<figure><img src="image_1.png" /></figure>

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP KEDUDUKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

JURIDICAL IMPLICATIONS OF DECISION OF
CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 91/PUU-XVIII/2020
ON THE STATUS OF LAW NO. 11 OF 2020
CONCERNING JOB CREATION

Andini Camelia¹

Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
[andinicamelia020@gmail.com](mailto:andinicamelia020@gmail.com)

Cenlia Brigita Engkolan²

Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
[cenliabrigita@gmail.com](mailto:cenliabrigita@gmail.com)

Ika Rachmawati Sukarno Putri³

Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
[ikarachmawatisukarno20@gmail.com](mailto[ikarachmawatisukarno20@gmail.com](mailto:

Nasywa Laffaiza⁴

Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
[nasywalaffaiza29@gmail.com](mailto:nasywalaffaiza29@gmail.com)

Tazkia Tunnafsia Siregar⁵

Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
[tazkiatunnafsiasiregar20@gmail.com](mailto:tazkiatunnafsiasiregar20@gmail.com)

Received: Desember 01, 2022, Accepted: Februari 01, 2023 /Published: April 01, 2023

DOI: https://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.12200

Abstract

Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020 which granted the formal test of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. In fact, the Judge's Decision is intended to end disputes and differences in interpretation of a provision. However, this Decision actually creates dualism regarding the applicability of the Job Creation Law, because on the one hand this Law is declared unconstitutional, but on the other hand this Law remains in effect and has binding legal force. This juridical issue will be examined using normative legal research methods.
From the results of the research, it was concluded that the meaning of conditional unconstitutional in this Decision is the establishment of Law no. 11 of 2020 contradicts the 1945 Constitution or is conditionally (temporary) unconstitutional. This temporary unconstitutional status depends on conditions in the form of an obligation for legislators to make improvements to the formation of Law no. 11 of 2020 for a period of 2 (two) years. As for the 2 (two) year period, the Job Creation Law will still apply based on points '4' and '6' in the ruling.

Keywords: Applicability, Conditional Unconstitutional, Job Creation Law

## Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 yang mengabulkan uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sejatinya, Putusan Hakim dimaksudkan untuk mengakhiri persengketaan maupun perbedaan tafsir terhadap suatu ketentuan. Namun Putusan ini justru menimbulkan dualisme terkait keberlakuan UU Cipta Kerja, karena disatu sisi UU ini dinyatakan inkonstitusional, namun di sisi yang lain UU ini tetap tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Persoalan yuridis inilah yang akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa makna inkonstitusional bersyarat dalam Putusan ini adalah pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 bertentangan terhadap UUD 1945 atau inkonstitusional bersyarat (temporer). Status inkonstitusional temporer ini digantungkan pada syarat berupa kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan terhadap pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Adapun dalam masa waktu 2 (dua) tahun tersebut, UU Cipta Kerja tetap berlaku berdasarkan point '4' dan '6' amar putusan.

Kata kunci: Keberlakuan, Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja

## PENDAHULUAN

Hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat mendatangkan banyak respons. Tak terkecuali, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang sedang memperjuangkan haknya untuk menerima sokongan kontribusi dari investor di
wilayahnya. Seperti diketahui, Tanah Bumbu dikenal dengan sektor pertambangannya. Sektor ini memungkinkan korporasi berkewajiban memberikan kontribusi bersama membangun Kabupaten Tanah Bumbu. Sayangnya, kebijakan mengenai kewajiban itu seperti terlupakan. Peraturan daerah yang masih berlaku dan belum dicabut pemerintah pusat ataupun Peraturan Menteri yang berlaku belum ada yang mengaturnya secara detil. Oleh karena itu, pasca putusan MK terkait penangguhan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bisa jadi momentum untuk meninjau ulang dan menambahkan kebijakan tersbeut. Anggota Komite Perencana Pembangunan Daerah Bidang Industri Kabupaten Tanah Bumbu, Anwar Ali Wahab, mengaku menyambut baik putusan MK terkait penangguhan UU Cipta Kerja untuk diperbaiki. Menurutnya, pemerintah harus melaksanakan perintah mahkamah tersebut. Putusan mengenai UU Cipta Kerja yang diputuskan inkonstitusional bersyarat memang mengundang respons dari beragam pihak. Banyak yang bertanya-tanya mengapa sudah dinyatakan inkonstitusional tetapi masih dapat dijalankan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian tentang bagaimana analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan bagaimana implikasi yuridis putusan mahkamah konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap kedudukan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

## METODE

Melihat pemasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu menganalisis tentang Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Kedudukan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif <fnref n="1" /> yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan.

<footnote n="1">¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2014. Hal 133</footnote>
Jenis penelitan yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif.<fnref n="2" /> yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Kedudukan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang pasar modal yang terkait dengan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Kedudukan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

# PEMBAHASAN

## 1. Analisis putusan mahkamah konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Bahwa point yang digugat oleh PEMOHON dalam judicial review oleh PEMOHON adalah Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan kepada pemohon untuk membuktikan adanya kerugian konstitusional sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 yang kemudian permohoanan tersebut dikabulkan MK dengan bersyarat. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan permohonan uji formil atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dengan nomor Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-

<footnote n="2">² Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum (edisi Revisi), Jakarta:Kencana, Hlm 133</footnote>
XVIII/2020. Sidang pengucapan putusan yang berlangsung selama tiga jam lebih ini menyajikan kepada publik berbagai pertimbangan hakim yang pada akhirnya menyatakan bahwa UU Cipta Kerja cacat secara formil/prosedural dalam pembentukannya.

Bahwa Setidaknya dapat disarikan tiga pertimbangan hakim mengenai cacat formil UU Cipta Kerja. Pertama, pembentuk UU Cipta Kerja tidak berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Pada poin ini, hakim MK menegaskan bahwa pembentuk undang-undang tidak menaati teknik baku yang telah diamanatkan pada UU PPP. Mulai dari penulisan judul, cara pencabutan UU, terdapatnya ketentuan umum, asas, dan tujuan dalam UU Cipta Kerja padahal dalam UU lama yang diubah masih ada ketiga hal tersebut yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dan multi-interpretasi dalam implementasi UU Cipta Kerja dan ketidaksesuaian pada format UU. *Kedua*, dalam persidangan, terungkap fakta bahwa terdapat perubahan isi atau substansi pada naskah Rancangan UU Cipta Kerja yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebelum disahkan dan diundangkan menjadi UU dengan naskah yang telah disahkan menjadi UU. *Ketiga*, dalam persidangan terungkap fakta bahwa pembentuk UU Cipta Kerja tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal (*meaningful participation*). Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, MK menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil namun untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka menurut MK UU Cipta Kerja harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Apa implikasinya? Dalam putusannya MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku sepanjang Pembentuk UU melakukan perbaikan dalam tata cara pembentukan UU Cipta Kerja.
Dalam hal ini, MK memberikan waktu dua tahun bagi pembentuk UU untuk melakukan perbaikan tata cara pembentukan UU Cipta Kerja sejak putusan diucapkan. Apabila tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dapat dinyatakan inkonstitusional secara permanen artinya UU Cipta Kerja akan dicabut dan ketentuan lama yang diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Bukan hanya itu, MK memerintahkan penangguhan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 patut diacungi jempol, walau sebenarnya bukan kali ini saja MK menyatakan suatu Undang-Undang cacat formil. Putusan serupa pernah keluar dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Mahkamah Agung cacat formil namun karena asas kemanfaatan hukum permohonan pemohon ditolak dan Undang-Undang UU Tahun 2009 tetap berlaku. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 bergerak satu derajat lebih baik dari Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 karena menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil dan diberikan waktu dua tahun bagi pembentuk UU untuk memperbaikinya, artinya permohonan pemohon dikabulkan sebagian. Putusan MK ini juga patut diapresiasi karena menunjukkan MK memberi perhatian khusus bagi prosedur dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasca Mahkamah Konstitusi (“MK”) memberikan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Cipta Kerja terbukti inkonstitusional. Namun, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, MK menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara bersyarat. Hal tersebut terdapat pada isi amar Putusan MK atas UU Cipta Kerja angka 3 yang menyebutkan:
Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”

Apabila UU Cipta Kerja tidak diubah sesuai dengan Putusan MK tersebut, maka secara hukum UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen (tidak berlaku).<fnref n="3" /> Sehingga, UU atau substansi UU lama yang sudah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembal. Putusan tersebut pun mengatur bahwa peraturan pelaksana yang sudah ada tetap berlaku. Hanya saja pemerintah tidak boleh membuat peraturan pelaksana baru dari UU Cipta Kerja. Peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja yang masih berlaku salah satunya adalah PP 5/2021 yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. PP tersebut mengatur sistem perizinan terintegrasi melalui *Online Single Submission (OSS)* yang masih tetap berlaku dan mengikat masyarakat. <fnref n="4" /> Lebih lanjut, UU Cipta Kerja yang telah diundangkan serta tidak dibatalkan mengindikasikan bahwa UU Cipta Kerja masih memiliki daya laku dan daya ikat. Keberlakuan suatu UU didasarkan pada pengundangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU 12/2011 yang berbunyi: Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

<footnote n="3">³ Fitryantica Agnes.(2019).Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law. *Jurnal Gema Keadilan*, 6(3).</footnote>

<footnote n="4">⁴ Candranegara Ibnu Sina.(2020).Metode Omnibus Law : Doktin, Praktik dan Persoalan yang Masih tersisa.Webinar IMM Justitia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.</footnote>
Dengan demikian, suatu UU tetap berlaku atau keberlakuannya tidak terpengaruh oleh ada atau tidaknya peraturan pelaksana. Kendati demikian, kondisi tersebut memiliki kelemahan yakni kurang efektifnya pelaksanaan UU di masyarakat. Menurut Prof. Maria Farida Indrati<fnref n="5" /> keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan didasarkan pada keabsahan secara formil. Keabsahan ini disebut juga sebagai daya laku (validitas). Daya laku dari suatu peraturan perundang-undangan ada apabila suatu norma dibentuk oleh norma yang lebih tinggi dan dibentuk oleh lembaga yang berwenang membentuknya. Setiap orang pun akan mulai terikat dan dianggap telah mengetahui suatu peraturan apabila peraturan tersebut telah diundangkan dalam lembaran negara.<fnref n="6" />

## 2. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Kedudukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan tiga hal: pertama, UU Cipta Kerja inkonstitusional dan tidak memenuhi standar baku, serta metode sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 dan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; kedua, UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Hakim MK dalam pertimbangan hukum poin [3.17.8] menegaskan partisipasi publik merupakan hal yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi,

<footnote n="5">⁵ Redi Ahmad.(2020).Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Sinar Grafika.Hlm. 29</footnote>

<footnote n="6">⁶ Asshidique Jimlly.(2020).Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia.Konstitusi Press. Hlm. 22</footnote>
partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty).<fnref n="7" />

Hakim MK juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (1). menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (2). membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (3). meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (4). memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (5). meningkatan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (6). memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (7). menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). Partisipasi masyarakat perlu dilakukan

<footnote n="7">⁷ Noer, K.(2019).Urgensi Omnibus Law Dalam Percepatan Reformasi Regulasi Dalam Perspektif Hukum Progresif.Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(2).</footnote>
secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).<fnref n="8" />

Ketiga, UU Cipta Kerja cacat formil karena menimbulkan ketidakjelasan nomenklatur hirarki perundang-undangan. Penyebutan nama UU Cipta Kerja dalam undang-undang ini yang mengatur 79 undang-undang berikut revisi dan penghapusan pasal-pasal didalamnya, menimbulkan ketidakjelasan apakah undang-undang ini adalah undang-undang revisi atau undang-undang baru. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum baru yang bisa berdampak luas bagi tatanan hukum dan perundang-undangan. Berdasarkan, uraian diatas maka KEPAL berpandangan bahwa UU Cipta Kerja ini merupakan proses legislasi ugal-ugalan dengan mengabaikan konstitusi UUD 1945 beserta mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Penegasan itu semakin diperkuat dengan Putusan MK yang telah menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional dan cacat formil. Karena itu, UU Cipta Kerja layak disebut sebagai undang-undang yang lahir dari proses yang tidak demokratis dan melanggar hak-hak konstitusional rakyat, sehingga harus batal demi hukum.<fnref n="9" />

Selain membutuhkan daya laku, peraturan perundang-undangan juga membutuhkan daya guna (*efficacy*) yang berhubungan dengan efektivitas suatu norma untuk berlaku di masyarakat. UU yang

<footnote n="8">⁸ Asep Bambang Hermanto.(2020).Pandangan Tentang Apakah Politik Hukum Itu?.*Selisik*, 6(1).</footnote>

<footnote n="9">⁹ Frebiayansyah Ferry Irawan.(2016).Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.*Perspektif*, 21(3)</footnote>
belum memiliki peraturan pelaksana belum sepenuhnya memiliki
daya guna. Padahal daya laku dan daya guna seharusnya
berjalan beriringan, sebab daya guna berhubungan erat dengan
manfaat dirumuskannya suatu UU yang akan menjadi solusi atas
permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jika dihubungkan
dengan kondisi UU Cipta Kerja pasca Putusan MK, maka kondisi
ini dapat dikatakan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku
meskipun kondisi norma tidak berdaya guna secara efektif. Di
sisi lain, Putusan MK atas UU Cipta Kerja masih memiliki sisi
multi tafsir karena dalam amar angka 7 putusan a quo, MK
tidak memberikan kejelasan pada makna “tindakan/kebijakan yang
bersifat strategis dan berdampak luas”. Hal ini tentunya akan
menimbulkan kebingungan pada pemerintah yang hendak
melaksanakan UU Cipta Kerja dan masyarakat pada umumnya.
Bahwa tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai makna
sebenarnya dalam menentukan suatu yang termasuk dalam
tindakan/kebijakan yang tergolong strategis dan berdampak luas.<fnref n="10" />

Tafsir tunggal Pemerintah yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya masih tetap berlaku adalah keliru. Kami KEPAL memandang itu hanya sebagai cara aman Pemerintah untuk menjaga arus investasi yang sudah masuk melalui legitimasi UU Cipta Kerja sebelum diputuskan Inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Tafsir tunggal itu tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan serta dampak luas bagi masyarakat kecil dari keberlakuan UU Cipta Kerja. Padahal, dalam amar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 khususnya poin 7 yang berbunyi: “Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas,

<footnote n="10">¹⁰ Harjono Dhaniswara K.(2020).Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 6(2).</footnote>
serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja". Perintah MK dalam poin 7 ini menyatakan ada dua frase berbeda yang harus dipahami. Pertama, Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.Kemudian, yang Kedua, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<fnref n="11" />

Konsekuensi hukum pertama yang menangguhkan segala tindakan/kebijakan strategis dan berdampak luas itu mengacu pada Pasal 4 UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa 10 klaster dalam UU Cipta Kerja itu merupakan kebijakan strategis. Maka, secara otomatis sebenarnya Putusan MK ini sudah “membekukan” UU Cipta Kerja sebelum adanya perbaikan. Jelas pernyataan Pemerintah yang menyatakan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya masih tetap berlaku adalah pernyataan “sesat serta menyesatkan”. Konsekuensi hukum kedua dalam Putusan MK yang menyatakan tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, jelas secara otomatis Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan turunan yang melandaskan pada UU Cipta Kerja. Kalau demikian, maka telah jelas sebenarnya baik Peraturan Pemerintah/Peraturan Pelaksana yang sudah terbit maupun yang akan terbit telah “dibekukan” keberlakuan sejak Putusan MK diucapkan pada 25 November 2021 lalu. Kalau Pemerintah tetap bersikukuh menjalankan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya maka itu merupakan “Pembangkangan Konstitusional”.

<footnote n="11">¹¹ Fitryantica Agnes.(2019).Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law.Jurnal Gema Keadilan,6(3).</footnote>
Bahwa pembentukan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menandakan dimulainya era baru penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ada 19 poin perubahan dilakukan dalam UU 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan PUU. Perubahan dan perbaikan aturan pembuatan Peraturan Perundang-Undangan memang bagus sejauh itu dipatuhi dan dilaksanakan sendiri dengan sungguh-sungguh oleh pembuat Peraturan tersebut. UU ini memiliki lampiran yang panjang selain penjelasannya. Salah satu hal penting adalah Menteri yang mengundangkan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Kesekretariatan Negara, pada metode omnibus. Dalam Perubahan Kedua UU 12 tahun 2011 ini terdapat tambahan metode omnibus, perbaikan kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan, memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna, membentuk PUU secara elektronik, mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan PUU, mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik, dan mengubah teknik penyusunan PUU.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan konsep negara hukum untuk mencapai tujuan negara diperlukan aturan hukum. Untuk mewujudkan aturan hukum melalui Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan
memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan. Penataan dan perbaikan dalam Undang-Undang ini selain merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal yang perlu disempurnakan antara lain:

a. Menambahkan metode omnibus;

b. Memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;

c. Memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (Meaningful participation);

d. Membentuk peraturan perundang-undangan secara elektronik;

e. Mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan;

f. Mengubah teknik penyusunan naskah akademik; dan

g. Mengubah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, metode omnibus digunakan dalam penyusunan
Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. Dalam hal Rancangan Undang-Undang telah disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden masih ditemukan kesalahan teknis penulisan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dimuat dalam Lampiran I. Perubahan terhadap teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan terhadap ketentuan BAB II huruf D tentang kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian tersebut didukung dengan
analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode Regulatory Impact Analgsis (RIA) dan metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI). Perubahan juga dilakukan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan menambahkan metode omnibus untuk memberikan pedoman yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan.

## SIMPULAN

Adapun pada poin 4 amar putusan MK terkait UU Cipta Kerja menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 itu masih berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. Namun ada poin 5, poin 6, poin 7, poin 5, dan poin 6 mengatakan bahwa UU No 11/2020 itu tidak mengikat. Pembuat kebijakan diimbau tidak membaca hanya pada poin 4 saja. Poin 7 amar putusan memerintahkan pemerintah untuk menunda kebijakan dan tindakan yang berdampak luas dan strategis. Karenanya, 2 tahun ke depan, pemerintah harus memperbaiki. "Tak ada perintahnya menjalankan. Kemudian dilarang melakukan pembentukan peraturan pelaksana lainnya, seperti peraturan pemerintah (PP), dan peraturan presiden (Perpres). MK menilai bahwa UU itu inkonstitusional dan membutuhkan revisi. Sebagai informasi bunyi amar ketujuh putusan MK yakni menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573).

Dalam hal ini, MK memberikan waktu dua tahun bagi pembentuk UU untuk melakukan perbaikan tata cara pembentukan UU Cipta Kerja sejak putusan diucapkan. Apabila tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dapat dinyatakan inkonstitusional secara permanen artinya UU Cipta Kerja akan dicabut dan ketentuan lama yang diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Bukan hanya itu, MK memerintahkan penangguhan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 patut diacungi jempol, walau sebenarnya bukan kali ini saja MK menyatakan suatu Undang-Undang cacat formil. Putusan serupa pernah keluar dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Mahkamah Agung cacat formil namun karena asas kemanfaatan hukum permohonan pemohon ditolak dan Undang-Undang UU Tahun 2009 tetap berlaku. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 bergerak satu derajat lebih baik dari Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 karena menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil dan diberikan waktu dua tahun bagi pembentuk UU untuk memperbaikinya, artinya permohonan pemohon dikabulkan sebagian. Putusan MK ini juga patut diapresiasi karena menunjukkan MK memberi perhatian khusus bagi prosedur dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshidique J. (2020). *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Konstitusi Press. Hlm. 22

Redi A. (2020). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika.Hlm. 29

JURNAL

Asep, B. H. (2020). Pandangan Tentang Apakah Politik Hukum Itu?. *Selisik*, 6(1)

Candranegara, I. S. (2020). Metode Omnibus Law: Doktin, Praktik dan Persoalan yang Masih tersisa. *Webinar IMM Justitia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*.

Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law. *Jurnal Gema Keadilan*, 6(3).

Frebiayansyah, F.I. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3)

Harjono, D.K. (2020). Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia*, 6(2)

Noer, K.E. (2019). Urgensi Omnibus Law Dalam Percepatan Reformasi Regulasi Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2)