DAYA SAING KOMPARATIF DAN KOMPETITIF INDUSTRI KECIL GULA KELAPA

oleh

Muhamad Mustopa Romdhon

Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UNIB

Abstract

Development of small-scale coconut sugar industry take into account as national sector in economic region development planning has to comparative and competitive advantages. Especially, expectation to give contribution enough to prosperity improvement. Using The Policy Analysis Matrix (PAM) approaches, the study was aimed to measure the comparative advantage and the impact government's policies in development on coconut sugar in Banyumas. Its expected to contribution to development of small-scale industry specially coconut-sugar industry at Banyumas regency. The results showed that small-scale coconut industries had having positive profits both private and social and had comparative and competitive advantages. While impact of government policy to the small-scale industry rise in form of price of input and output. Impact on input and output price respectively indicated that producer (tappers) didn't take input subsidy and experienced disincentive in coconut sugar production. It could be concluded that the government policy did not fully supported development of small-scale coconut sugar industry, its marked by lowest privat value-added than social value-added which could be taken by actors (tappers). For supporting the development of the industry are needed reorientation and integrated mechanism of institution mainly empowering and marketing institution at least

Key words: Coconut sugar, small-scale industry, comparative and competitive advantages

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Banyumas merupakan sentra produk unggulan Gula kelapa di Propinsi Jawa Tengah dari 27 kecamatan, 24 kecamatan merupakan penghasil gula kelapa. Daerah penghasil gula kelapa terbesar Kecamatan Cilongok, dengan total produksi mencapai ± 40 % produksi gula kelapa dari keseluruhan produksi gula kelapa Kabupaten Banyumas. Hal ini cukup beralasan hampir 62% tanaman kelapa di Kecamatan Cilongok yang berproduksi diambil niranya. Produksi gula kelapa yang mampu dihasilkan dari luas lahan tersebut untuk Kecamatan Cilongok mencapai 9.548,20 kg di tahun 2001 yang diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.500 orang (Dinas Perdagangan, 2000).

Keunggulan produk ini ditentukan oleh daya saing dalam ketersediaan sumberdaya alam serta keragaman sumberdaya alam yang terdapat di wilayah menjadi pendorong perdagangan antar wilayah yang ekstensif. Disamping itu daya saing komparatif ini diharapkan mampu memberikan peningkatan nilai tambah produk sehingga perdagangan antar wilayah yang bersifat comparable dan ekstensif. Keragaman potensi wilayah sebagai daya saing komparatif akan berimplikasi kepada pengambilan kebijaksanaan pengembangan usaha yang bersifat spesifik wilayah pula (Nasoetion, 1999; Anwar, 1999).

Namun sejauh ini pengembangan usaha ditempuh masih mempertimbangkan daya saing komparatif belum mempertimbangkan daya saing kompetitif. Mengingat kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah seperti penerapan tarif, maupun pemberian subsidi secara cukup signifikan turut
mempengaruhi tingkat daya saing kompetitif suatu aktivitas usaha seperti industri kecil gula kelapa. Kebijaksanaan ini telah memberikan dampak yang cukup mendasar terhadap kinerja industri kecil tersebut. Karena itu, berbagai perubahan kebijaksanaan seperti penghapusan subsidi input faktor produksi secara total, harus diikuti oleh kebijaksanaan mempertahankan harga produk pada tingkat harga yang wajar untuk mendukung peningkatan produksi. Sejauh ini pemerintah telah menerapkan kebijaksanaan proteksi terhadap input produksi dalam bentuk penetapan tarif impor, dan insentif non harga lainnya untuk mendorong peningkatan produksi.

Disisi lain insentif kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah melalui pola-pola diatas menimbulkan dilema dengan semakin menguatnya liberalisasi perdagangan dunia baik melalui kesepakatan WTO, APEC dan AFTA yang menuntut adanya keterbukaan dalam perdagangan dan menghapuskan segala macam hambatan perdagangan. Artinya kebijaksanaan yang ditempuh memberikan peluang keuntungan tetapi disisi lain dapat menghambat perkembangan kelompok usaha ini jika produk yang diproduksi secara lokal tidak memiliki tingkat kompetisi yang baik di pasar global.

Simatupang dan Sudaryanto (1993); Fert,I (2001); Zhong dan Longbo (2001) mengemukakan bahwa konsep daya saing merupakan ukuran daya saing potensial dalam artian daya saing yang akan dicapai apabila ekonomi tidak mengalami distorsi sama sekali. Artinya pengembangan usaha industri kecil gula kelapa di Kabupaten Banyumas ditempuh melalui peningkatan nilai tambah produk tidak terlepas dari dukungan sumberdaya domestik seperti sumberdaya alam (luas lahan), dan sumberdaya manusia didaerah sebagai daya saing suatu wilayah disamping tentunya keunggulan kompetitif. Daya saing bersifat dinamis, untuk suatu wilayah pada sektor tertentu secara potensial harus mampu mempertahankan dan bersaing dengan wilayah lainnya. Faktor-faktor yang berperan besar terhadap perubahan daya saing wilayah menurut Scydłowsky (1984) dalam Zulaiha (1997) antara lain ekonomi dunia, lingkungan domestik dan teknologi sehingga secara sistematis keterkaitan antar faktor-faktor tersebut akan berpengaruh terhadap usaha produk gula kelapa.

Oleh karena itu, sejauhmana tingkat daya saing produk dan kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas pelaku dan usaha industri kecil gula kelapadalam mendorong peningkatan produksi dan pendapatan penderes, maka perlu di lakukan penelitian mendalam tentang Daya saing komparatif dan kompetitif serta dampak kebijaksanaan pemerintah terhadap aktivitas industri kecil gula kelapa di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk 1) mengkaji tingkat daya saing komparatif dan kompetitif usaha produk gula kelapa di Kabupaten Banyumas, dan 2) menganalisis dampak kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan produk gula kelapa.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dengan metode survei pada bulan Februari 2002 berlokasi di Desa Jatisaba, Desa Cipete, Desa Cikidang dan Desa Pemasidi Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasari oleh potensi sumberdaya pertanian sebagai sentra gula kelapa terbesar di Kabupaten Banyumas. Sampel berjumlah 120 orang penderes, 3 orang tengkulak desa, 3 tengkulak dan lembaga-lembaga pemasaran yang terkait. Teknik pengambilan data pada setiap elemen responden diperoleh melalui wawancara dengan bantuan kuesioner terstruktur.
Untuk mengkaji daya saing komparatif dan kompetitif serta dampak kebijaksanaan pemerintah terhadap keadaan ekonomi pemilik usaha menggunakan Model Policy Analysis Matrix (PAM), seperti tertera secara matriks dalam Tabel 1

<table><caption>Tabel 1. Tabel Policy Analysis Matrix (PAM)</caption><thead><tr><th rowspan="2">Descriptions</th><th rowspan="2">Penerimaan</th><th colspan="2">Biaya</th><th rowspan="2">Keuntungan</th></tr><tr><th>Input<br>Diperdagangkan</th><th>Faktor domestik</th></tr></thead><tbody><tr><td>Privet</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D = A - B - C</td></tr><tr><td>Sosial</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H = E - F - G</td></tr><tr><td>Divergensi</td><td>I = A - E</td><td>J = B - F</td><td>K = C - G</td><td>L = D - H = I - J - K</td></tr></tbody></table>

Sumber: Erick Monke and Scott R Pearson. 1998.dan 1995

Menurut Monke and Pearson (1989;1995), model ini memberikan pemahaman lengkap dan konsisten terhadap semua pengaruh kebijaksanaan dan kegagalan pasar terhadap penerimaan, biaya-biaya dan keuntungan dalam produksi produk gula kelapa. Isu-isu prinsip yang ditelaah dengan model PAM 1) dampak kebijaksanaan terhadap daya saing dan tingkat profitability produk gula kelapa, dan 2) pengaruh kebijaksanaan investasi pada tingkat efisiensi ekonomi. Model PAM merupakan produk dari dua identitas perhitungan yaitu: (1) tingkat keuntungan, dan (2) pengaruh distorsi kebijaksanaan dan kegagalan pasar. Beberapa parameter penting yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Private cost ratio (PCR) = C/(A-B) ; Indikator profitabilitas privet yang menunjukkan kemampuan sistem untuk membayar biaya domestik dan tetap kompetitif. Sistem bersifat kompetitif jika PCR <1.

2. Domestic resources cost ratio (DRCR) = G/(E-F); indikator keunggulan komparatif yang menunjukkan jumlah sumberdaya domestik yang dapat dhemat untuk menghasilkan satu unit devisa. Sistem mepunyai keunggulan komparatif jika DRCR < 1.

3. Nominal protection coefficient on output (NPCO) = A/E; indikator yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap output domestik. Kebijakan bersifat protektif terhadap output jika NPCO > 1.

4. Nominal protection coefficient on input (NPCI) = B/F; indikator yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap harga input domestik. Kebijakan bersifat protektif terhadap harga input jika NPCI > 1

5. Transfer input (TI) = B-F= selisih antara biaya input yang dapat diperdagangkan pada harga sosial. Jika nilai TI > 0 menunjukkan adanya transfer dari petani ke produsen input tradable.

6. Effective protection coefficient (EPC) = (A-B)/(E-F); indikator yang menunjukkan tingkat proteksi simultan terhadap output dan input tradable. Kebijakan masihbersifat protektif jika nilai EPC > 1

7. Subsidy ratio to producer (SRP) = L/E = (D-H)/E ; indikator yang menunjukkan proporsi penerimaan pada harga sosial yang diperlukan apabila subsidi or pajak digunakan sebagai pengganti kebijaksanaan.
### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Daya Saing Komparatif dan Kompetitif

Berdasarkan hasil analisis biaya dan keuntungan secara privat menunjukkan bahwa pengusahaan gula kelapa di Kabupaten Banyumas menguntungkan, karena memiliki nilai penerimaan privat yang bertanda positif >0. Artinya penerimaan produsen berdasarkan nilai finansial lebih besar dari pengeluaran baik terhadap biaya *input* tradable maupun *input* domestik. Sedangkan berdasarkan analisis biaya dan keuntungan sosial juga menunjukkan bahwa pengusahaan gula kelapa menguntungkan pada kondisi tidak ada divergensi. Besamya biaya dan keuntungan baik privat maupun sosial secara rinci untuk produk gula kelapa dapat dilihat pada Tabel 2. Meskipun secara privat dan sosial usaha ini menguntungkan tapi besamya keuntungan privat yang diperoleh oleh penderes lebih rendah dari keuntungan ekonominya. Hal ini dikarenakan harga *input* yang dibayar penderes jauh lebih tinggi ketimbang harga *output* yang diterima dari harga sosialnya di pasar bebas, terutama untuk *input* domestik antara lain upah tenaga kerja, biaya modal dan pajak. Atas dasar informasi biaya, penerimaan dan keuntungan berdasarkan harga privat dan sosial tersebut akan disejauhmana daya saing komparatif dan kompetitif usaha ini.

<table><caption>Tabel 2. Matriks Analisis Kebijaksanaan Produk Gula kelapa di Kabupaten Banyumas, 2002</caption><thead><tr><th rowspan="2">Komponen</th><th rowspan="2">Penerimaan (Rp)</th><th colspan="2">Biaya (Rp)</th><th rowspan="2">Keuntungan (Rp)</th></tr><tr><th>Diperdagangkan</th><th>Domestik</th></tr></thead><tbody><tr><td>Harga Privat</td><td>19.811.000</td><td>1.102.736</td><td>17.773.608</td><td>934.656</td></tr><tr><td>Harga Sosial</td><td>20.261.250</td><td>311.308</td><td>16.045.678</td><td>3.904.264</td></tr><tr><td>Dampak Kebijaksanaan dan Distrosi Harga</td><td>-450.250</td><td>791.428</td><td>1.551.703</td><td>-2.793.381</td></tr></tbody></table>

Daya saing dalam penelitian ini terbagi dua yaitu daya saing komparatif dan kompetitif, secara lengkap di sajikan pada Tabel 3. Daya saing komparatif mengukur sejauhmana tingkat efisiensi ekonomi produksi gula kelapa dalam pemakaian *input* sumberdaya domestik. Dimana tingkat daya saing ini diperoleh melalui *Domestic Resources Costs Ratio* (DRCR). Hasil analisis mengindikasikan bahwa nilai DRCR produk gula kelapa lebih kecil dari satu yaitu sebesar 0,80. Bermakna bahwa untuk memproduksi gula kelapa di Kabupaten Banyumas hanya membutuhkan biaya sumberdaya domestik sebesar 80% terhadap biaya impor.

Dengan kata lain, setiap US $ 1.00 yang dibutuhkan untuk mengimpor produk tersebut, hanya membutuhkan biaya domestik masing-masing US $ 0.80. Implikasinya untuk memenuhi kebutuhan domestik lebih baik produk tersebut di produksi secara lokal di Kabupaten Banyumas ketimbang mendatangkan atau mengimpomya dari daerah lain. Disamping itu daya saing komparatif lainnya adalah budaya masyarakat setempat yang telah menekuni usaha tersebut secara turun temurun sebagai usaha keluarga. Hal ini merupakan *building block* positif bagi upaya pengembangan industri kecil gula kelapa di Kabupaten Banyumas. Usaha ini juga memiliki daya saing kompetitif usaha yang ditunjukkan melalui *private cost ratio* (PCR) hasil penelitian menunjukkan rasio sebesar 0,95, artinya industri kecil gula kelapa di wilayah ini cukup kompetitif dalam pengalokasian biaya baik domestik maupun diperdagangkan terhadap penerimaan yang diperoleh.
Keunggulan komparatif dan kompetitif industri kecil gula kelapa sangat dipengaruhi oleh faktor teknis, ekonomis dan sosial kelembagaan (Rachman dan Tahlim, 2002). Beberapa faktor teknis yang sangat berpengaruh antara lain 1) iklim, yang sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas nira sebagai bahan baku gula kelapa, 2) akses dan aksesibilitas penderes terhadap keberadaan dan ketersediaan modal dan input sarana produksi. Sebagian besar penderes telah terikat kontrak dengan tengkulak sehingga modal dan input tersebut hanya diperoleh dari tengkulak, dan 3) tingkat adopsi teknologi, penderes belum melakukan pemupukan tehadap pohon kelapa sehingga mempengaruhi produktifitasnya. Sedangkan beberapa faktor ekonomi yang berpengaruh antara lain harga input dan harga output, ketersediaan tenaga kerja dan tingkat upah serta tingkat suku bunga berlaku. Dimana ketigaya sangat terkait dengan pasar input, pasar tenaga kerja, dan pasar modal di pedesaan.
Aspek-aspek lelembagaan yang berpengaruh antara lain sistem kontrak tradisional antara penderes dengan tengkulak. Relasi principle-agent terjadi karena peran tengkulak yang relatif besar dalam penguasaan pasar maupun penguasaan pemberian pinjaman kepada penderes terutama di tingkat lokal, sehingga mempenarhui besarnya bagian harga yang diperoleh penderes.

<table><caption>Tabel 4. Koefisien Nilai PP, SP, PCR, dan DRCR Produk Gula kelapa di Kabupaten Banyumas, 2002</caption><thead><tr><td>No</td><td>Komponen Nilai</td><td>Nilai</td></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Keuntungan Privat (PP)</td><td>Rp.934.656</td></tr><tr><td>2</td><td>Keuntungan Sosial (SP)</td><td>Rp.3.904.264</td></tr><tr><td>3</td><td>Rasio Biaya Privet (PCR)</td><td>0,95</td></tr><tr><td>4</td><td>Rasio Biaya Sumberdaya Domestik (DRCR)</td><td>0,80</td></tr></tbody></table>

## 3.2. Dampak Kebijaksanaan Harga Input

Penerapan kebijaksanaan insentif ditiap sektor ekonomi khususnya di Indonesia lebih ditekankan untuk mendorong peningkatan produksi dan produktifitas. Kebijaksanaan itu sendiri diharapkan akan berpengaruh terhadap alokasi produksi serta keuntungan pelaku (terutama produsen). Namun tidak semua sektor ekonomi memperoleh insentif dimaksud, terutama bagi sektor-sektor yang dinilai kurang strategis baik diari sisi penerimaan bagi daerah/negara maupun dari sisi non-ekonomi (politik). Untuk mengetahui seberapa jauh suatu kebijaksanaan telah diterapkan di sektor tersebut, dilakukan pengukuran melalui pendekatan PAM. Melalui analisis ini dapat diungkap besarnya transfer output, transfer input, dan transfer bersih. Sebagai ukuran relatifnya ditelusuri melalui koefisien proteksi output nominal (NPCO), koefisien proteksi input nominal (NPCI), koefisien proteksi efektif (EPC) dan rasio subsidi produsen (SRP).

Bentuk divergensi yang mempengaruhi industri kecil gula kelapa terhadap input tradable dan faktor domestik dapat bersumber dari kebijaksanaan pemerintah dalam bentuk kebijaksanaan intervensi perdagangan berupa subsidi, dan pajak atau distorsi pasar. Hasil analisis pada Tabel 5 menunjukkan bahwa pengusahaan produk gula kelapa memiliki transfer input positif (IT>0), yaitu Rp. 791.428, dengan nilai koefisien proteksi input nominal pada produk gula kelapa lebih besar dari satu (NPCI>1), yaitu 3,54. Hal ini menunjukkan produsen tidak menikmati subsidi input sehingga input yang dibayarkan produsen lebih tinggi dari harga sesungguhnya di pasar bebas. Dengan kata lain terdapat distrosi pasar yang merugikan terhadap produsen yang menggunakan input tradable dan
menguntungkan pihak yang memproduksi *input tradable* tersebut, karena harga *input tradable* di pasar domestik lebih tinggi dari harga yang sesungguhnya dipasar bebas.

Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa ketiadaan pasar bersaing sempurna (relasi tengkulak penderes dalam kelembagaan kontrak tradisional *principle agent*) mendorong harga yang terbentuk di pasar sering tidak mencerminkan *opportunity cost* yang sesungguhnya. Faktor lain yang menyebabkan mekanisme pasar tidak bekerja secara sempurna adalah keterbatasan penyediaan *input* sarana produksi sementara intervensi pemerintah dalam pasar *input* di usaha ini belum terlihat. Indikasi ini ditunjukkan oleh kecenderungan penggunaan *input* domestik tidak diperdagangkan yang lebih besar oleh produsen, yang dapat diketahui dari koefisien TF mempunyai nilai positif, yaitu Rp.1.727.930. Artinya perbedaan harga sosial dan harga sesungguhnya diterima bukan karena adanya subsidi atau proteksi dari pemerintah, tetapi karena perbedaan penilaian upah tenaga kerja, dan biaya modal pada harga sosial serta pajak yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan berdasarkan harga sosial. Namun secara totalitas divergensi terhadap pasar *input* di tingkat industri gula kelapa di Kabupaten Banyumas lebih disebabkan oleh distorsi pasar seperti diuraikan sebelumnya.

<table><caption>Tabel 5. Nilai Koefisien NPCO, NPCI, FT, OT, dan IT Produk Gula kelapa di Kabupaten Banyumas, 2002</caption><thead><tr><td>No</td><td>Komponen Nilai</td><td>Nilai</td></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Nilai Koefisien Proteksi Terhadap Output Diperdagangkan (NPCO)</td><td>0,98</td></tr><tr><td>2</td><td>Nilai Koefisien Proteksi Terhadap Input Diperdagangkan (NPCI)</td><td>3,54</td></tr><tr><td>3</td><td>Transfer Faktor (FT)</td><td>1.727.930</td></tr><tr><td>4</td><td>Transfer Output (OT)</td><td>-450.250</td></tr><tr><td>5</td><td>Transfer Input (IT)</td><td>791.428</td></tr></tbody></table>

### 3.3. Dampak Kebijaksanaan Harga Output

Campur tangan pemerintah terhadap harga *output* dapat diketahui dari besamya nilai OT dan NPCO. Bentuk campur tangan dalam bentuk kebijaksanaan perdagangan berupa subsidi, pajak ekspor dan dan tarif impor. Hasil analisis menunjukkan OT yang merupakan selisih antara penerimaan yang dihitung atas harga privat dengan penerimaan yang menggunakan harga sosial (tanpa kebijaksanaan/ pada perdagangan bebas), mempunyai nilai negatif sebesar Rp -450.250. Sementara nilai NPCO pada produk gula kelapa lebih kecil dari satu yaitu 0.98. Artinya harga *output* dipasar domestik pada pengusahaan produk gula kelapa lebih rendah dibandingkan harga pasar yang seharusnya diterima sehingga penderes mengalami disinsentif dalam memproduksi gula kelapa.

Fakta ini juga menunjukkan terjadinya proses pengalihan surplus produsen ke konsumen (tengkulak). Kondisi ini mencerminkan bahwa mekanisme pasar gula kelapa tidak bekerja secara sempurna meskipun merupakan sentar produksi gula kelapa terbesar di Kabupaten Banyumas. Banyak faktor yang menyebabkan mekanisme pasar gula kelapa tidak bekerja secara sempurna antara lain hambatan faktor kelembagaan pasar *output* yang belum berfungsi secara baik. Keterikatan penderes dalam kontrak tradisional yang mengharuskan mereka menjual gula kelapa kepada tengkulak yang telah memberikan pinjaman. Akibatnya terjadi ketidaksempurnaan informasi, menyebabkan harga
yang diterima penderes menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Maka rendahnya harga yang diterima penderes dari yang seharusnya bukan disebabkan oleh adanya intervensi kebijaksanaan pemerintah, melainkan disebabkan faktor lain di luar kebijaksanaan seperti yang telah diuraikan.

<table><caption>Tabel 6. Nilai Koefisien EPC, PC, SRP dan NT Produk Gula kelapa di Kabupaten Banyumas, 2002</caption><thead><tr><td>No</td><td>Komponen Nilai</td><td>Nilai</td></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Koefisien Proteksi Efektif (EPC)</td><td>0,94</td></tr><tr><td>2</td><td>Rasio Subsidi Terhadap Produsen (SRP)</td><td>-0,15</td></tr><tr><td>3</td><td>Transfer Bersih (NT)</td><td>-2.969.608</td></tr></tbody></table>

### 3.4. Dampak Bersih Kebijaksanaan Harga Input – Output

Pengaruh bersih kebijaksanaan pemerintah secara menyeluruh serta mekanisme pasar terhadap harga *input* dan *output*, memberikan dampak insentif atau disinsentif terhadap penderes untuk memproduksi gula kelapa dianalisis dengan EPC dan PC. Nilai EPC merupakan indikator insentif dari dampak kebijaksanaan pemerintah. Dengan nilai EPC > 1, maka dampak kebijaksanaan pemerintah mendukung untuk berproduksi, sedangkan apabila nilai EPC < 1, maka dampak kebijaksanaan pemerintah tidak mendukung untuk berproduksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai EPC gula kelapa lebih kecil dari satu yaitu 0.94 yang menunjukkan bahwa industri gula kelapa (penderes) belum menikmati perlindungan dari kebijaksanaan pemerintah. Tanpa memperhitungkan domestik faktor pendres nampak tidak mendapatkan insentif. Rendahnya nilai EPC dikarenakan oleh nilai NPCI yang relatif tinggi (3,54) dimana penderes membayar *input tradable* lebih mahal dari harga di pasaran.

Rasio subsidi produsen (SRP) merupakan rasio antara subsidi bersih dan penerimaan sosial dari seluruh kebijaksanaan baik *output*, *input tradable*, dan sumberdaya domestik. Hasil analisis nilai koefisien SRP pada produk gula kelapa bernilai negatif yang menginformasikan bahwa secara umum distorsi pasar yang ada memberikan dampak yang merugikan bagi penderes gula kelapa. Karena secara umum penderes menerima subsidi negatif (secara menerima implisit pajak akibat distorsi pasar) ketimbang jika tidak ada kebijaksanaan pemerintah atau distorsi pasar. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja usaha produk gula kelapa, maka diperlukan dukungan kebijaksanaan pemerintah yang belum terlihat utamanya dalam memperbaiki mekanisme pasar gula kelapa. Sehingga harga yang diterima penderes tidak terlalu rendah dari yang seharusnya.

Oleh karena itu meskipun pengusahaan gula kelapa di wilayah tersebut cukup potensial sebenarnya terdapat permasalahan pokok yang perlu segera dibenahi melalui perbaikan teknologi dan insentif berproduksi termasuk didalamnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (penderes) sehingga memiliki skill yang memadai dalam usaha gula kelapa. Serta perbaikan mekanisme kelembagaan pasar yang lebih kondusif. Disamping itu perlu juga diterapkan mekanisme berbeda terhadap para pemberi pinjaman melalui pasar kredit formal mengingat terjadinya fenomena yang spesifik lokal yaitu sistem kontrak tradisional. Namun upaya ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi apalagi mematikan peran tengkulak baik dalam penguasaan pasar maupun penguasaan pemberian pinjaman kepada penderes terutama di tingkat lokal tetapi hanya mengubah komposisi penerimaan pinjaman oleh penderes dari sektor informal.
#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengusahaan industri gula kelapa di Kabupaten Banyumas memiliki keunggulan secara komparatif dan kompetitif, yang didukung secara penuh dengan ketersediaan sumberdaya domestik yang cukup besar seperti ketersediaan luas areal perkebunan kelapa deres sebagai bahan baku gula kelapa, tenaga kerja, serta resource endowment lain seperti budaya dan pengalaman usaha. Secara ekonomi bagi pelaku usaha aktivitas tersebut mampu memberikan keuntungan privat dan sosial tinggi kepada pengusaha, sehingga secara regional memberikan multiplier spasial tinggi bagi pembangunan ekonomi wilayah menyangkut ketersediaan lapangan kerja.

Upaya pengembangan akan berhasil apabila dilakukan dalam suatu pola pengembangan yang terintegrasi melalui mekanisme kelembagaan pasar *input* dan pasar *output* sehingga penderes memperoleh insentif untuk berproduksi yang ditandai oleh meningkatkannya produktivitas. Untuk menunjang tercipta mekanisme kelembagaan tersebut perlu melibatkan secara langsung pihak pemerintah daerah melalui dinas terkait seperti Dishutbun, dan DeprindagKop yang berperan memberikan insentif berusaha berupa pinjaman, penyediaan sarana dan prasarana usaha lainnya sebagai fasilitator. Maupun berperan sebagai mediator bilamana terjadi konflik (*dispute*) antar pelaku.

Upaya lain yang dapat ditempuh dalam meningkatkan dan mengembangkan pengusahaan produk gula kelapa perlu adanya kebijaksanaan terhadap *output* maupun *input* seperti kemudahan dalam pengadaan peralatan untuk pengolahan, modal dan pemasaran produk, yaitu penciptaan pasar khusus produk gula kelapa yang mampu memberikan informasi harga yang adil, dan masyarakat penderes memiliki akses yang luas dalam pasar produk tersebut sehingga tercipta pasar dengan sistem aliran informasi yang berimbang, sehingga mampu meningkatkan pendapatan penderes.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anwar, A.(1999). Desentralisasi Spasial Melalui Pembangunan Agropolitan, dengan Mereplikasi Kota-kota Menengah Kecil di Wilayah Pedesaan. Makalah Lokakarya Pendayagunaan Sumberdaya Pembangunan Wilayah di Propinsi Riau, Pekanbaru.

Fert, Imre and L.J.Hubbard.(2001). Regional Comparative Advantage and Competitiveness in Hungarian Agri-Food Sectors.EAAE/NJF Seminars No.325, August 17-18, 2001, Hensinki.

Monke, E.A. and S.R.Pearson.(1989). The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development. Cornell University Press. London.

Monke, E.A. and S.R.Pearson.(1995). The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development 2th edition. Cornell University Press. London.

Nasoetion, L.I. (1999). Pendekatan Agropolitan dalam Rangka Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Seminar Nasional Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. IPB. Bogor.

Rachman, B dan Tahlim Sudaryanto.(2002). Kemampuan Daya Saing Sistem Usahatani Padi. Jurnal SOSIO EKONOMIKA,8(1), Juni 2002,31-44. Fakultas Pertanian Universitas Lampung.Bandar Lampung