;  
d. pertanian;  
e. koperasi dan usaha kecil dan  menengah;  
f. dalam  negeri;  
 
g. luar negeri . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 51 - 
g. luar negeri;  dan 
h. lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH. 
(3) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada  ayat 
(1) huruf a meliputi lembaga pemerintah 
nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang:  
a. pengawasan obat dan  makanan;  
b. standardisasi dan penilaian  kesesuaian;  
c. akreditasi;  dan 
d. lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH. 
 
Bagian Kedua  
Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
dengan Kementerian Terkait  
 
Pasal 105  
( 1 ) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menye lenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
104 ayat (2) huruf a dengan ruang  lingkup:  
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan 
industri terkait dengan bahan baku, bahan 
olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong 
yang digunakan untuk menghasilkan Produk 
Halal;  
b. fasilitasi JPH bagi industri kecil dan industri 
menengah;  
c. pembentukan kawasan industri halal;  dan 
d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai tugas dan fungsi  masing -masing.  
 
 
( 2 ) Kementerian . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 52 - 
(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian dalam 
perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang 
lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melibatkan BPJPH.  
 
Pasal 106  
( 1 ) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
104 ayat (2) huruf b dengan ruang  lingkup:  
a. pembinaan  kepada  Pelaku  Usaha  dan 
masyarakat;  
b. pengawasan  Produk  Halal  yang bered ar di 
pasar;  
c. fasilitasi penerapan JPH bagi Pelaku Usaha di 
bidang  perdagangan;  
d. perluasan akses pasar dalam negeri dan luar 
negeri bagi Produk  Halal;  
e. penarikan barang dari peredaran;  dan 
f. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai tugas dan fungsi  masing -masing.  
( 2 ) Kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perdagangan dalam 
perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang 
lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melibatkan BPJPH.  
 
Pasal 107  
( 1 ) Kerja sama BPJPH dengan kementeri an yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 
ayat (2) huruf c dengan ruang  lingkup:  
a. pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi 
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah 
tangga;  
 
b. fasilitasi . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 53 - 
b. fasilitasi sertifikasi halal bagi alat kesehatan dan 
perbekalan kesehatan rumah  tangga;  
c. rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal dan 
Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan 
kesehatan rumah tangga;  dan 
d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai tugas dan fungsi  masing -masing.  
( 2 ) Kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kesehatan dalam perumusan 
dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup 
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) melibatkan 
BPJPH.  
 
Pasal 108  
(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 
ayat (2) huruf d dengan ruang  lingkup:  
a. sosialisasi,  edukasi,  dan publikasi  Produk 
Halal;  
b. penetapan  persyaratan  rumah  potong 
hewan/unggas dan unit potong  hewan/unggas;  
c. penetapan  pedoman  pemotongan 
hewan/unggas;  
d. penanganan daging hewan dan hasil  ikutannya;  
e. fasilitasi JPH bagi rumah potong hewan/unggas 
dan unit potong  hewan/unggas;  
f. penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner 
pada unit usaha pangan asal hewan, sistem 
jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil 
pertanian;  dan 
g. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai tugas dan fungsi  masing -masing.  
 
(2) Kementerian . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 54 - 
(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pertanian dalam  perumusan 
dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan 
BPJPH.  
 
Pasal 109  
( 1 ) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf e  meliputi:  
a. sosialisasi dan pendampingan sertifikasi 
kehalalan Produk bagi koperasi dan Pelaku 
Usaha mikro, kecil, dan  menengah;  
b. fasilitasi JPH bagi koperasi dan Pelaku Usaha 
mikro, kecil, dan  menengah;  
c. pendataan koperasi dan Pelaku Usaha mikro, 
kecil, dan  menengah;  
d. koordinasi dan pembinaan fasilitasi JPH bagi 
koperasi dan Pelaku  Usaha mikro dan  kecil;  
e. koordinasi dan pembinaan pendataan Pelaku 
Usaha mikro dan kecil;  dan 
f. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai tugas dan fungsi  masing -masing.  
( 2 ) Kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan 
menengah dalam perumusan dan penetapan 
kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melibatkan  BPJPH.  
 
Pasal 110  
( 1 ) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
dalam negeri s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 
ayat (2) huruf f dengan ruang  lingkup:  
 
a. sosialisasi . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 55 - 
a. sosialisasi,  edukasi,  dan publikasi  Produk 
Halal;  
b. fasilitasi JPH bagi koperasi dan Pelaku Usaha 
mikro, kecil, dan  menengah;  
c. pengawasan  JPH; 
d. pengembangan JPH;  dan 
e. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai tugas dan fungsi  masing -masing.  
( 2 ) Kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang dalam negeri dalam 
perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang 
lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melibatkan  BPJPH.  
 
Pasal 111  
(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 
ayat (2) huruf g dengan ruang  lingkup: 
a. fasilitasi kerja sama  internasional;  
b. promosi Produk Halal di luar  negeri;  
c. penyediaan informasi mengenai lembaga halal 
luar negeri;  dan 
d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai tugas dan fungsi  masing -masing.  
(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang luar negeri dalam 
perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang 
lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melibatkan  BPJPH.  
 
 
Pasal 112 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 56 - 
Pasal 112  
( 1 ) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) 
huruf h dengan ruang  lingkup:  
a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;  
dan 
b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai tugas dan fungsi  masing -masing.  
( 2 ) Kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan 
penyelenggaraan JPH dalam perumusan dan 
penetapan kebijakan dengan ruang lingkup  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan 
BPJPH.  
 
Bagian Ketiga  
Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
dengan Lembaga Terkait  
 
Pasal 113  
(1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah 
nonkementerian yang menyelenggarakan tugas 
pemerintahan di  bidang pengawasan obat dan 
makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 
ayat (3) huruf a dengan ruang  lingkup:  
a. sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, 
kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, 
pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan 
bahan penolong melalui sistem yang terintegrasi 
dengan pendaftaran  produk;  
 
b. pengawasan . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 57 - 
b. pengawasan Produk Halal berupa obat, obat 
tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan,  obat 
kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, 
dan bahan penolong yang  beredar;  
c. pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat 
tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan,  obat 
kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, 
dan bahan penolong yang  beredar;  
d. penarikan barang dari peredaran pada obat, obat 
tradisional, kosmetik, suplemen  kesehatan, obat 
kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, 
dan bahan  penolong;  
e. sosialisasi, edukasi, dan publikasi JPH berupa 
obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen 
kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan 
tambahan pangan, dan bahan penolong;  dan 
f. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai tugas dan fungsi  masing -masing.  
(2) Lembaga pemerintah nonkementerian yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang 
pengawasan obat dan makanan dalam perumu san 
dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan 
BPJPH.  
 
Pasal 114  
(1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah 
nonkementerian yang menyelenggarakan tugas 
pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian 
kesesu aian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 
ayat (3) huruf b dengan ruang  lingkup:  
a. penyusunan standar dan skema Penilaian 
Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan;  dan 
 
b. tugas . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 58 - 
b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH 
sesuai tugas dan fungsi  masing -masing.  
(2) Lembaga pemerintah nonkementerian yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang 
standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam 
perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang 
lingk up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melibatkan  BPJPH.  
 
Pasal 115  
(1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga nonstruktural 
yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di 
bidang akreditasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 104 ayat (3) huruf c dengan ruang  lingkup:  
a. penyusunan norma, standar, prosedur dan 
kriteria Akreditasi LPH;  dan 
b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai tugas dan fungsi  masing -masing.  
(2) Lembaga pemerintah nonstruktural  yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang 
akreditasi dalam perumusan dan penetapan 
kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melibatkan  BPJPH.  
 
Pasal 116  
(1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah 
nonkementerian atau lemba ga nonstruktural yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang 
lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) 
huruf d dengan ruang  lingkup:  
a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;  
dan 
b. tugas lain  yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai tugas dan fungsi  masing -masing.  
 
(2) Lembaga . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 59 - 
(2) Lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga 
nonstruktural  yang menyelenggarakan tugas 
pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan 
penyelenggaraan JPH dalam perumusan dan 
penetapan kebijakan dengan ruang lingkup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan 
BPJPH.  
 
Bagian  Keempat  
Kerja Sama Badan Penyelen ggara Jaminan Produk Halal dengan  Lembaga 
Pemeriksa  Halal  
 
Pasal 117  
( 1 ) Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b  meliputi:  
a. pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan 
Produk, yang ditetapkan oleh BPJPH;  dan 
b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan 
JPH sesuai tugas dan fungsi  masing -masing.  
( 2 ) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama 
dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b berkoordinasi dengan  BPJPH.  
 
Bagian Kelima  
Kerja Sama Badan Penyelen ggara Jaminan Produk Halal 
dengan Majelis Ulama Indonesia  
 
Pasal 118  
( 1 ) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c dilakukan 
dalam hal penetapan kehalalan  Produk.  
( 2 ) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (1) diterbitkan MUI dalam bentuk 
keputusan penetapan kehalalan  Produk.  
( 3 ) Keputusan . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 60 - 
(3) Keputusan penetapan kehalalan Produk  tetap  berlaku 
sepanjang tidak ada perubahan komposisi Bahan dan 
proses  produksi.  
 
Bagian Keenam  
Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal  
 
Pasal 119  
(1) Pemerintah  dapat  melakukan  kerja  sama 
internasional dalam bidang  JPH. 
(2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat  berbentuk:  
a. pengembangan  JPH; 
b. Penilaian Kesesuaian;  dan/atau  
c. pengakuan Sertifikat  Halal.  
(3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPJPH untuk 
melaksanakan hasil koordinasi dan konsultasi antara 
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang luar  negeri.  
(4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) didasarkan atas perjanjian antar negara.  
(5) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan 
kebijakan politik luar negeri Indonesia, k etentuan 
peraturan perundang -undangan nasional, dan 
hukum serta kebiasaan  internasional.  
 
Pasal 120  
(1) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) 
huruf a  meliputi:  
a. pengembangan  teknologi;  
 
b. sumber . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 61 - 
b. sumber daya manusia;  dan 
c. sarana dan prasarana  JPH. 
(2) BPJPH merumuskan dan menetapkan kebijakan kerja 
sama internasional dalam pengembangan JPH dengan 
ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri dan 
menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang luar  negeri.  
(3) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
BPJPH dengan pemerintah atau lembaga lainnya di 
negara  setempat.  
 
Pasal 121  
(1) Kerja sama internasional dalam Penilaian  Kesesuaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) 
huruf b  meliputi:  
a. saling pengakuan;  dan 
b. saling keberterimaan hasil  Penilaian Kesesuaian.  
(2) Kerja sama internasional dalam Penilaian  Kesesuaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
pengembangan skema saling pengakuan dan saling 
keberterimaan hasil penilaian  kesesuaian.  
(3) Kerja sama internasional dalam Penilaian  Kesesuaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
BPJPH bersama dengan lembaga nonstruktural yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang 
akreditasi dengan lembaga akreditasi negara  
setempat.  
 
Pasal 122  
(1) Kerja sama internasional dalam pengakuan Sertifikat 
Halal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  119 ayat 
(2) huruf c merupakan kerja sama saling pengakuan 
Sertifikat  Halal.  
(2) Kerja sama . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 62 - 
(2) Kerja sama internasional berupa saling pengakuan 
Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan lembaga halal luar negeri yang 
berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Halal.  
 
Pasal 123  
(1) Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal 
luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 
dapat diterima sebagai pemenuhan Sertifikat Halal 
berdasarkan perjanjian saling keberterimaan 
Sertifikat Halal yang berlaku timbal  balik.  
(2) Perjanjian saling keberterimaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH dengan 
lembaga halal luar  negeri.  
(3) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dibentuk oleh pemerintah atau lembaga 
keagamaan Islam yang diakui oleh negara setempat.  
(4) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diakreditasi oleh lembaga akreditasi di 
negara setempat yang telah memperoleh pengakuan 
dalam organisasi ke rja sama akreditasi regional atau 
internasional.  
(5) Lembaga akreditasi di negara setempat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) merupakan lembaga yang 
telah melakukan kerja sama pengembangan skema 
saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil 
Penilaian Kesesua ian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  121. 
(6) Akreditasi lembaga halal luar negeri oleh lembaga 
akreditasi di negara setempat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) harus sesuai dengan standar halal 
Indonesia yang ditetapkan oleh  BPJPH.  
 
Pasal 124 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 63 - 
Pasal 124  
(1) Dalam hal di negara setempat tidak terdapat  lembaga 
halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
123 ayat (3), Pelaku Usaha wajib melakukan 
sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam ketentuan 
Peraturan Pemerin tah ini. 
(2) Dalam hal di negara setempat tidak terdapat  lembaga 
akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 
ayat (4) lembaga halal luar negeri diakreditasi oleh Tim 
Akreditasi  LPH. 
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
bekerjasama dengan l embaga nonstruktural yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang  
akreditasi.  
 
BAB X  
SERTIFIKASI PRODUK DAN REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL 
LUAR NEGERI  
 
Bagian Kesatu 
Umum  
 
Pasal 125  
Produk  luar negeri  yang masuk  ke Indonesia  wajib 
bersertifikat  halal.  
 
Bagian Kedua  
Sertifikasi Halal Produk Luar Negeri  
 
Pasal 126  
Permohonan sertifikasi halal Produk luar negeri diajukan 
oleh importir atau perwakilan resminya.  
 
Bagian Ketiga . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 64 - 
Bagian Ketiga  
Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri  
 
Paragraf 1 
Umum  
 
Pasal 127  
(1) Produk Halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh 
lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja 
sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan 
BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 tidak 
perlu diajukan permohonan Sertifikat  Halal.  
(2) Sertifikat Halal dengan kategori bahan baku, bahan 
tambahan, bahan penolong, dan hasil sembelihan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 yang 
diterbitkan oleh lembaga halal luar neger i yang telah 
melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat 
Halal dengan BPJPH wajib diregistrasi sebelum 
diedarkan di  Indonesia.  
(4) Dalam hal negara setempat tidak mengakui lembaga 
halal luar negeri negara setempat, sertifikasi halal 
Produk dilakukan di In donesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan  perundang -undangan.  
(5) Tata cara pelaksanaan kerja sama internasional di 
bidang JPH diatur dalam Peraturan  BPJPH.  
 
Paragraf 2  
Pengajuan Permohonan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri  
 
Pasal 128  
Registrasi Sertifikat Halal luar negeri diajukan 
permohonannya oleh masing -masing importir 
dan/atau perwakilan resmi kepada BPJPH secara 
tertulis dengan melampirkan:  
a. data pemohon;  
b. salinan . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 65 - 
b. salinan Sertifikat Halal luar neg eri Produk 
bersangkutan yang telah disahkan oleh 
perwakilan Indonesia di luar  negeri;  
c. daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia 
dilengkapi dengan nomor kode sistem 
harmonisasi;  dan 
d. surat pernyataan bahwa dokumen yang 
disampaikan benar dan  sah. 
 
Paragraf 3  
Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Registrasi Sertifikat 
Halal Luar Negeri  
 
Pasal 129  
(1) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan 
dokumen permohonan registrasi Sertifikat Halal luar 
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal  128. 
(2) Dalam hal hasi l pemeriksaan kelengkapan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, 
BPJPH menyampaikan permintaan tambahan 
dokumen kepada  pemohon.  
(3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen 
kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 
(lima) Hari sejak pe rmintaan tambahan dokumen 
diterima.  
(4) Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
permohonan  ditolak.  
 
Pasal 130  
(1) BPJPH melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen 
permohonan registrasi Sertifikat Halal luar negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 setelah 
dokumen dinyatakan  lengkap.  
 
(2) Dalam . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 66 - 
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
terpenuhi, pemohon menyampaikan dokumen  asli. 
(3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen 
asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari, permohonan 
ditolak.  
 
Paragraf 4  
Biaya Registrasi Sertifikasi Luar Negeri  
 
Pasal 131  
(1) Biaya registrasi Sertifikat Halal luar negeri 
dibebankan kepada  pemohon.  
(2) Besaran tarif biaya registrasi Sertifikat Halal luar 
negeri ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang -undangan.  
 
Paragraf 5  
Penerbitan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri  
 
Pasal 132  
(1) BPJPH melakukan registrasi Sertifikat Halal luar 
negeri yang telah memenuhi  persyaratan.  
(2) Sertifikat Halal yang telah diregistrasi oleh BPJPH 
dapat diterima sebagai pemenuhan Sertifikat Halal 
Produk.  
(3) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri diterbitkan 
sesuai deng an pendaftaran yang dilakukan oleh 
pemohon berdasarkan Sertifikat Halal luar  negeri.  
(4) Importir dan/atau perwakilan resmi yang telah 
memperoleh registrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib mencantumkan nomor registrasi 
berdekatan dengan Label Halal  pada: 
a. kemasan . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 67 - 
a. kemasan  Produk;  
b. bagian tertentu dari Produk;  dan/atau  
c. tempat tertentu pada  Produk.  
 
Pasal 133  
(1) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) paling sedikit 
memuat keterangan  mengenai:  
a. lembaga  penerbit  nomor  registrasi  Sertifikat 
Halal luar  negeri;  
b. nomor registrasi Sertifikat Halal luar  negeri;  
c. data pemohon;  
d. nama Produk yang  diregistrasi;  
e. masa berlaku Sertifikat Halal luar  negeri;  
f. tanda tangan Kepala Badan;  dan 
g. kode identitas  unik.  
(2) Registrasi Sertifikasi Halal luar negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
BPJPH.  
 
Pasal 134  
(1) Masa berlaku registrasi Sertifikat Halal luar negeri 
menyesuaikan dengan masa berlaku Sertifikat Halal 
yang diterbitka n oleh lembaga halal luar  negeri.  
(2) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri wajib 
diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan 
pembaruan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 
masa berlaku registrasi Sertifikat Halal luar negeri 
berakhir.  
 
 
BAB XI . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 68 - 
BAB XI  
PENAHAPAN KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL BAGI JENIS PRODUK  
 
Pasal 135  
(1) Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri  atas: 
a. barang;  dan/atau  
b. jasa. 
(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi:  
a. makanan;  
b. minuman;  
c. obat;  
d. kosmetik;  
e. produk  kimiawi;  
f. produk  biologi;  
g. produk rekayasa genetik;  dan 
h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau 
dimanfaatkan.  
(3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi layanan usaha yang terkait  dengan:  
a. penyembelihan;  
b. pengolahan;  
c. penyimpanan;  
d. pengemasan;  
e. pendistribusian;  
f. penjualan;  dan/atau  
g. penyajian.  
 
Pasal 136  
(1) Makanan, minuman, obat, dan kosmetik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) 
huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan masing - 
masing jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi 
dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan 
MUI. 
(2) Pelaksanaan . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 69 - 
(2) Pelaksanaan koordinasi  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat (1) difasilitasi oleh  BPJPH.  
 
Pasal 137  
Produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa 
genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) 
huruf e sampai dengan huruf g dan jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) hanya yang terkait 
dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik.  
 
Pasal 138  
(1) Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau 
dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
135 ayat (2) huruf h hanya bagi barang yang berasal 
dari dan/atau mengandung unsur  hewan.  
(2) Penetapan jenis barang gunaan yang wajib 
bersertifikat halal diatur dalam keputusan Menteri 
setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga 
terkait.  
(3) Pelaksanaan koordinasi sebaga imana dimaksud pada 
ayat (2) difasilitasi oleh  BPJPH.  
 
Pasal 139  
(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi jenis Produk 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 
137 dilakukan secara  bertahap.  
(2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk pertama kali t erdiri  atas: 
a. Produk makanan dan  minuman;  
b. Bahan baku, Bahan tambahan pangan, dan 
Bahan penolong untuk Produk makanan dan 
minuman;  dan 
 
c. hasil . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 70 - 
c. hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.  
(3) Selain Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan pada tahap  selanjutnya.  
(4) Penahapan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tidak berlaku  bagi: 
a. Produk yang kewajiban kehalalannya sudah 
ditetapkan dalam peraturan perundang - 
undangan;  
b. Produk sudah bersertifikat halal sebelum 
Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal berlaku;  dan 
c. Produk yang sudah bersertifikat halal sejak 
berla kunya Undang -Undang Nomor 33 Tahun 
2014 tentang Jaminan Produk Halal sampai 
diundangkannya Peraturan Pemerintah  ini. 
 
Pasal 140  
Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Produk 
makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa 
penyembelihan sebagaimana dimak sud dalam Pasal 139 
ayat (2) huruf a dan huruf c dimulai dari tanggal 17 
Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.  
 
Pasal 141  
( 1) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi selain 
Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat 
(2) meliputi:  
a. obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen 
kesehatan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 
sampai dengan tanggal 17 Oktober  2026;  
b. obat bebas dan obat bebas terbatas dimulai dari 
tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 
17 Oktober  2029;  
 
c. obat . . . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 71 - 
c. obat keras dikecualikan psikotropika dimulai 
dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan 
tanggal 17 Oktober  2034;  
d. kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa 
genetik dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 
sampai dengan tanggal 17 Oktober  2026;  
e. barang gunaan yang dipakai kategori sandang, 
penutup kepala, dan aksesoris dimulai dari 
tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 
17 Oktober  2026;  
f. barang gunaan yang digunakan kategori 
perbekalan kesehatan rumah tangga,  peralatan 
rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi 
umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor 
dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai 
dengan tanggal 17 Oktober  2026;  
g. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat 
kesehatan kelas resiko  A sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan, 
dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai 
dengan tanggal 17 Oktober  2026;  
h. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat 
kesehatan kelas resiko B sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan , 
dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai 
dengan tanggal 17 Oktober  2029;  
i. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat 
kesehatan kelas resiko C sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan, 
dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai 
dengan ta nggal 17 Oktober 2034;  dan 
j. Produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan 
yang bahan bakunya belum bersumber dari 
bahan halal dan/atau cara pembuatannya 
belum halal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
( 2) Penahapan . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 72 - 
(2) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk 
jasa yang terkait dengan Produk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, 
huruf d, huruf e, dan huruf f dimulai berdasarkan 
ketentuan waktu penahapan Produk  masing -masing.  
(3) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan 
Sertifikat Halal bagi Produk selain makanan, 
minuman, hasil sembelihan, dan  jasa penyembelihan 
sebelum masa penahapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (1). 
 
Pasal 142  
(1) Produk berupa obat, produk biologi, dan alat 
keseh atan yang akan dilakukan sertifikasi halal 
harus memenuhi persyaratan keamanan, 
kemanfaatan/khasiat, dan mutu sesuai dengan 
ketentuan peraturan  perundang -undangan.  
(2) Dalam hal Produk berupa obat, produk biologi, dan 
alat kesehatan yang Bahan bakunya belum 
bersumber dari Bahan halal dan/atau cara 
pembuatannya belum halal, dapat beredar dengan 
mencantumkan informasi asal Bahan sampai 
ditemukan Bahan yang halal dan/atau cara 
pembuatannya yang  halal.  
(3) Produk berupa obat, produk biologi, dan alat 
kesehatan yang aka n dilakukan sertifikasi halal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus 
memenuhi cara pembuatan yang  halal.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk berupa obat, 
produk biologi, dan alat kesehatan yang Bahan 
bakunya belum bersumber dari Bahan halal 
dan/atau cara pembuatannya belum halal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan 
memenuhi cara pembuatan yang halal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan 
Presiden.  
Pasal 143 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 73 - 
Pasal 143  
Selama masa pelaksanaan penahapan bagi jenis Produk 
yang wajib bersertifikat halal:  
a. BPJPH melakukan pembinaan kepada Pelaku Usa ha 
yang menghasilkan Produk yang wajib bersertifikat 
halal;  dan 
b. BPJPH bekerja sama dengan pemangku kepentingan 
lain dan masyarakat menciptakan kondisi yang 
mendorong peningkatan dan pengembangan iklim 
berusaha di  Indonesia.  
 
BAB XII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
 
Bagian Kesatu 
Umum  
 
Pasal 144  
(1) Masyarakat  dapat  berperan  serta  dalam 
penyelenggaraan  JPH. 
(2) Peran  serta  masyarakat  sebagaimana  dimaksud 
pada ayat (1) dapat  berupa:  
a. sosialisasi dan edukasi mengenai  JPH; 
b. pendampingan dalam  PPH; 
c. publikasi  bahwa  Produk  berada  dalam 
pendampingan;  
d. pemasaran  dalam  jejaring  organisasi 
kemasyarakatan Islam berbadan hukum;  dan 
e. pengawasan Produk Halal yang  beredar.  
(3) Pengawasan Produk Halal yang  beredar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf e berbentuk pengaduan 
dan pe laporan kepada  BPJPH.  
 
Pasal 145 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 74 - 
Pasal 145  
(1) Pelaporan kepada BPJPH sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 144 ayat (3) dituangkan dalam bentuk 
laporan.  
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
disampaikan  oleh: 
a. perorangan warga negara  Indonesia;  
b. badan hukum publik atau privat;  atau 
c. organisasi  kemasyarakatan.  
 
Pasal 146  
BPJPH menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan 
terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - 
undangan.  
 
Bagian Kedua  
Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal  
 
Pasal 147  
(1) BPJPH dapa t memberikan penghargaan kepada 
masyarakat yang telah berperan serta dalam 
penyelenggaraan  JPH. 
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diberikan  kepada:  
a. perorangan warga negara  Indonesia;  
b. badan hukum publik atau  privat;  
c. kementerian,  lembaga  pemerintah 
nonkementerian, lembaga nonstruktural, 
pemerintah provinsi  /kabupaten/kota;  
d. lembaga pendidikan;  atau 
e. organisasi  kemasyarakatan.  
 
BAB XIII . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 75 - 
BAB XIII  
LAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK  
 
Pasal 148  
(1) Sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan 
layanan berbasis elektronik yang  terintegrasi.  
(2) Dalam hal keadaan terjadi gangguan yang 
menyebabkan layanan berbasis elektronik tidak 
dapat dilakukan maka layanan dilakukan secara 
manual.  
 
BAB XIV 
SANKSI  ADMIN ISTRATIF  
 
Bagian Kesatu 
Umum  
 
Pasal 149  
(1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH 
dikenakan sanksi  administratif.  
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang dikenakan terhadap Pelaku Usaha 
berupa:  
a. peringatan  tertulis;  
b. denda  administratif;  
c. pencabutan Sertifikat Halal;  dan/atau  
d. penarikan barang dari  peredaran.  
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang dikenakan terhadap LPH  berupa:  
a. peringatan  tertulis;  
b. denda administratif;  dan/atau  
c. pembekuan  operasional.  
 
(4) Pengenaan . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 76 - 
(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 
tingkat pelanggaran yang  dilakukan.  
(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan 
secara berjenjang, alternatif, dan/atau  kumulatif.  
(6) Dalam hal penetapan denda administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan 
ayat (3) huruf b paling banyak Rp2.000.000.000,00 
(dua miliar  rupiah).  
 
Bagian Kedua  
Jenis Sanksi dan Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif  
 
Pasal 150  
(1) BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) 
terhadap Pelaku Usaha yang melanggar Pasal  49, 
Pasal 65, Pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal  
87 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93, Pasal 127 ayat 
(2), Pasal 132 ayat (4), Pasal 134 ayat (2), dan Pasal 
135 ayat  (1). 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa peringatan tertulis dikenakan 
terhadap pelanggaran Pasal  49, Pasal 65, Pasal 82 
ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 87 ayat (1),  Pasal  92 
ayat (1), Pasal 93, Pasal 127 ayat (2), Pasal 132 ayat 
(4), Pasal 134 ayat (2), dan Pasal 135 ayat  (1). 
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa denda administratif dikenakan 
terhadap pelanggaran Pasal 49, Pasal 65, Pasal 82 
ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 127 
ayat (2), dan Pasal 134 ayat  (2). 
 
(4) Sanksi . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 77 - 
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa pencabutan Sertifikat Halal dikenakan 
terhadap pelanggaran Pasal 49, Pasal 65, Pasal 84 
ayat (1), dan Pasal 87 ayat  (1). 
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa penarikan barang dari peredaran 
dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 65, Pasal 82 
ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 127 ayat (2), Pasal 
132 ayat (4), Pasal 134 ayat (2), dan Pasal 135 ayat 
(1). 
 
Pasal 151  
BPJPH be rwenang menjatuhkan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) terhadap 
LPH yang melanggar Pasal  74. 
 
Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Administratif  
 
Paragraf 1 
Umum  
 
Pasal 152  
(1) Dugaan pelanggaran administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 150 dan Pasal 151 berasal 
dari: 
a. laporan;  dan/atau  
b. temuan.  
(2) BPJPH melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap 
dugaan pelanggaran  administratif.  
 
Paragraf 2 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 78 - 
Paragraf 2 
Laporan  
 
Pasal 153  
(1) Laporan dugaan pelanggaran administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) 
huruf a dapat disampaikan  oleh: 
a. perorangan warga negara  Indonesia;  
b. badan hukum publik atau privat;  dan 
c. organisasi  kemasyarakatan.  
(2) Laporan dugaan pelanggaran administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada  BPJPH.  
(3) BPJPH menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan 
terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan 
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
 
Pasal 154 
(1) Laporan dugaan pelanggaran administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 paling 
sedikit memuat:  
a. identitas pelapor yang meliputi nama, alamat, 
nomor telepon, surat elektronik, dan kedudukan;  
b. nama, alamat, dan konten isi yang  diadukan;  
c. kewajiban yan g dilanggar;  
d. waktu  pelanggaran;  
e. kronologi peristiwa yang diadukan;  dan 
f. keterangan tambahan yang memuat fakta, data, 
atau petunjuk terjadinya  pelanggaran.  
(2) Laporan dugaan pelanggaran administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 
bukti permulaan sebagai  pendukung.  
Paragraf 3 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 79 - 
Paragraf 3 
Temuan  
 
Pasal 155  
(1) Temuan dugaan pelanggaran administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) 
huruf b dituangkan dalam formulir temuan 
pelanggaran yang paling sedikit  memuat:  
a. identitas  petugas  yang menemukan  dugaan 
pelanggaran;  
b. identitas  pihak  yang diduga  melakukan 
pelanggaran;  dan 
c. uraian dugaan  pelanggaran.  
(2) Temuan dugaan pelanggaran administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada  BPJPH. 
 
Paragraf 4  
Kajian Terhadap Laporan dan/atau Temuan  
 
Pasal 156  
(1) BPJPH melakukan kajian terhadap laporan dan/atau 
temuan dugaan pelanggaran  administratif.  
(2) Kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan 
pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling 
lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak laporan 
dan/atau temuan  disampaikan.  
 
Pasal 157  
(1) Dalam melakukan kajia n terhadap laporan dan/atau 
temuan dugaan pelanggaran administratif, BPJPH 
dapat melakukan klarifikasi dan meminta pelapor 
melengkapi kekurangan laporan dan/atau temuan 
atau bukti awal yang  diajukan.  
(2) Dalam . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 80 - 
(2) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat meminta informasi 
pihak lain sepanjang terkait dengan laporan dan/atau  
temuan.  
 
Pasal 158  
(1) Dalam hal kajian terhadap laporan dan/atau temuan 
dugaan pelanggaran administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 156 menyimpulkan tida k 
terdapat dugaan pelanggaran administratif, BPJPH 
menghentikan proses  pemeriksaan.  
(2) Dalam hal kajian terhadap laporan dan/atau temuan 
dugaan pelanggaran administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 157 menyimpulkan terdapat 
dugaan pelanggaran administrat if, BPJPH melakukan 
investigasi.  
 
Paragraf 5  
Pemeriksaan Terhadap Laporan dan/atau Temuan  
 
Pasal 159  
( 1) BPJPH melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran 
administratif berdasarkan hasil kajian terhadap 
laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran 
administratif.  
( 2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif 
dilakukan untuk menemukan, mendalami, dan 
menilai bukti telah terjadinya pelanggaran 
administratif.  
( 3) Pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 
(sepulu h) Hari sejak kajian awal selesai  dilakukan.  
 
 
Pasal 160 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 81 - 
Pasal 160  
(1) Dalam hal dugaan pelanggaran administratif tidak 
terbukti, Kepala Badan merehabilitasi nama baik 
terlapor.  
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif, terlapor 
dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi 
administratif yang ditetapkan oleh Kepala  Badan.  
 
Pasal 161  
(1) Pengenaan sanksi peringatan tertulis dalam bentuk 
tertulis.  
(2) Dalam hal sanksi peringatan tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ) tidak ditindaklanjuti oleh 
Pelaku Usaha dalam jangka waktu 14 (empat belas) 
Hari sejak ditetapkan, BPJPH mengenakan sanksi 
denda administratif dan/atau penarikan barang dari 
peredaran oleh Pelaku  Usaha.  
(3) Pengenaan sanksi denda administratif dilakukan 
dalam bentuk pembayaran dalam sejumlah uang ke 
kas negara.  
(4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan  perundang -undangan.  
 
Pasal 162  
(1) Penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam 
puluh) Hari sejak sanksi penarikan barang dari 
peredaran  ditetapkan.  
(2) Penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pelaku Usaha di bawah pe ngawasan BPJPH 
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - 
undangan.  
Pasal 163 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 82 - 
Pasal 163  
Pengenaan sanksi pencabutan Sertifikat Halal ditetapkan 
oleh Kepala Badan.  
 
Bagian Keempat  
Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif  
 
Paragraf 1 
Umum  
 
Pasal 164  
(1) Pelaku Usaha atau LPH yang dikenai sanksi 
administratif dapat mengajukan keberatan kepada 
Kepala  Badan.  
(2) Keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
diajukan terhadap sanksi administratif  berupa:  
a. denda  administratif;  
b. pencabutan Sertifikat Halal;  dan/atau  
c. penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku 
Usaha.  
(3) Keberatan yang diajukan oleh LPH sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (1) hanya dapat diajukan 
terhadap sanksi administratif  berupa:  
a. pembekuan  operasional;  
b. pencabutan pendirian LPH;  dan/atau  
c. denda  administratif.  
 
Pasal 165  
(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 164 ayat (2) atau ayat (3) dituangkan dalam 
bentuk permohonan keberatan yang paling sedikit 
memuat:  
a. identitas . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 83 - 
a. identitas  pemohon;  
b. alasan keberatan;  dan 
c. keputusan yang  dimohonkan.  
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dengan  melampirkan:  
a. identitas Pelaku Usaha atau  LPH; 
b. keputusan  Kepala  Badan  terkait  sanksi 
administratif;  dan 
c. bukti lain yang mendukung kebenaran alasan 
keberatan.  
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) 
Hari sejak sanksi administratif  ditetapkan.  
 
Paragraf 2  
Tindak Lanjut Terhadap Pengajuan Keberatan Penjatuhan Sanksi 
Administratif  
 
Pasal 166  
Kepala Badan memberikan jawaban atas keberatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dalam jangka 
waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak keberatan diterima.  
 
Pasal 167  
(1) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 165 diterima, Kepala Badan mengubah atau 
membatalkan keputusan sanksi  administratif.  
(2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 165 ditolak, Kep ala Badan memberitahukan 
kepada pemohon disertai dengan alasan  penolakan.  
 
Pasal 168 . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 84 - 
Pasal 168  
Dalam hal pemohon tidak menerima keputusan atas 
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat 
(2), pemohon dapat mengajukan upaya banding 
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
 
BAB XV 
KETENTUAN PERALIHAN  
 
Pasal 169  
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:  
a. segala bentuk kerja sama dengan lembaga halal luar 
negeri dan lembaga akr editasi di negara lain yang 
dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini 
diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka 
waktu kerja sama  berakhir;  
b. Sertifikat Halal luar negeri yang diakui oleh MUI 
sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, 
tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berlaku 
Sertifikat Halal luar negeri  berakhir;  
c. Sertifikat Halal yang telah diterbitkan oleh MUI atau 
BPJPH sebelum Peraturan Pemerintah ini 
diundangkan tetap berlaku sampai dengan jangka 
waktu Sertifikat Halal  berakhir;  
d. bentuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum 
Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap dapat 
digunakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) 
tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini 
diundangkan;  
 
e. Auditor . .  . 
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 85 - 
e. Auditor Halal yang telah menjalankan tugas sebelum 
Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap diakui 
sebagai Auditor Halal sepanjang memiliki kualifikasi 
sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan 
dalam Peraturan Pemerintah  ini; 
f. Sertifikat Auditor Hala l yang telah diterbitkan 
sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap 
diakui dan berlaku sebagai sertifikat Auditor Halal;  
g. Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum 
Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap diakui 
sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan 
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling 
lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan 
Pemerintah ini  diundangkan;  
h. dokumen sistem jaminan halal yang sudah ada 
sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, 
dinyatakan tetap diak ui dan wajib menyesuaikan 
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung 
sejak Peraturan Pemerintah ini  diundangkan;  
i. dalam hal layanan berbasis elektronik belum dapat 
dilaksanakan oleh BPJPH, layanan dilak ukan secara 
manual paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan 
Pemerintah ini diundangkan;  dan 
j. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat -Obatan, dan 
Kosmetika MUI dan LPH yang sudah ada sebelum 
Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap diakui 
sebagai LPH dan akredi tasi masing -masing cabang 
wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan 
Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini  
diundangkan.  
 
 
BAB XVI . . .  
DRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
- 86 - 
BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
 
Pasal 170  
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,  semua 
peraturan perundang -undangan yang merupakan 
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 
31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - 
Undang Nomor 33 Tah un 2014 tentang Jaminan Produk 
Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6344) dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 
Pemerintah  ini. 
 
Pasal 171  
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 33 Tahun 
2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6344) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
 
Pasal 172  
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
 
 
 
 
Agar . . .  
DRAFT  
 
 
 
 
 
 
 
- 87 - 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.  
 
Ditetapkan di 
Jakarta pada 
tanggal  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 
 
 
JOKO WIDODO  
 
Diundangkan di 
Jakarta pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 
MANUSIA REPUBLIK 
INDONESIA,  
 
 
 
YASONNA H. LAOLY  
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK  INDONESIA  TAHUN  NOMOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRAFT 
 b. pemisahan . . .   
 
 
 
 
 
 
 
PENJELASAN 
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  TAHUN  
TENTANG  
 
PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL  
 
 
I. UMUM  
 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
mengamanatkan Negara menjamin kemerdekaan tiap -tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing -masing dan untuk beribadah 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap 
pemeluk agama Isla m beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, 
negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang 
kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. 
Namun saat ini Produk yang beredar di masyarakat belum semua 
terjamin kehalalannya.  
Penyu sunan Peraturan Pemerintah ini merupakan delegasi dari 
Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
dan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kepastian 
hukum dan jaminan  bagi masyarakat atas kehalalan Produk yang 
masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.  
Pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain 
mengenai:  
a. penyelenggaraan JPH oleh  BPJPH;  
DRAFTPasal 3 . . .    
 
 
 
 
 
 
 
- 2 - 
b. pemisahan lokasi, tempat, dan alat PPH yang wajib dipisahkan 
dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak halal, yaitu meliputi 
proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian  Produk;  
c. tata cara pendir ian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan 
persetujuan pendirian LPH, serta pengangkatan dan 
pemberhentian Auditor  Halal;  
d. hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, 
tugas, dan fasilitasi Penyelia  Halal;  
e. tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan 
sertifikat halal oleh  BPJPH;  
f. kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil 
yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh  BPJPH;  
g. pencantuman Label Halal dan keterangan tidak  halal;  
h. pengawasan JPH oleh  BPJPH;  
i. kerja sama dalam penyelenggaraan JPH oleh BPJPH dengan 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, 
koperasi dan usaha kecil dan menengah, dalam negeri, luar 
negeri, dan lembaga pemerintah non kementerian atau lembaga 
nonstruktural yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
pengawasan obat dan makanan, standardisasi dan penilaian 
kesesuaian, dan akreditasi serta LPH dan  MUI; 
j. sertifikasi Produk dan registrasi sertifikat halal bagi Produk luar 
negeri;  dan 
k. jenis Produk yang bersertifikat halal dan tahapan sertifikasi halal 
jenis Produk setelah pemberlakuan wajib Sertifikat Halal bagi 
Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia  
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal  1 
Cukup jelas.  
 
Pasal 2  
Cukup jelas.  
DRAFT  
 
 
 
 
 
 
 
- 3 - 
Pasal 3  
Cukup jelas.  
 
Pasal 4  
Cukup jelas.  
 
Pasal 5  
Cukup jelas.  
 
Pasal 6  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Produk tidak halal” adalah 
produk yang menggunakan atau mengandung bahan 
berasal dari dan/atau mengandung babi, alkohol 
yang berasal dari pengolahan khamar, hewan yang 
disembelih tidak sesuai syariat, dan bahan tidak halal 
yang ditetapkan berdasarkan fatwa MUI.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
 
Pasal 7  
Cukup jelas.  
 
Pasal 8  
Cukup jelas.  
 
Pasal 9  
Cukup jelas.  
 
Pasal 10  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b . . .  
DRAFTPasal 18 . . .    
 
 
 
 
 
 
 
- 4 - 
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Yang dimaksud dengan “proses lainnya yang 
mempengaruhi pengolahan pangan” antara lain alat 
sampling, alat uji di laboratorium internal pelaku 
usaha, dan alat pencucian.  
 
Pasal 11  
Cukup jelas.  
 
Pasal 12  
Cukup jelas.  
 
Pasal 13  
Cukup jelas.  
 
Pasal 14  
Cukup jelas.  
 
Pasal 15  
Cukup jelas.  
 
Pasal 16  
Cukup jelas.  
 
Pasal 17  
Cukup jelas.  
DRAFTPasal 27 . . .    
 
 
 
 
 
 
 
- 5 - 
Pasal 18  
Cukup jelas.  
 
Pasal 19  
Cukup jelas.  
 
Pasal 20  
Cukup jelas.  
 
Pasal 21  
Cukup jelas.  
 
Pasal 22  
Cukup jelas.  
 
Pasal 23  
Cukup jelas.  
 
Pasal 24  
Cukup jelas.  
 
Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Kerja sama lembaga keagamaan Islam berbadan 
hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di 
bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan 
hukum atau yayasan Islam berbadan hukum  dengan 
badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat 
dan Makanan antara lain memuat ketersediaan 
Auditor Halal, laboratorium, dan/atau fungsi LPH  
lainnya.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
DRAFTPasal 34 . . .    
 
 
 
 
 
 
 
- 6 - 
Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Yang dimaksud “ulama” adalah ahli agama tentang 
syariat kehalalan Produk yang berasal dari ormas 
Islam berbadan hukum.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
 
Pasal 28  
Cukup jelas.  
 
Pasal 29  
Cukup jelas.  
 
Pasal 30  
Cukup jelas.  
 
Pasal 31  
Cukup jelas.  
 
Pasal 32  
Cukup jelas.  
 
Pasal 33  
Cukup jelas.  
DRAFTYang . . .    
 
 
 
 
 
 
 
- 7 - 
Pasal 34  
Cukup jelas.  
 
Pasal 35  
Cukup jelas.  
 
Pasal 36  
Cukup jelas.  
 
Pasal 37  
Cukup jelas.  
 
Pasal 38  
Cukup jelas.  
 
Pasal 39  
Cukup jelas.  
 
Pasal 40  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan "sarjana strata 1 (satu) 
di bidang pangan" meliputi sarjana pangan, 
teknologi pangan, pertanian, teknologi 
pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, 
kedokteran hewan, dan gizi.  
Yang dimaksud dengan "sarjana strata 1 (satu) 
di bidang biokimia" adalah ahli di bidang ilmu 
yang mempelajari proses -proses kimia yang 
ada di dalam tubuh dan yang berhubungan 
dengan organisme hidup.  
DRAFTPasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48 . . .    
 
 
 
 
 
 
 
- 8 - 
Yang dimaksud dengan "tata boga" adalah 
suatu disiplin ilmu terkait dengan seni dalam 
menyiapkan, memasak, dan menghidangkan 
makanan siap saji. Kualifikasi ilmu ini dapat 
diperoleh melalui jenjang strata 1 (satu) 
lainnya.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
 
Pasal 41  
Cukup jelas.  
 
Pasal 42  
Cukup jelas.  
 
Pasal 43  
Cukup jelas.  
 
Pasal 44  
Cukup jelas.  
 
Pasal 45  
Cukup jelas.  
 
Pasal 46  
Cukup jelas.  
DRAFTPasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60 . . .    
 
 
 
 
 
 
 
- 9 - 
Pasal 48  
Cukup jelas.  
 
Pasal 49  
Cukup jelas.  
 
Pasal 50  
Cukup jelas.  
 
 
Pasal 57  
Cukup jelas.  
 
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
DRAFT  
 
 
 
 
 
 
 
- 10 - 
Pasal 60  
Cukup jelas.  
 
Pasal 61  
Cukup jelas.  
 
Pasal 62  
Cukup jelas.  
 
Pasal 63  
Cukup jelas.  
 
Pasal 64  
Cukup jelas.  
 
Pasal 65  
Yang dimaksud dengan “sistem JPH” adalah suatu sistem 
yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk 
mengatur Bahan, proses produksi, Produk, sumber daya, 
dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan  PPH. 
 
Pasal 66  
Cukup jelas.  
 
Pasal 67  
Cukup jelas.  
 
Pasal 68  
Cukup jelas.  
 
Pasal 69  
Cukup jelas.  
 
 
Pasal 70 . . .  
DRAFT  
 
 
 
 
 
 
 
- 11 - 
Pasal 70  
Cukup jelas.  
 
Pasal 71  
Cukup jelas.  
 
Pasal 72  
Cukup jelas.  
 
 
Pasal 79  
Cukup jelas.  
 
Pasal 80  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3) . . .  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
DRAFT  
 
 
 
 
 
 
 
- 12 - 
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Peraturan BPJPH tentang Pendampingan PPH bagi 
Pelaku Usaha mikro dan kecil meliputi antara lain 
pelatihan pendamping, mekanisme pendampingan, 
serta pendataan dan registrasi pendamping.  
 
Pasal 81  
Ayat (1)  
Pelaku Usaha mikro dan kecil yang tidak dikenai 
biaya didasarkan pada kriteria dan prioritas yang 
diatur dalam Peraturan Badan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
 
Pasal 82  
Cukup jelas.  
 
Pasal 83  
Cukup jelas.  
 
Pasal 84  
Cukup jelas.  
 
Pasal 85  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
 
 
Ayat (4) . . .  
DRAFTPasal 87 . . .    
 
 
 
 
 
 
 
- 13 - 
Ayat (4)  
BPJPH merupakan badan layanan umum, maka 
dalam menetapkan tarif layanan harus dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - 
undangan. Penetapan biaya sertifikasi halal untuk 
komponen biaya pemeriksaan dan/atau pengujian 
yang dilakukan oleh LPH ber dasarkan dinamika 
perkembangan JPH dan kompleksitas pemeriksaan 
dan/atau pengujian.  
Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan dapat 
mendelegasikan penetapan komponen biaya 
pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan 
oleh LPH ke pada BPJPH.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
 
Pasal 86  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan 
tidak mengikat” antara lain tanggung jawab sosial 
perusahaan atau badan usaha, saluran zakat, infaq, 
dan sedekah, atau skema -skema filantropi.  
DRAFTPasal 97 . . .    
 
 
 
 
 
 
 
- 14 - 
Pasal 87  
Cukup jelas.  
 
Pasal 88  
Cukup jelas.  
 
Pasal 89  
Cukup jelas.  
 
 
Pasal 96  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain 
LPH, akuntan publik, lembaga survei, atau lembaga 
swadaya masyarakat yang bergerak di bidang 
perlindungan konsumen.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
DRAFTPasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109 . . .    
 
 
 
 
 
 
 
- 15 - 
Pasal 97  
Cukup jelas.  
 
Pasal 98  
Cukup jelas.  
 
Pasal 99  
Cukup jelas.  
 
 
Pasal 106  
Cukup jelas.  
 
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
DRAFTPasal 120  
Cukup jelas.  
Pasal 121 . . .    
 
 
 
 
 
 
 
- 16 - 
Pasal 109  
Cukup jelas.  
 
Pasal 110  
Cukup jelas.  
 
Pasal 111  
Cukup jelas.  
 
 
Pasal 118  
Cukup jelas.  
 
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
DRAFT  
 
 
 
 
 
 
 
- 17 - 
Pasal 121  
Cukup jelas.  
 
Pasal 122  
Cukup jelas.  
 
Pasal 123  
Cukup jelas.  
 
Pasal 124  
Cukup jelas.  
 
Pasal 125  
Cukup jelas.  
 
Pasal 126  
Cukup jelas.  
 
Pasal 127  
Cukup jelas.  
 
Pasal 128  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan "kode sistem harmonisasi" 
atau harmonized system codes adalah bahasa 
numerik secara klasifikasi Produk atau bahan Produk 
sebagai standar internasional untuk pelaporan 
barang di bea cukai dan instansi terkait.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
 
Pasal 129 . . .  
DRAFTHuruf b . . .   
 
 
 
 
 
 
 
- 18 - 
Pasal 129  
Cukup jelas.  
 
Pasal 130  
Cukup jelas.  
 
Pasal 131 
Cukup jelas.  
 
Pasal 132  
Cukup jelas.  
 
Pasal 133  
Cukup jelas.  
 
Pasal 134  
Cukup jelas.  
 
Pasal 135  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan "jasa" adalah setiap 
layanan dan unjuk kerja  berbentuk pekerjaan 
atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan 
oleh satu pihak ke pihak lain dalam 
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 
konsumen atau Pelaku  Usaha.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “makanan” mencakup 
pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan 
bahan  penolong.  
DRAFTAyat (2) . . .    
 
 
 
 
 
 
 
- 19 - 
Huruf b  
Yang dimaksud dengan “minuman” mencakup 
pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan 
bahan  penolong.  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan “obat” mencakup  obat 
tradisional, suplemen kesehatan, dan obat  
kuasi.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
 
Pasal 136  
Cukup jelas.  
 
Pasal 137  
Cukup jelas.  
 
Pasal 138  
Cukup jelas.  
 
Pasal 139  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
DRAFTPasal 147 . . .    
 
 
 
 
 
 
 
- 20 - 
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas 
Huruf b  
Cukup jelas 
Huruf c  
Yang dimaksud dengan “jasa penyembelihan” 
contohnya rumah potong hewan atau rumah 
potong unggas, dan sejenisnya.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
 
Pasal 140  
Cukup jelas.  
 
Pasal 141  
Cukup jelas.  
 
Pasal 142  
Cukup jelas.  
 
Pasal 143  
Cukup jelas.  
 
Pasal 144  
Cukup jelas.  
 
Pasal 145  
Cukup jelas.  
 
Pasal 146  
Cukup jelas.  
DRAFTPasal 159 . . .    
 
 
 
 
 
 
 
- 21 - 
Pasal 147  
Cukup jelas.  
 
Pasal 148 
Cukup jelas.  
 
Pasal 149  
Cukup jelas.  
 
 
Pasal 156  
Cukup jelas.  
 
Pasal 157  
Cukup jelas.  
 
Pasal 158  
Cukup jelas.  
Pasal 150  
Cukup jelas.  
Pasal 151  
Cukup jelas.  
Pasal 152  
Cukup jelas.  
Pasal 153  
Cukup jelas.  
Pasal 154  
Cukup jelas.  
Pasal 155  
Cukup jelas.  
DRAFT Pasal 171 …   
 
 
 
 
 
 
 
- 22 - 
Pasal 159  
Cukup jelas.  
 
Pasal 160  
Cukup jelas.  
 
Pasal 161  
Cukup jelas.  
 
 
Pasal 168  
Cukup jelas.  
 
Pasal 169  
Cukup jelas.  
 
Pasal 170  
Cukup jelas.  
Pasal 162  
Cukup jelas.  
Pasal 163  
Cukup jelas.  
Pasal 164  
Cukup jelas.  
Pasal 165  
Cukup jelas.  
Pasal 166  
Cukup jelas.  
Pasal 167  
Cukup jelas.  
DRAFT  
 
 
 
 
 
 
 
- 23 - 
 
 
Pasal 171  
Cukup jelas.  
 
Pasal 172  
Cukup jelas.  
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRAFT