PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PENYEDIA KONTEN PORNOGRAFI ANAK
(Studi Kasus Official Loly Candy's Group)

Oleh :
Ika Dewi Sartika Saimima, Fransiska Novita Eleanora, Widya Romasindah
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ikasaimima@gmail.com, vita_eleanor@yahoo.com,
widya.romasindah@ubharajaya.ac.id

**Abstract** : The rise of child crime is increasing, even using networks on social media (Facebook), the culprit is not only personal, but also the corporation, in handling it using Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), by looking at forms of criminal liability corporation in child pornography content providers. the purpose of the study is to find out the criminal liability of the corporation providing the content of child pornography, and to know the obstacles in the prevention of child sexual crime (social media) through internet media. The results obtained were more emphasizing and directing the accountability of corporations providing child pornography content (official loly candy; s group case studies), and the penalties given to perpetrators could provide: deterrent effects and were given punishments in the form of actions and rehabilitation to perpetrators, and the law Indonesia in tackling child crime on social media

**keywords:** child, responsibility, corporation

**Abstrak** : Maraknya kejahatan anak semakin meningkat, bahkan sudah menggunakan jaringan di media sosial (facebook), pelakunya tidak hanya pribadi, tetapi sudah korporasi, dalam penanganannya menggunakan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu aturan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, dengan melihat bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penyedia konten pornograsi anak. tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia konten pornograsi anak, dan mengetahui kendala dalam penanggulangan kejahatan seksual anak (media sosial) melalui media internet. Hasil yang didapat adalah lebih menekankan dan mengarahkan pertanggungjawaban korporasi penyedia konten pornografi anak (studi kasus official loly candy;s group), dan hukuman yang diberikan kepada pelaku dapat memberikan : efek jera, dan diberikan pemidanaan dalam bentuk tindakan dan rehabilitasi kepada pelaku, dan hukum Indonesia dalam menanggulangi kejahatan anak di media sosial

**Kata kunci** : anak, peranggungjawaban, korporasi
PENDAHULUAN

Berkembangnya kemajuan teknologi yang semakin pesat ternyata memberikan adanya dampak yang positif maupun sangat negatif terhadap perkembangan luas bagi masyarakat, kondisi ini berpengaruh kepada kejahatan kesusilaan yang dimana anak sebagai korban dari tindak pidana, saat ini kejahatan terhadap seksual anak merupakan masalah yang penting dan memprihatinkan karena melibatkan anak yang masih dibawah umur, yang seharusnya berada dalam pengasuhan dan perhatian orang tua, anak sebagai tunas bangsa dan sekaligus sebagai generasi dan penerus dari cita-cita bangsa yang dilindungi dan dijaga dari segala tindakan apapun yang dapat merugikan dan mengancam keselamatan anak.

Salah satu kasus kejahatan seksual yang terjadi dan menjadi pembicaraan di masyarakat luas adalah kasus cybercrime terkait pornografi dan kontennya, sering disebut sebagai cyber pornography, dimana Polisi telah berhasil membongkar sindikat adanya akun di

jejaring sosial Facebook eksploitasi dan seksual yang bernama ‘Official Loly Candy’s 18+‘. Hal yang membuat prihatin adalah para korbannya merupakan anak yang rata-rata berusia 2-8 tahun<fnref n="1" />. Grup fanspage ini telah melakukan penyebaran terhadap pornografi dan konte-kontennya dan anak sebagai objeknya sertaberjumlah lebih dari 100 foto porno dan juga 500 video yang telah disebarkan ke 9 negara yang ada di dunia. Adapun beberapa Admin dari grup telah melakukan kekerasan terhadap paling sedikit 12 anak di bawah umur, dan sudah ditahan karena ditetapkan sebagai tersangka, karena mereka dalam melakukan aksinya merekam dengan video dan dibagikannya kepada anggota (member).

Indonesia saat ini dapat dikatakan darurat pedofilia, korbannya tidak hanya anak perempuan yang dijadikan prostitusi, anak berjenis kelamin laki-laki juga dijual untuk menjadi pemuas nafsu sesama jenis melalui Facebook, dan

<footnote n="1">¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bandung : STHB, hal. 11</footnote>
si pelaku pun seorang pedofilia atau mempunyai kelainan yang biasa disebut “perilaku menyimpang”. Bukan hanya itu saja dengan terbongkarnya sindikat pedofilia melalui jaringan media sosial online Facebook dengan akun "official loly candy's groups" dan whatssapp, dengan 7.497 orang yang telah beroperasi sepanjang tahun 2016 hingga 2017 ini, dan korbannya anak-anak dibawah umur, baik laki-laki ataupun perempuan<fnref n="2" />. Bahkan group jaringan ini, bahkan sudah terkoneksi secara International, di mana banyak member (anggota) dari Amerika Latin, seperti Peru, Argentina, Meksiko, Chili, Kolombia, dan Amerika.

Sebab-sebab terjadinya penyimpangan/kejahatan adalah dikarenakan :

1. Faktor yang subjektif adalah faktor yang memang berasal dalam dirinya atau seseorang. (pembawaannya dan sifat sejak dilahirkan).

2. Faktor dalam kategori objektif adalah faktor atau yang juga berasal dari luar (lingkungan) pelaku. Misalnya, rumah tangga yang tidak harmonis, seperti hubungab antara anak dan orang tuanya tidak akur, tidak harmonis.

Prostitusi online semakin marak terjadi dan terus berkembang dari waktu ke waktu, dikarenakan oleh beberapa faktor, yakni : (1) Tingkat dari keimanan seseorang (diris sendiri) terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangat lemah, (2) Kemiskinan dan jeratan hutang termasuk menjual moral untuk bekerja yang tidak halal telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan suatu strategi sebagai penopang kehidupan (3) Keinginan cepat kaya (materialistik), (4) Budaya, dan (5) Lemahnya penegakan hukum.

Perlindungan menyangkut terhadap anak, merupakan hak mutlak dari anak tersebut, karena itu adalah bagian dari suatu hak kehidupan yang ada, yaitu bagian dari manusia dan hak asasinya,

<footnote n="2">² Harian Terbit “4 Tersangka ditangkap dan 8 Anak kecil jadi korban” http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/ 2017/03/15/78425/0/25/Pornografi-Online-4- Tersangka-Ditangkap-8-Anak-Kecil-jadi- Korban, diakses, Minggu, 2 Januari 2019</footnote>
dimana siapapun berhak untuk memberikan perlindungan kepada setiap anak, oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran ataupun kejahatan terhadap anak, sudah sewajarnya pelaku diberikan sanksi yang tegas agar tidak mengulangi kesalahannya, sehingga hukumpun mempunyai kewibawaan dimasyarakat<fnref n="3" />.

Pelaku Lolly Candy terancam hukuman 15 tahun penjara, selain hukuman badan, pelaku juga terancam dikenakan sanksi hukuman pemberatan berupa hukuman kebiri sesuai dengan adanya Peraturan dari Pemerintah yang berupa Pengganti atas Undang-Undang (Perpu) Tahun 2016 Nomor 1 mengenai perubahan yang kedua atas suatu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak atau lebih dikenal dengan Perppu Kebiri dengan Nomor 23 Tahun 2002. Karena pelaku menggunakan sarana jaringan internet melalui Facebook, dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 Nomor 11

dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan<fnref n="4" />”

Anak korban tindak pidana Lolly Candy dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan orang, hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang pada Tahun 2007 Nomor 21 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). Unsur-unsur dari perdagangan orang juga telah terpenuhi, hal tersebut dapat dilihat adanya PROSES (Pergerakan) dan TUJUAN (Eksploitasi). Dimana eksploitasi yang dimaksud berbentuk prostitusi, dengan cara menggunakan penipuan atau juga cara dan bentuknya, iming-iming, bujuk dan merayu, adanya pemaksaan, terjadinya intimidasi

<footnote n="3">³ I. S. Susanto, *Kriminologi*, 2011, Jakarta, Genta Publishing, hal. 35</footnote>

<footnote n="4">⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)</footnote>
dan juga kekerasan, bahkan bisa
juga terjadinya suatu penyekapan
dan/ataupun suatu perkosaan pada
keseluruhan dari proses ataupun
bagian daripada proses yang ada.

Setiap orang yang melakukan
perekrutan, pengangkutan, atau
penerimaan seseorang dengan
ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan
atau posisi rentan, penjeratan
utang atau memberi bayaran
atau manfaat, sehingga
memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali
atas orang lain tersebut, untuk
tujuan mengeksploitasi orang
tersebut diwilayah Negara
Republik Indonesia, dipidana
dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp. 120.000.000,00
(seratus dua puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp.
600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah).<fnref n="5" />

Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2008 dalam pasal yang ke 4
ayat (1) tentang Pornografi
mengatur larangan perbuatan

memproduksi, membuat,
memperbanyak, menggandakan,
menyebarluaskan, menyiarkan,
mengimpor, mengekspor,
menawarkan, memperjualbelikan,
menyewakan, atau menyediakan
pornografi. Hingga saat
ini pornografi *online* masih juga
menjadi sebuah fenomena ataupun
suatu ‘momok’ yang terjadi di
Indonesia khususnya dalam suatu
dunia maya Oleh karena itu
diharapkan pemerintah akan lebih
serius dalam menangani kasus
terkait *cyber pornograp*.

Berkaitan dengan
pendahuluan diatas maka
rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah
pertanggungjawaban
pidana korporasi penyedia
konten pornografi anak-
anak ?

2. Bagaimanakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan seksual anak (Pedofilia) melalui media sosial (media internet) ?

<footnote n="5">⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)</footnote>
# METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini maka yang digunakan adalah:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang memang digunakan adalah suatu penelitian hukum atau disebut yang normatif-empiris. Dimana penggunaan dari penelitian hukum ini bertujuan adalah untuk mendapatkan konsep hukum, bahan hukum yang telah berkembang dan ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia konten pornografi anak (studi kasus official loly candy's groups) Karena itu kegiatan dari penelitian ini yang memang dan digunakan dalam penulisan ini bersifat eksploratoris dan deskriptif.

Eksploratoris bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau untuk mendapatkan ide baru mengenai gejala tertentu dengan asumsi bahwa gejala yang diteliti masih

kurang. Sedangkan yang deskriptif dan juga diharapkan memang dapat memberikan suatu gambaran yang cermat mengenai gejala dan keadaan tertentu dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain yang mendukung diikuti dengan suatu analisis.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini melakukan survey dibeberapa lokasi, antara lain :

a) Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak)

b) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

c) Kementrian Sosial (Kemensos)

d) Direktorat Kriminal Khusus (Subdit IV Cybercrime) Polda Metro Jaya

e) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo)

f) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah bahwa instansi tersebut berkaitan secara
langsung dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemantauan penanganan kasus *Official Loly Candy's Group*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Pengamatan Lapangan

Pengamatan dilakukan dengan mencermati yakni pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia konten pornografi anak-anak. (studi kasus *official loly candy's groups*) terkait dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 35 dan Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 11

#### b) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan penyebaran kuesioner yang menyangkut berbagai hal yang berhubungan dengan materi penulisan/penelitian.

#### c) Studi Kepustakaan

Dalam hal ini diupayakan mengumpulkan sebanyak mungkin bahan bacaan berupa buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian.

#### d) Analisa Data

Data yang dihimpun dari studi kepustakaan, wawancara, dan pengamatan lapangan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menganalisa substansi penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi.

#### e) Cara Penafsiran

Penafsiran dilakukan untuk mengumpulkan antara teori-teori dan asas-asas yang didapat<fnref n="6" />, lalu dilakukan analisis untuk mendapatkan fakta berkaitan dengan penelitian tersebut.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

<footnote n="6">⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Jakarta : Rajawali Pers, hal. 15-17</footnote>
# 1. Pengertian anak

Belum berusianya seseorang 18 (delapan belas) tahun dalam hal ini juga yang berada di kandungan adalah termasuk kategori anak.

## Hak-Hak Anak

1) Hak agar selalu dapat hidup, serta bertumbuh, berkembang, juga selalu berpartisipasi, dan selalu mendapatkan perlindungan utuh dari segala tindakan kekerasan dan juga perlakuann yang diskriminasi.

2) Hak agar mendapatkan nama yang merupakan identitas diri sendiri dan status yang jelas mengenai kewarganegaraan.

3) Hak untuk selalu beribadah menurut keyakinan dan agamanya.

4) Hak untuk memperoleh adanya pelayanan akan kesehatan dan juga sosial dan jaminan.

5) Hak untuk mendapatkan pengajaran dan juga pendidikan.

6) Memperolah suatu pendidikan yang disebut luar biasa diberikan kepada anak apabila termasuk penyandang yang cacat, dan juga bagi anak yang tergolong memiliki suatu keunggulan berhak juga memperoleh kekhususan akan pendidikan.

7) Hak untuk dapat menyatakan sesuatu hal dan juga pendapatnya didengarkan.

8) Memanfaatkan adanya waktu yang luang dan beristirahat juga termasuk hak

9) Kekhususan anak sebagai penyandang dan cacat berhak mendapatkan taraf dan kesejahteraan sosial beserta pemeliharaannya, adanya rehabilitasi, dan juga sosial berupa bantuan.

10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak untuk selalu mendapatkan perlakuan dan juga perlindungan:
a) diskriminasi; b) eksploitasi dan tindakan, baik yang seksual maupun juga yang ekonomi; c) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya.

11) Hak selalu memperoleh ataupun mendapatkan suatu perlindungan dari :

a) adanya kegiatan yang politik dan penyalahgunaan;

b) keterlibatan dalam sengketa bersenjata;

c) terjadi kerusushan yang sosial dan terlibat; d) terjadi unsur kekerasan dan ikut terlibat dalam peristiwanya;

dan e) keterlibatan dalam peperangan.

12) Hak akan memperoleh adanya kebebasan dan sesuai aturan hukum.

13) Jika aada anak yang dirampas kebebasannya, maka :

a. akan dipisahkan dari orang dewasa dan selalu diperlakukan secara manusiawi;

b. memperoleh adanya bantuan dan hukum atau berupa bantuan yang lainnya efektif dalam tahap adanya hukum yang berlaku; dan

c. tidak memihak dan sidangnya dilakukan tertutup untuk semua umum dapat membela akan dirinya, dapat keadilan objektif di dalam sidang anak dan pengadilan

14) Merahasiakan identitas anak apabila menjadi korban kekerasan seksual atau pelaku dan juga jika berhadapan dengan hukum

15) Adanya bantuan dan hukum atau juga bantuan yang lainnya diberikan kepada anak yang menjadi pelaku ataupun korban dari suatu tindakan pidana<fnref n="7" />.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat dan dianggap tercela

<footnote n="7">7 Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 16-19</footnote>
oleh masyarakat dan harus
dipertanggungjawabkan. Dengan
sipembuat
mempertanggungjawabkannya
bisa jadi dipidananya sipembuat
ataupun tidak dipidana

## 2.1Unsur-Unsur

### Pertanggungjawaban Pidana

a) Mampu bertanggung jawab. Sudah menjurus kepada pemidanaan petindak jika unsur-unsurnya sudah terpenuhi.

b) dapat dipidana karena suatu kesalahan dianggap ada, dengan adanya kelalaian dan kesengajaan dan menibulkan akibat serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c) Tidak ada alasan pemaaf<fnref n="8" />. Adanya hubungan dari petindak dengan tindakannya

dapat dilihat dari
kemampuannya
bertanggung jawab.

## 2.2 Pertanggungjawaban Korporasi

Kesengajaan atau kealpaannya terdapat dari perlengkapannya yakni pada orang-orang. Keuntungan diterima oleh kooporasi dan kesalahannya bersifat yang kolektif bukan individual.

### Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat 4 (empat) sistem, yakni :

(i) Pidana dan pertanggungjawabanny a dipikul oleh pengurus dari korporasi karena dianggap sebagai pelaku dari tindak dan pidana.

(ii) Pertanggungjawaban suatu pidana dipikul oleh pengurus tetapi pelakunya adalah Korporasi.

(iii) Karena korporasi sebagai pelaku dari suatu tindak pidana

<footnote n="8">⁸ Peter, Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Perdana Media Group, hal. 29-30</footnote>
sudah sewajarnya
memikulnya suatu
pertanggungjawaban
pidana.

(iv) Korporasi dan juga pengurus sama-sama melakukan tindakan pidana dan juga sama memikul peranggungjawabannya.

## 2.3 Teori-Teori

### Pertanggunjawaban

#### Korporasi

a) Teori *Direct Corporate Criminal Liability*

Pertanggungjawaban korporasi secara langsung, bertindak untuk dan atas nama korporasi, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat kelpmpok, tetapi bersifat pribadi.

b) Teori *Strict Liability*

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan, tidak mengisyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi

hanya diisyaratkan suatu perbuatan.

c) Teori *Vicarious Liability*

Pertanggungjawaban pengganti, pertanggungjawaban hukum dilakukan oleh orang lain atas kesalahan hukum, seperti terjadinya tindkan dalam lingkup pekerjaannya.

d) Teori *Aggregasi*

Korporasi bisa dipersalahkan, walaupun tanggungjawab pidana tidak hanya ditujukan pada satu indvidu, melainkan beberapa individu (unsur-unsur pidana tiap-tiap individu terpenuhi, akumulasi tindak pidana jika digabungkan dengan kesalahan orang lain terpenuhi, jika dijumlahkan terpenuhilah syarat yang dimaksud dengan “mens rea”

e) Culture Model dan *Corporate*
Pidana dan pertanggungjawabannya dibebankan kepada korporasi jika seseorang telah berhasil dan dapat ditemukan telah melanggar hukum dari perbuatannya dan dasar yang memang rasional telah dimiliki untuk menyakini bahwa kewenangan yang ada telah dimiliki oleh anggota korporasi atau telah memberikan kewenangan atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut<fnref n="9" /> (bukan orang yang melakukan perbuatan itu yang bertanggung jawab tetapi tempat dimana orang tersebut bekerja)

### 3. Penyedia Konten

Merupakan berbagai bentuk konten media dalam dunia

teknologi misalnya blog, wiki, forum diskusi, chatting, tweet, podcasting, pin, gambar digital, video, file audio, dan iklan, atau yang lainnya dan terbentuk dari buatan dan sistem penggunaannya atau layanan yang online yang seringkali dilakukan lewat sebuah situs media sosial.

#### 3.1 3 (tiga) Kelompok Pusat Media yang Konten dibuat oleh Pengguna dari Situs Online :

##### a) Persyaratan Publikasi

Dari Konten-konten yang ada di media dibuat oleh pengguna tetapi tidak pernah secara online dipublikasikan karena pada hasil dari pekerjaan merupakan fokus utama dan akan terbit dalam konteks, yaitu situs yang dengan mudahnya diakses oleh halaman dari jejaring sosial ataupun kelompok tertentu bahkan juga publik.

<footnote n="9">⁹ Sultan Remy Sjahdeni, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta :Pustaka Utama Grafitri, hal. 28</footnote>
b) Upaya Kreatif

Dikategorikan pada sebuah pengapdatasian karya atau penciptaan dari pekerjaan yang baru sifatnya. Konten ini secara koloboratif memperbaiki dan memeriksa suatu situs sesuai dengan sifat dan elemen yang dimiliki yang telah ada guna membangun sesuatu yang sifatnya baru.

c) Penciptaan Terhadap Praktik dan profesional di luar rutinitas

Tidak adanya kelembagaan atau pasar yang komersial khususnya Isi dari konten media dan buatan dari pengguna yang online sehingga dapat diproduksi oleh mereka yang non-profesional tanpa harus mengharapkan suatu keuntungan atau juga remunerasi.

3.2 Jenis Konten Media

(i) Konten Buatan Pengguna (konten atau layanan dari media blog) seperti : Blogger, Tumbir, Wiki dan WordPress

(ii) Konten akan situs online oleh si pengguna yang membuat di Jejaring Sosial Seperti : Facebook, Twitter, Instagram

4. Tindak Pidana

Pidana dijatuhkan semata-
mata karena orang telah
melakukan kejahatan atau
tindak pidana. Pidana hadir
karena adanya kejahatan dan
dikatakan suatu kejahatan
karena unsur-sunsur yang
terkandung sudah terpenuhi.
Manfaat dalam menjatuhkan
pidana tidak pelu dipikirkan,
efeknya jika terjadi kejahatan
kepada pelanggarnya
dijatuhkan sanksi atau
pidana.<fnref n="10" /> Untuk menyatakan

<footnote n="10">¹⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* dan</footnote>
bahwa sudah ada tindak pidana yang terjadi harus mencakup unsur-unsurnya, antara lain :

**4.1 Unsur Formal**

(1) Perbuatan Manusia, (2) Melanggar Peraturan Pidana, (3) Diancam dengan Hukuman, (4) Dilakukan oleh orang yang bersalah dan (5) Pertanggungjawaban

**4.2 Unsur Material**

Bersifatnya akan bertentangan dengan hokum berlaku, yaitu faedahnya benar-benar memang dirasakan masyarakat yang luas sehingga perbuatannya tidak pantas dilakukan<fnref n="11" />.

**5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Pornografi Anak-Anak**

Kondisi perbuatan yang melawan hukum yang ditawarkan di dunia maya menjadi fenomena yang menkhawatirkan, karena adanya kemudahan yang ditawarkan

oleh facebook dan acapkali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan lebih mirisnya lagi adanya konten-konten pornografi yang melibatkan anaka-anak di bawah umur.

Modus kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban memalui jejaring di media sosial, dan Jaringan bernama *Official Lolly Candy's* 18+ dengan lebih 7.000 anggota di *Facebook* dan grup *Whatsapp* dengan lebih dari 150 anggota, jika anggotanya mengunggah materi pornografi akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.15.000 (limabelas ribu rupiah) yang ditransfer ke akun PayPal setiap member, untuk setiap klik pada link video tersebut. Praktek prostitusi anak umumnya memakai grup *facebook* tertutup Kegiatan secara *online* yang dilakukan oleh pelaku pedofil dilakukan dengan cara berbagi dan juga bertransaksi satu sama lain. menggunakan dari beberapa yang berbentuk

<footnote>Penerapannya, cet. III, Jakarta: Storia Grafika, hal. 204</footnote>

<footnote n="11">¹¹ Ibid, hal. 209</footnote>
aplikasi pesan singkat seperti
WeChat dan juga adanya Bee
Messenger.

Dikatakan sebagai kejahatan karena persepsinya memang ditinjau dari suatu sudut pandang yang tajam yakkni hukum dimana tingkah dan laku dari manusia yang dianggap melanggar suatu aturan hukum pidna. Jika perbuatan tidak diatur dalam aturan hukum bukan merupakan kejahatan<fnref n="12" />.

R. Soesilo melihat persepsi kejahatan didilihat dari 2 (dua) opsi atau sudut pandang, yaitu :

1. Yuridis dan sudut pandangnya melihat bahwa kejahatan sangat bertentangan dengan UU dan kaidah-kaidah dari suatu perbuatan yang ada.

2. Sudut pandang yang sosiologis melihat kejahatan adalah perbuatan yang merugikan masyarakat akaibat perbuatannya karena

hilangnya ketertiban,
keseimbangan dan
ketentraman<fnref n="13" />

Dalam proses penyidikan diketahui bahwa pelaku yang menjadi admin fanbase Official Lolly Candy's 18+ adalah anak, dari kedua tersangka adalah SHDW alias Siha Dwiti (16) dan DF alias T-Day (17). Sementara itu untuk pelaku lainnya penyidik dan dari Unit bidang Cyber Crime mendalami tindak pidana dari dua tersangka yang dewasa, yakni M Bachrul Ulum alias Wawan alias Sborlax (25) dan Dede Sobur alias Illu Inay alias Alicexandria (27).

Berdasarkan pengembangan, Kepolisian telah mengamankan sekitar 13 korban dari tindak kejahatan pedofil dalam kasus *Official Lolly Candy*. Dimana tersangka Wawan telah melakukan penodaan terhadap 2 korbannya sementara sisanya adalah (11 korban) yang juga korban dari pelaku T-Day atau DF. Dan

<footnote n="12">¹² Seputar Hukum “Pengertian dan Usnur Pertanggungjawaban”
“http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html”, diakses, Rabu, 10 Januari 2019</footnote>

<footnote n="13">¹³ Wirjono Prodjodikoro, 2003 *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hal. 16-17</footnote>
setelah total ditambahkan, maka rata-rata seluruh korban dari pedofilia berumur antara 3-9 tahun. Korban-korban yang ada diduga merupakan tetangga ataupun keluarga terdekta di kampung atau dekat tempat tinggal tersangka. Sepanjang proses penyelidikan anak korban kasus *Official Lolly Candy* bertambah 5 anak selama kurun waktu 2015 s/d 2016.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), diketahui bahwa terdapat 9 (Sembilan) klaster/bidang dari pengaduan kasus perlindungan anak yang diterima oleh KPAI. Ke sembilan klaster yang ada sebagai berikut:

## Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster 7 Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2011 – 2017

<table><thead><tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">KLASTER/BIDANG</th><th colspan="7">TAHUN</th><th rowspan="2">JUMLAH</th></tr><tr><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Pornografi dan cybercrime</td><td>188</td><td>175</td><td>247</td><td>322</td><td>463</td><td>587</td><td>514</td><td>2496</td></tr><tr><td>1</td><td>Anak merupakan korban dari kejahatan seksual online</td><td>17</td><td>11</td><td>23</td><td>53</td><td>133</td><td>112</td><td>92</td><td>441</td></tr><tr><td>2</td><td>Anak pelaku kejahatan seksual online</td><td>8</td><td>7</td><td>16</td><td>42</td><td>52</td><td>94</td><td>88</td><td>307</td></tr><tr><td>3</td><td>Anak korban pornografi dari media sosial</td><td>107</td><td>110</td><td>147</td><td>163</td><td>174</td><td>188</td><td>127</td><td>1016</td></tr><tr><td>4</td><td>Anak korban kepemilikan media pornografi (HP/vidio, dsb)</td><td>56</td><td>47</td><td>61</td><td>64</td><td>104</td><td>103</td><td>102</td><td>537</td></tr><tr><td></td><td>Total kasus</td><td>376</td><td>350</td><td>494</td><td>644</td><td>926</td><td>1084</td><td>923</td><td></td></tr></tbody></table>

Sumber: KPAI, 2017

Berdasarkan tabel tersebut klaster pornografi dan *cybercrime*. terlihat adanya pembagian dari KPAI mengelompokan kembali
klaster tersebut dalam 4 (empat) kelompok, diantaranya :

1. Kelompok anak korban kejahatan seksual secara online

2. Kelompok anak pelaku kejahatan seksual secara online

3. Anak korban pronografi dari media sosial

4. Anak korban kepemilikan media pornografi (HP/video, dsb)

Kasus *Lolly Candy's* ini telah melibatkan korban anak dibawah umur dan dikategorikan sebagai *Cyber pornography*. Kasus *Lolly Candy's* dapat juga diistilahkan sebagai suatu tindak dari kejahatan dimana penyebaran dan muatan mengandung pornografi melalui internet dan jaringannya<fnref n="14" />. Dicermati lebih lanjut, pelaku kasus *Lolly Candy's* ini telah melanggar beberapa ketentuan hukum terkait penyebaran akan pornografi dan kontennya dan anak objeknya. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Kitab Undang-Undang Hukum**

**2. Pidana (KUHP)**

Dalam ketentuan KUHP tidak dikenal istilah tentang kejahatan pornografi. Namun, KUHP memberikan penilaian bahwa pornografi adalah kejahatan dalam ranah kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu pasalnya yang ke 282, yaitu "Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda

<footnote n="14">¹⁴ Sutedjo, Wagiati, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama, hal. 19-23</footnote>
paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah<fnref n="15" />”

## 2. Undang-Undang Pornografi

Peraturan yang secara eskplisit mengatur terkait pornografi dan konten adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Pengertian Pornografi diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU Pornografi yaitu “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Larangan mengenai penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui media internet diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu; “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,

menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. adanya persenggamaan, disini termasuk persenggamaan yang juga menyimpang;

2. terjadinya seksual kekerasan;

3. adanya onani atau masturbasi;

4. adanya kesan ketelanjangan atau setidaknya tampilan yang jelas mengesankan suatu ketelanjangan;

5. menunjukkan adana alat kelamin; atau

6. sudah termasuk adanya anak dan pornografi
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama adalah 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikitnya Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak yakni Rp.6.000.000.000.000,00 (enam

<footnote n="15">15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</footnote>
miliar rupiah) hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi. Dan apabila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 44 diisyaratkan saat suatu Undang-Undang ini sudah akan mulai berlaku, maka semua dari peraturan yang ada yakni perundang-undangan yang memang mengatur atau memang berkaitan dengan suatu tindak pidana dalam hal pornografi dinyatakan akan tetap berlaku sepanjang aturannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini<fnref n="16" />.

### 3. UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) juga tidak terdapat istilah pornografi, tetapi mengatur tentang larangan penyebarluasan “muatan yang melanggar kesusilaan” melalui internet sebagaimana diatur dalam pasal

27 ayat (1) UU ITE, yakni “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pelanggaran pasal ini tentunya akan dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lama yakni 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak yaitu Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Apabila dirujuk pada Pasal 53 UU ITE terdapat berbagai pernyataan dimana seluruh peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya akan dinyatakan tetap berlaku, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.

### 4. UU Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

<footnote n="16">¹⁶ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)</footnote>
melindungi Anak dan hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi”.
Adapun dalam Pasal 76E telah
diatur mengenai larangan bagi
setiap orang untuk melakukan
kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan
tipu muslihat, melakukan
serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak untuk melakukan
atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul. Larangan ini
memang sejalan dengan adanya
hak anak untuk memperoleh
perlindungan utuh dan
menyeluruh akibat adanya
kejahatan seksual sesuai dengan
ketentuan dari Pasal 15 UU
Perlindungan Anak. Berdasarkan
uraian diatas, maka
pelaku sebagai cyber
pornography anak dapat
dinyatakan telah melanggar Pasal
76E UU Perlindungan Anak
dengan ancaman pidana penjara
paling sedikit 5 (lima) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun
dan denda paling banyak
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) sebagaimana diatur dalam
Pasal 82 ayat (1) UU
Perlindungan Anak<fnref n="17" />.

Berkaitan dengan kasus
*Lolly Candy* group maka peran
dan fungsi lembaga sosial
komnas anak dalam menghadapi
prostitusi online memberikan
gambaran terhadap tindakan
yang dilakukan yaitu perlunya
mendesak pemerintah dalam hal
ini KOMINFO untuk melakukan
pemblokiran terhadap konten-
konten pornografi anak di media
sosial dan mendukung polri
untuk segera membongkar
sindikat kasus ini dan untuk
mempublish perkembangan
perkaranya pada masyarakat
supaya membuat efek jera bagi
pelakunya. berkaitan dengan
sanksi pidana yang harus
diberlakukan kepada pelaku

<footnote n="17">17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)</footnote>
Lolly Candy yaitu ada dua undang-undang yang pertama adalah undang-undang ITE karena kejahatan seksual itu dilakukan di dalam konten media sosial, di dalam jaringan internet sehingga orang ini bisa dijerat dengan UU ITE. Lalu yang kedua adalah UU perlindungan anak ini masuk dalam pasal tentang kejahatan seksual terhadap anak, ancaman maksimalnya itu adalah kebiri kimiawi.

Dalam hal ini polisi penting untuk menunjukan kepada masyarakat tentang proses penanganan Lolly Candy group, sehingga pelaku-pelakunya ini juga bisa diketahui oleh masyarakat luas tentang perkembangan perkaranya. Sedangkan sanksi hukuman yang diberikan berlapis karena ada 2 undang-undang yang dilanggar, sanksi hukuman yang tepat adalah yang memberikan efek jera atau hukuman mati, jadi dikembalikan lagi kepada undang-undangnya. Berkaitan dengan terbitnya Peraturan

Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana dapat diajukan oleh anak tersebut atau oleh ahli warisnya yang diberi kuasa dan untuk itu tidak hanya orang yang terlibat dalam kelompok itu tapi *Facebook* pun sebagai korporasi juga menjadi bagian orang yang terlibat walaupun dalam catatan ikut serta tetapi juga menjadi bagian tanggung jawab.

Harus adanya bentuk perlindungan khusus yang sebagai korban *Lolly Candy Group*, Bentuk Perlindungan Khusus terhadap anak sebagai korban *Lolly Candy Group* dapat dilakukan melalui berbagai upaya :

a. Kesusilaan, agama dan nilai-nilainya yang kuat dan juga adanya edukasi tentang reproduksi dan kesehatan;

b. Rehabilitasi sosial;

c. Akan didampingi oleh psikososial mulai tahap pengobatan sampai pada
tahap atau proses pemulihan;

d. Pemberian akan pendampingan dan juga perlindungan pada seluruh tingkat dari pemeriksaan yang dimulai pada penyidikan, dan juga penuntutan, sampai pada pemeriksaan tingkat sidang di pengadilan<fnref n="18" />.

Mengenai hukuman yang layak diberikan kepada pelaku *Lolly Candy* tidak perlu diberikan hukuman kebiri karena dianggap bertentangan dnegan tujuan pemidanaan di Indonesia, Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Adanya 3 (tiga) teori yang merupakan bagian dari tujuan pemidanaan menurut dari Satochid Kartanegara, yaitu *absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergeldings/imbalan*, pembalasan), *doel theorieen* atau *relative* (*doel/maksud*, tujuan)

dan *vereningings theorieen* (teori gabungan).<fnref n="19" />

Pemidanaan Indonesia bertujuan adalah adanya hukuman kebiri yang merupakan bagian teori gabungan dan hanya didasarkan semata-mata pada pembalasan yang belaka dan juga akan mengesampingkan pelaku dan juga perbaikan dari pribadinya, akar dari kejahatan dan kekerasan yang seksual yang menimpa anak tidak dapat diselesaiakan melaui hukuman kebiri. Dalam ketentuan KUHP di Pasal ke-10 hukuman kebiri tidak dicantumkan dan tidak sesuai dengan sistem dan pemidanaan yang ada di Indonesia<fnref n="20" />, dan jelas-jelas melanggar manusia akan hak asasinya terhadap pelaku dari kejahatan seksual dimana salah satunya tidak dapat meneruskan keturunan, jika adminnya adalah

<footnote n="18">18 Nirmala Permata Uneto. *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008*, Volume VII Nomor 7 Tahun 208, hal. 35-38</footnote>

<footnote n="19">19 Priyatno, Dwidja, 2004, *Kebijaksanaan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung : Utomo, hal. 42-47</footnote>

<footnote n="20">20 Kanter, E.Y dan SR. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Cetakan III, Storia Grafika, hal. 127</footnote>
pelaku anak, maka maka tidak diterapkan hukuman kebiri, tetapi kembali ke Undang-Undang Tahun 2012 No. 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menggunakan *Restoratif Justice*.

Selain itu, penanganan kasus sejenis lolly candys adanya bentuk rumah singgah dan Panti yang dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan PEMDA, dengan menyiapkan makanan dan nutrisi, Kesehatan, Pendidikan, dan ketrampilan. Melakukan pendampingan khusus berkoordinasi dengan Bareskrim dan KPAI, pendampingan secara hukum, bagi korban Pemulihan Psikologi, Sosial dan Psikososial, serta kepada pelakunya harus diberikan hukuman yang seberatnya, memberikan sanksi sosial kepada predator anak (pedofilia), dan diumumkan kepada khayalak ramai.

Beberapa kelemahan yang sering terjadi karena adanya kecanggihan teknologi

menyebabkan media sosial lebih cepat dari penegak hukum, adanya kesan ketertinggalan jauh aparat hukum dalam mengusut kasus-kasus yang memang berkaitan dengan pedofilia dan kejahatannya, maka perlu diperhatikan :

a) Regulasi. b) Pengetahuan / Pemahaman dan c) Kinerja Lembaga

Tindakan yang perlu disiasati adalah peran dari Kominfo mengirimkan permintaan penutupan akun *Facebook Lolly Candy* tersebut dan mengupayakan *Facebook* agar memberikan data pengguna akun yang menjadi member dalam *Group Facebook Lolly Candy* tersebut untuk kepentingan penegakan hukum di Polda Metro Jaya.

Penanganan terhadap kasus *Lolly Candy* group yang dilakukan oleh direktorat cyber crime polda metro jaya sudah selesai dan sudah dilimpahkan kepada kejaksaan, dalam hal ini pihak cyber crime bekerjasama
dengan dinas sosial dalam hal pendampingan dan pemulihan psikologis anak termasuk juga dalam hal pemberian restitusi. Pertanggungjawaban yang diberikan kepada facebook menggunakan sistem hukum Amerika, maka tidak dapat diterapkan bentuk pertanggungjawaban pidana kepada facebook, untuk sistem hukum di Indonesia peraturan perundang-undangan sudah tepat karena menggunakan UU Pornograsi dan UU ITE, tetapi maksimal ancaman hukuman sudah memadai dan lebih diperberat lagi, agar kasus seperti *Lolly Candy* tidak terulang kembali.

Kasus yang serupa dengan *Lolly Candy* seperti kasus gay di Bogor tahun 2017, Forum di Facebook adalah forum tertutup yang hanya dapat diakses oleh anggota, melakukan pendampingan agar korban anak tersebut tidak terekspose, khususnya hak-hak korban. Terhadap gugatan ganti rugi bahwa setiap orang termasuk

anak berhak untuk mendapatkan hak ganti rugi ini sudah tercantum dalam UU Perlindungan anak dan UU LPSK sendiri<fnref n="21" />, perlunya mengarahkan korban bagaimana melakukan tuntutan ganti rugi atau restitusi tetapi tidak mengajukan restitusi dengan alasan si pelaku tidak mampu

Dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana, belum ada aturan tentang kesepakatan pemenuhan/pendampingan bagi korban. Selain itu korban lebih percaya kepada penyidik dibandingkan ke Lembaga. Korban belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya khususnya pemberian hak restitusi. Sejauh mana persepsi restitusi berbeda, selama bisa membayar tindak pidana bisa dikurangi, kendalanya adalah belum ada mekanisme yang

<footnote n="21">²¹ Simamora, Desvi Christina, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Bedasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008*, Fakultas Hukum, Volume IV Nomor 1, Februari 2017, hal. 42-49</footnote>
terrealisasi. Intinya adalah
transparan dan semua pihak bisa
menerima keadilan. PP 43
Tahun 2017 dirasakan masih
mengambang, penegak hukum
adalah hukum acara, jadi harus
sama dengan UU, seperti
layaknya PP 44 Tahun 2008
yang tidak dipandang.

Pelaku dikatakan sudah
melanggar aturan hukum,
melanggar perintah dan larangan
tentunya diharapkan dapat
kembali ke masyarakat dan tidak
mengulangi lagi perbuatannya,
karena sistem yang kita anut
adalah sistem pemasyarakatan
bukan sistem pemenjaraan yang
memandang terpidana adalah
seseorang yang harus diperbaiki,
secara total adanya efek jera
dalam dirinya dan tumbuhnya
sikap kesadaran hukum.
Sangatlah pantas jika
pemidanaan diarahkan kepada
pelaku yang melakukan
kejahatan, dan bukan dari sisi
perbatannya karena adanya
berbagai keistimewaan dari segi
dan proses yang re-sosialisasi
dari pelaku, sehingga diharapkan

kepada pelaku kejahatan mampu
memulihkan adanya moral sosial
yang berkualitas sosial dalam
kehidupan masyarakat banyak
sehingga nantinya dapat
berintegrasi seperti sediakala
atau disebut teori treatment yang
dikemukakan oleh Albert
Camus<fnref n="22" />

Disamping itu
pemidanaan juga diarahkan
kepada ancaman pidana yang
berat yang diberikan oleh
pemenrintah agar betul-betul
memberikan penjeraan atau efek
jera yang mendalam kepada
pelaku, sehingga siapa yang
hendak melakukan kejahatan
berpikiran rasional dengan
melihat untung dan ruginya
melakukan kejahatan.

6. Faktor-Faktor yang Menjadi
Kendala dalam
Penanggulangan Kejahatan
Seksual Anak (Pedofilia)

<footnote n="22">22 Muchammad Taufiq Anwar, *Analisis Pola Persebaran Pornografi Pada Media Sosial Dengan Social Network Analysis*, Volume 9 Nomor 1 Januari 2018, hal. 33-35</footnote>
Melalui Media Sosial (Media Internet)

Kasus mengenai pornografi dimedia sosial yang sudah terungkap di Facebook Negara Indoneisa sangat membuka mata masyarakat terhadap bahaya akan adanya predator yang senantiasa mengintai anak-anak dari pelaku kejahatan seksual. Menggunakan jejaring melalui media sosial dianggap sebagai sarana yang tepat untuk mengeksploitasi anak-anak dencara cara membagikan gambar-gambar dan juga memperlihatkan video porno kepada kaum dari komunitas mereka, dan peneliti menilai bahwa kasus dari pornografi terhadap anak secara online ini termasuk yang terbesar yang pernah diungkap oleh pihak kepolisian dengan jumlah korban yang tidak sedikit.

Pemerintah Indonesia telah berupaya agar tidak terjadi aksi pornografi yang bisa mengancam kelangsungan generasi bangsa, atas dasar hal tersebut maka diundangkannya Undang-Undang Pornografi yaitu Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, dan Undang-undang

Informasi dan Transaksi elektronik No. 11 Tahun 2008. Diharapkan dengan terbitnya beberapa perundang-undangan tersebut maka, penanggulangan pornografi dapat ditanggulangi secara efektif dan menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Dalam objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual dan (3) melanggar norma kesusilaan<fnref n="23" />.

Selain UU Pornografi, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa tindakan pidana yang berkaitan dengan pornografi. Berdasarkan penjelasan pasal diatas dapat terlihat jelas bahwa konten pornografi sangat jelas dilarang dimuat atau diproduksi termasuk pada sosial media seperti Facebook. Dalam konteks kasus Lolly Candy's, yang menjadi kendala cara kerjanya, Menkominfo sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan

<footnote n="23">²³ Ventje Jeremias Lewi Engel, *Upaya Melindungi Anak-Anak Dari Fornografi Di Internet*, Edisi 25 Tahun 11 April 2012, hal. 18-22</footnote>
pemblokiran konten itu haruslah memiliki upaya tidak hanya mendengarkan pengaduan masyarakat tapi juga upaya menjemput bola, setiap ada situs pornografi harus blokir.

Harus adanya perhatian dari masyarakat pada *chatting-chatting* atau tampilan *wall* orang yang berbau pornografi dilaporkan langsung ke *Facebook* tidak mungkin ada satu situs yang tidak dikunjungi oleh orang banyak, karena itu bisa ditutup situsnya kalau tidak ada yang kunjungi. Orang yang melihat atau mengunjungi ada 2 (dua) tipe. Satu penikmat dan yang kedua tidak setuju, seharusnya orang yang tidak setuju melaporkan ke pihak Kominfo. Jadi peran serta masyarakat penting di dalamnya.

Kondisi yang terjadi saat ini adalah lemahnya pengawasan terhadap konten yang mengandung pornografi dan sejenisnya. Sangat memudahkan setiap orang untuk dapat membuat laman maupun akun di sosial media, kemudian masyarakat internet juga dengan mudah mengakses sosial media dengan konten pornografi tersebut.

Berbagai kendala dan hambatan yang ditemui dalam menangani anak korban kejahatan yang berkaitan dengan seksual diantaranya adalah : terbatas anggaran, tenaga Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk pendampingan khusus bagi kasus-kasus yang mirip *Lolly Candy* ataupun sejenis, dapat ditangani oleh Kemensos secara tuntas, jika masih berada di Pulau Jawa dan Jakarta, namun jika diluar daerah tersebut masih terdapat kendala/hambatan<fnref n="24" />.

Hal lain yang menjadi kendala adalah bahwa masyarakat tidak semua paham akan hukum, sehingga sulit dalam menerapkannya. Namun, untuk menghindari kasus-kasus tentang *Lolly Candy* atau sejenisnya perlu dipupuk peran keluarga (orang tua) itu yang paling utama dan pertama, ada bentuk bimbingan yang selalu dilakukan antara orangtua terhadap anaknya, sehingga anak tidak terjerumus. Kendala lain yang ditemui adalah pelaksanaan dari sanksi restitusi bagi terdakwa. Banyak hal yang menyebabkan hak restitusi korban

<footnote n="24">²⁴ Priyatno, Dwidja, 2004, *Op.cit*, hal. 52-54</footnote>
tidak pidana tidak terpenuhi, diantaranya korban tidak paham tentang hak restitusi yang seharusnya dapat diajukan, korban tidak mau mengajukan hak restitusi, penegak hukum tidak memberikan secara jelas informasi kepada korban tindak pidana sehingga pengajuan hak restitusi terlupakan, selain itu eksekusi dari pelaksanaan hak restitusi juga tidak mudah.

## KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia konten pornografi anak-anak Diterimanya subyek dari tindak pidana berupa korporasi, maka penjatuhan pidana kepada korporasi dalam hal ini harus sejalan dan sesuai dengan korporasi dan sifatnya yang bersangkutan. Perlu diingat bahwa KUHP menganut sistem dua jalur (double track system) dalam segi pemidanaan, yang artinya pidana dapat dikenakan kepada si pelaku dalam tindakan, sehinnga secaa harfiah dapat diterapkan sistem pertanggungjawaban kepada

korporasi sebagai pelaku dari tindak pidana yang terjadi. Oleh sebab itu dijelaskan juga pidana penjara, pidana mati dan pidana kurungan tidak dapat diberlakukan kepada korporasi. Sedangkan Sanksi yang dapat diberikan dan dijatuhkan kepada korporasi adalah sanksi keperdataan berupa ganti kerugian, pidana denda, tindakan tata tertib, pidana tambahan, tindakan administrative. Sementara bagi Penggasan dan admin akun Official Lolly Candy tersangka kasus Lolly Candy dapat dijerat dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, UU Pornografi dan UU ITE. Bentuk pertanggungjawaban korporasi dengan hukum asing dalam hal ini Facebook, menurut peneliti perlu menghormati yurisdiksi hukum pemerintah

Indonesia. Facebook tidak lain adalah sarang dan rumah dari Lolly Candy, harus ditelusuri siapa pengguna layanannya dan untuk siapa. Oleh karena itu,
aturan hukum yang diterapkan
dan berlaku di Negara
Indonesia dapat diterapkan
kepada Facebook

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan seksual anak (Pedofilia) melalui media sosial (media internet)

1. Pemblokiran konten pornografi saat ini sifatnya masih menunggu pengaduan dari masyarakat.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan situs pornografi, hal tersebut dikarenakan adanya ketidakpercayaan masyarakat apakah laporannya tersebut akan diproses atau tidak.

3. Lemahnya pengawasan terhadap konten yang mengandung pornografi dan sejenisnya. Sehingga siapapun dengan sangat mudah membuat laman maupun akun di sosial media, kemudian masyarakat internet juga dengan mudah mengakses sosial media

dengan konten pornografi
tersebut.

4. Adanya keterbatasan SDM maupun anggaran dalam menangani kejahatan seksual anak. Selain itu terdapat juga hambatan jika lokasi terjadinya kasus di luar jangkauan instansi yang berkepentingan.

5. Tidak semua masyarakat paham akan hukum, sehingga sulit dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap konten pornografi.

6. Pelaksanaan dari sanksi restitusi bagi terdakwa belum terlaksana. Hal tersebut dikarenakan korban tidak paham tentang hak restitusi yang seharusnya dapat diajukan, korban tidak mau mengajukan hak restitusi, penegak hukum tidak menginformasikan dengan jelas kepada korban tindak pidana sehingga pengajuan hak restitusi terlupakan, selain itu eksekusi dari
pelaksanaan hak restitusi juga tidak mudah. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidakmampuan pelaku membayar restitusi kepada korban dan lebih memilih melaksanakan pidana badan, serta tidak adanya upaya paksa kepada pelaku untuk melaksanakan sanksi restitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Kanter, E.Y dan SR. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Cetakan III, Storia Grafika

Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : STHB

Peter, Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Perdana Media Group

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : RefikaAditama

Sjahdeini, Sultan Remy, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Pustaka Utama Grafitri

Priyatno, Dwidja, 2004, *Kebijaksanaan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung : Utomo

Susanto, I. S, *Kriminologi*, 2011, Jakarta, Genta Publishing

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Jakarta : Rajawali Pers

Sutedjo, Wagiati, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama

Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti

### B. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 297, Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5946)

Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang
(UUPTPPO). (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 58,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2008 Tentang
Pornografi (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 181,

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4928)

C. Jurnal

Simamora, Desvi Christina,
Analisis
Pertanggungjawaban
Pidana Terhadap Akun
Instagram Yang
Mengandung Konten
Pornografi Bedasarkan
Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2008, Fakultas
Hukum, Volume IV Nomor
1, Februari 2017

Ventje Jeremias Lewi Engel,
Upaya Melindungi Anak-
Anak Dari Fornografi Di
Internet, Edisi 25 Tahun 11
April 2012

Muchammad Taufiq Anwar,
Analisis Pola Persebaran
Pornografi Pada Media
Sosial Dengan Social
Network Analysis, Volume 9
Nomor 1 Januari 2018

Nirmala Permata Uneto.
Penerapan Hukum Pidana
Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pornografi Menurut
Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2008, Volume VII

Nomor 7 Tahun 208

D. Internet

Harian Terbit "4 Tersangka ditangkap dan 8 Anak kecil jadi korban"

http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2017/03/15/78425/0/25/Pornografi-Online-4-Tersangka-Ditangkap-8-Anak-Kecil-jadi-Korban, diakses, Minggu, 2 Januari 2019

Seputar Hukum "Pengertian dan Usnur Pertanggungjawaban Pidana"
<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html>,
diakses, Rabu, 10 Januari 2019