# Pembagian Manfaat REDD+

Pembagian Manfaat REDD+ bertujuan untuk memberikan sejumlah pilihan kebijakan dan panduan untuk rancangan, pengembangan dan implementasi berbagai mekanisme pembagian manfaat REDD+.

Pembayaran REDD+ didasarkan pada pemenuhan syarat untuk mengurangi emisi karbon. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan pembayaran, mengapa, dengan prasyarat apa, berapa proporsinya dan untuk berapa lama. Sistem ini dikenal sebagai mekanisme pembagian manfaat, suatu istilah umum yang mencakup berbagai bentuk kelembagaan, struktur dan instrumen untuk menyalurkan pendanaan dan manfaat bersih lainnya dari sejumlah program REDD+.

Pembagian manfaat sangat penting untuk menciptakan insentif yang dibutuhkan untuk mengubah perilaku deforestasi dan degradasi hutan agar dapat mengurangi emisi karbon. Namun apabila para pemangku kepentingan tidak menganggap itu sebagai sistem yang adil, maka dapat mengurangi legitimasi dan dukungan bagi REDD+. Mekanisme pembagian manfaat yang dirancang dengan baik dapat mendukung keefektifan pengelolaan hutan dan meningkatkan efisiensi berbagai program REDD+.

Penelitian kami mengenai pembagian manfaat dikembangkan berdasarkan temuan-temuan Studi Komparatif Global CIFOR tentang REDD+ tahap pertama. Studi ini meneliti biaya peluang, transaksi, dan implementasi REDD+ pada tingkat nasional dan subnasional, termasuk tata kelola multi-level dan berbagai jenis hak.
<figure><img src="image_1.png" /></figure>

### Manfaat dapat berupa moneter atau nonmoneter

Tidak semua manfaat potensial dari REDD+ dapat dikuantifikasi dalam bentuk finansial dan tidak semua dapat diperoleh secara langsung. Manfaat langsung yang diperoleh termasuk transfer dana, misalnya transfer dana dari penjualan kredit karbon di pasar carbon atau dari donor atau dana pemerintah. Manfaat tidak langsung berkaitan dengan bagaimana implementasi REDD+ dapat memperjelas penguasaan lahan mendukung pengelolaan hutan dan tata kelola, memfasilitasi alih teknologi, dan meningkatkan jasa ekosistem seperti penyediaan air. Pada semua kasus, semua biaya peluang, transaksi dan/atau implementasi yang timbul harus diperhitungkan ketika mengidentifikasi siapa yang seharusnya mendapatkan manfaat REDD+ — hasil bersih secara keseluruhanlah yang penting. Nilai yang terikat dengan manfaat tidak langsung menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak serta merta membutuhkan jumlah uang yang besar supaya lebih sejahtera di bawah REDD+.$^{1}$

### Pembagian manfaat yang efektif dan efisien belum tentu adil

Mungkin merupakan hal yang mustahil untuk mendapatkan sebuah sistem pembagian manfaat yang sepenuhnya efektif, efisien dan setara – kompromi timbal balik akan selalu ada.$^{2}$ Secara teknis, pendekatan yang paling efektif dan efisien, dalam hal pengurangan emisi, adalah dengan menyalurkan dana bagi mereka yang dapat mencapai pengurangan emisi terbesar, seperti para pemilik lahan yang luas atau pemegang konsesi – namun pendekatan ini dapat diartikan sebagai memberi imbalan kepada mereka yang telah mengambil keuntungan dari deforestasi di masa lampau (pada beberapa kasus secara tidak sah)$^{1}$ atau dapat memunculkan insentif yang tidak diinginkan bagi pihak lain untuk melakukan deforestasi; juga merugikan masyarakat yang lebih miskin dan mereka yang telah melindungi hutan, termasuk masyarakat adat.$^{2}$ Oleh karena itu, perlu menentukan tujuan utama REDD+ dan manfaat tambahan yang diinginkan pada masing-masing konteks. Isu-su ini umumnya belum terklarifikasi.$^{1}$

### Pemikiran tentang prinsip 'kesetaraan' dalam pembagian manfaat bervariasi

Masing-masing negara memiliki beberapa wacana publik yang menunjukkan pandangan tentang cara menyalurkan berbagai manfaat REDD+ secara adil.$^{1}$ Wacana yang dominan di semua negara mengarah pada pandangan bahwa mereka yang mempunyai hak-hak yang sah secara hukum seharusnya mendapat manfaat dari REDD+ dan para pemangku kepentingan yang mengeluarkan biaya memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi. Namun mengutamakan mereka yang memiliki hak-hak yang sah secara hukum dapat merugikan masyarakat miskin, yang kebanyakan hak formal atas lahannya tidak jelas atau tidak pasti; selain itu, hak atas karbon biasanya belum terdefinisikan secara jelas. Kompensasi atas biaya dapat mendorong berbagai pihak untuk terlibat, namun itu merupakan insentif yang lemah dalam mencapai kinerja REDD+ yang baik apabila tidak dikaitkan dengan hasil. Pandangan lainnya adalah mereka yang melindungi hutan yang harus diberi imbalan pandangan ini mendapatkan sedikit dukungan selain di Brasil dan Peru. Wacana keempat adalah mereka yang menerapkan atau memfasilitasi proyek-proyek REDD+, seperti badan-badan pemerintah atau pengembang proyek, seharusnya menerima manfaat; tantangannya adalah untuk mencari keseimbangan agar mereka mendapatkan cukup insentif namun tidak seperti menerima durian runtuh.

### Banyak negara cenderung memilih pendekatan yang sudah lazim

Mekanisme pembagian manfaat dapat secara vertikal (pembagian lintas skala dari nasional sampai lokal) atau horizontal (pembagian di dalam suatu skala), atau kombinasi keduanya.$^{3}$ Pendekatan-pendekatan berbasis dana, kesepakatan konsesi hutan, tarif sewa lahan$^{4}$ dan instrumen-instrumen berbasis pasar umumnya bersifat vertikal. Pendekatan-pendekatan yang umumnya bersifat horizontal
adalah pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dan pengelolaan hutan bersama.² Sejauh ini, sejumlah negara cenderung mengembangkan model-model yang sudah ada yang paling lazim dalam konteks masing-masing negara.² Pendekatan ini dapat mengurangi biaya dan menarik dukungan politik. Namun keefektifan, efisiensi dan kesetaraan dari model-model tersebut tergantung pada akuntabilitas, transparansi dan kapasitas pengelolaan keuangan negara – yang agak lemah di sebagian besar negara yang diteliti.

## Negara yang diteliti

* Brasil

* Peru

* Kamerun

* Tanzania

* Indonesia

* Vietnam

## Legitimasi prosesnya penting

Pembagian manfaat memiliki berbagai tujuan dan melibatkan sejumlah kelompok kepentingan. Agar semua pemangku kepentingan mendukung REDD+ dan mekanisme pembagian manfaat akhir, legitimasi proses perancangan mekanisme ini sangat penting.¹ Khususnya adalah kesetaraan prosedural – semua pemangku kepentingan harus terlibat dalam pengambilan keputusan tentang mekanismenya.⁵ Kesetaraan ini penting dalam mencegah masuknya kepentingan suatu kelompok kecil yang memiliki pengaruh kuat dan pada akhirnya menguasai manfaat. Namun di sebagian besar negara yang diteliti, kelompok yang berkuasa mendominasi diskusi REDD+, sementara masukan dari kelompok yang rentan dan tersisih sangat terbatas.² Selain itu, di sebagian besar negara, para pelaku di balik pemicu deforestasi tidak diikutsertakan, yang akan mengurangi keefektifannya.

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

## Kondisi politik-ekonomi di negara-negara REDD+ menimbulkan risiko

Hak penguasaan lahan yang tidak jelas dan tidak pasti menyebabkan ketidakadilan dan dapat membahayakan prinsip kesetaraan. Konflik antara lembaga-lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan atas penguasaan manfaat potensial dapat mengurangi efisiensi. Kegagalan dalam memanfaatkan pelajaran tentang kondisi yang mendukung, sebagai akibat lemahnya pertukaran informasi, dapat menyebabkan upaya-upaya yang tumpang tindih, kapasitas yang tidak memadai dan pembengkakan biaya. Kegagalan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan akan mengurangi legitimasi proses dan kemudian dapat mengurangi penerimaan atas mekanisme akhir.² Apabila terjadi korupsi, kolusi, penguasaan manfaat oleh kelompok elit, dan kurang transparansi dan akuntabilitas, maka pembayaran mungkin tidak mampu memberikan dampak.⁶ Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut maka dibutuhkan perbaikan koordinasi, penegakan hukum, pertukaran informasi, kapasitas dan panduan aliran finansial. Apabila pembagian biaya dan manfaat REDD+ adalah sesuai dan mampu memberikan insentif yang cukup untuk mendorong perubahan, REDD+ dapat membantu mencapai perbaikan-perbaikan tersebut.²

<figure><img src="image_3.png" /></figure>
Daftar Pustaka

1 Luttrell C, Loft L, Gebara MF, Kweka D, Brockhaus M, Angelsen A and Sunderlin W. 2013. Who should benefit from REDD+? Rationales and realities. *Ecology and Society* 18(4): 52.

2 Pham TT, Brockhaus M, Wong G, Dung LN, Tjajadi JS, Loft L, Luttrell C and Assembe Mvondo S. 2013. *Approaches to benefit sharing: A preliminary comparative analysis of 13 REDD+ countries*. Working paper 108. Bogor, Indonesia: CIFOR.

3 Lindhjem H, Aronsen I, Bråten KG dan Gleinsvik A. 2010. *Experiences with benefit sharing: Issues and options for REDD-plus*. Oslo: Econ Pöyry.

4 Assembe-Mvondo S, Brockhaus M dan Lescuyer G. 2013. Assessment of the effectiveness, efficiency and equity of benefit-sharing schemes under large-scale agriculture: Lessons from land fees in Cameroon. *European Journal of Development Research* 25:641–56.

5 McDermott M, Mahanty S dan Schreckenberg K. 2013. Examining equity: A multidimensional framework for assessing equity in payments for ecosystem services. *Environmental Science and Policy* 33: 416-427.

6 Luttrell C, Resosudarmo IAP, Muharrom E, Brockhaus M dan Seymour F. 2012. The political context of REDD+ in Indonesia: Constituencies for change. *Environmental Science & Policy* doi:10.1016/j.envsci.2012.10.001

Kredit foto

Marco Simola (sampul, bagian dalam), Achmad Ibrahim, Ollivier Girard, Neil Palmer

Disusun sebagai bagian dari:

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

Norad

<figure><img src="image_7.png" /></figure>

<figure><img src="image_8.png" /></figure>

Fund

<figure><img src="image_9.png" /></figure>

Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety